Snt 25062016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 96 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SABTU, 25 JUNI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Soal Direktif Gubernur

Wagub Puji Saran Fraksi Demokrat

Hal tersebut dikatakan Wagub menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB yang menyoroti direktif dan arahan gubernur yang belum ditindaklanjuti oleh SKPD. ‘’(Direktif) itu wajib ditindaklanjuti, bagus sarannya (Fraksi Partai Demokrat). Supaya pimpinan SKPD juga tidak mengabaikan direktif gubernur.

Dan itu juga harus fokus,’’ kata Amin dikonfirmasi, Jumat (24/ 6) siang kemarin.

Dikatakan, direktif gubernur tersebut memang ada setiap

rapat pimpinan. Kemungkinan, kata Wagub, direktif tersebut sudah ditindaklanjuti oleh SKPD namun belum maksimal. ‘’Sudah ditindaklanjuti tapi belum maksimal. Bisa jadi seperti itu, dan itu memang sudah dibahas dalam rapat pimpinan, direktif beliau yang wajib dilaksanakan. Saya kira saran dan pendapat dari fraksi itu jadi perhatian eksekutif,’’ katanya.

Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB mencermati, sepanjang tahun 2015, terobosan SKPD yang berkaitan dengan

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan direktif gubernur wajib ditindaklanjuti oleh seluruh pimpinan SKPD yang melaksanakan program unggulan. Menurut Wagub, direktif gubernur telah ditindaklanjuti oleh SKPD terkait namun masih belum maksimal.

pankan kembali saat ini. Program ungguan yang sudah cukup baik berjalan baik pada periode pertama kepemimpinan gubernur, sepatutnya terus dijaga dan dikembangkan. ‘’Fraksi Partai Demokrat mencermati sepanjang 2015 silam terobosan yang berkaitan dengan program unggulan belum maksimal. Itu menunjukkan arahan dan direktif gubernur belum menjadi pedoman dan pegangan,’’ kata Guntur saat pembacaan pandangan fraksinya atas Raperda Per-

program unggulan belum maksimal. Menurut Fraksi Demokrat, direktif Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang meminta revitalisasi program unggulan belum ditindaklanjuti oleh SKPD. Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB, M. Guntur Halba mengingatkan secara khusus fraksinya terkait direktif gubernur tahun 2015 yang mendorong revitalisasi sejumlah program unggulan.

Menurutnya, direktif ini masih sangat relevan untuk dikede-

Fraksi Demokrat Tetap Berikan Catatan Kritis terhadap Kinerja SKPD

TO K O H WALIKOTA Mataram, H. Ahyar Abduh mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Mataram agar tidak menerima pemberian berupa parsel lebaran dari siapapun. Apalagi yang berhubungan dengan jabatan. ’’Saya ingatkan.

Tidak boleh PNS (sekarang ASN,red) menerima parsel,’’ tegas Walikota dikonfirmasi, Kamis (23/6) malam.

Bersambung ke hal 15

SH pada Suara NTB, Jumat (24/6).

Dikatakkan, meskipun NTB telah menorehkan prestasi-prestasi seperti sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, dan telah berhasil meraih MDGS Award. Namun masih banyak meninggalkan catatancatatan dalam pelaksanaan APBD 2015, Bersambung ke hal 15

BNN Tes Urine Pilot di LIA Praya (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB menurunkan tim ke Lombok International Airport (LIA), Jumat (24/6) kemarin. Tim melakukan tes urine pilot dan kru pesawat. Hal ini dilakukan untuk menjamin keselamatan penumpang.

Tes urine dilakukan sejak pukul 09.30 Wita. Pertama dilakukan pada kru Silk Air yang akan menuju Singapura.

Sasarannya pilot dan kru pesawat, sebelum penumpang naik. Ada delapan orang yang

menjalani pemeriksaan urine, terdiri dari pilot, pramugari, pramugara dan kru lainnya. ‘’Hasilnya bisa langsung diketahui. Semuanya negatif,’’ kata Kepala BNN NTB, Kombes Pol. Sriyanto, M.Si. Ada dua awak pesawat yang dilakukan uji urine kemarin. Selain Silk Air, sekitar pukul 11.00 Wita dilanjutkan ke AirAsia.

Menurut Sriyanto, pemeriksaan ini masih dalam rangkaian Hari Anti Narkotika Internasional (HAN) yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia.

Paling utama adalah untuk memastikan pilot dalam keadaan sehat tanpa pengaruh narkoba, juga terhadap kru lainnya. ‘’Ini dalam rangka menjamin keselamatan penumpang. Kalau awak pesawat tidak menyalahgunakan narkoba, ini mengurangi risiko kecelakaan,’’ terangnya.

Jika memang ada pilot atau anggota kru saat tes terbukti positif narkoba, maka pihaknya akan langsung rekomendasikan agar mengganti atau menunda penerbangan.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Digenjot Menuju Nol Persen

PEMERHATI masalah Pemerintahan dan Politik NTB, Dr. Ahyar Fadli, M.Si mengatakan, pandangan Fraksi Partai Demokrat yang menilai direktif dan arahan gubernur terkait revitalisasi program unggulan belum dijadikan pedoman SKPD sebagai bentuk fungsi pengawasan terhadap apa yang dilakukan eksekutif. Seharusnya, masing-masing SKPD yang melaksanakan program unggulan mempunyai program kerja yang terukur. Apalagi saat ini sudah memasuki bulan ke enam, seharusnya 50 persen program unggulan yang direncanakan tahun 2016 sudah terlihat (direalisasikan). ‘’Sekarang persoalannya dimana? Bisa jadi apa yang sudah dilakukan Kepala SKPD sebelumnya, masih proses membaca kembali apa yang dilakukan,’’ ujarnya ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (24/6) siang kemarin.

Karena itu, seharusnya ada pengawasan yang dilakukan. Menurut Ahyar, disinilah peran Sekda mengawal program unggulan yang dilaksanakan SKPD. Dalam tataran birokrasi, Sekda itu ‘’Presiden Birokrasi’’. ‘’Dia yang harus terus melakukan evaluasi. Program unggulan ini mandegnya dimana. Saya kira di masingmasing SKPD sudah punya rencana program yang harus dilaksanakan setiap tahun,’’ tambahnya.

Ketika ditanya apakah ada benang merah dibebastugaskannya beberapa pejabat eselon II dengan direktif gubernur yang tidak dijadikan pedoman oleh Kepala SKPD? Ahyar mengatakan mutasi pada umumnya dilakukan karena kebutuhan suatu organisasi.

Kemudian, mutasi tersebut juga mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pimpinan SKPD. Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

PEMPROV NTB melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) mengatakan akan terus menggenjot angka drop out/DO (putus sekolah) menuju nol persen dalam beberapa tahun ke depan. Pemprov akan membentuk gugus tugas anti DO di masingmasing kabupaten/kota. ‘’Jadi sekarang ini, kalau ada yang drop out laporkan.

Bersambung ke hal 15

4 : 58

4 : 57

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/dok)

Dilarang Terima Parsel

Sekda sebagai ’’Presiden Birokrasi’’

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Fraksi Partai Demokrat di DPRD NTB sangat serius memberikan atensi pengawasannya terhadap SKPDSKPD yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program prioritas. Untuk itu, Fraksi Demokrat telah memerintahkan pada anggotanya yang berada pada alat kelengkapan yang menaungi program prioritas, agar betulbetul memberikan pengawasannya dengan maksimal.

Demikian disampaikan, Ketua Fraksi Partai Demokrat, di DPRD NTB, HMS. Kasdiono,

tanggungjawaban APBD 2015 dalam rapat paripurna di DPRD NTB, Rabu (22/6).

Fraksi Partai Demokrat, katanya, belum melihat langkah nyata berupa satunya koordinasi dan gerak langkah dari SKPD terkait dengan program unggulan di hilirisasi komoditas unggulan daerah. Padahal, program ini sangat strategis karena diyakini merupakan jalan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah di pasar.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

TES URINE - Kru pesawat mengisi biodata sebelum menjalani tes urine.

Kejaksaan Panggil TAPD Terkait Kasus Bansos KLU Mataram (Suara NTB) Penyelidikan kasus dana Bansos Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai menyasar pihak paling berperan, yakni Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Satu per satu pihak yang ada di dalam tim dipanggil untuk diklarifikasi. ‘’Surat panggilan sudah dilayangkan. Menurut agenda pemeriksaannya Selasa pekan depan,’’ kata Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Jumat (24/6) kemarin. Pihak yang dipanggil itu adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) KLU Drs.

Muhammad Irwan. ‘’Menurut agenda, yang dipanggil adalah Kepala DPPKAD ini,’’sebutnya, meneruskan informasi dari Ketua Tim Penyelidik Kadek Topan Adiputra, SH. Dari keterangan DPPKAD akan ditelusuri keterkaitan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) terkait bagaimana proses verifikasi terhadap kelompok penerima bantuan senilai Rp 10,3 miliar. Sebab fungsi DPPKAD, disebutnya, bersentuhan langsung dengan pengelolaan anggaran itu. ‘’Akan ditanyakan seputar Tupoksi,’’ sebutnya. Terutama soal pengelolaan dan pengalokasian

dana Bansos, kesesuaiannya dengan dokumen DIPA tahun 2015.

Diakui juga dalam TAPD ini banyak pihak yang berperan, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Utara. Didalamnya juga ada Sekda KLU, H. Suardi. Namun tim penyelidik akan melakukan penanganan prioritas, yang diperlukan keterangannya didahulukan, sembari terus melihat perkembangan pemeriksaan dan permintaan keterangan para pihak yang sudah diklarifikasi. ‘’Nanti satu per satu akan diklarifikasi,’’ sebutnya. (ars)

5:08

12:20

15:40

18:09

19:24

5:07

12:19

15:39

18:09

19:23

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 25 Juni 2016

Halaman 2

Walikota Ngotot Pengisian Sekda Sebelum Enam Bulan

Antisipasi Masalah Sosial P E R S O A L A N keamanan dan kondusivitas wilayah menjadi salah satu hal yang terus ditekankan oleh Walikota Mataram dalam menyambut Kota Mataram menjadi lokasi pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasional ke-26.

Warga di semua kelurahan diminta untuk tetap menjaga keamanan di wilayah masing-masing.

Hal ini pula yang ditekankan Lurah Pagesangan Barat, Lalu Sweta Arief kepada seluruh warganya.

Sweta mengatakan pihaknya melakukan antisipasi terhadap munculnya masalah sosial di (Suara NTB/dok) wilayahnya. Ia tidak ingin Lalu Sweta Arief ada perkelahian antar warga atau anak-anak muda terjadi di wilayahnya yang dapat mengganggu ketertiban di tengah masyarakat. “Kami tidak mau ada masalah di lingkungan seperti perkelahian dan lainnya,” ujarnya, Jumat (24/6).

Dalam melakukan sosialisasi pelaksanaan MTQ ini, persoalan keamanan inilah yang tetap disampaikan kepada warganya. Di samping itu juga imbauan agar warga tetap memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Di samping itu pihaknya juga mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba gapura. Dalam lomba gapura ini, pihaknya telah melakukan persiapan sejak jauh hari. “Terkait persiapan ini kami telah menggelar rapat,” ujarnya.

Di Pagesangan Barat akan dipasang gapura di beberapa titik khususnya yang dekat dengan jalan-jalan protokol. Selain memasang gapura, untuk menyambut dan menyemarakkan MTQ ini, di lingkungan-lingkungan akan dipasang spanduk maupun umbul-umbul. “Gapura induk sudah ada, tinggal gapura-gapura di beberapa tempat saja yang disesuaikan dengan nuansa MTQ,” ujarnya.

Mengenai kegiatan selama bulan ramadhan ini, Sweta mengatakan di kelurahan tidak ada kegiatan khusus yang dilaksanakan pihaknya. Kegiatan ramadhan dilaksanakan di setiap lingkungan yang rutin mengadakan pengajian maupun tadarusan. “Di Gubuk Mamben tiap minggu ada namatan dan kegiatan lainnya. Dan setiap minggu juga ada selakaran. Kalau di kelurahan tidak ada (kegiatan) secara khusus,” jelasnya.

Dalam memantau keamanan selama Ramadan, pihaknya melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas serta anggota Linmas. “Yang membakar petasan tetap dipantau,” ujarnya.

Belum lama ini dibubarkan juga kumpulan anak-anak muda yang sedang bermain domino saat jam tadarusan. “Itu hanya pantauan dari Babinsa, ada anak-anak muda kumpul-kumpul bermain domino saat orang tadarusan. Mereka hanya kumpul biasa, bukan judi,” tandasnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Penarikan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said ke Pemprov menimbulkan polemik. Makmur melaporkan pemberhentian dirinya ke Komisi Aparatur Sipil Negara. KASN pun lantas mempertanyakan pemberhentian Makmur Said sebelum enam bulan dan menunda rekomendasi pembentukan panitia seleksi (pansel) penjaringan Sekda Kota Mataram.

Seperti diketahui, usulan penarikan Sekda Kota Mataram, HL. Makmur Said oleh Walikota sesuai surat pernyataan persetujuan Walikota nomor 800/419/BKD/2016 tanggal 15 April 2016. Pengajuan penarikan Makmur Said kemudian disetujui oleh Gubernur NTB melalui surat keputusan nomor 824.4/207/ BKD - Diklat/2016. Dimana, Ir. HL. Makmur Said sejak tanggal 1 April 2016 ditarik menjadi pegawai di Bappeda NTB. Berdasarkan SK Gubernur NTB ini dan kekosongan jabatan Sekda semenjak 1 April kemudian dijadikan acuan oleh Walikota Mataram untuk menunjuk pelaksana tugas (Plt) Sekda. SK Gubernur itu juga dilampirkan dalam pengajuan pembentukan tim pansel Sekda ke KASN surat Walikota Mataram Nomor 800/821.2/ 673/BKD/2016 tanggal 24 Mei tentang usulan pengisian Sekretaris Daerah Kota Mataram.

Rekomendasi pembentukan tim pansel justru tidak

ditanggapi oleh KASN. Dalam surat KASN nomor : B-905/ KASN/2016, ada lima pointer yang menjadi tanggapan terhadap surat Walikota Mataram Nomor 800/821.2/673/ BKD/2016 tanggal 24 Mei lalu atas usulan pengisian Sekretaris Daerah Kota Mataram.

Diantaranya, sesuai dengan ketentuan Pasal 117 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dinyatakan bahwa jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun. Yang menjadi pertanyaan KASN alasan penggantian Sekda Kota Mataram.

Menanggapi hal tersebut, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dikonfirmasi usai menghadiri acara Nuzulul Quran menjelaskan, pembentukan tim pansel sudah dilakukan sejak Bulan Mei lalu.

Namun KASN masih meminta alasan kenapa mantan Sekda Kota Mataram, Ir.HL. Makmur Said diberhentikan.

Orang nomor satu di Kota

Mataram ini menegaskan, ia tidak pernah memberhentikan Makmur Said. Hanya diusulkan ke Gubernur NTB untuk ditarik menjadi pegawai Pemprov, sehingga jejak kariernya tidak stagnan.

Terhadap pertanyaan KASN tersebut, ia sudah menjawab dan mengirim ke KASN agar segera ditindaklanjuti. Walikota tetap ngotot bahwa pengisian Sekda harus sebelum enam bulan, sehingga diharapkan KASN lebih cepat mengeluarkan rekomendasi, agar tim pansel bekerja dengan cepat.

Posisi Sekda kata Walikota, sangat strategis dalam birokrasi sehingga ini harus segera diisi.

Apakah surat KASN ini bentuk perlawanan Makmur Said karena menolak dipindah? “Saya kira beliau tidak begitu. Karena saya tahu persis,” kata Walikota.

Mantan Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said yang dikonfirmasi melalui pesan singkat tidak menjawab pertanyaan wartawan. (cem)

Indahkan Larangan Terima Parsel

(Suara NTB/ynt)

TUNGKU SAMPAH - Tungku pengolahan sampah yang dibangun di TPST (tempat pengolahan sampah terpadu) Sandubaya. Agar seluruh volume sampah di Kota Mataram dapat tertangani maka dibutuhkan 25 tungku sedangkan saat ini baru ada tiga unit tungku di dalam bangunan tinggi ini.

Rampung, Kajian Revisi Perda RTRW

(Suara NTB/fit)

ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, Fuad Sofian Bamasaq, SH., mengapresiasi adanya larangan ASN (Aparatur Sipil Negara) menerima parsel. ‘’Kalau sudah menjadi aturan, sebaiknya diindahkan dan dihormati,’’ ujarnya menjawab wartawan di ruang kerjanya, Jumat (24/6). Dengan adanya larangan menerima parsel bagi ASN, sebetulnya untuk melindungi ASN itu sendiri.

Menyikapi larangan tersebut, kata Fuad, tergantung dari individu ASN masing-masing. ‘’Apakah dia (ASN, red) mau menerima atau tidak,’’ cetusnya. Artinya, kalau ASN sampai menerima parsel, itu artinya ASN bersangkutan sudah siap dengan konsekuensinya. Fuad menilai, apa yang diterima ASN sudah lebih dari cukup. Selain menerimagaji, ada kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan TKD atau tunjangan kinerja daerah dan kebijakan dari pemerintah pusat memberikan gaji ke -13 dan gaji ke-14. ‘’Yang jelas, kesejahteraan ASN ini sudah terjamin,’’ imbuhnya. Justru, sambung Fuad, dengan kesejahteraan yang didapatkan ASN, seharusnya merekalah yang berbagi dengan masyarakat yang kurang mampu. Namun pada bagian lain, Fuad mengaku kasihan dengan ASN yang notabene staf biasa di kelurahan-kelurahan. Secara pribadi Fuad menganggap mereka juga layak menerima parsel. ‘’Tapi kalau itu sudah dilarang kemudian ada yang menerima, kita khawatir itu menjadi temuan,’’ katanya. Ia mengingatkan kepada ASN yang memiliki jabatan, untuk mematuhi larangan menerima parsel bagi ASN. ‘’Kalau yang punya jabatan masih ditemukan ada yang menerima parsel, itu namanya tamak,’’ kata Fuad. Terkait pengawasan larangan ASN menerima parsel, tentu tidak bias dilakukan oleh Dewan saja.

Demikian pula masyarakat juga tidak bisa dibebankan untuk melakukan pengawasan terhadap hal tersebut.

Dewan, kata politisi PDI Perjuangan ini, hanya bisa memberikan masukan agar pengawasan diperketat. ‘’Ini tergantung mental ASN. Jangan hanya malu pada orang lain, tapi juga malu pada diri sendiri,’’ imbuhnya.

Fuad menekankan, Pemkot Mataram harus memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar aturan. (fit) Fuad Sofian Bamasaq

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram menginginkan agar revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) segera terlaksana dan menjadi salah satu program mendesak yang harus segera dirampungkan tahun ini. Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Junaidi mengatakan terhadap draft (konsep) revisi Perda RTRW yang merupakan inisiatif Dewan ini, pihaknya telah rampung melakukan kajian.

Junaidi mengatakan pihaknya melakukan kajian dari sudut pandang pemerintah dan terutama masyarakat. Saat ini konsep revisi tersebut telah ada di Bappeda Kota Mataram. Terkait lama tidaknya pembahasan revisi Perda ini disampaikan Junaidi tergantung Dewan.

Poin penting yang menjadi substansi pokok dalam revisi Perda RTRW ini disampaikan Junaidi ialah fleksibilitas aturan mengenai lahan yang boleh dan tidak boleh dibangun. Dalam Perda RTRW

yang masih berlaku saat ini, ada beberapa kawasan seperti ruang terbuka hijau (RTH) dan lahan pertanian berkelanjutan yang tidak boleh dijadikan lokasi pembangunan. Ke depan ia mengatakan setelah RTRW direvisi, aturan akan menjadi lebih fleksibel. Pembangunan boleh dilaksanakan di lahan tersebut tapi harus disertai persyaratan minimal.

“Tetap sebagai lahan berkelanjutan tapi ada satu persyaratan minimal yang harus diberikan sehingga ada persentase nanti. Demikian juga halnya dengan zonasi, dimana di zonasi itu tidak akan dikatakan tidak boleh sama sekali (membangun) tapi ada persyaratan minimal yang dibolehkan di situ. Sehingga dengan demikian satu zona dengan zona yang lain saling mendukung,” jelasnya.

Jika Perda tak direvisi, Junaidi mengatakan pembangunan di Mataram akan stagnan karena daerah yang boleh terbangun sudah penuh semua. “Tidak akan pernah ada pembangunan lagi di Mataram

ini kalau seperti itu,” katanya.

Sehingga ke depan tak ada lagi investasi yang masuk ke Kota Mataram dan berdampak ke banyak hal seperti pengangguran bertambah, kemiskinan, dan lainnya. “Penyerapan tenaga kerja akan tambah macet dan kemajuan masyarakat Kota Mataram akan mandek jika itu terjadi. Itulah pertimbangan-pertimbangan revisi ini kita lakukan agar supaya kita tidak mengikat diri dengan kondisi itu,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kota Mataram, Mansur, SH.,MH kepada Suara NTB, Jumat (24/6) kemarin menyampaikan pengkajian konsep revisi Perda RTRW dilakukan oleh BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) yang terdiri dari berbagai unsur terkait baik itu Bagian Hukum, Dinas Takowasbang, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Pertamanan, dan SKPD lainnya.

Mansur berharap secepatnya Dewan mengagendakan pembahasan Perda ini sehingga akhir tahun ini bisa disahkan. (ynt)

Pemkot Segera Penuhi Tuntutan Perbaikan Jalan Menuju Kebon Kongok Mataram (Suara NTB) Rusaknya jalan yang menuju tempat pembuangan akhir (TPA) Kebon Kongok, Lombok Barat kerap menuai persoalan. Awal tahun lalu, kendaraan pengangkut sampah Dinas Kebersihan Kota Mataram tak diizinkan melintas oleh warga setempat karena tuntutan perbaikan jalan yang diminta kepada Pemkot Mataram tak kunjung direalisasikan. Selama beberapa hari jalan diblokir dan akibatnya sampah menumpuk di seluruh kota karena

tak bisa terangkut.

Tuntutan warga sekitar TPA Kebon Kongok terkait perbaikan jalan tersebut akan segera direalisasikan Pemkot Mataram. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura kepada Suara NTB menyampaikan di APBD Perubahan 2016 ini, pihaknya telah menganggarkan Rp 2,5 miliar untuk perbaikan jalan.

Namun disampaikan Mahmuddin dana Rp 2,5 miliar tersebut tidak akan cukup untuk membiayai perbaikan lima kilometer jalan tersebut.

Untuk itulah diharapkan ada bantuan alokasi anggaran dari Pemprov NTB. “Rp 2,5 miliar dianggarkan untuk perbaikan jalan di Banyumulek itu di APBD Perubahan dan akan diperbaiki tahun ini. Sebenarnya dalam RAB-nya dibutuhkan dana Rp 6 miliar. Butuh Rp 3,5 miliar lagi agar mencukupi,” jelasnya ditemui di Kantor Walikota Mataram, Jumat (24/6).

Mahmuddin berharap persoalan jalan yang merupakan akses utama menuju Kebon Kongok itu bisa dituntaskan tahun ini. Sehingga ke depan

tidak muncul lagi persoalan yang sama. Untuk itulah Pemkot Mataram berharap ada sharing anggaran dari Pemprov NTB. Selain usulan anggaran Rp 2,5 miliar, di RAPBD Perubahan 2016 ini, Mahmuddin mengatakan banyak usulan program yang diajukan pihaknya. Namun karena keterbatasan anggaran hanya ada beberapa program yang akhirnya dimasukkan khususnya untuk perbaikan beberapa sarana fisik dalam rangka menunjang Kota Mataram menjadi tuan rumah MTQ na-

sional.

“Kami di APBD Perubahan hanya mengusulkan Rp 4 miliar,” ujarnya. Selain perbaikan beberapa ruas jalan, program yang akan dilaksanakan PU juga menata ornamen kota sehingga tampak lebih indah dan rapi. Mahmuddin mengatakan pihaknya juga memprogramkan pengecatan pokok batang pohon di jalan-jalan protokol dan pembaruan atau pengecatan kembali jembatan-jembatan yang ada di Mataram serta penataan sarana lainnya. (ynt)

Aset Bermasalah Rp 7,7 Miliar

Pimpinan SKPD Diminta Segera Tindaklanjuti Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram langsung melakukan inventarisasi terhadap aset senilai Rp 7,7 miliar yang terindikasi bermasalah dan merupakan hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. Pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diminta segara menindaklanjuti temuan tersebut.

Pelaksana tugas (Plt) Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito dikonfirmasi terkait aset bermasalah tersebut mengaku tidak mengetahui karena belum mendapatkan laporan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Eko yang juga Asisten II Setda Kota Mataram ini langsung mengklarifikasi Kepala BPKAD, Yance Hendra Dirra untuk mengetahui titik permasalahan aset di Mataram.

Aset yang bermasalah dan tidak dapat ditelusuri terdapat di beberapa SKPD Pemkot Mataram. Diantaranya, Dinas Pertamanan misalnya, aset tetap terakhir pada tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp 161 miliar lebih. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik BPK, diketahui adanya aset tetap lainnya masih tercatat di Dinas Pertamanan secara gabungan dengan aset tetap lainnya berupa tanaman hias yang tercatat. Total aset tetap yang bermasalah di Dinas Pertamanan mencapai Rp 2.966.869.310.

Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram.

Dua item yang menjadi persoalan aset yang tidak diakui kebenarannya. Yakni, dua bidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Sayang - Sayang dan Selagalas yang dimanfaatkan untuk pembibitan ikan. Kedua, pengadaan buku dan majalah pertanian dan perikanan senilai Rp 4.550.000 yang tidak jelas. Selanjutnya, pengadaan perawatan Hiperbarik Chamber oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram. Alat kesehatan senilai Rp 4.788.948.600., bersama alat perlengkapan lainnya seperti TV, AC, lemari, sofa dan lain - lain belum diketahui keberadaanya.

Sementara, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, pengadaan katalog kerajinan emas/perak dan mutiara 1000 eksemplar senilai Rp 12.662.000., tidak dapat diketahui keberadaanya. Jika dikalkulasi di empat SKPD tersebut, total aset bermasalah mencapai Rp 7.773.029.910.

Plt Sekda memastikan apa yang menjadi temuan BPK ini akan segera ditindaklanjuti.

Bahkan, dari BPKAD sedang melakukan inventarisasi terhadap temuan - temuan tersebut.

Disamping itu, pimpinan SKPD diminta segera melakukan perbaikan - perbaikan pencatatan aset, agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram diberikan batas waktu sampai pertengahan Agustus mendatang untuk menetapkan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 20162021. RPJMD ini akan dijadikan acuan dalam program pembangunan Walikota dan Wakil Walikota dalam waktu lima tahun ke depan. “Tanggal 17 Agustus kita sudah harus menetapkan Perda RPJMD,” kata Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kota Mataram, Mansur, SH., MH dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (24/6).

Berbagai tahapan penyusunan RPJMD tersebut disampaikan Mansur telah dilaksanakan dan tinggal pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang rencananya akan berlangsung pekan depan. Setelah Musrenbang, Raperda RPJMD ini akan langsung diserahkan ke DPRD Kota Mataram untuk pembahasan lebih lanjut.

Artinya disampaikan Mansur baik eksekutif dan legislatif memiliki waktu sekitar satu bulan ke depan untuk menyelesaikan pembahasan RPJMD ini sampai pada penetapannya.

Ia berharap pembahasan di tingkat eksekutif akan rampung sebelum tanggal 17 Juli sehingga perlu sekitar sebulan dibahas bersama Dewan sebelum ditetapkan.

“Kalau tanggal 17 Juli kami kirim draft Perda RPJMD ini, maka hanya ada waktu sebulan untuk pembahasannya.

Dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bekerja 24 jam untuk membahas ini,” jelasnya.

Mansur juga memahami padatnya jadwal DPRD Kota Mataram dalam beberapa waktu ke

depan karena akan ada beberapa Perda juga yang dibahas seperti APBD Perubahan 2016 dan empat Raperda yang diajukan eksekutif pekan lalu.

Kendati demikian disampaikan Mansur kerja keras dalam pembahasan RPJMD ini sangat diperlukan. Pasalnya RPJMD adalah hal sangat vital dalam menentukan arah Kota Mataram ke depannya. “Mataram mau dibawa kemana dalam waktu lima tahun ke depan, RPJMD inilah penentunya,” terangnya.

Sebelumnya Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menargetkan penyusunan RPJMD rampung bulan Juli mendatang. Pemkot Mataram disampaikan Mohan akan mengajukan Raperda RPJMD kepada legislatif paling lambat pertengahan bulan depan. Diharapkan RPJMD bisa ditetapkan enam bulan setelah pelantikannya bersama Walikota yang dilaksanakan bulan Februari lalu. Hal ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (ynt)

Pertengahan Agustus, RPJMD Harus Ditetapkan

(Suara NTB/dok)

Jual Barang Kedaluwarsa

Diskoperindag Ancam Cabut Izin Usaha Supermarket Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mengancam akan mencabut izin usaha supermarket maupun pasar modern yang masih saja menjual barang tidak layak konsumsi alias kedaluwarsa. “Demikian ditegaskan, Kepala Diskoperindag Kota Mataram, Wartan, SH., MH., Jumat (24/6).

Penindakan terhadap supermarket dan pasar modern ini, setelah petugas melakukan inspeksi mendadak terhadap barang barang kemasan seperti parsel, daging dan lain sebagainya. Hasil inspeksi ini, petugas menemukan daging yang tidak layak konsumsi masih dijual bebas.

Wartan menegaskan, barang - barang tersebut diminta untuk segera ditarik dan tidak boleh dijual lagi. “Kemarin, saya langsung minta ditarik,” tegasnya.

Terhadap produk - produk yang tidak layak konsumsi ini, masyarakat selaku konsumen di-

minta berhati - hati serta memperhatikan makanan kaleng maupun kemasan lainnya.

Kepala Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen, Taufiqqurahman menambahkan, pengawasan dilakukan bersama Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram menemukan daging tidak layak konsumsi. Oleh karena itu, tim meminta barang tersebut ditarik dari penjualan. Bukan itu saja, produk lainnya sudah kedaluwarsa. Namun, manajemen salah satu supermarket mengelak dengan alasan ada kekeliruan terhadap pemasangan tanggal kedaluwarsa. “Kita minta itu ditarik semua,” katanya.

Begitu halnya dengan sayuran dan buah - buahan yang sudah layu. Tim meminta dilakukan penyortiran. Ia menegaskan, produk kedaluwarsa, layu dan rusak tersebut murni kelalaian, sehingga pihaknya masih memberikan pembinaan. (cem)

SUARA NTB Sabtu, 25 Juni 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Tak Realisasikan KUR TKI Sidak Peredaran Vaksin SETELAH ditemukannya vaksin palsu beredar di Jawa Barat, tim terpadu dari BPOM Mataram dan Dinas Kesehatan Provinsi NTB menggelar inspeksi mendadak (Sidak) di sejumlah tempat layanan kesehatan di Kota Mataram.

Sidak mulai dilaksanakan Jumat (24/6), difokuskan di rumah sakit, Puskesmas hingga tempat-tempat praktik kesehatan lainnya. Kasi Sertifikasi BPOM Mataram, Yosep Dwi Irawan, Tim Terpadu ini bergerak menyisir kemungkinan vaksin palsu telah beredar di NTB. “Rumah sakit provinsi, RSHK, Risa, Exonero, Hakka, Permata Hati semua kita turuni,” katanya pada Suara NTB di Mataram.

Kenapa pengawasan dilakukan sekarang setelah adanya temuan vaksin palsu? Yosep menyebut pengawasan bukan kali ini saja dilakukan. Tetapi rutin secara berkala.

Pengawasan yang dilakukan terkait keamanan, mutu dan khasiat vaksin yang beredar khususnya di NTB, baik sarana pemerintah maupun swasta, rumah sakit, apotek, klinik, pedagang besar farmasi (PBF) dan Puskesmas. Termasuk dilakukan sampling dan pengujian vaksin yang beredar.

Inilah yang dimaksudnya pengawasan post market. Sedangkan sebelum vaksin diizinkan beredar juga dilakukan penilaian mutu vaksin yang disebut pengawasan pre market di BPOM. Sejauh hasil pengawasan yang direkam, belum ditemukan adanya indikasi vaksin palsu seperti yang saat ini ramai diberitakan.

Sidak yang dilakukan sekaligus memastikan distribusi dari distributor hingga ke tempat-tempat pelayanan kesehatan.

Selain di Kota Mataram, kegiatan yang sama harus dilakukan di kabupaten/kota lainnya. Yosep menyebut sudah melakukan koordinasi dengan pihak Dikes di masing-masing.

Yang paling penting menurutnya, sumber pengadaan harus diketahui dari sumber resmi, yang jelas nama, alamat, perusahaan dan faktur pajaknya.

Hal itu sebagai langkah awal mencegah peredaran obat ilegal. BPOM Mataram menyatakan kesiapannya untuk bekerjasama dengan seluruh lintas sektor.

“Kejadian pemalsuan vaksin ini merupakan tindak pidana murni dan pelakunya harus dihukum seberat-beratnya. Di Cina pernah ada kejadian serupa, pelakunya langsung dieksekusi mati,” kata Yosep.

Dia mengingatkan untuk tidak menebus melalui sales-sales yang tidak jelas. Secara fisik cukup jelas membedakan vaksin yang asli dengan yang palsu.

Biasanya label dan kemasasan yang agak buram. Ia yakin petugas kesehatanpun dapat membedakan mana obat-obatan yang asli dan palsu.

Mengenai resiko penggunaan vaksi palsu, Yosep mengatakan karena diproduksi tidak pada tempat yang steril dan direkomendasikan, tentu ada ancaman bakterinya.

Penggunaan produk palsu biasanya tidak manfaatnya tidak sesuai yang diharapkan, bahkan lebih fatal lagi bisa menyebabkan kematian. (bul) Yosep Dwi Irawan

Menkop akan Turun Tangan Mataram (Suara NTB) Menteri Koperasi dan UKM RI, A.A Gede Ngurah Puspayoga akan akan turun tangan langsung dan menindaklanjuti perihal kosongnya realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI di Provinsi NTB. Sejauh ini ia baru menerima laporan dari beberapa pihak.

“Saya akan cek dulu, apa benar, apa persoalannya,” kata Menteri usai melakukan kunjungan ke kantor Cabang BRI Mataram didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Dra Hj. Selly Andayani, M. Si, Jumat (24/5).

Menteri belum memastikan langkah apa selanjutnya yang akan diambil. Yang paling penting menurut menteri, mengetahui terlebih dahulu akar persoalannya. Dalam kunjungannya kemarin, Puspayoga meminta informasi terkait penyaluran KUR secara umum di NTB. Dalam laporannya, Pimpinan Cabang BRI Mataram, Jaya Hardana mengatakan bahwa dari target Rp 1,1 triliun KUR yang akan disalurkan

tahun ini, telah terealisasi sebesar 80,60 persen.

Puspayoga sekaligus mempertanyakan sejauh mana progress realisasi KUR TKI dari dua perbankan lainnya, Maybank dan Sinar Mas menyalurkan KUR TKI di NTB. “Saya harus ngecek dulu Maybank dengan Sinar Mas. Selebihnya baru bisa kita simpulkan,” demikian Puspayoga.

Seperti diketahui tiga bank BUMN, Bank BRI, Mandiri dan BNI sejak tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2016 ini tidak sama sekali menyalurkan KUR TKI. Kondisi ini sangat disayangkan.

Data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, tercatat penyaluran KUR TKI pada

2015 sebesar nol persen. Begitupun dengan penyaluran KUR TKI periode Januari hingga Mei 2016, belum ada satu pun debitur di NTB, yang mengakses kredit produktif di tiga bank pelat merah itu.

Anggota Komisi XI DPR RI Dapil NTB, H. Wilgo Zainar, SE, MBA menyayangkannya dan telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Menteri Koperasi dan IKM RI. Komitmen masing-masing bank itu dalam mendukung pemerintah daerah terkait penanganan TKI inipun dipertanyakan.

Kondisi di lapangan, karena tidak adanya dukungan itulah yang menyebabkan calon TKI harus mengajukan biaya hingga pemberagkatan ke luar

negeri. Utang itupun seringka- KUR yang disiapkan pemerinli dibayar mahal, sehingga tah pada 2016, sebesar Rp 500 hasil menjadi TKI tak seutuh- miliar diarahkan untuk KUR TKI tanpa jaminan apa pun. nya dinikmati.

Anggota DPR-RI dari Fraksi Sebab TKI adalah salah satu Partai Gerindra ini merasa pri- sektor produktif, bukan konhatin dengan fakta belum adan- sumtif. KUR TKI ini dijamin oleh pemerinya realisasi penyaluran KUR tah melalui TKI di NTB, sejak setahun lalu.

PT AskriPadahal NTB merupakan ndo dan provinsi ketiga terbesar di InJamkrindonesia, yang menempatkan do. (bul) warganya di luar negeri sebagai TKI. KUR TKI, dihajatkan oleh pemerintah untuk membantu para calon TKI yang ingin berangkat bekerja ke luar negeri, sehingga tidak terjerat rentenir yang memberikan bunga pinjaman relatif tinggi.

Dari total Rp100 triliun A.A. Gede Ngurah Puspayoga alokasi dana (Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

Harga Gula Pasir Terus Naik Mataram (Suara NTB) Jelang lebaran Idul Fitri, harga gula pasir mengalami kenaikan yang signifikan. Bahkan kenaikan tersebut berlangsung setiap harinya.

Kepala Pasar Mandalika, Ismail, Jumat (24/6) mengatakan, bahan-bahan pokok seperti gula pasir terus mengalami kenaikan harga. Meskipun sempat ada Operasi Pasar (OP) di salah satu pasar, tetapi di pasar Mandalika sendiri hal tersebut tidak berlaku. OP di Mandalika hanya sebatas memberikan gula tersebut kepada para pedagang untuk menjualnya kepada masyarakat.

Bahkan untuk gula pasir warna kuning saat ini sudah tidak beredar di pasar karena stoknya sudah habis. Sementara yang ada saat ini hanya gula pasir warna putih saja dan harganya juga tinggi, sekitar Rp 17.000/Kg. Sementara harga biasa hanya Rp 11. 000 sampai dengan Rp 12. 000/kg. “Biasanya kan gula pasir yang warna kuning yang tinggi yang mencapai angka Rp 17. 000 tetapi karena sudah langkah, gula pasir warna putih juga ikut naik,” sebutnya.

Dia berharap beberapa hari kedepan harga gula ini masih tetap stabil, jangan sampai naik lagi. Mengingat harga gula ini tidak menutup kemungkinan akan tetap terus naik. “Jangankan pembeli, penjual juga ngeluh dengan harga yang semakin naik tersebut. Karena tidak mungkin kan kemarin sudah naik, masa hari ini naik lagi,” ujarnya. Bahkan tadi juga sudah ada pedagang yang curhat juga mengingat harga gula ini yang terus naik.

Disinggung mengenai bahan pokok lainya, ia menyebutkan saat ini masih terpantau normal tidak melonjak naik. Seperti harga bawang putih lokal naik Rp 5.000/Kg menjadi Rp 60. 000/ Kg dari harga awal Rp 55. 000/Kg. Sementara untuk bawang putih impor masih dengan harga yang sama yakni Rp 30.000/ Kg. Untuk bawang merah lanjutnya, hari Kamis kemarin sempat turun dari Rp 30. 000/Kg menjadi Rp 27. 000/Kg. Tetapi hari ini (kemarin) sudah naik lagi menjadi Rp 30.000/ Kg. Untuk ayam broiler, saat ini harganya sudah turun menjadi Rp 35. 000/Kg sejak dua hari kemarin dari harga awal Rp 37.

000/Kg. Sementara untuk harga daging sampai dengan saat masih normal yakni Rp 120. 000/Kg. Minyak goreng pun sama Rp 13. 500 per liter untuk Bimoli. Sementara untuk minyak goreng curah Rp 12. 500/Kg. Cabai rawit juga, turun dari Rp 25.

000/Kg menjadi Rp 22. 000/Kg. (ils)

(Suara NTB/ils)

MELONJAK - Muhammad Yasin, seorang penjaga toko pakaian sedang menunggu pembeli di Sweta, Mataram, Jumat (24/6). Omzet penjualan menjelang Lebaran disebutnya mengalami lonjakan.

Berkah Ramadhan

Omzet Penjualan Meningkat Mataram (Suara NTB) Hari raya Idul Fitri tinggal menghitung hari. Pusat-pusat perbelanjaan pun sudah mulai diserbu pembeli. Apalagi biasanya, jelang Lebaran mendatang pusat-pusat perbelanjaan berlomba lomba memberikan potongan harga.

Penomena yang sama juga terjadi pada penjual busana muslim. Bahkan jelang Lebaran mendatang toko-toko yang menyediakan busana muslim semakin diburu pembeli.

Muhammad Yasin, salah seorang

pemilik toko busana kepada Suara NTB, Jumat (24/6) mengatakan, kalau hari biasa, biasanya pendapatannya hanya Rp 700.000 per hari. Sementara untuk awal bulan Ramadhan saja ia bisa meraup keuntungan sampai dengan Rp 2 juta dalam sehari. Jelang pertengahan Ramadhan tanggal 15 omzetnya juga terus meningkat sampai dengan Rp 3 juta. Puncaknya di akhir Ramadhan tanggal 20 omzetnya bisa mencapai Rp 6-10 juta per hari.

Disebutkannya, barang-barang yang

dijual tersebut seperti baju wanita, gamis, baju koko, jubah, topi, tasbih, sajadah, sorban, minyak wangi, madu, siwak, dan Al qur’an. Semuanya diambil dari pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. “Di pasar Tanah Abang, kita sudah kenal orangnya dan biasanya kita juga selalu ngambil barang di situ. Sehingga dalam komunikasi untuk pemesanan jadi gampang,” ungkapnya. Sementara untuk jumlah baju yang dijual per hari ia menyebutkan jumlahnya tidak tentu.

Kadang banyak sekitar lima potong per

hari kadang juga sedikit.

Sementara untuk penjualan kurma lanjutnya, untuk bulan Ramadhan kali ini saja ia tidak menjualnya. Namun tiap Ramadhan bulan-bulan sebelumnya tetap dilakukan mengingat lokasi untuk membeli kurma tersebut berdekatan.

Disinggung mengenai harga beli dan jual busana muslim tersebut ia tidak mengetahui secara pasti. Mengingat barangbarangnya tersebut dibeli orang tuanya sementara ia hanya menjadi penjaga sekaligus mengontrol toko tersebut. (ils)

Pemda KSB Gelar Pasar Murah Taliwang (Suara NTB) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Jasa Raharja bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Jumat (24/6), menggelar pasar murah yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

Sebanyak 1.000 paket sembako yang terdiri dari beras 10 kilo gram, minyak sayur 2 liter dan gula pasir 2 kilogram dengan total harga Rp 180.000 dijual murah. Masyarakat yang memperoleh kupon pembelian dapat menebusnya hanya dengan harga Rp 25.000.

Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM yang membuka kegiatan pasar murah itu mengatakan, kehadiran kegiatan

semacam ini sangat membantu masyarakat terutama di saat sekarang, di mana harga barangbarang mulai naik akibat tingginya permintaan pasar. “Agenda ini pas momentumnya karena sekarang masyarakat kita sedang butuh-butuhnya bahan makanan di bulan Ramadhan ini,” sebutnya.

Ia secara khusus menyampaikan terima kasih kepada PT Jasa Raharja karena telah menyelenggarakan kegiatan ini.

Menurut bupati, keberadaan BUMN di daerah diharapkan bisa memberikan lebih banyak manfaat kepada masyarakat di luar kegiatan usahanya. “Ini salah satu kegiatan positif BUMN dan harapan kita bisa dipertahankan ke depannya,” harapnya.

(Suara NTB/bug)

PASAR MURAH - Bupati H. W. Musyafirin didampingi kepala PT Jasa Raharja Cabang NTB saat menyerahkan sembako murah kepada masyarakat penerima, Jumat (24/6).

Sementara itu kepala cabang PT Jasa Raharja, Dr. H. Supriadi, SH., MM mengatakan, kegiatan pasar murah ini merupakan agenda nasional seluruh BUMN yang ada. Kegiatan ini pun serentak dilaksan-

JUMAT, 24

akan di seluruh daerah sebagai bentuk sumbangsih BUMN turut membantu masyarakat di bulan Ramadhan tahun ini. Selain menggelar pasar murah, PT Jasa Raharja juga membagikan santunan bagi anak yatim yang

ada di KSB. “Tahun sebelumnya kegiatan ini kita laksanakan di Sumbawa. Nah tahun ini kebagian di KSB,” sebut kepala perwakilan PT Jasa Raharja wilayah Sumbawa dan KSB, Bahruddin. (bug)

SUARA NTB Sabtu, 25 Juni 2016

Anggaran Tidak Berimbang ANGGARAN pembangunan di tingkat kelurahan sejauh ini masih sangat timpang. Anggaran yang diterima masing-masing kelurahan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berkisar Rp 300400 juta per tahun. Sementara anggaran desa tembus Rp 1,3 miliar per tahun. Sementara jumlah kelurahan di Lotim ada 15 kelurahan, 11 kelurahan di Kecamatan Selong dan 4 kelurahan di Kecamatan Labuhan Haji.

Camat Selong, Jumadil (Suara NTB/rus) mengaku, pada aspek belanja Jumadil tidak langsung di tingkat desa bisa tembus Rp 800 juta per tahun. Berbeda dengan belanja tidak langsung di kelurahan yang berkisar hanya Rp 100 juta per tahun. Dimana, dari akumulasi seluruh anggaran, anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kecamatan itu sebagian besar diperuntukkan untuk belanja pegawai.

Untuk belanja pegawai pun besarannya antara kelurahan dengan desa terpauh jauh. Salah satu untuk gaji kepala lingkungan (kaling) diberikan Rp 900 ribu per bulan. Beda dengan kepala dusun Rp 1,2 juta per bulan.

Ketimpangan anggaran itu tersebut terjadi karena aturan tentang kelurahan yang belum ada. Berbeda dengan desa yang sudah ada aturan perundang-undangan yang khusus mengatur, yakni UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Melihat perbandingan tersebut, dinilai anggaran kelurahan ini hanya 10 persen saja dari total anggaran desa. Mantan Camat Labuhan Haji ini kabarnya akan ada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) khusus mengatur soal kelurahan. Akan tetapi sampai sekarang aturan tersebut tidak kunjung turun dari pemerintah pusat.

Minimnya anggaran kelurahan dibanding desa ini dikeluhkan juga oleh pihak kelurahan. Seperti disampaikan Lurah Sandubaya Kecamatan Selong, Yusri. Secara terpisah, kepada Suara NTB, Lurah Sandubaya menyebutkan ia tidak bisa berbuat banyak dibandingkan desa dalam melakukan kegiatan pembangunan. selaku SKPD, kelurahan beda dengan desa. Akan tetapi, masalah yang dihadapi di kelurahan ini tidak jauh beda dengan desa, sehingga besar harapannya, alokasi dana kelurahan ini juga bisa lebih besar. Menurutnya, melihat anggaran desa yang begitu besar, maka progres pembangunan di desa akan bisa lebih cepat dibandingkan kelurahan. Persoalan fisik ke depan tidak lagi akan jadi soal karena anggaran yang cukup besar. Tinggal pembangunan manusia di desa yang perlu ditingkatkan.

Ketimpangan dana desa dengan kelurahan ini diakui Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes), Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) Khaerul Amri. Ia juga berharap segera ada regulasi yang khusus mengatur soal kelurahan, sehingga anggaran untuk SKPD dibawah kecamatan itu bisa lebih besar. “Mudah-mudahan, kalau Peraturan Pemerintah tentang UU 23 tahun 2014 tentang Desa ini terbit, kelurahan juga rencananya akan mendapatkan dana dari pusat,” ujarnya. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

Mengaku Tertekan, Plt Kadis PU Klarifikasi Pernyataan Selong (Suara NTB) Ambruknya jembatan penghubung antara Kelurahan Pancor dengan Kelurahan Sekarteja Kecamatan Selong yang terjadi Selasa (14/6) lalu membuat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Ir. Sateriadi, tertekan. Akibatnya, sejumlah pernyataan yang disampaikannya ketika dikonfirmasi wartawan di Lotim beberapa waktu lalu perlu diklarifikasi. Terutama terkait pengawasan yang dilakukan pihaknya yang satu di antaranya menjadi korban dan masih menjalani perawatan medis.

Sateriadi yang juga Kadis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lotim mengaku tidak konsentrasi dalam memberikan komentar. Terutama sekali dikonfirmasi terkait seluk beluk pengerjaan proyek oleh sejumlah media.

Pada saat itu, katanya, sejumlah pernyataan yang disampaikan tidak terkontrol, sehingga sangat perlu diklarifikasi supaya tidak ada pihak yang dirugikan.

Ia menjelaskan, dalam pengawasan yang dilakukan oleh pengawas proyek jembatan itu sebenarnya tanpa diperintah sudah seharusnya melakukan pengawasan, karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Namun terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PU Lotim. Adanya komunikasi dan koordinasi antara pengawas dan PPK, maka diperintah atau tidaknya pen-

gawas itu dalam melakukan pengawasan tidak menjadi persoalan, karena sudah menjadi tugas pengawas yang bersangkutan. “Jika sudah melakukan koordinasi dengan PPK, diperintah atau tidaknya pengawas itu, boleh melakukan pengawasan. Dan apa yang sudah dilakukan oleh pengawas itu sudah benar,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, pengawas sebelumnya sempat menegur pihak dari CV. Pilar

was dari Dinas PU Lotim (Pengawas Utama dan Pengawas Lapangan). “Kita intens lakukan komunikasi dan pengawasan, mulai dari perancahan besi sampai pengecoran tidak ada masalah,”ungkapnya beberapa waktu lalu. (yon)

KLU Wacanakan Pemberian Dana Rp 1 Miliar Per Desa

(Suara NTB/yon)

TINJAU - Kasdam IX/Udayana, I Made Sumantra, meninjau pengeboran air tanah pada lokasi cetak sawah baru di Lotim, Kamis (23/6) lalu.

Kasdam IX Udayana Tinjau Lokasi Penyidikan Kasus Gili Kondo Pengeboran Air di Lotim

Selong (Suara NTB) Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur (Lotim) masih melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi dalam proyek Dermaga Apung di Gili Kondo Kecamatan Sambelia. Meski sudah menetapkan tiga tersangka beberapa waktu lalu, proses penyidikan kasus masih berjalan.

Dikonfirmasi di Mapolres Lotim, Jumat (24/6) siang, Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, SIK, MM melalui Ka(Suara NTB/yon) sat Reskrim Polres Lotim, Wendi Oktariansyah AKP. Wendi Oktariansyah, SIK, tidak mau berkomentar banyak terkait masih adanya tersangka lain dalam kasus korupsi proyek Dermaga Tambatan Perahu di Gili Kondo itu. Saat ditanya terkait dari unsur mana dan sudah berapa kali dilakukan pemeriksaan, mantan Kasat Reskrim Polres Sumbawa Barat itu tetap mengelak untuk menanggapi hal tersebut.

Pastinya, katanya, proses penyidikan kasus Gili Kondo sejauh ini tetap berjalan dan membenarkan masih adanya satu orang lagi yang sedang dilakukan pemeriksaan. “Kasusnya masih lanjut, karena memang ada satu orang lagi yang sedang kita periksa,” ujarnya singkat.

Selain itu, Wendi juga tidak ingin bekomentar terkait pemeriksaan satu orang yang diduga terlibat dalam proyek itu.

Apakah mengarah pada calon tersangka ataupun dalam waktu dekat akan ditetapkan sebagai tersangka. “Janganlah terlalu jauh apakah nanti ia sebagai tersangka atau tidak. Intinya, kasus Gili Kondo masih lanjut dan kita sedang melakukan pemeriksaan terhadap satu orang lagi,” ungkapnya.

Diketahui, proyek tambatan perahu yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 397 juta itu dikerjakan pada tahun 2012 lalu. Dalam pengerjaannya, tiga tersangka yang sudah ditahan itu merupakan orang-orang yang paling berperan dalam pengerjaan proyek APBN dari Kementerian Pemberdayaan Daerah Tertinggal (KPDT).

Tiga orang yang sudah ditahan di antaranya, H. Syarif Waliyullah yang ketika proses penahanan, ia masih menjabat sebagai Asisten II Setda Lotim. Ketika proyek itu dikerjakan, ia menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lotim sekaligus PPK dan KPA dalam proyek tersebut. Sedangkan, H. Fah bertindak sebagai rekanan. Selain dari kedua orang yang sudah ditahan itu, pejabat yang paling terakhir ditahan adalah Sanusi, mantan Camat Selong dengan kapasitas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ketika proyek tersebut dikerjakan atau ketika menjabat sebagai Kabid Perhubungan Laut pada Dishubkominfo pada waktu itu. (yon)

Mandiri sebelum dilakukan pengecoran, karena ada sejumlah hal yang harus dilengkapi oleh pihak rekanan. Namun, katanya, pada saat itu pihak rekanan tidak mempedulikan teguran yang disampaikan oleh pengawas hingga insiden ambruknya jembatan itupun tidak bisa dihindari.

Sebelumnya, Direktur CV Pilar Mandiri, H. Salman, mengklaim jika dalam pembangunan jembatan penghubung itu, pihaknya sudah bekerja sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada.

Dalam pembangunan jembatan itu, katanya, pihaknya melakukan tiga kali sistem pengecoran yang intens dikomunikasikan dengan pengaSateriadi

(Suara NTB/yon)

Tiga Sudah Ditahan

Masih Berjalan

Halaman 4

Selong (Suara NTB) Kasdam IX/Udayana, Brigadir Jenderal TNI I Made Sumantra, melakukan kunjungan kerja ke Lombok Timur (Lotim), Kamis (23/6) lalu. Kedatangan Kasdam untuk melihat secara langsung pengeboran air tanah pada lokasi cetak sawah baru di tiga titik, yakni di Dusun Sukamaju Desa Rempung Kecamatan Pringgasela, Dusun Benteng Desa Lendang Nangka Utara Kecamatan Masbagik dan Desa Perigi Kecamatan Suela.

Kedatangan Kasdam IX/ Udayana itu didampingi langsung Kazidam Letkol Czi Bimo Sutrisna, Kasiter Rem 162/WB Mayor Inf. Agus serta kedatangan Kasdam IX/Udayana itu langsung disambut

Kasdim 1615/Lotim, Mayor Czi. Edi Gustaman, sejumlah sejumlah SKPD terkait lingkup Pemkab Lotim, seperti Kepala Distannak Lotim, Zaini, Plt. Kepala Dinas PU Lotim Ir. Sateriadi, Mp. Msc, Kepala Desa Rempung Umar Ubaid, serta sejumlah pihak terkait lainnya, Kamis lalu.

Dari awal kedatangan ke Lotim sekitar pukul, 08.55 Wita, Kasdam IX Udayana langsung melakukan peninjau pembuatan sumur bor di Dusun Suka Maju Desa Rempung Kecamatan Pringgasela, dengan kedalaman sumur yang sudah dibor sekitar 65 meter dan merupakan satu-satunya yang sedang dikerjakan di wilayah Kabupaten Lotim. Selanjutnya, Kasdam beserta rombongan

langsung menuju Dusun Benteng Desa Lendang Nangka Utara Kecamatan Masbagik.

Adapun hasil lokasi cetak sawah yang ditinjau oleh Kasdam seluas 35 hektar dan sudah ditanami padi.

Sekitar pukul, 11.26 Wita Kasdam beserta rombongan kembali ke Makodim 1615/ Lotim disambut dengan jajar kehormatan. Di Makodim 1615 Lotim, Kasdam, memberikan pencerahan tentang proxy war dan peredaran narkoba sudah memasuki pondok-pondok pesantren dengan tujuan memecah belah Islam khususnya di Lotim. “Kita masih bersyukur mempunyai Pancasila, apabila tidak ada Pancasila mungkin negara kita akan pecah belah,” ungkapnya. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) melontarkan wacana pemberian dana Rp 1 miliar kepada tiap desa (definitif) yang ada. Namun demikian rencana itu, tampaknya bergantung pada kemampuan APBD dan kemampuan eksekusi dan pertanggungjawaban oleh pemerintah desa, serta tidak tumpangtindihnya pengalokasian anggaran.

“Wacana tersebut harus dikaji lebih dulu sebelum dilempar ke publik. Kami di DPRD, belum tahu soal itu, tetapi kalau memang benar, maka eksekutif harus melakukan kajian lebih dulu,” kata Ketua Fraksi Hanura, Ardianto, SH, menanggapi wacana tersebut, Jumat (24/6).

Pihaknya di DPR pada dasarnya setuju dengan wacana itu. Namun ada pertimbangan yang harus dilalui, seperti beban anggaran di APBD. Di lain hal, pemerintah desa juga juga sudah mempunyai anggaran khusus yakni ADD, DD, serta 10 persen dari pajak dan retribusi. Jika ditotal, maka seluruh desa se KLU saat ini sudah mengelola anggaran yang tidak sedikit.

Ia menimbang, pengalokasian dana Rp 1 miliar per desa ini nantinya akan menimbulkan tumpang tindih atau dobel penganggaran. Pasalnya selain ADD dan DD, Pemdes masih harus diberikan dana Rp 1 miliar.

“Kita tidak ingin terjadi tumpang tindih anggaran. Jangan sampai ketika anggaran sudah disetujui, justru tak bisa dieksekusi karena adanya tumpang tindih, ini kan repot juga,” sambungnya.

Oleh karenanya itu pula, Ardianto menyarankan agar eksekutif mempelajari pula aspek ketaatan terhadap perundang-

undangan. Jangan sampai, rekomendasi BPK kembali menuding KLU tidak taat, tidak patuh, hanya karena keinginan dan janji politik. “Kalau secara undangundang tidak ada persoalan kami setuju saja, tapi harus ada kajian juga, mampu tidaknya APBD,” demikian Ardianto.

Sebelumnya kepada wartawan, Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., mengisyaratkan Pemda akan memberikan anggaran masing-masing Rp 1 miliar kepada seluruh desa di KLU. Namun pemberian itu hanya akan dilakukan apabila anggaran APBD memungkinkan.

Wacana tersebut tidak lepas dari keinginan Pemerintah melihat adanya akselerasi pembangunan di desa. Menurut Najmul, kemajuan di desa merupakan indikator bagi kemajuan suatu daerah. Sehingga Pemda KLU merasa perlu mengintervensi proses pembangunan di desa, melalui suntikan Rp 1 miliar per desa.

“Kita sudah membuat batasanbatasan angkanya, supaya lebih jelas. Apabila APBD mampu, maka kita berikan,” sambungnya.

Di sisi lain, ia berpandangan bahwa alokasi dana ke desa secara langsung akan berdampak terhadap percepatan pembangunan di desa. Mengingat dana yang diterima langsung digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang sudah dipetakan. Sehingga pelaksanaan program tidak terkesan berdasarkan keinginan SKPD ataupun tekanan politik. “Pembangunan fisik di desa langsung bisa dikerjakan oleh Desa, bukan dinas lagi. Inilah yang dimaksud pembangunan berskala desa itu,” demikian Najmul. (ari)

Diduga Hendak Mencuri, Majelis TP-TGR Segera Lakukan Sidang Dua Pemuda Diamankan

Tindaklanjuti LHP BPK Selong (Suara NTB) Menindaklanjuti semua rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) segera akan melakukan sidang.

Sidang dengan memanggil seluruh pihak yang terindikasi menyebabkan kerugian negara dalam penggunaan anggaran.

Penegasan ini disampaikan Inspektur pada Inspektorat Lotim, Drs. Haris, Jumat (24/ 6). Ia mengakui, dalam LHP BPK ada ribuan kasus yang diakumulasikan selama kurun waktu 2015 lalu. Total kerugian daerah yang ditimbulkan mencapai miliaran rupiah. Guna mengembalikan kerugian negara, Majelis TP-TGR akan menempuh jalur persidangan. Kepada pihak yang terduga melakukan kerugian negara diminta itikad baiknya untuk mengem-

(Suara NTB/dok)

Haris balikan semua kerugian dengan dibarengi surat pernyataan kesanggupan. “Dalam waktu dekat, kita akan melakukan sidang majelis,” terang Haris.

Peranan Majelis TP-TGR cukup signifikan untuk menyelamatkan keuangan negara. Sejauh ini diakui sudah banyak perubahan yang dilakukan dari tahun ke tahun. Proses sidang majelis ini merupakan salah satu tahapan yang harus dila-

lui pascatemuan dalam LHP. Jika hasil sidang, pihak yang bersangkutan tidak ada itikad baik untuk mengembalikan keuangan negara, maka bisa berujung kepada penegakan hukum. Sejauh ini, sambung Haris, baru satu kasus yang berdasarkan hasil sidang Majelis TP-TGR tidak mampu mengembalikan, sehingga terpaksa diserahkan oleh bupati ke aparat penegak hukum.

“Baru satu, yakni kasus Desa Dames Damai,” tuturnya.

Di samping mengagedakan sidang, rekomendasi BPK dari hasil LHP siap akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat, khususnya soal aset. Minggu ke empat ini dijadwalkan memanggil seluruh satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) yang masih bermasalah penatakelolaan asetnya, khususnya di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora). (rus)

Selong (Suara NTB) Nasib apes menimpa dua pemuda yakni Lalu Sap (25) Alamat Sukadana Kecamatan Terara dan Akm (32) alamat Prian Kecamatan Montong Gading.

Diduga akan melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah Berok Lelet, keduanya langsung diamankan aparat kepolisian Masbagik.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, pengamanan terhadap kedua pemuda yang diduga hendak melakukan aksi curanmor itu ketika empat personel Polsek Masbagik melakukan patroli di wilayah Berok Lelet Desa Lendang Nangka Utara.

Ketika itu, dua pemuda ini berhenti di pinggir jalan dengan memilih lokasi yang cukup gelap.

Melihat gerak-gerak kedua pemuda yang mencurigakan, aparat kepolisian langsung

melakukan pemeriksaan terhadap kedua pemuda itu. Dari hasil pemeriksaan aparat kepolisian menemukan kunci T dan sebilah parang dari tangan kedua pemuda, sehingga besar dugaan akan melakukan aksi pencurian dan langsung diamankan Menanggapi hal tersebut, Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, SIK, MM melalui Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu. Muhammad Efendi, Jumat (24/6), membenarkan pengamanan terhadap dua pemuda di Desa Berok Lelet Desa Masbagik Utara. Saat ini, katanya, kedua pemuda itu sedang menjalani pemeriksaan di Polsek setempat. Selain mengamankan pelaku, aparat kepolisian juga dmengamankan 1 unit kendaraan roda dua merek Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi DR 3051LK. (yon)

Sidak Amarsvati, Tim Penertiban Klaim Tak Ada Pelanggaran Tanjung (Suara NTB) Adanya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran roi pantai yang dilakukan pengembangan Condotel Amarsvati di Dusun Malimbu,Desa Malaka, langsung disikapi Tim Penertiban Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU). Meski telah melakukan sidak, namun tim tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran dalam proses pengerjaan condotel berlantai 12 itu.

“Kita tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran sebagaimana dilaporkan. Meski begitu, kita tetap meminta pengembang tetap menjaga komitmen untuk tidak melanggar sehingga tidak jadi persoalan di kemudian hari,” ungkap Kabag Pembangunan sekaligus Ketua

Tim Penertiban, H. M. Faisol, Jumat (24/6).

Dikatakan, Tim Penertiban langsung memantau sejumlah titik proyek di lokasi tersebut, seperti monitoring bangunan kolam yang dilaporkan melanggar roi pantai. Namun setelah diamati dan mendengar klarifikasi dari Manajemen Condotel, pengerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan awal yang sudah diatur oleh Pemprov NTB. “Kita juga lihat bagaimana amdalnya. Ternyata, jarak dari bibir pantai dengan rencana bangunan kolam sudah sesuai, jaraknya 35 meter dari roi pantai.”

Hal lain yang perlu ditindaklanjuti terkait pembangunan condotel itu, adalah rencana

tukar guling lahan dan bangunan sekolah dengan lahan yang dibeli perusahaan dan letaknya berdekatan. Menurut Faisol, pihak pengembang sudah menghadap ke bupati membicarakan rencana itu.

Manajemen disebutkan, siap mengganti lahan sekolah dengan lahan yang luasnya 3 kali lipat. Demikian halnya dengan bangunan, rencana awal, perusahaan siap membangun gedung sekolah baru di lokasi baru.

Menyikapi rencana perusahaan yang siap diajukan itu, bupati diakui Faisol, belum mengambil keputusan. Bupati tidak ingin memutuskan sendiri persoalan itu, melainkan menempuh kesepakatan dengan jalan musyawarah melibatkan jajarannya dan masyarakat.

Bupati tidak menginginkan, tukar guling nantinya mendapat protes dari masyarakat atau dirasakan tidak menguntungkan masyarakat.

Terpisah, Kasi Klarifikasi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) KLU, Erwin Rahadi, M.Si., mengaku laporan dugaan pelanggaran oleh Amarsvati masih dikaji oleh SKPD teknis, yaitu Dinas PU. KPPT selaku instansi yang mengeluarkan izin bagi Amarsvati, masih harus menunggu kesimpulan Dinas PU. Jika terdapat pelanggaran, maka KPPT tentu akan menindaklanjutinya ke Amarsvati atau merekomendasikan bentuk penindakan ke Tim Penertiban.

“Kita masih menunggu hasil analisis dan kajian teknis dari

Dinas PU, apakah Amarsvati benar melanggar sesuai laporan masyarakat ataukah tidak.

Tetapi monitoring dari Tim Penertiban sendiri belum mengarah kepada pelanggaran,” katanya.

Menurut Erwin, jarak antara titik pembangunan dengan roi pantai memang 35 meter.

Hanya saja, terdapat kemiringan di sisi kanan sehingga mempengaruhi atau memperpendek jarak roi pantai dari bangunan pada titik ini menjadi 25 meter. Pertimbangan lainnya, di sekitar lokasi pembangunan terdapat bukit. Topografi ini mempersulit pengembang untuk menyesuaikan jarak 25 meter menjadi 35 meter, sehingga posisi bangunan dirasa tidak mungkin digeser oleh pengembang. (ari)

(Suara NTB/yon)

AMANKAN - Diduga akan melakukan aksi kejahatan, dua oknum pemuda diamankan polisi.

SUARA NTB Sabtu, 25 Juni 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Indikator Pendidikan

Paling Rendah Kontribusi pada IPM Giri Menang (Suara NTB) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Barat (Lobar) tahun 2015 naik ke peringkat empat dari posisi sebelumnya peringkat lima. Dari tiga indikator komposit (gabungan) yang membentuk IPM, paling besar kontribusinya indikator daya beli masyarakat dan angka harapan hidup. Sementara itu, indikator sektor pendidikan kaitan dengan rata-rata lama sekolah paling rendah.

Demikian disampaikan Kepala BPS Lobar Agus Alwi saat jumpa pers bersama Kepala Bappeda Lobar, Dr. H. Baehaqi di Bappeda Lobar, Jumat (24/6).

Alwi menjelaskan, posisi IPM Lobar tahun 2015 jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. “IPM Lobar naik satu peringkat ke posisi 4, sebelumnya posisi 5.

Indikator pendidikan perlu mendapatkan perhatian karena masih rendah kontribusinya ke IPM,” kata Agus Alwi.

Seperti diketahui, jelasnya, IPM merupakan indikator komposit dari tiga indikator pokok yakni sektor kesehatan.

Sektor kesehatan, jelasnya,

menyangkut angka harapan hidup. Sektor pendidikan diwakili indikator lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dan sektor ekonomi (kesejahteraan) diwakili pengeluaran atau daya beli masyarakat.

Menurutnya, kondisi IPM di Lobar terus membaik.

Tahun 2015 mencapai 64,62, naik 1,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan diklaim, di atas kenaikan provinsi hanya sebesar 1,36 persen. Di level NTB dibandingkan 10 kabupaten/ kota, Lobar pada posisi nomor 2 di bawah Sumbawa Barat dan di atas Sumbawa. Jika di bedah lagi komponen IPM ini, angka harapan hidup Lobar naik 0.6

tahun dari 65,10 tahun. Harapan hidup masyarakat Lobar lebih dari 65 tahun dibandingkan sebelumnya. “Kenaikannya lebih baik dibandingkan NTB,” jelasnya.

Selain itu, sektor pendidikan masih rendah. Anak-anak usia 7 tahun di Lobar punya peluang bersekolah selama 12,66 tahun, ada peningkatan 1,7 tahun. Terkait hal ini pencapaiannya rata-rata di bawah provinsi. Sedangkan penduduk berusia 25 tahun ke atas ratarata lama sekolah 5,6 tahun atau baru kelas 6 SD, artinya belum masuk SMP. Hal ini, jelasnya, perlu menjadi perhatian pemda ke depan. Sedangkan dari sisi daya beli

masyarakat Lobar Rp 10,58 juta, pencapaian ini pada posisi nomor 2 tertinggi di NTB di bawah Kota Mataram. Atas tiga indikator tersebut, IPM Lobar di level provinsi naik peringkat ke posisi 4 dari tahun sebelumnya peringkat 5.

Kepala Bappeda, H Baehaqi menyatakan, kenaikan peringkat IPM Lobar tak terlepas dari hasil kinerja daerah dan perencanaan. Pemda ini bekerja dan merencanakan, sehingga hasil pekerjaan inilah dari sisi semua indikator komposit IPM naik. “Namun sektor pendidikan ini agak lemah, karena itu 2017 ke depan Pemda lebih fokus pada infrastruktur termasuk infrastruktur pendidikan,” jelasnya.

Dijelaskannya, masalah infrastruktur ini terkait RKB dan rasio usia sekolah berpengaruh pada harapan lama sekolah.

Sekarang ini rata-rata lama sekolah Lobar12,66 tahun, seharusnya idealnya 18 tahun.

Menurutnya, harapan lama sekolah dipengaruhi oleh rasio unit sekolah. Menurutnya, rasio unit sekolah sangat besar artinya beberapa sekolah belum sesuai SPM, karena itu menurut Baehaqi dalam rangka meningkatkan harapan lama sekolah betul-batul memegang SPM. Yakni lanjutnya, kaitan dengan permendiknas Nomor 23 tahun 2013. Dari sisi SPM di Lobar kekurangan, untuk tingkat SD RKB tidak layak sebanyak 360 lebih belum lagi SMP dan MTs. Persoalan lain yang menjadi fokus dalam indeks pendidikan yang tak tamat SD. Menurutnya, sektor pertanian saja sebanyak 297 ribu lebih angkatan kerja. Dari jumlah ini, 110 ribu tak tamat SD, sekitar 98 ribu terkonsentrasi di sektor pertanian. Menurutnya, hal ini berpengaruh terhadap rata-rata lama sekolah. “Iini juga menjadi fokus ke depan Pemda akan siapkan regulasi kejar paket A

(Suara NTB/her)

KETERANGAN - Kepala Bappeda Lobar H. Baehaqi bersama Kepala BPS Agus Alwi dan Kabag Humas Lobar Syaeful Ahkam memberikan keterangan terkait indikator IPM Lobar, Jumat (24/6). secara reguler,” jelasnya.

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar, Syaeful Ahkam, menjelaskan, capaian IPM ini angka kuantitatif menjadi gambaran proses pembangunan selama satu tahun ini. Menurut-

nya, terjadi peningkatan ranking IPM. Jika ditelisik lebih jauh ada percepatan pemda mendorong tingkat pembangunan. “Misalnya kalau data shortfall mencapai poin 1,73, ini tercepat di NTB setelah KSB,”jelasnya. (her)

Imbas Nota Keuangan Lambat

Penetapan APBD-P Terancam Molor

Dana Sejumlah Desa Terindikasi Bermasalah PENGGUNAAN dana desa dan ADD di Lombok Barat (Lobar) menjadi salah satu temuan BPK. Pasalnya peruntukannya yang belum sesuai sasaran yang diharapkan. Atas dasar itulah, BPK meminta Pemda Lobar menindaklanjuti temuan tersebut agar dana bernilai ratusan miliar ini diarahkan sesuai sasaran. Selain itu, penggunaan dana desa ini juga diadukan masyarakat ke Inspektorat.

(Suara NTB/her) Inspektur pada InspektorH. Agus Rahmad Hidayat at Lobar, H. Agus Rahmad Hidayat, mengaku, terdapat lima desa di Lobar yang masuk dalam temuan BPK. Temuan BPK tersebut dalam hal penggunaan dana desa dan ADD yang belum memadai. Dari hasil temuan Inspektorat juga menemukan adanya indikasi ini.

Inspektur mencontohkan, penggunaan dana desa Rp 100 juta untuk rabat jalan, namun setelah dilakukan cek fisik baru terserap Rp 90 juta. “Lalu kemana yang Rp 10 juta? Ternyata dari pengaduan yang masuk ke kami ada perubahan yang dilakukan untuk penembokan, jadi memang tidak pakai pribadi,” terangnya.

Disebutkan secara rinci, lima desa yang dimaksud ada di beberapa kecamatan di antaranya Kecamatan Sekotong, Narmada dan Labuapi. Mengenai tindak lanjut yang dilakukan, ujarnya, berkoordinasi dengan BPMPD dan melakukan pengecekan ke bawah dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah. Pihaknya turun menguji, tidak serta merta dari aduan yang masuk diklaim bahwa itu salah. Apabila ditemukan bukti yang mengarah ke sana barulah diserahkan ke proses lebih lanjut.

Sementara ini dari pengaduan-pengaduan yang masuk ke pihaknya terkait penggunaan dana desa masih bersifat administrasi dan belum mengarah pada tindakan penyelewenangan dana. Termasuk indikasi mark-up anggaran menurutnya tidak ditemukan.

Menurutnya, usulan dana desa ini melalui beberapa saringan. Yakni, dari tingkat kecamatan baru ke tingkat kabupaten. Ia menambahkan, dengan keterlibatan semua unsur entah itu Inspektorat, aparat dan unsur terkait pihak desa lebih hati-hati, waspada dan berkoordinasi dengan pemda kaitan dengan ini. (her)

Diusut Penyidik Polda

Muridun Mengaku Tak Tahu Pengadaan Tinta E-KTP Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat (Lobar), H. Muridun mengaku tak tahu soal proyek pengadaan tinta tahun 2015 lalu. Menurutnya, masalah pengadaan ini sebelum menjabat Kadis Dukcapil, sehingga tak tahu banyak soal pengadaan tinta.

“Supaya tidak salah, ini kan kasus lama (2015 red), saya tidak tahu soal ini karena saya belum menjabat saat itu,’’ katanya ditanya perihal seputaran pengadaan tinta E-KTP (Suara NTB/her) untuk Lobar, Jumat (24/6).

Muridun Seputaran pengadaan E –KTP, jelasnya, sejauh ini berdasarkan angka terakhir di Dukcapil mencapai 373 ribu sekian. Menurutnya, pencetakan kartu KTP terus tertambah seiring penambahan populasi. Sejauh ini, untuk melayani warga yang membuat E-KTP di dinas pihaknya memiliki dua unit mesin perekam. Sedangkan di masing-masing kecamatan memiliki satu unit mesin.

Sebelumnya, Penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB memeriksa salah seorang pejabat setingkat kepala Seksi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lobar bernama Aditya Primadi. Yang bersangkutan diperiksa bukan kapasitas sebagai pejabat Dukcapil, namun dalam kapasitasnya selaku Tim Pemeriksa Barang Provinsi waktu pengadaan tinta.

Ditemui di kantornya, Kamis (23/6) Adiya Putradi mengaku diperiksa oleh penyidik Diskrimsus Polda pada Selasa (21/6) lalu sekitar pukul 10.00 pagi. Dikatakan, pemeriksaannya berlangsung lumayan lama di ruang penyidik Diskrimsus Polda.

Dirinya ditanya seputaran apa jabatan, tugas dan kapasitasnya pada proyek tersebut. Penyidik mencecar kapasitasnya selaku tim apa pada proyek pengadaan tersebut, lebih spesifik apa tugas dan peranan serta apa yang dikerjakan selaku tim pemeriksa barang itu. Dirinya tak ditanya oleh penyidik terkait kapasitas jabatannya di Dukcapil sebagai Kepala Seksi Sistem dan Tekonologi Informasi tidak ditanya.

Ditanya mengenai pengadaan tinta di NTB dan Lobar khususnya, ia mengaku tak tahu, karena di dinas ada pos sekretariatnya tersendiri. Ada bagian khusus yang menangani itu, dirinya berbeda tupoksi sehingga tidak tahu terkait pengadaan. Ditanya terkait jumlah pengadaan di Lobar, ia mengaku pengadaan tinta ini tidak ada di kabupaten. “Pengadaannya semua di provinsi, saya tidak tahu soal ini karena bukan tupoksi saya,” akunya. (her)

(Suara NTB/kir)

CEK - Direktur Kebandarudaraan Kemenhub, Yudhi Sari, mengecek kesiapan LIA menghadapi arus mudik dan balik lebaran tahun ini, Jumat (24/6).

LIA Siap Hadapi Arus Mudik Lebaran Praya (Suara NTB) Dari total 35 bandara yang akan melayani arus mudik lebaran tahun ini, Lombok International Airport (LIA) termasuk salah satu bandara dinilai yang paling siap dalam menghadapi arus mudik dan balik lebaran tahun ini. Penilaian tersebut disampaikan Direktur Kebandarudaraan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Ir. Yudhi Sari Sitompul, Jumat (24/6).

Dihubungi di sela-sela peninjauan kesiapan arus mudik sekaligus peresmian posko pelayanan terpadu lebaran di Terminal LIA, Yudhi Sari mengaku LIA mendapat perhatian khusus dari Kemenhub.

Khususnya terkait kesiapannya dalam mengantisipasi arus mudik lebaran tahun ini. Mengingat, intensitas jumlah penumpang di LIA terbilang cukup tinggi. ”Dan, kedatangan kita kali ini untuk memastikan kalau LIA sudah benar-benar siap

menghadapi arus mudik lebaran tahun ini,” akunya.

Pihaknya berharap, pihak pengelola bandara bisa benarbenar mengimplementasikan kesiapannya di lapangan guna meminimalisir munculnya persoalan selama arus mudik dan balik berlangsung.

Di tempat yang sama, General Manager (GM) PT. Angkasa Pura (AP) I LIA, I Gusti Ngurah Ardhita, menegaskan, kalau pihaknya sudah melakukan sejumlah pembenahan untuk menghadapi arus mudik lebaran tahun ini. Salah satunya dengan membangun pos pelayanan terpadu lebaran. Nantinya, pos tersebut diharapkan bisa menjadi pusat informasi dan layanan bagi penumpang pesawat udara selama berlangsung arus mudik dan balik lebaran tahun ini, sehingga penumpang bisa benar-benar merasakan keamanan dan nyaman selama perjalanannya.

Disinggung puncak arus

mudik dan balik melalui LIA, Ardhita mengaku untur arus mudik diperkirakan pada terjadi pada H-2 lebaran. Sedangkan arus balik diperkirakan mencapai puncak pada H+6 lebaran dengan jumlah penumpang diprediksi mencapai rata-rata 8.000 orang per hari pada arus puncaknya. ”Angka ini jika dibandingkan dengan arus mudik tahun lalu, jauh lebih tinggi. Dimana pada tahun lalu pada puncak arus mudik dan balik lebaran, rata-rata jumlah penumpang mencapai 6.000 orang per hari,” imbuhnya.

Cukup signifikannya peningkatan jumlah penumpang tersebut, salah satunya disebabkan karena libur lebaran tahun ini bersamaan dengan libur kenaikan kelas sekolah.

Selain itu, aktivitas masyarakat baik yang menuju maupu keluar pulau Lombok, setiap tahun juga terus mengalami peningkatan. (kir)

ITDC Gelar Pasar Murah bagi Warga Lingkar Kawasan Mandalika Praya (Suara NTB) Tidak kurang dari seribu paket sembako murah dibagikan kepada warga kurang mampu yang ada di lingkar kawasan Mandalika oleh PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Hal ini sebagai bentuk kepedulian PT. ITDC terhadap kondisi warga lingkar kawasan. Tujuannya. bisa mengurangi beban kebutuhan warga selama bulan puasa dan menjelang lebaran tahun ini. ”Ini sebagai bentuk kepedulian ITDC selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada warga di lingkar kawasan (Mandalika),” sebut Kepala Humas dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT. ITDC, Adi Sudono, kepada Suara NTB, Jumat (24/6) Paket sembako senilai Rp 150 ribu, berisikan beras 10 kg, gula dan minyak goreng dijual kepada warga seharga Rp 25 ribu. Hasil penjualan tidak kembali ke perusahaan. Tapi akan dikembalikan lagi ke warga dalam bentuk bantuan bagi tempat ibadah, pondok pesantren dan yang membutuhkan bantuan lainnya.

Selain paket sembako murah, PT. ITDC juga menyalurkan bantuan bagi anak yatim sebanyak 500 orang di wilayah Desa Kuta maupun wilayah Dusun Gerupuk Desa Sengkol. “Di luar itu ada juga kegiatan revitaliasi saluran irigasi Pasar Seni

(Suara NTB/kir)

PAKET MURAH - Warga lingkar kawasan Mandalika membeli paket sembako murah dari ITDC, Jumat (24/6).

Kuta, pengobatan massal sampai pengecatan sekolah bekerjasama dengan Kodim 1620/ Loteng,” terangnya.

Ia menjelaskan, kegiatan serupa direncanakan sebagai agenda tahunan PT. ITDC, sehingga keberadaan ITDC bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekitar bukan hanya dari sisi pembangunan saja. Selain itu, masyarakat bisa merasakan langsung keberadaan ITDC, selaku BUMN yang diberikan mandat oleh pemerintah pusat untuk mengelola dan mengembangkan

kawasan Mandalika.

Terkait kegiatan ini, sejumlah warga mengaku sangat merespon positif, karena telah bisa membantu warga mengurangi beban kebutuhan yang begitu besar selama bulan puasa ini. warga pun berharap kegiatan serupa tidak hanya digelar kali ini saja. Tetapi berkelanjutan di masa-masa yang akan datang.

“Kalau bisa kedepan paket sembako yang disalurkan ditambah lagi. Sehingga warga yang menerima manfaat bisa lebih banyak lagi,” ujar warga. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Molornya pembahasan nota keuangan akibat munculnya masalah antara eksekutif dengan legislatif beberapa waktu lalu, berdampak berantai terhadap penetapan APBD-P. Dikhawatirkan, penetapan APBD-P molor dari target tanggal 4 Agustus mendatang.

“Kami khawatirkan penetapannya molor, itu belum kami dapat dari Banmus kepastian jadwalnya,” jelas Sekda Lobar, Ir. H. Muh. Taufiq, MSc, ditemui di kantor DPRD Lobar, Jumat (24/6).

Sekda menyatakan, pihak eksekutif akan berupaya agar penetapan APBD-P tepat waktu. Melihat proses yang ada sekarang, tahapan paripurna sedang berlangsung. Kamis (23/ 6) dilaksanakan sidang paripurna pertanyaan legislatif, selanjutnya Jumat (24/6) dilaksanakan sidang Sidang paripurna jawaban eksekutif. Setelah itu paripurna gabungan komisi, diperkirakan seminggu ke depan barulah dilaksanakan paripurna persetujuan oleh dewan.

Menurutnya, molornya pembahasan ini kemungkinan berdampak terhadap APBDP. Sebab jadwalnya tak mengacu schedule yang telah ditetapkan. Ia berharap agar molornya tidak terlalu lama.

Diketahui dalam pembahasan nota keuangan APBD 2015 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama eksekutif melanjutkan pembahasan nota keuangan APBD 2015, dalam pembahasan tersebut mengemuka beberapa temuan yang menjadi sorotan banggar. Salah satu yang mencolok, temuan anggaran Rp 41 miliar lebih di dalam APBD. Dana ini dinilai mencurigakan, lantaran dana ini ditransfer dari pusat namun peruntukannya tak jelas.

Dewan pun meminta SKPD

pengelola dalam hal ini Dikbud mencari tahu, apakah anggaran ini dikembalikan ke kas negara atau bisa dipakai unntuk keperluan lain bidang pendidikan.

Anggota Banggar DPRD Lobar, H. Wahid Sahril mempertanyakan jika jumlah dana Rp 41 miliar untuk sertifikasi guru, maka berapa banyak guru yang bermasalah, sehingga tak terbayarkan. Menurut hitungannya, jika 500 guru saja di Lobar bermasalah, maka tidak sampai sebesar itu tak terbayarkan sertifikasinya.

Menurutnya, jika pembayaran untuk sertifikasi tentu ada jumlah guru yang tak bisa terbayarkan, sehingga timbul sisa dana tersebut. Jika dihitung kebutuhan real untuk sertifikasi guru Rp 135 miliar. Namun terdapat kelebihan Rp 41 miliar tersebut mencurigakan, sebab anggaran itu ditransfer dari pusat tentu melalui usulan daerah. Dana ini sendiri jelasnya mau dikemanakan, karena posisinya di kasda. Apakah dana ini bisa dipakai untuk program lain di bidang pendidikan. Jika memungkinkan, maka lebih bagus. “Apakan bisa kita pakai untuk yang lain?” tukas Wahid.

Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis mempertanyakan apa nomenklatur dana tersebut. Ia curiga dana ini bukan untuk sertifikasi melainkan untuk program lain. Mengapa, katanya, dana yang ditransfer berlebih tak sesuai usulan. Menurutnya, tidak mungkin dana ditransfer tanpa dasar dan alasan untuk apa dana tersebut.

Diketahui, kebutuhan untuk pembayaran sertifikasi guru jelasnya Rp131 miliar, namun yang ditransfer dua tahap mencapai Rp 171 miliar, sehingga terdapat kelebihan dana Rp 41 miliar. Menurutnya, persoalan ini perlu dikonsultasikan ke Kemendikbud terkait bagaimana dana tersebut. (her)

Arus Mudik Lebaran Tahun 2016

Kemenhub Targetkan ’’Zero Incident’’ Praya (Suara NTB) Jumlah penumpang angkutan udara, laut maupun darat pada arus mudik lebaran tahun 2016 ini, diprediksikan bakal mengalami peningkatan cukup signifikan. Berbagai persiapan pun sudah dilakukan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub), untuk menghadapi arus mudik dan balik lebaran tahun ini guna mengejar target zero incident.

Demikian disampaikan Direktur Kebandarudaraan Kemenhub, Ir. Yudhi Sari Sitompul, kepada wartawan, usai meresmikan posko pelayanan terpadu arus mudik dan balik lebaran di Lombok International Airport (LIA), Jumat (24/6).

Untuk mengejar target tersebut, semua fasilitas angkutan penumpang di cek kesiapannya, baik angkutan udara, darat dan laut. “Semua fasilitas angkutan penumpang kita cek kesiapannya. Apa yang kurang, kita minta segera dilengkapi,” ujarnya.

Ditegaskannya, apa yang dilakukan Kemenhub tahun ini sesuai instruksi presiden agar mampu mewudjukan arus mudik dan lebaran tahun ini benar-benar berlangsung aman dan nyaman. Selain itu seminimal mungkin, menekan jumlah kasus kecelakaan angkutan penumpang hingga titik nol.

Untuk itu, pihaknya berharap

(Suara NTB/kir)

Yudhi Sari Sitompul dukungan dari semua elemen masyarakat, sehingga pa yang menjadi target Kemenhub bisa terwujud. Dalam hal ini, Kemenhub tidak bisa berbuat sendiri tanpa ada dukungan dari semua elemen masyarakat. “Peran dan dukungan masyarakat sangat kita harapkan,” tegasnya.

Tidak kalah penting, para petugas yang terlibat dalam pengamanan angkutan mudik dan balik lebaran juga harus benar-benar siap menjalankan apa yang menjadi tugas serta tanggung jawab yang diberikan. “Semua elemen yang terkait, kita harapkan bisa benarbenar menyiapkan diri. Guna menjadi layanan angkutan penumpang berjalan aman dan lancar,” tandasnya. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 25 Juni 2016

Parlementaria

Halaman 6

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB Tetapkan Raperda RPJMD

Pansus DPRD Sumbawa Berikan Saran dan Catatan Khusus Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa akhirnya menetapkan Raperda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, Kamis (23/6). Setelah melewati serangkaian agenda yang cukup panjang, mulai dari penjelasan Bupati, pandangan umum fraksi, jawaban Bupati yang diakhiri laporan Pansus DPRD Sumbawa RPJMD. Pansus RPJMD pun banyak saran dan masukan.

Serta sejumlah catatan khusus sebagai penyempurnaan RPJMD dimaksud.

Wakil Ketua Pansus DPRD, Andi Rusni S.E, di Paripurna menyampaikan, berdasarkan analisis terhadap capaian-capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya, identifikasi permasalahan pembangunan serta perumusan isu-isu strategis yang selanjutnya dituangkan ke dalam RPJMD 2016-2021, dalam bentuk agenda pembangunan dan prioritas pembangunan daerah. Serta strategi dan arah kebijakan yang diimplementasikan ke dalam tujuh misi pembangunan daerah sampai pada program pembangunan daerah, pansus memberikan beberapa masukan dan saran secara umum untuk perbaikan rancangan RPJMD ke depan. Saran tersebut di antaranya, merujuk kepada proporsi belanja daerah yang ter-

cermin pada target belanja maupun realisasi belanja dalam RPJMD sebelumnya, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung sejak tahun 2011 tidak menunjukkan kinerja ke arah yang lebih baik.

Target maupun realisasi belanja tidak langsung selalu lebih besar dibandingkan belanja langsung. Di tahun 2011, target belanja tidak langsung mencapai 55,13% sementara realisasinya mencapai 58,37% sedangkan terhadap belanja langsung, targetnya mencapai 44,87% sementara realisasi belanja langsung hanya mencapai 41,63% di tahun 2011. Kondisi ini selalu mengalami peningkatan di mana puncaknya terjadi pada tahun 2012. Oleh karena itu, Pansus mendorong pemerintah saat ini untuk melakukan berbagai upaya meningkatkan persentase belanja langsung dengan menurunkan persentase belanja tidak langsung. Dalam mendongkrak capaian kinerja pemerintah dalam lima tahun ke depan.

Memberikan apresiasi terhadap rencana pemerintah daerah dalam lima tahun ke depan untuk meningkatkan kondisi jalan kabupaten menjadi mantap 100% pada tahun 2021 dari kondisi mantap 60,72% pada tahun 2015. Serta serius meningkatkan kondisi jalan provinsi maupun jalan nasional dengan membangun

TKW Asal Sumbawa Dipulangkan dari Timteng Sumbawa Besar (Suara NTB) Suita Sari, TKW asal Desa Juranalas, Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, diserahkan langsung oleh pihak BP3TKI Mataram kepada keluarganya. TKW yang sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Polri ini dipulangkan ke Indonesia lantaran sakit saat bekerja di Timur Tengah (Timteng).

Informasinya, Suita berangkat ke United Emirat Arab pada September 2015 lalu. Ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negara tersebut. Suita kemudian dipulangkan karena sakit. Setibanya di Jakarta, ia kebingungan. Diperkirakan stres, sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Polri untuk diberikan perawatan. Setelah sembuh BNP2TKI menyerahkannya ke BP3TKI di Mataram. Dari Jakarta ia tiba di Bandara Internasional Lombok (BIL), Kamis (23/6) sekitar pukul 19.35 Wita. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wita ia sudah berada di Pelabuhan Kayangan. Jumat (24/6) dinihari kemarin ia tiba di kampung halamannya, Desa Juranalas Kecamatan Alas.

Kepala Disnakertrans Sumbawa, Tri Karyati, S.Sos, Jumat (24/6) mengakui sudah mendapatkan informasi adanya TKI yang sempat dirawat di Rumah Sakit Polri tersebut. Informasi tersebut diperoleh dari BP3TKI yang menghubungi via telepon. “Kami memperoleh informasi sekitar hari Selasa lalu,” ujarnya.

Dalam hal ini BP3TKI menghubungi Disnakertrans guna memastikan alamat yang bersangkutan sesuai dengan data yang ada.

Dari identitas serta alamat TKI yang disebutkan bahwa yang bersangkutan berasal dari Juranalas Kecamatan Alas. Pihaknya kemudian segera mengkomunikasikan hal tersebut dengan pemerintah setempat. Dalam hal ini Camat Alas. “Setelah dicek, ternyata kata pak Camat yang bersangkutan berangkat sebelumnya dengan menggunakan alamat Kecamatan Alas Barat,” pungkasnya.

Kendati demikian, dari hasil koordinasi yang dilakukan pihaknya dengan pemerintah kecamatan setempat, alamat yang bersangkutan dapat diketahui. Sehingga pihaknya menghubungi pihak BP3TKI, terkait kejelasan alamat yang bersangkutan. Barulah yang bersangkutan dipulangkan ke kampung halamannya dan diserahkan pihak BP3TKI ke keluarganya. “Setelah kami memperoleh informasi alamat dan identitasnya, kami langsung berkoordinasi dengan Camat Alas. Hal ini untuk memastikan alamat yang bersangkutan sesuai dengan data yang ada. Informasi dari Camat yang bersangkutan sudah diserahkan ke pihak keluarga. Selain itu staf saya juga tadi dihubungi oleh pihak BP3TKI bahwa yang bersangkutan sudah diserahkan ke pihak keluarga,” tukas Tri. Disinggung terkait perihal TKW tersebut bekerja di luar Negeri, Kadis mengakui tidak mengetahui secara detail. Mengingat pihaknya hanya dihubungi pihak BP3TKI untuk dimintai bantuan memastikan alamat yang bersangkutan sesuai dengan data yang ada. Selain itu Kadis juga mengakui tidak lagi memberikan rekomendasi untuk perpanjang Kartu Tanda Bekerja Luar Negeri (KTKLN). “Sebelumnya dia sah di sana. Cuma dia berangkat perseorangan. Tidak ada PT yang menaungi. Jadi untuk kepastian ia mendaftarkan diri, asuransinya seperti apa tidak bisa dipastikan. Kalau kita tidak bisa mengetahui majikannya, juga tidak dapat dihubungi,” kata Tri. Ia menghimbau para TKI yang berangkat harus ada PT yang menaunginya. Sehingga nantinya TKI bisa aman. Selain itu juga pihaknya dapat menghubungi pihak PT dengan mudah untuk menyelesaikan masalah yang didapat. (ind)

sinergi yang intensif dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Selain itu, mendorong pemerintah daerah memprioritaskan peningkatan kondisi jalan dan jembatan ke daerah-daerah terisolir. Seperti ruas jalan Batu Dulang - Batu Rotok di kecamatan Batulante, ruas jalan di kecamatan Orong Telu, Lantung Ropang, sebagian Moyo Hulu dan Tarano. Pansus memandang penting hal ini dan merasa yakin komitmen kuat pemerintah daerah dan para sahabat di era pemerintahan sekarang, akan mampu mengusap derai air dan isak tangis sahabat kita yang lainnya, di belahan bumi intan bulaeng yang belum sepenuhnya merdeka.

Berdasarkan data yang ada, seluruh pasar di kabupaten Sumbawa berstatus pasar tradisional dengan jumlah 23 pasar, selanjutnya pada tahun 2018, pemerintah daerah merencanakan pembangunan pasar rakyat tipe a atau pasar induk 1 unit. Oleh karenanya, Pansus mendorong dan mendukung sepenuhnya langkah tersebut, dalam mengatasi berbagai kesemrawutan pasar yang selalu menjadi masalah dari tahun ke tahun. Pansus mengaharapkan agar hal ini dapat menjadi salah satu fokus perhatian yang harus serius dilakukan oleh pemerintah daerah. Pan-

sus secara khusus mengharapkan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan RSUD Sumbawa, terlebih lagi untuk direlokasi.

Selain berbagai masukan dan saran yang bersifat umum, lanjut Andi, Pansus juga melahirkan beberapa catatan khusus yang diharapkan mampu memperkaya informasi, data dan fakta yang ada di tengah masyarakat. Berkenaan dengan tujuh misi pemerintahan Husni Mo. Di antaranya, terkait Misi Kesatu, meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pansus meminta Pemda untuk serius melakukan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan SD/MI baik di perdesaan maupun perkotaan. Pemda dapat memfasilitasi anak putus sekolah sehingga bisa melanjutkan sekolahnya. Misi Kedua, mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Pansus meminta Pemda dapat melakukan sertifikasi aset tanah pemda sebanyak 100 persil per tahun. Kemudian mendukung pemerintah daerah untuk menyediakan produk hukum daerah yang sesuai dengan

kebutuhan dengan capaian kinerja 15 Perda per tahun. Misi Ketiga, mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pansus melakukan pembuatan peta tata ruang kawasan strategis kabupaten meliputi kawasan wisata, kawasan agropolitan, kawasan minapolitan, kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan peternakan dan sebagainya. Penanganan kawasan pemukiman yang kumuh menjadi lingkungan perumahan sehat dan rapi.

Selanjutnya, misi keempat, mengembangkan potensi unggulan daerah dan meningkatkan produktivitas usaha masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan perluasan lapangan kerja.

Terkait dengan hal tersebut maka Pansus meminta Pemda secara intensif dan kontinyu melakukan peningkatan populasi ternak besar seperti kerbau dan sapi. Kemudian secara serius membangun pulau-pulau kecil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Serta mendorong pemda untuk menumbuhkembangkan industri pengolahan dan ekspor-impor di kabupaten Sumbawa melalui insentif permodalan bagi pelaku UMKM. Misi Keli-

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, S.IK, menunggu aba - aba dari Pemkab untuk dilakukan penindakan secara terpadu praktek Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Alas dan wilayah lainnya. Sebab Pemkab sendiri seperti yang pernah disampaikan Sekda saat safari Ramadhan di Alas, telah memberikan peringatan kedua kepada pelaku tambang ilegal dimaksud.

“Sekda juga langsung menyampaikan di kecamatan Alas, untuk penanganan itu diberikan peringatan, sudah kedua kali. Tinggal nanti sekaligus penindakan, kita tunggu aba - aba dari Pemkab. Yang jelas menjadi priori-

tas, karena prosedur telah kita lakukan,” tandas Kapolres, ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (24/6).

Namun bukan berarti Polres selama ini berdiam diri melihat praktik PETI di Alas. Penertiban terus dilakukan melalui

Babinkamtibmas. Spanduk himbauan juga sudah dipasang di lokasi. Peringatan bagi pelaku bahwa PETI merusak lingkungan dan mengabitkan terjadinya bencana alam sehingga bisa dikenakan tindak pidana. “Termasuk penangka-

Pemerintah daerah untuk dapat melakukan peningkatan pelayanan kehidupan beragama dengan menggiatkan aktivitas Magrib mengaji dan Isya belajar, serta memberikan insentif bagi guru ngaji. Serta Misi Ketujuh, memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal, maka Pansus meminta pemda mempertahankan promosi sumbawa melalui event Festival Moyo tetapi dengan senantiasa melakukan evaluasi terhadap pola yang ada dengan tidak membuatnya sentralistik di satu bulan tertentu namun dijabarkan eventnya ke dalam beberapa bulan dalam satu tahun serta dengan mendorong keterlibatan anak-anak muda untuk terlibat dalam berbagai event promosi pariwisata Sumbawa. (arn/*)

pan gelondongan yang ada di sana (Alas) sudah kita laksanakan,” sebutnya.

Berikutnya, Polres akan melakukan penindakan terpadu dengan Pemerintah Daerah. Sesuai prosedur, surat peringatan sudah disampaikan, tinggal dilakukan penindakan.

Kapolres pun mengingatkan masyarakat, ketika peringatan sudah disampaikan, maka hukum harus diteggakkan. “Tolong dihentikan, kepada masyarakat kita himbau sekali lagi tambag ilegal ini

bisa mengakibatkan terjadinya bencana alam, longsor dan lainnya, apalagi di Alas juga telah memakan korban,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam laporan Pansus DPRD Sumbawa terhadap RPJMD juga telah mendesak Pemda harus lebih serius menghentikan illegal mining (penambangan liar) di desa Marente Alas. Apalagi Marente merupakan sumber air di kecamatan Alas. Penindakan juga harus dilakukan di wilayah lainnya. (arn)

KSB Telusuri Dugaan Pemotongan Gaji Tenaga Honorer

(Suara NTB/ind)

DIAMANKAN – Tersangka DA diamankan di Polres Sumbawa, menyusul pengakuannya yang telah membunuh rekannya, Jumat (24/6).

Nyawa Agustinus Melayang Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejadian tragis menimpa Agustinus (30), warga asal Sumba, NTT, Kamis (23/6) lalu sekitar pukul 09.00 Wita.

Ia menghembuskan nafas terakhir setelah ditusuk DA (21) rekan buruhnya sebanyak tujuh kali. Kejadian yang terjadi di Kecamatan Labangka ini informasinya lantaran persoalan utang.

Kapolsek Labangka, Iptu I Made Kandra kepada wartawan, Jumat (24/6) membenarkan adanya kejadian tersebut.

Dijelaskannya keduanya merupakan warga Sumba, NTT yang datang ke Labangka menjadi buruh musiman panen jagung.

Dari keterangan tersangka, kejadian tersebut berawal dari korban meminjam uang Rp 2,5 juta kepada terangka untuk pulang kampung. Beberapa hari sekembalinya dari Sumba, korban kembali meminjam uang kepada tersangka sebanyak Rp 2,5 juta. Sehingga total uang yang dipinjam Rp 5 juta. Kemudian beberapa hari yang lalu,

secara kebetulan tersangka dan korban bertemu. Tersangka pun menanyakan kapan akan dikembalikan uang yang dipinjam korban. Lantaran ditagih, korban marah dan langsung memukul pelaku. “Karena mungkin tidak berani melawan, pelaku pulang ke pondoknya. Begitu pula dengan korban,” tuturnya.

Namun tak disangka, pelaku mengambil sebilah badik ke pondok. Pelaku kemudian menghampiri korban. Kebetulan situasi di pondok sedang sepi, karena penghuni pondok yang lain tengah beraktivitas memetik jagung. Di pondok tersebut pelaku langsung menusuk korban sebanyak tujuh kali di bagian perut dan dada hingga meninggal dunia.

Dalam kejadian tersebut, korban tidak melarikan diri, justru berterus terang bahwa telah melakukan pembunuhan.

Peristiwa tersebut diketahui setelah anggotanya yang melewati tempat tersebut diberitahukan oleh pemilik lahan. Di mana pemilik lahan diberitahukan oleh rekan kor-

ban maupun pelaku. “Anggota saya kemudian menghubungi anggota yang lain yang kebetulan saat itu tengah piket,” terang Kandra.

Selanjutnya, pihaknya menuju TKP untuk menangkap pelaku. Selain itu juga melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban ke Puskesmas setempat untuk dilakukan visum. Mengingat korban tidak memiliki keluarga di Sumbawa, korban kemudian dibawa ke RSUD Sumbawa. Dalam hal ini pihak Polsek menyerahkan jasad korban ke Ketua Rukun warga Sumba Kabupaten Sumbawa. Sedangkan tersangka dititipkan di Polres Sumbawa. “Atas perintah Kapolres, untuk pertimbangan keamanan, terangka dititip di Polres Sumbawa,” tukasnya.

Atas kejadian ini, tersangka dijerat dengan pasal 351 junto 340 tentang penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Mengingat hal tersebut termasuk pembunuhan berencana. (ind)

Taliwang (Suara NTB) Isu adanya oknum kepala sekolah (Kespek) yang melakukan pemotongan terhadap gaji tenaga honorer ditanggapi serius Dinas Dikbudpora Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pihak dinas berjanji akan menelusuri kebenaran praktik tersebut.

Kepala Dinas Dikbudpora KSB, Drs. Mukhlis, M.Si mengatakan, pihaknya telah mendengar informasi tersebut dan akan segera menindaklanjutinya untuk melacak dan mengusut praktik yang tidak sesuai aturan itu. “Sudah kita dengar kabarnya, dan kami akan respon segera,” tegasnya saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (24/6).

Ia menjelaskan, sesuai ketentuan Kepsek tidak memiliki kewenangan melakukan pemotongan gaji tenaga honorer dengan dalih apa pun yang menyebabkan berkurangnya pendapatan pegawai honorer. “Kepsesk tidak memiliki kewenangan apa pun untuk melakukan pemotongan gaji honorer,” tandasnya.

Menurut dia, Kepsek sebagai penanggung jawab di sekolah tidak bisa membuat perjanjian khusus dengan para tenaga honorer terhadap gaji yang diterimanya. Seperti misalnya, akan dilakukan pemotongan gaji apabila dalam beberapa hari tenaga honorer bersangkutan tidak hadir. Hal ini tidak dibenarkan karena petunjuk teknis (juknis) pada tingkat kabupaten mengenai keberadaan tenaga honorer ini sudah ada.

“Aturannya, gaji honorer dibayar atau tidak dibayarkan. Jadi tidak ada pemotongan apa pun,” ungkap Mukhlis.

Diakuinya, di tingkat lapangan kerap Kepsek akan merasa kesal dengan tenaga honorer yang malas menjalankan kewajibannya dan hadir di sekolah setiap harinya.

Kendati demikia n , hal

Mukhlis

tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk Kepsek mengambil kebijakan dengan memotong hak para pegawai honorer.

“Soal kehadiran pegawai honorer ini ada di Juknis. Kalau tidak salah bagi mereka yang tidak hadir lima hari tanpa keterangan. Maka yang bersangkutan akan diakumulasi selama 1 bulan. Dengan begitu mereka tidak akan mendapatkan uang pengganti transportasi (gaji, red) mereka,” kata Mukhlis.

Dia berharap kepada semua tenaga honorer di tingkat sekolah baik tenaga pendidikan dan tenaga pendidik (guru) yang merasa gajinya dipotong, agar bisa memberikan laporan secara langsung ke Dinas Dikbudpora. “Saya harap bisa dilaporkan langsung ke Dikbudpora kalau ada masalah, tidak harus dipublikasi seperti lewat rubrik SMS media. Kecuali kami tidak merespon apa yang dilaporkan,” pintanya seraya kembali menegaskan, pihaknya tetap akan menelusuri informasi yang terlanjur berkembang di masyarakat itu.

“Tapi kami akan tetap melacaknya. Sementara kami tidak bilang membenarkan ada praktik itu. Tapi kalau ada, kami pasti akan membereskannya supaya hal yang sama tidak terulang di kemudian hari karena ini menyangkut hak orang lain,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

(Suara NTB/ind)

ma, mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pansus meminta, Pemda secara serius melakukan penanganan dan pengendalian pencemaran serta pengrusakan lingkungan hidup karena pembuangan limbah berbahaya dari industri rumah tangga maupun penambangan emas tanpa izin (PETI). Tersedianya tempat pembuangan akhir sampah di berbagai kecamatan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang TPA yang ada seperti di kecamatan Utan misalnya penambahan armada truk pengangkut sampah setiap tahunnya. Misi Keenam, mewujudkan masyarakat yang religius dan memelihara toleransi antarumat beragama, Pansus meminta

Polres Segera Tindak Tambang Ilegal di Sumbawa

Persoalan Utang

Paspor dan Visa kerja Suita Sari

(Suara NTB/arn)

LAPORAN PANSUS - Andi Rusni ketika menyampaikan Laporan Pansus DPRD Sumbawa terhadap RPJMD dalam paripurna DPRD, Kamis (23/6).

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 25 Juni 2016

Halaman 7

Konsep Festival Taliwang Belum Final Taliwang (Suara NTB) Meski akan digelar pada bulan November mendatang, hingga kini Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum memfinalkan konsep acara yang akan dituangkan dalam pagelaran Festival Taliwang.

Sekretaris Disparekraf KSB, Ir. M. Saleh, M.Si mengatakan, pembahasan konsep kegiatan festival Taliwang masih dalam tataran pembicaraan di internal dinas. Sejauh ini sudah banyak ide mulai dari acara dan mata kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang event berlangsung. “Kalau ide-idenya sudah ada.

Tapi belum kita finalisasi dalam sebuah konsep baku dan menyeluruh,” katanya kepada wartawan, Jumat (24/6).

Pada konsep buram yang disiapkan Dinas Parekraf, kegiatan Festival Taliwang nantinya tidak saja dimeriahkan oleh atraksi kebudayaan lokal KSB. Saleh menyebutkan, event yang akan sebagian besar daya dukung anggarannya dari Pemprov NTB dalam rangka promosi pariwisata itu, juga akan mengundang perwakilan budaya seluruh kabupaten/kota di NTB. “Kegiatan ini adalah agenda provinsi dan kita yang melaksanakannya di lapangan,” jelasnya.

Tujuan pelibatan, seluruh kabupaten/kota di NTB itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, kehadiran seni budaya seluruh etnis di NTB itu secara otomatis akan menarik kunjungan wisatawan lebih banyak lagi. Sebab atraksi kebudayaan yang dipertunjukkan tidak monoton adat budaya setempat. “Minimal kunjungan domestik akan meningkat. Dengan begitu multiplier effect-nya pasti akan terasa di masyarakat,” klaimnya.

Ia menjelaskan, Festival Taliwang ini pada dasarnya adalah bagian dari Festival Mantar yang sebelumnya sempat digadang Pemda KSB akan diagendakan mulai tahun ini. Hanya saja dalam perjalanannya, namanya berganti menjadi Festival Taliwang menyesuaikan nomenklatur anggaran yang telah terlanjur ditetapkan di provinsi. “Nah kita untuk daya dukung anggaran juga mengganti nomenklaturnya jadi Festival Taiwang,” urai Saleh. Untuk daya dukung anggaran kabupaten pihaknya tengah mengajukannya di APBDP tahun ini.

“Sekarang sudah masuk di anggaran perubahan. Mudahmudahan disetujui dan tidak dipangkas sehingga kita bisa menyukseskan event yang akan kita jadikan sarana promosi wisata daerah itu,” sambung Saleh.

Selain Festival Taliwang, Saleh mengatakan, event lain yang berpotensi dijadikan ajang promosi daerah adalah kejuaraan nasional paralayang Trip of Indonesia (TRoI) seri III yang akan dilaksanakan di desa Mantar kecamatan Poto Tano pada bulan September mendatang. Sayangnya Disperakraf juga belum mengetahui sejauh mana campur tangan dinas untuk turut serta menyukseskan sekaligus menjadikan ajang promosi kegiatan tersebut. Mengingat hingga kini dinas belum melakukan komunikasi intensif dengan pihak panitia kegiatan. “Sebenarnya banyak event lain yang dilaksanakan oleh masyarakat yang bisa kita jadikan saran promosi tahun ini. Tapi kita belum ada komunikasi dan juga belum ada kepastian kapan akan dilaksanakan. Sementara yang pasti Festival Taliwan dan TRoI seri III di Mantar, tapi yang ini juga kita belum komunikasi intens,” pungkasnya.

M. Saleh (bug) (Suara NTB/bug)

Rabakodo, Desa Terbersih di NTB

(Suara NTB/uki)

Bima (Suara NTB) Desa Rabakodo Kecamatan Woha mencatatkan namanya sebagai desa terbersih kedua di NTB tahun 2016. Setelah mewakili Kabupaten Bima, untuk mengikuti lomba kebersihan tingkat Provinsi NTB, yang digelar bulan lalu.

Kepala Desa Rabakodo, A. Harissufwaddin kepada Suara NTB, mengatakan keberhasilan meraih predikat terbaik itu tidak terlepas peran bersama seluruh masyarakat serta jajaran pemerintah desa setempat. Sehingga mengharumkan nama Kabupaten Bima di tingkat Provinsi.

“Raihan ini (desa terbersih kedua di NTB) tidak terlepas kontribusi masyarakat dan semua pihak desa Rabakodo,” ucapnya Harissufwaddin mengatakan, untuk kebersihan di desa setempat, pihaknya telah menganggarkan untuk menggaji petugas kebersihan sebanyak tiga orang dengan menggunakan anggaran dana desa (ADD). Yang secara rutin mengelilingi kampung untuk menggumpulkan sampah yang disimpan warga didepan rumahnya masing-masing.

“Petugas menggunakan kendaraan roda tiga pengangkut sampah untuk mengangkut dan mengumpulkan sampah kemudian dibuang ke TPA. Hal ini dilakukan mereka setiap hari,” katanya.

Menurut dia, masyarakat setempat, di setiap rumahnya juga diwajibkan memiliki tempat (tong) sampah yang dibuat dari anyaman bambu. Tanpa memandang dari kalangan mana, semuanya harus sama.

“Prisnsipnya hidup bersih dan sehat merupakan program prioritas desa Rabakodo,” kata pria yang baru menjabat sebagai Kades pada tahun 2013 ini.

Selain program kebersihan dan pola hidup sehat, pihaknya juga fokus pada peningkatan perekonomian dengan mendorong di sektor kewirausahaan. Salah satunya memberikan bantuan modal pada usaha bakulan dalam meningkatkan pendapatannya.

Selain itu, masyarakat atau keluarga yang tingkat pendapatan rendah akan dibayarkan biaya beras miskin (raskin) selama satu tahun dengan menggunakan ADD yang totalnya Rp 55 juta. Sebagai upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat desa setempat.

“Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa terus dilakukan seperti bantuan ternak kambing dan bebek bagi jompo. Serta kegiatan kepemudaan, remaja mesjid serta lainnya akan terus kita dukung,” terangnya.

Diakuinya, total APBDes Rabakodo tahun 2016 sebesar Rp 1,2 miliar juga digunakan untuk membiayai program pembangunan infrastruktur desa. Di antaranya, pembagunan pagar kantor, rabat gang desa, jambanisasi 40 unit, pembangunan jembatan penghubung, pelat deker, dan portal pintu gang.

“Program-program fisik ini akan dikerjakan dalam waktu dekat.

Yang telah sesuai dengan jadwal pengerj a a n nya,” pungkasnya. (uki) A. Harissufwaddin

(Suara NTB/ula)

BLOKIR - Warga Napa Desa Nangatumpu Kecamatan Manggelewa yang melakukan aksi blokir jalan (kiri) dan lalu lintas yang macet total, Jumat (24/6).

Lalulintas Macet

Ruas Jalan Nangatumpu Diblokir

Dompu (Suara NTB) Puluhan warga Napa Desa Nangatumpu Kecamatan Manggelewa melakukan aksi blokir jalan nasional di desanya. Warga menuntut pelaku pembacokan warga Napa oleh dua orang warga Ngali Bima yang sedang bercocok tanam di daerahnya ditangkap.

Aksi blokir jalan oleh warga Napa ini dipicu oleh kasus pembacokan terhadap Solihin warga Napa oleh Sh dan Ed warga Ngali Bima yang sedang bercocok tanam di Desa Nangatumpu, Rabu (22/6) malam.

Kasus pembacokan itu tidak kunjung diselesaikan aparat

keamanan dengan menangkap para pelaku, sehingga menimbulkan kemarahan warga dan melakukan aksi blokir jalan, Jumat (24/6).

Akibat aksi blokir jalan ini membuat akses kendaraan di jalan nasional satu – satunya dari Sumbawa – Dompu ini

macet total. Sejumlah kendaraan yang ingin cepat sampai ke Dompu maupun Bima serta sebaliknya tujuan Sumbawa dan Mataram tertahan akibat diblokir dengan kayu dan batu serta pembakaran ban di tengah jalan.

Anggota Dalmas Polres Dom-

Lebaran, Pegawai Bandara Bima Bakal Lembur Bima (Suara NTB) Bandara Sultan M. Salahuddin Bima dipastikan tidak akan meliburkan para pegawainya selama lebaran Idul Fitri tahun 2016. Baik pra maupun pascalebaran, meski ada cuti bersama. Para petugas akan tetap siaga dan bekerja seperti hari biasanya.

“Sesuai instruksi Menteri Perhubungan (Menhub) RI, para pegawai bandara, tanpa terkecuali di Bima akan tetap bekerja pra dan pascalebaran,” kata Kepala Bandara Sultan M. Salahuddin Bima, Taslim Badaruddin, SH, MM, kepada Suara NTB, Jumat (24/6).

Badaruddin mengatakan, meski sejauh ini pihak maskapai penerbangan yang beroperasi di bandara tersebut belum meminta ekstra flight selama arus mudik. Namun selama libur Lebaran, pegawai bandara setempat tetap siaga hingga arus balik.

“Sampai saat ini belum ada permintaan tambahan jam terbang pesawat oleh pihak maskapai. Namun pegawai bandara tidak boleh cuti, dan tetap bekerja,” katanya.

Menurutnya, tujuan para pegawai bandara tetap beker-

(Suara NTB/uki)

Taslim Badaruddin ja seperti hari biasa sesuai dengan tugas masing-masing.

Agar pelaksanaan arus mudik dan balik tahun 2016 ini berjalan lancar. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa penerbangan baik yang datang maupun pergi.

“Yang jelas kami tetap memberikan pelayanan seperti hari biasa. Karena tugas kami memang melayani pengguna jasa penerbangan,” terangnya.

Diakuinya, saat ini pihaknya tengah melakukan beberapa persiapan. Salah satunya melakukan pembenahan fa-

silitas dalam memberikan pelayanan memadai bagi pengguna jasa penerbangan.

“Kita sudah melakukan pembenahan fasilitas di antaranya memperbaiki pintu kedatangan, informasi pelayanan sampai pada check in tiket,” tuturnya.

Disebutkan, maskapai penerbangan yang memiliki jadwal terbang di bandara setempat saat ini baru empat jenis. Di antaranya Garuda, Wings Air yang melayani rute Bima - Lombok dua kali terbang dalam sehari. Serta Lion Air Rute Bima - Denpasar juga dua kali dalam sehari. Sementara penerbangan perintis kapal Susi Air hanya satu kali seminggu.

“Dalam sehari tercatat ada 14 kali penerbangan di bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima,” sebutnya.

Dia menambahkan salah satu maskapai penerbangan baru, yakni Sriwijaya Air dijadwalkan akan mulai beroperasi di bandara setempat dalam beberapa hari yang akan datang.

“Pesawat Sriwijaya Air ini, akan terbang dengan rute Bima - Denpasar. Insya Allah akan mulai terbang sebelum Lebaran ini,” pungkasnya. (uki)

pu dan jajaran Polsek Manggelewa yang turun ke lokasi pemblokiran jalan sempat melakukan pendekatan persuasif kepada warga untuk membuka akses jalan. Pelaku pun dijanjikan akan segera ditangkap. Bahkan anggota kepolisian sempat melakukan sweeping di pondok tani masyarat Ngali Bima yang bercocok tanam bawang di sawah warga Napa Dompu untuk mencari pelaku serta senjata tajam, tapi tidak ditemukan kedua orang yang dicari.

Saat warga hendak shalat

Jumat, anggota Dalmas Polres Dompu dan dibantu Brimob Dompu langsung melakukan paksa akses jalan. Pembukaan paksa jalan ini pun tidak mendapat perlawanan dan arus kendaraan pun kembali normal. “Kasus pembacokan warga Napa yang diduga dilakukan oleh warga Bima yang sedang bercocok tanam bawang di Napa akan kami telusuri lebih lanjut. Jangan sampai kasus ini terus berkelanjutan,” kata Kapolsek Manggelewa, Iptu Abdul Haris. (ula)

Lima Perda Kabupaten Bima Dihapus Bima (Suara NTB) Penghapusan Peraturan Daerah (Perda) rupanya tidak hanya di Pemerintah Kota Bima. Namun Kemendagri juga telah menghapus Perda Pemkab Bima, yang tercatat sebanyak lima Perda.

Pemkab Bima masih menunggu surat resmi untuk memastikannya.

“Informasi yang kita dapatkan, ada lima Perda yang dicabut. Terkait investasi, retribusi, pendidikan dan persoalan perizinan,” kata Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Chandra Kusuma menjawab Suara NTB, Jumat (24/6) Chandra mengatakan, lima Perda yang dicabut tersebut hingga saat ini belum ada kepastian dari Kemendagri.

Sebab soal penghapusan Perda tersebut belum ada surat resminya, yang menjelaskan dasar dari pencabutan.

“Apakah dihapus atau direvisi, kami belum tahu. Kalaupun dihapus maka kami akan menindak lanjutinya dengan melakukan rapat,” terangnya.

Terpisah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten

Bima, Sudirman, SE mengatakan, lima Perda yang dihapus Kemendagri yakni Perda nomor 1 tahun 2011, tentang penyelenggaraan admintrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Perda nomor 3 tahun 2011, tentang retribusi perizinan tertentu. Perda nomor 4 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha. Perda nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Terakhir perda nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah.

“Lima Perda yang sebagian besarnya masalah perizinan yang dicabut ini kita tidak ketahui apa kendalanya. Karena selama ini kita anggap biasa-biasa saja,” katanya.

Sudirman menambahkan, penghapusan Perda ini jika dipandang menghalangi kegiatan investasi atau mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selama ini di Bima tidak ada investor yang besar berinvestasi. Kalaupun ada, mereka tidak akan mendapatkan kendala.

“Justru sekarang pembuatan izin ada di pusat, tidak lagi di daerah,” pungkasnya. (uki)

KPU Ajukan Dana Pilkada Kota Bima Rp 19 Miliar Kota Bima (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kota Bima mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bima sebesar Rp 19 miliar lebih.

Untuk kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2018 mendatang.

Para komisioner yang dipimpin Ketua KPU Kota Bima, Bukhari, SE, menemui Walikota Bima, H. Qurais H. Abidin, Jumat (24/6) untuk mengajukan rincian RAB tersebut.

“Besar RAB yang diajukan totalnya senilai Rp 19,129 miliar dengan rincian Rp 2, 222 miliar pada tahun anggaran 2017. Serta Rp 16, 907 angga-

ran 2018,” kata Ketua KPU Kota Bima, Bukhari, SE. Bukhari mengatakan penghitungan RAB itu, berdasarkan standar biaya umum yang berlaku saat ini. Yang mengacu kepada Keputusan KPU Nomor 43/Kpts/KPU/2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

“Kami pastikan perhitungan RAB, ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.

Menurutnya, Pilkada di Kota Bima sendiri diagendakan termasuk dalam Pilkada serentak bulan Juni 2018.

Untuk tahapan awalnya, akan dimulai pada bulan Agustus 2017 mendatang.

“Kami berharap dana Pilkada ini sudah mulai dianggarkan pada APBD 2017.

Mengingat tahapannya akan dimulai pada bulan Agustus 2017”, terang alumni HMI ini.

Walikota Bima, H. Qurais H. Abidin didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra berjanji akan mendukung sepenuhnya, terutama di sektor anggaran. Sehingga pelaksanaan Pilwali Kota Bima berlangsung demokratis, jujur, adil dan aman.

“RAB yang diajukan ini, tentu akan dipelajari lebih lanjut bersama jajaran Pemkot Bima,” pungkasnya (uki)

SERAHKAN RAB – Komisioner KPU Kota Bima menyerahkan draf RAB Pilkada Kota Bima 2018 kepada Walikota Bima, H. Qurais H. Abidin, Jumat (24/6).

SUARA NTB Sabtu, 25 Juni 2016

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

Sambungan Listrik Gratis DALAM kunjungan Presiden Jokowi ke NTB beberapa waktu lalu, telah memberikan kejelasan untuk memberikan tambahan daya kebutuhan listrik di NTB, guna memenuhi target 500 MW tambahan daya sampai 2019 nanti.

Keseriusan pemerintah pusat atas kekurangan daya listrik untuk NTB itu, ditunjukan dengan direalisasikannya tambahan mobile power plant di Jeranjang yang berkekuatan 50 MW. Serta akan menyusul lagi tambahan pasokan kapal pembangkit yang berkekuatan 60 MW menjelang akhir tahun 2016 ini.

Dengan kejelasan rencana penambahan daya tersebut, NTB diyakini untuk ke depan tidak akan lagi mengalami kekurangan pembangkit daya listrik. Bahkan diyakini dengan penambahan itu akan mampu memenuhi 80.000 daftar tunggu masyarakat untuk mendapatkan sambungan listrik PLN. Oleh karena itu kalangan anggota DPRD NTB, Khususnya Komisi IV yang membidangi masalah energi, mengharapkan pada APBD-Perubahan 2016 ini, untuk sebisa mungkin dianggarkan penyambungan listrik gratis. “Kita usulkan pada APBDP 2016 ini agar bisa dianggarkan untuk penyambungan gratis, bagi masyarakat yang masuk kategori layak untuk mendapatkan bantuan biaya sambungan listrik PLN gratis pada tahun ini dan selanjutnya,” ujar Wakil Ketua Komisi IV, H. Suharto, MT. Selain mengusulkan pengalokasian anggaran untuk penyambungan listrik gratis bagi masyarakat. Suharto juga mengingatkan Pemprov NTB, menjelang pelaksanaan kegiatan MTQ nasional, agar segera untuk mulai memberikan tanda-tanda fisik terutama pada pelaksanaan tata cahaya. Karena sampai saat ini, ia belum melihat ada perbedaan tata cahaya berupa penataan lampu-lampu indoor dan out door lighting yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya di seputaran Islamic Center.

“Pelaksanaan MTQ nasional ini tinggal menghitung hari, tetapi saya belum melihat sama sekali persiapan yang sudah dilakukan, terutama dalam mendesain tata pencahayaan. Nah ini menurut saya penting untuk diperhatikan oleh pemerintah, karena kegiatan MTQ nasional yang ke 26 itu merupakan ajang yang sangat besar yang akan menghadirkan tamu-tamu negara juga,” ucap Ketua Fraksi Partai Hanura itu. (ndi)

H. Suharto (Suara NTB/dok)

Tujuh Pelaku Masih Diburu

(Suara NTB/ist)

TIGA pelaku perampokan bule Rusia di Senaru dijebloskan ke penjara Mapolres Lobar. Mereka dijemput di Bali dalam masa pengasingannya. Para pelaku itu kerap meresahkan warga Senaru dan diduga spesialis sasar warga negara asing. Kapolres Lobar, AKBP Wingky Adhityo Kusumo kepada Suara NTB menjelaskan, salah satu pelaku yang merupakan warga Lotim ternyata buronan Polda NTB dan Polres Lotim.

“Yang menarik, yang dari Lotim ini beberapa tahun lalu pernah lakukan curas kepada orang Jepang di Narmada,” ungkapnya saat ditemui di Mapolda NTB. “Spesialis WNA,” sebutnya. Tiga pelaku satu komplotan tersebut ditangkap terpisah. “Yang satu dari Senaru, satunya lagi dari Loteng, dan satu lagi terakhir dari Lotim,” kata Wingky.

Para pelaku ditangkap di salah satu tempat di Bali. “Mereka kabur ke sana,” terangnya. Penangkapan itu dibackup Polres setempat dan Polda Bali. Kini setelah menangkap tiga orang tersebut, Wingky menegaskan masih memburu tujuh orang lagi yang diduga merupakan masih satu komplotan.

Komplotan itu, sambung dia, memang kerap melakukan kejahatan 3C di daerah Senaru, termasuk pencurian ternak dan perampokan WNA. Pola geraknya pun diidentifikasi sebagai perampok bercadar. Diberitakan sebelumnya, pada Senin (9/5) dini hari, belasan orang menyelinap masuk Penginapan Pondok Indah, Senaru, Bayan sekitar pukul 02.00 Wita dini hari.

Membawa parang, linggis, dan senpi rakitan, mereka melumpukan petugas keamanan yang disekap dan diikat. Tak berhenti sampai di situ, pemilik penginapan, Ratmanto pun diperlakukan sama di kamarnya. Para pelaku mengambil uang tunai, laptop, dan telepon genggam. Usai menggasak habis barang berharga, para pelaku beralih ke kamar lain.

Sambil mengancam Ratmanto, para pelaku meminta korban menunjukkan kamar yang ditempati wisatawan asal Rusia. Setelah ditunjukkan, pintu kamar dibuka paksa dengan cara didobrak dengan sajam. Menemukan yang diincarnya, para pelaku lalu menyekap wisatawan Rusia, Artem Simonov dan Kartya Simonova di kamar mandi.

Nama yang disebut terakhir bahkan menerima perlakuan kasar, kepala dibenturkan tembok hingga luka.

Perampok bercadar itu membawa kabur uang Rp 4,5 juta, US $ 700, kartu kredit, paspor, dua telepon genggam, satu laptop, dan tas ransel.

Kerugian ditaksir mencapai Rp 44 juta. (why)

Halaman 8

Umar Said Berpeluang Didukung Demokrat Jadi Wabup Lobar Mataram (Suara NTB) Konstelasi politik dalam pengisian jabatan Wakil Bupati Lombok Barat, diprediksikan ke depan akan semakin mencair. Setelah sebelumnya partai-partai pengusung sama-sama ngotot untuk mengajukan calon masing-masing. Bahkan Partai Demokrat dan PDI Perjuangan sebelumnya lebih rela melihat jabatan Wakil Bupati lowong sampai habis masa jabatan, daripada harus melihat Partai Golkar mendapatkannya.

Namun, setelah kemunculan nama Umar Said, dari Partai Golkar yang sudah menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai kandidat calon wakil bupati, pasca ia dipastikan berhenti sebagai Ketua DPRD NTB. Sentimen partai-partai lain terhadap Partai Golkar mulai sedikit mereda. Karena sosok Umar lebih diterima daripada kandidat-kandidat lain

yang telah diusung oleh Partai Golkar untuk mendampingi Fauzan Khalid.

Sebagaimana yang diucapkan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB, HMS. Kasdiono, SH kepada Suara NTB, Jumat (24/6) saat disinggung mengenai sosok Umar Said yang sudah menyatakan siap untuk maju sebagai kandidat calon Wabup Lobar yang sudah

mendaftarkan diri di PAN dan kemungkinan besar juga akan mendapat tiket dukungan dari Partai Golkar pascaislahnya.

Kasdiono memberikan sinyal bahwa meskipun Partai Demokrat sudah memutuskan akan tetap mempertahankan pilihannya untuk megusung kadernya mendampingi Fauzan Khalid. Namun ia masih membuka peluang fleksibelitas

dalam penentuan Wabup Lobar, sehingga kemunginan-kemungkinan untuk semua bisa berubah masih terbuka. Termasuk untuk mendukung Umar Said dari Partai Golkar untuk menjadi Wabup Lobar.

Namun Kasdiono menegaskan bahwa untuk jabatan Wabup Lobar, Partai Demokrat masih akan mengusung kader sendiri yang sudah diputuskan untuk mendampingi Fauzan Khalid. Sehingga untuk Partai Demokrat sendiri, sampai saat ini masih tetap pada sikap awalnya mendukung kader mereka, sampai ada pembicaraan lain.

Sementara itu, sinyal Umar Said akan diusung oleh PAN juga datang dari Wakil Ketua

DPW PAN NTB, Hadi Sulton.

Bahwa partainya meskipun masih belum memutuskan bakal calon yang akan diusungnya, namun jika melihat dari keinginan masyarakat Lobar, Umar Said untuk sementara ini masih paling dinginkan oleh masyarakat.

Sekretaris DPD Partai Golkar NTB, Baiq Isvie Rupaeda juga mengatakan bahwa DPD Golkar NTB sudah merestui Umar Said untuk maju sebagai Wakil Bupati Lobar mendampingi Fauzan Khalid. “Kita akan dukung beliau, dan saya kira bukan hanya untuk posisi Wabup saja, jadi Bupati pun kita akan tetap mendukung beliau,” ujarnya. (ndi)

JAGA - Anggota Satpolair Polda Kepri menjaga 33 ABK berkewarganegaraan Vietnam dan empat kapal yang berhasil diamankan Direktorat Polair Polda Kepri ketika melakukan ilegal fishing beberapa waktu lalu di Perairan Natuna di atas Kapal Patroli Polisi Baladewa-8002 di Pelabuhan Batuampar, Batam, Kepulauan Riau, Jumat (24/6). Empat kapal yang menggunakan bendera Indonesia untuk mengelabui petugas tersebut ditangkap karena tidak dilengkapi dengan dokumen resmi dan diduga melanggar pasal tentang Perikanan.

Pelajaran Moral Bangsa Berkurang, Bela Negara Jadi Solusi Mataram (Suara NTB) Konsep bela negara dengan melibatkan pelajar, mahasiswa dan generasi muda sedang digalakkan TNI. Ini dimaksudkan untuk membangkitkan kembali rasa nasionalisme, di tengah merosotnya pemahaman terhadap kecintaan pada bangsa dan negara.

Kegiatan bela negara itu digelar jajaran Korem 162/WB, sejak pekan lalu dan berakhir Jumat (24/6) kemarin. Danrem 162/ WB Kolonel Inf. Farid Makruf, MA menutup langsung rangkaian kegiatan. Bela negara yang terpusat di Yonif 742/SWY itu diikuti oleh ratusan peserta dari sejumlah sekolah dan kampus.

Diantaranya dari Kodim 1606 / Lombok Barat 44 orang, Kodim 1602/Loteng 42 peserta dan Kodim 1615/Lotim sebanyak 42 peserta. Mereka diberi pelatihan pembinaan tentang teori wawasan kebangsaan sampai praktik yang hubungannya dengan sportivitas dan soliditas.

“Kita sekarang prihatin di sekolah-sekolah, pelajaran tentang moral, pelajaran tentang nilai-nilai kebangsaan semakin berkurang, akibat terbatasnya waktu yang disediakan,” ujar Danrem prihatin.

Sehingga dengan sentuhan bela negara, pihaknya ber-

(Suara NTB/ars)

PENGARAHAN - Para peserta latihan bela negara mendapat pengarahan beberapa saat usai penutupan kegiatan di Yonif 742/SWY. Apakah akan berlanjut pada harap ada bangkit rasa nasionalisme, sekalius rasa wajib militer? TNI diakuinya tanggungjawab serta kecin- menyadari, Korea Utara termasuk negara yang sudah berhasil taan kepada bangsa.

Dibantahnya terkait kegia- menerapkan wajib militer kepatan itu sebagai upaya militer- da masyarakat sipil. Tapi unisasi warga sipil. “Tidak ada tuk konsep ini, dipastikannya konsep memiliterkan sipil,” tan- negara tidak akan mampu.

“Kendala kita soal anggaran dasnya, sebab pihaknya sangat menghormati civil society. “Ini negara,” sebutnya. Ketersediaan hanya untuk bangkitkan na- anggaran negara yang membuat sionalisme tadi. Sebab apakah pemerintah, khususnya TNI militer saja yang cintai negaran- tidak mempersiapkan masyarakat yang usia 30 tahun lebih ya? Tidak kan?,” tegasnya Sehingga lewat generasi yang untuk wajib mendapat pendidikan tentang militer, sebabela negara itu pihaknya berharap, gaimana dibahkan elit bangsa dan negara ini lakukan juga juga berharap generasi yang kuat oleh Singapura. (ars/*) menjaga tanah airnya.

Bule Inggris DPO Polda NTB Ditangkap di Bali Mataram (Suara NTB) – Tersangka pemalsuan akte otentik, Guy Damian Somers ditangkap Polda NTB di Bali, Kamis (23/6). Ia ditangkap di Bandara Internasional Ngurah Rai, sesaat setelah turun dari pesawat. Kini, ia mendekam di ruang tahanan Mapolda NTB. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, AKBP Muhammad Suryo Saputro SIK menjelaskan, penangkapan oleh buser Subdit I Kamneg itu berlangsung kondusif tanpa perlawanan.

“Ditangkap kemarin (Kamis 23/6) sore. Sekarang sudah di sini,” jelasnya ditemui Jumat (24/6) di Mapolda NTB. Ia menerangkan, komisaris PT Cataway Life itu ditetapkan sebagai DPO sejak 21 Mei silam. Sedianya, tersangka yang adalah salah satu pemilik saham Hotel Horizontal Gili Trawangan itu akan dilakukan penahanan.

“Yang bersangkutan tidak pernah kooperatif, justru malah menghindar,” ungkap Suryo. Padahal, lanjut dia, berkas perkara yang menyebutnya sebagai tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejati NTB pada 18 April lalu. “Sangkaannya memalsukan keterangan dalam akte otentik dan atau pemalsuan,” jelas Suryo. Dugaan tindak pidana itu seperti diatur dalam pasal 266 dan atau 263 ayat (2) KUHP. Dengan ditangkapnya pria berambut pirang itu, Suryo menegaskan bakal segera merampungkan proses tahap II di Kejati NTB. Untuk dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dalam rangka proses penuntutan oleh JPU. “Secepatnya.

Sudah kita koordinasikan dengan JPU. Kapan mereka siap, setelah itu pelimpahan tahap dua,” jelasnya.

Bule Inggris yang sehari-tinggal di Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Batulayar itu dilaporkan istrinya, Nadine Marie McQueen dalam dugaan pemalsuan berkas kepemilikan Hotel Horizontal Gili Trawangan berdasarkan LP/62/ Muhammad Suryo Saputro III/2015/NTB/SPKT. (why)

(Suara NTB/why)

Wingky Adhtiyo Kusumo

POLHUKAM

(ant/bali post)

Kasus Tiket Palsu Bangsal

Polres Lobar Kantongi Angka Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) – Polisi menyelesaikan pemeriksaan sepuluh saksi terkait dugaan pemalsuan tiket penyeberangan Tiga Gili KLU. Selain itu, tindak pidana lain juga didalami. Timbul dugaan ada PAD Pemkab KLU yang bocor akibat tiket palsu tersebut.

“Dugaannya ada. Tapi nilainya berapa belum kita pastikan.

Belum dirinci,” jawab Kapolres Lobar, AKBP Wingky Adhityo Kusumo menjawab Suara NTB terkait taksiran kerugian Pemkab KLU dari pemalsuan tiket masuk objek wisata itu.

Hal itu terungkap dari dokumen hasil investigasi Inspektorat KLU dan pemeriksaan sementara sejumlah saksi. Yakni saksi dari Dinas Perhubungan, Disbudpar, Koperasi Karya Bahari. “Sepuluh saksi kita periksa,” ungkapnya.

Meski demikian, pihaknya masih melakukan pengembangan dan pendalaman. Terkait indikasi unsur pidana yang terjadi.

“Kan masih kita dalami apakah di sana pemalsuan, penggelapan, atau korupsi,” jelas Wingky.

Dalam pengembangan kasus itu, pihaknya masih mengagendakan pemeriksaan sejumlah saksi tambahan.

“Panggil orang lagi. Kita periksa lagi. Mungkin ada tambahan (saksi) dari Pemda,” ujarnya.

Tiket masuk kunjungan ke objek wisata diduga palsu beredar dan terungkap awal Mei lalu.

Tiket yang mirip dengan cetakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Arsip Daerah (DPPKAD) KLU itu pun diusut polisi.

Polres Lobar memeriksa maraton sejumlah saksi. Mulai dari Kadisbudar KLU beserta bendaharanya. Juga Bendahara Koperasi Karya Bahari. Aroma kejanggalan mulai tercium.

Dari pemeriksaan itu, Selain dugaan pemalsuan tiket, menyeruak dugaan tindak pidana lain. PolresLobarmenemukankejanggalan dalam pelaporan keuangan. (why)

SUARA NTB Sabtu, 25 Juni 2016

Halaman 9

Ramadhan, BRI Praya Berbagi dengan Kaum Duafa Diriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ibnu Umar dan Hafshah Radhiallahu Anhuma: “Barangsiapa yang tidak memalamkan niatnya sebelum terbitnya fajar maka tidak ada puasa baginya.” (Hadits Riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah)

Tabungan Ramadhan, Tabungan Akhirat M. Anugrah Arifin, S.Pd.I Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LP2I) Universitas Muhammadiyah Mataram ALHAMDULILLAH, sholli wa sallim ‘ala Rasulillah. Bulan Ramadhan adalah bulan yang membawa berkah. Di bulan yang mulia ini segala lini kehidupan manusia menjadi lebih meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Peningkatan tersebut juga terjadi pada sisi ekonomi, mulai dari pedagangg asongan hingga pengusaha abangan merasakan manfaat dan berkah datangnya bulan Ramadhan, sehingga bulan ini dijadikan peluang emas untuk menabung pundi-pundi rupiah.

Pembaca yang budiman..!! mencari dan mengumpulkan harta di bulan suci bukanlah hal yang dilarang. Namun alangkah jauh lebih baik jika bulan ini kita manfaatkan untuk sebanyak-banyaknya mengumpulkan tabungan akhirat melalui tilawah Al Qur’an sebagaimana yang diceritakan dalam riwayat berikut: “Dari Abi dzar ra. Ia berkata: “Ya Rasulullah nasehatilah aku”., maka Rasulullah saw bersabda : “Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah, karena ketaqwaan itu induk dari segala urusan, “aku berkata: “Ya Rasulullah tambahilah.” Rasulullah menjawab: “Hendaklah kamu membaca Al Qur’an, dan Berdzikir kepada Allah karena sesungguhnya itu merupakan cahaya bagimu di dunia dan tabunganmu di langit”.

(HR. Ibnu Hibban).

Dalam riwayat diatas Rasulullah SAW memberikan nasehat kepada sahabat beliau untuk senantiasa bertakwa kepada Allah SWT, karena ketakwaan menjadi induk penentu arah dan tujuan setiap amalan yang kita lakukan jika setiap amal dilakukan dalam asas ketakwaan padaNya maka amal tersebut menjadi bernilai ibadah. Sebaliknya, jika tidak demikian, amalan yang kita lakukan tidak akan bernilai di sisiNya. Rasulullah SAW bersabda : “betapa banyak amalan akhirat yang bernilai dunia karena keburukan niat yang mendasarinya dan betapa banyak amalan dunia yang bernilai akhirat karena kebaikan tujuannya.(Al-Hadits)”.

Dalam konteks berpuasa, iman dan ketakwaan merupakan hal yang mutlak harus mendasari niat/tujuan berpuasa bahkan seseorang yang berpuasa tanpa menyempurnakan niatnya di malam hari untuk mencapai ridha Allah SWT, maka puasanya tidak diterima. “Barang siapa tidak berniat puasa (karena Allah) sebelum fajar, maka tiadalah sah puasa baginya (HR. Al-Khamsah)”.

Nasihat Rasul yang kedua dalam sabdanya di atas adalah memperbanyak dzikir dan tilawah Al Qur’an. Keduanya merupakan sarana bertaqarrub dan berkomunikasi dengan Allah SWT yang mampu memberikan efek Tazkiyah An-Nufus (Pembersih Jiwa). Seorang Muslim yang mengakrabkan diri dengan dua amalan tersebut digambarkan akan mendapatkan cahaya yang dalam hal ini dapat dimaknai sebagai cahaya wajah yang senantiasa berseriseri, karena selalu merasa tenang, bahagia dan merasa dekat dengan Allah SWT. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al Qur’an, “(Yaitu) orangorang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.(QS.Ar-Ra’du:28)”. Atau cahaya di akhirat kelak sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Mu’adz bin Anas: “Barangsiapa membaca Al Qur’an dan mengamalkan isinya, Allah memakaikan pada kedua orang tuanya di hari kiamat suatu mahkota yang sinarnya lebih bagus dari pada sinar matahari di rumahrumah di dunia. Maka bagaimana tanggapanmu terhadap orang yang mengamalkan ini.”

Selain menjadi cahaya, zikir dan tilawah Al Qur’an disebut sebagai tabungan akhirat yang mampu menjadi dana cadangan ketika kondisi kita benar-benar terdesak di akhirat kelak. Di mana seluruh manusia sibuk dengan masalah dan hisabnya masing-masing, sehingga tidak peduli dengan orang lain. Maka di saat itulah kita membutuhkan bantuan (syafaat) yang telah lama dikumpulkan dan ditabung di dunia, yaitu Tilawah Al Qur’an “Bacalah Al Qur’an, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafa’at bagi shahibul Qur’an” (HR. Muslim).

Pembaca yang budiman…!! Akhirnya mari kita manfaatkan sisa-sisa waktu dalam bulan Al Qur’an ini untuk memeras keringat, menyingsingkan lengan baju dan memacu semangat demi mengumpulkan pundi-pundi ayat, surat maupun juz yang akan menjadi tabungan penyelamat kita di akhirat kelak.

JIKA selama ini Anda sudah mencoba menu-menu yang biasa disajikan saat berbuka atau sahur. Sebaiknya Anda mencoba menu baru dan dijamin pasti membuat berbuka dan sahur Anda terasa lebih nikmat. Selain itu, energi untuk berpuasa juga akan terasa lebih segar dan fresh. Salah satunya, adalah gulai iga kambing presto. Seperti apa rasanya, berikut ini cara membuat Gulai Iga Kambing Presto sebagaimana dikutip dari www.batumedia.com Bahan utama: - 1 Kg iga kambing, siram dengan air panas lalu presto selama 30 menit - 2 lembar daun salam - 1 batang serai lalu geprek - 3 butir cengkeh - 1 ruas lengkuas - ½ batang kayu manis - 500 ml santan cair - 2 sdm santan kental manis - 1 sdm gula pasir - 2 sdm garam - Bawang goreng secukupnya sebagai taburan Bumbu yang dihaluskan: - 10 siung bawang merah - 5 siung bawang putih - 5 butir kemiri - 1 cm jahe - 1 sdm ketumbar - ½ sdt merica - 1 sdt kunyit bubuk

(Suara NTB/met)

SERAHKAN - Asisten Manajemen Pemasaran BRI Praya, Heru Edy Riyanto (kiri) menyerahkan bantuan pada pengelola panti asuhan, Jumat (24/6).

Praya (Suara NTB) Bank BRI Cabang Praya Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) ikut berbagi untuk kaum duafa. Ramadhan kali ini BRI menggalang dana amal untuk dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu, utamanya anak yatim.

Kepala Cabang BRI Praya melalui Asisten Manager Pemasaran, Heru Edy Riyanto menjelaskan, pihaknya rutin menyelenggarakan kegiatan serupa pada moment Ramadhan. Kali ini, pihaknya bekerjasama dengan V3e Management untuk menggelar kegiatan ngabuburit/anteh bang (menanti saat berbuka) bersama sekelompok musisi dan anak muda.

“Ini istilahnya BRI Ikut berbagi.

Teman-teman di BRI telah mengumpulkan baju atau pakaian yang bukan sekedar layak, tetapi sangat layak pakai. Semua sumbangan tersebut akan kita alokasikan ke beberapa panti sosial yang memang menampung anak - anak yatim,” terangnya, Jumat (24/6) sore.

Secara teknis, katanya, kegiatan dalam rangka menanti saat berbuka puasa itu dirangkai dengan pertunju-

kan musik oleh beberapa musisi. Terutama pelaku seni kalangan pemuda yang berbakat dari wilayah sekitar.

Selain mementaskan musik, agenda tersebut juga dirangkai dengan pembagian 200 takjil terhadap pengendara di jalan raya. Sebelumnya, pihak BRI juga menyerahkan bantuan - bantuan tersebut secara langsung kepada orang yang membutuhkannya.

“Kita memberikan kesempatan bagi anak - anak muda berbakat disini untuk tampil dan menyalurkan kreativitas mereka. Kami sangat mengapresiasi hasil karya - karyanya yang rata - rata lumayan bagus,” ujarnya.

Sebelumnya, BRI Praya yang terletak persis di depan kantor Bupati Loteng ini setiap akhir pekan memiliki agenda rutin yakni menampilkan band - band lokal dengan memberikan kesempatan dari kalangan remaja.

“Bakat dan keterampilan anak anak muda di sini lumayan membanggakan. Tetapi selama ini mereka kesulitan dan bingung untuk menyalurkan skill-nya kemana. Itulah sebabnya kita memberikan peluang bagi mereka untuk tampil melalui panggung seperti ini,” tandasnya. (met)

Walikota Tidak Ingin Peringatan Nuzulul Qur’an hanya Seremoni Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat Kota Mataram agar peringatan Nuzulul Qur’an tidak sebatas kegiatan seremoni belaka. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat mempertajam kecintaan terhadap Al Qur’an.

“Saya tidak mau peringatan malam Nuzulul Qur’an ini hanya sekadar seremoni,” ujarnya dalam sambutannya pada peringatan Nuzulul Qur’an di Kantor Walikota Mataram, Kamis (23/6) malam. Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi

Sumardi, SH, Kajari Mataram, Ketua MUI serta pimpinan SKPD lingkup Pemkot Mataram.

Peringatan Nuzulul Qur’an kata Walikota, harus diambil hikmahnya supaya sebagai umat Muslim yang menjunjung tinggi kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai pedoman untuk kehidu-

pan sehari - hari. Walikota juga menyindir masyarakat yang lupa jika di rumahnya ada Al Qur’an, sehingga tidak pernah membaca. “Al Qur’an di rumah kadang dilupa bahkan tersimpan rapi di lemari,” sindirnya.

Momentum seperti ini, lanjutnya, harus bisa manfaatkan untuk mengambil hikmah

dan meningkatkan kegemaran membaca Al Qur’an. Oleh karena itulah, Pemkot Mataram dipercaya sebagai lokasi tuan rumah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasional.

Menurutnya, kepercayaan besar pemerintah pusat ini harus dilakukan persiapan persiapan. Karena itu juga masyarakat Kota Mataram harus mempersiapkan diri, agar kegiatan berskala nasional bahkan internasional ini sukses penyelenggaraan, sukses pencitraan dan sukses secara ekonomi. “Seperti yang

sudah sering saya sampaikan mari kita menjaga keamanan supaya tercapai tiga sukses itu,” ujarnya.

Walikota mengatakan, meski luas Kota Mataram sangat kecil tapi memiliki sumber daya manusia yang luar biasa. Pihaknya terus mendorong peningkatan investasi agar berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, apapun pembangunan dicapai tidak ada maknanya manakala konsepnya tidak bertumpu pada peningkatan SDM. (cem)

Newmont Buka Puasa Bersama Media Mataram (Suara NTB) PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) menggelar buka puasa bersama dengan wartawan dari berbagai media di Hotel Santika, Jumat (24/6) sore. Acara ini dihadiri jajaran petinggi PTNNT, H. Kasan Mulyono, Rubi Purnomo, Ruslan Ahmad, Ketua PWI NTB H. Ahmad Sukisman dan wartawan dari berbagai media di Kota Mataram. Buka puasa dengan tema Silaturahmi dan buka puasa PTNNT bersama media ini bertujuan menjalin silaturahmi dan mempererat hubungan yang sudah terjalin selama ini.

Kegiatan ini juga diisi dengan siraman rohani sebelum berbuka yang disampaikan Dr. TGH. L. Ahmad Busyairi. Pada kesempatan ini, TGH. Lalu Ahmad Busyairi mengajak umat Islam untuk merenungi pesan-pesan yang sudah diberikan Allah SWT pada ayat-ayat yang menyangkut tentang puasa di Al Qur’an.

Meski ayat-ayat tentang puasa di Al Qur’an hanya terdiri dari 5 ayat, khususnya di Surat Al Baqarah mampu dikembangkan menjadi buku besar, karena menyangkut banyak dalil tentang berpuasa.

Adanya ayat-ayat ini, lanjutnya, menjadi bahan renungan bagi umat Islam untuk menjadikan bulan Ramadhan ini memperbanyak ibadah,seperti

jaan harus dilakukan dengan ikhlas, apakah akan dapat pujian atau tidak, mereka akan tetap ikhlas dalam bekerja,’’ ujarnya mengingatkan.

Orang Islam, lanjutnya, jika mampu berpuasa dengan penuh keikhlasan dan berlandaskan perintah Allah SWT, maka yang bersangkutan akan malu pada Allah SWT untuk melakukan perbuatan yang tidak baik atau melanggar. Baginya, puasa akan mendatangkan kebahagiaan, khususnya bahagia saat berbuka dan bertemu kekasih sejati, yakni Allah SWT. ‘’Ini jika

(Suara NTB/fit)

TAUSYIAH - TGH. Lalu Ahmad Busyairi saat memberikan tausyiah pada Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama antara PTNNT dan media di Mataram, Jumat (24/6) sore. mengaji, shalat tarawih dan berbuat kebajikan lainnya. Berpuasa akan menjadikan umat Islam lebih sehat dan mampu bersikap sebagaimana dianjurkan oleh Allah SWT. Tidak hanya itu, puasa memiliki kebaikan yang luar biasa bagi orang yang melakukannya, baik di dunia dan

akhirat, sehingga harus digapai dengan penuh iman dan keikhlasan. Jika mampu berpuasa dengan baik dan ikhlas, maka akan menjadi manusia yang ikhlas dalam segala aspek kehidupan. ‘’Jika semua pekerjaan dilakukan penuh ikhlas akan dinilai ibadah oleh Allah SWT. Apapun peker-

Gulai Iga Kambing Presto Cara Membuat: 1. Haluskan semua bumbu yang telah disiapkan.

2. Bumbu yang sudah dihaluskan tersebut tumis di dalam minyak goreng yang telah panas.

3. Jika baunya sudah harum, masukkan daun salam, serai, dan lengkuas.

4. Masukkan iga kambing dengan sedikit kuah dari presto ke dalam tumisan bumbu yang sudah harum.

5. Masukkan cengkeh, kayu manis, garam, dan gula.

6. Tambahkan santan cair lalu masak hingga mendidih.

7. Biarkan kuah dalam masakan tersebut sedikit menyusut agar semua bumbu meresap baik ke dalam iga.

8. Selama memasak, jangan lupa untuk mengaduknya terus-menerus agar santan tidak pecah.

9. Sajikan gulai iga kambing dengan nasi hangat dan sambal kecap. Selamat mencoba! (berbagai sumber)

dilakukan dengan penuh ikhlas dan cinta pada Allah SWT,’’ tambahnya.

Puasa Ramadhan, ujarnya, juga mendatangkan berkah bagi orang yang melakukannya.

Terutama dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik,seperti tadarusan. Setiap huruf yang ada dibaca di bulan Al Qur’an, ujarnya, pahalanya akan dilipatgandakan. ‘’Menurut Imam Syafi’i, jumlah huruf di Al Qur’an sebanyak 1.027.000 huruf. Untuk itu, mari kita memperbanyak ibadah dan tadarusan di bulan Ramadhan,’’ harapnya. (ham)

Mengajarkan Puasa pada Anak PUASA adalah menahan lapar, haus dan segala perbuatan buruk yang dapat membatalkan pahala puasa dan puasa selama batas waktu yang ditentukan. Puasa diwajibkan bagi orang yang beriman. Puasa memiliki banyak manfaat berpuasa khususnya bagi anak. Bagi anak – anak yang sudah menginjak remaja maka hukum puasa adalah wajib. Tapi tidak sedikit juga anak yang menjalankan puasa setengah hari sebagai latihan pertama. Umumnya mereka berusia 4 tahun sampai 8 tahun. Sebagai orang tua tugas orang tua adalah menanamkan pengertian anak tentang puasa dan lakukan pendekatan kepada anak dengan cara yang baik dan menyenangkan.

Katakan kalimat motivasi sehingga mereka menjadi bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa.

Berikut ini adalah manfaat puasa untuk anak sebagaimana dikutip dari www.manfaat.co.id 1. Puasa mendekatkan anak pada agama Puasa adalah perintah dari Allah SWT. Sejak dari dini lakukan pendekatan kepada anak mengenai keindahan puasa untuk mendekatkan diri kepada Sang pencipta.

2. Puasa mengajarkan kedisiplinan bagi anak Dengan berpuasa anak akan diajarkan kedisiplinan soal waktu. Dalam berpuasa setiap hari anak juga akan diajarkan bangun pagi untuk makan sahur. Ajarkan juga anak untuk berdoa sebelum sahur sebagai niat menjalankan ibadah puasa.

Bangun pagi ini akan menjadi kebiasaan bagi anak di pagi hari. Manfaat olahraga juga baik dilakukan pada pagi hari.

3. Puasa mengajarkan rasa empati Rasa empati dapat timbul dari kebiasaan salah satunya dengan berpuasa. Menjalankan puasa mengajarkan anak berempati menghargai setiap hal yang di dapatnya dalam skala kecil mulai dari makanan dan minuman. Berbagi manfaat air putih bersama temannya mengajarkan pada mereka bahwa di luar sana banyak anak yang mengalami nasib tidak seberuntung mereka. Rasa empati menjadikan anak peduli pada lingkungan sekitar.

4. Puasa menjadikan tubuh anak lebih sehat.

Sudah banyak penelitian yang membuktikan manfaat puasa bagi kesehatan tubuh manusia. Puasa membantu pola makan anak menjadi teratur. Waktu makan dengan puasa sudah ditentukan yakni pada saat sahur dan berbuka puasa.

5. Puasa megajarkan kejujuran bagi anak Sikap jujur sudah sangat langka pada zaman sekarang ini.

Dengan berpuasa sikap jujur sudah ditanamkan pada anak.

Anak berpuasa melatih mereka untuk jujur pada orang tua, teman – teman dan juga diri mereka sendiri. (berbagai sumber)

SUARA NTB Sabtu, 25 Juni 2016

PENDIDIKAN

Halaman 10

Dinas Dikpora akan Intervensi Program Sekolah Inklusif Menurut Sekretaris Dinas Dikpra NTB, H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Jumat (24/6), menjelaskan, pihaknya secara bertahap akan melaksanakan berbagai program. Di bidang Pendidikan Khusus dan Pelayanan Khusus (PKLK), pihaknya berupaya memberikan perhatian lebih intens kepada

anak berkebutuhan khusus.

“PKLK itu akan dimaksimalkan dengan pemanfaatan rumah autis itu. Kemudian lebih mengintervensi anak-anak berkebutuhan khusus pada sekolah inklusif,” katanya.

Sekolah inklusif, jelasnya, merupakan sekolah normal yang menerima anak berkebutuhan khusus. NTB sendiri

sudah mencanangkan diri sebagai provinsi yang ramah anak inklusif. Ia menilai selama ini program itu sudah cukup bagus. Tetapi harus lebih dioptimalkan lagi.

Program sekolah inklusif itu sendiri, berada pada semua jenjang. Agar program itu dapat berjalan maksimal, Dinas Dikpora akan menata dan membangun konektivitas dengan kabupaten/ kota. Aidy mengutarakan, membangun hubungan dengan kabupaten/kota sangat penting.

“Karena apapun program yang kita kembangkan tetapi jika kabupaten/kota tidak re-

spek, komunikasi yang kurang intens, itu tidak akan bagus hasilnya,” tandasnya.

Oleh karena itu, hubungan itu akan dibangun melalui rapat koordinasi. Melalui rapat-rapat kerja. Selain menghadiri berbagai kegiatan di kabupaten/kota.

Seperti Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Kepala Madrasah (MKKM), dan lainnya.

“Provinsi berusaha mengikuti itu, untuk menyerap perkembangan kemajuan pendidikan. Permasalahannya, serta alternatif yang harus dioptimalkan,” katanya.

Selain akan memberi perhatian lebih pada sekolah inklusif, pihaknya juga akan menjalankan sejumlah program.

Seperti di bidang pendidikan dasar dan menengah, akan dimulai dengan aplikasi pengendalian ijazah dan pelaporan aplikasi BOS. “Kemudian di sekretariat, banyak hal yang butuh kita lakukan penataan kembali dari aspek penataan efketivitas pemanfaatan tenaga. Mungkin saat ini belum optimal, kita optimalkan kembali, kemudian meneruskan yang sudah bagus,” katanya. (ron)

Pendidikan Dilandasi Iman dan Takwa SESUAI dengan tujuan pendidikan nasional yaitu membentuk sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan pendidikan seperti itu.

Agar dapat menghasilkan lulusan yang berakhlak dan berbudi luhur.

Demikian disampaikan Direktur NTB College, H. Ibnu Syukur. “Membentuk sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa merupakan fondasi yang utama. Dunia pendidikan kalau tidak dilandasi dengan iman dan taqwa hasilnya tidak se(Suara NTB/ron) suai dengan harapan,” katanya.

H. Ibnu Syukur Untuk menunjang itu, katanya, diperlukan pendidikan yang menguatkan iman dan takwa. Di NTB College, katanya, penguatan keimanan dan ketakwaan itu melalui mentoring agama. Melalui mentoring, dapat mengenal diri dan mengenal sesama, dan tuhannya. “Dari situlah muncul sebuah upaya yang namanya akhlak,” katanya.

Setelah mahasiswa diarahkan untuk menumbuhkembangkan budi pekerti yang luhur, maka akan lebih mudah mengarahkan mahasiswa. Terutama dalam menimba ilmu. Sehingga siap ketika masuk ke dunia kerja.

“Kalau dia sudah tunduk, patuh, maka dia akan mudah menerima ilmu pengetahuan. Dari ilmu pengetahuan itu, menghasilkan seorang pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Inilah yang dibutuhkan oleh dunia kerja,” tandasnya.

Ibnu sudah berpengalaman selama 17 tahun menjadi pimpinan dari LP3I, sebelum NTB College. Ia menjelaskan, sebuah perusahaan meminati karyawan yang dimodali dengan sikap atau attidue yang baik. “Itu wajib hukumnya,” tandasnya.

Ibnu mengatakan, NTB College sebagai perguruan tinggi dengan penempatan kerja, berupaya menghasilkan lulusan yang berbudi luhur. Agar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. (ron)

(Suara NTB/rus)

JUARA - Para juara, Nurul Aenun dan Dina Uswatun Hasanah bersama Kabid PM BPPKB Lotim, Agus Masrihadi saat pembagian hadiah.

Sayembara Pidato Kependudukan

Lotim Wakili NTB di Tingkat Nasional Selong (Suara NTB) Wakil Lombok Timur (Lotim) dinobatkan sebagai wakil NTB dalam ajang sayembara pidato tentang kependudukan di Jakarta yang akan digelar bulan Juli mendatang. Hal ini karena wakil Lotim, Nurul Aenun dan Dina Uswatun Hasanah tampil sebagai juara pertama pada tingkat provinsi NTB yang berlangsung sejak tanggal 21-23 Juni lalu di Mataram.

Kepala Bidang Penggerakan Masyarakat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Lotim, Ir. Agus Masrihadi, kepada Suara NTB, Jumat kemarin mengaku bangga dengan kedua pemudi asal Lotim yang telah mengharumkan nama daerah ini.

Dituturkan, adalah Nurul Aenun, mahasiswi fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) NW Pancor dan Dina Uswatun Hasanah, siswi Madrasah Aliyah (MA) Muallimat NW Pancor berhasil sebagai juara dan langsung membawa hadiah.

Dina Uswatun Hasanah sebagai juara pertama sayembara pidato kependudukan kategori remaja kategori usia 15-19 tahun sedang dan Nurul Aenun pada kategori dewasa muda dengan usia 20-24 tahun. “Para pemenang tersebut mendapatkan hadiah piala, piagam, dan HP Samsung dan uang senilai Rp 4,5 Juta,” ucapnya.

Sayembara Pidato Kependudukan ini diikuti oleh 10 kabupaten/kota se NTB dan

diselenggarakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi NTB. Mengutip penjelasan, dari Kepala perwakilan BKKBN NTB, L. Makripudin, Agus menyampaikan sangat diapresiasi penampilan para peserta yang dengan penuh semangat bersaing untuk mendapatkan juara di masing-masing kategori.

Pada ajang lomba di tingkat nasional nantinya, diharapkan wakil NTB yang tampil dan berhasil sebagai juara. Diminta, untuk bisa tampil juara agar terus belajar dan berperan dalam mensosialisasikan program kependudukan dan KB di sekolah/ kampus dan dilingkungan tempat tinggal masing-masing sebagai konselor sebaya dan pendidik sebaya. (rus)

Menjaga Terumbu Karang PEMUTIHAN karang atau coral bleaching yang mulai terlihat di NTB, harus menjadi perhatian semua pihak. Kerusakannya akan berpengaruh terhadap ekosistem. Oleh karenanya diperlukan langkah konservasi. Agar kerusakannya tak semakin meluas.

Hal ini disampaikan oleh, Ketua Himpunan Mahasiswa Perikanan (Himapika) Universitas Mataram, Muhammad Ridwan, ditemui Jumat (24/6). “Kita harus mengarahkan masyarakat ini ke arah konservasi. Karena akan berpengaruh terhadap ekosistem,” katanya.

Ia menjelaskan, salah satu penyebab dari pemutihan karang adalah kenaikan suhu. Ini dipicu oleh pemanasan global. Juga, aktivitas penangkapan oleh masyarakat dengan metode yang kurang ramah.

Padahal, NTB termasuk wilayah coral triangle. Hal itu membuat NTB menjadi wilayah dengan produksi ikan tuna yang cukup tinggi. Jika terumbuk karang rusak, akan berdampak pada ekosistem laut yang lain. Penangkapan ikan, tempat perlindungan ikan, dan tempat ikan mencari makan akan berkurang.

“Otomatis produksi terkait tangkapan laut tetap berkurang.

Apalagi tuna menjadi komiditi ekspor yang cukup mahal. Sangat berpengaruh terhadap dampak ekosistem dan biota laut yang lainnya,” ujar Ridwan, mahasiswa Program Studi Budidaya Perairan Unram.

Apalagi, menurutnya, pertumbuhan terumbu karang cukup lambat. Hanya di kisaran satu sampai 3 senti meter setiap tahunnya. Jika terumbu karang memutih, dan mengalami kerusakan. Akan berdampak kepada perekonomian masyarakat. Karena tangkapan berkurang.

Ridwan, pada tahun 2015 lalu, masuk Grand Final Pekan Kreanovator Mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang. Ia juga ikut ambil bagian sebagai Delegasi Indonesia di Deklamasi Puisi Singapura.

Mahasiswa asal Sumbawa ini, menjadi juara I dalam lomba menulis puisi di Unram. Selain kecintaannya pada puisi, Ridwan aktif menggeluti dunia penelitian. Dan banyak mengikuti lomba karya tulis ilmiah di tingkat nasional.

Terkait dengan pemutihan terumbu karang ini. Ridwan menyarankan, perlunya arahan untuk menuju konservasi. Juga mengajarkan masyarakat tentang pentingnya perawatan yang berkelanjutan.

“Kita mulai menyadarkan masyarakat terkait konservasi ini, agar tidak menangkap ikan dengan alat-alata yang tidak ramah lingkungan. Seperti alat-alat yang dapat merusak terumbu karang, membuang jangkar secara sembarang,” katanya.

Terumbu karang, katanya, tidak bisa dipisahkan dengan lamun dan ekosistem mangrove.

“Terumbu karang, dia pioneer di laut.

Makanya, kenapa dikonservasi, karena pertumbuhannya lambat,” tandasnya. (ron) (Suara NTB/ron)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB akan memberi perhatian lebih pada sekolah inklusif. Agar anak berkebutuhan khusus dapat menatap kehidupannya dengan lebih baik.

Majukan Dunia Pendidikan Lotim

Dikpora Maksimalkan Peran Semua Komponen Selong (Suara NTB) – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan lebih memaksimalkan peran semua komponen di dinas setempat dalam upaya memajukan dunia pendidikan. Dengan memaksimalkan peranan semua komponen dalam hal ini semua bidang yang ada di Dikpora. Diharapkan pelaksanaan maupun penyelesaian segala persoalan di dunia pendidikan Lotim akan lebih cepat teratasi.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Dikpora Lotim, Lalu Suandi, Jumat (24/6).

Lalu Suandi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dishubkominfo Lotim mengaku optimis bisa membawa dunia pendidikan Lotim ke arah yang lebih baik.

Sebab, beberapa waktu lalu ia pernah menjabat sebagai sekretaris di dinas yang dipimpinnya saat ini.

Akan tetapi, katanya, itu semua tidak bisa ia lakukan sendiri tanpa dukungan dari pihak-pihak terkait. Terutama, semua bidang yang ada di Dikpora seperti Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), Pendidikan Menengah (Dikmen), Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) serta bidang-bidang lainnya tak terkecuali dengan Sekretaris

Dinas Dikpora yang saat ini dijabat oleh mantan Kabid Dikdas, Drs. M. Zaini.

“Saya baru tiga hari disini, masih nengok kiri kanan. Namun, jika kita ingin majukan dunia pendidikan atau apapun itu, semua komponen itu harus dilibatkan dan dimaksimalkan perannya,” ungkapnya.

Di awal kepemimpinanya sebagai Kadis Dikpora, Lalu

Suandi menyebut jika yang paling utama dibangun itu adalah pola kerja serta pembenahan sistem kerja. Jika sistem kerja itu sudah tersusun dengan baik antara pimpinan dengan bawahan, maka segala persoalan akan bisa diatasi dan apa yang menjadi tujuan dapat tercapai dengan baik.

“Alhamdulillah dengan bekal sudah menjabat sebagai Sekdis

disini (Dikpora,red), sedikit tidak ada pengetahuan yang masih melekat. Untuk menyamakan persepsi dalam upaya memajukan dunia pendidikan Lotim. Awal saya disini sudah mengumpulkan semua Kepala Unit (Kanit) Dikpora kecamatan,” ungkapnya.

Dalam memajukan dunia pendidikan, sambungnya, tidak ada istilah anak tiri dan anak emas. Mulai dari semua bidang

di Dikpora sampai ke tingkat satuan sekolah harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, baik dari sarana prasarananya, mutu maupun personalia karena hal tersebut merupakan faktor terpenting yang sering dipermasalahkan oleh sekolah sehingga tidak boleh dipermainkan. “Intinya semua harus kita perhatikan dari atas sampai bawah,” tegasnya. (yon)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 25 Juni 2016 Jadwal Pertandingan Sepak Bola Euro 2016 Sabtu, 25 Juni 2016 21:00 Swiss vs Polandia @RCTI Minggu, 26 Juni 2016 00:00 Wales vs Irlandia Utara @RCTI 03:00 Kroasia vs Portugal @RCTI 21:00 Perancis vs Rep. Irlandia @RCTI Senin, 27 Juni 2016 00:00 Jerman vs Slovakia @RCTI 12345678901234567890123456789012123456789012345 03:00 Hungaria vs Belgia @RCTI

12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 Copa America Minggu, 26 Juni 2016 08:00 Amerika Serikat vs Kolombia @KompasTV Senin, 27 Juni 2016 08:00 Argentina vs Cili @KompasTV Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Euro 2016

Hadapi Spanyol, Conte Tidak Ingin Tinggi Hati Montpellier Pelatih Italia Antonio Conte yakin bahwa para pemain asuhannya siap tampil trengginas menghadapi Spanyol dalam laga 16 besar Piala Eropa 2016 yang bakal digelar pada Senin (27/6).

Kemenangan atas Belgia dengan skor 2-0 dan menundukkan Swedia 1-0 memantik kepercayaan diri pasukan Gli Azzurri, maski Italia kalah 0-1 dari Republik Irlandia pada laga terakhir Grup E, Kamis (23/6). Ini tidak langsung membuat Conte langsung tinggi hati.

Laga antara Italia kontra Spanyol mengulang final Piala Eropa 2012. La Furia Roja mengalahkan Italia dengan skor 4-0, sebagaimana dikutip dari laman InternationalThe News. Pada Agustus 2011, Italia mengalahkan Spanyol 2-1 dalam laga persahabatan yang dihelat di Bari. “Kami perlu ekstra semangat untuk menghadapi tim sekelas Spanyol, sebagaimana ketika kami melawan Belgia, meski lawan lebih kuat dibandingkan dengan kami.”

“Tujuan kami yang utama, lolos dari babak 16 besar. Kami bakal menghadapi tim yang dijagokan menjadi juara,” katanya.

“Tentunya kami berkehendak kuat untuk meraih kemenangan di setiap laga, baik itu melawan Spanyol, Jerman, dan Prancis. Kami tidak perlu panik, dan menyiapkan diri sejak sekarang,” katanya.

Italia tiba dan berlaga di Piala Eropa di Prancis -yang oleh banyak pengamat bola - disebut sebagai tim yang tidak membesarkan hati dibandingkan dengan Gli Azzurri di tahun sebelumnya. (ant/bali post)

NTB akan Bangun Lapangan Voli Pasir di GOR Mataram (Suara NTB) – Ketua Umum Pengprov PBVSI NTB, H. Surya Bahari mengatakan empat atlet voli pasir Pelatnas asal NTB akan kembali menjalani Pelatda PON bersama empat atlet lainnya di Mataram awal Agustus mendatang. Pihak KONI NTB bersama Pengprov PBVSI NTB akan membangun sarana olahraga voli pasir di GOR Tiride Mataram untuk pusat kegiatan latihan atlet tahun ini.

Demikian dikatakan H. Surya Bahari kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (24/ 6) lalu. “Kita akan membangun lapangan voli pasir yang mirip dengan lapangan voli di PON Jabar 2016,” ucapnya.

Dikatakan Surya, lapangan voli pasir untuk kegiatan latihan atlet Pelatda NTB se-

benarnya sudah dibangun di GOR 17 Desember Turide Mataram tahun 2007 lalu.

Namun lapangan tersebut sudah dihancurkan tahun 2010 lalu karena lokasinya telah dibangun gedung Padepokan Silat atau pusat kegiatan olahraga beladiri dan Asrama atlet unggulan NTB.

Pihak PBVSI NTB dan KONI NTB kata Surya merencanakan akan membangun kembali lapangan voli pasir yang sudah dihancurkan itu di areal GOR. Kabarnya, pembangunan lapangan bola voli pasir itu akan dimulai bulan Juli mendatang untuk kegiatan latihan atlet PON NTB.

Namun demikian Surya berharap pembagunan lapangan voli pasir itu harus direncanakan dengan baik. Terutama struktur pasir yang digunakan untuk lantai lapangan harus mirip dengan pasir lapangan yang digunakan di pertandingan PON Jabar 2016 . Dengan demikian, atlet NTB bisa cepat beradaptasi saat bertanding di PON Jabar 2016.

Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto yang dikonfirmasi terpisah membenarkan bila akan dibangun lapangan voli pantai di lahan GOR. Namun dia belum dapat memastikan kapan realisasi pem-

bangunannya. Pasalnya saat ini fokus KONI NTB masih terpusat pada persiapan atlet menghadapi PON. Dan NTB masih memiliki lapangan untuk latihan atlet voli pasir.

“Kita punya lapangan voli pantai di Pantai Meninting Ampenan. Lapangan itu bisa digunakan untuk latihan atlet PON. Meski demikian pembangunan lapangan voli pasir di GOR juga akan kita upayakan,” ucapnya. Sebagaimana diketahui NTB punya delapan atlet yang akan mewakili NTB di PON 2016, delapan atlet itu tengah fokus menjalani TC (training center) persiapan PON. (fan)

Copa America

Balas Dendam dan Pemuas Dahaga New York Ada dua misi yang diusung Argentina saat mereka menjelang duel dengan Cili di babak final Copa America, Senin (27/6) pagi. Laga ini bisa menjadi ajang pembalasan atas kekalahan di laga final Copa America 2015. Selain itu, Argentina juga bertekad mengakhiri dahaga mereka atas gelar ini, yang sudah berusia 23 tahun.

Dahaga itu membuat ekspektasi publik Argentina terhadap skuad albiceleste demikian tinggi. Setelah 23 tahun menanti, kini mereka menuntut jaminan untuk meraih gelar ini. Tak kepalang tanggung, Maradona sebagai ikon sepakbola Argentina sudah melontarkan ancaman bagi Messi dkk. “Menurut saya, Messi dan kawan-kawan akan menang. Tapi, mereka tidak usah pulang (ke Argentina) jika gagal,” ancam Maradona.

Misi Argentina sebenarnya tidaklah sulit. Sebab, mereka kini berada dalam tren positif dimana Lionel Messi tampil sangat menawan dalam laga demi laga yang dilakoni. Praktis, Argentina hanya harus khawatir dengan kondisi pemain depan mereka, Angel Di Maria. Gelandang sayap ini sedang berjuang memulihkan kondisi untuk meraih kesempatan bermain pada laga final tersebut.

Di Maria sempat putus asa jika melewatkan pertandingan yang akan digelar di East Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat itu menyusul ketidakhadirannya pada final Piala Dunia 2014 akibat cedera dan kemunculannya setelah satu setengah jam pada laga penen-

tuan Piala Eropa 2015 di Cili.

“Saya hanya ingin dapat bermain pada final. Pada dua final sebelumnya, saya tidak dapat melakukannya.

Mari berharap ini adalah sebuah kepastian,” kata Di Maria yang telah mencetak gol pertama Argentina ketika La Albiceleste menang 2-1 atas Cili pada babak penyisihan grup D. Pemain klub Paris Saint-Germain yang terkena cedera ketika laga menghadapi Panama itu mungkin akan kembali bermain jika Argentina mencapai putaran final pada Piala Amerika ke-100 itu.

Namun, kehadiran sang kapten tim Lionel Messi mengantarkan kesan berarti untuk Argentina karena dapat bermain di posisi sayap. Posisi itu seringkali dipercaya membawa kesialan bagi Di Maria.

“Hari ini, kami dapat mengatakan kondisi Di Maria secara fisik lebih baik dibandingkan Nico Gaitan,” kata pelatih Argentina Gerardo Martino tentang pemain Atletico Madrid itu. Gaitan sedang mendapatkan perawatan cedera otot kaki yang dideritanya ketika Argentina menghadapi Venezuela. Sedangkan Ezequiel Lavezzi tidak berkesempatan turun di Stadion MetLife pada Minggu (26/6) setelah cedera siku ketika pertandingan semifinal melawan tim tuan rumah Amerika Serikat.

Jika para pemain itu tidak dapat turun pada laga final, Erik Lamela diperkirakan akan menempati posisi sayap kiri Argentina. Lamela telah mencetak dua angka bagi Argentina sepanjang Piala Amerika 2016, demikian Reuters. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

DUEL – Penyerang Argentina, Lionel Messi dan Penyerang Cili, Alexis Sanchez akan kembali berduel adu kehebatan dalam laga final Copa America 2016, Senin (27/6) mendatang.

Sejumlah Atlet Pelatnas akan Mudik Mataram (Suara NTB) Sebanyak empat atlet atletik NTB, Iswandi, Fadlin,

Antonio Conte (ant/bali post)

HILANG Hilang STNK R2 Honda DR5828HG Noka/Nosin : MH1JF8115BK257858/ JF81E-1256485 an. Muhammad Ali Shofyan hilang disekitar Jl. Diponegoro Praya

SALON YUNI SALON & SCHOL KCNTKAN RMBT & KULIT TRLNGKAP BG PRWTAN PRIA/ WNT, HRG TRJNGKAU FSLTAS LNGKAP JL. DR STOMO NO.18 KRNG BARU & DI JL. GTONG RYONG NO.27A AMPNAN HB. 087865155031

Sudirman Hadi dan Adrian yang masuk dalam Pelatnas Program Indonesia Emas (PRIMA) di Jakarta akan mudik lebaran.

Dipastikan mereka akan tiba di Mataram, 1 Juli mendatang.

Sekretaris PASI NTB, Akrin Ibrahim, yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Jumat ( 24/6) kemarin men-

gatakan kepulangan atlet nasional ke NTB bukan untuk selamanya. Namun mereka hanya pulang mudik untuk menikmati liburan lebaran bersama keluarga di kampung selama kurang lebih satu minggu. Dan setelah itu akan kembali ke Pelatnas.

“Semua atlet atletik yang

ada di Pelatnas akan pulang mudik. Mereka sudah harus berada di Mataram sekitar tanggal 1 Juli nanti,” ucapnya.

Kepulangan atlet Pelatnas ke kampung bukan untuk sekedar berlibur. Namun kata Akrin atlet harus tetap latihan selama di kampung. Minimal latihan ringan, seperti jogging

dan latihan teknik setiap hari.

Pihak PASI NTB meminta kepulangan atlet Pelatnas ke kampung jangan sampai mengganggu persiapan atlet menghadapi PON Jabar 2016.

Diharapkan sejumlah atlet atletik tetap latihan guna menjaga kebugaran selama liburan. (fan)

Brexit Bakal Merombak Wajah Liga Inggris London Hasil referendum menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Inggris memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa (Brexit). Keputusan ini bakal mengubah wajah Liga Inggris (Premier League) di masa depan.

Ahli perbankan dan keuangan Inggris, Keith Harris menyebut bahwa keputusan Brexit besar kemungkinan berpengaruh dan berdampak bagi sepak bola Inggris utamanya berkaitan dengan pembelian para pemain Eropa yang musim lalu berlaga di Premier League, sebagaimana dikutip dari SkySports.

Para pemain bintang yang bermain di Inggris tidak lagi berlaga di negara itu di musim mendatang karena Inggris memutuskan untuk meninggalkan Uni Eropa, katanya.

Harris - yang membantu Chelsea dan Manchester City untuk membeli sejumlah pemain luar negeri - berkata

kepada SkySports kemudian menyinggung mengenai masa depan sejumlah pemain misalnya N’golo Kante, Anthony Martial, Romelu Lukaku dan Dimitri Payet. Para pemain ini nanti tidak lagi dijinkan bergabung bersama dengan klub lamanya.

Selain itu, Dimitri Payet tidak lagi dapat membela West Ham. Musim lalu, sebanyak 432 pemain Eropa tercatat bermain di Liga Inggris. Para pemain itu menyayangkan keputusan Brexit itu. Para pemain anyar tidak lagi memiliki secara otomatis hak untuk tinggal dan bekerja di Inggris.

“Hasil keputusan ini mengagetkan,” kata Harris. “Ada pemain yang bakal terkena imbas keputusan ini.

Mereka yakni Kante, yang kini membela Leicester, Martial di Manchester United, Lukaku di Everton dan Payet di West Ham.” (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

TERIMBAS – Sejumlah pemain seperti Dimitri Payet (kiri) dan Anthony Martial akan terimbas masa depannya dengan hengkangnya Inggris dari Uni Eropa.

SUARA NTB

Sabtu, 25 Juni 2016

Akses Pendidikan Berkeadilan

Sekolah Favorit Bukan hanya untuk Anak Pejabat Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Dikpora NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan menjamin akses pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi fokus perhatian kedepannya. Sekolah favorit harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Jangan hanya anak pejabat, jangan hanya anak orang kaya. Tapi yang miskin, yang berasal dari daerah di pinggiran juga bisa masuk sekolah favorit, sekolah maju itu,” kata Suruji ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (24/6) siang kemarin.

Selain itu, pemerataan mutu pendidikan juga jangan hanya beberapa sekolah. Suruji mengatakan, misalnya pemerintah daerah memiliki 500 SLTA, maka jangan hanya 10 SLTA yang maju atau menyandang sekolah favorit.

“Untuk apa kalau hanya 10 sekolah favorit. Kita harus berpikir seluruh sekolah itu favorit, itu yang harus kita lakukan,” ujarnya.

Mulai tahun depan, urusan pendidikan jenjang SMA/ SMK dan sekolah luar biasa menjadi kewenangan pemer-

intah provinsi. Dikatakan, Pemprov akan membentuk 8 buah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Dikpora di kabupaten/kota. Namun, 8 UPT Dinas Dikpora itu baru akan dibentuk setelah struktur organisasi perangkat daerah sudah rampung.

“Kalau yang usulan ke Biro Organisasi itu di semua kabupaten/kota ada UPT. Tapi kalau kita mau lebih efisien, cukup 8 UPTD. Kota Mataram tidak perlu, Kota Bima gabung dengan Kabupaten Bima.

Kabupaten lainnya masingmasing satu UPT,’’ sebutnya.

Mantan Kepala BKD dan Diklat NTB ini saat ini mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai struktur organisasi perangkat daerah sudah ditandatangani Presiden pada 16 Juni lalu. Namun, PP tersebut belum diundangkan. Jika sudah diundangkan maka Pemprov menindaklanjutinya dengan penyusunan Raperda perubahan organisasi perangkat daerah.

Dengan beralihnya status kepegawaian para guru SMA/ SMK dan sekolah luar biasa ke Pemprov tak ada pengaruhnya dengan penambahan

anggaran. Pasalnya, kata Suruji, soal gaji dan tunjangan lain-lain yang diperoleh para guru SMA/SMA itu otomatis akan beralih ke provinsi, masuk dalam APBD Provinsi.

“Tinggal dibayar. Tidak menambah anggaran provinsi.

Kan uangnya di bawa ke sini.

Ndak dihitung karena berapapun pasti sama ketika dia di kabupaten. Kemudian kalau guru dia sudah dapat tunjangan fungsional juga tunjangan profesi. Sehingga dia tak dapat TKD,” pungkasnya. (nas)

Halaman 12

Audit Aset Strategis Minim Kontribusi Mataram (Suara NTB) Pengelolaan aset-aset strategis milik Pemprov NTB yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dilihat oleh kalangan angota DPRD NTB masih belum memberikan keuntungan pada daerah. Hal itu dilihat dari minimnya kontribusi pendapatan yang didapatkan oleh daerah dari aset yang dikerjasamakan tersebut. Sehingga kalangan wakil rakyat menilai hal itu sebagai suatu yang aneh dan tidak masuk akal.

“Seharusnya daerah diuntungkan dan kita dapat pendapatan dari aset yang kita

miliki. Tapi apa yang terjadi pada aset yang kita miliki itu, kita malah memberikan pihak ketiga mengambil keuntungan, ini kan aneh,” ujar Ketua Farksi PDI Perjuangan, Raden Nuna Abriadi, SH. Selain itu, yang menjadi sorotan juga adalah mengenai jangka waktu kerjasama yang dinilai terlalu panjang. Bahkan ada yang mencapai sampai 70 tahun. Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemprov NTB agar melakukan inventarisasi aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Selain

itu, identifikasi keuntungan yang seharusnya diterima oleh daerah dari aset-aset itu juga perlu ditinjau ulang.

“Caranya adalah harus dievaluasi kembali. Bila perlu kita minta itu dilakukan audit khusus terhadap aset-aset yang ideal itu. jangan sampai merugikan daerah, tapi orang lain yang justru mendapatkan keuntungan dari aset yang kita miliki. Kasian masyarakat,” ucap angota komisi I itu.

Disebutkan Raden Nuna, beberapa aset yang dimaksud seperti aset NCC, Hotel Syariah, Lapangan Golf Golong,

Pasar seni di Senggigi dan tanah di Gili Trawangan, gedung wanita setara dengan wisma giri putri. Begitupun dengan aset lain berupa sewa lahan sawah pertanian yang tersebar di berbagai daerah di NTB “Itukan aset-aset daerah yang strategis dan sangat potensial untuk mendapatkan PAD. Nah ini perlu dimaksimalkan. Caranya harus diaudit khusus potensi pendapatan yang dapat kita miliki dari aset-aset itu. Kita sangat harapkan Pemda dapat menindaklanjuti harapan kita ini,” pungkasnya. (ndi)

Terkait Pencabutan Perda, Dewan Minta Eksekutif Proaktif Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat memprotes kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri yang mencabut sejumlah Peraturan Daerah (Perda) di Lobar. Dewan menilai dicabutnya perda ini merugikan daerah. Lembaga legislatif menganggap Kemendagri tidak memahami unsur filosofis pembentukan regulasi di daerah.

Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Muchlis Ibrahim men-

gatakan, tidak bisa segampang itu pusat mencabut perda-perda yang telah disahkan di daerah. Sebab untuk mencabut perda, harus melalui mekanisme yang tepat.

Menurutnya, harus jelas regulasi mengenai pencabutan perda tersebut. Apakah seluruh perdanya dicabut atau hanya merevisi sejumlah pasal yang ada di dalamnya.

Menyusun sebuah perda, lanjut dia, tidak hanya melalui unsur

regulasi birokrasi dan politis. Namun ada unsur filosofis kedaerahan yang mengiringi pembentukan sebuah perda. Sulhan melihat, dicabutnya sejumlah perda ini diindikasikan akibat kelalaian eksekutif dalam mengawal perda di pusat dan provinsi. Seharusnya, Pemkab Lobar, bisa lebih pro aktif menyampaikan rencana pusat

dalam mencabut sejumlah perda di Lobar. Seharusnya dengan biaya pembentukan perda yang banyak menghabiskan anggaran daerah, eksekutif bisa melakukan upaya untuk mempertahankan perda.

Sementara itu, Anggota DPRD Lobar Bakti Jaya mengatakan, pemerintah pusat melalui Kemendagri tidak bisa

seenaknya untuk mencabut perda di daerah. Apalagi sejumlah perda dibuat melalui mekanisme yang sah.

Diketahui, 10 Perda Lombok Barat dicabut Kemendagri. Di antaranya, Pengelolaan Mineral dan Batubara, Penyelenggaraan Pendidikan, Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pajak Daerah, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Perizinan Tertentu, Retribusi Jasa Usaha, serta Retribusi Rumah Potong Hewan. Perda yang dicabut ini ada yang telah disahkan sejak 2009 silam.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kabag Hukum Setda Lobar, Bagus Dwipayana membenarkan adanya pencabutan perda tersebut. Namun ia belum berani memastikannya karena pihaknya belum menerima bukti sah dalam bentuk surat pemberitahuan dari pusat. (her)

RUPA-RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 25 Juni 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Sabtu, 25 Juni 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 14

’’The Power of’’ Pendidikan Rakyat Produk Lokal untuk Kebutuhan Pariwisata LANGKAH nyata dan konkrit yang dilakukan Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH patut ditiru. Orang nomor satu di Kabupaten Lombok Utara (KLU) ini, tidak saja sekadar melontarkan ide-idenya ke publik. Tetapi, Bupati KLU ini terjun langsung merealisasikan dan mengeksekusi idenya yang dampaknya ternyata dinikmati langsung masyarakat.

Salah satu ide yang telah direalisasikannya adalah membuka dan mempertemukan mata rantai pemasaran untuk komoditas telur . Komoditas ini, dihasilkan warganya dan dipasok untuk memenuhi kebutuhan sektor pariwisata. Ide memasok telur untuk kebutuhan pariwisata, sangat beralasan. Pasalnya kebutuhan telur untuk sektor pariwisata di daerah ini cukup tinggi.

Seperti diketahui, pembangunan sektor pariwisata di KLU berkembang berkembang pesat. Tiga gili (Trawangan, Air dan Meno) menjadi maskot pariwisata kabupaten dengan moto ‘’Tioq, Tata, Tunaq’’ ini. Wisatawan yang berwisata ke tiga gili itu, tidak saja wisatawan lokal dan domestik.

Bahkan kunjungan wisawatan mancanegara ke gili melebihi angka kunjunga wisatawan domestik.

Berdasarkan data BPPD KLU, dari tahun ke tahun terus meningkat.

Data selama 2015 diperkirakan mencapai kunjungan wisatawan ke tiga gili mencapai 600 ribu orang. Dari jumlah kunjungan, didominasi wisatawan mancanegara sebanyak 447,797 ribu orang dan wisatawan domestik 55,554 ribu orang.

Tingginya angka kunjungan wisatawan dari waktu ke waktu, adalah peluang besar. Peluang inilah yang dijadikan kesempatan oleh Pemkab Lombok Utara, tidak saja dalam menggaet retribusi dari kehadiran wisatawan melancong di pulau kecil nan eksotik itu. Peluang yang dibidik adalah, bagaimana produk atau komoditas lokal dari masyarakat setempat bisa memenuhi kebutuhan wisatawan yang begitu banyak berlibur di sana.

Komoditas yang dipasok untuk memenuhi kebutuhan pariwisata adalah telur. Konsumsi telur di destinasi wisata dunia ini, awalnya diketahui per hari mencapai 20 ribu butir. Seiring meningkatnya permintaan, ternyata tiga gili saja membutuhkan suplai telur per hari mencapai 23 ribu butir. Tingginya permintaan telur yang diambil dari peternak lokal, memacu semangat peternak untuk memenuhinya. Imbas langsungnya, peternak pun sangat diuntungkan. Karena tidak saja volume telur yang diminta dalam jumlah besar.

Tetapi ada kepastian pasar bahwa produk (telur) mereka terbeli.

Setelah telur, Bupati KLU, kini sedang berupaya mewujudkan pemenuhan kebutuhan daging (sapi dan ayam) untuk pasar perhotelan di KLU. Menurut informasi, kebutuhan daging untuk industri pariwisata di tiga gili saja mencapai 1 ton per hari atau 30 ton per bulan.

Volume yang cukup besar untuk bisa disediakan peternak lokal. Karena itu Pemda KLU sedang berupaya merealisasikannya. Pemda KLU berupaya memfasilitasi terbentuknya asosiasi yang dapat memenuhi suplai itu. Jika terealisasi, ini otomatis akan mampu mendorong mobilitas perekonomian lebih berkembang.

Namun demikian, syarat agar koneksi pasar bisa terjalin adalah meyakinkan pelaku perhotelan menyangkut kualitas daging yang sesuai dengan selera konsumen mancanegara. Tidak saja terbatas mampu memenuhi suplai. Hal penting yang juga harus diperhatikan adalah suplai pasar tidak dimonopoli oleh satu atau dua pengusaha saja.

Mensuplai komoditas lokal untuk kebutuhan industri pariwisata adalah sebuah keharusan. Sepanjang kualitas yang ditetapkan oleh konsumen (industri pariwisata) dapat dipenuhi. Jika ini juga dilakukan daerah-daerah lainnya di NTB (tidak saja KLU), ikhtiar menurunkan angka kemiskinan di daerah ini adalah sebuah keniscayaan. (*)

Saya tidak henti-henti memusatkan perhatian pada situasi sosial yang terjadi di daerah ini. Setiap kali media massa memberitakan fakta kejahatan oleh masyarakat, setiap kali pula rentetan peristiwa lanjutan terjadi. Kasus pembacokan dan pembunuhan sadis, atau kasus-kasus asusila lain, seolah-olah memiliki sistim regenerasi yang sulit tertangkap radar biasa. Entah ini salah siapa…!?

IPOTESA saya tentang ini adalah akibat dari kekosongan waktu yang diikuti oleh ketidakmampuan manusia menekan hawa nafsu ketika menghadapi gelombang hidup. Kekosongan waktu tanpa aktifitas positif yang menguntungkan bisa membuat pikiran seseorang melayanglayang di ruang imajinasi. Seperti diketahui, imajinasi seseorang yang sedang tertekan bisa mengarah pada dua kutub yaitu positif dan negatif. Melencengnya imajinasi seseorang ke jalur negatif tentu bukan harapan. Saya merasa, hanya sedikit manusia yang mampu keluar dari persoalan kepahitan hidup dari jalan usaha dan kesabaran. Sisanya ada yang mengalami perubahan drastis dari sifat lugu menjadi beringas, ada yang beringas lantas semakin ganas, ada pula yang justeru tidak sanggup memilih, alhasil mengalami kegagalan saraf.

Kini kita tidak lagi heran bila mendapati informasi seorang anak di bawah umur melakukan aktivitas melampaui tabir norma yang berlaku di masyarakat. Anak-anak bisa menjadi jahat dengan perintah orang lain atau bisa pula atas kesadaran dari dalam diri mereka sendiri. Dua-duanya sangat mungkin terjadi. Tetapi setiap kejadian bodoh yang mereka lakukan itu jelas memiliki alasan dan penyebab. Mungkin alasan utamanya adalah kekhilafan atau sekedar coba-coba, dan penyebab utamanya adalah bathin tertekan. Tekanan bathin

Oleh:

Muslimin Magenda

(Dosen FKIP Univ. Muhammadiyah Mataram – Sekjen Rinjani Institute) dapat disebabkan oleh pelbagai macam variabel, di antaranya yakni, tekanan informasi, tekanan ekonomi, tekanan pergaulan, tekanan keluarga, tekanan di tempat kerja, tekanan di sekolah, dan banyak lagi. Keadaan tertekan itulah yang harus ditenangkan. Mungkin kita membutuhkan aktifitas pendidikan massa, yang mana prosesnya bisa diterapkan dimana saja.

Pendidikan Kerakyatan Apa itu pendidikan kerakyatan?

Secara pribadi saya mendefiniskannya sebagai sebuah gerakan pendidikan yang bersifat integral yang dilakukan mulai dari struktur terkecil masyarakat sampai yang paling besar. Selain dari aspek struktur, pendidikan kerakyatan dapat dilakukan di ruang-ruang yang memang akrab dengan keseharian masyarakat itu sendiri, misalnya di kantor desa, di masjid, di surau, rumah adat, dan di ruang pertemuan sosial lainnya. Struktur masyarakat terkecil dapat diperankan oleh organisasi keluarga, dan struktur terbesarnya adalah pemerintah. Pendidikan dalam keluarga mungkin lebih efektif dan efisien bila dilakukan dengan kurikulum yang berkualitas. Selain itu setiap keluarga musti mendapatkan bekal pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif. Oleh sebab itu, perlu diadakan sebuah pemberdayaan khusus bagi setiap keluarga. Karena menurut saya, daerah ini belum memiliki kurikulum yang lengkap tentang cara kerja organisasi keluarga.

Fenomena pernikahan dini adalah salah satu faktor yang menandai betapa lemah sistim bertahan yang diketahui oleh para orang tua tentang keluarga itu sendiri. Jika saja mereka paham bahwa pernikahan dini sangat rawan terhadap perceraian dan kematian, mungkin mereka akan jauh lebih hati-hati membuat sebuah keputusan. Saya yakin, bahwa keputusan para orang tua menikahkan anak-anak mereka lebih dini merupakan reaksi spontan atas maraknya kasus asusila seperti pencabulan, seks bebas, pemerkosaan, dan sebagainya.

Sayangnya, keputusan seperti itu juga masih menyisakan kekhawatiran lain di massa mendatang.

Mereka (para orang tua) mencoba menyelesaikan masalah dengan mendatangkan masalah baru.

Bayangkan ketika ibu mati muda, anak kehilangan asupan gizi serta kasih say-

RUKO - VILA - KOST

ang yang cukup. Mereka (anakanak) itu mungkin akan mengalami kegagalan orientasi sosial di masa mendatang. Anak yang tumbuh tanpa kasih sayang orang tua menurut banyak pendapat akan mengalami kegagalan psikologi dan kurang peka terhadap lingkungan di sekitarnya, meskipun tidak semua anak mengalami hal demikian.

Pada akhirnya mereka akan kesulitan menemukan jati diri dengan baik.

Lain anak tanpa orang tua, lain pula anak yang tumbuh dari keluarga yang gagal beroperasi dengan baik. Menurut paradigma umum, orang-orang yang menikah dini belum memiliki mental dan visi hidup berkeluarga yang memadai. Maka dari itu, pernikahan dini rentan terjadi perceraian. Istilah broken home sering kita dengar bukan? Broken home pada umumnya dialamatkan pada seorang anak yang kedua orang tuanya masih hidup, tetapi hanya memikirkan diri masing-masing, tanpa menghiraukan kebutuhan anak. Ujung-ujungnya anak akan menahan beban mental dan berkecenderungan mencari jalan hidup menurut cara pikir dan informasi-informasi yang ia serap dari luar. Dalam keadaan seperti itu, pertumbuhan seorang anak tergantung dari arah angin mengantarnya kemana. Satu-satunya harapan kita adalah ia menemukan komunitas yang baik. Bila tidak, entah bagaimana jadinya. Proses seperti itu boleh dibilang perjudian yang sangat berbahaya. Maka saat ini, pendidikan berbasis rakyat dapat menjadi satu di antara banyak pilihan prioritas yang harus sesegera mungkin dilakukan.

Selain pendidikan dalam keluarga, daerah ini juga membutuhkan gerakan pendidikan massa yang lebih komprehensif. Dalam konteks perilaku kehidupan massa, diperlukan suatu tindakan yang disebut dengan pra kondisi.

Pra kondisi ini musti merasionalkan citra dari tindakan positif, misalnya mencitrakan pentingnya gotong royong. Pemerintah atau siapapun yang menginginkan itu, harus mampu membahasakan atau membuktikan bahwa sikap gotong royong atau segala jenis perilaku positif lainnya merupakan sesuatu yang sangat diperlukan sekaligus menguntungkan semua orang. Mungkin dengan begitu setidaknya satu tujuan kecil bisa tercapai. Upaya-upaya seperti itu penting adanya. Sebab tidak semua masyarakat memiliki cara pikir visioner. Sebagian mereka hanya tahu kondisi yang sedang mereka alami, dan satu-satunya cara untuk keluar dari masalahnya, mereka menempuh cara instan

plus radikal.

Pemerintahan daerah harus berjalan sampai tingkat RT secara serempak dan teratur. Sehingga anakanak muda, orang tua, para pekerja, maupun pengangguran bisa terus diberdayakan sekaligus merasa memiliki peran di dalam masyarakat. Ketika lingkungan sudah terbentuk sikap kebersamaan positifnya, maka secara tidak langsung akan terbentuk pula individu-individu yang taat pada asas atau norma-norma di sekitarnya.

Pendidikan kerakyatan adalah pendidikan yang mana semua orang diberikan tanggungjawab sesuai bakat dan kemampuannya. Kesibukan akan peran masing-masing mungkin mampu menumbuhkan sikap dewasa, loyalitas, dan rasa percaya diri menjalani kehidupan.

Masyarakat dengan level sikap kebersamaan yang tinggi pada umumnya akan sehat secara psikologis maupun sosiologis. Mereka memiliki kemampuan pemecahan masalah lebih baik dibanding masyarakat yang hidup dalam level interaksi sosial rendah. Mungkin pula, sebagian korban kejahatan yang terjadi selama ini adalah mereka-mereka yang terididik dan mapan dalam hal ekonomi namun tidak peka dengan kehidupan sosial di sekitarnya. Sehingga memunculkan kebencian-kebencian tertentu. Karena itu, level pendidikan formal belum tentu memastikan seseorang terhindar dari kejahatan di sekitarnya. Dengan demikian, kualitas moral jauh lebih penting ketimbang kepintaran kognitif.

Jual barang kedaluwarsa, Diskoperindag ancam cabut izin usaha supermarket Jangan sekadar mengancam

*** BNN tes urine pilot di LIA Menjamin keamanan angkutan udara

***

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 25 Juni 2016

Bulan Ramadhan

Dilarang Terima Parsel Dari Hal. 1 Penekanan terhadap larangan ini kata walikota, setiap tahun selalu disampaikan baik secara langsung dan tidak langsung kepada pimpinan SKPD dan jajarannya. Artinya, harus ada kepatuhan pegawai terhadap hal itu. ‘’Tiap tahun saya imbau tidak boleh terima parsel,’’ katanya.

Pemberian sifatnya dalam bentuk apapun kata Ahyar Abduh, dikhawatirkan sebagai sebuah gratifikasi. Sehingga mengganggu kinerja serta integritas pegawai. Oleh karena itu, ia menyarankan sebaiknya hadiah parsel diberikan kepada fakir miskin sehingga lebih bermanfaat. ‘’ Beri untuk orang miskin saja kan lebih bermanfaat,’’ tandasnya.

Ditanya apakah ada sanksi bagi pejabat atau pegawai yang menerima parsel? Walikota mengaku belum berpikir ke arah sana. Namun

demikian, tetap diingatkan agar pegawai menjaga integritasnya.

Seperti diketahui, Kementerian Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengeluarkan imbauan, agar ASN tidak menerima parsel lebaran dari siapapun apalagi berkaitan dengan jabatan pegawai.

Artinya, ini juga harus diikuti oleh pegawai di Pemkot Mataram.

Larangan penerimaan parsel tersebut bukan saja berlaku bagi pimpinan SKPD atau pejabat lainnya, tetap secara keseluruhan ASN di Kota Mataram. Menindaklanjuti hal itu, Pemkot Mataram melalui Bagian Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram akan mengeluarkan imbauan sebagai bentuk penegasan kepada seluruh ASN di Pemkot Mataram. (cem)

Digenjot Menuju Nol Persen Dari Hal. 1 Kita suruh dia masuk sekolah semuanya gratis langsung dikasih KIP (Kartu Indonesia Pintar). Ini yang kita genjot.

Bagaimana drop out jadi nol,” kata Kepala Dinas Dikpora NTB, Drs. H. Muh. Suruji dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (24/6) siang kemarin.

Untuk tingkat SD/MI angka drop out hampir sudah tuntas yakni tinggal 0,01 persen.

Pasalnya, angka partisipasi murni untuk jenjang SD/MI sebesar 99,9 persen. Suruji mengatakan, jika angka drop out semua jenjang pendidikan mencapai nol persen, artinya, generasi muda NTB adalah generasi cerdas. ‘’Angka drop out nol inilah yang harus kita genjot.

Sekarang SD/MI itu sudah nol, lalu kemudian yang masih tinggi angka partisipasi murni SLTA masih 70 persen. Artinya, anak-anak usia SMP yang tidak masuk SMA masih 30 persen’’ imbuhnya.

Sementara itu, untuk pengentasan angka buta aksara, menurut Suruji sudah tuntas dan masa lalu. Menurutnya,

buta aksara itu akan tuntas dengan sendirinya.

Pasalnya, masyarakat yang masih buta aksara itu berumur 50 tahun ke atas. ‘’Kalau ngurus buta aksara itu mengurusi masa lalu. Ini prioritas kita ke depan. Yang namanya drop out itu dia harus terus dikawal. Sekarang ini PR berat kita di SLTA, angka partisipasi murninya sekitar 70 persen.

Kalau angka partisipasi kasarnya 90 persen sekian,’’ ucapnya.

Berdasarkan penelitian, sekitar 60 persen penyebab drop out akibat persoalan ekonomi. Para siswa yang drop out itu tidak punya biaya untuk melanjutkan pendidikan.

Kemudian ada yang harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya. Untuk itu, jika persoalannya masalah ekonomi, lanjut Suruji maka pemerintah akan memberikan Bantuan Siswa Miskin (BSM), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). (nas)

BNN Tes Urine Pilot di LIA Dari Hal. 1 ‘’Saya akan merekomendasikan pilotnya tidak membawa pesawat,’’ tandasnya.

Tes urine secara mendadak ini, juga masih sebagai rangkaian persiapan mudik lebaran. Karena pengguna transportasi udara dipastikannya relatif tinggi. Sehingga salah satu upaya menjamin kesela-

matan transportasi, adalah dengan memastikan pilot dan awak lainnya sehat tanpa narkoba.

Disebutnya, meski pun masing masing mereka sudah menjalani pemeriksaan kesehatan dari perusahaanya. Tetapi pihaknya tetap harus melakukan uji mendadak dengan peralatan yang ada. (ars)

Sekda sebagai ’’Presiden Birokrasi’’ Dari Hal. 1 ‘’Mungkin itu, dianggap kinerjanya tak mencapai target.

Makanya gubernur melalui Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan) melakukan mutasi. Harapannya kinerja SKPD yang mengisi dinas itu bisa lebih dipercepat,’’ harapnya.

Cuma, kata Ahyar, akselerasi kinerja SKPD itu terbentur jabatan Kepala SKPD yang masih banyak yang lowong ter-

utama SKPD yang terkait dengan program unggulan.

Pengisian kepala SKPD sementara dengan menunjuk Plt dinilai menjadi problem karena kewenangannya terbatas. ‘’Sehingga ekpektasi, keinginan supaya program unggulan bisa berjalan cepat malah bisa jalan di tempat. Karena pengisian jabatan diisi oleh Plt yang kewenangannya terbatas,’’ tandasnya. (nas)

Fraksi Demokrat Tetap Berikan Catatan Kritis Terhadap Kinerja SKPD Dari Hal. 1 terutama mengenai program prioritas daerah yang masih jauh dari harapan gubernur.

“Demokrat ingin bahwa apa yang diinginan oleh gubernur itu benar-benar dapat direalisasikan, terutama program unggulan. Nah ini ada terjadi peningkatan seperti di program Pijar terlihat dari populasi sapi kita meningkat.

Produksi jagung juga meningkat. Tetapi ini kan harus dikembangkan menjadi produk olahan. Sehingga menjadikanya nilai tambah. Nah ini keinginan gubernur yang masih belum terelisasikan,’’ katanya.

Ditegaskan Kasdiono, apa yang telah disampikan oleh Fraksi Demokrat itu, terkait dengan kinerja SKPD-SKPD yang menaungi program-program unggulan itu. Menurutnya, meskipun Partai Demokrat sebagai partai penguasa, tapi bukan berarti akan bisa menerima begitu saja kinerja SKPD. Namun akan tetap memberikan masukan dan kritikan sehingga dapat betul-betul dilaksanakan apa yang diinginkan oleh gubernur. ‘’Kita perintahkan langsung pada seluruh anggota fraksi yang berada pada alat kelengkapan terutama yang terkait dengan program unggulan, taruhlah di Komisi II, agar tidak main-main dalam mengevaluasinya,’’ tegas Kasdiono

Oleh karena itu, Kasdiono menaruh harapan agar ke depan di bawah komando Sekda NTB yang baru itu, diharapkan dapat memimpin SKPD terkait untuk bisa melaksanakan harapan Gubernur NTB. Dan ia memastikan bahwa Fraksi Demokrat akan tetap memberikan pengawalan untuk memastian bahwa program unggulan daerah itu sampai dapat direalisasikan. ‘’Kami berharap pada Sekda yang baru ini sebagai komandan seluruh ASN yang ada di NTB itu untuk melakukan itu. Meskipun orang mungkin akan menilai bahwa kita ini partai penguasa, bukan berarti akan selalu mendukung.

Kami tidak bisa begitu.

Kami akan selalu betulbetul memberikan kritik yang memang membangun.

Contohnya dengan angka kemiskinan kita yang masih tinggi, itu tetap kita evaluasi,’’ ujarnya.

Ditambahkan oleh Kasdiono, hasil evaluasiya itu juga akan menjadi bahan dalam pembahasan APBD Perubahan yang akan datang. Pihaknya tidak saja hanya akan menerima begitu saja setiap usulan yang diajukan oleh eksekutif. Tetapi ia ingin memastikan bahwa apa yang diusulkan itu benar-benar dapat direalisasikan. (ndi)

Halaman 15

Golden Palace Hotel Lombok Tetap Ramai Pengunjung

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Jemaah ponpes Nahdlatus Soufiah, Wanasaba, Lotim, memadati acara sosialisasi empat pilar MPR RI yang menghadirkan Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah, Sabtu (18/6) lalu.

Fahri Hamzah Sosialisasi Pancasila di Ponpes Nahdlatus Soufiah Wanasaba Selong (Suara NTB) Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah mengunjungi pondok pesantren (Ponpes) Nahdlatus Soufiah di desa Wanasaba, Lombok Timur, untuk bersilaturahmi sekaligus sosialisasi Pancasila. Acara tersebut dirangkai dengan buka puasa bersama dengan ribuan jemaah yang hadir dalam acara itu.

Atas pertanyaan beragam dari peserta sosialisasi, Fahri Hamzah menyebutkan, konflik dalam politik adalah hal yang biasa. ‘’Dinamika akan membuat politik makin maju,’’ katanya. Terhadap suara rakyat yang diwakilkan kepadanya dalam pemilihan lesgislatif, Fahri dengan tegas berjanji akan berusaha mempertahankannya. ‘’Karena itulah saya saat ini sedang menempuh jalur hukum,’’ ujarnya.

Politisi putra NTB ini juga mengatakan, kebenaran itu akan selalu benar. ‘’Insya Allah kemenangan akan selalu menang, doakan saya agar tetap berani dan istiqomah,’’ katanya di hadapan jemaah ponpes tersebut, Sabtu (18/6).

Perwakilan peserta sosialisasi empat pilar MPR RI, Ahmadi menyatakan, jemaah di sana semata-mata memilih H. Fahri Hamzah sebagai wakilnya di lembaga legislatif, bukan karena partainya. ‘’Karena itu pimpinan partai harus bertanggung jawab apabila memecat Fahri Hamzah, sebab pimpinan partai tersebut telah menyabotase hak kami sebagai rakyat,’’ katanya. (zul/*)

Persoalan Aset di LIA

Pemprov Agendakan Rapat Kerja dengan DPRD NTB Mataram (Suara NTB) Rencana penjualan aset dan penentuan besaran kontribusi atas pengelolaan aset Pemprov NTB di Lombok Internasional Airport (LIA) terus menjadi sorotan Dewan.

Pemprov NTB berencana akan melakukan rapat kerja dengan DPRD NTB membahas mengenai rencana penjualan dan besaran kontribusi aset tersebut bagi daerah. ‘’Saya minta dilakukan rapat kerja dengan DPRD NTB, terutama komisi terkait. Untuk menyatukan pandangan, persepsi serta solusi-solusinya. Supaya jangan ada saling curiga, seolah-olah kontribusi ini sudah masuk ( ke daerah), di bawah tangan dan segala macam. Ndak usah Pansus. Pansus saya minta rapat kerja saja selesai lebaran nanti,’’ kata Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (24/6) siang kemarin.

Terkait dengan rencana penjualan dan penentuan besaran kontribusi aset di LIA, Pemprov NTB telah meminta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Denpasar untuk melakukan appraisal. Namun belakangan, DJKN hanya bisa melakukan appraisal mengenai nilai aset Pemprov tersebut saat ini. Sementara untuk appraisal penentuan besaran kontribusi sejak aset tersebut dimanfaatkan tahun 2011 lalu tidak bisa dilakukan. ‘’Kita lakukan rapat kerja supaya ini tuntas. Supaya terang benderang persoalan aset di bandara ini. Kita mendalami kembali MoU, klausul-klausul, peluang-peluang yang ada di dalam itu. Karena ada hal-hal yang tidak diatur, ndak bisa dilakukan. Kalau ndak diatur lalu kesepakatan di tengah jalan, ndak bisa. Memang yang dibuat itu berlaku dan mengikat ke duabelah pihak,’’imbuhnya.

Rapat kerja bersama DPRD itu, lanjut Wagub, supaya terang benderang persoalan aset pemda yang ada di LIA. Supaya jangan ada pandangan-pandangan yang berbeda antara eksekutif dan legislatif terkait dengan rencana penjualan dan kontribusi aset tersebut. ‘’Harus ada kajian investasinya. Kalau dari hasil investasi kita menjual kemudian DPRD tak setuju apa solusinya. Di samping way out, ada middle out, jalan tengahnya bagaimana. Harus ada middle out,” tandasnya.

Pada tahun 2013, DJKN bali melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) telah melakukan appraisal aset Pemprov di LIA dengan nilai wajar sebesar Rp 114 miliar lebih. Dengan rincian, apron seluas 48. 195 meter persegi dengan nilai wajarnya Rp 77, 102 miliar lebih, taxiway luasnya 13.859,34 meter persegi dengan nilai wajar Rp 29,357 miliar lebih. Kemudian service road luasnya 6.897 meter persegi dengan nilai wajar Rp 6,903 miliar lebih. Helipad luasnya 450 meter persegi dengan nilai Rp 1,4 miliar lebih.

Namun, hasil appraisal itu hanya berlaku selama enam bulan. Sehingga perlu dilakukan reappraisal untuk mengetahui nilai aset Pemprov NTB itu saat ini. Pelaksanaan pembangunan aset Pemprov di areal LIA didasarkan atas MoU yang ditandatangani oleh Gubernur NTB dengan Dirut PT Angkasa Pura tahun 2006. Kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian baru tahun 2009 antara gubernur dengan Dirut PT Angkasa Pura. Salah satu klausul dalam pasal 7 perjanjian kerjasama antara Pemprov dengan PT Angkasa Pura itu, ada kewajiban dari pihak pertama dalam hal ini Pemprov NTB untuk mendapatkan kontribusi tetap dari investasi yang ditanamkan di dalam pembangunan fasilitas LIA. (nas)

Wagub Puji Saran Fraksi Demokrat Dari Hal. 1 Selain menyoroti belum maksimalnya terobosan dalam program unggulan, Fraksi Partai Demokrat juga belum melihat kemajuan yang berarti pada pelaksanaan

APBD 2015 terutama di sektor kesehatan. Program unggulan Ashar (Aksi Seribu Hari Kehidupan) yang telah dirancang untuk menekan angka kematian ibu dan bayi dinilai belum terlalu jelas agenda aksinya. (nas)

Mataram (Suara NTB) Suasana sibuk dan ramai tetap terlihat di area Golden Palace Hotel Lombok. Walaupun saat ini sedang dalam Bulan Ramadhan namun para pengunjung setia Golden Palace Hotel Lombok masih menyempatkan waktu untuk sekadar menikmati hidangan dan bersantai di outlet - outlet hotel megah tersebut.

Beberapa pengunjung mengatakan bahwa mereka sangat tertarik dengan “Promo Ramadhan Package” yang sangat terjangkau. Hanya dengan Rp. 650.000 nett para pengunjung dapat menginap selama 1 (satu) malam di kamar Superior sekaligus mendapatkan sahur/ sarapan dan buka puasa/ makan malam yang berlaku untuk 2 (dua) orang secara gratis.

Namun terdapat pula paket menginap yang hanya seharga Rp.550.000 nett untuk menginap selama 1 (satu) malam di kamar superior dan mendapatkan sahur/ breakfast gratis untuk 2(dua) orang. Selain promo menginap tersebut, promo sahur/ buka puasa yang diadakan oleh pihak hotel ramai diserbu oleh para pengunjung.

Terutama pihak – pihak yang mengadakan acara sahur/ buka bersama secara

(Suara NTB/ist)

RAMAI - Suasana ramai tetap terlihat di area Golden Palace Hotel Lombok.Walaupun saat ini sedang dalam bulan Ramadhan. berkelompok, mereka memesan paket secara khusus untuk berbuka bersama dengan para kerabat maupun rekan kerja. Paket yang ditawarkan sangat terjangkau, hanya dengan Rp. 75.000 nett para pengunjung dapat menikmati aneka hidangan nusantara dari hidangan pembuka hingga penutup yang disajikan secara prasmanan dan dapat dinikmati sepuasnya. ‘’Menu dalam paket ini selalu berbeda di setiap harinya

sehingga para penikmatnya tidak akan merasa bosan saat berbuka puasa di setiap harinya,’’ ujar General Manager Golden Palace Hotel Lombok Ernanda Agung didampingi Exc. Secretary/ Public Relation, Ida Ayu Nym. Sri Utami.

Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hote Lombok di 0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram. (r)

Peringatan HANI 2016

Partisipasi Masyarakat yang Utama Mataram (Suara NTB) Jelang peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2016, BNN bersama BNN Provinsi (BNNP) dan BNN kabupaten/kota menggandeng elemen masyarakat melaksanakan serangkaian kegiatan kampanye “STOP narkoba!” serta Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) di bidang P4GN pada berbagai acara sosial yang bersentuhan dengan masyarakat.

Dari sejumlah rangkaian kegiatan,salah satunya di Kantor Camat Lingsar, Jumat (24/6) sore.

Dalam kegiatan yang dihelat Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN NTB ini,digelar penyuluhan tentang bahaya narkoba, bazar dan pembagian takjil. Dalam kegiatan yang dihadiri warga setempat hingga pelajar ini,disampaikan betapa besar harapan BNN kepada masyarakat semua lapisan untuk membantu memerangi narkoba. ‘’Peringatan HANI nanti menjadi momentum kita bersama untuk semakin menguatkan diri untuk perang melawan narkoba,”kata Kepala BNN NTB, Drs. Sriyanto,M.Si dalam sambutannya.

Kegiatan disebut bakti sosial itu diikuti sekitar 200 orang dari warga setempat, yang antusias dengan bazar dan juga pengobatan gratis.

Penghargaan Media Sementara puncak peringatan HANI dengan tema “Listen First : Listening to Children and Youth is The First Step To Help Them Grow Helathy and Safe” – “Dengarkan Dahulu : Mendengarkan Suara Hati AnakAnak dan Generasi Muda Merupakan Langkah Awal untuk Membantu Mereka Tumbuh Sehat dan Aman dari Penyalahgunaan Narkoba”.

“Tema tersebut menunjukan bahwa strategi yang terbaik adalah pencegahan dengan sasaran prioritas anak-anak dan pemuda,” kata Sriyanto.

Puncak acara Peringatan HANI 2016 akan dilaksanakan di Lapangan Tugu Bumi Gora, Udayana, Jalan Udayana, Mataram, pada Minggu (26/6). Dalam acara tersebut, Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi akan menjadi Inspektur Upacara.

Pada kesempatan itu, Kepala BNN akan memberikan

(Suara NTB/humasbnn)

SOSIALISASI - Kegiatan sosialisasi bahaya narkoba BNN NTB di Kantor Camat Lingsar, sebagai rangkaian jelang puncakperingatan HANI 2016. penghargaan P4GN kepada penggiat Anti Narkoba yang telah memberikan sumbangsihnya pada upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba,salah satunya Harian Suara NTB. Selain itu, BNNP juga akan membuka stand pameran informasi bahaya narkoba serta bazar sembako murah yang didukung oleh para stakeholder yang peduli akan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Program Bidang P2M Hingga pertengahan tahun 2016 ini, Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) telah melaksanakan sebagian besar programnya untuk meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat NTB mengenai narkoba. Terdapat 15 SMP/SMA sederajat, tujuh akademi/universitas, 10 Instansi Pemerintah/Swasta, 5 Pondok Pesantren, dan 15 Organisasi Kemasyarakatan yang telah mendapatkan advokasi dan sosialisasi mengenai bahaya narkoba dengan jumlah peserta 7.010 orang.

Selain itu, Bidang P2M juga telah melaksanakan kegiatan tes urine di sejumlah lingkungan kerja baik pemerintah maupun swasta sebanyak 26 instansi dengan jumlah peserta sebanyak 2.712 orang. Kemudian tes urine juga di lakukan di lingkungan pendidikan yang diikuti sebanyak 73 orang.

Kedepannya bidang P2M akan lebih mengedepankan program-program yang bernapaskan “Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba” yang disingkat Bang Wawan.

Bidang Pemberantasan Sebagai bidang yang melak-

sanakan penegakan hukum Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, Bidang Pemberantasan BNNP NTB sampai pada bulan Juni 2016 telah berhasil mencapai 9 kasus laporan narkotika dengan jumlah tersangka 13 orang dan barang bukti antara lain sabu sebanyak 65,27 gram dan 101,86 gram ganja. Dengan 4 kasus (LKN) yang sudah pada tahap P-21.

Bidang Rehabilitasi Sebagai salah satu bentuk dari upaya penurunan permintaan terhadap narkoba, BNNP NTB juga melayani rehabilitasi terhadap para korban dan penyalahguna narkoba di NTB. Melalui Klinik Pratama BNNP NTB dan Klinik Pratama BNN Kota Mataram dengan jumlah pasien rawat jalan 255 orang dan Team Assessment Terpadu (TAT) 35 orang.

BNNP NTB juga bekerjasama dengan Intitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di NTB dengan pasien 2 orang rawat inap dan 7 orang rawat jalan, serta seluruh RSUD kabupaten/kota sebanyak 71 orang rawat jalan. Selain itu, Panti Rehabilitasi di NTB bersinergi melayani program rehabilitasi.

“Pada kesempatan Peringatan HANI 2016 ini, BNNP NTB beserta seluruh jajarannya kembali mengajak dan menyerukan kepada segenap warga NTB untuk menolak dengan tegas narkoba di NTB. Karena tentunya tanpa dukungan segenap lapisan masyarakat, baik pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat NTB program P4GN tidak bisa berjalan dengan optimal,’’ pungkasnya. (ars)

Pemuda Diduga Menghina di Medsos Ditetapkan sebagai Tersangka Selong (Suara NTB) Setelah melakukan pemeriksaan yang cukup panjang.

Akhirnya, penyidik Satreskrim Polres Lotim menetapkan seorang pemuda, SRB (19) warga Menurik Desa Pematung Kecamatan Sakra Barat yang melakukan penghinaan atau cacian ke aparat kepolisian sebagai tersangka.

Selain ditetapkan sebagai tersangka, barang bukti (BB) berupa tab yang digunakan oleh pelaku untuk menulis cacian dan hinaan terhadap institusi Polri di media sosial (Medsos) berupa facebook itu juga disita oleh aparat kepolisian.

Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, SIK,MM melalui Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Wendi Oktariansyah,

SIK membenarkan jika pihaknya sudah menetapkan tersangka pelaku penghinaan terhadap institusi Polri.

Dalam penanganan kasus itu, tersangka dijerat dengan Pasal 27 ayat 1 junto 45 ayat 1 Undang-Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman 6 tahun penjara.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, tindakan yang dilakukan SRB berawal ketika ia terkena tilang lalu lintas oleh aparat kepolisian sehingga motornya langsung diamankan. Saat itu, motor yang digunakan SRB jauh dari kata standar dengan menggunakan knalpot racing, serta sejumlah kelengkapan yang tak layak atau tidaks esuai standar sep-

erti penggunaan ban dan lainnya. Saat hendak mengambil motornya, SRB datang dengan membawa knalpot standar.

Namun sayang, SRB tidak bisa membawa pulang motornya karena selain menggunakan knalpot racing, motor yang sudah dimodifikasi itu juga beberapa atributnya sudah tidak standar.

Atas dasar itulah, SRB meluapkan kekesalannya di sosial media dengan mencaci dan menjelek-jelekan aparat kepolisian yang sudah menilangnya. Atas status yang dibuatnya di facebook itu, langsung menarik perhatian sejumlah netizen. Tak terkecuali aparat kepolisian yang langsung menurunkan petugas dari Satreskrim Polres Lotim melakukan pelacakan. (yon)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917095270 - 081357355362

Sabtu, 25 Juni 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/bul)

Kunjungan Menteri Koperasi dan UKM RI, AA. Gede Ngurah Puspayoga ke Koperasi UMKM

(Suara NTB/bul)

Silaturahmi Menteri Koperasi dan UKM RI, AA. Gede Ngurah Puspayoga didampingi Wagub, H.Muh.Amin dengan KUMKM

(Suara NTB/bul) (Suara NTB/bul)

Kunjungan Menteri Koperasi dan UKM RI, AA. Gede Ngurah Puspayoga ke Balatkop

Penyerahan secara simbolis kredit lunak dari bank penyalur KUR dan LPDB

Mencari Benang Merah Persoalan KUMKM di NTB

Menteri Koperasi Silaturahmi dengan Gerakan KUMKM bangunan berdiri telah puluhan tahun dan Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Jalan Pemuda Mataram.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si pada kesempatan itu, memberikan gambaran KUMKM NTB saat ini. Tercatat sebanyak 4.077 koperasi, dengan koperasi aktif sebanyak 2.412 atau 59 persen. Koperasi yang dinyatakan tidak aktif seperti diketahui tidak melakukan Rapat Akhir tahun (RAT), pengurus membubarkan diri, pengurusnya menjadi TKI, koperasi tidak memiliki kegiatan usaha dan tidak diketahui keberadaannya.

Penyebab bertambahnya koperasi tidak aktif ini adalah karena kuantitas dan kualitas pembina koperasi yang semakin menurun, serta sarana dan prasarana pembinaan yang terbatas. Demikian juga dengan jumlah UMKM di NTB pada November 2015 sebanyak 624.524, mengalami peningkatan 79.647 atau 14,63 persen dibandingkan sensus 2006.

Target pertumbuhan Wira Usaha Baru (WUB) pada renstra 2008-2013 sebanyak 100.000 WUB, dan saat ini telah melebihi 100 persen atau 100.101 WUB. Pada renstra 2013-2018 ditargetkan sebanyak 5.000 WUB dan pada akhir Mei 2016 sudah terealisasi sebanyak 2.589 WUB. NTB juga menargetkan koperasi syariah sebanyak 500 unit hingga 2018 mendatang. Saat ini sudah terealisasi sebanyak 200 unit atau 40 persen. Dipaparkan, saat ini permasalahan yang dihadapi KUMKM di NTB erat kaitannya dengan kapasitas sumber daya yang ada, terutama SDM dan fasilitas pendukung. ‘’Balatkop sudah berusia 43 tahun dengan fasilitas yang sangat terbatas, sehingga untuk meningkatkan SDM KUMKM juga sangat terbatas. Karenanya kami sangat mengharapkan dukungan Pak Menteri untuk sarana dan prasarana pendukungnya,’’ harap Amin.

Ia juga memaparkan pembi-

naan KUMKM di NTB dinilai sudah cukup berhasil. Terbukti beberapa prestasi nasional yang diraih, diantaranya provinsi yang responsif dalam penerbitan izin usaha mikro dan kecil dengan penerbitan Perbup/Perwal 100 persen dari kabupaten/kota.

Asesoris award terbaik di bidang mutiara tingkat nasional.

Paviliun provinsi terbaik nasional pada Smesco Festival Award. Terbaik nasional sebagai lembaga pengembangan bisnis pusat pembinaan koperasi pengusaha kecil dari Yayasan Dharma Bhakti Astra tahun 2016. Data Award 2016, juara III Wilayah Regional Timur setelah Provinsi Bali dan Kalimantan Selatan. ‘’Kami berharap Pak Menteri agar memberikan perhatian terutama terhadap pembinaan dan pengembangan KUMKM di daerah ini. Baik melalui anggaran tugas pembantuan maupun dana dekonsentrasi mengingat anggaran dalam APBD kami kecil,’’ harapnya.

Sementara itu Menteri Puspayoga menyatakan tetap akan mendukung daerah untuk memajukan KUMKM. Ia juga meminta dukungan pemerintah daerah, dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk meneruskan kebijakan-kebijakan yang memudahkan KUMKM, khususnya di NTB. Dihadapan ratusan gerakan KUMKM, menteri mengatakan Lombok menjadi satu-satunya daerah yang paling sering dikunjungi di Indonesia, baru Bali dan NTT.HalitukarenadiwilayahBaliNusra dijadikan pilot project program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dengan bunga KUR saat ini yang telah mencapai 9 persen, Puspayoga optimis pertumbuhan ekonomi ke depan secara nasional akan terus membaik. KUMKM adalah tulang kokoh perekonomian di tengah peliknya persoalan ekonomi global saat ini.

Oleh karenanya, ekonomi kerakyatan tidak boleh diabaikan.

Disinilah peran pemerintah daer-

ah untuk memudahkan memberi fasilitas dalam mengakselerasikan program pusat, khususnya Kementerian Koperasi. ‘’IUMK sudah boleh atas rekomendasi camat, izin-izin koperasi juga telah dipermudah dengan sistem online. Teruskan informasi ini,” demikian Puspayoga. Ia juga menginstruksikan koperasi-koperasi yang tidak aktif untuk dibekukan, sehingga tidak mengganggu pembinaan terhadap koperasikoperasi yang memiliki semangat untuk berkembang.

Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Dra. Hj. Selly Andayani, M. Si mengatakan, kehadiran menteri untuk mencari benang merah persoalan KUMK, khususnya di NTB. Sebab itulah, gerakan koperasi, UMKM, hingga

pembinanya hingga unsur perbankan dipertemukan langsung. ‘’Selain kita meminta dukungan langsung, kita tentu mendapat arahanarahan bagaimana menguatkan koperasi dan UMKM di NTB ini,’’ demikian Hj. Selly. (bul/*)

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Menteri Koperasi dan UKM RI, AA. Gede Ngurah Puspayoga bersilaturahmi dengan gerakan Koperasi dan UMKM di Provinsi NTB. Silaturahmi yang dikemas dalam kegiatan buka puasa bersama ini, setelah diundang oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si untuk merumuskan benang merah persoalan KUMKM di NTB. Menteri Puspayoga diundang untuk memberikan informasi kekinian tentang perkembangan KUMKM dan kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian diharapkan gerakan KUMKM dapat menyesuaikan diri.

Sebelum kegiatan silaturahmi, Menteri Puspayoga berkenan meninjau langsung kondisi infrastruktur pendukung pemberdayaan Koperasi dan UMKM di provinsi pimpinan Dr. TGH. M. Zainul Majdi ini. Diantaranya, fasilitas di Batalkop yang