Snt02022015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SENIN, 2 FEBRUARI 2015

20 HALAMAN NOMOR 273 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ars)

VILA DI ATAS BUKIT - Perbukitan di kawasan wisata Senggigi dipadati bangunan vila. Diduga keberadaan bangunan ini menyalahi RTRW dan dampaknya dikhawatirkan menimbulkan longsor dan imbas negatif lainnya.

Diduga Milik Warga Asing

Vila Bodong Gembosi PAD Lobar DINAS Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah (PPKD) mensinyalir banyak vila bodong yang ada di Lombok Barat, khususnya di kawasan Senggigi dan Sekotong. Keberadaan vila bodong ini menyebabkan daerah rugi hingga miliaran rupiah, sebab keberadaannya tidak memberi

kontribusi bagi daerah. Seperti contoh vila bodong di BangkoBangko Sekotong, per bulan diperkirakan penghasilan bisa mencapai puluhan juta namun tak ada pemasukan ke daerah.

Demikian dikatakan Sekretaris Dinas PPKD, Fauzan Husniadi kepada Suara NTB, Jumat (30/1). Pihak PPKD kata-

nya tidak bisa memungut pajak vila tak berizin alias bodong itu.

Sebab vila ini tidak bisa dimasukkan dalam daftar potensi yang dipungut. ‘’Vila bodong ini merugikan daerah, bisa dikatakan menggembosi PAD karena tidak masuk potensi untuk ditarik,’’ ujar Fauzan Husniadi.

Bersambung ke hal 19

Banjir Rendam 4.000 Rumah di Dompu

TO K O H

Dompu (Suara NTB) Banjir yang disertai longsor terjadi di Dompu Sabtu (31/1), mengakibatkan lebih dari 4.000 rumah terendam di 10 kelurahan di wilayah itu. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun akibat banjir setinggi dua meter mengakibatkan warga terpaksa harus mengungsi ke lokasi aman.

Terancam Tak Ada Bansos MENTERI Sosial (Mensos), Dr. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si mendeadline pemerintah daerah di Indonesia, termasuk NTB untuk segera menyerahkan update data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak. Jika terlambat menyerahkan update data itu sampai dengan 12 Februari mendatang, Bersambung ke hal 19 Hj. Khofifah Indar Parawansa

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/nas)

Waspada Cuaca Buruk BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB meminta masyarakat di daerah ini untuk tetap waspada. Pasalnya, sesuai dengan hasil koordinasi dengan BMKG, bahwa bulan Februari adalah puncak terjadinya hujan lebat yang kadang disertai angin kencang.

Seperti yang terjadi di Kota Bima dan Dompu, Sabtu (31/ 1), hujan lebat menyebabkan banjir dan longsor.

Bersambung ke hal 19

(Suara NTB/dok)

Wedha Magma Ardhi

‘’Bencana banjir dan tanah longsor terjadi di Dompu pada Sabtu (31/1),’’ ujar Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta, Minggu (1/2).

Banjir tersebut melanda 10 kelurahan di Kecamatan Dompu dan Kecamatan Woja sekitar pukul 17.00 WITA. Banjir merendam sejumlah kelurahan di antaranya Karoke, Bada, Toto, Bali I, Kasi Jawa, Simpasae, Sendono II, Wowondono, Potisi dan Balupasa. Banjir disebabkan banjir kiriman dari Sungai Laju, Sungai Silo, Sungai Soa, Sungai Rababaka dan Sungai Toi setelah hujan lebat hampir berlangsung empat jam.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima, TNI, Polri, Tagana, Bersambung ke hal 19

Terancam Dipidana KEPALA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Lobar H. Mulyadin SH, MH menegaskan proyek pembangunan vila di atas Makam Batulayar dipastikan tak mengantongi izin sehingga masuk kategori ilegal. Sejak awal BLH sudah berapa kali turun memantau proyek ini, karena dinilai tidak boleh membangun di atas tebing di lokasi tersebut karena ketentuannya kemiringan 90 derajat tidak diperbolehkan kecuali memungkinkan dengan rekayasa geologi.

Setelah teguran pertama, pemilik proyek waktu itu menghentikan aktivitas namun belakangan beraktivitas lagi sehingga menimbulkan longsor.

Karena itu BLH kembali akan menegur pemilik proyek tersebut, jika tidak digubris BLH mengancam akan mempidanakan pemilik proyek karena membahayakan diri dan orang lain. ‘’Tindakan kami akan menegur pemilik proyek (investor), jika tidak diindahkan maka kami akan lapor ke pihak berwajib karena terindikasi pidana,” tegas Mulyadin.

Pihaknya sudah turun ke lapangan beberapa waktu lalu. Setelah turun pertama itu, pihaknya memberi surat teguran pertama. Surat teguran ini dipatuhi oleh pemilik proyek, karena waktu itu proyek distop. Namun rupanya, pihak pemilik proyek ini berkonsultasi ke dinas terkait

(Suara NTB/dok)

H.Mulyadin

termasuk ke Bappeda agar diizinan membangun. Namun saat itu, BLH tetap ngotot tidak memperbolehkan pembangunan proyek.

Secara peruntukan jelasnya, memang kawasan itu untuk pariwisata. Namun ada proyek yang boleh dan tidak boleh dibangun. Meurutnya, tidak bisa dasar beraktivitas menggunakan relomendasi dari desa dan kecamatan. Karena finaliasi perizinan ada di kabupaten. “Walaupun ada rekomendasi dari desa dan kecamatan, namun tidak layak untuk membangun sehingga tetap tidak bisa,” tegasnya.

Bersambung ke hal 19

1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Bupati Kabupaten Lom1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 bok Utara (KLU), H.Djohan 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Sjamsu,SH menanggapi da1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 tar terkait pelaksanaan 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 proyek rumah kumuh di Ke1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 camatan Bayan yang diduga 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 bermasalah. Baginya, setelah 1234567890123456789012345678901212345678901234567 digarap Kejaksaan, dia 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 (Suara NTB/ula) 1234567890123456789012345678901212345678901234567 sepenuhnya menyerahkan ke EVAKUASI PASIEN - Evakuasi pasien di RSU Dompu 1234567890123456789012345678901212345678901234567 proses hukum.

1234567890123456789012345678901212345678901234567 akibat direndam banjir, Sabtu (31/1) malam.

1234567890123456789012345678901212345678901234567 Ditemui usai acara serah 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 terima hibah lahan ke Polda 1234567890123456789012345678901212345678901234567 NTB, Sabtu (31/1) di Pelabu1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 han Bangsal, Bupati mengakui 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Bangunan Langgar Tata Ruang adanya kekeliruan dalam pel1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 aksanaan teknis pendistribu1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 sian material rumah kumuh.

1234567890123456789012345678901212345678901234567 (Suara NTB/ars) Tapi itu pun tidak banyak dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Djohan Sjamsu dia memakluminya. ‘’Kalau 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 pun ada masalah satu dua, itu 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 kan bisa dimaklumi karena ke- merintahan bersama rekanan 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 salahan teknis,’’ kata Bupati. pelaksana untuk mengambil 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Tapi pada hakekatnya kata- untung.

1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 nya, tidak ada niatan dari pe- Bersambung ke hal 19 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Pariwisata NTB saat ini sedang tumbuh dan menggeliat. Hal itu terlihat dengan

Proyek Rumah Kumuh, Bupati KLU Akui Ada Kekeliruan Teknis

Kawasan Wisata Senggigi-KLU Terancam Longsor makin berkembang dan tumbuhnya investasi dalam bidang perhotelan.

DI kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat hingga Kabupaten Lombok Utara (KLU) terutama di daerahdaerah perbukitan saat ini semakin marak pembangunan fasilitas-fasilitas wisata seperti vila, hotel dan lainnya.

Kondisi ini dikhawatirkan akan menyebabkan longsor beberapa tahun mendatang.

Untuk itu, pemerintah di dua kabupaten tersebut diminta

hati-hati dan selektif memberikan izin, jangan sampai pembangunan fasilitas wisata melanggar tata ruang. ‘’Pemerintah kabupaten/ kota agar hati-hati mengeluarkan izin. Jangan sembarangan mengeluarkan izin walaupun mencari PAD (Pendapatan Asli Daerah). Tetapi diperhatikan juga aspek tata ruangnya,” kata Penyidik Tata Ruang Dinas PU NTB, Hanan

Istiqlal, SH dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (1/2).

Ia melihat, memang banyak sekali pembangunan fasilitas wisata yang terindikasi melanggar tata ruang di kawsan wisata Senggigi dan kawasan tiga gili di KLU. Termasuk pembangunan fasilitas-fasilitas wisata di perbukitan-perbukitan kawasan Senggigi-KLU. Bersambung ke hal 19

SUARA NTB Senin, 2 Februari 2015

(Suara NTB/cem)

Amankan Kebijakan Pemda LURAH Taman Sari, Zaenuddin mengatakan salah satu poin yang memang menjadi perhatian pemerintah kelurahan dalam pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Walikota adalah dengan mensosialisasikan serta mengamankan kebijakan pemerintah daerah. Artinya, aturan yang diturunkan dijadikan catatan penting untuk diterapkan di masyarakat.

“Tugas kita kan menjalankan dan kami siap mengamankan kebijakan itu,” kata Zaenuddin dikonfirmasi di Pendopo Walikota pekan kemarin. Diantara pelimpahan kewenangan tersebut yakni persoalan izin pondokan, PKL, kebersihan serta pelayanan gratis.

Untuk izin pondokan memang diakui masih ada pemilik kos belum membuat izin, sehingga pihaknya terus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk segera mengurus izin usahanya.

Pengurusan izin lanjutnya, masyarakat tidak dibebani oleh biaya sedikit pun. “Semuanya sekarang gratis,” sebutnya. Temuan di lapangan pascarazia bersama Satpol PP dan Polres Mataram, kebanyakan pondokan tidak memiliki induk semang.

Kalau pun ada itu dilimpahkan kepada orang lain yang tidak tinggal di sana. Artinya, potensi kriminilitas dan lain sebagainya bisa saja terjadi, sehingga hal ini menjadi catatan penting untuk terus dilakukan pengawasan.

Pengawasan yang perlu diatur adalah, soal izin berkunjung, larangan memasukan pasangan selain jenis di kamar dan lain sebagainya. Kepala lingkungan serta tokoh pemuda dan masyarakat dinilai sangat membantu untuk melakukan kontrol sosial terhadap perilaku penghuni pondokan. Terkait masalah kebersihan dan PKL? Diakui, PKL di Taman Sari dinilai tidak terlalu banyak dan bersifat insidentil.

Kalaupun ada beberapa PKL berjualan di atas trotoar, pihaknya memberikan teguran serta mensosialisasikan aturan.

Sedangkan kebersihan, pihaknya secara rutin mengangkut bahkan memiliki petugas kebersihan di masing – masing kelurahan. Apakah dengan pelimpahan kewenangan ini pekerjaan kelurahan semakin bertambah? Secara administratif memang bertambah, tetapi bagaimanapun juga tetap dijalankan sesuai dengan amanah kepada daerah. Yang jadi persoalan yakni keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengurus persoalan administrasi dan lain sebagainya. (cem)

(Suara NTB/fit)

Harus Dibarengi Tindakan Tegas KETUA DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., mengapresiasi rencana Pemkot Mataram, seperti dilontarkan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yang akan menyurati tempat-tempat hiburan yang ada di Kota Mataram. Ini menyusul hasil razia Satpol PP Kota Mataram bersama Polres Mataram yang berhasil menjaring 23 siswa bolos sekolah saat jam pelajaran.

Puluhan siswa ini terjaring di sejumlah tempat hiburan di Kota Mataram. Mulai dari Taman Hiburan Loang Baloq hingga Playstation. ‘’Kami memberikan apresiasi kepada Pemkot yang akan menyurati tempat hiburan,’’ ujar Didi Sumardi kepada Suara NTB. Namun, lanjutnya, surat yang bakal dilayangkan ke tempat-tempat hiburan, harus dibarengi dengan tindakan tegas terhadap pemilik usaha rental playstation, kafe, mall dan tempat hiburan lainnya yang menampung pelajar yang bolos dari sekolah.

Politisi Partai Golkar ini menyarankan hendaknya Pemkot Mataram membangun suatu pola, bagaimana hal tersebut menjadi kepedulian dan tanggung jawab bersama. ‘’Menyelamatkan sekolah anak-anak kita tersebut merupakan komitmen dari seluruh pihak tanpa terkecuali dan ini harus menjadi kesadaran dan gerakan bersama,’’ pungkasnya. (fit)

Ditangani Dua SKPD

Pengelolaan Parkir Khusus Tak Maksimal Mataram (Suara NTB) – Selain retribusi parkir tepi jalan umum, potensi lainnya yang juga bersumber dari parkir, yakni pajak parkir yang termasuk dalam katagori parkir khusus. Di Kota Mataram, pajak parkir atau parkir khusus masih dikelola oleh dua SKPD, yakni Dispenda dan Dishubkominfo Kota Mataram.

Memang sejak awal, parkir khusus dikelola oleh Dispenda Kota Mataram. Karena masih terpisah, membuat pengelolaan parkir khusus kurang maksimal.

Belakang, seelah sejumlah lahan parkir diduga tak bertuan menjadi sorotan, seperti parkir di eks pelabuhan Ampenan dan parkir di Loang Baloq, Dishub Kota Mataram memasukkan titik parkir itu menjadi parkir khusus danmengelolanya sendiri. Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, Drs. H. Khalid kepada Suara NTB, membenarkan saat ini pihaknya mengelola 12 titik parkir khusus.

Masing-masing di sepanjang Jalan Udayana, Taman Hiburan Loang Baloq, Taman Selagalas, Pasar Hewan, Bank Swasta dan UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah). Untuk mengelola parkir khusus ini, Dishubkominfo, katanya, menjalin kerjasama dengan pihak kelurahan. ‘’Jadi, lurah ini menunjuk orang yang direkomendasikan menjadi pihak yang bertanggung jawab atas parkir khusus di masing-masing titik,’’ terangnya.

Nantinya penanggungjawab parkir khusus tersebut akan meneken MoU dengan UPTD Perparkiran Dishubkominfo.

Nantinya juga akan ditetapkan target pajak parkir yang harus disetorkan kepada Pemkot Mataram. namun, sebelum target ditetapkan, terlebih dahulu dilakukan uji petik. ‘’Jadi di MoU itulah nanti dituangkan pula hasil uji petiknya,’’ demikian Khalid.

Menyinggung masih ada sejumlah titik parkir khusus yang dikelola Dispenda Kota Mataram, Khalid mengatakan, akan lebih baik kalau pengelolaan parkir khusus diserahkan kepada satu SKPD saja, yakni Dishubkominfo. Apalagi, sambungnya, dengan telah dipisahkannya kantor UPTD perparkiran, diyakini akan membuat kinerja Dishubkominfo dalam mengelola parkir khusus lebih maksimal. (fit)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Diduga Ada Makelar Perizinan di BPMP2T Mataram (Suara NTB) – Teka – teki keluarnya izin minuman keras (miras) golongan C di salah satu rumah bernyanyi seolah menjadi pertanyaan besar masyarakat. Pasalnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) tidak pernah mengeluarkan rekomendasi kepada salah satu rumah bernyanyi. Bahkan, Satpol PP tidak mengetahui hal tersebut. Kuat dugaan masih ada makelar perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T).

Informasi yang dihimpun Suara NTB, keluarnya izin miras di salah satu rumah bernyanyi diduga ada makelar perizinan di BPMP2T Kota Mataram. Logikanya, tidak mungkin dinas teknis seperti Budpar dan Satpol PP tidak mengetahui izin itu keluar, karena dua instansi tersebut masuk dalam tim kerja teknis. “Bukan rahasia publik lagi, kalu izin – izin us-

aha besar itu keluar. Iya di sana (BPMP2T) ada makelar izin,” kata sumber Suara NTB. Pertanyaan besar kenapa izin itu diloloskan karena pasti ada permainan di bawah meja. Dan beberapa orang staf tertutup karena mereka diamplopkan uang oleh oknum makelar perizinan itu. Tidak hanya persoalan izin miras, tetapi izin usaha perhotelan

tidak terlepas dari permainan makelar di Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan.

“Izin hotel di Tata Kota juga begitu,” pungkasnya.

Kepala BPMP2T Kota Mataram, Cokorda Sudira Muliarsa membantah adanya tudingan makelar perizinan di instasinya. Dikatakan, orang boleh saja membangun persepsi seperti itu tapi secara kenyataan seluruh proses pen-

gajuan izinan selalu melibatkan tim kerja teknis. Bisa saja persepsi itu muncul karena pemohon izin masuk ke back office. Tapi ditekankan, kedatangan pemohon ke back office untuk konsultasi apa–apa yang menjadi persyaratan belum dipenuhi selama pengajuan izin. “Sama sekali tidak ada makelar izin,” bantahnya.

Pihaknya secara tegas dan ketat mengeluarkan setiap izin, terlebih dengan adanya tim kerja teknis. Seandainya dari tim rapat kerja teknis tidak menyetujui izin yang diajukan, otomatis izin tersebut ditunda atau lain sebagainya.

Sistem yang dibangun juga dengan sistem antre. Artinya, untuk menghindari ada per-

mainan seperti yang disangkakan.

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha mengatakan, selama ini menjadi persoalan berlarut – larut di Pemkot Mataram adalah kurangnya koordinasi antara SKPD terkait. Artinya, kalau sudah dua instansi yakni Budpar dan Sat. Pol PP tidak mengetahui izin miras itu keluar tentu menjadi pertanyaan besar.

Persoalan ini, tinggal ditelusuri saja benang merahnya.

Yang perlu dipertegas, SKPD teknis harus menempatkan orangnya di BPMP2T, sehingga menghindari praktik percaloan dan lain sebagainya. (cem)

Mataram Masih Kekurangan Ribuan Titik Lampu Mataram (Suara NTB) Kota Mataram masih kekurangan ribuan titik lampu atau penerangan. Seluruh wilayah Kota Mataram membutuhkan lampu sekitar 15 ribu titik. Tapi menurut Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H. M. Kemal Islam, saat ini berdasarkan data pihaknya, titik lampu di Kota Mataram sekitar 7.650. Dengan demikian masih kekurangan sekitar 7 ribu titik.

“Data terakhir saya sekarang sampai 7.650 sudah terpenuhi. Setengah dari target,” cetusnya kepada Suara NTB. Kebutuhan 15 ribu titik lampu yang ada di Kota Mataram ini disampaikan Kemal didominasi oleh penerangan jalan lingkungan atau sekitar 60 persen. Tapi dari jumlah ini termasuk juga penerangan di jalan-jalan baru yang ada di Kota Mataram.

Di tahun 2015 ini, Kemal mengatakan pihaknya menargetkan penambahan sebanyak 2 ribu titik penerangan. Target 2 ribu titik lampu ini termasuk jalan lingkungan, jalan provinsi, maupun jalan-jalan baru. “Termasuk penggantian dari lampu konvensional ke lampu hemat energi (LED) dan

tahun ini kita targetkan 2 ribu lampu,” jelas mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram ini.

Untuk pemasangan 2 ribu titik lampu ini, Dinas Pertamanan Kota Mataram menganggarkan Rp 6 miliar. Semua ruas jalan baru seperti Jalan TGH. Faisal, Jalan Gajah Mada, Jalan Bypass BIL II, dan Jalan Saleh Sungkar akan menggunakan lampu jenis LED. Target 15 ribu lampu ini disampaikan Kemal belum bisa terpenuhi akhir 2015 ini. Dengan adanya penambahan 2 ribu titik lampu di tahun ini, maka pemasangan titik lampu yang akan tercapai di tahun ini sekitar 9 ribu titik sehingga masih tersisa sekitar 6 ribu titik lampu.

Di tahun 2014 lalu, Pemkot Mataram menganggarkan Rp 5 miliar untuk penggantian seluruh penerangan jalan umum (PJU) di Kota Mataram. Angka Rp 5 miliar tersebut dianggarkan dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT) APBD Perubahan 2014.

Anggaran Rp 5 miliar tersebut untuk mengganti seluruh PJU di wilayah Kota Mataram, mulai dari daerah perbatasan sampai Ampenan. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

KTP - Warga yang datang mengurus pembuatan KTP elektronik dan dokumen kependudukan lainnya di Kantor Dinas Dukcapil Kota Mataram.

KTP Manual Tak Berlaku

Pembuatan KTP Elektronik Meningkat Mataram (Suara NTB) Pasca KTP manual tak lagi diberlakukan per 31 Desember 2014, pengurusan pembuatan KTP elektronik meningkat pesat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram. Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Drs. H. Ridwan kepada Suara NTB mengatakan sejak awal tahun lalu, setiap harinya rata-rata ada 60 sampai seratus warga yang datang untuk mengurus pembuatan KTP elektronik.

“Di awal tahun ini, ratarata 60 orang per hari yang datang mengurus pembuatan KTP elektronik. Ini sebagai bukti bahwa kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan cukup tinggi,” jelasnya.

Ridwan mengatakan kantornya tak pernah sepi, apalagi saat ini pencetakan sudah mulai dilakukan pihaknya.

Jumlah warga yang datang ke kantornya terus mengalami peningkatan setiap harinya.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Mendagri, KTP manual berlaku sampai dengan 31 Desember 2014. Bagi warga masih memiliki KTP manual, dipersilahkan untuk datang

ke Kantor Dinas Dukcapil untuk menggantinya dengan KTP elektronik.

Untuk pencetakan KTP elektronik, Ridwan mengatakan dua alat cetak yang dimiliki pihaknya bisa mencetak sekitar 60 keping per hari. Sampai awal tahun 2015 ini, jumlah KTP elektronik yang telah tercetak sekitar 3 ribu keping.

Pencetakan ini dilakukan sejak sebulan lalu setelah pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pencetakan KTP elektronik ke kabupaten/kota.

Terkait keterbatasan daya listrik yang dimiliki, Ridwan mengatakan hal tersebut sudah diatasi pihaknya. “Kita ubah pola distribusi daya. Untuk pencetakan jalurnya lain dan sekarang kita bisa mengoperasikan dua alat cetak.

Kita operasikan pada pagi hari satu alat cetak dan pada siang hari di atas jam 12 kita operasikan keduanya,” jelasnya.

Mesin cetak KTP elektronik tersebut disampaikan Ridwan cukup sensitif. Pada saat tingkat panasanya masih di bawah 70 derajat, mesin tersebut masih bisa dioperasikan. Hal itu juga tergantung dari suhu dingin di ruangan tempat alat cetak tersebut dioperasikan. (ynt)

(Suara NTB/cem)

PKL - Lapak PKL di Jalan Sriwijaya dinilai mengganggu keindahan kota. Sudah beberapa bulan terakhir Diskoperindag berencana merelokasinya tapi hingga kini belum terealisasi karena alasan tidak adanya lahan.

Antisipasi Reklame Porno

Pemohon Izin Harus Sertakan Desain Reklame Mataram (Suara NTB) Untuk mengantisipasi pemasangan reklame berbau gambar atau kata-kata porno, mulai dua pekan lalu, Dinas Pertamanan Kota Mataram memberlakukan aturan baru untuk pemohon perizinan reklame. Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H. M. Kemal Islam mengatakan bagi para pemohon izin reklame harus menyertakan desain reklame termasuk juga tagline yang akan dipasang di reklame tersebut.

“Sekarang harus mengajukan izin dengan desain.Tidak cukup hanya dengan mengajukan, tapi harus juga dengan desain dan formatnya. Ini mulai berlaku dua minggu yang lalu, awal tahun ini. Ini kita terus kaji dan evaluasi,” jelasnya.

Selain harus disertakan desain, Kemal mengatakan para pemohon izin juga harus melampirkan titik lokasi pemasangan reklame tersebut

pada saat mengajukan permohonan izin. Sejauh ini disampaikan Kemal, pihaknya telah menertibkan dua reklame yang disebutnya berbau porno baik gambar maupun taglinenya. “Terakhir itu saya rasa, hanya dua itu, yang lain tidak ada. Dari segi bahasa (tagline) juga akan kita pelajari mulai saat ini,” ujarnya.

Jika dalam pengajuan tersebut ditemukan ada desain reklame yang berbau porno, maka ditegaskan Kemal bahwa pihaknya akan menolak permohonan tersebut.

“Kita tidak memberikan izinizin reklame yang dimohonkan yang berbau porno, sudah jelas itu. Kalaupun sudah ada, kita turunkan,” jelasnya. Kemal mengatakan pihaknya tak ingin kecolongan lagi seperti sebelumnya. Untuk itulah aturan permohonan izin reklame ini diperketat pihaknya.

“Karena selama ini ada yang lolos satu dua karena

memang desainnya di mereka dan tiba-tiba terpasang dan sekarang kita minta dengan desain dan insya Allah tidak kecolongan lagi,” jelasnya. Pihaknya pun akan menugaskan satgas untuk melakukan pemantauan reklame di semua ruas jalan di Kota Mataram.

Kemal mengatakan pihaknya juga mulai menata lokasi pemasangan reklame.

Bagi reklame yang izinnya belum diperpanjang akan dipotong dan sejak beberapa waktu lalu pihaknya berhasil memotong puluhan reklame.

Peta zonasi reklame juga mulai diterapkan dalam waktu dekat ini.

“Sekarang saya punya peta zonasi reklame untuk kawasan Cakranegara dan akan saya terapkan tahun ini. Yang tidak sesuai akan saya tinjau kembali. Di Karang Jangkong karena terlalu penuh kita akan coba tinjau kembali,” terangnya. (ynt)

Warga Pinggir Kali akan Diberi Insentif Mataram (Suara NTB) Dalam rangka menjaga kebersihan di daerah pinggir kali, warga yang tinggal di pinggir kali akan diberikan bantuan berupa insentif. Program ini merupakan hasil kerjasama dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram dengan BWS (Balai Wilayah Sungai).

Demikian disampaikan Kepala BPM Kota Mataram, H. M. Syaiful Mukmin kepada Suara NTB belum lama ini.

Melalui progam ini, Syaiful menerangkan masyarakat yang tinggal di pinggir kali dilibatkan bagaimana memelihara kali atau sungai yang sangat dekat dengan lingkungan mereka. Seperti diketahui, masih ada warga yang mempunyai kebiasaan membuang sampah ke kali. Kebiasaan inilah yang perlu dihentikan.

“Anggaran ini berasal

dari BWS dan warga kita berikan insentif,” ujarnya.

Syaiful enggan menyebutkan berapa insentif yang akan diberikan kepada warga ini.

Warga pinggiran kali yang akan disasar melalui program ini yaitu semua kali yang ada di wilayah Kota Mataram mulai dari Ancar, Unus, dan Jangkuk.

Syaiful mengatakan pihaknya akan membagi warga ke dalam kelompok. Dana insentif ini kemudian diberikan per kelompok. “Kita akan bentuk kelompok masyarakat di bantaran kali. Nantinya akan ada 10 orang pengurusnya,” ujarnya. Sebagai langkah awal, Syaiful mengatakan pihaknya telah turun ke warga pinggir kali di Kelurahan Kekalik Jaya.

Selain memberdayakan warga bantaran kali, BPM Kota Mataram juga memprogramkan pemberdayaan warga pesisir Kota Mataram. Warga yang ada di Kelurahan Am-

penan Tengah dan Bintaro disampaikan Syaiful akan diberikan insentif. Insentif ini untuk mendukung gerakan masyarakat dalam menjaga kebersihan pantai.

Tahun ini, BPM Kota Mataram juga memprogramkan Community Action Plan di setiap lingkungan. Dari 321 lingkungan yang ada di Kota Mataram, pihaknya fokus untuk tiga kelurahan.

Melalui program ini pihaknya memberikan bantuan kepada setiap lingkungan berupa semen. Dengan semen ini, kerusakan jalan lingkungan atau fasilitas umum di setiap lingkungan bisa diperbaiki.

Lingkungan yang dipilih adalah lingkungan yang masih banyak terdapat warga tidak mampu. Selain memberikan bantuan dalam bentuk semen, BPM juga menyalurkan bantuan untuk pengembangan kelompok usaha. (ynt)

SUARA NTB Senin, 2 Februari 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Pengecer Pupuk di NTB Dijamin Jamkrida Kredit Macet Masih Tinggi BANK Perkreditan Rakyat (BPR) diminta lebih mengedepankan prinsip keberhati-hatian. Persoalannya, tingkat kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) terhitung masih tinggi.

“Kita terus menata (BPR) dan kita harapkan prinsip kehati-hatian lebih diutamakan,” kata Kepala Otoritas Jasa Keuanga (OJK) Provinsi NTB, Yusri di Mataram, Sabtu (31/1).

NPL BPR pada Desember 2014 lalu masih berada pada level tinggi, 7,99 persen. Itu masih perlu dilakukan perbaikan. Kendati demikian, tingkat kredit macet nasabah tersebut sudah turun dari yang sebelumnya 10.40 persen tahun 2013.

“Tahun 2014 kita targetkan BPR bisa turunkan NPLnya sampai 5 persen sesuai target. Tapi masih mentok di angka 7,99 persen,” terangnya.

Banyak persoalan menurut Yusri yang menyebabkan NPL BPR masih tinggi. Tidak mudah menyelesaikan persoalan untuk menangani nasabahnya. Bukan karena suku bunga BPR yang tinggi ataupun tingkat kepercayaan yang masih rendah terhadap BPR. Beberapa hal yang kemungkinan menjadi pemicu NPL BPR masih tinggi, kata Yusri, dari nasabah itu kemungkinan banyak diantaranya yang mengalami gagal usaha. Debitur yang karakternya kurang baik, padahal memiliki dana yang cukup untuk mengembalikan kredit, tetapi tidak dilakukan.

Dari sisi internal BPR sendiri, bisa saja akibat adanya moral hazar dari petugas-petugas BPR. SDM yang masih rendah, tata kelola yang tidak maksimal dilakukan dengan baik, dan bahkan bisa saja karena pengaruh IT yang tidak selengkap IT perbankan.

“Kualitas SDM dan integritasnya memang harus ditingkatkan, dan kompetensi harus ditingkatkan untuk bisa bersaing dengan perbankan, apalagi pada persaingan pasar global,” tambahnya.

Berbeda dengan perbankan yang memiliki kelengkapan IT untuk menunjang kemudahan nasabahnya. SDM yang cukup bagus, tata kelola yang baik internalnya yang memiliki kompetensi yang cukup memadai. Serta bank umum analisis kreditnya dinilai jauh lebih baik karena prinsip keberhati-hatiannya sangat diutamakan.

Kendati demikian, ada BPR yang NPL-nya tinggi sebanding dengan besaran modalnya.

“Ada penilaian tersediri di OJK. Kita harapkan terus dilakukan perbaikan untuk menekan NPL BPR bisa serendah-rendahnya,” demikian Yusri. (bul)

Yusri (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/bul)

GARAM - Petani garam di Tanjung Luar, Lombok Timur, sedang memasak garam di tungkunya, Minggu (1/2).

Petani Garam Banyak Beralih Profesi Mataram (Suara NTB) Bertahun-tahun kenaikan harga jual diharapkan petani garam. Tetapi apa yang diinginkan mereka tak pernah tercapai. Maka, mereka lalu beralih profesi. Pemantauan Suara NTB di beberapa sentra produksi garam di pulau Lombok, Minggu (1/2) menunjukkan, profesi memproduksi garam secara tradisional mulai banyak ditinggalkan. Padahal, pemerintah pusat telah mencanangkan swasembada pangan dan NTB menjadi salah satu harapan.

“Sudah banyak yang menjadi TKI, lebih baik bekulik (cari pekerjaan, red) yang lain,” kata Abdurrahap, petani garam yang juga telah meninggalkan profesi ini. Apalagi saat sedang musim penghujan seperti ini, rata-rata petani garam telah meninggalkan pekerjaan ini dan memilih tak berproduksi karena relatif minimnya pencahayaan matahari.

Ditemui di Kampung Padak, Desa Pijot, kecamatan Keruak, Lombok Timur, ia menuturkan berprofesi menjadi petani garam adalah pilihan paling terakhir bagi masyarakat yang tidak memiliki bekal keterampilan apapun.

Mengapa demikian, bertani garam membutuhkan proses lama, bahkan berbulan-bulan untuk mampu mendatangkan uang. Terlebih lagi, harga penjualan garam dari tahun ke tahun tak ada perubahan sama sekali. Hal ini membuat para petani garam jenuh.

Petani garam rata-rata kekurangan modal untuk berproduksi. Kekurangan modal

tersebut dirinci untuk biaya bahan bakar mesin penyedot air laut ke tambak garam.

Proses ini akan terus dilakukan berulang-ulang jika air di tambak telah kering tetapi tidak menghasilkan garam.

Bahkan, untuk menghasilkan garam, butuh waktu bagi petani hingga dua bulan lamanya. Satu petak tambak garam 5x12 meter, selama proses dua bulan tersebut membutuhkan beras hingga dua kuintal, karena masing-masing petak sudah ada tenaga khususnya. Bayangkan jika sekian petak yang harus dikerjakan.

Dalam satu petak itu produksinya tak mampu menghasilkan produksi berton-ton garam. Tentunya hal itu banyak mengakibatkan kerugian bagi petaninya. Sementara harga per kuintal garam kasar hanya Rp 60.000/ kuintal hingga Rp 70.000.

“Makanya lebih banyak jadi pekerja lain, banyak sekali sampai arah agak selatan bisa dicek,” katanya.

Lebih-lebih dalam kondisi

suhu panas rendah dan tidak bisa menghasilkan produksi secara maksimal sekarang.

Petani garam menurutnya tidak menghiraukan kalau tambak-tambak garamnya dibanjiri air.

Jika menginginkan petani garam bisa bertahan dengan profesi tersebut, harapannya pemerintah juga mendukung untuk memasarkan keluar daerah. Sebab jika di daerah makin membanjir produksi, harganyapun makin anjlok.

“Perlu diatur keluar masuknya garam ke daerah,” demikian disebut Abdurrahap. Sebelumnya Menteri KKP RI, Susi Pudjiastuti menginginkan swasembada garam akhir 2015. Meskipun rencana tersebut bertolak belakang dengan Kementerian Perdagangan yang memprogramkan swasambeda garam baru dapat dilakukan 2017.

Berdasarkan data dari KKP sepanjang tahun 2014, konsumsi garam nasional mencapai 3,8 juta ton. Dengan capaian produksi garam nasional sebanyak 2,2 juta ton, selama ini kepemilikan lahan garam rakyat hanya seluas 0,27 hektar per orang dengan produktivitas garam rakyat sekitar 80-90 ton per hektar per musim. Adapun saat ini total kebutuhan garam industri nasional yang mencapai hampir 1,8 juta ton diimpor dari Australia, Tiongkok, Eropa, dan negara lainnya. (bul)

Mataram (Suara NTB) PT. Jamkrida NTB Bersaing siap menjadi penjamin bagi seluruh pengecer dan distributor pupuk swasta di NTB yang ingin menjadi mendistribusi pupuk kepada petani.

Penjaminan perusahaan daerah ini tidak terbatas Koperasi Unit Desa (KUD) yang ditunjuk oleh Kementerian Koperasi dan IKM semata.

“Tidak saja Jamkrida menjamin KUD, tetapi Jamkrida juga memberi ruang untuk menjaminkan semua kalangan pengusaha,” terang Direktur Utama PT. Jamkrida NTB Bersaing, Indra Manthica, Sabtu (31/1). Dikatakan, sesuai rencana Kementerian Koperasi dan UKM RI, dalam waktu dekat, 50 persen distribusi pupuk subsidi akan diberikan kepada KUD. Namun saat ini, distribusi pupuk sepenuhnya dilakukan oleh pengusaha swasta, baik yang bertindak sebagai distributor maupun pengecer.

Komitmen PT. Jamkrida untuk memberikan penjaminan kepada semua distributor pupuk dan pengecer ini, semata-mata untuk menjaga stabilitas distribusi pupuk agar lancar hingga ke tingkat petani. Mengingat, tahun khususnya di NTB ini telah diamanahkan sebagai daerah pendukung utama ketahanan pangan nasional. Tentu perlu dijaga agar distribusi pupuk sampai ke petani tetap lancar untuk mempertahankan produktivitasnya.

Jamkrida pada intinya, siap akan menjaminkan kredit distributor pupuk di produsen, dan siap menjaminkan kredit pupuk pengecer di distributor.

Penjaminan bisa dilakukan dengan surat pen-

jaminan yang diterbitkan oleh PT. Jamkrida NTB Bersaing, yang kedudukan surat tersebut di mata hukum akan sama dengan bank garansi yang diterbitkan oleh bank.

Jamkrida ditegaskannya sebagai lembaga keuangan resmi, di mana kegiatan usaha yang dilakukan sudah berdasarkan izin resmi dari Kementerian Keuangan RI, dan operasional perusahaan milik daerah ini diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga semua surat jaminan yang diterbitkan sudah legal dan sah, serta dapat dipakai dalam transaksi perdagangan.

“Jamkrida kan milik pemerintah daerah, baik Pemprov NTB maupun pemerintah Kabupaten/Kota. Jadi semua kalangan di daerah ini bisa memanfaatkan keberadaan perusahaan jasa penjaminan ini,” demikian Indra Manthica.

Sedang dipelajari skema kerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), untuk menjadi penjamin bagi semua koperasi dan UMKM yang ingin mengakses kredit dengan bunga rendah di lembaga tersebut. (bul)

Indra Manthica (Suara NTB/dok)

Perbankan Harus Maksimalkan Realisasi KUR Giri Menang (Suara NTB) Lembaga perbankan telah diminta untuk memaksimalkan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya di tingkat masyarakat yang notabene harus didukung melalui kredit lunak tak berpen-

jaminan itu. Terlebih IPM NTB saat ini masih berada pada level terendah kedua dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

Hal inilah yang menjadi salah satu garis besar yang dibahas Komisi XI DPR RI den-

gan pimpinan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB baru-baru ini. Dengan dihadiri seluruh pimpinan perbankan yang ada di daerah ini.

“Semuanya kita maksudkan untuk meminta masukan-

masukan apa saja yang menjadi persoalan, terutama kenapa IPM NTB berada pada level rendah terus. Kita akan ajukan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang perbankan,” kata Ketua Komisi XI DPR RI, H. Gus Irawan Pasaribu, SE, AK, MM Khusus soal revisi UU perbankan ini, salah satunya yang ditekankan adalah, bagaimana program KUR bisa diberikan porsinya lebih besar di NTB. Dimaksudkan untuk mendukung kredit masyarakat, baik untuk sektor pertanian maupaun sektor-sektor lainnya di tingkat hulu.

“Jika KUR lebih besar terealisasi, banyak petani yang bisa didukung kreditnya. Harapan kita IPM NTB juga bisa bergeser dari posisinya yang sekarang,” tambahnya.

Untuk mendukung program pembangunan di Indonesia, Gus Irawan mengatakan DPR RI dengan pemerintah pusat telah melakukan kesep-

RUPA-RUPA

(Suara NTB/dok)

akatan untuk mencapai target 5,7 persen pertumbuhan ekonomi nasional, 5 persen inflasi nasional, nilai tukar rupiah bisa bertahan pada level Rp 12.500 terhadap dollar Amerika dan suku bunga bisa di kisaran 6,2 persen.

KUR menurutnya telah dihentikan, tetapi pemerintah akan melakukan upaya agar kredit lunak tersebut dapat diakses lagi di seluruh perbankan. Bahkan bila memungkinkan, perbankan harus merealisasikan KUR lebih besar lagi dari sebelumnya.

Khusus di NTB realisasi

31/01/2015

KUR sebelumnya lebih banyak kepada investasi untuk kalangan menengah ke atas, misalnya perbankan lebih banyak mengucurkan kreditnya untuk infrastruktur pembangunan toko dan sejenisnya.

Padahal yang paling penting diperhatikan, bahwa KUR harus diberikan maksimal kepada petani, ataupun industri rumahan yang sedang berkembang di provinsi ini.

Dengan demikian, ekonomi mereka akan terdongkrak dengan harapan besar IPM NTB juga bisa bergeser dari level terendah kedua.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Prijono secara khusus menekankan soal IPM Provinsi NTB tahun 2013 sebesar 67,73, di bawah IPM nasional yang sebesar 73,81. Dilihat berdasarkan kota/kabupaten, hanya kota Mataram saja yang posisi IPM-nya sudah berada di atas nasional.

Faktor penghambat utama perekonomiannya adalah, kualitas SDM yang masih rendah, dan Provinsi NTB masih sangat bergantung dari produksi dan ekspor Newmont. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 2 Februari 2015

Halaman 4

Sebagian Besar Sumur Bor Hotel di Gili Air Ilegal Tanjung (Suara NTB) Minimnya statistik jumlah pelanggan PDAM di Gili Air, disinyalir disebabkan massifnya penggunaan sumur bor di pulau kecil itu. Namun tak disangka, pengambilan air bawah tanah oleh kalangan perhotelan ternyata ilegal. Hal ini diakui oleh Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi (PU Tamben) Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Kepala Dinas PU Tamben KLU, Drs. H. Raden Nurjati, Sabtu (31/1), mengakui sumur bor di kawasan perhotelan tidak mengantongi izin. Untuk konteks pengolahan air 3 Gili, hanya ada 1 izin yang dikeluarkan oleh Dinas PU Tamben, yakni Izin Penyulingan Air Laut oleh PT. BAL. Namun perusahaan ini pun, belakangan disinyalir ikut-ikutan menyimpang dari izin. BAL tidak menyuling, tetapi justru mengkesploitasi air bawah tanah di Dusun Gili Trawangan.

“Kami tidak pernah menerbitkan izin penggalian sumur bor di kawasan tiga gili. Jadi jika memang ada yang menggali sumur bor, itu berarti ilegal, dan harus ditertibkan.

Sejauh ini izin yang keluar,

hanya untuk PT. BAL, itu pun izin penyulingan,” tegas Nurjati menjawab pertanyaan awak media.

Nurjati menyayangkan apabila sejumlah perhotelan, - khususnya di Gili Air, yang dalam usahanya tidak memanfaatkan fasilitas jaringan PDAM KLU. Perusda ini sudah sangat mahal mengeluarkan investasi untuk bisa disalurkannya air bersih ke Gili Air. Ia pun mendesak, supaya pihak perhotelan yang masih menggunakan sumur bor beralih ke PDAM. Nurjati sependapat penggunaan sumur bor secara massif oleh banyak perhotelan akan mengganggu kestabilan pulau. Air yang banyak disedot di tengah pulau kecil sep-

erti 3 Gili sangat riskan dalam jangka panjang. Aktivis lingkungan yang ada diminta untuk turut mencermati hal ini, terutama terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dalam jangka panjang.

“Pengeboran sumur bor di kawasan 3 Gili memang tidak diperbolehkan, dan kita pun tidak pernah merekomendasikan izin mengebor,” tegasnya lagi.

Selaku pengambil kebijakan, lanjut Nurjati, Pemda KLU melalui Dinas PU Tamben akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan penertiban. PU Tamben selaki leading sector cukup terganggu dengan realita yang diungkap oleh PDAM melalui koran ini sebelumnya.

Oleh karena pengbeoran air di Gili Air, termasuk di Meno dan Trawangan adalah sebuah pelanggaran, maka Dinas akan bertindak. Melalui proses dan mekanisme Penertiban yang ditetapkan dalam Perbup, Nurjati akan mengecek ke lapangan sebelum menerbitkan teguran.

Teguran selanjutnya akan disampaikan 3 kali, dan jika tidak diindahkan akan diambil tindakan tegas. Hanya saja, bentuk sanksi yang diberikan ini masih akan dilihat dari UU atau regulasi yang mengatur larangan pengeboran air 3 pulau.

“Sesuai mekanisme penertiban akan kita proses. Tim penertiban nanti akan membackup proses ini,” katanya.

Sebelumnya, kepada koran ini, Direktur PDAM KLU, H. Suhaily, ST., meminta pemerintah daerah melakukan penertiban pemanfaatan sumur bor di kawasan 3 Gili, khusus Gili Air. Pasalnya eksploitasi air tanah melalui sumur bor tidak hanya mengancam struktur pulau kecil, tetapi

juga mengganjal ekspansi bisnis PDAM KLU. “Walaupun jaringan PDAM sudah masuk ke 3 Gili, tetapi jumlah pelanggan di sana masih sedikit. Jika dihitung, baru sepertiga dari jumlah perusahaan dan masyarakat yang menjadi pelanggan PDAM, lainnya menggunakan sumur bor,” kata Suhaily, Jumat (30/1).

Menurutnya, akan sangat ekspansif apabila Pemda bertindak tegas mengatur penggunaan sumur di Bor di perusahaan, khususnya kalangan perhotelan di Gili Air. Demikian pula di Gili Meno dan Trawangan, apabila ke depannya jaringan PDAM sudah mengarah ke 2 pulau tersebut.

Suhaily menerangkan, dari sepertiga pelanggan PDAM di Gili Air, pihaknya baru bisa mengantongi pendapatan sebesar Rp 200 juta per bulan, dari potensi pendapatan Rp 500 juta. Angka ini sangat kecil dari estimasi awal investasi untuk meneruskan jar-

(Suara NTB/ham)

TUNGGU PENUMPANG - Gili Air merupakan salah satu favorit kunjungan wisatawan di KLU selain ke Gili Meno dan Gili Trawangan. Tampak kusir cidomo di Gili Air sedang menunggu penumpang beberapa waktu lalu. Sayangnya, tingginya kunjungan wisatawan belum dibarengi kesadaran pengusaha di Gili Air menjaga kelestarian air bawah tanah. ingan bawah laut yang mengeluarkan biaya sangat mahal. Langkah Pemda melalui pihak terkait akan sangat membantu, terutama dalam menambah jumlah pelanggan maupun omset Perusda.

“Potensi pendapatan yang bisa dibukukan dari hotel di Gili Air, mencapai Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar asalkan sumur bor ditertibkan.

Demikian juga hotel-hotel yang ada di darat,” ucapnya. (ari)

Diduga Langgar Sempadan Pantai

Komisi I DPRD KLU Desak Pemprov Tinjau Izin Amarsvati

Tambah Puskesmas di Gangga DINAS Kesehatan Lombok Utara (Dikes KLU), mewacanakan menambah jumlah puskesmas di Kecamatan Gangga. Hal ini sangat memungkinkan menyusul di 3 kecamatan lain, sudah berdiri masing-masing 2 puskesmas.

Kepala Dikes KLU, dr. H. Benny Nugroho S., kepada wartawan Sabtu (31/1) mengutarakan, penambahan puskesmas di Gangga masih pada tataran wacana.

Realisasinya sangat tergan(Suara NTB/ari) tung dari masyarakat dan H. Benny Nugroho wakil rakyat.

“Penambahan puskesmas masih wacana, dan akan bisa direalisasikan apabila usulan dana disetujui Dewan dan lahan. Karena untuk puskesmas ini, lahan harus disiapkan oleh kepala desa,” kata Benny.

Ia menjelaskan, sebelum dibangun, rencana lokasi akan dipelajari dulu apakah layak atau tidak. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dibangunnya puskesmas antara lain, jumlah penduduk sekitar puskesmas, tingkat kesadaran berobat (pangsa pasar), hingga kemampuan ekonomi masyarakat sekitarnya.

Namun yang pasti, lahan yang menjadi calon lokasi pembangunan agar disiapkan oleh pemerintah desa. Tanpa itu, pemerintah sulit untuk membangun karena untuk dilakukan pembebasan lahan harus melalui tahapan yang cukup panjang.

“Kami masih belum menentukan lokasi, di desa mana yang paling tepat di Kecamatan Gangga,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, jumlah puskesmas di 5 kecamatan di KLU sebanyak 8 unit dan 1 RSUD. Masing-masing 1 Puskesmas Rawat Inap di 5 Kecamatan 2 Puskesmas Puskesmas rawat jalan di Nipah (Pemenang), Senaru (Bayan) dan Santong (Kayangan). Sedangkan di Tanjung hanya ada 1 Puskesmas Rawat Inap, namun didukung pula oleh keberadaan RSUD Tanjung yang berada di pusat kota. Dari rincian itu, hanya Kecamatan Gangga yang sementara ini hanya berdiri 1 puskesmas (rawat inap).

Menurut Benny, dari jumlah desa yang ada di Kecamatan Gangga, berpeluang ditambah 1 unit puskeswas rawat jalan. Melihat topografi yang ada, dimungkinkan puskesmas untuk dibangun antara di Desa Genggelang atau Desa Samik Bangkol. Kendati belum ditentukan, apresiasi dan dukungan Pemerintah Desa sangat menentukan untuk dibangunnya Puskesmas ini di antara kedua desa yang memungkinkan tersebut.

“Sudah menjadi kesepakatan kita di pemerintah daerah, bahwa infrastruktur penunjang pelayanan kesehatan harus ditingkatkan karena standar pelayanan yang dibutuhkan masyarakat sudah tinggi. Inilah yang mendorong kita, di tiap desa harus dilayani oleh 2 orang bidan dan kompeten,” demikian Benny. (ari)

Satpol PP Lotim Gencarkan Razia Gepeng Selong (Suara NTB) – Dalam upaya menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban menuju suasana yang kondusif, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Timur (Lotim) beberapa hari terakhir ini terus melakukan patroli, bahkan razia terkait dengan maraknya gelandangan dan pengemis (gepeng) di Lotim. Pasalnya, keberadaan gepeng dinilai sudah cukup meresahkan warga.

Dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (31/1), Kasi Pengamanan dan Pengawalan Satpol PP Lotim, Waristul Firdaus, SIP, mengaku, penertiban gepeng itu sesuai dengan Perda No 4 Tahun 2007 tentang ketentraman dan ketertiban umum.

Dijelaskannya, selama melakukan razia gepeng, Satpol PP Lotim sudah berhasil mengamankan 8 gepeng yang berkeliaran di dalam kota Selong. Dalam penertiban gepeng itu, pihak Satpol PP Lotim bekerjasama dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Panti Sosial Bina Karya (PSBK) Kabupaten Lombok Timur. “Sekarang ini kita masih tuntaskan gepeng yang berada di dalam Kota Selong, setelah ini habis baru kita lakukan penertiban gepeng di luar Kota Selong,’’ terangnya.

Setelah dibawa ke PSBK, lanjut Waristul, gelandangan dan pengemis yang berhasil ditangkap itu akan dibina, bahkan diberikan pelatihan oleh PSBK. Tidak hanya itu, para Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda gepeng diberikan pelatihan selama 6 bulan itu sebelum dipu- dan Olahraga (Dikpora) Lomlangkan. Termasuk diberikan bok Timur (Lotim) melanjutmodal atau alat sesuai dengan kan proses seleksi rekrutmen keterampilan yang didapatkan- tenaga honorer daerah. Mingnya selama di PSBK, supaya gu (1/2), dilakukan ujian tahap mereka tidak kembali lagi ke kedua yang diikuti sekitar 3.217 peserta. lapangan untuk mengemis.

Kepala Dinas Dikpora “Semua gepeng kita amankan, baik yang berada di per- Lotim, Mahsin, SPd, MM, ketokoan, perkantoran bahkan pada wartawan di Selong, Sabdi lampu merah. Untuk pel- tu lalu, sehari sebelumnya piatihannya nanti pihak haknya sudah mengumumkan PSBK yang menyeleksi hasil ujian tertulis tahap permana yang memungkinkan tama yang diikuti 6.261 peseruntuk diberikan pelatihan, ta. Dinyatakan lulus separuhkalau tidak memungkinkan nya atau 3.217, masing-masya langsung dipulangkan ke ing guru TK sebanyak 394 orkeluarganya karena gepeng ang, guru SD 1.463 orang, SMP yang berhasil kita tangkap sebanyak 737 orang, SMA 238 itu didominasi oleh orang orang dan SMK 385 orang.

Dari ribuan honorer yang tua,” papar Waristul. (yon)

(Suara NTB/rus)

PELANTIKAN – Ketua DPRD Lotim H. M. Khaerul Rizal melantik Saefullah, sebagai anggota DPRD Lotim menggantikan Sadarudin di Gedung DPRD Lotim, Sabtu (31/1).

Sadarudin Resmi Diberhentikan

DPRD dan Golkar Lotim Siap Hadapi Gugatan Selong (Suara NTB) Sadarudin, SPd, secara resmi diberhentikan sebagai anggota DPRD Lombok Timur (Lotim) 2014-2019, Sabtu (31/ 1). Pemberhentian mulai berlaku sejak DPRD Lotim menggelar sidang paripurna terkait pelantikan penggantinya, Saefullah, SH. Pemberhentian Antarwaktu (PAW) politisi Golkar diketahui, karena sudah ada putusan inkrah dari Pengadilan Negeri Mataram pada kasus dugaan penyalahgunaan narkoba beberapa waktu lalu. PAW dilakukan berdasarkan SK Gubernur No. 171.53 tahun 2015.

Prosesi pelantikan Saefullah, SH dilakukan Ketua DPRD H. H. Khaerul Rizal, ST di ruang sidang paripurna DPRD Lotim berlangsung lancar. Prosesi ini disaksikan Sekretaris Daerah (Sekda) H. Rohman Farly dan segenap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Lotim dan seluruh anggota DPRD lainnya.

Saefullah akan menjadi pengganti Sadarudin untuk periode 2015-2019.

Sidang Paripurna PAW ini sempat diwarnai interupsi dari politisi Partai Nasional Demokrat Syamsul Rizal.

Rizal meminta agar pimpinan membagikan SK Gubernur terkait PAW tersebut. Infor-

masi yang diterimanya dari kuasa hukum Sadarudin, DPRD akan digugat. “Mohon melalui pimpinan dibagikan kepada peserta sebagai bukti alat sah,” katanya.

Ketua DPRD Lotim, H. M. Khaerul Rizal mengatakan, Gugatan Sadarudin tetap jalan. Gugatan perdata itu siap dihadapinya dengan mempersiapkan kuasa hukum DPRD. Diketahui, gugatan perdata yang diakukan Sadarudin adalah proses PAW yang dianggap tidak sesuai.

Soal pelantikan sendiri tetap jalan dan tidak bisa digugat. Karena pimpinan Dewan melakukan pelantikan berdasarkan SK Gubernur.

Baginya, proses yang telah dilalui dewan sudah sangat prosedural.

Berdasarkan aturan, begitu putusan pengadilan inkrah sudah langsung putus segala hak dari yang bersangkutan.

Terkecuali yang bersangkutan melakukan banding, maka aturan mengharuskan untuk ditunda. ‘’Faktanya, tidak ada banding, sehingga putusan sudah kuat. Dasar hukumnya mengacu pada UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda dan PP 16 2010,’’ terangnya.

Ditambahkan, kasus narkoba merupakan tindak pidana khusus, sehingga begitu inkrah

langsung diberhentikan secara tidak hormat. “Gaji pun saat itu juga dihentikan,” lanjutnya.

Soal PAW sendiri, dewan menunggu dari DPD Golkar.

Selanjutnya, paling lama pimpinan DPR harus segera bersurat ke gubernur melalui bupati.

“Paling lambat 7 hari, tidak boleh ditunda,” tuturnya.

Ditegaskannya, prosedur sudah dilalui. Di mana, Bupati Lotim, Kepala Biro Hukum Setda NTB dan KPU Lotim sudah melakukan kajian, sehingga PAW harus dilakukan.

Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori, SE yang juga Ketua DPD II Golkar Lotim menambahkan, Golkar juga digugat oleh Sadarudin. Keputusan hukum yang dilakukan Sadarudin itu dihormati. Sejauh ini, Golkar juga sudah melakukan proses melakukan PAW sesuai prosedur.

“Kita di lembaga dewan dan partai tidak mungkin gegabah.

Ada KPU, bupati, gubernur.

Prosesnya bagus,” terang Daeng.

Kalau tidak bagus, KPU dan bupati pasti menganalisa.

Selaku ketua partai, proses PAW, katanya, bukan karena perbedaan pendapat internal partai. Partai tidak secara sepihak memberhentikan.

PAW dilakukan murni karena kasus hukum yang sudah inkrah. (rus)

Rekrutmen Honorer

3.217 Peserta Ikuti Ujian Tahap Kedua ada, hasil ujian terakhir dengan materi pedagogik itu akan dikerucutkan menjadi 281 orang saja. Dengan demikian jumlah honorer daerah yang akan mendapatkan insentif dari daerah tahun 2015 ini seluruhnya 1000 orang. Disebut sebelumnya telah direkrut sebanyak 719 orang.

Jumlah itu, ujarnya, belum bisa dipastikan. Alasannya, pihak Dikpora akan melakukan verifikasi secara ketat.

Meski nantinya setelah umumkan ada informasi dari bawah yang menyebut dugaan pemalsuan dokomentasi dan terbukti maka guru honorer yang bersangkutan bisa didiskualifikasi.

Syarat lulus seleksi ini, katanya, berdasarkan hasil tes 50

Mahsin

(Suara NTB/dok)

persen dan masa pengabdian 50 persen. Guru honor yang sudah mengabdi 10 tahun sudah pasti akan diluluskan. Adapun lamanya waktu pemberian honor daerah ini disesuaikan dengan SK yang rata-rata berlaku satu tahun anggaran.

Ditanya kapan pengumu-

man terakhir? Mahsin menyatakan dirinya tidak mau tergesa-gesa ambil keputusan. Rekrutmen honorer yang dilakukan saat ini tidak sekadar seleksi. Akan dilihat juga pemetaannya. Prinsipnya, selaku pemerintah, Dikpora tidak akan bersikap lembek.

Pihaknya siap bersikap tegas dan akan mengikuti aturan yang ada.

Diketahui, ada honorer selain dari insentif daerah juga diberikan honor oleh sekolah.

Terhadap kasus ini, Kadis Dikpora yang juga ketua PGRI Lotim ini akan berkonsultasi dengan Inspektorat.

Tidak diinginkan kasus-kasus tersebut menjadi temuan. Intinya tidak boleh ada dobel cost. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Hotel Amarsvati yang melakukan peletakan batu pertama, pada Jumat (30/1) lalu di kawasan Pantai Malimbu mendapat sorotan dari Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU). Hotel yang amdal-nya berada di tangan Pemprov NTB itu, diduga sebagian fisiknya berada di kawasan roi atau sempadan pantai, tak terkecuali titik di mana dilakukan peletakan batu pertama oleh manajemen dan Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH. Komisi I DPRD KLU pun mendesak Pemprov NTB yang mengeluarkan amdal kembali mengkaji sejumlah regulasi, terkait RTRW di mana hotel dengan investasi tahap I sebesar Rp 200 miliar itu.

“Kalau memang ada dugaan peletakan batu pertamanya dilakukan di roi pantai, maka kami dari Komisi I akan cek ke lapangan. Dan seharusnya jajaran SKPD Pemda KLU jeli melihat hal ini,” cetus Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH, kepada wartawan, Jumat (30/1).

Ardianto mengakui belum ada informasi apapun dari eksekutif Pemda KLU terkait pembangunan Hotel Amarsvati. Pihaknya mengetahui rencana perusahaan hanya dari informasi media saja.

Namun demikian, dikoordinasikan atau tidak, Pemda KLU yang berwenang, termasuk Pemprov NTB yang mengeluarkan rekomendasi amdal, harusnya lebih detail memeriksa lokasi hotel.

Sebagaimana Perda RTRW yang diubah oleh Pemprov,

disebutkan bahwa batas roi pantai diperpendek menjadi 35 meter dari sebelumnya 100 meter. Langkah ini pun belakangan akan diikuti oleh Pemda KLU dengan kemungkinan merubah regulasi. Namun melihat jarak 35 meter tadi, maka kuat dugaan Amarsvati dari peletakan batu pertamanya, telah melanggar ketentuan tersebut.

Tidak hanya roi pantai, Amarsvati pun mendapat sorotan dengan dibelakangkannya kepentingan Sekolah Dasar yang tidak jauh dari hotel tersebut. Lahan hotel termasuk mencaplok lahan SDN 1 Malaka dengan kompensasi ganti rugi. Namun belum lagi sekolah di relokasi, pihak hotel sudah menyiapkan Rp 200 miliar untuk membangun hotel tahap I. Usai peletakan batu pertama, General Manager Resort Condotel and Villa, Amarsvati, Michael Tanudwidjada yang dikonfirmasi mengenai hal itu, mengklaim telah menyiapkan lahan pengganti yang akan digunakan untuk relokasi satu sekolah dasar yang harus terkena dampak penggusuran akibat pembangunan hotel.

Pelaksanaan pembangunan hotel akan dilangsungkan dalam 3 tahap. Tahap I pembangunan hotel di lahan seluas 1,2 hektar dengan anggaran Rp 200 miliar. Pada tahap ini, manajemen telah merencanakan pembangunan dalam 18 bulan (1,5 tahun). “Total lahan yang disiapkan, 2,5 hektar. Dan SD sendiri ada dalam rencana pembangunan tahap ketiga,” sebutnya. (ari)

Djohan Siap Penuhi Panggilan Ombudsman Tanjung (Suara NTB) Panggilan pertama oleh Ombudsman terkait klarifikasi penyelesaian sengketa lahan yang dikuasai PT. WAH di Gili Trawangan, diakui tak bisa dihadiri Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Djohan Sjamsu, SH. Tetapi pada pemanggilan berikutnya, bupati menyatakan tak akan mangkir dan akan memenuhi pemanggilan Ombudsman pusat.

Bupati KLU mengakui adanya surat panggilan dari Ombudsman. Namun dikarenakan agenda dinas, maka dirinya tidak bisa hadir. Namun ia sudah meminta salah satu jajarannya di Sekretariat Daerah untuk mewakilinya. “Ya, memang ada panggilan dari Ombudsman, tapi saya tidak bisa hadir secara langsung,” kata bupati beberapa waktu lalu.

Ketidakhadirannya bersamaan dengan hadirnya mantan Pansus Trawangan DPRD KLU ketika itu, diakuinya karena urusan dinas. Tidak hanya itu, surat yang dikirimkan oleh Ombdusman ke Pemda juga baru tiba sore hari.

Ia pun mengklaim, kecil peluangnya untuk menghadiri undangan Ombudsman, karena beberapa agenda lain sudah tersusun.

Ketidakhadiran bupati lantas akan disusul oleh pemanggilan berikutnya, mengingat penjelasannya sangat dibutuhkan oleh Ombudsman dalam menarik benang merah akar permasalahan. Terhadap kemungkinan itu pun, Djohan menjawab akan kooperatif dan siap menghadirinya. “Pada saatnya nanti, saya

akan hadir di Ombudsman untuk memenuhi undangannya,” imbuh Djohan.

Meski demikian, terkait sengketa lahan Trawangan, Bupati tetap berpendirian sesuai surat yang disampaikan ke Ombudsman tertanggal 11 Desember 2014. Di mana seluruh warga yang bersengketa telah memperoleh kompensasi akibat relokasi oleh perusahaan. Melalui fasilitasi dan mediasi Pemda KLU, warga sudah memegang sertifikat lahan masing-masing 3 are.

Hanya saja, masih ada warga yang terkesan masih rugi dan mengajukan keberatan ke Ombudsman.

“Saya tidak paham apa yang menjadi keinginan Ombudsman, karena saya rasa permasalahan aset di sana sudah selesai. Mungkin ada sebagian warga yang belum memperoleh bagian, bisa saja karena saat itu ada yang masih menolak,” sebutnya.

Sebelumnya, mantan anggota Pansus Trawangan DPRD KLU, Ardianto, mengklaim hanya dari unsur mantan Pansus dan Komnasham yang hadir di kantor Ombudsman.

Lainnya, seperti bupati, Kepala BPN KLU dan manajemen PT. WAH tidak hadir. Namun mereka bisa saja dipanggil paksa, apabila dalam beberapa kali panggilan tetap mangkir.

Ardianto mengatakan, di hadapan Ombdusman pihaknya menerangkan duduk persoalan aset negara yang kemudian menjadi sengketa. Hal mana, penjelasan itu telah tertuang dalam rekomendasi yang dikeluarkan Pansus. (ari)

SUARA NTB Senin, 2 Februari 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Ancam Pasokan Elpiji

Giri Menang (Suara NTB) Sebuah kapal bermerek LCT Bati Wakkal Permai yang hendak menyeberang dari Pelabuhan Lembar ke Pelabuhan Manggis Bali sempat ditahan Polair Polda NTB, Jumat (30/ 1) pukul 08.00 WITA. Kapal yang akan mengambil elpiji subsidi untuk masyarakat NTB. Alasan penahanan kapal ini, lantaran kesalahan administrasi nama nahkoda kapal.

Tindakan ini pun sempat menimbulkan tanda tanya besar dari kalangan masyarakat dan wakil rakyat di Lombok Barat (Lobar).

Anggota DPRD Lobar, Bakti Jaya menilai, tindakan Polair melanggar, sebab penangkapan kapal dilakukan masih di areal pelabuhan yang menjadi kewenangan pihak syahbandar. Kejanggalan lainnya, ujarnya, pihak Polair menyita dokumen kapal. Padahal, mengacu UU Nomor 17 tahun 2008 yang bisa menyita dokumen kapal adalah syahbandar dan pengadilan bukan Polair.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan Kapolda NTB mengusut tuntas dugaan pelanggaran penahanan yang dilakukan oknum petinggi Polair. Sebab tindakan ini merugi-

kan masyarakat, dikhawatirkan bisa menimbulkan kelangkaan elpiji. Dewan juga akan menempuh upaya ke Ombudsman untuk melaporkan persoalan ini, termasuk melaporkan persoalan ini ke Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Pihaknya juga menyayangkan truk tangki pengangkut elpiji sempat ditahan. Menurutnya, jika kendaraan itu diizinkan turun pada saat itu, bisa mencari carter kapal lain untuk berangkat mengambil gas ke Bali. Pihak Polair melepas kendaraan pada pukul 00.00 dinihari.

Ia berharap agar tindakan ini tidak dilakukan, sebab merugikan masyarakat NTB. Ia meminta agar oknum aparat dalam menegakkan hukum mempertimbangan dampak sosial ke masyarakat , sebab dengan tindakan ini tidak saja pengusaha yang rugi, namun masyarakat luas. Ia menduga, tindakan ini juga ditengarai adanya persoalan pribadi.

Adanya kejadian ini, Direktur Polair Polda NTB, AKBP Dewa Butirwa belum bersedia memberikan penjelasan. “Besok saja (Senin hari ini, red) langsung di Lembar,” jawabnya kepada Suara NTB via SMS. (her)

(Suara NTB/her)

Kapal dan Truk Pengangkut Sempat Ditahan Polair

SEMPAT DITAHAN Kapal LCT Bati Wakkal Permai pengangkut elpiji subsidi sempat ditahan Polair, karena kesalahan administrasi nama nahkoda, Sabtu (31/1).

Soal Kepemilikan HKm

Petani Diminta Waspada KEBERADAAN pupuk palsu diduga mulai beredar di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Para petani diminta lebih waspada serta cermat dalam membeli pupuk. Jangan sampai tertipu oleh pupuk palsu tersebut.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Loteng, Ir. H. Ibrahim, saat dikonfirmasi Suara NTB, di Desa Wajaseng Kopang, Sabtu (31/1).

(Suara NTB/kir) Ia menjelaskan, jenis H. Ibrahim pupuk palsu tersebut berupa pupuk Urea, SP 36 serta jenis pupuk lainnya. Di mana ada beberapa perbedaan dengan pupuk palsu tersebut dengan yang asli. Salah satunya contoh untuk pupuk SP 36 misalnya. Pada pupuk yang asli komposisi SP tertera 36. tetapi pada pupuk palsu tersebut, komposisi tertera SP 3.6.

“Jadi kalau kita tidak cermat. Akan sulit membedakan mana pupuk asli dengan pupuk palsu. Karena kalau dilihat sepintas, hampir tidak ada perbedaan. Antara pupuk palsu dengan yang asli,” terangnya.

Guna mencegah peredaran pupuk palsu tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Untuk melakukan operasi bersama, menekan peredaran pupuk palsu. Sejauh ini, sudah ada satu pengecer yang ditindak, karena diketahui menyalurkan pupuk yang diduga palsu tersebut.

Dari keterangan pihak pengecer tersebut, diketahui kalau pupuk palsu tersebut diselundupkan dari wilayah Kabupaten Lombok Timur (Lotim). “Atas persoalan inipun, kita juga mulai memperketat pengawasan peredaran pupuk. Jangan sampai pupuk palsu semakin banyak masuk ke Loteng,” ujarnya mengingatkan.

Pihak pun mensinyalir ada pihak-pihak tertentu yang bermain. Lantaran melihat kondisi persediaan pupuk yang menipis di masyarakat dengan memanfaatkan situasi untuk memasukkan pupuk palsu. Karena petani pasti akan membeli, lantaran tengah butuh pupuk untuk tanaman padinya.

Untuk itu pihaknya juga sangat berharap peran serta masyarakat. Dalam membantu melakukan pengawasan terkait peredaran pupuk di wilayahnya. Jika kemudian menemukan ada indikasi pupuk palsu beredar, diharapkan segera melaporkan ke pemerintah. Sehinggga pihaknya bisa segera bertindak. (kir)

Warga Keluhkan Aktivitas Pengerukan Pasir di Pantai Endok Giri Menang (Suara NTB) Aktivitas pengerukan pasir di Pantai Endok Lembar Lombok Barat (Lobar) semakin mengkhawatirkan. Bahkan akibat aktivitas pengambilan pasir di pantai ini menyebabkan abrasi hingga puluhan meter ke bibir pantai.

Lalu Muhammad, anggota DPRD Lobar yang tinggal di sekitar daerah Endok menyesalkan aktivitas pertambangan pasir pantai yang tak terkontrol. Bahkan, dirinya melihat aktivitas penggalian semakin marak dari hari ke hari.

Aktivitas ini, ungkapnya, sering dikeluhkan masyarakat, karena selama ini tidak bisa ditangani oleh Pemda Lobar.

Masyarakat, lanjutnya, telah melapor melalui desa yang diteruskan ke kabupaten dan lembaga Dewan namun Pemda justru tak kunjung bisa menangani. “Masak pemda kalah sama satu orang oknum pengusaha yang keruk pasir,” sindirnya, Sabtu (31/1).

Diakuinya, aktivitas ini berlangsung sejak bertahun-tahun lamanya, awalnya hanya beberapa orang namun muncul oknum pengusaha menggunakan alat penyedot pasir. Aktivitas ini lalu memantik warga untuk melakukan aktivitas pengambilan pasir. Setelah aktivitas ini kian marak, Dewan secara langsung secara resmi bersurat ke instansi berwenang.

Akibat aktivitas ini, ujarnya, Pantai Endok terancam abrasi, bahkan kondisi saat ini abrasi hampir berjarak belasan meter saja dari pemukiman warga. ‘’Kondisi ini berbahaya, manakala gelombang naik maka air laut akan naik ke pemukiman masyarakat,’’ akunya. (her)

Bupati Minta Diverifikasi Ulang

Praya (Suara NTB) Luas kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang dikelola oleh warga di sekitar hutan di Lombok Tengah (Loteng) tercatat mencapai sekitar 2 ribu hektar. Ironisnya, dari total luasan HKm tersebut, disinyalir banyak sudah berpindah tangan ke pihak ketiga. Padahal, kawasan HKm murni diperuntukkan bagi warga lingkar kawasan hutan.

Indikasi tersebut disampaikan Bupati Loteng, H. M. Suhaili FT, saat mengukuhkan pengurus Asosiasi Pengusaha Bambu Lombok (APBL) Loteng, di Desa Wajegeseng Kopang, Sabtu (31/1). Ia mengungkapkan, dari laporan yang diterima menyebutkan, kalau banyak lahan-lahan kawasan HKm di Loteng sudah tidak dikelola oleh masyarakat lagi.

Tetapi justru dikelola oleh pihak lain yang secara aturan tidak memiliki hak untuk mengelola kawasan HKm. Hal itu terjadi disebabkan, lahanlahan HKm tersebut sudah diperjualbelikan oleh masyarakat yang memiliki izin dan hak pengelolaan HKm. “Kita dapat laporan ada yang dijual kepada pihak ketiga dari luar daerah dengan harga hingga Rp 25 juta per hektar,” sebutnya.

Padahal pemerintah memberikan izin dan hak kelola HKm tersebut, hanya kepada warga lingkar kawasan hutan dengan harapan masyarakat yang mengelola kawasan HKm bisa ikut serta menjaga dan memelihara kawasan hutan di sekitarnya. Tidak kemudian untuk diperjualbelikan demi kepentingan sesaat.

Di samping itu, lanjutnya, dengan pemberian izin mengelola kawasan HKm, pemerintah berharap tingkat kesejahteraan masyarakat bisa terdongkrak. Karena masyarakat bisa mengelola kawasan HKm dengan menanam berbagai jenis tanaman bukan kayu, seperti buah-buahan. ‘’Hasilnya kemudian bisa dijual. Dengan begitu, perlahan tingkat perekonomian masyarakat bisa lebih baik,’’ ujarnya.

Terkait persoalan tersebut,

Bupati Loteng pun memerintahkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Loteng segera melakukan pendataan ulang dan validasi izin pengelolaan kawasan HKm. Tujuannya, memastikan berapa luas HKm yang masih dikelola oleh masyarakat serta berapa yang sudah dipindahtangankan.

Jika ada yang sudah dipindahtagankan, ia meminta pengelolanya ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

“Terlebih izin pengelolaan HKm rata-rata sudah ada yang sampai 15 tahun. Sehingga sudah waktunya untuk izin pengelolaannya dievaluasi kembali,” tandas Suhaili.

Dihubungi pada kesempatan yang sama, Kepala Dishutbun Loteng, Ir. Pan Rahayu Samsor, menegaskan segera melakukan evaluasi dan veri-

Jengkel dengan Ulah Oknum Polisi

(Suara NTB/kir)

TANAM BAMBU - Bupati Loteng H. Suhaili FT saat menanam bambu di Desa Wajegeseng Kopang, Sabtu (31/1). fikasi ulang atas izin pengelolaan HKm dalam tahun ini juga.

Hasilnya diharapkan sudah bisa diketahui, sehingga pihaknya bisa menentukan langkah dan kebijakan atas persoalan yang terjadi.

“Sesuai aturan, setiap 10 tahun izin pengelolaan HKm harus dievaluasi. Dan, untuk izin pengelolaan HKm Loteng, sudah ada yang sampai 15 tahun. Sehingga memang

sudah waktunya untuk dievaluasi,” ujarnya.

Disinggung sanksi yang akan diberikan terhadap pengelola HKm yang menyalahi aturan, Pan Rahayu mengaku belum bisa memastikan, karena evaluasi belum dimulai. Tapi yang jelas, saksi sesuai aturan yang berlaku.

“Yang pasti, jika ada yang melanggar akan ditindak tegas,” tegas mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng ini. (kir)

Terancam Tidak Bisa Ikut Pilkada

Warga Segel Kantor Pos Polisi Golkar Loteng Siapkan di Simpang Empat Rumak Rencana Cadangan Giri Menang (Suara NTB) Ratusan warga Desa Rumak Kecamatan Kediri Lombok Barat (Lobar), Sabtu (31/1) lalu mendatangi Kantor Pos Polisi yang terletak di Simpang Empat Rumak. Warga sempat menyegel Kantor Pos Polisi tersebut menggunakan kursi bamboo. Bahkan warga yang marah, bertindak anarkis merusak plang kantor pos polisi.

Tindakan ini dilakukan warga, lantaran keberatan dengan ulah oknum polisi berpangkat brigadir yang menilang anak sekolah yang hendak pergi ke sekolah. Oknum polisi ini bahkan diduga memukul anak sekolah tersebut saat melakukan tilang.

Tindakan oknum inilah membuat warga jengkel, sehingga melakukan tindakan menyegel dan merusak kantor pos Lanta Polres Lobar tersebut.

Pantauan koran ini di lokasi sekitar pukul 08.30 WITA, warga berjumlah sekitar ratusan orang berdatangan ke kantor pos polisi. Mereka langsung memasuki kantor pos tersebut, dan melakukan penyegelan. Menurut keterangan warga, sekitar pukul 08.00 wita dua orang siswa bernama Ahmad berboncengan dengan Ana. Keduanya bermaksud menuju sekolahnya di SMK Pertanian Pembangunan Negeri (SMKPPN) di Labuapi.

Keduanya mengendarai sepeda motor dari arah Dusun Lelede, ketika melintas di depan Pos Lantas Simpang Empat Rumak seorang oknum polisi bernama Saparwadi

(Suara NTB/her)

SEGEL - Tak terima dengan ulah oknum anggota polisi, warga menyegel Kantor Pos Polisi di Rumak Kediri Lobar, Sabtu (31/1). pangkat Brigadir sedang berjaga di pos menghentikan sepeda motor yang dikendarai siswa tersebut. “Informasinya, karena siswa tidak menggunakan kelengkapan berkendara, maka anggota satlantas itu menahan pengendara dan sepeda motor yang digunakan di pos lantas,” ujar Opik warga yang kebetulan saat itu berada di lokasi.

Setelah itu, oknum anggota pos lantas mengambil STNK pengendara. Namun siswa ini meminta kembali STNK yang dibawa oknum polisi, karena akan segera ke sekolah. Siswa ini berupaya merebut STNK tersebut dari tangan oknum polisi. Karena tidak diberikan STNK kendaraannaya, siswa ini pun menantang oknum polisi ini, sehingga terjadi saling dorong antara oknum polisi dengan siswa. Bahkan, sempat ada

insiden pemukulan siswa oleh oknum polisi tersebut.

Buntut tindakan oknum polisi ini, sekitar pukul.08.30 WITA, warga Rumak tidak terima dengan ulah oknum polisi ini lalu mendatangi kantor pos polisi tersebut. Mereka berbondong-bondong mendatangi Pos Lantas Simpang Empat Rumak dan melakukan penyegelan terhadap pos lantas dengan menggunakan kursi dan batang bambu dan menurunkan papan nama pos Satlantas.

Selanjutnya, sekitar O9.00 WITA Kapolsek Kediri AKP Nuraini bersama anggota Polsek Kediri dan Polres Lobar mendatangi pos lantas untuk mengamankan pos. Kapolsek Kediri AKP Nuraini menyatakan, persoalan ini akan dilaporkan ke pimpinan dalam hal ini Kapolres Lobar. (her)

Praya (Suara NTB) Dualisme kepemimpinan yang kini tengah melanda kepengurusan Partai Golkar di tingkat pusat, membuat partai politik (parpol) ini terancam tidak bisa ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2015 tidak terkecuali di Lombok Tengah (Loteng). Pasalnya, jika persoalan dualisme kepemimpinan tersebut tidak selesai, maka partai beringin tidak bisa mengajukan calon kepala daerah.

Kondisi tersebut tentu jadi ancaman bagi Partai Golkar Loteng. Terlebih Partai Golkar sejak awal sudah menegaskan bakal mengusung Bupati Loteng saat ini, H.M. Suhaili FT, SH, kembali bersaing memperebutkan kursi nomor satu di Bumi Tatas Tuhu Trasna pada Pilkada Loteng mendatang.

Terkait persoalan tersebut, Ketua DPD II Partai Golkar Loteng, H.M. Suhaili FT, menanggapi dengan santai. Menurutnya, jika Partai Golkar tidak bisa mengusung calon kepala daerah, masih ada jalur lain yang bisa ditempuh. “Tidak ada masalah, Partai Golkar sudah menyiapkan rencana cadangan, jika kemudian hal ini terjadi,” aku Suhaili, kepada wartawan, Sabtu (31/1).

Tapi yang jelas, ujar Bupati Loteng ini, harus ada kader Partai Golkar yang ikut bersaing pada Pilkada Loteng mendatang. Apakah dengan menggunakan kendaraan poli-

tik lain maupun jalur pencalonan lainya. ‘’Itu bukan jadi masalah,’’ jawabnya enteng.

Hanya saja, pihaknya sampai saat ini masih optimis bahwa Partai Golkar pasti bisa ikut pilkada, karena persoalan dualisme kepemimpinan saat ini sudah masuk proses peradilan dan diharapkan bisa selesai dalam waktu yang tidak lama lagi. “Kalau kemudian nantinya ada putusan sela dari pengadilan atas persoalan dualisme ini, yang memerintahkan untuk kembali lagi ke hasil Munas Riau, maka kepengurusan lama masih berlaku. Itu artinya, Partai Golkar bisa tetap ikut pilkada,” terangnya.

Pihaknya pun tidak begitu merisaukan persoalan tersebut. Lagi pula proses pengajuan calon kepala daerah masih cukup lama. Meski KPU Loteng sudah menyebutkan kalau pendaftaran bakal calon kepala daerah akan dibuka tanggal 26 Februari mendatang. ‘’Tapi itu kan masih tahap awal. Artinya, proses pengajuan calon kepala daerah masih cukup panjang,’’ ujarnya.

Dalam hal ini, pihaknya masih memiliki waktu mempersiapkan semua kebutuhan untuk pencalonan, baik dalam hal kesiapan kendaraan politik dan persiapan-persiapan lainnya. “Prinsipnya dengan atau tanpa Partai Golkar pencalonan harus tetap jalan,” tandasnya. (kir)

Proyek GOR Mini Dilanjutkan

Dipertanyakan, Alokasi Dana Senilai Rp 12 Miliar

(Suara NTB/her)

DIKELUHKAN - Aktivitas pengambilan pasir di Telok Endok dikeluhkan masyarakat. Pemerintah diharapkan peka dengan kondisi masyarakat yang terancam abrasi.

Giri Menang (Suara NTB) Pemerintah Lombok Barat (Lobar) kembali mengalokasikan dana besar untuk membangun Gelanggang Olah Raga (GOR) Mini di Gerung. Rencananya, dana yang bakal dihabiskan guna menyelesaikan proyek bermasalah tersebut Rp 12 miliar.

Sebelumnya, pembangunan GOR Mini Lobar ini sempat bermasalah hingga diputus kontraknya, dana yang disiapkan juga besar mencapai Rp 3,1 mil-

iar. Pengalokasian dana besar untuk membangun proyek GOR mini dipertanyakan oleh kalangan dewan. Pasalnya yang dibahas bersama dewan nilainya tidak mencapai belasan miliar.

“Masak besar sekali dananya?

Seingat saya dana yang dibahas bersama dewan tidak sejumlah itu,” kata Adnan dari PDIP, Sabtu (31/1).

Disebutkan, pembahasan bersama dewan disetujui hanya Rp 3,9 miliar untuk menun-

taskan pembangunan GOR tersebut. Namun justru jumlah dana ini bertambah menjadi Rp 12 miliar lebih. Penambahan dana ini dipertanyakan sebab belum dibahas bersama dewan.

Terkait mandeknya proyek GOR mini beberapa waktu lalu, ia mendorong aparat berwajib untuk menelisiknya.

Pasalnya, sudah jelas ada dugaan pelanggaran nilai yang dibayarkan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. “Se-

harusnya ditelisik ini oleh aparat berwajib,” sarannya.

Sebelumnya, Bupati Lobar, Zaini Arony memastikan akan tetap melanjutkan pembangunan GOR mini. Orang nomor satu di Lobar ini menegaskan, pemerintah kembali menganggarkan dana dari APBD sebesar RP 12 miliar. “Kami akan tender ulang,” kata Zaini saat tasyakuran di Kantor Camat Gerung beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, tahun lalu

pembangunan GOR sempat dilaksanakan, tapi tidak dapat diselesaikan. Untuk itu, pemerintah bertekad melanjutkan pembangunan GOR. “Tahun lalu tidak selesai. Jadi, tidak bisa satu tahun anggaran, harus dua tahun anggaran,” ujar dia.

Menurutnya, GOR mini bakal disulap menjadi bangunan megah. Untuk itu, pembangunan harus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga dapat terwujud dengan baik. (her)

SUARA NTB Senin, 2 Februari 2015

Warga Seteluk Sambut Baik Kehadiran Alfamart Taliwang (Suara NTB) Kehadiran Alfamart di kecamatan Seteluk mendapat dukungan dari lapisan warga setempat.

Camat Seteluk, Drs. Syafruddin, M.Si, Sabtu (31/1) mengaku, jika kehadiran pasar modern itu disambut baik oleh warganya. “Warga menyambut positif kehadiran Alfamart itu di wilayah kami,” jelasnya.

Sejak diketahui kehadirannya oleh warga, kontroversi antara menolak dan mendukung terjadi. Namun Syafruddin mengklaim, perdebatan di tengah warganya itu saat ini telah berakhir setelah pada Kamis (28/1) lalu, pihak manajemen Alfamart melakukan sosialisasi.

Dalam pertemuan tersebut, warga mendapatkan penjelasan dengan detail seputar model usaha Alfamart hingga kegiatan eksternal perusahaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. “Terbukti di sosialisasi itu warga malah meminta pengelola untuk segera membukanya. Dan ini murni keinginan warga,” timpal Syafruddin.

“Harapan kita selanjutnya semoga pemerintah segera menerbitkan izin oeprasionalnya. Karena kami melihat kehadiran Alfamart ini akan turut mendongkrak perekonomian masyarakat Seteluk secara umum,” sambung Syafruddin.

Pada bagian lain, informasi yang diperoleh media ini perusahaan warlaba tersebut masih menunggu rekomendasi izin operasional dari pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Beberapa waktu lalu kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Komperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) Ir. Lalu Azhar menyebutkan, terkait kehadiran Alfamart di kecamatan Seteluk, pihak pengelola telah mengajukan izin operasionalnya. (bug)

Penerbitan Izin Pemanfaatan Hutan Tak Bisa Cepat Taliwang (Suara NTB) Penerbitan izin pemanfaatan hutan atau Rencana Pemanfaatan (RP) kawasan hutan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tak bisa dilakukan secara cepat. Untuk mendapatkan dokumen yang dijadikan landasan pemanfaatan kawasan hutan itu diperlukan waktu minimal enam bulan lamanya.

“Secara keseluruhan untuk penerbitan RP itu butuh waktu yang agak panjang.

Karena prosesnya tidak (Suara NTB/dok) hanya di daerah tapi samIGB Sumbawanto pai ke pusat,” kata kepala Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) KSB Ir. IGB Sumbawanto, Jumat (30/1).

Menurut dia, sebelum dilakukan penyusunan RP, pemerintah daerah terlebih dahulu harus membentuk tim penyusun. Keanggotaan tim pun tidak sekadar dari daerah yang akan mengajukan permohonan, tetapi juga melibatkan personel dari provinsi dan pusat yang terdiri dari Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan (Pusdalhut) serta Badan Pemantapatan Kawasan Hutan (BPKH). “Pengelolaan hutan itu harus diketahui hingga pusat. Makanya penyusunan RP hingga penerbitannya semua lapisan pemerintah terkait di dalamnya, mulai dari kita di kabupaten, provinsi hingga pusat,” ujarnya.

Bukan hanya soal pelibatan seluruh pihak, tahapan penyusunan pun turut mempengaruhi panjangnya proses peyusunan RP hingga penetapannya. Setelah tim terbentuk, tim di tahap awal akan melakukan kajian secara komprehensif. Hasilnya kemudian akan dipresentasikan ke tiap tingkatan pemerintah. Mulai dari kabupaten, provinsi dan pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Tahapannya juga dimulai dari kita selaku pemohon baru ke pusat,” paparnya.

Dijelaskannya, berdasarkan ketentuan pemerintah terkini pemanfaan areal hutan tidak sekaku dulu lagi.

Selama telah ditetapkan RP-nya lengkap dengan zonazona pemanfaatannya, maka masyarakat pun bisa melakukan berbagai aktivitas ekomoni di dalamnya. “Persoalannya sekarang beberapa kawasan hutan kita yang bisa dimanfaatkan belum memiliki RP. Makanya kita sedang upayakan semuanya bisa segera memiliki RP,” katanya.

Di KSB sendiri saat ini terdapat tiga KPH yang diberi tugas mengelola seluruh kawasan hutan di daerah. Pertama KPH Sejorong yang meliputi kecamatan Sekongkang, Maluk dan Jerewen; KPH Brang Ene yang meliputi kawasan hutan di kecamatan Brang Ene dan sebagian hutan kecamatan Taliwang; dan KPH Brang Rea yang meliputi kecamatan Brang Rea, sebagaian hutan Taliwang, kecamatan Seteluk dan Poto Tano. “Untuk menarik investasi masuk ke sana, kita berupaya untuk menyusun RP-nya. Terutama saat ini KPH Brang Rea dan Sejorong, di mana sudah ada banyak investor yang tertarik berinvestasi,” imbuhnya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Ratusan Hektar Sawah di Songkar Terendam Banjir Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekitar 200 hektar areal sawah di desa Songkar, Kecamatan Moyo Utara, Sumbawa, terendam banjir. Curah hujan yang tinggi dan derasnya air dari wilayah hulu membuat Persawahan dan sebagian pemukiman warga terendam air.

Informasi yang dihimpun Suara NTB di lapangan, Minggu (1/2) menyebutkan, sebagian besar lahan yang terendam masih baru ditanami padi yang umurnya sekitar satu minggu, meskipun ada juga lahan yang sudah lama ditanami. Hal ini dikhawatirkan, padi yang sudah ditanami akan rusak, mengingat sekarang sudah mulai memasuki bulan Februari yang biasanya curah hujan sangat besar.

Kepala Desa Songkar, H. Junaidi, S.Pd, menjelaskan, hujan lebat membuat sekitar 200 hektar areal sawah se-

belah utara desa Songkar terendam banjir, dikhawatirkan genangan air akan merusak padi yang sudah ditanami warga. Ditambah lagi dengan rendahnya lokasi areal sawah yang ditanami tersebut, sehingga mudah digenangi air saat hujan deras.

Areal sawah mulai terendam banjir sekitar pukul 01.00 Wita, disebabkan derasnya hujan yang mengguyur pada Sabtu sore hingga malam hari.

Luapan air, tidak hanya menggenangi areal sawah saja, tapi sampai masuk ke rumah-rumah warga. Sekitar ratusan

rumah warga yang meliputi sebagian besar rumah warga Songkar A, dan sebagian rumah warga Songkar B digenangi air. “Yang walaupun hanya menggenangi pekarangan rumah sekitar 50 cm,” sebutnya.

Kondisi ini hampir setiap tahunnya terjadi, ketika curah hujan tinggi, lahan akan digenangi dengan air, dikarenakan lokasi Desa Songkar yang cukup rendah sehingga mudah digenangi air. Diharapkan genangan air cepat surut, sehingga padi yang ditanami warga bisa terselamatkan. (arn)

Empat Pulau di Gugusan Gili Balu’ Masuk Kawasan HPT Taliwang (Suara NTB) Empat dari delapan gugusan pulau Gili Balu’ yang berada di kecamatan Poto Tano masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Keempat pulau yang masuk dalam kawasan HPT tersebut masing-masing pulau Paserang, Kenawa, pulau Namo dan pulau Belang. “Keempat pulau itu masuk dalam wilayah KPH Brang Rea,” terang Kabid Kehutanan Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) KSB, Slamet, SP, Jumat (30/1).

Ia menjelaskan, sejumlah aturan menjadi landasan penetapan sebuah area menjadi kawasan HPT. Yakni Undang Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pencegahan Perusakan Hutan. Selain itu penetapan kawasan HPT juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 yang mengatur tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemafaatan hutan. “Jadi ada banyak landasan aturan penetapan kawasan HPT itu. Nah untuk aturan yang spesifik menetapkan empat pulau itu masuk dalam HPT adalah SK Menhut Tahun 2014 yang mengatur tentang penetapannya. Pulau Paserang, Belang,

Kenawa dan pulau Namo masuk dalam RTK 72 Hutan Pantai Alas,” urai Slamet.

Untuk pemanfaatan kawasan hutan, Slamet mengatakan ada sejumlah prosedur yang harus dilalui. Bagi kawasan area HPT diperlukan adanya Rencana Pengelolaan (RP) yang disusun oleh KPH untuk selanjutnya ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Kemenhut LH). “Jadi setiap area hutan yang ditetapkan sebagai HPT. Kalau mau dimanfaatkan harus melihat RP-nya dulu. Apa sudah ada atau belum. Kalau sudah ada apa kemudian sudah tepat kegiatan apa yang bisa dilaksanakan di area itu?,” timpalnya.

Selanjutnya Slamet menyampaikan, agar tertib aturan saat ini pihaknya telah mengundang sejumlah perusahaan yang berniat mengembangkan potensi pulau-pulau yang masuk dalam kawasan HPT tersebut. Adapun perihal yang dibicarakan terutama fokus terhadap persiapan penyusunan RP sebelum keempat pulau yang masuk dalam gugusan Gili Balu’ itu dimanfaatkan. “Harapan kami, perusahaan yang kini sudah dan akan berinvestasi di kawasan itu agar bersabar sambil menunggu RP-nya ditetapkan oleh pusat,” imbuhnya. (bug)

KE GILI BALU’ - Pintu gerbang di pulau Kenawa ini merupakan pintu gerbang wisata masuk ke kawasan hutan konservasi di Gili Balu’, kecamatan Poto Tano, KSB. Gugusan gili Balu’ kini diincar banyak investor luar.

(Suara NTB/arn)

DIGENANGI AIR – Sawah di Songkar, Moyo Utara, yang digenangi air. Petani di sana baru beberapa hari menanam padi, dan kini dipastikan tanaman rusak.

Warga Tuntut Perbaikan Jalan Simpang Sepakek Taliwang (Suara NTB) Warga desa Kiantar dan Senayan kecamatan Poto Tano menuntut pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) agar memperbaiki jalan simpang Sepakek. Jalan yang menjadi akses vital penghubung desanya itu selama ini dalam keadaan rusak sehingga sulit untuk dilalui.

Terutama di masa-masa musim penghujan seperti sekarang, warga yang bermukim di pesisir pantai bagian timur ini mengaku akses jalan menuju desa mereka sangat memprihatinkan. Beberapa titik di sepanjang jalan terdapat genangan air dan berlumpur sehingga sulit dilalui kendaraan warga yang umumnya hanya mengandalkan kendaraan roda dua. “Ke tempat kami itu tidak ada kendaraan roda empat (kendaraan umum). Kami hanya mengandalkan sepeda motor. Nah kalau jalannya rusak seperti itu, maka sulit dilalui dengan kendaraan roda dua,” ujar Kepala Desa Kiantar, Suderman saat dihubungi, Minggu (1/2).

Tak hanya kondisi badan jalan yang dikeluhkan warga. Suderman menyebutkan, jembatan penghubung menuju desanya juga terputus. Kondisi itu telah terjadi sejak musim penghujan tahun lalu dan telah dilaporkan ke pemerintah kabupaten melalui kecamatan setempat. Namun sayangnya hingga kini belum ada upaya perbaikan sehingga warga terpaksa berinisiatif sendiri setiap melalui jembatan penghubung tersebut. “Saya tidak tahu kenapa sampai sekarang belum ada langkah perbaikan. Padahal kami sudah suarakan melalui kecamatan bahkan datang langsung ke kabupaten untuk menyuarakan kondisi jalan dan jembatan kami di sini,” sesalnya.

Tuntutan yang disuarakannya tersebut, lanjutnya bukan semata permitaan pemerintah desa. Tuntutan tersebut murni desakan warga mengingat selama ini untuk menuju desa Kiantar, jalan Simpang Sepakek merupakan satusatunya akses yang bisa diandalkan warga. “Ke desa kami ini tidak ada jalur alternatifnya. Makanya kalau rusak jalan Simpang Sepakek semakin parah, maka desa kami pasti akan terisolir,” tandasnya.

Senada dengan Suderman, buruknya kondisi jalan Simpang Sepakek dibernarkan oleh kades Senayan Sudarli, S.AP. Meski jalan Simpang Sepakek hanya sebagian jalan yang melalui wilayahnya, namun kondisinya yang buruk cukup mempersulit warganya. “Kondisinya memang sangat buruk. Warga kami juga mengeluhkannya,” katanya.

Selama ini jalan Simpang Sepakek banyak digunakan warga desa Senayan menuju ke areal pertanian mereka. Sudarli mengatakan, terutama di saatsaat musim tanam seperti sekarang, warga harus hati-hati saat berkendara di jalan-jalan terlebih saat membawa peralatan pertanian yang mereka butuhkan. “Yang paling dikeluhkan warga kami, perlu waktu menuju areal pertanian mereka untuk membobilisasi alat-alat pertaniannya melalui jalan itu,” tandasnya.

Melihat kondisi jalan menuju desanya tersebut, baik Suderman maupun Sudarli sepakat, jika pemerintah harus segera melakukan perbaikan. (bug) (Suara NTB/bug)

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

Kisah Sukses Para TKI di Negeri Jiran

Suria

HANI (39), seorang TKW asal Brang Biji, Sumbawa sudah berada di Malaysia sekitar delapan tahun. Berangkat sekitar 2007 melalui sebuah agen di Surabaya. Setelah menikah dengan seorang pria di Solo, hingga sekarang memiliki tiga orang anak. Nasib baik Hani bekerja sebagai baby sister pada majikan di Taman Gombak Selangor Kuala Lumpur. Meski dengan gaji hanya 800 ringgit atau sekitar Rp 1,3 juta per bulan, namun selama bekerja Hani diperlakukan baik oleh majikannya. “Saya betah bekerja di sini. Tak pernah ganti-ganti majikan. Sudah ada empat baby anak majikan yang saya jaga,” tuturnya.

Tak heran, dari hasil bekerja di Malaysia, Hani bisa

membeli tanah dan rumah di Solo. Termasuk sepetak tanah di Kebayan, Brang Biji Sumbawa. Apalagi keluarga besarnya kini masih tinggal di Sumbawa. Tentu selain mengirim uang setiap bulannya untuk biaya sekolah anak-anaknya yang kini tinggal bersama suaminya di Solo. “Meski anak-anak tinggal di Solo, saya tetap sempatkan diri pulang ke Sumbawa,” terangnya.

Hani pun tak menafikan, kerap mendengar informasi TKI yang bermasalah yang tersebar di banyak tempat di Malaysia. Termasuk di lingkungan tempatnya bekerja, banyak juga Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang bekerja pada majikan keturunan Melayu, India ataupun Cina. “Nasibnya orang kadang baik, kadang tak baik. Kadang saya juga mendengar PRT yang kabur, karena perlakuan majikan yang tak baik. Terutama pada majikan keturunan Cina dan India. Kalau kita pas kumpul, kita informasikan ke yang lain, agar lapor polis (polisi),” katanya dalama logat Malaysia yang kental.

Hani juga rutin mengurus Permit (Semacam kartu penduduk sementara bagi pekerja tetap di Malaysia) setiap tahunnya. Pertengahan tahun

ga dideportasi tak juga membuatnya kapok. Masuk pertama secara ilegal pada tahun 2000. Terjaring dalam razia Polisi Diraja Malaysia. Hingga harus mendekam di bui selama dua minggu. Kemudian pada 2002 kembali mencoba peruntungan secara ilegal, dan ditangkap lalu dipulangkan ke Jakarta. Tahun 2003 masuk lagi menggunakan paspor kunjungan (turist). Kali ini sukses, karena kebetulan ada semacam “bos” yang mengajaknya bekerja sebagai tukang terali bangunan. Pada saat bersamaan ada program program pendataan pekerja di Malaysia yang memberikan kemudahan pengurusan Permit. Hingga Suwawi lolos dari jebakan “ilegal” yang menghantuinya.

Perjalanannya semakin membaik setelah ada seorang kantraktor yang mengajaknya bekerja tetap sebagai pekerja bangunan. Higga kini sudah sekitar 17 tahun bekerja di Malaysia. Perpanjangan permit pun dilakukan setiap tahunnya. Setiap harinya, Suwawi digaji 100 ringgit atau Rp Suwawi 300 ribu. Meski terbilang besar, uang tersebut

ini berencana balik ke Solo.

Sekaligus mengunjungi Sumbawa. Sebelum masa berlaku Permit habis, Hani bakal balik lagi ke Malaysia dan berencana mencoba peruntungan mencari pekerjaan lain.

Cerita seru datang dari Suwawi (46), pekerja bangunan asal Banyuwangi. Secara tak sengaja bertemu rombongan AUYS UTS di Pasar Seni, Kuala Lumpur. Sempat dua kali masuk secara ilegal yang berujung penjara selama dua pekan, hing-

masih harus keluar untuk biaya kontrakan rumah di wilayah Perak (Provinsi) dan kebutuhan sehari-hari. “Saya punya toke (bos) tetap. Hingga bisa urus Permit. Biaya perpanjangan permit 2.500 ringgit atau sekitar Rp 7,5 Juta per tahun. Kalau kita gak perpanjang, ketangkap terus dipulangkan lagi,” tukasnya.

Lain lagi cerita Ibu Suria yang secara kebetulan bertemu di atas kereta listrik LRT dalam perjalanan pulang. Sudah 25 tahun berada di Malaysia. Bekerja sebagai office girl di Pejabat Pos (Kantor Pos) Daya Bumi sekitar KL Sentral Kuala Lumpur.

Dengan gaji seribu ringgit atau Rp 3 juta per bulan. Setiap akhir pekan (Sabtu Minggu) libur kantor, Suria juga bekerja freelance di tempat lain yang digaji 80-100 ringgit per hari. Suriah yang tinggal di Dato Keramat, Kuala Lumpur ini sebelumnya sudah bercerai dan menikah lagi dengan pria asal Madura yang tinggal di wilayah Johor.

Dari lima anaknya, empat di antaranya berada di Malaysia

dan sebagian sudah berkeluarga. Ibu asal Kendal Jawa Tengah ini mengaku betah dan nyaman bekerja di Malasyia. “Nyaman, paling hanya repot kalau saat perpanjangan permit karena biayanya cukup besar,” tukasnya. (arn)

(Suara NTB/arn)

Selama seminggu mengikuti kegiatan ASEAN University Youth Summit (AUYS) bersama delegasi Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) di Malaysia, wartawan Suara NTB, Arnan J, sempat menemui dan berbincang dengan sejumlah Tenaga Kerja Indonesia. Salah satunya asal Sumbawa. Meski tak sedikit TKI yang bermasalah di Malaysia dengan kisah miris, namun rata-rata mereka yang kebetulan ditemui atau secara tak sengaja bertemu bernasib baik setelah sekian tahun bekerja di negeri Jiran. Meski dalam perjalanannya, ada yang tergolong nekat. Berikut laporannya.

Hani

SUARA NTB Senin, 2 Februari 2015

Pascabanjir di Bima

Harga Sembako Melambung Bima (Suara NTB) Intensitas hujan yang terus meningkat beberapa hari belakangan ini dan menyebabkan banjir, membuat harga Sembako di pasar raya Bima melambung. Yang paling menonjol naik harga beras dari sebelumnya Rp 10.000/kg, kini Rp 12.000.

Kondisi tersebut dikeluhkan sejumlah ibu rumah tangga. Mereka berharap perubahan harga beras tidak terlalu memberatkan. Terlebih dalam beberapa bulan ke depan petani terancam gagal panen karena sawah di beberapa wilayah Kota Bima sudah digenangi air hujan.

Indah, seorang ibu rumah tangga di Bima, Minggu (1/2) menuturkan, harga beras naik sejak Jumat. Akibatnya terpaksa membeli secara eceran. “Tidak hanya harga beras yang naik sekarang ini, harga sembako yang lain juga ikut naik seperti ikan laut yang musim seperti ini sulit dicari. Kalaupun ada, harganya pasti mahal,” ungkapnya.

Dikatakannya, harga ikan melambung karena banyak nelayan tidak melaut sejak ketinggian gelombang mencapai 2-4 meter. Bahkan ikan bandeng hasil budidaya di tambak juga naik, karena banyak tambak yang jebol. “Harga bandeng sekarang paling murah Rp 10.000 hingga Rp 15.000 per ekor, padahal biasanya antara Rp 5.000 hingga Rp 7.000,” katanya.

Sejumlah pedagang beras dan ikan di pasar raya Bima mengaku terpaksa menaikkan dagangan mereka untuk menyesuaikan dengan harga saat mengambil di petani dan nelayan. “Kalau kita tidak naikkan, kita tidak dapat untung, malah rugi. Harga kita sesuaikan dengan harga sekarang,” ujar Hartati, pedagang ikan di pasar raya Bima.

Senada dengan Hartati, pedagang beras Hj. Nurjanah H. Ahmad mengatakan harga beras naik akibat banjir yang terjadi di wilayah itu, diperparah lagi dengan kondisi hujan yang terus mengguyur Kota Bima, hingga pasokan beras yang di luar Kota Bima jadi terkendala masuk kota.

“Biasanya kalau hujan apalagi banjir begini, beras yang didatangkan di daerah pedalaman Kabupaten Bima stoknya dibatasi karena takut gagal panen. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Festival Tambora Dikhawatirkan Bernuansa Politis Bima (Suara NTB) Forum Komunikasi Pelajar dan Mahasiswa Tambora (FORMAT) Kabupaten Bima mengancam untuk memboikot Festival Tambora Menyapa Dunia yang akan dihelat pada bulan April mendatang. Pasalnya festival tersebut dikhawatirkan mengarah ke politik.

Humas FORMAT, M. Sudarwanto kepada Suara NTB, Sabtu (31/1), menduga festival menyambut dua abad meletusnya gunung Tambora tersebut banyak dimanfaatkan beberapa oknum tertentu.

Salah satunya calon Bupati Bima, sebagai tempat kampanye secara gratis.

“Kami menduga ada pihak yang diuntungkan, karena yang kita ketahui tahun 2015 ini

Kabupaten Bima akan melaksanakan Pilkada, tentu di festival ini menjadi tempat oknum tertentu kampanye gratis,’’ duganya.

Aktivis itu mengatakan dalam festival tersebut, masyarakat di kawasan lereng Tambora tidak banyak yang tahu akan diadakannya memperingati dua abad meletusnya gunung itu, karena tidak ada sosialisasi dari pemerin-

tah setempat, dan menyayangkan sikap pemerintah yang tertutup.

“Masyarakat tahunya dari media, televisi ataupun dari mulut ke mulut, namun pemberitahuan secara resmi dari pemerintah tidak ada,” katanya.

Senada dengan Sudarwanto, Sekretaris Umum FORMAT, Ahmad Husain mempertanyakan manfaat untuk

Balon ’’Incumbent’’ Diduga Kerahkan PNS

Banjir Dompu

Pemprov NTB Drop Bantuan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB langsung mengirimkan bantuan 1,5 ton beras untuk korban banjir Dompu. Selain itu, pemprov juga mendrop satu truk bantuan yang berisi makanan siap saji, pakaian, selimut, obat-obatan dan lainnya.

“Tadi sudah didrop bahan bantuan provinsi 1,5 ton beras.

Sementara untuk Bima masih kita menunggu data,” kata Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB, Husni Thamrin, Minggu (1/2).

Husni mengatakan, untuk bantuan beras korban banjir Kota Bima pihaknya masih menunggu data dari kabupaten.

Saat ini, katanya, Taruna Siaga Bencana (Tagana) Disosdukcapil telah turun ke lokasi memberikan bantuan termasuk melakukan pendataan. “Data pasti jumlah korban masih belum, masih dilakukan pendataan di sana,” imbuhnya.

Data sementara yang diperoleh, khusus untuk banjir yang terjadi di Dompu pada 10 kelurahan di Kecamatan Dompu dan Kecamatan Woja pada Sabtu (31/1) pukl 17.00 Wita. Banjir merendam Kelurahan Karoke, Bada, Toto, Bali I, Kasi Jawa, Simpasae, Sendono II, Wowondono, Potisi, dan kelurahan Balupasa.

Sekitar 4.000-5.000 unit rumah terendam banjir dengan tinggi mencapai 4 meter. Banjir disebabkan banjir kiriman dari Sungai Laju, Sungai Silo, Sungai Soa, Sungai Raba Baka, dan Sungai Toi setelah hujan lebat.

BPBD Kota Bima, TNI, Polri, Tagana, BPBD Kabupaten Dompu dan masyarakat melakukan evakuasi korban terdampak. BPBD Kota Bima dan Dompu mendirikan posko.

Saat ini listrik masih padam. Masyarakat diungsikan ke masjid-masjid, sekolah dan tempat tempat yang tidak terdampak banjir. (nas)

(Suara NTB/uki)

JALAN RUSAK - Ruas jalan Langgudu – Lambu di kabupaten Bima yang rusak, dan lubang ini akan seperti telaga kalau hujan besar.

PPP Bima Buka Pendaftaran Balon Bupati Bima (Suara NTB) Proses suksesi pimpinan daerah atau Pilkada Kabupaten Bima tahun 2015 mulai nampak. Sesuai dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dengan menggunakan pendekatan kursi, untuk bisa lolos bakal calon (balon) harus mendapatkan sembilan kursi guna mencapai 20 persen dari jumlah kursi di DPRD yang harus dipenuhi sebagai persyaratan.

Untuk itu, musim Pilkada tahun ini partai pun menjadi primadona untuk didekati sebagai kendaraan politik. Salah satu partai yang mulai membuka keran pendaftaran adalah DPD PPP Kabupaten Bima. Sejumlah nama figur pun s u d a h melakukan

komunikasi awal dan rencananya akan mendaftar secara resmi saat masa pendaftaran. Lamaran yang akan masuk ke PPP ini akan ramai, sebab dalam pemilihan legislatif lalu partai berlambang Ka’bah ini memperoleh empat kursi di DPRD Kabupaten Bima.

Sekretaris Fraksi PPP DPRD Bima, Ramli Ahmad, S.sos yang ditemui Sabtu (1/ 2), menyebutkan pendaftaran akan dibuka Senin (2/ 2) sejak pukul 09.00 Wita hingga pukul 16.00 Wita.

Sebelumnya, memang sudah ada sejumlah figur yang melakukan komunikasi secara lisan termasuk bakal calon (balon) incumbent Drs H. Syafrudin HM Nur, M.Pd. Nama lain,

Ramli Ahmad

juga sudah melakukan komunikasi yakni Ady Mahyudi yang merupakan mantan pimpinan DPRD Kabupaten Bima serta Hj Indah Damayanti Putri yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima saat ini.

Namun untuk kepastian para figur ini mendaftar masih menunggu saat masa pendaftaran nanti.

Dijelaskan, pendaftaran penjaringan balon akan dibuka selama lima hari dan akan ditutup pada Sabtu (7/2). Untuk persyaratan, lanjutnya, para figur membawa surat lamaran, surat pernyataan, riwayat hidup, pas foto serta lainnya. Saat masa pendaftaran nanti, siapun figur yang ingin mencalonkan diri bisa mendaftar sepanjang memenuhi persyaratan. Dalam form persyaratan, DPD PPP juga menyertakan nomor handphone 085 338 967 777 yang bisa dihubungi untuk memperoleh informasi lebih lanjut.

Anggota Komisi II DPRD Bima ini menyebutkan jika partainya akan mengusung figur yang memiliki komitmen dengan partai dalam membangun daerah. Figur yang memiliki karakter sesuai dengan politik perjuangan partai.

“Figur yang bisa membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat di segala bidang,” terangnya. (use/*)

(Suara NTB/use)

Kasus Korupsi Setda Dompu

Penyidik Tunggu Putusan Pengadilan Dompu (Suara NTB) Rencana pemeriksaan Islam, SH (kakak kandung Adil Paradi) dan Apria Muliani (keponakan Adil Paradi) terkait dugaan keterlibatan H. Agus Bukhari, SH, M.Si dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Setda Dompu tahun 2011 belum dilakukan. Penyidik masih menunggu Kapolres Dompu dan hasil perkembangan persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman kepada Suara NTB, Sabtu (31/

1) mengatakan, tuntutan anggota keluarga terdakwa H. Adil Paradi untuk menjadikan Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si sebagai tersangka dalam aksinya, Kamis (29/1) lalu akan dilaporkan ke Kapolres yang sedang tugas dinas keluar daerah. “Nanti kami laporkan dulu ke Kapolres hasil dialog kemarin. Kalau seandainya saya langsung periksa (Islam, SH dan Apria Muliani), itu namanya saya bergerak sendiri,” katanya.

Selain itu, Herman mengaku, pihaknya juga akan memperhatikan perkembangan hasil persidangan di pengadilan Tipikor Mataram.

masyarakat di festival itu, apa yang digaungkan dan dipromosikan oleh Pemerintah bahwa gunung Tambora merupakan destinasi pariwisata yang baru di NTB, sedangkan beberapa fasilitas penunjang tidak diperbaiki, seperti jalan untuk menembus kawasan tersebut rusak parah dan terisolir. “Boleh-boleh saja promosi tempat wisata, namun perbaiki dululah jalan-jalan yang ada, lagi pula masyarakat sangat membutuhkan,” imbuhnya.

Husain juga menyarankan agar anggaran acara itu dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, membangun in-

frastruktur seperti perbaikan jalan, pembangunan Rumah Sakit ataupun tempat-tempat yang bermanfaat untuk masyarakat Tambora.

Sementara Kabag Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Bima, M. Candra Kusuma AP, membantah keras dugaan beberapa orang terkait festival Tambora Menyapa Dunia sebagai ajang kampanye gratis. ‘’Tidak benar perihal itu. pemkab Bima dan Pemprov NTB sudah melakukan komukasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Tambora agar berperan aktif dalam mensukseskan festival ini,” ungkapnya. (uki)

Ruas Jalan Langgudu - Lambu Rusak

Daftar ke Parpol

Bima (Suara NTB) Proses pendaftaran bakal calon (balon) kepala daerah incumbent, H. Syafrudin H. M. Nur, M.Pd di sekretariat PKS Kabupaten Bima disinyalir mengerahkan pejabat beserta Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemda Kabupaten Bima. Kehadiran para PNS ini pun menuai tanda tanya dan reaksi dari berbagai pihak.

Proses pendaftaran tersebut berlangsung pada Jumat (30/ 1) lalu. Usai shalat Jumat, PNS yang berdomisili di Kecamatan Bolo khususnya diminta untuk hadir. Bahkan, mereka sudah menunggu di sejumlah persimpangan jalan. Saat incumbent menuju Sekretariat PKS, ratusan PNS berbondongbondong berdatangan. Tidak hanya PNS namun juga sejumlah pejabat strategis di lingkup Pemkab Bima. Hal itu disinyalir incumbent sudah mulai mengerahkan abdi negara untuk memuluskan langkah kembali menempati kursi kepala daerah. Bahkan, kehadiran pejabat dan PNS saat pendaftaran ini diabadikan melalui media video oleh masyarakat.

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol (Humaspro) Setdakab Bima melalui Kasubag Informasi dan Pemberitaan, Suryadin yang dikonfirmasi mengenai kehadiran PNS yang sengaja dikerahkan ini, membantah. Menurutnya, tidak ada instruksi dari Bupati agar para PNS itu ikut dalam pendaftaran balon Bupati. Apalagi itu tidak terdaftar dalam kegiatan resmi Pemda.

Lebih dari itu, para PNS itu juga tidak bisa teridentifikasi maupun terpantau. Sebab, saat itu mereka tidak mengenakan seragam PNS. Jika dalam jam dinas, tentu pihaknya bisa melakukan pemantauan. Namun saat di luar jam kerja sulit untuk diidentifikasi. Bisa saja mereka PNS yang kebetulan berdomisili di Kecamatan Bolo. “Kegiatan tersebut berlangsung di luar jam kerja dan kalaupun ada PNS yang ikut serta, atas inisiatif sendiri,” jawab Suryadin. (use)

Halaman 7

Karena kasusnya satu kesatuan dari masalah yang dipersoalkan. “Kasusnya satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Makanya kami akan memperhatikan perkembangan persidangan,” ungkap Herman.

Herman juga mengatakan, untuk kasus dugaan kesaksian palsu yang dilaporkan Islam, SH terhadap H. Agus Bukhari akan tetap diprosesnya.

Namun semuanya menunggu proses peradilan yang sedang berlangsung.

“Nanti pasti akan kita tindak lanjuti, sambil menunggu hasil persidangan,” teranganya.

Sebelumnya, dalam sesi

dialog antara keluarga besar terdakwa H. Adil Paradi yang tergabung Komite Aksi Pemerhati Keadilan (KAPAK) Dompu dengan Polres Dompu yang diwakili Wakapolres Dompu, Kompol Sajimin, SIK langsung diperintah untuk memeriksa Islam, SH (kakak kandung Adil Paradi) dan Apria Muliani (keponakan Adil Paradi) terkait keterlibatan H. Agus Bukhari, SH, M.Si dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Setda Dompu tahun 2011 yang menjadikan H. Adil Paradi sebagai terdakwa.

Apria Muliani menyebutkan, H. Agus Bukhari menan-

datangani surat perintah membayar (SPM) untuk DPA Setda Dompu pada 26 Oktober 2011 sebesar Rp 543 juta, padahal ia bukan kuasa pengguna anggaran (KPA). Anggaran itu akhirnya dipertanggungjawabkan H. Adil Paradi selaku KPA Setda dan menyeretnya sebagai tersangka atas kerugian negara Rp 385 juta. Jika Adil Paradi dijadikan tersangka hingga duduk menjadi terdakwa, Apria mempertanyakan netralitas penyidik yang tidak menjadikan H. Agus Bukhari sebagai tersangka. (ula)

Bima (Suara NTB) Ruas jalan lintas kecamatan Langgudu – Lambu, kabupaten Bima sudah bertahuntahun rusak parah dan sulit dilewati oleh kendaraan bermotor. Badan jalan yang di sana-sini berlubang dan berlumpur itu membuat sebagian warga geram dan mendesak pemerintah untuk segera memperbaikinya.

Sahbudin Mahmud, SE, warga kecamatan Langgudu kepada Suara NTB, Sabtu (31/ 1) menyatakan, lambatnya perbaikan jalan provinsi mulai dari ujung barat Desa Sambane sampai Desa Kangga kecamatan Langgudu Kabupaten Bima membuat sejumlah masyarakat yang melaluinya resah.

“Kalau hujan turun kondisi jalan becek dan rusak parah sehingga semakin menghambat masyarakat pengguna jalan khususnya masyarakat kecamatan Langgudu kabupaten Bima,” kata Sahbudin, seraya mendesak pemprov NTB dan pemkab Bima memperhatikan kerusakan itu.

Hal senada juga disampaikan oleh Fahri, salah satu sopir mobil terbuka yang melintas di ruas

jalan itu. Sopir yang melewati jalan tersebut untuk mengangkut barang-barang setiap hari ini mengaku sangat menyayangkan sikap pemerintah Daerah yang setengah hati untuk memperbaiki jalan Provinsi tersebut. ‘’Bagaimana masyarakat bias sejahtera kalau akses jalannya belum diperbaiki,’’ katanya.

“Jalan itu harus segera diperbaiki sebab jalan Provinsi tersebut jalur ekonomi masyarakat untuk mencari nafkah. Kami berharap pemda agar segera memperbaiki jalan tersebut, juga jembatan dan gorong-gorong yang rusak akibat terbawa arus ketika banjir,’’ ungkapnya.

Fahri juga berharap meluangkan waktunya melihat betapa carut marutnya infrastruktur jalan yang begitu memprihatinkan. ‘’Bayangkan, hampir 20 tahun jalan tersebut tidak pernah diperhatikan sama sekali,” keluhnya.

Kepala Dinas PU Kabupaten Bima, Ir. H. Nggempo, MMT ketika dikonfirmasi di kantornya, tidak berada di tempat. ‘’Bapak ke luar daerah,’’ kata stafnya. Telepon seluler yang dihubungi pun tidak tersambung. (uki)

DPP PPP Pecat Kader di DPRD Bima Kota Bima (Suara NTB) Klaim Forum Komunikasi PAC se-Kabupaten Bima yang melengserkan Hj Nurhayati sebagai pimpinan DPD PPP Kabupaten Bima akhirnya terbantahkan. Hal ini menyusul adanya Surat Keputusan (SK) dari DPP hasil Muktamar VIII Surabaya sudah disahkan oleh Kemenkumham.

Dengan demikian, pengurus serta kader partai yang saat ini duduk di Dewan, Masdin, dipecat.

Wakil Ketua DPW PPP NTB Korda Bima, Dompu dan Sumbawa, H. Mahfud, SE, MM, M.Si, Sabtu (31/1) menyebutkan, sejak awal PPP tetap satu. Sebab, Kepengurusan hasil Muktamar Bandung tahun 2011 sudah disahkan oleh Menkumham. Namun kemudian, PPP kembali menggelar Muktamar VIII di Surabaya dan kepengurusannya juga sudah disahkan oleh Menkumham tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP PPP. Sesuai hasil Muktamar Surabaya ini menetapkan H. M. Romahurmuziy sebagai Ketua Harian DPP. Dengan adanya pengesahan itu, sekaligus membatalkan SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan hasil Muktamar Bandung tahun 2011. “Sehingga hasil muktamar Surabaya sudah dilegitimasi, karena tidak ada legitimasi yang lebih tinggi selain yang disahkan oleh Kemekumham,” terangnya seraya menambahkan adapun yang kemudian mengklaim dari diri seperti yang disebutkan, pihaknya menganggap hal wajar.

Sementara itu, terkait dengan Ketua DPD PPP Bima, Hj Nurhayati yang dipecat pihaknya membantah. Sebab, pemecatan tersebut tidak jelas, baik SK pemecatan ser-

ta siapa yang memecat. Sementara Ir. Rajiman H. Idrus, M.Si selaku Sekretaris Pengurus Harian DPC (saat itu, red) sudah dipecat oleh partai sesuai dengan SK DPW NTB yang ditandatangani oleh Sekretaris Drs H. Muzihir. Begitu juga dengan Masdin yang dipecat sebagai Wakil Sekretaris Pengurus Harian DPC (saar itu, red) sesuai dengan SK DPP saat kepemimpinan SDA yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, H.M. Romahurmuziy pada 21 Agustus 2014. “Alasan pemecatan karena indisipliner,” ujarnya.

Adapun surat pemberhentian Hj Nurhayati yang juga istrinya tersebut seperti yang ditunjukkan oleh Ketua PAC se-Kabupaten Bima, Abdullah beberapa waktu lalu hanya sebuah mandat. SK dari Kemenkumham ini sudah dilaporkan oleh pihaknya ke Bupati Bima, KPU serta Kesbangpolinmas Kabupaten Bima.

Sementara itu ditanyai mengenai legitimasi Masdin yang saat ini masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bima? Mahfud menyebutkan jika menjadi anggota Dewan merupakan perwakilan dari partai. Sehingga jika tidak mundur dari jabatan, dia pun mempertanyakannya.

“Menjadi anggota Dewan itu kan mewakili partai, sementara sekarang dia mewakili partai mana,” jawabnya dengan nada bertanya.

Untuk selanjutnya, tambah Mahfud, untuk pengganti Masdin sebagai anggota DPRD Kabupaten Bima akan diserahkan sepenuhnya ke KPUD Kabupaten Bima.

Nantinya, KPU akan memverifikasi nama pengganti sesuai nomor urut perolehan suara pada Pemilu lalu. (use)

(Suara NTB/use)

PEMBERHENTIAN - Wakil Ketua DPW PPP NTB Korda Bima, Dompu dan Sumbawa, H. Mahfud, SE, MM, M.Si saat menunjukkan SK Kemenkumham dan SK pemberhentian terhadap Masdin sebagai kader partai, sekaligus menggugurkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bima.

SUARA NTB Senin, 2 Februari 2015

Mutasi Pejabat

Jangan Jadikan Mesin Politik dan Ajang Balas Dendam Mataram (Suara NTB) Mutasi yang akan dilakukan Pemkot Mataram dalam waktu dekat ini, ditekankan jangan sampai dijadikan sebagai mesin politik dan ajang balas dendam atau balas jasa oleh kepala daerah. Bila hal itu terjadi, tidak menutup kemungkinan wajah birokrasi di Pemkot Mataram tidak ada perubahan atau inovasi. Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha dikonfirmasi di ruang kerjanya pekan kemarin.

Dikatakan, selama komitmen tersebut dilakukan, (Suara NTB/dok) penyegaran akan didukung I Wayan Sugiartha sepenuhnya oleh DPRD. Namun Politisi PDIP ini menyadari, kebijakan memutasi pejabat tersebut adalah hak prerogatif Walikota Mataram untuk menempatkan orang – orang yang dianggap layak mengisi jabatan tertentu. Tetapi ia kembali menegaskan, jangan sampai dua unsur kepentingan itu disangkutpautkan dengan mutasi. “Pokoknya jangan dijadikan mesin politik dan ajang balas dendam, itu saja kalau saya,” pungkasnya.

Yang perlu dimulai oleh Walikota, seharusnya pejabat yang tidak mampu bekerja atau merealisasikan program – program itu harus dimutasi. Tujuannya, agar SKPD bisa melakukan inovasi dan lain sebagainya. “Yang tidak bisa bekerja, itu yang harus di mutasi,” ucapnya. Terkait sasaran mutasi itu adalah camat dan lurah, secara politis memang lurah dan camat memiliki pengaruh besar di masyarakat, karena pejabat tersebut langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Ia tidak mau beranggapkan lebih jauh tentang persepsi yang dibangun para pengamat dan masyarakat luar. Yang terpenting mutasi camat dan lurah tersebut bisa memajukan Kota Mataram. Ditambahkan, mutasi pejabat bisa dilakukan paling lambat enam bulan terakhir masa jabatan seorang kepala daerah. Bisa saja, kesempatan itu dilakukan walikota untuk melakukan penyegaran dan lain sebagainya. (cem)

POLHUKAM

Halaman 8

Penunggak Pajak akan Disandera Surabaya (Suara NTB) Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan akan makin banyak penunggak pajak yang disandera (gijzeling) di penjara, mengingat pemerintah akan terus bersikap tegas dan memburunya.

“Gijzeling sudah sesuai dengan undang-undang dan itu merupakan upaya agar masyarakat disiplin membayar pajak. Makin banyak pengemplang, maka makin banyak dipenjara,” katanya kepada pers saat meninjau rumah susun proyek Pembangunan apartemen Rusunami bersubsidi di Kelurahan Jajar Tungal Wiyun di Surabaya, Sabtu (31/1).

Wapres mengatakan pemerintah akan tegas dan akan selalu tegas terhadap penunggak pajak sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak membayar pajak. Kalla mengatakan Masih beruntung di Indonesia masih menerapkan “Gijzeling” karena di nega-

ra lain pemerintah setempat lebih bersikap tegas terhadap penunggak pajak.

“Kalau di Amerika Serikat pengemplang pajak malah sudah dipenjara,” kata wapres.

Wapres Kalla menyatakan hal itu untuk menanggapi Direktorat Jenderal Pajak yang mulai menyandera penunggak pajak di dalam penjara. “Ini adalah langkah penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan pajak,” katanya menanggapi langkah otoritas pajak menitipkan seorang penunggak di Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Jakarta pada Jumat (30/1) lalu.

Orang tersebut adalah SC

(61). SC adalah salah seorang pemimpin PT DGP, perusahaan penanaman modal asing yang bergerak dalam perdagangan kulit. PT DGP telah menunggak pajak lebih dari lima tahun dengan nilai utang Rp 6 miliar. Sebagai penanggung pajak, SC merupakan pihak yang bertanggung jawab.

Ia ditangkap di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Jumat (30/1) siang. Penangkapan dilakukan tim gabungan yang melibatkan polisi, juru sita, dan intelijen Direktorat Jenderal Pajak (DJP). SC lalu dibawa ke Rumah Sakit Thamrin untuk menjalani cek kesehatan. Selanjutnya, ia dibawa dan dititipkan ke Lembaga Pemasyaraka-

Ahyar Berpeluang Gantikan Zaini Mataram (Suara NTB) Kisruh di internal Partai Golongan Karya (Golkar) belakang ini menjadi peluang tersendiri bagi figur – figur lain yang akan maju pada Musyawarah Daerah (Musda) Golkar dalam waktu dekat ini. Selain polemik ditetapkannya Ketua DPD I Golkar sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga melakukan pemerasaan terhadap salah seorang investor.

Persoalan lain juga munculnya nama pengganti pelaksana tugas (plt) ketua DPD I Mesir Suryadi ditunjuk oleh DPP versi Agung Laksono. Dibalik kekisruhkan tersebut, Ahyar Abduh malah digadang – gadang akan mengisi bursa DPD I menggantikan Zaini Arony. Pengamat Politik sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM), Drs. H. Abdurrahman, MM mengungkapkan, pertarungan pada Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Golkar tentunya memberikan peluang besar bagi Ahyar Abduh menggantikan Zaini Arony.

Meskipun secara pertarungan politik, Zaini masih memiliki posisi tawar di DPD II hingga DPC. Namun, penetapannya sebagai tersangka oleh KPK menjadi persoalan tersendiri di dalam internal partai berlambang beringin tersebut menjadi bumerang. Secara analisis politik, ini membuka keran bagi Ahyar untuk menggantikan Zaini sebagai Ketua DPD I. Kalau pun misalnya Zaini maju dan bersaing di level Pilkada NTB, ini akan menjadi pertanyaan besar dan pasti akan kandas dengan kasus yang melilitnya.

“Masyarakat pasti buka mata dengan hal itu,” katanya dikonfirmasi di ruang kerjanya pekan kemarin.

Yang masih punya nama dan elektabilitas baik di masyarakat adalah Ahyar Abduh, karena berhasil membangun Kota Mataram. Sementara Sekretaris DPD I H. Muh. Amin yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur, dilihat belum memiliki pengaruh di internal partai. Secara persentase, Ahyar Abduh yang menjabat sebagai Walikota Mataram memiliki peluang 75 persen untuk menggantikan Zaini.

Apakah peluang dimiliki Ahyar Abduh sebagai terobosan partai Golkar untuk mempersiapkan ke NTB 1 ?

Secara politis, partai akan mempersiapkan atau memperjuangkan kadernya untuk maju di NTB 1 dan ekspektasi Ahyar Abduh saat tinggi di masyarakat. Meskipun kekuatan atau barometer politik di NTB masih kental dengan pengaruh figur – figur orang Nahdatul Wathan, tetapi ideologi Ahyar sendiri adalah NW dan politiknya adalah Golkar. “Kyai Ahyar ini kan ideologi sebenarnya kan NW, cuma partainya saja berbeda,” terangnya. Disamping itu, Dekan Fakultas ilmu politik ini melihat loyalitas kader Golkar masih tetap terjaga mulai dari DPC hingga DPD. Terbukti partai berlambang beringin ini mendapatkan kursi terbanyak di parlemen. (cem)

tidak melunasi juga, maka penyanderaan badan diteruskan untuk enam bulan. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Tampil di Kancah Politik, Perempuan Bisa Naikkan IPM NTB

(Suara NTB/ars)

Musda Golkar

tan (LP) Salemba.

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Dadang Suwarna dalam keterangan pers menyatakan keputusan penyanderaan (gijzeling) itu dilakukan setelah melewati beberapa tahapan, yakni pengiriman surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melakukan penyitaan, pemblokiran harta penanggung pajak, serta pencekalan atau pencegahan ke luar negeri pada 26 November 2007.

Di LP Salemba, SC dititipkan sampai enam bulan, hingga dia melunasi utang pajak.

Jika setelah enam bulan kewajiban tersebut

SERAHKAN - Kapolda NTB Brigjen Pol Srijono menyerahkan senjata api laras panjang kepada Kapolres persiapan KLU, AKBP Rifa’i di Pelabuhan Kayangan, Sabtu (31/ 1), sebagai rangkaian kelengkapan pembangunan Mapolres definitif.

Bangun Mapolres

Polda NTB Terima Hibah Tanah dari Pemda KLU Mataram (Suara NTB) Sadar bahwa tidak ada anggaran untuk pembebasan lahan, Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Srijono, M.Si mengaku lega, setelah mendapat hibah tanah dari Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU). Lahan hibah sekitar 2,5 hektar ini, akan dibangun Markas Polres Lombok Utara, karena sampai saat ini masih “numpang” di kantor Polsek.

Kapolda menyebut, bantuan itu sebagai langkah awal membuat Mapolres definitif di KLU. “Kita berterimakasih kepada Pemda KLU. Karena diketahui, saat ini Polri di KLU masih dibawah Polres Lombok Barat,” sebut Kapolda, ditemui usai serah terima secara resmi lahan hibah dari Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, Sabtu (31/ 1) di Pelabuhan Bangsal.

Langkah selanjutnya, pematangan lahan, kemudian pengajuan anggaran ke Mabes Polri untuk pembangunan gedung mapolres dimaksud. “Tahun ini (2015) segera kita bangun mapolresnya,” sebut Kapolda.

Selain bicara soal lahan, kelengkapan agar syarat sebuah mapolres juga sudah dipenuhi.

Mulai dari pengisian personel,

sampai penyerahan alat utama sistem pertahanan berupa senjata api laras panjang. “Tadi saya juga serahkan senjata kepada Kapolresnya (AKBP Rifa’i). Jadi ini bentuk kesiapan kami untuk pengisian Polres.

Termasuk personel juga akan segera kita isi,” tegasnya.

Soal urgensi sehingga jendral bintang satu ini merasa harus segera dibangun polres definitif, karena KLU sebagai daerah wisata, perlu pengamanan ekstra. Wisatawan harus diberi rasa aman saat berkunjung, karena sangat erat kaitan dengan pemasukan daerah. Ujung – ujungnya, ketika pemasukan daerah meningkat, masyarakat produktif, maka menurut Kapolda IPM daerah ini akan meningkat. “Nah supaya IPM – nya semakin meningkat, kita beri rasa aman dulu, mulai dari masyarakatnya, juga wisatawannya,” tegas Kapolda.

Terkait maraknya peredaran narkoba karena erat kaitannya dengan berkembangnya wisata, bagi Kapolda, itu tidak bisa dipungkiri. Pariwisata harus maju, akan tetapi narkoba juga harus diminimalisir perdarannya. Masa-

lah sosial masyarakat, seperti pencurian ternak, pencurian sepeda motor, diakuinya akan terminimalisir dengan dibangunnya Polres definitif nanti.

“Pokoknya segera, 2015 ini sudah harus Polresnya ada,” pungkas Kapolda.

Sementara Bupati KLU H. Djohan Sjamsu, SH menyebut, hibah yang diserahkan ke Polda NTB mencapai 2,5 hektar.

Lahan itu berlokasi di Kecamatan Gangga. “Dari kami 2,5 hektar untuk kepentingan pembangunan Polres KLU. Ada juga 2,5 hektar dari swasta. Sehingga luas seluruh menjadi 5 hektar,” sebut Djohan Sjamsu menjawab wartawan.

Harapannya sama dengan Kapolda. Keberaan Mapolres nanti, daerah pemekaran dari Lombok Barat itu akan lebih aman. Dia mengakui, selama ini paling rawan adalah pencurian ternak, juga pencurian kendaraan bermotor. “Selama ini dua kasus pencurian itu marak. Tapi selebihnya aman.

Koordinasi kami dengan polisi juga lancar,” klaimnya. Tapi dengan adanya Mapolres KLU nanti, dia berharap sepenuhnya situasi akan aman. (ars)

Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) NTB Dra. T Wismaningsih Drajadiah meyakini jika kaum perempuan mampu tampil dalam kancah perpolitikan daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat akan naik. Untuk itu, dia menyambut baik wacana kaum perempuan tampil dan bersaing sebagai salah satu kandidat calon Walikota Mataram dalam Pilkada 2015 ini.

Sebelumnya, santer beredar, dua orang perempuan penantang baru diperkirakan masuk sebagai bursa calon Wali Kota Mataram bersaing melawan petahana H Ahyar Abduh yaitu Hj. Baiq Diyah Ratu Ganevi dan Hj. Selly Putu Andayani. Lebih jauh Wismaningsih menyebut jika semakin banyak kaum pe-

rempuan tampil mengambil peran-peran politik, ekonomi, hukum dan lainnya sebagai pengambil keputusan, maka akan semakin meningkatkan Indeks Development Gender (IDG) di NTB yang juga merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Keberadaan kaum perempuan kata dia, di ranah-ranah tersebut tentu memiliki pengaruh sangat besar. Salah satunya yaitu akan semakin menambah semangat dan percaya diri perempuan untuk menampilkan performanya di dunia politik keterwakilan ini. Tidak itu saja, keberadaan perempuan juga dapat menghasilkan kebijakan dan program yang responsif gender.

“Dimana saya yakin bahwa dengan intervensi gender dalam pembangunan di NTB akan bisa mempengaruhi IPM NTB pada posisi yang lebih baik,” terang Wismaningsih. (dys)

Kejaksaan Sasar Pejabat Kemenpera Mataram (Suara NTB) Setelah saksi dari Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU), giliran sederet saksi lain akan diperiksa Kejaksaan. Agenda pekan ini, memanggil dan meminta keterangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Agenda pemeriksaannya pekan ini PPK dari Kemenpera,” kata Kajari Mataram melalui Kasi Pidsus Herya Sakti Saad, SH, Sabtu (31/1) lalu.

Pejabat yang tidak disebutkan identitasnya itu sudah dilayangkan surat panggilan.

Menurut jadwal pemeriksaan itu, saksi akan ada kendala, pemeriksaannya Rabu,” sebutnya.

Saksi PPK akan diperiksa seputar kontrak yang dibuat dengan kontraktor lokal di KLU, dalam pendistribusian bantuan senilai Rp 14,7 miliar dengan nama lain rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) itu. Karena dari keterangan pejabat Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) KLU, urusan anggaran ada di Kemenpera. Sementara

pihak - pihak yang terlibat di Pemda dan kontraktor, hanya melaksanakan distribusi material dan pengawasan pekerjaan.

“Semua urusan anggaran di pusat. Mereka (pemda dan rekanan) han,” kata Herya.

Diketahui, rekanan pelaksana yang menerima proyek pengadaan material adalah CV.Kusuma Pratama, manajernya Ruslan, sebagai penyedia bahan bangunan. Saksi ini juga pernah diperiksa kejaksaan, namun apa kesimpualnnya, Herya belum bisa menyebutkan karena konteks teknis penyelidikan Namun sementara ini penyelidikan lebih melebar ke pejabat dan rekanan dari luar Pemda KLU, yakni pemerintah pusat melalui Kemenpera. Dari pemeriksaan PPK nanti diperkirakan Herya akan terus berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada saksi lain dipanggil. “Jadi istilahnya PPK ini kuncinya, untuk kita tahu alur proyek sampai distribusi anggarannya,” pungkas Herya. (ars)

Forum Rektor Indonesia Deklarasi Dukung KPK Terpidana Mati Kendalikan Peredaran

Sleman (Suara NTB) Forum Rektor Indonesia mendeklarasikan sikap mendukung dan menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di halaman Gedung Rektorat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Minggu (1/2).

“Kami menilai perseteruan antara KPK dan Polri sarat intervensi dan kepentingan politik,” kata Rektor UGM Yogy-

akarta Dwikorita Karnawati.

Konflik antara dua institusi penegak hukum, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan KPK, menurut forum tersebut justru membuat negara dalam kondisi siaga akibat stagnasi kenegaraan yang menghambat proses pemberantasan korupsi.

Menurut dia, kondisi tersebut akan menghambat proses penegakan hukum dan pember-

Narkoba dari Dalam Penjara

(ant/bali post)

Dwikorita Karnawati

antasan korupsi di Indonesia.

“Jika konflik dua lembaga negara ini terus dibiarkan berlanjut larut, maka akan lebih menyengsarakan rakyat,” katanya.

Dwikorita mengatakan, kondisi ini membuat bangsa dalam kondisi siaga.

Deklarasi yang diikuti sejumlah pimpinan perguruan tinggi tersebut dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM Prof. Mochtar Masoed.

Deklarasi berisi tujuh poin penting, antara lain mendukung janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tunduk dan terikat oleh konstitusi dan kepentingan rakyat.

Kemudian, menyerukan kepada seluruh komponen bangsa kembali bersatu demi kepentingan bangsa dan negara.

Forum Rektor Indonesia juga mendesak Presiden Joko Widodo mengambil langkah cepat dan tegas, terutama terkait kekosongan Kapolri. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Terpidana mati kasus narkoba asal Nigeria Silvester Obiekwe alias Mustofa (50) masih mengendalikan peredaran narkotika meskipun menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Pasir Putih Nusa Kambangan.

“Mustofa memanfaatkan Andi (32), rekan satu kamarnya untuk menjadi pengatur kurir di luar penjara yang menjalankan peran pengantar jemput narkoba,” demikian keterangan tertulis Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diterima Antara, Sabtu.

Andi diduga kuat mengendalikan kurir bernama Dewi atas perintah Mustofa. Dewi ditangkap oleh petugas BNN di bilangan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, dan menyita barang bukti berupa sabu seberat 7.622,9 gram.

Atas dasar bukti tersebut, BNN menjemput Mustofa dan Andi pada Kamis (29/1) di Lapas Pasir Putih Nusa Kambangan untuk dibawa ke Jakarta dan menjalani proses penyidikan.

Sebelum dijemput, petugas LP menggeledah kamar yang ditempati Andi dan Mustofa di Blok A1.16. Petugas berhasil menyita sebuah ponsel dengan piranti penguat sinyal di kamar Andi dan Mustofa.

Andi dan Mustofa tiba di

kantor BNN Jakarta pada Jumat (30/1) dan akan menjalani pemeriksaan lebih mendalam. Dua narapidana tersebut diduga kuat terlibat sebagai pengendali jaringan narkoba di luar LP. Berdasarkan keterangan, Andi mengatakan selalu didampingi oleh Mustofa setiap kali berkomunikasi dengan kurir di luar LP. Andi mengaku awalnya disuruh oleh Mustofa untuk membersihkan kamar, tapi lambat laun ditawari untuk menjadi pengatur aksi kurir narkoba.

Andi sempat mendekam di LP Salemba Jakarta selama dua tahun sebelum akhirnya dipindahkan ke Nusa Kambangan pada tahun 2013.

Ia sudah menjalankan sepertiga masa tahanannya dari vonis penjara tujuh tahun atas kasus narkoba.

Mustofa mendekam di LP Nusa Kambangan selama sebelas tahun dengan vonis mati atas kasus penyelundupan 1,2 kg heroin di Bali pada 2003.

Pada November 2012, Mustofa pernah mengendalikan dua kurir bernama Iman dan Devi untuk menyelundupkan sabu seberat 2,4 kg dari Papua Nugini ke Indonesia. Pada Agustus tahun 2014, Mustofa mengendalikan dua kurir yang membawa sabu seberat 6,5 kg di daerah Surabaya. (ant/bali post)

SUARA NTB Senin, 2 Februari 2015

Jelajah

Halaman Halaman14 9

(Suara NTB/ynt)

Pantai Tebing yang Memikat

Tekstur Unik seperti Lukisan Abstrak

Aksi Vandalisme Mewarnai Tebing Potensialnya Pantai Tebing sebagai destinasi wisata di KLU perlu ditata dengan baik oleh Pemkab Lombok Utara. Karena potensi destinasi ini sangat menjanjikan. Diantara banyak kelebihan yang dimiliki Pantai Tebing, aksi tangantangan jahil mulai merusaknya.

Aksi vandalisme mulai terjadi. Hal ini harus dicegah agar tidak merusak keindahan tebing yang merupakan maskot pantai ini.

Kawasan pantai ini merupakan salah satu warisan alam kawasan Geopark Rinjani. Sebuah plang dipasang di dekat pantai yang menjelaskan asal dari pembentukan tebing di kawasan ini. Tebing tersebut disebutkan berasal dari endapan awan panas yang mengandung fragmen koral akibat letusan ratusan tahun lalu.

Meskipun tebing ini rawan longsor, tapi sayangnya sebagian besar dinding tebing dikotori aksi vandalisme yang dilakukan pengunjung.

Para pengunjung banyak yang menuliskan namanya di dinding tebing ini. Padahal tebing ini cukup riskan dan berbahaya untuk dipanjat karena rawan longsor.

Menurut Mizhar warga setempat, konon di areal sekitar tebing banyak ditemukan tengkorak puluhan tahun lalu. Ia menduga dulunya di sekitar tebing tersebut dijadikan tempat pemakaman .

Di atas tebing ini yang masih berupa tanah kosong rencananya akan dibangun sebuah vila. Menurut penuturan Mizhar, tanah tersebut sudah dimiliki oleh warga asing dan dalam waktu dekat akan dibangun sebuah vila. Dengan dibangunnya vila tersebut, diharapkan dapat memberikan dampak ekonomis bagi warga sekitarnya. Ia juga berharap fasilitas di pantai ini bisa dilengkapi sehingga wisatawan yang berkunjung bisa lebih nyaman. (ynt/rak/Berbagai Sumber)

Pantai Tebing Sedang ’’Naik Daun’’ WISATA pantai merupakan salah satu objek wisata andalan di Pulau Lombok. Tak terhitung bentangan pantai cantik tersebar di semua wilayah di pulau ini. Beberapa pantai mulai terkenal setelah ramai diangkat di media sosial.

Begitu juga dengan Pantai Tebing yang ada di Dusun Luk, Desa Sambi Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Sebenarnya pantai berpasir hitam ini biasa saja. Hanya saja yang menjadi daya tarik adalah keberadaan tebing yang terdapat di pinggir pantai. Tebing yang merupakan bentukan dari tanah pasir ini dijadikan spot utama untuk berpose oleh para pengunjung.

Berdasarkan penuturan warga setempat, Mizhar, pantai ini mulai ramai dikunjungi sejak enam bulan terakhir ini. Menurut pengunjung, diliriknya pantai tersebut sebagai destinasi baru berdasarkan promosi dari mulut ke mulut dari para orang yang pernah datang ke sana. Penyebaran informasi melalui media sosial juga menurutnya sangat berpengaruh mengangkat Pantai Tebing tersebut.

Mizhar mengatakan di akhir pekan, wisatawan yang datang sangat ramai. Wisatawan dari berbagai daerah mengunjungi pantai tersebut seperti Mataram, Sumbawa, Denpasar, Surabaya dan lainnya. Bahkan wisatawan asing juga banyak yang berwisata ke pantai tersebut.

“Kalau hari Sabtu dan Minggu itu wisatawan yang datang kesini

ramai. Tempat parkir itu sampai penuh. Ramainya itu biasanya dari pagi walaupun kadang cuacanya cukup panas,” ujarnya kepada Suara NTB. Sementara di hari-hari biasa atau weekdays, wisatawan tetap ada yang berkunjung, tapi tidak sebanyak di akhir pekan (weekend). Wisatawan yang datang ke pantai ini disampaikan Mizhar kebanyakan karena ingin berfoto di sekitar tebing yang menjadi spot utama. Jarang wisatawan yang menghabiskan waktunya dengan mandi di pantai ini.

Melihat ramainya wisatawan yang mendatangi pantai tersebut,

(Suara NTB/ynt)

menyambut setiap pengunjung. Tak heran jika setiap pengunjung begitu tiba di Pantai Tebing melontarkan decak kagumnya.

(Suara NTB/ynt)

PANTAI Tebing terletak di Dusun Luk, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, KLU. Pantai ini mempunyai pemandangan yang sangat khas dan unik, berbeda dengan pantai-pantai lain pada umumnya. Di depan pantai terdapat tebing dengan ketinggian sekitar 20 meter.

Lapisan-lapisan tanah pada tebing menciptakan tekstur unik seolah lukisan abstrak yang dengan sengaja dibuat oleh pelukis ternama.

Inilah sudut pemandangan Pantai Tebing yang memikat. Tidak hanya itu pesisir Pantai Tebing juga sangat bersih bebas dari sampah plastik dan sampah lainnya yang dibawa manusia,. Air lautnya juga bersih sehingga terumbu karang hidup bagus dan subur. Pantai Tebing, dalam enam bulan dari dulu menjadi primadona lokasi pemancingan oleh nelayan setempat dan pemancing dari desa-desa lain di KLU. Untuk menuju Pantai Tebing dibutuhkan waktu sekitar 20 menit dari pusat Kota Tanjung, lokasi pantai sekitar 500 meter dari jalan utama. Memasuki kawasan pantai, pemandatangan ekostik akan

(Suara NTB/ynt)

Kabupaten Lombok Utara (KLU) merupakan Kabupaten paling muda di pulau Lombok, selain kaya hasil alam dan perkebunan lombok utara juga menyimpan banyak panorama alam dan pantai yang eksotis. Pemandangan alam dan pantai ini menjadi nilai tambah luar biasa sebagai daya tarik wisatawan domestik dan mancanegara yang imbasnya tentu saja akan menambah devisa daerah untuk kabupaten termuda ini. pemerintah Kabupaten Lombok Utara harus benar-benar serius dalam mengelola potensi wisata ini terutama dalam melestarikan dan menjaga lingkungan pantai ini tetap bersih dan asri seperti dan sangat memikat.

Mizhar pun melihat peluang dan mengajak isterinya untuk membuka warung disana. “Saya buka warung ini belum lama,” ujarnya. Di warung tersebut, Mizhar menjual makanan ringan dan minuman dan ia pun membuat tempat duduk dari batang pohon kelapa sebagai tempat berteduh wisatawan dari panasnya pantai yang berada di bawah tebing tersebut. Setelah pantai ini mulai ramai dikunjungi, warga setempat juga berinisiatif untuk membuka lahan parkir. Dengan adanya tukang parkir ini, Mizhar mengatakan kendaraan pengunjung lebih aman. (ynt)

Halaman Halaman 14 10

SUARA NTB Senin, 2 Februari 2015

Gerabah Banyumulek

Produk ’’Go International’’, Perajin Masih Dianaktirikan Siapa yang tidak kenal gerabah Banyumulek? Produk yang sudah go international. Produk yang berasal dari Desa Banyumulek di Kecamatan Kediri Lombok Barat (Lobar) ini sudah banyak dikenal wisatawan nusantara dan mancanegara.

(Suara NTB/ham)

Para perajin di Pasar Seni Banyumulek sedang membersihkan gerabah yang akan dipajang di etalase.

Ketua Pasar Seni Banyumulek Zaenuddin, mengaku belum mampu bersaing dengan pengelola artshop besar yang berderet dari Desa Lelede (depan Rumah Potong Hewan) hingga Desa Banyumulek. Hubungan yang baik antara pemilik artshop dengan guide dan pihak tour and travel membuat nasib perajin yang menaruh barang di Pasar Seni belum mampu bersaing. Padahal, harga yang dipatok sangat rendah dibandingkan dengan harga di artshop.

Meski permasalahan sudah diadukan pada pihak berkompeten, baik pada asosiasi guide, dalam hal ini Perhimpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), apa yang dikeluhkan belum mampu terjawab. Nasib perajin di pasar seni masih belum berubah. “Wisatawan mancanegara lebih memilih berbelanja di artshop dengan kualitas barang yang sama,” tuturnya pada Suara NTB, Sabtu (31/1).

Minimnya pembeli yang mampir di pasar seni, akunya, juga membuat anggota kelompok tidak hanya mengandalkan pendapatan dari produk yang dipajang di etalase pasar seni. Banyak anggota kelompok mengerjakan pekerjaan lain, seperti bertani atau bekerja pada pihak lain. Pasalnya, kalau hanya mengandalkan produk di pasar seni, yang laku terjual hanya beberapa.

Untuk itu, Zaenuddin dan beberapa perajin di pasar seni mengharapkan bantuan pemerintah dalam mengatasi persoalan yang dihadapi. Tidak hanya itu, pihak HPI, tour dan travel serta PHRI mau menampung aspirasi mereka.

Dalam arti, pihak-pihak yang bersentuhan dengan gerabah tidak hanya memikirkan komisi dalam jumlah besar, tapi bagaimana mereka peduli pada nasib perajin di tingkat bawah. “Kami harapkan guide yang membawa tamu dalam jumlah besar mau datang ke tempat kami. Jangan hanya mampir di artshop yang bisa memberikan komisi besar,” ujarnya.

Begitu juga, pihak PHRI mau menampung produk gerabah perajin di Banyumulek. Produk itu bisa dijadikan souvenir pada tamu hotel dengan bertuliskan namanama hotel tempat tamu menginap. Jika keinginannya sudah diakomodir, maka perajin di Banyumulek tidak lagi selalu dalam kesusahan.

Bagi mereka, dampak Bom Bali 2002 hanya sebentar, karena branding gerabah cukup bagus di pasar internasional. Artinya, perajin hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk membina hubungan kembali dengan relasi, sehingga perajin gerabah bisa kembali menikmati hasilnya. Namun, bagi mereka yang paling penting adalah perhatian pemerintah, HPI dan PHRI dalam mendukung usaha mereka, sehingga tetap eksis. (ham)

(Suara NTB/ham)

Kantor Kepala Desa Banyumulek menjadikan gerabah atau gentong raksasa sebagai ikon.

Kendi Maling

Deretan produk gerabah yang dijajakan di etalase Pasar Seni Banyumulek.

(Suara NTB/ham)

PRODUK seperti kendi maling (ceret dari tanah liat), vas bunga, hiasan dinding, tempat pensil, aroma terapi, asbak, tempat permen, vas lampu dan lainnya sudah mendunia. Produk-produk ini menghiasi gedung-gedung pemerintah, swasta, hotel, restoran hingga rumah pribadi, baik di tingkat nasional dan internasional.

Sayangnya, industri kerajinan tangan yang mengangkat nama Lobar, khususnya dan NTB umumnya ini masih belum menyentuh perajin di tingkat paling bawah. Saat pemilik artshop dengan modal berskala besar meraup keuntungan besar, mereka hanya bisa jadi penonton.

Pasar seni yang dibangun Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lobar di depan Kantor Desa Banyumulek belum mampu menampung aspirasi 100 lebih anggota kelompok perajin untuk menjual produk dalam jumlah besar. Wisatawan yang datang berbelanja ke pasar seni hanya beberapa orang dalam sebulan.

Dari ribuan produk yang dipajang di etalase Pasar Seni hanya beberapa produk yang laku dengan nilai Rp 2 juta per bulan.

Meski patung Kepala “Udin” yang dipajang di etalase tersebut diklaim fotonya sudah go international dan banyak beredar di dunia maya, toh belum mampu mengangkat tingkat taraf perekonomian perajin. Termasuk, saat produk mereka dibeli pengelola artshop masih sangat rendah dibandingkan harga produk saat dipajang di etalase artshop.

BERBICARA gerabah tidak lepas dari kendi maling. Bagi orang Sasak, kendi maling dipercaya mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit dalam. Kendi ini banyak dibuat di Banyumulek Kecamatan Kediri Lombok Barat, Penujak Lombok Tengah, Masbagik Lombok Timur dan beberapa tempat lainnya.

Kendi maling dibuat pertama kali di zaman Kerajaan Selaparang beberapa ratus tahun yang silam.

Waktu itu, tuturnya, sang Raja dihadapkan dengan persoalan di istana, sehingga nyawa raja terancam setiap saat, termasuk lewat makanan dan minuman.

Untuk itu, pihak istana kemudian berusaha melindungi sang raja agar terhindar dari kematian, termasuk diracuni. Salah satu caranya adalah menggunakan kendi sebagai tempat minuman sang raja.

Kendi itu didesain khusus, yakni dimasukkan lewat bawah agar orang yang tidak senang pada raja tidak tahu caranya meracuni raja.

Namun, kini kendi maling men-

jadi salah satu produk yang paling banyak dibuat perajin gerabah di beberapa sentra kerajinan di Pulau Lombok. Bagi sebagian perajin, seperti dituturkan Ketua Pasar Seni Banyumulek Zaenuddin, kendi maling banyak dicari wisatawan lokal dan mancanegara. Tak heran, ujarnya, kendi maling banyak dipajang di artshop, baik yang ada di Banyumulek maupun lokasi lain di Pulau Lombok. Apalagi, kendi maling juga banyak dipesan dari luar negeri dengan harga murah dan bervariasi. ‘’Kalau di Pasar Seni Banyumulek, harga 1 kendi maling paling tinggi Rp 60.000. tapi kalau sudah di artshop, harganya bisa mencapai Rp 200 ribu,’’ klaimnya.

Namun, baginya adalah bagaimana perajin di Banyumulek lebih diperhatikan lagi. Bagi mereka, selama ini perajin belum menikmati hasil keringat mereka dalam membuat gerabah, karena harga yang dijual masih sangat rendah. Sementara, pihak artshop justru menikmati hasil maksimal. (ham)

Tempat pembakaran gerabah yang kembali lagi menggunakan tungku bakar.

Sementara

tungku

pembakaran yang berasal dari bantuan Departemen Perindustrian dan Perdagangan tahun 2008 mangkrak, karena besarnya biaya yang dikeluarkan perajin.

(Suara NTB/ham)

Kendi maling yang paling banyak dicari para pembeli dan menjadi ikon gerabah Banyumulek.

Halaman Halaman 14 11

SUARA NTB Senin, 2 Februari 2015

Bekerja untuk Umat Dunia pendidikan kini digelutinya. Menjadi Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan (STKIP) Hamzanwadi Selong yang diembannya dirasakan paling dinikmati sejak tahun 2012 lalu. Hiruk pikuk politik yang sebelumnya ia jalani kini ditinggalkan. Kalaupun disuruh memilih, sosok yang pernah menduduki jabatan Ketua DPRD Lotim ini mengaku akan memilih konsentrasi di pendidikan di banding kembali ke politik.

DIALAH Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah, MPd., cucu pendiri organisasi Nahdlatul Wathan (NW) almagfurulahu Maulana Syeikh TGKHM. Zainuddin Abdul Majid dan kakak kandung dari Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA. Diwawancara khusus Suara NTB di ruang kerjanya, ia mengatakan ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain.

Berpedoman pada pesan-pesan filosofis dari sang Ummi Hj. Rauhun Zainuddin Abdul Madjid dan memegang ajaran kedisiplinan dari ayahandanya H. M. Djalaluddin, SH. Alhasil, dibawah menajemen kepemimpinanya STKIP kini menjadi salah satu sekolah yang cukup diperhitungkan. “Kalau saya tidak bisa lambat bekerja, kerjaan itu harus ada batasan waktu dan outputnya harus jelas,” katanya.

Prinsip lain yang ditanamkan adalah, melaksanakan sesuatu tidak bisa hanya sekadar wacana yang digelindingkan. Membangun cita-cta tidaklah muluk-muluk. Cukup dengan keinginan sederhana namun dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya.

Hal itu tidak saja dituangkan dalam manajemen kepemimpinannya di STKIP. Hj. Rohmi yang juga menularkannya pada elemen-elemen perjuangannya yang lain. Seperti di Muslimat NW serta aspek-aspek kerja sosial lainnya.

Jika dihitung, Hj. Siti Rohmi terbilang sudah sarat pengalaman. Jika menghitung materi katanya pilihannya pasti tetap bekerja di PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Selama hampir 10 tahun lamanya ia bekerja di perusahaan tambang terbesar di NTB itu. Bahkan saat keluar dulu dari NNT, ia disebut sebagai orang gila oleh teman-temannya karena akan memilih menjadi wakil rakyat Lotim. Setelah berhasil menduduki DPRD Lotim, posisi itupun saat ini terlepas.

Bagi Suami politisi H.M. Khaerul Rizal, ST ini, ia hidup tidak terlalu memilih. Terpenting katanya adalah bermanfaat. “Pesan Ummi saya cari hidup itu yang berkah, tidak ada artinya ilmu banyak tapi tidak berkah,” urainya menuturkan pesan Ummi Rauhum ZAM. Pesan mendalam inilah yang telah dibuktikan. Harapkan keberkahan dalam bekerja. Ketika keberkahan dan mendedikasikan diri menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, rezeki itu katanya akan datang sendiri. Tidak perlu diburu dan dicari.

Muslimat NW Kerja di Yayasan yang diketahui banyak bergelut di bidang sosial tentulah banyak pengorbanan. Apalagi Yayasan Nahlatul Wathan yang memang banyak bergelut pada bidang pendidikan, dakwah, sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

Dalam bidang dakwah, menjadi fokus atensi Siti Rohmi ini adalah Fiqih Wanita, yakni literasi hukum yang bersentuhan langsung dnegan wanita. Hal-hal kecil yang terkadang terlupakan inilah yang terus diajarkan agar tetap diingat dan diamalkan.

Menjadi muslimah yang juga menjadi sosok ibu, bagian terpenting yang coba dakwahkan Rohmi dalam setiap pertemuan dengan para Muslimat NW ini. Sosok ibu dia tegaskan harus bisa tampil oke dalam segala hal. Termasuk juga dalam penempatannya sebagai istri buat suami.

Muslimat NW diperjuangkan Rohmi bisa menjadi figur-figur yang terbaik. Terbaik dalam menjalankan peranannya sebagi ibu buat pendidikan anak-anaknya. “Jadi Istri itu harus solehah dan bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya,” paparnya.

Terlebih di era yang penuh dengan keterbukaan dan kebebasan informasi ini menuntut peranan penting sang Bunda untuk bisa memproteksi anak-anaknya agar tetap dalam keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Dalam menghadapi tantangan zaman saat ini pendidikan mental terhadap anak dari sang ibu itulah yang paling penting. (rus)

Harus Bisa Bersaing MENGHADAPI era yang penuh saingan dewasa ini dikatakan Hj. Siti Rohmi Djalilah harus bisa bersaing. Terlebih sebentar lagi akan berlaku Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) kental persaingan.

Untuk itu, kualitas produk yang dihasilkan harus baik. Selanjutnya budaya kerja harus pula ditanamkan sejak dini. Sikap malas-malasan harus ditinggalkan. Selanjunya harus pula menguasai bahasa asing. “Kalau mau kompetitif, maka kuasai bahasa Inggris dan bahasa Arab,” sarannya.

Dilihat dari sisi potensi masyarakat NTB secara umum sangatlah besar. Banyak orang-orang potensial yang lahir dari NTB. Para mahasiswa NTB yang studi di luar daerah menunjukkan prestasi yang membanggakan dan tidak kalah dengan orang lain.

Disoal mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB yang dalam catatan Badan Pusat Statisitik (BPS) selalu terendah nomor dua dari bawah dinyatakan tidak bisa menjadi ukuran.

Menurutnya, IPM sama sekali tidak ada kaitannya dengan kemajuan pembangunan yang telah dilakukan di NTB. Ia katakan, bukan karena sebagai Kakak Kandung Gubernur NTB, namun secara riil dilihat bahwa progres pembangunan di NTB ini sudah sangat luar biasa. Infrastruktur jalan terlihat makin baik.

Sektor pariwisata, ia katakan saat ini NTB sudah masuk menjadi destinasi utama dunia. Beda dengan sebelumnya memang banyak yang belum mengenal NTB. Namun saat ini, dunia pariwisata NTB sudah sangat pesat kemajuannya. “Kalau IPM itu apa sih yang menjadi variabel-variabelnya,” tanyanya. Realita di tengah masyarakat NTB saat ini sudah terlihat perubahan yang mendasar. (rus)

Tidak Mau Kalah SELAKU ketua perguruan tinggi, Hj. Siti Rohmi Djalilah menegaskan bahwa perguruan tinggi yang dipimpinnya itu tidak mau kalah dengan yang lain. Ketika perguruan tinggi lain bisa, maka STKIP pun harus bisa. Rohmi pun buktikan dan bisa diwujudkan. Baginya, tidak takut mengambil langkah besar demi menghasilkan karya yang besar.

Salah satu indikator sebagai bukti keberhasilan STKIP, pelayanan yang serba online. Kemajuan teknologi informasi ini benar-benar dimanfaatkan.

Seperti pembayaran SPP mahasiswa dan ujian seleksi masuk semuanya secara online. “Saat ini tidak ada yang manual pegang uang, semuanya sistem online,” terangnya.

Meski harus mengeluarkan dana besar, sampai Rp 50 juta/bulan, namun tak jadi soal. Karena diyakini langkah besar yang dilakukan akan melahirkan STKIP menjadi institusi pendidikan yang berkembang pesat. Kemajuan di bidang IT itu menempatkan STKIP tidak kalah dengan perguruan tinggi yang ada di Jakarta.

Saat ini STKIP memiliki sekitar 5.000 mahasiswa. 100 persen tenaga dosen sudah memenuhi standar kualifikasi magister di semua disiplin ilmu. Semuanya sudah menempuh jenjang studi Strata 2 (S2), tidak ada lagi yang hanya lulusan Strata 1 (S1). Jumlah S3 sendiri sudah hampir 30 orang, yakni beserta yang sudah dan sedang menempuh.

Dari sisi performance gedung STKIP saat ini sudah terlihat cukup mentereng. Sudah mengantongi akrediasi B dengan 15 program studi.

Melihat gedung dan fasilitas belajar mengajar yang sudah sangat lengkap, STKIP sudah siap untuk berubah status menjadi Universitas.

Bahkan permintaan untuk jadi Universitas itu sendiri datang dari Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beberapa waktu lalu. (rus)

Halaman Halaman 14 12

SUARA NTB Senin, 2 Februari 2015

Sejarah Perpustakaan MTsN 1 Mataram Siapa yang suka membaca buku? Kalau suka, pastilah sudah tidak asing lagi dengan yang namanya perpustakaan. Kali ini, kami siswa MTsN 1 Mataram akan membahas tentang perpustakaan sekolah kami tercinta.

Elegi Nyiur Sunyi Senggigi Metta Alvionita Heriyanto* Inilah saat yang kutunggu-tunggu. Selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya ada anak yang begitu peduli dengan pantai ini. Pantai elok yang menyedot turis mancanegara dan domestik.

SAYANGNYA, detik demi detik, sedikit demi sedikit laut Senggigi mulai tercemar sampah. Heran hatiku melihat mereka. Mereka telah datang jauh-jauh untuk menyaksikan panorama yang jarang mereka lihat, tapi dirusak dengan tangan-tangan jahilnya. Setiap saat kutitipkan doa dan harapanku kepada semilir angin pantai.

Ombak yang berderu-deru, menangisi dirinya. Aku tahu apa yang ia rasakan. Wajahnya kotor. Menodai keindahan riak yang meninggalkan buih putih kusam seraya membawa sampah pulang dan pergi. Aku ingin berteriak memperingatkan setiap kali ada orang yang membuang sampah seenaknya. Tapi apa daya, manusia tidak dapat mendengar jeritan sebatang nyiur tua bongkok.

Tubuhku telah dinodai dengan coretan, sumpah serapah, dan janji hampa. Alam menantikan kehadiran seseorang. Tak peduli apakah dia tua atau muda, miskin atau kaya, maupun cerdas atau kurang cerdas. Yang terpenting bagi kami adalah manusia yang dapat memberikan perubahan positif untuk kami. Ombak yang berdebur menjerit meminta pertolongan. Kami sudah membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di dekat pantai dengan pesona kami. Tidakkah ada yang tersentuh hatinya untuk menyembuhkan kami? Atau tak ada yang sadarkah jikalau kami telah membantu mereka? Hatiku teramat sakit.

Namun, hari ini adalah hari yang bersejarah bagi Senggigi. Seperti biasa sinar mentari menghangatkan pagi hari. Menembus dedaunan berembun. Suara ombak berdebur di bibir pantai.

Mengundang anak-anak berenang. Aku masih termenung menatap pemandangan di hadapanku. Aku menitipkan doaku kembali kepada semilir angin yang tak bosan-bosannya menjadi kurirku, “Tuhan, jika hari ini adalah saatnya muncul seorang pahlawan bagi kami, tunjukkanlah orangnya kepada kami secepatnya.

Muluskanlah setiap misi penyelamatannya. Berkatilah dia kekuatan yang dapat membangkitkan kecantikan Senggigi dari dalam. Tabahkan hatinya dari orang-orang yang menistanya. Amin”.

Saat ini pantai masih sepi.

Hanya terlihat nelayannelayan di kejauhan. Anakanak berangkat ke sekolah.

Tak lama ada suara orang datang dari belakangku. Oh, ternyata seorang anak perempuan! Pakaiannya lusuh. Apa yang ingin ia perbuat? Apakah

dia tidak bersekolah? Ia mengelus-elus tubuhku. Aku tersentak melihatnya. Satu tangannya menjinjing karung dan pengait. Jangan-jangan...

Dia berlari ke arah pantai.

Inikah orang yang Engkau takdirkan? Ombak menjerit kegirangan ketika melihat gadis itu. Dengan semangat tinggi ia mengambil sampahsampah di bibir pantai dan memasukkannya ke dalam karung pertamanya. “Woy, Anak Sampah! Sekolah sana!

Tidak punya uang, ya?

Hahaha... Kasihan sekali dirimu,” ejek seorang anak laki-laki diikuti dengan anak lainnya. Gadis itu hanya diam dan melanjutkan pekerjaannya. Seluruh komponen alam murka dengan gerombolan anak kurang ajar itu. Tapi, kami juga kagum dengan ketabahannya. Inilah berkah Tuhan. Tangan-tangan-Nya telah bekerja membantu gadis ini. Ketika kedua karungnya sudah terisi. Gadis itu duduk dibawahku. Menikmati keindahan alam. Perlahanlahan noda pantai ini terangkat. Pelan tapi pasti, Senggigi menampakkan kecantikan sesungguhnya.

Aku berharap ada banyak manusia seperti gadis ini. Tak peduli dia dari keluarga miskin, tapi hatinya tulus merawat anugrah-Nya. Gadis itu bangun dari tempat duduknya. Mengangkut kedua karungnya dan berlalu seraya berlari kecil.

Seluruh komponen alam memujinya. Andai ia dapat mendengar suara kami.

Tanpa kami sangka-sangka ia datang kembali menjinjing lebih banyak karung di tangannya. Kami terperangah melihatnya. Rajin sekali ia bekerja. Ia melakukan ini setiap hari. Banyak orang yang kagum padanya, namun banyak juga yang mencibirnya. Setiap kali ada manusia yang mencela pahlawan cilik kami, ingin sekali kami bisa membangkitkan energi alam untuk menegurnya. Tapi, semua itu ada waktunya. Dan jika kesempatan itu tiba, kami akan memanfaatkannya baikbaik. Karena kesempatan yang sama belum tentu datang untuk kedua kalinya.

Genap seminggu anak itu bekerja melayani alam.

Padahal hari ini hari Minggu.

Manusia biasanya bersantai hari ini. Pantai ini akan ramai sebentar lagi. Apa ia tidak malu jika makin banyak orang yang mencelanya? Ah, dia anak yang tabah! Ia akan dengan senang hati mencintai ciptaan-Nya. Sang surya nyaris di atas ubun-ubun. Entah anak itu sudah mengisi karung ke berapa dengan sampah.

Dedaunan sejajarku tidak mampu lagi menghitungnya.

Sekonyong-konyong seorang pria datang menghampirinya.

Perawakannya kekar. Ia adalah pria asing. Gadis itu ketakutan melihatnya. Tapi angin menenangkannya, sehingga ia tetap terpaku di tempat. “Siapa namamu?”, tanya pria itu dengan logat asing. “Namaku Mutiara,” jawab gadis itu tergagapgagap. Pria itu tersenyum seraya menjabat tangan Mutiara. “Namaku John.

Salam kenal.” Mutiara menyeringai memamerkan giginya yang seputih awan.

“Apa yang kau lakukan?” tanya John. “Aku ingin melihat kecantikan Senggigi sesungguhnya,” jawab gadis itu. Pria itu terdiam. “Menurutmu cantiknya Senggigi seperti apa?”, tanyanya setelah beberapa saat. “Senggigi yang tidak dinodai sampah,” jawabnya dengan mantap.

Kini John benar-benar terperangah. “Dan kau bertekad untuk membersihkan semua ini?” “Tentu saja. Ini tanah kelahiranku. Aku tidak ingin kecantikannya ternodai. Aku tahu aku tidak dapat mendengar tangisan mereka. Tapi aku dapat merasakan jeritan alam. Tak peduli aku miskin.

Yang terpenting aku dapat menjaga anugrah Tuhan,” kata Mutiara sambil memungut sampah di dekatnya.

Lelaki asing itu terdiam. Ia menilik penampilan perempuan itu. “Kau tidak sekolah?”, tanya John setelah beberapa saat. “Tidak. Aku membantu orangtua mencari nafkah. Orangtuaku bekerja sebagai nelayan. Aku berhenti bersekolah sekitar dua tahun yang lalu”, jelasnya. “Banyakkah yang orangtuamu dapatkan?”, John bertanya lagi.

“Lumayan untuk makan sehari-hari. Tapi masih tidak cukup untuk melanjutkan sekolah,” kata Mutiara terbata-bata. Matanya berlinang air mata. Suaranya tercekat di tenggorokan tak mampu mengeluarkan katakata lagi.

John memanggil temantemannya dan berbicara dengan bahasa asing yang tidak dimengerti anak itu.

“Kami akan membantumu,” kata John setelah beberapa saat. Betapa bahagianya kami. Inilah pahlawan kecil kami. Mereka bekerja hingga sore hari. Ketika mereka telah kelelahan, Mutiara menunjukkan rumahnya. Rumahnya jauh dari Senggigi.

Setelah mereka berlalu aku tak tahu kabar mereka. Tapi angin bercerita bahwa Mutiara diberi beasiswa oleh orangorang asing itu. Ternyata mereka adalah instansi sosial.

Mereka menyediakan beasiswa untuk anak-anak tak mampu dengan menguji kekayaan intelektualnya.

Namun, mereka tersadar.

Manusia hidup di bumi ini bukan semata-mata karena kecerdasan intelektual. Tetapi hidup dengan penuh cinta dengan sesama ciptaan Tuhan. Keluarganya menangis terharu. Para orang asing itu mengerahkan banyak orang untuk membantu gadis ini menyelamatkan pantai Senggigi. Kami benar-benar bersuka cita.

Langit malam turun perlahan-lahan. Hari Senin yang melelahkan untuk orang-orang itu, namun membahagiakan pahlawan kecil kami. Ia sangat senang sekali bisa memberikan dampak positif untuk lingkungannya. Tunggu dulu. Aku melihat anak-anak yang menista Mutiara tempo hari.

“Anak sialan! Hanya memungut sampah saja diberi beasiswa. Padahal kita belajar mati-matian agar mendapatkan beasiswa bergengsi itu.

Kurang ajar!”, teriak kepala rombongan. “Sabar, Don,” temannya menyabarkan.

“Sabar? Hah! Hanya itu yang bisa kau katakan? Tuhan tidak adil! Kebesaran macam apa ini?”, makinya seraya menunding ke tengah laut.

Tepat detik itu juga petir menggelegar. Angin menambah kecepatannya. Ombak berderu-deru hampir mengalahkan suara petir. Kilat menyambar-nyambar. Menerangi malam tanpa bintang dan rembulan hampir setiap detiknya. Anak-anak itu berlari pulang. Pasir berusaha menenggelamkan kaki mereka. Namun, tepat saat itu kaki anak yang memaki Tuhan itu diikat oleh ombak yang bergelung. Menyeretnya ke tengah laut. Dia menjeritjerit putus asa. Temantemannya berusaha mencari pertolongan. Tapi nasi telah menjadi bubur. Inilah hukuman-Nya kepada siapa yang tidak menghargai anugrahNya. Jauh dari amukan Senggigi, Mutiara menulis puisi di buku hariannya di tengah cahaya lampu teplok dengan ditemani semilir angin: Bulir air memantulkan nuansa hijau Kureguk dengan tangan mungil penuh nikmat Meninggalkan bayangan sesepuh di berkas delta Sekutu kupu-kupu putih menjelajahi tubuh renta Menyisakan sebaris nama kenangan Dari sekawanan waktu ke waktu *Pelajar SMPN 2 Mataram

PERPUSTAKAAN MTsN 1 Mataram didirikan ada tahun 1978 setelah turunnya surat keputusan Menteri Agama Nomor 16 tentang perubahan status PGAN 6 Tahun Mataram menjadi PGAN Mataram. Kemudian siswa kelas 1, 2, dan 3 menjadi siswa MTsN 1 Mataram. Sedangkan siswa kelas 4, 5, dan 6 menjadi siswa kelas 1, 2, dan 3 PGAN Mataram atau yang sekarang dikenal sebagai MAN 2 Mataram.

Saat pertama kali didirikan, ditunjuklah Muhammad Ishak sebagai pustakawan. Saat itu keberadaan perpustakaan masih sangat sederhana, yakni masih bergabung dengan satu ruang Tata Usaha (TU) dan hanya memiliki satu buah lemari dua pintu dengan beberapa buku pegangan guru yaitu buku pelajaran agama dan buku fiksi.

Seiring dengan berjalannya waktu, perpustakaan MTsN 1 Mataram terus berkembang dan berbenah. Sekarang perpustakaan MTsN 1 Mataram sudah memiliki 1.580 judul buku, dengan jumlah 17.307 buah buku. Buku-buku tersebut terbagi menjadi 10 kelas klasifikasi buku. Selain jumlah buku yang bertambah, fasilitasnyapun semakin bertambah. Yaitu dengan adanya ruang baca yang nyaman, komputer, layanan audio visual, dan browsing dengan wi-fi gratis.

Perpustakaan MTsN 1 Mataram melayani KBM di perpustakaan, peminjaman koleksi, katalog manual dan otomatis, katalog online, buku referensi, media massa, dll.

Terdapat tiga orang pustakawan di perpustakaan MTsN 1 Mataram, yaitu Wiwik Kurniawati, Yusuf Adi Iqbal, dan Zakaria Adam. Waktu operasional perpustakaan MTsN 1 Mataram adalah Senin-Kamis (7.00-14.00 WITA), Jum’at (7.00-1100 WITA), dan Sabtu (7.00-12.00 WITA). Hanya dengan mengisi formulir biodata dan menyerahkan pas foto 3x4 kita bisa menjadi anggota perpustakaan MTsN 1 Mataram.

Minat baca siswa MTsN 1 Mataram cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa penghargaan yang diterima oleh perpustakaan. Beberapa penghargaannya yaitu Juara Harapan 1 Perpustakaan Tingkat Nasional, Juara 1 Perpustakaan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Juara 1 Perpustakaan Tingkat Kota Mataram.

“Harapan kami ke depannya perpustakaan MTsN 1 Mataram lebih maju dan menjadi wadah untuk belajar dan mencari informasi,” Ujar Wiwik Kurniawati, selaku pustakawati MTsN 1 Mataram. (Asinday Manira Kasipahu, Baiq Elda Yosditia, Barlianty Sandia , Sekar Khoiri Nismara)

Kader Dakwah Al-Arham MTsN 1 Mataram SEJARAH berdirinya Kader Dakwah MTsN 1 Mataram.

Nama Kader Dakwah MTsN 1 Mataram adalah “Al-Arham” yang berdiri pada tanggal 6 Januari 2012. Didirikan oleh Kak Fatimah yang merupakan Ketua OSIS MTsN 1 Mataram tahun ajaran 2011/2012. Kak Fatimah sekarang sekolah di MAN 2 Model Mataram.

Pada tahun ajaran 2014/2015 Kader Dakwah Al-Arham diketuai oleh Ilham Wahyudi. Pembina Kader Dakwah Al-Arham yang merupakan guru MTsN 1 Mataram, yaitu H. Muhammad Lutfi Tarodli, S.Sos. Ilham Wahyu menjelaskan bahwa kader dakwah Al-Arham merupakan ekstrakulikuler yang dibentuk sebagai wahana yang baik untuk siswa dalam hal aqidah dan disiplin.

Menurutnya, program yang Kader Dakwah seperti, ta’lim (ceramah-ceramah singkat) dan tahsin (mengkaji Al-Qur’an).

Kegiatan Kader Dakwah dilakukan setiap satu kali seminggu yaitu hari Sabtu, dari pukul 13.00-15.00 di Musholla As-Syakirin.

Ilham mengatakan, “cara kami untuk meningkatkan solidaritas antara anggota-anggota dan pengurus kader dakwah dengan mengadakan games yang membentuk khalaqah atau kelompokkelompok, berbagi cerita atau pengalaman, dan saling mengerti satu sama lain.”

Menurutnya, agar anggota-anggota kader dakwah tidak bosan, pengurus biasanya mengadakan acara seperti, diklatsar brigade, training center (TC), ta’lim di luar sekolah, dan lain-lain. (Annisa Indah Pratiwi, Nimas Raisyah Maulani, Nisa Mardotillah, Zuhrotul Aeni)

(Suara NTB/ist)

Para peserta kegiatan Diklatsar Brigade Kader Dakwah AlAhram MTsN 1 Mataram, berpose bersama.

Rubrik belia hadir setiap pekan pada hari Senin. Kirimkan cerpen, cerita anak, dongeng atau artikel hasil kreasi kalian sendiri ke email suarantbbelia@gmail.com suarantbbelia@gmail.com. Jangan lupa dilengkapi dengan identitas diri kalian.

SUARA NTB Senin, 2 Februari 2015

PENDIDIKAN

Halaman 13

Siswa Tidak Keluyuran KEPALA SMKN 4 Mataram H. Hudri Achmad, S.Pd, MM, membantah anak didiknya keluyuran saat terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram beberapa waktu lalu. Kata dia, kelima siswanya itu sedang mengerjakan tugas belajar di internet. Tidak itu saja, ia mengaku jika para siswanya tersebut baru saja pulang sekolah setelah mengikuti kegiatan try out sekolah.

“Anak-anak yang terjaring razia kemarin siswa yang baru selesai try out kelas XII untuk hadapi evaluasi UN. Mereka sudah pulang sekolah saat terjaring razia, hanya saja belum ganti pakaian langsung ke warnet untuk upload tugas yang dijadikan tugas remedial dan praktik,” bantahnya, Sabtu (31/1).

Kelima siswa yang terjaring itu, kata Hudri, telah diberikan pemahaman dan pembinaan langsung oleh Wakasek kesiswaan dan guru BK. Mereka diberikan pemahaman agar seluruh siswa yang telah selesai mengikuti try out agar terlebih dahulu pulang ke rumah masing-masing dan mengganti pakaian mereka.

“Ini bukan semata-mata kesalahan siswa, kita sudah usahakan untuk dibina di Wakasek dan kita sendiri yang jemput di Satpol PP,” ujarnya.

Lebih jauh mantan Kepala SMAN 3 Mataram ini mengaku jika di sekolah yang dpimpinnya kini tengah berlangsung kegiatan try out sejak hari Rabu lalu guna mematangkan kesiapan siswa menghadapi UN yang digelar beberapa bulan lagi.

Suasana try out di-setting layaknya suasana UN beneran. Mulai dari bentuk tes, suasana pengawas, jumlah siswa per ruangan yang mengikuti try out.

“Try out dengan menggunakan standar UN. Duduknya per ruangan 20 orang, pengawasan, jam masuk try out. Itu semua dilakukan agar siswa kelas XII nantinya dapat benar siap menghadapi UN,” katanya menjelaskan.

Salah satu konsekuensi pelaksanaan try out itu, katanya diundurnya jadwal masuk khusus bagi kelas X dan XI. Itu disebabkan sebagian ruangan digunakan untuk kegiatan try out. (dys) H. Hudri Achmad (Suara NTB/dys)

Penentu Kelulusan Melalui US

Peluang Guru Intervensi Cukup Besar Mataram (Suara NTB) Meski belum ada petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juklis) pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2015, nampaknya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengerucutkan pilihan, jika penentu kelulusan siswa tidak lagi berdasarkan pada nilai Ujian Nasional (UN) melainkan melalui ujian sekolah (US).

Kepala SMKN 2 Mataram Drs. Sahnan mengaku bersyukur, jika itu menjadi keputusan pemerintah terhadap penentuan kelulusan siswa. Sahnan mengklaim, penentuan kelulusan siswa melalui US berarti membuka peluang bagi guru-guru mengintervensi kelulusan siswa.

Namun, kata dia, intervensi yang dimaksud bukan pada mengkatrol nilai siswa, melainkan pada objektivitas penilaian secara keseluruhan terhadap siswa bersangkutan sesuai dengan tujuan pendidikan. ‘’Misalnya, ada siswa yang nilainya rendah, tapi perilaku sehari-harinya bagus, karakternya baik, jujur. Itu jadi bahan pertimbangan untuk meluluskan siswa,’’ terangnya pada Suara NTB belum lama ini.

Arahnya pada kewenangan guru karena dia tiap hari, dia yang tahu. Di sinilah gur, lanjutnya, memberikan penilaian dan ada kajian yang ditentukan oleh dewan guru.

Menurutnya, intervensi bukan merubah nilai, tapi ada pertimbangan lain dalam meluluskan siswa seperti jujur, integritas. ‘’Kita lebih pentingkan anak yang jujur, berintegritas dari pada siswa yang nilainya tinggi tapi tidak jujur.

Tapi kita tunggulah formalnya seperti apa nanti,” ujarnya.

Dalam hal ini, ujarnya, masyarakat tidak perlu merisaukan objektivitas penilaian yang dilakukan oleh sekolah terhadap siswa. Karena menggunakan sistem kelulusan melalui US meski belum ada kejelasan pasti dari pemerintah telah mengembalikan ruh dari pendidikan. “Kalau guru berintegritas, bertanggung jawab, pasti objektif” pungkasnya. (dys)

Guru TK Harus Mampu Siapkan Siswa Mandiri Jakarta (Suara NTB) Para guru TK dan sekolah sederajat diharapkan mampu menyiapkan anak secara mandiri dari aspek mental, emosial dan kemampuan dasar prasekolah seperti membaca dan menghitung. Tujuannya, anak memiliki kesiapan memasuki Kelas I SD. Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (FIP-UNJ) Dr. Yuliani Nurani, MPd, menjelaskan, usia 0-6 tahun merupakan usia “emas”, karena mereka akan mampu menerima masukan pendidikan secara optimal, sehingga para guru TK sudah seharusnya memilki kemampuan dalam pendidikan anak usia dini (PAUD).

Oleh karena itu, FIP-UNJ bekerjasama Ikatan Guru TK Indonesia (IGTI) dan Himpuan PAUD Indonesia (Himapudi) menyelenggarakan Seminar Kesiapan Sekolah untuk Anak Usia Dini yang diikuti 300 peserta dari para guru TK dan yang sederajat dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah.

Sementara itu, Dekan FIP-UNJ Dr Sofia Hartati, MSi, menilai kesiapan sekolah pada anak dipengaruhi oleh yang diperoleh oleh anak pada usia dini.

Berdasarkan penelitian pada perkembangan otak, dikemukakan belajar yang dialami oleh anak sejak lahir hingga usia lima tahun memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kemampuan belajar anak pada jenjang sekolah.

“Penelitian tersebut mendorong jajaran pakar PAUD untuk menyediakan PAUD yang berkualitas dan guru yang berkompeten. Dari PAUD yang berkualitas diharapkan akan membantu anak-anak Indonesia untuk lebih siap memasuki pendidikan dasar dan menengah,” katanya.

Dekan berharap, seminar tersebut akan mampu memberikan gambaran tentang cara menyelenggarakan PAUD yang berkualitas dan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak.

Dalam seminar tersebut peserta juga memperoleh pengalaman belajar yang bermakna sehingga dapat diterapkan di lembaga masing-masing dan di rumah. (ant/bali post)

(Suara NTB/cem)

BELAJAR DI MUSEUM - Museum masih menjadi salah satu lokasi pembelajaran yang baik bagi siswa. Dari museum, siswa bisa mengenal sejarah masa lalu dan tidak hanya mempelajari lewat buku. Tampak beberapa siswa dari Lombok Timur saat berkunjung ke Museum Negeri NTB beberapa waktu lalu.

Tuntut SK

Guru Honorer di Lombok Mengadu ke PGRI NTB Giri Menang (Suara NTB) Ratusan honorer katagori K2 yang tergabung dalam Forum Guru Tidak Tetap (FGTT) Peduli K2 mendatangi gedung PGRI NTB, Sabtu (31/1). Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait ketidakjelasan nasib honorer K2 yang tidak lulus tes tanggal 3 November 2013 lalu.

Tenaga honorer K2 ini berasal dari beberapa kabupaten/kota di NTB, antara lain Lombok Barat (Lobar), Kota Mataram, Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Kedatangan para guru honor ini langsung disambut Ketua PGRI NTB, Drs. H. Ali Arahim, Wakil KetuaAbdul Qadir dan Sekretaris,Yusuf Zaini. Kepada pengurus PGRI, para honorer K2 meminta memperjuangkan nasib mereka. Termasuk meminta bupati atau walikota dapat menerbitkan surat keputusan (SK) pengangkatan kepada honor K2 sebagai payung hukumnya dalam melaksanakan tugasnya.

Mereka khawatir,tenaga

honorer K2 yang belum lulus tes diberhentikan oleh kepala sekolahnya di tempatnya mengajar. “Karena kami hawatir sewaktu-waktu honor K2 yang sedang melaksanakan tugas dipecat dengan alasan kekurangan jam mengajar guru PNS, karena mereka dituntut untuk mengajar 24 jam tatap muka,” tegas Ketua FGTT Lobar, Taufiqurrahman.

Taufiq menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 ayat (1) huruf h mengamanatkan guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofe-

sionalan. Sambil menungu keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait nasib K2 dipandang perlu honor K2 sebagai langkah amannya dalam melaksanakan tugas harus ada payung hukumnya secara tertulis, seperti SK bupati atau walikota.

Hal senada disampaikan Ketua PGRI NTB, H.Ali Arahim, kalau saja bupati atau wali kota menerbitkan SK kepada honorer K2, maka ada dasar mereka untuk bisa diusulkan untuk mendapat tunjangan profesi melalui sertifikasi guru. Begitu pula dengan pegawai atau tenaga teknis lainnya minimal meraka mendapat kesejahteraan dan

Guru di Lotim Diajak Pahami IT Selong (Suara NTB) Menciptakan dunia pendidikan ke arah yang lebih baik merupakan tanggung jawab bersama. Termasuk menjadikan guru melek dengan Informasi dan Teknologi (IT). Terkait hal ini, guru-guru di Lombok Timur (Lotim) mendapat pelatihan IT. Tujuannya, memberikan pemahaman kepada guru tentang pentingnya IT dalam dunia pendidikan.

“Tujuan dilakukannya kegiatan ini supaya guru lebih memahami IT dalam proses pembelajaran,” terang salah satu trainer Al Aminah, S.Pd, di Selong, Sabtu (31/1).

Menurutnya, kegiatan pelatihan pemahaman IT itu diikuti guru SD dan MI, khususnya yang berada di dalam Kota Selong. Dalam pelatihan itu, para guru sangat antusias, karena langsung diajari cara mengaplikasikan internet, mencari referensi dan berbagai macam pengetahuan tentang teknologi terkait dengan pemahaman terhadap IT. Pemahaman terhadap teknologi, ujarnya, merupakan salah satu kebutuhan pokok khususnya dalam dunia pendidikan sekarang ini. Setelah dilakukannya pelatihan itu, kompetensi, pemahaman, serta kreativitas guru terhadap

(Suara NTB/yon)

PELATIHAN - Guru SD dan MI di Lotim sedang mengikuti pelatihan IT di Selong, Sabtu (31/1).

IT dalam pembelajaran mengalami peningkatan. “Kita harapkan setelah dilakukannya pelatihan ini, guru-guru khususnya yang ikut ini bisa lebih mandiri dan meningkat wawasannya dalam penggunaan dan pemanfaatan IT,” harapnya.

Diterangkannya, kegiatan sekolah guru Indonesia (SGI) yang dilakukan pihaknya pertama kali dilakukan di Lotim dengan menyisir sekolah SD dan MI. Diakuin-

ya, target dalam pelaksanaan kegiatan pemahaman penggunaan IT kepada guru itu nantinya bisa membawa dunia pendidikan ke arah yang lebih baik. “Kalau kita lihat dari peserta pelatihan ini, masih ada beberapa guru yang belum bisa mengaplikasikan IT, nah itulah tugas kita untuk memberikan pelatihan karena IT sekarang ini sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran,”jelasnya. (yon)

(Suara NTB/her)

MENGADU - Ratusan tenaga honorer K2 mengadu ke PGRI NTB. Mereka mengharapkan PGRI NTB mendesak bupati/ walikota mengeluarkan SK agar tidak diberhentikan kepala sekolah tempat mengajar. tidak mudah dipecat oleh atasannya, “tuntutan rekanrekan ini akan kami tindak-

lanjuti,” kata Ali Arahim yang juga Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja NTB ini. (her)

PGRI NTB Siap Perjuangkan Honorer Lotim Mataram (Suara NTB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB siap memperjuangkan nasib ratusan guru honorer katagori dua (K2) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang sudah dinyatakan lulus seleksi CPNS pada 2014 agar mendapatkan nomor induk pegawai (NIP).

“Kami sudah menyatakan tekad mengawal masalah ini sampai tuntas,” kata Ketua PGRI NTB Drs. H. Ali Arahim, di Mataram belum lama ini.

Ia menyebutkan jumlah honorer K2 lingkup Pemkab Lotim yang dinyatakan lulus seleksi CPNS pada 2014 oleh pemerintah pusat sebanyak 664, di mana sebagian besar adalah tenaga guru honorer.

Namun, dari total tenaga honorer K2 tersebut, yang sudah memperoleh surat pertanggungjawaban mutlak dari Bupati Lombok Timur H Ali Bin Dahlan, sebanyak 11 orang, sisanya hingga saat ini masih belum jelas.

Menurutnya, suatu perjuangan yang begitu melelah-

kan harus ditindaklanjuti oleh pengambil kebijakan di Lotim dengan memberikan surat pertanggungjawaban mutlak bupati agar para tenaga honorer K2 itu bisa mendapatkan NIP. “Tapi insya Allah surat pertanggungjawaban mutlak bupati dalam proses, dan Rabu besok saya akan melakukan pendekatan bersama pengambil kebijakan karena itu suatu amanah dari teman-teman untuk memperjuangkan sampai tuntas,” ujarnya.

Ia juga menegaskan jika memang para tenaga honorer K2 itu sudah dinyatakan kelulusannya oleh pemerintah pusat, namun di kemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan, maka Pemkab Lotim bisa tidak melanjutkan proses pemberkasannya.

“Jangan persoalan satu orang dikenakan ke semuanya, itu sangat luar biasa kelirunya dan apa pun keputusannya tidak boleh ke ranah politik, karena mereka lulus murni dengan kecerdasan,” katanya. (dys)

Pemprov Sumsel Anggarkan Dana Kuliah Gratis Senilai Rp 50 Miliar Palembang (Suara NTB) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan menganggarkan dana untuk pelaksanaan program kuliah gratis tahap pertama sekitar Rp50 miliar.

Dana untuk program kuliah gratis itu diambil melalui APBD Provinsi Sumsel, kata Kepala Dinas Pendidikan

Sumsel Widodo.

Mengenai calon mahasiswa yang ditanggung program dari Gubernur Sumsel H Alex Nordin ini adalah mahasiswa dari keluarga kurang mampu terutama secara ekonomi.

“Jadi nantinya bagi mereka dari keluarga kurang mampu di bidang ekonomi

bila ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi dananya ditanggung pemerintah provinsi,” ujar Widodo.

Lebih lanjut dia mengatakan, mahasiswa yang akan diterima kuliah perdana jumlahnya ribuan orang dari perguruan tinggi negeri yang ada di Sumsel. Karena Dinas Pendid-

ikan telah melakukan kerja sama dengan Unsri dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Program kuliah gratis ini, kata dia, sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi terhadap sumber daya manusia di daerah ini agar semakin berkualitas.

Serta pemenuhan janji kampanye gubernur saat pencalonan yang memprogramkan kuliah gratis. “Apalagi Pemerintah Provinsi Sumsel memprogramkan sekolah gratis hingga sekolah lanjutan atas dan sekarang menjadi program utama,” katanya. (ant/bali post)

Halaman 14

SUARA NTB Senin, 2 Februari 2015

Dortmund Kembali Jadi Juru Kunci Berlin Borussia Dortmund kembali menghuni posisi juru kunci Liga Jerman pada Sabtu, meski mereka meraih angka saat bermain imbang tanpa gol di markas sesama peserta Liga Champions Bayer Leverkusen.

Sebelum pertandingan dimulai, kemenangan 4-1 Freiburg atas tamunya Eintracht Frankfurt telah mendongkrak pasukan Christian Streich menuju ke posisi ke-13 untuk mengirim Dortmund ke dasar klasemen untuk pertama kalinya sejak November.

Namun pasukan Juergen Klopp gagal mematahkan pertahanan tuan rumah di BayArena Leverkusen, ketika penyerang Dortmund asal Italia Ciro Immobile menyia-nyiakan serangkaian peluang pada babak kedua.

Pada sisi lain, bek Borussia asal Jerman Mats Hummels menyundul tembakan Gonzalo Castro pada babak pertama yang merupakan peluang terbaik tim tuan rumah setelah tembakan Castro sebelumnya menghantam mistar gawang.

“Kami bisa terima itu. Ini bukan tempat yang mudah untuk didatangi dan mengambil apapun,” kata rekrutan baru Dortmund Kevin Kampl seperti dikutip kantor berita AFP. “Kami tahu kami memiliki permainan menekan yang sangat bagus, mungkin itu bukan sepak bola terbaik, tapi hal utama bagi kami adalah mendulang angka demi angka-bahkan meski hanya satu angka pada hari ini.”

Dengan sepuluh kekalahan dari 18 pertandingan, pasukan Klopp menjalani permulaan terburuk di musim liga dalam 30 tahun.

Keunggulan Bayern yang dilatih Pep Guardiola terpangkas menjadi delapan angka pada Jumat ketika mereka menelan kekalahan mengejutkan 1-4 dari tim peringkat kedua VfL Wolfsburg.

Borussia Moenchengladbach menduduki peringkat ketiga di liga pada Sabtu setelah Patrick Herrman menyarangkan gol mereka di babak kedua saat menang 1-0 atas VfB Stuttgart, yang turun ke posisi kedua dari bawah.

Freiburg menang 4-1 atas Frankfurt berkat trigol di babak kedua dari mantan penyerang Bayern Nils Petersen, yang masuk sebagai pemain pengganti untuk mengamankan tiga angka bagi Freiburg dan membuat Borussia Dortmund terpuruk di dasar klasemen.

Itu merupakan kemenangan perdana Freiburg sejak November dan mendongkrak mereka dari posisi juru kunci ke peringkat ke-13 di klasemen. Cologne meninggalkan zona degradasi dan naik ke posisi kesepuluh berkat kemenangan 2-0 di markas Hamburg, yang turun ke posisi ke-15 dan hanya unggul dari tiga tim terbawah.

Cologne meraih kemenangan tandang kelima mereka, untuk menyamai torehan laga tandang ketika gelandang Marcel Risse mencetak kedua gol pada babak kedua. Tim papan tengah Mainz menang 5-0 atas Paderborn ketika gelandang Yunus Malli mencetak dua gol dan menjadi pengumpan pada gol ketiga mereka. (ant/bali post)

Hasil Imbang Cukup Pantas London Chelsea menjaga keunggulan lima poin di puncak klasemen Liga Inggris setelah berbagi hasil imbang 1-1 dengan pesaing terdekat mereka, Manchester City di Stamford Bridge.

(Suara NTB/ist)

SERI - Selebrasi gelandang Manchester City, David Silva usai mencetak gol ke gawang Chelsea yang memaksakan hasil seri 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris, Minggu dini hari kemarin.

Seperti dikutip dari situs resmi Liga Inggris, meskipun Man City tidak mampu memangkas jarak dengan pemimpin klasemen Chelsea, mereka tetap merespon permainan dengan baik dan membalas gol pembuka Loic Remy.

David Silva mengembalikan the Blues kembali ke level normal sesaat sebelum jeda.

Remy, yang kembali diturunkan untuk menggantikan posisi Diego Costa, menjadi pusat perhatian dengan membuat tuan rumah memimpin di menit ke41, sebelum kesalahan langka yang diperlihatkan kiper Chelsea Thibaut Courtois mempersilahkan Silva untuk menyamakan kedudukan di menit akhir babak pertama.

Pasukan Manuel Pellegrini mendominasi babak kedua, tetapi tidak dapat menemukan terobosan untuk kedua kalinya melawan pertahanan kokoh Chelsea, dan harus puas dengan hasil yang memperpanjang rekor tanpa kemenangan di liga menjadi tiga pertandingan.

City membalikan defisit poin di akhir musim untuk mengklaim mahkota BPL pada tahun 2012 dan 2014, dan saat ini upaya serupa mungkin harus mereka lakukan kembali.

Disamping absennya Costa, Ramires ditempatkan di lini tengah Chelsea menggantikan Cesc Fabregas yang absen karena cedera hamstring, sementara Bacary Sagna adalah perubahan yang mengejutkan untuk posisi bek kanan menggantikan Pablo

Zabaleta untuk Manchester City.

Tim tamu mengawali laga dengan beringas, Courtois sempat mengamankan tembakan keras dari Jesus Navas dalam 20 detik pertama, lalu tembakan rendah Fernandinho masih terbelokan dan melebar.

James Milner tampil sigap dalam menghadang serangan bek kanan Chelsea Branislav Ivanovic di menit ke-24, dan memberikan bola pada Sergio Aguero, namun Kurt Zouma memaksa pencetak gol terbanyak City tersebut untuk menembak dari sudut sempit dan Courtois mengamankan bola dengan tenang.

Kiper rival Courtois, Joe Hart, membuat penyelamatan pertamanya di pertandingan ini dari upaya Oscar setelah kesalahan yang dibuat oleh Vincent Kompany dengan membiarkan Remy tanpa terkawal di sayap kiri.

John Terry sama-sama tak mau kalah dalam melakukan kesalahan seperti yang dilakukan sesama kapten Kompany, Aguero menyia-nyiakan peluang dengan menembakan bola yang melebar setelah mantan pemain Inggris tersebut salah menendang bola di menit ke32, mengakibatkan bola bergulir ke arah lawan.

Peluang tersebut akan disesali striker Argentina tersebut 10 menit kemudian, saat Eden Hazard dengan cemerlang mengarahkan umpan Ivanovic kembali melintasi gawang, yang lalu sukses dikonversi Remy.

City langsung merespons, dengan Courtois yang menangkis upaya umpan silang Navas, namun bola muntah tersebut justru mengarah ke Aguero yang kemudian melepaskan tembakan ke arah gawang, dan Silva hanya tinggal menceploskan bola tersebut ke jala gawang.

Frank Lampard disambut tepuk tangan hangat, ketika kembali berpijak di Stamford Bridge saat melakukan pemanasan dengan para pemain pengganti City, selagi rekanrekannya menikmati awal babak kedua dengan penuh semangat di lapangan.

Silva dan Navas berkombinasi di sayap kanan untuk melambungkan bola kepada Fernandinho yang masih mampu ditepis oleh Courtois.

Milner kemudian melambungkan bola hasil sundulannya ke atas jala gawang, sekali lagi Navas yang tampil impresif menjadi penyuplai bola, sesudah itu dominasi permainan City kian menjadi, yang mungkin disebabkan oleh keletihan para pemain Chelsea sesudah mengikuti ajang League Cup pada pertengahan pekan.

Lampard akhirnya dimasukan pada menit ke-76 ketika City mencoba untuk sekali lagi menggempur lawannya sebelum pertandingan usai.

Kendati demikian, dengan Mourinho yang tampak eksplosif di tepi lapangan, Chelsea tampil sangat kokoh seperti halnya mentalitas sang manajer mereka, sebagaimana mereka nyaris kehilangan poin yang mungkin terbukti bisa menjadi krusial dalam perburuan gelar. (ant/bali post)

Kejuaraan Karate Terbuka FORKI Mataram Cup

Karateka Inkanas Raih Medali Emas Terbanyak

(Suara NTB/ist)

DUA GOL – Karim Benzema mencetak dua gol saat Real Madrid mengalahkan Real Sociedad, 4-1 dalam lanjutan Liga Spanyol, Minggu dini hari kemarin.

Madrid Hempaskan Pasukan David Moyes Madrid Karim Benzema mencetak dua gol ketika Real Madrid menggilas klub asuhan pelatih David Moyes, Real Sociedad 4-1 dalam lanjutan Liga Spanyol di Santiago Bernabeu.

Empat gol Madrid dicetak oleh James Rodriguez menit ketiga, Sergio Ramos menit 37, serta Karim Benzema menit 52 dan 76. Gol Real Sociedad dicetak oleh Artiz Elustondo menit 1.

Dengan kemenangan ini Madrid kembali menjaga jarak empat poin dengan Barcelona yang berada di posisi dua. Sociedad di posisi 11 dengan 22 poin.

Real Madrid dikejutkan oleh gol cepat tim tamu menit satu lewat Artiz Elustondo. Namun, di babak kedua pasukan Carlo Ancelotti ini memastikan keunggualn dengan mencetak dua gol tambahan.

Tuan rumah dikejutkan oleh gol cepat pasukan David Moyes berkat Aritz Elustondo menit pertama. Madrid 0-1 Sociedad.

Dua menit kemudian Madrid membalas lewat Rodriguez.

Berawal dari umpan Marcelo ke James Rodriguez yang dengan kepalanya menceploskan bola ke gawang Rulli. Menit 37 Ramos yang menyambar bola rebound mampu membalikkan keadaan menjadi 2-1 untuk keunggulan Madrid.

Karim Benzema ikut menyumbangkan namanya di papan skor menit 52. Berawal dari umpan Gareth Bale, tanpa kesalahan Benzema membobol gawang Rulli. Madrid 3-1 Sociedad.

Menit 76 Benzema kembali mencetak gol. Kali ini Benzema menerima umpan Isco. Madrid 4-1 Sociedad. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Karateka dari Pengcab Inkanas Kota Mataram meraih medali emas terbanyak di Kejuaraan Terbuka Karate Terbuka FORKI Mataram Cup yang berakhir di Gelanggang Pemuda Mataram, Minggu (1/2) kemarin.

Mereka menyabet 16 medali emas, 15 perak dan 5 perunggu di kejuaraan yang berlangsung sejak 31 Januari itu.

Sementara peraih medali emas terbanyak kedua diraih karateka dari Pengcab Inkai dengan 8 emas, 4 perak dan di tempat ketiga Lemkari dengan meraih 2 emas, 3 perak dan 4 perunggu.

Demikian disampaikan Ketua Panitia, Muhammad Najib, kepada Suara NTB di sela-sela pembagian medali emas dan piala di lokasi pertandingan. “Atlet karate Inkanas meraih medali emas terbanyak, kemudian medali emas terbanyak kedua dan ketiga diraih oleh Inkai dan Lemkari,” ucapnya.

Dikatakannya, kejuraan yang dibuka Ketua DRPD Kota Mataram itu melibatkan 225

karateka dari 11 Pengcab dan ranting FORKI Kota Mataram dan mempertandingkan 54 kelas yang terdiri dari kelas perkelahian (randori) dan kelas kata (seni).

Sebelas Pengcab dan ranting itu adalah INKAI, Cilinaya, Min KR Baru, Hawkins, Mayura, SDN 1 Cakra, Lemkari, Tanaka, SMP N 1 Mataram, Inkindo dan Inkanas.

Pihak FORKI Kota Mataram sengaja melibatkan atlet-atlet dari Kota Mataram sebab event itu merupakan ajang seleksi atlet FORKI Kota Mataram dalam rangka persiapan mengikuti Kejuaraan Terbuka Wali Kota Mataram Cup tingkat Regional yang digelar oleh FORKI NTB bulan Maret mendatang.

Itu artinya para atlet yang sukses meraih medali emas di kejuaraan tersebut akan dipersiapkan mewakili tim karate FORKI Kota Mataram yang akan mengikuti Kejuaraan Karate Tingkat Regional Bali, NTB dan NTB yang di gelar oleh FORKI NTB di Mataram bulan Maret mendatang. (fan)

(Suara NTB/fan)

BERTARUNG - Dua atlet sedang bertarung di babak final randori putra memperebutkan medali emas.

(Suara NTB/fan)

START - Gubernur NTB, TGH. Dr. Zainul Majdi saat memulai start Lombok Audax di Hotel Sentosa, Kawasan Wisata Senggigi Lombok Barat (Lobar), Sabtu (31/1)lalu. Gubernur mengenakan baju parasut karena saat itu peserta diguyur hujan.

Lombok Audax 2015

Diguyur Hujan, Gubernur Taklukkan Medan 250 Km Mataram (Suara NTB) Sebanyak 120 peserta dari lokal NTB, nasional dan mancanegara ambil bagian di Lombok Audax 2015 yang mengambil start di Hotel Sentosa, Kawasan Wisata Senggigi Lombok Barat (Lobar), Sabtu (31/1)lalu. Kegiatan Audax yang menempuh jarak 250 Kilometer (Km) tahun ini juga diikuti Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Gubernur NTB yang tampil menggunakan sepeda pinarello dogma warna hitam itu berhasil menaklukan medan yang terkenal ekstrem sejauh ratusan kilometer meskipun harus menerobos hujan deras di kegelapan malam.

Begitu juga dengan Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto dan Mantan Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono yang membawa nama klub sepeda Lombok Bike Comunity (LBC) itu juga berhasil mencapai finish.

Pantauan Suara NTB di lokasi, peserta Lombok Audax

yang ingin menikmati keindahan wisata Lombok itu memulai start pukul 03.00 wita dan finis 18-00 wita di Hotel Sentosa. Misi mereka mengelilingi Pulau Lombok dengan berbagai rute yang sangat ekstrem.

Tidaklah salah bila sebagaian besar orang mengatakan komunitas itu adalah penggila bersepeda. Pasalnya Gubernur dan kawan-kawan tak pernah menyerah meskipun perjalanan mereka dihadang hujan yang sangat deras.

Bagi mereka bersepeda dalam kondisi hujan justru lebih bersemangat, begitu juga dengan medan yang ekstrem, penuh tanjakan tinggi maupun turunan yang curam semakin membuat mereka tertantang untuk menaklukan rintangan tersebut.

“Semakin tinggi tanjakan semakin asyik, karena di atas bukit sana kita bisa melihat langsung keindahan penorama alam,” ucap Ketua Umum KONI NTB, Andy Hadianto kepada Suara NTB.

Sementara itu Panitia Lombok Audax yang merupakan Direktur Audax NTB Indonesia, Tenne Permatasari mengatakan bahwa hujan bukanlah hambatan bagi peserta bersepeda di tengah hujan, dan hal itu sudah menjadi hal yang biasa di Audax.

Betul saja, para peserta yang mengambil ancang-ancang saat start pukul 03.00 dini hari langsung diguyur hujan. Gubernur NTB yang tampil dengan baju parasut warna putih gading di selasela ratusan peserta tak terlihat menyerah, justru mereka sambil melemparkan guyonan. Sementara itu Ketua umum KONI, Andy dan mantan Ketua Umum KONI NTB, H. MNS Kasdiono justru tak menggunakan baju anti air, mereka ternyata sudah biasa dengan kondisi itu, sementara Gubernur yang baru pertama kali tampil kali event itu sudah punya baju anti hujan.

Dengan wajah yang penuh ceria ratusan peserta pun langsung ambil sikap start dan memulai mengayunkan sepeda meskipun diguyur hujan.

Perjalan mereka dipimpin langsung Kapten Fransisco Bruno. Perjalanan mereka mengelilingi Pulau Lombok memakan waktu 15 jam. Namun bila dikurangi dengan pemberhentian di tujuh pos yang dilewati maka total waktu tempuh adalah 12 jam.

Rombongan Audax yang melibatkan orang nomor satu di NTB akhirnya mencapai garis finish. Meskipun terdapat beberapa yang cidera akibat jatuh, namun semuanya selamat dan sampai pada tujuan. Begitu juga dengan tim Gubernur NTB, Dosen IKIP Mataram, Hary Gunawan yang harus digotong menggunakan mobil ambulance karena mengalami cidera pada otot paha juga tiba di finish. (fan)

OPINI

SUARA NTB Senin, 2 Februari 2015

Halaman Halaman 14 14

Santri dan Produksi Teks Oleh:

Tindak Tegas Pemilik Vila Ilegal BELAKANGAN ini, warga di Kecamatan Batulayar, Lombok Barat (Lobar) dan wilayah Lombok Barat bagian selatan, mengeluhkan maraknya pembangunan vila. Pembangunan vila memanfaatkan lahan perbukitan. Ironisnya, pembangunan vila tersebut diduga tidak dilengkapi izin.

Selain tak mengantongi izin, keberadaan vila tersebut konon milik warga asing.

Dugaan vila tak mengantongi izin diamini Kepala Badan Lingkungan Hidup Lobar, H Mulyadin SH, MH. Ia menegaskan vila yang dibangun di atas Makam Batulayar dipastikan tak mengantongi izin sehingga masuk kategori ilegal.

Sejak awal BLH sudah berapa kali turun memantau pembangunan vila tersebut. Pemantauan dilakukan karena dinilai tidak boleh membangun di atas tebing di lokasi tersebut karena ketentuannya, kemiringan 90 derajat tidak diperbolehkan membangun. Kecuali memungkinkan dengan rekayasa geologi.

Pihak Pemkab Lobar sebenarnya sudah menegur pemilik vila dan bahkan telah meminta agar proyek tersebut dihentikan. Namun tampaknya, teguran tersebut tidak mempan. Buktinya, diam-diam larangan membanguan diabaikan dan pembangunan vila dilanjutkan. Akibatnya, beberapa waktu lalu di lokasi pembangunan vila tersebut terjadi longsor.

Pemkab Lobar mengancam akan mempidanakan pemilik vila bandel. Namun, tampaknya ancaman tersebut membuat mereka bergeming. Buktinya, pembangunan vila yang diduga tak berizin tersebut masih berlanjut.

Mencermati kondisi tersebut, tampaknya Pemkab Lobar harus mulai tegas. Menindak tegas pemilik vila tanpa izin, jangan hanya sekadar ancaman. Karena ancaman tak akan menyelesaikan masalah. Bukitnya, pemilik vila tetap membandel.

Terkait dengan pembangunan vila, khususnya di lokasi perbukitan seharusnya Pemkab Lobar belajar dari kasus pembiaran pembanguan vila di Puncak Cisarua Bogor.

Pembiaran pembangunan vila ditengarai sebagai penyebab terjadinya kerusakan ekosistem alam disana.

Lahan yang seharusnya menjadi kawasan lindung yang bebas dari pembangunan liar para oknum tidak bertanggung jawab, menjadi permasalahan serius.

Dampaknya, terhitung dari bulan Desember 2012 lalu, sampai Mei 2013 diduga lebih dari sepuluh bencana alam terjadi di beberapa titik kawasan penduduk, salah satunya banjir di pasar Cisarua yang mengakibatkan kerugian bagi para pedagang yang barang dagangannya tersapu air. Selain musibah itu, masih ada banyak imbas negative yang muncul sebagai dampak pembiaran pembangunan vila tersebut.

Mencermati fakta tersebut, Pemkab Lobar tentu tidak ingin kasus Puncak Cisarua Bogor menimpa sejumlah wilayah di Lobar yang belakangan ini diburu pemilik modal untuk membangun vila. Terutama di kawasan perbukitan yang mestinya dilarang membangun.

Masyarakat berharap adanya penanganan yang intensif dan komprehensip dari Pemkab Lobar, terkait terus meningkatnya pembangunan vila secara liar yang sejatinya dapat mengakibatkan bencana alam longsor dan banjir.

Menindak tegas pemilik vila yang membangun tanpa izin (liar) harus dilakukan, sebelum dampak negatif yang ditimbulkan di wilayah Lobar semakin buruk. (*)

ETELAH didirikannya pesantren pertama kali oleh salah satu Wali Songo, Sunan Malik Ibrahim di Gresik di awal abad ke-17 (1619 M), di saat itu pula pesantren berhasil mencetak santri yang mempunyai sumbangsih terhadap masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari legetimasi masyarakat terhadap alumni pesantren sebagai ulama atau kiai. Begitu halnya dengan tradisi menulis dalam pondok pesantren memang bukan perkara baru. Tradisi menulis santri sudah dimulai semenjak pesantren didirikan jauh di abad ke 17.

Sebagaimana prinsip yang kerap kita dengar dalam pembelajaran pesantren adalah memelihara sistematika dan metodologi lama yang masih relevan dan mengambil serta mengembangkan cara baru yang lebih baik. Santri sebagaimana kita pahami adalah seorang peserta didik dalam sebuah madrasah dan pondok pesantren.

Peran santri dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia sangatlah besar. Hal ini tampak dari munculnya intelegensia dari kalangan muslim.

Santri sebagai bagian dari hasil pendidikan Islam tradisional (pesantren) memiliki metode pengajaran yang khas.

Intelegensia pun muncul dalam pesantren. Lahirlah tokoh bangsa yang dibesarkan dan dididik dalam tradisi pesantren. Meski pun akhir-akhir ini muncul berbagai macam kritik terhadap pendidikan pesantren, namun sejatinya kritik-kritik yang selama ini dilontarkan oleh beberapa kalangan terhadap pesantren hanya sebatas kulit luar dari pendidikan pesantren.

Di pondok pesantren tak hanya transformasi keilmuan, melainkan juga pencarian diri. Pondok pesantren benar-benar mendidik dan mengawasi santri hampir 24 jam. Lewat kontrol yang ketat terhadap santri berdampak pada rasa takut. Tapi si lain sisi, lewat kontrol tersebut santri dilatih untuk bertanggung jawab, mandiri dan berani menerima konsekuensi atas setiap lakunya.

Metode pendidikan semacam itu tepat bilamana diterapkan dalam pondok. Santri akan dilatih berpikir dan menimang-nimang setiap lakunya sebab takut akan hukuman yang dijatuhkan terhadapnya. Penempaan tersebut tentu akan berpengaruh pada keterbukaaan pandangan santri pada kehidupan sehari-hari. Bila hal tersebut hanya dilihat dari kulitnya saja, tentu akan terbayang bagaimana pengaruh tekanan, hukuman, dan kondisi mental santri. Namun substansi atas metode tersebut tak lain untuk memotivasi dan menanamkan spirit kemandirian dan kebertanggungjawaban.

Pendidikan pesantren berada di luar kesadaran santri, namun santri akan merasakan bagaimana dampak didikan tersebut setelah ia keluar dari pesantren. Akan terbayang

Mohamad Baihaqi Alkawy

(Pegiat Sastra dan Penelaah Pendidikan Agama Islam IAIN Mataram)

Dari teks-teks musyawaran para wali muncul strategi pustaka kaum santri yang tak lagi sekadar belajar bagaimana tehnik menulis, kiat-kiat atau strategi melainkan juga memiliki target menulis yang menjadi gaya dan ciri khas tulisan-tulisan pesantren. Dari sanalah konstruksi terhadap tradisi tulisan mulai ditingkatnya yang pada awalnya hanya disampaikan secara oral. bagaimana hukuman kerap ditimpakan, rasa lapar yang menghantui, kadang mengintip almari kawan, mungkin ada makanan di dalamnya.

Hal tersebut tentu berpengaruh pada pertumbuhan santri kelak.

Kesadaran santiri tak berada pada titik pusat ketika menjalankan rutinitas-rutinitas yang terus dikontrol tersebut. Tapi perenungan santri akan menyadarkan dirinya betapa penempaaan dalam pondok pesantren bukan lantaran nafsu amarah belaka, melainkan untuk menanamkan rutinitas-rutinitas mulia yang dipraktikkan di dalamnya.

Rutinitas-rutinitas tersebut akan melekat seiring keterbiasaan selama di dalam pondok pesantren. Santri ditempa, dilatih, dihukum, ditundukkan bukan semata-mata dengan niat mencetak generasi yang patuh, taat tanpa daya kritis. Malah sebaliknya, santri dididik semikian untuk kemandirian dalam berpikir bersikap dan daya kritis akan lahir di dalamnya.

Selain itu, nilai-nilai yang ditawarkan dalam pesantren seperti santri dilatih untuk disiplin, menanamkan nilai kekeluargaan, menghormati orang lain, ditanamnya nilai-nilai perjuangan, setidaknya melawan diri sendiri. Terlebih lagi bilamana santri terus menggiatkan produksi pustaka sebanyak mungkin. Pustaka sebagai media merekam setiap ilmu yang diperoleh dalam pondok dan mampu dibaca oleh generasi selanjutnya.

Santri yang Menulis Pesantren sebagai mesin penghasil santri sampai saat ini terus terawat dengan baik. Santri sebagai hasil dari proses pembelajaran dalam pesantren tentu kaya akan ilmu agama, selain ilmu-ilmu umum. Di abad ke 18, para santri sudah mulai membeli kertas dari Eropa dan mulai menulis pesan-pesan kepesantrenannya, tradisi Aswaja, doa-doa dan teks-teks cerita. Selain itu, teks-teks tersebut juga berisi hasil diskusi-diskusi keislaman.

Teks-teks yang diproduksi dalam pesantren tersebut berhasil dimulai

oleh para Wali Songo. Setelah Wali Songo mengkader para penulis di desa-desa.

Mobilisasi antar masyarakat di desa terbangun, tugas Wali Songo kemudian adalah bagaimana mengkader komunitas menulis di pesantren. Wali Songo berharap, lewat pengkaderan tersebut santri mampu mengembangkan dan mengkonstruksi tradisi baru di pesantren berupa tulis menulis.

Mengingat cerita rakyat (folklore) sangat tumbuh subur, maka wali songo memulai pengkaderannya dengan menulis cerita rakyat.

Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri serentak mengkader para santri supaya mampu menulis. Langkah para Wali Songo ini dianggap berhasil karena banyaknya manuskrip-manuskrip yang menjadi bukti kegigihan para Wali dalam mencetak generasi yang memproduksi teks. Lahirlah teks-teks suluk, ilmu tasauf dan paham keagamaan esoteris lainnya.

Setelah itu santri yang dihasilkan dari pengkaderan para Wali melakukan hal serupa yakni mengkader komunitaskomunitas penulis di desa-desa dan pesantren. Santri yang melanjutkan tradisi kesusastraan trersebut merumuskan hakikat misi sosial yang diemban.

Baginya, kegiatan tulis-menulis bukan kegiatan kosong visi dan misi. Yakni untuk mengamalkan ilmunya dan memakmurkan sumber daya manusia di desa. Sebagaimana Nancy Florida mengungkapkan, santri di pesantren adalah aktor-aktor kebudayaan yang melanjutkan tradisi para Wali Songo.

Dalam Serat Centhini disebutkan, kegiatan tulis menulis bersamaan dengan dinamika ekonomi dan kebudayaan masyarakat desa. Kegiatan tersebut banyak dilakoni oleh kaum santri, keluarga dankiai. Terbit sejumlah kitab dari hasil menulis para santri yang berpusat di pesantren tersebut antara lain: Kitab Ibnu Hajar, Suluk Kadim, dan Markum. Sejumlah kitab yang ditukil semisall Kitab Baka yang diadaptasi ke Kitab Kodim.

Tradisi kesusastraan yang diban-

gun oleh para santri selanjutnya merupakan sebuah proyek besar peradaban untuk menjaga dan memelihara tradisi dan tanah air dan memperkuat ideologi pesantrennya sendiri. Peran santri selanjutnya dalam memeroduksi teks ternyata sangat besar. Hal ini bisa dibuktikan dari Teksteks yang mulai diproduksi oleh para santri dengan jumlah yang besar, di tahun 1890 saja ditemukan 149 manuskrip yang diproduksi oleh Ulama Banten (Ahmad Baso, 2012).

Dari teks-teks musyawaran para wali muncul strategi pustaka kaum santri yang tak lagi sekadar belajar bagaimana tehnik menulis, kiat-kiat atau strategi melainkan juga memiliki target menulis yang menjadi gaya dan ciri khas tulisan-tulisan pesantren. Dari sanalah konstruksi terhadap tradisi tulisan mulai ditingkatnya yang pada awalnya hanya disampaikan secara oral.

Santri dalam pesantren kemudian berkembang menjadi ulama ideolog semacam Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Nurudin, Syekh Samsudin, Syekh Abdussamad, Syekh arsyad, Syekh Nawawi. Beberapa nama tersebut banyak memproduksi teks dalam pesantren, tentu untuk kita. Untuk menunjukkan bahwasanya di masa jauh saat ini, tradisi tersebut begitu berkembang, manuskrip-manusikrip diproduksi oleh para kiai dan santrisantri. Bagaimana dengan kita saat ini?

Banjir rendam 4.000 rumah di Dompu Pastikan bantuan telah tersalur untuk para korban

*** Petani garam banyak beralih profesi Seharusnya ada proteksi dari pemerintah

***

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 2 Februari 2015

RUPA - RUPA

Halaman 16

RUPA - RUPA

SALES

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

SUARA NTB

Senin, 2 Februari 2015

Halaman 17

IKLAN AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

TRAVEL

OTOMOTIF

OTOMOTIF LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

LOWONGAN

RADIO AGEN

OTOMOTIF

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Senin, 2 Februari 2015

Hampir Tak Bernyawa, Putri Whitney Houston Akhirnya Sadar

Lombok Masih Jadi Incaran Wisatawan Domestik

Amerika Serikat Putri mendiang Whitney Houston dan Bobby Brown, Bobbi Kristina Brown ditemukan dalam keadaan hampir tak bernyawa di kamar mandi di rumahnya di Georgia, Sabtu (31/1). Namun ia bisa sadar kembali dan segera dibawa ke rumah sakit, kata polisi setempat, Minggu.

(Suara NTB/ist)

BERSAMA OPRAH - Oprah Winfrey bersama Bobbi Kristina Brown, putri mendiang penyanyi Whitney Houston dalam sebuah acara. nyi lagu gospel Cissy Houston.

Ayah Bobbi Kristina Brown, Bobby Brown, adalah pemenang Grammy Award yang memulai karirnya sebagai vokalis grup musik R&B, New Edition.

Kedua orang tua Bobbi Kristina mengalami ketergantungan obat-obatan, dan Whitney Houston menggam-

Gitar ”Black Beauty” Les Paul Dilelang New York Penawar berpeluang memiliki potongan sejarah rock and roll ketika gitar ikonik Les Paul yang dikenal dengan nama “Black Beauty” dilelang di New York pada 19 Februari.

Instrumen listrik yang merupakan prototipe gitar Les Paul Custom bikinan Gibson Guitar Company itu akan dijual oleh Guernsey’s Auctions di Arader Galleries.

Tidak ada taksiran harga pralelang atau harga awal yang ditetapkan untuk instrumen itu. Tapi beberapa pakar musik yakin harganya melebihi rekor harga lelang 965.000 dolar AS yang dibayar pada 2013 untuk gitar Bob Dylan yang dimainkan pada pertunjukan elektrik pertamanya

Tina Toon

Tina Toon dan Kenangan Tentang Banjir

di Newport Folk Festival 1965.

“Instrumen ini ibarat Cawan Suci karena merupakan gitar Les Paul pertama yang dibuat oleh Mr. Les Paul, yang melahirkan ribuan dan ribuan instrumen dengan nama ini dan serupa instrumen dengan ini,” kata Presiden Guernsey’s Arlan Ettinger seperti yang diwartakan Reuters.

Paul, musisi dan penemu, berkolaborasi dengan pembuat gitar Gibson, yang mendekatinya pada awal tahun 1950an untuk membuat gitar listrik.

Bodi gitar solid dikirim ke Paul pada 1954 dan terus dimodifikasi karena sang musisi ingin menyempurnakan suaranya hingga terakhir digunakan pada 1976.

Ia lalu memberikannya pada sahabat karibnya Tom Doyle.

Gitar hitam bertatah emas pada pinggiran dan beberapa bagiannya itu, menurut Ettinger, awalnya memiliki tampilan yang berbeda. “Tapi dalam 20 tahun itu berubah karena dia bereksperimen menghasilkan untuk bunyi baru dan kesenangan maksimal dari apa yang ia buat,” kata Ettinger.

Modifikasi dan perubahan “Black Beauty” menjadi standar bagi gitar Les Paul lainnya, yang antara lain dipakai oleh Eric Clapton, Jimmy Page, Neil Young dan Jeff Beck. (ant/ bali post)

Black Beauty

Hugh Jackman Anjurkan Penggemar Pakai Tabir Surya

(Suara NTB/ist)

Jakarta (Suara NTB) Tina Toon, penyanyi cilik yang kian dewasa, memiliki kenangan khusus menghadapi banjir di Jakarta, yakni terpaksa menginap ke hotel saat rumahnya di kawasan Kelapa Gading kebanjiran.

“Tahun 2002 atau 2007 mengungsi. Air di depan rumah setinggi dada, tapi karena tinggi, jadi nggak masuk,” cerita bintang bernama asli Agustina Hermanto itu dalam pesan singkatnya, Minggu.

Saat itu, Tina mengemukakan, listrik mati karena banjir yang cukup tinggi. Kemudian, “Ada truk, ya naik truk ke hotel,” jelasnya. Tina pun menginap di hotel bersama ibu, adik, nenek dan sepupu-sepupunya selama sekira lima hari.

Tahun ini, ia mengemukakan, belum begitu merasakan dampaknya karena rumahnya tidak kebanjiran kali ini.

Menurut dia, banjir sebetulnya dapat dikurangi dengan halhal kecil, seperti membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.

“Kalau lagi di jalan, aku punya tong sampah kecil di mobil,” catatnya. Selain itu, Tina menambahkan, warga juga bisa bekerja sama membersihkan saluran air agar tidak menyebabkan banjir.

Musim hujan di ibukota memang sering berakibat macet dan banjir sehingga Tina Toon pun seringkali harus menyiapkan waktu ekstra agar aktivitasnya tidak terganggu. “Kalau pergi pagi, perginya pagi banget, tambah dua jam,” kata Tina.

Tina juga membiasakan diri mengecek peta digital di Google dan bertanya kepada teman-temannya daerah mana yang tidak terkena banjir. Pemilik nama Agustina Hermanto ini mengaku belum begitu merasakan dampak musim banjir, selain rapat yang tertunda pagi ini.

Rumahnya di bilangan Kelapa Gading pun tidak terendam banjir, namun beberapa ruas jalan di sana memang terkena banjir, kata perempuan kelahiran 1993 ini. Cuaca yang tidak bersahabat juga membuatnya rajin mengonsumsi vitamin, buah dan sayur agar tidak mudah terserang penyakit.

“Terus, minum yang hangat-hangat,” tambah Tina, yang suka menghabiskan waktu menonton film ini. (ant/bali post)

“Brown dibawa ke Rumah Sakit North Fulton di Roswell, di pinggiran utara kota Atlanta. Dia dalam keadaan hidup di rumah sakit,” kata Holland.

Namun, Holland tidak memberikan informasi lebih lanjut dan pihak rumah sakit menolak untuk berkomentar tentang keadaan Brown.

Bobbi Kristina Brown menikahi Nick Gordon pada Januari 2014. Gordon juga sempat diasuh oleh Whitney Houston, namun tidak diadopsi secara sah. Pada peringatan ulang tahun Houston tahun lalu, Gordon menato lengannya dengan portret wajah mendiang penyanyi itu.

Houston, pemenang beberapa Grammy Award yang dikenal dengan suara mesosopran yang kuat dan jelas dan memiliki puluhan lagu hit termasuk “How Will I Know” dan “I Will Always Love You”, merupakan anak dari penya-

Jakarta (Suara NTB) Aktor Hugh Jackman menganjurkan para penggemarnya menggunakan tabir surya setelah tiga kali menjalani perawatan kanker kulit dalam 12 bulan terakhir.

Pemeran “Wolverine” itu pada Sabtu (31/1) mengunggah fotonya sedang memegang poster berisi ajakan untuk memakai tabir surya setiap hari agar kulit tidak rusak akibat sinar ultra violet di Instagram.

“Wolverine bilang...pakai tabir surya! Ya...Bahkan di New York,” demikian tulisan dalam poster tersebut seperti dikutip laman Daily Mail. Ia menambahkan keterangan “Bukan bercanda...#PleaseWearSunscreen (sic)” pada fotonya.

Ini bukan pertama kalinya aktor berusia 46 tahun itu berusaha meningkatkan kesadaran orang memakai tabir surya. Jackman pernah mengunggah foto dirinya memakai plester di hidung setelah karsinoma sel basalnya diangkat.

“Karsinoma Sel Basal yang lain. Semua hilang sekarang.

Terima kasih Dr. Albom dan Dr. Arian. Tolong! Tolong!

Pakai tabir surya!” kata dia kala itu tentang tumor kulitnya.

Menurut Skin Cancer Foundation, karsinoma sel basal (Basal Cell Carcinoma/BCC) adalah bentuk kanker kulit paling umum yang bisa dicegah dan diobati.

Dia pertama kali mengungkapkan kegelisahannya tentang kanker di Instagram sekitar 15 bulan yang lalu, setelah istrinya, Deborra-Lee Furness, menyuruhnya memeriksakan bercak yang muncul di hidungnya.

Hugh menjalani operasi pengangkatan sel kanker kulit pada Mei 2014 dan November 2013. Ia kini secara rutin memerHugh Jackman iksakan kesehatannya. (ant/bali post)

barkan pernikahan selama 15 tahun, yang berakhir pada 2007, sebagai pernikahan yang diwarnai dengan narkotika dan alkohol. Bobby Brown dipenjara selama 55 hari pada 2013 setelah mengaku bersalah karena mengendarai dalam keadaan mabuk pada 2012.

Bobbi dan neneknya, Cissy

Houston, dan beberapa kerabatnya membintangi sebuah “reality show” sepanjang 14 episode berjudul “The Houston: On Our Own” untuk stasiun televisi kabel Lifetime. Acara televisi itu menampilkan tentang perjuangan mereka untuk melanjutkan hidup setelah kematian Whitney Houston. (ant/bali post)

Trik Memotret Makanan dari “Food Blogger” Jakarta (Suara NTB) Berfoto sebelum makan kini menjadi kebiasaan para penyuka kuliner, khususnya para food blogger.

Foto menjadi bagian penting dalam tulisan para blogger yang mengkhususkan diri pada bidang kuliner dan mereka punya trik sendiri untuk membuat makanan terlihat lebih menggiurkan.

Shelmi Setiawan, sosok di balik blog kuliner www.thedelicaciesjournal.com, menyebut pencahayaan, angle,

komposisi dan pengeditan sebagai bagian penting dalam membuat foto makanan yang menggiurkan.

Ia mengatakan bahwa siang hari adalah waktu terbaik untuk memotret makanan dan lokasi tempat duduk di restoran mesti diperhatikan supaya bisa memotret makanan dengan pencahayaan baik. “Biasanya pilih tempat di dekat jendela,” katanya kepada Antara News di Jakarta, Sabtu malam (30/1).

Sementara bila harus memotret pada malam hari, usahakan lampu tidak berada tepat di atas makanan karena akan membuat makanan terlihat berbayang saat dipotret.

“Caranya, taruh tangan di bawah lampu, kalau bayangannya terlihat tebal, berarti kurang bagus untuk foto karena terlalu temaram,” kata Eddy, pemilik blog www.eshtravaganza.com.

Bila butuh pencahayaan lebih, bisa minta bantuan teman menyorotkan cahaya tambahan. Tapi, ia menyarankan, sebaiknya jangan memotret dengan lampu blitz

karena akan “menghilangkan” warna asli makanan.

Soal komposisi, angle dan sentuhan akhir dalam pengeditan foto, Hans Danial, pemilik blog eatandtreats.blogspot.com, menjelaskan, bahwa yang terpenting adalah mencari ciri khas sendiri.

“Kalau aku gaya fotonya close

up, tone warna vintage dan kebiruan kehijauan,” kata dia.

Cara pengambilan foto yang paling mudah, kata Shelmi, adalah dengan menyejajarkan kamera dengan makanan.

“Kadang top shot berlaku untuk makanan yang fotojenik dari atas seperti makanan penutup,” ujarnya.

“Jangan lupa eksplorasi angle,” imbuh perempuan yang berkecimpung di bidang desain grafis itu.

Penggunaan aplikasi edit foto kadang diperlukan untuk mempercantik gambar. Aplikasi yang sering digunakan antara lain Photoshop, Vsco Cam dan Snapseed. “Tapi jangan kebanyakan filter, tetap harus membuat makanan senatural mungkin,” kata Eddy.

Dan yang terpenting, ia mengatakan, jangan sampai membuang terlalu banyak waktu untuk memotret sehingga makanan malah terabaikan. “Setidaknya makanan masih hangat lah setelah selesai foto karena yang penting mencoba rasanya.

Jangan sampai makanan dingin atau misalnya es krim sampai mencair karena kelamaan foto,” tambah Eddy. (ant/bali post)

ILUSTRASI

(ant/bali post)

Insiden itu terjadi hampir tiga tahun setelah ibunya Whitney Houston, seorang bintang besar yang berjuang melawan ketergantungan narkotika, tenggelam dalam bak mandi rumahnya di Beverly Hills, California, pada Februari 2012. Pihak berwenang menyatakan penyebab kematian Houston adalah konsumsi kokain dan penyakit jantung.

Bobbi Kristina Brown (21) ditemukan di bak mandi rumahnya yang terletak di pinggiran kota Atlanta oleh suaminya dan seorang teman, kata Lisa Holland, petugas informasi publik Departemen Kepolisian Roswell.

Suami Brown, Nick Gordon, memulai memberi nafas buatan dan polisi melajutkan dengan langkah-langkah penyelamatan sampai ambulans tiba dan membawa Brown ke rumah sakit.

(Suara NTB/ist)

(ant/bali post)

Giri Menang (Suara NTB) Lombok masih menjadi salah satu tujuan kunjungan bagi para wisatawan domestik, selain Bali dan sederet kawasan wisata di negeri ini. Oleh sejumlah travel agent dari Surabaya, Medan dan Jakarta, daerah ini dianggap menyimpan pesona alam yang begitu memikat serta mampu mengundang decak kagum para wisatawan.

Adapun saat mengikuti Agent Olimpiade VII yang diselenggarakan Lombok Paradise Travel Agent, ratusan pelaku pariwisata di nusantara ini mengaku takjub setelah dengan sejumlah titik pemandangan segar di Lombok.

Mereka terlihat antusias ketika menginjakkan kaki di sejumlah objek – objek pariwisata lombok khususnya di gili dan kota. Julius Hariono manager salah satu travel di Surabaya menyatakan bahwa porsentasi tingkat kunjungan wisatawan dari daerahnya dengan tujuan ke lombok mencapai angka hingga 60 persen.

Dalam sebulan, tamu – tamu domestik yang berwisata ke daerah Lombok cukup memberikan angka yang begitu memuaskan bagi travelnya.

Hanya saja, terkadang ia mendapat komplain dari kliennya terkait pelayanan di hotel tujuan yang dirasa kurang memuaskan. Sesekali, tamu yang dijemput terlambat di daerah tujuan melakukan komplain ke pengusaha travel yang memberangkatkannya.

“Minat kunjungan wisatawan, khususnya domestik jika kita porsentasekan itu mencapai angka enam puluh persen, dan itu bagi saya merupakan angka yang tidak sedikit. Saya rasa minat kunjungan wisatawan ke Lombok ini tergolong tinggi,” jelas Manajer salah satu travel di Ibu Kota Jawa Timur ini.

Sementara itu, salah satu manager travel besar di Ibu Kota Negara yakni Istiqomah mengakui tingkat kunjungan dengan tujuan Lombok begitu tinggi. Travel yang ia kelola terkadang memberangkatkan rombongan tamu ke daerah ini hingga 7 dan delapan kali keberangkatan. Ini menunjukkan animo wisatawan untuk mengunjungi daerah ini betul – betul bagus, sehingga trand kunjungannya masih tinggi.

Secara terpisah, salah satu staf agen perjalanan wisata di Medan, Sumatra Silvia Fonna yang juga ikut rombongan untuk bersafari ke Lombok menilai kawasan wisata koridor VII dalam MP3EI ini sangat unik. Kawasan ini tidak kalah menarik untuk dikunjungi selain Bali. Ia kagum dengan pesona pantai dengan warna pasirnya yang berbeda – beda. Selain demikian, pemandangan alam yang masih alami dan segar merupakan salah satu aset destinasi yang ia kagumi.

“Kalau menurut saya, pantainya bagus dan indah. Kemudian pesona alamnya betul alami serta kebersihannya terjaga, hanya saja kalau menurut saya daerah ini belum terlalu ramai, kalau mau berwisata alam ya pasti tujuannya ke sini,” ujarnya senang. (met)

Halaman 18

SUARA NTB Senin, 2 Februari 2015

Vila Bodong Gembosi PAD Lobar Dari Hal. 1 Secara rinci ia tidak bisa menyebutkan kerugian yang timbul akibat PAD yang digembosi itu. Jika dihitung dari penelusuran vila bodong di Bangko-Bangko saja, satu vila bisa meraup hingga puluhan juta sebulan. Jika dikalkulasikan semua vila yang ada, maka bisa mencapai miliaran rupiah dalam satu tahun. ‘’Makanya tim penertiban seharusnya betul-betul bergerak di bawah,’’sarannya.

Dari catatan Dinas PPKD, jumlah vila yang terdaftar hanya 19 buah. Dari jumlah vila ini pun hanya dua vila yang membayar pajak. Sedangkan sebagian besar tidak dipungut pajak, dengan alasan vila pribadi. Namun disayangkan, diduga vila pribadi ini banyak disimpangkan izinnya. Maksudnya, yang tadinya vila pribadi namun disewakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Praktik ini yang merugikan daerah.

Dijelaskan, khusus PPKD sendiri per tiga bulan sekali melakukan update data potensi. Dari hasil pendataan ini, banyak ditemukan vila yang tadinya menyetor pajak namun tidak lagi bisa menyetor karena tidak beroperasi. Untuk vila tidak aktif ini, pihaknya langsung melaporkan ke dinas terkait yang menangani masalah perizinan.

Pihak PPKD sendiri katanya, tidak bisa menangani.

Karena Dinas PPKD berwenang di hilir,artinya untuk memugut pajak. Sedangkan ketika proses persyaratan baik itu perizinan dan lain-lain baru setelah itu dikeluarkan NPWP untuk menjadi dasar menagih. ‘’Perkiraan dari target pajak hotel dan restoran serta hiburan Rp 79 miliar tahun 2014, yang terealisasi Rp 86 miliar,’’ sebutnya, sembari mengklaim pencapaian target ini tertinggi selama tujuh tahun terakhir.

Modusnya Pemilik Lokal Kebanyakan pemilik vila yang ada di Lobar, khususnya di wilayah Senggigi diduga warga asing. Lantas mengapa bisa membangun vila? Menurut pengakuan salah seroang pengusaha, kebanyakan mereka membangun vila tidak atas nama sendiri. Tetapi menggunakan nama warga lokal untuk mengurus kelengkapan di tingkat desa hingga kabupaten. ‘’Mereka pakai nama warga lokal, warga lokal ini dimodali,’’ kata sumber kepada Suara NTB.

Hal senada dikatakan Wabub Lobar, H Fauzan Khalid bahwa pembangunan vila tersebut diduga juga belum mengantongi proses Amdal. Di samping itu, banyak pembangunan vila tersebut menggunakan nama penduduk lokal sehingga pemda belum bisa menindaknya.

Lebih lanjut Fauzan menegaskan, Pemda telah mengintruksikan kepada BPMP2T dan BLGH untuk melakukan pemeriksan izin terhadap pembangunan vila. ‘’Jika ditemukan tidak ada izin maka vila tersebut segera dirobohkan (dibongkar),’’ tegas Wabup belum lama ini.

Menurutnya, pembangunan vila di atas bukit dikhawatirkan mengancam permukiman warga yang tinggal di sekiling bukit. Terlebih pada musim hujan ini tanah di sekitar bukit rawan longsor akibat tidak ada pepohonan.

Sementara itu, Kepala Badan Lingkunan Hidup (BLH) Lobar, H. Mulyadin mencatat sekitar ratusan bangunan vila dan losmen ada di wilayah Lobar. Dari ratusan bangunan itu yang memiliki izin lingkungan sangat sedikit bahkan bisa dihitung dengan jari.

Untuk itu, BLH segera turun melakukan penertiban izin lingkungan itu di kawasan Senggigi-Sekotong sebagai wilayah yang marak dibangun vila dan perhotelan. Tim pengawas sendiri tengah dibentuk BLH, setelah itu dalam waktu dekat ini akan segera turun ke lapangan melibatkan aparat kepolisian dari Polda dan Polres Lobar. Mengacu aturan, sampai tujuh bulan ke depan (Bulan Juli), semua pelaku usaha atau kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan harus memiliki izin linglungan.

Usaha yang diwajibkan mengantongi izin jelasnya, semua usaha yang berdampakterhadap lingkungan wajib memiliki izin lingkungan. Karena itu, untuk mengetahui berapa vila yang belum memiliki izin dan status kepemilikannya, BLH akan turun melakukan penertiban.

BLH sudah menyampaikan ke camat dan berkoordinasi dengan dusun dan desa untuk mendata bangunan itu. (her)

Kawasan Wisata Senggigi-KLU Terancam Longsor Dari Hal. 1 Penataan kawasan wisata primadona NTB tersebut kini kurang terkendali, seperti bukit-bukit yang menjadi penyangga cenderung dimanfaatkan semaunya. Sementara dampak negatif yang ditimbulkan akan menelan biaya perbaikan lingkungan yang lebih besar dari biaya perizinan atau kontribusi yang diperoleh., , ‘’Itu dampaknya bukan pariwisata saja yang terancam tetapi juga kawasan. Saat ini

kita masih sebatas mengawasi, mengumpulkan bahan keterangan ( pulbaket),’’ terangnya.

Dengan keterbatasan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) juga menjadi kendala dalam penegakan Perda RTRW. Untuk itu, diharapkan Pemkab Lobar dan KLU membentuk PPNS Tata Ruang. Pasalnya, saat ini ada tiga kabupaten yang belum memiliki PPNS Tata Ruang yakni Lobar, KLU dan Dompu. (nas)

Terancam Tak Ada Bansos Dari Hal. 1 maka bantuan sosial (bansos) untuk pemenuhan dasar PMKS anak yang mencapai 11.000 orang di daerah ini terancam tak bisa diperoleh dari APBN 2015. ‘’Jadi, kalau di sini (NTB,Red) ada 11.000 anak penyandang masalah sosial, saya minta tolong dikoordinasikan dengan Dinas Sosial tingkat II dan tingkat I. Saya berharap sebelum tanggal 12 Februari sudah masuk ke Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial,” kata Khofifah usai meresmikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Ponpes Al Manan Bagek Nyaka Aikmel Lombok Timur, Minggu (1/2) siang kemarin.

Dikatakan, dalam APBN 2015, seluruh penyandang masalah kesejahteraan sosial baik penyandang disabilitas, anak telantar, anak yatim piatu, gelandangan dan pengemis mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) seperti Kartu Indonesia Sehat ( KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Khofifah menyebutkan, Kementerian Sosial sudah mengajukan sebanyak 1,7 juta jiwa PMKS anak untuk mendapatkan bantuan sosial pemenuhan dasar anak penyandang masalah sosial. Dari jumlah itu, pihaknya sudah meminta pemerintah daerah melalui Dinas Sosial provinsi dan Dinas Sosial kabupaten/ kota untuk melakukan update data di lapangan by name by

address.

“Mereka ini pada dasarnya tidak bisa diambil pendekatan keluarga.

Karena belum tentu mereka punya KTP dan kartu keluarga. Jadi khusus anak penyandang masalah sosial itu kami mengajukan sebanyak 1,7 juta jiwa,’’ sebutnya.

Untuk masalah data yang paling mengetahui adalah pemerintah daerah.

Untuk itu, ia mengharapkan pemda baik provinsi dan kabupaten/kota segera menyerahkan update data tersebut.

“Ini mudah-mudahan bisa diisi, kalau tidak dia jadi buffer sehingga bisa mengcover mereka yang belum tersisir oleh progrm perlindungan sosial ini.

Jadi, ini sangat tergantung dari proaktif masing-masing daerah untuk bisa menyampaikan data mereka.

Karena ini by name, ini pakai kartu. Kartunya diberikan kepada siapa kalau tak ada addressnya,”imbuhnya.

Saat ini, kata Mensos, baru 68 kabupaten/kota di Indonesia yang baru masuk update datanya. Ditanya, penyebab lambatnya penyerahan update data ini, Mensos mengatakan kemungkinan daerah tak punya dana untuk melakukan pendataan. Namun saat ini untuk pendataan ditanggung oleh APBN. (nas)

RAGAM Kiriman Paket Area NTB Jadi Service Andalan Garda Express

Halaman 19

DIREKTUR Utama PT. Garda Lintas Sarana, Agus Cahyono patut bersyukur karena di tengah persaingan perusahaan jasa pengiriman yang sangat ketat ini ternyata Garda Express masih tetap eksis dan bahkan bisa berkembang pesat di wilayah NTB. Beberapa hari yang lalu PT. Garda Lintasa Sarana telah mengadakan serangkaian kegiatan mulai dari doa bersama dengan anak yatim, family gathering dan dilanjutkan dengan general meeting.

Semua ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dimana perusahaan jasa pengiriman ini telah bisa turut serta berkontribusi dalam pembangunan daerah khususnya di bidang kemajuan transportasi barang. Garda Express yang semakin mendapatkan kepercayaan dari para pelaku usaha/organisasi, mahasiswa dan masyarakat NTB ini menyadari bahwa di era globalisasi ini tidak dapat dipungkiri bahwa jasa pengiriman barang sangatlah dibutuhkan.

Baik itu oleh individu ataupun oleh organisasi / perusahaan.

Proses pengiriman barang

yang cepat, aman dan tepat bisa menjadi bagian penting dalam menunjang kesuksesan sebuah usaha. Bahkan percepatan pembangunan suatu daerah juga sangat ditentukan lancar tidaknya distribusi logistiknya.

Ditambahkan General Manager Garda Express, Helin Djuniati bahwa pihaknya terus berinovasi sekaligus membuat terobosan bisnis agar bisa memenangkan persaingan global. Yaitu dengan senantiasa terus memaksimalkan layanan pengiriman untuk memberikan kepuasan pada pelanggan.

Karena menyadari akan pentingnya dan bernilainya sebuah barang yang dikirim oleh customer maka kami ingin memberikan kepastian terhadap barang kiriman ( dokumen, paket, cargo, barang pindahan ) khususnya untuk kiriman Area NTB bisa terkirim dengan cepat, aman dan tepat waktu /delivery. Di mana dalam pengiriman wilayah NTB yaitu kiriman dari Mataram menuju kota/ kabupaten Lombok – Sumbawa – Dompu – Bima ( seba-

(Suara NTB/ist)

Foto bersama direksi beserta seluruh karyawani dalam acara General Meeting GLS. liknya ) hanya akan menggunakan mobil box dengan jadwal keberangkatan setiap hari.

Sehingga bisa dipastikan dalam situasi dan kondisi normal kiriman dokumen dan paket barang/motor anda apabila hari ini terkirim besuk pagi sudah bisa dipastikan sampai tujuan. ‘’Untuk harga pengiriman area NTB dipastikan kami sangat bersaing dan terjangkau,’’ ujar Helin Djuniati.

PT. Garda Lintas Sarana disamping melayani kiriman

Bangun Dermaga, Pelindo Terkendala Pembebasan Lahan Giri Menang (Suara NTB) Pelindo Lembar berencana membangun proyek dermaga senilai Rp 600-700 miliar di Gili Mas, Desa Labuan Tereng. Pembangunan dermaga modern yang digadang menjadi satu-satunya di Indonesia Timur ini untuk pengembangan Pelabuhan Lembar ke depan. Dermaga ini akan dilengkapi terminal khusus dermaga cruise bagi penumpang kapal pesiar yang datang ke Lombok melalui dermaga Lembar.

Namun untuk pembangunan dermaga ini pihak Pelindo belum menuntaskan pembebasan lahan. Dari 50 hektar luas lahan yang akan dibebaskan masih ada sejumlah lahan yang belum tuntas dibebaskan.

Kacab Pelindo Lembar, Mujiono belum lama ini, mengaku, pembangunan dermaga ini murni melalui dana Pelindo. Saat ini pihaknya tengah mempersiapkan untuk menyelesaikan izin dan rekomenda-

si dari Lobar serta rekomendasi dari provinsi. “Mudahmudahan bisa turun tahun ini,” harapnya.

Menurutnya, pelabuhan ini akan dibangun fasilitas lengkap berupa terminal khusus kapal pesiar. “ Tinggal bertahap untuk pembebasan lahan, tingal sedikit belum tuntas.

Ia menyebut, khusus wisatawan yang datang menggunakan kapal pesiar bulan Januari saja sudah dua kali kunjungan,mereka berasal dari Singapura dan Australia. Menurutnya, Lombok sudah menjadi rute utama kapal pesiar. Jalur lintasannya, ada yang dari Benoa, ke Lombok lalu ke Komodo, sebaliknya dari Komodo ke Lombok setelah itu baru ke Benoa. Jumlah muatan kapal pesiar bisa mencapai 400 sampai 2.600 orang.

Sepanjang 2014 lalu sebut Mujiono, ada 22 kapal pesiar yang singgah, jumlah wisatawan mencapai 40-50

ribu wisatawan yang datang setahun dari kapal pesiar.

Target tahun ini bisa lebih dari 22 kapal, karena itu setiap bulan 2 kapal yang nyandar.

Lantas dari Pemda Lobar ada dukungan untuk penambahan fasilitas untuk kapal pesiar? Menurutnya, belum ada namun pihak Pelindo yang akan membangun terminal penumpang khusus kapal pesiar di Gili Mas. “Dermaga ini penting dibangun karena wistawan menggunakan kapal pesiar yang datanga banyak,” tukasnya.

Para wisatawan yang datang dijemput ke tengah laut menggunakan kapal boat.

Pasalnya, kedalaman alur laut standar untuk kapal cruiser 12 meter, namun saat ini kedalaman alur laut di Pelabuhan Lembar hanya 6,8 meter. Karena itulah pihak Pelindo berencana membangun dermaga di Gili Mas agar kapal pesiar bisa langsung nyandar. (her)

Terancam Dipidana Dari Hal. 1 Keberadaan vila ini dikeluhkan warga Batulayar. Akibat proyek ini diduga menyebabkan tebing sekitar longsor, dikhawatirkan longsor ini bisa menimpa pengguna jalan dan pengendara kendaraan yang lalu lalu di jalan raya yang tak jauh di sekitar daerah itu.

Selain vila di atas Makam

Batulayar, masih ada vila lainnya yang diduga tak mengantongi izin di wialayh itu. Namun berapa jumlah vila di wilayah itu Camat Batulayar, Suparlan, S.Sos ketika ditanya Suara NTB, Minggu (1/2) mengaku tidak tahu persis jumlahnya. Ia mengaku saat ini, tengah melakukan pendataan vila dan pemilik vila di wilayahnya.

“Kalau menyangkut jumlah vila dan pemiliknya siapa, itu belum bisa saya jelaskan secara rinci. Sebab, saat ini kami sedang melakukan pendataan untuk mendata seluruh vila yang berdiri, termasuk yang ada di kawasan bukit. Mudah – mudahan dalam waktu dekat, pendataan bisa selesai kami lakukan sehingga dapat kami sampaikan,” katanya. (her/met)

NTB Area juga melayani pengiriman dokumen/paket barang keseluruh wilayah Indonesia baik via udara maupun darat dengan berbagai jenis layanan yaitu : Regular Service, Over Night Service (ONS) dan Same Day Service (SDS) dengan system layanan Door To Door Service. PT. Gar-

da Lintas Sarana yang beralamat di Kompleks Ruko Town Palace, jalan Sriwijaya No 25 (depan Asrama Yonif Gebang, Mataram ini, merupakan salah satu perusahaan swasta bidang jasa pengiriman paket yang melayani service secara regular dan menggunakan mobil box di NTB. (adv)

PKS Buka Keran Pendaftaran Balon Bupati Bima (Suara NTB) Sejumlah partai telah membuka pendaftaran bakal calon (balon) Bupati Bima untuk periode 2015-2016. Salah satu partai yang telah membuka dan menerima pendaftaran adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bima. Karena nama-nama pendaftar merupakan figur papan atas di Kabupaten Bima, untuk sementara PKS menjadi partai primadona yang dilamar oleh balon.

Tak tanggung-tanggung jumlah pendaftar di PKS sebanyak 9 orang terdiri dari akademisi, politisi, birokrat hingga dari lingkungan TNI. Namanama tersebut antara lain, Indah Damayanti (putri Pimpinan Partai Golkar yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima) Ady Mahyudi pimpinan Partai PAN Kabupaten Bima yang sebelumnya menjabat sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Bima. Sementara untuk incumbent, Drs H Syafruddin

HM Nur M.Pd juga mendaftar hari pada Jumat (29/1). Drs H Syafrudin HM Nur M.Pd dan tim merupakan yang paling ramai saat mendaftar di Kantor Sekretariat PKS di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

Ketua PKS Kabupaten Bima, Ilham Yusuf yang dikonfirmasi, Sabtu (30/1) siang, menyebutkan para balon tersebut sudah mendaftar sejak awal dibukanya pendaftaran. Namun pendaftaran sudah ditutup. Sehingga total figur yang sudah mendaftar sebanyak 9 orang. “Semuanya dari berbagai latar belakang, ada dari politisi, akademisi dan birokrat,” terangnya.

Dijelaskannya, para figur dan tim saat mendaftar semuanya unik. Mereka, katanya, datang dengan gaya masing-masing. Tentunya dengan adanya para figur yang mendaftar ini, lanjutnya, PKS akan berkomitmen penuh.

Namun PKS belum menentukan kapan fit and proper test akan dilakukan. (use)

Waspada Cuaca Buruk Dari Hal. 1 Bencana banjir yang terjadi di beberapa kecamatan di Dompu menyebabkan sekitar 4.0005.000 unit rumah terendam, namun tak ada korban jiwa.

“Masyarakat diimbau untuk tetap waspada. Puncak hujan akan terus berlangsung hingga Februari 2015,” kata Kepala BPBD NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (1/ 2) siang kemarin.

Dikatakan, saat ini semua BPBD kabupaten/kota di NTB terus siap siaga. Bahkan, semua Kepala BPBD Kabupaten/Kota sudah dipasok informasi cuaca dari BMKG secara rutin tiap hari.

“Semua sudah punya posko.

Teman-teman sudah siap.

Prediksi hujan dan angin kencang. Kita siaga sampai 28 Februari, kita khawatirnya ini puncak-puncaknya. Selain itu juga diimbau kepada otoritas penyeberangan di pelabuhan penyeberangan untuk memperhatikan kondisi cuaca,”imbuhnya.

Untuk bencana banjir yang menerjang Dompu, lanjut Ardhi, sekitar 4.000-5.000 rumah terendam. Namun, dari jumlah itu tak ada korban jiwa.

Banjir yang terjadi di Dompu pada penghujung Januari itu disebut sebagai banjir terbesar yang pernah terjadi di kabupaten tersebut.

“Laporan kerusakan masih didentifikasi, saat banjir Dompu mati lampu. Menurut teman-teman di Dompu ini yang terparah,”pungkasnya. (nas)

Banjir Rendam 4.000 Rumah di Dompu Dari Hal. 1 BPBD Kabupaten Dompu dan masyarakat melakukan evakuasi korban terdampak.

BPBD Kota Bima dan Kabupaten Dompu mendirikan posko. Akibat banjir, listrik padam. Masyarakat diungsikan ke sejumlah masjid, sekolah dan tempat tempat yang tidak terdampak banjir.

Kebutuhan mendesak adalah logistik berupa makanan siap saji, penambahan personel, dapur umum, air bersih, obat-obatan, pakaian bayi dan lainnya. ‘’Masyarakat diimbau untuk tetap waspada.

Puncak hujan akan terus berlangsung hingga Februari 2015,’’ kata Sutopo.

Pelayanan Terganggu Selain merendam perkampungan warga banjir juga merendam areal RSU Dompu.

Pasien di RSU Dompu . Pasien pun terpaksa dievakuasi ke

tempat yang lebih tinggi. Banjir yang terjadi Sabtu lalu, merupakan banjir terbesar selama 10 tahun terakhir.

Banjir merendam RSU Dompu hingga melumpuhkan pelayanan. Banjir masuk melalui perkampungan di wilayah Pelita yang lebih awal direndam banjir dan merembet ke areal RSU. Ruang layanan stategis di RSU direndam air setinggi betis orang dewasa terutama di ruang ICCU, ruang tindakan operasi, ruang rontgen, laboratorium. Bahkan ketinggian air sampai sebahu orang dewasa di ruang kelas VIP B. Banjir juga merendam zal pelayanan anak, dan penyakit bedah ini membuat semua pasien dievakuasi di gedung lantai dua dan gedung layanan poli.

Direktur Utama RSU Dompu, dr H Ahmad Faisal, Sp.A kepada Suara NTB di sela-sela melakukan evakuasi pasien dan penangan banjir, Sabtu

malam mengatakan, banjir yang merendam hingga RSU ini kiriman dari perkampungan warga sekitar. Karena tembok yang berbatasan langsung dengan Sungai Laju tidak ada yang roboh, tapi justru air masuk dari depan. ‘’ Sebenarnya Zal KBR (kamar bersalin) yang tinggi tidak akan rendam banjir, tapi kepanikan pasien, sehingga kita evakuasi semua ke lantai 2 dan ruang Poli,’’ terangnya.

Pelayanan di RSU Dompu baru kembali normal, Minggu (1/2) kemarin setelah anggota TNI, Polres Dompu, Pol PP, dan anggota Basarnas melakukan pembersihan bersama pegawai RSU serta instansi pemerintah lainnya. Pembersihan dilakukan terhadap ruangan, dokumen serta alat medis yang masih bisa diselamatkan.

Banjir ini juga melumpuhkan akses di perkampungan warga Potu, Kandai Dua, Wawonduru, dan Montabaru. Di Wawonduru

sebagai muara dari Ssungai Nae bahkan hanya bisa diakses menggunakan perahu karena air sangat tinggi.

Kepala BPBD Kabupaten Dompu, Drs. Imran kepada wartawan, Sabtu malam mengatakan, banjir yang melanda Kota Dompu dan sekitarnya ini cukup besar dengan ketinggian mencapai 2 meter di beberapa tempat. Bahkan daerah yang selama ini tidak biasa terkena banjir seperti RSU Dompu, dan Larema Simpasai direndam banjir.

“Banjir ini merendam hingga tiga Kecamatan. (Kecamatan) Dompu, Woja dan sebagian Ranggo,” katanya.

Namun Imran mengaku, pihaknya melakukan monitoring dan pendataan terhadap korban banjir bandang bersama aparat terkait. Sehingga belum bisa disimpulkan jumlah kerugian akibat banjir.

“Melihat kondisi banji ini, kerugian bisa mencapai mili-

aran,’’ katanya.

Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Abdul Sahid, SH yang dihubungi terpisah, Minggu (1/2) kemarin, mengatakan, Bupati langsung membagi semua SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu untuk bertanggung jawab dalam penanganan tanggap darurat di wilayah terkena banjir.

“Saat ini, selain memberi layanan pada masyarakat korban banjir juga tengah dilakukan pendataan. Makanya kita belum bisa merilis kerugian akibat banjir,” kata Sahid.

Selain penanganan tanggap darurat, Sahid juga mengatakan, pada dinas/instansi diminta langsung berkoodinasi dengan instansi terkait di tingkat provinsi dan pusat untuk upaya penanganan korban banjir. ‘’Dinas Sosial, BPBD dan SKPD lain langsung berkoordinasi pada instansi di atas untuk bantuannya,’’ jelas Sahid. (ula/ant/Bali Post)

Proyek Rumah Kumuh, Bupati KLU Akui Ada Kekeliruan Teknis Dari Hal. 1 Sehingga proyek itu berujung masalah. Semata-mata menurut Djohan, tujuannya untuk mengurangi jumlah rumah kumuh di Kecamatan Bayan.

Gambaran mengenai pelaksanaan proyek, Bupati memaparkan, nilai bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kemenpera memang sebesar Rp 14,7 miliar. Tapi itu tidak ansih untuk membangun rumah per unit. Tapi merupakan stimulan bagi masyarkat. ‘’Se-

hingga diperlukan lah dana swadaya dari masyarakat.

Karena tidak mungkin, dengan dana Rp 7,5 juta itu untuk bangun satu rumah,’’ urainya.

Sebagaimana ulasan sebelumnya, proyek rumah kumuh berjudul proyek Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun anggaran 2013 ini memang sedang disasar Kejaksaan. Tiga modus dugaan korupsi, seperti dugaan penyunatan anggaran, indikasi mark up harga material dan belanja fiktif, sedang

dicocokkan dengan hasil penyelidikan tim Kejaksaan Negeri Mataram.

Disinggung soal proses hukum ini, Djohan Sjamsu menanggapi dengan nada datar.

Secara normatif, ia akan melihat sejauh mana proses hukum ini berjalan dan tingkat kesalahan pelaksanaan proyek di lapangan. ‘’Tentu (kalau diproses hukum) kita lihat apa persoalannya dulu,’’ katanya.

Mengetahui sejauhmana tingkat kesalahan dimaksud, Djohan akan mengklarifikasi

ke tim pengawas terpadu dan pihak BPM, sebagai Satker teknis penanggung jawab bantuan. ‘’Saya akan lihat ke tim terpadu, bagaimana proyek ini dulunya,’’ ujar Bupati.

Tapi pada intinya, dia berkesimpulan secara utuh pelaksanaan proyek sudah sesuai juklak juknis berdasarkan Kemenpera 06 Tahun 2013. Turunnya anggaran Kemenpera itu diharapkan mengurangi, bahkan meniadakan rumah kumuh di sejumlah desa di Kecamatan Bayan.

Dimana, saat ini, ada empat desa disasar, meliputi Desa Akar-Akar, Desa Senaru, Desa Sambi Elen dan Karang Bajo.

“Jumlah totalnya 2500 unit,’’ sebut Djohan.

Lebih jauh dia memaparkan, program bedah rumah itu akan berlanjut di tahun – tahun berikutnya dengan sasaran kecamatan lain, hingga ke Kecamatan Kayangan.

Sumber dananya dari APBD KLU sebesar Rp 10 miliar per tahun, juga sokongan dana dari Pemprov NTB. (ars)

Senin, 2 Februari 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Obama Kecam ISIS Bunuh Tawanan Jepang Washington Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada Sabtu mengecam “pembunuhan keji” terhadap warga asal Jepang setelah kelompok yang menamakan diri Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) menyiarkan video pemenggalannya.

“Amerika Serikat mengecam pembunuhan keji terhadap warga Jepang dan wartawan Kenji Goto oleh kelompok teroris ISIL,” kata Obama yang saat itu menggunakan nama lain dari ISIS, yang juga dikenal dengan nama Daulah Islam.

Ia menimpali, “Melalui reportasenya, Tuan Goto dengan berani mencoba untuk menggambarkan apa yang dialami oleh masyarakat Suriah kepada dunia.”

Klaim pembunuhan terhadap Goto muncul dalam video yang diunggah ke jaringan Internet. Video tersebut tidak menyebutkan nasib pilot asal Yordania yang juga diancam akan dipengggal kepalanya, demikian laporan AFP. Kenji Goto nampak berlutut di depan seorang bercadar yang bicaranya beraksen Inggris. Orang bercadar itu menyalahkan pemerintah Jepang atas matinya Goto.

Goto adalah warga Jepang kedua yang dibunuh ISIS setelah pada pekan lalu juga mengeksekusi Haruna Yakawa, seorang kontraktor. Sebelumnya, ISIS meminta uang tebusan kepada pemerintah di Tokyo senilai 200 juta dolar AS. “Kami turut bersimpati terhadap keluarga Tuan Goto dan kami pada hari ini berdiri bersama Perdana Menteri Abe dan warga Jepang dalam mengecam aksi bar-bar ini,” kata Obama.

Ia menambahkan, “Kami menghargai komitmen Jepang dalam mengupayakan perdamaian dan kesejahteraan di Timur Tengah dan dunia, termasuk di antaranya bantuan untuk warga yang terdampak konflik di kawasan itu.”

Eksekusi terhadap Goto dilakukan setelah pihak Jepang mengatakan bahwa negosiasi pembebasannya melalui pertukaran tawanan gagal.

Selain Goto, ISIS juga mengancam akan membunuh pilot asal Yordania Maaz al-Kassasbeh pada Kamis, jika pemerintah di Amman tidak menyerahkan anggotanya yang ditawan. (ant/Bali Post)

Ketua MA: Korupsi Ancam Integritas Pengadilan Surabaya (Suara NTB) Ketua Mahkamah Agung (MA), M Hatta Ali menilai isu korupsi tetap mengancam persepsi publik terhadap integritas pengadilan sehingga perlu ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakin turun.

“Saya menilai pada dasarnya tindakan koruptif tidak hanya dipicu oleh pelanggaran perilaku dan lemahnya integritas individual, namun juga disebabkan lemahnya sistem yang membuka peluang terjadin(ant/Bali Post) ya tindakan yang menganM Hatta Ali cam integritas lembaga maupun individu di dalam lembaga,” kata Hatta saat pengukuhan sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, di Surabaya, Sabtu.

Hadir dalam acara pengukuhan itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua DPD Irman Gusman, serta Menko Pereknomian Sofjan Djalil.

Dia mengatakan saat ini bahkan masih banyak sinyalemen yang menyatakan Indonesia belum bergeser dari paradigma berpikir “Siapa yang salah” ke arah “apa yang salah”.

Oleh karena itu, kata Hatta, upaya memperkuat integritas seharusnya bukan hanya ditujukan pada upaya pendisiplinan dan penghukuman tapi juga difokuskan pada upaya memperbaiki sistem.

“Sehingga praktik yang membahayakan integritas dapat dicegah dan diawasi secara komprehensif,” katanya. Kritik yang muncul terhadap lembaga peradilan bukan merupakan gejala di Indonesia saja melainkan di seluruh dunia.

Pada negara maju, tambahnya, kritik yang dilontarkan masyarakat pencari keadilan, terutama dari kalangan ekonomi jauh lebih gencar.

Akibat adanya sistem hukum yang bekerja lamban dan tidak efisien, hukum menjadi tidak dapat diandalkan oleh pencari keadilan, terutama yang bergerak di bidang perdagangan dan produksi.

“Sebab keadaan sistem hukum yang demikian merupakan kerugian yang harus diperhitungkan terhadap modal dan biaya investasi yang memaksa mereka untuk memperhitungkan risiko berkenaan dengan transaksi mereka,” kata Hatta.

Dia menilai dalam konteks pembangunan modern, reformasi hukum merupakan prasyarat utama bagi perbaikan keseluruhan pranata sosial-ekonomi yang berdampak signifikan terhadap pencapaian kemakmuran dan keadilan. (ant/Bali Post)

(ant/balipost)

PAMERAN MUMMY FIR’AUN - Pengunjung memerhatikan pajangan jasad dari mumi Fir’aun dalam Sarkafagus pada Pameran Mummy Fir’aun Ramses II, di Bandung, Jabar, Sabtu (31/1). Pameran yang berlangsung hingga 5 Februari 2015 ini menyajikan beragam kisah dan sosok raja Fir’aun dan Nabi Musa AS dalam kacamata Islam guna pemahaman serta pembelajaran kepada masyarakat terhadap nilai ke-Islaman sejak dini.

BW Siap Penuhi Panggilan Bareskrim Surabaya (Suara NTB) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) menyatakan siap memenuhi pemanggilan penyidik Bareskrim Polri pada 3 Februari mendatang.

“Saya sudah terima surat (pemanggilan) itu, Jumat (30/ 1) lalu. Sebagai penegak hukum yang baik, saya akan ikuti surat panggilan itu,” katanya di Surabaya, Sabtu.

Di sela pengukuhan Ketua MA HM Hatta Ali sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, BW mengungkap sesuatu yang menarik pada surat pemanggilan yang baru diterimanya. “Yang menarik, surat pemanggilan itu rumusan suratnya berbeda dengan surat pemanggilan terdahulu,” katanya.

Surat pemanggilan sebelumnya menyebut Pasal 242 juncto 55 KUHP, sedangkan surat pemanggilan terbaru menyebut Pasal 242 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) plus 1

dan Ayat (2) plus 1 KUHP. “Pasal yang disangkakan sama, cuma sekarang gunakan ayat. Itu persis yang saya persoalkan, karena jika rumusan persoalan seseorang itu generik, maka tidak ada dasarnya, jangan-jangan itu mengada-ada,” katanya.

Ditanya persiapan untuk memenuhi pemanggilan Bareskrim Polri itu, ia mengaku tidak ada persiapan khusus, kecuali koordinasi dengan kuasa hukum.

Terkait mangkirnya Komjen Budi Gunawan (BG) atas pemanggilan oleh KPK, ia meminta hal itu diserahkan sepenuhnya kepada penyidik saja. “Penyidik punya mekanisme sendiri. Kalau saya berikan pernyataan, bisa tumbu-

hkan conflict of interest. Saya percaya pada teman-teman penyidik (KPK),” katanya.

Mengenai praperadilan untuk Polri, BW menyatakan hal itu dilakukan masyarakat, bukan dari dirinya atau dari KPK. “Tiap orang memiliki hak untuk mengajukan gugatan praperadilan,” katanya.

Sebaliknya, terkait gugatan praperadilan atas KPK yang diterima seorang hakim, BW menilai setiap lembaga atau institusi pasti ada orang yang bermasalah. “Tetapi yang jauh lebih penting adalah mengelola supaya masalahmasalah itu bisa dikendalikan,” katanya di sela acara pengukuhan yang juga dihadiri Wapres Jusuf Kalla dan sejumlah tokoh nasional itu.

”

Saya sudah terima surat (pemanggilan) itu, Jumat (30/ 1) lalu. Sebagai penegak hukum yang baik, saya akan ikuti surat panggilan itu, Bambang Widjojanto (Suara NTB/ist)

Menurut dia, upaya untuk meminimalkan penyalahgunaan kewenangan adalah dengan terus melakukan perbaikan dan masyarakat juga harus terus mengontrol proses yang berlangsung.

Saat menghadiri pengukuhan Ketua MA Prof Dr HM Hatta Ali SH MH sebagai Guru Besar

Bidang Ilmu Hukum ke-13 FH Unair, BW sempat menjadi pusat perhatian. “BW (Bambang Widjojanto),” ucap sejumlah undangan dalam acara pengukuhan itu dan sebagian undangan pun menyalami baik di dalam aula pengukuhan maupun hingga keluar aula itu setelah acara usai. (ant/Bali Post)

Wapres Ajak NU Kedepankan Legislator Usulkan Revisi UU Pilkada Ajaran Moderat Jakarta (Suara NTB) Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak Nahdlatul Ulama mengedepankan ajaran yang moderat demi menghilangkan radikalisme dengan memikirkan kemajuan Islam yang bisa menjadi referensi dunia internasional.

“Tantangan dari Nahdlatul Ulama dari zaman ke zaman tentunya sudah berubah.

Dahulu pada awal pendirian tantangannya mengenai kemerdekaan dan kebangkitan bangsa tapi kali ini zaman sudah berubah,” kata Jusuf Kalla pada Harlah Nahdlatul Ulama (NU) ke-89 dan Peluncuran Muktamar ke-33 di Jakarta, Sabtu.

Kalla mengatakan, sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia seharusnya menjadi pusat pemikiran Islam internasional apalagi pendukung NU mencapai 86,4 juta pengikut.

Pada acara yang juga dihadiri Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum PBNU Said Aqil Sirodj ini, Kalla mengajak NU menjawab tantangan radikalisme yang membuat umat Islam terceraiberai karena pandangan salah sebagian umat Islam.

“Masih ada umat Islam yang melakukan bunuh diri dan membunuh orang dengan mengatasnamakan agama Islam. Ini merupakan tantangan

(ant/Bali Post)

PERINGATAN HARI LAHIR NU- Wakil Presiden, Jusuf Kalla (kiri) menerima lukisan tentang masa kecilnya yang diserahkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj (kanan) dalam peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama Ke-89 di Gedung PBNU, Jakarta, Sabtu (31/1) malam. kita bersama saat ini bagaimana menunjukkan bahwa Islam adalah mengedepankan perdamaian,” kata Wapres.

Dengan menjadikan Indonesia pusat pemikiran Islam, kata Kalla, maka Indonesia isa menjadi pusat referensi pemikiran Islam yang moderat dan mengambil jalan tengah dalam menyelesaikan pertikaian.

Sedangkan Said Aqil Sirodj mengatakan NU selama ini telah berperan aktif dalam perkembangan Islam di dunia dan bahkan pandangan serta perannya dalam menyelesai-

kan sengketa umat beragama diminati dunia. “NU pernah diminta sebagai penengah konflik agama di Filipina dan Afghanistan. Dunia luar melihat NU merupakan organisasi Islam yang moderat,” kata Said.

Menurut dia, NU menempatkan posisi sebagai penyeimbang dalam pemerintahan atau akan selalu mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan sosial. “Selama pemerintah komitmen mengurangi kesenjangan sosial maka dukungan NU tak bisa ditawar-tawar lagi,” tegas Said Aqil. (ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengusulkan halhal yang harus direvisi dalam UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk beberapa kelemahan yang membuat UU tersebut sulit diaplikasikan.

“Fraksi PKS akan mengusulkan revisi yang harus dilakukan untuk UU Pilkada yang masih memiliki banyak kelmahan. Hal tersebut agar Pilkada langsung dapat dilaksanakan secara berkualitas, efektif dan efisien,” kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam konferensi pers setelah Rapat Kerja Ketiga FPKS Periode 2014-2019 di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan dalam rapat tersebut FPKS telah menyepakati beberapa revisi untuk beberapa masalah dalam UU Pilkada, diantaranya tentang masa kerja pelaksana tugas (Plt) yang terlalu lama, calon tanpa pasangan, ambang kemenangan, penyelesaian sengketa dan penyelenggara yang belum jelas dan uji publik yang dinilai hanya formalitas.

Untuk masa kerja Plt, kata dia, FPKS akan mengusulkan untuk memperpendek masa kerja Plt agar tidak mengganggu kinerja pemerintah daerah dan tidak menyedot birokrasi pusat.

Sedangkan untuk calon tanpa pasangan, ujar dia, FPKS akan mengusulkan agar calon dipilih secara berpasangan dengan pembagian tugas yang jelas agar tidak terjadi konflik karena ketidakjelasan ranah pekerjaan.

“Lebih baik tetap berpasanganlah, konflik antara kepala daerah dan wakilnya itu dicari akar masalahnya, jangan langsung diputuskan tanpa pasangan,” kata dia.

Terkait ambang kemenangan, Jazuli mengatakan FPKS akan mengusulkan untuk meniadakan ambang kemenangan agar tidak perlu mengadakan putaran kedua sehingga lebih efisien.

Selanjutnya, untuk penyelesaian sengketa Pilkada, FPKS menginginkan sengketa diserahkan pada Mahkamah Agung (MA) untuk tingkat provinsi dan diserahkan ke pengadilan tinggi untuk tingkat kabupaten/kota.

Hasil dari MA dan pengadilan tinggi, kata dia, harus bersifat final mengikat untuk menutup kerusuhan massa dan menutup ruang permainan oknum terhadap hasil keputusan.

Untuk penyelenggara Pilkada, ujar dia, FPKS masih akan melakukan kajian lebih lanjut apakah sebaiknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau pemerintah daerah.

Terakhir, mengenai uji publik, FPKS berharap uji publik ditiadakan karena hanya bersifat formalitas dan memakan waktu lama.

Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara, agraria dan Komisi Pemilihan Umum berkomitmen akan menyelesaikan revisi Undang-undang Pilkada pada pertengahan Februari 2015. (ant/Bali Post)