Snt 20072016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 115 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

RABU, 20 JULI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Angka Kemiskinan Bertambah

Gubernur Pertanyakan Data BPS Praya (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mempertanyakan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan, angka kemiskinan di NTB meningkat . Karena sejauh ini, gubernur belum memperoleh laporan terkait data yang disampaikan BPS. Gubernur juga mempertanyakan penyebab naiknya jumlah penduduk miskin di daerah yang dipimpinnya. teman ini merokok saja pekerjaannya),’’ kata gubernur usai membuka Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional ke-IV di Puyung, Lombok Tengah, Selasa (19/7).

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Dalam rilis BPS disebutkan, meningkatnya jumlah penduduk miskin di NTB diantaranya karena meningkatnya konsumsi beras dan rokok. ‘’Lailahaillallah, batur-baturni pada ngerokok doang pegaweanna (teman-

WAKIL Gubernur (Wagub) NTB yang juga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) mengaku heran dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin di tengah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk miskin di NTB pada Maret 2016 mencapai 804. 440 orang atau 16,48 persen. Penduduk miskin di daerah ini bertambah sebanyak 2.150 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2015 yang mencapai 802.290 orang atau 16,54 persen.

Bersambung ke hal 15

TO K O H

(Suara NTB/dok)

ADA sebagian masyarakat yang menganggap keberadaan Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama Pemprov NTB hanya bersifat formalitas. Pasalnya ada sinyalemen bahwa sebenarnya posisi yang akan mengisi jabatan Kepala SKPD tertentu sudah dipersiapkan.

Menanggapi hal itu, Ketua Pansel JPT Pratama Pemprov NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D yang dikonfirmasi menegaskan Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Pameran Peradaban Islam TUJUH museum di Indonesia akan ikut ambil bagian dalam Pameran Peradaban Islam (PPI) memeriahkan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional ke-26 yang akan berlangsung 27 Juli – 7 Agustus 2016.

Bersambung ke hal 15

Belenggu Sampah

Taman Nasional Gunung Rinjani

Menyandang status sebagai taman nasional, harusnya semua pihak meletakkan perhatian lebih pada Gunung Rinjani. Tidak hanya sebagai objek pariwisata daerah dan menjadikan sumber penarikan retribusi.

Sementara persoalan sampah masih membelenggu sehingga persepsi Rinjani sebagai objek wisata kotor, mengurangi kesan keindahannya.

PERSEPSI kotor itu bahkan datang dari wisatawan asing. ‘’Taman nasional Anda sangat indah. Tapi sayang masih kotor, banyak sampah,” kata Thomas, wisatawan asal Finlandia ketika ditanya Suara NTB kesannya mendaki di Rinjani, akhir pekan lalu.

Pasangannya, Laura juga mengungkapkan demikian. ‘’Kalau keindahannya (Rinjani) luar biasa. Sejak mendaki indah, tapi sampai ke danau ini (Danau Segara Anak),

banyak sampah. Di tempat penginapan kami (Pelawangan) juga kotor,’’ keluh Laura.

Sebelum keluhan itu disampaikan ke Suara NTB, Yarto juga sudah mendengarnya meluncur dari ungkapan Thomas dan Laura, juga Ingmyar serta Sandra asal Spanyol yang dipandunya. ‘’Memang, pas masuk Rinjani, banyak sampah dilihatnya di pos-pos, di Pelawangan sampai Segara Anak,’’ ungkap guide asal Bali ini. Bukan kali ini saja, tapi diakui-

nya sering dan itu selalu jadi ungkapan wisatawan asing jika ditanya soal kesannya tentang Rinjani.

Padatnya kunjungan ke Gunung Rinjani sejak Juli tahun 2016, juga bulan sebelumnya memicu makin menumpuknya sampah di kawasan yang menjadi wilayah Bersambung ke hal 15

Dinamika Kandidat Jelang Pilkada 2018 (8-Habis)

Ali BD, Kontroversi dan Anomali Politik NTB Sejak sukses memenangkan Pilkada Lombok Timur (Lotim) pada 2013 lalu, sosok Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan, SH, MH (Ali BD), sesungguhnya sudah langsung dispekulasikan untuk tampil sebagai kandidat kuat memimpin NTB di 2018. Ali BD adalah anomali dalam sistim politik kita yang begitu dipengaruhi oleh partai politik.

KEBERHASILAN Ali BD memenangkan Pilkada 2013 adalah fenomena yang jarang terjadi. Yang membuat suksesnya menjadi anomali adalah karena ia melaju ke Pilkada bukan melalui jalur partai. Ia memberikan bukti bahwa parpol bukanlah garansi untuk memenangkan hati rakyat. Terbukti, tanpa parpol, tokoh yang berpasangan dengan H.Haerul Warisin untuk mengusung duet bernama Alkhaer ini sukses

mengemas perolehan suara 44,28 persen dan memenangkan Pilkada Lotim.

“Masyarakat sekarang ini tampaknya lihat figur,” ujar, Daeng Paelori, tokoh politik Lotim yang juga merupakan Ketua DPD Partai Golkar Lotim usai Ali BD dipastikan memenangkan Pilkada 2013 lalu.

Kemenangan Ali dan Haerul juga menjadi istimewa karena pesaing terberat yang dihadapi di Lotim saat itu adalah figur incumbent, H. M. Sukiman Azmy - H. M. Syamsul Luthfi (Sufi). Duet Sufi ini mendapat dukungan penuh dari Nahdlatul Wathan (NW) pimpinan TGH. M. Zainul Majdi. Baik NW maupun Zainul Majdi merupakan dua aktor penting yang memiliki pengaruh cukup besar. Namun, dukungan penuh untuk Sufi ternyata juga tidak cukup kuat untuk membendung kokohnya basis pendukung Ali BD. Berkaca pada fenomena Pilkada Lotim 2013 itu, tak heran jika saat ini cukup banyak pihak yang mulai

menyebut Ali BD sebagai salah seorang kandidat utama untuk bertarung di 2018. Ia juga disebut-sebut telah melakukan sejumlah manuver di bawah permukaan untuk bersiap demi suksesi tersebut.

Namun, Ali BD sendiri sejauh ini selalu menghindar saat diminta berkomentar tentang Pilkada 2018.

Meski demikian, diamnya Ali BD tentu tidak membuat namanya tak dihitung dalam bursa. Seperti diungkapkan Pimpinan Pondok Pesantren Fadhilatul Hasanah Paokmotong, TGH. Adil Fadhil Thohir.

Kepada Suara NTB, ia mengutarakan, Ali BD memiliki segudang pengalaman menjadi pemimpin daerah. Dua periode ia memimpin Lotim, daerah yang bisa disebut sebagai barometer politik NTB dilihat dari jumlah penduduknya yang begitu besar.

Faktor geopolitik sebagai figur asal Lotim ini tentu menguntungkan Ali BD di 2018 kelak.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

Usut Jalur ’’Trekking’’ Rinjani

Kejaksaan Cari Opsi Ahli Lain Mataram (Suara NTB) Upaya meminta Universitas Mataram (Unram) sebagai ahli dalam kasus dugaan penyimpangan proyek jalur trekking Rinjani tak kunjung membuahkan hasil.

Surat permintaan ahli konstruksi tak direspons.

Namun langkah Kejaksaan tak terhenti, dengan mempertimbangkan opsi ahli lain.

Ini disebut Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Suripto Irianto, SH, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Tepis Tudingan

SUARA NTB Rabu, 20 Juli 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Mataram Rawan Banjir Rob Mataram (Suara NTB) Kota Mataram khususnya di kawasan pesisir rawan banjir rob. Seperti yang pernah terjadi pada akhir Mei lalu. Untuk itulah warga diminta untuk tetap waspada, apalagi saat ini tengah terjadi anomali cuaca.

Demikian disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Ir. H. Supardi kepada Suara NTB, Selasa (19/7) di kantornya. “Banjir rob paling rawan, khususnya di kawasan pesisir,” ujarnya. Kepada nelayan ia juga mengimbau agar jika ada tanda-tanda gelombang besar agar mengurungkan rencananya melaut.

Kebiasaan warga mem-

buang sampah di sungai yang kemudian bermuara di laut adalah menjadi salah satu penyebabnya. Supardi menyampaikan saat ini di kawasan pesisir masih sering terjadi angin. Namun intensitasnya tidak setinggi beberapa bulan lalu. “Sekarang sudah mulai menurun, tapi tetap kita antisipasi. Yang penting kami siap mengantisipasi dengan seluruh jajaran,” jelasnya.

Kondisi cuaca saat ini diterangkan Supardi sulit diprediksi. Biasanya sekitar pertengahan tahun mulai masuk musim kemarau, namun belakangan malah terjadi hujan.

“Cuaca belum bisa kita prediksi, kadang hujan, kadang panas, tidak seperti dulu-dulu,” ujarnya. Ia juga belum bisa memastikan apakah anomali cuaca saat ini pertanda akan memasuki musim kemarau.

Ia menyampaikan pada tahun 2014 cuaca masih bisa diprediksi. Menurutnya prakiraan cuaca perlu dimutakhirkan. Terjadinya fenomena alam seperti gerhana matahari total beberapa bulan lalu juga menurut Supardi berdampak terhadap kondisi cuaca saat ini.

Petugas dari BPBD Kota Mataram juga tetap berkeliling pada saat terjadinya hujan deras. Terhadap berbagai hasil pantauan tersebut, Supardi mengatakan pihaknya kemudian melakukan pembahasan bersama untuk melakukan antisipasi jika terjadi banjir atau genangan.

Selain rawan banjir rob,

Kota Mataram juga rawan banjir bawaan karena berada di daerah rendah. Walaupun tidak terjadi hujan lebat di Mataram, namun jika di daerah tinggi seperti Lombok Barat terjadi hujan lebat akan berdampak ke wilayah Kota Mataram karena air dari daerah tinggi itu akan meluap dan mengalir ke Mataram.

Di tengah anomali cuaca ini, Supardi juga mengimbau kepada warga khususnya para pengendara agar tetap waspada.

Pasalnya pohon-pohon yang berada di jalur protokol usianya cukup tua. “Itu perlu diganti karena bisa tumbang,” ujarnya. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

DIMINTA WASPADA - Warga pesisir Kota Mataram diminta lebih waspada menghadapi anomali cuaca belakangan ini karena rawan terjadi rob. Anak-anak di wilayah pesisir Kota Mataram sedang bermain layang-layang di pesisir Ampenan Selatan belum lama ini.

Pelaksanaan FAN dan HAN Siap 100 Persen Pecahkan Rekor Muri

Harus Punya Inovasi

(Suara NTB/fit)

KOMISI III DPRD Kota Mataram menyoroti sistem pengeluaran BBM bagi truk pengangkut sampah. Ini menjadi salah satu poin hasil rapat internal Komisi III. ‘’BBM sampah yang dianggarkan itu, kan dari TPS (Tempat Pembuangan Sementara) ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir),’’ sebut anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (19/7).

Nyatanya, ada beberapa titik pengangkutan sampah diduga menyalahi aturan. ‘’Misalnya di BTN Sweta, truk sampah ini langsung ke rumah-rumah. Otomatis kan BBM itu lebih banyak habisnya,’’ kritik Ketut Sugiarta. Ini tentu berseberangan dengan prinsip efisiensi yang kerap disuarakan oleh Pemkot Mataram.

Selain menerapkan prinsip efisiensi, pimpinan SKPD diminta melakukan inovasi. Penanganan sampah harus dilakukan dari hulu ke hilir. ‘’Kalau di hulu tidak ditangani, di hilir tidak akan bersih,’’ katanya. Ujung-ujungnya Dinas Kebersihan akan memberi alasan klasik bahwa mereka kekurangan armada untuk melakukan pengangkutan sampah.

Politisi Gerindra ini berharap, gagasan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh untuk melibatkan lingkungan dalam penanganan masalah sampah di Mataram, dapat terwujud. Dimana Walikota pernah menyuarakan rencana pemberian karung sampah kepada rumah tangga. Dan selanjutnya sampah di rumah tangga akan diangkut dengan kendaraan roda tiga.

Jika gagasan itu terwujud, maka penanganan sanpah di hulu telah mampu terurai. ‘’Inipun saya pikir harus ada koordinasi antar SKPD terkait,’’ katanya. Ketut Sugiarta, SKPD terkait harus duduk bersama untuk menyamakan persepsi soal penanganan sampah. Dengan demikian barulah efisiensi anggaran akan dapat tercapai. ‘’Ini LH beli Tossa (nama kendaraan roda tiga, red) hanya untuk mengangkut sampah plastik yang diolah,’’ ujarnya mencontohan. Ia mensinyalir ada tumpang tindih program penanganan sampah di beberapa SKPD lingkup Kota Mataram. Ketut Sugiarta mengatakan, gagasan Walikota soal penanganan sampah dari hulu ke hilir akan terwujud manakala Walikota didampingi oleh SKPD yang berkualitas. ‘’Makanya ini menjadi momentum bagi pak Wali untuk melakukan inovasi,’’ imbuhnya.

Walikota, katanya, harus berani melakukan perombakan pejabat. Karena sudah sekian tahun, belum ada perubahan signifikan terkait kinerja mereka. (fit) I Ketut Sugiarta

(Suara NTB/cem)

BERSIHKAN LOKASI HAN - Salah seorang petugas sedang membersihkan lokasi peringatan Hari Anak Nasional (HAN) menggunakan mobil milik Dinas Pertamanan. Rencananya, Taman Sangkareang dijadikan lokasi puncak acara peringatan HAN, Sabtu (23/7).

FAN dan HAN Bukan Sekadar Agenda Seremoni Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengingatkan bahwa forum anak nasional dan hari anak nasional bukan sekadar agenda seremoni belaka. Tetapi, harus memberikan dampak terhadap perilaku orangtua dan psikologi anak - anak.

“Rencananya kegiatan ini dihadiri Pak Presiden. Saya harap kegiatan tidak sekadar seremoni,” tegas Mohan, Selasa (19/7).

Dimaksudkan, dampak secara tematik bagaimana acara tersebut bisa memberikan ruang mengekspresikan diri dan kreatifitas serta kedekatan antara anak dan orangtua. Selain itu, tema FAN dan HAN tahun ini, sebagai cerminan bahwa anak merupakan tanggungjawab kita semua. Artinya, orangtua dan masyarakat luas memiliki tanggungjawab sama

untuk menjaga anak - anak.

Disisi lain, orientasi kegiatan pertama kali digelar di Kota Mataram tersebut, bukan saja dikhususkan bagi anak anak dan orangtua saja. Kaum difabel juga harus merasakan dampak dari agenda tersebut.

Kritikan disampaikan para kaum difabel. Wakil Walikota menjadikan itu sebagai atensi agar ruang publik di Kota Mataram menyediakan tempat khusus. Saat ini, Pemkot Mataram sedang mempersiapkan infrastruktur yang bersahabat dengan kaum difabel. Dan sudah ada rintisan dibangun di Islamic Center. Jadi kendala sebutnya, penestrian harus dipesan dari Bali. “Kadang saya juga dikritik sama sahabat saya yang difabel soal itu. Makanya saya berjanji untuk menyiapkan infrastruk-

turnya,” kata Mohan.

Kebijakan penganggaran tidak secara khusus dialokasikan pada APBD Kota Mataram. Tapi akan masuk di program SKPD khususnya Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum. “Tidak secara khusus, tapi diprogram SKPD itu dimasukkan,” paparnya.

Terkait persiapan FAN dan HAN, Wawali mengatakan, lokasi kegiatan berada di dua tempat. Yakni, HAN difokuskan di lapangan Sangkareang. Sementara, FAN di salah satu hotel di Cakranegara. Dari segi persiapan dinilai sudah mencapai 80 persen. Hanya saja, beberapa desain akan diubah sesuai arahan atau masukan dari Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres). Sisanya 20 persen ini, tinggal melakukan pembenahan - pembenahan. (cem)

Asap Hasil Pembakaran Osamtu Perlu Diuji Emisi Mataram (Suara NTB) Asap hasil pembakaran sampah dari tungku olah sampah terpadu (Osamtu) yang ada di dekat area tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Sandubaya perlu diuji emisi. Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram, Drs. Muhammad Saleh menyampaikan sampai saat ini belum dilakukan uji emisi terhadap asap hasil pembakaran Osamtu.

Melalui uji emisi dapat diketahui apakah operasional Osamtu ini ramah lingkungan atau tidak. “Ini kan kita belum uji emisi. Tingkatkan teknologinya.

Kalau memang bisa menemukan teknologi yang membuat Osamtu ramah lingkungan kenapa tidak, tapi harus diuji emisi. Ini belum diuji emisinya,” jelasnya.

Saleh menyampaikan berdasarkan Undang-Undang, mesin pengolah sampah yang

direkomendasikan adalah insinerator. Insinerator ini telah memiliki sertifikasi. Jika memang teknologi seperti Osamtu ini belum sesuai dengan apa yang direkomendasikan UU, Saleh meminta agar teknologinya ditingkatkan sebelum dioperasionalkan secara luas.

Jika tidak dilakukan uji emisi, Saleh mengatakan pihaknya tidak bisa menentukan apakah asap dari Osamtu itu berbahaya atau tidak bagi lingkungan. Uji emisi juga diperlukan untuk melihat apakah zat berbahaya dari asap yang dihasilkan Osamtu melebihi baku mutu atau tidak. “Melebihi baku mutu tidak? Kan semua punya baku mutu,” ujarnya.

Saleh juga menilai Osamtu yang telah diciptakan saat ini belum sempurna. Pihaknya pun meminta agar alat pengolah sampah tersebut disempurna-

kan. Dalam Osamtu, semua jenis sampah termasuk plastik dimasukkan dalam tungku pembakaran. Asap dari plastik yang dibakar menghasilkan zat dioxin dan memiliki baku mutu tertentu. Jika melebihi baku mutu cukup berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan warga di sekitarnya.

Saleh menyampaikan jika asap hasil pembakaran hutan saja yang sifatnya homogen sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, ia tidak bisa membayangkan jika plastik yang dibakar. “Kan yang terbakar pohon, organik. Artinya bahwa jangan kemudian menjudge BLH itu anti terhadap inovasi itu. Kuncinya ya tadi, selama dia ramah lingkungan yang dibuktikan dengan hasil uji emisi, silahkan. Kalau tidak ya mohon maaf jangan dilanjutkan,” tandasnya. (ynt)

Terbatas, Ketersediaan Blangko KTP Elektronik di Mataram Mataram (Suara NTB) Ketersediaan blangko KTP elektronik di Kota Mataram terbatas. Saat ini pengadaan blangko KTP elektronik oleh Dirjen Administrasi Kependudukan (Adminduk) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih dalam proses. Demikian disampaikan Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Drs. H. Ridwan kepada Suara NTB, Selasa (19/7) di kantornya.

Ridwan mengatakan dengan keterbatasan blangko ini, pihaknya hanya bisa melakukan perekaman. Sementara pencetakan KTP ditunda. “Kalau itu limit benar, kita mau bilang apa? Maka yang bisa kita lakukan hanya perekaman saja, pencetakannya belum bisa. Menunggu ada distribusi blangko dari pusat, dalam hal ini Dirjen Adminduk Kemendagri,” jelasnya.

Disampaikan Ridwan bahwa pencetakan blangko ini tak bisa dilakukan sembarangan karena berkaitan dengan keamanan dokumen. Perusahaan yang menjadi mitra pemerintah pusat dalam mencetak blangko ini juga terbatas, hanya 10 perusahaan. “Dan

itu yang mengadakan pusat, bu- menyikapi limit-nya blangko ini,” jelasnya. kan daerah,” jelasnya.

Keterbatasan blangko Belum lama ini stafnya juga KTP elektronik dialami diutus untuk meminta blangko KTP elektronik tapi hanya sejak bulan ini. Ketersediaan blangko sangat dibutuhkan diberikan 900 keping. Padahal karena belakangan ini biasanya jumlah blangko yang dibawa pulang bisa mencapai permohonan pencetakan KTP elektronik cukup tinggi.

7 ribu sampai 10 ribu keping.

Selain itu ada “Artinya sudah limit. Tapi saya juga warga berikhtiar untuk bagaimana yang KTP elektronik tetap tersesudah dia,” terangnya. merekam Untuk menyiasati kettapi KTP erbatasan blangko ini, pibelum haknya akan memprioritercetaskan pelayanan. Warga tak. yang ingin mengubah ele(ynt) men data di KTP elektroniknya akan ditahan atau ditunda dulu, dan akan diprioritaskan pencetakan bagi warga yang belum memiliki KTP elektronik. “Prioritasnya yang belum punya daripada yang mengganti elemen data. Kan mereka sudah punya hanya mengganti elemen data.

Kita minta agar sabar dulu karena blangkonya masih H. Ridwan limit. Itu cara kita (Suara NTB/ynt)

(Suara NTB/cem)

SALAH satu agenda yang akan dilaksanakan oleh Pemkot Mataram dalam rangka menyambut Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasional akhir Juli nanti, dengan memecahkan Rekor Muri serakalan terbanyak. Masing - masing lingkungan di enam kecamatan akan mengutus kelompok serakalan.

Camat Mataram, Amran. M. Amin menjelaskan, pembukaan MTQ Nasional tanggal 27 Juli pekan depan, masing - masing kecamatan mengkoordinasikan dengan lingkungan untuk menyiapkan kelompok serakalan. Ini dihajatkan untuk memecahkan rekor muri. “Saya sudah koordinasikan dengan Pak Lurah.

Semua Lurah nanti menyampaikan ke kepala lingkungan meminta kelompok serakalan untuk hadir,” kata Amran, Senin (18/7).

Serakalan ini merupakan tradisi yang turun temurun ada di tengah masyarakat. Biasanya dilakukan pada acara syukuran atau hajatan.

Perintah menyiapkan kelompok serakalan ini disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Sabtu (16/7) malam.

Biasanya masing - masing lingkungan ada kelompok, tinggal dimobilisasi saja.

Selain memecahkan rekor muri sambung Camat Mataram, pihaknya diminta melakukan penatanan wilayah. Diantaranya, membuat gapura di masing - masing kelurahan maupun lokasi - lokasi strategis. Selain itu, memasang baliho dan spanduk - spanduk sebagai upaya mensosialisasikan MTQ Nasional dan Forum Anak Nasional serta Hari Anak Nasional.

Selain itu, pihaknya telah membagikan CD Mars MTQ, masing - masing masjid melakukan siar dari pagi sampai sore.

“Arahan Pak Wali menjelang MTQ dan HAN seluruh SKPD, camat dan lurah menfokuskan semua urusan dua agenda nasional itu,” katanya.

Terhadap dua event nasional itu, pihaknya memiliki harapan sama dengan kecamatan lainnya.

Prinsipnya tiga sukses yakni sukses penyelenggaraan, sukses ekonomi dan sukses pencitraan.

Tiga sukses harus berimbas ke kelurahan dan lingkungan.

Terutama dampak ekonomis harus dirasakan masyarakat. Selain itu dampak sosiologis, masyarakat bisa bersilaturahmi, agar terciptanya suasana kondusif di tiap wilayah. (cem) Amran M. Amin

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram terus melakukan pembenahan serta mempersiapkan pelaksanaan Forum Anak Nasional dan Hari Anak Nasional. Dalam rapat finalisasi internal panitia Forum Anak Nasional, Senin (18/7), seluruh panitia menyatakan kesiapan 100 persen.

Rapat yang dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kota Mataram, Ir.H. Effendi Eko Saswito, MM., didampingi Kepala BP2KB Kota Mataram, Drs. Sutrisno dan pimpinan SKPD lainnya, dimulai sekitar pukul 13.10 wita. Dari beberapa seksi dalam kepanitian memaparkan seluruh kesiapan mereka. Diantaranya, kesiapan sarana transportasi bagi peserta, penginapan dan lain sebagainya.

Kepala BP2KB Kota Mataram, Drs. Sutrisno menjelaskan, persiapan Forum Anak Nasional dan Hari Anak Nasional telah siap 100 persen.

Kepastian itu setelah dilakukan rapat finalisasi bersama panitia internal FAN (Forum Anak Nasional) terdiri dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertamanan, Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kota Mataram, aparat kepolisian dan lain sebagainya.

Masing - masing seksi dalam struktur kepanitian kata Sutrino, telah memaparkan kesiapan mereka. “Insya Allah, semua sudah siap. Kesekretariatan, kirap nusantara yang disepakati dilaksanakan sebaiknya, termasuk kunjungan peserta dari seluruh provinsi. Mudah - mudahan rencana FAN dan HAN berjalan dengan baik,” kata Sutrisno, Senin (18/7) sore.

Ia memaparkan, peserta yang akan hadir 800 peserta se

- Indonesia. Yang terdiri dari peserta, pendamping dan panitia.

Selain itu, juga hadir 50 persen dari jumlah peserta yakni penggembira. Penggembira ini datang dengan biaya sendiri.

Artinya, kedatangan mereka betul - betul ingin menikmati keindahan Pulau Lombok termasuk Kota Mataram.

“Penggembira ini jumlahnya 50 persen dari jumlah peserta.

Mereka datang betul - betul ingin menikmati keindahan Pulau Lombok,” kata Sutrisno.

Forum Anak Nasional akan dimulai Selasa (19/7) malam.

Peserta akan dijamu pada acara ramah tamah atau welcome dinner bersama Walikota. Polanya menggunakan adat masyarakat Sasak yaitu begibung. Pada prosesi begibung lebih berperan nanti Forum Anak dan Dewan Anak Kota Mataram.

Selanjutnya, Rabu (20/7) adalah hari puncak. Seluruh peserta dan 1.200 anak SD, SLTP dan SMA dikumpulkan di depan Taman Sangkareang. Anak anak di Mataram membawa papan impian mereka. Yang nanti akan diserahkan pada puncak HAN yang dibacakan oleh Presiden. Peringatan Forum Anak Nasional belum diketahui Sutrisno, apakah dihadiri langsung oleh Menteri PP dan PA ataukah diwakili. “Yang hadir ini kita masih menunggu informasi. Apakah Menteri atau diwakili,” katanya.

Sedangkan peringatan HAN sesuai surat dari Kementerian, Presiden RI Joko Widodo sudah menyatakan kesiapan untuk hadir pada Hari Sabtu (23/7).

Untuk rapat finalisasi HAN dijadwalkan, Rabu (20/7) akan datang deputi dan kepala biro.

Prinsipnya kata Sutrisno, kegiatan diharapkan sukses penyelenggaraan, sukses pencitraan dan sukses ekonomi. (cem/*)

(Suara NTB/ist)

RAPAT - Plt Sekda Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito didampingi Kepala BP2KB Kota Mataram, Sutrisno duduk bersama saat memimpin rapat finalisasi persiapan panitan FAN, Senin (18/7).

Walikota akan Evaluasi ASN Tak Bayar Pajak Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan akan mengevaluasi pejabat yang enggan membayar pajak. Sebab, itu merupakan bagian dari kewajiban sebagai aparatur sipil negara.

“Ini sudah jadi kewajiban.

Kalau tidak bayar nanti kita akan evaluasi,” tegas Walikota, Senin (18/7).

Dinas Pendapatan Kota Mataram terus berupaya mengejar potensi pajak dari aparatur sipil negara.

Salah satunya, dengan membuka stand pembayaran pajak di halaman Kantor Walikota Mataram.

Secara berkala, Dispenda juga menjadwalkan seluruh SKPD. Meskipun demikian, dari 250 ASN di Sekretariat Daerah hanya 50 persen yang membayar PBB. Artinya, kesadaran membayar pajak masih minim.

Evaluasi dimaksud Ahyar Abduh, berupa kepatuhan dan kinerja pegawai. Salah satunya dilihat dari kesadaran membayar pajak. Ia menilai, hal itu sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, ASN

harus menjadi contoh bagi masyarakat. “Bagaimana mau jadi contoh, kalau mereka sendiri tidak bayar pajak,” sindirnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendapatan Kota Mataram, HM. Syakirin Hukmi menjelaskan, gerakan panutan pembayaran pajak bumi dan bangunan aparatur sipil negara dilakukan sebagai contoh kepada masyarakat, bahwa ASN taat membayar pajak sebelum jatuh tempo. Hari ini (kemarin, red) ujarnya, dimulai dari pegawai di Sekretariat Daerah, lalu selanjutnya SKPD lingkup Sekretariat dan SKPD lainnya.

“Kenapa dilakukan ke ASN, karena ASN ini sebagai contoh atau panutan bagi masyarakat,” kata Syakirin.

Syakirin tidak menyebutkan berapa jumlah potensi pajak khusus di Sekretariat Daerah. Sepengetahuannya, Inspektorat Kota Mataram Bulan Mei lalu seluruh pegawai sudah melunasi pajak mereka. Dia berharap 6.000 ASN di lingkup Pemkot Mataram, membayar pajak sebelum jatuh tempo. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 20 Juli 2016

Salurkan KUR Pertanian BANK NTB mendapatkan lampu hijau untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor I, fokus pembiayaannya kepada basis pertanian, mencakup Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Pertanian Perikanan dan Pertanian Peternakan. Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir, Selasa (19/7) mengatakan, Kementerian Koordinator Perekonomian telah menyetujui bank milik masyarakat NTB ini untuk menyalurkan kredit kepada petani dengan bunga sebesar 9 persen.

Rencananya, dalam waktu dekat akan dilaksanakan penandatanganan kerjasama dengan Deputi Pembiayaan di Kementerian Koperasi dan UKM RI. Program kredit dengan bunga subsidi ini pembiayaannya ditempatkan di Kementerian Koperasi dan UKM. “Kemenko Perekonomian mengkoordinir Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dalam hal penyaluran KUR sektor satu ini,” demikian H. Komari Subakir. Mempersiapkan pelaksanaan penyaluran kredit, akunya, sudah dilakukan koordinasi dengan dinas pertanian terkait. Dalam rangka memetakan petani dan kelompok tani yang layak diberikan dukungan kredit ini.

“Saya sudah janji sama pak Husnul (Kadis Pertanian NTB), kita sudah desain pembiayaannya. Demikian juga saya sudah bicara panjang dengan Kadis Pertanian Lombok Barat,” ujarnya.

Terkait syarat kerjasama penyaluran KUR ini, H. Komari mengatakan sudah rampung untuk segera dilaksanakan perjanjian kerjasama dengan pihak Kementerian dimaksud. Selanjutnya, Bank NTB akan melakukan sosialisasi kepada kelompok tani dan petani di kabupaten/kota.

Baru-baru ini, pemegang saham memberikan mandat kepada jajaran Direksi Bank NTB untuk membalik porsi kredit, dari yang sebelumnya lebih besar untuk konsumtif kepada kredit produktif. Kredit diprioritaskan sebagai bentuk dukungan perbankan milik daerah ini untuk menyelarasakan program pemerintah daerah dalam mengembangkan wirausaha baru dan sektorsektor produktif lainnya.

H. Komari Subakir (bul) (Suara NTB/dok)

Halaman 3

Produksi Petani NTB Cegah Impor Jagung Praya (Suara NTB) Kementerian Pertanian memberikan apresiasi atas pemenuhan produksi jagung di atas target. Diharapkan NTB tetap eksis mempertahankan, bahkan meningkatkan produksinya untuk mencegah pemerintah pusat mengimpor jagung.

Dirjen Tanaman Pangan Kementan RI, Dr. Hasil Sembiring melihat potensi produksi yang cukup besar di NTB. Indikatornya, tahun 2015 lalu, target produksi jagung sebesar 1,1 juta ton. Dalam laporan yang disampaikan Kepala Dinas Pertanian TPH provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si kepadanya, produksi yang tercapai melampaui target, hingga sebanyak 1,7 juta ton produksi.

“Tahun sebelumnya kita mengimpor jagung sebesar 3 juta ton. Dari surplus target produksi jagung, NTB otomatis telah menyumbang 600.000 ton. Tahun ini harus terus ditingkatkan,” demikian Dirjen memotivasi.

Beralasan Kementerian mendorong NTB. Anggaran benih subsidi untuk komoditas jagung disiapkan untuk 1,5 juta hektar. NTB mendapat jatah untuk 98.000 hektar. Pemerintah telah bertekad agar tidak membuka keran impor. NTB menjadi salah satu daerah penentu dikeluarkan atau tidaknya kebijakan impor jagung.

“Pemerintah telah bertekad untuk kita berdaulat pangan.

Jangan ada impor,” demikian penegasan Dirjen pada kegia-

tan Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan di Puyung, Lombok Tengah, Selasa (19/7).

Selain itu, Dr. Hasil Sembiring mengungkapkan, untuk seluruh komoditas hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura, target pada RPJM ditetapkan produksi padi tahun 2016 ini sebesar 76 juta ton, NTB mendapat jatah target produksi sebanyak 2,4 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).

Ia mengulas catatan produksi di provinsi NTB. Tahun 2014 lalu, targetnya sebesar 2,1 juta ton. Dalam Angka Tetap (Atap), produksinya justru mencapai 2,4 juta ton. Ini

prestasi yang diapresiasnya.

Padahal, tahun 2015 kemarin, di daerah Jawa Barat sendiri terjadi penurunan produksi hingga 600.000 ton dibanding tahun 2014.

Mendukung peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, Kementerian Pertanian telah menyiapkan anggaran untuk benih subsidi pada seluas 4 juta hektar. Yang dialokasikan ke NTB untuk 45.000 hektar. Sementara untuk komoditas kedelai, diakuinya agak berat untuk meningkatkan produksi. Target tahun lalu sebesar 1 juta ton, sayangnya hanya tercapai sebesar 998.000 ton.

Peningkatan produksi, selain tersedianya luasan area tanam, tak lepas juga dari penggunaan benih varietas unggul. Untuk padi, terdapat sebanyak 303 varietas, jagung

267 varietas dan kedelai 87 varietas. Selain didukung iklim yang baik.

“Kepala BPTP dan penyuluh, harus bisa petakan dimana varietas-varietas unggulan yang cocok dengan keadaan alamnya,” pesannya. Tahun ini Kementerian Pertanian RI menyiapkan Rp 1 triliun untuk anggaran subsidi benih. Sayangnya, baru terserap hanya 8 persen. Daerah diminta mengakses subsidi tersebut. Jika tidak, tahun depan ang-

garan subsidi terancam akan dipotong. (bul)

Hasil Sembiring (Suara NTB/bul)

PANEN - Gubernur bersama Dirjen, Kepala Dinas Pertanian dan sejumlah pihak melakukan panen di areal Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan di Puyung, Lombok Tengah, Selasa (19/7).

Petani Berperan Strategis Meredam Konflik Mataram (Suara NTB) Kondusivitas suatu negara tidak sepenuhnya ditentukan seberapa kuat angkatan bersenjatanya. Sadar atau tidak, saat ini dan mendatang, konflik suatu negara juga ditentukan oleh kekuatan petani untuk menjaga produksi pangan.

Hal ini diungkapkan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi saat pembukaan Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan di Puyung, Lombok Tengah, Selasa (19/7). Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 1.000 peserta dari berbagai unsur terkait sektor pertanian dari seluruh provinsi di Indonesia.

Gubernur dengan sapaan akrab TGB ini memberikan gambaran kondisi saat ini.

Konflik yang terjadi antarnegara di berbagai belahan dun-

ia, lebih dikarenakan pada tiga faktor. Pertama berebut sumber energi terbarukan, contohnya bagaimana negara adidaya Amerika Serikat begitu bersyahwat menguasai Irak sebagai negara sumber energi terbesar di dunia.

Faktor kedua lebih kepada perebutan sumberdaya air. Ia menggambarkan konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina, salah satunya karena Israel ingin menguasai sumber mata air terbesar di negara tersebut.

Faktor ketiga adalah persoalan pangan. Berbagai cara dilakukan oleh negara untuk mendapatkan pasokan pangan. Bagi negara-negara yang tak memiliki lahan pertanian yang cukup, strateginya adalah menjadi negara industri,

Lapak PKL di Jalan Harimau akan Dibongkar Mataram (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja, Rabu (20/7) hari ini akan membongkar lapak di samping eks RSUP NTB, yang ditinggal pemiliknya.

Kepala Bidang Trantibum Sat. Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati menjelaskan, pihaknya akan membongkar sekitar 10 lapak PKL di jalan Harimau atau tepatnya samping eks RSUP NTB. Lapak yang ditinggal pemiliknya itu, terlihat kumuh dan mengganggu estetika kota. Oleh karena itu, kepala daerah memerintahkan untuk melakukan pembongkaran. “Besok (hari ini,red) kita bersama tim dari Dinas PU dan Kebersihan akan membongkar lapak itu,” kata Bayu, Selasa (19/7).

Rencana pembongkaran tersebut sudah dikomunikasikan dengan APKLI dan Lurah Pejanggik. Dengan harapan, masyarakat membongkar sendiri lapak miliknya. Beberapa material masih bagus dan kemungkinan bisa dimanfaatkan kembali.

“Kita harapkan masyarakat membongkar sendiri. Karena

bangunannya saya lihat semi permanen, mungkin ada yang harus diambil,” ujarnya.

Langkah tersebut diambil Pol PP, setelah menerima instruksi dari kepala daerah.

Sebab, acara Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasional dan Hari Anak Nasional (HAN) diprediksikan akan banyak tamu - tamu dari luar daerah, termasuk rencana kedatangan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, lokasi tersebut harus disterilkan.

Selain di samping eks RSUP lanjut Bayu, sudah ada beberapa titik sesuai arahan Wakil Walikota bakal ditertibkan. Pihaknya masih melakukan pemetaan.

“Yang lain ada, tapi masih kita petakan dulu,” imbuhnya.

Disisi lain, mantan Lurah Banjar ini menambahkan, selama pelaksanaan MTQ dan HAN, pedagang di Taman Sangkareang mulai Rabu (20/7) hari ini, tidak diperbolehkan berjualan. Sebab, lokasi tersebut dijadikan puncak peringatan HAN. Kemungkinan nantinya, Paspampres akan menggunakan lokasi tersebut sebagai tempat pengamanan. (cem)

memproduksi barang untuk menghasilkan uang sebanyakbanyaknya demi membeli kebutuhan pangan.

“Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada petani, kepada kelompok tani, pemangku amanah yang berkaitan dengan kepentingan pembangunan pertanian, khususnya di NTB. Sehingga produktivitas pertanian tanaman pangan kita naik,” demikian gubernur.

Terimakasih itu disampaikan karena disadari bahwa gubernur hanya berperan dari sisi pentuan kebijakan. Sementara untuk produksi di lapangan, dari penanaman, pemeliharaan, dan pengawasan, petanilah yang bersusah payah.

Pemerintah pusat telah sepakat untuk menjaga kedaulatan pangan. Didukung dengan kebijakan penganggaran untuk merealisasikan berbagai macam bantuan kepada petani. Dalam mendukung kedaulatan pangan ini, menu-

rutnya bahwa harus disadari peran masing-masing sangatlah penting. Dari Presiden, Menteri, Dirjen, pengusaha benih, pemulia benih dan pihak terkait di sektor pertanian.

Seperti dikisahkan dalam Alquran, bagaimana negara Arab pada masanya sangat jaya karena memiliki ketersediaan pangan yang melimpah. Di saat negara di sekitarnya justru mengalami musim paceklik.

Hal itu, kata Gubernur, karena kedaulatan pangan yang sangat diperhatikan. Hingga negaranegara di sekitarnya menyerah dan bersedia dijajah.

“Dalam Alquran juga disebut, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Maknanya tidak saja makan jangan berlebihan, tetapi melakukan produksipun jangan dengan cara-cara yang berlebihan. Misalnya pembibitan, pemupukan, pengairan dan rekayasa benih.

Lakukanlah secara proporsional,” demikian TGB. (bul)

SUARA NTB Rabu, 20 Juli 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kelanjutan Kasus Jembatan Ambruk Segera Tetapkan Tersangka KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Selong Lombok Timur (Lotim) sampai saat ini terus melakukan penyidikan terhadap terbitnya puluhan sertifikat di dalam kawasan Hutan Lindung Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Dalam penanganan kasus ini, Kejari Selong sudah mengantongi calon tersangka yang akan ditetapkan dalam waktu dekat ini.

Kepada Suara NTB belum (Suara NTB/yon) lama ini, Kepala Kejari Selong, Tri Cahyo Hananto Tri Cahyo Hananto, mengakui, jika nama calon tersangka sudah dikantongi. Namun pihaknya mengaku tidak akan gegabah dalam menetapkan tersangka. Sehingga, katanya, pihaknya sampai saat ini masih melakukan pengumpulan alat bukti dan akan melibatkan tim ahli dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) maupun menunggu alat bukti berupa fisik sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lotim. “Kita masih mengumpulkan sejumlah alat bukti untuk lebih menguat kasus ini sebelum ditetapkannya tersangka,” terangnya.

Dalam pengusutan terbitnya puluhan sertifikat di kawasan Hutan Lindung Sekaroh ini, pihak Kejaksaan sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait, seperti mantan Bupati Lotim, H. Syahdan, Sekda Lotim H. Rohman Farly yang waktu itu menjabat sebagai Kabag Umum Setdakab Lotim, Kepala BPN Sumbawa saat menjabat sebagai pegawai di BPN Lotim dan sejumlah pihak terkait lainnya. Disinggung terkait siapa oknum calon tersangka yang sudah dikantongi itu, Kajari enggan membeberkannya baik dari unsur mana oknum itu.

Ie menegaskan, walaupun sejauh ini pihak kejaksaan sudah memiliki gambaran siapa tersangka atau oknum yang bermain dalam kasus itu. Namun pihaknya tetap mengikuti segala prosedur yang berlaku dalam penanganan kasus penerbitan puluhan sertifikat di kawasan Hutan Lindung Sekaroh tersebut, “Walaupun pada dasarnya sudah ada gambaran siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka, tapi kita tetap harus ikuti prosedur-prosedur yang ada,” jelasnya.

Jika segala prosedur dalam penanganan suatu kasus sudah dilaksanakan yang dilengkapi dengan sejumlah alat bukti yang cukup kuat. Maka, ia menegaskan tidak akan segan-segan menetapkan siapa tersangka dalam kasus itu. “Kita tetap bekerja secara profesional,” tegasnya. (yon)

Ritual Adat ”Ngayu Ayu” Sembalun akan Dihadiri Raja-raja Nusantara Selong (Suara NTB) Raja-raja nusantara dijadwalkan akan menghadiri prosesi adat Ngayu Ayu yang digelar di Sembalun, Kamis (21/7) besok.

Sebanyak 21 perwakilan dari keraton-keraton yang ada di nusantara ini sudah memastikan diri hadir.

Perwakilan keraton yang hadir di antaranya, Kesultanan Demak Jawa Tengah, Kesultanan Banten, Kesultanan Bulunga Kalimantan Utara, Kesultanan Laeoi Kendari, Kesultanan Luwu Sulawesi Selatan, Pakualam Yogyakarta, Ratu Kokonda Papua. Selain itu ada juga raja-raja dari negeri tetangga, Philipina, Singapura dan Thailand. “Itu yang sudah konfirmasi ke kita,” ucap Ketua Masyarakat Adat Paer Timuq, Lalu Ghaffar Ismail, Selasa (19/7).

Menurutnya, prosesi Ngayu Ayu di Sembalun ini digelar tiga tahun sekali ini. Adanya sekelompok warga yang juga sudah melakukan Ngayu Ayu di Sembalun belum lama ini tidak dipersoalkan. Sementara Ngayu Ayu yang digelar kelompok MAS Paer Timur ini melalui sejumlah rangkaian kegiatan.

Menurutnya, kegiatan Ngayu Ayu yang digelar lebih dari sekali menunjukkan lemahnya peranan pemerintah. Sarannnya, jika pemerintah mengambil alih, maka semua akan bisa tertangani dan tidak akan terpisah-pisah.

Ritual adat Ngayu Ayu sambungnya merupakan aktivitas turun temurun yang digelar masyarakat adat. Yakni sebagai wujud rasa syukur nikmat ala masyarakat adat, utamanya terhadap sumber daya air yang diberikan sang Kuasa.

Sebelum prosesi adat digelar, proses diawali dengan kegiatan lokakarya mengangkat tema pelestarian lingkungan yang digelar di Lendang Nangka. Ada ziarah Makam Selaparang.

Ritual tolak bala di Pusuk Sembalun dan lainnya.

Kegiatan Ngayu Ayu versi MAS ini diyakini akan makin semarak dengan rencana kehadiran Presiden Perdamaian Dunia, Juwoto Sentani. Pada prosesi adat Ngayu Ayu nantinya, Presiden Perdamaian Dunia yang beranggotakan 202 negara ini katanya akan mendeklarasikan Sembalun sebagai pusat wisata perdamaian dunia.

Ketua Laboratorium Masyarakat Madani, Akhmad Rozi menambahkan, pemerintah perlu menjadikan prosesi adat ngayu-ayu ini sebagai sebuah event wisata. Perlu totalitas mengawal event-event pariwisata budaya. (rus/*)

Lagi, Kabid Bina Marga Dinas PU Diperiksa Polisi Selong (Suara NTB) Aparat Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur (Lotim) kembali memeriksa Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lotim Mudahan, Selasa (19/7). Mudahan terlihat mendatangi Mapolres Lotim sekitar pukul 11.30 Wita. Setelah memarkirkan sepeda motornya, Mudahan langsung naik ke lantai dua ruangan Satreskrim Polres Lotim.

Beberapa menit kemudian, Mudahan didampingi salah satu penyidik kembali turun dari lantai dua yang beberapa di antaranya merupakan ruang penyidik dan kembali masuk ke ruang Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Wendi Oktariansyah. Sementara, Mudahan yang sempat

ditegur oleh beberapa wartawan tidak memberikan respons apa-apa dan hanya tersenyum.

Dalam insiden ambruknya jembatan penghubung antara Kelurahan Pancor dengan Kelurahan Sekarteja. Aparat kepolisian sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah

Melihat perkembangan penanganan kasus jembatan ambruk oleh aparat kepolisian, Mansyur selaku pengamat hukum dan Ketua Advokat Indonesia (KAI) Kabupaten Lotim menilai kasus itu kurang maksimal dalam pengusutannya. Padahal, menurutnya, dalam pengusutannya sudah cukup jelas bukti yang ada seperti terjadinya jembatan yang ambruk, jatuhnya korban jiwa serta banyaknya saksi yang melihat kejadian itu. “Kalaupun penanganan kasus ini jalan di tempat, maka kinerja aparat kepolisian perlu kita pertanyakan,”sindirnya. (yon)

Lahan Dibebaskan Diduga Mangkrak

Relokasi SMPN 3 Tanjung Dipertanyakan Tanjung (Suara NTB) Relokasi SMPN 3 Tanjung yang dicuatkan eksekutif sejak tahun 2014 kini dipertanyakan.

Hal ini tidak lepas dari sikap ngotot eksekutif, manakala mengajukan dana pembebasan lahan senilai Rp 1,2 miliar pada APBD ketika itu.

Wakil Ketua Komisi III DPRD KLU, Kardi, A.Ma., kepada wartawan Selasa (19/7), mengungkapkan eksekutif harus dapat menjelaskan kelanjutan relokasi SMPN 3 Tanjung. Mengingat dua tahun sejak dianggarkan, siswa belum juga dipindahkan sesuai perencanaan dinas.

“Ini ada apa sampai sekarang belum dipindah? Jangan sampai pengadaan lahan ketika itu, hanya untuk memenuhi hasrat oknum tertentu,” kritik Kardi.

Selaku komisi yang membidangi pendidikan, politisi Partai Demokrat ini mengisyaratkan akan memanggil Dinas Dikbudpora KLU. Sebab logikanya, anggaran pembebasan lahan ketika itu tidak sedikit. Namun terkesan mubazir karena tak dimanfaatkan. Jika mengetahui kondisinya seperti ini, ia meyakini Dewan ketika itu tak akan menyetujui anggaran pembebasan lahan begitu saja.

Sementara, anggota Banggar DPRD KLU, Ardianto, SH., yang ketika itu ikut membahas dan sempat mengkritisi anggaran pembebasan lahan SMPN 3 Tanjung mengatakan eksekutif harusnya melanjutkan program tersebut. Betapa tidak, ia yang tinggal di 1 desa dengan sekolah berada, cukup banyak mendengar pengadaan lahan ini menjadi gunjingan masyarakat.

“Saya sempat ditanya masyarakat, kapan relokasi ini dilakukan. Padahal dana

yang dulu dikeluarkan tidak sedikit,” katanya.

Ia mengklaim, saat pembahasan ketika itu ia menolak usulan TAPD sebesar Rp 1,2 miliar tersebut. Namun sikap eksekutif yang mampu meyakinkan dewan yang lain, membuat DPRD setuju. Berselang dua tahun sejak itu, terbukti tak ada aktivitas relokasi sebagaimana direncanakan.

“Dulu kita minta yang dipindah bukan anak SMP, karena anak-anak ini secara psikolgi harus meempuh perjalanan yang cukup jauh. Tapi memang eksekutif saat itu bersikap keras,” sambungnya.

Dikonfirmasi via telpon, Sekdis Dikbudpora KLU, Adenan, M.Pd., tak membantah belum direlokasinya siswa sebagaimana direncanakan. Namun demikian dikatakannya, usulan Dikbudpora untuk pengadaan lahan saat itu tidak lepas dari dukungan anggaran pemerintah pusat. Namun belakang hari, asumsi tersebut meleset, karena pusat tak mencairkan anggaran sebagaimana dijanjikan. “Lahan itu luasnya 60 are, karena itu tercatat sebagai aset daerah maka kita serahkan kepada Pemkab,” kata Adenan.

Ia menambahkan, saat ini lokasi tersebut tidak mangkrak sepenuhnya. Melainkan lahan itu akan dimanfaatkan untuk pembangunan SLB. Bupati bahkan sudah melakukan peletakan batu pertama pembangunan SLB dimaksud. Fisik SLB sendiri diperkirakan menelan dana mencapai Rp 2,3 miliar yang berasal dari APBN. Terdapat 9 Ruang Kelas Belajar (RKB) dan beberapa fasilitas lainnya di lahan seluar 60 are tersebut. (ari)

Pemuda NW Lotim Apresiasi Kinerja Polisi Selong (Suara NTB) Kasus penghinaan terhadap salah satu tokoh terkemuka di NTB yakni TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid atau yang akrab disapa Maulanasyeikh sampai saat ini masih jadi topik pembicaraan oleh masyarakat, khususnya jemaah Nahdlatul Wathan (NW).

Ketua Pemuda NW Lotim, Hasanah Efendi mengapresiasi sikap dari aparat Polres Lotim yang telah bergerak cepat mendeteksi sejumlah oknum yang terlibat dalam penghinaan kepada sosok tokoh agama terkemuka di NTB itu. Di mana, saat ini sebanyak dua orang sudah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian.

Namun, ia tetap berharap kepada aparat kepolisian untuk mengusut tuntas siapa pelaku sebenarnya dalam kasus itu, hal ini diharapkan untuk mengantisipasi terjadinya situasi yang lebih memanas dilakukan oleh jemaah NW baik khususnya yang ada di Pulau Lombok.

“Kita khawatir, jika persoalan ini dibiarkan berlarutlarut, masyarakat yang geram bergerak,” ujarnya, seraya menambahkan, Pemuda NW Lotim saat ini terus menjalin koordinasi dengan Pemuda NW Loteng, Lobar, KLU dan lainnya untuk tetap tenang dan mempercayakan penanganan kasus ini ke aparat kepolisian.

Selain itu, katanya, Pemuda NW siap pasang badan untuk membantu aparat kepolisian dalam mengusut kasus yang sudah meresahkan masyarakat. “Kita saat ini terus berupaya mengendalikan teman-teman agar tidak berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Kita yakin aparat kepolisian bisa mengusut tuntas kasus ini,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Wendi Oktariansyah, SIK mengungkapkan jika penanganan kasus penghinaan terhadap pendiri NW ini terus berjalan dan masih dalam tahap penyelidikan. Dalam penangananya, Wendi menyebut akan mengkoordinasikan kasus itu ke Polda NTB. Adapun, tutur Wendi, motif hingga terjadinya penghinaan terhadap tuan guru di media sosial (medsos) atas nama Jhony Anakteror itu dipicu karena adanya kecemburuan antara B terhadap E yang kemudian masuk lagi salah seorang yang diduga mengadu domba kedua perempuan yang menaruh hati pada Jhony.

“Ada empat orang yang terlibat didalam kasus ini, yakni B adalah istri Jhony, E merupakan selingkuhannya, dan ada satu orang lagi yang dalam waktu dekat ini akan dipanggil. Sementara, Jhony sendiri saat ini berada di Malaysia,” jelasnya. (yon)

pihak terkait seperti kepala tukang, Direktur CV Pilar Mandiri, H. Salman selaku pihak rekanan dan sejumlah pihak terkait lainnya seperti Kabid Bina Marga pada Dinas PU, Mudahan. Di mana, penanganan kasus itu sampai saat ini masih di tingkat pidana umum (pidum), karena dalam

pengerjaan proyek tersebut adanya unsur kelalaian yang menyebabkan lima orang pekerja meninggal dunia.

Disinggung terkait kedatangan Kabid Bina Marga itu, Wendi Oktariansyah enggan memberikan keterangan sejauhmana perkembangan penanganan kasus itu. Namun, ia memastikan jika aparat kepolisian tetap bekerja untuk mengusut tuntas penyebab di balik ambruknya jembatan penghubung dua kelurahan. “Tetap berjalan, nanti kita akan gelar perkaranya,” ujarnya singkat .

(Suara NTB/yon)

OPGAB - Proses sidang di tempat dalam opgab yang dilakukan di Kecamatan Sukamulia, Selasa (19/7).

Beri Kepastian Hukum

Ratusan Pelanggar Lalin Jalani Sidang di Tempat Selog (Suara NTB) Ratusan pengguna jalan, baik roda empat maupun roda dua terjaring razia saat operasi gabungan antara aparat kepolisian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lombok Timur (Lotim), Dishubkominfo, pengadilan dan sejumlah pihak terkait lainnya.

Dalam operasi gabungan (Opgab) yang dilakukan, pengendara yang terkena tindak pelanggaran (tilang) lalu lintas menjalani sidang di tempat.

Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (19/7), Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Bayu Eko Panduwinoto, SIK, menegaskan, langkah sidang di tempat dalam opgab ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat dan mempercepat pelayanan bagi pengendara yang terkena tilang.

Dengan begitu, maka masyarakat akan merasa nyaman dengan keterbukaan yang didapatkannya yang disertai dengan imbauan oleh aparat kepolisian tim opgab.

Selain itu, adanya sidang di tempat dalam opgab itu juga

dapat memberikan kesadaran masyarakat agar tidak mudah terpengaruhi oleh orang-orang yang mencari keuntungan. “Dengan dilakukan sidang di tempat, maka masyarakat lebih cepat mendapatkan kepastian hukum dan vonis langsung,” jelasnya.

Berbeda dengan operasi biasa, dalam operasi itu masyarakat harusmenunggusatuminggubaru dilakukan proses persidangan terhadap masyarakat terjaring razia tindak pelanggaran lalu lintas.

Dalam hari ke empat Opgab itu dilaksanakan, Bayu menyebut jika ratusan pengendara baik roda empat maupun roda empat yang terjaring. Dalam Opgab itu, aparat kepolisian dari Satlantas Polres mengutamakan pelaksanaannya dilakukan di kecamatan yang rawan terjadinya kecelakaan seperti di Sakra dan Sukamulia.

Terkait masih banyaknya anak dibawah umur yang mengendarai sepeda motor, ia meminta kepada orang tua agar memperhatikan hal itu. Dimana, tingginya pengendara yang meninggal dunia didominasi oleh anak di bawah umur. (yon)

(Suara NTB/ari)

JEMUR - ASN lingkup Pemerintah KLU yang menambah libur Idul Fitri dijemur di Lapangan Kantor Bupati KLU, Selasa (19/7).

Puluhan ASN Indisipliner Dijemur Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 84 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tercatat indisipliner pascalibur panjang Idul Fitri dihukum, Selasa (19/8). Mereka dijemur di bawah terik matahari, di halaman Kantor Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Di kalangan ASN, di antaranya ada yang eselon III, namun kebanyakan eselon IV di berbagai SKPD. Data Bagian Kepegawaian Setda KLU, mencatat jumlah ASN yang melebih-lebihkan jatah libur sebanyak 84 orang. Sebarannya, 11 orang atau terbanyak di Sekretariat Daerah, 10 orang bertugas di Dinas PU, Perumahan dan ESDM, 9 orang dari Dishubkominfo, 8 orang dari DPPKAD serta 6 orang dari Dikes.

Selain mereka, SKPD lain juga menyumbang ASN indisipliner dengan sebaran data antara 1 sampai 5 orang. Rinciannya, 5 orang dari Dikbudpora, masing-masing 4 orang dari UPTD Dikbudpora Kayangan, dan Kantor Camat Pemenang, masing-masing 3 orang dari Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, Disosnakertrans dan Dinas Pertanian (DPPKKP), masing-masing 2 orang dari Sekretariat DPRD, RSUD Tanjung dan Dispar 2, serta masing-masing 1 orang dari

UPTD Dikbudpora Pemenang, UPTD Dikbudpora Gangga, BPBD KLU, Puskesmas Tanjung, Puskesmas Gangga, serta Kantor Camat Gangga.

Wakil Bupati KLU, Sarifudin, SH., pada kesempatan menegaskan dijemurnya ASN indisipliner merupakan salah satu bentuk komitmen Pemda dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai. Menambah libur saat libur dan cuti bersama yang relatif panjang, sudah ia cermati sejak lama. Hal ini bahkan terus berulang dan seolah menjadi kebiasaan buruk para ASN. Oleh karenanya, ia ia tidak igin hal ini terulang kembali di masa depan.

“Sebagai pimpinan, kami tidak ingin dianggap oleh masyarakat tidak pernah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jajarannya,” ujar Sarifudin.

Persoalan kedisiplinan ASN, sebut dia, telah diatur dalam Undang-Undang, termasuk sanksi bagi yang melanggar. Ia pun meminta, agar sanksi atas pelanggaran yang akan diberikan tidak dikesankan sebagai sikap sentimentil, melainkan proses penegakan regulasi.

“Tidak disiplin, melanggar sumpah sebagai PNS, maka jangan salahkan kami jika kami tindak setiap pelangga-

ran itu,” cetusnya.

Wabup juga mengajak, agar seluruh ASN lingkup Pemda KLU bersama-sama membangun pelayanan dalam rangka percepatan pelayanan. Bagaimanapun, percepatan hanya sebuah dongeng bilamana seluruh ASN tak memiliki kesadaran dan semangat kebersamaan.

Sementara itu, Asisten III Setda KLU, H. Zulfadli, SE., mengakui jumlah ASN yang dijemur kali kemarin tidak seluruhnya hadir. Beberapa di antaranya dikatakan tidak hadir.

“Tidak semuanya datang, jadi mereka yang tidak datang menerima pengarahan dari wabup akan kita panggil lagi,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga masih akan mensinkronkan perihal absensi ASN. Pasalnya, tidak semua ASN yang tidak masuk kantor bertatus absen. Melainkan beberapa di antaranya langsung bertugas di lapangan dan tidak langsung mengisi daftar hadir.

Meski demikian, indisipliner ASN ini harus disikapi tegas.

Mengingat pihaknya sudah mewanti-wanti agar ASN tidak melebih-lebihkan jatah libur. Sehingga, wajar bagi dia jika ASN indisipliner ini diberikan sanksi sesuai pelanggaran yang dibuatnya. (ari)

Wali Murid SMA 2 Aikmel Protes Besaran Pungutan Selong (Suara NTB) -

Sejumlah wali murid di SMAN 2 Aikmel Kecamatan Aikmel kabupaten Lombok Timur (Lotim), Selasa (19/7) mendatangi gedung sekolah.

Para wali murid ini protes terhadap besaran pungutan terhadap para siswa yang ditetapkan siswa dengan tidak melibatkan para wali murid sebagai anggota komite.

Besaran pembayaran siswa ini berbeda dengan siswi.

Siswa diminta membayar Rp 2,199 juta, sementara para siswi diminta membayar Rp 2.238 juta. Jumlah itu oleh pihak sekolah harus dilunasi waktu daftar ulang.

Aris Munandar, salah seorang wali murid asal Desa Lenek Daya mengutarakan, kepala sekolah telah mengambil kebijakan sepihak tanpa melibatkan wali murid. Protes warga juga karena komite sekolah diberhentikan oleh kepala sekolah. Harapannya kepala sekolah bersikap arif dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan di SMAN 2 Aikmel dengan baik dan sesuai prosedur.

(Suara NTB/rus)

PROTES - Wali murid SMAN 2 Aikmel mendatangi sekolah memprotes kebijakan mengenai mahalnya biaya daftar ulang, Selasa (19/7).

Menanggapi hal ini, Kepala SMAN 2 Aikmel, H. Sabardin menjelaskan, pihak sekolah tidak pernah menyuruh para siswa baru mengeluarkan biaya sekolah harus lunas saat daftar ulang. Menurutya, aturan pembayaran uang untuk sekolah bisa dilakukan dengan cara mencicil. “Pembayarannya

bisa dilakukan secara bertahap,” terangnya.

Pertemuan sejumlah wali murid SMAN 2 Aikmel ini menyepakati akan menggelar pertemuan ulang dengan seluruh wali murid lainnya dan akan membentuk komite sekolah yang baru. Pertemuan dijadwalkan Kamis (21/7) esok hari. (rus)

SUARA NTB Rabu, 20 Juli 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Pemda Diduga Kecolongan Sukseskan MTQ Nasional BUPATI Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, mengingatkan, pelaksanaan MTQ Nasional bakal mengambil lokasi salah satunya di Lobar, yakni masing-masing di Bencingah Agung Gerung dan Ponpes Al-Aziziyah Kapek Gunung Sari. Dengan dijadikannya Lobar sebagai lokasi pelaksanaan MTQ, bupati pun meminta jajaran SKPD untuk ikut berkontribusi.

Bupati memerintahkan (Suara NTB/dok) SKPD untuk ikut berperan H. Fauzan Khalid meramaikan MTQ dengan cara memasang spanduk dan baliho di lokasi-lokasi, seperti sekolah, pusat perbelanjaan, lokasi wisata dan hotel guna mengagungkan pelaksanaan MTQ. “Diketahui juga Lobar ditunjuk oleh provinsi sebagai salah satu tuan rumah pelaksanaan MTQ yakni di Kapek Gunung Sari dan Bencingah Kantor Bupati. Saya minta SKPD ikut ramaikan pelaksanaan MTQ ini agar pelaksanaannya sukses,” ujar bupati di hadapan pimpinan SKPD awal pekan ini.

Bupati menyatakan, tugas masing-masing SKPD sudah terbagi untuk ikut ramaikan MTQ. Ia sangat berharap tanpa pandang bulu, segenap jajaran kepala SKPD hingga staf supaya ikut mensosialisasikan pelaksanan MTQ ke 26 ini. Melalui Dinas Perindag supaya membuat surat imbauan ke pihak pengelola usaha perdagangan seperti Alfamart dan Indomaret serta seluruh swalayan di Lobar agar membuat imbauan supaya para pegawainya menggunakan pakaian yang menyesuaikan dengan momen pelaksanaan MTQ. Demikian pula dengan dinas lain, seperti Dinas Pariwisata harus bersurat ke pihak pengelola hotel agar memasang spanduk dan baliho pelaksanaan MTQ. Ia juga meminta agar pihak pengelola hotel diimbau para karyawan-karyawatinya menggunakan pakaian seragam yang mencerminkan nilai pelaksanaan MTQ. Menurutnya, penempatan Lobar sebagai salah satu lokasi pelaksanaan MTQ sangat disambut baik. Hal tentu akan dijadikan ajang untuk promosi potensi daerah bagi daerah-daerah lain yang ikut serta dalam MTQ ini. Karena itu, jelasnya, penting para SKPD menangkap momen pelaksanaan MTQ ini. Selain itu, tentu ini juga menjadi ajang membangun dan menjaga image daerah Lobar khususnya dan NTB umumnya. (her)

Hasil Penyisiran Izin Kedaluwarsa

Badan Perizinan Lobar Lampaui Target PAD Giri Menang (Suara NTB) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Lombok Barat (Lobar) tercatat sebagai salah satu SKPD yang melampaui target PAD hingga triwulan II ini. Dari target Rp 4 miliar tahun ini, mampu dicapai Rp 1,8 miliar lebih. Pencapaian PAD ini diperoleh dari hasil penyisiran izin HO atau izin gangguan mulai dari bangunan skala kecil hingga besar yang dilakukan mulai sejak awal tahun ini. Selain itu, pihak terkait gencar turun ke lapangan.

“Hasil evaluasi rapim, memang capaian PAD kami termasuk tertinggi. Itu kami peroleh dari hasil penyisiran izin HO yang mau mati (kedaluwarsa) dan izin baru,” klaim Kepala BPMP2T, Ahmad Efendi kepada wartawan dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (19/7).

Menurutnya, kiat-kiat untuk mencapai target PAD pihaknya intensif melakukan penyisiran di lapangan. Dari target Rp 4 miliar tahunini sudah tercapai 50 persen lebih atau sebesar Rp 1,8 miliar. Izin ini jelasnya tiga tahun sekali mati. Izin inilah yang disisir oleh pihaknya. Ketika ada yang mati, pihaknya mengingatkan pemilik bangunan untuk mengurus perpanjangannya.

Ia menyebut, pengelola yang mengurus HO ke badan perizinan mencapai ratusan izin. Dari izin ini ada yang membayar perpanjangan mulai dari Rp 100 ribu hingga jutaan rupiah. Seberapapun dibayar retribusi izin pihaknya tetap memungut. Izin HO ini dipungut atas dasar rekapan yang ada di BPMP2T. Menurutnya, pengelola yang banyak memperpanjang izin terdiri dari toko hotel dan vila. Sedangkan hotel berbintang terbatas, namun nilainya besar. Dari hasil pendataan sementara yang dilakukan, masih ada pengelola yang belum memperpanjang. Mereka ini jelasnya, diberikan teguran agar segera memperpanjang izinnya.

Ke depan tambahnya, mengacu Perpres Nomor 97 tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pengurusan segala bentuk perizinan melalui BPMP2T. Untuk mendukung ini, ke depan status grade BPMP2T bakal menjadi dinas, sehingga pengurusan semua izin di BPMP2T. Diakuinya, sejauh ini pihaknya sudah mencabut 89 izin ditambah 11 izin lagi yang akan dicabut, karena investor terindikasi menelantarkan lahan. (her)

Penadah Besar Hasil Curanmor Wilayah Lombok Dibekuk Praya (Suara NTB) Satu lagi sindikat penadah hasil pencurian sepeda motor (curanmor) berhasil dibongkar jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng). Ba alias Amaq Yen (36) asal Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur yang diduga sebagai penadah besar hasil curanmor untuk wilayah Pulau Lombok berhasil dibekuk polisi, Senin (18/7).

“Pelaku kita tangkap berdasarkan hasil pengembangan sejumlah kasus curanmor yang sebelumnya berhasil diungkap,” sebut Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Arjuna Wijaya, SIK., kepada Suara NTB, Selasa (19/7).

Pelaku dibekuk saat sedang berada di rumahnya sekitar pukul 16.15 Wita oleh tim gabungan dari Polres Loteng dan Polres Lombok Barat (Lobar). Pasalnya, sejumlah kasus curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polres Lobar, juga ada yang dijual kepada pelaku. “Kita bergerak setelah memperoleh informasi kalau pelaku sedang berada di rumahnya,” ungkap Arjuna.

Ia menjelaskan, total sudah ada sekitar 18 unit sepeda motor ditambah satu unit kendaraan roda empat jenis Mitsubishi L300 yang dijual oleh pelaku. Modusnya, pelaku biasanya mendapat pesanan sepeda motor dari Su alias Soret.

Selanjutnya dijual ke penadah lainnya berinisial Pe, warga Desa Umba Rerot Kecamatan Kediri Lobar.

Dari tangan Pe, sepeda motor hasil curanmor kemudian dijual ke NI, warga asal sama yang saat ini sudah ditangkap Polres Mataram. Setelah itu barangnya dikirim ke Pulau Sumbawa. Di sana sepeda motor dijual ke SAM yang kini masih jadi buronan polres setempat.

“Jadi pelaku Ba inilah yang menghimpun sepeda motor hasil curanmor dari para pelaku curanmor. Untuk selanjutnya dijual lagi ke penadah lainnya yang ada di wilayah Lobar hingga Pulau Sumbawa,” tambahnya.

Dari total 18 sepeda motor yang ada, 14 unit di antaranya sudah dikirim ke Pulau Sumbawa. Sisanya masih ada di Pulau Lombok. Termasuk satu unit Mitsubishi L300, sudah diamankan di Polres Loteng.

Kendati sudah menangkap penadah besarnya, penyelidian aparat kepolisian tidak akan berhenti guna mengungkapkan kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam sindikat ini. (kir)

Dewan Usulkan Audit Investigasi Izin Hotel dan Restoran Giri Menang (Suara NTB) Pemerintah Lombok Barat (Lobar) diduga kecolongan atas izin yang diterbitkan terhadap hotel, restoran dan hiburan. Pasalnya, hasil temuan DPRD terdapat penambahan kamar dan fasilitas yang dibangun hotel dan hiburan tanpa berkoordinasi. Akibatnya, terindikasi pajak dari hotel dan hiburan tersebut bocor lantaran pajak yang ditarik pemda tidak masuk penambahan.

Atas temuan ini, Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Mukhlis Ibrahim, ST, mengusulkan agar pemda melakukan audit investigasi melibatkan tim independen atau Inspektorat guna memastikan jumlah penambahan kamar baru tersebut. Hal ini juga untuk menambah potensi PAD yang masuk ke daerah.

Pihaknya mempertanyakan estimasi target PAD pada APBD-P ini menurun 4 persen lebih atau sekitar Rp 9 miliar.

“Penyebabnya, karena di samping ada SKPD yang mengurangi target juga karena PAD ini terindikasi bocor. Pemda Ahmad Efendi kecolongan,

karena hasil temuan kami hotel dan hiburan membangun kamar baru tak terkontrol, PAD pun bocor,” ujarnya.

Pihaknya mengusulkan audit investigasi izin hotel, restoran dan hiburan atas dasar adanya temuan hotel yang mendirikan izin awalnya hanya 10 kamar, namun berkembang dengan membangun lagi. Hotel ini bahkan menambah membangun restoran, namun pengembangan bangunan ini tidak dilaporkan. Menurutnya, ini tentu menyalahi izin sebab tak melaporkan pengembangan tempat usaha. Hal ini terjadi juga karena kelalaian pemda. Pemda dalam hal ini SKPD terkait terkesan hanya duduk menerima laporan di meja dan tidak pernah melakukan audit.

Menanggapi usulan Dewan jauh ini, pihaknya belum memtersebut, Kepala Badan Penan- peroleh laporan terkait indikaaman Modal Pelayanan Periz- si penambahan kamar diaminan Terpadu (BPMP2T), Ah- diam oleh pengelola hotel. Namad Efendi menyambut baik mun demikian, kemungkinan adanya usulan dari pihak dew- ini bisa saja terjadi karena an. Menurutnya, audit investi- kurang kontrol Pemda. Adanya gasi perlu dilakukan untuk perubahan ini tentunya bermengetahui perubahan pengem- d a m p a k terhadap besaran pajak yang bangan bangunan dari izin hodipungut tel, restoran, hiburan dan vila pemda. yang dikeluarkan Pemda. (her) Menurutnya, tim ini perlu melibatkan semua unsur, terdiri dari Dinas PPKD, Dinas Tata Kota, Dinas Pariwisata, Dinas PU, Bappeda, Satpol PP dan unsur dari desa serta kecamatan.

“Kami sangat sambut baik rencana ini, harus dibuat tim terpadu untuk melakukan audit ini,” jelas Efendi.

Terkait penerbitan izin yang dilakukan, pihaknya selalu koordinasi dengan Dinas PPKD. Sebab katanya ada potensi yang berubah dan Sulhan Mukhlis Ibrahim bertambah. Se(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Kecelakaan Maut APBD Loteng 2017 di Rumak Renggut Korban Jiwa Gunakan Struktur Kelembagaan Baru

Giri Menang (Suara NTB) Kecelakaan maut kembali terjadi di Jembatan Rumak Kecamatan Kediri, Senin (18/ 7) sekitar pukul 23.00 Wita.

Bus jurusan Jawa-Bima menabrak sepeda motor Vario, hingga menyebabkan pengendara sepeda motor bernama Mura Setiawan (38 ) asal Dusun Nyiur Lembang Desa Jembatan Gantung Lembar langsung tewas di tempat.

Ditemui di lokasi, Kasat Lantas Polres Lobar Iptu Gusriyadi Abustan mengatakan, kronologi kecelakaan maut terjadi ketika bus dikemudi-

kan Ismail (48) asal Sumbawa, melaju dari arah Lembar menuju Mataram. Sementara korban Mura Setiawan melaju menuju Lembar.

“Ketika sampai di Jembatan Rumak, bus tiba-tiba mengambil jalur kanan. Tepat di hadapan bus tengah melaju sepeda motor Vario. Tabrakan pun terjadi dan menyeret pengendara sepeda motor sepanjang 25 meter, korban pun meninggal di tempat,” terangnya.

Melihat tabrakan ini, warga langsung berhamburan menuju lokasi kejadian. Warga mengamuk lalu melempari

bus tersebut. Ismail yang ketakutan langsung melarikan diri menuju Polsek Cakranegara. Setibanya di Polsek Cakranegara, Ismail langsung menyerahkan diri.

Kasus lakalantas ini pun dilimpahkan ke Polres Lobar. Gusriyadi menambahkan, sopir dan kondektur tengah dalam proses pemeriksaan. Ia memperkirakan tabrakan akibat sopir mengantuk. Akibat kejadian tersebut, sopir dijerat pasal 310 ayat 4 tentang kelalaian yang menghilangkan nyawa orang lain.

Pelaku diancam hukuman di atas lima tahun penjara. (her)

(Suara NTB/her)

RUSAK - Bus yang menabrak sepeda motor Vario di Jembatan Rumak rusak dilempari warga.

Pemasangan Kabel Bawah Laut Dipertanyakan Warga Giri Menang (Suara NTB) Warga Desa Gili Gede Kecamatan Sekotong Lombok Barat (Lobar) mempertanyakan komitmen Pemda Lobar dan PLN mengakomodir kebutuhan listrik masyarakat setempat.

Pasalnya sampai saat ini ribuan warga yang bermukim di desa setempat belum dialiri listrik.

Di sisi lain, warga setempat mempertanyakan ada satu vila milik warga negara asing yang telah memasang instalasi dan menyambungkan listrik dari bawah laut sekitar 900 meter.

“Diduga pemasangan instalasi listrik bawah laut ini tak ada izinnya. Warga mempertanyakan ini,”kata Ketua Pokmaswas Sekotong, Farhan kepada Suara NTB, Selasa (19/7).

Ia mempertanyakan, vila ini saja bisa sambung listrik, mengapa masyarakat tidak?

Dijelaskan, warga menyanksi-

kan izin pemasangan instalasi listrik vila. Sebab, sejak awal ketika desa masih bergabung dengan Desa Pelangan tidak pernah mengeluarkan izin. Hal ini kerap kali menimbulkan pertanyaan dari pihak warga, sebab selain izinnya juga persoalan desa setempat tidak bisa disambungkan listrik.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Camat Sekotong, L Ahmad Satriadi mengaku sejauh ini pemasangan kabel di bawah laut belum berizin. Pihaknya akan mempertanyakan hal ini ke desa lebih dulu baru ke pihak pemasang dalam hal ini pemilik salah satu vila di Gili.

“Setahu saya belum ada izin, Dishub juga ngak pernah terbitkan izin,” katanya.

Lebih jauh dikatakan, sejauh ini pengembangan kawasan Gili Gede memang terkendala listrik dan air. Listrik

sejauh ini dipenuhi sebatas dari PLTS. Sedangkan untuk keperluan investor belum ada listrik PLN yang mengalir ke desa setempat. Padahal sejumlah investor sudah menyatakan ketertarikannya berinvestasi di Gili.

Terpisah, Kabid Perhubungan Laut pada Dishubkominfo Lobar, Surachman, MM, mengaku, pihaknya belum pernah menerbitkan izin pemasangan kabel bawah laut ke Gili Gede. Menurutnya, pemasangan kabel bawah laut perlu ada izin dari pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Menurutnya, tak mudah memperoleh izin pemasangan kabel bawah laut, apalagi untuk keperluan usaha. Pihaknya akan mengecek terkait perizinan tersebut. (her)

Praya (Suara NTB) Pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bakal mempercepat pembahasan struktur kelembagaan dan organisasi pemerintahan yang baru. Harapannya sebelum pembahasan APBD Loteng tahun 2017 dilakukan, struktur kelembagaan dan organisasi yang baru tersebut sudah ditetapkan.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT, SE, kepada Suara NTB, Selasa (19/7).

Hal itu, kata Puaddi, karena tahun 2017 mendatang Loteng sudah harus menggunakan struktur kelembagaan dan organisasi pemerintahan yang baru, karena adanya pengambilalihan beberapa kewenangan kabupaten oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, pada bulan Oktober 2016 mendatang.

Itu artinya, , mau tidak mau pemerintah bersama Dewan harus bekerja ekstra keras supaya bisa menuntaskan pembahasan struktur kelembagaan dan organisasi pemerintahan yang baru secepatnya. “Bulan ini (Juli,red) struktur kelembagaan

dan organisasi pemerintahan yang baru akan diusulkan oleh pemerintah daerah. Begitu masuk usulan, secepatnya langsung kita bahas,” ujar Puaddi.

Mengingat, untuk penetapan APBD Loteng 2017 sendiri sesuai aturan yang ada, sudah harus ditetapkan paling lambat bulan November. Karena kalau sampai terlambat, akan ada konsekuensinya bagi pemerintah daerah. Sesuai aturan terbaru dari pemerintah pusat, beberapa kewenangan kabupaten akan diambil alih oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Seperti masalah kehutanan, kelautan hingga persoalan pertambangan. Kondisi tersebut membuat pemerintah kabupaten mau tidak mau harus melakukan penyesuian struktur kelembagaan dan organisasinya.

Jika tidak maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan. Pemerintah kabupaten juga bakal mengalami kesulitan dalam pengalokasian anggaran pada sektor-sektor yang sudah tidak menjadi kewenangan pemerintah kabupaten tersebut. (kir)

Sekda Akui Penertiban Aset di Lobar Jalan di Tempat Giri Menang (Suara NTB) Sekda Lombok Barat (Lobar) Ir. H. Muh. Taufiq,MSc, mengakui, sebagian besar lahan aset Pemda belum bersertifikat. Sekda mengkritisi program sertifikasi aset jalan di tempat atau stagnan. Hal ini dikarenakan koordinasi yang tidak jalan antara Kantor Aset Daerah dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Karena itu ke depan ia meminta Kantor Aset Daerah membuat target per bulan dan per tahun berapa luas lahan aset harus tuntas.

“Persoalannya kan lebih dari separuh aset di Lobar masih belum bersertifikat, meski kita kuasai. Ini karena persoalan koordinasi yang kurang. Akibatnya sertifikasi aset ini jalan di tempat (tidak jalan),” kritik Sekda ditemui akhir pekan.

Sejauh ini, jelasnya, hasil pertemuan dengan BPN letak masalahnya hanya koordinasi antara Kantor Aset dengan BPN. Koordinasi yang kurang jalan, sehingga masalah batas lahan menjadi kendala.

Menurutnya, sertifikasi lahan ini bukan masalah dana. Melihat progres sertifikasi jika hanya 10-11 hektar tiap tahun han-

ya jalan di tempat, sebab target per tahun itu 50 hektar atau per tahun. Faktanya, Kantor Aset tidak bisa mencapai itu. Dampak buruk dari persoalan ini tentu lahan sangat rawan diklaim.

Namun ia berharap agar masyarakat tidak memanfaatkan persoalan ini untuk mengklaim lahan tersebut.

Sekda menegaskan, pimpinan dalam hal ini Bupati Lobar H. Fauzan Khalid meminta agar penanganan sertifikasi ini dipercepat. Selain itu, penanganan aset yang sudah menang di pengadilan. Paling tidak Kantor Aset Daerah memasang plang sebagai pertanda lahan itu aset daerah. Sebab jika dibiarkan maka nanti kembali terjadi persoalan.

Ditanya terkait kritikan dewan bahwa pemda kurang serius menangani aset tak ditampiknya. Terkait adanya desakan Dewan agar mengganti kepala Kantor Aset Daerah, Sekda berkilah, jika Kantor Aset Daerah berperan besar dalam hal pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPL. Menurutnya, hal lain yang belum bisa dituntaskan akan didorong terus. (her)

Polisi Ringkus Buronan Curas Praya (Suara NTB) Setelah melakukan pengejaran selama dua bulan lebih, tim Buser Polres Lombok Tengah (Loteng) berhasil membekuk Sa alias Cemen, warga Desa Sintung Kecamatan Pringgarata. Pelaku merupakan anggota sindikat pencurian dengan kekerasan (curas) terhadap keluarga Eko Wily Santoso, warga Desa Tanak Beak Kecamatan Batukliang. Pelaku kini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polres Loteng.

“Pelaku ini merupakan pel-

aku utama dalam kasus perampokan terhadap satu keluarga asal Desa Tanak Beak, bulan Mei lalu,” ungkap Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Arjuna Wijaya, Selasa (19/7).

Kasus perampokan berlangsung pada tanggal 14 Mei 2016 lalu. Waktu itu, korban Eko Wily Santoso sedang tidur di dalam kamarnya. Sekitar pukul 00.45 wita, pelaku Sa bersama lima rekannya kemudian masuk ke rumah korban setelah berhasil mendobrak pintu rumah korban.

Pelaku yang kala itu tidak

menggunakan cadar seperti rekannya yang lain, kemudian masuk ke kamar tempat korban tidur. Di sana pelaku menganiayai korban menggunakan linggis hingga babak belur. Begitu korban berhasil dibuat tak berkutik, setelah sebelumnya sempat melakukan perlawanan, pelaku dan rekannya langsung menguras isi rumah korban.

Untuk kemudian kabur meninggalkan korban dalam kondisi terluka. Keesokan harinya, istri korban kemudian melaporkan kejadian terse-

but ke aparat kepolisian. Berdasar laporan tersebut, polisi kemudian melakukan pengembangan. Dan, akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku.

Hingga pada hari hari Minggu (17/7), tim Buser Polres Loteng lantas menyanggongi rumah pelaku. Menjelang malam, pelaku tampak keluar dari rumahnya. Polisi kemudian membuntuti pelaku yang mengarah ke Kota Mataram.

Sekitar pukul 21.30 wita, pelaku berhenti di depan GOR Turida.

Di sana pelaku hendak

menunggu pacarnya. Saat itulah, tim Buser Polres Loteng langsung bergerak setelah sempat berkoordinasi dengan Polres Mataram. Dan, tanpa perlawanan berarti pelaku akhirnya berhasil dibekuk. “Jadi begitu lengah, pelaku langsung kita tangkap,” sebut Arjuna.

Tanpa pikir lama, pelaku langsung digelandang ke Mapolres Loteng untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.

Adapun linggis yang digunakan pelaku menganiayai korban pun sudah diamankan sebagai barang bukti. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 20 Juli 2016

Halaman 6

Angka Buta Aksara di KSB Meningkat Taliwang (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) merilis empat tahun terakhir angka buta aksara di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengalami penurunan. Pada tahun 2011 data buta aksara berada di kisaran 8,53 persen, tahun 2012 sebesar 7,50 persen, dan tahun 2013 berada di 6,86 persen, di tahun 2014 berada di 5,6 persen. Tetapi di tahun 2015 justru mengalami peningkatan jumlah sebesar 6,4 persen.

Kepala BPS KSB, Ir. Muhadi kepada Suara NTB, Selasa (19/ 7) menyebutkan peningkatan trend buta aksara di KSB tersebut terjadi karena keaksaraan fungsional yang tidak berkesinambangun. Artinya bahwa, usaha pendidikan luar sekolah dalam membelajarkan warga masyarakat penyandang buta aksara tidak berjalan maksimal. “Keaksaraan fungsional ini tidak diperhatikan dengan baik sehingga terjadi peningkatan,” ungkapnya.

Sementara itu, ditemui secara terpisah, Kepala Dinas Dikbudpora, KSB, Drs. H. Mukhlis, M.Si, mengaku belum mengetahui adanya rilis terbaru dari BPS prihal masalah buta aksara ini. Data tersebut nantinya akan dipelajari terlebih dahulu.

Ia juga berkomitmen akan melakukan koordinasi lebih jauh dengan BPS untuk bisa mengetahui secara pasti latar belakang keaksaraan fungsional ini tidak berjalan maksimal. Sehingga terjadi peningkatan jumlah tersebut. “Ini akan menjadi catatan penting bagi kami dan kami akan tetap menindaklanjuti hal ini,” ungkapnya. Seraya menambahkan, nantinya apabila sudah diketahui penyebab dari adanya peningkatan ini, pihaknya akan mengambil langkah-langkah strategis dalam mengentaskan masalah ini. (ils)

DPRD Berharap Sekda Baru Bisa Bersinergi Taliwang (Suara NTB) Meskipun pelantikan calon Sekretaris Daerah (Sekda) diperkirakan akan dilakukan pertengahan Agustus mendatang, tetapi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah memiliki harapan besar kepada Sekda baru ini. Mengingat Sekda merupakan “imam” bagi para ASN. Selain di lingkup birokrasi, harapan besar juga disampaikan oleh kalangan DPRD sebagai mitra Pemda memutuskan suatu kebijakan.

Ketua DPRD KSB, Muhammad Nasir, ST, MM kepada Suara NTB, Selasa (19/7), mengharapkan bahwa Sekda ke depan ini adalah Sekda yang bisa membawa kemajuan bagi KSB. Selain itu, Sekda yang baru juga diharapkan bisa bekerja sama dengan semua pihak. “Bekerja sama inilah yang paling penting,” ungkapnya. Mengingat tugas seorang Sekda ini akan dominan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan. Terutama kaitannya dengan turut serta mensejahterahkan masyarakat.

Disinggung mengenai enam calon yang dinyatakan lulus, ia menyebutkan bahwa keenamnya adalah birokrat-birokrat terbaik. Diakuinya juga, nama-nama yang dinyatakan lulus oleh pansel adalah orang- orang terbaik dan memiliki kualitas di masing-masing bidang. Namun tidak semuanya akan menjadi Sekda pasti ada yang lebih pantas mendapatkan posisi tersebut. Sementara itu yang memiliki kewenangan untuk memilih adalah Bupati. “Kita serahkan semuanya kepada Bupati untuk memilih orang-orang yang terbaik untuk mengisi posisi tersebut,” ungkapnya.

Seraya memberikan catatan penting bagi Sekda untuk bisa bekerja sama. Baik itu dengan ASN yang ada di lingkup kerjanya maupun dengan stakeholder lainnya. Dengan harapan Sekda ini bisa memberikan angin baru dan harapan baru bagi kemajuan KSB. (ils)

(Suara NTB/ind)

ALAT PEMIPIL JAGUNG -Kabid Pengolahan Hasil dan Pasca Panen Dinas Pertapa Sumbawa, H. Sahri, SP bersama dengan petani jagung mempraktekkan operasional alat pemipil jagung, Selasa (19/7).

Petani Sumbawa Dibimbing Operasikan Alat Pemipil Jagung Sumbawa Besar (Suara NTB) Puluhan perwakilan kelompok tani (poktan) dari seluruh kecamatan di kabupaten Sumbawa diberikan bimbingan teknis operasional alat pemipil jagung (Corn Seller), Selasa (19/7). Kegiatan yang digelar di Balai Benih Dinas Pertanian Sumbawa ini dilaksanakan supaya petani paham, terampil dan mampu mengoperasikan mesin dimaksud.

Kabid Pengolahan Hasil dan Pasca Panen Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dispertapan) Kabupaten Sumbawa, H. Sahri, SP menyebutkan kegiatan ini sebagai rangkaian bantuan pemerintah sebelumnya kepada kelompok tani khususnya petani jagung di hampir semua kecamatan. Dimana pihaknya sudah menyalurkan 108 unit Corn Seller yang konvensional tahun ini. Bantuan tersebut bersumber dari APBN. “Kita targetkan hari ini 55 kelompok diberikan pelatihan. Untuk sisanya, ada perwakilan dari kecamatan yang memberikan pemahaman,” ujarnya.

Disebutkannya, pelatihan ini bermanfaat bagi petani yang sudah menerima bantuan mesin dari pemerintah. Dimana pemanfaatan mesin tersebut lebih baik dan tepat. Kemudian apabila ada kelemahan dari mesin, juga bisa didiskusikan untuk melakukan perbaikan kedepannya. “Jangan sampai petani mengatakan mesin pemipil itu tidak berguna. Padahal saat memipil jagung, tidak mengetahui kadar air jagung yang akan dipipil. Dan jagungnya dalam kondisi basah. Kalau kadar airnya lebih dari 20 persen, maka selain rontoknya tidak sempurna, juga jagung akan hancur. Oleh karena itu pelatihan ini memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada petani terhadap operasional mesin pemipil,” pungkasnya.

Pihaknya berharap, jangan sampai lantaran tidak mampu mengoperasikan, lantas petani tidak memanfaatkan mesin tersebut. Lebih baik menyerahkan kepada petani yang lebih paham. Sehingga dapat bermanfaat. Namun dilihat yang terjadi di lapangan, hampir 99 persen kelompok tani memahami pemanfaatan mesin pemipil jagung ini. Bahkan bisa memodifikasi, sehingga kapasitas produksi yang dihasilkan lebih besar. Dimana Corn Seller konvensional yang kemampuan mipilnya 1,5 ton per jam bisa mencapai 4,5 ton per jam.

Kedepan pihaknya berencana mengadakan mesin panen pemipil jagung yakni corn sheller mobile. Mengingat jumlah petani yang menanam jagung di Sumbawa sudah semakin menyebar. Adanya bantuan mesin pemipil jagung ini, nampaknya semakin meringankan pekerjaan dari petani jagung. Seperti diakui Sanafiah, perwakilan kelompok tani Tua Penam, Desa Sebasang, Kecamatan Moyo Hulu. Mengingat selama ini petani kesulitan dengan mesin pemipil jagung. Sanafiah juga mengapresiasi pelatihan yang diberikan pihak dinas. “Kami bisa lebih memahami setelah ada pelatihan ini,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Adan Kasogi, perwakilan kelompok tani Tekad Maju, Desa Labuan Kuris. Petani di wilayah setempat bisa sedikit terbantu dengan bantuan mesin yang bersumber dari APBN tersebut. Meskipun tidak terlepas dengan kelebihan dan kekurangan. “Dengan adanya bimbingan ini kita bisa paham semua. Kita lebih hatihati, dan pemanfaatannya lebih efektif,” tukasnya. (ind)

(Suara NTB/arn)

PERIKSA KESIAPAN - Danrem Kol. Inf. Farid Ma'ruf didampingi Bupati Sumbawa, H.M. Husni Djibril memeriksa kesiapan aparat pengamanan Wapres RI dalam gelar pasukan pengamanan di halaman kantor bupati Sumbawa, Selasa (19/7).

Sambut Wapres

TNI/Polri Gelar Pasukan Pengamanan

Sumbawa Besar (Suara NTB) Menyambut kedatangan Wapres RI, H.M. Jusuf Kalla ke Kabupaten Sumbawa, jajaran TNI/Polri menggelar pasukan pengamanan VVIP di halaman Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (19/7).

Danrem 162/Wirabhakti Kol. Inf Farid Ma’ruf, MA yang membacakan amanat Panglima Kodam IX/Udayana, menyampaikan rencana kunjungan Wapres beserta rombongan pada Rabu (20/7) hari ini dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan masjid Saidah di pondok pesantren modern Internasional Dea Malela dan memberikan kuliah umum di Universitas Samawa serta mengadakan pertemuan dengan Presiden Direktur PT. Newmont Nusa Tenggara.

Selama Wakil Presiden RI beserta rombongan berada di NTB, jajaran TNI/Polri harus memberikan pengamanan VVIP secara serius. Walaupun pengamanan VVIP sudah sering dilaksanakan bersama, baik pada even nasional mau-

pun internasional sebelumnya, namun dalam setiap pengamanan VVIP harus tetap diperlakukan sebagai operasi baru.

Segala sesuatu harus betul – betul disiapkan dimulai tahap awal sampai dengan akhir dan tidak ada istilah rutinitas dalam pengamanan VVIP kali ini, lanjut Danrem 162/ Wirabhakti.

Untuk itu, sebelum melaksanakan pengamanan maka perlu diadakan apel gelar pasukan. Apel gelar pasukan tidak hanya bertujuan untuk mengecek sejauh mana tingkat kesiapan pasukan pengamanan baik secara perorangan maupun satuan sesuai prosedur tetap pengamanan VVIP yang berlaku. Tetapi juga memastikan tegaknya sinergitas dan kerjasama yang

baik di antara semua unsur pengamanan yang terlibat.

Selain itu, apel gelar pasukan juga hendaknya dijadikan sebagai sarana untuk melaksanakan koordinasi antar unsur yang ada di lapangan sehingga tidak terjadi kesalahan sekecil apapun dalam pelaksanaannya apabila terjadi hambatan maka segera dapat diatasi dengan sebaik – baiknya. Kodam IX/Udayana selaku Koops Pam VVIP wilayah Bali dan Nusa Tenggara bersama – sama Polda, Pemerintah Daerah setempat dan unsur pendukung lainnya selalu bersinergi untuk mencapai tujuan dan sasaran pengamanan secara maksimal.

Untuk itu, kejelasan tugas, tanggung jawab dan rantai Komando harus selalu dikoor-

dinasikan sehingga daya kerja menjadi efektif dan efisien.

“Saya perintahkan kepada seluruh personel yang terlibat dalam Satgas Pengamanan agar memahami dan menguasai prosedur tetap pengamanan VVIP sesuai tugas dan tanggung jawab masing – masing, pegang teguh disiplin dengan memahami rantai komando yang efektif dan efisien, lakukan koordinasi secara optimal dengan seluruh unsur yang terkait dan laporkan dengan segera bila terdapat kejanggalan dalam pelaksanaan tugas”, katanya.

Danrem berharap tidak adanya gangguan dalam kunjungan Wapres itu.

“TNI/Polri sudah sangat siap mengamankankan kunjungan Wapres. Saya berharap tidak ada gangguan di sini,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (19/7).

Menurut Danrem, untuk pengamanan kunjungan Wapres tidak hanya menjadi tu-

gas pihaknya. Namun juga dibutuhkan partisipasi dari masyarakat. Jangan sampai saat konvoi rombongan Wapres, masyarakat nyelonong menerobos. Sehingga memungkinkan terjadinya gangguan. Meskipun demikian, skenario apapun yang terjadi pihaknya siap memberikan pengamanan terbaik. Di mana personel ditempatkan di semua titik yang sudah ditentukan. Baik di Pesantren, UNSA, bandara, maupun di Newmont. “Yang jelas pengamanannya optimal. Semua titik kita siapkan. Hanya saja di pondok pesantren kita perlu benahi. Baik itu tenda, kebersihan nanti siap kami bantu ,” tandasnya.

Dalam pengamanan ini, sambungnya, tidak ada kendala yang besar. Karena koordinasi yang dilakukan cukup matang. Sementara mengenai rute perjalanan, sudah diatur Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). (arn/ind)

Wabup Lepas Pawai Ta’aruf MTQ Kabupaten Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, Selasa (19/7) melepas pawai Ta’aruf dalam rangka MTQ Ke XXX Tingkat

kabupaten Sumbawa. Pawai dilepas dari Kantor Bupati Sumbawa.

Pawai Ta’aruf diikuti oleh 24 kafilah dari 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa.

MTQ ke XXX Tingkat Kabupat-

en Sumbawa akan dilaksanakan selama tujuh hari mulai tanggal 19 hingga 25 Juli 2016 dan dipusatkan di lapangan Pahlawan, Sumbawa Besar.

Pawai Ta’aruf melewati rute jalan Diponegoro, Yos Su-

darso, Urip Sumoharjo, dan Finish di Lapangan Pahlawan. Pelepasan Pawai ditandai dengan pelepasan balon udara oleh Wakil Bupati Sumbawa dan dibuka oleh pasukan Drumband Gita Sabalong Sa-

malewa diikuti oleh pasukan pembawa bendera, Kafilah Kecamatan Sumbawa, dan ditutup oleh Kafilah Kecamatan Labuhan Badas beserta barisan kecimolnya. (arn)

KSB Nilai Penjualan Saham di DMB Sesuai Mekanisme Taliwang (Suara NTB) menginginkan yang terbaik. Ten- garan hukum mengenai mekan- si (menyusut). Nah kalau Multy Kalangan DPRD dan pemer- tu semua proses dilakukan se- isme persetujuan pemerintah kemudian jual sahamnya, penintah Kabupaten Sumbawa cara hati-hati agar tidak melang- tiga daerah untuk menjual sa- jamin kita sudah tidak ada. Denham PT DMB di PT NNT bersa- gan begitu kalau ada penambahBarat (KSB) menyatakan pen- gar aturan,” sebut katanya. jualan saham di PT Daerah Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. ma mitranya PT Multy Capital an modal oleh pemegang saham Maju Bersaing (DMB) sudah Musyafirin, MM mengaku, se- di PT MDB. “Kan ini menjual lain di Mewnont nanti, dan kita sesuai mekanisme. belum opsi penjualan ditetap- saja. Jadi saya kira tidak perlu tidak bisa menyanggupinya.

Ketua DPRD KSB, Muham- kan, pemerintah telah melaku- melakukan beauty contest untuk Maka secara otomatis saham mad Nasir, ST menjelaskan, ter- kan kajian sedemikian rupa. menentukan perusahaan mana kita terdelusi dan bisa-bisa kait persetujuan penjualan sa- Termasuk juga meminta per- yang layak membelinya,” be- dalam waktu tertentu akan ham di PT DMB itu sudah di- setujuan DPRD secara kelem- bernya seraya mengatakan, jika nilainya sangat kecil,” urainya. lakukan DPRD sejak jauh hari. bagaan. “Kita juga komunika- pemerintah daerah juga tengah Sementara itu Direktur Ini ditandai dengan dibentukn- si dengan Multy Capital agar mengajukan syarat lain sebelum Utama (Dirut) PT DMB, Andy ya Pansus PT DMB untuk me- jika terjadi penjualan saham penjualan terjadi.

Hadianto mengatakan, proses “Kita ingin selain hutang piu- penjualan saham itu masih nelisik keberadaan saham daer- semua hutang piutang daerah ah di perusahaan tersebut. dari kepemilikan saham itu tang dihapuskan, juga dividen sangat panjang. Di mana pele“Dalam perjalanannya sesuai diputihkan. Dan mereka pun tahun 2015 sampai saham itu pasan saham perusahaan dilepas diserahkan ke kita (daer- menunggu persetujuan banytemuan di lapangan, jalan ter- setuju,” klaimnya. baik kita agar melepas saja saBupati meyakini jika DPRD ah). Dan kalau itu bisa tereal- ak pihak. “Masih dalam prosham itu,” timpalnya. Tidak sam- NTB pun pasti telah melakukan isasi maka soal beda pendapat es, kita tunggu saja. Kan harus pai di situ, DPRD KSB secara mekanisme yang sesuai di inter- terkait dividen sebelumnya kita ada izin Kemenkumham, kelembagaan juga telah meny- nalnya sampai akhirnya lemba- putihkan,” sambung bupati.

BKPM dan para pemegang saBupati belum bisa memasti- ham,” katanya. etujuinya melalui mekanisme. ga tersebut menyepakati opsi “Kami di Dewan sudah sepakat penjualan saham itu. “Memang kan penjualan saham PT MDB Ia memastikan, jika pun termenjual saham itu,” cetusnya. akhirnya di tataran pimpinan sebesar 24 persen di PT NNT jadi penjualan pemerintah tiga Nasir menyebutkan, pemerinyang terlihat meny- apakah akan include diakuisisi daerah pasti akan memperoleh tah tiga daerah saat ini masih etujuinya. Tapi oleh PT Amman Mineral Inkeuntungan. Sebab kepemilmenjalani proses untuk pastilah unsur ternasional (AMI) seikan saham di PT NNT sampai pada final menpimpinan di bagaimana saham nilainya cukup signifiyepakatinya. Terlebih ketiDewan provinsi mayoritas PT NNT kan bagi pemerintah ga daerah juga baik ekitu sudah men- saat ini. “Bisa jadi ditiga daerah. “Pastilah sekutif dan legislatifnya jalannya,” se- beli AMI juga. Bisa juga (dapat bagian). Kan tidak. Yang jelas kita pun terus menjalin komubutnya. ada penjualan di nikasi untuk mencari forMusyafirin sudah sepakat mensana,” sebutnya. mulasi terbaik dalam proses meyakini tidak jualnya di internal Andy mengungkappelepasan saham perusaakan ada pel- MDB dulu,” katanya. kan, dalam proses “Selama ini Multy haan yang menjadi mitra angpenjualan saham menjamin bahwa PT Multy Capital di saham kita PT Multy Daerah tidak akan Bersaing (MDB) terdeluselaku perpanjangan tangan kepemilikan saham daerah di PT NNT. “Saya kita pemerintah H. Muhammad Nasir H. Andy Hadianto tiga daerah (Suara NTB/bug)

ini, PT DMB memiliki sejumlah permintaan terutama kepada operator baru tambang Batu Hijau nantinya. Permintaan PT DMB itu yakni daerah harus memiliki komisaris independen di manajemen PT NNT dan kedua PT DMB diberikan ruang untuk mendapat pekerjaan di proyek pertambangan Batu Hijau sebagai perusahaan milik daerah.

“Ini yang sedang kita minta. Dan kalau misalnya ini tidak dipenuhi, kami (DMB) akan pertimbangkan agar saham milik daerah tidak dijual,” sebutnya.

“Kan sayang kalau kita sebagai daerah penghasil setelah ganti operator tidak mendapat kontribusi lain dari tambang itu. Jadi saya kira melalui PT DMB dan hadirnya komisaris independen di Newmont mewakili pemerintah daerah, itulah bentuk keterhubungan perusahaan dengan daerah pengahasil,” pungkas Andy. (bug)

H. W. Musyafirin

SUARA NTB Rabu, 20 Juli 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Warga Bima Diminta Waspadai Penyakit dan Bencana Alam Bima (Suara NTB) – Walaupun memasuki musim kemarau, namun hujan deras terus mengguyur sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bima dalam waktu satu minggu terakhir ini. Untuk itu masyarakat diminta mengantisipasi terjadinya berbagai penyakit menular dan bencana alam yang bisa saja terjadi pasca terjadinya cuaca ekstrim itu.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima, Drs. Hefdin Umar. M.Kes mengatakan pasca terjadinya hujan membuat saluran air yang kering menjadi lembab. Jika kondisi saluran itu kotor dan banyak sampah, tidak menutup kemungkinan nyamuk aedes aegypti akan berkembang biak. “Nyamuk ini bersarang di daerah lembab yang kotor,” ucapnya dihubungi Suara NTB, Selasa (19/7).

Hefdin mengatakan, usai terjadinya hujan sangat rentan terjadi beberapa penyakit. Seperti demam berdarah, diare dan malaria. Jenis penyakit akibat gigitan nyamuk aedes aegypti tersebut kerap dikeluhkan oleh masyarakat saat ditangani di Pustu, Puskesmas hingga Rumah Sakit.

“Meski belum ada laporan terkait adanya warga yang terkena penyakit ini, kami menghimbau agar masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan pola menguras, menutup dan mengubur (3M),” katanya.

Mengatisipasi penyakit ini, dia telah memerintahkan kepada seluruh Puskesmas untuk siaga dan memberikan penyuluhan terhadap ancaman penyakit tersebut.

“Yang jelas kami akan tetap siaga. Mengingat cuaca seperti ini telah terjadi sudah hampir satu minggu,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, H. Sumarsono, SH. MH meminta masyarakat agar mewaspadai bencana alam pasca terjadinya hujan. Seperti banjir dan tanah longsor.

“Saat hujan, banjir dan tanah longsor ini rawan terjadi di wilayah Kabupaten Bima,” jelasnya.

Pihaknya akan tetap siaga mengatisipasi bencana itu. Sumarsono berharap dan meminta agar Pemerintahan Desa dan Kecamatan aktif melaporkan jika terjadi bencana. Sehingga pihaknya secara dini akan dikerahkan dilokasi bencana, untuk membantu mengevakuasi warga agar tidak menelan korban jiwa.

“Kami akan selalu siaga untuk mengatisipasi terjadinya bencana ini. Baik berupa bantuan logistik maupun mengerahkan personel yang ada,” pungkasnya. (uki)

Dompu Dorong Perusahaan Buat NPWP di Daerah Dompu (Suara NTB) Pemerintah daerah (Pemda) mendorong perusahaan yang bekerja di Kabupaten Dompu termasuk kontraktor untuk memiliki NPWP Dompu. Kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) ini untuk menambah pembagian bagi hasil pajak bagi daerah.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin beberapa waktu lalu, mengatakan, PT SMS yang akan memulai produksi gula di Kabupaten Dompu akan memberikan tambahan pendapatan bagi daerah melalui (Suara NTB/ula) bagi hasil pajaknya. KareH. Muhibuddin na pajak perusahaan dan pajak badan (gaji karyawan) akan dibayarkan di Dompu, sehingga pembagian 20 persen dari pajak yang dibayarkan akan kembali ke daerah asal. “Informasi dari Kepala kantor Pajak, mulai tahun 2016 ini PT SMS akan membayar pajak di Dompu untuk pajak perusahaan dan pajak badan. Itu akan menambah pendapatan bagi daerah,” kata H. Bambang.

Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Dompu, Drs. H. Muhibuddin, M.Si kepada Suara NTB, Selasa (19/7) mengatakan, semua perusahaan yang bekerja di Dompu didorong untuk memiliki NPWP Dompu. Bila perusahaan tidak memiliki NPWP Dompu, pembagian 20 persen dari hak atas pembayaran pajak diserahkan kepada daerah asalnya. “Makanya kita surati LPSE untuk mencantumkan harus memiliki NPWP Dompu bagi perusahaan yang mengajukan penawaran kerja pada proyek – proyek yang ada,” katanya.

Pendapatan daerah dari kewajiban pajak, dikatakan H Muhibuddin, didapat dari bagi hasil pajak pemerintah pusat dan Provinsi. Untuk provinsi dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Sementara dari pusat dari pembagian PPN, PPH, PPH21 dan pajak lainnya. (ula)

Dugaan Korupsi PNPM Masih Menunggu Penilaian Jaksa Dompu (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi PNPM Mandiri Kecamatan Kempo yang ditangani Polres Dompu hingga saat ini belum juga dinyatakan lengkap berkasnya. Ketiga tersangka telah ditahan dan masa tahanannya tinggal beberapa hari setelah dua kali diperpanjang.

Bila 27 Juli 2016 mendatang berkasnya tidak lengkap dan belum diserahkan ke Kejaksaan, ketiga tersangka bakal bebas demi hukum.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Priyo Santoso, (Suara NTB/ula) SIK kepada Suara NTB, Priyo Santoso Selasa (19/7) mengatakan, kasus dugaan korupsi PNPM Mandiri yang ditangani pihaknya telah dikirimkan kembali ke Kejaksaan untuk diteliti lebih lanjut setelah sebelumnya dikembalikan karena ada yang harus dilengkapi. “Berkasnya sudah kita kirim kembali, tinggal menunggu penilaian dari jaksa,” kata Priyo.

Diakui Priyo, masa tahanan ketiga tersangka sudah beberapa kali diperpanjang selama proses penyidikan yaitu 20 hari di tingkat kepolisian, 60 hari tingkat jaksa, dan 2 kali 30 hari tingkat pengadilan negeri (PN) sudah diperpanjang. Untuk perpanjangan 30 hari kedua tingkat pengadilan akan berakhir 27 Juli mendatang. “Insya Allah kita limpahkan sebelum akhir masa tahanannya,” ungkapnya.

Bila jaksa belum menyatakan lengkap berkasnya hingga akhir masa tahanan, Priyo mengatakan, maka ketiga tersangka yang ditahan akan dilepaskan demi hukum.

Tapi bukan berarti kasusnya terhenti. Para tersangka akan dipanggil kembali untuk dilimpahkan ke jaksa bila dinyatakan lengkap untuk dilimpahkan tahap kedua. “Kalau sudah berakhir masa tahanan, kita lepas. Tapi bukan berarti kasusnya berhenti,” katanya.

Kasus PNPM Mandiri Kecamatan Kempo ditangani Polres Dompu dengan kerugian negara sekitar Rp 500-an juta.

Modusnya, pengurus PNPM Mandiri memalsukan kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) dan uang yang cair dimanfaatkan oknum pengurus untuk kepentingan pribadi. (ula)

(Suara NTB/uki)

LONGSOR - Salah satu sudut halaman dan gedung SMKN 4 Bima yang terkena longsor karena banjir. Sekolah ini dibangun di atas kemiringan perbukitan dengan tanah labil, sehingga rawan longsor dan mengkhawatirkan guru dan siswa.

Banjir Terjang SMKN 4 Bima Bima (Suara NTB) – Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Bima, termasuk di Langgudu, membuat SMKN 4 Bima diterjang banjir dan terkena longsor. Aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) di sana lumpuh, sedang program pengenalan peserta didik baru pun ditunda.

Kepala SMKN 4 Bima, Rifial Akbar, SE, kepada Suara NTB, Selasa (19/7) mengatakan, hujan yang mengguyur dua hari berturut-turut sejak Sabtu pagi (16/7) hingga Senin (18/7) malam, mengakibatkan sekolah Kejuruan Kelautan dan Perikanan itu ter-

genang banjir yang datang dari arah belakang sekolah.

Rifial mengatakan, tidak hanya banjir setinggi paha orang dewasa, hujan tersebut juga membuat tebing di belakang sekolah longsor. Air dari gunung membawa material longsor serta mengikis tanah bangunan

gedung sekolah setempat.

“Akibatnya seluruh lantai Ruangan Kelar Belajar (RKB) tergenang air lumpur bebatuan,” katanya. Dia menjelaskan, akibat bencana tersebut, satu ruang kelas retak lantaran terjadi pergeseran tanah. Sementara lapangan sekolah dan tebing di

Diduga Hasil Curian

Belasan Motor Disita Polisi Bima (Suara NTB) – Jajaran Satreskrim Polres Bima menyita 12 unit motor yang diduga hasil curian. Petugas juga mengamankan dua pelaku curanmor, Jb (18) dan Sp 17, warga desa Tolouwi Kecamatan Monta dan salah seorang kurir, inisial H. Belasan motor yang disita itu sebagian tidak memiliki nomor kendaraan. Dan sebagiannya menggunakan pelat luar daerah Bima.

Kasat Reskrim Polres Bima Kabupaten, AKP Erikson, S.IK, Selasa (19/7) mengatakan proses penangkapan berawal saat anggota Polres melakukan patroli rutin di jalan lintas BimaTente, Minggu (17/7) pukul 18.00 wita. Pada saat melintas, tepatnya di Desa Belo Kecamatan Palibelo anggota melihat dua orang yang mencurigakan.

“Saat itu anggota langsung mendekati kedua pelaku ini kemudian memeriksa dan didapatkan barang bukti berupa dua biji kunci T serta dua unit motor yang diduga dipakai untuk beroperasi,” ucapnya. Petugas kemudian membawa pelaku ke Mapolres Bima untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam pengakuannya, lanjut Kasat, keduanya mengakui telah menjalani profesi itu (curanmor) hampir satu tahun lebih dan berhasil mencuri belasan motor di wilayah Kabupaten Bima.

“Dua pelaku ini sudah beroperasi selama satu tahun.

Kita kembangkan lagi kasus ini,” jelasnya. Tidak berhenti di situ, pihaknya kemudian

(Suara NTB/uki)

DIAMANKAN – Tersangka pelaku curanmor dan belasan sepeda motor diamankan di Mapolres Bima, Selasa (19/7). melakukan pengembangan.

Mengingat berdasarkan pengakuan pelaku, motor yang selama ini dicuri ditampung di rumah salah seorang kurir di Kecamatan Monta.

“Tidak menunggu lama, anggota langsung ke TKP. Hasilnya delapan unit motor berhasil diamankan,” ujarnya. Menurut Kasat, pada saat motor itu diamankan dan diangkut menggunakan mobil dalmas. Salah seorang warga inisial H, sempat melawan. Petugas terpaksa melumpuhkan kaki kanan oknum tersebut dengan timah panas.

“Kami amankan H ini karena diduga sebagai kurir. Namun kami menduga oknum ini juga penadah di wilayah kecamatan Monta,” tuturnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik pelaku maupun

kurir akan dikenakan pasal 363 ayat 1 3e, 4e juncto pasal 53 KUHP. Dengan ancaman lima tahun penjara.

“Yang jelas kasus ini akan terus dikembangkan. Saat ini pelaku dan kurir ini akan ditahan di ruang tahanan Polres Bima,” jelasnya.

Erikson menghimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan motor agar mengecek serta membawa kelengkapan administrasi seperti STNK dan BPKB asli. Selain itu masyarakat juga diminta untuk tidak membeli kendaraan yang tidak lengkap (bodong).

“Kami berharap masyarakat bersikap kooperatif. Melaporkan dan menginformasikan kepada aparat kepolisian untuk mengungkap kasus curanmor ini,” pungkasnya. (uki)

samping sekolah runtuh.

“Kami khawatir seluruh bangunan sekolah rusak parah. Pasalnya posisi sekolah dibangun di atas tanah yang miring dan berada di belakang tebing yang mudah terkena longsor,” jelasnya.

Kejadian itu membuat sekolah setempat terisolir. Aktivitas sekolahpun terpaksa diliburkan. Karena musibah itu sangat membahayakan keselamatan siswa dan guru.

“Karena adanya bencana ini, seluruh aktivitas KBM dilibur-

kan,” terangnya.

Sejauh ini pihaknya telah melaporkan hal itu kepada Pemerintah daerah untuk disikapi dengan cepat. Membantu proses rehablitasi sekolah yang saat ini mengalami kerusakan (retak) yang cukup parah.

“Semoga Pemerintah Kabupaten dan Provinsi segera turun tangan menanggulangi bencana ini. Sehingga siswa dan guru bisa kembali melakukan aktivitas belajar dan mengajar di sekolah,” harapnya. (uki)

Bawa Pistol, Seorang Warga Ditangkap Polantas Dompu (Suara NTB)Ml (26) warga Tolo Tangga Kecamatan Monta, Kabupaten Bima ditangkap aparat Polres Dompu. Dia diduga hendak menodongkan senjata api (senpi) rakitan jenis pistol pada Polantas yang memeriksa kelengkapan dokumen kendaraannya.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Priyo Santoso, S.IK kepada Suara NTB, Senin (18/7) mengungkapkan, Ml kedapatan membawa senpi rakitan. Awalnya, ia dihentikan anggota Polantas Polres Dompu karena tidak mengenakan helm saat melintas di jalan Bhayangkari Dompu, Senin pagi. Ml kemudian diminta menunjukkan kelengkapandokumenkendaraanbermotornya, namun ia memperlihatkan sikap melawan dan hendak mengambil pistol dari dalam tasnya. “Pelaku langsung diamankan oleh anggota Polantas,” katanya.

Bersama pelaku ditemukan 1 pucuk senpi rakitan jenis pistol

dan 1 butir peluru tajam jenis F16 serta kunci T. Hasil interogasi, Ml mengakui kunci T tersebut digunakan untuk melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor. Di Dompu sendiri ia pernah mencuri motor jenis Vixion dan dijual di wilayah Bima seharga Rp 5 juta. Ia juga mengaku pernah mengambil motor di Kota Bima hingga tiga unit.

“Kita fokus tangani kasus kepemilikan senpi rakitannya. Untuk kasus curanmornya, kita masih mendalami,” kata Priyo.

Ml juga tengah diperiksa penyidik untuk mendalami kepemilikan senpi rakitan dan kasus hukum lainnya. Ia diancam dengan undang – undang darurat atas kepemilikan senpi rakitan dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. “Tersangka saat ini masih dimintai keterangan dan kita kenakan undang – undang darurat,” terangnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

BAWA PISTOL - Ml (26) warga Bima saat dimintai keterangan oleh penyidik Reskrim Polres Dompu, Senin (18/7), karena membawa senpi rakitan jenis pistol dan peluru tajam.

Karang Taruna Dompu akan Bangunkan Rumah untuk Ompu Sao

(Suara NTB/ula)

MENYENDIRI - Ompu Sao, tinggal di gubuknya menyendiri jauh dari pemukiman ramai. Warga Marada, Kecamatan Hu’u, Dompu ini akan dibuatkan rumah layak huni oleh karang taruna.

Dompu (Suara NTB) Ompu Sao, salah seorang

pejuang di era penjajahan Belanda dan Jepang tinggal di

gubuk reot sendirian di Dusun Madawa, Desa Marada, Kecamatan Hu’u, Dompu. Ayah yang diperkirakan berusia lebih dari 100 tahun ini memilih menyendiri jauh dari perkampungan. Karang Taruna Kabupaten Dompu bertekad akan membangunkan rumah sederhana baginya.

Ketua Karang Taruna Kabupaten Dompu, H. Zulkifli Lubis, S.Sos kepada Suara NTB, Senin (18/7) mengungkapkan, kisah Ompu Sao di Marada Hu’u menginspirasi pihaknya untuk membantu. Pihaknya memiliki program sosial tahunan dan sepakat akan membantu bangunkan rumah sederhana bagi Ompu Sao. “Kita sudah rencanakan untuk membantu

bangunkan rumah panggung (kayu) sederhana. Ini yang sedang dipersiapkan teman – teman,” ungkapnya.

H. Zulkifli juga mengungkapkan bahwa Ompu Sao memilih tinggal menyendiri di kebun tersebut bukan karena tidak memiliki anak. Ia sudah berulang kali diajak anak – anaknya tinggal bersama, tapi selalu ditolak dan menginginkan hidup menyendiri.

Ompu Sao ini pandai berbahasa Jepang dan beberapa lagu berbahasa Jepang diketahuinya. Sehingga tidak heran, setiap orang yang mengunjunginya selalu dinyanyikan lagu berbahasa Jepang. Rahasia umur panjangnya pun karena ia selalu mengkonsumsi makanan yang masih alami dan hangat. (ula)

(Suara NTB/ula)

H. Zulkifli Lubis

SUARA NTB Rabu, 20 Juli 2016

Harapkan Dampak MTQ KALANGAN anggota DPRD NTB berharap agar Provinsi NTB sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan MTQ nasional, tidak hanya dapat mensukseskan jalannya kegiatan tersebut. Tetapi, diharapkan bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk memberikan dampak positif bagi daerah .

Demikian disampaikan anggota DPRD NTB, Burhanuddin Jafar Salam, SH., kepada Suara NTB Senin (18/7). “Momentum MTQ ini kan sangat baik untuk (Suara NTB/ndi) Burhanuddin Jafar Salam NTB. Ini kesempatan untuk kita mempromosikan daerah ini. Terutama tentang pariwisata kita. Lalu untuk teknisnya bagaimana, ya itu dinas terkait yang berkoordinasi,” ujarnya.

Kegiatan MTQ nasional yang akan menghadirkan tamu undangan dari seluruh penjuru tanah air, juga akan dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara Islam lainnya. Sehingga kegiatan MTQ nasional ini dinilai sangat tepat untuk mempromosikan Provinsi NTB sebagai salah satu pusat wisata halal dunia.

“Namun saya lihat dari persiapan yang dilakukan saat ini, masih belum mengarah ke sana. Karena saya lihat lebih berkonsentrasi untuk mensukseskan MTQ. Ini untuk kegiatan intinya saja, masih kurang maksimal. Apalagi mau berbicara efek dominonya terhadap perekonomian masarakat,” ujar anggota Komisi IV tersebut.

Burhanudin mengingatkan bahwa event yang berskala nasional seperti MTQ tidak gampang untuk diperoleh. Selain itu, kegiatan MTQ tersebut juga membebankan pembiayaan pada keuangan daerah. Sehingga, pemerintah daerah selain berpikir untuk mensukseskan MTQ secara operasional kegiatan. Tentu juga diharapkan memberikan efek dominonya bagi masyarakat NTB. Baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. (ndi)

Santoso Ditembak, Polda NTB Tingkatkan Pengamanan Mataram (Suara NTB) – Mabes Polri menginstruksikan peningkatan pengamanan di wilayah pascaditembaknya gembong teroris Mujahidin Indonesia Timur di Poso. Polda NTB menanggapi dengan melakukan antisipasi di pintu masuk daerah dan markas komando.

“Di tempat-tempat kemungkinan ada terjadi gangguan kamtibmas. Di bandara, pelabuhan-pelabuhan kecil,” ujar Kabid Humas Polda NTB, Dra. Tri Budi Pangastuti, MM menjawab potensi kaburnya istri Santoso yang teridentifikasi berasal dari Bima.

“Pascaditembaknya tersangka teroris di Poso, antisipasi dengan melakukan penjagaan dan patroli,” terangnya, Selasa (19/7) ditemui Suara NTB di ruang kerjanya.

“Untuk penambahan personel, intinya kita optimal melakukan pengerahan anggota. Seperti penjagaan mako dan tempat pelayanan kepada masyarakat seperti bank dan

tempat keramaian,” katanya.

Aparat kepolisian, sambung dia, tidak membedakan tempat yang menjadi atensi pengamanan khusus. Setiap kemungkinan diantisipasi maksimal, tidak hanya di Bima.

“Kita tingkatkan kewaspadaan. Tidak menutup kemungkinan pelaku mencari sasaran di tempat yang dianggap lengah,” kata Tri Budi.

Pengerahan optimal tersebut dilakukan dengan monitoring kegiatan masyarakat.

Dilakukan dengan memaksimalkan fungsi Bhabinkamtibmas yang memang berada di tengah-tengah masyarakat.

“Melihat, mendengar informasi terkait hal-hal mencuriga-

kan,” paparnya.

Untuk kebutuhan penyidikan terkait pengungkapan identitas tersangka yang ditembak tim Operasi Tinombala, Polda NTB bakal memfasilitasi pihak keluarga. “Kalau pihak keluarga kita akan fasilitasi. Baik yang menjenguk atau kebutuhan tes DNA,” katanya.

Seperti dilansir kantor berita Antara, Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengonfirmasi bahwa dua jenazah gembong teroris yang tertembak dalam penyergapan di Desa Tambarana, Poso, Senin (18/7) sore, yakni Santoso dan Mukhtar.

Mukhtar merupakan salah satu orang dekat yang menjadi

POLDA NTB belum menambah personel yang khusus memberikan pengamanan di bank. Terkait maraknya pembobolan ATM via skimming belakangan ini. Meski demikian, hal itu tetap menjadi atensi.

Direktur Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda NTB, Kombes Pol Ruslan SH MH menjelaskan, pihak bank masih mempercayakan pengamanan bank kepada aparat security yang dimiliki.

“Masih seperti biasa. Pengamanan dari kita masih di bankbank tertentu,” ujarnya ditemui Suara NTB, kemarin. “Kecuali di Bank Indonesia ya, itu dikawal Brimob karena tingkat kerawanan kontijensi tinggi,” katanya.

Ia menyebutkan, personelnya yang dikerahkan di sejumlah bank juga dibekali untuk memberi imbauan khusus terkait skimming. Termasuk pengamanan pada saat pengisian uang ke mesin ATM. “Pengawalan ke vendor pihak ketiga tetap sama. Ya kita imbau juga untuk mengecek alat mencurigakan di ATM waktu lagi ngisi,” kata Ruslan.

Meski pihak bank belum mengajukan penambahan personel Pamobvit untuk melakukan pengawalan di kantor, pihaknya tetap memberikan atensi.

Berdasarkan catatan Suara NTB, pada bulan Juli ini terungkap dua kasus upaya pembobolan rekening nasabah melalui perekaman data lewat alat skimming. Dua kasus tersebut diduga dilakukan warga asing.

Saat ini yang tengah dalam penanganan Polda NTB, yakni kasus dengan TKP di ATM Bank Mandiri di Gili Air, Pemenang, KLU. Tersangka WNA asal Bulgaria, YCS (51) telah ditahan di Mapolda NTB atas tuduhan dengan sengaja mengganggu sistem elektronik yang menyebabkan sistem tidak bekerja. Menggunakan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik.

Kasus kedua yang dilaporkan awal pekan lalu, dengan korban nasabah Bank BCA, WNA asal Perancis, Eric Alderweireld (45).

Kerugian korban ditaksir mencapai Rp 90 juta lebih. Kasus itu dilaporkan korban, ketika menerima laporan transaksi keuangan melalui SMS Banking yang pada kenyataanya tidak pernah dilakukan korban.

Jumlah yang ditarik beragam, mulai dari Rp 10 juta sampai Rp 40 juta sehingga terakumulasi hingga Rp 90 juta lebih. Tempat penarikannya pun berbeda-beda, yakni, dari ATM di Pemenang, ATM di Gili Trawangan dan ada pula ditarik dari Bali. (why) Ruslan (Suara NTB/why)

DENDA - Kasi Pidsus Kejari Mataram, Herya Sakti Saad (kiri) menerima uang denda terpidana korupsi SPAM KLU yang diwakili penasehat hukum, Edy Rahman, Selasa (19/7).

Terpidana SPAM KLU Bayar Denda Mataram (Suara NTB) – Terpidana korupsi pemasangan pipa SPAM KLU, Bambang Eko Subianto terbebas dari pidana tambahan enam bulan penjara. Lantaran telah membayarkan biaya denda sebesar Rp 100 juta. Ia divonis pidana penjara satu tahun enam bulan.

Pembayaran denda yang bersangkutan dilakukan oleh Penasehat Hukumnya, Edy Rahman, SH., MH, Selasa (19/7) di Kejari Mataram. Disaksikan Kasi Pidsus, Herya Sakti Saad, SH. Berdasarkan putusan inkcraht PN Mataram nomor 8/Pid.Sus-PK/ 2016/PN.MTR tertanggal 28 Juni 2016. Selain itu, terpidana juga membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.

“Terpidana tinggal menyelesaikan pidana badannya selama 1 tahun 1 bulan. Klien kami sudah ditahan sejak 28 Februari 2016. Tetapi nanti dari pihak

Lapas yang lebih mengetahui.

Kita ikuti proses hukumnya,” kata Edy seusai penandatanganan berita acara penyerahan.

Sementara uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 1.521.542.076, 32 telah diserahkan sebelumnya dalam persidangan. Pembayaran denda itu juga merupakan bentuk terpidana menerima hasil putusan hakim. “Yang bersangkutan menerima sehingga kita tidak mengajukan banding,” jelasnya.

Kasi Pidsus Kejari Mataram, Herya Sakti Saad menambahkan, pembayaran denda tersebut merupakan kewajiban terpidana yang apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan penjara enam bulan sesuai dengan amar putusan hakim yang dipimpin AA Ngurah Rajendra.

“Setelah dibayar akan disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak,”

terangnya. Ia memaparkan, dengan dilakukannya pembayaran denda tersebut, maka eksekusi badan terhadap terpidana dinyatakan tuntas. Terpidana tinggal menjalani sisa hukuman pidana penjara.

“Untuk perkara ini, kewajiban perintah putusan yang sudah inckracht dilaksanakan. Maka eksekusi tuntas,” ujarnya.

Terpidana Bambang Eko Subianto, merupakan PPK pada Dinas PU Provinsi NTB yang divonis 1,5 tahun. Ia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam paket pekerjaan pembangunan SPAM. Yakni pemasangan Instalasi Pengolahan Air kapasitas 2x20 Liter/ Detik dan pembangunaan Reservoir kapasitas 1.000 Meter Kubik di Kecamatan Tanjung, KLU tahun 2012. (why)

Satlantas Polres Lotim akan Lakukan Rekayasa Lalin Saat HUT NW Anjani Selong (Suara NTB) – Dalam pelaksanaan HUT NW Anjani ke-81 pada Minggu, 24 Juli 2016, aparat kepolisian akan melakukan rekayasa arus lalu lintas (Lalin) terutama dari arah MataramLabuhan Lombok. Pengalihan atau rekayasa arus lintas itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan di lokasi pelaksanaan HUT NW Anjani, mengingat lokasinya berada di jalur utama.

Dikonfirmasi via ponselnya, Selasa (19/7), Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Bayu Eko Panduwinoto, SIK, mengaku jika aparat kepolisian saat ini sudah siap untuk mengamankan pelaksanaan HUT NW

Anjani pada Hari Minggu mendatang. Dalam pengamanannya, aparat kepolisian akan menerjunkan lebih dari 300 personel. Beberapa diantaranya dari Satlantas Polres Lotim untuk melakukan rekayasan arus lintas agar tidak terjadi kemacetan yang cukup parah.

Adapun rute yang digunakan dalam rekayasa arus lalu lintas itu, lanjut Bayu, yakni pengalihan arus dari arah Mataram-Labuhan Lombok akan mulai dilakukan pada simpang empat Desa Rempung Kecamatan Pringgasela, sementara dari arah Labuhan Lombok-Mataram pengalihan dilakukan di Batuyang dan Lenek Aikmel. Untuk

di persimpangan Rempung, kendaraan roda kecil diimbau untuk belok kiri hingga tembus simpang empat Lenek Kecamatan Aikmel. Sementara, untuk kendaraan roda besar diwajibkan mengambil arah kanan di simpang empat Rempung menuju Korleko dan tembus Batuyang. “Nanti pengalihan arus lalu lintas ini kita terapkan pada hari Sabtu dan Minggu,” jelasnya.

Sementara itu, untuk tetap menjaga keamanan, aparat kepolisian juga akan ditempat di sejumlah ruas jalan. Baik di lokasi HUT NW Anjani maupun di beberapa titik jalan yang menjadi rute dilakukannya rekayasa arus lalu lintas. (yon)

Telusuri Jaringan Internasional Skimming ATM

Polda NTB Gandeng Mabes Polri dan NCB Interpol Mataram (Suara NTB) – Tersangka skimming ATM Bank Mandiri, YCS (51) kini mendekam di Rutan Mapolda NTB. Penanganan dilimpahkan ke Polda NTB guna pengembangan kasus lebih lanjut. Mabes Polri dan Interpol bakal digandeng dalam kasus yang termasuk dalam kejahatan transnasional itu.

Kasubdit II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie, SIK dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan, pihaknya kini memburu jarin-

gan YCS yang tercatat juga melakukan aksi serupa di Bali.

“Jaringan kelompok lintas provinsi lintas negara. Butuh penanganan lebih terhadap kasus ini,” tegasnya. “Kasus ini lintas Polda. Kita gandeng Mabes dan NCB (National Central Bureau) Interpol,” katanya.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Polda Bali, Darsono mengungkapkan ada tiga kasus serupa terjadi juga dilakukan oleh kelompok dari Bulgaria.

“Dari keterangan dia melakukan sendiri. Tapi kita tidak langsung percaya. Kita gandeng

tangan kanan Santoso.

Meskipun diprediksi kekuatan kelompok sipil bersenjata tersebut melemah pascakematian Santoso, Luhut menegaskan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Operasi Tinombala akan terus melakukan pengejaran terhadap 19 anggota kelompok mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso yang masih tersisa.

Jenazah Santoso dan Mukhtar dilaporkan telah tiba di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulawesi Tengah, Selasa siang, untuk diidentifikasi melalui proses pencocokan DNA dengan pihak keluarga.

Sementara itu, Kepala Satgas Operasi Tinombala, Kombes Pol Leo Bona Lubis, menuturkan bahwa Basri dan istrinya, serta istri Santoso diduga melarikan diri saat terjadi kontak senjata di Desa Tambarana.

(Suara NTB/dok)

Tri Budi Pangastuti Istri Santoso yang bernama Jumiatun Muslim alias Atun alias Bunga alias Umi Delima berasal dari Bima, NTB, merupakan salah satu dari tiga perempuan yang termasuk dalam 19 DPO kelompok sipil bersenjata tersebut. (why/ant/bali post)

Pengusaha, Figur Alternatif Pilkada NTB 2018

(Suara NTB/why)

Belum Tambah Personel di Bank

Halaman 8

Polda lain, Imigrasi dan Bareskrim Mabes,” jelasnya.

Tersangka YCS diperiksa intensif di ruang pemeriksaan Subdit II Cyber Crime Mapolda NTB Selasa (19/7). Didampingi kuasa hukumnya, tersangka yang ditangkap di Pelabuhan Padangbai, Karangasem, Bali Jumat (15/7) itu dicecar berbagai pertanyaan oleh penyidik.

“Pemeriksaan awal, tersangka mengakui memasang alat tersebut. Untuk sementara, baru terungkap di TKP Gili Air itu. Tapi kita dalami lagi. Karena dia ini sering bolak-balik Bali

Trawangan,” ungkap Darsono.

“Dia memasang alat skimming di atas numpad (papan tombol) ATM. Menyerupai alat penutup,” imbuhnya.

“Dengan sengaja tanap hak mengganggu sistem elektronik menyebabkan sistem tidak bekerja. Menggunakan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik,” katanya.

Tersangka dijerat dengan pasal 33 juncto pasal 49 dan atau pasal 30 ayat 2 juncto pasal 46 dan atau pasal 31 ayat 1 juncto pasal 37 undangundang RI nomor 11 tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ia menjelaskan, kronologi pengungkapan yang sebelumnya ditangani Polres Lobar itu bermula dari pemilik Bell Air Hotel, Gili Air yang menemukan alat mencurigakan di mesin ATM Bank Mandiri tak jauh dari penginapan itu.

Setelah ditindaklanjuti kemudian dilakukan operasi pengejaran. Setelah ditangkap polisi pun melakukan olah TKP, mengumpulkan barang bukti, yang dicocokkan dengan keterangan saksi. (why)

Mataram (Suara NTB) Figur-figur yang bakal digadang-gadang mempunyai kans besar untuk maju di Pilkada NTB 2018, mulai bermunculan. Didominasi oleh tokoh-tokoh dengan latar belakang sebagai politisi. Kini mulai munculkan wacana baru tentang figur alternatif yang berasal dari kalangan pengusaha. Jika benar, maka wacana tersebut diyakini akan memberikan warna berbeda dalam perhelatan pesta demokrasi terakbar masyarakat NTB. “Apabila ini (pengusaha) benar muncul, maka saya yakin ini akan menjadi saingan ketat dalam pertempuran dalam merebut NTB satu nanti. Jadi saya melihat banyak figur-figur pengusaha yang bisa kita prediksi dan diyakni mampu membawa NTB ini sejahtera,” ujar Ali Ahmad, SH, salah satu politisi Partai Amanat Nasional (PAN) kepada Suara NTB, Senin (18/7) kemarin.

Diakui oleh anggota DPRD NTB itu, bahwa sejauh ini, figur-figur yang baru muncul masih kebanyakan didominasi oleh kalangan tokoh politik.

Sementara NTB ini sudah memiliki banyak pengalaman bagaimana dipimpin oleh seorang tokoh politik. Sehingga dengan kondisi NTB yang berada pada posisi saat ini, NTB membutuhkan sosok pe-

mimpin yang memiliki inovasi dan kreatifitas yang tinggi.

“Sementara ini kan namanama yang muncul itu yang dikenal sebagai politisi saja.

Ada Suhaili, Ahyar Abduh, Ali BD, mantan bupati KSB, Zulkifli Muhadli. Tetapi kalau memang akan hadir nantinya sosok pengusaha ini. Saya secara pribadi sangat yakin akan dapat diterima baik masyarakat,” ujarnya.

Salah satu alasan menurut Ali Ahmad, mengapa sosok pengusaha penting untuk didorong dalam pentas kepemimpinan NTB ke depan.

Karena jika ingin melihat NTB melompat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka sosok pengusaha untuk memimpin NTB merupakan alaternatif jawaban yang paling tepat.

Atas dasar itu, Ali Ahmad, menyakini jika benar-benar akan muncul figur pengusaha ini dalam pentas Pilkada NTB 2018 mendatang. Maka itu akan menjadi kuda hitam yang sulit bisa dihentikan.

Disinggung figur pengusaha NTB yang dianggap layak untuk diikutkan dalam pentas perebutan NTB satu itu. Ali Ahmad menolak menyebut nama. Akan tetapi dikatakannya NTB memiliki banyak putra daerah yang sukses sebagai pengusaha, baik di level nasional maupun lokal. (ndi)

Lima WNA Terduga Pemalsu Identitas Diadili Mataram (Suara NTB) – jalur hukum, karena telah Sebanyak lima Warga Nega- menyalahi aturan,” ujarnya. ra Asing (WNA) terduga peLangkah yang diambil malsu identitas dan pemega- Kadiv. Kemigrasian, Kemeng kartu izin tinggal sementa- kum HAM NTB, dinilai sera (Kitas) yang melakukan pe- bagai upaya memberi efek jera langgaran terhadap pasal 122 terhadap WNA yang tidak Huruf A undang-undang No- mematuhi peraturan keimimor 6 Tentang Keimigrasian, grasian. Apalagi kata Natsir, terpaksa diseret ke Pengadilan adanya Peraturan Presiden guna mengikuti proses hukum. Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kelima WNA tersebut be- bebas visa kunjungan, dimarasal dari Myanmar, Italia dan na WNA akan secara bebas Tiongkok. Penahanan ter- keluar masuk ke NTB. hadap mereka juga dilakukan Untuk itu kata dia, dalam di tempat berbeda. “Mereka rangka mengantisipasi materkait penyalahgunaan izin suknya WNA yang tidak metinggal dan tiga orang warga matuhi prosedur kemigrasian, negara Tiongkok,” terang karena adanya kebebasan Kadiv. Kemigrasian, Kanwil tersebut, pihaknya telah memNTB Muhammad Natsir, SH., bentuk Tim Pemantau Orang M.Hum kepada Suara NTB Asing (Tempora), yang anggotSelasa (19/7) kemarin. anya berasal dari semua eleKetiga WNA yang ter- men pengamanan di NTB. tangkap di Sumbawa oleh Kasi Sementara itu, terkait Wasdakim Kemigrasian Sum- jumlah warga negara asing bawa adalah, Zhengk Rongzong yang sudah dipulangkan se(27), Li Shuizhong (55) dan cara paksa, tercatat 32 orang.

Tonk Jinxu (32). Dua dari tiga Rata-rata adalah warga negaWNA tersebut telah diputus- ra Tiongkok. “Dari Bulan Jankan pengadilan dengan mem- uari sampai Bulan Juni kebayar denda sebasar 5 juta. marin sudah ada 32 orang Sementara satu orang lainya yang kita deportasi,” pungkasZhenk Rongzon, saat ini tengah nya. (jun) dalam proses hukum.

“Dua orang sudah diputuskan dan langsung kita deportasi,” terang Muhammad Natsir.

Sementara itu, dua orang yang tertangkap di Kantor Kemigrasian Mataram, beberapa waktu lalu, saat ini sudah sampai pada tahap persidangan, dan tinggal menuggu putusan pengadilan. Penahanan atas keduanya karena adanya upaya pemalsuan identitas dan penyalahgunaan izin tinggal.

“Mereka memang harus kita Muhammad Natsir seret ke (Suara NTB/jun)

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 20 Juli 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9 (Suara NTB/ist)

UPACARA - Salah satu rangkaian prosesi upacara adat Ngayu - Ayu yang akan digelar hari ini di Desa Sembalun.

Hotel Lombok Raya Sambut Peserta HAN

Festival “Ngayu – Ayu” Dongkrak Kunjungan Wisatawan Mataram (Suara NTB) Selain menjadi ajang pelestarian lingkungan serta budaya, pelaksanaan prosesi upacara adat Ngayu - Ayu di Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, juga dapat menjadi sarana pendongkrak angka kunjungan wisatawan.

Peristiwa budaya yang digelar masyarakat suku Sasak di pelosok desa itu menjadi magnet pemikat kedatangan wisatawan. Menjelang hari pelaksanaan, tradisi upacara syukuran adat tersebut, para wisatawan sudah mulai berdatangan.

“Hari ini beberapa raja di nusantara sudah mulai berdatangan. Ada yang datang sendiri dan ada juga yang bersama rombongan keluarga-

nya,” jelas Ismani Anggara Putra, panitia yang berperan mengkoordinir tamu dari kalangan raja - raja tersebut ketika dihubungi, Selasa (19/7).

Angga mengatakan, para raja yang berasal dari berbagai penjuru di nusantara ini akan mengikuti agenda lokakarya bersama kementerian pariwisata. Lokakarya yang akan membahas mengenai lingkungan hidup dan industri pariwisata daerah ini akan ber-

langsung di Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Rabu (20/7) hari ini.

Usai lokakarya, panitia dari pihak pemerintah akan melakukan serah terima kegiatan kepada pihak panitia adat dari Desa Sembalun.

Prosesi serah terima kegiatan itu itu akan dilakukan dengan diringi pembayun.

“Prosesi serah terimanya itu besok dilakukan dengan

I Gusti Lanang Patra

Paket Wisata Halal Mirip Wisata Konvensional Mataram (Suara NTB) Paket wisata halal yang menjadi ikon produk jualan industri pariwisata NTB tidak jauh berbeda dengan paket wisata konvensional. Paket wisata yang satu ini muncul hanya untuk menjawab kebutuhan pasar.

“Sebenarnya paket wisata halal ini tidak jauh beda dengan paket wisata konvensional. Secara umum ya sama saja.

Cuma destinasi tournya yang lain,” kata Ketua Asita NTB, Dewantoro Umbu Joka, Selasa (19/7).

Dikatakan, akomodasi atau penginapan bagi wisatawan yang berlibur dengan paket wisata halal tersebut juga terletak di lokasi penginapan wisatawan konvensional. Pasalnya, sejauh ini belum ada hotel yang secara spesifik menjadi sarana khusus tempat penginapan tamu yang berwisata halal.

“Tempat menginapnya pun sama seperti wisatawan konvensional. Hanya saja, yang kita jamin bagi mereka, terutama wisatawan muslim adalah makanannya yang halal,” terangnya.

Tujuan safari yang ditetapkan sebagai jualan dalam paket wisata halal tersebut diantaranya Gili Sudak, dan Gili Nanggu di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

Selain itu, pelaku pariwisata di NTB juga mengajak tamunya untuk berkunjung ke situs - situs bersejarah yang menyimpan nilai sejarah Islam.

“Salah satu titik destinasi wisata halal berupa situs bersejarah adalah Masjid Kuno di Desa Bayan,” tandasnya. (met)

Pelaku Pariwisata Belum Buat Paket Wisata Rinjani Mataram (Suara NTB) – Pelaku pariwisata di NTB pada umumnya membuat paket perjalanan wisata untuk wisatawan yang ingin menghabiskan waktu libur di berbagai destinasi wisata. Tidak heran jika dalam sekali perjalanan, wisatawan bisa diajak mengunjungi lebih dari satu tempat wisata. Namun, terdapat beberapa pelaku wisata yang tidak membuat paket wisata menuju Gunung Rinjani. Padahal Gunung Rinjani juga sangat potensial untuk didatangi oleh wisatawan.

“Kalau yang naik gunung itu kebanyakan wisatawan lokal yang tidak membutuhkan pemandu wisata untuk kesana.

Kalaupun ada wisatawan asing, jumlahnya tidak terlalu banyak,” kata Totok selaku pelaku pariwisata di NTB, di Mataram, Selasa (19/7) kemarin.

Menurutnya selama ini wisatawan lebih memilih untuk berkunjung ke pantai dan air terjun. Sehingga tidak sedikit dari pelaku pariwisata yang hanya membuat paket tersebut, tanpa membuat paket ke Gunung Rinjani. Kendati demikian, pihaknya akan mempertimbangkan untuk membuat paket wisata ke Gunung Rinjani.

“Saya dan beberapa rekan lainnya memang hanya membuat paket wisata untuk pantai, air terjun dan tempat wisata lainnya selain Gunung Rinjani. Kita lihat perkembangannya bagaimana, jika memang banyak yang minta nanti kita pasti akan buatkan paketnya,” ujarnya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Beri Putra selaku pelaku pariwisata di Lombok Timur. Selama ini ia memang membuka paket wisata ke Gunung Rinjani. Hanya saja, jumlah wisatawan yang memilih paket tersebut masih terbilang sedikit jika dibandingkan dengan paket wisata pantai dan air terjun.

“Saya memang buka paket untuk ke Gunung Rinjani atau ke bukit-bukit di sekitar Gunung Rinjani. Tapi memang jumlah peminatnya tidak sebanyak paket pantai dan air terjun,” ujarnya.

Beri Putra berharap pemerintah daerah lebih gencar lagi melakukan promosi pariwisata untuk wisatawan mancanegara untuk mendatangi Gunung Rinjani. Pasalnya Gunung Rinjani memiliki potensi untuk membuat wisatawan ingin kembali lagi.

“Gunung Rinjani itu wisata komplit. Air terjunnya ada, danaunya ada, pemandian air panas ada, savana ada dan masih banyak ada yang lainnya. Setiap wisatawan yang saya pandu itu selalu ingin kembali lagi,” kata Beri. (lin)

Wisata Religi Peserta MTQ

Peserta Dijadwalkan Kunjungi Makam Loang Baloq Mataram (Suara NTB) – Para peserta MTQ Nasional dijadwalkan akan mengunjungi Makam Loang Baloq untuk wisata kota. Para pedagang di sekitar makam mengaku senang jika banyak pengunjung yang datang. Sebab dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung, akan menambah pendapatan mereka.

Pasalnya beberapa bulan terakhir jumlah pengunjung makam terbilang semakin sedikit. Namun para pedagang merasa senang jika memang akan banyak pengunjung yang datang dalam waktu dekat ini.

“Kalau memang benar kita merasa senang, nanti kita siapkan banyak-banyak makanan dan bunga. Karena pengunjung makam biasanya membeli itu, mekipun ada juga yang membeli barang lain,” kata Adah selaku pedagang di sekitar Makam Loang Baloq, kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (19/7) kemarin.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram H. Abdul Latif Nadjib juga telah membenarkan bahwa para peserta MTQ Nasional akan diajak untuk menikmati sejumlah wisata di Kota Mataram.

Sebab event ini juga dijadikan kesempatan untuk melakukan promosi pariwisata.

“Peserta MTQ memang dijadwalkan untuk mendatangi sejumlah tempat wisata di Kota Mataram, kemungkinan juga akan mengunjungi Makam Loang Baloq,” ujar Latif pekan lalu.

Rencananya para peserta

(Suara NTB/lin)

LOANG BALOQ - Suasana Makam Loang Baloq pada Selasa (19/7) kemarin. Makam ini juga dijadwalkan akan dikunjungi oleh para peserta MTQ nantinya. bukan hanya diajak ke makam, namun juga diajak ke Taman Wisata Loang Baloq (TWLB).

Hanya saja, TWLB masih terlihat kurang bersih dan tidak terlihat adanya persiapan apapun. Kondisinya masih sama seperti biasa. Bahkan pemantauan Suara NTB, terlihat sejumlah fasilitas rusak dan tidak terawat. Hal ini semestinya dapat dipersiapkan lebih awal. Sebab ini juga berkaitan dengan citra pariwsiata kota.

Kendati demikian, para pedagang di TWLB mengaku cukup senang jika memang benar para peserta akan berkunjung ke TWLB. Inaq Sukiah misalnya, ia mengaku beberapa bulan terkahir jualannya tidak terlalu banyak dibeli oleh pengunjung. Hal itu juga disebabkan karena semakin sedikitnya pengunjung yang

datang ke TWLB. “Beberapa bulan terakhir ini memang agak kurang. Kalaupun ada pengunjung, kadang mereka bawa bekal sendiri jadi tidak beli. Meskipun memang ada juga yang beli. Kita senang dan akan mempersiapakan semua hal kalau memang benar nanti banyak yang akan datang,” ujarnya.

Banyaknya harapan dari para pedagang ini diharapkan pula dapat ditindaklanjuti oleh panitia penyelenggara. Mereka berharap agar para peserta dapat menikmati suasana TWLB sambil menyantap Sate Bulayak dan Pelecing Kangkung yang dijual para pedagang.

“Pokoknya nanti kita siapkan semuanya, biar para pengunjung bisa menikmati suasana sambil menikmati hidangan disini,” kata Sukiah. (lin)

adanya pembayun. Tujuannya agar lebih sakral,” tuturnya.

Usai perhelatan lokakarya di Lendang Nangka, seluruh peserta khususnya dari kalangan raja - raja itu akan langsung berangkat menuju Sembalun.

Pasalnya, pada Rabu sore, tamu - tamu dari nusantara tersebut akan mengikuti prosesi pengambilan air di tujuh titik mata air yang ada di Sembalun.

Adapun proses pengambilan air tersebut merupakan satu rangkaian kegiatan yang utama dalam pelaksanaan Ngayu - ayu. “Langsung rabu sorenya ada prosesi pengambilan air di lokasi tujuh titik mata air. Raja - raja itu akan

mengikuti prosesi tersebut,” terangnya.

Pelaksanaan kegiatan inti daripada prosesi upacara adat tersebut akan dilakukan pada, Kamis (21/7). Upacara adat yang dilakukan sekali dalam jangka waktu tiga tahun ini menjadi refresentasi dari wujud kesyukuran umat manusia terhadap Tuhan. Bahwasanya, Tuhan telah melimpahkan segala bentuk kenikmatan melalui alam yang subur dan hasil bumi yang melimpah. Tugas manusia selanjutnya hanyalah melestarikan lingkungan tempat tinggalnya serta merawat kesuburan alam yang ada. (met)

Kisah Bono Selamat dari Serangan Nice Jakarta (Suara NTB) Vokalis band rock U2, Bono, sempat terjebak di antara kerumunan orang saat serangan Nice, Prancis, terjadi pada Kamis malam (14/7) waktu setempat. Bono pun mengunggah tweet berisi pesan dukungan terhadap para korban pembantaian Bastille Day (Hari Bastille).

Bono (56) sedang dudukduduk di teras “La Petite Maison”, yang berada di dekat pantai di kota Prancis, saat sang penyerang Mohamed Lahouaiej Bouhlel melancarkan aksi, demikian The Dailymail.

Bono, penerima bintang jasa Commandeur des Arts et Letter (Komandan Seni dan Sastra) oleh Kementerian Kebudayaan Prancis di Paris pada 2013, pun segera diselamatkan oleh polisi anti teror.

“Cinta lebih besar dari apapun yang menghalanginyaBono, Edge, Adam, Larry,” itulah cuitan Bono di Twitter.

Setelah Bouhlel mengendarai sebuah truk ke arah kerumunan orang yang menikmati kembang api saat libur, menewaskan 84 orang, termasuk 10

Bono

anak-anak. Bono dan orang-orang yang hendak makan malam pun dilanda ketakutan.

“Tiba-tiba saya melihat orang-orang berlarian, tanpa berteriak,” kata Anne-Laure Rubi, pemilik restoran mewah yang populer di kalangan selebritis itu.

Ia menimpali, “Itu adalah kepanikan yang senyap. Luar biasa.”

Rubi mengatakan pada majalah La Parisienne bahwa dirinya secara refleks mencengkeram lengan Christian Estrosi, mantan Wali Kota Nice yang duduk dekat dengan Bono.

“Apa yang terjadi? Dia sedang menelepon. Dia tak banyak bicara, saya rasa dia baru sadar kalau ada serangan,” ujarnya.

Salah seorang pegawai Rubi menutup tirai dan menginstruksikan orang-orang untuk bersembunyi dan tetap tenang sampai keadaan tenang.

Bono memiliki rumah di dekat Eze, dan dia sedang bersantai dengan teman-temannya saat kekejian itu dimulai sekitar pukul 22.30 waktu setempat. (ant/bali post)

(ant/bali post)

(Suara NTB/lin)

KOTA Mataram sebagai tuan rumah pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) sebelumnya telah banyak melakukan sejumlah persiapan, salah satunya adalah akomodasi peserta. Hotel Lombok Raya dijadikan sebagai salah satu tempat menginap para peserta HAN yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Berbagai persiapan telah dilakukan, salah satunya menyediakan sejumlah tempat bermain bagi anak-anak.

“Hari ini kita menyambut para peserta, sudah ada yang datang. Di hotel sudah ramai, semoga para peserta merasa nyaman saat berada di Hotel Lombok Raya,” kata General Manager Hotel Lombok Raya I Gusti Lanang Patra kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (19/7).

Hotel Lombok Raya di Mataram merupakan salah satu hotel bintang empat yang masuk dalam deretan hotel berkelas di Kota Mataram. Lokasi yang strategis berada di tengah Kota Mataram juga menjadikan hotel ini sering dijadikan sebagai tempat menginap bagi wisatawan, baik mancanegara maupun domestik. Bukan hanya itu saja, hotel ini juga menyediakan empat ballroom yang besar, dan sembilan meeting room yang sangat representatif.

“Salah satu keunggulan kami yaitu kami menyediakan meeting room dan ballroom yang cukup besar. Sehingga kami dipercayakan sebagai hotel tempat terselenggaranya sejumlah kegiatan, termasuk Hari Anak Nasional,” kata Lanang.

Hotel yang telah dibangun sejak tahun 1995 ini mulanya terdiri dari 48 kamar. Namun saat ini telah mencapai 310 kamar dengan berbagai klasifikasi. Diantaranya superior, deluxe, super deluxe, suite, junior suite, dan president room.

Harga sewanya pun bervariasi, mulai dari Rp 600 ribu hingga Rp 7,5 juta per malam.

Selama ini tamu yang banyak menginap berasal dari wisatawan domestik. Sebab hotel ini juga dilengkapi dengan kolam renang, spa, restoran, fitnes room, art shop, dan berbagai fasilitas yang membuat tamunya merasa nyaman. Sehingga sangat cocok dijadikan sebagai refrensi untuk menginap.

Hotel seluas 2,5 hektar ini memiliki tiga restoran dengan berbagai jenis masakan yang disediakan.

Diantaranya traditional food, indonesian food, chinese food dan european food. Sehingga tamu dari manapun tidak perlu khawatir terhadap makanan yang akan disajikan oleh restoran di hotel ini. Sebab semua jenis masakan akan disediakan dan mencakup selera masyarakat domestik maupun internasional.

“Kita punya 200 lebih karyawan yang siap memberikan pelayanan terbaiknya untuk setiap tamu,” ujarnya. (lin)

Membangun Kembali Gairah Pewayangan di Pulau Lombok Mataram (Suara NTB) Gairah aktifitas pewayangan di Pulau Lombok terkesan seperti timbul - tenggelam.

Kesenian tradisional yang terancam punah ini semakin jauh dari tanda - tanda pelestarian.

Lembaga Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) daerah NTB yang membidangi hal tersebut sejauh ini juga belum menetapkan Ketua Pengurus.

Ki Dalang Sadaruddin, salah seorang pegiat seni pedalangan wayang mengemukakan, ada ambisi besar bagi daerah ini untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan festival peda-

langan tingkat nasional. Namun demikian, hal tersebut rasanya sulit digapai lantaran minimnya anggaran pelaksanaan kegiatan. Padahal, festival tersebut merupakan salah satu sarana pendidikan yang dapat berkontribusi dalam membimbing pertumbuhan generasi muda.

Seni pedalangan atau pewayangan dapat menumbuhkan karakter pemuda yang baik. Dengan demikian, gerenasi muda yang dituntun dengan benar oleh leluhurnya akan terbentuk sebagai pribadi yang siap membangun peradaban.

“Secara pribadi saya sendi-

ri mempunyai keinginan untuk menjadikan NTB sebagai tuan rumah penyelenggaraan festival pedalangan. Namun, kendala kita memang sejauh ini menyangkut soal anggaran,” katanya, Selasa (19/7).

Serupa dengan kendala yang dialami para pengurus lembaga Pepadi tingkat nasional.

Tahun lalu, Pepadi pusat menyelenggarakan festival dalang bocah yang melibatkan puluhan ki dalang cilik di nusantara sebagai peserta. Salah seorang dalang bocah asal Lombok yakni L. Anom Wirajagad berhasil menduduki peringkat juara se-

hingga nama daerah NTB terangkat di kancah nasional.

“Tahun ini kemungkinan yang akan diselenggarakan adalah festival dalang remaja. Biasanya lima bulan menjelang penyelenggaraannya itu, kita pasti dikabarkan,” tuturnya.

Pada pelaksanaan festival pedalangan kali ini, Pepadi NTB belum bisa memastikan apakah akan mengirim utusan sebagai peserta atau tidak.

Pasalnya, hingga saat ini ketua pengurus lembaga pepadi di daerah ini belum ditetapkan.

“Kita belum menetapkan ketua pengurus pepadi. Tetapi kita

berkeyakinan bahwa suatu saat, daerah kita pasti akan menjadi tuan rumah pelaksanaan festival pedalangan,” bebernya.

Beberapa waktu kemarin, Sekolah Pedalangan di Sesela, Gunung Sari mempelopori pelestarian seni pedalangan wayang sasak. Sanggar seni pedalangan yang terbentuk akan ditampilkan untuk memeriahkan agenda Jazz World Festival yang akan berlangsung Agustus Mendatang. Diharapkan, kesenian tradisi yang berkembang di Pulau Lombok ini dapat dilestarikan dengan baik sehingga tidak punah tertimbun zaman. (met)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 20 Juli 2016

Dinas Dikpora Bantah BL Didominasi Titipan Anggota Dewan

Tak Penuhi Kuota

Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) membuka Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Jalur Mandiri gelombang II. PMB ini khusus untuk program vokasi Unram.

Wakil Rektor I Unram, Prof. Dr. Ir. H. Lalu Wirasapta Karyadi, M.Si, menjelaskan, PMB Jalur Mandiri Gelombang II ini khusus untuk vokasi di Kabupaten Lombok Utara dan Bima. Sementara untuk di kampus Unram di Mataram sudah tidak ada PMB lagi, setelah PMB jalur Mandiri.

Ia mengatakan, jika dari PMB Jalur Mandiri sedikit yang lulus. Maka akan dibuka gelombang kedua. Di mana program vokasi tersebut atas kerja sama dengan Pemerintah KLU dan Bima.

“Kalau sedikit yang lulus dari seleksi ini kita akan buka gelombang kedua. Vokasi ini Diploma III, program profesional ilmu keterampilan,” katanya.

Wirasapta mengatakan, di KLU terdapat program studi D III Pariwisata dan D III budidaya perikanan. Sementara di Bima, terdapat Prodi D III Produksi Ternak, Kesehatan Hewan, dan Budidaya Perairan Perikanan.

Pendaftaran PMB Jalur Mandiri Gelombang II dibuka pada 28 Juli sampai dengan 6 Agustus. Tes tulis akan dilaksanakan pada 8 Agustus.

Sedangkan pengumuman dilaksanakan pada 10 Agustus.

Sebelumnya, ada tiga jalur PMB di Unram, yaitu jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Jalur Mandiri. (ron) Lalu Wirasapta Karyadi (Suara NTB/dok)

“Jangan terlalu cepat mengatakan titipan dari manamana. Saya juga tidak tahu mana Dewan, mana orang ini atau orang itu,” ujarnya dihubungi Suara NTB, Selasa (19/7).

Dalam penerimaan PPDB lewat jalur BL, Sudenom mengatakan pihaknya tidak melihat siswa tersebut anak siapa. Tapi yang dilihat adalah nilai dan tempat tinggal siswa bersangkutan apakah memang memenuhi persyaratan

untuk diterima melalui jalur BL. “Kita tidak pernah melihat darimana atau siapa yang menitip,” bantahnya.

Sudenom menyampaikan dalam proses seleksi BL, pihaknya tidak pernah memandang siswa apakah anak dari seorang pejabat, Anggota Dewan, atau rakyat biasa.

Jika memang sesuai ketentuan baik hasil tes dan memang tinggal di wilayah yang tak terlalu jauh dari sekolah, maka sekolah akan menerima.

Menurut Sudenom jika disebut siswa BL didominasi oleh titipan anggota dewan, jumlah Anggota DPRD Kota Mataram tidak seberapa dibandingkan dengan kuota BL. Ia pun menyampaikan jika titipan semua pihak diakomodir, tentu tidak akan bisa tertampung oleh sekolah karena ruang kelas yang terbatas. “Kalau kita akomodir semua, bisa-bisa Lapangan (Umum) Mataram ini penuh,” pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah,

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana akan mengevaluasi PPDB melalui sistem BL. Para akademisi, Dewan termasuk kalangan jurnalis akan diminta pendapat mengenai hal itu. Semua hal memungkinkan bisa dilaksanakan dan lakukan perubahan.

Apakah BL dicabut (dihapus) ataukan pertahankan. “Semua bisa didiskusikan. Yang penting pandangan pemikiran bagaimana upaya memperbaiki sistem pendidikan dan proses perekrutan siswa di Kota Mataram,” kata Mohan, Selasa (19/7).

Evaluasi nantinya, apakah dengan pola ini (bina lingkungan,red) terjadi kekisruhan atau kapitalisasi. Sebe-

narnya kata Mohan, PPDB dengan sistem BL sudah memiliki format dalam Peraturan Walikota. Tinggal diperkuat pelaksanaannya di bawah. Mohan menjelaskan, BL dihajatkan agar anak - anak Kota Mataram harus bersekolah. Jika pelaksanaan dilapangan tidak sesuai, Perwal bisa saja diubah bahkan dicabut.

Yang perlu dihargai, lanjutnya, keinginan orangtua menyekolahkan anak mereka ke sekolah negeri. Sekolah swasta semestinya mengevaluasi diri, kenapa minim siswa.

Bisa saja, persoalan kualitas pendidikan, sehingga orang tua enggan menyekolahkan anak mereka di sekolah swasta. (ynt/cem)

Game ’’Pokemon Go’’ Khawatirkan Pihak Sekolah Mataram (Suara NTB) Gandrungnya game Pokemon Go di tengah masyarakat mengkhawatirkan banyak pihak. Candu yang diakibatkan game ini dinilai sangat membahayakan bagi para pemainnya.

Kepala SMKN 3 Mataram, H. Umar, mengingatkan agar seluruh siswanya berhati-hati dan tidak terlena dengan game Pokemon Go yang dapat berakibat pada lupanya siswa mengerjakan kewajibannya sebagai pelajar.

“Kewajiban kita belajar, kemudian shalat, bersosialisasi, jangan gadget saja sampai mencari Pokemon,” ujarn-

sebagai pengguna teknologi atau penerima manfaat dapat arif memperlakukam teknologi. Tapi kini sebaliknya, masyarakat belum bisa mengontrol penggunaan teknologi

ya mengingatkan.

Umar juga meminta agar siswanya tidak dipermainkan oleh kecanggihan yang dihasilkan teknologi berupa game dan lain sebagainya. “Jangan sampai kita ditaklukkan oleh teknologi. Boleh kita mengenal apa namanya teknologi itu, apalagi yang namanya Pokemon Go, tapi jangan sampai kita terlena. Silahkan anda berpokemon ria, tapi tahu batasan, tahu kewajiban kita seperti apa”.

Lanjut Umar, teknologi sebaiknya dimanfaatkan masyarakat dengan baik dan positif dipergunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Itu berarti, masyarakat

Terbukti Pungli PPDB, Dikbud Siap Berikan Sanksi Tegas Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) bakal menjatuhkan sanksi bagi sekolah yang melakukan pungutan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Sebab dalam ketentuan tidak sepeserpun orang tua diwajibkan membayar pada saat PPDB. Dinas terkait tengah menelusuri adanya informasi sejumlah sekolah di Lobar diduga melakukan pungutan pada PPDB beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Dikbud Lobar, H. M. Ilham, MPd, mengaku belum memperoleh informasi adanya dugaan pungli yang dilakukan sekolah. Menurutnya, aturan juknis dan juklak pungutan ke siswa baru baru dilakukan setelah masuk sekolah.

“Dalam proses PPDB tidak boleh sama sekali memungut uang ke siswa baru,” ujarnya mengingatkan.

Pungutan ke wali murid siswa baru baru bisa dilakukan kalau ada kesepakatan dengan komite sekolah setelah murid duduk. Pungutan ini, jelasnya, kemungkinan diperlukan untuk pengembangan sekolah.

Selain itu, di sekolah kemungkinan ada kebijakan untuk membeli baju khusus, seperti pakaian olahraga, pakaian batik dan Muslim yang tidak dijual di luar. Karena itu pihak sekolah menyiapkan koperasi untuk membeli seragam.

Terkait informasi bahwa SMAN 1 Gerung melakukan pungutan, pihaknya bakal memanggil pihak sekolah terlebih dahulu untuk mengklarifikasi. Lebih jauh dikatakan, pihaknya sudah melakukan

upaya antisipasi terhadap terjadinya praktik pungutan PPDB. Pihaknya sudah memanggil seluruh kepsek untuk menekankan agar tidak melakukan pungutan apapun pada PPDB. Sebelumnya, Kepala SMAN 1 Gerung H Nasrun menampik hal ini.

Ia menegaskan, pembayaran dilakukan karena dana BOS Triwulan III belum cair. Dana ini dipakai untuk keperluan seperti untuk tes IQ sebesar Rp 25.000. Pihak sekolah masih sebatas menawarkan pada wali murid. Tahun sebelumnya tes ini diangg a r k a n dalam BOS. “Karena belum cair makanya kita ambil alternatif tersebut,” kilahnya. (her)

H. M. Ilham

(Suara NTB/dok)

Unram Buka Jalur Mandiri Gelombang II untuk Program Vokasi

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, Drs. H. Sudenom membantah, jika dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini khususnya jalur Bina Lingkungan (BL) yang didominasi siswa titipan anggota DPRD Kota Mataram.

(Suara NTB/dys)

GUNA memenuhi kuota 10 rombongan belajar yang disediakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, SMAN 8 Mataram menampung 30 persen siswa dari Lombok Barat. Padahal aturannya, kuota siswa dari luar Kota Mataram hanya sebesar 5 persen.

“Kalau tak begitu, tidak bisa penuhi kuota. Karena kita berbatasan, tapi tetap kita prioritaskan yang dari kota,” jelas Kepala SMAN 8 Mataram, H. Abdul Khalik.

Lebih jauh Khalik mengaku kesulitan mendapatkan murid dari Kota Mataram. Letak sekolah yang berada di pinggir Kota Mataram dan berbatasan dengan Kabupaten Lobar membuat sekolah ini sepi peminat.

Kebanyakan, masyarakat yang berada di sekitar sekolah memasukkan anak-anak mereka ke sekolah yang terletak di tengah kota. Imbasnya, sekolah ini kekurangan murid, sehingga terpaksa menerima siswa dari luar Kota Mataram dan melebihi batas kuota yang ditentukan.

Menurutnya, meski aturannya hanya lima persen, Khalik mengklaim pihaknya tidak bisa terlalu ketat menerapkan aturan seperti itu, lantaran kondisinya jauh berbeda dengan sekolah di tengah kota. Meski begitu, pihaknya sudah melaporkan hal tersebut ke Dikpora.

“Ngak bisa terlalu saklek, karena kita masih nyari kuota. Sudah lapor dan koordinasi dengan dinas baik secara tertulis dan lisan,” terang mantan Kepala SMPN 14 Mataram ini.

Khalik menduga, minimnya peminat masyarakat sekitar sekolah karena image yang terbangun di tengah merekam sehingga memilih sekolah di tengah kota. Padahal acuan yang digunakan harusnya yaitu kualitas sekolah.

“Lihat dari segi fasilitas, sarana prasarana, gurunya dan akreditasinya.

Sekolah kami akreditasi A plus artinya fasilitasnya lengkap, laboratorium ada, gurunya semua sarjana, karena tidak banyak yang dapat A plus,” tukas KhaAbdul Khalik lik. (dys)

Halaman 10

malah justru dikontrol teknologi. “Kita yang justru dipermainkan oleh teknologi dalam bentuk game, car Pokemon di tempat sampah, masjid,” jelas Umar. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 20 Juli 2016

Bupati KSB Janjikan Dukungan untuk Kebutuhan Atlet Taliwang (Suara NTB) Bupati Sumbawa Barat (KSB) Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM, mengungkapkan bahwa pemda akan siap membantu pemenuhan semua kebutuhan para atlet.

Termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang dibutuhkan.

“Apapun yang menjadi kebutuhan atlet kami akan siap memback-up,” ungkap Bupati dalam sambutannya ketika pelantikan pengurus KONI KSB, Selasa (19/7).

Diakui Bupati, apa yang dilakukan tersebut berawal dari adanya semangat teman-teman KONI bahwa kedepan Olahraga di KSB akan semakin jaya, bisa, dan pasti bisa. Oleh karenanya, ia berharap kepada pengurus yang baru agar bisa meningkatkan martabat bagi daerahinikhususnyadalambidang

olahraga.

“KSB dulu pernah menduduki peringkat kedua, setelah beberapa tahun setelahnya KSB terperosok ke urutan ketujuh,” sebutnya. Oleh karenanya ia sangat berharap lima tahun kedepan atlet-atlet dari Sumbawa Barat harus bisa berbicara banyak di tingkat nasional maupun internasional.

Sebelumnya, Ketua KONI NTB, Andy Hadianto mengatakan, di ajang PON tahun ini, Provinsi NTB menargetkan 15 emas. Sementara untuk menca-

pai hal tersebut, ia memiliki keyakinan besar bahwa KSB akan menyumbangkan tiga medali emas di ajang tersebut. Tentunya ini bukan hanya hitungan diatas kertas saja tetapi hal tersebut berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan pihaknya di berbagai event yang diselenggarakan.

“Saya berani menjamin target tersebut terealisasi karena potensinya ada disini,” sebutnya.

Salah satu contoh saja yakni dari Cabang Olahraga (Cabor) tinju, dari berbagai event hampir em-

pat emas selalu dibawa pulang.

Ditambah lagi dengan adanya kehadiran Iswandi yang merupakan pelari tercepat di Indonesia.

Bahkan Iswandi sudah mengibarkan merah putih berkali-kali di event-eventinternasional. ”Jadibukan basa-basi kita ini, melainkan kelasnya sudah kelas internasional,” sebutnya. Seraya menambahkan, apapun yang akan dilakukan oleh daerah, KONI NTB akan mendukung event-event yang digelar. Karena dengan adanya event tersebut bibit muda prestasi akan bermunculan. Sehingga nantinya ada regenerasi dari atlet-atlet yang sudah terdahulu. ”Tentunya dengan harapan presetasi yang ditorehkan jauh lebih baik,” pungkasnya. (ils)

Tiga Pesilat NTB Pengurus KONI KSB Periode 2016-2020 Dilantik Ikuti Invitasi Test Event PON Mataram (Suara NTB) Tiga pesilat NTB, Mariati, Indra Milasari dan Nur Haedah akan mengikuti Invitasi Test Event PON di Jabar, 21-24 Juli mendatang. Gelaran itu akan menjadi evaluasi akhir persiapan tiga atlet silat NTB menghadapi PON XIX di Jabar,17-29 September 2016.

Pelatih Silat NTB, Dedi Supriyadi yang dikonfirmasi Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (19/7) kemarin mengatakan ketiga pesilat NTB akan bertandang ke Jabar, Rabu (19/7) hari ini. “Besok saya bersama tiga atlet silat akan berangkat ke bandung untuk ikuti Invitasi Test Event PON,” ucapnya.

Dikatakan Dedi, Invitasi Test Event PON adalah kejuaraan yang diikuti sejumlah atlet provinsi yang lolos PON. Diantara provinsi yang ikut adalah Sulsel, Sulut, Banten, Riau, Kaltim, Lampung dan NTB. Pesilat NTB tidak memasang target medali emas event tersebut pasalnya Event itu akan menjadi evaluasi akhir persiapan atlet silat menghadapi PON Jabar 2016.

Namun demikian Dedi berharap tiga atlet NTB bisa menerapkan strategi tanding sesuai hasil latihan selama di Pelatda PON. Pasalnya event itu akan memjadi evaluasi terakhir pesilat NTB menuju PON. “Invitasi menjadi bahan perbaikan untuk menuju PON, jadi saya tak memasang target medali emas kepada anak-anak. Saya berharap mereka bisa menerapkan strategi tanding sesuai hasil latihan kami selama di Pelatda,” jelasnya. (fan)

Taliwang (Suara NTB) Jajaran pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) periode 2016-2020 resmi dilantik. Pelantikan dilaksanakan di gedung Sekretariat Daerah (Setda) KSB, Selasa (19/7) kemarin, dipimpin langsung ketua umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Andy Hadiyanto.

Ketua KONI KSB Zaedul Bahri usai dilantik dalam sambutannya mengatakan, amanah dan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya serta jajaran pengurus KONI yang baru saat ini sangat besar. Karenanya ia akan mengarahkan seluruh pengurus untuk siap bahu membahu dalam menjalankan tugas yang telah diamanatkan. “Bagi saya ini kesempatan luar biasa sekaligus amanah. Dan kami pengurus yang baru akan bersungguh-sungguh bekerja,” cetusnya.

Ia pun berjanji, KONI KSB ke depan sebagai organisasi induk olahraga akan menjembatani seluruh cabang olahraga (Cabor) agar memiliki prestasi yang lebih baik lagi. “Janji kami kepada insan olahraga dan masyarakat KSB umumnya, bahwa olahraga di daerah akan lebih maju dan berprestasi dari saat ini,” janjinya.

Zaedul Bahri menambahkan, KONI KSB siap mendukung program Libas (lima belas emas) yang ditargetkan KONI NTB pada PON ke-19 di Jawa Barat tahun ini. “Kita punya lima atlet yang siap bertarung di PON nanti.

Target kami, mereka kelimanya dapat meraih medali emas,” klaimnya.

Ketum KONI NTB Andy Hadiyanto berharap, di bawah kepengurusan yang baru ini KONI KSB dapat lebih baik lagi. Terutama dalam hal pembinaan Cabor dalam rangka mencetak bibit-bibit at-

letandalyangmampumengharumkannamaKSB danNTBdiberbagaikancah.“Sayalihatpengurusnya muda-muda. Semangatnya pasti juga kuat,” pujinya.

Ia menambahkan, KONI NTB pada PON ke19 memiliki target dengan program Libas. KSB sendirikataAndy,telahmenyiapkan5orangatletnyauntukbertarungmengejartargettersebut.Dan dari kelima atlet itu, ia yakin jika target tersebut bisa tercapai. “Lima atlet dari KSB ini 4 atlet tinju.Nahdariberbagaievenyangsudahdiikuti,mereka ini selalu saja mampu menumbang emas. Jadi saya yakni di PON nanti juga bisa. Nah yang satunya lagi Iswandi untuk Atletik. Kalau yang ini saya tidak ragu pasti bisa dapat emas, karena Iswandi hari ini adalah pelari tercepat nasional,” sebutnya seraya menyampaikan ucapan selama kepada para pengurus baru KONI. “Sekarang tugas pengurus KONI yang baru terus cetak atlet-atlet berprestasi dengan melakukan pembinaan sebaik mungkin,” pintanya.

Sementara itu, Bupati KSB Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dalam sambutannya, berpesan kepada pengurus baru agar mengelola organisasi dengan baik. Mengedepankan semangat kebersamaan dan tujuan satu yakni memajukan duniaolahragadidaerah.“Satutujuannyaprestasi olahraga kita harus lebih baik lagi,” tegasnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

SALON SANTY SALON MENERIMA PERAWATAN RAMBUT DAN KULIT, HARGA TERJANGKAU. JALAN SRIWIJAYA NO. 79 SEBELAH TAMARA MEUBEL. HUBUNGI 0817365453 RIRIS SALON MELAYANI PERAWATAN RAMBUT DAN KULIT, JALAN SUBAK IV NO. 19 HUBUNGI 087864610420 DEVINA SALON & MAKE STUDIO MNRIMA PRWATAN RMBUT, BODY SPA & CLASS RMBUT, MAKE UP. SOFT OPENING DISC. 20% JL. GORA I NO. 9 DPAN JNGKRIK SLAGALAS HUB. 081703962342 YUNI SALON & SCHOOL KCNTIKAN RMBUT & KLIT TRLNGKAP BAGI PERAWATAN PRIA/WNT. HARGA TRJNGKAU, FASLITAS LNGKAP JL. DR. STOMO NO. 18 KRANG BARU & DI JL. GOTONG ROYONG NO. 27A AMPNAN HUB. 087865155031/081236448081

KONI - Suasana pelantikan pengurus dan anggota KONI KSB, Selasa (19/7).

RUPA - RUPA HERA BIRO JASA SAMSAT MELAYANI/MEMBANTU PENGURUSAN SAMSAT KENDARAAN ANDA (DR,DK) H=HEMAT, E=EFISIEN, R=RECOMENDED, A=AMAN. HUB : 081915939093 AIKO GLOW SKIN CARE PROMO TIAP PMBLIAN PKT KMBJA, LILIGOLD, LAVENDER, FREE FACIAL,DIS ALL TREATMEANT 30% JL.BT BOLONG RY NO29 PGTAN PRMAI HP 081805778887 DAIHATSU CAKRANEGARA INFO TRBRU DR DAIHATSU MOBIL IRIT BHN BKAR DGN DSAIN KREN BELI MOBIL DAIHATSU DPTKN CASHBACK PLUHAN JT RP INFO: HERY 081907921999

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA KASIR, ACCOUNTING, & SUPERVISOR KIRIM LAMARAN LENGKAP KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

(Suara NTB/fan)

BERSAMA PELATIH - Ahmad Zigi Zaresta Yuda berpose bersama pelatih karate Pelatda PON NTB, Fanny Paula Hurter.

Zigi, Juara Dunia yang Selalu Gagal di Kejurnas Mataram (Suara NTB) Atlet karate andalan NTB, Ahmad Zigi Zaresta Yuda punya pengalaman buruk mengikuti event nasional. Meski selalu sukses menjuarai event tingkat Asia dan menjuarai kejuaraan level dunia namun atlet kebanggaan NTB ini selalu gagal meraih prestasi di kejurnas. Ini bisa jadi karena faktor keberpihakan wasit yang sangat tinggi.

Untuk itu yang menjadi kekhawatiran tim karate NTB di PON XIX di Jabar 2016 adalah faktor keberpihakan wasit.

Prestasi Ahmad Zigi Zaresta Yuda di cabang olahraga karate di level dunia memang sudah tidak diragukan lagi. Atlet asal Lobar ini sudah berkali-kali menjuarai kejuaraan tingkat Asia hingga dunia. Terakhir dia berhasil mencatatakan prestasi di Kejuaraan Karate Tingkat Asia di Malaysia awal bulan Juni lalu.

Zigi yang tampil di kelas Kata perorangan putra di event tingkat ASIA itu sukses mengalahkan atlet tuan rumah asal Malaysia di final. Sementara itu prestasi tertinggi Zigi adalah meraih medali emas di Kejuaraan Word Karateka Federation (WKF) di Jakarta akhir tahun 2015 lalu.

Sukses menjuarai level Asia maupun level dunia sepertinya layak bila NTB memprediksikan Zigi dapat mempersembahkan medali emas

NTB di PON Jabar 2016. Karena Zigi selalu mewakili Indonesia serta mengharumkan nama bangsa Indonesia di level internasional.

Namun ironisnya keberhasilan Zigi di ajang level dunia tampaknya tak bisa menjadi jaminan di PON Jabar 2016. Pasalnya persoalan keberpihakan wasit nasional masih menjadi momok yang menakutkan.

Pelatih Karate NTB, Fanny Paula H, yang diwawancara Suara NTB di GOR 17 Desember Turude Mataram, Selasa (19/7) kemarin mengatakan masalah keberpihakan wasit nasional menjadi problem utama. Hal itu sudah menjadi rahasia umum. Buktinya Zigi selalu gagal di kejurnas.

“Sudah tiga kali Zigi tampil di kejurnas, namun selalu meraih juara dua dan tiga. Ini karena keberpihakan wasit di pertandingan. Dalam hal ini tidak bisa ada jaminan meakipun Zigi sudah juara dunia, karena wasit juga sangat menentukan kemenangan atlet,” ucap Fanny.

Meski demikian Fanny berharap Zigi tak boleh patah semangat. Fanny menilai Zigi sangat berpotensi meraih medali emas di PON. Dengan catatan Zigi terus berlatih dan selalu membenahi segala kekurangan yang ada. Soal keberpihakan wasit diserahkan sepenuhnya kepada hasil pertandingan PON. (fan)

KONI Lotim akan Gelar Bupati Cup 2016

DIBUTUHKAN TENAGA PENGAJAR WANITA UNTUK PLAY GROUP SCHOOL USIA 20-30 TAHUN DAN BISA BERBAHASA INGGRIS. HUBUNGI IBU RINI CP. 081213252954 / 087766595770

MARIGOLD MNJUAL Sprei, Bed Cover Ptih, Polos & Motif, Bantal, Guling, Matras Sgla Ukuran, Handuk, Kelambu DLL. Mnerima Psanan Korden,Vitrase, Horizontal & Vertical Blind Jl. Pancausaha 24C dpan favorite Cakra, HP. 081936779900

RUKO - VILA - KOST

Selong (Suara NTB) KONI Lombok Timur akan menggelar Bupati Cup 2016.

Ajang untuk membangkitkan gairah olahraga di Kabupaten Lombok Timur mulai dipersiapkan jajaran KONI di bawah komando H. Haerul Warisin yang juga Wakil Bupati Lotim.

“Bupati Cup ini sebagai bentuk tanggung jawab dalam melakukan pembinaan terhadap seluruh cabang olahraga (Cabor),” ucap Haerul Warisin dalam rapat pengurus KONI, Selasa (19/7) kemarin. Sebelum mengelar Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) ke II 2017 mendatang, KONI Lotim akan mencoba memperkaya kegiatan-kegiatan sebagai persiapan.

Wabup berharap, perkembangkan olahraga di Lotim makin pesat dan makin baik. Untuk melahirkan atlet yang berprestasi,

diperlukan kejuaran-kejuaraan.

Seluruh pengurus Cabor pun dipersilahkan menggelar kegiatan-kegiatan peningkatan prestasi tersebut.

Wakil Ketua KONI Lotim, H. Sukardi Malik menambahkan kejuaraan memang perlu secara berkesinambungan digelar.

Diungkapkan, ada beberapa cabor yang perkembangannya tidak berjalan dengan baik.

Menurut Sukardi, perpecahan antar pengurus bisa menjadi penyebab stagnansi di tingkat cabor.Gunamenghidarihalitu,maka pembinaan perlu dilakukan “Kita minta seluruh cabor untuk terus lakukan pembinaan,” paparnya.

Kebangkitan olahraga Lotim ini, lanjutnya ada pada pengrus Cabor. Pengurus KONI ini mengajak, seluruh cabor lebih bergairah agar bisa meningkatkan prestasi dari seluruh atlet. (rus)

Rabu, 20 Juli 2016

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA-RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 20 Juli 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Rabu, 20 Juli 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Desentralisasi dan Jebakan Fiskal Sukseskan FAN dan HAN KOTA Mataram patut berbangga hati. Ibukota Provinsi NTB ini terpilih menjadi tuan rumah seabrek event nasional. Saat ini saja, sedikitnya tercatat tiga event berskala nasional yang dihelat di Mataram. Yakni, FAN (Forum Anak Nasional), peringatan HAN (Hari Anak Nasional) dan MTQ (Muzabaqah Tilawatil Qur’an). Bahkan, untuk dua event, masing-masing FAN dan HAN digelar mulai tanggal 20 – 23 Juli. Dimana tanggal 23 Juli menjadi puncak peringatan HAN. Ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan event berskala nasional, tentu memberikan keuntungan tersendiri bagi Kota Mataram. Karena seperti diketahui, untuk kegiatan HAN, sebagaimana disampaikan Kepala BP2KB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana), Sutrisno, bahwa jumlah peserta yang hadir tidak kurang dari 800 orang.

Belum lagi peserta penggembira yang katanya sengaja datang pada kegiatan tersebut hanya untuk menikmati keindahan daerah ini. Jumlah peserta penggembira ini disebutkan 50 persen dari total peserta. Kehadiran begitu banyak tamu dari berbagai penjuru daerah di Indonesia ke Kota Mataram, hendaknya jangan membuat Mataram terlena.

Ini justru menjadi tantangan bagi semua elemen masyarakat di NTB pada umumnya dan Kota Mataram khususnya untuk dapat memberikan kesan yang baik kepada seribuan tamu yang datang ke Mataram. Karena Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dalam sejumlah kesempatan menyampaikan, bahwa jajaran Pemkot Mataram ingin mencapai tiga sukses untuk setiap event yang digelar di Kota Mataram.

Tiga sukses itu adalah sukses penyelenggaraan, sukses pencitraan dan sukses perekonomian. Harapan Walikota Mataram cukup realistis mengingat Mataram sebagai salah satu kota di kawasan Indonesia Timur, sudah mulai diperhitungkan di kancah nasional. Sehingga sangat naif apabila kesempatan yang baik ini disia-siakan. Oleh karena itu, untuk menjaga citra Kota Mataram di tingkat nasional, tentu tidak semata-mata menjadi tugas jajaran Pemkot Mataram semata.

Menjaga citra Kota Mataram adalah tugas bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Demikian pula sukses penyelenggaraan, harus menjadi atensi bersama. Tidak hanya Pemkot Mataram tapi juga Pemerintah Provinsi dan juga instansi lainnya seperti aparat kepolisian maupun TNI. Jika sukses penyelenggaraan dan sukses pencitraan sudah mampu dicapai, event nasional itu juga diharapkan mampu memberi efek domino terhadap perekonomian masyarakat.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) seharusnya mendapat keuntungan finansial yang menggembirakan selama kegiatan itu berlangsung. Demikian pula pelaku usaha wisata. Karena peserta FAN dan HAN juga dijadwalkan bakal mengunjungi sejumlah objek wisata, baik di Kota Mataram maupun di beberapa kabupaten tentangga di Pulau Lombok. Oleh karena, itu keamanan daerah dan juga peserta FAN dan HAN menjadi suatu keharusan.

Jangan sampai terjadi hal-hal yang dapat mencoreng citra Kota Mataram di hadapan peserta FAN dan HAN. Untuk itu, mari kita sukseskan agenda nasional di Kota Mataram dengan memberi kesan ramah dan dan baik kepada tamu yang hadir. Jika pelaksanaan tiga event nasional itu sukses, bukan tidak mungkin ke depan Mataram akan menjadi langganan tuan rumah event nasional. (*)

Oleh:

Rupa-rupanya komitmen pemerintah pusat untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur mulai mengalami desersi internal.

Data Kementerian Dalam Negeri (2016) menyebutkan bahwa realisasi anggaran di kuartal pertama tahun 2016 ini hanya mencapai 8,3 persen untuk provinsi dan 8 persen untuk kabupaten/kota. Dalam data yang lain, Kementerian Keuangan (2016) menyampaikan angka yang berbeda, yakni realisasi agregat belanja modal hingga akhir Maret 2016 hanya Rp1,15 triiun dari pagu Rp199,26 triliun (0,58 persen).

Angka realisasi ini tentu saja tidaklah menggembirakan sebab meleset jauh dari realisasi minimal, apalagi ideal. Persimpangan kinerja antarsatuan pemerintahan ini sepertinya menjelaskan realitas endemik siklus anggaran kita yang tidak disiplin, tidak terarah, dan pada ujungnya kejar setoran.

Arifuddin Hamid

(Mahasiswa Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia)

Tantangan dan kendala utamanya terletak di pemerintah daerah, apakah bersedia melipat lengan baju dan berkeringat mengejar berbagai ketertinggalan yang ada, atau menjadikan langkah afirmasi pusat ini sebagai lahan bancakan belaka?

Kalau ternyata semangatnya adalah aji mumpung, maka jangan heran jika desentralisasi memang postulat yang tepat untuk melahirkan perilaku koruptif. yang ditempuh guna akselerasi kinerja daerah. Tidaklah mengherankan pula jika preferensi infrastruktur adalah pilihan logis untuk mendorong percepatan kinerja pembangunan.

Bencana Fiskal Secara aktual, desentralisasi pembangunan, baik yang berupa desentralisasi pemerintahan maupun fiskal diterjemahkan secara meluas melalui skema Pilkada langsung dan kucuran dana daerah (dana transfer dan dana desa). Kedua bentuk desentralisasi ini saling menyangga satu sama lain. Desentralisasi pemerintahan tanpa didukung desentralisasi fiskal hanya akan berujung pada anarki sebab kewenangan yang meluas tanpa ditopang logistik yang cukup, rentan menimbulkan gejolak politik. Sama juga halnya dengan desentralisasi fiskal yang minus desentralisasi pemerintahan hanya akan melahirkan pemerintahan tanpa insentif dan tidak produktif.

Secara konseptual, postulat desentralisasi telah terwujud nyata di Indonesia, yang ditandai lahirnya beberapa payung hukum seperti UU 22/199 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam perkembangan terakhir, komitmen desentralisasi semakin diperkuat dengan spesifikasi paket yuridis yakni UU 9/2015 selaku revisi terkini klausula pemerintahan daerah; UU 1/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU 9/2015; UU 33/2004 yang mengatur perimbangan keuangan, serta kelahiran UU 6/2014 yang mengatur tentang Desa. Kesemua peraturan tersebut bermuara pada satu hal: penguatan prinsip desentralisasi.

Namun lagi-lagi, kita masih terjebak pada komitmen semu, yakni canggih dalam konsep dan peren-

EBAGAI ujung tombak pembangunan, kinerja daerah menentukan kinerja pembangunan nasional. Maka itu, pemerintah pusat sampai perlu menegaskan urgensitas pembangunan daerah ini dalam prinsip “memajukan Indonesia dari pinggiran.” Prinsip ini bukanlah bualan kebijakan belaka, melainkan bentuk komitmen untuk menguatkan fundamental hakiki perekonomian negara. Membangun daerah adalah membangun Indonesia, sebab kenyataannya sebagian besar penduduk negara ini adalah masyarakat daerah. Selain itu, sumber kekayaan alam negara berlokus di daerah. Karena itu, komitmen pemerintah pusat ini adalah manifes adanya struktur insentif untuk mencapai pembangunan yang berdaya saing.

Pemerintah pusat menyadari betul bahwa ketimpangan pembangunan yang terjadi selama ini adalah pangkal pokok rendahnya kinerja perekonomian nasional. Sebagai contoh, ciri khas ekonomi kita yang masih sangat bergantung pada sumber daya alam ekstraktif dan buruh murah adalah faktorial penjelas mengapa kita selalu kalah jika dibandingkan dengan tetangga sekawasan. Determinasi ekonomi yang terus saja terjadi ini adalah implikasi dari kebijakan sentralistik yang kerap meminggirkan peningkatan kapasitas dan daya saing daerah. Karena itu, kebijakan surplus pendanaan adalah keniscayaan

canaan tetapi lemah dalam pelaksanaan. Fakta rendahnya penyerapan anggaran tersebut menjadi indikasi minimnya kesadaran kita dalam menjalankan ritus ideal siklus pembangunan. Repetisi pola ini pada akhirnya berdampak pada jebakan fiskal berupa surplus pendanaan dan defisit pembangunan.

Betapa tidak, anggaran yang dikucurkan ke daerah direncanakan akan sebesar Rp770,17 triliun pada tahun 2016 ini. Rencana anggaran ini menjadi soal ketika harus mengorbankan dua hal, yakni beban sosial dan fiskal sekaligus. Target kenaikan rasio pajak guna menutupi beban belanja pembangunan berimplikasi langsung pada merosotnya kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sementara di sisi lain, komitmen fiskal ini mesti ditutupi dengan utang luar negeri.

Belum berhenti disitu, pemerintah bahkan sampai berani mengambil kebijakan berisiko tinggi, yakni skema pengampunan pajak (tax amnesty) yang jelas-jelas memunggungi nalar penegakan hukum. Langkah yang dianggap kontroversial ini semata diambil untuk memenuhi dana pembangunan, terutama dana infrastruktur, yang masih jauh dari cukup. Inovasi pembiayaan infrastruktur ini masih juga harus mempertaruhkan masa depan aset negara melalui skema penjaminan pemerintah pusat atas pinjaman langsung lembaga keuangan internasional kepada badan usaha milik negara (Perpres 82/ 2015). Jadi jelaslah pemerintah pusat tidak sekadar membual ketika mendeklarasikan kebijakan afirmasi infrastruktur sejak masamasa awal pemerintahannya.

Maka sudah sepatutnya komitmen ini perlu didukung oleh semua pihak, terutama sekali pemerintah daerah yang menjadi eksekutor berbagai proyek infrastruktur yang dicanangkan.

Karena itu pula, pengawasan

atas kinerja pemerintah daerah menjadi sangatlah penting dan mendesak. Apalagi komitmen pembangunan infrastruktur fisik yang dicanangkan pemerintah memang sangat rawan penyimpangan.

Ben Olken (2005) dalam tulisan bertajuk “Monitoring Corruption: Evidence from A Field Experiment in Indonesia” menemukan bahwa uang negara yang dikeluarkan dalam pendanaan jalan raya di Indonesia bukanlah angka aktual, melainkan terbebani biaya implisit yang terkategori koruptif.

Dalam praktiknya, perampokan uang negara ini bermodus pengurangan kuantitas material.

Dampaknya adalah kualitas infrastruktur menjadi sangat rendah.

Secara kumulatif, hal ini akan berimbas langsung pada pembengkakan anggaran pembangunan, sebab selain alokasi biaya perawatannya, setiap tahun jalan yang sama akan kembali diperbaiki.

Oleh karena demikian, fakta rendahnya realisasi anggaran di triwulan pertama tersebut adalah peringatan yang aktual atas persimpangan komitmen dan konsistensi pelaksanaan pembangunan antarsatuan pemerintahan. Tantangan dan kendala utamanya terletak di pemerintah daerah, apakah bersedia melipat lengan baju dan berkeringat mengejar berbagai ketertinggalan yang ada, atau menjadikan langkah afirmasi pusat ini sebagai lahan bancakan belaka? Kalau ternyata semangatnya adalah aji mumpung, maka jangan heran jika desentralisasi memang postulat yang tepat untuk melahirkan perilaku koruptif.

Dan kalau sudah begini, lagi-lagi, kebijakan fiskal prioritas ini hanya berakhir sebagai bencana fiskal.***

Produksi petani NTB cegah impor jagung Yang paling penting petani sejahtera

*** Mataram rawan banjir rob Harus ada kebijakan antisipatif

***

Rangkaian FAN dan HAN

RADIO

365 Anak Se - Indonesia Dijamu Makan Malam ’’Begibung’’ Mataram (Suara NTB) Sebanyak 558 peserta Forum Anak Nasional (FAN) seluruh Indonesia dijamu makan malam dengan cara begibung (makan bersama dengan sajian satu wadah).

Ketua Panitia FAN dan HAN, Drs. Sutrisno dalam sambutan menyampaikan, kegiatan forum anak baru pertama kali dilaksanakan di luar Istana Negara dan Kota Mataram mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah Pusat. Namun demikian, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh tetap mewanti - wanti tiap penyelenggaraan diharapkan tiga sukses.

Dalam kegiatan perjamuan itu, baru hadir 21 provinsi dari 34 provinsi yang mendaftar di Pemerintah Pusat.

Sehingga peserta yang hadir seharusnya 558 anak, peserta baru hadir 365 anak. ‘’Provinsi lainnya kendala delay pesawat dari Bali, Surabaya dan Makassar,’’ kata Sutrisno. Sutrisno yang juga Kepala BP2KB Kota Mataram ini mengharapkan, acara FAN

dan HAN berjalan dengan lancar.

Sementara itu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan, kegiatan FAN dan HAN di Kota Mataram merupakan sebuah kebanggaan bagi Pemkot Mataram. Sebab, anak - anak di seluruh Indonesia bisa hadir dan berkumpul.

Walikota menambahkan, kegiatan ini diharapkan, tidak hanya dilakukan acara rutinitas dan seremonial. Namun, semangat FAN di Mataram dapat melahirkan komitmen dan memberikan perhatian sungguhsungguh dalam rangka pemenuhan hak anak dan memberikan perlindungan pada anak. ‘’Saya berharap ini tidak hanya secara rutinitas atau seremoni,tapi ada dampak yang dirasakan,’’ harap walikota.

Sebagai salah satu kota yang mencanangkan kota menuju kota layak anak.

Pemkot Mataram dari tahun ke tahun membuat program dan telah memiliki progres dengan harapan tahun 2018 KLA (Kota Layak Anak) bisa terwujud.

Dalam penyelenggaraan, Pemkot Mataram menyiapkan fasilitas terbaik, karena itulah kesan yang baik didapatkan di Kota Mataram. Anak anak bisa bertukar pikiran dan berkreasi demi generasi emas masa depan.

Deputi Tumbuh Kembang pada Kementerian PP dan PA, Lenni N Rosalin mengatakan, kegiatan FAS dan HAN baru pertama kali dilaksanakan di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, ini menjadi kehormatan bagi Kota Mataram. Ditambahkan Lenni, tujuan FAN dan HAN dilaksanakan luar Istana Negara agar anak - anak seluruh Indonesia mulai dari Sabang Merauke mengenal budaya dari sesama anak seluruh tanah air.

FAN adalah forum tertinggi dari semua forum anak se Indonesia. Forum anak dibentuk tingkat desa atau kelurahan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Anak - anak terpilih merupakan anak - anak pilihan dan diharapkan menunjukan apa yang dimiliki dari berbagai daerah. (cem/*)

(Suara NTB/cem)

BEGIBUNG: Para Peserta FAN dan HAN saat begibung pada acara ramah tamah, Selasa (19/7) malam.

SUARA NTB

Rabu, 20 Juli 2016

Gubernur Pertanyakan Data BPS Dari Hal. 1 Terkait dengan data BPS tersebut, gubernur akan meminta kejelasan kepada lembaga ini kenapa beras menjadi salah satu penyumbang garis kemiskinan. Padahal pada realita di lapangan, harga beras relatif stabil dan ada lonjakan harga. Meskipun itu pada saat Ramadhan. ‘’Coba nanti saya tanya BPS. Apakah memang ada masalah dengan harga beras?

Sebenarnya kita tidak pernah ada masalah di NTB. Nah di sisi lain, kita tidak ingin harga beras terlalu murah, karena akan menyusahkan petani kita,’’ katanya. Gubernur mengatakan, kuncinya akan dicari titik keseimbangan yang wajar terkait harga, tetapi tidak membuat masyarakat kesulitan membelinya.

Sementara itu, Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D mengakui, dari sisi jumlah (kuantitas), jumlah penduduk miskin bertambah.

Tetapi dari sisi capaian persentase, justru berkurang dari 16,54 persen pada September 2015 menjadi 16,48 persen pada Maret 2016. ‘’Menurun persentasenya.

Yang dilihat menurunnya itu, jangan meningkatnya. Kalau dari sisi akumulasi populasi wajar saja. Karena kelahiran terus terjadi. Tapi yang dilihat adalah persentase penurunan.

Itu artinya, sasaran target pencapaian sasaran itu sudah mengena,” kata Sekda ketika dikonfirmasi, Selasa (19/7).

Dengan melihat capaian penurunan persentase kemiskinan itu, kata Rosiady, program yang dilaksanakan pemerintah daerah ada yang mengena. Artinya, ada masyarakat yang terentaskan dari miskin menjadi tidak miskin. Namun, ada masyarakat miskin yang belum terentaskan itu melahirkan anak, sehingga tercatat kemiskinan bertambah.

“Itu logikanya, sehingga secara jumlah ada peningkatan.

Tapi secara persentase sudah kena sasaran. Tinggal digenjot lagi. Itu yang setiap tahun anggaran kita prioritaskan.

Supaya yang tadinya 16,54 persen turun menjadi 16,48 persen itu,”ucapnya.

Menurut mantan Kepala Bappeda NTB ini, inflasi tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap peningkatan angka kemiskinan. Karena justru dengan

harga yang meningkat, para petani atau masyarakat lainnya dapat menikmati peningkatan harga tersebut. Harga jual barang atau produksi pertanian bisa meningkat.

“Inflasi tidak selalu berpengaruh negatif terhadap kemiskinan,’’ pungkasnya.

BPS Provinsi NTB merilis persentase penduduk miskin di Provinsi NTB pada Maret 2016 sebesar 16,48 persen, menurun hanya 0,06 persen di banding September 2015 sebesar 16,54 persen.

Dihitung dari sisi jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB pada Maret 2016 mencapai 804.440 orang (16,48 persen) bertambah 2.150 orang (-0,06 persen) di banding September 2015 sebesar 802.290 orang (16,54 persen). Hal ini lebih dikarenakan terjadinya peningkatan jumlah penduduk.

Pada Maret 2016 jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan lebih banyak di banding daerah perkotaan.

Penduduk miskin di daerah perdesaan berjumlah sekitar 419.230 orang (15,17 persen) sedangkan di daerah perkotaan berjumlah sekitar 385.220 orang (18,20 persen).

Menentukan angka kemiskinan ini, konsep yang dipakai BPS adalah basic needs approach (pendekatan kebutuhan dasar). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi u n t u k memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).

Kebutuhan dasar makanan adalah pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2100 kkal per kapita perhari (diwakili paket komoditi kebutuhan dasar makanan sebanyak 52 jenis komoditi). Sementara kebutuhan dasar non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan lainnya (diwakili 51 jenis komoditi non makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi nonmakanan di pedesaan).

Dari 52 komoditas makanan yang berkontribusi menyumbang angka kemiskinan, tertinggi adalah beras.(bul/nas)

Kejaksaan Cari Opsi Ahli Lain Dari Hal. 1 sebagai strategi lain untuk tetap melanjutkan penyelidikan kasus yang merupakan pengaduan masyarakat ini. ‘’Sudah pasti. Kita akan coba cari ahli lain,’’ kata Suripto Irianto kepada Suara NTB Selasa (19/7).

Mencari opsi ahli lain adalah bagian dari strategi penyelidikan kasus tersebut, yang tak kunjung ada progresnya sejak dilaporkan tahun 2014 lalu. ‘’Tentu kita punya strategi, tapi kan tidak semua bisa kita ungkapkan,” tegasnya.

Kasus jalur trekking Rinjani, diakuinya ada empat item diusut. Namun tak digambarkannya keempat item dimaksud, salah satunya terkait jalur. ‘’Saya lupa item yang lain,’’ katanya.

Tapi penyelidikan masih terus berjalan, dengan tetap mempertimbangkan rencana cek fisik, sebagaimana materi laporan tim. ‘’Oh, tetap kita akan lakukan cek fisik.

Tapi ini kan masih penyelidikan, kita belum bisa buka semua,” jelasnya.

Aspidsus memahami bahwa ketika kasus ini masuk penyelidikan, maka segala peluang strategi lain terbuka untuk ditempuh. Ketika fisik sebagaimana laporan yang menjadi sasaran penyelidikan menemui kesulitan, maka strategi lain akan ditempuh. Dalam beberapa kasus, terbukti bidikan item berbeda membuahkan hasil.

“Makanya kan kami tidak mau terkonsentrasi di sini saja (fisik, red). Kalau ada item lain, itu yang kita telusuri,” katanya mengungkapkan kemungkinan sisi berbeda dalam penyelidikan proyek trekking Rinjani senilai Rp 2,5 miliar itu.

Dia mencontohkan, dalam kasus berbeda, ketika fisik proyek tidak bisa ditentukan kerugian negara. ‘’Kalau fisiknya ndak ketemu, lahannya yang kita lidik, seperti itulah contohnya,’’ ungkap Suripto.

Sementara itu, Unram punya alasan menolak permintaan Kejaksaan. Sebagaimana pernah disampaikan Dekan Fakultas Teknik Unram, Yusron Saadi, S.ST., M.Sc., Ph.D. Pihaknya seringkali tidak bisa memenuhi permintaan dari APH (Aparat Penegak Hukum).

Karena di waktu bersamaan, dosen di FT Unram sedang sibuk menyelesaikan tanggung jawab akademik.

‘’Jadi kadang kami tidak bisa merespons Kejaksaan atau Kepolisian.

Karena, ya, kita mementingkan internal dulu. Kalau ada yang siap, ya kita penuhi,” ungkapnya.

Ia menekankan, kerap kali ketika ada demo di Kejaksaan, misalnya, Kejaksaan menjawab kasus yang dituntut oleh pendemo itu sedang menunggu hasil dari pemeriksaan pihak Unram. Padahal, kata Yusron, pihaknya sudah membalas permintaan Kejaksaan, bahwa saat itu pihaknya tidak bisa memenuhi permintaan Kejaksaan.

“Kami ingin Kejaksaan apa adanya juga,’’ harapnya.

Yusron juga membeberkan, pihaknya kerap mendapatkan teror ketika membantu APH dalam pemeriksaan suatu kasus.

Sehingga menyebabkan ada jarak antara pihaknya dengan instansi terkait.

“Dibilang kita mencaricari kesalahan. Padahal ketika pemeriksaan itu semua pihak kan hadir menandatangani berita acara, sepakat cara pemeriksaannya, dengan metode tertentu,’’ ujarnya.

Kendala lain, ada intimidasi dan teror yang pihaknya rasakan, cukup berpengaruh dalam membantu proses pemeriksaan.

Disebutkan, bahkan pernah ia mengirim satuan pengamanan (Satpam) ke kediaman ketua timnya.

Karena pernah diteror.

Penjagaan dilakukan 2 atau 3 kali 24 jam, sampai teror dan intimidasi itu mereda.

Bahkan tak jarang, katanya, pihak-pihak tertentu mengintimidasi dengan datang langsung ke kampus. ‘’Karena kami kan dosen, bukan penyidik. Penyidik mungkin sudah dibekali mental-mental seperti itu (menghadapi intimidasi), kalau kami kan tidak,” ujarnya menekankan.

Tetapi, lanjutnya, pihaknya siap membantu pihak APH dalam pemeriksaan. Hanya saja jika pekerjaannya sebagai dosen cukup longgar. “Kami siap, tetapi kami punya tugas utama, sebagai dosen. Pengalaman menunjukkan kami sering kerja sama, kita akan penuhi, kalau memang kita sedang longgar,’’ pungkasnya.(ars/ron)

Halaman 15

Kesadaran Pendaki dan Regulasi yang Kuat MENEKAN volume sampah diGunungRinjanikinihanyadisandarkan pada harapan kepada para pendaki. Jika persoalan sampah terus berlarut, bukan tidak mungkin akan terbentuk bukit baru berupa tumpukan sampah.

Amal Abrar menenggak sisa air mineral yang dibawanya. Posisinya sudah hampir sampai di trek leter E beberapa meter ke puncak. Dia haus dan istirahat sejenak.Tiba tiba pendaki yang masih aktif sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram ini dibentak seseorang.

“Bang, tolong botolnya dibawa turun. Jangan dibuang sembarangan,” kata seorang pendaki yang berjalan di sisinya.

Pendaki diketahui bernama Bihan itu mengaku, teguran kepada pendakitersebutsebagaiusahakecil mengurangi kotornya Rinjani, dari kakigunungsampaipuncak.“Kalau ndak peduli, bisa makin kotor Rinjani,” kata Bihan, asal Praya Lombok Tengah mengungkapkan kerisauannya.Diatakpunyakomunitas khusus pecinta alam, atau diminta instansitertentu.Dengankesadaran sendiri, dia mengumpulkan dan mengikat ujung botol air mineral menjadi retengan, kemudian dibawanya turun ke kaki Rinjani.

Kesadaran personal itu juga ditunjukkan Tri Haryanto alias Henko, pendaki asal Solo, Jawa Tengah. Dia membawa sendiri kantong plastik untuk menampung sampah dari logistik yang dibawanya. Sebab tak ada kantong plasik yang diterimanya dari petugas Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) saat membayar retribusi di pintu masuk Sembalun, Lombok Timur. “Kekurangannya Rinjani ini cuma soal sampah.

Selebihnya, gila, keren,” puji Henko sekaligus kritiknya.

Yanis Fajar, yang baru pertama kali mendaki Rinjani membandingkan dengan manajemen pengelolaan sampah di Gunung Semeru, Jawa Timur. Pihak di sana menerapkan aturan ketat untuk sampah. “Makanan atau barang-barang yang kira-kira akan menjadi sampah di check list di pos pintu masuk. Saat keluar dari gunung, di pos keluar, di check lagi. Dicocokkan sampah sampahnya. Kalau ada yang tidak terbawa, maka didenda,” kata Yanis. Dendanya, membawa bibit pohon dan ditanam di gunung.

Tapi kalau hanya diikat dengan aturan, ada yang patuh, tentu sebagian belum tentu. Yanis, Henko dan Megawati sepakat, mindset atau pola pikir atau kesadaran harus terbangun sendiri dari para pendaki,bahwasampahtidakboleh sepotong pun dibuang di Rinjani.

“Nah, untuk memulai mindset seperti ini, harus ada penegakan aturan dari taman nasional. Kalau sudah aturan tegas, biasanya kesadaran itu akan mengikuti,” ujar Henko menggambarkan.

Pertegas Aturan Bagi Pendaki Sampah menjadi momok bagi Gunung Rinjani. Pendaki tak hanyameninggalkanjejak,namunjuga sampah yang berpeluang mengganggu kelestarian. Untuk itu, aturan ketat harus mulai diterapkan.

Aktivis Rinjani Trekking, Sobah Mahdi menyarankan, pemeriksaan barang bawaan pendaki sebelum mendaki dan setelah turun dapat memberikan edukasi yang cukup untuk mencegah dan menanggulangi sampah Rinjani.

Pendaki sebaiknya membawa

kembali sampah yang dihasilkannya sendiri. “Harus mulai dijalankan. Terapkan aturan pencatatan di pintu masuk dan pintu keluar,” cetusnya menjawab Suara NTB, Selasa (19/7).

Hal itu menurutnya efektif dalam rangka mengatasi persoalan sampah Rinjani. Ia pun bersama sejumlah kelompok pencinta alam, bersama masyarakat lokal pun memberikanupayaedukasiyangdiwujudkan secara langsung dalam model kegiatan clean up Rinjani.

Kegiatan sebanyak dua kali setahun sejak 2014 silam itu sukses mencatat adanya peningkatan volume sampah. “Pada awal pembukaan di bulan April kita lakukan pembersihan.KemudiandiDesember sebelum penutupan kita clean up lagi,” ungkapnya.

Untuk tahun ini, kegiatan pertama pada April lalu itu melibatkan sekitar 30 kelompok dari seluruh penjuru NTB. Menanggapi semakin meningkatnya sampah tersebut, Mahdi menjelaskan bakal lebih banyak kelompok lagi yang bakal terjun ikut serta.

“Nanti Desember kita lakukan yang lebih besar lagi. Bertepatan dengan Hari Gunung Internasional. Ini untuk upaya edukasi memang harus terusmenerus digalakkan,” terang aktivis sesepuh Pencinta Alam SMAN 1 Mataram ini.

Ia berharap, pihak yang berkepentingan langsung pada pengelolaan Rinjani lebih keras lagi memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kebersihan gunung penopang air baku utama Pulau Lombok itu. Seperti meracik aturan yang sedemikian rupa membuat para pendaki lebih peduli terhadap Rinjani.

Heran Angka Kemiskinan Bertambah Dari Hal. 1 ‘’Saya juga heran di tengah tingginya pertumbuhan ekonomi yang mencapai 9 persen. Berarti, ada sesuatu persoalan yang mendasar dan substantif dari indikator-indikator yang mempengaruhi angka-angka kemiskinan,” kata Wagub ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (19/7).

Wagub mengatakan, Pemprov akan lebih meningkatkan koordinasi dengan Pemda kabupaten/ kota se-NTB. Sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU) yang telah menjadi komitmen bersama dalam membuat program-program yang menukik dan fokus ke kegiatan pengentasan kemiskinan. ‘’Begitu juga untuk meningkatkan dan mengefektifkan anggaran yang juga tepat sasaran,’’ imbuhnya.

Dalam waktu dekat, Pemprov NTB bersama dengan Pemda kabupaten/kota akan melakukan

evaluasi secara bersama-sama.

Tetapi segera akan dievaluasi bersama dengan kabupaten/kota penyebab mendasar dari adanya peningkatan jumlah orang yang dikategorikan miskin.

Berdasarkan rilis BPS, selama periode September 2015 – Maret 2016, penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sekitar7.940 orang dari 377.280 orang pada September 2015 menjadi 385.220 orang pada Maret 2016. Berbeda dengan di daerah perdesaan penduduk miskin berkurang sebanyak 5.780 orang dari 425010 orang pada September 2015 menjadi 419.230 orang pada Maret 2016.

Penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2015 sebesar 18,40 persen, berkurang menjadi 18,20 persen pada Maret 2016. Begitu pula dengan penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang dari 15,18 persen pada September 2015 menja-

di 15,17 persen pada Maret 2016.

Menurut BPS, peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar di bandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada Maret 2016, sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 73,27 persen untuk perkotaan dan 76,38 persen untuk daerah perdesaan.

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan adalah beras, rokok kretek filter,telur ayam ras, mie instan, dan bawang merah. Sementara komoditi bukan makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun pedesaan adalah perumahan, pendidikan, bensin, listrik, dan perlengkapan mandi. (nas)

Pameran Peradaban Islam Dari Hal. 1 Tujuh museum tersebut akan memamerkan sekitar 200 koleksi peradaban Islam nusantara.

“Sudah siap pameran peradaban Islam itu. Ada tujuh museum yang akan hadir,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar)NTB,H.L.Moh.Faozal,

S.Sos, M.Si ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (19/7).

Ia menyebutkan beberapa museum yang akan hadir ikut pameran di NTB yaitu Museum Diponegoro Makassar, Museum Jawa Tengah, Museum Jawa Timur, Museum Sumatera Selatan, Museum DKI Jakarta, Museum Negeri NTB dan lainnya.

Mantan Kepala Museum Negeri NTB ini mengatakan, para peserta pameran Peradaban Islam ini akan datang mulai 26-27 Juli mendatang. Faozal menjelaskan, ke tujuh museum itu diikutkan dalam pameran peradaban Islam ini karena mereka memiliki koleksi tentang peradaban Islam yang kuat. (nas)

Koordinasi dengan Pihak Lain TNGR memang nyaris “angkat tangan” untuk mengurusi masalah sampah Rinjani. Jika ingin teratasi, idenya adalah melibatkan pihak lain.Terkaitdengankoordinasidenganinstansilainmengenaipengelolaan sampah, Kepala TNGR Dr. R. Agus Budi Santoso, S.Hut. MT., mengatakan,sudahmelakukanitu.

Pihaknya pernah mengirimkan surat kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB. Suratituberisikanpermohonanuntuk melakukanpelatihanguidedanporter. Terutama berkaitan dengan standarisasi kemampuan mereka.

Agus menekankan, standarisasi tersebut bukan hanya berkaitan dengankeamamandanpelayanan.

Tetapijugastandarisasipermasalahan sampah. “Tetapi sampai saat ini belum dijawab,” kata Agus.

Agusmengatakan,Guide,porter, trekkingorganizeradalahoranglokal danorangdaerah.Iamenilai,sejauh ini belum melihat pemerintah daerah melakukan upaya peningkatan kapasitas terhadap orang-orang tersebut dan pelaku wisata supaya menjaga kebersihan.

Ia menekankan, kewenangan tersebut berada di pihak lain. Ia menegaskan,sejakdariawal,pihaknya tidak bisa bertindak sendiri.

Dicontohkan lagi, berkaitan dengan kebersihan toilet. Ia berupaya agar toilet yang berada di ketinggian 2.500 meter dari permukaan laut, sedangkan air berada di ketinggian 1500 meter di atas permukaan laut.

Disinggung dengan adanya tudingan pengelola Rinjani lebih longgardibandingkandenganpengelola gunung yang lain. Agus menampik hal itu. Ia mengatakan sudah memiliki sistem pack in dan pack out.

Ia mempertanyakan para pendaki, jika memang merupakan seorang pencinta alam.

Maka akan membawa turun sampah yang dihasilkan.

Rindu RTMB Agus mengatakan, dirinya merindukan masa saat bekerjasama dengan Rinjani Trek Management Board (RTMB). RTMB berhenti, katanya, karena ada aturan

yang melarang. Dikatakan, dahulu RTMB memungut sebesar Rp. 125 ribu per orang. Dari jumlah itu, yang disetorkan ke rekening Kementerian Keuangan sebesar Rp. 20 ribu. Sisanya dipakai oleh RTMB untuk berbagai macam kegiatan. Salah satunya untuk menangani masalah sampah.

“Yang mengelola bukan taman nasional. RTMB bukan taman nasional .Jadi saya sebetulnya rindu masa-masa itu. Rindu masamasa ada uang yang dipungut dari pengunjung yang bisa langsung mengatasi masalah yang ada di lapangan. Cuma kita perlu cari format baru agar tidak melanggar peraturan perundangan,” katanya.

Agus mengatakan, banyak orang yang berpikir dahulu ketika RTMB, penarikan uang lebih murah. Tetapi sekarang naik menjadi Rp. 150 ribu. Namun sampah tidak teratasi dengan lebih baik.

Hal itu bisa terjadi karena dulu hanya Rp. 20 ribu yang disetor ke negara. Sementara saat ini, 100 persen dari retribusi diserahkan ke rekening Menteri Keuangan.

Regulasi yang tegas menjadi salah satu aspek penting melindungi Gunung Rinjani dari sampah. Pun demikian dengan retribusi masuk kawasan konservasi yang harus dimaksimalkan.

“Harus ada regulasi yang kuat dalam bentuk membayar denda.

Harus diberikan warning. Tidak bisa lemah lembut,” tegas, Ainudin dari Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB dihubungi Suara NTB via sambungan telepon, Selasa (19/7).

Menurutnya, hal itu sangat erat pengaruhnya terhadap upaya promosi pariwisata yang dilakukan pihaknya. “Kalau kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan yang dipromosikan kan malu sendiri kita,” ujar mantan Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB ini.

Ia menambahkan, permasalahan sampah di jalur pendakian dan beberapa titik di Rinjani menjadi tanggung jawab bersama, antara pemerintahdanmasyarakat.Menurutnya,mengelolapariwisatamerupakan kerja bersama. Termasuk parapendaki.(ars/ron/why)

Tepis Tudingan Dari Hal. 1 Pansel serius bekerja dan bukan hanya formalitas. ‘’Pansel ini serius, bukan formalitas. Itu sebabnya kenapa dalam Peraturan Menteri, PP itu, komposisi Pansel, lima orang dari luar dan empat orang dari dalam,’’ terang Rosiady ketika dikonfirmasi, Selasa (19/7).

Sekda NTB ini menyebutkan, jumlah anggota Pansel sebanyak sembilan orang. Dengan komposisi sesuai aturan yang berlaku, lima orang dari luar Pemprov NTB dan empat orang dari internal Pemprov NTB. Artinya, kata Sekda, lebih banyak unsur luar komposisi Pansel tersebut. ‘’Insya Allah tidak akan terjadi hal yang dikhawatirkan masyarakat. Kita akan menghasilkan orang yang terbaik utuk setiap SKPD itu,’’ imbuhnya.

Rosiday juga mengatakan, dengan komposisi anggota Pansel seperti itu tidak mungkin dirinya

sebagai Sekda akan mengarahkan lima orang unsur dari luar itu untuk menentukan calon Kepala SKPD tertentu. Terkait dengan proses yang ada saat ini, Pansel sedang melakukan seleksi administrasi terhadap puluhan pelamar yang telah memasukkan berkas pendaftaran.

Hasil seleksi administrasi ini akan diketahui pada Rabu (20/7) hari ini. ‘’Pansel besok (hari ini) akan diumumkan. BKD yang mengumumkan siapa yang akan lolos atau tidak. Yang jelas hari ini (kemarin) diumumkan perpanjangan pendaftaran untuk Direktur RSUD NTB,’’ jelasnya.

Dikatakan, pejabat yang memenuhi syarat untuk menjadi calon Direktur RSUD NTB dapat melamar dan mengikuti seleksi administrasi. Mulai Kamis (21/7), lanjut Sekda, sudah mulai dilakukan psikotes kepada calon-calon Kepala SKPD yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. (nas)

Belenggu Sampah Taman Nasional Gunung Rinjani Dari Hal. 1 kekuasaan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) itu. Jika ramai kunjungan, sebanyak 800 kilogram sampai satu ton sampah yang berhasil diturunkan dari Rinjani, termasuk dari Segara Anak. Sementara di sisi lain, gunung dengan ketinggian mencapai 3.726 mdpl ini, dinilai sebagai kawasan rekreasi minat khusus (pendakian) terbaik nusantara.

Pantauan Suara NTB yang melakukan pendakian Sabtu (9/ 7) sampai Selasa (12/7) lalu.

Sampah mulai terlihat di Pos I, juga tidak kalah kotor di Pos II hingga menuju lokasi camp Pelawangan. Kebanyakan sampah jenis non organik, dari makanan dan minuman kemasan dibawa pendaki yang istirahat. Selain yang berserakan, sampah ditumpuk begitu saja di bawah gardu atau pos peristirahatan.

Kampanye Pencegahan Permasalahan sampah di Gunung Rinjani dinilai persoalan pelik. Pihak Balai TNGR menegaskan permasalahan sampah tidak bisa hanya diselesaikan oleh TNGR. Kepala Balai TNGR, Dr. R. Agus Budi Santoso, S.Hut. MT., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (19/7), mengatakan, dalam konteks permasalahan sampah di Gunung Rinjani, tidak bisa diselesaikan sendiri oleh BTNGR. Ia

menekankan, sampah di Gunung Rinjani berasal dari orang yang datang atau pendaki.

Pihak BTNGR sudah melakukan berbagai upaya untuk penanganan sampah ini. Pertama memulai dengan kampanye pencegahan. Ketika seorang pendaki datang dan mendapatkan tiket, dalam tiket tersebut sudah tertulis kewajiban yang harus dilakukan oleh pendaki. Terutama terkait dengan pengelolaan sampah. ‘’Kita juga sudah pasang pengumuman besar-besar; pendaki sejati selalu membawa sampahnya turun kembali. Itu sudah kita kampanyekan dari dulu,” tegas Agus.

Ia menekankan, jika seorang pendaki benar-benar pencinta alam. Tentu pendaki tersebut tidak akan meninggalkan sampah di alam. Berarti, menururtnya, orang tersebut bukanlah merupakan pencinta alam.

Pencegahan ke dua, dengan sistem pack in and pack out system. Dijelaskan, ketika akan mendaki, seorang pendaki diminta untuk mengisi goodie check list. Pendaki diminta untuk menulis barang bawaan yang berpotensi meninggalkan sampah.

Saat ini, kata Agus, hal tersebut masih bersifat sukarela.

Kelemahan sistem ini, katanya, pihak BTNGR tidak membongkar tas pengunjung. Hal ini berkaitan dengan minimnya jumlah tenaga BTNGR. Kare-

na jika semuanya dibongkar, akan menghabiskan waktu untuk membongkar tas para pendaki. ‘’Jadi, kita masih sifatnya sukarela, artinya kita menganggap orang lain itu jujur pada saat menulis barang bawaan,’’ katanya.

Pada saat pendaki naik, pendaki diberikan kantung plastik berkode. Agus menunjukkan, SNR sebagai kode jalur masuk Senaru, dan kode SBL untuk Sembalun. Ketika pendaki turun, goodie check list milik mereka dicek kembali. Sesuai dengan kantung sampah yang dibawa turun.

Selain itu, terkadang pengunjungkeluaratauturundarigunung di luar jam kerja petugas. ‘’Kadangkadang pengunjung tidak keluar di jam-jam yang ada penjaga. Jam kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore.

Di luar jam itu sudah tidak ada petugas,’’ katanya.

Berkaitan dengan hal tersebut.

Ia sering menemukan, ada pendaki yang membuang kantung sampah di pos BTNGR. Ketika pagi hari baru dilihat ada kantung sampah. Tetapi tak jarang, pendaki yang tidak membawa turun sampahnya. Sampah itu dibuang di atas gunung, bersama dengan kantung sampah yang sudah diberikan sebelumnya.

Agus mengakui, pihaknya belum melakukan upaya apapun terhadap orang-orang yang melakukan hal itu.

Pihaknya juga mencatat volume sampah yang dibuang dari pintu Sembalun dan Senaru secara harian.

Di samping pack in dan pack out, pihaknya juga memiliki program clean up Rinjani. Dilakukan dua kali dalam seminggu.

Ia menyebutkan ada data dan dokumentasi terkait hal itu.

Untuk pemantauan, pihaknya memasang cctv di enam titik.

Di enam titik yang dipasang itu, katanya, sudah cukup memonitor 80 persen luasan TNGR. Budpar Lepas Tangan ‘’Sampah itu urusannya TNGR, kita hanya mendukung.

Tentu saja Disbudpar tidak dapat kerja sendiri,’’ kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB H. L. Moh. Faozal, S.Sos.,M.Si, Jumat (15/ 7) lalu menanggapi persoalan sampah di Gunung Rinjani.

Masalah sampah di Gunung Rinjani memang tak ada habisnya. Faozal mengatakan bahwa TNGR telah memiliki konsep penanganan sampah yang telah diberikan kepada Disbudpar NTB. Hanya menunggu realisasinya. Untuk mendapatkan predikat Global Geopark Network, Gunung Rinjani harus bersih dari sampah. ‘’Laporan tentang rincian dan skenario penanganan sampah itu sudah ada, sudah lengkap. Tinggal diatasi saja, yang punya tugas

mengatasi sampah itu TNGR bukan Disbudpar,’’ ujarnya.

Panggil TNGR dan Budpar Sampah Rinjani juga menjadi kegelisahan kalangan legislatif.

Komisi II DPRD NTB memastikan dalam waktu dekat akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan TNGR. Komisi II akan meminta penjelasan terkait dengan persoalan penarikan retribusi dan terkait dengan persoalan sampah yang tak kunjung diselesaikan.

Demikian disampaikan oleh Sekretaris Komisi II, Yek Agil pada Suara NTB, Selasa (19/7) kemarin. ‘Mudah-mudahan dalam minggu depan kita harapkan Komisi II akan memanggil semua pihak yang berkaitan dengan pengelolaan Rinjani. Dan juga mungkin dengan Dinas Pariwisata karena masih ada kaitannya,’’ ujarnya.

Menurutnya, ia melihat bahwa terdapat ego sektoral yang kuat antar instansi terkait soal pengelolaan TNGR. Baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Sehingga terjadi tumpangtindihuntukpengelolaannya, terutama dalam hal pengelolaan sampah. Sehingga ia tak heran jika persoalan sampah sampai saat ini belum bisa dituntaskan. Yek Agil juga mengkhawatirkan jika hal tersebut terus menerus dibiarkan, maka berpotensi akan merusak destinasi yang dimiliki Rinjani.(ars/ron/ndi/lin)

Ali BD, Kontroversi dan Anomali Politik NTB Dari Hal. 1 Penduduk Lotim saat ini mencapai 1,3 juta jiwa. Sebanyak dua pertiga penduduk NTB berada di Gumi Selaparang ini.

Besarnya jumlah penduduk sudah pasti berbanding lurus dengan masalah yang dihadapi. Namun, sejauh ini Ali tampaknya cukup sukses mengelola masalah yang ada.

Kontroversimungkintelahmenjadi ‘nama tengah’ Ali BD. Namun,

berbagai pernyataan maupun kebijakan kontroversialnya tampaknya tidak pernah benar-benar melahirkan ancaman serius terhadap kepemimpinannya.

Bupati Ali BD dengan kebijakan-kebijakannya dianggap telah memahami Lotim. Segala kebutuhan rakyat terjawab.

Harapannya, tidak saja Lotim yang dipimpin oleh Ali BD yang kerap disebut Sang Pendobrak itu. Namun seluruh masyarakat NTB. Hasil ikhtiar TGH Adil

meyakinkan, Bupati Lotim ini bisa menjadi Gubernur NTB. Meski diketahui saat ini tidak memiliki parpol sebagai kendaraannya, namun TGH Adil meyakini, Ali akan terangkat menjadi gubernur dengan rakyat sebagai kendaraannya. “Kendaraannya rakyat dan masyarakat,” tegasnya.

Sejumlah kandidat diketahui mulai memainkan ‘’gendangnya’’ masing-masing untuk menuju NTB satu. Ali BD sendiri terlihat

tenang-tenang saja. Menurut TGH Adil, itulah gaya politik Ali. Penuh dengan ketenangan dan tidak tergesa-gesa dalam berpolitik. Kandidat-kandidat lain dipersilakan saja untuk untuk mempersiapkan diri mengikuti pertarungan politik.

Pimpinan Ponpes Fadhilatul Hasanah ini menuturkan, para jemaahnya tidak saja dari Lotim namun juga dari Lombok Tengah sudah menyampaikan harapannya agar bisa dimimpin oleh Ali

BD di NTB. Kebijakan-kebijakan Bupati Lotim yang sangat perhatian terhadap masyarakat miskin membuat daerah lain cukup iri.

Keberpihakan yang sangat besarterhadaprakyatmiskininidiketahui hanya ada di Lotim. “Jemaah yang saya datangi ini iri dan merindukan Ali BD ini menjadi gubernur agar bisa merasakan kebijakannya yang berpihak kepada rakyat kecil. Tidak saja di perkotaan,tapijugadidaerah-daerahterpencil,’’ imbuhnya. (rus/aan)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917095270 - 081357355362

Rabu, 20 Juli 2016

@SUARANTBcom

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/SUARANTBcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

NTB Sangat Rentan ’’Proxy War’’ Mataram (Suara NTB) Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH mengatakan, NTB sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia, sangat rentan terhadap proxy war. Terutama proxy war dalam bentuk bentrokan antarpenganut aliran agama dan kepercayaan. ’’Kita memiliki pengalaman buruk akan hal itu di masa lalu.

Menjadi kewajiban kita semua untuk mencegah hal yang sama kembali terulang di provinsi ini.

Karena itulah kesadaran akan bahaya proxy war menjadi penting,’’ tegas Agus saat membacakan sambutan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi pada acara rapat koordinasi penyelenggaraan pertahanan negara

di daerah, betempat di Gedung Sangkareang Kompleks Kantor Gubernur, Selasa (19/7).

Dikatakan, proxy war dapat dicegah lewat aplikasi teknis yang sederhana. Yaitu membangun hubungan baik antarsesama dengan menjaga kepercayaan. Selalu berprasangka baik, menjauhi fitnah dan ghibah serta meningkatkan persatuan lewat gotong royong

dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, harus dibangun berbagai kebijakan dan program yang dapat membangun ketahanan dan nasionalisme.

Di ranah keagamaan, katanya, harus dikembangkan kebijakan dan program untuk mengembangkan kehidupan keagamaan yang berbasis pada pemahaman teologis yang membebaskan dan

mencerahkan. Serta dapat menyemaikan tumbuhnya nasionalisme yang universal dan inklusif. Bukan paham yang partikularistik dan ekslusif. ’’Kita juga harus mampu membangun sistem pendidikan yang dapat melaksanakan fungsi integratif, fungsi egaliterian serta fungsi developmentalisme,’’ ujarnya.

Mantan Inspektur Inspektorat NTB ini mengatakan, kebesaran sebuah negara tidak terjadi karena kekuatan politik. Akan tetapi oleh kekuatan kebudayaan yang dianut oleh warga negaranya

dan oleh sumbangan para pemikir serta pendidiknya bagi kemanusiaan.

Untuk itu, rapat koordinasi penyelenggaraan pertahanan di daerah itu agar dapat menciptakan kesamaan pandangan dalam membangun penyelenggaraan pertahanan negara di daerah NTB. Sekaligus menjadi langkah bersama dalam mendukung percepatan pembangunan di NTB. Dikatakan, saat ini dunia internasional sedang berubah.

Samudera Atlantik dan Eropa serta Amerika Serikat tak lagi menjadi pusat pertumbuhan

ekonomi dunia. Geopolitical shift (pergeseran geopolitik) telah menempatkan Samudera Pasifik dan Asia Pasifik sebagai pusat pertumbuhan baru, termasuk Indonesia di dalamnya.

Dengan kekayaan dan keindahan alamnya, heterogenitas budaya, tanah subur yang memungkinkan vegetasi sepanjang tahun. Pasokan air melimpah dengan curah hujan 2000 ml per tahun. Semua ini menjadikan Indonesia sebagai incaran negara lain. Upaya penguasaan Indonesia tak lagi dilakukan lewat perang fisik. Selain karena biaya perang yang

terlalu besar, Indonesia merupakan pemasok raw material bagi banyak negara industri maju.

Kemudian sebagai pasar potensial karena faktor demografi.

Selain itu, Indonesia juga terletak di jalur perlintasan utama kapal kargo dunia. “Inti dari proxy war adalah menciptakan kekacauan lewat adu domba.

Buruh diadu domba dengan negara dan perusahaan, masyarakat dibenturkan dengan sesamanya lewat isu agama. Masyarakat dihadapkan dengan pemerintah lewat isu lainnya,’’pungkasnya. (nas)

Kemenhan akan Bangun Kantor Pertahanan di NTB Mataram (Suara NTB) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI akan membangun Kantor Pertahanan di NTB. Namun karena keterbatasan personel dan sarana prasarana, pembangunan kantor itu akan dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia, termasuk NTB. Saat ini bentuknya masih semacam desk kantor pertahanan. ‘’Karena bertahap, kita juga tak bisa memaksakan bahwa harus segera dibangun. Yang jelas tugas-tugasnya dulu yang kita laksanakan. Makanya sampai sekarang dilaksanakan dalam bentuk desk,’’ kata

Direktur Kebijakan dan Strategi Ditjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI Moch.

Nakir dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (19/7).

Ia menjelaskan, personel yang dibutuhkan untuk mengisi kantor pertahanan tersebut cukup banyak. Begitu juga pembangunan sarana prasarana juga tidak gampang. Sementara itu, saat ini pemerintah masih punya skala prioritas. ‘’Oleh sebab itu butuh waktu yang panjang tidak bisa segera. Tapi paling tidak kegiatannya itu sudah dilaksanakan. Itu yang paling penting,’’

tambahnya.

Nakir mengatakan, kantor pertahanan akan dibangun pada 34 provinsi di Indonesia.

Bahkan, saat ini, katanya, Kepala Kantor Pertahanan di sebuah provinsi perbatasan dijabat oleh jenderal. Dikatakan, keberadaan kantor pertahanan di daerah itu memang cukup urgen. ‘’Inilah kita laksanakan secara bertahap, pelan-pelan.

Yang jelas banyak kendalanya. Kita terkendala personel yang terbatas. Kemudian terbatas sarana prasarana, belum ada bangunan kantor kita,’’pungkasnya. (nas)

Pengentasan Buta Aksara Terancam Tak Dianggarkan dalam APBD-P (Suara NTB/ars)

JADI PRIMADONA - Jumlah pendaki Gunung Rinjani dari waktu ke waktu meningkat tajam. Bahkan diperkirakan pada Agustus 2016, pendaki bisa mencapai 1000 orang per hari. Gunung Rinjani memang menjadi primadona bagi petualang.

Tingginya angka pendakian, berimbas positif pada para pendapatan para porter. Seperti tampak dalam gambar, sejumlah porter membantu membawa perlengkapan pendaki Rinjani baru-baru ini.

Mataram (Suara NTB) Pengentasan buta aksara di NTB yang tergolong masih cukup tinggi, terancam tak akan dianggarkan dalam pembahasan APBD-Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2016. Berbagai alasan dilontarkan anggota DPRD NTB untuk tidak menganggarkan program pengentasan buta aksara tersebut.

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, yang membidangi urusan pendidikan, HMS. Kasdiono, SH Selasa (19/7) mengatakan bahwa ada alasan dasar pengentasan buta aksara tak lagi dianggarkan dalam pembahasan PABD-Perubahan nanti. Alasannya bahwa buta aksara tidak lagi menjadi indikator dalam penghitungan Indek Pembangunan Manusia (IPM). ‘’Pembentuk komponen IPM NTB, tak ada lagi angka bebas buta aksara ikut dihitung.

Sementara IPM NTB 2015 tercatat skornya 65,19. Ini tergolong IPM status sedang antara poin 60-70,’’ sebut Kasdiono.

Ia juga menjelaskan lebih detail bahwa dari sisi harapan sekolah, penduduk NTB mengalami peningkatan. Untuk harapan lama sekolah anak NTB mencapai 13,04 tahun, setara dengan kelas 1 SMP. Sedangkan rata-rata lama sekolah mencapai 6,71 tahun, setara kelas 1 SD. “Jadi artinya setiap anak di NTB yang usianya tujuh tahun ke atas, Insya Allah bisa sekolah sampai dia berusia 13 tahun. Tingginya angka harapan lama sekolah ini, didorong oleh pro-

gram BSM atau beasiswa siswa miskin yang telah diluncurkan sejak 2009 sampai saat ini,’’ ujar politisi Partai Demokrat itu.

Akan tetapi, diakui Kadiono, meskipun angka harapan lama sekolah tersebut terbilang meningkat. Namun hal tersebut belum mampu untuk mendongrak rata-rata lama sekolah warga NTB. Karena penghitungan rata-rata lama sekolah, dihitung berdasarkan jumlah tahun yang digunakan penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formalnya.

Ketua Komisi III, Johan Rosihan, ST menambahkan bahwa untuk jenjang pendidikan dasar merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/Kota. Sehingga Provinsi NTB tak perlu untuk menganggarkan program pengentasan buta aksara. ‘’Itu kan kewenangan kabupaten, jadi Pemprov NTB hanya memastikan saja agar APBD kabupaten/kota menganggarkan untuk pengentasan buta aksara. Nah itulah fungsinya kenapa APBD kabupaten/kota wajib dievaluasi oleh Pemprov berdasarkan perintah UU. Jadi mungkin murni soal kewenangan,’’ ujarnya.

Di tempat terpisah, Sekda NTB selaku Ketua TAPD, Dr.Ir.H. Rosiady Sayuti, M.Sc mengakui pihaknya belum ada rencana untuk menganggarkan pengentasan buta aksara lagi di dalam pembahasan APBD-P 2016 ini. Namun Rosiady memperkirakan bahwa pada tahun anggaran 2017 tidak tertutup kemungkinan Pemprov NTB akan kembali menganggaakannya. (ndi)

Seratusan Hotel dan Restoran Diduga Belum Kantongi Sertifikat Halal di Gili Trawangan Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos,

M.Si mengungkapkan seratusan hotel dan restoran di Gili Trawangan, Lombok Utara, terindikasi belum menganton-

gi sertifikat halal. Jumlah hotel dan restoran di destinasi wisata utama NTB itu sebanyak 144 hotel dan restoran ‘’Tersertifikasi baru tiga yang kita proses,’’ kata Faozal ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (19/7).

Ia menyebutkan, salah satu hotel yang sudah mendapatkan sertifikasi halal adalah Villa Ombak. Kemudian, Hotel Ombak Sunset sedang dalam proses sertifikasi.

Dijelaskan, dari 114 buah hotel dan restoran di Gili Trawangan, hampir setengahnya terindikasi tidak berizin.

Hal ini menjadi kendala tersendiri ketika akan dilakukan audit untuk proses sertifikasi halal tersebut. ‘’Kalau yang non berizin kan ndak bisa diaudit untuk sertifikasi halalnya. Itu 50 persennya itu belum selesai proses perizinannya karena tersangkut masalah tanah dan lain-lain,’’ terangnya.

Mengenai hotel dan restoran yang tidak berizin ini, lanjut Faozal, diharapkan Pemkab Lombok Utara memfasilitasi. Sementara itu, untuk sertifikasi hoel dan restoran yang ada di Pulau Lombok, kata Faozal, sekitar 200 hotel dan restoran sudah diproses untuk sertifikasi halal.

“Untuk hotel dan restoran yang di Gili Trawangan sedang kita sosialisasi, akan berproses yang lain. Tapi kan kita harus melihat perizinan-perizinan mereka itu. Karena dasar audit kan izin usaha dan lain sebagainya. Itu yang banyak mereka tak punya. Ini pekerjaan dengan Lombok Utara,’’pungkasnya. (nas)