Snt 28062016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 98 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SELASA, 28 JUNI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Soal Alat Pemipil Jagung

Distan TPH NTB Serahkan ke Proses Hukum Mataram (Suara NTB) Proyek pengadaan alat pemipil jagung (Corn Sheller) ratusan unit yang didistribusikan ke sejumlah daerah di NTB, masih dalam proses penyelidikan di Polda NTB. Terkait proses hukum itu, pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) NTB menyerahkan sepenuhnya ke Polda NTB.

(Suara NTB/ars)

PEMIPIL JAGUNG - Salah satu alat pemipil jagung yang digunakan petani di KLU. Distan TPH NTB menilai alat ini beroperasi baik, hanya tinggal pendampingan ke kelompok tani.

Seperti disampaikan Kabid Tanaman Pangan Distan TPH NTB, Hairul Adi bahwa salah satu bentuk sikap kooperatifnya adalah memenuhi undangan Polda NTB untuk diklarifikasi beberapa waktu lalu. ‘’Bagi kami tidak apa-apa, silakan saja. Tim PHO juga sudah diklarifikasi,’’ kata Hairul kepada Suara NTB, Sabtu (25/6).

Sebelumnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga sudah diklarifikasi pihak Polda NTB. Di luar proses penyelidikan itu, Hairul menjelaskan lebih teknis bagaimana pengadaan alat pemipil jagung yang satu paket dengan alat pertanian lainnya itu. Sehingga jumlah total 1.554 unit. ‘’Untuk Corn

Sheller 750 unit pengadaannya. Sedangkan Power Thresher Multiguna 420 unit. Yang lain lain itu ada Hand Tractor dan Combine Harvester,’’ sebut Khairul Adi. Mengenai nilai pengadaan, diklarifikasinya, tidak sampai Rp 100 miliar. Tapi berdasarkan kontrak mencapai Rp 76 miliar untuk semua alat tersebut. Sedangkan alat pemipil jagung yang diklaim dipersoalkan petani harganya per unit Rp 22,6 juta.

Setelah diberitakan Suara NTB pekan sebelumnya, dia mengakui langsung turun ke lapangan untuk mengecek langsung kondisinya. Turun bersamanya dari pihak peru-

sahaan pengadaan alat tersebut. Hasil pemeriksaannya, sebenarnya tidak ada kendala teknis pada mesin. Hanya ada kekeliruan petani sebelum proses penggilingan jagung, tidak menakar kadar air dalam jagung. ‘’Kalau di Kabupaten Lombok Utara (KLU) itu kadar airnya masih tinggi.

Jadi hasilnya ndak bagus,” kata dia, menjelaskan alasan penyebab hasil pipil jagung sejumlah alat di KLU yang bercampur dengan ampas.

Dibandingkannya dengan petani jagung di Sumbawa yang sudah bisa menentukan kadar air jagung sebelum digerus mesin.

Bersambung ke hal 15

Pertumbuhan Ekonomi Tak Otomatis Menurunkan Kemiskinan Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan, tujuan pembangunan dihajatkan untuk meningkatkan kesejahteraan, serta mengangkat harkat dan martabat manusia. Keberhasilan dalam mengurangi kemiskinan merupakan indikator keberhasilan pembangunan. Pembangunan yang mengarah dan terstruktur akan memacu pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi merupakan se-

TO K O H Pansel Buka Pendaftaran KOMPOSISI anggota Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama Pemprov NTB telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), akhir pekan kemarin. Untuk itu, Pansel telah mulai membuka pendaftaran JPT pratama untuk mengisi 11 jabatan Kepala SKPD yang saat ini lowong.

H. Abdul Hakim Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Siagakan Alat Berat KEPALA Dinas PU NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, M.TP mengatakan pengerjaan proyek-proyek jalan terutama pada jalur mudik di NTB akan dihentikan sementara mulai H-3 Lebaran. Selain itu, akan disiagakan alat berat pada jalur mudik terutama titik-titik yang rawan longsor. ‘’Paling lambat H-3 pengerjaan proyek jalan dihentikan untuk sementara supaya jangan mengganggu. Kemudian tetap stand by alat berat pada daerah-daerah yang rawan longsor,” Bersambung ke hal 15 Wedha Magma Ardi

suatu yang penting tetapi tidak mencukupi untuk mengurangi kemiskinan. ‘’Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis dapat mengurangi kemiskinan dikarenakan masih banyak variabel lain yang berpengaruh terhadap kemiskinan,’’ kata Wagub saat membacakan jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi dewan terkait Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2015 di Mataram, Senin (27/6) siang kemarin.

“Selain itu distribusi peningkatan ekonomi tidak merata di semua kalangan sehingga hanya dinikmati oleh kalangan tertentu dan distribusi pendapatan yang tidak seimbang,” tambahnya.

Dikatakan, faktor lain yang memengaruhi kemiskinan adalah inflasi, tingkat pengangguran terbuka dan nilai tukar petani. Artinya, selain peningkatan ekonomi harus juga ditunjang dengan tingkat inflasi yang normal, Bersambung ke hal 15

Entaskan Warga Miskin dengan Meningkatkan ’’Skill’’ Petani DESA Gelangsar, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat (Lobar), berdiri pada tahun 2010 lalu. Desa dengan enam dusun ini terletak di ujung utara Kecamatan Gunungsari berbatasan dengan kawasan hutan Lombok Utara.

Meski baru berumur lima tahun dan terletak di wilayah perbatasan, tapi gaung keberhasilan Desa Gelangsar telah menembus hingga ke pusat.

Atas keberhasilannya dalam mengelola keuangan desa secara bersih dan transparan, Kementerian Keuangan telah memberikan penghargaan Good Governance kepada Desa Gelangsar.

Desa ini masuk tiga besar di NTB sebagai desa pengelolaan keuangan transparan yang diterapkan aparatur desa setempat.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN - Abdul Rahman saat menerima penghargaan beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/dok)

Intensifkan Pengamanan Jelang Arus Mudik Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) semakin mengintensifkan pengamanan jelang arus mudik Lebaran 2016 yang diprediksi mulai tejadi H-7 Hari Raya Idul Fitri. Bahkan Polres KSB sudah memetakan beberapa lokasi kemungkinan rawan gangguan kamtibmas pada arus mudik nanti.

‘’Kami berharap kepada masyarakat yang akan meninggalkan rumah supaya memastikan keamanan rumahnya.

Bila perlu minta kepada tetangga untuk tetap memantau keadaan rumah,’’ pesannya.

Disebutkannya, dalam pengamanan ini pihaknya sudah menyiapkan tiga pos.

Bersambung ke hal 15

DEMIKIAN disampaikan, Kapolres Sumbawa Barat AKBP Andy Hermawan SIK, kepada Suara NTB, Senin (27/6). Kapolres mengatakan, untuk antisipasi arus mudik pihaknya akan melaksanakan Operasi Ramadhaniya. Operasi ini nantinya akan mulai diberlakukan tanggal 1-15 Juli mendatang. Selain anggota yang terlibat dalam pelaksanaan pengamanan ini, pihaknya juga akan semakin intens melakukan operasi. Seperti (Suara NTB/ynt) operasi keliling untuk me- MASIH SEPI - Salah satu bus tujuan Pulau Jawa sedang menungmantau kondisi rumah yang gu penumpang di Terminal Mandalika. H-9 Lebaran, Senin (27/6) ditinggalkan pemiliknya. kemarin, pergerakan penumpang di terminal ini masih sepi.

(Suara NTB/ist)

INVESTASI BODONG - Ketua OJK NTB, Yusri (kanan) saat berdiskusi dengan Gubernur NTB, TGH.M. Zainul Majdi terkait pembentukan Satgas mengantisipasi investasi bodong, kemarin.

Gubernur Minta Pelaku Investasi Bodong Ditangkap Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta pihak keamanan untuk menangkap pelaku investasi bodong yang merugikan masyarakat dan daerah. Hal itu disampaikan gubernur saat menerima kunjungan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Yusri, di ruang kerjanya, Senin (27/6).

Kunjungan Ketua OJK tersebut terkait dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi di daerah. Satgas ini akan bertugas memantau, mengontrol serta mencegah terjadinya investasi bodong di daerah, yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Bersambung ke hal 15

4 : 59

5:09

12:21

15:41

18:11

19:25

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 28 Juni 2016

Halaman 2

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Parlementaria

DPRD Kota Mataram Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2016 dan Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015

Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram, Senin (27/6) kemarin menggelar rapat paripurna dengan dua agenda sekaligus. Masing-masing penyampaian nota keuangan rancangan perubahan APBD 2016 dan penyampaian raperda Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2015. Rapat paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua Muhtar, SH., dan I Wayan Sugiartha.

Dari pihak eksekutif, hadir langsung Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Terkait nota keuangan, Walikota menyampaikan pada perubahan APBD tahun anggaran 2016 ini, Pemkot merencanakan mengakomodir beberapa program strategis daerah di samping sebagai akibat dari pengurangan DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik sebesar 10 % serta beberapa pergeseran kegiatan.

Secara keseluruhan pendapatan daerah direncanakan bertambah Rp 47,2 miliar lebih, dari anggaran semula Rp 1,309 triliun lebih. Sehingga setelah perubahan menjadi Rp 1,357 triliun lebih. Pada Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2016 ini direncanakan bertambah Rp 76,161 miliar lebih.

Dari anggaran semula Rp 1,344 triliun lebih. Sehingga setelah perubahan menjadi Rp 1,420 triliun lebih.

Beberapa poin kebijakan penting yang akan dibiayai dalam Perubahan APBD kali ini antara lain: 1) Peningkatan Akses Jalan Masuk di TPA Kebon Kongok Lombok Barat; 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan; 3) Penataan Trotoar dan Peningkatan Drainase; 4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar; 5) Dukungan Hari Anak Nasional; 6) Pembebasan Tanah jalan Pemerintah Daerah; 7) Pembangunan Lanjutan RSUD Kota Mataram; 8) Tambahan Biaya Listrik Penerangan Jalan; 9) Peningkatan sarana dan prasarana Pengelolaan barang Milik Daerah; 10)Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Tingkat

(Suara NTB/humasmataram)

PIDATO - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan pidato pengantar nota keuangan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2016 di hadapan rapat paripurna di DPRD Kota Mataram, Senin (27/6).

Nasional dan Tehnologi Tepat Guna Tingkat Nasional; 11)Dan lain-lain program/kegiatan yang bersifat urgen untuk dilaksanakan dalam rangka penye lenggaraan pemerintahan, pembangunan guna peningkatan kinerja pelayanan masyarakat.

Dengan adanya rencana pendapatan bertambah Rp 47,2 miliar lebih dan belanja bertambah Rp 76,161 lebih maka terdapat defisit Rp 28,961 miliar lebih yang di tutupi melalui silpa tahun anggaran 2015.

Sementara itu, mengenai raperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2015, Pemkot Mataram telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pemerintahan yang tertuang dalam APBD tahun anggaran 2015. Pelaksanaannya dimuat dalam Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015, yang akan memberikan gambaran tentang upaya dan kesungguhan Pemerintah bersama masyarakat dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan tersebut sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Pendapatan untuk Tahun Anggaran 2015 dianggarkan Rp 1,211 triliun lebih dengan realisasi Rp 1,188 triliun lebih atau 98,11%. Pada tahun anggaran 2015 jumlah belanja dianggarkan Rp 1,295 triliun lebih dengan realisasi Rp 1,188

Kirim Proposal Pedagang Tuak KELURAHAN Cakranegara Utara telah mengirim proposal bantuan usaha untuk para pedagang tuak.

Para pedagang tuak atau miras tradisional di Kota Mataram akan diberikan bantuan modal usaha dengan syarat mereka harus berhenti berjualan tuak dan diganti dengan jenis usaha lain seperti berjualan sembako dan barang bermanfaat lainnya.

Lurah Cakranegara Utara, I Gde Sweca menyampaikan di wilayahnya diklasifikasikan jadi dua yaitu peda(Suara NTB/dok) gang tuak di sepanjang Jalan Gora I Gde Sweca dan kafe tuak yang lokasinya berada di dalam. “Untuk di Cakranegara Utara, proposal untuk pedagang tuak ada dua. Satu proposal untuk pedagang tuak di Jalan Gora yang jumlahnya 10 orang dan untuk pedagang yang di dalam yang berbentuk kafe,” jelasnya saat dihubungi Suara NTB, Senin (27/6).

Sweca menyampaikan untuk 10 pedagang di Jalan Gora, proposalnya telah rampung dan telah dikirim ke Bagian Ekonomi Setda Kota Mataram. Sementara proposal untuk empat orang pemilik kafe sedang dalam penyusunan. Ia mengungkapkan ada sedikit kendala terkait para pemilik kafe dimana ada beberapa orang yang tidak ingin dibuatkan proposal. “Untuk kafe ini ada sedikit kendala dengan pemiliknya. Ada yang ndak mau dibuatkan proposal tapi ada juga yang setuju,” terangnya. Meskipun ada yang menolak, Sweca mengatakan pihaknya akan tetap mengirim proposal tersebut.

Untuk para pedagang di Jalan Gora, pihaknya membuatkan proposal bantuan modal usaha sembako. Sebanyak 10 pedagang tersebut digabung menjadi satu kelompok usaha yang dinamakan kelompok usaha “Merta Sari”. Kelompok ini telah memiliki susunan pengurus. “Mereka sudah siap yang 10 orang ini dan saya intens turun untuk melihat perkembangan mereka,” jelasnya.

Sementara untuk pedagang kafe rencananya akan dibuatkan proposal usaha sembako tapi dengan skala yang lebih besar.

Sebelumnya diwacanakan untuk usaha ternak ayam, tapi dikhawatirkan ada penolakan dari warga karena lokasinya dekat dengan pemukiman warga. Usaha ternak ayam ini juga harus sesuai dengan ketentuan Perda.

Selama bulan ramadhan ini, empat kafe tuak di Cakranegara Utara tidak pernah beroperasi. Sementara di Jalan Gora hanya beberapa orang yang berjualan dan tidak terbuka. (ynt)

triliun lebih atau 91,76%. Dalam Struktur APBD Tahun Anggaran 2015, Rekening Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Tidak Langsung dianggarkan Rp 657,253 miliar lebih. Realisasinya Rp 589,492 miliar lebih atau 89,69%. Terdiri dari: a. Belanja Pegawai atau Belanja Gaji dianggarkan Rp 595,737 miliar lebih. Realisasinya Rp 532,875 miliar lebih atau 89,45%. b. Belanja Hibah dianggarkan Rp 33,454 miliar lebih, direalisasikan sebesar 31,434 miliar lebih atau 93,96%. c. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan Rp 23,500 miliar lebih, terealisasi Rp 21,446 miliar lebih atau 91,26%. d. Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan Rp 912 juta lebih, terealisasi Rp 636 juta lebih atau 69,68%. e. Belanja Tidak Terduga dianggarkan Rp 3,648 miliar lebih, direalisasikan Rp 3,1 miliar lebih atau 84,98%.

Sedangkan Belanja Langsung dianggarkan Rp 638,183 miliar lebih dan realisasinya Rp 599,155

Walikota Wacanakan Pembangunan Jalan Layang Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mewacanakan pembangunan jalan layang (fly over) dari Punia sampai Pagesangan untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di simpang Tanah Aji. Wacana ini disampaikan Walikota pada saat menghadiri rapat paripurna di DPRD Kota Mataram, Senin (27/6). “Ke depan karena tidak mungkin jalan dilebarkan, mau tidak mau dibutuhkan fly over untuk mengatasi kemacetan di (Jalan) Airlangga, Tanah Aji, Jalan Sriwijaya dan Jalan Gajah Mada,” jelasnya usai rapat paripurna.

Jika jalan dari Tanah Aji ke Pagesangan diperlebar, menurut Walikota juga tidak memungkinkan karena ada pura di sekitar jalan tersebut. Menggusur tempat ibadah menurutnya harus dihindari dan salah satu solusinya adalah dengan jalan layang. “Kita tidak mungkin melakukan pembebasan-pembebasan tanpa ada persetujuan dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah itu, jadi kita hindari,” terangnya. Keberadaan jalan layang ini juga dapat terintegrasi dengan jalan bypass menuju Bandara Internasional Lombok (BIL) di lingkar selatan.

Keberadaan pintu air berbentuk segitiga di tengah simpang itu menurutnya menghalangi dan menjadi salah satu penyebab kemacetan. Dari

arah Jalan Udayana ke Jalan Sriwijaya, belokannya cukup sempit dan Walikota juga ingin jalan tersebut diperlebar.

Tapi konsekuensinya harus ada pembebasan tanah warga.

Walikota menyampaikan terkait wacana ini pihaknya akan berkonsultasi dengan Balai Jalan Nasional (BJN) dan biayanya bukan dari Pemkot Mataram. Ada beberapa program strategis yang direncanakan Walikota dalam lima tahun ke depan yang berdampak pada perubahan di Kota Mataram.

Salah satunya adalah program antisipasi kemacetan. “Harus kita antisipasi perkembangan dalam lima tahun ke depan yang berkaitan dengan kepadatan transportasi sehingga infrastruktur jalan harus kita se-

(Suara NTB/ynt)

TITIK KEMACETAN - Simpang Tanah Aji yang menghubungkan Jalan Airlangga, Jalan Majapahit, Jalan Sriwijaya, dan Jalan Gajah Mada. Simpang ini salah satu titik kemacetan di Kota Mataram dan diwacanakan pembangunan jalan layang untuk mengatasinya. lesaikan,” ujarnya.

Walikota mengatakan rencana ini juga akan dimasukkan dalam penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jang-

Masa Pemeliharaan Habis

Gedung Kantor Satpol PP Belum Digunakan Jalan Layang Belum Mendesak WALIKOTA Mataram mewacanakan pembangunan jalan layang (fly over) di sekitar Punia sampai Pagesangan sebagai salah satu upaya mengantisipasi kemacetan yang kerap terjadi di sekitar simpang Tanah Aji. Namun menurut Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat, pembangunan jalan layang tersebut belum terlalu mendesak.

Memang diakui Ismul penyediaan infrastruktur jalan seperti jalan layang (Suara NTB/fit) cukup penting di Kota Mataram. ProIsmul Hidayat gram itu bisa menjadi program jangka panjang. Sementara yang mendesak untuk dilakukan saat ini adalah bagaimana mengantisipasi kemacetan dengan melakukan pengaturan arus lalu lintas yang lebih terarah. Dalam pengaturan lalu lintas ini, perlu inovasi dari dinas terkait yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram.

“Kebetulan di Kota Mataram memiliki titik jalan yang sangat banyak dan perlu pengaturan lalu lintas kendaraan. Kalau fly over yang disampaikan Walikota mungkin untuk jangka panjang tapi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan hari ini dan harus ada solusi yang dibuat berupa penutupan drainase di perempatan itu,” jelasnya kepada Suara NTB, Senin (27/6).

Politisi PKS ini juga menyampaikan dinas terkait perlu lebih jeli dalam melihat titik-titik kemacetan. Dengan demikian pengaturan lalu lintas tidak hanya satu arah. Menurutnya bisa saja pembangunan jalan layang menjadi salah satu prioritas Pemkot Mataram, tapi ada persoalan yang lebih prioritas dari pembangunan jalan tersebut. Ia memandang masalah yang paling mendesak adalah penanganan sampah. “Secara prioritas Kota Mataram hari ini dan lima tahun ke depan, mungkin kalau kita nomorkan, sampah itu yang nomor satu,” ujarnya.

Pengaturan arus lalu lintas di Mataram menurutnya masih sangat memungkinkan karena kemacetan di kota ini masih belum terlalu parah seperti di kota-kota lainnya. Penyebab kemacetan disampaikan Ismul juga harus dikaji karena bisa jadi maraknya parkir pinggir atau badan jalan menjadi salah satu penyebab kemacetan. (ynt)

miliar lebih atau 93,88% terdiri dari : a. Belanja Pegawai dianggarkan Rp 85,294 miliar lebih , realisasinya Rp 75,157 miliar lebih atau 88,12%. b. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan Rp 265,47 miliar lebih, realisasinya Rp 248,611 miliarlebih atau 93,80%. c. Belanja Modal dianggarkan Rp 287,842 miliar lebih, terealisasi Rp 275,387 miliar lebih atau 95,67%.

Pada akhir tahun anggaran 2015, Pemkot Mataram mengalami surplus pelaksanaan APBD Rp 246 juta lebih. Ini merupakan selisih positif antara pendapatan dengan belanja di laporan realisasi anggaran.

Rekening pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan yang berasal dari Silpa tahun 2014 Rp 101,214 miliar lebih dengan realisasi 100% dari target. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp 17,560 miliar dan terealisasi Rp 17,50 miliar atau 99,96% yang merupakan penambahan penyertaan modal pada tiga perusahaan daerah yaitu pada PT Bank NTB, PDAM Giri Menang dan BPR NTB Mataram.

Disamping kegiatan yang merupakan kegiatan dalam APBD, terdapat pula kegiatan non anggaran dengan penerimaan Rp 87,364 miliar lebih. Ini terdiri dari penerimaan pajak pemerintah pusat yang dikelola oleh Bendahara lingkup Pemkot Mataram Rp 81,875 miliar lebih yang hanya bersifat transito, Pengembalian JKN Rp 2,623 miliar lebih, penerimaan sisa UP/GU/TU tahun berjalan Rp 2,350 miliar lebih. Penerimaan sisa UP/GU/TU tahun sebelumnya Rp 163 juta lebih. Penerimaan penitipan jasa jaminan bongkar reklame Rp 322 juta lebih dan penerimaan dari salah transfer Angkasa Pura Rp 29 juta lebih.

Sedangkan Pengeluaran non anggaran pada tahun 2015 Rp 95,189 miliar lebih. Terdiri dari pembayaran pajak pemerintah pusat yang dikelola oleh Bendahara lingkup Pemkot Mataram Rp 87,110 miliar lebih. Pembayaran utang PFK tahun lalu BUD Rp 5,373 miliar lebih. Pengeluaran UP/GU/TU tahun berjalan Rp 2,453 miliar lebih, dan pengembalian atas salah setor Angkasa Pura Rp 29 juta lebih. Pengeluaran salah setor pajak SKPD ke Kas Daerah Rp 1 juta lebih, dan pengeluaran bongkar Reklame Rp 220 juta lebih. (fit/*)

Mataram (Suara NTB) Genap enam bulan masa pemeliharaan proyek gedung kantor Satpol PP Kota Mataram di jalan dr. Soedjono lingkar selatan dikerjakan. Namun, proyek yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum juga ditempati.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Surat Penetapan Pemenang Nomor 8/POKJA-ULP/POL-PP/VII/ 2015 tanggal 6 Juli 2015.

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kota Mataram tahun anggaran 2015 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 10/I/2015 tanggal 6 Januari 2015, tentang pembentukan tim pengarah dan tim pelaksana unit layanan pengadaan Pemkot Mataram tahun anggaran 2015 dan Surat Perintah Tugas Kepala Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Setda Kota Mataram Selaku Kepala ULP Kota Mataram Nomor : 021/573/ APP-ULP/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015. Ditunjuklah pemenang e-Lelang pemilihan langsung untuk paket pekerjaan gedung Kantor Pol PP di kompleks perkantoran Lingkar Selatan yakni CV. LIMBU INDAH dengan nilai penawaran Rp 1.953.800.000,00.

Menanggapi hal tersebut, Ka-

(Suara NTB/cem)

BELUM DIMANFAATKAN - Meskipun masa pemeliharaan sudah selesai, Gedung Kantor Satpol PP dibangun di Lingkar Selatan dari DAK Kemendagri senilai Rp 1,9 miliar lebih hingga kini belum dimanfaatkan. sat Pol PP Kota Mataram, Chaerul Anwar mengaku, penempatan gedung baru Pol PP, pihaknya menunggu perintah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Persoalan penempatan personel merupakan masalah teknis dan bisa diatur. “Kalau kami siap saja kapan - kapan disuruh nempati,” jawab Chaerul Senin (27/6).

Chaerul membantah jika personel Satpol PP enggan pindah dengan alasan lokasi yang tidak representatif serta tidak ada ruangan untuk personel.

Persoalan partisi berupa listrik dan air sudah diminta bagian aset untuk melengkapi. Hanya saja, gorden dan perlengkapan kantor memang masih sedang dianggarkan di APBD Perubahan. Mengenai pengamanan menurut Kasat Pol PP kembali mengatakan, itu hanya persoalan teknis. Bisa saja, bidang

trantibum ditempatkan di kantor lama, sementara untuk staf lainnya diminta menempati kantor yang baru. “Kan ndak bisa trantibum di sana. Ada bidang yang lain - lain. Bisa itu yang disuruh pindah,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra menjelaskan, belum ditempati gedung Kantor Pol PP tersebut karena masih harus diserahterimakan dari kontraktor ke Bagian APP kemudian BPKAD. Karena prosesnya masih menunggu penyerahan, maka belum bisa ditempati.

Selain itu, pengadaan partisi - partisi seperti gorden dan kelengkapan kantor lainnya sudah dialokasikan pada APBD Perubahan, sehingga dipastikan dalam tahun ini sudah bisa ditempati. (cem)

ka Menengah Daerah) 20162021. Rencana pembangunan jalan layang ini juga harus didiskusikan dengan berbagai pihak terkait karena menurut-

nya itulah satu-satunya solusi untuk mengatasi kemacetan.

“Wacana itu perlu didiskusikan dan perlu harus masuk dalam RPJMD,” ujarnya. (ynt)

Pascacuti Bersama, ASN Dilarang Tambah Libur

Mataram (Suara NTB) Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya lingkup Pemkot Mataram dilarang menambah libur usai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri.

Para ASN akan mulai cuti bersama pada tanggal 4-8 Juli mendatang. Demikian disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Senin (27/6).

Ia meminta kepada para ASN agar mengikuti berbagai ketentuan yang telah ditetapkan, khususnya berkaitan dengan cuti bersama. “Mana yang jadi ketentuan-ketentuan ya diikuti. Jadi tidak boleh menambah (libur),” ujarnya.

Bagi ASN yang menambah libur, Ahyar menegaskan itu adalah bentuk pelanggaran disiplin.

Bagi ASN yang diketahui menambah jatah libur akan diberikan sanksi. “Nambah libur itu jelas pelanggaran, pelanggaran disiplin yang kita pasti lakukan proses-proses untuk memberikan sanksi kepada para ASN yang menambah hari libur tanpa alasan yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Selain dilarang menambah jatah libur tanpa keterangan yang jelas, para ASN juga dilarang menerima parsel lebaran. “Tidak boleh menerima parsel atau memberi-

kan parsel, jangan dilakukan,” pesannya.

Terkait penggunaan mobil dinas, sebagaimana kebijakan tahun-tahun sebelumnya, Pemkot Mataram memberikan kelonggaran dengan memberikan izin penggunaan mobil dinas untuk mudik Lebaran. Hanya saja terpenting bagi Walikota adalah penggunaan mobil dinas tersebut bisa dipertanggungjawabkan.

Bagi ASN yang akan menggunakan mobil dinas mudik ke luar daerah, harus ada izin khusus dari pembina kepegawaian atau Walikota Mataram. “Silahkan, asal jangan dipakai tidak karuan-karuan,” jelasnya. Kelonggaran kebijakan ini disampaikan Walikota karena ia melihat beberapa pejabat hanya memiliki mobil dinas sehingga ia mengizinkan. Kebijakan ini juga menurutnya untuk memudahkan para ASN dalam melakukan silaturahmi dengan keluarganya pada hari raya nanti.

“Kalau tidak boleh dipakai terus mereka mau berziarah ke keluarganya dimana dia berasal atau mungkin mau ziarah ke kubur orang tua, mereka akan kesulitan. Kecuali mereka punya mobil dua, asal jangan dipakai tidak karuankaruan,” pungkasnya. (ynt)

SUARA NTB Selasa, 28 Juni 2016

Belum Disambut Pemda PROGRAM pemerintah pusat untuk sejuta rumah subsidi dalam pandangan Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, belum disambut baik pemerintah daerah di kabupaten/kota. Hal tersebut karena belum ada kebijakan ikutan yang memudahkan masyarakat memiliki rumah.

Ini menjadi persoalan klasik, namun tak kunjung tuntas. Padahal, menurut Ketua REI Provinsi NTB, H. Miftahuddin Ma‘ruf, SH, mandat Presiden soal kemudahan telah diberikan. Misalnya, uang muka sebesar 1 persen dari harga, bunga KPR yang hanya 5 persen dari 7,02 persen, PPN nol persen. Demikian juga dengan Pajak Penghasilan (PPh) yang dulunya sebesar 5 persen dibayar pengembang sekarang menjadi 1 persen.

“Bupati/Walikota mestinya bagaimana memberikan kemudahan kepada masyarakatnya. Harusnya ini yang dilakukan. Kalau pemerintah provinsi sudah sangat terbuka sekali,” kata H. Ma`ruf di ruang kerjanya, Sabtu (25/6). Kebijakan di tingkat daerah, masih diberlakukan BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) sebesar 5 persen.

Dibayar melalui Notaris yang kemudian disetor ke daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah. 5 persen ini, dihitung dari harga rumah (Rp 133.500.000) setelah dikurangi 60 juta. Besarannya sekitar Rp 3 jutaan yang dibayar oleh user untuk mendapatkan surat tanah dan bangunannya.

Mestinya, lanjut H. Ma‘ruf, beban itu dikurangi oleh pemerintah daerah, bila perlu dinolkan, sehingga mengurangi beban masyarakat memiliki rumah. Kemudahan seperti itulah yang diharapkan ditelurkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, agar kekurangan rumah di masing-masing daerah bisa tertangani. “Kalau sekiranya ada Perwal/Perbup yang mengatur besaran BPHTB ini dibayar user. Masyarakat tidak terbebani, karena BPHTB ini dibayar langsung oleh masyarakat yang akan membeli rumah (subsidi),” jelasnya.

Selain itu, Ketua REI Provinsi NTB juga menyorot masih lambannya proses penyelesaian sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Entah karena alasan terbatasnya SDM dan alasan-alasan lain. Sertifikat dikeluarkan setelah berbulan-bulan. Asosiasi para pengembang ini sekaligus mengapresiasi salah satu terobosan yang dilakukan oleh Ketua BPN Kabupaten Sumbawa, Ramli. Untuk mempermudah dan mempercepat layanan, Kepala BPN setempat membuat tim Penataan Data dan Pengukuran (Pentakur). Dalam sebulan BPN Kabupaten Sumbawa mampu mengelurkan sebanyak 700 lebih sertifikat.

“BPN yang lain butuh waktu berbulan-bulan, belum lagi bayarannya tinggi. Di BPN Sumbawa hanya bayar kurang dari Rp 200.000, yang lain diatas Rp 1 juta dan lama.

Ini kemudahan-kemudahan kepada masyarakat,” ujarnya. Ia mengharapkan program Pentakur ini bisa diterapkan di BPN-BPN lainnya. Saat ini sudah terealisasi sebanyak 700 unit rumah subsidi, dari target 3.000 realisasi tahun 2016 d i BTN. (bul)

H. Miftahuddin Ma‘ruf (Suara NTB/dok)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Kapal Pembangkit Listrik dari Turki Segera Layani Lombok Mataram (Suara NTB) Kapal pembangkit listrik raksasa, Karpowership yang disewa dari Turki, segera melayani sistem Lombok pascapelaksanaan MTQ nasional. Kapal berkapasitas 60 Megawatt (Mw) itu sandar pertengahan tahun 2016 ini.

Penegasan ini disampaikan Director Karpowership Asia Region, Ufuk Berk, usai pembagian 600 paket sembako kepada warga Jeranjang, Senin (27/6). Karpowership telah bekerjasama dengan pemerintah Indonesia melalui PT. PLN Persero, dalam hal penyediaan mesin pembangkit listrik pada daerah-daerah kekurangan daya listrik, salah satunya di NTB. Kerjasama ini berlangsung selama lima tahun kedepan. Ufuk Berk mengatakan, kapal yang akan masuk mendukung pasokan daya listrik di NTB saat ini masih di Turki dan segera dalam perjalanan menuju Indonesia.

Perjalanan laut dengan jarak 30.000 Km dari Turki ke Indonesia memakan waktu 40 hari.

Saat ini kondisi kapal pebangkit listrik telah siap operasional.

Serta siap ditempatkan di perairan pantai Jeranjang, berada

di kawasan terintegrasi dengan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang.

Karpowership telah mengantongiizin-izindaripemerintahdaerah maupun pemerintah pusat untuk secepatnya masuk. Izin itu di antaranyadariGubernurNTB,izin prinsip serta izin-izin dari Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Perhubungan.

“Izin-izin kami tidak ada persoalan.Tinggalmenungguizinpenggunaan perairan dari Kementerian Kelautan Perikanan. ini yang butuh proses, tapi tidak ada persoalan,” tambahnya. Ia juga menginformasikan akan merekrut tenaga kerja di kapal pembangkit listrik berukuran jumbo itu.

Tenaga kerja yang akan dilibatkan fifty-fifty antara tenaga kerja dari Turki dan tenaga kerja lokal.

Meski kebutuhan tenaga yang akan dilibatkan tak sampai genap

(Suara NTB/ist)

KAPAL LISTRIK - Salah satu kapal pembangkit listrik asal Turki bersandar di Tanjung Priok, Jakarta. Kapal serupa untuk Lombok sedang dalam perjalanan dari Turki. seratus. Beberapa jenis pekerjaan yang melibatkan tenaga kerja lokal di antaranya, elektrika engineering, transmisi, mechanical engineering, mechanical teknik, tenaga teknik lingkungan dan pengurusan limbah-limbah. Saat ini sedang dilakukan proses rekrutmen

untuk diberikan pelatihan secepatnya. “Pascamasuk, kita berharap tenaga-tenaga dari Turki bisa dikurangi terus menerus sampai proyek tuntas,” ujarnya.

Karpowesrhip adalah perusahaan pelopor dan eksportir listrik swasta di Turki. Meru-

pakan satu-satunya pemilik, operator dan pembangun armada kapal listrik pertama di dunia. Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dalam rangka mendukung proyek nasional 35.000 Mw selama lima tahun mendatang. (bul)

Semakin Dekat dengan Keluarga Disayangkan, Parsel Tak Berisi Produk Lokal Berkat Paket ’’ Unlimited’’ Mataram (Suara NTB) Lebaran merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di dunia. Tak hanya kembali menjadi diri yang fitri, namun juga kembali bertemu dan berkumpul bersama dengan seluruh sanak saudara dan kerabat.

“Serunya kalo lagi Lebaran itu pasti kumpul-kumpul sama keluarga besar, terus buat mengabadikan momennya pasti kita foto-foto,” demikian pernyataan dilontarkan Anisa, seorang pelajar SMA kelas 12. Seperti kebanyakan orang Indonesia pada umumnya, pada hari raya Lebaran, Anisa bersama keluarga besarnya berkumpul bersama di kediaman neneknya.

Karena momen Lebaran hanya terjadi satu kali dalam setahun, maka untuk mengabadikan momen tersebut mereka selalu mengambil foto. Hasil fotonya tidak langsung dicetak, melainkan dibagikan melalui aplikasi chatting seperti LINE atau Whatsapp, selain itu Anisa juga biasanya mengunggah dan membuat album mengenai foto-foto tersebut melalui akun facebook-nya.

“Biasanya kan fotonya pakai hape, sekalinya foto tuh banyak banget. Sedangkan waktu ngirim perlu pakai aplikasi dan kuotanya terpotong, terpaksa beli pulsa sebelum waktunya deh soalnya kuotanya abis buat kirim foto,” katanya.

Anisa merupakan salah satu dari banyak orang yang memanfaatkan fitur aplikasi chatting untuk

mengirim foto atau video. Jika foto atau video yang dikirim hanya satu atau dua, mungkin tidak akan terlalu banyak menghabiskan kuota. Namun, apa jadinya bila foto dan video yang kita kirim tersebut sangat banyak? Bisa - bisa yang terjadi adalah seperti yang dialami oleh Anisa, yang terpaksa isi ulang pulsa sebelum waktunya. Menjawab kebutuhan tersebut, pada 1 Juni 2016, PT. XL Axiata melalui AXIS meluncurkan paket unlimited KZL (Keren Zemua Loh) di mana paket ini diharapkan dapat menjadi solusi IRIT bagi mereka pengguna sosial media yang ingin selalu eksis tanpa harus pusing memikirkan kuota ketika upload foto atau menggunakan fasilitas sosial media lainnya.

Paket KZL ini dipersembahkan untuk pelanggan yang sering mengakses aplikasi yang sedang populer sekarang ini, di mana sebagian besar dari aplikasi tersebut membutuhkan data yang lumayan besar seperti untuk mengirim Gambar, Video Call, bahkan Rekaman Video.

Dengan mendaftar paket KZL, pelanggan mendapatkan fasilitas untuk mengakses aplikasi Whatsapp dan LINE (KZL Chat), aplikasi Path, Facebook dan Twitter (KZL Sosmed), dan juga aplikasi Yonder Music (KZL Musik) tanpa dikenakan kuota (unlimited), jadi pelanggan bisa menggunakan aplikasi favorit mereka sepuasnya tanpa harus khawatir kuota akan habis. Hebatnya lagi, paket KZL ini bisa juga di kombinasikan dengan paket lain seperti paket Bronet, Karet atau Obor.

Terdapat beberapa pilihan paket KZL, yaitu KZL harian dengan harga Rp 900, mingguan dengan harga Rp 4.900 ataupun bulanan dengan harga Rp 14.900. Selain ketiga paket tersebut, terdapat pula paket KZL Chat&SosMed (Chatting dan Sosial Media) dengan harga Rp 1.500 untuk harian, Rp 6.900 untuk mingguan dan Rp 19.900 untuk bulanan. Seluruh fasilitas dari paket KZL ini dapat dinikmati oleh seluruh pelanggan AXIS tanpa terkecuali, hanya dengan menelpon ke *123*4# atau AXISNET. Untuk informasi lebih lengkap mengenai paket KZL silakan kunjungiwww.axisnet.id. (humas/bul)

Senin, 27/06/16

Mataram (Suara NBTB) Tim terpadu, Senin (27/6) melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di pasar-pasar modern.

Hasilnya secara umum, tidak ditemukan produk tak layak edar dijual, namun disayangkan, pesanan parsel yang mulai marak tak satupunberisiproduk-produklokal.

Tim ini terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, Polda NTB, Yayasan Perlindungan Provinsi NTB dan BPOM Mataram. Dipimpin langsung Kepala Dinas Perindag Provinsi NTB, Dra Hj. Budi Septiani, enam titik jadi sasaran, masing-masing Hero, Tiara, Ruby, MGM, Jembatan Baru, J-Mart.

Hasil temuan hanya sebatas produk dengan kalengan penyok, serta berlubang karena pengaruh hama (tikus). Tetapi temuan itu tidak bisa menggeneralisir kondisi secara umum. Namun menurut Hj. Budi Septiani masih tetap harus dilakukan pembinaan kepada pengusahanya.

“Hanya kelalaian petugasnya saja, tapi tidak masalah. Kita bisa pastikan kondisi pasar modern kita sudah aman dari produk-produk tak layak edar (kedaluwarsa),” katanya.

Dia mempersoalkan produsen parcelyangdominanmenggunakan isi produk-produk pabrikan. Padahal, untuk produk-produk pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) lokal,diketahuicukupbanyakyang bisa dijadikan isi inti parcel.

Misalnya, kopi, susu, dodol dari

berbagai komoditas, keripik dari berbagai komoditas. Dan kesaman tak kalah dibanding produkproduk pabrikan. “Bagaimana produk lokal kalau tidak didukung pemasarannya seperti ini.

Akan kita cari tahu lagi persoalannya kok hanya produk pabrikan saja yang dipakai,” cetus Hj. Budi.

Masih ada waktu untuk memberikan imbauan, bahkan surat edaran tertulis pemerintah daerah kepada pengusaha-pengusaha, agar parcel menggunakan produkproduk lokal. Pengawasan tidak dilaksanakan hanya di Kota Mataram. Rencananya beberapa kabupaten lainnya di Wilayah Lombok akan dituruni, terutama retail-retail modern di Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Ketua YPK Provinsi NTB, H. Muh. Saleh menambahkan, sidak yang dilakukan dalam rangka menjawab pengaduan dan masukan yang diterimanya dari konsumen. Pengaduan tersebut meningkat terutama saat puasa ini.

Beberapa jenis pengaduan disebut,makananyangtidaklayakedar, kosmetikpalsudanbeberapadiantaranya.Iamemintapengawasandilaksanakan secara merata tidak hanya di Kota Mataram. Sehingga terdapat standar yang sama produk-produk layak edar di seluruh kabupaten/kota di NTB. “Peningkatan pengaduan ini lebih dikarenakan bulan puasa kebutuhan konsumen tinggi. Tetapi hitungannya tidak menjadi persoalan besar,” demikian Saleh. (bul)

(Suara NTB/bul)

SIDAK PARSEL - Sidak parsel oleh tim terpadu di retail-retail modern di Kota mataram, Senin (27/6).

SUARA NTB

Selasa, 28 Juni 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kasus Jembatan Ambruk Tidak Pernah Laporan WAKIL Bupati (wabup) Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin mengaku ada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak pernah menyampaikan laporan tentang sejumlah proyek yang dikerjakan di SKPD yang dipimpinnya, khususnya proyek-proyek fisik. Padahal, salah satu tugas pokok dan fungsi wabup adalah pengawasan.

“Ada yang tidak pernah me(Suara NTB/rus) lapor di mana titik-titik proyeknH. Haerul Warisin ya, bagaimana kita bisa awasi?” ucap wabup kepada wartawan di Selong, Senin (27/6).

Seperti kasus ambruknya Jembatan Sekarteja ini diakui wabup, karena minim pengawasan. Diminta kepada seluruh pimpinan SKPD, baik kepala dinas maupun kepala badan yang memiliki proyek dan bersifat fisik sangat diharapkan ada pemberitahuannya. Karena hal ini akan menjadi dasar wabup melakukan pengawasan langsung di lapangan. Termasuk, bisa mengecek campuran semen dengan pasir atau lainnya.

“Dengan secara seksama akan kita perhatikan, apakah bekerja dengan baik atau tidak. Bagaimana campuran semennya dan lain sebagainya, sehingga kita tahu,” urainya.

Wabup tidak menginginkan, dugaan-dugaan karena campuran yang kurang bagus itu muncul belakangan pascakejadian, seperti ambruknya Jembatan Sekarteja. Kasus ambruknya proyek tahap kedua Jembatan Sekarteja dengan nilai Rp 760 juta itu sudah tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Kesalahan yang terjadi seperti Sekarteja itu kata wabup bukan kesalahan bupati selaku kepala daerah, melainkan kesalahan wabup yang belum maksimal dalam melakukan pengawasan.

Tidak adanya laporan dari pimpinan SKPD itu, kata wabup, dimungkinkan karena yang bersangkutan mungkin belum faham tupoksi dari wabup. “Mungkin para pimpinan SKPD tidak paham tupoksi dari wakil bupati selaku pengawas,” katanya.

Seluruh proyek yang ada di Lotim, sambungnya harus diawasi wabup. Permintaan wabup ini diminta tidak diartikan lain atau muncul kecurigaan yang lain. Karena prinsip wabup menjalankan tugas pengawasan. “Ini erat kaitannya dengan tugas pengawasan,” imbuhnya. Seperti temuannya secara tidak sengaja di wilayah selatan.

Di mana ada salah satu proyek yang dinilai campurannya tidak beres. Campuran semennya dari tanah liat. Wabup pun menjadwalkan memanggil pihak terkait dari proyek dan sengaja tidak menyebut detail sebelum dipanggil. (rus)

Dikpora ”Biang Kerok” Lotim Gagal WTP Selong (Suara NTB)Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, Lalu Suandi menganggap wajar ada penilaian institusi yang baru dipimpinnya itu menjadi ''biang kerok'' dari persoalan Lotim yang gagal meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika mengacu (Suara NTB/rus) pada data jumlah aset yang Lalu Suandi bermasalah di Dikpora, Suandi tidak membantah penilaian buruk tersebut.

Ditemui usai mengikuti pertemuan di kantor Inspektorat Lotim, Senin (27/6), mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lotim ini memandang positif masalah yang dihadapi. Banyaknya persoalan yang dihadapi Dikpora ini dinilai menjadi ladang untuk lebih banyak berbuat baik.

“Ini artinya kesempatan banyak untuk berbuat baik,” urainya.

Prinsip, secara perlahan akan dilakukan pembenahan. Tahap pertama setelah mengetahui kenyataan Dikpora yang paling buruk tata kelola asetnya, Suandi menyatakan akan meakukan inventarisir data-data aset. Kalau sudah jelas, akan disusul dengan pembuatan tim khusus.

Lalu Suandi ini pun belum bisa menjamin apakah tahun 2017 mendatang sudah bisa merubah kenyataan sekarang. Alasannya, ia belum mengetahui detail persoalan kenapa Dikpora paling banyak temuan aset yang bermasalah. Namun ia tetap optimis unttuk bisa lebih baik ke depan.

Dalam LHP BPK yang disampaikan Inspektur pada Inspektorat Lotim, Drs. Haris bersama Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Hj. Baiq Miftahul Wasli, dalam rapat khusus menindaklanjuti temuan BPK tersebut dengan mengundang seluruh SKPD, tercatat dari Rp 2,8 triliun aset Lotim, yang masih menyisakan masalah sebesar Rp 46 miliar.

Sebanyak Rp 32 miliar terdapat di lingkup Dikpora Lotim.

Wakil Bupati Lotim, dalam kesempatan itu juga telah menyatakan, Lotim satu-satunya daerah yang menerima WDP di seluruh kabupaten/kota se NTB. Diakuinya, opini WDP itu membuat semua pihak kecewa. Kabupaten lain yang dulu justru banyak belajar dari Lotim saat ini sudah jauh meninggalkan Lotim.

Masalah di Dikpora, wabu memakluminya. Alasannya, dinas yang menjalankan tugas pendidikan itu menaungi sekolah yang cukup banyak. Jumlah sekolah yang ada di Lotim terbanyak dibandingkan daerah lain. Kepada seluruh pengurus barang di tingkat SKPD diminta membuat pemutakhiran data tiap pekan sehingga bisa terbentuk tata kelola aset yang lebih baik. (rus)

Lalai Bayar THR Karyawan

Disosnakertrans Lotim Siap Berikan Sanksi Selong (Suara NTB) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Lotim apabila mengabaikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Pasalnya, pembayaran THR terhadap karyawan oleh perusahaan sudah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. ‘’Batas pembayaran THR sesuai dengan PER-06/MEN/2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja harus dibayar paling lambat H7 Idul Fitri atau hari raya keagamaan,’’ ujar Sekretaris Disosnakertrans Lotim. H. Ridatul Yasa, pada Suara NTB, Senin (27/6).

Ridatul menyebut, sejauh ini Disosnakertrans Lotim sudah bersurat ke 200 lebih perusahaan yang ada di Lotim untuk segera membayar THR terhadap karyawannya. Langkah itu dilakukan untuk menghindari perusahaan itu terkena sanksi di kemudian hari. Bahkan, katanya, dalam waktu dekat ini tim yang sudah dibentuk oleh Disosnakertans Lotim segera turun melakukan pengawasan ke perusahaan-perusahaan untuk mengecek kebenaran apakah perusahaan itu sudah membayar THR karyawannya atau belum.

“Nanti kita akan turun langsung untuk mengecek apakah perusahaan itu sudah membayar THR karyawannya atau tidak.

Karena sejauh ini baru tiga perusahaan yang sudah memasukkan laporan bahwa mereka sudah membayar THR karyawan mereka,” ungkapnya.

Jika perusahaan yang mampu membayar THR karyawannya, namun tidak dibayarkan sebagaimana batas waktu yang sudah ditentukan, maka ada sanksi tegas yang akan diterima oleh perusahaan. Seperti, adanya denda sebesar 5 persen bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR Karyawannya.

“Dalam peraturan sudah jelas, ada sanksi administratif, seperti teguran. Tetapi kalau teguran ini tidak diindahkan, ya perusahaan akan didenda,” terangnya. (yon)

Hari Ini, Polisi Agendakan Periksa Plt. Kadis PU Lotim Selong (Suara NTB) Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lotim, Mudahan serta sejumlah pihak terkait lainnya. Hari ini, Selasa (28/6), aparat kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lotim mengagendakan pemeriksaan terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PU Lotim, Ir. Sateriadi.

Pemeriksaan terhadap, Sateriadi dengan status sebagai saksi dalam proses penyelidikan ambruknya jembatan penghubung antara Kelurahan Sekarteja dengan Kelurahan Pancor Kecamatan Selong yang terjadi, Selasa (14/6) lalu.

Dikonfirmasi di Mapolres Lotim, Senin (27/6), Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Wendi Oktariansyah, SIK, menjelaskan, proses penyelidikan terhadap insiden ambruknya jembatan penghubung di atas Kokok Tojang yang terletak di Lingkungan Muhajirin Kelurahan Pancor itu terus berjalan. Dalam status penyelidikan dengan agenda tahap mengumpulkan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Aparat kepolisian sudah memeriksa sejumlah pihak terkait, termasuk pemeriksaan terhadap Plt. Kadis PU Lotim yang diagendakan pada hari ini.

Dalam proses pemeriksaan terhadap Sateriadi yang juga Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lotim, Wendi menyebut jika pihaknya sudah melayangkan surat panggilan terhadap yang bersangkutan.

Harapannya, yang bersangkutan kooperatif memenuhi panggilan penyidik. “Surat panggilan sudah kita layangkan beberapa waktu lalu. Kita berharap ia bisa datang memenuhi panggilan penyidik,” harapnya.

Dalam penanganannya, mantan Kasat Reskrim Sumbawa Barat ini secara tegas akan mengusut tuntas insiden ambruknya jembatan penghubung itu, karena kuat dugaan terdapat beberapa kejanggalan dalam pengerjaan proyek jembatan hingga mengarah pada dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Namun, ia mengaku akan tetap mengikuti prosedur yang ada dan tidak mau gegabah dalam melakukan pengusutan. Diketahui, kontraktor pemenang tender dalam proyek pengerjaan jembatan penghubung dua kelurahan itu adalah CV.

(Suara NTB/yon)

JEMBATAN - Inilah jembatan penghubung Kelurahan Pancor dan Kelurahan Sekarteja yang ambruk beberapa waktu lalu dan masih dalam proses penyelidikan aparat kepolisian. Gambar diambil sebelum pengecoran.

Pilar Mandiri-Mataram yang dalam tahap kedua ini nilai proyeknya sebesar Rp 765.260.000.

Selain proses penyelidikan terus berjalan dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait, apar-

at kepolisian dari Satreskrim Polres Lotim masih menunggu hasil uji lab dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Denpasar-Bali terhadap sejumlah material yang digunakan dalam pembanguna jembatan tersebut.

“Kemarin Puslabfor sudah membawa sejumlah sampel material untuk dilakukannya uji lab. Namun untuk bagaimana hasilnya, kita juga masih menunggu namun proses penyelidikan tetap berjalan,”ungkapnya. (yon)

Seorang Pemuda di Aikmel Dibacok Orang Tak Dikenal Selong (Suara NTB) Nasib apes menimpa salah seorang pemuda, Hariadi (25) warga Kroya Kecamatan Aikmel. Ia harus menjadi korban pembacokan tiga orang tak dikenal sekitar pukul 23:15 Wita, Minggu (26/6) malam. Terjadinya aksi kriminalitas itu diduga ketika pelaku tersinggung dari perkataan korban yang hendak membuang hajat di salah satu parit di desa setempat.

Informasi dihimpun Suara NTB, kejadian itu bermula ke-

tika korban hendak ingin buang air hajat di salah satu parit desa setempat yang merupakan tempat kejadian perkara (TKP) sekitar pukul, 23:15 Wita. Ketika itu, korban yang sendirian melihat tiga pelaku melintas di depannya mengendarai sepeda motor dengan bonceng tiga. Korban mengira jika ketiga orang ini adalah temannya dan lalu memanggilnya, namun tak disangka ketika ditegur oleh korban. Ketiga orang tersebut tan-

Realisasi APBD 20 Persen

pa kompromi langsung melakukan penyerangan terhadap korban.

Tidak puas dengan memukul dan menendang korban, pelaku juga menggunakan senjata tajam (sajam) untuk melukai korban. Mendapat serangan yang tidak mungkin dihentikan sendiri, korban berteriak meminta bantuan warga yang dengan segera berdatangan ke lokasi kejadian.

Namun, tiga orang pelaku pengeroyokan itu berhasil

kabur. Sementara, korban pada saat itu sudah tergeletak di jalan.

Setelah dilakukan pemeriksaan akibat serangan dari tiga orang yang tidak dikenal itu, korban menderita sejumlah luka tusukan dan sayatan senjata tajam di bagian kepala, dada, pinggang dan tangan.

Melihat luka yang dialami pelaku cukup parah, masyarakat membawa pelaku ke Puskesmas Aikmel untuk mendapatkan perawatan medis.

Dikonfirmasi di Mapolres Lotim, Senin (27/6), Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Wendi Oktariansyah, SIK, membenarkan kasus pengeroyokan terhadap salah seorang pemuda di Kecamatan Aikmel. Pihaknya mengaku kesulitan mendeteksi tiga pelaku, karena tidak adanya saksi mata yang mengenali pelaku, termasuk oleh korban sendiri. Kendati demikian, proses penyelidikan tetap dilakukan. (yon)

Selesaikan Masalah Aset

TAPD Isyaratkan Pangkas Pemkab Lotim akan Lakukan Sensus Barang Anggaran Perjalanan Dinas SKPD Tanjung (Suara NTB) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengisyaratkan akan memangkas anggaran perjalanan dinas sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Hal ini dilakukan sebagai upaya efisiensi anggaran pada APBDP 2016.

Kepala Bappeda KLU, Ir. H. Nanang Matalata, M.Si., selaku Tim TAPD Pemda KLU, Senin (27/6) mengungkapkan, biaya perjalanan dinas SKPD akan dikurangi.

Sinyalemen itu sudah disampaikan Bupati KLU kepada TAPD sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Namun demikian, ia belum memiliki gambaran berapa nominal riil dari efisiensi yang muncul.

“Pembahasan APBD P besok (Rabu, 29/6) hanya menimbulkan pergeseran anggaran, kalaupun ada tambahan, hanya dari Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) saja, yang nilainya sekitar Rp 51 miliar.

Tetapi pak Bupati sudah memberikan sinyal untuk mengurangi biaya perjalanan dinas SKPD,” ungkap Nanang.

TAPD Pemda KLU akan melihat SKPD mana saja yang dana SKPDnya terlihat besar dan tidak efektif. Efisiensi anggaran dimaksud mengarah pada SKPD dengan fungsi koordinasi ke pemerintah pusat relatif kecil.

Selain pemangkasan biaya perjalanan dinas, efisiensi sebut Nanang, juga berasal dari pemangkasan honor-honor yang selama ini menjadi kegiatan rutin dengan nominal penganggaran sebelumnya tergolong besar. Honor-honor tersebut selama ini terkesan membebani APBD akibat kurang matangnya perencanaan yang dilakukan SKPD. “Kita juga akan melihat SKPD mana saja yang sekiranya tidak mampu mengeksekusi anggaran. Dana yang berasal dari DAK dan tidak bisa dieksekusi, pasti kena pinalti.

Konsekuensinya, tahun depan pasti terjadi pengurangan anggaran DAK per bidang oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

(Suara NTB/ari)

Nanang Matalata Dijelaskan Nanang, DAK per bidang bisa datang dari bidang infrastruktur publik, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang lainnya. Pemerintah pusat akan melihat dan mengevaluasi, besaran DAK yang sudah dikucurkan kepada bidang dimaksud serta persentase realisasi yang dicapai.

Apabila SKPD yang melaksanakan bidang tersebut terbukti tidak mampu melaksanakan anggaran, maka pemerintah pusat akan mengurangi besaran anggaran tersebut.

Lagi pula kata Nanang, realisasi APBD hingga bulan Mei 2016 tergolong sangat rendah, yakni kurang dari 20 persen. Idealnya memasuki akhir triwulan kedua, serapan anggaran seluruh SKPD berada di kisaran 40 persen.

“Kita tidak tahu kok bisa realisasi kurang 20 persen. Di beberapa SKPD yang mengatur belanja publik seperti PU, Pertanian, Kesehatan dan Pendidikan, rata-rata serapannya kurang memenuhi ekspektasi,” sambungnya.

Lantas apakah rendahnya realisasi itu akan mempengaruhi target pertumbuhan ekonomi? Bagi Nanang, pertumbuhan ekonomi Lombok Utara lebih banyak ditopang oleh modal asing, atau investasi baik dalam dan luar negeri. Sedangkan anggaran yang bersumber dari pemerintah, dampaknya relatif minim. Namun diakui atau tidak, peredaran jumlah uang di KLU dirasakan cukup ketat seiring tidak terlaksananya kegiatan belanja publik yang dikelola SKPD. (ari)

Selong (Suara NTB)Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Hj. Baiq Miftahul Wasli menyebut ada Rp 46 miliar nilai aset di Lotim masih belum jelas. Menyikap tabir persoalan aset yang masih menjadi penyebab lotim mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangannya, Lotim akan melakukan sensus barang.

Menurutnya, sesuai rekomendasi BPK, kegiatan sensus barang ini akan disegerakan pelaksanaannya pada tahun 2016 ini. “Ini adalah salah satu treatment, laksanakan sensus barang,” ucapnya. Pihaknya menegaskan, tidak mau menunggu sampai tahun 2017. Ia berharap seluruh pimpinan SKPD memberikan dukungannya.

Keluhan para pengurus barang tidak dapat perhatian memadai perlu dijembatani.

Dinas PPKA, katanya, tidak bisa bekerja sendiri. Aset se-

lalu Jadi pengecualian, karena Lotim terbentang kuas.

Dibandingkan kabupaten lainnya, Lotim memang memiliki aset yang cukup besar, sehingga masalahnya sangat kompleks. Jumlah aset yang dimilki Lotim ini hampir menyerupai aset provinsi.

Laporan keuangan maupun pengelolaan barang, kata Miftahul Wasli seyogyanya tuntas di masing-masing SKPD. Baru kemudian menyampaikan laporan ke Dinas PPKA. Oleh pihak PPKA kemudian melakukan kompilasi. Bila diperoleh dari SKPD data tidak baik, maka hasilnya tidak baik, sehingga menimbulkan kesan, pengurusan aset ini menjadi terpusat.

Inspektur Inspektorat Lotim, Drs. Haris menambahkan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachan sudah mendatangani rencana aksi untuk sensus. Prinsip, untuk bisa lepas dari WDP ini semua rekomendasi sesuai hasil LHP BPK ini harus ditindaklanjuti.

Selama ini, semua rekomendasi dari laporan BPK kalau belum capai angka 80 persen akan menjadi catatan kurang baik. Lotim sejauh ini sudah mampu mencapai 84 persen rekomendasi BPK. Tekad Lotim, semua rekomendasi dari BPK itu akan dilaksanakan. Kabupaten Lotim kata Haris merupakan daerah yang cukup sering didatangi BPK, baik untuk alasan audit secara rutin maupun ada kegiatan audit tertentu.

Selanjutnya, kaitannya dengan pengembalian kerugian negara. Lotim sudah berusaha untuk menagih semua pihakpihak yang menunggak dan sebagian besar sudah mulai dikembalikan. Haris berharap, semua SKPD memberikan dukungan Inspektorat dan Dinas PPKA.Upaya meraih WTP bukan pekerjaan Dinas PPKA saja, tapi tugas bersama. Sangat diharapkan semua bekerja. ‘’Manfaatkan waktu sisa 2016 untuk melakukan sensus barang,’’ tambahnya. (rus)

Melawan, Polisi Lumpuhkan DPO Curanmor Selong (Suara NTB) Tim Buru Sergap (Buser) dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur (Lotim), kembali membekuk satu pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang kerap beraksi di Lotim. Polisi berhasil membekuk Kerim warga Jerowaru, Minggu malam (27/6) sekitar pukul 24:00 Wita.

Saat dibekuk, pelaku yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus curanmor melakukan perlawanan dan hendak melarikan diri. Tak mau kalah, aparat kepolisian langsung melumpuhkannya dengan melepaskan timah panas di kaki sebelum kiri.

Kepada wartawan di Selong, Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Wendi Oktariansyah, SIK mengatakan, penangkapan terhadap pelaku curanmor di wilayah Jerowaru merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya. Pelaku, katanya, merupakan DPO kasus curanmor setelah sebelumnya rekannya sudah diamankan terlebih dahulu dengan kasus yang sama. “Sebelumnya kita sudah amankan rekannya dengan kasus yang sama yakni curanmor,” ungkapnya.

Pada saat diamankan di ru-

(Suara NTB/yon)

TUNJUKKAN - Kasat Reskrim Polres Lotim, Wendi Oktariansyah, bersama Tim Buser menunjukkan DPO pelaku curanmor yang berhasil diamankan, Senin (27/6). mah salah satu rekannya, kata Wendi, pelaku tengah asyik pesta narkoba bersama tiga rekan lainnya. Di sana, tim Buser yang melakukan penangkapan menemukan bong dan alat hisap sabu yang sedang digunakan. Sehingga, pelaku beserta tiga orang lainnya langsung dibawa ke Polres Lotim untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. “Selain mengamankan pelaku yang merupakan DPO curanmor yang sudah beraksi di sejumlah TKP. Pada saat penangkapan juga diamankan tiga orang lainnya yang sedang menggunakan sabu bersa-

ma pelaku,” sebutnya.

Kendati demikian, ketiga orang itu langsung diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polres Lotim untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk membongkar kasus peredaran narkoba di Lotim. Termasuk juga apakah ada indikasi keterlibatannya dalam kasus kriminalitas pencurian kendaraan bermotor.

“Pemeriksaan sedang dilakukan, karena kasus ini baik curanmor maupun narkoba masih dalam tahap pengembangan,”jelasnya. (yon)

SUARA NTB Selasa, 28 Juni 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kejar Defisit Capaian PAD Revisi Empat Perda SEBANYAK empat Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemkab Lombok Tengah (Loteng) bakal segera direvisi, karena keluarnya keputusan pemerintah pusat untuk mencabut ke empat perda tersebut. Penegasan tersebut disampaikan Kabag Hukum Setda Loteng, H. Mutawalli, saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (27/6).

Hanya saja, dari empat perda ini, ujarnya, satu perda sudah direvisi tahun lalu, (Suara NTB/kir) sehingga otomatis akan ada H. Mutawalli tiga perda saja yang akan dilakukan penyesuaian dengan aturan yang baru dari pemerintah pusat. “Satu perda yakni perda restribusi perizinan tertentu sudah kita revisi sebelumnya. Jadi masih ada tiga perda lagi yang akan direvisi,” jelasnya.

Ia menjelaskan, satu perda yang sudah direvisi tersebut masuk dalam daftar perda yang dicabut oleh pemerintah pusat, lantaran pemerintah pusat belum mendapat laporan. Bahwa perda tersebut sudah disesuaikan dengan aturan yang baru.

Terkait persoalan ini, pihaknya pun bersurat ke pemerintah pusat untuk menginformasikan kalau satu perda sudah dilakukan penyesuaian. “Jauh sebelum pencabutan perda oleh pemerintah, satu perda sudah kita lakukan penyesuian. Sehingga sebenarnya tidak dicabut,” ujar Mutawalli.

Begitu pula dengan ketiga perda lainnya, seperti Perda Retribusi Penyelenggaraan Pendidikan dan Retribusi Jasa Usaha Umum, pada prinsipnya tidak dicabut. Karena hanya sebagai kecil saja bagian perda dinilai tidak sesuai aturan yang baru. Kecuali kalau seluruh bagian perda tersebut menyalahi aturan, baru namanya dicabut.

“Dicabut dalam hal ini bukan artian dibatalkan sama sekali.

Tapi dicabut untuk diperbaiki dan disesuaikan dengan aturan yang baru. Pasalnya, perda-perda tersebut oleh pemerintah pusat dinilai menghambat masuknya investasi di dalam negeri,’’ ujarnya.

Disinggung kapan penyesuain terhadap perda tersebut akan dilakukan, Mutawalli mengaku belum tahu, karena butuh proses dan waktu pembahasan. Hanya saja, pada tataran pelaksaanaannya aturan-aturan yang tidak sesuai pada perda-perda sudah tidak dilaksanakan lagi.

Salah satunya terkait retribusi pelayanan administrasi kependudukan, sudah tidak ada lagi. Dengan kata lain, seluruh pelayanan terkait administrasi kependudukan sudah tidak ditarik biaya apapun. “Aturannya memang belum kita ubah.

Tapi pada tataran pelaksanaanya sudah dilakukan, sesuai dengan aturan yang baru,” tandasnya. (kir)

Dinas PPKD Lobar Tertibkan Pendataan Wajib Pajak Giri Menang (Suara NTB) Rendahnya realisasi pajak menjadi salah satu pekerjaan rumah Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah (PPKD) yang baru dilantik, Dra. Hj. Lale Prayatni. Target berat mesti dicapai, yakni meningkatkan PAD yang merosot pada semester I tahun 2016, karena realisasinya sangat rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Semua PAD yang masuk ini kan berdasarkan data, masalah pendataan inilah yang perlu saya tertibkan dan up date,” terangnya kepada wartawan, Senin (27/6).

Untuk meningkatkan pendapatan daerah, jelasnya, ada dua cara yakni ekstensifikasi dan intensifikasi. Yang dimaksud ekstensifikasi, yakni kaitan dengan potensi wajib pajak yang perlu digali. Di samping itu, dijaga hubungan baik dan koordinasi dengan

WP. Menyangkut intensifikasi, terkait masalah internal, sehingga perlu dibenahi menyangkut pendataan WP. Menurutnya, pendapatan yang paling berpengaruh terhadap pendapatan daerah, sehingga pendataan harus dilakukan. Artinya, data yang ada di Dinas PPKD dengan Badan Perizinan perlu dipadukan.

Sebelumnya, Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid sedikit risau dengan pencapaian PAD, lantaran memasu-

ki semester I tahun ini realisasi PAD baru 24 persen jauh lebih rendah dibandingkan realisasi tahun lalu pada periode yang sama sekitar 30 persen.

Sementara target yang mesti dicapai meningkat tahun ini mencapai Rp 218 miliar lebih.

Jika realisasi PAD hingga akhir tahun rendah, maka belanja daerah terancam dipangkas disesuaikan dengan capaian PAD. “PAD tahun ini target yang harus dicapai naik Rp 218 miliar tahun lalu Rp 191 miliar,

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menerima penghargaan P4GN dari Wagub NTB H. Muh. Amin bersama kepala daerah lainnya dan sejumlah pimpinan media, Minggu (26/6) lalu.

Bupati Lobar Terima Penghargaan P4GN dari BNN Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, mendapatkan penghargaan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika (P4GN) di Provinsi NTB. Penghargaan diserahkan Wakil Gubernur NTB H. Muh Amin, SH, MSi, pada acara Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di lapangan Tugu Bumi Gora Mataram Minggu (26/6) lalu. Atas penghargaan yang diraih Pemkab Lobar semakin memicu dalam upaya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada generasi dan masyarakat secara luasnya. “ Penghargaan yang diterima Pemkab Lombok Barat menjadi semangat untuk terus berupaya melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi serta membantu aparat hukum dalam mengurangi peredaran narkoba,” terang Kabag Humas Setda Lombok Barat H. Syaiful Ahkam, Senin (27/6).

Sebelum Lobar menerima penghargaan P4GN, jelasnya, ada beberapa gerakan upaya pencegahan yang telah dilakukan, di antaranya koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangkespol), Bagian Kesra Setda Lobar yang menyasar sisi keagamaan. Misalnya pengajian tokoh agama, pendidikan keagamaan, Forum Kerjasama Pondok Pesantren. Bahkan, saat ini sudah ada tiga ponpes yang siap menjadi pusat rehabilitasi. Termasuk, Dinas Kesehatan memberikan layanan pemeriksaan gratis untuk mengetahui dan bisa diatasi secepat mungkin. “ Kita lebih aktif pada sosialisasi dan edukasi sehingga pelaku berpikir-pikir untuk masuk ke wilayah yang disasar, karena semua lini sudah kita bergerak,” paparnya.

Selain itu, Lobar melalui Badan Pemberdayaan Desa dan Pemerintahan Desa (BPMPD) telah membentuk 64 desa ditetapkan pada tahun

2014 menjadi desa siaga narkoba rata-rata terbanyak di kawasan wisata seperti Kecamatan Batulayar, Lembar dan kawasan rawan seperti Kecamatan Gunung Sari dan Narmada. Bahkan saat ini salah satu desa telah membuat film dokumenter yang dijadikan sebagai bahan sosialisasi dengan menggunakan anggaran desa. “ Begitu juga desa-desa lainnya ikut melakukan perlawanan dengan terobosan penggunaan anggaran desa,” tandasnya.

Terkait rencana adanya kantor BNN Kabupaten Lobar yang sejak lama didengungkan. Lobar, ujarnya, telah berkomitmen mendirikan Kantor BNN Kabupaten, mengingat Lobar sebagai jalur utama transportasi laut dan juga transportasi bandara internasional, sehingga ini cukup mengkhawatirkan. Saat ini bupati berkomitmen menyiapkan area dan strukturnya. Pemda juga sangat bersyukur aparat kerap melaksanakan operasi gabungan dengan menyasar sejumlah titik kerawanan. (her)

Struktur Kelembagaan Pemkab Loteng Tuntas Tahun Ini (Suara NTB/her)

TEMUI - Umar Said saat menemui Ketua DPRD Lobar, Hj. Sumiatun, Senin (27/6).

Meningkat, Temuan Kasus HIV/AIDS di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) meningkat tajam. Terhitung sejak Januari hingga April 2016, sebanyak 11 kasus HIV/AIDS terjadi. Dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama jauh lebih sedikit.

Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Lobar Muhammad Djunaedi, SH, di Giri Menang, Senin (27/6), mengaku, persoalan HIV/AIDS ibarat gunung es. Pasalnya, setiap tahunnya peningkatan kasus ini terus terjadi. “Parahnya, justru peningkatan kasus terjadi pada ibu dan anak serta karyawan swasta,” ujarnya.

Jika dikalkulasikan secara keseluruhan, sampai sejauh ini sebanyak 74 kasus HIV, 79 kasus AIDS terjadi di Lobar. Jika HIV/AIDS dilihat berdasarkan pekerjaan, maka karyawan swasta menempati posisi teratas yakni mencapai angka 38 kasus HIV/AIDS, kemudian diikuti ibu rumah tangga (IRT) sebanyak 27 kasus. “Sejauh ini sudah 19 orang meninggal dunia akibat HIV/AIDS, 17 orang lost follow up dan 2 orang pindah,” jelasnya.

Tak hanya itu, Djunaedi juga mengingatkan, saat ini pergaulan kalangan remaja hendaknya menjadi perhatian serius. Seks bebas dan narkoba menurut dia bisa dikatakan sebagai pintu masuk dari terjangkitnya seseorang dari virus HIV/AIDS. “Ke duanya itu bisa sebagai pintu masuk. Jadi harus kita antisipasi,” tambahnya. (her)

Hj. Lale Prayatni

Gili di Sekotong Belum Digarap Maksimal

Umar Said Minta Dukungan Golkar Lobar Giri Menang (Suara NTB) Bakal calon wakil bupati (cawabup) Lombok Barat (Lobar) H. Umar Said sangat serius mencalonkan diri pada pemilihan Wakil Bupati (Wabup) Lobar mendatang. Untuk meminta dukungan politik dari Golkar, Umar Said, Senin (27/6), menemui Ketua DPD II Golkar Lobar sekaligus Ketua DPRD Lobar Hj. Sumiatun di ruang kerjanya sekitar pukul 11.00 Wita.

Pertemuan kedua politisi Golkar ini tertutup, keduanya membahas kondisi politik internal kepartaian Golkar yang hendak mengusung Hj. Sumiatun juga maju bakal cawabup.

Meski ada niat di Hj. Sumiatun, Umar tetap mengharapkan dukungan dalam perhelatan perpolitikan mendatang. “Saya menemui ibu ketua untuk meminta dukungan,”kata Umar kepada wartawan seusai pertemuan.

Selaku kader Golkar, ujarnya, Umar tetap akan mengikuti mekanisme yang dijalankan di parpolnya, seperti Ketua DPD II juga akan ikut maju, maka hal itu tidak menjadi persoalan.

Karena, semuanya memiliki keingingan dan kesempatan, iapun siap bertarung. Sejauh ini, ia telah melakukan pendekatan ke sejumlah parpol seperti Demokrat, Gerindra, PKS, Nasdem, Hanura, PDIP, termasuk internal Golkar sendiri.

Sebelumnya, dirinya tidak pernah berpikir memajukan diri sebagai bakal cawabup, namun dengan niat yang tulus melihat peluang melalui jalur eksekutif ini membuat dirinya akan tetap maju. Namun, ia juga mempertanyakan sampai sekarang PAN belum memutuskan arah dukungannya, termasuk parpol lainnya belum menunjukkan itikad bulatnya secara resmi mendukung salah satu bakal cawabup.

Pendaftaran diri, kata Umar, bukan masalah polemik di internal Partai Golkar yang dipecat melainkan keseriusan memanfaatkan kekosongan semata-mata pengabdian kepada masyarakat Lobar. Ia sendiri telah mengabdikan diri kepada masyarakat melalui jalur legislatif, nah saat ini ia ingin mengabdikan diri kepada masyarakat melalui jalur eksekutif.

Sementara Ketua DPD II Golkar Lombok Barat Hj. Sumiatun menyatakan, kedatangan Umar ke dia hanya sebatas silaturahim yang juga menyinggung persoalan wabup. Terkait keputusan Golkar, ujarnya, masih belum memutuskan. (her)

(Suara NTB/her)

kalau capaian rendah maka mesti dipangkas belanja,”kata Fauzan beberapa waktu lalu.

Pencapaian PAD, ujarnya, menjadi salah satu bahasan pokok pada rapat pra rapim bersama SKPD beberapa waktu lalu.

Hal senada dikatakan Sekda, HM Taufiq, jika capaian PAD saat ini sangat rendah dibandingkan sebelumnya. Sekda risau dengan capaian PAD yang baru 24 persen, sementara target yang mesti dicapai naik mencapai Rp 218 miliar lebih. Menurut sekda, dengan naiknya target PAD ini mestinya diiringi kenaikan persentase pencapaiannya. Namun yang terjadi justru, target tinggi, namun secara persentase capaiannya rendah. (her)

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menargetkan penyusunan dan pembahasan struktur kelembagaan dan organisasi pemerintahan yang baru tuntas tahun ini. Dengan begitu, mulai tahun 2017 mendatang, Pemkab Loteng sudah menggunakan struktur kelembagaan dan organisasi yang baru.

Demikian disampaikan Kabag Hukum Setda Loteng, H. Mutawalli, SH, kepada Suara NTB, Senin (27/6).

Ia menjelaskan, Pemkab Loteng mau tidak mau harus merubah struktur kelembagaan dan organisasi pemerintahan yang sudah ada, karena pengambilalihan beberapa kewenangan yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Seperti kewenangan terkait pengelolaan kawasan hutan, urusan kelautan sampai urusan pendidikan menengah (Dikmen).

“Sesuai aturan yang

ada, seluruh urusan yang diambilalih baik oleh pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah pusat, sudah harus diserahkan oleh pemerintah kabupaten paling lambat bulan Oktober mendatang,” sebutnya.

Dengan kata lain, ujarnya, pada bulan Oktober mendatang semua urusan-urusan ini sudah tidak lagi kewenangan pemerintah kabupaten, sehingga pemerintah kabupaten harus melakukan penyesuaian, menurut aturan yang ada.

Karena kalau tidak, dikhawatirkan akan terjadi ketidakjelasan penanganan terhadap urusan-urusan ini.

Mutawalli menambahkan, saat ini draft struktur kelembagaan dan organisasi pemerintahan yang baru tengah disusun di Bagian Organisasi dan Tata Laksanakan (Ortal). Untuk pembahasan selanjutnya, akan diupayakan usai pembahasan APBD Perubahan tahun 2016 ini.

“Katanya draf sudah siap.

Tinggal dikaji kembali dibagian hukum. Selanjutkan akan dibahas oleh DPRD Loteng. Baru kemudian diteta-

pkan untuk menjadi peraturan daerah. Kalau target bisa terpenuhi tahun ini, maka diharapkan tahun 2017 mendatang struktur kelembagaan dan organisasi pemerintahan yang baru sudah bisa diterapkan oleh Pemkab Loteng,’’ terangnya.

Rencananya pada struktur kelembagaan dan organisasi pemerintahan yang baru, ada beberapa dinas baru yang akan dibentuk. Salah satunya Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota. Kemudian ada juga beberapa dinas yang akan dilebur atau disatukan menjadi dinas baru. Tergantung kebutuhan organisasi dan kelembagaan yang ada.

Dalam menyususn struktur kelembagaan dan organisasi pemerintahan yang baru tersebut, pihaknya tetap berpedoman pada aturan terbaru. “Jelas kita tidak bisa keluar dari aturan yang berlaku. Karena aturan itulah yang menjadi pedomannya,” pungkas Mutawalli. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Potensi wisata di Lombok Barat (Lobar), khususnya di daerah Sekotong tak kalah dengan daerah lainnya seperti Senggigi. Garis pantai yang memiliki pasir putih membuat kawasan itu dilirik banyak investor, tercatat enam investor sudah menyatakan minatnya menggarap kawasan itu. Di samping itu, potensi gili di kawasan itu cukup prospektif untuk dikembangkan. Namun, ironis gili-gili itu belum tersentuh dan digarap optimal oleh Pemkab setempat.

Pasalnya, dari 23 gili yang ada di sana hanya 4 gili saja yang sudah digarap. Sementara 19 gili lainnya belum tersentuh. “Dari 23 gili yang ada di Sekotong, hanya empat saja yang sudah digarap sementara yang lainnya belum tersentuh. Pemda ini tak serius menggarap potensi wisata di wilayah Sekotong,” kritik Adnan, Senin (27/6).

Disebutkan, dari sekian banyak investor yang melirik kawasan wisata Sekotong antara lain PT. Menang Pinansula Resort dan PT Teluk Mekaki Indah yang sejauh ini tak serius. Sementara empat investor yang sudah memegang izin di kawasan Bangko Bangko juga belum beraktivitas sama sekali. Kendala pengembangan kawasan ini, karena pembenahan infrastruktur pendukung yang belum menyentuh kawasan itu. Karena Pemkab melalui Dinas Pariwisata mesti fokus pembenahan kawasan tersebut.

Ia mempertanyakan komitmen pemda membenahi sarana pendukung di kawasan Sekotong. Apalagi, konsep pengembangan Sekotong diarahkan untuk wisata alam pantai dipadukan dengan wisata tambang. Namun konsep ini tak bersinergi sebab masing-masing jalan sendiri.

Misalnya Dinas Pariwisata kurang fokus membenahi sektor pariwisata, demikian pula Dinas Pertambangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Disebutkannya, 23 giili itu sebagian besar berada di daerah Pelangan, Sekotong Barat.

Sedangkan empat yang sudah dikembangkan antara lain, Gili Gede, Gili Nanggu, Gili Tangkong dan Gili Sudak. Kendati banyak investor yang melirik, namun nampaknya investor masih belum serius karena para investor masih melihat perkembangan Sekotong ke depannya.

Sementar itu, Angggota Komisi II DPRD Lobar, Sulhan Muchlis Ibrahim, ST, mengingatkan, jika ada treatment khusus di daerah wisata Sekotong yang belum tergarap maksimal. Menurutnya, penambahan kawasan wisata yang dilakukan Pemda masih sebatas di wilayah utara dan tengah, namun selatan belum tergarap. Padahal, kawasan selatan tak kalah dengan kawasan lain di Lobar. “Masih terjadi disparsitas dan ketimpangan infrastruktur antara kawasan wisata utara, tengah dan selatan. Khusus di Sekotong belum maksimal,” kritiknya. (her)

Dikes Kesulitan Penuhi Satu Desa Satu Ambulans Tanjung (Suara NTB) Rencana pengadaan satu ambulans untuk tiap desa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) sepertinya belum dapat diwujudkan dalam waktu dekat. Faktor kekurangan anggaran menjadi penyebab utama, sehingga Dinas Kesehatan KLU berharap, partisipasi dari sektor swasta dapat meringankan beban yang kini membelit Pemda KLU. Plt. Kepala Dikes KLU, H. Suhardi, S.KM, Senin (27/6) mengakui, meskipun pengadaan satu ambulan di satu desa telah menjadi prioritas, namun tidak serta merta keinginan tersebut dapat diwujudkan. Hingga saat ini, hanya ada beberapa desa saja yang memiliki ambulans desa seperti Desa Malaka dan Desa Sigar Penjalin.

Ambulan yang ada di Desa Malaka, diketahui merupakan sumbangsih dari pihak ketiga, yakni BNI 46. Demikian juga Bank NTB, turut memberikan bantuan serupa untuk dioperasikan ke Pemdes. Langkah BUMN tersebut pun diharapkan akan diikuti oleh perusahaan lain baik BUMN, BUMD dan sektor swasta.

“Kita telah mengajukan permohonan agar dibantu pengadaan ambulan desa kepada perusahaan swasta, seperti hotelhotel. Harapannya agar mereka bersedia membantu pengadaan ambulan ini,” ujar Suhardi .

Dikatakannya, dari sebagian permohonan yang dilempar ke publik, sudah ada perusahaan swasta yang ada di KLU merespons. Di perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata,

beberapa yang menyanggupi antara lain, Hotel Villa Ombak, Dewi Fortuna, serta respons lain datang dari LSM KMB. Menurut rencana, ambulan ini akan segera diberikan ke Pemda KLU, hanya saja belum dipastikan waktunya.

“Sampai saat ini, sudah ada 6 ambulans yang ada di tingkat desa. Sarana ini sangat membantu, apalagi bagi desa yang ada di pelosok.

Desa-desa lain kita harapkan bisa segera memiliki fasilitas tersebut,” sambungnya.

Suhardi menilai, target pemenuhan satu ambulans satu desa tidak seluruhnya dapat dibebankan kepada Pemda KLU. Mengingat jumlah Desa definitif saat ini sebanyak 33 desa memiliki konsekuensi anggaran yang tidak sedikit jika diusulkan ke APBD. Jumlah ini masih berpotensi bertambah, apabila 10 desa persiapan nantinya akan didefinitifkan.

Suhardi mengaku, akan berupaya untuk mengajukan anggaran tambahan pada APBD Perubahan 2016 untuk pengadaan mobil ambulan desa. Hanya saja, ia belum berani memastikan berapa anggaran yang akan disetujui oleh Badan Anggaran DPRD. Ditambahkannya, keberadaan ambulans di tiap desa sangat diperlukan dalam mendukung optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan masyarakat. Sebab luasan wilayah KLU dan masih banyaknya dusun yang berada di pedalaman, secara otomatis memerlukan sarana pendukung transportasi untuk memperlancar tupoksi. (ari)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 28 Juni 2016

Halaman 6

Kerjasama BKBPP Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Advokasi Keberlanjutan DWG Sumbawa Pascaprogram ICMM Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa adalah salah satu dari enam kabupaten di Provinsi NTB dan Jawa Timur yang dipercaya menjadi pelaksana Program Riset Operasional dari Improving Cantraceptive Method Mix (ICMM). Program advokasi Keluarga Berencana berbasis data atau bukti nyata dilakukan dengan pendekatan Advance Family Planning (AFP) sebagai salah satu dari program yang dilaksanakan oleh Yayasan Cipta

sebagai pembahasan rencana keberlanjutan kegiatan advokasi revitalisasi program KB pascaprogram ICMM. Melakukan advokasi dukungan Kepala Daerah untuk keberlanjutan kegiatan advokasi revitalisasi program KB pascaprogram ICMM. Serta melakukan pendokumentasian strategi dan hasil capaian advokasi revitalisasi program KB. Dengan adanya kegiatan tersebut, keluaran kegiatan yang diharapkan di antaranya adanya rencana keberlanjutan kegiatan advokasi revitalisasi program KB pascaprogram ICMM. Kemudian diperolehnya dukungan kepala daerah untuk berkelanjutan kegiatan advokasi revitalisasi program KB pascaprogram ICMM. Serta adanya dokumentasi strategi dan hasil capaian advokasi revitalisasi program KB. Kegiatan diikuti oleh 75 orang yang terdiri dari Direktur Eksekutif, Program Manager, program Officer, M & E Officer dan asisten Program YCCP Pusat, Provincial Program Officer YCCP dan PWG Nusa Tenggara Barat, serta Field Officer YCCP, DWG Sumbawa, Humas, Tim KB Desa, dan Tim KB Kecamatan.

Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah men-

Cara Padu. Untuk menjamin pelaksanaan program tersebut, sejak tahun 2013, di Kabupaten Sumbawa telah dibentuk tim lintas sektor pelaksana strategi advokasi yang disebut dengan District Working Group (DWG).

Pertemuan Advokasi Keberlanjutan DWG Sumbawa Pasca Program ICMM di Wisma Daerah, Senin (27/6).

Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd dalam laporannya menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan

(Suara NTB/arn)

KOMITMEN - Penyerahan komitmen bersama pimpinan daerah untuk akselerasi pencapaian program KB oleh Ketua Yayasan Cipta Cara Padu, Dr. Sugiri Syarief M.Ph kepada Wakil Bupati Sumbawa.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa tengah mendalami kasus pengadaan satu unit ambulans RSUD Sumbawa. Pada pengadaan ambulans senilai Rp 2 miliar pengadaan tahun 2015 ini, jaksa menemukan adanya indikasi mark up harga.

Kajari Sumbawa, Paryono, SH kepada wartawan, Senin (27/6) menyampaikan adanya indikasi mark up lantaran ada perbandingan harga dalam pengadaan ambulans tersebut. Harganya lebih murah di tahun 2016 dibandingkan tahun 2015. Dalam hal ini tahun 2015 belum ada ekatalog, sementara tahun 2016 sudah ada e-katalog atau panduan sebagai dasar harga. “Tahun

Sumbawa Besar (Suara NTB) Menjelang hari raya Idul Fitri biasanya oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkannyadenganmengedarkan uang palsu (upal).

Dalam hal ini Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK menghimbau masyarakat untuk tetap waspada.

“Sampai saat ini belum ditemukan adanya peredaran uang palsu di Sumbawa. Selain itu belum ada laporan yang masuk ke kita terkait hal tersebut.

Meskipun demikian (Suara NTB/dok) masyarakat perlu menganMuhammad tisipasinya,” ujarnya kepada wartawan, Senin (27/6).

Kapolres menghimbau masyarakat untuk menghindari melakukan transaksi pada malam hari. Mengingat biasanya transaksi uang palsu ini dilakukan di waktu tersebut.

Ada baiknya masyarakat diminta melakukan transaksi di waktu siang hari. Di mana di waktu siang hari para pelaku mengurangi niatnya untuk mengedarkan uang palsu tersebut. Selain itu apabila menerima uang, masyarakat diminta untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu sesuai tips yang diampaikan pihak Bank. Dalam hal ini dengan cara Dilihat, Diraba, dan Diterawang (3D). “Kalau mau transaksi atau menukar uang ada baiknya langsung ke Bank. Hindari melalui orang-orang, karena sekarang banyak yang menawarkan penukaran uang kecil. Kalaupun menukar atau melakukan transaski dengan orang-orang, tetap diantisipasi dengan mengecek uang tersebut,” tukasnya. (ind)

(Suara NTB/arn)

semata,” harap Wabup.

Agar hal tersebut dapat berjalan dengan baik, maka melalui pertemuan ini, segenap stakeholder terkait dapat memanfaatkannya sebagai ajang untuk merencanakan keberlanjutan peran dan fungsi DWG dan PWG pascapelaksanaan program ICMM. Agar harapan untuk membangun kampung KB di tiap kecamatan dapat terlaksana dengan baik sehingga terus menghasilkan peningkatan penggunaan metode kontrasepsi efektif jangka panjang dan kenya-

manan penggunaan kontrasepsi ke depan. “Saya berharap melalui kegiatan ini menjadi upaya bersama bagi peningkatan kesertaan masyarakat ber-KB di Kabupaten Sumbawa yang dilandasi dari data yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya di lapangan, yang pada akhirnya diharapkan dapat mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)”, jelas Haji Mo, sapaan akrab Wakil Bupati Sumbawa ini. (arn/*)

(Suara NTB/arn)

BERSAMA - Foto bersama usai penyerahan penghargaan apresiasi kerjasama program ICMM oleh Ketua Yayasan Cipta Cara Padu kepada Camat dan Kepala Desa.

ini lebih murah dari pada tahun 2015 saat dilakukan pembelian atau pengadaan ambulans. Itulah makanya ada indikasi mark up harga,” ujarnya.

Untuk itu pihaknya akan lebih mendalami terhadap adanya perbandingan harga tersebut.

Sejumlah pihak terkait akan dimintai keterangan. Saat ini pihaknya tengah menyusun laporan terkait kasus tersebut. Sete-

lah penyusunan laporan ini barulah ditingkatkan ke tahap penyelidikan, mengingat sudah ada indikasi di dalamnya.

Pengadaan satu unit ambulans emergency RSUD Sumbawa diduga tidak sesuai spesifikasi.

Ambulans senilai Rp 2 miliar tersebut dananya bersumber dari APBDtahun2015.Terhadapadanya laporan tersebut, Kejari Sumbawa melakukan pengumpulan

data (puldata) dengan memanggil sejumlah saksi terkait guna dimintai keterangan. Mulai dari saksi dari bagian Aset hingga pihak RSUD Sumbawa. Termasuk memintai keterangan Direktur RSUD Sumbawa.

Sebelumnya, Direktur RSUD Sumbawa, dr. Selvi menyebutkan, dalam pengadaan ambulans, pihaknya hanya mengusulkan dan melakukan perencanaan. Sementara untuk pengadaannya melalui bagian Aset Pemkab Sumbawa. (ind)

Paryono (Suara NTB/dok)

Diduga Berjudi

Polres KSB Amankan Empat Warga Taliwang (Suara NTB) Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengamankan empat orang diduga sebagai pelaku judi jenis kartu domino, Sabtu (25/ 6). Para terduga pelaku tersebut diamankan di kos-kosan milik Sunu di Dusun Jereweh, Desa Benete, Kecamatan Maluk. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang merasa resah dengan semakin maraknya kasus perjudian ini.

Setelah mendapat informasi tersebut, Tim Khusus (Timsus) Polres KSB yang dipimpin Kasat Reskrim

(Suara NTB/bug)

GOW Sumbawa Bagi-bagi Sembako

SERAHKAN SEMBAKO – Ketua GOW Sumbawa, Sofia Noviantri Rayes Mahmud Abdullah menyerahkan sembako kepada lansia di Kecamatan Sumbawa, Senin (27/6).

provinsi lain di luar NTB. Dan mengilhami raihan prestasi baik level provinsi dan nasional. “Inovasi-inovasi yang tercipta tidak lain untuk memberikan ketajaman-ketajaman dalam menjawab berbagai tantangan yang ada,”ujarnya.

Wabup juga menambahkan salah satu langkah Pemkab Sumbawa mengintegrasikan program pusat dan daerah adalah dengan mencanangkan kampung KB yang terletak di Dusun Nisung Desa Karang Dima Kecamatan Badas pada 17 Maret 2016 lalu. Melalui kampung KB tersebut diharapkan akan menjadi pusat-pusat penggarapan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga dalam kewilayahan yang lebih terbatas, yakni kampung. “Saya selaku pimpinan daerah mengharapkan agar kampung KB - kampung KB lainnya dapat terbentuk di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa sehingga masyarakat dapat melihat dan merasakan langsung manfaat mengikuti program KB tersebut.

Betapa tidak, akan banyak program pemberdayaan keluarga yang akan hadir di kampung KB, bukan hanya sebatas program KB atau layanan kontrasepsi

Pengadaan Ambulans di Sumbawa Terindikasi ’’Mark Up’’

Kapolres Minta Masyarakat Waspadai Peredaran Upal

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Sumbawa bagi - bagi sembako ke masyarakat di delapan Kelurahan Kecamatan Sumbawa dan sebagian wilayah di Kecamatan Unter Iwes. Bagian dari kegiatan Baksos sekaligus menjalin silaturahim dengan masyarakat, Senin (27/6).

Ketua GOW, Sofia Noviantri Rayes Mahmud Abdullah bersama rombongan mengawali kunjungannya ke kantor Kelurahan Seketeng. Memberikan pengarahan soal beberapa program kegiatan GOW Sumbawa. Setelah itu, rombongan melanjutkan kegiatannya ke kantor Kelurahan Pekat. Selanjutnya berkunjung ke kantor Kelurahan Brang Bara dan Kelurahan Samapuin. Hal yang sama juga dilakukan di kedua kelurahan tersebut. Memberikan pengarahan dan membagikan sembako kepada masyarakat penerima bantuan.

Di setiap kunjungannya, Ketua GOW Kabupaten Sumbawa Sofia Noviantri Rayes Mahmud Abdullah menjelaskan, ini merupakan kegiatan bakti sosial (Baksos) berupa pembagian sembako kepada kaum duafa, anak yatim piatu, dan para lansia. Selain untuk menjalin silaturahim dengan masyarakat, kegiatan ini juga merupakan salah satu program kerja GOW di bidang lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial. ‘’Semoga apa yang kami berikan ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat penerima. Kami mohon maaf kalau bantuan ini masih terbatas. Insya Allah di kemudian hari, kami harap bisa bertemu kembali dengan semua masyarakat penerima bantuan,’’ pungkasnya. Dalam kegiatan bakti sosial ini, GOW membagikan sebanyak 160 paket sembako ke masyarakat. (arn)

jelaskan program ICMM merupakan program riset operasional dan Kabupaten Sumbawa menjadi salah satu dari enam kabupaten di provinsi NTB dan Jawa Timur yang menjadi lokasi pelaksanaan program ICMM tersebut, maka peran DWG dan PWG sangat penting dalam merencanakan, mengelola dan mengintegrasikan pelaksanaan program KB ke depan. Mengingat DWG yang beranggotakan lintas sektor sebagai pelaksana strategi advokasi di daerah telah banyak memperolah hasil/quick wins dalam mendukung program KB khususnya Metode Kontrasepsi Efektif Jangka Panjang (MKEJP) di Kabupaten Sumbawa.

Pemkab melalui BKBPP Kabupaten Sumbawa dalam menyukseskan pelaksanaan advokasi KB juga telah membangun sinergitas kemitraan dalam membangun keintegrasian dan keterpaduan program.

Baik antarinstitusi pemerintah daerah maupun dengan berbagai komponen masyarakat.

Sehingga buah dari semuanya itu telah mampu membawa Kabupaten Sumbawa menjadi ‘model’ program yang acap menjadi acuan ‘pilot project’ dari beberapa kabupaten maupun

Andy Hermawan

Iptu I Putu Agus Indra Permana, SIK, bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Maluk Ipda Akmal Nopiyanto, SIK. Tim melakukan penyisiran di lokasi yang diinformasikan oleh masyarakat. Polisi mengamankan P alias Pace (42) warga Desa Belo, Kecamatan Jereweh, BW alias Bagus (26) wargaDesaBeru,KecamatanJereweh, AP alias Daeng (36) warga asal Desa Beru, Kecamatan Jereweh.

AS alias Anas ( 41) warga Desa Benete, Kecamatan Maluk.

Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti (BB), yakni peralatan judi seperti kartu domino dan satu poket sabu seberat 5 gram, bong dan selang sedotan, yang ditemukan tidak jauh dari lokasi penggerebekan awal. Tidak hanya itu, turut serta diamankan bersama para pelaku uang tunai Rp 1.450.000.

Kapolres Sumbawa Barat AKBP Andy Hermawan, SIK, kepada Suara NTB, Senin (27/6) menyebutkan, pihaknya akan mengembangkan kasus ini, sehingga nantinya kondusivitas wilayah tetap terjaga. “Penangakapan di Maluk ini, akan terus dikembangkan. Oleh

(Suara NTB/ils)

DIAMANKAN – Empat tersangka penjudi yang diamankan Polres KSB, Senin (27/6). karenanya saya meminta Kepada Polsek di seluruh wilayah untuk melakukan operasi yang sama,’’ ungkapnya.

Keempat tersangka ini lanjut

KSB Siapkan Rp 14 Miliar untuk Bedah Rumah dan Seragam Gratis Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan menyiapkan anggaran sebesar Rp 14 miliar untuk memuluskan dua program janji bupati tahun 2016.

Dua program janji bupati yang akan anggarannya telah disiapkan di APBD Perubahan itu yakni program bedah rumah sebesar Rp 10 miliar dan program baju seragam gratis bagi siswa TK, SD, SMP, SMA dan SMK sebesar Rp 4 miliar. “Untuk dua program itu kita siapkan Rp 14 miliar di APBDP ini,” jelas kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si kepada wartawan, Senin (27/6).

Anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk program bedah rumah, dikatakan Amry disiapkan bagi 1.000 unit rumah tidak layak huni. Program ini pun akan segera digelontorkan setelah peneta-

pan APBDP 2016. “Target kita Juli APBDP sudah diketok. Jadi September bedah rumah sudah bisa dimulai,” sebutnya.

Sementara untuk program baju seragam gratis, dari anggaran sebesar Rp 4 miliar itu, akan disiapkan sekitar 10.000 ribu seragam. Di mana setiap siswa nantinya akan menerima dua setel baju seragam dengan nilai sekitar Rp 200.000 per siwa.

“Asumsinya setiap siswa dapat dua setel seragam dari anggaran Rp 4 miliar itu,” papar Amry.

Selain program bedah rumah dan baju seragam gratis, program janji bupati lainnya yang siap dianggarkan di APBDP tahun ini, adalah program bantuan permodalan bagi pedagang kecil, santunan bagi lansia dan penyandang cacat, hingga program pembangunan dengan skema kegiatan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) yang saat ini tengah digalakkan Pemda KSB. “Semua kegiatan itu akan dimulai tahun ini,” ungkap

Amry.

Untuk program yang akan digerakkan dengan skema PDPGR, Amry memaparkan, kegiatannya salah satunya dalam bentuk fisik. Program ini akan difokuskan di Dinas Pekerjaan Umum (PU). “Nanti kegiatan fisik seperti pembangunan jalan lingkungan, usaha tani dilaksanakan di tingkat desa dengan skema PDPGR. Dengan begitu masyarakat dapat terlibat secara aktif di dalamnya,” ujarnya.

Ia mengatakan, dari seluruh total anggaran yang dikelola pemerintah di semester kedua tahun ini porsinya lebih banyak belanja langsung. Di mana secara persentase berkisar antara 56 sampai 57 persen. “Porsi belanja langsung dengan tidak langsung sudah proporsional saya kira. Karena belanja langsung kita lebih besar dari belanja tidak langsungnya,” imbuhnya. (bug)

Kapolres, dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan hukuman 5 tahun penjara. Sementara untuk saat ini masih dilakukan pemeriksaan intensif di Mapolres

Sumbawa Barat.

“Untuk sementara ini kami masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap ketiganya,” pungkasnya. (ils)

Polres Sumbawa Siapkan Tim Satgas Operasi Ramadhania Sumbawa Besar (Suara NTB) Operasi Ramadhania tahun 2016 mulai digelar pada 30 Juni mendatang. Namun anggota tim yang tergabung dalam operasi sudah diberikan pelatihan terkait prosedur pelaksanaan. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya latihan pra operasi yang digelar di Polres, Senin (27/6).

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK membenarkan adanya latihan pra operasi tersebut.

Latian tersebut bertujuan guna memberikan arahan serta petunjuk-petunjuk kepada anggota Satgas yang terlibat dalam operasi. Terkait tugas pokok, tanggungjawab serta bagaimana koordinasi yang dilakukan. “Jadi kita kumpul semua personel yang megawaki Satgas operasi. Kita arahkan tentang tu-

gas pokoknya, cara bertindak, bagaimana pelaporan, bagaimana kordinasinya, dan lain sebagainya. Itu kita laksanakan sesuai dengan manajemen operasi kepolisian yang ada di kita,” ujarnya.

Disebutkan Kapolres, Operasi Ramadhania sendiri akan dilaksanakan selama 16 hari. Mulai 30 Juni hingga 15 Juli 2016 mendatang.

Operasi nantinya dimulai dengan gelar pasukan. Dengan mengundang seluruh stakeholder yang menjadi mitra kepolisian. Nantinya operasi yang akan dilaksanakan tidaklah bersifat represif. Tetapi bersifat terbuka dan bersifat kemanusiaan. “Operasi ini tidak seperti operasi penindakan lainnya. Melainkan bersifat pelayanan dan pengamanan,” tukas Kapolres. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 28 Juni 2016

Bima dan Dompu Dinilai Aman dari Peredaran Vaksin Palsu Dompu (Suara NTB) Peredaran vaksin palsu di kabupaten Bima dan Dompu dinilai masih aman. Setidaknya belum ada laporan masuk dari masyarakat kepada instansi teknis yang mengurus soal kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan, SKM, MMKes kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (27/ 6) mengungkapkan, vaksin yang digunakan melalui program vaksin pemerintah pada Posyandu, Puskesmas maupun RSUD berasal dari droping pusat melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan secara sampling sudah diuji tentang keaslian serta manfaatnya. “Vaksin yang kita gunakan produk biofarma, termasuk untuk vaksin miningitis bagi jemaah haji dan umrah. Vaksin ini didroping pusat melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan secara sampling sudah diuji tentang keasliannya,” katanya.

Vaksin yang sama juga digunakan dokter maupun bidan di tempat praktiknya. Karena vaksin yang diberikan bidan/dokter selama ini untuk imunisasi TT, itu pun vaksin dari Puskesmas.

Bidan maupun dokter bekerjasama dengan Puskesmas dan RSUD, sehingga tetap menyampaikan laporan. “Kendati mereka memberikan vaksin di tempat praktik, tetap mereka memberikan laporan ke Puskesmas untuk rekap bulanan,” ungkapnya.

Gatot Gunawan juga memastikan, berdasarkan pemberitaan yang ada dan hasil penelusuran oleh tim, vaksin palsu yang ditemukan di daerah Bekasi baru ditemukan di empat daerah yaitu Jawa Barat, Jakarta, Banten dan Yogyakarta. “Vaksin palsu tidak perlu dsikapi berlebihan dan merasa khawatir yang tak beralasan,” himbaunya.

Terkait reaksi panas terhadap anak usai divaksin, dikatakan Gatot, karena vaksin tersebut berisi virus yang dilemahkan. Ketika masuk dalam tubuh akan memberikan reaksi sebagai bentuk penyesuaian dengan kekebalan tubuh yang ada.

“Makanya sering kali usai divaksin DPT, kita berikan juga parasetamol untuk penurun panas. Kita juga sarankan agar dikompres di tempat vaksinya,” terangnya.

Tidak Khawatir Sementara itu, Sekretaris Dikes Kota Bima, Ahmad, S.Sos, menyarankan para orang tua agar tidak khawatir membawa anaknya ke Posyandu atau pos kesehatan yang ditunjuk dalam memberikan vaksinasi. “Di Kota Bima belum pernah ada laporan adanya vaksin palsu yang beredar, bahkan sampai saat ini. Untuk itu para orang tua tidak perlu khawatir dan takut memberikan vaksin kepada anaknya saat Posyandu,” ucapnya menjawab Suara NTB, Senin (27/6).

Ahmad mengatakan, selama ini pihaknya memberikan vaksin terlebih dahulu akan memeriksa secara ketat dan detail. Mulai dari tanggal kedaluwarsa, nomor register, kelayakan isi dan kemasan vaksin.

“Vaksin yang diberikan, baik polio, campak dan hepatitis telah memenuhi standar kesehatan yang akan dicek dan diteliti secara mendalam,” katanya.

Dia menjelaskan proses pemberian vaksin, misalnya polio akan diberikan minimal satu kali dalam sebulan. Sebab sejak diberikan vaksin ini, yang bereaksi selama empat hingga enam minggu. Sementara suntikan vaksin campak akan diberikan minimal satu tahun sekali, karena reaksinya mampu mencapi sembilan hingga 11 bulan.

“Vaksin polio inipun bisa diberikan pada bayi yang tujuh hari baru melahirkan. Sementara campak usianya saat sembilan bulan. Tujuannya untuk imun (kekebalan tubuh) anak,” jelasnya.

Menurut dia, jika selama dalam pemberian vaksin anak mengalami demam tinggi selama tiga hari, lemas dan kejang, disarankan agar hal tersebut dilaporkan untuk ditangani secara medis dengan membawanya ke rumah sakit, Puskesmas atau dokter terdekat.

“Setelah itu akan ditindaklanjuti dengan perawatan mengatasi gejala-gejala itu,” katanya.

Disamping itu, lanjut Ahmad, Ibu yang baru melahirkan juga akan mendapatkan vaksin atau imunisasi untuk menjaga halhal yang tidak diinginkan. Seperti memberikan vitamin A oleh bidan atau petugas yang membantu melahirkan.

“Vitamin yang diberikan itu akan membentuk antibiotik yang bertugas untuk mematikan racun yang ada dalam tubuh,” teranngya.

Ahmad menambahkan saat ini pihaknya tengah melakukan sosialisasi tentang sistem pemberian vaksin. Sebab dulu proses pemberiannya secara peroral (dimasukan dalam mulut).

Namun kini diganti dengan cara suntik.

“Petugas dan tenaga kesetahan yang lapangan tengah melakukan sosialisasi hal ini. Bahkan sebelum puasa, sosialisasinya juga didampaingi tim dari dari dinas kesehatan Provinsi,” pungkasnya. (ula/uki)

(Suara NTB/ula)

Gatot Gunawan

(Suara NTB/uki)

Ahmad

Pengentasan Buta Aksara di Kota Bima Jalan di Tempat Kota Bima (Suara NTB) Meski memiliki sebanyak 46 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), namun hal itu dinilai tidak menjamin mengentaskan masyarakat yang masih buta aksara di Kota Bima yang hingga kini mencapai 10 persen.

Kepala Dinas Dikpora Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin, M.Ap kepada Suara NTB, Senin (27/ 6) mengakui, pengentasan buta aksara masih menjadi pekerjaan yang belum terselesaikan di Kota Bima meski selama ini banyak program yang diluncurkan oleh pemerintah. Namun hasilnya jalan di tempat.

(Suara NTB/uki) “Angka buta aksara di Kota H. Alwi Yasin Bima saat ini mencapai 10 persen. Yang indikator usianya dari 40 hingga 60 tahun,” katanya.

Menurut dia, jika tidak disesuaikan dengan usia dan ataupun syarat tertentu. Angka buta aksara di Kota setempat melebihi 10 persen. Sebab masih banyak warga masyarakat yang sepenuhnya belum didata.

“Kalau tidak berdasarkan syarat, kriteria atau indikator usia, tentu angkanya melebihi dari 10 persen,” akunya.

Selain itu, kendala yang dihadapi selama ini, banyaknya PKBM yang belum menenuhi standar dan hanya menerima bantuan dari pemerintah untuk mengentaskan program buta aksara tersebut.

“Meski programnya masih berjalan dengan kucuran dana.

Namun tetap saja masih ada warga belajar (WB) yang buta aksara,” terangnya.

Namun untuk kedepan, PKBM yang berada di Kota Bima akan diverifikasi ulang serta akan dilegalkan statusnya dari Badan Akreditasi terkait. Status akreditasi juga menurut Alwi tergantung standar dan syarat yang berlaku berdasarkan kriteria tertentu.

“Bantuan yang diberikan oleh pemerintah juga tergantung nilai akreditasi yang didapat. Kalau nilainya bagus tentu yang berhak. Lagipula di sini juga akan mengetahui PKBM yang aktif atau tidak,” terangnya.

Dia menambahkan dalam waktu dekat. Alwi akan mewakili Pemkot Bima untuk melakukan pertemuan dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama pemerintah provinsi NTB membahas buta aksara ini.

“Target Kota Bima mengentaskan angka buta aksara ini hingga sampai nol persen. Namun hal ini perlu dukungan dari masyarakat atau pihak-pihak terkait,” pungkasnya. (uki)

Halaman 7

Kerjasama Dinas Dikpora Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Dana Operasional TK/PAUD Segera Dicairkan

(Suara NTB/ula)

H. Ichtiar

Dompu (Suara NTB) TK/PAUD yang memiliki NPS akan dibantu biaya operasional antara Rp 7,2 juta hingga Rp 36 juta per TK/PAUD per tahun. Bantuan operasional ini dihajatkan untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar berdasarkan jumlah siswa. Namun TK/PAUD mandiri tidak akan mendapatkan bantuan ini karena sudah mendapat pembiayaan dari bantuan wali murid.

Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, H. Ichtiar, SH kepada Suara NTB, Senin (27/6) mengungkapkan, dana insentif dan operasional penyelenggaraan PAUDNI/TK tahun 2016 sebesar Rp 3,5 miliar. Jumlah PAUDNI/TK yang cukup banyak sehingga mereka mendapatkan bantuan antara Rp 7,2 juta hing-

ga Rp 36 juta per tahun. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya hanya Rp 7 juta per tahun. “Dana insentif dan operasional penyelenggaraan pendidikan ini mulai dibayarkan,” katanya.

TK/PAUDNI yang mendapatkan bantuan sudah diverifikasi untuk menghindari bantuan disalahgunakan pada sekolah yang tidak ada aktivitasnya. “Kita sudah verifikasi dan sudah diterbitkan SK calon penerimanya,” ungkapnya.

Kepala Bidang Pendidikan Luas Sekolah Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, Drs. H. Rifaid, M.Pd pada kesempatan terpisah mengatakan, dana insentif ini bergantung jumlah siswa dan diperuntukkan bagi kelancaran belajar mengajar.

Namun bagi guru PNS dan guru

yang mendapatkan insentif dari daerah tidak diperbolehkan untuk menerimanya.

“Semua lembaga (TK) yang punya NPS akan diberikan dana insentif ini, kecuali TK Mandiri seperti TKIT dan TK Pembina yang menarik dana dari masyarakat serta memiliki dana operasional dari pemerintah,” kata H. Rifaid.

Dana insentif ini, lanjut Rifaid, untuk pengadaan buku bacaan siswa, memperbaiki alat peraga dan pengecatan tempat belajar. “Karena prinsipnya, TK/PAUDNI itu milik masyarakat. Pemerintah hanya memberikan insentif untuk memperlancar aktivitas di lembaga,” jelasnya. (ula/*)

H. Rifaid (Suara NTB/ula)

Enam Bulan Tenaga Kontrak di Dompu Belum Digaji Dompu (Suara NTB) Akibat SK pengangkatannya sebagai tenaga kontrak daerah belum diperpanjang, ribuan tenaga kontrak di Dompu belum bisa menerima honor hingga bulan Juni. Bupati diharap memperpanjang SK tenaga kontrak daerah karena mereka ini sudah mengabdi cukup lama.

(Suara NTB/ula)

M. Amin

Wakil Ketua DPRD Dompu, Sirajuddin, SH kepada Suara NTB di kantornya, Senin (27/6) menerangkan, pemerintah tidak bisa memutus kontrak mereka yang sudah lama mengabdi. Terlebih mereka ini sudah bekerja lama dan tidak ada pemberitahuan sejak akhir tahun 2015 lalu dan mereka tetap bekerja hingga saat ini.

“Ketika pemerintah hendak memutus kontrak mereka, mestinya disampaikan akhir tahun lalu. Tapi ini tidak, mereka tetap bekerja seperti biasa hingga saat ini,” ungkapnya.

Ia mensinyalir, belum

diperpanjangnya SK tenaga kontrak karena munculnya SK kontrak baru yang diduga dimanfaatkan untuk kepentingan politik beberapa waktu lalu. SK baru 400 – 500 orang tersebut tidak bisa dijadikan acuan untuk menunda perpanjangan SK tenaga kontrak.

“Tenaga kontrak yang lama sudah ada anggarannya, tapi tenaga kontrak baru itu tidak ada anggarannya dan tidak bisa tenaga kontrak yang lama jadi korban,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Dompu, M. Amin, S.Pd juga mengatakan, kekhawatirannya akan

nasib tenaga kontrak yang sudah enam bulan tidak menerima honor akibat belum diperpanjang SK-nya. Apalagi saat ini menjelang Lebaran.

Sementara ASN, rekan kerjanya justru gembira karena menerima gaji ke-13 dan 14.

“Bagaimana ini, mereka ini sudah dipekerjakan, selayaknya mereka menerima haknya (gaji),” ingatnya.

Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Abdul Sahid, SH yang dihubungi terpisah terkait hal ini, enggan memberikan komentar. “No comment,” kata Abdul Sahid. (ula)

(Suara NTB/ula)

Sirajuddin

Balap Liar Marak

Polres Bima Intensifkan Patroli Bima (Suara NTB) – Polres Bima Kabupaten terus melakukan patroli rutin selama bulan Ramadhan. Patroli dilakukan di tempat yang rawan terjadinya aksi balapan liar atau di wilayah yang kerap mengganggu masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa, terutama saat melaksanakan shalat taraweh.

Wakapolres Bima Kabupaten, Kompol Arif Harsoono, S.Ik mengatakan patroli tersebut dilakukan menjelang berbuka puasa. Kemudian dilanjutkan selesai shalat tarawih dengan memantau wilayah-wilayah yang rawan balap liar dan tindakan kriminalitas.

“Patrolinya kita mulai pada sore menjelang buka puasa, hingga malam pukul 22.00 wita,” ucapnya kepada Suara NTB, Minggu (26/6).

Arif mengatakan, titik patroli yang dilakukan adalah di jalan baru lintas Talabiu Kecamatan Woha dan Dore, Kecamatan Palibelo serta jalan-jalan yang diketahui rawan terjadinya balap liar atau tindakan kriminalitas.

“Patrolinya di jalan baru. Kemudian bergeser di kawasan jalan lintas BimaSumbawa, tepatnya desa Godo hingga

Donggobolo Kecamatan Woha,” katanya.

Diakuinya, jumlah pasukan yang diterjunkan yakni sebanyak 50 orang.

Yang terdiri dari Satuan Sabhara, Satuan lalu lintas.

“Kegiatan ini juga rutin digelar di seluruh jajaran Polsek,” sebutnya.

Arif menghimbau masyarakat agar melaporkan jika melihat atau menemukan ada aksi balap liar. Sebab hal itu akan mengganggu pengguna jalan lainnya. Serta rawan terjadinya perkelahian antarkelompok.

“Makanya untuk antisipasi ini kita akan terus lakukan patroli,” tuturnya.

Selain itu, dia menghimbau pengendara kendaraan roda dua (motor) yang masih menggunakan knalpot bising.

Agar mencopot dan menggantinya dengan knalpot standar. Jika tidak pihakya akan melakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Serta hal-hal yang membuat masyarakat terganggu.

“Selain knalpot racing, kami harapkan juga warga agar tidak menbunyikan petasan dan mercon. Sebab hal ini akan meresahkan dan mengganggu masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa,” pungkasnya. (uki)

PATROLI - Anggota Polres Bima Kabupaten sedang beristirahat sejenak dalam patroli di salah satu ruas jalan yang rawan balapan liar, Minggu.

(Suara NTB/uki)

APBDes 90 Desa di Bima Belum Dicairkan Bima (Suara NTB) Sebanyak 90 dari 191 Desa di Kabupaten Bima, belum dapat dicairkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016 oleh Badan Pemerintahan Masyarakat Desa (BPMPD) Kabupaten Bima. Hingga saat ini, desa-desa tersebut belum melaporkan realisasi penggunaan APBDes tahun 2015 lalu.

Kepala BPMPD Kabupaten Bima, Abdul Wahab, SH kepada Suara NTB, Senin (27/6) mengatakan pencairan APBDes sekitar 90 desa belum bisa dilakukan. Pasalnya puluhan desa tersebut belum memenuhi kewajibannya, melaporkan realisasi penggunaan APBDes tahun 2015.

“Kalau sudah ada laporan, tentu akan dicairkan. Aturannya memang seperti itu,” ucapnya.

Wahab mengaku, pihaknya tidak berani memaksa untuk mencairkan anggaran dana desa (ADD) tersebut. Meski penggunaan anggarannya sudah memasuki akhir semester pertama.

“Waktu penggunaan anggaran tahap pertama sudah mau berakhir. Makanya kita tetap mendorong agar desa-desa ini segera melaporkan, sehingga pada semester kedua bisa dapat di-

cairkan,” akunya.

Wahab meminta desa yang memiliki kendala laporan realisasi penggunaan APBDes tersebut agar dapat diselesaikan secepatnya.

Terutama menuntaskan semua persoalan yang masih memiliki tunggakan.

“Kita selama ini tetap memberikan bimbingan pada aparatur desa. Salah satunya cara membuat laporan,” tuturnya.

Apakah desa-desa yang belum melaporkan penggunaan APBDes 2015 ini dapat mengganggu pelaksanaan Pilkades, Wahab menjelaskan meski sebagian besarnya akan menggelar Pilkades buulan Juli mendatang, namun hal itu dipastikan tidak akan menghambat, sebab anggarannya telah tersedia.

“Jadi anggaran ini diperuntukkan bagi program fisik di Desa. Jelas tidak akan menghambat pelaksanaan Pilkades, karena postur anggarannya sudah ada,” jelasnya.

Mantan Kabag Humas Dan Protokol Setda Pemkab Bima ini berharap, penggunaan anggaran tahun 2016 dapat direalisasikan oleh semua desa di Kabupaten Bima. Karena desa dituntut untuk menyelesaikan kewajibannya.

“Kita ingin desa yang ada kendala tetap bekerja maksimal. Terutama menggunakan anggaran sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku,” pungkasnya. (uki)

Abdul Wahab (Suara NTB/uki)

Data Sensus Ekonomi di KSB Dinilai Lengkap Taliwang (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengklaim bahwa data hasil Sensus Ekonomi (SE) sudah lengkap. Sensus yang dilakukan sejak awal bulan Mei tersebut saat ini memperlihatkan hasil.

Kepala BPS KSB, Ir. Muhadi kepada Suara NTB, Senin (27/6) mengatakan, data yang ada sampai dengan saat ini sudah hampir 99 persen. Tentunya data tersebut berasal dari semua blok sensus yang didatangi oleh petugas lapangan. “Jadi untuk kabupaten Sumbawa Barat, tidak terlalu dipermasalahkan seperti kabupaten lainnya.

Kita dari 1. 804 perusahaan yang di sini, namun yang bisa terdata itu 8.022 perusahaan,” klaimnya.

Sementara itu lanjutnya, untuk perbaikan terhadap

data-data yang ada saat ini, pihaknya tetap intens melakukan pemantauan.

Menurutnya, kalau di Kecamatan Maluk saat ini sudah mencapai angka di atas 150 persen. Sementara untuk di Kecamatan Taliwang di atas 130 persen. “Kecamatan-kecamatan lainnya sudah selesai. Karena tidak terlalu banyak data respondennya. Jadi untuk dua kecamatan ini, sudah berada di atas 100 persen,” sebutnya.

Tentunya dengan adanya SE ini lanjutnya, Pemda bisa lebih melihat kembali petapeta perekonomian mana lagi yang harus ditingkatkan. Apa yang didorong, dan apa yang harus dikembangkan kedepan. “Data SE inilah yang akan membantu Pemda untuk melakukan pengembangan terhadap perekonomian yang ada di NTB pada umumnya dan KSB khususnya,” tandasnya. (ils)

SUARA NTB Selasa, 28 Juni 2016

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

POLHUKAM

Halaman 8

Masyarakat Diminta Tenang

Tidak Ada Vaksin Palsu di NTB Mataram (Suara NTB) – Tim gabungan BBPOM Mataram, Dikes Provinsi NTB, dan Polda NTB merazia distributor vaksin di NTB. Selain itu, rumah sakit dan klinik juga ikut diperiksa. Belum ada indikasi vaksin palsu bayi beredar di NTB.

Ajukan Keberatan KEBIJAKAN pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membatalkan sekitar 3.145 Peraturan Daerah (Perda) secara nasional. Dari perda yang dibatalkan itu, berdasarkan data Kemendagri, sebanyak 53 perda yang dibatalkan untuk NTB. Terdiri dari sembilan perda provinsi dan 44 perda kabupaten/kota.

Kebijakan pembatalan perda oleh pemerintah pusat itu, dinilai oleh banyak pihak sangat merugikan daerah. Karena perda-perda yang dibatalkan terse(Suara NTB/dok) but yakni menyangkut sektorH. Rumaksi sektor pendapatan daerah. Sehingga ketika perda itu dibatalkan, maka daerah akan banyak kehilangan sumber pendapatannya.

Oleh karena itu, Komisi I DPRD NTB (Bidang Hukum dan Pemerintahan) menegaskan bahwa, sembilan perda yang dibatalkan tersebut jika dirasa sangat merugikan daerah, maka pemerintah daerah punya hak untuk mengajukan nota keberatan.

“Kita bisa ajukan keberatan jika itu merugikan kita, kenapa tidak bisa. Jadi tidak serta merta bisa dikuti apa yang menjadi keputusan dari pemerintah pusat ini,” ujar Sekretaris Komisi I, H. Rumaksi, SH kepada Suara NTB. Bahkan lanjut Rumaksi, pemerintah daerah bisa melayangkan gugatan ke pengadilan jika perlu. Karena menurutnya, dalam pembentukan perda tersebut tentu memiliki dasar hukum, sehingga tidak ujuk-ujuk bisa dibatalkan begitu saja.

“Tapi sekarang ini kita belum terima, belum lihat resumenya, perda apa saja yang dibatalkan kita belum lihat. Nah itu dulu yang kita pelajari, sehingga dasar dari pada ini (penghapusan, red) harus jelas,” ujar politisi Partai Hanura itu.

Seperti diketahui, data kemendagri memperlihatkan, sembilan perda provinsi NTB yang dihapus itu antara lain, perda pengelolaan ari tanah, pengelolaan mineral dan batu bara, penyelenggaraan informasi dan informatika, penyelenggaraan pendidikan, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja lembaga lain sebagai bagian perangkat daerah provinsi NTB. Perubahan kedua atas perda nomor 8 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja, Inspektorat, Bappeda, dan lembaga teknis daerah Provinsi NTB. Serta perda mengenai retribusi pelayanan tera/tera ulang. (ndi)

Amankan Mudik Lebaran POLRES Mataram mengantisipasi maraknya tindak kejahatan yang diprediksi bakal terjadi jelang lebaran. Seperti, kecelakaan lalu lintas, premanisme, peredaran uang palsu, dan pencurian di rumah kosong. Ratusan personel diterjunkan, dibackup anggota dinas terkait. Pengamanan dipantau dari sejumlah pos yang didirikan di sejumlah titik.

Kapolres Mataram melalui Kabag Operasi, Kompol Mujahidin, Senin (27/6) mengatakan, empat pos keamanan telah disiapkan.Yakni pos terpadu di Terminal Mandalika, Sweta; pos pelayanan di Karang Jangkok, Cakranegara dan dua pos pengamanan di Narmada dan Kebon Roek, Ampenan.

“Untuk memberikan pelayanan terhadap penumpang yang dari luar kota yang mudik ke NTB,” ujarnya saat ditemui di Mapolres Mataram, di sela-sela rangkaian kegiatan lomba teknis Reskrim.

Berbeda dengan pos lainnya, pos terpadu di Terminal Mandalika bakal diisi oleh semua pihak terkait, seperti Dishubkominfo Kota Mataram, dan Satpol PP Kota Mataram. “Tujuannya arus mudik tahun ini dapat berjalan lancar dan jauh dari tindak kejahatan,” terangnya.

“Pos terpadu melibatkan seluruh instansi terkait di situ juga nanti akan dilengkapi CCTV. Kita antisispasi kerawanan para penumpang yang dari jauh, kan mereka ini membawa banyak barang dan barang berharga,” terang Mujahiddin.

Terkait titik rawan terjadinya tindak kejahatan selama arus mudik, Ia menyebutkan para pelaku kejahatan dapat berbuat di mana saja dan kapan saja. mengingat masyarakat yang semakin larut dengan kesibukan menjelang Idul Fitri.

“Para pelaku ini sudah dapat membaca situasi dan kondisi di lapangan. Ini yang kita antisipasi,” ujarnya. Ia mengingatkan, warga Mataram yang pulang ke kampung halaman agar tetap memerhatikan rumah yang ditinggalkan.

“Saat meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, agar barang berharganya dapat menitipnya sementara waktu di rumah kerabat, bahkan bila perlu dapat juga dititipkan ke polsek terdekat,” ujarnya mengimbau.

Polsek jajaran, sambung dia, sudah diinstruksikan untuk memperketat patroli pengamanan di kawasan perumahan. Sebab, sepekan jelang Idul Fitri warga sudah mulai meninggalkan rumahnya.

Ditanya mengenai kondisi terkini keamanan di kawasan Mataram dan sekitarnya, Mujahiddin menjelaskan masih terpantau aman. Namun, pihaknya tetap mengatensi peredaran petasan dan kembang api.

“Kemarin ada yang anak-anak di Sesela Lobar yang tangannya terluka akibat petasan. Kita imbau bahwa polisi melarang keras peredaran petasan.

Jika ditemukan maka akan kita sita. Sekarang pengecernya menjual sembunyi-ssembunyi. Ini kita monitor terus,” tandasnya. (jun/why) Mujahiddin (Suara NTB/why)

Hal itu ditegaskan Kepala BBPOM Mataram, I Gusti Nyoman Suandi, didampingi Plt. Kepala Dikes Provinsi NTB, Khaerul Anwar, serta Kasubdit I Indag Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Boyke Karel Wattimena, SIK. “Berdasarkan pengawasan langsung di lapangan, sampai saat ini tidak ditemukan adanya vaksin palsu beredar di NTB,” ungkapnya dalam konferensi pers di kantor BBPOM Mataram, Senin (27/6) siang.

Setelah kasus dugaan vaksin palsu merebak di Tangerang Selatan, Tangerang, Banten merebak berdasarkan pengungkapan Bareskrim Mabes Polri, pihaknya kemudian menggandeng aparat pemerintah dan kepolisian melakukan sidak di berbagai tempat.

Seperti di rumah sakit pemerintah dan swasta, klinik, serta

apotek yang ada di Mataram.

Disrtributor vaksin dilakukan pengecekan dan pengawasan langsung. Selain itu, sidak tersebut juga dikoordinasikan dengan Dikes masing-masing Kabupaten/kota di seluruh NTB. Ia menjelaskan, sidak itu dilakukan dalam rentang waktu 23 Juni hingga 24 Juni. Berdasarkan instruksi Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI. “Pengadaan sarana pelayananan kesehatan, setelah dilakukan pemantauan seluruhnya bersumber dari sarana legal. Pencatatan kartu stok dan penggunaan vaksin terpantau bagus,” terang Suandi.

Distributor yang dilakukan pemantauan langsung dimaksud antara lain Global Medika dan Rajawali. Kemudian ditelusuri peredarannya di sejumlah rumah sakit dan klinik ser-

ta layanan kesehatan swasta seperti Posyandu.

“Memang benar vaksin itu didapatkan dari dua distributor.

Dan itu distributor resmi yang mendistribusikan langsung dari Kemenkes melalui Dikes Provinsi NTB,” ujarnya.

Sementara Plt. Kadikes Provinsi NTB, Khaerul Anwar menerangkan, pihaknya menerjunkan tim bersama BBPOM dan Polda NTB. Selain itu, pihaknya juga mengoordinasikan dengan Dikes kabupaten/kota perihal data lalu lintas vaksin yang diberikan kepada bayi-bayi generasi penerus pembangunan di seluruh NTB. “Memeriksa dan menelusuri sumber pengadaan vaksin,” sebutnya. Ia menambahkan, program imunisasi terhadap bayi dilakukan dengan pemberian lima jenis vaksin. “Sumber

(Suara NTB/why)

NIHIL VAKSIN PALSU - (kiri ke kanan) Kepala BBPOM Mataram, I Gusti Nyoman Suandi; Plt Kadikes Provinsi NTB, Khaerul Anwar; dan Kasubdit I Indag Ditreskrimsus Polda NTB, Boyke Karel Wattimena dalam konferensi pers peredaran vaksin palsu di Kantor BBPOM Mataram, Senin (27/6). dari PT Biofarma yang memang resmi dari Kemenkes RI.” Ia menyebutkan, pihaknya menyediakan 106.000 ribu botol vaksin untuk kebutuhan 103.000 botol yang diperuntukkan kepada bayi di seluruh NTB. “Koordinasi dengan Polda dan BBPOM, hasil cek bersama di 16

sarana kesehatan tidak ditemukan vaksin palsu,” terangnya.

Suandi menambahkan, meski untuk sementara ini masyarakat NTB bisa bernapas lega, namun tetap diimbau untuk waspada. “Masyarakat agar tetap tenang. Tapi harus waspada,” imbaunya. (why)

Polda NTB Ancam Tindak Distributor Vaksin Tak Resmi

(Suara NTB/why)

IDENTIFIKASI - Tim Reskrim Polsek Ampenan melakukan olah TKP dalam lomba yang diselenggarakan dalam rangka HUT Bhayangkara ke-70 di halaman Mapolres Mataram, Senin (27/6).

Tantangan Meningkat

Polsek dan Jajaran Kerjasama Tangani Kasus Pembunuhan Mataram (Suara NTB) – Tim penyidik Polsek Ampenan dipimpin Kanit Reskrim melakukan olah TKP pembunuhan, Senin (27/6). Sejumlah alat bukti yang tercecer di halaman Mapolres Mataram ditelaah lapangan. Mulai dari gelas yang berceceran hingga sebilah parang di pojok tempat.

Sementara korban yang bersimbah darah diidentifikasi telah meninggal dunia.

Demikian gambaran cara bertindak yang dipraktikkan dalam rangka Lomba Teknik Reskrim Olah TKP kasus pembunuhan yang digelar Polres Mataram. Secara bergantian masing-masing dengan alokasi waktu 30 menit, polsek jajaran wilayah hukum Polres Mataram melakukan olah TKP. Didampingi tim Identifikasi Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) Ditreskrimum Polda NTB dan Satreskrim Polres Mataram.

Lomba itu diikuti Polsek Ampenan, Polsek Cakranegara, Polsek Pagutan, Polsek Pajang, Polsek Lingsar, Polsek Narmada, dan Polsek Gunungsari.

Polsek perbatasan seperti Polsek Batukliang dan Polsek Senggigi juga turut ambil bagian.

Kasatreskrim Polres Mataram, AKP Haris Dinzah SH SIK didampingi Kasi Inafis Polda NTB, Kompol Tamamudin, dan Kanit Identifikasi Satreskrim, Aiptu Kresna menjelaskan, lomba tersebut dalam rangka meningkatkan kemampuan personel Reskrim dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan.

“Karena bagaimanapun pengungkapan kasus pembunuhan wajib diawali dengan olah TKP yang betul, cermat, dan teliti,” terangnya ditemui di Mapolres Mataram di selasela kegiatan tersebut. Ia menambahkan, lomba itu memanfaatkan momentum HUT Bhayangkara ke-70 yang jatuh

pada 1 Juli mendatang.

Menurut catatan Polres Mataram, kata Haris, tindak pidana pembunuhan di kawasan perkotaan seperti Mataram semakin lama semakin kompleks. Meski modusnya masih cenderung sama. “Seperti kasus pembunuhan Ahmad Alfan beberapa waktu lalu. Dengan olah TKP yang baik, kasus itu dapat diungkap dalam waktu dua minggu,” jelasnya.

Lomba yang berlangsung selama dua hari tersebut juga untuk menganalisa dan mengevaluasi.Tentang bagaimana kesiapan dan kesigapan tim Reskrim mengantisipasi kerawanan kriminalitas yang terjadi. Khususnya kasus pembunuhan.

“Setelah ini nanti juga ada timbal balik atau arahan dari tim Inafis Polda. Yang akan menyegarkan kita kembali bagaimana olah TKP yang betul,” pungkasnya. (jun/why)

Pilkada 2018

Ahyar Abduh Baca Kekuatan Politik Lawan Mataram (Suara NTB) Kalkulasi politik sedang dilakukan oleh para politikus di NTB. Terutama menyangkut figur yang cocok menggantikan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang jabatannya bakal berakhir 2018 mendatang.

Sejumlah nama sudah mulai terdengar dan diperhitungkan untuk maju menggantikan TGB yang sudah menjabat dua periode tersebut.

Diantaranya, mantan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Kyai Zul yang pada kontestasi politik tahun 2013 lalu sempat mendapatkan suara terbanyak kedua setelah pasangan TGB Amin. Selanjutnya, Ketua DPD Golkar NTB yang juga Bupati Lombok Tengah, Suhaili. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Bupati Lombok Timur, Ali BD hingga mantan Danrem Lalu Rudi Irham Srigede.

Salah satu yang disebut diantara beberapa bakal calon tersebut, H. Ahyar Abduh mengakui namanya disebut - sebut oleh partai dan masyarakat menjadi sosok yang bakal mengganti posisi TGB. Akan tetapi, suara - suara dari masyarakat tersebut hanya sekedar ekspre-

(Suara NTB/dok)

H. Ahyar Abduh si sehingga dianggap wajar. Sebenarnya kata Ahyar, masih sulit menggantikan sosok TGB di masyarakat. Sehingga perlu dilakukan hitungan - hitungan yang tepat untuk maju. “Masih susah nyari sosok seperti beliau (TGB, red),” kata Ahyar Abduh usai rapat paripurna di DPRD Kota Mataram, Senin (27/6).

Untuk menggantikan siapa figur yang cocok menggantikan TGB, sedang dilihat kekuatan

para calon yang ada di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok.

Tetapi secara diplomatis disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram ini bahwa sebenarnya belum ada pemikiran untuk maju ke Pilkada 2018 mendatang. Sebab, dirinya baru saja diamanahkan oleh masyarakat Kota Mataram untuk memimpin pada periode kedua. Selain itu, masih banyak persoalan yang harus dikerjakan demi kesejahteraan masyarakat di Kota Mataram.

“Sebenarnya belum saya berpikir ke arah sana,” ujarnya.

Kalaupun nantinya kata Ahyar Abduh, harus maju di Pilkada 2018, tentu harus dipikirkan risiko - risiko yang harus dihadapi. Apakah sudah ada komunikasi dengan partai politik terkait rencana maju di Pilkada? Komunikasi politik hampir setiap hari dilakukan dengan partai politik.

Namun tidak ada pembicaraan secara eksplisit mengarah pada pencalonan dirinya menjadi Gubernur. Didiskusikan hanya persoalan perkembangan dan seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di NTB. Dari internal partai sendiri, ada mekanisme dan prosedur siapa calon yang disepakati atau dukung untuk maju. Ditanya apakah siap menjadi gubernur menggantikan TGB? “Kalau ditanya siap jadi Gubernur, iya saya siap saja. Asalkan itu sudah pasti,” demikian Ahyar Abduh. (cem)

Mataram (Suara NTB) Polda NTB siap menindak tegas terhadap pelaku pengedar vaksin palsu di NTB. Meskipun saat ini belum ada indiaksi peredaran vaksin imunisasi bayi itu, polisi mengancam bakal mengusut hingga tuntas.

Kasubdit I Indag Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Boyke Karel Wattimena, SIK Senin (27/ 6) menegaskan, Ditreskrimsus berdasarakan perintah langsung Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs Umar Septono, SH MH akan menindaklanjuti indikasi vaksin palsu bayi beredar di NTB. “Kita lanjutkan dengan kegiatan penyelidikan siapa oknum yang berbuat, yang bertanggungjawab,” ujarnya dalam konferensi pers pengawasan peredaran vaksi palsu bayi di Kantor BBPOM Mataram.

“Sekarang memang tidak ada. Tetapi kepada siapa saja yang sudah mempunyai niat agar mengurungkan niatnya.

Ataupun malahan yang sudah melakukan, agar menghentikan kegiatannya,” tegas Boyke.

Ia menjelaskan, berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, bahwa saat ini telah diamankan 13 tersangka diduga memproduksi dan mendistribusi vaksin palsu bayi.

Pihaknya pun mendalami koordinasi tersebut terkait potensi NTB sebagai daerah sasaran pendistribusian. “Masih didalami Bareskrim Mabes Polri apakah wilayah NTB masuk daerah peredaran atau tidak,” terangnya. “Nanti akan disampaikan melalui rilis Mabes Polri.”

Kenali Ciri Fisiknya Boyke menjelaskan, meski kandungan vaksin secara jelas baru dapat diketahui dengan uji laboratorium yang ketat, namun masyarakat dapat mencermati ciri fisik botol vaksin secara kasat mata.

“Isi kemasan tidak sempurna atau tidak rapi. Cermat dan tel-

iti jangan takut dan malu bertanya kepada petugas pemberi imunisasi,” terangnya mengimbau.

Hal itu sebagai langkah antisipasi nyata yang dapat dilakukan orang tua bayi. Petugas kesehatan pun diminta jeli sebelum memberikan vaksin. Botol vaksin sebaiknya ditunjukkan disertai penyuluhan kepada masyarakat.

“Dari sana kita bisa bersama-sama mengawasi peredaran vaksin palsu. Segera berikan informasi demi masa depan anak-anak NTB,” imbuhnya kembali mengimbau.

Sementara pihaknya di sisi lain akan terus melakukan penyelidikan dengan harapan vaksin palsu bayi tersebut dapat habis diberantas.

Sementara Kepala BBPOM Mataram, I Gusti Nyoman Suandi menjelaskan, pengadaan vaksin imunisasi bayi di NTB sudah melalui mekanisme yang benar.

Produsen PT Biofarma secara resmi ditunjuk oleh Kemenkes RI. Untuk pengawasan di lapangan, sambung dia, masyarakat dapat mengecek kondisi kemasan, serta informasi tanggal kedaluwarsa dan batch number produksinya, yang secara kasat mata tertera di kemasan botol vaksin.

“Kita akan melakukan uji sampling kembali terhadap vaksin yang didistribusikan ke NTB,” ujar Suhandi. “Petugas Dikes memastikan mutu vaksin apakah sudah benar atau belum. Karena ini wujud pelayanan prima kesehatan yang harus diuji klinik,” tambahnya.

Ia mengungkapkan, pihaknya menggandeng Polda NTB untuk memantau dan mengawasi kemungkinan jalur ilegal yang berpeluang digunakan para pelaku.

Menurut dia, vaksin tergolong mudah dalam pengawasan.

Sebab, target dan sasaran pengguna sudah terdata dan terbatas pada kalangan tertentu. Misalnya, vaksin imunisasi yang terbatas hanya diberikan kepada bayi yang datanya sudah tercantum jelas di Dinas Kesehatan. (why)

Loteng Bentuk Forum Pencegahan Tipikor Praya (Suara NTB) Banyaknya kasus dugaan penyimpangan anggaran yang mencuat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terutama di tingkat desa, mengundang keprihatinan pemerintah daerah.

Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Loteng berencana membantu lembaga khusus yang bertugas melakukan upaya-upaya pencegahan dini terhadap kasus-kasus dugaan penyimpangan anggaran sampai tindak pidana korupsi (tipikor).

“Konsepnya sedang kita kaji,” ungkap Kabag Hukum Setda Loteng, H. Mutawalli, SH, kepada Suara NTB, Senin (27/6). Pembentukan forum tersebut sesuai dengan amanah undang-undang. Di mana pemerintah daerah juga diminta untuk bisa ikut berperan serta melakukan pencegahan dan antisipasi munculnya tipikor.

Karena ini lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah, maka tugas utamanya ialah pencegahan bukan pada penindakan secara hukum. Pasalnya, untuk urusan penindakan hukum tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum (APH). Dengan kata lain, keberadaan lembaga ini tidak sampai meng-

ganggu apalagi mengintervensi tugas aparat penegak hukum. Melainkan mengambil peran yang belum bisa ditangani oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam hal pencegahan dan antisipasi.

Mengenai pembentukan forum, Mutawalli mengaku belum bisa memastikan.

Hanya saja, pemerintah berupaya tahun ini konsepnya sudah selesai disusun dan bisa diajukan pembahasan ke tingkat yang lebih tinggi. “Target kita secepatnya,” tandasnya.

Sebelumnya, Inspektur pada Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara, menegaskan, awal mula keinginan untuk membentuk forum, karena adanya keprihatinan atas kondisi yang ada saat ini. Di mana dengan besarnya anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa, memunculkan khawatiran akan banyak kasus tipikor yang terjadi.

Kekhawatiran itu pun sejauh ini sudah mulai muncul dengan banyaknya laporan terkait dugaan penyimpangan anggaran yang terjadi di tingkat desa. “Dengan adanya forum tersebut nantinya, upaya pencegahan dan antisipasi kasus tipikor bisa berjalan lebih optimal,” tegasnya. (kir)

SUARA NTB Selasa, 28 Juni 2016

Ummul Mu‘minin ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha mengisahkan tentang Nabi Muhammad SAW pada 10 terakhir Ramadhan : “Adalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam apabila memasuki 10 terakhir Ramadhan, beliau menguatkan ikatan tali sarungnya (yakni meningkat amalan ibadah), menghidupkan malam-malamnya, dan membangunkan istri-istrinya.” (Hadits Riwayat Bukhari Muslim)

Puasa Membentuk Kepribadian Intelektual Muslim Muhammad Nashir, M.Pd.I Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengamalan (LP2I) dan Dosen Bahasa Arab Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram PUASA adalah salah satu ibadah mahdlah yang menjadi penyangga Islam sebagai agama. Bagi seorang Muslim, puasa Ramadhan adalah kewajiban ilahiyyah yang harus dijalankan setiap bulan suci Ramadhan selama satu bulan. Jika dilihat urgensinya, ibadah puasa tidaklah sekedar ibadah ritual semata, yang hanya bersifat biologis (menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa [makan, minum, hubungan seksual antara suami-istri] sejak terbit fajar hingga terbenam matahari [maghrib]. Akan tetapi lebih dari itu, puasa mempunyai beberapa fungsi yang sangat urgen bagi pribadi muslim, di antaranya adalah;Puasa menjadikan sehat jasmani, Puasa membentuk jiwa sosial, Puasa membangun solidaritas, Puasa meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual.

Melihat betapa pentingnya puasa bagi seorang muslim, maka ibadah puasa (apalagi puasa Ramadhan) dengan berbagai keutamaan yang ada di dalamnya, maka dengan puasa dapat meningkatkan kualitas pribadi muslim, baik dari sisi ubudiyyah (ketaqwaannya) maupun dari aspek-aspek lainnya, seperti kualitas kesehatan, ekonomi, sosial, dan inteligensinya. Pendek kata, puasa dapat merubah hidup seorang muslim lebih hidup.

Untuk menyingkap berbagai keunggulan ibadah puasa ditinjau dari berbagai perspektif. Satu sisi, puasa (Ramadhan) merupakan kewajiban, oleh sebab itu setiap muslim (yang akil baligh) menjalankannya. Puasa juga menjadi media pembelajaran bagi kehidupan muslim, baik sebagai pribadi maupun dalam statusnya sebagai bagian dari masyarakat. Di samping itu, puasa dilakukan dalam rangka untuk membentengi diri dari berbagai hal yang merugikan atau bahkan mencelakakan diri, seperti kekufuran, keserakahan, sombong dan sebagainya.

Sebelum mengungkap kaitan puasa dengan kepribadian intelektual muslim, perlu kiranya melihat siapa intelektual itu. Dapat dikatakan bahwa intelektualitas merupakan inti penggerak prestasi kemajuan sebuah peradaban bangsa. Intelektualitas mewujud dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakatnya, para intelektual-cendekiawan merupakan agen perubahan (agent of change) dari suatu komunitas masyarakat dan zaman.

Oleh sebab itu membincangkan intelektualitas akan lebih dinamis dan berarti ketika dikaitkan dengan kaum intelektual sebagai subjek, baik ketika dalam proses pencarian, menemukan, mamiliki, dan pada saat mengaplikasikannya.

Masalahnya kemudian, bagaimana membangun intelektualitas dan memainkan peran dalam sebuah pergulatan peradaban dan budaya globalitas dunia yang sangat terbuka dan sarat akan berbagai interest atau kepentingan di satu pihak, dan idealitas intelektual yang sarat muatan moral di lain pihak. Apalagi dalam sebuah masyarakat bangsa yang masih ‘berkembang’ (seperti muslim Indonesia) menuju masyarakat modern, maka persoalan intelektualitas dan moralitas menjadi sangat urgen. Siapa sebenarnya yang disebut intelektual ? apa ciri-ciri-kriterianya ? dan mengapa memilih intelektual bukan sarjana ?

Kata intelektualitas sepadan dengan kata inteligensia, yang berarti kecerdasan, daya pikir. Sedangkan intelektual sebagai sebuah sebutan yang umumnya dialamatkan kepada mereka yang memiliki kemampuan intelek/intelegensia yang tinggi. Pada asalnya, sebutan intelektual tidak memihak, bisa berlaku bagi setiap orang yang memiliki inteligensia/akal dan menggunakannya berikut produk yang dihasilkannya. Apakah ia seorang yang baik, atau orang jahat, apakan hasilnya digunakan untuk kebaikan atau malah untuk kejahatan.

Namun dalam perkembangannya, secara sosiologis penggunaan sebutan intelektual ini kemudian bermuatan spiritualfilosofis, yang tidak sembarang orang dapat memperolehnya, meski ia seorang sarjana. Sosok Nurcholish Madjid misalnya, ia dikenal sebagai seorang intelektual muslim. Habibie, Kuntowijoyo, demikian juga disebut intelektual muslim. Pendek kata, intelektual di sini dikonotasikan kepada sekelompok orang yang pintar, cerdas, berilmu tinggi, dan memiliki kemampuan “linuwih” dalam suatu bidang ilmu pengetahuanm atau berbagai bidang ilmu. Labih dari itu, intelektual adalah seorang yang memiliki reputasi keilmuan dan tanggung jawab secara akademis dan sosial. Pengertian umum ini seringkali digunakan padanan kata yang serupa dengan istilah intelektual, yaitu cendekiawan.

Melihat betapa prestisiusnya sebutan intelektual, sehingga mengesankan eksklusif, perlu kiranya di sini dicari batas konseptual tentang intelektual sebagai sebuah status, identitas, atau kelompok masyarakat. Istilah intelektual, sebagaimana diungkap oleh Dawam Rahardjo (1993), yang mula-mula diperkenalkan dan dipopulerkan oleh Lord Byron, seorang penyair Inggris terkemuka, pada dasarnya adalah orang yang menganggap penting gagasan, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan pada umumnya, dalam menentukan arah tujuan kehidupan dan juga merupakan akar pemikiran dan tindakan politik. Istilah ini menunjuk pengertian kepada kelompok yang lebih khusus, yakni orang yang mamiliki kecerdasan, nalar yang tinggi, kecerdasan dalam melihat dan menangkap persoalan yang dihadapi. Ia bisa berasal dari produk kampus formal, yaitu para sarjana, maupun mereka yang berasal dari produk kampus non formal, dalam arti environment, lingkungan yang membentuk intelektual tersebut, meski ia bukan sarjana.

Aswab Mahasin (1995), memberikan pengertian intelektual atau cendekiawan sebagai seorang yang mengabdikan dirinya kepada perangkat nilai-nilai luhur seperti kebenaran, keadilan, kebebasan, serta hormat terhadap harkat dan martabat manusia. Sebagaimana halnya filosuf, atau ilmuwan, cendekiawan digambarkan sebagai pecinta dan pengejar kebenaran, yang umumnya bersandar kepada penalaran. Bahkan mereka diposisikan ibarat ‘menara gading’, yang mengambil jarak dari jamahan orang awam, maupun kekuasaan. Mereka hanya memihak kepada kebenaran yang diyakininya.

Sebutan tersebut kemudian mengenyampingkan istilah sarjana, di mana istilah yang kedua ini adalah mereka yang secara formal telah menyelesaikan pendidikan tingginya dalam suatu bidang ilmu, baik ia sebagai sarjana yang pas-pasan, sampai kepada yang memperoleh prestasi akademis yang tinggi (summa cumlaude misalnya). Demikian juga tidak terkecuali mereka yang kesarjanaannya kemudian diperuntukkan pada tindak kejahatan, ketidakbenaran, baik ia sudah bekerja atau sebagai pengangguran, bermoral baik ataupun tidak bermoral, mereka tetap menyandang sebutan sebagai sarjana. Singkat kata, sarjana di sini lebih bersifat formalistik-akademis. (*)

Halaman 9

Pererat Tali Silaturahmi, IKS Gelar Buka Puasa Bersama Mataram (Suara NTB) Ramadhan merupakan waktu yang sangat tepat untuk mempererat tali silaturahmi. Pasalnya kesibukan pada hari-hari biasa tanpa disadari telah membuat jarak terhadap hubungan silaturahmi.

Oleh sebab itu momen Ramadhan ini dimanfaatkan Ikatan Keluarga Samawa (IKS) Mataram untuk kembali mempererat silaturahmi.

Silaturahmi itu dihadiri pula Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA yang juga sebagai pembicara. Ia menyampaikan pentingnya menghargai waktu, bersikap disiplin dan menjaga silaturahmi. Sebab ketiga hal itu menjadi kunci kesuksesan, baik itu disiplin dalam beribadah dan disiplin dalam bekerja.

“Kita harus bisa menghargai waktu, apalagi Islam mengajarkan tentang bagaimana menghargai waktu dan menjaga hubungan silaturahmi,” ujarnya.

Silaturahmi dan buka puasa bersama IKS itu dihadiri sekitar 200 orang. Masyarakat yang hadir terlihat antusias

mendengarkan ceramah yang diberikan oleh Din Syamsuddin.

Ia juga membagi pengalamannya kepada masyarakat yang hadir, sehingga pengalamannya apat dijadikan sebagai contoh bagi generasi muda.

Diakuinya, warga Sumbawa saat ini tersebar di seluruh Indonesia, sehingga perlu dilakukan sebuah kegiatan untuk mempererat tali persaudaraan, sehingga silaturahmi sebelumnya selalu terjalin. Namun kegiatan buka bersama ini merupakan bentuk kebersamaan yang harus tetap dijaga. Karena waktu berlalu begitu cepat dan silaturahmi diperlukan

(Suara NTB/lin)

DIALOG - Suasana dialog bersama H. M. Din Syamsuddin sebelum acara buka bersama Ikatan Keluarga Samawa di Mataram, Senin (27/6) sore. untuk membuat setiap waktu yang dilalui menjadi bermakna. “Saya menemukan banyak sekali ayat di dalam Al Qur’an yang berkaitan dengan waktu.

Karena waktu ini harus dimanfaatkan dengan baik,” ujarnya.

Kehadiran Din Syamsuddin pada acara buka bersama itu disambut antusias oleh warga yang hadir. Pasalnya, Din Syamsuddin merupakan salah satu warga Sumbawa yang berhasil berkiprah di tingkat nasional.

Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Majelis Ulama Indonesia dan sekarang menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Pergerakan Indonesia Maju. (lin)

Usung Semangat Toleransi Ramadhan

BEM Unmas Berbagi Sembako ke Panti Asuhan

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Penyerahan paket sembako oleh perwakilan Unmas I Gusti Bagus Krisnu kepada perwakilan Panti Asuhan Muhammadiyah, Minggu (26/6).

Mataram (Suara NTB) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), mewakili civitas akademik Universitas Mahasaraswati (Unmas) Mataram menggelar kegiatan bakti sosial di Bulan Ramadhan 1437 Hijriyah. Kegiatan dikemas dalam bentuk aksi berbagi sembako kepada panti asuhan di Kota Mataram.

Unmas yang beralamat di jalan Kali Brantas, Karang Sukun Mataram merupakan

Yayasan Pendidikan Hindu dengan tingkat kepedulian dan toleransi yang tinggi pada sesama umat beragama, tanpa membedakan agama atau suku.

Cerminan kepedulian dan tolerasi dengan berbagi paket sembako ini dilaksanakan Minggu (26/6) lalu. BEM Unmas Mataram bersama dosen Fakultas Hukum, I Gusti Bagus Krisnu D.D, SH, MH, menyerahkan bantuan sembako untuk anak-anak Panti

Asuhan Muhammadiyah di Mataram Barat.

Pada kesempatan itu, I Gusti Bagus Krisnu berharap bantuan yang diterima mampu memberikan manfaat bagi anak-anak panti.

Dalam kesempatan itu, Ketua BEM FH Unmas, Shanty Herawati, menjelaskan, penyerahan bantuan sembako untuk anak-anak panti asuhan adalah merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial dari seluruh mahasiswa Unmas.

Saat penggalangan dana, ujarnya, tak ada kendala bagi BEM dan civitas akademika.

Dana yang berhasil dikumpulkan kemudian dibelikan sembako berupa beras, mie dan gula pasir.

Sembako diserahkan secara simbolis oleh perwakilan Unmas, I Gusti Bagus Krisnu D.D, didampingi Ketua BEM FE, Kadek Satya kepada salah seorang pengurus Panti Asuhan Muhammadiyah Surahman.

Wakil Pengurus Panti Asuhan Muhammadiyah, Surahman menyambut baik kegiatan yang dilakukan civitas akademik Unmas yang ikut berbagi di bulan Ramadhan. Pihaknya berterima kasih atas bantuan yang diberikan. (bul/*)

Jejak Peradaban Islam di Bima JEJAK peradaban Islam di wilayah Bima ditandai dengan keberadaan sejumlah manuskrip yang tertulis menggunakan huruf hijaiyah. Sejumlah tujuh eksemplar manuskrip temuan dari wilayah Bima itu kini jadi koleksi Museum Negeri NTB. Petugas Fungsional Pamong Budaya di Museum Negeri NTB, L. Napsiah, S.S mengemukakan, keberadaan manuskrip - manuskrip menjadi bukti otentik mengenai jejak peradaban Islam di wilayah timur daerah NTB. Ke tujuh manuskrip yang kini menjadi koleksi permuseuman daerah ini menggunakan empat bahasa pada masing masing buku. Bahasa - bahasa yang digunakan yakni Bahasa Bima, Bahasa Bugis, Bahasa Melayu dan Bahasa Arab.

“Kalau bahasa Arabnya itu terpakai pada muatan ayat - ayat suci Al Qur’an dalam manuskrip tersebut. Satu eksemplar manuskrip sesuatu yang beragam, ada yang berisi surat wasiat, silsilah dan bahkan ada yang berisi resep obat-obatan tradisional,” katanya.

Menurutnya, masyarakat Bima tidak tersentuh pengaruh ekspansi umat Hindu yang datang dari Pulau Bali dan Jawa. Itu sebabnya, masyarakat di wilayah timur daerah NTB ini tidak mengenal huruf jejawan. “Masyarakat di Bima tidak mengenal huruf jejawan, yang dikenal hanya aksara Hijaiyah dan aksara Bugis,” tuturnya.

Usia sejumlah manuskrip yang kini disimpan Museum Negeri NTB itu berkisar di antara 300 350 tahun. Hal itu dihitung dengan melacak pemimpin atau raja yang sedang menduduki tahta di kesultanan Bima pada masa pembuatan manuskripnya.

“Ini usianya kira - kira di atas 300 tahun. Naskah ini sepertinya ditulis pada Zaman Sultan Ibrahim. Sebetulnya masih banyak lagi naskah - naskah kuno seperti ini, dan sekarang dirawat oleh Ibu Maryam di Museum Asi Mbojo,” tandasnya.

Keberadaan naskah ini lantas menjadi penanda kentalnya peradaban umat Islam di wilayah setempat pada abad ke-18 silam. Seluruh buktibukti otentik pendukung kejayaan Islam di wilayah dapat diselamatkan dan dipertahankan sampai saat ini. Sejumlah bukti - bukti fisik tersebut dapat menjadi bahan kajian yang menarik dalam bidang keilmuan dan akademik.

Adanya naskah ini mendapat perhatian dari sejumlah mahasiswa yang belajar di luar daerah.

Sekelompok mahasiswi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta datang ke NTB untuk mengkaji sebaran Bahasa Arab khususnya di wilayah Bima. Variabel Bahasa Arab di Bima diyakini tersebar melalui kosa kota dalam naskah atau manuskrip - manuskrip kuno.

“Di Jakarta, terutama di kampus saya kebanyakan menerjemahkan kitab Al Qur’an. Kalau menerjemahkan manuskrip itu belum pernah dilaku-

Olahraga yang Bisa Dilakukan Saat Berpuasa ORANG yang berpuasa juga harus menjalani olahraga demi menjaga kesehatannya. Terlebih bagi mereka yang memiliki bobot tubuh di atas normal, menjalani olahraga harus dilakukan untuk menjaga berat badannya agar tidak mudah naik lagi.

Meskipun berpuasa, tubuh juga mengalami kenaikan berat badan jika tidak menjalani pola hidup sehat.

Dikutip dari www.manfaatpuasa.com, olahraga yang boleh dilakukan saat puasa adalah olahraga ringan yang tak terlalu menguras energi. Contoh olahraga yang bisa dilakukan saat puasa yaitu jalan-jalan pada pagi hari selama tiga puluh menit, bersepeda keliling komplek selama tiga puluh menit atau senam kecil yang bisa dilakukan lima belas menit. Hindari olahraga berat seperti lari atau olahraga permainan seperti bola saat puasa. Olahraga berat bisa menguras energi dan membuat tubuh mengeluarkan banyak keringat sehingga kekurangan cairan.

Cara berolahraga saat puasa yang bisa menyegarkan badan juga bisa dijalankan pada sore hari ketika menunggu berbuka.

Bisa jalan-jalan kecil atau bersepeda santai sambil menunggu datang azan Maghrib. Begitu pentingnya menjalani olahraga saat puasa, namun yang perlu diperhatikan yaitu harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi tubuh. Jadi perhatikan jenis olahraga yang dijalani, waktu dan durasinya.

Meskipun tubuh sedang berpuasa, namun kita tetap bisa menjalani olahraga. Ketika berpuasa tubuh menggunakan cadangan lemak yang ada di dalam tubuh untuk membentuk energi. Lemak inilah yang dibakar ketika olahraga, dan tentu olahraga akan sangat baik untuk kesehatan, kebugaran tubuh dan membantu menurunkan berat badan bagi yang bertubuh gemuk.

Cara olahraga saat puasa Sebaiknya, perhatikan beberapa tips berikut ketika akan berolahraga saat menjalani puasa. · Lakukan olahraga setidaknya 30 menit menjelang waktu berbuka. Jika ingin melakukan olahraga pada malam hari, lebih baik menunggu 2 jam setelah berbuka. Namun olahraga yang terbaik adalah olahraga yang dilakukan pada pagi atau sore hari. · Cukup lakukan olahraga ringan seperti bersepeda, jogging atau threadmil. Latihan beban yang dilakukan saat puasa akan menguras energi sehingga kurang tepat. · Olahraga yang dilakukan mendekati waktu tidur sebaiknya dihindari. Hal ini bertujuan untuk memberi kesempatan bagi tubuh untuk beristirahat. · Olahraga yang baik dilakukan saat puasa yaitu olahraga di tempat yang sejuk. Jika olahraga dilakukan di area terbuka, lakukan di bawah pepohonan dan kawasan yang sejuk.

Dengan begitu, Anda akan terhindar dari kelelahan dan muncul rasa haus yang berlebih. (berbagai sumber)

Bolu Gulung Empuk

(Suara NTB/met)

PELAJARI - Dua mahasiswi sedang mempelajari manuskrip atau naskah kuno peninggalan kesultanan Bima di Museum Negeri NTB, Senin (27/6). kan,” cetus Fita Safitri, Senin (27/6).

Menurutnya, mengangkat naskah - naskah kuno sebagai bahan kajian penelitian memiliki nilai dan daya tarik tersendiri. Disamping tujuannya untuk membuka atau menelusuri ilmu pengetahuan yang diwariskan para leluhur, penelitian tersebut juga ditujukan untuk membangun kesadaran kolektif tentang keberadaan kearifan lokal.

Dengan demikian, secara tidak langsung dirinya dapat menggali ilmu pengetahuan demi mengumpulkan berbagai pemahaman mengenai nilai dan kearifan lokal. Pemahaman tentang ilmu pengetahuan yang diwariskan oleh para leluhur itu dapat dilakukan dengan menerjemahkan naskah - naskah tersebut.

Hal senada disampaikan Dewi Novita Sari, Mahasiswi Pascasarjana Matematika di Universitas Negeri Makassar. Mahasiswi yang berasal dari Lingsar Lombok Barat ini melihat masih banyak naskah kuno di daerah ini yang perlu dideskripsikan. Hal tersebut patut dilakukan guna melestarikan ilmu pengetahuan yang telah terbangun sebagai pemahaman di masa lampau.

Pentingnya mendeskripsikan kembali isi naskah - naskah juga didasari, karena bahasa yang digunakan dalam naskah sudah tidak relevan di era kekinian. Akibatnya, tidak banyak orang yang memahami isi naskah tersebut secara utuh. (met)

MEMASUKI Ramadhan di hari ke 22 ini, Anda tentu sudah bersiap-siap membuat jajan. Apalagi bagi Anda yang memiliki keluarga jauh dan pulang kampung, tentu dibutuhkan snack atau jajan lebaran. Jika Anda ingin menyajikan bagi keluarga Anda tidak ada salahnya mencoba. Salah satunya, membuat Bolu Gulung Empuk.

Berikut ini adalah resep Bolu Gulung Empuk dan langkah-langkah cara membuat sebagaimana dikutip dari laman www.vemale.com.

Bahan-bahan: • 4 butir telur • 1 sdm TBM • 75 gram gula pasir • 60 gram tepung terigu • 1 sdm susu bubuk • 80 gram margarin, cairkan • Butter cream atau selai secukupnya Cara Membuat: 1. Kocok telur, gula pasir dan TBM hingga mengental dan mengembang.

2. Tambahkan tepung terigu dan susu bubuk, aduk hingga rata.

3. Tuangkan margarin yang sudah dicairkan, aduk kembali hingga semua bahan tercampur rata.

4. Siapkan loyang berukuran 24 x 24 x 2 cm yang sudah dioles dengan margarin dan kertas roti.

5. Tuangkan adonan ke dalam loyang. Panggang dalam oven bersuhu 180 derajat celsius hingga matang.

6. Keluarkan kue dari cetakan. Balik dan buka kertasnya.

7. Oles bagian yang terkena kertas dengan buttercream atau selai buah hingga rata.

8. Gulung kue dengan bantuan kertas atau kain bersih.

9. Biarkan kue dalam gulungan sekitar 30 menit atau hingga dingin.

10.Buka kain atau kertas gulung, iris bolu gulung sesuai selera.

Selamat mencoba.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 28 Juni 2016

Halaman 10

(Suara NTB/dys)

ANTRE – Masyarakat memadati tempat pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di salah satu sekolah di Kota Mataram. Masyarakat sudah mengantri sejak panitia membuka resmi PPDB, Senin (27/6) pukul 08.00 Wita.

PPDB Dimulai, Pendaftar Sekolah Negeri Membeludak

Mataram (Suara NTB) Hari pertama pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Mataram diwarnai dengan antrean panjang masyarakat di sejumlah sekolah.

Mereka terlihat mengantri sejak panitia membuka resmi PPDB, Senin (27/6) pukul 08.00 Wita.

Pantauan Suara NTB di SMPN 7 Mataram, membeludaknya pendaftar mengakibatkan antrean panjang di sekolah itu. Sebagian masyarakat pun mengeluhkan proses PPDB yang masih dilaksanakan semi online. Proses pendaftaran dilakukan secara online, namun berkas pendaftaran kembali harus diverifikasi secara manual di sekolah.

Panitia PPDB SMPN 7 Mataram, H. Junaidi menerangkan bahwa model PPDB semi online seperti ini merupakan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis (Juklak/Juknis) yang telah ditetapkan Dikpora Kota Mataram.

Disebutkannya, dengan model seperti ini, prosedur pendaftaran online boleh dilaksanakan di luar sekolah maupun di sekolah, baru setelah itu dilakukan verifikasi secara manual di sekolah. Proses manual itulah yang membutuhkan waktu lama sehingga mengakibatkan antrian cukup panjang, terlebih peminat di SMPN 7 Mataram setiap tahun membeludak.

“Boleh dia mendaftar secara online di luar, hasilnya bisa dibawa ke sekolah untuk diaktifkan oleh operator sekolah. Yang diproses itu ialah data siswa, nilai mata pelajaran,” urainya.

Dikatakan Junaidi bahwa pasca mereka mendaftar, nilai masing-masing siswa langsung diurutkan sesuai rangking untuk empat mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA. Urutan rangking yang menentukan kelulusan siswa dapat langsung dilihat di website pasca mereka mendaftar. Dengan demikian,

siswa yang urutan nilainya rendah diberikan kesempatan untuk mencari sekolah lain yang sekiranya mampu menampung siswa bersangkutan berdasarkan nilai.

“Mereka diberikan kesempatan memilih tiga sekolah, kalau di tiga-tiganya tidak lulus bisa mencari sekolah lain tanggal 29 di hari terakhir,” ujar Junaidi.

Sementara itu, Wakasek SMPN 7 Mataram, Ahmad Saehu menyayangkan sikap masyarakat yang masih membandel. Padahal agar tidak terjadi penumpukan di satu sekolah tertentu, masyarakat bisa saja mendaftar di tiga sekolah pilihan.

“Tapi masyarakat yang ngeyel tidak bisa diberitahu, padahal semua sekolah sama saja yang penting integritasnya, ayo kita sama-sama jujur,” ujarnya.

Pemandangan serupa juga sama terlihat di SMPN 2 Mataram. Antrian panjang mewarnai proses PPDB. Meski kuota yang disediakan sekolah hanya 98 kuota, namun pendaftar mencapai ratusan orang.

Meskipun terjadi antrian panjang, proses pendaftaran berjalan tertib tanpa gangguan teknis. “Lancar semua tidak ada masalah,” ujar Kepala SMPN 2 Mataram, H. Lalu Suwarno.

Maksimal 5 Persen Ketua PPDB Kota Mataram, H. Zainal Arifin menjelaskan, jumlah peserta didik baru tiap rombongan belajar/kelas melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online adalah 32 peserta didik untuk SMP dan 36 Peserta Didik untuk SMA/SMK.

Jumlah sekolah peserta PPDB Online Kota Mataram Tahun Pelajaran 2016/2017 adalah 41 Sekolah, yang terdiri dari 24 sekolah untuk SMP Negeri, delapan sekolah untuk SMA Negeri, dan sembilan sekolah untuk SMK Negeri.

Seleksi Penerimaan PPDB Online SMP Negeri didasarkan pada jumlah Nilai Ujian Sekolah/ Madrasah Murni (NUS/M) yang diperoleh calon peserta didik lulusan SD/MI. Atau Paket A tahun pelajaran 2015/2016 atau tahun sebelumnya.

“Sedangkan seleksi PPDB online SMA Negeri dan SMK Negeri berdasarkan jumlah Nilai Ujian Nasional (NUN) yang diperoleh calon peserta didik lulusan SMP/ MTs dan Paket B tahun pelajaran 2015/2016 atau tahun sebelumnya,” kata Zainal, yang menjabat Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Dikpora Kota Mataram.

Ketentuan calon peserta didik baru yang berasal dari SD/MI dan paket A lulusan luar Mataram, diterima melalui jalur seleksai murni maksimal 5 persen. Dari jumlah daya tampung. Sementara, daya tampung ketentuan, calon peserta didik baru yang berasal dari SMP/MTs dan Paket B lulusan Luar Kota Mataram, dapat diterima melalui jalur seleksi murni maksimal lima persen dari jumlah daya tampung.

Pengumuman hasil akhir seleksi PPDB Online serentak dan terbuka pada Kamis (30/6) mendatang melalui laman web PPDB online, mulai pukul 09.00.

Calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi, diharuskan mendaftar ulang.

Daftar ulang akan dilaksanakan pada 1 dan 2 Juli mendatang. “Calon peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang pada waktu tersebut dinyatakan mengundurkan diri atau gugur,” tandas Zainal. (dys/ron)

Lomba Perpustakaan Desa

Minta Sekolah Swasta Berinovasi

(Suara NTB/dok)

H. Sudenom MESKI sempat diwacanakan penghapusan sistem bina lingkungan dalam penerimaan

peserta didik baru (PPDB) oleh Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani,M.Si., namun hal belum sepenuhnya dilanjutkan pada kepemimpinan H. Ahyar Abduh. Sistem bina lingkungan tahun masih berlaku.

Resikonya, sekolah swasta bakal menjadi korban karena kekurangan siswa. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) pun meminta sekolah swasta berinovasi untuk mendapatkan peserta didik baru.

Dikonfirmasi di sela rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Mataram, Kepala Dikpora Kota Mataram, H. Sudenom menegaskan, sistem bina lingkungan tidak dapat dihapuskan begitu saja karena telah diatur dalam peraturan

daerah. Langkah ini ditempuh pemerintah karena lebih memprioritaskan pendidikan anak - anak di Kota Mataram.

“Kita kan ingin semua anak - anak di Kota Mataram sekolah. Emang mau anak di Mataram tidak sekolah,” kata Sudenom, Senin (27/6).

Sebenarnya, tidak ada perbedaan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan peserta didik.

Namun demikian kata Sudenom, tergantung bagaimana cara sekolah berinovasi serta menunjukan prestasi sekolah mereka.

Ia menyebutkan, kouta penerimaan peserta didik baru di SMA 1 misalnya, dibutuhkan hanya beberapa siswa saja.

Sementara, pendaftarnya lebih dari 400 siswa. Artinya, kemungkinan - kemungkinan untuk tidak lolos besar. Secara keseluruhan terdapat 2.000 peserta didik baru. Dan ini harus dimaksimalkan oleh sekolah swasta.

“Ndak mungkin semuanya diterima. Jadi harus betul - betul maksimal,” katanya.

Oleh karena itu, sekolah swasta harus berpikir serta menganalisis bagaimana cara yang dilakukan, sehingga tidak selalu menyalahkan pemerintah.

Peluang - peluang lain lanjut Sudenom, bisa juga diambil oleh sekolah di luar Kota Mataram. Siswa dari Mataram bisa saja sekolah ke Lombok Barat dan lain sebagainya dengan melihat aspek - aspek lainnya. “Sekolah negeri dan swasta luar Kota Mataram bisa saja dipilih oleh siswa,” ujarnya.

Seperti diketahui, Senin (27/6) kemarin, seluruh sekolah di Kota Mataram melakukan seleksi penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2016 - 2017. Beberapa sekolah khususnya sekolah favorit seperti SMAN 1 Mataram, SMAN 2 dan SMAN 5 Mataram menjadi incaran para siswa. Sejak pagi para siswa didampingi orangtua mendaftarkan dengan harapan bisa masuk di sekolah favorit. (cem)

Perpusdes Sakra Wakili NTB ke Tingkat Nasional Selong (Suara NTB) – Untuk kesekian kalinya, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kembali mewakili NTB dalam ajang lomba perpustakaan desa tingkat nasional. Setelah tahun lalu diwakili oleh Perpustakaan Desa Kotaraja Kecamatan Sikur. Untuk tahun 2016 ini,

perpustakaan Desa Sakra yang berhasil lolos mewakili NTB dalam lomba perpustakaan desa tingkat nasional.

Kepada Suara NTB, Senin (27/6), Kepala Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi (PADOK) Lotim, H, Muhammad Juhad mengatakan, majunya kabupaten Lotim menjadi wakil NTB dalam lomba perpustakaan desa tingkat nasional merupakan prestasi yang cukup membanggakan. Dari ribuan desa yang ada di NTB, tentunya keberhasilan Lotim menyaingi semuanya hingga tembus ke tingkat nasional patut diapresiasi. Dimana, katanya, perpustakaan desa yang berhasil lolos ke tingkat nasional yakni perpustakaan Desa Sakra.

Penilaian lomba perpustakaan dilakukan oleh tim penilai dari perpustakaan nasional, Kemendagri dan Universitas (UI). Mereka datang pada hari Jumat (24/6) lalu. Tim penilai memberikan apresiasi yang sangat positif terhadap segala kegiatan di perpustakaan Desa Sakra yang banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Dimana, program unggulannya itu seperti kursus komputer, Terbang Menembus Batas (Terentas) dan kampung UKM Digital yang mana tujuannya untuk menjadikan perpustakaan Desa Sakra sebagai pusat kegiatan belajar masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sementara, Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, yang hadir pada saat itu mengatakan, tujuan Pemkab Lotim mengembangkan perpustakaan di setiap desa untuk pemeratan informasi dan ilmu pengetahuan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Maka dari itu, ia meminta supaya keberadaan perpustakaan desa di beberapa desa di Lotim dapat dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya oleh masyarakat. (yon)

(Suara NTB/yon)

PENILAIAN - Tim Penilai Lomba Perpustakaan Desa tingkat nasional saat melakukan penilaian di Perpustakaan Desa Sakra Kecamatan Sakra.

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 28 Juni 2016 Hasil Pertandingan Sepak Bola Euro 2016 Minggu, 26 Juni 2016 00:00 Wales 1 vs 0 Irlandia Utara 03:00 Portugal 1 vs 0 Kroasia 21:00 Prancis 2 vs 1 Irlandia Senin, 27 Juni 2016 00:00 Jerman 3 vs 0 Slovakia 03:00 Hungaria 0 vs 4 Belgia

12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345 Copa America Senin, 27 Juni 2016 07.00 Argentina 0 (2) vs 0 (4) Cili

Hadapi PLF Tahun 2017

Mataram FC Datangkan Pelatih Anyar Mataram (Suara NTB) Manajemen Futsal Mataram FC akan membuat perubahan besar menatap Pro Futsal Liga (PFL) yang akan kembali digulirkan Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) tahun 2017. Mereka akan mendatangkan pelatih anyar untuk meningkatkan performa timnya di ajang PFL tahun 2017.

Jadwal Pertandingan Sepak Bola

Pemilik Tim Mataram FC, Aryanto Prametu yang dikonfirmasi Suara NTB di kantornya, Senin (26/6) kemarin membenarkan bila manajemen timnya akan mendatangkan pelatih

Euro 2016 Selasa, 28 Juni 2016 00:00 Italia vs Spanyol @RCTI 03:00 Inggris vs Islandia @RCTI

anyar untuk melatih pemain Mataram FC dalam menghadapi PFL tahun 2016. Meski membenarkan informasi itu, namun Ketua AFD NTB itu belum mau membeberkan nama pelatih

anyar tersebut.

“Pelatihnya sudah ada, tapi namanya nanti akan diketahui,” ucap Aryanto. Mengenai pencarian pelatih anyar Mataram FC itu, Aryanto tidak menampik bila hal

itu menarik perhatian sejumlah pelatih profesional. Sejumlah pelatih profesional ada yang menawarkan diri untuk menjadi Pelatih Mataram FC. Yang mengejutkan lagi, pelatih futsal profesional asal Malaysia juga dikabarkan telah menawarkan diri ingin melatih tim Mataram FC. Ketertarikan pelatih asal Malaysia ingin melatih Mataram FC sudah terdengar di telinga Aryanto. Namun,

Aryanto belum menanggapi ketertarikan pelatih asal Malaysia melatih tim Mataram FC tersebut.

Untuk diketahui tim Mataram FC adalah tim profesional asal NTB yang dipromosikan di liga futsal profesional indonesia tahun 2015. Tim besutan Pelatih Fandy Butar Butar itu menempati peringkat enam besar dalam PLF tahun 2016. (fan)

Jumat, 1 Juli 2016 03:00 Polandia vs Portugal @RCTI Sabtu, 2 Juli 2016 03:00 Wales vs Belgia @RCTI Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

(Suara NTB/ist)

Eduardo Vargas dan Alexis Sanchez

Vargas Tersubur, Alexis Sanchez Terbaik New York Penyerang Tim Nasional Chile menyabet penghargaan Golden Boot sebagai pencetak gol terbanyak dengan total enam gol pada ajang Copa America Centenario.

Vargas melesakkan gol-golnya pada babak perempatfinal dan laga penyisihan grup. Tetapi pada partai semifinal dan final saat Chile melawan Argentina, ia gagal menambah pundi-pundi golnya.

Penyerang yang bermain untuk klub asal Jerman Hoffenheim itu, mengungguli dua pemain Argentina yaitu Lionel Messi yang mencetak lima gol dan Gonzalo Higuain dengan empat gol.

Selain penghargaan Golden Boot, penghargaan Golden Ball untuk pemain terbaik juga diberikan kepada penyerang Chile Alexis Sanchez.

Penjaga gawang Chile juga mendapatkan penghargaan Golden Glove untuk kiper terbaik. Bravo berkontribusi mengantarkan negaranya menjuarai Copa America Centenario melalui babak adu penalti di partai final melawan Argentina. (ant/bali post)

Agatha Sabet Medali Perunggu Mataram (Suara NTB) Perenang asal Lombok Barat (Lobar), Agatha Bunga berhasil mengukir prestasi di Kejuaraan Renang Kelompok Umur (KU) Nirmala Cup yang berlangsung di Bali, 24 Juni lalu. Perenang binaan Klub Dragon itu sukses mempersembahkan medali perunggu di nomor 50 meter gaya punggung putri.

Pelatih Renang Klub Dragon Lobar, Ifan yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (26/6) kemarin mengatakan prestasi yang dicatat oleh atlet pelajar asal Lobar itu tidaklah mudah. Pasalnya Agatha harus bersaing dengan ratusan atlet dari kabupaten/kota di Bali.

“Atlet kita Agatha Bunga berhasil meraih medali perunggu di nomor 50 meter gaya punggung putri,” ucapnya.

Agatha Bunga menjadi satu-satunya atlet Lobar yang sukses mempersembahkan medali perunggu dari tujuh atlet wakil Lobar di kejuaraan tersebut. Hasil itu diharapkan mampu menambah armada Lobar menghadapi pertandingan renang di Porprov NTB tahun 2018.

Sebagaimana diketahui, Lobar berhasil meraih 19 medali emas dari 24 medali emas yang diperebutkan di pertandingan renang di Porprov NTB tahun 2014. Oleh karena hasil kejuaraan di Bali itu diharapkan dapat melahirkan atlet pendatang baru yang dapat mengharumkan nama Lobar di Porprov NTB 2018.

Sementara menurut penilaian Ifan penampilan atlet Lobar secara keseluruhan di Nirmala Cup mengesankan.

Pasalnya atlet Lobar mampu SALON bersaing dengan ratusan peserta. Sebagaimana dijelaskan YUNI SALON & SCHOL KCNTIfan, Nirmala Cup diikuti lebKAN RMBT & KULIT TRL- ih dari 500 atlet dari 19 klub NGKAP BG PRWTAN PRIA/ renang asal Bali. Sementara WNT, HRG TRJNGKAU FSL- Lobar diwakili satu klub. Dan TAS LNGKAP JL. DR STOMO klub dragon berhasil meraih NO.18 KRNG BARU & DI JL. medali perunggu di gaya pungGTONG RYONG NO.27A gung 50 meter KU 4 atas nama AMPNAN HB. 087865155031 Agatha Bunga. (fan)

(Suara NTB/ist)

GAGAL LAGI – Lionel Messi tak mampu menyembunyikan kekecewaannya saat ia gagal mengeksekusi penalti untuk Argentina. Messi kembali gagal mempersembahkan gelar juara untuk negaranya, usai kalah adu penalti dari Cili di final Copa America 2016, Senin kemarin.

Copa America 2016

Gagal Lagi, Lionel Messi Pensiun dari Timnas New York Penyerang terbaik Argentina saat ini, Lionel Messi, akan pensiun dalam laga internasional bersama tim nasional Argentina, setelah gagal mencetak gol ketika adu penalti melawan tim Cili, pada final Piala Amerika 2016, di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Minggu malam.

Messi merupakan salah satu mega bintang sepakbola dunia yang gagal mengantar tim nasional negaranya ke posisi puncak turnamen sepakbola dunia. Tetapi, dia sukses mengantar klub sepakbola profesional, Barcelona, di mana dia bergabung sebagai juara kompetisi klub.

Messi menjadi eksekutor penalti pertama La Albiceleste.

Tapi, bola sepakan kaki kiri kapten tim itu melebar ke kanan gawang dan timnya kalah 2-4 dari Cili.

Kekalahan itu juga menjadi kekalahan keempat Messi bersama Argentina dan memperpanjang penantian tim itu setelah lebih dari 23 tahun untuk menjuarai Piala Amerika.

“Itu sulit. Ini bukan waktu yang tepat untuk menganalisa.

Di ruang ganti, saya berpikir ini adalah akhir bagi saya bersana tim nasional,” kata pemain bernomor punggung 10 itu.

“Saya mencoba sangat keras untuk menjadi juara bersama Argentina. Sekarang

saya meninggalkan tanpa dapat meraih juara itu. Ini bukan bagi saya,” kata Messi.

Sergio Aguero dan beberapa pemain Argentina lainnya kemungkinan akan mengikuti jejak Lionel Messi yang pensiun dari tim nasional setelah kalah dari Cili pada partai final Copa America lewat adu penalti dua tahun berturut-turut.

“Kemungkinannya adalah Messi bukan satu-satunya yang akan meninggalkan tim nasional.

Ada beberapa pemain seperti saya yang akan mengevaluasi apakah akan melanjutkan karir internasional atau tidak,” kata Aguero seperti dilansir dari Reuters, Senin.

Pemain Manchester City itu, yang menggantikan Gonzalo Higuain pada menit ke-70, sangat kecewa karena Argentina gagal mengakhiri puasa tropi di level senior selama 23 tahun.

“Orang tidak ingin berpikir tentang hal itu tetapi kali ini, ada banyak hal terjadi dan pemikiran (tentang pensiun) muncul di pikirannya,” kata Aguero.

Aguero yang bermain sejak 2006 bersama tim senior Argentina, juga berempati dengan kesedihan Messi sebagai pemegang gelar pemain terbaik sebanyak lima kali.

“Sayangnya, salah satu yang paling terpukul adalah Leo Messi setelah kegagalan penaltinya. Ini adalah yang terburuk yang pernah saya lihat di ruang ganti,” kata dia.

Sukses Cili Tim Nasional Cili menjuarai Copa America Centenario

setelah mengalahkan Argentina 4-2 lewat adu penalti di Stadion Metlife, New York, Minggu waktu setempat atau Senin pagi WIB. Pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 00 hingga 90 menit pertandingan dan babak tambahan waktu dua kali 90 menit.

Arturo Vidal yang maju sebagai eksekutor penalti pertama Cili gagal menaklukkan kiper Sergio Romero, algojo penalti pertama Argentina Lionel Messi juga gagal mencetak gol.

Namun selanjutnya pe-

HILANG Hilang STNK R2 Honda DR5828HG Noka/Nosin : MH1JF8115BK257858/JF81E-1256485 an.

Muhammad Ali Shofyan hilang disekitar Jl. Diponegoro Praya Hilang STNK R2 Honda DR6308HI Noka/Nosin : MH1JF6117CK342092/JF61E-1338877 an.

L. M. Ali Akbar hilang disekitar Jl. Raya Gunungsari Menuju Rumah Hilang STNK R2 Honda DR322HJ Noka/Nosin : MH1JFBE31BK026616/JB3E1026521 an. Supardi hilang disekitar Pasar Cakranegara Hilang STNK R2 Honda DR3705HP Noka/Nosin : MH1JFD222DK685339/JFD2E-2686006 an. Rima Widyasti hilang disekitar Jl. Langko Ampenan

main Cili Nicolas Castillo, Charles Aranguiz, Jean Beausejour dan Gato Silva berhasil menunaikan tugasnya dengan sempurna.

Sementara di kubu Argentina, hanya Javier Mascherano dan Sergio Aguero yang sukses membobol gawang Cili.

Pertandingan juga diwarnai dua kartu merah yang masing-masing diterima oleh pe-

main Cili Marcelo Diaz pada menit ke-23 dan pemain Argentina Marcos Rojo pada menit ke-43.

Dengan kemenangan ini, Cili mengangkat tropi Copa America untuk kedua kalinya dalam dua tahun terakhir.

Mereka juga mengalahkan Argentina lewat adu penalti pada turnamen tahun lalu. (ant/bali post)

SUARA NTB Amankan Pawai Takbiran, Walikota Bantah Berhentikan Makmur Said

Halaman 12

Selasa, 28 Juni 2016

Satpol PP Terjunkan 90 Personel Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram menjadwalkan pelaksanaan pawai takbiran Selasa (5/7) malam. Tradisi yang dilaksanakan tiap tahun ini, rencananya akan diikuti oleh seluruh kelurahan. Untuk pengamanannya, Satpol PP Kota Mataram, menerjunkan tiga pleton atau 90 personel.

Kasat PP Kota Mataram, Chaerul Anwar menyampaikan, dalam perayaan pawai takbiran, pihaknya menerjunkan personel Pol PP sebanyak 90 personel atau tiga pleton. Pengamanan tidak difokuskan pada satu titik, melainkan tersebar di beberapa kecamatan. Namun, penguatan personel lebih difokuskan di pusat kegiatan di Taman Sangkareang. “Kita atur sedemikian rupa. Karena di kecamatan juga melakukan sama.

Disana kita terjunkan satu regu atau 10 orang. Sementara, di Taman Sangkareang 30 personel,” sebut Chaerul dikonfirmasi, Senin (27/6).

Selain personel Pol PP, aparat kepolisian juga membantu memback up pengamanan di lokasi tersebut. Penguatan ini untuk menghindari kemungkinan - kemungkinan

(Suara NTB/cem)

Chaerul Anwar terjadi, termasuk penggunaan kembang api atau petasan.

Sementara, untuk pengamanan saat lebaran kata Chaerul, dioptimalkan anggota non muslim untuk berpatroli.

Langkah ini juga dilakukan ketika perayaan Hari Raya Nyepi dan sebagainya. “Kalau pas lebaran anggota non muslim yang piket,” ujarnya.

Ditanya soal penjagaan terhadap kos - kosan dan perumahan heterogen? Ia mengatakan, dengan banyaknya jumlah kos - kosan di Kota Mataram dan keterbatasan personel tidak mungkin bisa dipantau satu

persatu. Artinya, pemantauan tersebut lebih diserahkan kepada pemilik kos atau siapa yang bertanggungjawab terhadap kontrakan tersebut. Begitu pula, perumahan - perumahan yang ditinggal mudik oleh penghuni. Satpam yang diperbantukan oleh pengusaha maupun ditunjuk langsung oleh warga di lingkungan perumahan tersebut, harus benar - benar menjamin keamanan.

Pihaknya hanya melakukan patroli rutin seperti biasa.

Disamping itu, aparat kepolisian baik dari Polsek maupun Polres dari tahun sebelumnya ikut patroli. Lurah dan camat diminta membantu mengkoordinasikan dengan kepala lingkungan maupun RT setempat, supaya sewaktu - waktu ikut mengontrol.

Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat yang meninggalkan rumah untuk mudik dalam jangka waktu lama harus memastikan seluruh pintu dan jendela tertutup rapat.

Selain itu, diharapkan agar tidak meninggalkan barang barang berharga. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram telah menanggapi permintaan Komisi Aparatur Sipil Negara terkait alasan pemberhentian mantan Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said per 31 April lalu.

Sesuai surat Walikota Mataram nomor 800/820/761/BKD/ 2016 tanggal 15 Juni, bahwa pengajuan usulan mutasi Sekda Kota Mataram kepada Gubernur NTB sesuai surat nomor 800/419/BKD/ 2016 tanggal 5 April 2016. Usulan tersebut oleh Gubernur NTB, ditanggapi dengan mengeluarkan

surat nomor 824.4/207/BKDDIKLAT/2016 tanggal 19 April dan menarik Makmur Said menjadi pegawai Pemprov sejak 1 Mei. Pasca kekosongan jabatan Sekda tersebut, maka ditunjuk Pelaksana tugas (Plt) Sekda berdasarkan surat perintah Walikota Mataram Nomor 800/ 875.1/609/BKD/2016. “Saya kan tidak memberhentikan Pak Sekda (mantan Sekda, red).

Kita hanya mengusulkan penarikan ke Pemprov,” kata Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dikonfirmasi, Senin (27/6).

Artinya, tidak ada proses mutasi dilakukan oleh Walikota Mataram mengingat aturan mutasi atau pengisian jabatan harus menunggu enam bulan.

“Saya tidak pernah lakukan mutasi,” tegasnya.

Pasca menanggapi surat KASN tersebut, belum ada jawaban kembali terhadap rekomendasi tim pansel tersebut. Padahal menurut Walikota, kekosongan jabatan saat ini sangat mengganggu. Sebab, jabatan sekda sangat strategis, apalagi dalam waktu dekat ini akan ada peny-

usunan rencana program jangka menengah daerah, pembahasan APBD Perubahan dan lain sebagainya.

Orang nomor satu di Kota Mataram ini, justru tidak mau ini menghambat sistem administrasi di Kota Mataram, sehingga diharapkan KASN segera mengeluarkan rekomendasi tim pansel.

Tim pansel yang terdiri dari kalangan akademisi dan birokrat ini, bisa langsung bekerja. “Mudah mudahanlah segera keluar rekomendasi biar tim pansel segera bekerja,” harapnya. (cem)

Pemda Tak Harus Ikuti Arahan Kemendagri Mataram (Suara NTB) Arahan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar pemerintah daerah melakukan penghematan anggaran tidak serta merta dapat diikuti oleh pemerintah daerah. Karena pengalokasian belanja hibah bansos sangat ditentukan oleh kondisi prekonomian masyarakat di masing-masing daerah.

Menurut Wakil Gubernur NTB, Muh. Amin, SH, M.Si yang ditemui usai menyampaikan jawaban raperda pertang-

gungjawaban APBD NTB tahun anggaran 2015, di DPRD NTB, Senin (27/6).

Dikatakan oleh Amin, penghematan anggaran tersebut juga pada dasarnya sudah menjadi bagian dari komitmen pemerintah Provinsi NTB. Akan tetapi, penghematan angaran bukan berarti harus dengan menghapus hibah bansos.

“Saya rasa belanja hibah bansos juga masih perlu, asal-

kan persayaratanya yang utama bisa dipenuhi. Selama inikan kenapa hibah bansos banyak menjadi berkonseskwensi hukum, seperti di daerahdaerah lain, karena tidak tepat sasarannya. Kalau tepat sasarannya dan dimungkinkan untuk dianggarkan, kenapa tidak,” ujarnya.

Amin juga menegaskan, meskipun NTB akan tetap mengalokasikan anggaran un-

tuk hibah bansos, bukan berarti pemda mengabaikan pembangunan yang menjadi prioritas. Disebutkannya, salah satu prioritas daerah saat ini yakni pembangunan infrastruktur fisik.

“Kita punya program prioritas, yang anggarannya juga menjadi prioritas. Tetapi di satu sisi kondisi masyarakat kita masih membutuhkan hibah bansos.

Namun hibah bansos yang kita salurkan itu lebih kita priortitaskan pada belanja yang produktif,” terangnya.

Ketua DPW Partai Nasdem tersebut mengatakan, Pemprov NTB masih tetap mengalokasikan anggaran untuk hibah bansos, sepanjang masih dimungkinkan ada oleh undang-undang. Namun pengalokasian anggaran hibah bansos tersebut tidak dianggarkan dalam jumlah yang sangat besar. “Jadi kita juga sangat selektif dan tidak secara jor-joran meskipun itu mengarah pada masyarakat,” pungkasnya. (ndi)

RUPA-RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 28 Juni 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Selasa, 28 Juni 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Inovasi dan Keterbukaan Informasi Solusi Jangka Panjang WALIKOTA Mataram, H. Ahyar Abduh melontarkan wacana pembangunan jalan layang atau fly over sebagai solusi untuk meretas kemacetan yang terjadi di Kota Mataram. Wacana pembangunan fly over ini sesungguhnya bukan wacana baru. Karena, sebelumnya Walikota juga pernah mengungkapkan keinginan yang sama. Hanya saja, kala itu, fly over dimaksud akan dibangun di pesisir Pantai Ampenan.

Sedangkan wacana pembangunan fly over yang disampaikan di sela-sela pidato pengantar nota keuangan rancangan perubahan APBD 2016 adalah untuk menghubungkan jalan di simpang empat Tanah Aji. Simpangan empat Tanah Aji diketahui sebagai titik kemacetan yang cukup parah di Kota Mataram. Sebab jika, dibuat jalan tembus dari Jalan Gajah Mada hingga ke simpang empat Tanah Aji, terhalang keberadaan pura.

Walikota Mataram tidak ingin ada kegiatan gusur menggusur. Untuk itu, pembangunan fly over dipandang sebagai solusi yang paling memungkinkan. Hanya saja, untuk dapat mewujudkan keinginan membangun fly over itu, anggaran dari APBD Kota Mataram diyakini tidak memungkinkan. Sehingga memang dibutuhkan adanya keterlibatan pihak-pihak lain seperti Pemprov maupun pemerintah pusat.

Sehingga sangat tepat kalau kemudian Walikota mengajak anggota DPRD Kota Mataram untuk melakukan lobi-lobi anggaran ke pusat. Dapat tidaknya anggaran itu, sangat tergantung dari bagaimana Walikota dan juga Dewan meyakinkan pemerintah pusat untuk mau membantu Kota Mataram. Pemerintah pusat perlu diyakinkan bahwa pembangunan fly over itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Apalagi dari hari ke hari volume kendaraan di Kota Mataram terus mengalami penambahan. Penambahan volume kendaraan yang tidak diikuti dengan penambahan kapasitas ruas jalan berikut jalan alternatif akan membawa Mataram menjadi salah satu kota yang bakal dihadapkan pada kenyataan kemacetan. Sekarang ini, kemacetan sudah mulai dirasakan masyarakat pada titik-titik tertentu dan jamjam tertentu.

Seperti di Jalan Pejanggik, tepatnya di depan SMP 15 Mataram, SMP 2 Mataram dan SMP 1 Mataram. Kemacetan serupa juga sering terjadi di Jalan Pendidikan, mengingat ada beberapa sekolah di ruas jalan tersebut. Kemudian di perempatan Gomong, Jalan Airlangga dan juga perempatan Rembiga. Untuk mengatasi kemacetan akibat penumpukan kendaraan di perempatan Rembiga, Pemkot Mataram sebenarnya telah melakukan upaya konkret dengan membangun Jalan Dakota yang menghubungkan antara Jalan Adi Sucipto dengan Jalan dr. Wahidin.

Namun pada kenyataannya, kemacetan belum bisa terurai. Kemacetan justru berpindah dari perempatan Rembiga ke pertigaan yang terbentuk akibat pembukaan Jalan Dakota. Banyaknya volume kendaraan dan sempitnya ruas jalan yang ada menjadi penyebab kemacetan di sana. Apalagi tidak ada petugas dari Dishubkominfo yang berjaga di sana.

Secara umum, menurut Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat, pembangunan fly over cukup penting. Namun dilihat dari kemacetan yag terjadi, pembangunan jalan layang itu belum terlalu mendesak. Kalaupun akan dibangun, itu akan menjadi solusi jangka panjang. Sedangkan solusi jangka pendek, bagaimana Dishubkominfo memaksimalkan personel yang ada untuk mengendalikan kemacetan di titik-titik yang dinilai rawan. (*)

RESIDEN Jokowi dalam kunjungan kali terakhir memberikan apresiasi atas pertumbuhan positif dan progresif dalam pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat, tentu pernyataan tersebut membanggakan kita semua. Kebanggaan tersebut melengkapi prestasi Pemerintah Provinsi NTB meraih kembali Opini BPK RI dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, keduanya tidak lantas memberikan rasa jumawa dan kepuasaan berlebihan bagi Pemerintah Provinsi NTB karena sejatinya kebanggaan dan kepuasan akan greget terasa apabila predikat yang dicapai mampu menghimpitkan antara das zein dengan das zollen sehingga masyarakat dapat merasakan hasil pembangunan dalam senyatanya.

Di akhir periode ke dua kepemimpinan Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi (TGB) dan Wagub H.Muh. Amin, SH.M.Si sepertinya tidak mau terkecoh hanya dengan segundang label/prestasi jikalau dalam senyatanya kesejahteraan masyarakat belum meningkat dan kemiskinan belum maksimal dientaskan. Kalau hal tersebut dinilai sebagai bentuk kegelisahan pemimpin maka masyarakat NTB haruslah bersyukur seraya memberikan support berupa kontribusi sesuai bidang tugas dan perannya masing-masing. Barisan pertama dan utama yang menjalankan hal tersebut adalah para kepala SKPD beserta seluruh jajarannya sebagai eksekutor kebijakan.

Kepala SKPD dituntut mampu berkreasi dan berinovasi menghasilkan kinerja unggul dan memberikan kemanfaatan bagi pertumbuhan sehat dan produktif organisasinya yang bermuara kesejahteraan masyarakat Bumi Gora.

Inovasi, “Menyulap” Keseharian Menjadi Layanan Berkualitas Dalam beberapa teori disebutkan bahwa inovasi merupakan cara bagaimana menciptakan nilai tambah yang unik dan substansial bagi konsumen dan/atau pengguna sedemikian rupa sehingga ada perubahan drastis dalam relasi antara nilai guna yang dirasakan oleh konsumen dan/atau pengguna dan harga yang ditetapkan produsen untuk konsumen atau pengguna. Tinjauan dan analisis inovasi dapat dibedakan dalam tiga tingkat yaitu individu, organisasi, dan masyarakat (society). Karenanya, inovasi menyangkut kepentingan banyak orang, sehingga keberhasilan dari inovasi menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sesuai dengan pemikiran Rogers, dalam proses difusi inovasi terdapat 4 (empat) elemen pokok, yaitu: (1) Inovasi; gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang.

Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Jika suatu ide dianggap baru oleh seseorang maka

Oleh:

Najamuddin Amy, S.Sos.,MM

( Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB Dan Pendiri ACT Center Indonesia). ia adalah inovasi untuk orang itu. Konsep ’baru’ dalam ide yang inovatif tidak harus baru sama sekali.

(2) Saluran komunikasi; ’alat’ untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Dalam memilih saluran komunikasi, sumber paling tidak perlu memperhatikan (a) tujuan diadakannya komunikasi dan (b) karakteristik penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat dan efisien, adalah media massa.

Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal.

(3) Jangka waktu; proses keputusan inovasi, dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak dimensi waktu terlihat dalam (a) proses pengambilan keputusan inovasi, (b) keinovatifan seseorang: relatif lebih awal atau lebih lambat dalam menerima inovasi, dan (c) kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial.

(4) Sistem sosial; kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Sayangnya, banyak pemahaman yang menempatkan inovasi tersebut sebagai sesuatu yang berat, berbiaya mahal dan idenya harus diambil dari luar organisasinya.

Padahal inovasi itu adalah kreatifitas yang muncul dalam keseharian, pekerjaan yang dikerjakan sehari-hari, sangat murah bahkan tidak berbiaya namun justru memberikan dampak yang luar biasa bagi peningkatan dan kualitas layanan. Kalau kita tidak yakin, cobalah baca atau pelajari singkat ide dan gagasan kreatif yang kemudian ditetapkan oleh KemenPAN dan RB sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik.

Dari 99 Top Inovasi Pelayanan Publik di Tahun 2015 (menempatkan NTB nomor 39 yaitu Inovasi Penemuan Arsip 3 Menit) dan 35 Top Pelayanan Publik di Tahun 2016, ternyata ide, gagasan dan kreatifitas yang menjadikannya inovasi itu sesuatu yang biasa dan dikemas sedemikian rupa menjadi luar biasa dan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai konsumennya. Di Provinsi Jawa Tengah ada inovasi yang namanya cukup nyeleneh PACAR BINAL (Pangkalan Cari Izin Bagi Nelayan) yang dimiliki oleh UPT PTSP Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, ada juga Inovasi dari Dinas DUKCAPIL Pemerintah Kabupaten Gresik yang diberi nama KAKEKKU DATANG, Begitu juga Inovasi OMABA (orang sepintas pasti membaca OBAMA) yaitu Ojek Makanan Balita yang bertugas dalam penanganan Gizi Buruk dan Cooking Center dari UPT Puskesmas Riung Bandung Kota Bandung. Bukankah inovasi itu keseharian SKPD, bahkan tugas sehari-hari yang apabila diinternalisasikan den-

RUKO - VILA - KOST

gan massiv di SKPDnya akan menghasilkan begitu banyak inovasi bahkan bisa jadi satu bidang dapat menghasilkan satu inovasi.

Keterbukaan informasi Tonggak lahirnya Inovasi Paparan di atas sesungguhnya diawali dari adanya keterbukaan informasi dari manajemen paling atas sampai pada manajemen paling bawah. Maknanya adalah bahwa kelambatan dari lahirnya inovasi disebabkan karena adanya komunikasi yang tersumbat atau bahkan komunikasi yang terputus antara atasan dan bawahan. Faktornya sangat beragam dan disesuaikan dengan kondisi organisasinya. Kalau semasa kuliah dalam Mata Kuliah Manajemen Perubahan kita mengenal Teori Difusi Inovasi maka sesungguhnya Teori Difusi Inovasi menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan (dikomunikasikan) melalui saluransaluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Hal tersebut sejalan dengan pengertian difusi dari Rogers (1961), yaitu “as the process by which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system.” Lebih jauh dijelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan yang berupa gagasan baru, atau dalam istilah Rogers (1961) difusi menyangkut “which is the spread of a new idea from its source of invention or creation to its ultimate users or adopters.”

Keterbukaan informasi merupakan langkah awal yang harus ditempuh pimpinan dalam melakukan internalisasi visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan organisasi. Pemaknaan yang beragam terhadap renstra organisasi oleh para pejabat/pegawai akan mengakibatkan organisasi tidak fokus pada tujuannya.kalau hal ini terjadi maka inovasi akan sulit sekali dilahirkan apalagi dikembangkan sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Era Open Government yang menggema saat ini di seluruh dunia menuntut adanya keterbukaan informasi yang begitu deras dan memberikan hak yang begitu luas dan kuat bagi peranserta publik/ masyarakat dalam aksesibilitas keterbukaan informasi. Inovasi yang hebat dan bermanfaat terlahir dari pemaknaan yang sama terhadap visi dan misi organisasi, dan implementasi visi dan misi tersebut diawali dari adanya keterbukaan informasi dari segala level menejemen.

Pemimpin Organisasi yang terbuka dan mampu menterjemahkan visi dan misi pembangunan daerah adalah pemimpin yang kreatif. Pemimpin yang kreatif akan mengarahkan organisasinya/instansi menjadi inovatif. Organisasi yang inovatif secara aktif memajukan pelatihan dan pengembangan para pegawainya agar pengetahuan mereka selalu mutakhir, memberikan rasa nyaman dalam bekerja, mengurangi rasa takut dipecat/didemosi karena melakukan kesalahan dan mendorong individu menjadi “ Pahlawan” dalam perubahan. Inovasi akan terlahir dari berkumpulnya beragam ide dari para pegawai yang secara aktif dan penuh semangat saling mendukung ide-ide baru, saling membangun dukungan, mengatasi penolakan pimpinan, dan memastikan diterapkannya inovasi tersebut. Oleh karenanya para Kepala SKPD/pimpinan instansi dituntut memiliki jiwa kepemimpinan yang dinamis. Mereka harus mampu mengilhami dan menyemangati orang lain melalui visi mereka tentang inovasi dan keyakinan pribadi yang kuat terhadap misi organisasi. Mereka juga

harus dapat meyakinkan dan memperoleh persetujuan bawahan dan top managemen untuk mendukung inovasinya.

Paling tidak ada 3 (tiga) hal yang penting diperhatikan dalam merancang sebuah inovasi yaitu Pertama, Pimpinan harus bisa membuat ruang kreativitas sebagai kemampuan untuk menggabungkan ide-ide dengan cara yang unik atau membuat hubungan yang tidak biasa diantara ide-ide tersebut. Kedua, Memahami bahwa inovasi adalah proses mencari ide kreatif dan mengubahnya menjadi produk atau jasa atau metode kerja yang inovatif, dan Ketiga, Organisasi yang inovatif itu dicirikan oleh kemampuannya menyalurkan kreatifitas menjadi hasil-hasil yang bermanfaat.

Beberapa hari yang lalu, kembali Pemerintah Provinsi NTB mengeluarkan kebijakan agar SKPD Provinsi mampu melahirkan kembali atau melakukan revitalisasi terhadap inovasi-inovasi yang telah ada.

Bahkan, Gubernur mewajibkan setiap SKPD melahirkan Satu Inovasi dalam Setiap Tahunnya. Sesungguhnya banyak potensi inovasi yang ada di masing-masing SKPD, mungkin masih berserakan dan membutuhkan tangan-tangan terampil, otak yang cerdas dan hati yang bertekad sungguh-sungguh sehingga ide-ide yang berserakan tersebut bisa disusun kembali menjadi puzzle yang tertata rapi dan indah.

Kita harus terus berinovasi karena kita berada dalam era keterbukaan informasi yang menuntut kita terus berbenah dan berubah menjadi semakin baik. Tidaklah berlebihan jika Felice Jones mengatakan “Perubahan tidak dapat dihindari, perubahan memberikan kesempatan untuk inovasi. Ini memberi Anda kesempatan untuk menunjukkan kreativitas Anda”.

Sebagai warga NTB yang berbangga dengan segala prestasi yang telah diraih dan ditorehkan dalam segala indikator pembangunan, maka tidaklah berlebihan jika suatu saat bukan lagi seorang presiden berpidato dan menyatakan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Provinsi yang paling progresif pertumbuhan pembangunannya, akan tetapi rakyat biasa yang sudah terbiasa menikmati beragam inovasi layanan publik yang ditawarkan oleh masing-masing SKPD sehingga ia merasa dilayani dan nyaman hidup di Bumi Serambi Madinah, Provinsi Nusa Tenggara Barat tercinta ini. Semoga. (*)

Walikota Mataram wacanakan pembangunan jalan layang Antisipasi kemacetan

***

Disayangkan, parsel tak berisi produk lokal Produk lokal harus diberdayakan

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 28 Juni 2016

STAHN Gde Pudja Mataram Bedah Buku Tentang Pengabenan Mataram (Suara NTB) Kegiatan serangkaian Dies Natalis Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram berlangsung semarak. STAHN Gde Pudja membedah buku tentang pengabenan karya Dr. Ananta Wikrama Tungga Atmadja M.Si, Dosen Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksa) Udayana, Senin (27/6).

Usai membuka kegiatan secara resmi, Wakil Ketua III STAHN Gde Pudja Mataram, Bidang Kemahasiswaan yakni Dr. Drs. I Nyoman Murba Widahana, M.Ag mengemukakan, agenda tersebut di samping menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun kampusnya yang ke-15, juga menjadi salah satu ritual akademik yang harus terselenggara secara rutin. Tujuannya, tidak lain demi menambah wawasan seluruh civitas akademika khususnya mahasiswa. Lebih - lebih, buku yang dibedah itu menyangkut tentang tuntunan dalam bidang ilmu keagamaan. ‘’Ini menjadi bagian dari ritual akademik yang memang harus diselenggarakan demi membuka pemahaman dan wawasan bagi kita semua. Apalagi yang dibahas itu

(Suara NTB/met)

BEDAH BUKU - Wakil Ketua III STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Drs. I Nyoman Murba Widhana, M.Ag ketika membuka kegiatan bedah buku secara resmi di Aula Lt.3 Gedung Rektorat, Senin (27/6). mengenai pelaksanaan upacara pengabenan, di mana dalam ajaran agama kami bahwa upacara tersebut merupakan sesuatu yang wajib untuk dilakukan,’’ katanya.

Dalam melaksanakan upacara pengabenan, ia berpendapat bahwa setiap umat hindu tidak mesti melakukannya dalam bentuk upacara yang besar dan megah.

Umat Hindu dapat melaksanakan upacara tersebut secara sederhana. Alasannya, hal yang terpenting dalam upacara tersebut ialah esensi upacara itu sendiri.

Wakil Ketua III STAHN Gde Pudja Mataram ini menegaskan

Gubernur Minta Pelaku Investasi Bodong Ditangkap Dari Hal. 1 ‘’Kalau memang sudah terbukti melakukan investasi bodong, saya minta mereka segera ditangkap dan disiarkan melalui pers,’’ ujar orang nomor satu di NTB ini.

Sementara itu, Ketua OJK NTB, Yusri, menyampaikan Satgas tersebut melibatkan anggota kepolisian daerah, BKMPT, BI, Dinas Koperasi dan UMKM, serta dinas terkait. ‘’Saat ini, banyak investasi bodong, yang tentunya tidak ada izin. Mereka mengumpulkan dana dari masyarakat dengan janji mengembalikan dana tersebut dalam

jumlah besar. Ini harus diwaspadai,’’ papar Yusri.

Oleh karena itu, Yusri meminta komitmen daerah, melalui Gubernur NTB untuk membentuk Satgas tersebut dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan untuk menangkal terjadinya investasi bodang di masyarakat. ‘’Beberapa waktu yang lalu, sudah ditandatangani Nota Kesepahaman antara OJK, Polri, Jaksa Agung, Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi dan UMKM terkait pembentukan Satgas ini,” pungkasnya. (nas)

Pansel Buka Pendaftaran Dari Hal. 1 Kepala BKD dan Diklat NTB, Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM mengatakan, anggota Pansel yang berjumlah sembilan orang telah ditandatangani oleh Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D pascaadanya persetujuan dari Kemenpan RB dan KASN. ‘’Persetujuan Menpan RB dan KASN sudah keluar kemarin hari Jumat sore (24/6).

Pembukaan pendaftaran mulai hari ini (kemarin, Red),” kata Hakim ketika dikonfirmasi usai menghadiri rapat paripurna di DPRD NTB, Senin (27/6) siang kemarin.

Dikatakan, pendaftaran bagi calon peserta dilakukan secara online mulai tanggal 27 Juni-15 Juli 2016. Jumlah anggota Pansel sebanyak sembilan orang. Terdiri dari empat orang dari unsur Pemprov NTB dan lima orang dari unsur eksternal Pemprov NTB. Dari unsur internal Pemprov NTB, diantaranya Sekda sebagai Ketua Pansel, Kepala BKD dan Diklat

NTB sebagai Sekretaris Pansel, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten III Administrasi Umum dan Kesra.

Sementara itu, dari unsur eksternal Pemprov NTB, anggota Pansel berasal dari perguruan tinggi/akademisi dan tokoh masyarakat. Seperti Direktur IPDN NTB, Dekan Fakultas Kedokteran Unram, Dekan Fakultas Pertanian Unram, akademisi IAIN Mataram dan tokoh masyarakat.

11 jabatan Kepala SKPD yang ldilakukan seleksi terbuka antara lain Direktur RSUD NTB, Kepala Dikes NTB, Kepala BP3AKB, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB, Sekretrais Bakorluh, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Kerjasama dan SDA serta Kepala Biro Umum. (nas)

Intensifkan Pengamanan Jelang Arus Mudik Dari Hal. 1 Satu Pos Pengamanan (Pos Pam) yang berada di kecamatan Maluk. Pos Pam tersebut dibentuk untuk meminimalisir terjadinya aksi pencurian dan gangguan kamtibmas. Sementara untuk pos pelayanan akan disiagakan di Terminal Taliwang dan Poto Tano. Pos pelayanan tersebut sengaja dibentuk untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas. ‘’Dalam pengamanan arus mudik ini, kami menurunkan 100 anggota yang akan dibantu oleh anggota TNI, Dishubkominfo, Satpol PP dan instansi lainnya,’’sebutnya.

Untuk kegiatan operasi pengamanan ini, pihaknya akan mengadakan latihan pra operasi. Hal ini dilakukan supaya personel yang akan diturunkan memahami tupoksi masing-masing.

Sehingga nantinya apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa langsung ditangani.

Masih Sepi Sementara itu, pergerakan penumpang di Terminal Mandalika, Bertais, Kota Mataram untuk arus mudik tahun ini masih sepi. Penumpang yang berangkat maupun datang melalui Terminal Mandalika, masih belum ada peningkatan signifikan.

Demikian disampaikan Kepala UPTD Terminal Mandalika melalui Kepala Bagian Tata Usaha (TU) Terminal Mandalika, Muhammad Junaidi. “Aktivitas terminal masih sepi dan belum banyak penumpang,” ujarnya dikonfirmasi Suara NTB, Senin (27/6).

Junaidi memperkirakan peningkatan penumpang akan terjadi mulai pada H-7 Lebaran. Pihaknya juga akan mulai mendata para penumpang pada arus mudik tahun ini mulai H-7 sam-

pai H+7. Selama ini mobilisasi angkutan yang terbanyak adalah AKDP (Angkutan Kota Dalam Provinsi) seperti tujuan Sumbawa maupun Bima.

Sementara itu untuk AKAP (Angkutan Kota Antar Provinsi) penumpangnya masih sepi.

Ia mengatakan untuk AKAP dalam sehari hanya satu kali pemberangkatan, itu pun penumpangnya tidak banyak, bahkan satu bus hanya berisi 10 penumpang.

Menurutnya hal ini dipengaruhi murahnya harga tiket pesawat. “AKDP yang masih mendominasi, yang rutin berangkat tiap hari. Tapi belum ada peningkatan, mungkin H-7 mulai naik jumlah penumpang,” ujarnya.

Mulai H-7 sampai H+8, Junaidi mengatakan pihaknya akan mulai melakukan pendataan terhadap jumlah armada yang berangkat maupun datang baik AKDP maupun AKAP, di samping pendataan jumlahpenumpang.Pendataan ini dilakukan bersama tim dari Bidang Perhubungan Darat DinasPerhubungan,Komunikasi, danInformatika(Dishubkominfo) Kota Mataram.

Terkait arus mudik 2016, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika NTB, Drs.L.Bayu Windia, M.Si memprediksi akan ada peningkatan 10 persen jumlah penumpang angkutan darat dan laut dibandingkan mudik Lebaran tahun 2015 lalu. Sementara untuk angkutan udara diprediksi akan meningkat 15 persen dari hari biasa. Berdasarkan prediksi itu, jumlah angkutan yang dipersiapkan juga bertambah. (ynt)

bahwa tidak ada dalam kitab Weda yang menganjurkan umat Hindu melakukan upacara pengabenan secara jor-joran. Umat Hindu dapat melaksanakan upacara dalam rangka mempercepat proses kembalinya lima zat yang terkandung di dalam tubuh manusia itu secara sederhana. ‘’Bagi masyarakat awam, bahkan ada yang menyelenggarakan upacara ini dengan sampai menjual tanahnya dan lain sebagainya. Tetapi dalam kitab Weda, tidak ada anjuran seperti itu, yang membuat kita jor-joran dalam melaksanakannya. Tetapi barangkali kalau memang mampu, ya dipersilakan, kalau yang tidak ya cukup sederhana saja,’’ ujarnya.

Adapun buku yang berjudul Perspektif Teori Sosial Ketubuhan Terhadap Ritual Kematian di Bali itu dibedah oleh Dosen Ilmu Filsafat Agama Hindu, Dra. A.A Istri Anom, M.Ag dan Dosen Jurusan Hukum STAHN Gde Pudja Mataram, Drs. I Ketut Nuasa, M.Ag. Seluruh civitas akademika dan sejumlah pelajar yang ahdir pada kesempatan itu, sangat antusias mengikuti bedah buku tersebut.

Sekelompok siswi dari sekolah di Lingsar turut serta sebagai peserta bedah buku. (met/*)

Halaman 15

Pesona Bukit Nanggi

Sensasi Menjajal ’’Rinjani’’ yang Lain Cuaca panas siang itu membuat para pedaki berpeluh dan semakin dahaga. Kondisi jalan yang menanjak dan berdebu membuat setiap orang selalu ingin beristirahat. Meski terlihat letih, namun para pendaki bertekad untuk menaklukkan Bukit Nanggi, di Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten LombokTimur.Ketinggian Bukit Nanggi mencapai 2.300 meter di atas permukaan laut (mdpl). Bukit ini menyajikan sensai tantangan berbeda.

Sehingga tak heran banyak pendaki ingin menaklukan bukit yang juga disebut bukit “teletubbies” itu.

UNTUK mencapai puncak, para pendaki dapat menempuh lima jam perjalanan normal dari kaki bukit. Di sepanjang perjalanan, pendaki akan disuguhkan pemandangan alam yang indah dan menakjubkan. Jalan yang terjal dan berkelok-kelok menjadi sensasi tersendiri. Bagi penyuka tantangan, kondisi jalan yang miring dan tidak rata menjadi justru memantik adernalin. Apalagi saat berada di 200 meter terakhir, pendaki harus melewati jalur pada kemiringan hampir 80 derajat.

Saat berada di ketinggian 1.000 meter, pendaki akan disuguhkan dengan kegagahan Gunung Rinjani yang seolah-olah memanggil dan meminta untuk didaki. Sebagian pendaki terlihat tengah beristirahat sambil menikmati pemadangan di bawah bukit. Bukan hanya itu, di sepanjang jalan pendaki akan disuguhkan dengan keindahan savana yang memukau. Tidak sedikit pula pendaki yang mengabadikan keindahan alam itu menggunakan kamera yang memang disiapkan. Sebab sangat sayang untuk dilewatkan tanpa diabadikan.

“Ini bagus banget, saya bisa melihat Gunung Rinjani dari

jarak sedekat ini. Saya selalu menginginkan untuk mendaki Gunung Rinjani. Seperti kata orang, jangan merasa jadi anak Lombok atau pernah ke Lombok kalau belum mendaki Gunung Rinjani,” kata Rika Venisari, salah satu pendaki asal Kota Mataram kegirangan.

Untuk dapat sampai di bukit ini, pengunjung dapat menempuh 2,5 jam perjalanan dari Kota Mataram. Kemudian mendaki menuju puncak bukit selama lima jam. Pengunjung dapat menitipkan kendaraannnya pada masyarakat sekitar Bukit Nanggi. Masyarakat di Desa Sembalun Bumbung itu cukup ramah dalam menyambut tamu yang datang.

Sesampainya di puncak bukit, rasa lelah yang didapatkan selama perjalanan terbayar tuntas. Pemandangan dari atas bukit itu membuat setiap pendaki berdecak kagum. Dari puncak, pengunjung dapat melihat Gunung Tambora di Pulau Sumbawa yang terhampar diselimuti awan. Tidak itu saja, pemandangan pantai dan giligili yang cantik juga dapat dinikmati dan mengundang rasa syukur bagi penakluk bukit ini.

Sementara itu, di sebelah barat pengunjung dapat melihat

Siagakan Alat Berat Dari Hal. 1 kata Ardi ketika dikonfirmasi di Mataram, Senin (27/6) siang kemarin.

Ia mengatakan, jalur mudik di NTB yang perlu mendapatkan perhatian terletak di Nangatumpu Kabupaten Dompu dan Kumbi di Bima.

Ke dua lokasi itu masih berlangsung pengerjaan jalan.

Meskipun ada penghentian sementara pengerjaan proyek jalan, lanjut Ardi, tapi proyek

dipastikan akan berjalan sesuai dengan jadwal. ‘’Mereka (kontraktor) sudah memperhitungkan hari raya ini tidak terlalu mengganggu. Untuk proyek jalan yang Mataram Insya Allah selesai,’’ ucapnya.

Ditanya seberapa banyak paket pekerjaan proyek jalan di NTB yang sedang dikerjakan saat ini? Ardi mengaku tak tahu jumlahnya. Namun, yang jelas, katanya, jumlahnya cukup banyak. Untuk kelancaran transportasi lebaran, yang per-

lu dicermati adalah manajemen traffic. ‘’Itu teman-teman Dishub sama Polantas yang punya kewenangan, kalau kondisi jalan sudah cukup baik,”imbuhnya.

Ditambahkan, kelanjutan pengerjaan proyek jalan paling cepat dilakukan H+3 Lebaran dan paling lambat H+7 Lebaran. Apalagi di Lombok, ada tradisi Lebaran Topat, sehingga para pekerja efektif bekerja kembali setelah Lebaran Topat. (nas)

Pertumbuhan Ekonomi Tak Otomatis Menurunkan Kemiskinan Dari Hal. 1 pengangguran terbuka dapat ditekan serta nilai tukar petani yang semakin tinggi. Sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan. Di samping itu, kebijakan ekonomi pemerintah yang memengaruhi daya beli masyarakat seperti kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik dan sembako. ‘’Faktor lainnya adalah ketimpangan pendapatan.

Rasio gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu se-

buah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk,’’ paparnya.

Amin menjelaskan ketimpangan pendapatan penduduk NTB berdasarkan gini ratio Maret-September 2015. Untuk daerah perkotaan, pada bulan September 2015 mencapai 0,317 menurun 0,082 dibandingkan dengan Maret 2015 sebesar 0,399. Sementara untuk daerah pedesaan pada bulan September 2015

sebesar 0,263 menurun 0,07 dibandingkan Maret 2015 sebesar 0,333. “Gabungan perkotaan dan pedesaan pada bulan September 2015 sebesar 0,291 menurun 0,077 dibandingkan dengan Maret 2015 sebesar 0,368,”sebutnya.

Dari angka gini ratio pada bulan September 2015 baik di perkotan dan pedesaan kata Wagub, menunjukkan tingkat kesenjangan masyarakat berkurang. Atau tingkat pemerataan pendapatan masyarakat lebih baik. “Sehingga ini berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan,”pungkasnya. (nas)

Distan TPH NTB Serahkan ke Proses Hukum Dari Hal. 1 Sehingga hasilnya, jagung yang keluar pun cenderung bersih. Fakta ini ditemukannya langsung di Sumbawa Besar dan telah didokumentasikan.

Kekeliruan pihaknya, terlambat memberikan bimbingan teknis penggunaan alat sebelum dioperasikan, khususnya di Kecamatan Kayangan, KLU.

Secara singkat diurainya, cara kerja alat Corn Sheller di KLU akan tergantung jagung yang akan digiling. Untuk jagung yang masih dengan kulit, setelah dimasukkan ke alat tersebut, putaran mesin dimaksimalkan karena beban kerjanya lebih tinggi. Sedang, jika sudah dikuliti, maka kecepatannya sedang. ‘’Kalau begini, hasilnya akan lebih

maksimal,’’ kata dia.

Praktik inilah yang sudah dilakukan oleh petani Sumbawa, sehingga hasilnya jauh lebih bagus. Sementara petani di KLU penerima bantuan itu diakuinya rata-rata masih belum berpengalaman menggunakan alat pemipil jagung.

Atas dasar itu, pihaknya pun berencana memberikan pendampingan teknis. (ars)

(Suara NTB/lin)

BUKIT NANGGI - Pemandangan di Bukit Nanggi, Sembalun, Lotim.

Gunung Rinjani yang gagah dan menantang.

“Saat ini saya berada di ketinggian 2.300 mdpl, saya pikir bahwa saya bisa mendakai Gunung Rinjani yang berada di ketinggian 3.700 mdpl. Saya hanya perlu berusaha mendaki 1.500 meter saja. Saya pasti bisa,” ujar Ermy Mulia Andriani yang merupakan salah satu pendaki yang mampu mencapai puncak Bukit Nanggi.

Selama ini, masyarakat merasa takut untuk mendaki Gunung Rinjani disebabkan ketinggian dan jalur yang terjal. Namun setelah mendaki Bukit Nanggi, tidak sedikit pendaki yang merasa optimis dapat menaklukkan Gunung Rinjani. Sebab dari bukit ini, terlihat jelas Gunung Rinjani yang seolah-olah meminta untuk ditaklukkan.

“Setelah Bukit Nanggi, saya akan mendaki Gunung Rinjani.

Saya yakin saya bisa, kalau melihat Gunung Rinjani dari sini (Bukit Nanggi). Sepertinya saya kuat mendaki Gunung Rinjani, dalam waktu dekat saya pasti naik,” ujar Ermy.

Pendaki dapat mendirikan tenda dan dapat menikmati malam dengan pemandangan ribuan bintang yang sangat indah. Cuaca yang dingin di malam hari membuat kopi terasa lebih nikmat dari biasanya.

Terlebih jika pendaki dapat menikati Kopi Arabika yang dipanen dan diracik langsung oleh masyarakat di Sembalun yang memang terkenal dengan kenikmatan Kopi Arabika-nya.

SDM Kurang Terlatih Kendati Bukit Nanggi menjadi salah satu bukit favorit sejumlah wisatawan, namun kehadirannya sebagai destiansi baru belum begitu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Masyarakat di Desa Sembalun Bumbung sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh tani. Artinya satu-satunya sumber pendapatan yang diandalkan yaitu penghasilannya dari bertani dan menjadi buruh tani. Padahal tanpa disadari, potensi bukit-bukit yang ada di sekitar desa ini sangat besar untuk menambah pendapatan warga. Meskipun beberapa warga juga menambah penghasilan dengan memanfaatkan potensi wisata yang ada.

Amaq Erma misalnya, pekerjaannya yang hanya sebagai buruh tani tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sementara ia harus menghidupi istri, tiga orang anak dan orang tuanya. Sedangkan ia hanya dapat bekerja pada saat musim tanam dan musim panen.

Selama kurun waktu penanaman padi itu, ia harus memutar otak mencari pinjaman kepada tetangga-tetangganya. Kondisi Amaq Andi merupakan salah satu dari banyaknya warga yang bernasib sama.

Saat ditanya tentang potensi wisata, ia mengaku tidak mengerti konsep wisata dan apa yang bisa didapatkan dari sesuatu yang disebut pariwisata. Sebab selama ini, meskipun

Bukit Nanggi maupun bukit lainnya banyak dikunjungi orang, ia tidak begitu merasakan manfaatnya dan tetap menjadi buruh tani.

“Saya ini buruh, tidak punya sawah tidak punya kebun. Jadi dapat uang kalau ada yang suruh nanam dan penen padi.

Kadang ngutang sama tetangga. Makanya utang jadi numpuk,” ujar laki-laki 38 tahun itu.

Kisah lain yang dialami oleh Amaq Andi. Ia harus mendaki bukit di ketinggian 2.300 meter itu untuk menjual air kepada para pendaki yang kehabisan air saat berada di perjalanan dan di puncak. Kendati ia juga tidak mengerti konsep pariwisata itu seperti apa, namun ia mengambil kesempatan untuk mendapatkan sedikit keuntungan dengan cara yang tidak pernah diduga siapapun. Siapa sangka, di bukit yang tinggi itu ada laki-laki paruh baya yang rela mendaki hanya untuk menjual air dan mendapatkan sedikit keuntungan. Meskipun dampaknya tidak begitu besar, namun Amaq Andi sudah bisa merasakan sedikit manfaat dari pariwisata di desanya.

“Saya jual air, ada yang harganya Rp 5 ribu dan ada yang harganya Rp 10 ribu. Saya ini buruh tani, jadi harus bisa cari uang kalau tidak ada yang suruh nanam padi. Satu-satunya cara yang bisa saya lakukan ya ikut naik bukit dan menjual air ini,” ujarnya kepada Suara NTB, di Ketinggian 2.300 mdpl tiga pekan lalu.

Selama ini Pemda telah gencar melakukan promosi pariwisata terutama di destinasi wisata yang ada di Sembalun. Beberapa kali juga pernah dilakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya menyambut wisatawan yang datang. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula warga yang masih belum begitu paham akan pentingnya pariwisata. Di antara mereka, masih ada yang menanyakan wisata itu hal yang seperti apa.

Barangkali karena mereka setiap hari berada di destinasi wisata dan tidak pernah berwisata keluar dari kampungnya. ‘’Kita selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Sembalun, terutama di sekitar Gunung Rinjani. Kita utamakan yang berkaitan dengan pelayanan terhadap wisatawan.

Selain itu kita berikan pemahaman tentang pariwisata itu seperti apa. Sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat dan bisa meningkatkan pendapatannya,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB H.L.Moh.Faozal, S.Sos.,M.Si belum lama ini.

Kehadiran sejumlah destinasi wisata harus menjadi solusi bagi warga agar dapat keluar dari kemiskinan. Karena warga di sekitar destinasi wisata merupakan salah satu faktor penentu wisatawan merasa nyaman dan aman.

Karena pariwisata selain menjual jasa, juga pada umumnya menjual kemanan dan kenyamanan. (lin)

Entaskan Warga Miskin dengan Meningkatkan ’’Skill’’ Petani Dari Hal. 1 Penghargaan tersebut, tak diperoleh begitu saja dengan mudah. Namun butuh upaya gigih baik dari aparatur desa, perangkat desa dan dusun hingga masyarakat setempat. Dikonfirmasi, Senin (27/6) kemarin Kepala Desa (Kades) Gelangsar, Abdul Rahman mengatakan, upaya menerapkan pemerintahan desa yang bersih dan transparan telah dimulai sejak desa ini didefinitifkan. Penerapan ini dimulai dari tahapan perencanaan kegiatan dan program, melibatkan dusun. Setelah itu, dibahas dalam musyawarah desa yang tertuang dalam rencana kegiatan pembangunan (RKP) desa yang berlaku selama satu tahun.

Jika RKP kemudian disetujui pelaksanaannya, seluruh unsur desa, dari Kepala Dusun, Badan Perwakilan Desa (BPD) dan tokoh agama serta tokoh masyarakat, kembali dilibatkan. Tujuannya, untuk menciptakan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan. ‘’Semua dibahas transparan bersama semua unsur, tidak ada yang ditutup-tutupi. Hal ini dinilai oleh pusat sehingga diberi penghargaan,’’ kata Kades

yang dikenal ramah ini.

Tidak cukup dilevel perencanaan, ia pun mensosialisasikan semua anggaran desa melalui website. Pihaknya membuat web dan blog Desa Gelangsar. Di dalam blog tersebut dituangkan profil desa, kegiatan desa, produk unggulan desa. Kemudian peta desa dan peraturan desa dan anggaran yang dikelola desa. Tujuan dimuat semua berkaitan dengan hal ini agar masyarakat mengetahui secara transparan.

Terkait penilaian sehingga desanya diberi penghargaan oleh Kementerian Keuangan, ia sendiri tidak tahu jika ada tim turun ke desa yang dipimpinnya melakukan penilaian. Menurutnya, transparansi ini, mungkin terlihat biasa saja. Pasalnya banyak juga desa-desa lain di Lombok Barat yang telah melaksanakannya. Hanya saja, yang membuat transparansi yang dilakukan Desa Gelangsar menjadi istimewa, mereka tidak hanya melakukan secara offline, tetapi secara online juga.

Menurutnya, pihak Desa Gelangsar, paham betul mengenai manfaat dari internet. Karena itu sejak 2013 silam, pihak desa membuat sebuah blog. Selain itu, blog tersebut dibuat agar

Desa Gelangsar bisa diakses oleh warga di luar negeri. Baginya, blog ini memberi nilai lebih untuk Desa Gelangsar, sehingga diganjar penghargaan.

Akan tetapi kata Abdul Rahman, penghargaan yang diraih Desa Gelangsar, bukan semata-mata persoalan mengatur administrasi kas desa secara umum. Poin penting dari pernghargaan tersebut adalah melakukan transparansi dalam setiap pengelolaan keuangan desa. Sehingga, masyarakat dan pemerintah dapat melihat seperti apa pengelolaan keuangan yang dilakukan aparatur Desa Gelangsar. ‘’Ini menjadi tantangan besar untuk Desa Gelangsar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk lebih baik lagi,’’ jelasnya. Ia juga ingin agar penghargaan transparansi anggaran yang diperoleh mampu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya. Ia mengaku, sejauh ini, masyarakatnya berjumlah 3.000 jiwa lebih (1000 KK).

Pekerjaan warga didominasi petani kebun dan buruh. Dari jumlah ini, persentase jumlah penduduk miskin sekitar 25 persen. Luas wilayah mencapai

9.000 kilometer persegi. Untuk mengentaskan kemiskinan ini, pihaknya meningkatkan kemampuan atau skill dan pemberdayaan di sektor perkebunan dan pertanian. Khusus warga yang bergelut di sektor perkebunan, untuk mendukung warga di sektor ini pihak desa mendatangkan pelatih bidang pertanian. Warga diberi pelatihan kaitan dengan cara membuat stek durian. Selain itu, potensi yang dikembangkan masyarakat setempat adalah gula aren.

Ke depan Desa Gelangsar akan mengembangkan sektor pariwisata dengan membuka jalan menuju Air Terjun Temburun yang berlokasi di desa setempat. Sejauh ini, pihak desa kesulitan karena medan menuju air terjun sangat sulit. Ia berharap ke depan Pemkab Lobar bisa membatu pihak desa mengembangkannya. Sebab menurutnya, air terjun ini sangat potensial dikembangkan sebagai destinasi wsiata. Ke depan, ia berharap potensi yang dimiliki desanya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pihaknya juga mengembangkan pola gotong royong. Sebab menurutnya,

bantuan dari pemerintah misalnya untuk rumah kumuh jumlah dana yang digelontorkan pemerintah masih minim hanya Rp 7,5 juta. Sedangkan rumah yang akan dibangun membutuhkan anggaran yang melebihi dari anggaran itu.

Jika hanya warga yang mengerjakan maka tidak bisa selesai sehingga ditempuh melalui swadaya dan gotong royong melibatkan semua warga.

Dalam melaksanakan program ini, pihaknya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun perlu upaya sangat besar. Selain bergotong royong membangun rumah kumuh, pihaknya juga berupaya bergotong royong dalam melaksanakan program desa, seperti pembukan jalan baru.

Sejauh ini pihaknya sudah membuka jalan dusun dan jalan penghubung antar desa sepanjang 8 kilometer lebih. Akses jalan yang dibuka tersebut seperti jalan Dusun Grepak-Desa GelangsarDusun Sepeni-Malaka (Desa Mekar Sari). Selain itu juga dibuka jalan dengan lebar 2-3 meter. ‘’Tidak mudah membuka jalan ini, tapi karena menggerakkan masyarakat maka semuanya menjadi mudah,’’jelasnya. (her)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917095270 - 081357355362

Selasa, 28 Juni 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kisah Dua Anggota Bhabinkamtibmas yang Hentikan Mobil Dinas Kapolda NTB Brigadir I Ketut Surya Ningrat dan Brigadir Indra Jaya Kusuma dipanggil langsung Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Umar Septono, SH, MH. Penyebabnya, dua anggota Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polsek Praya Barat Daya ini beberapa waktu lalu sempat menghadang mobil dinas Kapolda. Apa yang terjadi?

Tak ada gurat ketegangan di wajah Ketut Ningrat (sapaan Brigadir I Ketut Surya Ningrat). Dia berdiri sigap, layaknya apel pagi seperti biasa. Di sampingnya rekan sesama Bhabinkamtibmas Indra Jaya Kusuma. Tepat beberapa jengkal di depannya berdiri jendral bintang satu, Kapolda Umar Septono, tengah memimpin apel rutin setiap Senin. Kehadiran Ningrat dan Indra menjadi pembeda suasana apel ketika itu.

Setelah hampir 30 menit pidato, Kapolda menyebut “beliau” kepada dua prajurit di belakangnya itu. “Saya sengaja mengundang beliau berdua ke apel pagi ini,” buka Kapolda. Disinggungnya tentang peristiwa penghadangan mobil dinasnya Mitsubishi Lancer Nopol XX 1, tepat Rabu (22/6) lalu. Ketika itu Kapolda bersama sopirnya melaju arah Lombok International Airport melalui jalan bypass. Ketika sampai di jalur bypass Desa Ungge, Lombok Tengah, mobilnya yang melaju diantara banyak kendaraan lain tiba-tiba di-

(Suara NTB/humaspoldantb)

CEGAT - Kapolda NTB Brigjen Pol. Umar Septono saat memimpin apel Senin (27/6) pagi, berdiri bersama dua anggota Bhabinkamtibmas yang dipanggil khusus atas aksi menghentikan mobil dinasnya. hentikan anggota berseragam.

Anggota itu tidak lain Indra dan Ningrat. Keduanya perlahan lahan menyeberangkan seorang nenek yang membawa buah kelapa. Peristiwa singkat, tapi membuat Ningrat dan Indra dipanggil secara khusus Kapolda, berdiri di hadapan peserta apel pejabat utama polda sampai setingkat brigadir di Lapangan Gajahmada Polda NTB. “Cobajelaskan,apaalasanmenghentikan mobil dinas saya,” kata Kapolda dengan pengeras suara.

“Karena saya bekerja untuk melayani masyarakat. Saya diberikan tugas untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan melayani pimpinan,” kata Ketut tegas, dan belum selesai ucapannya, riuh tepuk tangan peserta apel menyambutnya.

Mendengar penjelasan lantang itu, Kapolda pun mengaku merinding. “Saya merinding mendengarnya. Seorang Brigadir dengan berani mengatakan dih-

adapan Jendral tentang apa yang menjadi tugasnya,” kata Kapolda. Dengan lantang Kapolda berujar, bahwa tindakan dua anggota tersebut adalah perubahan mindset bahwa pelayanan penuh itu seharusnya kepada masyarakat, bukan kepada atasannya. Dan setiap keyakinan atas tugas yang dijalankankan adalah ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. “Kenapa dia tidak takut? Sebab dia paham mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia tahu, nasibnya tergantung kepada Tuhan, bukan kepada Kapolda,” ujar Kapolda memberi isyarat pesan moral kepada peserta apel.

Dia mengaku bersyukur, satu tahun berada di NTB, upaya menanamkan revolusi mental demi pelayanan seutuhnya kepada masyarakat sudah terlihat, dan diterapkan dua prajurit. “Saya bersyukur Tuhan menunjukkan kepada saya dua anggota kita ini. Saya sangat bersyukur itu,” tandasnya.

Sikap tegas, rendah hati dan berani menjalankan tugas tanpa harus takut atau berharap penilaian atasan, itulah yang sangat diharapkan Kapolda untuk ditanamkan ke jiwa semua jajarannya.

Tidak hanya pada level Bhabinkamtibmas. Pada fungsi lain di Polda NTB, sampai Polres Polres juga diharapkannya menteladani sikap dua anggota Bhabinkamtibmas tersebut. Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Sebab berulang disampaikan Kapolda, tugas pengabdian dipahaminya hanya untuk masyarakat dan penghambaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. “Jangan bersandiwara dalam urusan pelayanan masyarakat.

Kalau saat itu harus melayani.

Segera layani,’’ harapnya.

Karena hal-hal kecil sebagaimana dilakukan dua Bhabinkamtibmas tersebut menurut Kapolda, justru dampaknya sangat besar kepada masyarakat yang merasakan langsung sentuhan pelayanan Polri.

Hikmah dari peristiwa itu diharapkannya dipahami dan diaktualisasikan semua jajarannya. Karena pedoman pelayanan kepada masyarakat sebagai tujuan pengabdian utama, bukan pelayanan kepada atasan atau pimpinan Polri lainnya. Bahkan mental anggota Polri harus memposisikan diri takut kepada Tuhan jika tidak mampu melayani rakyat, daripada pimpinan atau pejabat publik. (ars)