Snt02052015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU, 2 MEI 2015

16 HALAMAN NOMOR 50 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/bul)

Harmonis, Peringatan ’’May Day’’ Dilaksanakan dengan Dialog

H. Wildan

Mataram (Suara NTB) Ada yang terlihat beda pada perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day 1 Mei 2015 Jumat kemarin. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB berhasil membangun komunikasi dengan berbagai pihak terkait. Tidak seperti di daerah dan kota-kota lainnya, penyampaian aspirasi pekerja dikemas melalui dialog yang berlangsung harmonis.

Tahun-tahun sebelumnya, May Day biasanya diwarnai aksi-aksi demo dengan orasi dari serikat pekerja. Tetapi tahun ini, nampaknya amanah Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi dan Wakil Gubernur H.M. Amin, SH.,MH untuk menciptakan, menjaga keamanan dan kenyamanan di provinsi ini benar-benar terlaksana.

Difasilitasi oleh Disnakertrans Provinsi NTB, dialog dilaksanakan di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur. Melibatkan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi NTB, Bersambung ke hal 15

Kasus Dermaga Gili Gede

Kepala Dishubkominfo dan Konsultan Diperiksa Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Ramai diberitakan soal oknum LSM dan wartawan yang diduga memeras Kepala Dishubkominfo Lombok Barat (Lobar), M. Syaikhu, tak mempengaruhi proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Mataram. M. Syaikhu tetap diperiksa penyidik sebagai saksi, terkait proyek dermaga apung, Desa Gili Gede Indah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat.

“Kepala Dishubkominfo atasnama M. Syaikhu sudah kami periksa sebagai saksi,” kata Kajari Mataram, Rodiansyah, SH melalui Kasi Pidsus, Herya Sakti Saad, SH, Jumat (1/5) kemarin.

Kasi Pidsus yang sebelumnya tidak menduga proyek dermaga ini dimanfaatkan sebagai objek pemerasan oknum LSM dan wartawan, prosesnya tetap berlanjut, karena menurut dia tidak ada hubungannya antara dua kasus tersebut. ‘’Karena ini semua

TO K O H

kebetulan. Kebetulan kami menangani kasus dermaga ini, tanpa sepengetahuan kami, para oknum itu memanfaatkan,’’ bebernya.

Terlepas dari itu, hasil pemeriksaan Kepala Dishubkominfo sudah dikantongi. Dari keterangan M. Syaikhu, diperoleh informasi, bahwa semua rangkaian proyek itu merupakan tanggung jawab Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Pihak Dishubkominfo Lobar hanya bertanggung jawab pada saat

(Suara NTB/bul)

DIALOG - Suasana dialog pada peringatan May Day, Jumat kemarin.

pengelolaan dan perawatan dermaga tersebut.

Selain kepala dinas, diagendakan juga pemeriksaan terhadap konsultan pengawas proyek senilai Rp 6 miliar yang dikerjakan tahun 2013 itu. Konsultan pengawas itu diketahui berasal dari Bandung, Jawa Barat. ‘’Sudah kami agendakan pemeriksaan Kamis (30/4), tapi tidak kunjung hadir. Kami akan agendakan pemeriksaan yang bersangkutan lagi,’’ terang Herya.

Bersambung ke hal 15

Dermaga Rusak, Kendaraan di Pelabuhan Lembar Antre hingga Dua Kilometer Giri Menang (Suara NTB) Antrean kendaraan di Pelabuhan Lembar terjadi mulai Kamis hingga Jumat (1/ 5) kemarin. Antrean kendaraan yang didominasi truk pengangkut barang hingga sepanjang dua kilometer itu, akibat adanya perbaikan jalan menuju dermaga yang

mengalami kerusakan di Pelabuhan Lembar.

Akibat antrean ini, para sopir mengeluh karena terjadi keterlambatan penyeberangan dari Pelabuhan Lembar yang mengakibatkan pengiriman barang molor.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/her)

ANTRE - Terjadi antrean kendaraan hingga sepanjang dua kilometer menuju Pelabuhan Lembar dalam dua hari terakhir. Hal ini disebabkan perbaikan di jalur menuju dermaga.

Aksi Malam Renungan, Buruh Tuntut Upah Layak

Stok Lebih dari Cukup GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan, stok pejabat Pemprov NTB yang memenuhi syarat sebagai Penjabat Bupati/Walikota pada tujuh kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang lebih dari cukup.

Gubernur akan memilih pejabat yang benar-benar kompeten sesuai aturan yang berlaku untuk diusulkan menjadi Penjabat Bupati/Walikota.

Bersambung TGH. M. Zainul Majdi ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Puluhan anggota organisasi buruh yang mengatasnamakan Komite Serikat Pekerja Nasional (KSPN) NTB, menggelar malam renungan, Kamis (30/4). Aksi mereka dengan menyalakan lilin di Lapangan Sangkareang Mataram.

Dalam aksi yang dikawal puluhan aparat kepolisian ini, di tengah aksi menyalakan lilin, para aktivis buruh ini menggelar renungan dan berdiskusi tentang napak tilas perjuangan masyarakat kelas buruh selama setahun.

Pantauan malam itu, puluhan anggota organisasi buruh melakukan aksi renungan dengan menyalakan lilin secara serentak. Setelah itu, mereka membuat bundaran, kemudian berdiskusi terkait refleksi pergerakan buruh yang ada di NTB. Aksi ini pun mengundang perhatian penuh para pengunjung Lapangan Sangkareang.

Dalam diskusi diwacanakan, beberapa hal yang dikritisi terhadap pemerintah terkait masalah buruh. Terutama masalah nasib buruh, masalah upah dan kesejahteraan kelas pekerja di NTB. Menurut salah Ketua SPN NTB, Lalu Wirasakti, hingga saat ini nasib buruh di NTB cukup mengkhawatirkan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/dok)

MAY DAY - Aksi memperingati hari buruh (May Day) internasional di Lapangan Sangkareang Mataram, Kamis malam.

Rapat Paripurna Sering Molor

BK DPRD NTB Segera Tetapkan Aturan Kode Etik dan Tata Cara Beracara Mataram (Suara NTB) Molornya pelaksanaan rapat paripurna di DPRD NTB seakan menjadi hal biasa. Molornya jadwal rapat, sering karena belum quorumnya anggota Dewan sebagai alasan. Menyikapi persoalan ini, Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB segera akan menetapkan Peraturan DPRD NTB mengenai tata cara beracara dan kode etik.

‘’Kita akan segera tertibkan setelah diparipurnakan mengenai kode etik dan tata beracara. Ini belum diputuskan, dan harus melalui paripurna diputuskan,’’ kata Ketua Badan Kehormatan DPRD NTB, Ir. H.Busrah Hasan di Mataram.

Dikatakan, aturan itulah yang menjadi dasar BK untuk bekerja, menindak anggota Dewan yang

malas mengikuti paripurna maupun yang lainnya. Dalam aturan itu, katanya, hal yang paling ditekankan adalah mengenai etika anggota Dewan. ‘’Di sana ditekankan mengenai etika anggota Dewan, dan tata beracara itu tepat schedule paling tidak di paripurna. Paling tidak, dimana dia masuk. Tiap hari harus masuk,”terangnya.

Politisi Golkar ini menjelaskan, setiap hari anggota Dewan harus masuk kerja.

Namun, perlu ada schedule yang jelas dalam aturan tersebut, kapan anggota Dewan di fraksi, komisi dan alat-alat kelengkapan dewan lainnya.

Ia menyebutkan, sudah meminta kepada Badan Musyawarah (Banmus) untuk penetapan aturan tata cara

beracara dan kode etik anggota Dewan itu. Namun, lanjutnya, karena padatnya jadwal sidang paripurna sehingga belum ada jadwal yang pasti. ‘’Alas hukum, peraturan DPRD tentang tata cara beracara dan kode etik di dalam dalam tatib harus disahkan dalam paripurna. Sudah kita minta jadwal di Banmus,’’ pungkasnya. (nas)

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 2 Mei 2015

PARLEMENTARIA

Halaman 2

Rapat Paripurna LKPJ

Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram, Kamis (30/4) menyampaikan rekomendasi terhadap dua LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Walikota Mataram. Masing-masing LKPJ akhir tahun 2014 dan LKPJ akhir masa jabatan 2010-2015. Rekomendasi itu disampaikan dalam rapat paripurna dan rapat paripurna istimewa. Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., dan I Wayan Sugiartha.

Dari pihak eksekutif hadir Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dan sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemkot Mataram.

Paripurna diawali dengan penyampaian laporan hasil kerja pansus LKPJ DPRD Kota Mataram yang dibacakan langsung oleh Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini.

Untuk LKPJ Walikota Mataram akhir tahun anggaran 2014 khususnya kebijakan Pemda, pansus memberikan enam saran dan masukan.

Antara lain, dalam pemberian izin, khususnya menyangkut syarat penerbitan izin termasuk pengawasannya, harus disesuaikan dengan RTRW. BPMP2T (Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu) harus terus melakukan penataan dan pembaharuan sistem berbasis IT dalam rangka meningkatkan pelayanan dan transparansi publik. Eksekutif disarankan melakukan inventarisasi secara komprehensif terhadap aset daerah yang belum tertangani sehingga bisa mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Eksekutif disarankan men-

gevaluasi pasar modern, sehingga tidak mengganggu keberadaan pengusaha kecil dan menengah yang bersifat lokal.

Penataan dan pengaturan PKL harus mendapat perhatian. Seperti penyediaan lokasi, pembinaan, permodalan dan lain-lain. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terutama yang tidak mampu. Eksekutif disarankan terus menjaga kebersihan kota dengan peningkatan sarana dan prasarana kebersihan berupa penambahan truk sampah di masing-masing kelurahan harus memiliki truk sampah.

Terkait reklame, eksekutif disarankan agar mengevaluasi reklame agar sesuai dengan perda Kota Mataram No. 1 tahun 2014. Mengenai penyelenggaraan urusan Pemda, pansus memberi enam catatan. Yakni eksekutif diminta memberikan perhatian lebih kepada pendidikan informal seperti PAUD. Untuk urusan wajib perhubungan, diminta kepada eksekutif agar melakukan penataan dan pengelolaan parkir, sehingga dapat berkontribusi maksimal terhadap PAD. Terkait investasi, disarankan kepada eksekutif untuk mengevaluasi perjanjian yang telah disepakati dengan beberapa investor sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan nota kesepahaman. Zaini mengatakan, masyarakat Kota Mataram sangat berharap respon cepat dari SKPD pengelola urusan pekerjaan umum, khususnya dalam mengatasi kerusakan jalan yang bersifat sporadis. Terhadap keberadaan Perda yang sudah disepakati bersama antara Pemkot Mataram dan DPRD Kota Mataram, disa-

Indikator Harus Jelas SEPERTI yang dilansir oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram, sedikitnya ada delapan dari 50 kelurahan di Kota Mataram termasuk katagori kumuh berat. Diantaranya, Kelurahan Kebon Sari, Ampenan Selatan, Karang Baru, Dayan Peken dan Banjar.

Menanggapi hal tersebut, Lurah Kebon Sari, Muhammad (Suara NTB/dok) Faisal membantah hal tersebut.

Muhammad Faisal Dia meminta kepada BPM melakukan kross cek kembali. Sebab, indikator atau katagori kelurahan kumuh berat itu harus jelas, sehingga tidak terkesan hanya asal disebut saja. “Siapa bilang gitu, suruh cek ulang,” bantah Faisal dikonfirmasi lewat ponselnya.

Kalaupun menjadi ukuran adalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) lanjutnya, di wilayahnya hanya tersisa 37 RTLH yang akan diperbaiki tahun ini. Hasil pendataannya pun, telah diusulkan 14 unit rumah yang dinilai layak harus diperbaiki. Intervensi program juga diberikan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram. Artinya, secara ekonomi masyarakat sudah mulai berkembang baik struktur berpikir maupun permodalan.

“Tahun ini hanya 14 unit rumah kita usulkan,”sebutnya.

Sementara untuk sanitasi kata Faisal, hampir semua masyarakat menggunakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Tetapi masih menjadi persoalan adalah, persoalan kebersihan lingkungan. Sebab, angkutan sampah tidak mampu menjangkau jalan lingkungan yang sempit, sehingga pihaknya mengupayakan mini kontainer dan sudah dikomunikasikan dengan Dinas Kebersihan Kota Mataram.

Maksudnya, dengan mini kontainer tersebut masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Sementara itu, dia juga meminta kepada Dinas Kebersihan agar ada mobil pick up yang standby mengangkut sampah setiap hari. Disamping kelurahan Kebon Sari sedang dipersiapkan dan telah masuk katagori enam besar lingkungan bersih tingkat nasional. (cem)

(Suara NTB/ist)

DPRD Serahkan Rekomendasi kepada Walikota Mataram

PIMPIN PARIPURNA - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH didampingi Wakil Ketua Muhtar, SH dan I Wayan Sugiartha memimpin rapat paripurna dan paripurna istimewa di DPRD Kota Mataram. Dari pihak eksekutif dihadiri oleh Walikota Mataram H. Ahyar Abduh, Wakil Walikota H. Mohan Roliskana dan sejumlah pimpinan SKPD. rankan agar penegakan dan sosialisasi yang sudah dilakukan supaya ditingkatkan.

Terutama menyangkut Perwal. Selain itu, eksekutif diminta melakukan penataan RTH dan fasilitas publik yang sudah ada. Mengenai tugas perbantuan, pansus meminta eksekutif menyampaikan pelaksanaan urusan pemerintahan yang selama ini belum disampaikan.

Sedangkan, terkait LKPJ Walikota Mataram masa jabatan 2010-2015 pansus mengapresiasi beberapa keberhasilan yang telah dicapai.

Mengenai pertumbuhan ekonomi, eksekutif diharapkan terus meningkatkan daya saing ekonomi sehingga memiliki ketangguhan secara nasional dan dunia, termasuk terhadap MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) dan pasar global. Terhadap peningkatan APBD, eksekutif disarankan terus melakukan upaya dan terobosan dalam meningkatkan pendapatan daerah, teru-

tama PAD. Pansus juga mengulas langkah atau terobosan yang telah dilakukan Pemkot Mataram.

Yakni, pelayanan kesehatan gratis di seluruh puskesmas. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan. Perwal pendidikan memberikan porsi khusus bagi keluarga miskin. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Pemberian beasiswa siswa miskin dan pendamping BOS untuk menjamin aksesibilitas pendidikan bagi seluruh siswa didik di Mataram. Pemberian santunan kematian, santunan panti asuhan, beras bagi penduduk jompo, peningkatan insentif bagi kepala lingkungan dan kader posyandu, marbot serta fasilitator pembangunan Kota Mataram.

Penyambungan gratis layanan PDAM kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Rehabilitasi rumah

SERAHKAN - Pimpinan DPRD Kota Mataram menyerahkan catatan, saran dan masukan DPRD Kota Mataram terhadap LKPJ Walikota Mataram kepada Walikota Mataram H. Ahyar Abduh didampingi Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. tidak layak huni bagi masyarakat miskin dan pembangunan rumah susun sederhana sewa. Penataan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, penggantian lampu PJU dengan lampu hemat energi.

Penataan dan rehabilitasi kota tua Ampenan yang diharapkan akan diintervensi melalui program eco district serta dijadikannya Ampenan dalam jaringan kota pusaka Indonesia.

Revitalisasi beberapa peninggalan bersejarah Kota Mataram seperti jembatan gantung, stadion Malomba Ampenan dan lain-lain. Keberhasilan itu dapat diraih atas kerja keras Pemkot Mataram, pola kemitraan yang sudah terbangun, baik antara Pemkot dengan DPRD Kota Mataram serta sinergitas Pemkot dengan Pemprov maupun pemerintah pusat. Pansus menyarankan kepada Pemkot Mataram agar keberhasilan yang telah diraih dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan. (fit/*)

KONSEP KEPUTUSAN Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS, SH membacakan konsep keputusan DPRD Kota Mataram.

Tiga Bulan Upah Piket Petugas Satpol PP Terlambat Dibayar Mataram (Suara NTB) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram mengeluhkan upah piket mereka selama tiga bulan hingga kini belum dibayar. Belum dibayarkannya upah piket anggota selama tiga bulan tersebut, diduga karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) membatasi pencairan anggaran yang didistribusikan kepada aparat penegak Perda tersebut.

Kemungkinan, pencairan anggaran itu disamakan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) eselon tiga, sehingga pencairan anggaran hanya diberikan Rp 200 juta. “Sekarang sudah masuk Bulan Mei, tiga bulan gaji piket kita belum dibayar,” sesal sumber dikonfirmasi, Kamis (30/4).

Padahal, Satpol PP Kota

Mataram merupakan SKPD tipe A dan menaungi empat bidang dan satu sekretariat.

Artinya, dengan anggaran hanya Rp 200 juta, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dan lain sebagainya. Secara otomatis keterlambatan gaji petugas piket lanjutnya, dinilai bisa berpengaruh terhadap kinerja petugas, sehingga dikha-

watirkan petugas malas melaksanakan tugas yang semestinya dikerjakan. “Uang tersendat, iya kinerja pasti menurun,” pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Satpol PP Kota Mataram, Jimmy Roland Nelwan menjelaskan, terlambatnya pembayaran upah piket petugas, karena berkaitan dengan realisasi keuangan triwulan

pertama dibawah 17,5 persen. Meskipun diakui harus berdebat panjang dengan BPKAD dan merevisi aliran kas, sehingga tercover. “Kita gontok – gontokan, tapi syukur dimaklumi dan dicairkan Rp 200 juta,” terangnya.

Dengan jumlah personel yang harus dibayarkan sekitar 140 orang termasuk linmas yang direkrut oleh Satpol PP, Rp 200 juta terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah pembayaran yang mencapai Rp 225 juta. Idealnya dengan jumlah personel dan kebutuhan lainnya pencairan anggaran bisa mencapai Rp 400 juta.

“Dari mana saya harus cari

uang untuk sisanya, kalau dibayarkan cuma segitu. Tapi hari ini (Kamis, red) kita bayar,” sebutnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Yance Hendra Dirra mengklaim persoalan teknis seperti itu yang lebih tahu adalah instansi teknis terkait. Sementara, pihaknya hanya membayar atau mencairkan anggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. “Kita cuma gelondongan cairkan anggaran sesuai aturan perundang –undangan,” jawab Yance lewat pesan singkat. (cem)

Atasi Degradasi Moral

Peran Krama Adat akan Ditingkatkan

Perketat Pengawasan MENJELANG pelaksanaan UN (Ujian Nasional) tingkat SMP sederajat Senin (4/5), Komisi IV DPRD Kota Mataram mewanti-wakti supaya pihak terkait memperketat pengawasan. ‘’Supaya tidak ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,’’ ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, H. Muhir, S.Kep., saat dikonfirmasi usai menghadiri (Suara NTB/dok) rapat paripurna LKPJ di DPRD H. Muhir Kota Mataram, Kamis (30/4).

Dengan pengawasan yang ketat, Muhir yakin, bisa mengantisipasi oknum yang menyebarkan soal maupun kunci jawaban palsu serta oknum yang mengiming-imingi siswa maupun orang tua siswa dengan praktik-praktik curang. Komisi yang membidangi masalah pendidikan ini, telah meminta kepada Dinas Dikpora Kota Mataram untuk menyampaikan imbauan baik kepada siswa itu sendiri maupun orang tua siswa.

Imbauan itu, lanjut politisi Partai Golkar ini menekankan agar siswa maupun orang tua siswa tidak tergiur dengan soal maupun kunci jawaban yang diduga palsu. ‘’Ini sering terjadi. Makanya bagaimana pengawasan yang ketat dari Dinas Dikpora terhadap siswa,’’ demikian Muhir. Pengawasan bukan hanya menjadi tanggungjawab Dinas Dikpora tapi juga orang tua dan masyarakat pada umumnya.

Muhir menuding ‘’tradisi’’ beredarnya soal berikut kunci jawaban yang diduga palsu akibat ulah oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Pada pelaksanaan UN SMP nanti, Komisi IV katanya, akan turun langsung untuk melakukan pemantauan di sekolah-sekolah yang ada di Kota Mataram. Muhir mengapresiasi manakala semakin banyak pihak yang ikut melakukan pengawasan terhadap jalannya UN, seperti pengawasan yang dilakukan Ombudsman. (fit)

LAPORAN - Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Mataram Drs. HM. Zaini membacakan laporan hasil kerja pansus. Termasuk catatan, saran dan masukan untuk Pemkot Mataram.

(Suara NTB/ynt)

JARANG DITEMPATI - Los pedagang di bagian dalam area Pasar Mandalika, Bertais. Di bagian tengah los ini jarang ditempati pedagang dan mereka lebih memilih di bagian pinggir karena menurut mereka pembeli enggan masuk ke bagian tengah.

Tempati Los Baru, Pedagang Mengeluh Sepi Pembeli Mataram (Suara NTB) Selama setahun menempati los baru di dalam area Pasar Mandalika, para pedagang mengeluhkan pendapatan mereka menurun drastis karena sepinya pembeli yang masuk ke area itu. Menurut salah satu pedagang, Inun, sepinya pembeli yang masuk ke dalam karena mereka lebih memilih berbelanja di luar karena banyak juga pedagang disana. Inun mengatakan sampai saat ini sudah banyak pedagang yang gulung tikar karena menurunnya pendapatan mereka.

Los pedagang tersebut disebutkan Inun banyak yang kosong, khususnya di bagian tengah. Karena biasanya para pembeli lebih memilih berbelanja di pedagang yang los-

nya di pinggir. Untuk itu para pedagang banyak yang enggan menempati los bagian tengah.

Ia berharap Pemkot Mataram memiliki kebijakan untuk memindah para pedagang yang berada di bagian luar atau dekat jalan di kawasan Pasar Mandalika. Sehingga para pembeli yang datang ke Pasar Mandalika tidak hanya terkonsentrasi di luar. “Kalau semua pedagang yang ada di luar disuruh masuk semua kesini, itu bagus karena akan ramai jadinya disini,” ujarnya. Dengan ramainya pedagang di bagian luar, kawasan Pasar Mandalika jadi terkesan tak teratur dan kotor.

Menurutnya teknis atau desain pembangunan los tersebut keliru karena tidak ada lorong atau jalan di bagi-

an tengah, dari ujung timur sampai ujung barat los berbentuk segi empat ini. “Seharusnya ada jalan di tengah sehingga bisa dilintasi pembeli. Karena itulah para pedagang lebih memilih berjualan di pinggir,” ujarnya.

Pedagang lainnya, Zubaidah juga mengeluhkan hal yang sama terkait turunnya pendapatan mereka. Pedagang bawang ini menyampaikan jika dibandingkan dulu, pembeli sangat ramai dan pendapatan mereka dalam sehari cukup banyak. Para pedagang juga merasa senang berjualan.

“Sekarang bangkrut semua, pedagang banyak berkurang.

Setahun setelah pindah ndak ada perubahan, ndak ada orang belanja,” keluhnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Perkembangan zaman yang begitu pesat dinilai berdampak pada penurunan nilai-nilai atau moral di tengah masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak muda.

Untuk mengatasi persoalan degradasi moral ini, peran krama adat di Kota Mataram akan ditingkatkan. Demikian disampaikan Kepala Badan Pembangunan Masyarakat (BPM) Kota Mataram, H.M. Syaiful Mukmin.

Program peningkatan peran krama adat ini juga merupakan program dari pemerintah pusat. Untuk memulai program ini, Syaiful mengatakan pihaknya telah rapat koordinasi dengan seluruh Kepala BPM se-NTB. “Akhlak atau perilaku yang berkembang di masyarakat dinilai mengalami degradasi (turun). Dan persoalan itu bisa dibendung dengan krama adat,” terangnya.

Sejak terbentuk pada tahun 2012 lalu, jumlah krama adat di Kota Mataram saat ini sebanyak 56 di semua kelurahan. Menurut

Syaiful idealnya di Kota Mataram terbentuk krama adat sampai tingkat lingkungan.

Saat ini jumlah lingkungan di Kota Mataram sebanyak 321 lingkungan. Ke depan imbuhnya program ini akan terus berlanjut hingga terbentuk krama adat sampai di tingkat lingkungan.

Di akhir 2014 lalu, sebanyak 15 lembaga krama adat di Kota Mataram diberikan bantuan dana stimulan masing-masing sebesar Rp 7,5 juta. Pada tahun 2012, krama adat yang diberikan bantuan hanya tujuh lembaga. Sementara pada tahun 2013 meningkat menjadi 15 lembaga. Untuk tahun ini 19 krama adat rencananya akan diberikan bantuan.

Semua lembaga krama adat disebutkan Syaiful telah diberikan plang nama yang dipasang di wilayah masingmasing. Para pengurus krama adat ini terdiri dari berbagai unsur seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, dan lainnya yang ada di setiap wilayah masing-masing. (ynt)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 2 Mei 2015

Halaman 3

Nakal, Anggota Satgas Bulog Diberi Sanksi OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB merespons soal memasyarakatnya praktik rentenir di daerah ini. Senjata yang dianggap paling ampuh untuk mengamputasi peran praktik pemberian kredit dengan bunga tinggi tersebut yakni Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). Sebagai bank milik daerah, Bank NTB diminta berperan paling depan mengyiapkan fasilitas dan sarana pendukung.

“Saya sudah minta Bank NTB agar menyiapkan Laku Pandai, bila perlu harus menyentuh level hingga pelosok,” kata Kepala OJK Kantor Perwakilan Provinsi NTB, Yusri.

Ditemui di ruang kerjanya, Kamis (30/4), Yusri mengatakan sebenarnya sangat prihatin dengan adanya indikasi maraknya praktik rentenir. Ia menilai masyarakat nampaknya sangat tidak mau ambil pusing dengan urusan syarat pengajuan kredit ke perbankan. Sehingga yang praktispun menjadi pilihan, meski pilihan tersebut sebenarnya tidak berdampak baik terhadap perekonomian masyarakat itu sendiri.

“Kalau sampai pinjam Rp 1 juta, lalu dibayar Rp 1,4 juta, besar kali bunganya itu, 40 persen berarti,” kata Yusri dengan logat Minang.

Bank NTB menurutnya memiliki tanggung jawab besar untuk ikut menekan praktik rentenir berkembang. Ia menjelaskan soal Laku Pandai sebagai sebuah sistem pemberian layanan kredit kepada masyarakat dengan hanya melibatkan agen, bisa pedagang, mitra, tokoh agama, tokoh masyarakat atau siapa saja yang dipercayai oleh bank terkait.

Setiap pengajuan kredit oleh masyarakat, harus melalui mitra bank tersebut. Cukup calon nasabah mengajukan permintaan kepada agen, selanjutnya agen yang akan meneruskan pengajuan tersebut kepada perbankan terkait. Yang paling penting dikuatkan adalah sistem bagi perbankan.

“Bank NTB mampu melakukan itu, dan harus mampu. Sudah saya sampaikan langsung kepada pihak terkait di Bank NTB soal ini,” tambahnya.

Sejauh ini, terdapat empat perbankan sudah launching Laku Pandai. Dalam waktu dekat, salah satu perbankan kembali akan melaunching lagi layanan terbaru ini. OJK mengarahkan launchingnya di Bima, sehingga akses kepada masyarakat yang minim terjangkau layanan perbankan, bisa dicover.

Dengan Laku Pandai ini, Yusri meyakini peran rentenir bisa dihilangkan, setidaknya di kurangi. (bul)

(Suara NTB/uki)

Siapkan Fasilitas Laku Pandai

Filipina Pasok Jagung dari Sumbawa

gawai Bulog yang dapat merugikan mitra kerja pengadaan.

Satgas sejauh ini bertugas membantu Bulog melakukan kerjasama dengan mitra kerja pengadaan yang berasal dari gabungan kelompok tani, KUD dan lain sebagainya.

Namun dalam prakteknya di lapangan justru menjadi kompetitor dari mitra kerja pengadaan tersebut, sehingga banyak dikeluhkan. Sugit juga mengancam akan menghapus Satgas di dua kabupaten lainnya, yakni Lombok Timur dan Bima jika ada oknum satgas yang diketahui mencari keuntungan dalam proses pengadaan gabah dan beras.

Meski keberadaan Satgas itu dihapus, namun Bulog Divre NTB akan memaksimalkan peran Unit Pengelola Gabah dan Beras (UPGB) yang ada di masing-masing gudang.

Disamping itu, konsekuensi dari penghapusan satgas itu, mitra kerja pengadaan baik dari kalangan gabungan kelompok tani maupun pengusaha harus lebih meningkatkan kontribusinya dalam memenuhi kebutuhan beras Bulog. (bul)

Mataram (Suara NTB) Perusahaan pakan ternak di Filipina telah membangun kerjasama dengan salah satu perusahaan dalam negeri. Sebanyak 30.000 ton jagung yang dihasilkan petani di Pulau Sumbawa akan diangkut ke negara tersebut.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB telah menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA) barang. “Alhamdulillah, Gubernur meminta kita untuk memperbanyak pengiriman barang non tambang keluar negeri (ekspor), ini salah satunya fasilitas yang kita siapkan kepada petani dan pengusaha di NTB,” kata Kepala Disperindag Provinsi NTB, Ir.H. Husni Fahri, MM didampingi Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri (PLN), Dra. Hj. Baiq Noviana Indiari, MM di kantornya, Kamis (30/4).

Disperindag Provinsi NTB menerbitkan SKA form D sebanyak empat lembar kepada PT. Seger Agro Nusantara untuk melakukan ekspor jagung dengan nilai US$ 1.318.091,900 atau dengan total volume ekspor sebesar 5.538,200 ton.

Aktivitas bongkar muat dilakukan di Pelabuhan Badas, Sumbawa. Menggunakan ka-

pal angkut MV. Wakaba dan langsung bongkar di Pelabuhan Batangas, Filipina.

PT. Seger Agro Nusantara akan menyuplay jagung-jagung yang dikenal kualitasnya cukup baik ini ke beberapa perusahaan di Filipina, diantaranya Sorosoro Ibaba Development Coorporate, Batangas City, Cavite Feed Milling Corp, Trece Martirez City. Jetbest Multi-Lines Coorporation Batangas dan Everlast Agro Industrial Corp, Banay-Banay Batangas Filipina.

“Dalam waktu yang tidak terlalu lama, menurut perusahaan PT. Seger Agro Nusantara, akan dikirim lagi sebanyak 30.000 ton, artinya akan ada pengiriman lima kapal lagi melalui Pelabuhan Badas Sumbawa. Artinya, semua produk-produk Pijar kita sudah diminati luar negeri,’’ katanya, seraya berharap hal ini menjadi motivasi bagi petani jagung untuk tidak susah lagi soal pen-

jualan dan harga saat panen,” terang H. Husni Fahri.

Dijelaskan juga, per 1 April 2015, Kementerian Perdagangan RI telah memberikan ruang kepada daerah, Dinas Perdagangan untuk menerbitkan sendiri SKA terhadap komoditi ekspor yang dihasilkan secara lokal.

Jika sebelumnya, beberapa komoditi, misalnya Udang Vaname yang ada di KLU SKA-nya diterbitkan langsung dari Jakarta dan Bali. Sehingga nilai ekspornya tercatat atas nama Bali dan Jakarta. Dengan terbitnya kebijakan baru ini, semua jenis komoditi lokal, termasuk kopi, tekstil dan sejenisnya sudah bisa menggunakan SKA dari NTB. Tentunya, diharapkan kabar baru dari Kemendag ini akan meningkatkan ketertarikan eksportir lokal untuk mengirim produknya atas nama NTB. Sehingga nilai ekspor non tambang NTB bisa digenjot. (bul)

Rencana Operasional Mataram Metro Dinilai Mematikan Angkutan Umum Mataram (Suara NTB) – Rencana Pemerintah Kota Mataram untuk menjadikan Mataram Metro menimbulkan pertanyaan bagi pengusaha angkutan darat. Sebab, ketidakjelasan trayek dari angkutan khusus penumpang yang ingin menikmati wisata di Kota Mataram itu dinilai akan mematikan pengusaha angkutan umum. Demikian disampaikan Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Mataram, Suratman Hadi dikonfirmasi Rabu (29/4).

Seharusnya wacana yang diluncurkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram, harus sesuai dengan regulasi yang

Mataram (Suara NTB) Kepala Divisi Regional Perum Bulog Wilayah NTB, M. Sugit Sutedjo Mulyono memberikan sanksi kepada tujuh anggota satgasnya di dua kabupaten. Oknum tersebut dinilai nakal karena justru menjadi kompetitor dengan Bulog dalam pelaksanaan tugas penyerapan gabah dan beras.

“Satgas ini pemicu munculnya keresahan di kalangan mitra Bulog, terutama dalam proses pengadaan gabah dan beras,” katanya ditemui di kantornya, Kamis (30/4) bersama Humasnya, Marlinda.

Tujuh satuan tugas yang dihapus itu, berada di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa. Penghapusan satgas oleh Bulog itu didasari banyaknya laporan mitra Bulog, menyusul adanya indikasi permainan oknum petugas satgas dalam proses pengadaan beras dan gabah.

Sugit mengakui langkah penghapusan satgas tersebut sebagai sikap tegasnya untuk melaksanakan kegiatan penyerapan.

Penghapusan Satgas ini terpaksa dilakukan untuk menghindari permainan oknum pe-

jelas. Siapa dan dimana saja trayeknya.

Seandainya diberlakukan trayek khusus, sama artinya memperparah pendapatan dari angkutan umum. Sekarang saja kata Suratman, angkot ibarat hidup segan mati tak mau. Sebab, semakin banyaknya transportasi alternatif yang ditawarkan oleh jasa angkutan. “Ojek, taksi dan angkutan lain semakin banyak. Perlahan kita juga akan mati,” keluhnya.

Program yang diluncurkan oleh pemerintah harus berpihak terhadap pengusaha angkutan, bukan berarti masyarakat harus dibebankan dengan tumpukan persoalan. Regulasi atau kebijakan yang tidak jelas dan siapa yang diberikan ke-

wenangan untuk mengelola Mataram Metro. Seharusnya harus menjadi bagian atau kebijakan semestinya dipikirkan. Dengan kondisi seperti ini katanya, pemerintah memberikan subsidi kepada sopir angkutan.

Suratman mengaku, seringkali mempertanyakan hal itu ketika diundang rapat oleh Dishubkominfo dan pihaknya sudah mewanti – wanti hal seperti itu. Sehingga jangan sampai pengusaha angkutan hanya menjadi korban. Dia meminta sekaligus berharap, pemerintah harus memberikan kejelasan terkait kepada siapa pengelolaan mataram metro diberikan. “Dari dulu saya sudah

wanti – wanti,” akunya.

Ditemui terpisah, Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, Drs. H. Khalid mengatakan, persoalan itu hanya wacana saja. Organda sebagai gabungan pengelola angkutan diminta jangan terlalu berkomentar, karena belum tahu rencana pemerintah. “Kalau belum tahu mending gak usah komentar dulu,” pungkasnya.

Lebih jauh Khalid enggan menanggapi apa yang menjadi tuntutan dari Organda. Dia hanya meminta pengusaha bersabar dan melihat perkembangan atau rencana yang dicanangkan pemerintah. “Tanggal 6 Mei semua saya akan undang,” ujarnya. (cem)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA SUPRA X DR69205F NOKA/ NOSIN:MH1KEV8181K019416/KEV8E-1019630 AN.ZAKI HILANG DISKTR MATARAM. HILANG STNK R2 YAMAHA VEGA DR6427HD AN.ASNARIM.SPD NOKA/NOSIN:MH35D9204BJ296979/ 5D9-1296949 HILANG DISKTR KEKALIK MATARAM. HILANG STNK R2 YAMAHA VEGA DR3761BD NOKA/ NOSIN: MH34D70027J361652/4D7-361572 AN.DAENG AGUSMAN HLG DISKTR MATARAM

Polytron ’’Zeromatic Ruby’’

Teknologinya Bikin Praktis dan Dapat Diandalkan POLYTRON Zeromatic Ruby produk mesin cuci yang teknologinya telah mengalami penyempurnaan untuk kategori mesin cuci Top Loading belum lama ini mendapat penghargaan dari majalah bulanan BJ Magazine sebagai “Top Choice of Newest Technology”. Penghargaan yang diterima tersebut diambil dari data responden pembaca majalah tersebut, dengan kisaran umur responden mulai dari 20 tahun hingga 35 tahun, dengan gender perempuan sebagai mayoritasnya.

Santo Kadarusman selaku Public Relations dan Marketing Event Manager mengatakan, “Seremoni penganugerahan dilakukan di outlet Showroom Polytron yang berlokasi di Grand Indonesia, Thamrin, Jakarta”.

Zeromatic Ruby telah mengalami penyempurnaan, bukan hanya pada teknologinya saja tapi juga pada design dan fisik dari mesin cuci tersebut. Zeromatic Ruby lahir dengan 3 pilihan warna yang lebih menawan yaitu Black, Silver dan Maroon. Warna cantik tersebut menyelimuti sempurna keseluruhan permukaan dan body mesin cuci layaknya keindahan pada batu permata Ruby yang indah menawan dan menarik hati.

Pada teknologi dan motor penggeraknya Zeromatic Ruby dilengkapi dengan Spin Motor yang mampu berputar hingga 900 rpm. Dijamin setiap pakaian yang dibersihkan dengan mesin cuci ini maka akan bersih maksimal karena kekuatan motor spin tersebut, selain itu Zeromatic Ruby juga dilengkapi dengan Centrifugal Softening System yang berfungsi sebagai katup yang membantu dalam proses pembilasan, teknis kerja dari Centrifugal Softening System adalah pengaturan katup secara otomatis yang dikeluarkan pada saat proses pembilasan yang kedua dengan bantuan pipa kapiler sehingga distribusi pelembut tersebut akan semakin merata dan sempurna ke segala permukaan pakaian yang terdapat di dalam mesin cuci tersebut.

Pada permukaan atas mesin cuci dilengkapi dengan LED display yang dapat membantu Anda dalam mengontrol proses pencucian tanpa harus membuka pintu mesin cuci. Dengan menyesuaikan kebutuhan konsumen, Zeromatic Ruby juga dilengkapi dengan New Rotary Control Design yang futuristik sehingga pengoperasiannya menjadi lebih mudah.

Zeromatic Ruby memiliki 3 ukuran berbeda yaitu 7,5 kg dengan tipe 7512; 8,5 kg dengan tipe 8512; dan 9,5 kg dengan tipe 9512. Seperti pada produk-produk Polytron lainnya, Zeromatic Ruby juga dibekali dengan teknologi Eco Green pada penghematan konsumsi listriknya, yaitu berkisar 330 watt untuk konsumsi listrik pada proses pencuciannya.

Tidak perlu khawatir pada material bahan baku-nya, mesin cuci Zeromatic Ruby terbuat dari bahan baku berkualitas, yaitu Coated Metal pada body mesin cucinya, dan Stainless Steel anti karat pada material drum-nya.

Pada pemilihan program pencuciannya, Zeromatic Ruby sangat mengerti konsumen karena setiap material bahan pakaian dapat diatur program pencuciannya berdasarkan jenisnya, misal program pencucian pada jenis bahan Jeans, Sutera/ Batik, Baby Wear, Air Dry, Super Clean, Quick dan Normal.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir akan kualitas pencucian yang dihasilkan si manis Ruby.

Seperti pada generasi sebelumnya Zeromatic Ruby juga dilengkapi dengan teknologi Zero Pressure, Easy Start dengan sekali tekan dalam proses pencucian, Waterfall Technology, Child Lock, Auto Wash Balancer, Error Alarm, Last Condition Memory, Air Dryer System, Rust Free, Fuzzy Logic Control, Big Pulsator hingga dimensi Drum yang muatannya Extra Capacity. (ikl)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 2 Mei 2015

Halaman 4

TINJAU - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi didampingi Kepala Dishut NTB Andy Pramaria usai meninjau dari udara lahan HTI di Sambelia dan Mangkung Lombok Tengah di eks Bandara Selaparang, Jumat (1/5).

JAJARAN Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mempertanyakan langkah Pemda KLU yang terlalu memanjakan para honorer. Meski berstatus non PNS, pegawai-pegawai yang notabene hanya diperbantukan itu tidak sedikit yang terindikasi menikmati kendaraan dinas (plat merah).

“Dalam hal mobilitas pegawai, kami di Komisi I sangat menyayangkan langkah eksekutif yang tidak memperketat penggunaan kendaraan dinas baik roda 2 maupun roda 4. Indikasi yang kami lihat, banyak kendaraan dinas yang digunakan oleh pegawai yang hanya berstatus honorer,” cetus anggota (Suara NTB/dok) Komisi I DPRD KLU, Zarkasi, Zarkasi S.Ag, Jumat (1/5).

Ia menilai, bagian terkait di Setda maupun di masing-masing SKPD, harus memiliki tanggung jawab moril dalam mengatur alokasi kendaraan dinas. Sebab jangan sampai kendaraan dinas yang sedianya hanya digunakan oleh pegawai PNS, digunakan oleh non PNS. Zarkasi menegaskan, kendaraan dinas milik Pemda harus diatur alokasi dan peruntukannya secara tepat dan cermat.

Mengingat sampai saat ini, masih banyak SKPD yang yang mengeluhkan masih kekurangan kendaraan roda 2 atau roda 4. Bahkan mereka yang selayaknya ditunjang dengan kendaraan plat merah pun, sampai saat ini belum menerima fasilitas yang seharusnya itu.

Zarkasi pun meminta, agar Bagian Umum di Setda dan Bagian Umum di SKPD terkait segera menarik kendaraan dinas yang sudah digunakan oleh pegawai honorer (non PNS).

Sebab menurut kententuan pemerintah hanya PNS yang boleh menggunakan fasilitas negara, karena statusnya merupakan pelayan masyarakat. Sebaliknya, pegawai honorer tidak dikenal dalam istilah kepegawaian pemerintah, apalagi dengan status OJT (on job training).

“Kita miris melihat kondisi di KLU ini. Hampir di semua SKPD ada pegawai OJT. Ingat kita ini lembaga pemerintah, jadi tidak ada istilah pegawai kontrakan, kecuali memang diatur dalam kontrak daerah. Jadi kami minta, kendaraan dinas yang ada di honorer itu ditarik segera,” pintanya.

Ia menambahkan, keberadaan pegawai honorer itu cukup membebankan APBD. Bukan mustahil SKPD tempat honorer bernaung, akan mencari celah penganggaran untuk membayar honor kepada pegawai bersangkutan. Sangat disayangkan, jika dalam pengambilan solusi pemberian upah honorer, SKPD harus mengorbankan alokasi anggaran yang sudah direncanakan untuk suatu program yang menyentuh masyarakat. “Tentu ada sesuatu yang menjadi karena SKPD dituntut memenuhi kewajibannya membayar upah honor setiap bulan,” pungkasnya. (ari)

(Suara NTB/humas NTB)

Sorot Penggunaan Randis

Tinjau Kawasan HTI dari Udara

Wabup Lotim Minta Hutan Dikembalikan pada Khittahnya

Selong (Suara NTB) Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin meminta PT. Sadhana Arifnusa memberdayakan masyarakat sekitar kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Sambelia. Hal ini mengingat persoalan kemiskinan yang masih cukup besar di Lotim.

Pesan ini disampaikan Wabup saat bersama PT Sadhana Arifnusa melihat kawasan HTI menggunakan helikopter Rabu (29/4) lalu. Diakuinya, dari hasil pantauan dilihat sebagian besar kawasan seluas 1.800 ha itu justru ditanami jagung oleh warga.

Fakta itu membuat dirinya kebingungan.

Realitas masyarakat yang miskin dalam angka Badan Pusat Statistik berkisar 19,07 persen masih cukup banyak. Akan tetapi, jika kawasan hutan terus-terus dirambah, maka akan sangat berbahaya. ‘’Hutan harus dikembalikan ke khittah-nya,’’ ujarnya.

Tanaman jagung di kawasan itu, dinilai produktivitasnya paling tinggi hanya 3 ton per hektar. Jika diakumulasikan dengan biaya produksi dan lainnya, maka paling mentok warga hanya akan mendapatkan Rp 1 juta saja. Agar tidak terjadi perambahan terus itu, PT Sadhana yang diberikan izin oleh Kementerian Kehutanan diharap bisa memberikan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan itu.

Station Manajer PT Sadhana Arifnusa, Kuswanto Setiabudi yang dikonfirmasi secara terpisah melalui pesan singkatnya menyampaikan, untuk penyele-

saian masalah kawasan HTI ini pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada tim khusus yang dibentuk bupati.

Dijelaskan, tim Bupati itulah yang bertugas nantinya melakukan verifikasi atas perizinan, lokasi, peruntukan dan lain-lainnya. Hal ini merupakan hasil pertemuan terakhir yang dimediasi Bakesbangpoldagri beberapa waktu lalu hingga akhir sampai Agustus mendatang.

Sementara Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi didampingi Kepala Dinas Kehutanan NTB Ir. Andi Pramaria dan konsultan PT. Sadhana Ari-

nusa memantau dari dekat lokasi kawasan hutan yang dikembangkan PT Sadhana di Lotim dan Lombok Tengah, Jumat (1/5) melalui eks Bandara Selaparang.

Usai kunjungan, Kepala Dishut NTB Andi Pramaria, menjelaskan, peninjauan udara diawali pada hutan di daerah Mareje Bunga yang merupakan salah satu lokasi pengembangan HTI dan dilanjutkan ke daerah Kabul Montong Sapah. Dari pemantauan udara masih ada di beberapa tempat terlihat sejumlah tenda di sekitar area pengembangan lahan. Tempat itu diduga ada penambangan liar oleh masyarakat. “Yang saya lihat tadi sebagian ada tenda tenda biru sepertinya di situ ada penambangan sebagian, tapi relatif kecil,’’ jelasnya Pemantauan juga dilaku-

Lotim Dinilai Masih Lemah Memproduksi Jagung (Suara NTB/yon)

HARUS DIBENAHI - Inilah kondisi Pasar Tradisional Masbagik yang perlu dilakukan pembenahan. Apalagi pasar ini akan dijadikan sebagai relokasi pedagang yang berjualan di Pasar Umum Masbagik.

Pasar Tradisional Masbagik Harus Dibenahi Selong (Suara NTB) Rencana Pemkab Lombok Timur (Lotim) merelokasi pedagang yang ada di Pasar Umum Masbagik ke Pasar Tradisional Masbagik sampai saat ini masih dihadapkan sejumlah persoalan. Pasalnya, pasar yang dibangun untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perdagangan untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat Lotim itu saat ini masih perlu pembenahan.

Hal itu dikarenakan, beberapa bagian dari Pasar Tradisonal Masbagik itu mengalami kerusakan oleh faktor alam, karena pasar tersebut sudah cukup lama tidak ditempati oleh pedagang. “Rencana memang bulan Mei target perelokasian pedagang dari Pasar Umum Masbagik ke Pasar Tradisional Masbagik. Hanya saja, setelah kita melakukannya peninjauan bersama pihak dari Bidang Perdagangan di ESDM PP Lotim, butuh waktu untuk menyempurnakan pasar,” ungkap Kepala Bidang Retribusi Pada Dinas PPKA Kabupaten Lotim, Ansori Fauzan, belum lama ini.

Disebutkannya, beberapa titik yang belum memungkinkan untuk dilakukannya pemindahan pedagang itu, karena bagian dari atap maupun beberapa bagian dari konstruksi lainnya perlu direhab kembali. Tujuannya, masalah itu tidak semakin membesar ketika para pedagang mulai menempati pasar yang nantinya bisa merugikan pedagang maupun pembeli ketika berkunjung ke sana, terutama dari segi keamanan dan kenyamanan.

Menurutnya, keberadaan dari pembangunan Pasar Umum Masbagik yang lokasi pembangunannya berdekatan dengan Pasar Hewan Masbagik direncanakan untuk mengatasi masalah kemacetan dan beberapa persoalan lainnya di Pasar Umum Masbagik. Selain itu, Pemkab Lotim berencana menjadikan Pasar Umum Masbagik sebagai pasar bersih alias pasar kering. “Lokasi keberadaan Pasar Umum Masbagik berada di jalur negara dan kemacetan yang terjadi disana sering membuat masyarakat resah karena sering mengalami keterlambatan hingga berjam-jam,’’ akunya.

Sementara, Lanjutnya, pada saat dilakukannya perelokasian terhadap pedagang yang ada di Pasar Umum Masbagik ke Pasar Tradisional Masbagik yang dilakukan pada tahun 2015 ini. Keberadaan Pasar Umum Masbagik HILANG STNK R2 HONDA akan langsung dilakukan VARIO DR4654B1 NOKA/ penutupan supaya para pedaNOSIN:MH1JF12178K494611/ gang tidak kembali ke sana, JF12E-1499039 AN.VIDY karena pelebaran Pasar AHYANI SAFITRI HLG DIS- Umum Masbagik akan KTR MATARAM langsung dilakukan. (yon)

HILANG

Selong (Suara NTB) Direktur Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen Kementerian Pertanian Pending Dadih Permana mengungkapkan, jika NTB merupakan salah satu dari tujuh provinsi yang menjadi produsen jagung nasional terbesar. Dari 10 kabupaten/kota se-NTB, ada 6 kabupaten yang diketahui terbesar, termasuk Lombok Timur (Lotim). ‘’Akan tetapi, petani Lotim dinilai masih lemah dalam memproduksi jagung,’’ kritik mantan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB ini dalam acara workshop pengembangan teknologi jagung di Aikmel, Kamis (30/4) lalu.

Pending menjelaskan, jagung ini (Suara NTB/rus) akan terus diembangkan dan NTB BUKA - Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin saat membuka merupakan salah satu produsen jag- workshop penguatan teknologi jagung di Rumah Makan Carpio, ung nasional yang cukup diperhitung- Kamis (30/4) lalu. kan. Sebagai wujud aktualisasi potensi itu, diharapkan jagung bisa jadi nasional sekitar 18,7 juta ton. SeWakil Bupati Lotim, H. Haerul komoditi luar biasa di Lotim. mentara kebutuhan industri ternak Warisin mengaku jagung adalah tanKondisi selama ini, ungkapnya, 6-7 juta ton. Namun, ujarnya, sisa aman gampang dan bisa tumbuh di secara nasional produksi jagung dis- produksi itu belum masuk hitun- mana saja. Jagung, lanjutnyam diseebut-sebut mengalami swasemba- gan keberadaan peternakan di but bisa jadi keunggulan Lotim, kareda. Akan tetapi, terakhir muncul tingkat daerah yang dihitung kebu- na sangat cocok dengan daerah Lotim wacana impor jagung yang cukup be- tuhannya bisa mencapai 5 juta ton. yang subur. “Tinggal butuh pengelosar. Setelah ditelisik, alasan impor Dadih mencontohkan, Kebutuhan laan serius, saya yakin jagung berhaini karena perluasan sebaran peter- ternak di Bali sejauh ini banyak sil,” ungkapnya, seraya mengklaim nakan yang membutuhkan pakan ja- mengambil jagung dari NTB. Provinsi Gorontalo yang disebut segung makin meluas. Pasokan bahBaginya, masyarakat Lotim bagai Provinsi Jagung, hasil an baku pabrikan pakan ternak dari tidak perlu diajari cara tanam ja- produksinya kalah dengan NTB. bahan jagung ini dituntut men- gung. Menurutnya. petani lebih pinDiakuinya.,potensi lahan jagung ingkat. Menyikapi hal itu, Kement- tar dari penyuluh. Perlu diajari ad- di Lotim seluas 67 ribu hektar. Unerian Pertanian sudah mengeluar- alah, bagaimana petani bisa lebih tuk itu, wabup menyarankan petkan kebijakan untuk melakukan pe- cermat terhadap perubahan iklim. ani memilih tanaman varietas nambahan luas areal tanaman jag- Untuk NTB sebenarnya kita (pu- hibrida, karena produktivitasnya ung seluas 1 juta ha lahan. sat, red) tutup mata,” sanjungnya bisa 10 ton per hektar atau bisa Menurutnya, produksi jagung terhadap petani-petani NTB. tembus 5-6 ton pipil kering. (rus)

Banyak Menuai Masalah

Rekrutmen CTKI Harus Diperketat Selong (Suara NTB) NTB merupakan daerah pengirim TKI terbesar kedua se-Indonesia. Berbanding lurus dengan hal itu, fakta yang terjadi TKI asal NTB ini diketahui cukup banyak menuai masalah. Seperti kasus yang diderita Haeriah, TKI yang meninggal di negeri Jiran Malaysia beberapa waktu lalu. Menyikapi hal ini salah satu solusinya adalah proses rekrutmen calon TKI harus diperketat.

Anggota DPD RI Baiq Diyah Ratu Ganefi di sela kunjungannya ke rumah almarhum Haeriah di Lenek, Kamis (30/4), mengungkapkan, jika mengatasi persoalan TKI harus dimulai dari bawah. Seperti proses rekrutmen dari tingkat RT, dusun dan desa harus dengan disertai dokumen lengkap sebelum be-

rangkat. Dokumen yang dibawa pun harus yang asli dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pada saat rekrutmen itu harus sepengetahuan perangkat pemerintah di tingkat bawah, kepala dusun dan kepala desa. Proses rekrutmen ini pun harus berjenjang.

Tidak bisa langsung,’’ ujarnya.

Selain itu, syarat menjadi CTKI pun harus dilengkapi. Minimal sudah ada keterampilan khusus yang dipelajari. Setidaknya sudah masuk Balai Latihan Kerja (BLK).

Meski menjadi Pembantu Rumah Tangga (PRT), harus memiliki keterampilan, seperti keterampilan dalam berbahasa, sSehingga saat sampai di negara tujuan tidak kebingungan. “Mana yang namanya piring, gelas, sendok dan lainnya

harus sudah diketahui,” ucapnya.

Tidak hanya itu, praktik-praktik calo dalam merekrut TKI ini harus diberantas. Di mana, para calo ini cenderung mengiming-imingi CTKI dengan bualan. Baiq Diyah juga menyoroti PJKTKIS. Utamanya yang PJTKIS yang di pusat Jakarta dan memiliki kantor di daerah.

Inilah yang disarankan perlu pengawasan ketat. “Siapa PL-nya itu harus jelas,” imbuhnya.

PJTKIS yang tidak jelas disarankan untuk langsung di-blacklist. Modusnya saat ini, banyak yang sudah di-blacklist akan tetapi, ada bentukan baru dan orangorangnya sama. Pelaku-pelaku yang kerap bermain inilah yang harus dicatat dan dibatasi ruang geraknya oleh pemerintah. (rus)

kan di sekitar lokasi lainnya seperti di Desa Mangkung yang luas lahannya sekitar 200 hektar dan Sambelia Sengkurik. Dari sejumlah lokasi survai ada ditemukannya jejak penebangan pohon liar.

Menurutnya, dari hasil tinjauan udara itu, pemerintah daerah akan menyikapi dan mencari solusi terhadap persoalan yang ditemukan di lapangan agar manfaat dari keberadaan HTI dapat dirasakan masyarakat luas. Salah satunya pemerintah akan memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar agar tidak merusak hutan dan memfasilitasi dengan bekerja sebagai karyawan di PT. Sadhana Arifnusa. “Nanti masyarakat akan diberi bantuan ternak kambing.

Kemudian masyarakatnya akan dibina dan ditampung sebagai pekerja di PT. Sadhana,’’ katanya menambahkan. (rus/ham)

50 Pasutri Ikuti Sidang Isbat Nikah Tanjung (Suara NTB) Isbat nikah kolektif kepada 50 pasangan suami istri (pasutri) digelar Pemda Kabupaten Lombok Utara, c.q Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Kamis (30/4). Sidang isbat nikah ini digelar guna memfasilitasi kepemilikan buku nikah kepada pasangan suami istri yang belum memiliki buku nikah.

“Kami bekerjasama dengan LPA Mataram dan Pengadilan Agama Giri Menang untuk menggelar sidang isbat kolektif ini. Untuk saat ini, ada 50 pasangan yang berhasil kami himpun,” ungkap Sekretaris Dinas Dukcapil KLU, H. Ruba’in, kepada wartawan.

Dari 50 pasangan yang menggelar sidang isbat itu, ungkapnya, berasal dari 3 desa yang ada, masing-masing 20 pasangan dari Desa Santong, 20 pasangan dari Dangiang (keduanya kecamatan Kayangan) dan 10 pasangan lainnya dari Desa Anyar, Kecamatan Bayan.

Menurutnya, jumlah warga pasangan suami istri yang belum mengantongi buku nikah masih cukup besar. Dimisalkannya, dari angka 1.000 pasangan, hanya 250 pasangan atau 25 persennya saja yang memiliki administrasi tersebut. Sedangkan 75 persen selebihnya, masih belum memiliki dokumen tersebut.

Mereka, walaupun sudah dinyatakan resmi menurut pernikahan secara agama, tetapi masih dianggap nikah siri, karena belum tercatat menurut pencatatan pemerintah.

“Buku nikah ini sangat penting, karena jika tidak memiliki buku nikah akan menyulitkan orang tua untuk mengurus akta kelahiran anaknya. Sampai saat ini, di data kami, masih banyak anak yang belum memiliki akta kelahiran. Imbasnya, mereka kesulitan saat mencari kerja karena akta kelahiran ini dijadikan syarat yang harus dilampirkan,” jelasnya.

Pada tahun-tahun mendatang, lanjut Ruba’in, Dukcapil sudah merencanakan sidang isbat nikah ini menjadi salah satu program kerja di Pemkab. Dukcapil nantinya akan mengusulkan anggaran sidang isbat nikah setiap tahunnya sebesar Rp 1 miliar dengan asumsi dari dana itu akan mencover 1.000 pasangan.

Sehingga dengan asumsi itu pula, diproyeksikan seluruh pasangan akan memperoleh buku nikah pada 2020.

“Selain program pemerintah, pasangan suami istri juga dapat melakukan sidang secara mandiri. Untuk ini, biayanya cukup besar Rp 321 ribu. Dengan fasilitasi dari pemda, warga tinggal menunggu disidang isbat dan Pengadilan Agama Giri Menang akan datang ke KLU,” ujarnya.

Menurut Ruba’in, sidang isbat nikah tahap awal yang digelar kali ini merupakan langkah awal bagi Pemda untuk mengurus buku nikah yang tidak dimiliki warganya.

Ia berharap, melalui program ini warga lainnya yang belum memiliki buku nikah, akan tersosialsiasi oleh warga yang sudah memperoleh program kali ini.

“Setelah mereka mengikuti sidang isbat, dokumen lain seperti akta kelahiran anak dan kartu keluarga akan langsung diterbitkan Dukcapil, semuanya gratis. Fasilitasi ini kita harapkan akan mendorong warga lain untuk mendaftarkan diri agar dapat disidang dalam program berikutnya,” demikian Rubain. (ari)

SUARA NTB Sabtu, 2 Mei 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Program HKm di Gunung Sasak

Tebang Pohon, Izin Dicabut

Siap ’’Back Up’’ KPU PEMKAB Lombok Tengah (Loteng) menegaskan bakal mem-back up penuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Loteng dalam mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng yang aman dan lancar tahun 2015 ini.

Penegasan Pemkab Loteng ini disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, MSi, saat memberikan keterangan, Kamis (30/4).

Menurutnya, kendati bukan sebagai pelaksanaan langsung, Pemkab Loteng tetap bertanggung jawab atas sukses (Suara NTB/dok) tidaknya pelaksanaan Pilkada L. Herdan Loteng kali ini. Baik atau tidaknya hasil pilkada kali ini, ujarnya, akan sangat menentukan baik tidaknya pembangunan di daerah ini untuk lima tahun ke depan. ‘’Sehingga tidak ada alasan bagi Pemkab Loteng untuk lepas tangan, atas pelaksanaan pilkada itu sendiri,’’ ujarnya.

Pihaknya mengharapkan, Pilkada Loteng mendatang bisa menghasilkan pemimpin yang tepat dan bisa membawa perubahan ke arah lebih baik bagi Loteng di masa-masa yang akan datang.

Diakuinya, Pemkab Loteng sudah memberikan dukungan awal dengan menyiapkan anggaran penuh bagi pelaksanaan Pilkada Loteng yang mencapai hingga Rp 25 miliar lebih.

Hal ini sesuai kebutuhan yang diajukan KPU Loteng.

Herdan menegaskan, Pemkab Loteng menjamin anggaran sebesar itu cukup untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Loteng hingga selesai, sehingga tidak perlu ada penambahan anggaran lagi. “Dana yang disiapkan kita nilai sudah sangat cukup. Jadi tidak perlu ada penambahan lagi,” tegasnya.

Mantan Camat Praya Barat ini juga berharap langkah pemerintah daerah tersebut, hendaknya juga bisa diikuti seluruh lapisan masyarakat sesuai tugas dan fungsinya masingmasing. Paling tidak dengan sama-sama menjaga kondusivitas wilayah, sehingga sebelum dan sesudah pelaksanaan pilkada situasi keamanan Loteng masih tetap terpelihara dengan baik. Diakuinya, saat ini, suhu politik sudah mulai memanas, namun kondusivitas masih tetap terjaga.

“Kondisi inilah yang kita harapkan bisa terus bertahap.

Sampai pelaksaan Pilkada Loteng mendatang selesai. Tentunya, itu semua bisa terwujud dengan dukungan semua elemen masyarakat di daerah ini,” ujarnya. (kir)

Partai Gerindra Loteng Usung Fathul Bahri Praya (Suara NTB) Langkah cepat diambil Partai Gerindra Lombok Tengah (Loteng), menjelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini. Di saat partai politik (parpol) lain masih menimbang-nimbang kandidat calon kepala daerah yang akan diusung, partai pimpinan Prabowo Subianto ini justru sudah lebih dulu menentukan pilihan dengan memastikan bakal mengusung anggota DPRD NTB, L. Fathul Bahri.

Kepastian mengusung L. Fathul Bahru disampaikan Ketua DPC Partai Gerindra Loteng, H. Muhdan Rum, saat (Suara NTB/kir) dikonfirmasi wartawan, di H. Muhdan Rum kantor Bupati Loteng, Kamis (30/4). Muhdan mengaku, keputusan tersebut sudah final dan sudah mendapat persetujuan dari DPP. “Jadi partai sudah menentukan sikap dan pilihan, untuk mengusung L. Fathul Bahri, sebagai calon kepala daerah pada Pilkada Loteng kali ini. dan, keputusan tersebut sudah menjadi keputusan pengurus pusat,” tegasnya.

Adanya keputusan itu, ujarnya, tidak ada alasan bagi DPC tidak mengusung L. Fathul Bahri. Justru kalau sampai pihaknya tidak mengusung mantan Wakil Ketua DPRD Loteng periode 2009-2014 tersebut, pihaknya yang akan dipecat sebagai pengurus oleh pengurus pusat. ‘’Artinya, keputusan tersebut sudah final dan menjadi harga mati yang tidak bisa diubah-ubah lagi,’’ tegasnya.

Menurutnya, keputusan itulah yang akan dipegang Partai Gerindra dalam mencari mitra koalisi. Itupun, kalau ada parpol yang mau berkoalisi. Dalam hal ini, ujarnya, jika tidak ada partai yang mau mengusung L. Fathul Bahri sebagai calon kepala daerah, apakah sebagai calon bupati atau calon wakil, maka jangan harap Partai Gerindra mau berkoalisi.

Bahkan, ujarnya, pihaknya tidak akan mengajukan calon, jika L. Fathul Bahri tidak dijadikan sebagai calon oleh calon mitra koalisi. “Lebih baik partai ini kami gantung (tidak mendukung siapapun,red) jika L. Fathul Bahri sampai tidak bisa maju pada Pilkada Loteng nanti,” tegas Muhdan.

Keputusan tersebut sekaligus menuntup peluang bagi kandidat calon kepala daerah lainnya untuk bisa diusung Partai Gerindra sekalipun ada kandidat ke yang mau membayar. Disinggung calon mitra koalisi, Muhdan mengaku sudah ada komunikasi dengan sejumlah parpol, yakni PKS, Partai Hanura hingga Partai Golkar. Namun dari semua parpol tersebut, belum ada satupun yang pasti, karena prosesnya masih tahap penjajakan. (kir)

Hutan kemasyarakatan (HKm) Gunung Sasak Kecamatan Kuripan Lombok Barat (Lobar) memberikan harapan besar bagi masyarakat khususnya warga miskin yang ada di sekitar kawasan hutan. Pasalnya, melalui HKm warga menggantungkan hidupnya. Bahkan, jika mereka menebang pohon, izin HKm dicabut.

BEBERAPA waktu lalu, HKm di hutan Gunung Sasak diklaim sebagai salah satu penyebab banjir yang menyebabkan beberapa desa di Kecamatan Kuripan dan Gerung banjir. Namun, setelah dilakukan peninjauan lapangan, ternyata penyebab banjir adalah rusaknya saluran drainase dan bukan karena HKm. Warga menyadari, keberadaan HKm memiliki manfaat besar. Dari HKm, warga memperoleh penghasilan dari tanaman produktif seperti buah-buahan yang bisa dijual.

Di samping menanam tanaman produktif, warga juga menanam tanaman non produktif, seperti jati, mahoni dan lain-lain, tanaman ini untuk menjaga kelestarian hutan tersebut.

Masyarakat menyadari, jika HKm, jika tidak dijaga akan memberikan dampak negatif bagi mereka. Terkait hal itu, warga pun bertekad melestarikan hutan agar tetap memberikan manfaat besar bagi mereka. Untuk itu, warga membuat awig-awig (aturan adat).

Mujitahid satu dari ribuan warga sekitar hutan Gunung Sasak, mengaku, HKm, tidak saja menjadi mata pencaharian bagi masyarakat setempat, namun juga untuk menjaga hutan Gunung Sasak dari kepunahan lantaran pembalakan dan illegal logging yang marak.

Dirinya masih terkenang sebelum HKm diterapkan,

kerja. “Pemerintah dan pekerja serta pengusaha adalah partner kerja,” imbuhnya.

Fungsi pemerintah, katanya, adalah pengawasan dan pembinaan. Dari segi pembinaan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 bahwa perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja lebih dari 100 orang, maka perusahaan wajib membentuk serikat pekerja.

Dari segi pengawasan, pemerintah mengawasi mengenai upah tenaga kerja dan juga jaminan terhadap tenaga kerja. Mengenai upah ada perbedaan antara ketetapan dari pemerintah dengan KHL/ kebutuhan hidup layak, pemerintah tetap akan berupaya untuk mencapai target sesuai dengan KHL. Dalam kesempatan yang sama Kapolres Lobar AKBP Yulianus Yulianto menyampaikan berdasarkan Perpres Nomor 24 tahun 2013, jika 1 Mei telah ditetapkan sebagai hari libur nasional. Wacana selamatan atau syukuran antara pemerintah, kepolisian dan buruh

(Suara NTB/her)

BAWA PANEN - Seorang petani membawa hasil panennya dari lahan HKm Gunung Sasak, hasil panen buah ini dijual untuk menambah penghasilan. Warga menolak penutupan HKm, karena memberikan manfaat besar bagi warga sekitar. dari kelompok dan dicabut izin pengelolaan HKmnya.

Semua kelompok membuat awiq-awiq untuk tetap mempertahankan kelestarian hutan, Beberapa aturan yang diterapkan, penanaman 70 persen tanaman produktif dan 30 persen non 30 persen. Tanaman produktif yang dimaksud, seperti kemiri, buah-buahan dan sayur mayur. Sedangkan tanaman non produktif,seperti kayu jati, mahoni. “Tanaman non produktif ini untuk tetap menjaga hutan hijau,”imbuhnya.

Konsekuensi bagi pelanggar awig-awig ini, jelasnya, apalabila penggarap tidak mau kerja dan merugikan maka akan dicabut izinnya.

Apalagi penggarap ketahuan

Belum Pasti

BKN Gantung Nasib Honorer K2 Loteng Praya (Suara NTB) Kepastian nasib 763 tenaga honorer daerah katagori dua (K2) lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini masih menggantung. Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Perwakilan Denpasar hingga kini belum memberikan keputusan akhir perihal kejelasan nasib para tenaga honorer daerah K2 lingkup Pemkab Loteng.

“BKN Perwakilan Denpasar sampai sekarang belum memberikan jawaban. Jadi bagaimana nasib tenaga honorer K2, kita belum bisa pastikan,” aku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Loteng, Drs. H.L. Sastrawirya, saat dikonfirmasi di kantor Bupati Loteng, Kamis (30/4).

Pihaknya, lanjut Mamiq Wir – sapaan akrabnya, saat ini hanya bisa memberikan kepastikan kalau berkas para tenaga honorer K2 tersebut masih diverifikasi oleh pihak BKN Perwakilan Denpasar dan belum ada keputusan final.

Meski demikian, proses verifikasi berkas tenaga honorer K2 Loteng tersebut diharapkan bisa segera selesai dalam waktu dekat ini, karena perkembangannya sudah mencapai sekitar 80 persen.

Dengan capaian itu, ujarnya, pihak BKN Perwakilan Denpasar sebenarnya bisa memberikan laporan siapa saja tenaga honorer K2 Loteng yang sudah selesai diverifikasi. Termasuk siapa saja yang sudah

Peringati Hari Jadi, Buruh di Lembar Potong Tumpeng Giri Menang (Suara NTB) Para buruh di Lombok Barat (Lobar) memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh Jumat (1/5) dengan memotong tumpeng. Acara itu juga dihadiri Kapolres Lobar, AKBP Yulianus Yulianto, pihak KSOP, ASDP, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan syahbandar Pelabuhan Lembar.Kegiatan ini dilakukan untuk menghindari adanya aksi yang merugikan masyarakat, khususnya di Pelabuhan Lembar.

Meski demikian, mereka mengharapkan kesejahteraan diperhatikan, karena masih jauh dari kata layak.

Saat memperingati Hari Buruh, ratusan buruh berkumpul di Gedung Terminal Penumpang ‘’ Kedaro ‘’ Pelabuhan Lembar. Kepala Bidang Hubungan Industri dan Pengawasan Tenaga Kerja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi,Made Madia, mengharapkan para buruh diharapkan terus berjuang mendapatkan hak-haknya untuk kesejahteraan para pe-

yakni di bawah tahun 1998.

Di mana, aktivitas perambahan hutan Gunung Sasak sangatlah parah. Hampir setiap hari, penebangan pohon terjadi, sehingga menyebabkan hutan Gunung Sasak sempat dikhawatirkan akan punah. “Dulu itu, penebangan pohon dilakukan malam hari, penjaga hutan tidak berani ke hutan mencegah,” tuturnya saat ditemui Suara NTB beberapa waktu lalu.

Tidak jarang, katanya, petugas penjaga hutan yang disebut Lang-Lang terluka gara-gara melawan perambah hutan.

Lalu memasuki tahun 1999, warga diperbolehkan mengelola hutan dengan tetap mempertahankan kelestarian hutan.

Mulai saat itulah, masyarakat banyak mengelola hutan, karena diberikan kesempatan mengelola lahan, warga pun tidak ada yang merambah hutan.

Mereka mulai bertanggung jawab menjaga hutan. ‘’Semenjak tahun 1999 inilah, sebagai cikal bakal HKm,’’ tuturnya.

Diakuinya, semenjak dibukanya lahan HKm, kawasan hutan Gunung Sasak bisa diselamatkan dari perambahan yang meraja lela. Sebab dalam pengelolaan HKm ini para penggarap sangat bertanggung jawab, warga selama ini mematuhi peraturan untuk menjaga hutan tetap hijau. Warga tidak lagi berani merambah hutan, karena takut diberi sanksi dikeluarkan

yang sudah berjalan di Lobar dapat ditiru buruh daerah lain di Indonesia.

Menurutnya, kemajuan suatu daerah tidak terlepas dari hubungan yang bersinergi antara pengusaha pelaku usaha, pekerja dan pemerintah. “Adanya upaya syukuran bersama dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul di bidang pekerja buruh,” ujarnya.

Ia mengaku, Hari Buruh di Lobar tidak ada aksi demo. Namun demikian sesuai instruksi Kapolri, pihak kepolisian tetap melakukan pengamanan.”Kita tetap amankan,”ujarnya.

Sementara itu seorang tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Lembar, Mahdan mengaku kesejahteraan para buruh jauh dari harapan.

Pasalnya, dalam sehari hanya memperoleh upah Rp 30-60 ribu. Jika dibandingkan buruh bangunan dan tukang jauh lebih tinggi sehari Rp 65 ribu hingga Rp 85 ribu. “Sementara pekerjaan kami berat sekali,” keluhnya. (her)

keluar Nomor Induk Pegawai (NIP)-nya serta mana saja yang tidak bisa keluar NIP-nya, tapi pihaknya menolaknya.

Pihaknya, kata Sastrawirya, baru mau menerima hasil kalau proses verifikasi berkas tenaga honorer K2 Loteng, kalau sudah tuntas seluruhnya, sehingga laporan yang diterima sudah selesai. Dalam arti, tidak ada lagi bekas tenaga honorer yang harus ditunggu verifikasi.

“Kalau informasi yang kita terima setengah-setengah dari pihak BKN, kita khawatirkan bakal memicu gejolak di daerah. Lebih baik semua selesai dulu, baru kita umumkan. Dengan begitu, tidak ada lagi perdebatan terkait proses verifikasi berkas yang dilakukan oleh pihak BKN Perwakilan Denpasar tersebut,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya meminta para tenaga honorer K2 Loteng yang berkasnya sudah dikirim ke BKN Perwakilan Denpasar bisa bersabar menunggu. Apapun hasil verifikasi hendaknya bisa diterima

(Suara NTB/kir)

H.L. Sastrawirya dengan lapang dada, khususnya bagi tenaga honorer yang tidak bisa diangkat sebagai CPNS. Pasalnya, semua keputusan ada di tangan BKN dan tidak ada kewenangan dari pemerintah daerah.

Dalam hal ini, ujarnya, tugas pemerintah daerah hanya sampai verifikasi di tingkat daerah.

Sementara verifikasi di tingkat daerah sudah selesai dan hasilnya sudah dikirim ke BKN Perwakilan Denpasar. “Bagi tenaga honorer K2 yang sekiranya nantinya belum bisa diangkat sebagai CPNS, pasti ada penjelasan dari BKN Perwakilan Denpasar. Alasan dan penyebabnya. Dan, hasil verifikasi pasti akan kita dibuka.

Tidak ada yang ditutup-tutupi,” pungkasnya. (kir)

menebang pohon, maka langsung dikeluarkan dari kelompok dan izinnya dicabut. Selain itu, diberikan sanksi tidak boleh masuk hutan. ‘’Belum lama ini, ada dua orang anggota dikeluarkan karena melanggar,’’ akunya.

Ketua Kelompok Beriuk Tinjal, L. Tamrin mengaku hasil dari HKm ini telah dirasakan oleh masyarakat. Diakui, HKmi ini sangat dirasakan oleh masyarakat tak mampu. Tadinya, warga miskin kesulitan memperoleh penghasilan, namun dengan adanya HKm ini sedikit tidak bisa memberi penghasilan.

Dari hasil hutan HKm ini ratarata per hari satu orang bisa memperoleh Rp 50 ribu. Sementara dari hasil menjual pepaya

saja jika 150 pohon, maka hasil penjualan Rp 250 ribu per minggu. Belum lagi daun singkong, per hari rata-rata 250 ikat, harga per ikat Rp 500. Ia mengaku per hari itu bisa berputar uang di semua kelompok Rp 35 juta, hitungan per bulan Rp 150 juta.

Sekarang ini, ujarnya, jumlah jiwa yang menggantungkan hidup dari HKm itu sebanyak 3 ribu lebih. Jumlah kelomok HK mini sebanyak 6 kelompok, berasal dari dua kecamatan yakni Gerung dan Kuripan tersebar di lima desa, yakni Giri Sasak, Kuripan, Kuripan Induk, Babusalam dan Tempos dengan jumlah anggota 1.411. ‘’Ketika ada upaya HKm ini dicabut maka warga menolak keras,’’ tuturnya. (her)

Warga Protes Kebijakan Kades Baru Giri Menang (Suara NTB) Warga Desa Babussalam Kecamatan Gerung Lombok Barat (Lobar) mendatangi kantor desa, Kamis (30/4) lalu. Kedatangan mereka memprotes sejumlah kebijakan kepala desa (kades) yang dinilai tidak pas, seperti pemberhentian seorang kepala urusan (kaur) desa dan pekasih hingga persoalan honor pekasih.

Dalam hearing ke Kantor Desa, mereka diterima Kades Babussalam, M. Zaini, Camat gerung , BPD, Kapolsek Gerung dan sejumlah tokoh masyarakat. Dalam pertemuan itu, mereka mengajukan 10 tuntutan agar segera ditindaklanjuti kades.

Salah satu warga yang juga Ketua Panitia Pilkades 2014, Safan mengeluhkan pola kepemimpinan yang dilakukan kades.

Di mana, dua bulan kepemimpinan masa jabatannya, kades baru sudah ada protesi. Ia mengaku, salah satu persaoalan pembentukan LPM yang tak melibatkan pengurus LPM lama. “Mereka tidak diundang, yang baru saja diundang,” katanya.

Ia juga meluruskan

adanya isu ‘’pemberontak’’ di desa yang seharusnya ditanggapi kepala dingin oleh kades.

Menanggapi hal ini, Kades Babussalam,M. Zaini berterima kasih atas masukan dari semua unsur desa yang sifatnya membangun. Namun ia mengaku sangat menyayangkan ketika ada kegiatan di kantor desa yang digelar untuk mencari masukan dari masyarakat, tokoh masyarakat tidak hadir.

Padahal, sebagai pemimpin baru membutuhkan masukan dari masyarakat dalam membangun desa.

Terkait pergantian salah satu kaur di Sekretariat Desa, menurutnya bagian dari upaya reformasi birokrasi. Kaur yang diganti ini, katanya, tidak pernah masuk kantor, sehingga dilakukan pengkajian. Sebelum diganti, dilakukan pengkajian siapa yang cocok menjadi kaur dan memiliki kemampuan berbicara untuk masuk ke dusun-dusun.

Setelah itu diusulkan ke camat untuk meminta rekomendasi.

Terkait pemberhentian pekasih, ujarnya, sejauh ini belum dilakukan. Bahkan, honor pekasih telah dilakukan pembayaran untuk 4 bulan. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 2 Mei 2015

PDAM Sumbawa Perluas Pelayanan

Hasanuddin

(Suara NTB/arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Proyek pengembangan perpipaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Batu Lante Sumbawa segera terealisasi, dengan hajat memperluas pelayanan PDAM. Direktur PDAM Batu Lante, Hasanuddin, S.E, Jumat (1/ 5) pelaksanaan proyek yang bakal direalisasikan tahun ini masih dalam proses di Pusat maupun di Provinsi. Salah satunya, proyek pengembangan perpipaan di kecamatan Moyo Hulu. “Sekitar bulan depan mulai turun, sekarang masih dalam proses tender,” terangnya.

Dalam hal ini, PDAM Batu Lante terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan. Tanpa ada yang sifatnya menunggu. Seperti beberapa kerusakan pipa akibat banjir di sejumlah wilayah di Sumbawa langsung diperbaiki ketika ada laporan. Ataupun kerusakan lain yang sifatnya mengganggu pelayanan.

Seperti kerusakan pipa di Mapin Alas, Empang dan lainnya akibat banjir.

Termasuk kebocoran.

D e n g a n senantiasa berkoordinasi dengan 13 cabang PDAM Batu Lante di Sumbawa. “Yang menghambat pelayanan segera kita tangani,” tukas Hasanuddin. (arn)

Halaman 6

Camat Maluk Hentikan Proses Izin Retail Modern Taliwang (Suara NTB) Protes warga dan pedagang terkait keberadaan retail toko modern di kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), membuat camat Maluk, Suharno, menghentikan proses permohonan izin operasional toko modern yang sedang berjalan. Dia mengakui perizinan pendirian toko modern di wilayahnya itu adalah yang kedua.

Sebelumnya toko pertama telah berdiri dan saat ini sudah mulai beroperasi, meski oleh pihak Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) KSB mengaku belum menerbitkan izin operasinya. “Itu juga sebenarnya diprotes. Nah dengar-dengar akan dilakukan penutupan oleh dinas karena izinnya memang belum ada,” katanya.

Menurutnya, alasan utama pihaknya menghentikan proses perizinan pendirian toko kedua itu dikarenakan pertimbangan

kepentingan masyarakat. Pihaknya melihat bahwa protes pengusaha dan pedagang lokal itu sebagai bagian dari persoalan sosial ekonomi kemasyarakatan di wilayahnya. “Kami selaku pemerintah kecamatan tidak ingin terjadi kekisruhan karena kebijakan kami tidak pro kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menyampaikan, selama ini warga Maluk pada umumnya mengeluhkan mulai berkembangnya toko-toko modern waralaba itu. Kekhawatiran terbesar warga bah-

wa akan terjadi persaingan tidak sebanding antara pedagang lokal dengan toko modern karena seluruh produk yang dijual hampir seluruhnya sama. “Dan pasti terjadi persaingan menurut warga pedagang karena semua produk jualannya sama,” paparnya.

Sebelumnya kepala Disperindagkop dan UMKM KSB, Ir. Lalu Azhar mengakui, jika dari beberapa toko retail modern yang ada di KSB belum satu pun memegang izin operasional. Karenanya pemerintah

(Suara NTB/bug)

Suharno akan segera menyurati manajemen toko modern itu untuk melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan untuk penerbitan izin tersebut.

“Baru retail modern yang di

Poto Tano dan Maluk yang mengajukan permohonan tapi belum kita penuhi. Sebab syarat membangun kemitraan dengan pengusaha pedagang lokal tempat mereka berada belum bisa dipenuhi,” jelasnya.

Bahkan karena adanya protes pengusaha pedagang lokal awal pekan ini, Disperindagkop dan UMKM KSB menyatakan, akan mengambil tegas terhadap operasional toko modern jika tak juga segera memenuhi persyaratannya.

“Kita akan hentikan operasionalnya kalau setelah kita surati nanti tidak ada tanggapan juga.

Karena secara keseluruhan bisa dibilang operasional toko modern itu ilegal karena belum mengantongi izin operasional dari kami (Disperindagkop dan UMKM),” imbuhnya. (bug)

Siswa SMPN 2 Sumbawa Ikuti Hipnoterapi Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekitar 50 siswa kelas 9 SMPN 2 Sumbawa mengikuti kegiatan hipnoterapi pada Kamis (29/4). Hal ini untuk melatih mental, dengan membuat pikiran lebih tenang dan lebih fokus dalam melaksanakan UN. Kepala Sekolah SMPN 2 Sumbawa, Sri Ningsih, S.Pd kepada Suara NTB mengatakan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan pihak sekolah, namun pihak hipnotis menawarkan untuk melakukan hipnoterapi terhadap siswa. Lantaran dianggap dapat memberikan dampak positif bagi siswa, sehingga diizinkan untuk melakukan kegiatan tersebut di sekolah. Menurutnya hal ini supaya siswa bisa lebih tenang, lebih fokus dan lebih percaya diri dalam menghadapi UN. Mengingat mental siswa diuji dengan terapi hipnotis.

Dari 312 jumlah siswa yang akan mengikuti UN, tidak semua siswa mengikuti kegiatan tersebut, karena tidak ada unsur paksaan dari sekolah, bagi siapa yang menginginkan saja untuk mengikuti. Selain itu dalam hal pembayaran, siswa sendiri yang melakukan pembayaran. Sebelumnya pihaknya sudah menggelar doa bersama untuk kemantapan siswa mengikuti Ujian Nasional. Dan menurutnya seluruh siswa yang akan menghadapi UN diwajibkan melaksanakannya.

Komunitas Hipnotis Indonesia, Rr. Badriuwati Atiwi Probo, S.Sos mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk siswa yang merasa tidak percaya diri dan tidak fokus dalam menghadapi ujian dan lain-lain, khususnya UN. Dalam hal ini biasanya siswa banyak yang dilanda stres, kecemasan, dan tidak percaya diri yang menyebabkan tidak fokus. Sehingga diberikan terapi dengan hipnotis.

Menurutnya gangguan dimaksud merupakan gangguan yang sangat fatal yang membuat siswa tidak fokus dan percaya diri menghadapi UN. Sehingga gangguan itu dicoba untuk dihilangkan dengan menambah kekuatan ingatan.

Siswa kita latih mentalnya, semua pikiran-pikiran yang membuat tidak fokus dihilangkan dengan memberikan terapi hipnotis. Ini supaya mereka semakin percaya diri dan bisa lebih fokus Ujian,” imbuhnya. (ind)

(Suara NTB/ind)

ORASI – Para aktivis FPPS dan ITK berorasi di Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (30/4), menuntut pelayanan kesehatan lebih baik.

Aktivis di Sumbawa Soroti KPU KSB Verifikasi Forum Kades Pilih Berkas Pelamar PPK Lemahnya Pelayanan Kesehatan Ketua Baru Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah aktivis dari Front Pemuda Pulau Sumbawa (FPPS) dan Institut Transparansi Kebijakan (ITK), Kamis (30/4) menggelar aksi unjuk rasa di beberapa tempat, di antaranya Kantor Bupati Sumbawa, Unit Donor Darah PMI Sumbawa, RSUD Sumbawa, dan dinas terkait lainnya. Mereka menilai pelayanan kesehatan yang dilakukan beberapa instansi tidak berperikemanusiaan terhadap masyarakat.

Dalam aksinya, para aktivis ini menuntut pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang kurang dari instansi-instansi terkait. Mereka melihat masyarakat pemegang kartu

BPJS masih dipersulit pihak Rumah Sakit, sehingga tidak jarang masyarakat menjadi korban dengan membiayai segala bentuk obat-obatan. “Kartu BPJS hanya sebagai lambang saja,” terang salah satu aktivis.

Hasil investigasi para aktivis, dikatakan RSUD Provinsi masih banyak yang perlu diklarifikasi terkait dengan ketersediaan obat-obatan yang menjadi kebutuhan mendasar dalam pelayanan kesehatan. Hal tersebut membuat masyarakat menggunakan uang pribadi untuk membeli obat sekalipun memiliki kartu BPJS. Untuk itu diharapakan pemerintah menyiapkan salah satu apotek yang representatif di lokasi RSUD Provinsi NTB

dalam menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, supaya dapat memudahkan dan mengurangi biaya transportasi masyarakat. Selain itu alat kesehatan (alkes) dan sarana penunjang kesehatan lainnya juga menjadi persoalan.

Pasalnya tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Sehingga dari kondisi tersebut, para aktivis menyatakan sikap meminta pemerintah daerah dan DPRD untuk memfasilitasi pertemuan dengan instansi terkait: RSUD Sumbawa, RSUD Provinsi NTB, PMI/ unit donor darah, BPJS, dan lain-lain, meminta instansi dimaksud meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dan bekerja profesional dan proporsional. (ind)

UNSA Masuk Ranking Dunia Kampus ’’Good Practice’’ Sumbawa Besar (Suara NTB) al, www.webometries.info.

Universitas Samawa (UNSA) Kampus sehat dalam artian baik menorehkan prestasi cukup memdari sisi administrasi pelaporan, banggakan, menyusul masuknya kamanajemen, penelitian dosen dan mpus ini dalam kategori dunia kammahasiswa. Serta karya dan pengpus sehat (good practice). Baik dari abdian lainnya. “Jangan salah sisi manajemen maupun hasil penemengartikan kampus sehat. Bulitian dosen dan mahasiswanya. kan sehat lingkungan atau lainRektor UNSA, Prof. Dr. nya, tetapi yang benar good Syaifuddin Iskandar, kepapractice,” jelas Prof Ude, da Suara NTB, Jumat (1/5) panggilan akrabnya. menyebutkan, data hasil Sedangkan khusus riset Perguruan Tinggi (PT) untuk kampus riset (dosseluruh dunia dalam kateen/mahasiswa dalam gori sebagai kampus sehat program riset hibah (good practice). Dari rankresmi DIKTI), UNSA ing sampai urutan 12.000 masuk dalam ranking dunia, ternyata UNSA ber338 tingkat nasional. hasil masuk urutan 11.310 Untuk tingkat Kopdunia. Serta masuk urutan ertis VIII (Bali-Nus160 nasional dari 400 PT di ra) masuk ranking 7 Indonesia. Untuk NTB, tiga dan NTB rangking 3. kampus yanmg masuk Hal ini bisa dilihat dalam kategori tersebut, dalam Web site yakni UNSA, Unram dan D I K T I , STAIN. Hal ini bisa dilihat simlitabmas.dikti.go.id.

Syaifuddin Iskandar dalam website internasion(arn)

(Suara NTB/bug)

(Suara NTB/arn)

Taliwang (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memverifikasi pendaftaran calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setelah sebelumnya dibuka pendaftaran.

Anggota KPU KSB, Supriadi mengatakan, total jumlah pelamar untuk mengisi seluruh slot keanggotaan PPK di delapan kecamatan tercatat sebanyak 92 orang pelamar. Adapun kecamatan yang paling banyak pelamarnya, yakni kecamatan Taliwang sebanyak 21 orang. “Hari ini terakhir kita lakukan verifikasi berkas untuk seluruh kecamatan,” terangnya, Kamis (30/4).

Sesuai dengan ketentuan, jumlah anggota PPK untuk tiap kecamatan berjumlah lima orang. Menurut Supriadi, untuk menetapkan para anggota PPK tersebut para pelamar selanjutnya masih akan terus menjalani sejumlah rangkaian tes. Mulai dari tes tulis, wawancara hingga akhirnya ditetapkan lima anggota terpilih di tiap kecamatan.

Pasca verifikasi berkas ini, tahapan selanjutnya yang akan dijalani para pelamar adalah tes tulis. Di mana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU, akan dilaksanakan mulai tanggal 5 sampai 11 Mei mendatang, dan setelah itu dirangkaikan dengan tahapan wawancara. “Kalau nanti mulai 12 sampai 16 Mei. Dan di waktu terakhirnya sekaligus penetapan 5 anggota yang dinyatakan memenuhi syarat,” terang Supriadi seraya menambahkan pelantikan anggota PPK ditargetkan terlaksana pada 18 Mei mendatang.

KPU juga sudah mulai memproses tahapan pendaftaran untuk anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). Sebelumnya pengumuman pendaftaran untuk panitia tingkat desa ini oleh KPU telah dilakukan pada tanggal 23 sampai 25 April lalu. Supriadi menjelaskan, untuk pemilihan anggota PPS ini sedikit berbeda dengan pendataftaran PPK. Keanggotaan PPS diajukan oleh masing-masing desa dengan jumlah calon maksimal enam orang.

“Desa yang ajukan.

Berikutnya prosesnya hampir sama dengan rekrutmen PPK di mana ada verifikasi, tes tulis dan wawancara,” pungkasnya. (bug)

Supriadi

Sumbawa Besar (Suara NTB) Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) menggelar pertemuan dalam rangka penyegaran pengurus di Kantor desa Kerato Sumbawa, Kamis (30/4). Kegiatan ini diikuti seluruh Kepala Desa (Kades) yang ada di kabupaten Sumbawa untuk memilih ketua baru. Ketua FK2D yang sebelumnya dijabat Khairuddin, kini beralih ke Drs. Johar Arifin, Kades Lape yang memperoleh perolehan suara terbanyak dari tiga calon.

Ketua FK2D Sumbawa terpilih, Drs. Johar Arifin kepada Suara NTB mengatakan terpilih sebagai ketua merupakan kepercayaan yang diberikan untuk lebih memperjuangkan dan meningkatkan apa yang sebelumnya telah dikerjakan ketua lama.

Menurutnya sejak dulu keakraban di tiap kecamatan semua kepala desa belum begitu sempurna. Untuk itu akan diupayakan mengadakan pertemuan di setiap Zona, sehingga kepala desa yang ada di kecamatan atau pelosok bisa lebih akrab dan bersatu.

“Yang lebih awal tentu kebersamaan dulu di setiap sona, kalau sudah akrab, intens, Insya Allah dari dasar itu akan lebih solid untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan pemda,” imbuh Johar.

Selain itu, dalam perjuangan semua Kades yang berjumlah ratusan akan diperjuangkan ke tingkat Kabupaten. Sedangkan program-program lainnya yang menjadi langkah kedepan sementara akan disusun bersama dalam pertemuan selanjutnya.

Tentunya akan diupayakan untuk meningkatkan kinerja dan lebih baik dari sebelumnya. “Jadi ada beberapa program yang perlu kami rombak dan perlu kami terangkan lagi nanti, termasuk kaitan dengan masa jabatan Kades yang sekarang memiliki jabatan bisa menjabat tiga periode.

Jadi nanti kami akan coba perjuangkan itu termasuk rekan Kades supaya ada jaminan ketika berhenti jadi Kades,” tukasnya.

Mantan Ketua FK2D Khaerudin mengatakan terpilihnya ketua baru diharapkan dapat melakukan pendekatan ke leading sector Pemerintahan Desa, yaitu Bappeda, DPPK, BPMPD. Supaya segala proses pengelolaan manajemen pemerintahan Desa secara keseluruhan bisa berjalan dengan baik untuk disampaikan kepada kepala desa melalui Forum ini. Paling tidak dengan UU yang baru tentang Desa, baik itu pengaturan keuangan dan lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan, Kepala desa harus benar-benar paham.

Supaya nantinya tidak tyerjadi hal yang tidak diinginkan. “Itu harus benar-benar Kades harus paham. Karena kita tidak mau kepala desa terjerat dalam proses hukum. Kapasitas kepala desa ini sangat penting untuk ditingkatkan,” terag Khaeruddin.

“FK2D ini sebagai katalisator dari desa dan pemerintah atas suara desa dengan diperjuangkan baik pengawasan program, perencanaan pembangunan, maupun masalah peningkatan kapasitas. Itu perlu diperjuangkan,” cetusnya. (ind)

SUARA NTB Sabtu, 2 Mei 2015 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678

Parlementaria

Dompu (Suara NTB) DPRD Dompu meminta pemerintah daerah (Pemda) dan pihak terkait untuk memprioritaskan penanganan bendungan Rababaka yang jebol.

Terdapat 1.869 ha lahan sawah yang terancam kekeringan bila tidak diperbaiki Rababaka selain fasilitas balai benih ikan (BBI) milik Dinas Kelautan dan Perikanan Dompu.

Ketua Komisi III DPRD Dompu, Nasruddin, SH usai meninjau bendungan Rababaka, Kamis (30/4) menyampaikan keprihatinan atas musibah bencana jebolnya bendungan Rababaka dalam musibah banjir, Senin (27/4) dini hari lalu. Jebolnya bend-

Halaman 7

Dewan Minta Pemda Prioritaskan Penanganan Bendungan Rababaka

ungan juga menyebabkan patahan serta retakan bangunan inti bendungan. Sehingga fungsi menahan air untuk dialiri pada saluran irigasi dan mengairi 1.869 ha tidak bisa dilakukan. “Rababaka ini mengairi sawah irigasi yang cukup produktif di Dompu dan saya sangat merasakan apa yang dirasakan petani, karena saya bagian dari mereka,” ungkap politisi PKS dari daerah pemilihan (Dapil) Kecamatan Woja dan Kilo ini.

Saat ini, kata Nasaruddin, petani pada daerah irigasi (DI) Rababaka memasuki musim tanam kedua untuk komoditi padi. Beberapa sudah ada yang menanam dan beberapa juga sedang siap menanam. Dengan

Delapan Orang Mendaftar sebagai Calon PPK Pekat

(Suara NTB/ula)

SUARA PULAU SUMBAWA

Dompu (Suara NTB) Sebanyak delapan orang mendaftar sebagai calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pekat, Dompu, setelah sebelumnya tidak ada Peminat sampai batas waktu yang ditetapkan. Pendaftar sebanyak delapan orang pun tercatat setelah masa pendaftaran diperpanjang. Kendati tidak memenuhi syarat minimal 10 orang, namun KPU akan tetap melanjutkan tahapan prosesnya pada proses administrasi dan tes tulis. Untuk memberi keamanan bagi penyelenggara Pemilu, Kapolres Dompu pastikan akan tetap proses bila terjadi pelanggaran hukum.

Ketua Divisi Sosialisasi KPU Dompu, Suherman, S.Pd kepada Suara NTB, Jumat (1/5) mengatakan, semua PPS dan PPK ada pendaftarnya. Termasuk di antaranya untuk PPK Pekat yang sebelumnya tidak ada pendaftar. “PPK Pekat ada delapan orang pendaftarnya. Kalau PPS, semuanya sudah ada,” kata Suherman.

Diakui Suherman, syarat minimal untuk perekrutan PPK 10 orang. Karena masa pendaftaran telah diperpanjang 27 – 29 April, sehingga akan tetap diproses ke tahan selanjutnya.

Yaitu penelitian syarat administrasi, tes tulis dan wawancara. “Hasil tes administrasi akan diumumkan Sabtu besok. Untuk tes tulisnya pada 6 Mei,” ungkapnya.

Tes tulis hanya dilakukan untuk PPK, sementara PPS akan langsung dites wawancara mulai 10 Mei mendatang.

Sehingga 18 Mei mendatang, anggota PPK dan PPS yang terpilih sudah bisa dilantik. “Pelantikan anggota PPK dan PPS dijadwalkan 18 Mei,” katanya.

Sebagaimana diketahui, pada pembukaan pendaftaran tahap pertama tidak satupun pendaftar yang mendaftarkan diri untuk PPK Pekat. Ada dugaan, warga trauma menjadi penyelenggara di Pekat. Karena pada Pileg 2014 lalu, penyelenggara diintimidasi dan bahkan rumah Ketua PPK Pekat dibakar orang tidak dikenal. Namun kasus hukum yang ditangani Polsek Pekat itu hingga saat ini tidak juga diselesaikan.

Terkait kasus pembakaran rumah Ketua PPK Pekat tahun 2014 lalu, Kapolres Dompu, AKBP Brury Sukocjo, SIK yang dihubungi belum lama ini mengatakan, akan menindak setiap pelanggaran hukum yang terjadi danitu sudah menjadi komitmen pihaknya. “Bila terjadi pelanggaran hukum, siapapun akan kita tindak,” tegasnya.

Terhadap kasus pembakaran rumah Ketua PPK Pekat menjelang proses rekapitulasi suara Pileg 2014 lalu dan diduga menjadi pemicu minimnya pelamat di PPK Pekat, dikatakan Brury, dirinya tidak mengetahui persis penanganannya. “Nanti saya akan cek dulu. Tapi bila ada alat bukti yang cukup, pasti akan kita tindak lanjuti,” janjinya. (ula)

Stok Bijih Besi di Bima hingga Puluhan Tahun Bima (Suara NTB) – Pemkab Bima memperkirakan potensi kandungan bijih besi di daerah itu hingga puluhan tahun kedepan. Potensi tersebut berada di kawasan Doro Sarae Ruma Desa Karampi Kecamatan Langgudu.

Kepala Distamben Kabupaten Bima, H. Khairuddin, ST, MT kepada Suara NTB, Kamis (30/4) mengatakan, perusahaan tambang PT Bima Feroindo adalah pemegang konsesi pengelolaan tambang tersebut. Perusahaan dalam negeri ini sedang melakukan proses eksplorasi dan Eksploitasi terhadap kandungan bijih besi di kawasan Langgudu. Ia mengungkapkan, ada sejumlah kajian yang menyebutkan kandungan besi di wilayah setempat memenuhi standar eksploitasi kandungan bijih besi ini akan dilakukan dilakukan hingga 2030.

Pemerintah Kabupaten Bima sudah menerbitkan izin kepada PT Bima Feroindo, untuk proses eksplorasi dan eksploitasi tambang. “Izin diterbitkan sejak tahun 2007 hingga 2030. Saat ini perusahaan tambang sedang melakukan tahapan eksploitasi,” ujarnya Dikatakan, eksplorasi pencarian bijih besi telah memakan waktu hingga tiga tahun. Perusahaan tersebut diakui sejak awal sudah optimis akan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bima itu. Sesuai Izin, Khaerudin mengaku lokasi tambang dimanfaatkan PT Bima Feroindo untuk eksplorasi seluas 19.000 hektar. Sementara eksploitasi seluas 14.000 hektar. “Sedangkan 5.000 hektar berada dalam kawasan hutan lindung, Itu sudah diatur sebagaimana dalam izin eksplorasi dan eksploitasi,” terangnya.

Dia menambahkan, saat ini sedang dilakukan pembahasan bersama antara Perusahaan dengan Pemerintah. Dalam hal ini, PT Bima Feroindo diminta harus membangun pabrik untuk mengolah hasil tambang, Tujuannya, selain sebagai salah satu persyaratan penerbitan izin, utamanya adalah kesejahteraan masyarakat. “Dengan adanya Pabrik itu, masyarakat nantinya bisa ditampung sebagai tenaga kerja,” tuturnya.

Dia mengaku, sebelumnya memang mendapat penolakan dari masyarakat, terkait eksploitasi kandungan bijih besi tersebut.

Namun setelah dilakukan sosialisasi, kata dia, kini perusahaan itu sudah tak bermasalah lagi dengan warga sekitar. “Saya telah mendapat laporan, perusahan itu telah memberikan bantuan bor air sumur dalam untuk mengairi persawahan warga sekitar, termasuk ada beberapa bantuan sosial lainnya,” pungkasnya. (uki)

demikian, petani sedang membutuhkan air irigasi. “Bila Rababaka tidak segera ditangani untuk tanggap darurat, tanaman padi pada DI Raba Baka terancam gagal tanam dan gagal panen,” terangnya.

Penanganan DI Rababaka tidak hanya bangunan bendungan, tapi juga jaringan irigasi utama. Kondisi jaringan utama Rababaka dalam kondisi rusak berat dan dibutuhkan penanganan segera. “Kondisi jaringan irigasi ini tidak memungkinkan memenuhi kebutuhan air irigasi dari Rababaka dengan menyedot air. Karena pasti airnya tidak akan sampai ke sawah irigasi yang ada, apalagi memenuhi kebutuhan air sawah 1.869 ha,” katanya.

Rencana pemerintah melalui Dinas PU, dan BWS membuat tanggul sementara dengan bronjong untuk mengalihkan air sungai pada saluran irigasi, dinilai Nasaruddin, sebagai langkah tepat untuk penanganan bencana jebolnya bendungan Rababaka.

Dengan demikian, kebutuhan air irigasi bagi petani bisa teratasi dan tidak akan mengganggu perbaikan bendungan di masa mendatang. “Manajemen penanganan bencana alam ini harus dipastikan terlaksana dengan baik agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Bila informasi penanganan bencana ini tidak terekspos, khawatirnya akan memicu kemarahan dari

petani pengguna jaringan DI Rababaka,” harapnya.

Selain meninjau bendungan Rababaka yang jebol, di awal masa resesnya Nasaruddin juga meninjau dua jembatan di Dusun Enca Desa Keramat Kecamatan Kilo yang patah diterjang banjir. Ia pun menyayangkan lambannya pembuatan jalan alternatif yang bisa digunakan warga untuk akses dari dan menuju Kilo. “Dua jembatan ini patah sejak Senin (27/4) lalu, tapi baru dibuatkan jalan alternatifnya sekarang. Pemerintahmestinya responsif terhadap setiap bencana yang terjadi, apalagi jalan ini satu-satunya akses jalan dari dan menuju Kilo,” sesalnya. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

TINJAU RABABAKA - Nasaruddin, SH anggota DPRD dari PKS berbincang dengan pejabat Dinas Pertanian saat meninjau bendungan Rababaka di awal masa resesnya sebagai anggota DPRD daerah pemilihan Kecamatan Woja dan Kilo, Kamis (30/4).

Tersangka Korupsi Cabut Gugatan Praperadilan Bima (Suara NTB) Belum seminggu mendapat tanggapan dari aparat kepolisian, tersangka penerima fee dalam kasus dugaan korupsi proyek rehab empat sekolah di Kecamatan Langgudu, Rus, melalui Penasehat Hukum (PH) H.M. Lubis, SH akhirnya mencabut gugatan praperadilan di PN Raba Bima. Gugatan dicabut disertai harapan agar penyidik Polres Bima Kota bersikap lebih arif terkait penahanan dirinya.

Adanya pencabutan ini disampaikan oleh Humas PN Raba Bima, Fatchu Rochman, SH saat dikonfirmasi, Jumat (1/

5) siang. Sedianya, sidang praperadilan pemohon Rus melalui PH terhadap aparat Kepolisian berlangsung pada Kamis (30/4).

Namun persidangan batal dilaksanakan karena pemohon mencabut gugatan praperadilan. “Tersangka mencabut lap-

oran, praperadilan dihentikan,” ujar Fatchu.

Fatchu sendiri tak menjelaskan alasan Rus melalui PH mencabut gugatan. Namun berdasarkan informasi, gugatan ini dicabut karena Rus menginginkan pengalihan penahanan yang dialaminya dari kurungan badan menjadi tahanan kota.

Sebelumnya Kapolres Bima Kota, AKBP Andy Syahril

menanggapi dingin terkait praperadilan yang dilayangkan ke pihaknya. Saat dikonfirmasi, Andy mengaku tak mau ambil pusing terkait langkah hukum yang ditempuh tersangka melalui PH tersebut. Pasalnya, praperadilan merupakan hak setiap warga negara. Bahkan, pihaknya tidak akan melakukan persiapan khusus untuk menghadapi gugatan dimaksud. (use)

Pilkada Bima

Mori dan Dinda Selangkah Lebih Dekat

(Suara NTB/ula)

JALAN ALTERNATIF - Kecamatan Kilo, Dompu, yang sejak awal pekan ini terisolir karena jalan dan jembatan terputus akibat banjir. Pemkab Dompu kemudian menurunkan peralatan berat, Jumat (1/5) untuk membuka ruas jalan alternatif untuk membuka keterisoliran itu.

Buruh di Pelabuhan Bima Tetap Kerja Meskipun Libur Kota Bima (Suara NTB) – Masih banyak pekerja yang belum mengetahui peringatan May Day atau hari buruh yang dihelat secara internasional setiap 1 Mei. Seperti buruh yang ada di pelabuhan Bima, mereka tidak tahu istilah may day dan pengaruhnya bagi setiap buruh.

Ada puluhan jumlah buruh yang bekerja di pelabuhan Bima sebagai pekerja bongkar muat barang penumpang.

Mereka bisa dikategorikan sebagai pekerja lepas, karena tidak terikat oleh berbagai kontrak aturan main dalam bekerja. Istilah may day, bagi buruh yang ada di pelabuhan Bima tidak mempunyai arti apa-apa. Pasalnya, walaupun 1 Mei adalah hari libur, mereka tetap bekerja sebagaimana hari-hari biasanya. “Biarpun tanggal 1 Mei libur, kami tetap bekerja. Karena kalau tidak bekerja, berarti tidak dapat uang untuk makan,” ujar Mustamin (45) kepada Suara NTB di pelabuhan Bima, Jumaat (1/5).

Pria yang sudah hampir 10 tahun bekerja di pelabuhan ini menuturkan, buruh yang ada di pelabuhan lebih banyak berjuang sendiri-sendiri. Dia tidak pernah tahu secara kelembagaan

maupun manajemen pekerjaan buruh di pelabuhan. Mengenai perjuangan buruh dalam hal keselamatan kerja maupun jaminan hidup, “Ya kami kerja sendiri-sendiri,” katanya.

Hanya berdasarkan pada saling menghargai dan menghormati antarsesama buruh.

Tidak ada kontrak kerja dan tidak ada istilah outsourching.

Mereka bekerja murni hanya untuk jasa bongkar muat barang dan jasa angkut barang penumpang. Walaupun demikian, mereka masih bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Kalau bisa totalkan hampir Rp 1 juta setiap bulan,” terangnya.

Buruh lain, M. Said (38) menuturkan hal yang sama.

Istilah May day tidak ada di dalam benaknya dan dirinya juga tidak mengetahui arti kata itu. ‘’Saya bekerja sebagai buruh, dapat penghasilan dan bisa memenuhi kebutuhan keluarga,’’ tuturnya.

Dikatakan, dalam hal upah, tergantung pada pendapatan setiap harinya. Tidak ada sistem pengupahan seperti pekerja-pekerja lainnya.

“Kalau tidak masuk, berarti rugi sendiri, karena tidak dapat uang. Semakin banyak

barang yang diangkut, semakin banyak hasil yang didapatkan,” katanya.

Buruh lain, Abdul Aziz (40) mengatakan, dalam sistem penerimaan buruh pelabuhan setempat, aturannya adalah apabila buruh yang sudah ada sekarang setuju orang yang mendaftar jadi buruh diterima, ya diterima. Tapi kalau ada salah satu buruh yang tidak setuju, berarti dia tidak bisa menjadi buruh di pelabuhan. Tidak ada aturan resmi.

Siapa yang pulang duluan, lambat datang, atau tidak masuk sama sekali, tidak ada sanksi. Karena sanksinya langsung diterima dengan tidak dapat uang atas kerjanya sebagai buruh di pelabuhan.

Dalam manajemen kelembagaan buruh, tidak teratur secara detail. “Kita di sini sama saja statusnya, Yang penting bisa bekerja dengan baik,” bebernya.

Para buruh tersebut berharap kepada pemerintah setempat agar bisa memperhatikan nasib mereka, mengingat harga kebutuhan yang tiap tahun makin naik, karena upah yang didapatkan dari penghasilan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (uki)

Mataram (Suara NTB) Politisi Partai Gerindra, Mori Hanafi, SE, M.Comm dan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bima, Hj. Dinda Damayanti kini telah selangkah lebih dekat. Mori sendiri mengakui keduanya kini sedang dalam proses yang lebih serius untuk bergandengan sebagai paket Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima, di Pilkada 2015.

Hal itu diakui Mori saat dikonfirmasi mengenai pertemuan mereka di Mataram, pekan lalu. Mori yang dikonfirmasi Suara NTB menegaskan bahwa pertemuan itu pada dasarnya hanya pertemuan biasa untuk menjalin silaturahmi antara kedua tokoh politik dari Kabupaten Bima.

Hanya saja, ia tak menampik bahwa ia cukup serius ingin menggandeng Dinda tampil di Pilkada Bima. Mori menganggap, Dinda memiliki kans dan tingkat elektabilitas yang sangat baik di Kabupaten Bima. “Kalau menurut saya sendiri, elektabilitas Dinda itu bahkan salah satu yang terbaik. Jadi beliau sangat diperhitungkan oleh semua rekan kita yang ingin maju,” ujarnya.

Menurutnya, Dinda juga dikenal sebagai sosok yang bersahaja dan rajin turun ke lapangan. Popularitasnya juga terangkat dengan statusnya sebagai istri Almarhum

Ferry Zulkarnain yang pernah memimpin Kabupaten Bima.

Berbekal kalkulasi itu, Mori mengakui bahwa ia memang telah melamar Dinda untuk berduet di ajang suksesi kepemimpinan di Kabupaten Bima. Hanya saja, ia menegaskan sejauh ini memang semuanya belum bisa disebut final.

“Istilahnya baru pada proses lamaran-lamaran. Jadi masih dalam proses pembicaraan. Tapi yang jelas, sudah pada tahap yang lebih maju daripada sebelumnya,” ujar politisi yang juga Wakil Ketua DPRD NTB ini.

Terkait perkembangan di internal Partai Gerindra sendiri, Mori menegaskan partainya memang memprioritaskan kader sendiri untuk tampil di ajang Pilkada. Kader yang potensial, biasanya akan dikalkulasi tingkat elektabilitasnya, apakah ia layak untuk duduk sebagai bakal calon bupati, ataukah wakil bupati.

“Apabila tidak ada yang potensial, baru kita lirik kaderkader (partai) lain. Tapi tetap, prioritasnya kader sendiri. Itu sudah perintah dari partai,” ujarnya. Menurutnya, tidak saja di Bima, prinsip serupa juga berlaku untuk kader-kader Gerindra di daerah lain. Misalnya, Syarifudin di Kabupaten Lombok Utara yang sudah dipastikan akan tampil mendampingi Najmul Ahyar. (aan)

Mori dan Dinda

Kandidat Kades di Bima Tuntut Pilkades Dipercepat Bima (Suara NTB) Sejumlah kandidat yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Bima mendatangi kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Bima, Kamis (30/4). Para kandidat ini datang guna mempertayakan kejelasan jadwal Pilkades tahun 2015.

Sebab, sesuai dengan informasi yang mereka dapat

jika BPMDes memundurkan jadwal pemilihan dimaksud.

Reaksi para kandidat ini muncul setelah sebelumnya terdapat Surat Edaran (SE) dari Bupati Bima, Drs. H. Syafrudin H. M. Nur, M.Pd untuk mempersiapkan kepanitiaan Pilkades. Namun, tibatiba beberapa hari lalu muncul informasi bahwa BPMDes menunda pelaksanaan Pilkades tahun 2015 ini.

Penundaan ini pun ditentang oleh para kandidat.

Guna menanyakan kejelasan masalah penundaan dimaksud, para kandidat ini mendatangi kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Bima sekaligus bermusyawarah karena tak ingin pilkades ditunda.

Dalam pertemuan yang diterima oleh Kepala Kesbangpolinmas, Drs. Zubaer HAR, M.Si ini mereka kemudian diinformasi-

kan jika Sekda Drs. H. A. Wahab HAK tengah berada di Mataram guna mengikuti rapat dengan Gubernur terkait masalah penundaan itu juga.

Koordinator, Sudirman JK dalam kesempatan tersebut menyebutkan jika pihaknya akan menunggu hasil keputusan rapat pada hari Senin.

Jika keputusan rapat Pilkades tetap ditunda, maka mereka akan menggelar aksi

pada hari Rabu atau Kamis.

Namun, katanya, mengenai Pilkades ini tinggal menunggu keputusan Bupati saja.

Pasalnya, Gubernur telah memberikan kewenangan kepada Bupati. “Kalau keputusan Bupati hari Senin akan menunda pelaksanaan Pilkades, maka kami akan turun melakukan aksi,” tuturnya. Sebab, di Kabupaten Bima sendiri terdapat 57 desa

pemekaran yang dipimpin oleh Plt Kades.

Sementara itu, Drs. Zubaer HAR M.Si menyebutkan jika Pilkades tetap dilaksanakan pada tahun 2015 ini. Terkait kedatangan para kandidat ini, dia pun mengapreaiasi karena telah mempercayakan kepada Kesbangpolinmas sebagai penghubung aspirasi.

Selanjutnya, kedatangan para kandidat yang meminta agar

Pilkades tetap dilaksanakan tahun 2015 ini akan disampaikan ke pimpinan daerah. “Tapi yang jelas Pilkades tetap dilaksanakan tahun 2015,” tegas Zubaer. Dalam kesempatan itu, Zubaer berharap agar para kandidat ini menjaga keamanan. Dalam arti siap bertarung dan siap pula menerima konsekuensi. (use)

SUARA NTB Sabtu, 2 Mei 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Motif Cemburu

(Suara NTB/ars)

Gunakan Anjing Pelacak DUA kali, Lapas Mataram digerebek. Sebab dicurigai penjara kelas IA itu masih terjadi transaksi narkoba meski pelakunya dibalik jeruji. Meski institusinya menjadi sorotan, bagi Kalapas Mataram Hanibal, BC.Ip, SH, MH tidak mempersoalkan.

Kedepan, belajar dari beberapa kasus terakhir yang diungkap BNN NTB dan Polres Mataram, pihaknya akan terus mengevaluasi terus proses pengamanan di semua blok tahanan, karena memang targetnya Lapas Mataram harus clean dari narkoba. Bentuk pengawasan itu bahkan direncanakan menggunakan anjing pelacak, dengan berkoordinasi dengan unit Satwa Polda NTB. Karena modus penyelundupan narkoba ke dalam Lapas, beragam, hingga hal hal yang tak terpikirkan oleh pihaknya.

Semisal, penyelundupan yang dilakukan pengunjung wanita.

Bisa saja narkoba diselipkan di pita rambut untuk hitungan gram.

Bahkan paling miris, narkoba diselundupkan lewat celana dalam. “Nah kalau yang seperti ini modusnya kan sulit kita mau lacak,” tegasnya.

Sehingga bagi dia perlu cara cara ekstra untuk mengantisipasi masuknya produk narkoba berbagai jenis. (ars) Hanibal

Sekeluarga Diserang, Satu Orang Tewas Mataram (Suara NTB) Suasana gempar di Kampung Arab, Lingkungan Bintaro Ampenan, Kamis (30/4) siang lalu. Satu keluarga diserang oleh pelaku bernama Suryadin alias Aga (35). Dugaan sementara, motif penyerangan dan pembunuhan itu dipicu kecemburuan.

Korban tewas adalah Teeseo Min (55) di rumahnya, Jalan Bandeng 73 Kampung Arab Kelurahan Bintaro, Mataram. Korban mengalami pendarahan hebat setelah kepalanya disabet parang oleh pelaku. Tidak hanya itu, dua jarinya putus. Sedangkan korban luka tebas lainnya, pembantu bernama Johariah juga dihajar parang di bagian kepala dan tangannya, beruntung masih bisa diselamatkan. Galih Alik, anak korban, juga mengalami luka sayatan di leher bagian belakang dan luka tergores di lengan dan tangan.

Menurut Alik, pelaku yang saat itu mengenakan baju kuning dan memakai sarung, tiba tiba masuk dan menghunus sebilah pedang. Pelaku yang terlihat kalap menyerang siapa saja di depannya. “Karena dia bertemu saya, saya langsung diserang pakai parang,” kata Alik. Dia berusaha melawan dan sempat menghindar dari sabetan parang pelaku, hingga mengenai leher dan tangannya. Ibunya, Xiomi yang juga berada di rumah, memintanya segera lari. “Karena

saya pikir saya yang dicari dia, akhirnya saya lari,” tuturnya.

Namun rupanya pelaku menyerang ibunya hingga tewas. Darah pun berceceran di lantai dan dinding. Pembantu korban, Johariah tak luput dari aksi brutal pelaku, karena berusaha menghalangi.

Saksi mata, Tasmin, warga sekitar juga berusaha menghalangi. Awalnya dia mengira pelaku sedang merampok pemilik rumah, Song Pek (60). Di depan gerbang, dia melihat Alik, anak Song Pek terlibat duel dengan pelaku. “Pas saya mau dekat, dia ayunkan parang. Jadi saya ndak berani dekat,” kata Tasmin. Betapa kagetnya dia, di dalam rumah itu sudah berjatuhan korban. Xiomi dan Johariah dilarikan ke rumah sakit Kristen Karang Ujung Ampenan. Karena luka sangat parah, Xiomi dilarikan ke RSUP NTB, namun nyawanya tidak terselamatkan.

Agus Wijaya, anak sulung korban yang tiba setengah jam setelah kejadian, menduga pelaku sedang stress karena akan bercerai dengan istrinya. Tanpa sebab yang

jelas, pelaku yang dikenalnya preman itu datang ke kediaman orang tuanya dan mengamuk.

Padahal hampir setiap hari, pelaku datang ke rumah orang tuanya dan meminta uang. “Setiap dia minta uang, keluarga saya kasi 100 ribu, kadang 50 ribu. Dia juga sering makan di sini,” tutur Agus.

Bahkan mereka sudah menganggap Aga sebagai keluarga.

“Tapi heran, kenapa dia sampai tiba tiba datang ngamuk ke sini,” ujarnya heran.

Sementara pelaku berhasil diamankan dua anggota Sat Lantas Polres yang kebetulan sedang tugas tidak jauh dari TKP. Tapi lagi-lagi Aga membuat ulah. Saat diamankan di Mapolsek Ampenan, berusaha kabur karena jumlah personel yang terbatas, namun berhasil ditangkap kembali. “Sekarang tersangka sudah kami serahkan ke Polres Mataram,” kata Kapolsek Ampenan, Kompol Arief Yuswanto.

Apa sebenarnya motif penyerangan dan pembunuhan itu?

Dari penyelidikan, aksi brutal pelaku diduga dilatari kecem-

(Suara NTB/rus)

PUPUK - Anggota Kodim 1615 Lotim mengamankan pupuk yang diduga hasil penimbunan.

buruan. Istri pelaku diduga beberapa kali dirayu Song Pek, bahkan diajak untuk kawin.

Karena geram, pelaku berangkat dari rumahnya Kebon Roek Ampenan, mencari Song Pek di rumahnya sekitar Pukul 12.00 Wita, sembari membawa pedang. Namun

karena tidak menemukan Song Pek, Aga menyerang istri Song Pek, anaknya dan pembantunya.

Sampai saat ini Aga masih diperiksa di Polres Mataram, untuk diperiksa kemungkinan mengalami gangguan kejiwaan. (ars)

Pantau PNS Berpolitik

TNI Ungkap Dugaan Penimbunan Pupuk Bersubsidi Selong (Suara NTB) Komando Distrik Militer (Kodim) 1615 Lombok Timur (Lotim) kembali berhasil mengungkap dugaan praktik penimbunan pubuk bersubsidi. Sebanyak 10 ton pupuk jenis SP36 berhasil diamankan aparat TNI dari rumah salah seorang warga bernama MS, Warga Dusun Tinggang Kelurahan Kelayu Jorong Kecamatan Selong.

Komandan Kodim 1615 Lotim, Letkol. Arm. Rama HB saat dikonfirmasi membenarkan keberhasilan anggota TNI AD tersebut. Aparat TNI ini langsung menggerebek rumah terduga penimbun ini sekitar pukul 9.30 Kamis (30/4) lalu.

Diduga kuat, puluhan ton pupuk yang itu akan dijual melampui Harga Eceran Tertinggi (HET). Kasus ini selanjutnya dilimpahkan penanganan hukumnya ke aparat Polres Lotim.

“Kita sudah serahkan ke Polres Lotim untuk proses hukumnya,” ujar Dandim termuda di Indonesia ini. Dandim menyampaikan, terungkapnya dugaan penimbunan pupuk bersubsidi ini tidak lepas dari perhatian masyarakat. Aparat TNI sudah berkomitmen untuk terus mengawasi proses distribusi pupuk. Pelaku asal Kelayu ini sudah lama dipantau gelagatnya.

Menurut keterangan dari pemilik pupuk, pupuk bersubsidi itu diperoleh dari berbagai tempat. Termasuk dari luar Kabupaten Lotim. Sudah ada yang dijual melebihi HET yang telah ditetapkan pemerintah. Dandim pun mengimbau masyarakat agar tidak menimbun. “Kalau kedapatan akan berurusan dengan hukum,” ancam Rama.

Ditempat terpisah, sekitar pukul 17.30 Wita Rabu (29/4) lalu, aparat Polres Lotim juga berhasil menangkap puluhan ton pupuk di Sikur. Berbeda dengan aparat TNI, aparat Polres ini mengungkap mengamankan pupuk yang diduga palsu. Jumlahnya mencapai 10 ton yang diangkut menggunakan mobil truk dengan nomor polisi B 9840 KDB. Pupuk yang diamankan merupakan pupuk organik non subsidi dengan merek SP.36 dengan produksi CV Putra Tunggal. Oleh sopir bernama Nursam pupuk yang diduga palsu itu akan dibawa pemiliknya, JP, Warga Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur. Kapolres Lotim melalui Kasat Reskrim, AKP Kiki Firmansyah menyatakan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan dokumen terhadap pupuk yang diamankan tersebut. (rus)

(Suara NTB/ist)

DIAMANKAN - Tersangka Suryadin alias Aga saat diamankan dua anggota Sat Lantas di depan rumah korban.

Loteng Segera Bentuk Tim Pengawas

(Suara NTB/ars)

RAZIA - Personel pasukan di depan Lapas Mataram saat razia dadakan untuk mencari narkoba di dalam blok tahanan.

Lapas Mataram Kembali Digeledah

Polisi Hanya Temukan ”Bong” Bekas Mataram (Suara NTB) Setelah dilakukan BNN, Lapas Mataram kembali digeledah. Kali ini melibatkan satu pleton pasukan Brimob Polda NTB gabungan dengan Dit Narkoba, serta pasukan tambahan dari Polres Mataram.

Operasi dadakan yang dilakukan, Jumat (1/5) sekitar pukul 15.00 Wita. Pasukan bersenjata bersama sejumlah personel berpakaian preman dari Direktorat Narkoba Polda NTB dan Satuan Narkoba Polres Mataram, masuk ke dalam blok tahanan. Mereka menggeledah di sejumlah blok tahanan yang dicurigai tempat transaksi dan penggunaan narkoba oleh narapidana dan tahanan.

Setelah hampir dua jam

menggeledah, tak ada barang bukti narkoba jenis sabu atau ganja ditemukan. Meski selama ini santer didengar peredaran narkoba di dalam, maupun barang yang masuk setelah diorder bandar melalui kurir di lapas kelas IIA ini.

“Hasil operasi tidak ada. Hanya berupa bong dan pipet saja,” kata Kalapas Mataram, Hanibal, BC.iP, SH, MH kepada wartawan usai operasi.

Razia dadakan itu diakuinya sudah dikoordinasikan pihaknya dengan Polres Mataram. Bahkan dia siap jika institusi penegak hukum mana pun ingin menggerebek tempatnya. “Malah kami berterimakasih. Agar bagaimana pun juga, tempat ini (Lapas) harus clean dari narkoba,” kata Hanibal ditemui depan

gerbang Lapas.

Tapi ia memberi catatan, sebelum operasi penggerebekan oleh institusi manapun, perlu koordinasi. Ia tidak ingin terjadi insiden, bahkan kerusuhan akibat penggeledahan yang tidak dikoordinasikan dengan pihaknya. Baginya, operasi memang seyogiyanya harus dirahasiakan. Sehingga ada persepsi dari penegak hukum tidak perlu koordinasi. Tapi, dia merasa paling paham situasi dan psikologi penghuni. “Sehingga jangan sampai terjadi apa – apa, seperti kerusuhan,” harapnya.

Terkait operasi, setiap saat akan tetap dilakukan, dengan berkoordinasi baik dengan kepolisian maupun BNN. (ars)

Praya (Suara NTB) Peringatan keras dilayangkan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di daerah ini. Agar benar-benar menjaga netralitasnya selama perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun ini. Dengan tidak terlibat aktivitas politik yang bisa merusak netralitas sebagai abdi negara.

Peringatan tersebut dilayangkan Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Loteng, Drs. H.L. Sastrawirya, kepada wartawan, Kamis (30/4) kemarin. Bahwa dalam aturan kepegawaian yang ada, sudah jelas mengatur kalau PNS harus tetap netral dan tidak boleh terlihat politik praktis. Guna memantau sekaligus mengantisipasi adanya PNS lingkup Pemkab Loteng yang terlibat politik, pihaknya berencana membentuk tim khusus. Yang khusus bertugas memantau aktivitas para PNS. “Jika memang dibutuhkan, kita akan bentuk tim pemantau khusus,” tegasnya.

Diakuinya, PNS berpolitik

memang menjadi persoalan tersendiri menjelang pelaksanaan agenda politik. Terutama lagi menjelang Pilkada.

Sehingga memang harus ada upaya-upaya pemantauan dan pengawasan yang ketat untuk mempersempit ruang bagi PNS untuk terlibat politik.

Terhadap PNS yang terlibat politik tersebut, lanjut Sastrawirya, pihaknya tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas. Tentunya sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan. “Kalau ada yang sampai terlibat politik, akan kita tindak tegas. Sesuai tahapan dan aturan-aturan kepegawaian yang berlaku,” imbuhnya.

Sanksinya mulai yang paling ringan. Berupa teguran tertulis. Sampai sanksi pemberhentian sebagai PNS. Jika memang pelanggaran yang dilakukan masuk katagori pelanggaran berat. “Jadi tidak ada alasan bagi PNS untuk terlibat politik. Kalau sampai berani melanggar, maka sanksi bagi PNS tersebut sudah menunggu,” timpal Sastrawirya. (kir)

Anggota Ngotot Tolak Kasat Pol PP Giri Menang (Suara NTB) – Selama hampir seminggu ini, Kasat Pol PP, I Nengah Sugiartha tidak pernah masuk kantor. Pascadidemo oleh anggotanya Senin lalu, para perwira dan anggota ngotot menolak Kasat Pol PP ini masuk kantor. Seperti kondisi Kamis lalu, situasi di Kantor Satpol PP seperti biasa para anggota tampak berada di lobi kantor setempat. Tampak kendaraan patroli milik Satpol PP diparkir di depan kantor, tempat biasa kendaraan Kasat Pol PP parkir.

Meskipun Kasat Pol PP tidak masuk kantor, namun pelayanan di kantor setempat tetap berjalan normal.

“Pelayanan tetap berjalan

normal,” kata Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, I Ketut Rauh, SSTP kemarin. Termasuk jika nanti ada surat-surat yang perlu ditandatangani Kasat Pol PP tetap akan ditandatangani oleh bersangkutan. Terkait pula penandatanganan gaji para anggota, tetap akan ditandatangani oleh Kasat Pol PP. Ia mengaku pascademo Senin lalu, Selasa Kasat Pol PP sempat masuk kantor namun didahului kedatangan LSM yang mengira kantor Kasat Pol PP disegel. LSM ini meminta agar kantor dibuka. Ia sendiri tak tahu, apa hubungan antara kedatangan LSM dengan Kasat Pol PP. “Tapi saat itu hanya ada anggota di depan,” ujarnya. Ia meluruskan isu bahwa ada dalang dibalik aksi demo ini. Ia menampik jika aksi itu sengaja digalang oleh internal Satpol PP khususnya dari perwira.

Menurutnya aksi ini murni keinginan para anggota. Hal ini pula disampaikan ke Wakil Bupati, H Fauzan Khalid waktu dipanggil.

Menurutnya, tidak ada kepentingan perwira melakukan penggalangan aksi itu. Bahkan disampaikan ke Wabup, bahwa meskipun ada penunjukan Plt tidak mesti dari internal Satpol PP khususnya dari perwira dan Kasi. Lantas apa sikap anggota Satpol PP saat ini? Menurutnya sampai saat ini, anggota dan perwira yang ada di Satpol PP tetap pada posisi menolak jika I Nengah Sugiartha menjadi Kasat Pol PP. “Seperti komitmen awal, bahwa kami tidak menerima Kasat Pol PP,” tegasnya diamini oleh perwira yang lain. (her)

Jendela Sastra

Suara NTB Sabtu, 2 Mei 2015

Halaman 9

CERPEN

Amaq Ombas Budi Afandi Memegang kamera di depan lelaki ini harusnya membuatku bersemangat seperti yang sudah kubayangkan. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, aku merasa menjadi seperti terpidana mati di depan moncong senapan.

TUBUHKU tak henti gemetar, dan jika terus begini, gambar yang kuhasilkan pasti akan kehilangan bentuk aslinya.

“Apa kamu sudah siap?” ucap Amaq Ombas.

Untuk kesekian kali dia menanyakan hal serupa sedari aku bersiap memotretnya. Memang agak lucu, seorang objek yang hendak dipotret memertanyakan kesiapan juru fotonya, biasanya aku yang melontarkan pertanyaan itu.

“Sudah siap?”

“Siap, Bos,” balasku.

“Ingat,” kata Amaq Ombas.

“Baca dulu mantranya,” sambungnya setelah berada dalam posisi.

Meski membalas dengan anggukan, tubuhku belum juga mau berhenti bergetar, termasuk jari telunjuk yang telah menyentuh shutter. Tubuhku sepertinya begitu ketakutan. Entahlah, mungkin aku memang ketakutan akan menghasilkan gambar seperti sebelumnya, atau mungkin, aku ketakutan karena ingatan akan cerita-cerita tentang Amaq Ombas.

“Kalau kau belum siap,” Amaq Ombas berucap sambil mulai duduk di tikar pandan, “Nanti saja.”

“Tidak,” potongku, “Aku siap kok.”

“Mari,” ucapku sambil memintanya berdiri.

Adegan berulang seperti saat aku baru akan mulai memotretnya. Entah telah beberapa kali adegan tersebut berulang. Amaq Ombas mengambil posisi di depan kamera, mengelus rambut panjangnya, dan memasang senyum yang memerlihatkan giginya yang menguning.

Adegan serupa terus terjadi dan belum satu gambarnya bisa ditangkap kameraku. Padahal sudah beberapa kali aku mencoba, namun kameraku hanya menghasilkan gambar ruangan di sekitarnya. Tubuh Amaq Ombas tidak mampu ditangkap kamera. Yang berhasil ditangkap hanya dinding bedek dan beberapa pakaian yang menggelantung, meski nyata-nyata Amaq Ombas berdiri di antaranya. Hingga akhirnya, Amaq Ombas membisikkan kalimat yang harus kubaca sebelum memotretnya.

Sekarang, setelah menerima mantra itu, aku agak yakin akan bisa memotretnya. Meski secara teknis, peralatan kusetel pada posisi yang sama dengan sebelumnya.

“1,2,3,” bersamaan dengan hitungan berakhir, telunjukku menekan shutter dan cahaya memercik.

“Aduh,” ucapku seraya menepuk jidat, “Aku lupa membacanya.”

“Kau terlalu tegang.”

“Kita istirahat saja,” kata Amaq Ombas sambil melangkah menuju pintu, “Aku juga harus sembahyang.” *** Untuk pertama kalinya aku merasa sangat cemas saat akan memotret seseorang, lebih cemas dari saat memotret petugas yang

(TS Lan)

mementung pendemo, lebih cemas dari saat preman suruhan pejabat korup datang menyatroni rumah.

Apa yang kuhadapi memang lebih sulit dari semua pengalaman sebelumnya, sebab objek di depanku, bukan petugas atau pendemo, pun preman atau pejabatpejabat narsis yang siap diperintah para juru foto.

Yang kuhadapi adalah seorang pria yang berdiri dalam keadaan telanjang bulat. Dia telanjang bulat bukan karena kuminta, tapi memang demikianlah adanya dia, sebab itu dia dipanggil Amaq Ombas yang artinya bapak yang telanjang.

Dia telanjang bulat, selalu, setiap hari. Tak ada sehelai benang di tubuhnya, mulai ujung kaki hingga ujung rambut. Aku yakin karena itu kulitnya kusam, terlihat tak terurus, pun begitu dengan rambutnya.

Perihal Amaq Ombas kudengar pertama kali dari seorang kawan di kampung. Kawan itu mengatakan, ada seorang manusia yang sangat unik dan mungkin akan membuatku tertarik untuk menjadikannya objek foto.

Menurut kawanku itu, Amaq Ombas adalah seorang pria yang telanjang bulat sepanjang hidup.

Dia sudah dianggap gila oleh orang kebanyakan sehingga tidak harus dianggap aneh tingkah lakunya.

Dari semua hal yang diceritakan kawanku, bagian terakhir tentang Amaq Ombas kurasa sangat menarik, yakni tentang tidak seorang pun pernah berhasil mengambil gambarnya meski menggunakan berbagai jenis kamera.

Setelah mendengar cerita itu aku sempat berpikir, tidak mungkin menjadikannya objek foto dan berita foto, apalagi jika memang jasadnya tidak bisa ditangkap kamera. Pun jika bisa, kurasa menampilkan kenyataan foto orang dewasa yang telanjang bulat di kertas koran, sangatlah tidak etis, kecuali mungkin ditampilkan hanya separuh badan. Tapi jika demikian, bagaimana meyakinkan orang bahwa dia bertelanjang bulat? Dengan berbagai pikiran itu, aku sempat melupakan cerita tentang Amaq Ombas.

Namun beberapa lama setelah cerita kawanku itu, aku bertemu dengan Tuaq-ku yang tinggal sekampung dengan Amaq Ombas. Di tengah obrolan yang tak tentu arah, aku tak sengaja bertutur tentang cerita kawanku, dan reaksi Tuaq-ku lebih dari yang aku ba-

yangkan.

Dengan semangat dia menuturkan pengalamannya bersama Amaq Ombas. Bagaimana sesungguhnya Amaq Ombas yang menurutnya tidak layak disebut orang gila. Menurutnya Amaq Ombas sangat bijak, tak kurang bijak dibandingkan para Tuan Guru.

Tentang Amaq Ombas yang tak bisa dipotret, ia mengatakan hingga kini tidak ada yang pernah berhasil mengabadikan gambar Amaq Ombas. Bukan lantaran tidak ada yang pernah mencoba, tapi memang tidak ada kamera yang berhasil menangkap tubuhnya.

Pada akhirnya cerita itu berhasil menggerakkanku untuk mencoba memotret Amaq Ombas. Dan berkat bantuan Tuaq-ku, hari ini, pagi-pagi aku sudah duduk di rumah Amaq Ombas. Sebuah rumah panggung berdinding bedek, beratap ilalang, dengan empat tiang sepanjang sekitar dua meter dari permukaan tanah. Di kolong rumah panggung itu Amaq Ombas membuat kandang untuk kambing dan bebek yang dititipkan orang.

Aku sempat terkejut saat melihat sosoknya. Apa yang kudengar tentangnya ternyata benar. Dia telanjang bulat, bahkan tidak menu-

tup alat kelaminnya seperti yang dilakukan orang-orang pedalaman yang kerap kusaksikan di televisi.

Amaq Ombas menyambut kami layaknya tuan rumah menyambut tetamu, hanya bedanya dia tidak menyediakan minuman. Kurasa bukan karena ia tak ingin, tapi mungkin karena ia berpikir, tidak akan ada orang yang nyaman menikmati apa pun bila berada di dekatnya.

Bagian dalam rumah panggung terasa sangat lembab, terlebih tidak ada listrik. Amaq Ombas hanya menggunakan lampu templok yang melekat di salah satu dinding bedek. Setelah beberapa saat menemaniku berbincang, Tuaq-ku pamit dan meninggalkan kami.

Awalnya Amaq Ombas menolak diwawancarai, karena dia tidak berminat untuk diwartakan.

Beruntung kedekatannya dengan Tuaq-ku, membuatnya bersedia.

Apa yang dikatakan Tuaq-ku ternyata benar, bahkan lebih. Apa yang kulihat dan kudengar langsung, rasanya membuatku tak mungkin menganggap Amaq Ombas gila.

“Silakan saja kalau kau mau menganggapku gila, kalau pun

tidak ya boleh saja, hak tiap manusia untuk menilai orang lain,” katanya.

“Aku dilahirkan untuk menjadi contoh bagi semua manusia.

Lihatlah aku, apa yang bisa dibanggakan dari manusia, beginilah bentuk manusia sesungguhnya, jika tidak ditutupi kepalsuan-kepalsuan,” katanya.

Sepanjang pagi pembicaraan kami berputar tentang perjalanan hidupnya, membuatku sibuk mencatat dan lebih sibuk lagi berpikir. Dari caranya bercerita, sangat tidak mungkin Amaq Ombas tidak waras, malahan ia terdengar lebih waras dari siapa pun yang pernah kuajak bicara tentang kehidupan.

Perbicangan kami berlangsung santai hingga siang datang dan aku mengutarakan keinginan mengambil gambar. Menanggapi keinginanku, Amaq Ombas sempat menarik napas dalam, kemudian bertanya, apakah aku mengetahui cerita tentang dirinya yang tidak pernah bisa dipotret. Mendengar pengakuanku dia hanya mengangguk-angguk dan tersenyum, sebelum akhirnya memintaku bersiap dengan peralatanku. *** “Baik, kita mulai,” ucapku begitu Amaq Ombas selesai sembahyang.

Sekali lagi Amaq Ombas membuatku terkejut saat melihatnya sembahyang dengan begitu khusuk. Entahlah, aku terkejut, risih atau malu, yang jelas untuk pertama kalinya aku melihat orang sembahyang dalam keadaan telanjang bulat.

“Baca mantranya dalam hati,” ucapnya setelah berdiri di depan kamera.

“Baik,” balasku dan langsung memejamkan mata sambil merapal kalimat yang sudah ia ajarkan.

Setelahnya, jariku menekan shutter bersamaan dengan mata yang terbuka. Kilatan cahaya memercik. Aku segera mengintip layar kamera dengan dada bergemuruh. Dan begitu mataku menangkap layar kamera, aku langsung bergidik, ketakutan, lebih dari semua ketakutan yang pernah kurasakan, hingga hampirhampir aku terjungkal ke belakang.

Napasku terengah. Tanganku gemetar. Otakku langsung berpikir, foto yang kudapat tidak mungkin bisa kukirimkan sebagai berita, tidak mungkin, sebab dalam layar itu tak ada Amaq Ombas, yang ada hanya diriku yang berdiri dalam keadaan telanjang bulat. # Mataram-Jakarta

Budi Afandi mukim di Dusun Bilatepung, Gerung, Lombok Barat.

Buku kumpulan cerpennya berjudul Badja Matya Mantra (Akarpohon, 2013).

PUISI Kim Al Ghozali AM Pergi

Perihal Penantian

ia telah pergi membasuh jejaknya ke hulu melewati malam tak bernama dan pudar rembulan menjelang subuh

malam lelah merebah di kota tua langit menancapkan kakinya di atas kepala orang orang terluka mengapa sepi masih sama? datang pada saat tak terduga saat saat gelap mempelai bumi

kupu kupu pucat di kaca yang lembab kenangan mengeram di beku embun siapa yang akan lahir menjadi diri yang lain? “ada yang datang ada yang pergi” begitu pintu membuka riwayat perihal perpisahan. berilah tanda pada tubuhmu agar kukenal akrab bau kematian yang pergi semakin jauh yang datang semakin dekat masih yakinkah cinta bisa abadikan kehidupan?

ada yang melintas di atas tidurku apakah itu bayangmu yang kini tak kukenal lagi? sebab musim telah mengganti warnanya cuaca merontokkan kenangan dalam ingatan. rambut kita yang pernah disatukan angin membekas di atas lampu neon di malam malam ajaib jemari kita bersentuhan di bawah restu rembulan

angin atau hujan yang datang di malam hari ada maksud rahasia yang ia bawa ada bayangan menagih selaput nyawa maka genggamlah tanganku semampumu sebelum sentuhan jadi tak bermakna sebelum asmara tiada berguna

sepotong sajak telah kubacakan untukmu di kedai kopi tua itu lampu lampu padam kota jadi asing tapi masih kukenal bau rambutmu lalu kita berjalan menyusuri lorong lorong rahasia masa depan

ia akan pergi ke hulu kita hidup disaksikan langit dan duka cita hanya di bumi tempatnya. masih yakinkah cinta bisa abadikan kehidupan?

“jangan menungguku” bisikmu. aku melihat langit pecah bintang gemintang bising bergesekan sedangkan jalanan tetap bisu hanya angin sesekali lewat menyapu keringat dinginku di malam itu dinda, aku ‘kan menyusul ke puncak sepimu lewat celah bukit yang terbakar kibarkan rambutmu pada rambutku kibarlah duka cita cinta kita dua bola mata kucing menyeberang di atas perapian apakah itu bayangmu yang kini tak kukenal lagi?

Di Veranda

—bersama Eka dan Siska senja redup di atas meja: ada gerak menyelinap di antara cangkir kopi dan buku puisi bukan tanganmu bukan pula pecahan matahari ia cahaya yang lahir dari perut jam kita diam namun bayang terus berjalan jauh ke jantung waktu “musim dingin telah tiba” sela anak kecil di sebelah meja. aku ingin mencipta taman dari kuasmu yang patah dengan warna warni lumpur dan hangat darahmu maka diamlah sejenak sampai kabut di rambutmu usai kuurai

Nyepi tanpa suara tanpa cahaya lampu lampu tinggal tubuhnya tubuh tubuh tinggal jiwanya jiwa jiwa melayang bebas di jagat semesta raya dari mana asal kita? dari sunyi kembali ke sunyi gnothi seauton! gnothi seauton! socrates melagukan teriaknya dari denting jam malam yang hening di rimbun rumahmu ada jalan menuju tubuhnya menepilah dalam sepi gurat bening wajahnya

malam merebah di atas meja: kita tidak sedang bertiga kini kau mencipta jiwa di atas kanvas dan aku memikat bintang bintang nanti kan kita panggang di atas kobar rinduku saat malam makin sepi dan kita jalan sendiri sendiri

Kim Al Ghozali AM lahir di Probolinggo, 12 Desember 1991. Kini mukim di Denpasar.

Aktif sebagai Milisi di Jatijagat Kampung Puisi, Bali.

SUARA NTB Sabtu, 2 Mei 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Rayakan Kelulusan

Walikota Larang Pelajar Coret Seragam

Terima Kenyataan SETELAH sekolah digusur dan dijadikan sebagai siswa dan guru SDN 7 Terara Lombok Timur (Lotim) terpaksa harus menerima kenyataan dengan belajar di Aula Kantor Desa Terara. Bahkan, semenjak informasi akan digusurnya SDN 7 Terara beberapa waktu lalu. pihak sekolah dari SDN 7 Terara sudah diperintahkan untuk tidak menerima siswa baru pada saat itu. Hingga kini, siswa yang masih bertahan (Suara NTB/dok) menimba ilmu di SDN 7 TerHj. Marhamah ara menyisakan 118 siswa.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (30/4), Kepala SDN 7 Terara Kabupaten Lotim, Hj. Marhamah mengungkapkan, perintah pelarangan penerimaan siswa baru pada saat itu diperintahkan langsung Kepala Dinas Dikpora. Dalam hal ini, pihak sekolah hanya mengikuti dan mematuhi apa yang diperintahkan dari atasan. Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya, siswa yang masuk di SDN 7 Terara berkisar antara 20 sampai 25 orang siswa.

Sementara, katanya, keberadaan siswa untuk belajar di Aula Kantor Desa Terara itu merupakan kesepakatan bersama antara Kepala Desa, Komite Sekolah dan Wali Murid, hal itu dilakukan supaya siswa yang berada di SDN 7 Terara berada di satu tempat, tetap aman dan tidak terpecah.

“Memang sebelumnya kita ditawarkan oleh pihak Dikpora, supaya siswa ditempatkan sementara di SDN 2 Terara dan SDN 4 Terara dengan memasukkan siswa kita pada sore hari, tapi berdasarkan keputusan bersama itu ditolak untuk keamanan siswa, terlebih keberadaan SDN 4 Terara jauh dan siswa harus menyeberang jalan,”terangnya. (yon)

Anut Dua Kurikulum, PGRI Sebut Arah Pendidikan Belum Jelas Mataram (Suara NTB) Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB Drs. H. Ali Arahim, MSi, menyebut secara umum arah kebijakan pendidikan nasional saat ini belum jelas. Hal itu disebabkan oleh adanya dualisme penggunaan kurikulum di sekolah.

“Ini aneh, dalam satu negara punya dua kurikulum.

Satu-satunya negara punya dua kurikulum”, kritiknya saat dikonfirmasi Suara NTB terkait Hari Pendidikan Na(Suara NTB/dok) sional (Hardiknas) Tahun H. Ali Arahim 2015, Kamis (30/4).

Harusnya, lanjut dia, pemerintah bersikap tegas menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kondisi negeri ini, karena berpengaruh terhadap sekolah-sekolah di daerah. Untuk itu, Ali Rahim mengimbau agar pemerintah tidak semena-mena merubah kurikulum sesuai dengan selera penguasa.

Selain itu, dirinya menyoroti belum meratanya standar pelayanan minimum pendidikan di semua kabupaten/kota di NTB. Salah satunya ialah belum meratanya distribusi guru antara sekolah perkotaan dan pedesaan. Padahal klaimnya, secanggih apapun kurikulum tidak memiliki makna tanpa peran guru yang maksimal.

Tidak hanya itu, persoalan lain dunia pendidikan saat ini ialah lebih dari 20 persen guru di NTB belum menempuh jenjang sarjana (S I). Padahal berdasarkan aturan, semua guru pada tahun 2015 harus berstatus sarjana (S I). “Tentu melihat kondisi, target tersebut tidak bisa terpenuhi,” kritiknya.

Selain itu, salah satu penghambat pelaksanaan proses pendidikan lainnya ialah alokasi anggaran dana pendidikan di semua kabupaten/kota yang belum mencukupi. “Tanya saja kabupaten/kota, dana pendidikan mereka tidak mencukupi,” ujarnya.

Meski dana pendidikan saat ini sudah dianggarkan sebesar 20 persen, namun anggaran tersebut sudah termasuk dalam gaji guru. Harusnya, gaji guru diambil di luar anggaran 20 persen tersebut. “Anggaran pendidikan itu kurang karena termasuk dalam gaji guru,” katanya.

Untuk itu, di momentum peringatan Hardiknas 2 Mei ini, pihaknya berharap agar semua persoalan pendidikan tersebut dapat segera diselesaikan. Salah satunya yaitu dengan duduk bersama antar-elemen yang memiliki kepentingan. (dys)

Rendah, Kesejahteraan Guru TK di KLU Tanjung (Suara NTB) Aspek kesejehteraan yang diperoleh guru-guru tingkat Taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih rendah. Kondisi ini tidak sebanding dengan tuntutan profesionalitas untuk mencerdaskan generasi muda yang dimulai dari usia dini.

Pada kegiatan out bound yang diinisiasi Gerakan Organisasi Wanita (GOW) KLU belum lama ini, terungkap kesejehteraan para guru TK menjadi salah satu keluhan. Namun demikian, dalam kekurangan itu unsur-unsur yang ada pada lembaga pendidikan TK masih menjalankan tugasnya dengan baik.

“Kami mengajak para guru untuk bagaimana mendidik anak lebih kreatif, bermain sambil belajar dengan tidak melupakan alam. Meski, pemerintah belum sepenuhnya memperhatikan keberadaan tenaga didik TK selama ini,” ungkap Ketua GOW KLU, Hj. Rohani.

Istri Wakil Bupati Lombok Utara ini mengatakan, out bound selain untuk meningkatkan motivasi tenaga pendidik juga ditujukan untuk memotivasi penerapan konsep gerakan “Kembali ke Khittah Pendidikan”. Konsep yang diusung Pemda KLU itu diketahui tidak berjalan optimal sejak dicanangkan pada tahun 2012 lalu.

Dari kegiatan ini nantinya, materi yang sudah diberikan seperti latihan dasar kepemimpinan, menggalakkan gerakan kembali ke khittah pendidikan, kesehatan anak usia dini dan mengajarkan anak untuk kreatif bisa diajarkan kepada anakanak didiknya di TK masing-masing,” ujarnya.

Terpisah, Wakil Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, MH, mengakui program “Kembali ke Khittah Pendidikan” di KLU memang tidak berjalan dengan baik. Namun demikian, ia tidak ingin program yang sudah diusung itu harus vakum begitu saja.

“Gerakan itu dulu pernah kita gaungkan, tetapi menghadapi banyak sekali kendala. Termasuk perubahan kebijakan sehingga program itu belum bisa berjalan sampai dengan sekarang ini,” kata Najmul. (ari)

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh melarang para pelajar di Kota Mataram melakukan aksi coratcoret seragam sekolah untuk merayakan kelulusan. Menurutnya, seragam tersebut lebih baik disumbangkan ke anak-anak yang lebih membutuhkan.

(Suara NTB/dys)

VIDEO CONFERENCE - Kepala Dinas Dikpora NTB H. Rosiady Sayuti didampingi Kepala LPMP NTB H. Muh. Irfan melakukan video conference mengenai kesiapan UN tingkat SMP, Kamis (30/4).

Pastikan Kesiapan UN SMP

Mendikbud Gelar ’’Video Conference’’ dengan Dikpora Mataram (Suara NTB) Guna mengecek kesiapan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) jenjang SMP di Provinsi NTB, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan(Mendikbud) Anies Baswedan melakukan video conference dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB Ir. H. Rosiady Sayuti, MSc, PhD, Kamis (30/4).

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Dikpora didampingi Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB Drs. H. Muh Irfan.

Dalam kesempatan tersebut, Mendikbud Anies Baswedan

meminta laporan kesiapan pelaksanaan UN SMP di semua provinsi di Indonesia, termasuk di NTB dan memastikan tidak ada kendala dan hambatan pelaksanaan UN. Menanggapi apa yang diinginkan Mendikbud, Kepala Dinas Dikpora NTB, H. Rosiady Sayuti mengaku NTB sudah siap seratus persen melaksanakan UN. Sekarang ini, naskah soal UN berada di Kantor Pos Besar Mataram dan mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian.

Menurutnya, distribusi naskah soal UN terbagi dalam dua

tahap. Tahap pertama dilakukan pada Jumat (1/5) untuk Pulau Sumbawa dan hari Sabtu (2/5) untuk Pulau Lombok.

Sementara untuk mengantisipasi kekurangan naskah soal UN, Rosiady menyebut jika hal itu sudah diantisipasi pihak percetakan dengan menyediakan naskah soal cadangan.

Tahun ini, jumlah peserta UN SMP sebanyak 90.252 peserta dengan rincian 89.019 peserta SMP/MTS, 93 peserta UN SMPLB dan 1.233 paket B. Rosiady berharap agar pelaksanaan UN dapat berjalan lancar dan sukses. (dys)

Sambut Hardiknas, Dikpora Gelar Kuis Ki Hajar 2015 Mataram (Suara NTB) Ratusan siswa di NTB mengikuti kuis Kita Harus Belajar (Ki Hajar) 2015 yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB Kamis (30/4) lalu. Mereka berasal dari tiga jenjang pendidikan yaitu SD/ MI, SMP/MTS dan SMA sederajat. Masing-masing jenjang pendidikan menghadirkan peserta sebanyak 200 siswa.

Mewakili Gubernur NTB, Asisten III Setda NTB Drs. H .Lalu Syafi‘i, MM, mengatakan kuis Ki Hajar ini merupakan sarana cukup efektif dalam menyemangati semangat belajar para siswa. Selain itu, melalui penyelenggaraan lomba ini pula, setiap guru dan siswa hendaknya dapat mencontoh keteladanan Ki Hajar Dewantara yang merupakan tokoh pejuang pendidikan.

Selain itu, Syafii mengingatkan pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus ditingkatkan. Maka dari itu, kewajiban tersebut harus disiapkan. “Kuis ini dapat meningkatkan pengetahuan. Ini salah satu cara untuk merangsang dan mengasah nalar siswa, sehingga dapat bersaing di tingkat global,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Dikpora NTB Ir. H. Rosiady Sayuti, MSc, PhD, mengaku NTB merupakan provin-

(Suara NTB/dys)

KERJAKAN SOAL - Peserta Kuis Ki Hajar saat serius mengerjakan soal serangkaian memperingati Hardiknas Tahun 2015 di Gelanggang Pemuda Mataram, Kamis (30/4). si pertama se Indonesia yang menyelenggarakan kuis Ki Hajar di tahun 2015. “Kuis Ki Hajar ini merupakan bagian dari bentuk penghargaan anugerah kepada Ki Hajar Dewantara,” terang Rosiady.

Menurutnya, substansi dari penyelenggaraan kuis Ki Hajar yakni guna memanfaatkan teknologi informatika.

Karena selama mengikuti kuis, setiap peserta menggunakan laptop sebagai instrumen pelaksanaan kuis dan berlangsung secara online.

Nantinya ujar Rosiady, masing-masing jenjang akan diambil satu orang siswa dengan perolehan nilai tertinggi dan sekaligus menjadi wakil NTB pada kuis Ki Hajar tingkat nasional. Tentunya setelah melalui penilaian dewan juri yang berasal dari Pustikom Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Nantinya, masing-masing pemenang di setiap jenjang akan diambil satu orang pemenang dan dikirim ke tingkat nasional,” tegasnya. (dys)

“Kita sudah antispasi dan setiap saat kita himbau bajunya jangan dicorat-coret karena masih bisa dimanfaatkan,” ujarnya ditemui usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Kota Mataram, Kamis (30/4).

Selain corat-coret seragam, para pelajar juga biasanya merayakan kelulusan dengan aksi kebut-kebutan di jalan. Hal ini juga dilarang oleh walikota.

Merayakan kelulusan sekolah, menurutnya, tidak harus dengan hal-hal yang negatif. Tapi para siswa harus memilih cara yang baik untuk mensyukuri kelulusannya. Ada caracara yang lebih santun dan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat. “Kalau mau merayakan atau mensyukuri itu ada cara-cara yang sesuai dengan agama dan adat sitiadat kita,” ujarnya.

Walikota juga menyatakan telah menginstruksikan kepada seluruh kepala sekolah (kepsek) di Kota Mataram melakukan upaya antisipasi agar tak terjadi hal-hal yang tak diharapkan pada saat

Hadapi UN

SMPN 4 Narmada Gelar Istighotsah Giri Menang (Suara NTB) Beberapa hari menjelang ujian nasional (UN), SMPNi 4 Narmada Lombok Barat menggelar istighotsah Kamis (30/4) lalu. Kegiatan ini diikuti 443 siswa dari kelas VII sampai IX. Namun istighotsah tersebut lebih utamanya diperuntukan bagi siswa yang akan mengikuti UN tanggal 4 Mei. Wakil Kepala Urusan Kesiswaan SMPN 4 Narmada Amiruddin, SPd, menjelaskan, siswa yang akan ikut UN perlu ketenangan hati, sehingga mampu menghasilkan output yang berkualitas. Termasuk mampu mendapatkan target 100 persen kelulusan sesuai harapan sekolah.

Selain itu, ujarnya, siswa tidak hanya didorong untuk sekadar lulus, tetapi harus mampu memperlihatkan hasil proses belajar dengan di-

Pemkab Loteng Segera Rombak Posisi Kepsek Praya (Suara NTB) Komposisi kepala sekolah (kepsek) lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) dipastikan bakal segera berubah dalam waktu dekat ini. Pemkab Loteng berencana melakukan perombakan komposisi kepala sekolah (kepsek), khususnya kepala SMP dan SMA dalam waktu dekat ini juga.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Loteng, Drs. H. L. Sastrawirya, yang dikonfirmasi mengaku belum bisa memastikan kapan perombakan atau mutasi kepsek akan digelar. “Untuk waktunya, kita masih tunggu petunjuk Bupati,” jelasnya usai menghadap Bupati Loteng, Kamis (30/4).

Ia menjelaskan, draf komposisi kepsek yang akan dimutasi saat ini masih terus digodok.

Hasilnya akan diserahkan ke

Bupati Loteng untuk dikaji ulang. Setelah itu semua tuntas, baru ditentukan waktu pelaksanaan mutasi.

Disinggung berapa banyak kepsek yang akan dimutasi, Sastrawirya mengaku belum bisa dipastikan, karena sangat tergantung keputusan Bupati Loteng nantinya. Meski demikian, ujarnya, jika melihat kondisi yang ada saat ini, kemungkinan tidak akan banyak. Mengingat, mutasi kepsek nantinya hanya akan difokuskan untuk mengisi sejumlah jabatan kepala sekolah yang saat ini lowong.

“Saat ini setidaknya ada empat posisi kepala sekolah yang lowong. Itulah yang fokus akan kita isi pada mutasi kepala sekolah mendatang. Yakni Kepala SMPN 1 Praya, Kepala SMPN 2 Praya, Kepala SMPN 2 Batukliang dan Kepa-

la SMKN 2 Praya,’’ terangnya.

Kalau pun ada penambahan di luar posisi kepala sekolah yang lowong tersebut, tidak akan banyak dan lebih pada upaya penyegaran saja. Harapannya bisa memacu kinerja kepala sekolah lainnya, sehingga geliat pendidikan Loteng bisa terus berkembang.

Mantan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Loteng ini, menambahkan, mutasi kepsek mendesak untuk dilakukan. Mengingat, masa kelulusan dan kenaikan kelas sudah semakin dekat. Khawatirnya, jika tidak segera ditunjuk kepsek definitif, ijazah siswa yang lulus tidak bisa cepat keluar.

Pasalnya, untuk ijazah siswa harus ditandatangi kepala sekolah definitif dan tidak boleh penjabat kepala sekolah yang menandatangi ijazah. (kir)

pengumuman kelulusan nanti. Para kepsek juga diminta untuk melakukan pengawasan secara ketat.

Di samping itu, Pemkot Mataram juga akan berkoordinasi dengan pihak Polres Mataram untuk pengawasan para siswa pada saat kelulusan nanti.

Sementara itu Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengharapkan secara kuantitas tingkat kelulusan siswa di Kota Mataram bisa seratus persen. “Kami optimis inshaa Allah dengan semangat bersama tenaga pendidik dan pihak-pihak lainnya peserta UN di Kota Mataram bisa lulus seratus persen,” terangnya.

Mohan menilai tahun ini para peserta UN jauh lebih tenang secara psikologis dan lebih siap jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menurutnya karena perubahan sistem pelaksanaan UN yang baru dimulai tahun ini. Alasannya, penentu kelulusan yang utama bukan nilai UN, tetapi juga ditentukan prestasi di sekolah. (ynt)

tunjukkan meraih nilai di atas standar. “Nilai siswa harus kualitas,” kata Amir.

Menurutnya, istighotsah merupakan cara spiritual untuk melakukan pendekatan dengan siswa, sehingga setiap tahun selalu diadakan menjelang UN atau agenda- agenda besar yang dihadapi oleh siswa. ‘’Sisi lainnya, secara mental siswa mampu menghadapi ujian nasional dengan tenang. Dengan memberikan penghayatan secara keagamaan, menjadi tolok ukur ketenangan siswa,’’ terangnya.

Diakuinya, UN bukan menjadi standar kelulusan, tapi memberikan pelayanan maksimal kepada siswa yang merupakan tanggung jawab sekolah. “Kita sebagai guru tetap berikan yang terbaik, meski ujian sekolah dikendalikan oleh pihak sekolah sendiri,” tambahnya. (rai)

(Suara NTB/rai)

ISTIGHOTSAH - Siswa SMPN 4 Narmada sedang mengikuti istighotsah yang digelar sekolah, Kamis (30/4).

Jelang UN, SMPN 1 Selong Giatkan Kelompok Belajar Selong (Suara NTB) Untuk lebih mematangkan persiapan siswa dalam mengikuti Ujian Nasional (UN) tingkat SMP, SMPN 1 Selong Lombok Timur (Lotim) tetap melakukan pembinaan berupa pengayaan terhadap siswasiswanya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan dan menggalakkan keberadaan kelompok belajar yang ada di sekolah.

Kepada Suara NTB, Kamis (30/4), Kepala SMPN 1 Selong melalui Kasubag Tata Usaha, Syamsudin mengatakan, jumlah siswa SMPN 1 Selong yang akan mengikuti UN dan masuk dalam Daftar Nominasi Tetap (DNT) peserta UN sebanyak 134 siswa. Mereka dalam persiapan yang dilakukan sekolah dalam menghadapi UN. “Selain melakukan pengayaan berupa pendalaman materi, kita dari pihak sekolah juga memanfaatkan kelompok belajar siswa yang berjumlah puluhan itu.

Jadi itu yang kita galakkan supaya siswa bisa berinteraksi dan

bertukar pikiran sesama teman-temannya,” terangnya.

Selain melakukan pendalaman materi kepada siswa, pihak sekolah mengimbau kepada para siswa agar memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mencari referensi, terutama yang berkaitan dengan materi dalam pelaksanaan UN tingkat SMP. “Kalau dilihat dari tingkat kehadiran siswa dalam mengikuti pengayaan setiap harinya itu sangat antusias sekali. Namun, kita tetap mengharapkan para siswa itu juga memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mencari referensi sebanyakbanyaknya,”harapnya.

Meski demikian, keberhasilan siswa dalam mencapai kelulusan itu tidak hanya bisa ditentukan pihak sekolah, tanpa adanya dukungan dari para orang tua siswa. Untuk itu, katanya, peran serta orang tua siswa/wali murid sangat-sangat diharapkan dalam melakukan pembinaan sekaligus pengawasan terhadap aktivitas anak ketika berada di tengah-tengah masyarakat. (yon)

Floyd Mayweather Jr.

Manny Pacquiao

Jakarta (Suara NTB) Laga Floyd Mayweather Jr. dan Manny Pacquiao yang akan digelar Minggu (3/5) pukul 11.00 WITA besok bukan saja laga terbesar dalam sejarah tinju dunia. Lebih dari itu, laga ini juga menjadi simbol benturan dua gaya bertarung dan dua kepribadian petinju yang berbeda.

Floyd Mayweather Jr. dikenal sebagai pribadi yang suka pamer dan materialistis. Beberapa waktu lalu, di jejaring sosial, ia mengunggah foto dirinya bersama mobil-mobil mewah dan pesawat jet pribadi disertai kalimat: “Selamat datang di dunia saya! Siapa yang mau ikut bermain?”.

Sementara dari gaya bertarungnya, Mayweather diidentifikasikan sebagai petinju ortodoks yang cemerlang.

Dalam menghadapi lawan-lawannya, Mayweather dikenal

sangat taktis dan cerdik. Berbekal strategi ini, ia pun mengantongi rekor tak terkalahkan selama karir profesionalnya.

Namun, gaya bertarungnya yang membosankan itu membuat Pelatih Pacquiao, Freddie Roach mengatakan lebih baik ia pergi tidur dari pada menonton beberapa pertandingan Mayweather.

Sebaliknya, dalam urusan mengelola kekayaan, Pacquiao memiliki sifat yang lebih membumi. Ia banyak melakukan kegiatan dan menyum-

bangkan kekayaannya untuk orang tidak mampu. Pembawaannya yang kalem dan lebih sederhana di luar ring ini berkebalikan dengan gayanya saat tampil di atas ring. Pacquiao dikenal sebagai petinju yang sangat agresif dan cepat.

Ia tipikal petinju fighter yang selalu menghujani lawan-lawannya dengan pukulan-pukulan keras dan agresif. Dengan dua gaya yang bertolak belakang ini, pertandingan keduanya akan sangat menarik untuk ditonton.

Tinju Selalu Menemukan Caranya Heboh sejagat mengenai pertarungan Minggu (3/5) pagi antara petinju ikonik Filipina Manny Pacquiao dan bintang tinju AS yang tak terkalahkan Floyd Mayweather telah menciptakan sinar tersendiri di sebuah kota kecil di New York.

PARA pengunjung International Boxing Hall of Fame yang berada di kota ini semakin banyak, sejak pertarungan yang lama dinanti penggemar seluruh dunia itu diumumkan beberapa bulan lalu, kata Direktur Eksekutif Ed Brophy.

“Semua orang membicarakan pertarungan ini, dari penggemar tinju dan pecinta olah raga serta di luar itu, sampai orang-orang yang bukan pecinta olah raga,” kata Brophy.

Ketika Pacquiao dan Mayweather akhirnya nanti bertarung di Las Vegas Strip, mereka berdua akan dicatat pada sebuah dinding untuk “Para Juara Sejati” di sudut tenggara gedung utama Hall of Fame yang berada dekat pintu keluar jalan tol terkenal di negara bagian New York; New York State Thruway.

Foto hitam putih Pacquiao dan Mayweather dipajang berdampingan dengan foto sembilan petinju top dunia.

“Mereka sudah seperti itu selama bertahun-tahun,” kata Brophy menanti hari ketika kedua petinju akhirnya berhadapan di ring tinju setelah gagal dipertemukan pada 2010. Di tengah tiga

baris tiga foto adalah Pacquiao, tangannya terkepal di depan dia, mata mendelik, dengan lengan kanan bertatonya menghadap ke depan.

Di kanannya adalah Mayweather, menoleh ke kanan, kedua kepalannya terangkat dengan senyum terlukis pada wajahnya. Di sekitar ruang pajang ada artefak, poster, tiket, suvenir, sarung tinju, celana tinju, dan jubah, serta masih banyak lagi dari sejarah tinju, seolah menantikan apa sumbangan Mayweather dan Pacquiao ketika hari bertanding itu tiba.

Rekor Bicara Pertandingan besar bulan Mei 40 tahun lalu di Las Vegas adalah antara Muhammad Ali melawan Ron Lyle.

Posternya yang diproduksi Don King terpajang di sini.

Ada alasan kuat bahwa Mayweather dan Pacquiao akan memecahkan rekor bayaran tinju.

Tiket paling murah pertarungan Ali-Lyle saat itu adalah 12 dolar AS dan termahal 100 dolar AS di barisan terdekat ring tinju di Pusat Konvensi Las Vegas.

Di Hall of Fame ini juga disimpan poster pertarungan petinju Inggris Lennox Lewis melawan Jack Johnson, dan banyak lagi legenda tinju dunia yang kebanyakan berjaya pada masa radio dan media cetak menjadi cara utama orang mengetahui ada pertarungan tinju dan petinju besar.

Beberapa legenda yang terpampang di sini malah berkaitan langsung dengan tarung Pacquiao vs Mayweather. Ada promotor Bob Arum, yang masuk Hall of

Fame pad 1999 atau 33 tahun setelah pertarungan tinju yang pertama dia promotori.

Ada juga pelatih Pacquiao, Freddie Roach, yang masuk Hall of Fame pada 2012 yang pernah diasuh Eddie Futch dan membuka sanggar tinjunya sendiri WildCard Gym pada 1996 dan pernah melatih Mike Tyson, Bernard Hopkins, Roy Jones dan Amir Khan.

Juga ada Rocky Marciano yang meninggal dunia saat ulang tahunnya yang ke-46 setelah melewati karir 49 menang tanpa kalah dengan 43 lewat KO, juara kelas berat tahun 1950an yang sarung tinjunya dipamerkan di sini dan rekornya ingin disamai Mayweather, andai dia tetap tak terkalahkan saat melawan Pacquiao nanti.

Pertarungan tinju pertama yang disiarkan langsung televisi Amerika Serikat dan berlangsung pada 1 Juni 1959 juga dipajang di museum ini, seperti halnya pertarungan memperebutkan gelar kelas welter 80 tahun silam saat Barney Ross mengalahkan petinju Kanada Jimmy McLarnin.

Kini tinju menghadapi persaingan dari cabang olah raga lainnya dan berjuang untuk mencuri perhatian dunia, namun pertarungan terbaik tetap akan mengomandoi perhatian global seperti dilakukan beberapa cabang olah raga lainnya. “Tinju selalu menemukan caranya,” kata Brophy seperti dikutip AFP. (ant/bali post)

Mayweather sendiri sejak awal telah berjanji akan tampil lebih agresif. “Saya akan mendekatinya dengan cara yang sangat, sangat agresif dan melakukan tekanan serangan sejak awal,” kata Mayweather di NBA pada TNT, Kamis malam, seperti dikutip AFP.

LAHIR TINGGAL REKOR TANGGAL LAHIR BERAT TINGGI JANGKAUAN DADA DADA BUSUNG BISEP LENGAN BAWAH PINGGANG PAHA BETIS LEHER PERGELANGAN TANGAN KEPALAN

“Tentu saja saya akan senang untuk menang dengan KO. Saya cukup yakin dia akan sangat kuat berlaga dengan saya. Saya menghadapi salah satu petinju terbaik yang pernah saya hadapi.” Janji Mayweather.

Pelatih Freddie Roach

Manny Pacquiao Kiama, Provinsi Sarangani, Filipina Kiama, Provinsi Sarangani, Philippines 57-5-2 (38 KO) 17 Desember, 1978 (36) 67 kg 1,68 m 1,7 m 97 cm 104,14 cm 33,02 cm 30,48 cm 76,2 cm 50,8 cm 33,02 cm 39,37 cm 20,32 cm 25,4 cm

mengatakan ia sudah punya strategi besar bagi petinjunya, Manny Pacquiao untuk mengalahkan Floyd Mayweather dalam pertarungan yang telah ditunggu-tunggu penggemar tinju dunia pada Sabtu ini. “Saya punya formula kemenangan bagi Manny,”

kata Roach di MGM Grand Hotel Las Vegas, Kamis (Jumat WIB). “Dia (Mayweather) akan terkuras tenaganya dalam pertandingan ini.

Menurut saya ia akan habishabisan di ronde-ronde awal untuk menjatuhkan kami,” katanya. (ant/bali post)

Chelsea Selangkah Lagi Juara London Chelsea dapat memenangkan gelar juara Barclays Premier League akhir pekan ini di kandang sendiri melawan Crystal Palace. Kemenangan atas Leicester City di laga sebelumnya membuat pesta juara bisa digelar di kandang sendiri, Minggu (3/5).

Sempat tertinggal lebih dulu di kandang Leicester City, Didier Drogba, John Terry dan Ramires mencetak gol balasan untuk memberikan timnya kemenangan 3-1 tengah pekan ini.

Dengan kemenangan itu, tim asuhan Jose Mourinho melebarkan keunggulan mereka atas Manchester City dan Arsenal dengan jarak 13 poin melaui kemenangan besar di King Power Stadium hari Rabu, yang sekaligus memperlihatkan karakter kuat mereka.

Leicester, yang telah memenangkan empat pertandingan berturut-turut untuk keluar dari zona degradasi, yang

telah mereka diami sejak November, harus kehilangan Andy King dan Robert Huth pada 25 menit pertama karena cedera, tapi masih memimpin di pertengahan babak pertama melalui gol perdana Marc Albrighton di liga utama sejak Desember 2011.

Tuan rumah adalah tim yang lebih baik di babak pertama, namun Chelsea merespons hal tersebut layaknya juara sejati, dengan Didier Drogba yang menyamakan kedudukan di menit ke-48.

Kapten Chelsea Terry kemudian membobol jala lawan di sisa 11 menit, sebelum gol cantik Ramires menutup kemenangan tandang yang luar biasa.

Terkait laga menentukan ini, Pelatih Jose Mourinho menilai tak ada alasan bagi pemain mau pun fans Chelsea merayakan lebih awal sukses mereka itu, karena hingga berakhirnya laga, belum ada kepastian mengenai siapa yang bakal juara.

(Suara NTB/ist)

SELANGKAH LAGI – John Terry mencetak satu dari tiga gol yang memenangkan Chelsea atas Leicester City pertengahan pekan ini sekaligus membuat mereka tinggal selangkah lagi untuk meraih gelar juara Liga Inggris.

“Stamford Bridge harus siap kembali menekan tim Minggu mendatang,” kata Mourinho, Kamis (30/4).

“Kami ingin Stamford Bridge tidak terlebih dulu merayakan gelar juara dulu, karena kami memang belum juara. Kami masih harus menekan diri sendiri untuk

mendapatkan tiga angka yang kami butuhkan.”

“Kami sudah nyaris berada di posisi yang kami inginkan.

Bila memang kami bisa mendapatkan tiga angka untuk menjadi juara ini, pemain boleh berbangga atas diri mereka sendiri,” tandasnya. (ant/bali post)

Laga Sulit Buat Real Madrid Madrid Juara Eropa Real Madrid mesti memberi luka kekalahan di kandang yang pertama dalam 13 bulan terakhir kepada Sevilla, untuk menghidupkan asanya menjadi juara La Liga saat mereka bertandang ke kandang Sevilla di Sanchez Pizjuan esok Sabtu.

Los Blancos tertinggal dua poin dari Barcelona yang memuncaki klasemen dengan empat laga tersisa, dan menghadapi tugas yang sulit saat melawat ke Andalusia esok yang hanya empat hari sebe-

lum bertandang ke Juventus guna menjalani leg pertama semifinal Liga Champions.

Sebaliknya, Sevilla juga sedang berjuang keras mencetak poin demi memperebut-

(Suara NTB/ist)

Manny Melawan ”The Money”

Floyd Mayweather Grand Rapids, Michigan, AS Las Vegas, Nevada, AS 47-0 (26 KO) 24 Februari, 1977 (38) 67 kg 1,73 m 1,83 m 97,79 cm 100,33 cm 31,75 cm 27,94 cm 78,74 cm 55,88 cm 38,1 cm 41,91 cm 17,78 cm 20,32cm

Iker Casillas

kan jatah keempat Liga Champions musim dengan dengan Valencia. “Pertandingan ini akan sangat sulit, sebagaimana semua pertandingan yang sudah kami jalani,” aku kapten Madrid Iker Casillas seperti dikutip AFP. “Pertandingan paling penting kami saat ini adalah Sabtu nanti. Pertandingan ini melawan tim yang sangat kuat di kandang yang solid selama musim. Selain itu, mereka sedang berjuang mendapat tempat di Liga Champions dan berada pada semifinal Liga Europa.”

“Ini akan menjadi pertandingan hebat bagi para penggemar, namun ada tiga poin vital yang dipertaruhkan karena kami perlu memenangi pertandingan-pertandingan kami sembari berharap Barcelona tergelincir.”

Madrid semestinya mendapat dorongan besar oleh

kembali merumputnya Gareth Bale dari cedera betis, namun Karim Benzema tak ingin berada dalam risiko menjelang laga tandang ke Turin tengah pekan depan.

Sevilla pernah mengalahkan Madrid di kandangnya musim lalu pada awal perjalanan tak terkalahkan mereka di mana Carlos Bacca mencetak dua gol saat menang 2-1.

Pemain Kolombia ini kembali menciptakan dua gol ketika Sevilla memanjangkan rekor tak terkalahkannya dalam semua kompetisi menjadi delapan laga dengan menang 3-1 dari Eibar, Rabu, dan percaya pada dukungan penonton tuan rumah akan mendorong mereka mencuri poin penuh.

“Di kandang kami bermain sangat bagus. Ini adalah pertandingan yang hebat dan dengan para penggemar kami maka akan ada kegembiraan yang luar biasa,” kata Bacca.

“Kami semakin dekat kepada tujuan kami dan kami harus bertarung untuk itu.

Kami harus menang pada semua pertandingan sisa. Di kandang, kami mengalahkan mereka musim lalu, saya tak melihat alasan kami tak bisa melakukannya lagi.” (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 2 Mei 2015

SUARA NTB

Sabtu, 2 Mei 2015

Halaman 12

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO

OTOMOTIF

OTOMOTIF

SUARA NTB

Sabtu, 2 Mei 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

081 917 475 999 081 933 154 919

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALON

SALES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

KOMPUTER

TRAVEL

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 2 Mei 2015

Halaman Halaman 14 14

Catatan Kecil Hardiknas 2 Mei 2015

Membangun Pendidikan Tiada Batas Tuntaskan Masalah Pendidikan TANGGAL 2 Mei merupakan hari bersejarah bagi dunia pendidikan Indonesia. Setiap tanggal 2 Mei, pemerintah dan praktisi pendidikan selalu memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang merupakan hari lahirnya tokoh pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara.

Pendidikan merupakan simbol kebanggaan. Bagaimana tidak, jika di satu daerah pendidikan berkembang pesat, maka daerah tersebut dianggap maju dan memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kompetitif.

Beda halnya, jika di suatu daerah perkembangan infrastrukturnya maju atau bagus, tapi pendidikannya kalah saing, maka daerah itu tidak dianggap memiliki daya kompetitif dan memiliki IPM yang rendah.

Inilah yang terjadi di NTB. IPM NTB masih berada di level bawah dibandingkan daerah lain di Indonesia. Meski posisi ini sering diprotes dan dipertanyakan jajaran pimpinan daerah mengenai kebenaran posisi NTB berada di level bawah tidak harus berkecil hati. Bahkan, Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi beberapa kali menanyakan indikator penilaian IPM, sehingga NTB selalu terpuruk.

Justru dengan posisi ini menjadi pelecut semangat jajaran pemerintah daerah dan praktisi pendidikan dalam memajukan pendidikan di NTB. Apa yang menjadi persoalan di dunia pendidikan, seperti fasilitas dan prasarana pendidikan yang masih terbatas, guru masih kurang hingga alokasi anggaran harus segera diselesaikan. Jangan sampai, pemerintah daerah hanya berdiam diri tidak melakukan apa-apa dalam memperbaiki mutu dan kualitas pendidikan.

Hasil ujian nasional (UN) tingkat SMA, SMP dan SD sederajat pada tahun 2015 ini menjadi pembuktian seperti apa keseriusan pemerintah dalan memperhatikan pendidikan. Meski sekarang ini UN tidak menjadi penentu kelulusan, pihak sekolah atau pemerintah daerah tidak mengintervensi hasil UN. Justru, dari hasil UN ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam membenahi pendidikan.

Dalam arti, setiap ada kekurangan di berbagai titik menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Termasuk, salah satunya bagaimana memberikan pola pendidikan yang baik pada siswa agar tidak terjerumus ke lembah kenistaan.

Sebagai contoh, di Kota Mataram adanya dugaan pelajar yang terlibat dalam prostitusi adalah satu kasus di antara banyak kasus. Misalnya, pelajar terjebak dalam lingkaran narkoba, pencurian kendaraan bermotor dan kasus lainnya. Secara khusus, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram H. Sudenom, SPd, MM, meminta kepala sekolah intens memberikan pembinaan pada siswa di sekolah, sehingga tidak ada lagi kasus yang muncul dan melibatkan pelajar.

Selain itu, hal yang perlu diperhatikan dalam momentum Hardiknas tahun 2015 ini adalah dualisme penggunaan kurikulum, yakni Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013. Bagaimana tidak seperti yang disampaikan Ketua PGRI NTB Drs. H. Ali Arahim, MSi, terhadap dualisme kurikulum ini berpengaruh besar terhadap kualitas pendidikan di negara ini.

Untuk itu, melalui momentum Hardiknas Tahun 2015 ini kita berharap pemerintah pusat dan daerah serius mengatasi masalah pendidikan yang ada, sehingga mampu menghasilkan generasi yang cerdas dan berguna bagi negara dan bangsa. Tidak ada lagi, persoalan pendidikan yang selama ini menghantui dan menjadi momok bagi banyak pihak. (*)

AK boleh ada kata henti membangun pendidikan.

Sebuah wahana yang menghasilkan insan pribadi yang berkarakter. Yang mampu memperkokoh kesadaran dan komitmen keindonesiaan.

Cita-cita membangun tak hanya di atas kertas atau slogan. Sebaliknya, maujud di alam nyata: kehidupan. Kehidupan terus melaju kencang, berjalan, berproses dan berkembang. Dalam gerak dinamika yang begitu cepat itu, maka arus transformasi budaya pun rentan menggilas budaya-budaya bangsa yang selama ini kita jaga dan rawat serta pelihara. Semakin cepat proses, dampaknya akan meluas serta kompleks persoalan yang dihadapi.

Betapa telah kita saksikan munculnya tindakan kekejian luar biasa sadis, perkelahian, tawuran pelajar, perampokan dan pembunuhan. Kita juga dibuat tercengang oleh seteru para elit yang semestinya mencitrakan sejuta keteladanan, justeru mempertontonkan tingkah laku yang berakibat pada ketegangan massal yang bisa merapuhkan ikatan sosial dan sendi-sendi kehidupan. Juga tindakan sebagian pelaku yang mencoreng institusi-institusi yang selama ini kita junjung, tambah tinggi intensitasnya, ditambah lagi dengan tradisi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN yang terus berjalan massif dan semakin liar.

Terlihat semakin nyata bahwa tindakan seseorang belum sepenuhnya konsisten dengan pancasila. Nilai pancasila yang kita harapkan akan tercermin ke alam realitas sebagai pelita justru kabur ditelan egoisme kelompok, kepentingan dan nafsu serta sifat serakah. Dan, seakan-akan situasi nilai menjadi jungkir-balik. Akankah keindonesiaan kita masih kuat? Akan banyakkah bermunculan lagi kenyataan seperti ini?

Mengusung tema; Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Gerakan Pencerdasan dan Penumbuhan Generasi Berkarakter Pancasila, pada hari pendidikan nasional (Hardiknas) (2/4/2015), diharapkan bukan sebatas agenda, melainkan satu agenda besar melakukan penyelamatan. Sebab pendidikan terkait luas dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Karena luas kaitan dengan kehidupan, maka ia bukan perkara enteng dan pekerjaan ringan.

Upaya ke arah tumbuh terciptanya insan cerdas yang paripurna dalam hal perkembangan akal budi manusia dan menumbuhkan esensi pancasila dalam kehidupan agaknya membutuhkan kerja keras bersama dan cukup melelahkan. Tetaplah, tak ada kata henti, patah di tengah di jalan. Membangun pendidikan harus tiada batas (without ending). Tema Hardiknas, relevan dengan situasi.

Juga bisa, jadi satu gerakan sebagai ikhtiar bersama untuk menciptakan insan-insan yang pancasilais.

Internalisasi Nilai Pancasila Sudah dalam pengetahuan kita sedianya pendidikan harus diselaras-

Oleh:

Masyhur

(Pengelola Yayasan Miftahussalam) kan dengan nilai pancasila. Pancasila yang sesuai dengan karakter dan budaya keindonesian masyarakat Indonesia sendiri.

Guru besar UIN Jakarta, Muh. Mastuhu (2007:ix) memberi uraian cukup dalam bahwa mengenai sistem pendidikan (pengembangan, pendekatan dan pengajaran) harus menginternaliasi nilai-nilai pancasila agar dapat melahirkan insan yang beragama dan berahlak mulia.

Ketika agama dan ahlak mulia terpateri ke dalam jiwa, maka akan insan yang tercipta yang tak sekedar pintar dengan sederet gelar akademik yang dipunyai, melainkan mampu mengembangkan seluruh aspek kehidupan intelektual, keilmuan, keperibadian, dan moralitas serta keahlian dan profesionalitas untuk membangun kehidupan bersama (living together). Atau mengonstruksi bangunan kemanusiaan seutuhnya, relevan dengan konteks peradaban masyarakat dan bangsa.

Dicontohkan Mastuhu, begitu banyak gelar kiyai, profsor, doktor dan sebagainya, tetapi tradisi korupsi, kolusi dan nepotisme kian menjadi-jadi.

Oleh karena itu yang sangat diperlukan adalah keahlian untuk membangun kehidupan bersama atau mengonstruksi bangunan kemanusiaan seutuhnya.

Pendidikan dan Budaya Pendidikan dan budaya begitu erat. Keduanya memainkan peran penting dalam kehidupan. Satu sama lain saling melengkapi. Bila budaya sebagai hasil dari pendidikan, maka pendidikan ialah produk yang dihasilkan dari suatu budaya. Kebudayaan sebagai hasil budi manusia yang didapatkan dari pendidikan.

Adalah sebagaimana dikatakan Van Peursen (dalam Pranowo, 2010:173) kebudayaan merupakan manifestasi kehidupan setiap orang dan kelompok-kelompok orang. Mengacu persepektif ini, begitu mudahnya transimisi pendidikan pada kebudayaan yang memang bersumber dari masyarakat. Melihat hubungan antar pendidikan dan budaya, agaknya, mungkin tidak keliru mengatakan keduanya lahir dari rahim pergumulan waktu dan zaman yang hampir bersamaan.

Telah sekian lama, pendidikan mengambil peran dalam kehidupan manusia. Pendidikan telah menjadi satu bentuk yang totalitas dalam rangka melenyapkan disharmoni hidup yang kebinatangan menuju kehidupan yang berbudi dan berbudaya karena sejatinya manusia diberikan kelebihan dan keistimewaan dalam kehidupannya. Dalam bentuknya

yang menyeluruh pendidikan akan menopang keberlangsungan eksistensi nilai, juga budaya manusia Indonesia. Artinya bahwa semua aspek yang terdapat dalam sistem pendidikan akan menitahkan konsep pandangan (nilai) hidup sebagai individu dan masyarakat yang berkewarganegaraan. Selain itu menorehkan sikap, perilaku dan tindakan serta pandangan hidup bersumber pancasila, berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia sebagaimana dalam UUD 1945.

Semangat Hardiknas Hardiknas bernilai historis dalam sejarah pendidikan bangsa. Peringatannya selain diharapkan mencipta realitas, juga diharapkan menjadi momentum yang tepat dalam beberapa kaitan berikut; yaitu sebagai evaluasi; refleksi kritis; dan sebagai ikhtiar.

Pertama, evaluasi; Istilah evaluasi memang cukup populer karena banyak digunakan dalam bidang berbagai keilmuan. Dalam bidang pedidikan pun sudah seharusnya mendapat prioritas.

Penting keberadaannya untuk dapat menilai keseluruhan penerapan suatu program dalam sekian rentang perjalanan. Dengan adanya evaluasi; setidaknya akan diketahui beberapa hal-hal penting yang menjadi daya dukung pengembangan; tingkat pencapaian (tujuan-sasaran), efisiensi, pengaruh dan sebagainya. Juga menyangkut masalah-masalah penting lainnya; policy atau kebijakan, tentang perkembangan anak Indonesia sebagai peserta didik dan guru sebagai pendidik, relevansi pendidikan, mutu pendidikan, pemerataan, dan manajemen serta pembiayaan pendidikan. Salah seorang ahli, Suchman, memandang bahwa evaluasi sebagai proses penentu kaitan apa yang dicapai untuk kembali mencapai tujuan. Dikemukakan oleh ahli lain dengan mengatakan: evaluasi sebagai proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Alhasil, adanya evaluasi, pun ada gambaran untuk melakukan, juga menciptakan hal-hal yang lebih baik lagi.

Kedua, refleksi kritis. Terhadap apa yang pernah terjadi, kekurangan yang pernah ada di sana-sini, serta akibatakibat atau pengaruh-pengaruh akan menuntun langkah yang lebih memiliki arti untuk menciptakan situasi dan kondisi (sistem) pendidikan yang mencerminkan substansi pancasila dan UUD. Refleksi akan semakin mendapat tempat tatkala sistem kuasa yang dominan untuk melakukan pembelaan terhadap rakyat kecil dan tertindas untuk menciptakan pemerataan keadilan dan terwujudnya civil

society (al-mujtama al-madaniyah). Idealitas semacam ini yang barangkali ingin dicapai seperti banyak diungkapkan bagaimana pendidikan untuk wahana penciptaan keadilan sosial yang membebaskan bagi seluruh rakyat Indonesia (fairness).

Ketiga, ikhtiar. Berdasarkan evaluasi sebagai yang pertama dan kedua refleksi kritis, maka ikhtiar akan menjadi lebih jelas arahnya mau dibawa kemana dan untuk apa? Program-program yang akan dicanangkan untuk memajukan pendidikan pun akan terpadu.

Mengurai benang kusut pendidikan bangsa memang tak pernah menuai pentahbisan. Sudah sepatutnya, tangan terbuka lebar menerima dan mengakui kesalahan dalam keberlangsungan sistem pendidikan bangsa. Kesalahan yang diperbuat, membuat kita juga berani melakukan perbaikan dari paradigma lama ke paradigma baru tanpa mengesampingkan falsafah pendidikan sesungguhnya. Dengan begitu, evaluasi dan refleksi kritis serta ikhtiar kembali terasa sangat dibutuhkan untuk masa sekarang dan waktu yang akan datang.

Kalau Nelson Mandela (19182013) pernah punya mimpi mengubah dunia dengan pendidikan, mengapa jika untuk bangsa kita mengatakan tidak? Penyelesaiannya; tidak bisa tidak ‘hanya’ dengan pendidikan.

Melalui pendidikan manusia akan sadar, mengerti dan memahami kenyataan yang ada dan sedang dihadapinya. Yang penting: membangun tekad kuat “pendidikan� tanpa henti. Harus dicerminkan pula oleh penyelenggara pendidikan dan atau pemerintah, sebab, wajah bangsa berada di pendidikan. Selamat Hardiknas!.

Tiga bulan upah piket petugas Satpol PP terlambat dibayar Bisa mempengaruhi kinerja

*** Filipina impor jagung dari Sumbawa Yang penting menguntungkan petani

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Sabtu, 2 Mei 2015

Pemprov Sangkal Pengangkatan Pejabat Bernuansa Politis

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menyangkal anggapan dewan mengenai pengangkatan dan penempatan yang dinilai lebih bernuansa politis. Dalam penempatan pejabat untuk menduduki eselon II,III dan IV, Pemprov mengatakan telah melakukan uji kompetensi bagi calon-calon pejabat yang menduduki eselon tersebut.

“Kita di dalam (penempatan pejabat) kriteria itu, sejauh ini yang politis tidak ada. (Penempatan pejabat) itu berdasarkan kompetensi,” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dikonfirmasi di Mataram.

Wagub mengatakan, harus jelas siapa saja orang yang sinyalir Komisi I DPRD NTB yang penempatan dan pengangkatannya yang dinilai bernuansa politis. ‘’Nanti kan ada rapat teknis, siapa itu. Harus diberi contoh, mana? Supaya bisa konkrit. Kalau saya, diberi contoh oleh mereka, ini lho orangnya,”tandas mantan Anggota Komisi I DPRD NTB ini.

Sebelumnya, Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan dalam laporan komisinya atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2014, mensinyalir penempatan dan pengangkatan pejabat pemprov lebih bernuansa politis. Hal tersebut disebabkan adanya unsur kedekatan orang-orang tertentu dengan pejabat dan intervensi dari para politisi pada saat dilakukan rekrutmen rotasi penyegaran aparatur pemerintahan. Sehingga terkesan pengangkatan dan penempatan aparatur lebih kepada upaya mengamankan dan mensukseskan visi misi politik daripada visi misi pemerintah daerah.

Prinsip profesionalisme, kompetensi, prestasi kerja, jenjang pangkat serta syarat-syarat obyektif sebbagaimana yang diamanatkan UU tentang ASN. Menurut Komisi I, tak jarang terjadi PNS yang pangkatnya lebih rendah dipromosikan lebih cepat untuk memangku jabatan yang lebih tinggi.

Sedangkan PNS yang pangkatnya lebih tinggi tak pernah tersentuh oleh kebijakan mutasi untuk memangku jabatan yang lebih tinggi hingga akhir pensiun. (nas)

Kepala Dishubkominfo dan Konsultan Diperiksa Kejaksaan Dari Hal. 1 Rencananya, agenda pemeriksaan konsultan pengawas yang tidak disebutkan identitasnya itu, berkaitan dengan proses pengawasan ketika pekerjaan dilakukan. Materi pemeriksaan ini tidak lain untuk

melengkapi materi penyelidikan, guna menemukan indikasi tindak pidana korupsi pada proyek.

Jika tidak hadir pada pemanggilan pertana, pihaknya akan mengagendakan pemanggilan terhadap yang bersangkutan pekan depan. (ars)

Harmonis, Peringatan ’’May Day’’ Dilaksanakan dengan Dialog Dari Hal. 1 yang membawahi serikat pekerja di masing-masing bidang.

Hadir juga para pimpinan perusahaan, dialog ini perdana dilakukan, dan telah mampu menekan aksi turun ke jalan. Praktis Kota Mataram dan sekitarnya pada May Day kemarin relatif kondusif.

Dialog kemarin menjadi cara yang paling santun untuk menyampaikan aspirasi dan membangun komunikasi dengan para pihak. Dihadirkan juga kemarin, Kepala BPJS Kesehatan dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan untuk Wilayah NTB, termasuk Kepala RSU dan beberapa nara sumber . Masing-masing menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban para pihak.

SPSI dalam kesempatan kemarin juga menyampaikan aspirasinya, diantaranya meminta atas beberapa penjaminan, menolak upah murah, bahkan menolak kenaikan harga BBM. Pengawasan ketenagakerjaan yang lebih maksimal, hinggal permintaan untuk dibentuknya forum BPJS yang terdiri dari pemerintah, BPJS, Rumah Sakit dan Perwakilan Para Buruh.

Sehingga jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bisa dilayani dengan semaksimal mungkin tanpa membeda-bedakan antara pekerja, pejabat dan pemodal.

Sekda NTB melalui Asisten III Setda NTB, H.M. Syafi‘i dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa perlindungan tenaga kerja selaku agen pembangunan perlu mendapatkan perlindungan hukum, menjamin hak-hak dasar, mendapat kesempatan yang sama dan perlakuan tanpa diskriminasi.

Penghargaan kepada tenaga kerjapun telah ditetapkan melalui Kepres No. 24 Tahun 2003 dengan ditetapkannya 1 Mei sebagai hari libur nasional. Hari libur dan dialog yang dilaksanakan kemarin menurutnya sebagai momentum untuk membangun kebersamaan antar pelaku hubungan industrial agar lebih harmonis, dinamis dan berkeadilan. ‘’Cara-cara inilah yang kita harapkan akan membangun komunikasi yang lebih baik, erat kaitannya dengan bagaimana menyiapkan diri menghadapi tantangan global pada Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mendatang,’’ katanya.

Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, H. Wildan-pun sebenarnya mengeluarkan kebijakan dalam rangka persiapan menghadapi hari buruh internasional di provinsi ini. Sebelumnya, digalar rapat dengan semua pihak terkait untuk membahas isu ketenagakerjaan. Beberapa hasilnya yang direkomendasikan, diantaranya membentuk posko May Day 2015 sebagai sarana komunikasi guna menampung aspirasi dan keluh kesah pekerja. Berkaitan dengan pelaksanaan syarat-syarat kerja,

hak dan kewajiban, pengaturan waktu kerja dan istirahat, pengupahan, jaminan sosial, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Mengkoordinasikan kegiatan May Day dengan instansi terkait hingga kabupaten/kota, Polda, BIN, Bakesbangpoldagri, Apindo, SPSI, dan LSM, serta memfasilitasi dan mempertimbangkan kegiatan yang berorientasi pada stabilitas perekonomian dan investasi di NTB yang diharapkan akan berdampak pada peninggkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Selain itu, sebelumya (pada 15 April lalu), dilaksanakan juga sosialisasi program BPJS kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terhadap peserta program, dengan prioritas pekerja dari serikat pekerja dan perusahaan yang sudah terdaftar resmi. Serta lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan.

Dan dilaksanakannya dialog kemarin dengan seluruh pihak, adalah untuk menyamakan kembali persepsi antara para pihak. Sehingga tercipta hubungan industrial yang sehat di provinsi ini.

Rekomendasi-rekomendasi tersebut sebenarnya tidak saja dilaksanakan jelang hingga puncak pelaksanaan May Day, tetapi layanannya tetap disediakan sebagai wadah komunikasi untuk menekan persoalan-persoalan ketenagakerjaan. ‘’Puncaknya dengan dialog, adalah cara yang lebih santun untuk kita musyawarah dan mufakat dengan semua pihak. Daripada menyampaikan aspirasi dengan turun ke jalan, dan mengganggu ketertiban. Apa yang menjadi hasil-hasil dialogpun akan tetap kita tindak lanjuti. Karena Disnakertrans notabene sebagai jembatan penghubung dengan para pihak,’’ demikian H. Wildan.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial di Disnakertrans NTB, H. Sutarto menegaskan, di NTB terdapat sebanyak 4.11 perusahaan yang terdaftar.

Menaungi sebanyak 70.984 tenaga kerja. Kesemuanya difasilitasi melalui sarana hubungan industrial (PP) 635 BH, (PKB) 174 BH, (LKS-Bipartiet) 130, (LKSTripartiet) 11, (SP/SB) 384 unit/33.350 anggota, 15 mediator, 4 0rang konsiliator, 1 orang arbiter, 4 orang hakim ad hock dan 24 orang pengawas ketenagakerjaan.

“Semua sudah difasilitasi sebenarnya, hanya tinggal komunikasi yang lebih baik saja antara semua pihak,” jelas H. Sutarto.(bul/*)

RAGAM Bima Minta Bantuan Provinsi Jaga Stabilitas Keamanan Mataram (Suara NTB) Pemkab Bima akan melaksanakan Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Bima dan Pemilihan 57 Kepala Desa serentak pada Desember 2015 mendatang. Untuk itu, Pemkab Bima meminta dukungan semua pihak terutama Pemprov NTB agar membantu mengantisipasi dan menjaga stabilitas keamanan pada dua pelaksanaan pesta demokrasi itu.

“Jadi dalam rangka bagaimana stabilitas daerah, betul-betul stabil maka dalam menjalankan dua pesta demokrasi itu, kita minta dukungan semua pihak, pemerintah provinsi agar ini bisa dilaksanakan dengan lancar,” kata Sekda Bima, Drs. H. M. Taufik, M.Si dikonfirmasi usai rapat koordinasi dengan KPU Provinsi, Pemprov NTB dan lainnya di Kantor Gubernur, Kamis (30/4).

Taufik menjelaskan, sebenarnya Pilkades di 57 desa itu dilaksanakan pada tahun 2014 lalu. Namun, dengan adanya regulasi terbaru maka dilaksanakan pada tahun 2015 ini. Bahkan, ia menyebut pelaksanaan Pilkades di Bima sudah tiga kali ditunda.

Sehingga, katanya, sejak 2014 lalu sudah ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa. ‘’Ada dua pesta politik di Bima, Pilkada dan Pilkades.

Kebetulan KPU juga menjalankan Pilkada, makanya kita rapatkan. Celah-celah harinya, jangan sampai harinya bersamaan dengan kampanye Pilkades. Jangan sampai ada tumpang tindih pemilih, itu kita koordinasikan dengan KPU provinsi yang difasilitasi pemerintah provinsi,’’ terangnya.

Ditanya potensi konflik yang cukup tinggi pada Pilkada dan

Pilkades itu, Taufik tak memungkiri. Untuk itulah, rapat koordinasi itu untuk melakukan antisipasi dan deteksi dini gangguan stabilitas keamanan yang mungkin terjadi. ‘’Kebiasaan di Bima, orang menganggap patronnya konflik. Sesunguhnya domainnya nanti, kan ada lembaga nanti. Perlu ada dukungan semua pihak untuk melaksanakan dua pesta demokrasi nanti. Kalau di provinsi, dukungan semua aspek terutama terkait dengan stabilitas daerah. Kalau ada perkembangannya, ada antisipasinya’’ katanya.

Ia menyebutkan, dari 191 desa di kabupaten Bima, hanya 57 desa yang melaksanakan Pilkades tahun ini secara serentak. ‘’Mereka sudah lama kita tunjuk penjabat desanya sejak 2014 sampai sekarang,’’ katanya. (nas)

Maju di Pilkada Sumbawa, Mokhlis Bakal Berhenti Jadi PNS Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) NTB, Ir. H. Mokhlis, MM sudah menyatakan secara lisan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Muh. Suruji bahwa akan maju dalam Pilkada Sumbawa yang dilaksanakan Desember mendatang. Sesuai dengan UU Aparatur Sipil Negara, PNS yang maju dalam Pilkada maka harus mengundurkan diri.

“Pasti maju katanya. Kalau dia bilang pasti maju di Pilkada Sumbawa,” ujar Kepala BKD NTB, Drs. H. Muh. Suruji dikonfirmasi di Mataram, kemarin.

Sesuai dengan ketentuan, kata Suruji, PNS yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus mengajukan pengunduran diri ketika sudah mendaftar di KPU. “Belum dia ajukan pengunduran diri saat ini. Karena kan nanti Juli pendaftaran calon,” terangnya.

Ditanya, pejabat pengganti Mokhlis jika nanti sudah mengundurkan diri, Mantan

Kepala BKD Lombok Timur ini mengatakan banyak pejabat pemprov yang antre menjadi kepala dinas. ‘’Banyak yang mau jadi kepala dinas.

Kalau mengisi jabatan itu banyak, jangan khawatir,’’ pungkasnya.

Ketentuan mengenai diwajibkannya PNS mengundurkan diri jika menjadi calon kepala daerah tertuang dalam pasal 119 UU ASN yang bunyinya,” Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon”. Di penjelasan Pasal 119 dikatakan, “Pernyataan pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali”.

Sedang pasal 123 ayat 3 UU ASN bunyinya, “Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota

Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/ wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Penjelasan pasal 123 ayat (3) itu menyatakan, “Pernyataan pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali” Jabatan pimpinan tinggi madya di daerah adalah sekda provinsi. Sedangkan jabatan tinggi pratama di daerah adalah sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris DPRD, dan jabatan lain yang setara. Dengan demikian, para pejabat yang menduduki jabatan-jabatan tersebut harus, bukan saja harus mengundurkan diri dari jabatannya, melainkan harus mundur juga dari PNS jika ikut maju di pilkada.

Pilkada serentak di NTB pada 9 Desember mendatang akan dilaksanakan pada tujuh kabupaten/kota. Yakni Lombok Utara, Kota Mataram, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Kabupaten Bima. (nas)

KESEHATAN

Konsumsi Protein Saat Sarapan Halau Lonjakan Gula Darah BAGI sebagian penderita diabetes tipe dua yang kesulitan mengontrol lonjakan gula darah setelah sarapan, cobalah mengonsumsi lebih banyak protein. Demikian temuan studi dalam Journal of Nutrition belum lama ini.

Dalam studi yang dilakukan para peneliti dari Universitas Missouri (MU) itu diketahui, konsumsi protein saat sarapan mampu mengurangi lonjakan gula darah baik saat sarapan dan waktu makan siang.

“Orang sering berasumsi respon glukosa mereka saat sarapan akan sama di waktu makan lainnya, namun bukan hal itu. Kita tahu, apa yang dimakan dan waktu makan membuat sebuah perbedaan. Jika penderita diabetes melewatkan sarapan, justru gula darah akan melonjak saat makan siang,” kata profesor dari departemen nutrisi dan olahraga fisiologi MU, Jill Kanaley.

“Kami menemukan, mereka yang sarapan, respon glukosanya normal setelah makan siang,” tambah dia.

Kesimpulan ini didapat setelah Kanaley dan koleganya mengamati tingkat glukosa penderita diabetes tipe dua, insulin dan sejumlah hormon lainnya (yang membantu mengatur respon insulin), setelah mereka sarapan dan

makan siang.

Mereka menemukan, konsumsi lebih banyak protein saat sarapan menurunkan level glukosa. Tingkat insulin yang meningkat setelah makan siang bekerja sebagaimana mestinya untuk mengatur tingkat gula darah. “.... Sarapan mendorong sel-sel meningkatkan konsentrasi insulin pada waktu makan berikutnya. Ini bagus karena tubuh bisa bekerja sebagaimana mestinya untuk mengatur level glukosa,” ungkap Kanaley.

Kendati begitu, menurut dia, penting bagi penderita diabetes tipe dua memahami kalau jenis makanan berbeda dapat berpengaruh berbeda pula pada mereka.

“Untuk memahami bagaimana tubuh mereka merespon makanan, mereka harus konsisten mencatat level glukosa mereka,” kata Kanaley.

Kanaley mengatakan, sekalipun mampu menurunkan level gula darah, namun penderita diabetes tipe dua tap perlu mengkonsumsi protein dalam jumlah berlebihan. ‘’Kami merekomendasikan mengkonsumsi 25 hingga 30 gram protein saat sarapan, sesuai rekomendasi badan pengawas obat dan makanan Amerika (FDA),” ujar dia seperti dilansir Science Daily. (ant/Bali Post)

Stok Lebih dari Cukup Dari Hal. 1 “Plt (Pelaksana Tugas) itu lebih dari cukup. Itu nanti akan dilihat golongan, kepangkatan, eselonnya,” kata Gubernur ketika dikonfirmasi usai menghadiri Bintek Nasional penyelenggara pemilu di Mataram.

Orang nomor satu di NTB ini menjelaskan, penunjukan atau pengusulan pejabat untuk menjadi Penjabat Kepala Daerah sudah ada aturannya.

“Berdasarkan panduan-panduan itulah kita akan menun-

juk Plt yang paling kompeten.

Stoknya banyak, nanti tinggal kita pilih saja,” ujarnya.

KPU NTB telah merencanakan Pilkada serentak pada tujuh kabupaten/kota di NTB pada 9 Desember 2015.

Tujuh kabupaten/kota yang akan melaksanakan pesta demokrasi itu antara lain Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Kabupaten Bima.

Pada Agustus mendatang, sudah ada empat kepala daer-

ah yang masa jabatannya berakhir. Yakni Lombok Utara, Kota Mataram, Lombok Tengah dan Sumbawa Barat. Sesuai ketentuan, pengusulan Penjabat Bupati/Walikota itu paling lambat diajukan dua bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Artinya, untuk empat kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya Agustus 2015, penjabat bupati/walikota sudah mulai diusulkan pada Juni mendatang. (nas)

Halaman 15

(Suara NTB/ris/kmb)

KOPI ROYAL: Kopi Royal yang diproduksi oleh PT Lombok Royal Food menyajikan produk baru kopi khas Lombok. Komposisi kopi royal sebagian besar adalah kopi murni dengan persentase 60 sampai 70 persen.

Kamis (30/5) lalu, Tifin dan Yoyok dari Kopi Royal pada talkshow di Radio Global FM Lombok. Menurut Tifin, bahan baku kopi royal berasal dari biji kopi yang ditanam oleh petani Lombok dan Sumbawa. Keunggulan kopi royal yaitu tanpa bahan pengawet dan ramah di lambung.

Plt Pimpinan KPK akan Mundur Bila Novel Ditahan Jakarta (Suara NTB) Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji menyatakan akan mundur bila Badan Reserse Kriminal Polri tetap menahan penyidik KPK Novel Baswedan meski pemimpin KPK sudah menjaminkan diri mereka untuk penangguhan penahanan Novel.

“Kalau jalan lain tidak berhasil, saya pernah katakan bahwa saya adalah salah satu pimpinan yang tidak punya niat mendapat jabatan. Saya akan menyatakan mundur, saya bertanggung jawab ke lembaga ini, bukan ke Novel saja,” katanya saat menyampaikan keterangan pers di gedung KPK Jakarta bersama Plt Pimpinan KPK Johan Budi, Jumat (1/5).

Polisi menangkap Novel di rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, pada Jumat sekitar pukul 00.00 WIB terkait dugaan penganiayaan saat Novel masih bertugas di Kepolisian Daerah Bengkulu pada 2004.

Surat perintah penahanan bernomor SP.Han/10/V/2015/ Ditipidum yang ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Pol Herry Prastowo memerintahkan penahanan Novel sebagai tersangka di rumah tahanan negara cabang Mako Brimob selama 20 hari mulai 1 Mei sampai 20 Mei 2015.

Pimpinan KPK sudah mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan untuk Novel.

“Mekanisme terhadap akibat upaya paksa berupa penangkapan dan kalau sampai ada penahanan, mekanismenya pimpinan bertanggung jawab terhadap lembaga,” kata Indriyanto.

“Jadi, bila menimpa karyawan, siapapun, kita pimpinan bertanggung jawab.

Ini kan masih diperiksa 1x24 jam, kalau sampai tidak dikabulkan, masih ada juga ada pendekatan-pendekatan untuk kepentingan Mas Novel, bukan saja ke Kapolri dan Bareskrim saja, nanti ada upaya lain,” tegas Indriyanto.

Ia mengkhawatirkan penangkapan dan penahan semacam itu terus terjadi mengingat masih ada beberapa kasus yang menyangkut penyidik maupun pimpinan KPK yang ditangani oleh penyidik Polri.

“Saya khawatir kalau ini jadi ‘tradisi’ penegakan hukum di antara lembaga hukum, seperti juga kasus-kasus KPK yang ditangani Polri karena ada pasal 421 KUHP di sana.

Kalau ini menjadi model law

enforcement di antara penegak hukum maka ini bukan persoalan yang gampang,” jelas Indriyanto.

Tentang sikap empat pimpinan KPK yang lain Indriyanto mengatakan,”Saya akan mundur, apakah pimpinan lain akan mengikuti jejak saya, saya tidak tergantung pimpinan lain. Pimpinan KPK itu one man one vote (satu orang satu suara).”

“Saya percaya integritas kelembagaan, kalau saya tidak juga dipercaya untuk memperbaiki komunikasi kelembagaan ini, maka lebih baik saya kembali ke mahasiswa saya, yang selama ini kurang saya perhatikan,” katanya.

Johan Budi pun menyatakan kemungkinan pimpinan KPK untuk mundur.

“Memang ada wacana bahwa bukan hanya satu tapi bisa juga lima pimpinan KPK akan melakukan upaya mundur seperti yang disampaikan Pak Anto (Indriyanto). Tentu bukan hanya Pak Anto, karena bila penahanan tetap dilakukan upaya-upaya yang sudah dikondisikan dengan baik bisa berantakan,” kata Johan.

Permintaan pengunduran diri itu menurut Johan dilakukan karena seolah-olah pimpinan KPK sudah tidak berarti lagi sebagai jaminan pembatalan penahanan Novel.

“Kalau ada pimpinan (keadaannya) sama dengan tidak ada pimpinan itu kan percuma,” ungkap Johan.

Dalam surat penangkapan disebutkan bahwa Novel diduga keras melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan atau seseorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dan atau pasal 422 KUHP Jo Pasal 52 KUHP yang terjadi di Pantai Panjang Ujung Kota Bengkulu tanggal 18 Februari 2004 atas nama pelapor Yogi Hariyanto.

Novel Baswedan dituduh pernah melakukan penembakan yang menyebabkan tewasnya seseorang pada 2004, saat Kepolisian Resor Bengkulu menangkap enam pencuri sarang burung walet.

Novel yang saat itu berpangkat Inspektur Satu dan menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bengkulu dianggap terlibat dalam penembakan terhadap pencuri burung walet tersebut. (ant/ Bali Post)

Aksi Malam Renungan, Buruh Tuntut Upah Layak Dari Hal. 1 Padahal, buruh adalah penggerak dari semua sektor, terutama jasa dan sektor pariwisata.”Naas kalau kita bicara nasibnya, dan pemerintah pun sangat acuh untuk membantu mereka,” paparnya.

Selain itu, ia pun menyoroti persoalan UMP yang berlaku. Dikatakannya, UMP yang ditetapkan pemerintah, tidak sesuai dengan jaminan kesejahteraan yang diakibatkan harga sembako, BBM dan harga elpiji serta beberapa

subsidi rakyat yang sudah dihapus pemerintah.

“Bagaimana mungkin kita sejahtera, upahnya hanya Rp 1,7 juta. Padahal, kebutuhan hidup kita semakin banyak,” terangnya.

“Belum lagi kita hitung kenaikan harga kebutuhan pokok, akibat gejolak harga BBM dan elpiji,” sambungnya.

Aksi berlanjut hingga pukul 22.00 Wita. Semakin malam, aksi pun kian khidmat. Mereka terus berdiskusi seputar tema yang sama, sampai akhirnya berakhir pukul 22.30 Wita. (ars)

Dermaga Rusak, Kendaraan di Pelabuhan Lembar Antre hingga Dua Kilometer Dari Hal. 1 Informasi yang dihimpun, antrean terjadi sejak Kamis (30/4) lalu. Awalnya antrean tidak panjang. Namun Jumat kemarin antrean bertambah panjang hingga Jembatan Timbang. ‘’Penyebabnya karena ada perbaikan jalan di Dermaga Lembar,’’ tutur antok salah seorang warga ditemui di

sekitar lokasi Jumat kemarin.

Dikatakan, beberapa hari terakhir ada pengaspalan di jalur masuk ke Dermaga I Lembar. Akibatnya, terjadi keterlambatan penyeberangan dari dan ke Lembar. Sementara itu, para sopir yang ditemui mengeluh karena penyeberangan ke Padangbai terlambat. Akibat keterlambatan itu pengiriman barang

pun ikut terganggu.

Para sopir ada yang antre hingga berjam-jam untuk bisa berangkat. Hal ini menyebabkan biaya bertambah. Karena biasanya diberikan jatah ongkos oleh perusahaan dalam dua hari, namun molor. “Kita rugi, karena biaya bertambah,’’ keluhnya.

Dikonfirmasi terkait antrean di Lembar, Kepala Seksi

Operasi OPP Lembar, Dedi Setiawan membenarkan adanya antrean tersebut. Ia mengaku, antrean disebabkan oleh treskel di Dermaga I sedang pengaspalan. ‘“Akibat pengaspalan sedikit mengganggu penyeberangan,’’ katanya.

Ia mengaku, jalur itu belum dibuka karena khawatir jika dibuka maka aspal itu akan

cepat rusak jika dilalui kendaraan. Apalagi, belakangan ini arus penyeberangan cukup tinggi di Pelabuhan Lembar.

Akibat antrean ini kata Dedi, kapal yang beroperasi 24 unit dalam sehari terjadi kemoloran. ‘’Dalam satu sampai dua hari ke depan, pelayanan akan normal jika jalur demaga I dibuka,’’ katanya. (her)

Sabtu, 2 Mei 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Teh Pucuk Harum

Dukung ”Clasoundtation Rock In Harmony” Menampilkan Group Band Lolot dan Nanoe Biroe, di Taman Mayura Cakranegara, Sabtu 18 April 2015 Teh Pucuk Harum merupakan minuman teh jasmine bekualitas, yang merupakan salah satu produk terbaik dan berkuallitas dari PT. Mayora Indah, Beverage Division.

Minuman Teh Pucuk Harum diolah dari daun teh teratas, sehingga membuat Teh Pucuk Harum memiliki kualitas rasa teh terbaik.

Produk teh Pucuk Harum diproses dengan teknologi canggih, dan tidak menggunakan tambahan bahan pengawet apapun dan

bertahan selama 12 Bulan. Selain itu produk ini juga tidak menggunakan pemanis buatan serta tanpa bahan pewarna.

Kandungan nutrisi dalam Teh Pucuk Harum juga tetap terjaga, karena dalam prosesnya daun teh asli yang berkualitas diseduh secara langsung (real brewed). Daun teh kualitas terbaik hanya digunakan untuk satu kali proses produksi teh pucuk harum, sehingga rasa dan aroma teh dalam teh pucuk masih asli seperti teh yang baru diseduh. Teh Pucuk Harum, manisnya pas, gak nyangkut dileher dan gak bikin haus lagi.

Teh Pucuk Harum, selalu berpartisipasi dalam setiap event yang bisa menghadirkan massa yang banyak.

Presiden Perintahkan Kapolri Tidak Tahan Novel Baswedan Solo (Suara NTB) Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri Badrodin Haiti agar institusi yang dipimpinnya tidak menahan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

“Saya sudah perintahkan Kapolri untuk tidak ditahan,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan seusai Salat Jumat di Masjid Kota Barat Solo, Jawa Tengah, Jumat.

Selain memerintahkan Polri untuk tidak menahan Novel, Presiden juga mengeluarkan dua perintah lainnya kepada Kapolri.

Perintah Presiden Jokowi yang kedua adalah melakukan proses hukum yang transparan.

Perintah ketiga Presiden Jokowi ditujukan langsung kepada Wakopolri Komjen Polisi Budi Gunawan agar tidak memberi pernyataan atau hal-hal yang membuat kontroversi di tengah masyarakat.

“Ya semua harus bersinergi, baik KPK, Polri dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi.

Semuanya sudah saya perintahkan mengenai hal itu,” kata Jokowi sambil berjalan menuju mobilnya. (ant/Bali Post)

”

SIAP MENGUNDURKAN DIRI Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi (kanan) dan Indriyanto Seno Aji berjalan usai memberikan keterangan terkait penangkapan penyidik senior KPK Novel Baswedan oleh Bareskrim Mabes Polri di Jakarta, Jumat (1/5). Pimpinan KPK Indriyanto Seno Aji siap mundur dan mengembalikan mandat kepada presiden, sementara empat pimpinan lainnya juga sedang mempertimbangkan langkah yang sama apabila Novel Baswedan tetap ditahan.

(ant/Bali Post)

Saya sudah Pemimpin KPK Kirim Surat Jaminan perintahkan Penangguhan Penahanan Novel “Ini hanya surat permohonan Jakarta (Suara NTB) jaminkan dirinya, kami berlima, Kapolri Lima orang pemimpin Komi- apabila nanti Novel Baswedan di- penangguhan penahanan an Pemberantasan Korupsi lakukan penahanan oleh pihak sich itu saja. Belum memikirkan untuk tidak simenjaminkan diri agar penyid- Bareskrim karena kami menang- SP3 karena kami juga tidak tahu ik KPK Novel Baswedan tidak gap upaya penahanan itu tidak apakah surat penangguhan penasetelah penyidik diperlukan,” kata Pelaksana Tu- hanan ini dikabulkan atau tidak,” ditahan ditahan Bareskrim Polri menangkapn- gas (Plt) Pimpinan KPK Johan kata Indriyanto. Namun bila suya Jumat dinihari tadi.

Budi dalam konferensi pers ber- rat itu tidak dikabulkan, IndriyanJoko Widodo (ant/Bali Post)

“Berkaitan dengan itu tadi diputuskan pimpinan KPK akan men-

sama Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji di gedung KPK Jakarta, Jumat (1/5).

Novel ditangkap di rumahnya di kawasan Kelapa Gading pada Jumat sekitar pukul 00.00 WIB terkait dugaan penganiayaan saat Novel masih bertugas di Polda Bengkulu pada 2004.

“Karena alasan kekhawatiran untuk penahanan, menurut pimpinan KPK tidak diperlukan, misalnya melarikan diri, menghilangkan barang bukti itu tidak diperlukan. Ini adalah peristiwa 10-11 tahun lalu, mengulangi perbuatan yang sama juga tidak mungkin dilakukan karena peristiwa 11 tahun lalu,” tambah Johan.

“Surat sudah dibuat dan ditandatangai mewakili 5 pimpinan KPK yang meminta hubungan Polri dan KPK untuk tidak dilakukan penahanan,” jelas Johan. Johan mengaku bahwa KPK tetap mengakui kewenangan Polri untuk melakukan tugas sebagai penengak hukum.

“Sebelumnya kami juga sudah mengkonfirmasi ke banyak pihak termasuk ke pihak Polri,” tambah Johan. Dalam surat itu, menurut Indriyanto, hanya meminta penangguhan penahanan dan bukan permintaan agar dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

to mengaku masih punya cara lain.

“Kalau tidak dikabulkan, ada alternatif lain yang dilakukan pimpinan. Kalau pun masih tidak bisa juga maka saya sudah commit untuk mundur karena saya bekerja di lembaga yang saya anggap punya integritas dan karismatik, jadi percuma mendapatkan mandat dari negara, jadi lebih baik saya kembalikan ke negara dengan hormat,” jelas Indriyanto.

Dalam surat penangkapan, disebutkan bahwa Novel diduga keras melakukan tindak pidana pengainayaan yang mengakibatkan luka berat dan atau seseorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapat keterangan sebagaimana dimaksuddalampasal351ayat(2)KUHP dan atau pasal 422 KUHP Jo Pasal 52 KUHP yang terjadi di Pantai PanjangUjungKotaBengkulutanggal 18 Februari 2004 atas nama pelapor Yogi Hariyanto.

Surat tertanggal 24 April 2015 itu ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum selaku penyidik Brigadir Jenderal Herry Prastowo. Novel Baswedan dituduh pernah melakukan penembakan yang menyebabkan tewasnya seseorang pada 2004. (ant/Bali Post)