Snt02092015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

16 HALAMAN NOMOR 147 TAHUN KE 11

SUARA NTB

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

Pengemban Pengamal Pancasila

RABU, 2 SEPTEMBER 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kasus DBHCHT

Pejabat Kemenkeu Ditanya Aliran Dana Irigasi Desa Mataram (Suara NTB) Pemeriksaan Pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, kembali berlanjut. Kali ini materi pemeriksaan lebih fokus, terkait aliran dana irigasi desa yang sumbernya dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Nilainya Rp 32 miliar.

(Suara NTB/ars)

DIPERIKSA - Saksi tambahan dari Kementerian Keuangan yang diperiksa di ruangan penyidik Pidsus Kejati NTB, Selasa (1/9).

Informasi yang diperoleh Suara NTB, ada empat saksi dari Kemenkeu diperiksa di ruangan berbeda, Selasa (1/9) kemarin. Pemeriksaan berlangsung mulai pagi hingga berita ini ditulis pukul 18.00 Wita. Satu saksi yang diperiksa, bernama Olivia Sola Gratia Pandiagan. Saksi menjabat di bagian Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI. Dia diperiksa anggota tim penyidik Hendry Antoro, SH, MH. Olivia saat diperiksa didampingi pejabat bidang hukum Kemenkeu.

Saksi lain, Bramastya Wahyu Aji, dengan bidang jabatan sama, diperiksa di ruangan Thailani, SH, juga tim penyidik dalam kasus ini.

Saksi Bramastya juga didampingi anggota tim kuasa hukum dari Kemenkeu. ‘’Ada empat saksi yang diperiksa. Dua pejabat Kemenkeu, dua dari bagian hukum yang mendampingi,’’ kata Kasi Penyidik Pidsus Kejati NTB, Yonnie E. Mallaka, SH melalui juru bicara Kejati, Made Sutapa, SH. Secara umum dijelaskan Yonnie, para saksi diperiksa seputar penggunaan DBHCHT yang aliran dananya ke Dinas PU Provinsi NTB. Bagaimana mereka melakukan evaluasi atas penyaluran anggaran cukai tembakau Tahun 2013 itu ke Pemprov NTB. Bersambung ke hal 15

’’

Ada empat saksi yang diperiksa. Dua pejabat Kemenkeu, dua dari bagian hukum yang mendampingi Made Sutapa

Dokumen Disepelekan, Nasib Pilkada Kota Mataram Tengah Ditimbang 6.947 TKI NTB Dideportasi Malaysia Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan NTB merupakan salah satu daerah kantong TKI dengan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi. Sehingga dapat dipastikan jumlah angkatan kerja pun akan terus bertambah setiap tahunnya. Namun, masalah per-

syaratan dokumen yang seringkali diabaikan oleh para TKI. Malaysia sebagai contoh salah satu negara tujuan yang paling banyak diminati para TKI asal NTB, tidak jarang mengalami banyak permasalahan akibat dari dokumen yang sering disepelekan tersebut.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) KPU RI bersama KPU Kota Mataram, dan KPU Provinsi NTB tengah menggodok opsi apa saja yang mungkin untuk ditempuh dalam menyikapi kebuntuan dalam pelaksanaan Pilkada Kota Mataram. Hingga Selasa (1/ 9) kemarin sore, belum juga diperoleh keputusan soal itu.

Anggota KPU NTB, Yan Marli, S.Pd, M.MPd, yang dikonfirmasi Suara NTB, kemarin menjelaskan bahwa pihaknya telah mulai melaku-

kan pembahasan bersama KPU RI sejak Selasa (1/9) pagi. ‘’Tapi masih belum bisa kita pastikan. Opsi apa yang akan ada,’’ ujar Yan Marli.

Meski tak disebutkan opsi apa saja yang bisa ditempuh, namun paling tidak KPU kini dihadapkan pada sejumlah opsi. Misalnya, kembali memberikan tambahan masa pendaftaran sembari mengakomodir kemungkinan adanya perubahan situasi.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Yan Marli

TO K O H Jangan Banyak Alasan GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta kepada PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika supaya jangan menjadikan persoalan tanah (lahan) sebagai alasan tak kunjung dibangunnya kawasan pariwisata tersebut.

Bersambung ke hal 15

TGH. M. Zainul Majdi

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Waspadai Paham Komunis KOMANDAN Korem (Danrem) 162/WB, Kol.CZI. Lalu Rudy Irham Srigede, ST, MSi mengungkapkan, paham komunis mulai bangkit di NTB. Barubaru ini pihaknya menangkap salah seorang mahasiswa di Sumbawa menggunakan lambang atau atribut palu arit yang merupakan simbol atau lambang Partai Komunis Indonesia (PKI).

Bersambung Lalu Rudy Irham Srigede ke hal 15

(Suara NTB/bul)

MEMIKAT - Pemandangan bahari di objek wisata yang berada di kawasan destinasi Mandalika Resort sangat memikat seperti tampak dalam gambar. Tak heran jika kawasan ini, dari waktu ke waktu dibanjiri wisatawan baik nusantara maupun mancanegara.

Nilainya Mencapai Rp 1,7 Miliar

(Suara NTB/dok)

Diduga Ada Dana Siluman di APBDP Loteng 2015 Praya (Suara NTB) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2015, Senin (31/ 8), akhirnya disahkan. Namun pengesahan dibarengi dengan kontroversi, terkait adanya dugaan dana siluman yang masuk dalam pembahasan dan ikut disahkan oleh DPRD bersama Pemkab Loteng. Dugaan dana siluman mencapai Rp 1,7 miliar lebih.

Sinyalemen dana siluman tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD

Loteng, M. Samsul Qomar, kepada wartawan di ruang kerjanya. Dikatakan dana siluman, lantaran anggaran tersebut sebelumnya tidak masuk dalam usulan program yang diajukan oleh SKPD lingkup Pemkab Loteng.

Namun justru tiba-tiba muncul pada saat-saat terakhir pembahasan APBDP Loteng antara Pansus APBDP dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Loteng. ‘’Kita belum tahu pasti dari mana sumber dana (diduga) siluman

tersebut. Karena tiba-tiba saja masuk dalam pembahasan pada APBD perubahan tahun ini. Dan, anggaran tersebut masuk menjelang akhir pembahasan oleh Pansus,’’ sebut Samsul Qomar.

Masuknya dana yang diduga dana siluman tersebut sempat memicu perdebatan. Namun anehnya tetap disahkan. Kendati dana tersebut diduga dianggarakan di luar Pansus. Dan, tanpa persetujuan anggota Pansus APBDP secara menyeluruh. Pihaknya pun

menduga Pansus APBDP dengan TAPD Loteng “main mata” dalam persoalan ini. Sehingga anggaran tersebut bisa dengan mulus masuk dalam pembahasan dan ikut disahkan.

Terkait sinyalemen tersebut, pihaknya pun berencana akan mengajukan nota keberataan kepada pimpinan Dewan. Dalam nota keberatan tersebut, ia berjanji akan mengungkapkan semua kejanggalan terkait indikasi dana siluman tersebut.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Rabu, 2 September 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Jumlah Wajib Pajak Berkurang 8 Ribu

Gunakan Pola Tanam 2:1 KEKERINGAN yang melanda NTB, berdampak luas terhadap sejumlah tananam. Di Kota Mataram, sebanyak 170 hektar tanaman padi dan kedelai terancam gagal panen. Namun demikian kata Lurah Selagalas, H. Tamaji, kondisi itu tidak mempengaruhi sejumlah tanaman petani di wilayahnya. “Alhamdulillah, di wilayah Selagalas tidak ada pengaruh,” katanya, Senin (31/8).

Mataram bagian utara sebutnya, masih memiliki (Suara NTB/cem) debit air yang cukup untuk H. Tamaji mengairi sawah, meskipun debitnya tidak seperti biasa. Disamping itu, Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram beberapa waktu lalu, telah memperbaiki irigasi. Petani bersyukur lantaran padi mereka tumbuh subur. “Disana kan cuma tanam padi doang. Saya perhatikan ndak ada petani mengeluh,” ujarnya.

Keluhan petani biasanya seputar kelangkaan pupuk, tapi sejauh ini kebutuhan pupuk terjamin. Tamaji mengapresiasi komitmen Presiden Joko Widodo menggandeng atau bermitra dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), untuk swasembada pangan. Artinya, kelangkaan pupuk tidak terjadi serta TNI membantu meningkatkan kualitas tanaman petani. “Kami bersyukur karena TNI ikut terlibat,” pungkasnya.

Dari tahun ke tahun, produksi padi mengalami penurunan akibat lahan pertanian beralih fungsi menjadi perumahan.

“Pertama agak kurang lahan petani, BTN Permata Kota 1.500 unit,” sebutnya.

Ia menyarankan, petani menggunakan pola tanam 2:1. Yakni, padi dua kali kemudian diganti dengan palawija. Kecenderungan masyarakat menanam padi dengan alasan lebih cocok.

Dengan kerjasama TNI, diharapkan tahun hasil tanam petani yang sebelumnya 5 ton perhektar bertambah 8 hingga 10 ton perhektar. Sehingga berdampak terhadap perekonomian masyarakat. (cem)

Sosialisasi Belum Maksimal MESKI sudah cukup lama ditetapkan, namun Perda Kota Mataram tentang KTR (Kawasan Tanpa Asap Rokok) rupanya belum berfungsi maksimal. Banyak tempat-tempat yang tercantum dalam Perda itu yang seharusnya tidak boleh ada asap rokok, justru masih banyak orang yang merokok secara bebas di sana.

Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, Fuad Sofian Bamasaq, SH., kepada Suara NTB di kantornya, tidak menampik belum maksimalnya Perda Kota Mataram tentang KTR. Hal ini, menurut Fuad, tidak terlepas dari min(Suara NTB/fit) imnya kesadaran individu, Fuad Sofian Bamasaq bahwa tidak boleh merokok di KTR. Ia mencontohkan di DPRD Kota Mataram, sudah disediakan tempat khusus merokok bagi yang ingin merokok.

Sayangnya, ruang khusus merokok inipun sangat sedikit yang memanfaatkannya. ‘’Perlu ada tanda larangan merokok.

Intinya, informasi bahwa kawasan itu merupakan KTR, sehingga para perokok seperti saya, tahu dimana harus merokok,’’ kilahnya. Pemberian tanda larangan merokok, lanjutnya, bertujuan untuk mengingatkan para perokok.

Politisi PDI Perjuangan ini mengkritisi pemberian asbak di tiap-tiap ruang komisi, termasuk di lobi DPRD Kota Mataram. ‘’Kalau ditaruh asbak, artinya boleh merokok,’’ dalihnya. Dikatakan Fuad, untuk pemberlakuan Perda KTR di tempat-tempat umum, dibutuhkan ketegasan dari aparat.

Namun, ia menyayangkan bahwa Perda Kota Mataram tentang KTR ini belum banyak masyarakat yang mengetahuinya.

Fuad mengatakan, sosialisasi keberadaan Perda KTR ini perlu digalakkan kembali. Sebab, sampai saat inipun, katanya, sosialisasi yang dilakukan BLH (badan Lingkungan Hidup) Kota mataram, baru sebatas di tingkat aparat pemerintahan saja. ‘’Di lingkungan-lingkungan belum ada,’’ sesalnya.

Fuad menyarankan kepada eksekutif agar memanfaatkan RTH (ruang Terbuka Hijau) seperti Taman Udayana dan Taman Selagalas untuk mensosialisasikan Perda KTR. Ia juga mengimbau kepada para pedagang, agar tidak sembarangan menjual rokok kepada anak-anak. Mestinya pedagang hanya melayani pembeli yang notabene orang dewasa. Ia berharap, semua pihak serius terkait Perda KTR. Sosialisasi dapat dikemas dengan cara-cara yang menarik.

Misalnya, kegiatan sosialisasi diadakan di taman-taman hiburan rakyat. ‘’Jangan sampai Perda ini mubazir dan menghabishabiskan anggaran,’’ ujarnya. (fit)

Mataram (Suara NTB) Target capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada pelaksanaan Gebyar PBB belum lama ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi PBB ini disebabkan salah satunya karena berkurangnya jumlah wajib pajak (WP) yang mencapai 8 Ribu. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram, H.M. Syakirin Hukmi, Selasa (1/9).

(Suara NTB/ynt)

TAHU - Salah satu tempat produksi tahu di Lingkungan Kekalik Gerisak, Kelurahan Kekalik Jaya.

Limbah Tahu dan Tempe akan Diolah Jadi Biogas Mataram (Suara NTB) Limbah produksi tahu dan tempe yang ada di Kelurahan Kekalik Jaya masih menjadi salah satu persoalan lingkungan yang belum tertangani dengan baik. Untuk itulah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram berencana mengolah limbah tahu tempe ini menjadi biogas. Namun menurut Kepala BLH Kota Mataram, Drs. M. Saleh pihaknya akan berkonsultasi ke Kementerian Lingkungan Hidup apakah limbah tahu tempe bisa diolah menjadi biogas.

Saleh menyatakan pihaknya berkomitmen untuk mengatasi persoalan limbah tahu dan tempe ini. Sebagai langkah jangka pendek, pihaknya juga melakukan pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitar Kelurahan Kekalik Jaya. Pihaknya membentuk beberapa kelompok dan kelompok-kelompok ini akan berinovasi bagaimana me-

manfaatkan limbah tersebut.

Beberapa waktu lalu Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si mempertanyakan penyebab munculnya bau tidak sedap di sekitar Jalan Panji Tilaar. Menurut Saleh hal tersebut merupakan dampak dari limbah tahu tempe yang dibuang tanpa diolah terlebih dulu.

Lurah Kekalik Jaya, M. Fathurrahman, SH menyampaikan beberapa kelompok masyarakat yang ada di Kelurahan Kekalik Jaya memproduksi batako dari limbah sekam yang digunakan untuk pembakaran produksi tahu dan tempe. Sebelum produksi dilakukan, telah dilaksanakan proses uji coba. Hasil uji coba ini menurut Fathurrahman berhasil dan cukup bagus. Dan saat ini yang menjadi fokus utama adalah mencari peralatan yang memadai sebagai sarana produksi.

Pemanfaatan limbah sekam

ini menurutnya sangat penting dilakukan dalam rangka mengurangi produksi sampah karena biasanya sekam sisa pembakaran ini dibuang menjadi sampah. Menurut Fathur, yang menjadi persoalan pihaknya adalah bukan hanya persoalan sampah, tapi limbah sisa olahan tahu dan tempe.

Inisiatif pemanfaatan limbah sekam ini berasal dari warga setempat dan dibantu oleh para penyuluh pertanian lapangan. “Ini semakin hari semakin banyak limbah terbuang, mau kita apakan? Sehingga ke depan limbah ini tak lagi jadi suatu masalah,” ujarnya. Limbah sisa pembakaran ini menurutnya paling sulit untuk ditangani sehingga inisiatif warga untuk menjadikannya batako cukup diapresiasi. “Limbah pembakaran ini paling sulit, kalau limbah hasil olahan bisa dimanfaatkan menjadi pakan ternak dan sebagainya,” ujarnya. (ynt)

Syakirin mengatakan ada dua asumsi yang diduga menjadi penyebab turunnya realisasi PBB tersebut. Selain berkurangnya jumlah WP pihaknya menduga banyak SPPT yang tidak sampai kepada WP. Pada tahun 2014, jumlah WP yang berpartisipasi dalam Gebyar PBB sebanyak 51 ribu orang. Sementara yang ikut berpartisipasi di tahun ini hanya 43 ribu orang.

“Ada SPPT yang belum sampai ke WP. Dan kemungkinan juga karena kondisi ekonomi yang menyebabkan daya beli masyarakat makin lemah,” jelasnya. Terkait persoalan ini, Syakirin mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi dan mencoba untuk turun langsung ke lapangan.

Pihaknya akan membentuk tim dan tim ini akan dibagi untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan.

“Apakah memang banyak yang tidak menerima SPPT atau karena kondisi ekonomi,” imbuhnya. Untuk penyampaian SPPT, Dispenda bekerja sama dengan camat, lurah, dan kepala lingkungan yang dilaksanakan dalam beberapa tahapan.

SPPT ini telah diserahkan ke juru pungut untuk disampaikan kepada para

WP. “Ini akan kami lihat dan cek. Karena ada juga yang datang kepada kami mengatakan baru menerima SPPT dan ini berpengaruh ke pendapatan kami. Kami akan konfirmasi data-data, dimana yang belum bayar dan kami akan konfirmasi langsung ke masyarakat,” jelasnya.

Realisasi PBB saat ini mencapai sekitar Rp 15 miliar dari target Rp 18,5 miliar.

Pada saat Gebyar PBB tahun lalu, realisasi PBB mencapai Rp 16 miliar. “Dibandingkan tahun lalu saat ini turun Rp 1 miliar. Saya akan coba menggali apa masalah sebenarnya,” ujarnya. Turunnya WP yang membayar pajak ini juga diduga akibat banyak yang mengalami gagal panen sebagai dampak kekeringan.

“Akan kita lihat nanti. Kita bicarakan dulu di internal baru turun ke lapangan untuk melihat apa yang menjadi persoalannya,” terangnya. Ia menambahkan pihaknya tetap optimis sampai akhir tahun mendatang realisasi PBB bisa sesuai target. “Semaksimal mungkin kami akan capai karena kami sudah menetapkan,” demikian Syakirin Hukmi. (ynt)

Pemberlakuan Lima Hari Kerja Berjalan Lancar Mataram (Suara NTB) Penerapan lima hari kerja, tidak membuat sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemkot Mataram merasa kaku. Semua dinas mulai beradaptasi dari sebelumnya pulang pukul 14.00 Wita, mulai 1 September kemarin, pulang pukul 16.00 Wita.

Pantauan Suara NTB, pukul 14.30 Wita baik di Sekretariat Daerah, SKPD maupun kantor camat dan lurah sebagian besar PNS masih sibuk bekerja, meskipun satu dua PNS asyik ngobrol dengan rekannya. Sementara bagian pelayanan seperti Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) terlihat masih sibuk melayani masyarakat.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Wartan, SH, MH., mengatakan seluruh stafnya masih berada di tempat. Bahkan ia kaget melihat antusias bawahannya bekerja semangat. “Saya juga kaget mereka semangat sekali,” katanya ditemui Selasa (1/9) Penerapan lima hari kerja dengan jam pulang pukul 16.00 Wita, tidak terlalu dipersoalkan. Tetapi butuh

waktu bagi PNS untuk beradaptasi. “Bagi saya ndak masalah,” tandasnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi menyampaikan, jam kerja seperti ini tidak jadi masalah dan secara perlahan stafnya beradaptasi dengan aturan baru. Sedangkan khusus pelayanan seperti puskesmas dan rumah sakit tetap enam hari kerja. “Kalau pelayanan itu tetap enam hari kerja,” ujarnya.

Kabag Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengatakan, pihaknya telah membentuk tim penegakan disiplin terdiri dari

Sekda, BKD, Inspektorat dan Satpol PP. Selama tiga bulan nantinya akan dilakukan pemantauan. “Sudah ada tim khusus dibentuk,” paparnya.

Disampaikan Alwan, hari Senin hingga Kamis, PNS masuk kerja jam 07.30 hingga 16.00 wita. Sedangkan Jumat 07.00 - 17.00. “Hari Senin - Kamis itu, ada jam istirahat mulai jam 12.00 sampai 13.00. Jumat istirahat jam 11.00 Wita masuk lagi 13.00 wita,” terangnya.

Sementara waktu, SKPD belum menggunakan sidik jari dibuatkan absensi khusus oleh SKPD masing - masing. (cem)

(Suara NTB/cem)

MASIH BEKERJA - Sejumlah pegawai di Diskoperindag Kota Mataram terlihat masih bekerja hingga pukul 14.30 wita. Ini menyusul kebijakan lima hari kerja yang diterapkan Penjabat Walikota Mataram.

Dispenda Tetap Buka Layanan Enam Hari Kerja Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram menerapkan lima hari kerja sejak Selasa (1/9) kemarin. Pegawai Pemkot Mataram mulai bekerja pukul 7.30 Wita sampai 16.00 Wita, kecuali hari Jumat jam kerjanya sampai pukul 17.00 Wita. Namun untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan seperti Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram, pelayanan akan tetap dilaksanakan selama enam hari kerja atau sampai hari Sabtu. Demikian disampaikan Kepala Dispenda Kota Mataram, H.M. Syakirin Hukmi, Selasa (1/9).

“Perubahan menjadi lima hari kerja tidak akan berpen-

garuh. Walaupun sampai hari Jumat (jam kerja), hari Sabtu tetap buka,” terangnya. Syakirin menyatakan pihaknya akan menugaskan pegawai dengan sistem bergilir (shift) untuk pelayanan pada hari Sabtu.

Syakirin menambahkan pelayanan di hari Sabtu tidak penuh seperti hari-hari kerja lainnya. Pelayanan akan dipotong menjadi setengah hari.

Pegawai yang bertugas di akhir pekan tersebut dihitung lembur.

Sebelum lima hari kerja dilaksanakan, Syakirin mengatakan pihaknya telah melakukan pembicaraan di internalnya bagaimana mengatur pola pelayanan. Untuk

memantau pegawai, Dispenda telah menggunakan absen sidik jari. “Sekarang ada perubahan, jam masuk pukul 07.30 Witadan kalau telat atau lebih dari jam itu akan merah (absensinya). Pegawai juga akan absen pada pukul 12.00 Wita saat jam istirahat dan jam 13.00 Wita absen lagi setelah istirahat,” jelasnya.

Pada saat jam istirahat selama satu jam, pelayanan di kantornya juga akan tetap dibuka. Pegawai yang bertugas pada jam istirahat tersebut akan digilir. “Tidak ada pelayanan yang kosong. Kemarin saat masih enam hari kerja pelayanan sampai jam 14.00, sekarang pelayanan dari jam 07.30 sampai 16.00.

Pembayaran tidak ada break, jam berapa pun akan kami layani,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag Humas) Setda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, S.Pi menyampaikan untuk memantau kinerja pegawai setelah penetapan lima hari kerja, telah dibentuk tim yang terdiri dari Sekda Kota Mataram, Asisten III Setda Kota Mataram, Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Kepala BKD, dan Kasatpol PP Kota Mataram. (ynt)

H.M. Syakirin Hukmi (Suara NTB/dok)

Selly Titip Doa kepada JCH untuk Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si melepas keberangkatan 360 orang jamaah calon haji (JCH) Kota Mataram, Selasa (1/ 9) sore. Kepada para JCH tersebut, Selly menitipkan doa untuk Kota Mataram. Ia meminta agar para JCH mendoakan Kota Mataram di tempat-tempat mustajab di tanah suci.

“Jangan lupa berdoa di tempat-tempat mustajab, dan tak lupa mendoakan Kota Mataram agar selalu damai dan tentram serta jauh dari segala musibah.

Semoga doa para jamaah di tanah suci akan diijabah oleh Allah SWT,” harapnya. Ia pun berharap para JCH diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dan juga bisa kembali dengan selamat ke Indonesia dengan mendapat predikat haji yang mabrur.

Pelaksanaan ibadah haji disampaikan Selly memerlukan persiapan khusus, terutama untuk kesiapan secara fisik yang harus disiapkan sebaik-baiknya.

Apalagi saat ini suhu udara di tanah suci Mekkah mencapai 4350 derajat celcius. Untuk itu ia mengimbau kepada JCH untuk tetap menjaga kesehatan selama menunaikan ibadah haji di tanah suci. “Banyak minum air putih agar terhindar dari dehidrasi, konsumsi vitamin, dan jaga pola makan sehingga bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk dan pulang dalam keadaan sehat walafiat,” pesannya. Selly juga mengingatkan kepada para JCH untuk meningkatkan rasa sabar dalam

melaksanakan ibadah haji.

Para JCH juga disampaikan Selly harus bersyukur sebesarbesarnya karena diberikan kesempatan menjalankan rukun Islam kelima tahun ini.

Mengingat panjangnya daftar tunggu haji Kota Mataram yang mencapai 20 tahun. “Tingginya minat masyarakat untuk ibadah haji membuat antrean sangat lama dan harus menunggu bertahun-tahun untuk dapat kesempatan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, H. Burhanul Islam menyampaikan JCH yang berangkat di Kloter 8 ini terdiri dari 178 JCH laki-laki dan 177 perempuan. Diantara 355 JCH ini, JCH tertua berusia 88 tahun atas nama Muhir Mustafa Syamsudin dan JCH termuda berusia 25 tahun atas nama Husnah Amelia.

Koper JCH telah diantar ke asrama haji sehari sebelumnya.

Setelah dilepas oleh Penjabat Walikota Mataram di halaman Kantor Walikota Mataram, JCH kemudian diantar ke asrama haji menggunakan bus. “JCH Kloter 8 berada di asrama selama 24 jam. Selama berada di asrama haji akan dilakukan pemeriksaan akhir kesehatan dan pemantapan manasik haji,” jelas Burhanul. Mereka kemudian akan diberangkatkan ke tanah suci hari ini, Rabu (2/9) pukul 23.20 Wita. Di Madinah pemondokan berada di sekitar wilayah Markaziyah dan di Mekkah pemondokan berada di Maktab 44 di wilayah Jarwal yang berjarak 1,5-2 kilometer dari Masjidil Haram. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

LEPAS JCH - Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani bersama Sekda Kota Mataram, Ir.H. Lalu Makmur Said beserta pimpinan SKPD Pemkot Mataram bersalaman dengan para JCH Kota Mataram Kloter 8, Selasa (1/9) sore di Halaman Kantor Walikota Mataram.

SUARA NTB Rabu, 2 September 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Pemprov NTB Solidkan ’’ 3 in 1’’

Bank NTB – BPR NTB Diminta Kedepankan PT. Jamkrida Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mendorong Bank NTB dan seluruh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemprov NTB, serta PT. Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) NTB Bersaing agar tetap memperkokoh soliditas menjadi three in one (3 in 1). Masingmasing pihakpun telah siap sesolid yang diharapkan pemegang sahamnya.

Hal ini diungkapkan Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. H. Manggaukang Raba, MM. Menurutnya, para pihak dimaksud belum lama ini dipertemukan dalam sebuah rapat koordinasi resmi. Di antaranya pimpinan pusat Bank NTB dengan seluruh pimpinan kantor cabangnya, seluruh pimpinan BPR milik Pemrpov NTB serta unsur pimpinan PT. Jamkrida. Masing-masing pihak ini diharapkan satu komitmen untuk mendukung kesejahteraan dan pembangunan di provinsi ini.

Ketiga pihak Perusahaan Daerah (Perusda) tersebut harus memiliki link program. Link program dimaksud, menurut Manggaukang, Bank NTB yang memiliki liquiditas (adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya) lebih harus memberikan sun-

tikan modal kepada BPR yang liquiditas-nya rendah, agar BPR dapat memaksimalkan kredit sektor riil kepada masyarakat.

Selanjutnya, suntikan modal Bank NTB yang diberikan kepada BPR, dijaminkan oleh PT. Jamkrida sebagai perusahaan penjaminan di daerah yang harus dikedepankan.

Demikian juga kredit-kredit yang disalurkan oleh Bank NTB maupun seluruh BPR milik Pemprov NTB kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), di dalamnya harus dijaminkan kredit tersebut oleh PT. Jamkrida, selama itu memenuhi ketentuan.

“Jika link program ini sudah berjalan dengan baik, tentunya keuntungan yang

kita dapatkan (keuntungan penjaminan) tidak diboyong keluar daerah oleh perusahaan penjaminan luar.

Karena konsepnya keuntungan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan perekonomian di daerah,” harap Manggaukang Raba.

“Tiga lembaga ini harus tetap bersatu, payung hukumnya adalah komitmen bersama. Sebab yang kita inginkan untuk keuntungan bersama, dan sehat bersama,” demikian ditambahkan.

Sementara itu, Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir juga menegaskan tetap melaksanakan arahan pihak pemegang saham. Ia lebih menekankan soal penjaminan kredit. Bahwa Bank NTB selama ini sangat konsen mendukung

keberadaan PT. Jamkrida.

Bahkan, sebelum perusahaan penjaminan daerah ini terbentuk 2012 lalu.

Antara Bank NTB dan PT. Jamkrida bahkan dengan BPR milik Pemprov NTB adalah satu company milik pemerintah provinsi ini. “Dalam pelaksanaan pendirian PT. Jamkrida, kami berikan support penuh, apalagi sekarang PT. Jamkrida sudah menjadi perusahaan penjaminan.

Kita tetap komitmen seratus persen,” ujarnya.

Support tersebut dalam bentuk penutupan asuransi kredit bagi seluruh kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh UMKM. Di antaranya kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) yang digulirkan di Sumbawa dan Dompu. Penutupan

kredit ini juga dilaksanakan dengan melibatkan delapan kantor cabang pembantunya.

Beberapa jenis kredit usaha Bank NTB yang belum bisa ditutupi oleh PT. Jamkrida di antaranya kredit usaha syariah.

Sebab, PT. Jamkrida sendiri belum mendapatkan izin penjaminan dari otoritas.

“Kita dorong Jamkrida untuk mengurus izin penjaminan kredit syariah di otoritas,” ujar H. Komari.

Selain itu, Jamkrida juga diminta untuk mengurus seluruh izin-izin penjaminannya di Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UKM. Agar mampu menjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh pemerintah melalui

Bank NTB. Sebab Bank NTB memiliki porsi yang cukup besar untuk menyalurkan kredit bersubsidi itu kepada masyarakat (pelaku usaha).

“Tidak ada istilah Bank NTB itu mengedepankan Askrindo, atau Jamkrindo sebagai perusahaan penjamin kredit yang ditunjuk oleh pemerintah. Oleh karenanya kita harapkan Jamkrida mengurus seluruh izin-izin penjaminannya agar penjaminan KUR porsinya kita berikan ke Jamkrida,” tambahnya.

Bank NTB tetap memprioritaskan PT. Jamkrida, selama ketentuan penjaminan sudah memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Bahkan, Jamkrida pun bisa menberikan asuransi bagi Kredit Usaha

Pembibitan Sapi (KUPS) yang selama ini juga disalurkan oleh Bank NTB. Hanya saja, untuk sementara ini pemerintah pusat sedang menahan KUPS sementara waktu tak bisa dilaksanakan.

Direktur Utama PT. Jamkrida, Indra Manthica senada mengemukakan, pihaknya hingga saat ini sedang mengurus seluruh persyaratan untuk menjaminkan semua jenis kredit. Salah satunya, merealisasikan kerjasama dengan Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM RI. “Minggu kemarin saya sudah tandatangani MoU dengan LPDB. Kita berharap semuanya akan berjalan lancar,” katanya.

Indra Manthica juga menyampaikan terimaksih secara resmi, kepada seluruh pihak yang mendukung keberadaan PT. Jamkrida NTB Bersaing. Terutamanya pemegang saham melalui Biro Perekonomian selaku pembina Perusda. Terimakasih yang disampaikan juga tak lepas atas peran jajaran Direksi Bank NTB yang telah mendukung keberadaan Jamkrida.

“Kita bersama-sama berupaya berkiprah untuk kepentingan di NTB,” demikian Indra Manthica. (bul/*)

DAUN KELAPA - Suami-istri di Desa Kalijaga Tengah, kecamatan Suralaga,

Remitansi Atasi Krisis BADAN Pusat Statistik (BPS) menaruh harapan dari remitansi (kiriman uang TKI). Ekonomi NTB masih dapat bertahan di tengah krisis ekonomi nasional yang melanda saat ini, bahkan melanda beberapa negara di dunia.

Remitansi TKI tahun ini diperkirakan bisa menembus Rp 1,4 triliun. Dilihat dari remitansi rata-rata setiap tahun yang masuk ke NTB, berkisar di angka tersebut.

Sejak Januari hingga Juli tahun ini saja, BPS sudah (Suara NTB/dok) merilis remitansi TKI lebih Wahyudin dari Rp 900 miliar, berdasarkan data yang diterimanya dari Bank Indonesia dan Kantor Pos. “Saya perkirakan remitansi TKI NTB tahun ini bisa lebih dari Rp 1,4 triliun. Semakin banyak kiriman TKI, maka semakin kuat kita menghadapi krisis,” kata Kepala BPS Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM usai menyampaikan rilis bulanan di kantornya, Selasa (1/9). Di tengah krisis seperti ini, menurut Wahyudin kiriman TKI bisa memberikan pengaruh yang jauh lebih besar bagi ekonomi NTB. Apalagi jika TKI tersebut mengirim gajinya kepada keluarga menggunakan dolar yang penukarannya sudah cukup mahal.

“Kalau misalnya TKI kita ada di Singapura, Taiwan, Korea atau Jepang. Demikian juga yang di Arab Saudi, kalau dia beli dolar misalnya, lalu dikirim dan diterima dalam bentuk rupiah di NTB, tidak sedikit jadinya uang tersebut,” tambahnya. Oleh karenanya, ia mengharapkan masyarakat yang memiliki keluarga TKI agar memanfaatkan momen pelemahan rupiah ini. Setidaknya, uang-uang hasil kerja keluarga mereka di luar negeri agar dikirim ke Indonesia.

“Saat ini yang paling untung itu keluarga TKI. Manfaatkan momen kenaikan harga dolar terhadap rupiah ini dengan sebaik-baiknya. Jika uang TKI banyak masuk, kita bisa kuat ekonominya,” demikian Wahyudin. (bul)

Lombok Timur ini sedang memilah-milah dan mengikat janur - janur yang siap diangkut oleh truk ke pulau Dewata, Bali. Hampir tiap hari masyarakat setempat menyiapkan janur untuk dikirim ke Bali sebagai salah satu bahan pembuatan property untuk ibadah.

(Suara NTB/038)

Polda NTB akan Penjarakan Calo TKI Ilegal Mataram (Suara NTB) Polda NTB melalui Ditreskrimsus tetap melakukan identifikasi para calo (tekong) TKI ilegal yang dinilai cukup marak. Polda akan memenjarakan para calo TKI yang merekrut calon TKI tanpa prosedur.

Pihak pemerintahan di desa, dan masyarakatpun diminta kerjasamanya untuk melaporkan siapa saja para calo tersebut.

“Kami mengimbau kepada masyarakat, pemerintahan di

desa dan kecamatan, laporkan kepada kami siapa saja calo-calo itu, karena di lapisan terbawahlah yang paling tahu siapa saja mereka (calo),” kata Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Prasetijo Utomo, SIK, M. Si usai mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Disnakertrans Provinsi NTB kepada kepala desa se- Pulau Lombok di kantor gubernur, Selasa (1/9).

Sesuai undang-undang yang berlaku, para calo TKI yang teridentifikasi sebagai calo ilegal ini, bisa dikenakan sanksi kurungan maksimal hingga 15 tahun. Selama tahun 2015 ini, sebanyak 12 calo ilegal sudah diamankan di Polda NTB untuk selanjutnya dikawal ke keputusan hukum.

Dari 12 yang ditahan tersebut, rata-rata hasil eksekusi setelah adanya laporan dari masyarakat langsung. Prasetijo menyebut, jumlah calo di NTB ini cukup banyak, bahkan tersebar hampir di setiap desa/kelurahan.

Para calo TKI dimaksud, setelah dikalkulasi, keuntungannya per satu TKI yang berhasil direkrut, minimal imbalan yang didapatkan calo sebesar Rp 2 juta. Cukup menggiurkan. Jumlah TKI NTB saat ini di Malaysia saja, sudah mencapai 450.000 TKI. Belum terhitung jumlahnya yang diberangkatkan secara ilegal.

Bahkan, di NTB dalam setahun data resmi yang terkirim sebanyak 40-an ribu TKI. Jumlah TKI NTB yang ber-

masalah juga tidaklah sedikit, ditengarai akibat ulah para calo ilegal yang memberangkatkan TKI tanpa prosedur resmi. Ia tekankan, kerjasama seluruh masyarakat di tingkat desa/ kelurahanlah yang dapat mendukung sukses kepolisian untuk menertibkan para calo dimaksud.

Tidak saja calo secara indi-

01/09/15

vidu, bahkan Kepolisian tegas akan menertibkan seluruh lembaga pendidikan TKI tak resmi.

Selama para calo ini tak terdaftar sebagai petugas lapangan resmi Perusahaan Penyalur TKI Swasta (PPTKIS), tidak melakukan pelaporan resmi untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan kepada pihak yang memiliki otoritas, atau memberangkatkan TKI tanpa dokumen yang diatur oleh undang-undang, menurutnya tetap disiapkan penjara sebagai konsekuensinya.

“Tidak ada pengecualian,

kita tindak tegas siapapun itu, yang terpenting laporkan kepada kami,” demikian kerjasama yang diharapkannya dari masyarakat. (bul)

SUARA NTB Rabu, 2 September 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Musim Tembakau

Bekukan Koperasi Tidak Aktif DINAS Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop dan UKM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan terus melakukan penertiban terhadap ratusan koperasi yang tidak aktif di Lotim. Pasalnya, keberadaan koperasi yang tidak aktif tersebut dinilai menimbulkan kerancuan terhadap data di Dinas Koperasi dan UKM Lotim serta mempersulit pemerintah untuk melakukan pembinaan.

Kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (1/9) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lotim, (Suara NTB/yon) H. Sahabudin Drs. H. Sahabudin, MM, mengungkapkan, jumlah koperasi yang ada di Lotim hingga per tanggal 30 Juni 2015 sebanyak 499 koperasi, baik yang aktif maupun tidak aktif.

“Yang aktif itu sebanyak 214 atau 43 persen, sementara yang tidak aktif lebih banyak lagi yakni 285 atau 57 persen,” sebutnya.

Namun dalam membekukan atau membubarkan koperasi yang tidak aktif, pihaknya tidak mau gegabah. Tapi akan melakukan seleksi di lapangan. Pasalnya, jika semua koperasi dibiarkan leluasa beroperasi, maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap pendataan, pembinaan maupun yang lainnya.

“Dari 285 koperasi yang tidak aktif, 50 diantaranya terlebih dahulu akan kita bubarkan. Dan saat ini sudah lima yang menjadi prioritas pembubaran, satu di antaranya sudah membubarkan dirinya, dan kita harapkan koperasi yang tidak aktif lainnya juga seperti itu,” tegasnya.

Adapun, sebut Sahabudin, koperasi yang tidak aktif itu dilihat dari tidak adanya pengurus maupun anggota dalam koperasi itu, ada pengurus akan tetapi tidak memiliki kantor, tidak pernah menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT) hingga dua tahun berturut-turut maupun persoalan lainnya yang menyebabkan koperasi tersebut harus dibubarkan. “Pendirian koperasi tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang kuat terhadap para pengelolanya,” ujarnya. (yon)

Wabup: Seluruh Perusahaan Wajib Beli Tembakau Petani Selong (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin menegaskan seluruh perusahaan tembakau virginia Lombok wajib membeli tembakau petani. ‘’Tidak saja membeli produk petani mitra, namun juga produk petani swadaya,’’ ujarnya saat ditemui di Selong, Selasa (1/9).

Diakuinya, beberapa waktu lalu ada permainan dalam penentuan grade tembakau dari pihak perusahaan. Disebut ada grade x dan tidak dibeli sama pengusaha. Namun, pada musim ini wabup meminta pengusaha membeli semua jenis tembakau berapapun harganya.

“Berapapun harganya wajib beli, jangan di belakang, kemudian main borong,” ucapnya.

Pada musim tanam tahun 2015 ini, Haerul Warisin yakin, produksi tembakau virginia Lombok cukup bagus.

Petani juga tidak terlalu banyak yang menanam. Selain itu, produksi baik, karena cuaca yang cukup mendukung.

Terhadap harga ini, wabup mengaku sudah mendatangi sejumlah pengoven tembakau.

Pengakuan dari para petani pengoven tembakau ini, harganya cukup bagus. Untuk harga daun kedua bagus dibeli seharga Rp 26 ribu/kg krosok.

“Permainan grade masih nomal. Kalau dibeli di bawah Rp 20 ribu itu pasti ada permainan. Jika dirata-ratakan harganya Rp 30 ribu/kg krosok.

Maka harga komoditi tembakau virginia tahun ini dinilai cukup baik,’’ terangnya.

Diakuinya, pada Kamis (3/

Tanjung (Suara NTB) Jajaran Komisi l DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) melakukan rapat dengar pendapat dengan lintas SKPD Pemda KLU menbahas rencana pembangunan sejumlah kantor dinas, Selasa (1/9). Komisi yang membidangi regulasi dan pemerintahan ingin memastikan, kantor apa saja yang akan diusulkan dibangun dan seperti apa kesiapan lahan di mana kantor tersebut dibangun.

Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH, menegaskan terdapat skala prioritas dalam pembangunan kantor dinas di KLU pada APBD murni 2016. Mengingat banyaknya kantor yang belum berdiri, ditambah kesiapan lahan yang belum dipastikan secara menyeluruh.

“Seperti pembangunan kantor Dinas Pariwisata, lokasi perlu dipertimbangkan dengan menyodorkan sejumlah opsi.

Sedangkan yang menyangkut Puskesmas, Pustu Polindes, kami senang jika itu bertambah. Tetapi saran kami, agar pelayanan tersebut disiapkan dulu SDMnya. Jangan sampai bangunannya menjamur, tetapi SDM pengelolanya justru tidak memadai baik jumlah maupun kompetensinya,” ujar Ardianto, Selasa (1/9).

Untuk itu. Ardianto lebih sepakat apabila pada APBD 2016 mendatang, Dikes lebih menitikberatkan pada usulan anggaran melengkapi prasarana seperti bed pasien, alat kesehatan maupun penunjang yang lain.

Hal senada dikatakan Anggota Komisi l DPRD KLU, Zarkasi, S.Ag. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk kantor dinas akan menyedot anggaran yang tidak sedikit terlebih lagi jika Pemda mengusulkan pengadaan kantor bupati, gedung DPRD dan pendopo bupati/wakil bupati sekaligus. “Anggaran ini cukup besar, lantas bagaimana dengan anggaran lain ke publik. Sejak awal eksekutif harus mrencanakan mana saja anggaran prioritas dan mana yang tidak,” katanya.

Terhadap usulan penambahan gedung RSUD Tanjung, Politisi PKPI ini menyebut sangat mendukung rencana tersebut sehubungan dengan peningkatan status RSUD dari tipe D ke tipe C. Kendati begitu, ia meminta agar manajemen RSUD lebih objektif terhadap kebutuhannya.

Sementara, Asisten Il Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ir. H. Melta, mengatakan melihat karakteristik lahan yang ada, eksekutif sebaiknya lebih mendorong agar pembangunan kantor merencanakan konstruksi bertingkat. Dengan pola konvensional yang banyak dilakukan, ia meyakini kebutuhan lahan yang harus disiapkan akan lebih banyak. “Dengan pemikiran lahan sempit, maka kantor-kantor SKPD harus dibangun bertingkat, misalnya seperti konstruksi Dispenda,” kata Melta.

Ia mempermaklumkan pula, sesuai anjuran Penjabat Bupati sebelumnya, diharapkan agar kantor Bupati, Kantor DPRD, Pendopo dan Kantor Bappeda dapat terbangun di 2016. Mengingat kantor Bupati dan DPRD merepresentasikan sebuah pemerintahan yang berlegitimasi dan memiliki citra. Bahwa, Lombok Utara telah banyak mendapat atensi dari Pemerintah Kabupaten/kota berbagai daerah di Ibdonesia, sehingga keberadaannya patut dipertimbangkan.

Ia menambahkan, umumnya kantor pemerintah, maka kantor bupati, gedung DPRD dan pendopo idealnya berdekatan dengan Kantor Satpol PP. Dengan maksud, keberadaan aparat Satpol PP sekaligus menjadi jaminan pengamanan bagi kantor pemerintah tersebut. (ari)

9) besok, pihaknya telah mengundang para pimpinan peru-

Dugaan Korupsi PSSI

Kerugian Negara Diperkirakan Rp 235 Juta

Bahas Pembangunan Kantor

Komisi I DPRD Dengar Pendapat dengan SKPD

(Suara NTB/rus)

H. Haerul Warisin

sahaan mitra tembakau virginia Lombok untuk datang ke pendopo membahas sejumlah hal. “Saya sudah mengundang pimpinan perusahaan dari AOI, PT ELI dan lainnya untuk datang,” tuturnya.

Selain bicara persoalan tembakau, disampaikan akan turut didiskusikan mengenai isu perusahaan mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Aturan tidak membolehkan anak-anak usia sekolah ini dipekerjakan. Ada sejumlah rencana dipersiapkan dengan menggunakan dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) dari perusahaan tembakau di Lotim. (rus)

(Suara NTB/rus)

JEMBATAN – Inilah jembatan penghubung yang menghubungkan Kalianyar dan Sukadana yang belum dirampungkan pembangunannya. Pembangunan belum dilanjutkan kembali, karena upah pekerja belum dibayar.

Pembangunan Jembatan Sukadana Diduga Tidak Berlanjut Selong (Suara NTB) Pembangunan jembatan Kalianyar-Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diduga mandek. Hal ini karena tidak dilihat adanya aktivitas pembangunan. Padahal warga sangat berharap akses jalan yang sudah lama putus itu minta segera dirampungkan.

Informasi yang terima Suara NTB, mandeknya pembangunan jembatan, karena para pekerja belum dibayar upahnya oleh kontraktor.

Salah satu pekerja mengeluhkan upahnya yang belum dibayar, apalagi pihaknya lama dijanjikan. Tidak hanya itu,

para pekerja mengancam menjual besi jembatan jika tidak kunjung dibayar.

Lambannya proses penyelesaian pembangunan jembatan ini juga dikeluhkan para pengusaha. Seperti pengakuan salah satu pemilik toko bangunan bernama Lalu Udin yang mengaku ssejak jembatan diputus sehari saja kegiatan usahanya sudah terganggu. Ia mengaku sangat maklum proses perbaikan jembatan. Akan tetapi, selama hampir dua pekan sudah berlalu tidak dilihat ada aktivitas kelanjutan pembangunan.

Saat ini, warga sekitar terpaksa menggunakan jalur al-

ternatif. Jalur ini pun kabarnya dibangun sendiri oleh warga. Warga tidak menginginkan ada kesan pembiaran dari pemerintah terhadap lambatnya progres pembangunan akses utama warga tersebut.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Lotim, Hj. Kartini yang dikonfirmasi terpisah membantah kalau pembangunan jembatan tersebut terhenti. Pembangunan jembatan, katanya, terus berlanjut dan progresnya sampai saat ini cukup baik.

Masih ada waktu tersisa untuk menuntaskan pembangunan sampai batas waktu yang telah ditetapkan. (rus)

Selong (Suara NTB)Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur (Lotim) meyakini berkas hasil penyelidikannya terhadap kasus dugaan korupsi di tubuh PSSI yang telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong sangat lengkap.

Salah satunya menyangkut taksiran nilai kerugian negara yang ditimbulkan dari praktik korupsi menjerat satu tersangka itu. Disebut totalnya mencapai Rp 235 juta. “Itu merupakan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” terang Kepala Satreskrim Polres Lotim, AKP Haris Dinzah, SH, SIK, pada wartawan, Selasa (1/9).

Pihaknya berharap tidak ada lagi yang perlu dilengkapi lagi dari berkas tersebut. Meski demikian, pihaknya siap menunaikan petunjuk selanjutnya dari Kejari Selong. Seperti telah dilakukan sebelumnya, semua petunjuk dari Kejari terkait kasus yang menyeret mantan bendahara di tubuh PSSI itu sudah dilengkapi. “Kalau ada petunjuk lagi kita akan lengkapi,” ujarnya.

Dalam proses penyelidikan terhadap kasus ini, Kasatreskrim mengaku sudah melakukan pemeriksaan terhadap 30 saksi.

Semua pihak-pihak terkait menyangkut dugaan korup-

(Suara NTB/dok)

Haris Dinzah si dana yang bersumber dari APBD Lotim itu sejatinya dipergunakan untuk menggelar turnamen sepak bola.

Mengenai jumlah tersangka, Haris Dinzah menyatakan sejauh ini masih fokus pada satu tersangka.

Belum diketahui kemungkinan terjadi penambahan tersangka selain SDR. “Kita masih melakukan pengembangan,” imbuhnya.

Dikatahui, sumber dana PSSI itu keluar sekitar tahun 2012. Polisi mulai melakukan penyelidikan sejak tahun 2013 lalu. Selama itu, Satreskrim sangat meyakini secara moril maupun materil berkas yang menjerat tersangka yang diduga juga oknum mantan anggota DPRD Lotim tersebut. (rus)

Dewan Diminta Tindaklanjuti Rekomendasi Pansus CPNS 2010 ke Kejaksaan Tanjung (Suara NTB) Rekrutmen CPNS 2010 yang diduga terjadi penyelewengan diminta untuk ditindaklanjuti. Ketua DPC PPP Lombok Utara versi Djan Faridz, Sopian, S.IP., meminta kalangan dewan KLU yang mengetahui duduk perkara Pansus CPNS 2010 melaporkan indikasi kecurangan rekrutmen CPNS 5 tahun lalu itu ke aparat penegak hukum.

“Dewan harus laporkan kasus CPNS 2010 ke penegak hukum, karena Pansus dewan menemukan adanya kejanggalan saat investigasi. Kita sangat mendukung persoalan ini segera diusut tuntas,” kata Sopian.

Menurut Sopian, diusutnya

temuan DPRD KLU oleh Kejaksaan atau Polda NTB sangat diperlukan guna menguak kebenaran atas dugaan pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Namun demikian, langkah hukum tersebut hanya bisa dilakukan oleh instansi yang berwenang. Misalnya saja, yang mencuat di media ketika itu, kata Sopian, dugaan pemalsuan tahun kelulusan ijazah, pemalsuan tanggal lahir, hingga dugaan percaloan menggunakan uang pelicin.

“Sebagai masyarakat tentu kita sangat mengharapkan adanya tindakan dari aparat penegak hukum agar persoalan ini menjadi lebih jernih dan tidak menimbulkan fit-

nah,” sambung mantan Dewan KLU periode 2010-2014.

Menyikapi usulan masyarakat tersebut, mantan anggota Pansus CPNS 2010, Ardianto, SH, menanggapi secara prinsip tugas Pansus sudah selesai. Dalam prosesnya Pansus sudah menjelaskan semua persoalan, dilengkapi dengan data riil temuan Pansus. Di samping itu, dalam laporannya, Pansus telah membeberkan secara jelas dugaan dalam mekanisme rekrutmen, termasuk kejanggalan administrasi.

“Dalam rekomendasi Pansus, kami telah membuka ruang kepada publik untuk mengatensi persoalan ini. Kami bahkan membeberkan sejum-

lah nama yang kami duga terlibat mengkondisikan kelulusan sebagian besar CPNS,” ujar Ardianto.

Perlu tidaknya persoalan ini ditindaklanjuti ke ranah hukum, menurut dia, sangat tergantung dari kebutuhan publik. “Saya rasa ketika itu ada pelanggaran administrasi tanpa dilaporkan, penegak hukum harus peka. DPRD tidak secepat itu bisa melaporkan, kecuali DPRD gunakan hak-hak DPRD sebagai tindaklanjut, tapi proses ke ranah itu tidak gampang. Paling tidak, Pansus sudah menghasilkan output yang pantas dilaporkan,” terangnya.

Ketua Fraksi Hanura di DPRD KLU ini menilai, untuk

mencari tahu kebenaran dalam persoalan ini tentunya hanya bisa dilakukan melalui penegak hukum. Apa yang dihasilkan Pansus adalah dugaan, tetapi patut dicurigai terkait adanya dugaan keterlibatan oknum pejabat yang ada di KLU. “Kasus ini hampir sama dengan kasus rumah kumuh Bayan tahun 2013. Dewan tidak melaporkan tetapi penegak hukum peka terhadap kasus itu. Tentu ini juga bisa diusut jika penegak hukum memberi atensi. Hanya saja, untuk kasus rumah kumuh Bayan, kita tidak tahu prosesnya sampai di mana. Konon rekening tersangka sudah diblokir senilai Rp 5,002 miliar,” pungkas Ardianto. (ari)

Dugaan Pungli di Dikpora Lotim

Inspektorat Segera Serahkan Hasil Audit ke Bupati

(Suara NTB/ari)

RAPAT - Suasana rapat Komisi I DPRD KLU dengan SKPD terkait pembangunan kantor di DPRD KLU, Selasa (1/9).

Selong (Suara NTB) – Inspektorat Lombok Timur (Lotim) segera menyerahkan hasil audit mengenai dugaan pungutan liar (pungli) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim. Tim auditor pada Inspektorat Kabupaten Lotim sudah selesai melakukan audit terhadap kasus dugaan pungli kepada 316 kepala sekolah (kepsek) yang dilantik beberapa waktu lalu sebagai syarat pengambilan SK. “Kita sudah selesai melakukan audit terhadap kasus itu dan saat ini masih dalam tahap penyusunan.

Dalam waktu dekat ini hasil-

nya audit yang kita lakukan akan segera diserahkan ke bupati,”ungkap Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lotim, Drs. Haris, MAP, pada Suara NTB, Selasa (1/9).

Dalam kasus dugaan pungli tersebut, Haris membenarkan adanya penarikan terhadap para kepsek yang dilantik beberapa waktu lalu dengan kisaran nominal Rp 100.000 per kepsek. Selain itu, Dikpora menafsirkan bahwa pungutan tersebut sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengacu kepada Perbup Nomor 26 Tahun 2014 tentang sumber PAD yang sah yang salah satu

(Suara NTB/dok)

Haris itemnya mengatakan bahwa jabatan lain ke jabatan fungsion-

al tertentu dengan administrasinya sebesar Rp 100.000. “Itu kalau menurut versinya mereka,” jelasnya.

Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan dari inspektorat Lotim adalah apakah proses pungutan yang dilakukan oleh Dinas Dikpora terhadap kepsek sudah sesuai dengan arahan dan tata cara yang sah sesuai dengan petunjuk yang ada dalam perbup. “Kalau melakukan pungutan itu, apakah sudah mengikuti mekanisme yang ada dan sudah terpenuhi. Apakah dikatagorikan pungli? Inilah yang harus kita kaji,” tandasnya.

Adapun, sebutnya, dalam menelusuri kasus dugaan pungli tersebut, Inspektorat Lotim sudah memeriksa sejumlah pihak, termasuk Kepala Dinas Dikpora Lotim, Mahsin, SPd, MM, Sekretaris Dinas Dikpora, Drs. Muhammad Juhad dan sejumlah pihak terkait lainnya. “Intinya, pungutan itu memang benar, hingga saat ini uang itu masih ada, masih dipegang oleh pihak Dikpora dan belum disetor.

Sementara, hasil audit yang telah kita lakukan akan segera kita serahkan ke bupati, selanjutnya tergantung kebijakan dari bupati,” paparnya. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 2 September 2015

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890

Parlementaria

Tak Perlu Setor Dividen

Global Hub KLU, Solusi bagi Dunia Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 10 anggota Tim Pembangunan Global Hub dari BAPPENAS, LIPI, dan BKPM Pusat, turun ke Kabupaten Lombok Utara (KLU) Selasa (1/9). Rombongan yang dipimpin Ketua Tim Pembangunan Global Hub, Dr. Ir. Son Diamar, M.Sc., merencanakan akan berada di KLU selama 3 hari sembari meninjau lokasi pembangunan Global Hub di Kecamatan Kayangan, Lombok Utara.

Di hadapan sejumlah anggota DPRD, pejabat dan kepala-kepala SKPD di aula DPRD, Son Diamar mengatakan, pembangunan global hub di KLU memiliki visi mewujudkan lahirnya kota baru sebagai pusat industri, perdagangan, energi, maritim dunia.

Investasi ini memiliki nilai keutamaan, yaitu mereposisi peran Indonesia dalam sistem industri, perdagangan, energi dan maritim dunia, serta menggalakkan pembangunan “tanpa uang negara” dengan memanfaatkan permintaan internasional (international demand driven) dalam investasi.

“Basis analusis mengapa di Lombok Utara, karena industri maritim ibarat strategi tanpa pesaing. Kapal - kapal dunia yang extra large tak bisa melewati selat Malaka yang dangkal, pilihan favorit lewat selat Lombok yang dalam. Sehingga Global Hub baru di Lombok Utara afalah solusi bagi dunia,” papar Son Diamar.

Menurutnya, analisa lain pengembangan industri maritim adalah terletak pada tingginya transportasi laut (40 persen) dari berbagai negara di sejumlah benua seperti Eropa, Afrika dan Timur Tengah, juga Asia Pasifik. Hasil Kajian Bappenas berjudul “Pembangunan kora kota pesisir” tahun 2009, menyimpulkan 4 kota berpeluang jadi Kota Baru Bandar Dunia, yaitu Batam, Kota Agung, Lombok dan Mamuju.

Menurutnya, pemerintah menetapkan Kuala Tanjung (KL) dan Bitung sebagai “international hub”, tetapi, KL bersaing berat dengan Port Klang dan Tanjung Pelepas Malaysia yang modern dan besar, dan Singapura sang adidaya. Sementara catchment area KL hanya untuk kapal-kapal Gen I & II Sumatera bagian utara. Di Bitung, merupakan catchment area kapal-kapal Gen I dan II Indonesia Timur. ‘’Keduanya hanya gateway bagi sub wilayah Indonesia, Bukan kapal-kapal antar belahan dunia. Lagi pula, di sana mengalami kendala, lokasi dan dangkal,” terangnya.

Menurutnya, Pelabuhan Internasional Rotterdam telah bertahan selama 40 tahun menjadi yang nomor 1 di dunia. Pada tahun 2013, posisi itu bergeser dan diambil alih oleh Global Hub Shanghai. Selain itu sejumlah pelabuhan di Shanghai juga menempati posisi nomor 3, 4, 6, 7, dan nomor 8 di dunia.

“Rotterdam jaya karena gateway Eropa, sementara China Ports besar, karena gateway untuk negerinya sendiri. Catchment area luas, tapi bukan hub antar belahan dunia. Sebaliknya, untuk Singapura, walau tidak miliki SDA dan Industri luas, tetap kuat, nomor 2, karena hub dunia dan gateway ASEAN,’’ terangnya.

Diakuinya, Kota Global Hub Bandar Kayangan berlokasi di Kecamatan Kayangan dipilih dengan pertimbangan antara lain, kedalaman laut mampu menerima kapal-kapal masa depan, berukuran 300 ribu – 1 juta DWT. Lokasi dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) yang merupakan highway pelayaran dunia dan pada posisi strategis berdasarkan analisis United Nation Conference on the Trade and Development (UNCTAD).

Kesiapan Pemda KLU dalam menyiapkan lahan kosong sampai dengan 10.000 hektar turut dipertimbangkan. Adapun areal 10.000 hektar itu dirinci, 1.000 hektar untuk pelabuhan, 3.000 hektar untuk kawasan industri, 1.000 hektar untuk CBD (Central Business District) dan 5.000 hektar untuk kawasan hunian dan lainnya, termasuk untuk sarana, prasarana dan ruang terbuka hijau (RTH).

“Lombok Utara juga memiliki keunggulan beauty dengan latar belakang Gunung Rinjani dan dekat dengan kawasan pariwisata internasional Lombok. Jalur ini juga berada pada kawasan yang “dikenal dan menarik” bagi dunia, yaitu Bali- Lombok. Sehingga lokasi ini tergolong Poros Sejati Maritim Dunia,” pungkas Son Diamar. (ari)

(Suara NTB/ari)

PENJELASAN - Tim Bappenas yang dipimpin Ketua Tim Pembangunan Global Hub, Son Diamar memberikan penjelasan mengenai global hub yang akan dibangun di KLU, Selasa (1/9).

Kerjasama Sekretariat DPRD Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) tahun 2015 melalui sidang paripurna DPRD Loteng di ruang sidang utama DPRD Loteng, Senin (31/8). Dalam sidang itu ditetapkan adanya penambahan alokasi anggaran sebesar Rp 109 miliar dari APBD murni 2015 sebelumnya.

Kendati menyepakati alokasi APBDP, Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Loteng yang bertugas membahas RAPBDP 2015, tetap memberikan beberapa catatan.

Salah satunya terkait tata cara penyusun APBDP yang dinilai belum sepenuhnya mengadopsi UU Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Permendagri Nomor 1 tahun 2104, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Untuk itu, Pansus II DPRD Loteng melalui juru bicaranya, M. Tauhid, meminta Pemkab Loteng supaya lebih mendayagunakan Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai bagian perangkat daerah yang khusus mempunyai tupoksi di bidang peraturan perundangundangan. “Ini penting kita sampaikan, supaya tidak selalu menjadi rekomendasi evaluasi gubernur,” terangnya.

Dalam laporannya, Tauhid menjelaskan, selama pem-

bahasan APBDP Loteng 2015 kali, cukup banyak dinamika yang terjadi. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap struktur APBDP. Misalnya, terdapat pengurangan pendapatan daerah dari sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Termasuk pengurangan alokasi dana kapitasi FKTO sebesar Rp 2,9 miliar.

Hal itu berdampak langsung terhadap pengurangan alokasi belanja langsung pada Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng. Termasuk beberapa pengurangan dan pengalihan anggaran pada beberapa sektor.

“Jadi dinamika dalam pembahasan APBD perubahan kali ini cukup dinamis,” terangnya.

Secara umum, postur APBDPLoteng tahun 2015 mengalami peningkatan dari APBD murni sebelumnya. Dengan besaran sekitar Rp 109 miliar.

Kondisi tersebut membuat pos pendapatan daerah mengalami kenaikan cukup signifikan dari Rp 1,53 triliun pada APBD murni 2015 menjadi Rp 1,64 triliun.

Kenaikan pos pendapatan daerah disebabkan beberapa hal, di antaranya adanya kenaikan target PAD dari Rp 134 miliar menjadi Rp 151 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp 17 miliar lebih. Kemudian dana perimbangan, naik sebesar Rp 41 miliar menjadi Rp 1,103 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 1,062 triliun.

Besarnya kenaikan dana perimbangan bersumber dari

(Suara NTB/kir)

APBD Perubahan Loteng 2015 Bertambah Rp 109 Miliar

(Suara NTB/her)

DIREKTUR Utama (Dirut) PDAM Giri Menang, H. L. Ahmad Zaini menegaskan, PDAM tidak perlu menyetor dividen ke Pemda Lobar, lantaran sampai saat ini cakupan pelayanan di Lobar belum mencukupi 80 persen dari jumlah penduduk. Sementara sampai saat ini, cakupan pelayanan baru 30 persen.

Menurutnya, mengacu pedoman penyusunan APBD, dalam rangka penguatan struktur permodalan PDAM bagian laba bersih yang layanannya belum 80 persen dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayan harus diinvestasikan kembali ke PDAM. “Jadi itu (dividen, red) tidak boleh diambil sebelum cakupan itu memenuhi 80 persen,” tegasnya menanggapi adanya statemen dewan terkait dividen dari PDAM. Dari pedoman itu, ujarnya, pemda belum berhak mengharapkan dividen dari PDAM, jika cakupan itu tidak memenuhi 80 peresen. Karena pelayanan PDAM ini urusan layanan wajib yang dilaksanakan oleh pemda ke masyarakat. “Bagaimana bisa dilayani, maka harus investasi,” ujarnya.

Sama halnya dengan pelayanan puskesmas, jika masyarakat butuh, maka harus dibangunkan. Pernyataannya, apakah ada harapan dividen dari pesksemas itu? Menurutnya kaitan dengan itu, pemda jangan berorientasi dividen, namun pelayanan ke masyarakat. “Pemda tidak perlu mengharapkan dividen dari pemda yang penting masyarakat terlayani,” terangnya.

Terkait transpransi keuangan sendiri, PDAM paling terbuka. Bahkan hasil audit BPK tidak ada temuan. Menyangkut penyertaan modal pemda ke PDAM, menurutnya sejauh ini selalu diganti.

Misalnya untuk program pemasangan pipa gratis didanai dari hibah APBN dan luar negeri, menurutnya itu akan diganti sesuai nominalnya. “Misalnya dipakai Rp 9 miliar maka diganti dengan jumlah yang sama,”terangnya. (her)

Halaman 5

SERAHKAN - Juru bicara Pansus II APBDP M. Tauhid, menyerahkan hasil pembahasan kepada pimpinan sidang, Senin (31/8). kenaikan bagi hasil pajak yang mencapai Rp 6,7 miliar. Bagi hasil bukan pajak, naik Rp 1,3 miliar ditambah kenaikan pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing mencapai Rp 906 miliar dan Rp 34 miliar. “Adapun untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat sebesar Rp 51 miliar. Dari semula Rp 338 miliar menjadi Rp 389 miliar,” tambah Tauhid.

Sementara untuk pos belanja daerah mengalami kenaikan dari Rp 1,517 triliun menjadi Rp 1,665 triliun.

Atau terjadi penambahan sebesar Rp 147 miliar yang berimbas pada naiknya pos belanja tidak langsung menjadi Rp 1,118 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 1,053 triliun. Termasuk pos belanja langsung, dari Rp 464 miliar menjadi Rp 546 miliar.

Melihat postur pendapatan daerah dan belanja daerah tersebut, ada defisit sekitar Rp 21 miliar. Namun itu akan ditutupi dari pos pembiayaan daerah netto yang berasal dari pos pembiayaan daerah sebesar Rp 71 miliar dikurangi pengeluaran daerah sebesar Rp

50 miliar. Sehingga postur APBDP Loteng 2015, direncanakan dalam posisi berimbang.

Pembiayan daerah semula dianggarkan hanya Rp 8 miliar. Tapi ada penambahan dari Silpa APBD tahun 2014 sebesar Rp 63 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan Rp 24,8 miiliar atau terjadi penambahan sebesar Rp 25,3 miliar.

Dana ini diarahkan untuk penambahan penyertaan modal daerah pada PT. Bank NTB sebesar Rp 7 miliar dan PDAM Praya sebesar Rp 18 miliar. (kir/*)

Lobar Rawan Bencana

BNPB Minta Pemda dan Masyarakat Waspada Giri Menang (Suara NTB) Dari pemetaan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pulau Lombok khususnya Lombok Barat (Lobar) salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai risiko tinggi terhadap ancaman bencana gempa bumi dan berpotensi memicu terjadinya tsunami. Hal ini menjadi perhatian serius BNPB, sehingga menggelar simulasi penanggulangan bencana mengantisipasi ancaman gempa bumi dan tsunami di Lobar.

Kepala BNPB, Dr. Syamsul Maarif, M.Si yang diwakili Kasubdit Bantuan Kesehatan dan Air Bersih, Jarwansah, MAP, MM, mengungkapkan, berbagai kerentanan yang dimiliki Lobar bisa dilihat dari kondisi topografi wilayah. Termasuk, minimnya sarana dan prasarana evakuasi seperti transportasi, jalur evakuasi, bangunan tinggi. Selain itu, kesiapan aparat pemda dan masyarakat dalam melakukan evakuasi mandiri.

Untuk mengantisipasi berbagai risiko bencana, BNPB

melalui pusat pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana (Pusdiklat PB) melakukan upaya kesiapsiagaan dengan menggelar pelatihan gladi ruang dan gladi posko. “Pelatihan ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi ancaman gempa bumi dan tsunami di Lobar,” ujar Jarwansah saat memberikan materi pada simulasi penanggulangan bencana di Hotel Sentosa Senggigi, Selasa (1/9).

Ia sangat berharap dalam proses latian ini para peserta

yang berasal dari semua unsur terkait, seperti aparat, BPBD, Satpol PP, SAR dan PMI bisa mengikuti dengan sebaiknya agar bisa dijadikan bekal untuk memperkuat kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat.

Terpisah, Plt. Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, SAg, MSi menyampaikan persoalan bencana mejadi perhatian serius pemda ke depan. Berbagai cara bisa dilakukan, seperti rekayasa cuaca dan memupuk kesadaran masyarakat, menggalakkan penanaman pohon

Armada Pengangkut Sampah Masih Kurang 50 Unit Giri Menang (Suara NTB) – Armada pengangkut sampah di Lombok Barat (Lobar) bertambah dua unit. Namun, adanya penambahan dua unit kendaraan pengangkut sampah, masih dianggap kurang oleh Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lobar.

Alasannya, jumlah armada dengan volume sampah yang diangkut per hari tidak sebanding.

“Pengadaan kendaraan tiada lain diperuntukan untuk menambah armada di Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan. Karena sejauh ini kendaraan yang dimiliki masih relatif kurang dibandingkan dengan volume sampah,” terang Kepala Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan H. L. Winengan, Selasa (1/9).

Diakuinya, pihaknya sudah menerima dua unit truk pengangkut sampah yang diadakan melalui APBD murni tahun 2015. Untuk pengadaan truk ini, menghabiskan anggaran sebesar Rp 800 juta dengan nilai per unit Rp 400 juta.

Proses pengadaan ini telah memenuhi prosedur dan telah disetujui kalangan DPRD Lobar dan kepala pemerintah daerah. Menurutnya pengadaan ini sangat penting diadakan mengingat total armada hanya 16 unit dengan usia yang sudah uzur. Adanya dua unit tentu menambahkan daya angkut sampah, yang bisa diangkut

(Suara NTB/her)

TUNJUKKAN - Kepala Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan L. Winengan menunjukkan dua armada truk pengangkut sampah yang baru dibeli pemda. Namun, jumlah ini masih sedikit dibandingkan dengan jumlah sampah di Lobar. sebanyak 6 meter kubik.

Melalui APBD Perubahan tahun ini juga, pihaknya telah mengusulkan satu lagi kendaraan truk senilai RP 390 juta, tidak beda jauh dengan kendaraan ini. Pengadaan ini disetujui, karena instansi yang dipimpinnya berhasil meraih persentase di atas 100 persen pemasukan ke daerah. ‘’Makanya, kepala daerah sendiri pengadaan ini disetujui,’’ klaimnya.

Jika mengacu kepada luas wilayah, ditegaskan sampah di Lombok Barat akan bisa diangkut 100 persen kalau memiliki di atas kendaraan sampah di atas 50 unit. Sementara untuk saat ini baru ada 16 unit dan yang bagus hanya 9 jenis dump truck. Pengadaan

ini untuk menunjang pengangkutan sampah. Karena, dalam sehari pihaknya mengangkut sampah di atas 100 ton per hari, sementara pada saat ini baru bisa diangkut 50 ton.

Selain itu, pihaknya memiliki terobosan baru dengan membangun TPA di masingmasing kecamatan, sehingga warga hingga desa membuang ke TPA ini, lalu pihaknya kabupaten akan mengangkutnya. Namun, saat ini pihaknya sedang menyiapkan lahan bersama masing-masing kecamatan minimal 10 are. Selanjutnya nanti akan ditaruhkan mesin olah sampah tuntas yang disebut Osamta. ‘’Namun dari 10 kecamatan baru satu yang telah siap,’’ ujarnya. (her)

(Suara NTB/her)

MATERI - Plt. Bupati Lobar saat memberikan materi pada acara simulasi penanggulangan bencana di Hotel Sentosa, Senggigi, Selasa (1/9). untuk mengantisipasi banjir dan menjaga kebersihan. “Sedangkan pelatihan dan simulasi yang dilakukan ini meru-

pakan bagaimana upaya tidak terjadi bencana dan meminimalisir jatuhnya korban,” ujarnya. (her)

Antisipasi Kekeringan

Plt. Bupati Harap Anggota DPRD Membantu Giri Menang (Suara NTB) – Mengantisipasi kekeringan yang tiap tahun terjadi di Lombok Barat (Lobar), pihak pemda telah memetakan daerah yang rawan dan langganan kekeringan.

Pemda juga secara bertahap akan membangun sumur bor dan embung di lokasi yang dimaksud.

Sampai saat ini ada 17 titik lokasi yang paling rawan yang telah diidentifikasi perlu penanganan. Ke 17 titik ini telah dikaji dan memenuhi syarat untuk dibangun sumur bor.

Plt Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, berharap anggota DPRD ikut andil mengatasi kekeringan tersebut dengan menggelontorkan dana aspirasi Dewan untuk membangun sumur bor di lokasi yang telah dipetakan tersebut. “Perlu juga anggota DPRD mengarahkan dana asprasinya ke pembangunan sumur bor, karena sumur bor selama ini anggarannya lebih banyak dari pusat,” ujarnya menanggapi adanya statemen anggota DPRD terkait penanganan kekeringan, Selasa (1/9).

Menurutnya, penanganan kekeringan selama ini dilakukan dengan cara distribusi air ke lokasi yang terkena bencana. Sementara penanganan jangka pan-

jang, berupa pembangunan embung dan sumur bor masih terbatas, karena keterbatasan anggaran daerah. Untuk itu, ujarnya, anggota DPRD perlu mengarahkan dana asiprasinya untuk membangun sumur bor tersebut.

Terkait integrasi program penanganan kekeringan dengan provinsi dan pusat, Fauzan Khalid terus menjalin kooridnasi. Pihak pemda terus melakukan identifikasi dan potensi apa yang bisa dikembangkan untuk mengatasi bencana di daerah.

Terpisah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar, H. M. Najib sampai saat ini kekeringan di Lobar semakin parah saja. Terdata sampai saat ini 112 dusun yang ada di 32 desa di enam kecamatan yang dilanda bencana kekeringan. Enam kecamatan yang dimaksud Sekotong, Lembar, Kuripan Batulayar Gunung Sari dan Gerung. “Kami terus drop air, berkorodinasi dengan dinas sosial dan PDAM,” akunya.

Terkait penggunaan dana tanggap darurat Rp 1 miliar, menurut Najib perlu kehatihatian menggunakan dana itu, sebab tidak bisa sembarangan. ‘’Dalam penggunaannya ada peraturan dan mekanismenya,’’ terangnya. (her)

SUARA NTB Rabu, 2 September 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kembalikan Kerugian Negara

Rekanan Pelaksana KTC Harus Didekati

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) disarankan agar melakukan pendekatan lebih awal kepada rekanan pelaksana proyek Kemutar Telu Center (KTC) Taliwang. PT Trillion Glorry Nusantara (TGI), rekanan itu, perlu didekati untuk memastikan pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan saat pengerjaan proyek.

Saran tersebut disampaikan ketua Komisi III DPRD KSB, Dinata Putrawan, ST menanggapi polemik kerugian negara yang disebabkan oleh perusahaan pelaksana proyek fasilitas Kemutar Telu Center (KTC) itu. “Lakukan pendekatan mulai sekarang, supaya ada kepastian dari Trillion akan melakukan pengembalian kerugian daerah yang dibuatnya,” cetusnya kepada media ini, Selasa (1/9).

Sesuai kesepakatan antara Pemda KSB dengan PT TGI

atas sepengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pihak PT TGI diberikan batas waktu pengembalian hingga akhir September tahun ini.

Namun kata Dinata, ada baiknya pemerintah mulai saat ini melakukan pendekatan kepada perusahaan sehingga pada batas waktunya nanti diperoleh kepastian apakah PT TGI bisa menuntaskan janjinya atau tidak. “Jangan tunggu detik-detik terakhir baru diingatkan. Lebih baik sekarang supaya ada kepas-

tian dari Trillion,” cetusnya.

Ia pun menyarankan agar pemerintah mengambil tindakan tegas, jika nantinya PT TGI tidak bisa menunaikan janjinya. Bahkan politisi dari PAN ini berpendapat pemerintah harus menempuh jalur hukum agar ada efek jera kepada para pihak yang menyebabkan kerugian negara.

“Kerugian negara itu kan disebabkan oleh dua pihak.

Pertama oleh aparatur dan kedua oleh pihak ketiga. Kalau aparatur pengembalian bisa lebih mudah karena bisa

(Suara NTB/ist)

KTC - Kompleks Kemutar Telu Center (KTC), perkantoran Pemkab Sumbawa Barat yang dikerjakan rekanan diduga kelebihan pembayaran oleh pemkab setempat. dilakukan dengan cara pemotongan gaji, tapi kalau pihak ketiga tidak seperti itu. Makanya harus ada ketegasan,” tegas Dinata.

DPRD sendiri kata dia, akan terus memantau perkembangan pengembalian kerugian negara yang disebabkan PT TGI pada pelaksanaan proyek pemban-

gunan fasilitas KTC itu. Ia pun berharap, seluruh elemen pemerintah fokus untuk menuntaskannya sebelum batas waktu pengembalian pada akhir Sep-

tember nanti. “Kepada Inspektorat, tim TPTGR dan Dinas PU bisa mengawal hal itu. Karena bagaimana pun ini harus dituntaskan karena akan berdampak pada kelanjutan kita (KSB) ke depannya mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kita sudah peroleh tahun ini,” tukasnya.

Dinata mengatakan dirinya tidak mengetahui pasti jumlah kerugian Negara yang dimaksud. Hanya saja dari total kerugian negara yang ditimbulkan dari proyek fasilitas KTC itu, PT TGI sudah melakukan sejumlah pengembalian. “Data pastinya ada di kantor. Tapi kalau tidak salah laporan Inspektorat saat Pansus LKPJ AMJ jumlahnya baru ratusan juta yang dikembalikan oleh Trillion,” pungkasnya. (bug)

Menteri PUPR Tinjau Proyek Rusun Mahasiswa UTS

(Suara NTB/arn)

TINJAU RUSUN - Menteri PUPR didampingi Dr. Zulkieflimansyah dan Bupati Sumbawa serta Sekda Sumbawa meninjau pembangunan rusun mahasiswa UTS, Selasa (1/9).

Sakit, Satu CJH KSB Gagal Berangkat ke Mekah

mampu bkuliah di Amerika.

Berkat semangat dan motivasi yang tinggi. “Jangan kecil hati sekolah di kota kecil. Saya saja lulusan SMA gabungan di Jayapura bisa sekolah sampai Amerika,” katanya seraya mengingatkan mahasiswa UTS yang berasal dari luar daerah untuk menghargai budaya setempat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.

Menteri hadir di Sumbawa juga dalam rangka melayani masyarakat. Dalam lima tahun kedepan, Kementerian PUPR harus membangun sarana pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat. Membangun 49 waduk baru dan meneruskan 16 waduk yang belum selesai, termasuk di Pulau Sumbawa ini.

Membangun ribuan kilometer jalan, satu juta rumah termasuk dua rusun yang dibangun di UTS. Tentu hal ini membutuhkan SDM yang memadai.

“Saya berharap alumni UTS nantinya bisa membangun rumah yang lebih baik. Membangun jalan dan bendungan yang lebih baik dari apa yang dibuat orang luar,” tegasnya.

Menurut Menteri PUPR, ada tiga hal yang harus dimiliki mahasiswa UTS untuk maju. Pertama mempunyai inovasi kedepan. Sebab tanpa inovasi tidak akan maju. Sementara saat ini lembaga riset dan litbang hasilnya kurang dimanfaatkan. Makanya harus belajar melalui suatu proses dan konsistensi dengan apa yang direncanakan.

Sementara itu, pendiri UTS, Dr. Zulkieflimansyah, berharap rusun yang dibangun saat ini bisa diselesaikan dalam tahun ini. Agar bisa dimanfaatkan untuk penginapan peserta AUYS dari berbagai negara ASEAN. Kepada mahasiwa, Zul mengatakan, saat ini sudah belajar terbang seperti burung, yang tersisa belajar menjadi manusia. Tak sederhana, makanya kehadiran Menteri PUPR, bukan hanya bicara dalam kapasitas sebagai menteri, tetapi mengenal secara pribadi dan belajar bagaimana perjuangan yang dilaluinya dari hidup menapaki jenjang karir hingga menjadi profesional dan Menteri. (arn)

Lagi, Gudang Logistik PLN Sumbawa Dibobol Maling

(Suara NTB/bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah sebelumnya gudang logistik PLN Area Sumbawa dibobol maling beberapa waktu lalu, kini aksi serupa kembali terjadi pada Senin (31/8) sekitar pukul 08.15 Wita.

Dalam hal ini maling ber-

hasil menggondol sejumlah barang berupa kabel sepanjang 300 meter, 1 gulung kawat BC, 2 roll kabel NYAF, 100 buah sepatu kabel tembaga, 500 meter kabel NYY, dan beberapa gulung kabel A3C, dengan total kerugian sekitar Rp 170 juta. Hal ini kemudian dilaporkan ke

Polres Sumbawa untuk ditindaklanjuti.

Kejadian ini diketahui oleh petugas PLN saat hendak mengambil timbangan di TKP. Namun kunci gembok pintu gudang sudah terbuka.

Setelah diperiksa barang tersebut sudah tidak ada.

Kapolres Sumbawa mela-

Ditinggal Sebentar, Uang di Mobil Raib Sumbawa Besar (Suara NTB) Nampaknya masyarakat harus lebih berhati-hati dalam meninggalkan barang berharga terutama uang di dalam mobil. Mengingat para pelaku kejahatan akan melancarkan aksinya ketika ada kesempatan. Seperti yang menimpa Jumain (35) pada Senin (31/ 8) sekitar pukul 15.00 Wita.

Dimana hanya 15 menit uang Rp 70 juta yang ditinggalkan dalam mobil Mitzubishi L 300 miliknya raib digodol maling.

Pada saat saat itu, wiraswasta yang beralamat di dusun Bonto desa Labuan Bontong, kecamatan Tarano ini, hendak berbelanja di sebuah toko di Jalan Hasanuddin No 106, tepatnya di depan Polres Sumbawa. Uang puluhan juta tersebut disimpan di bawah jok kursi mobil, yang di parkir di depan toko tersebut. Selang 15 menit, ia pun kembali ke mobil. Namun ia kaget melihat kondisi pintu mobil sebelah kiri yang sudah terbuka. Setelah dicek, nampaknya pintu tersebut te-

lah dicongkel. Sehingga uang Rp 70 juta tersebut hilang. Hal ini kemudian dilaporkan ke polisi untuk ditindaklanjuti.

Kapolres Sumbawa melalui Kasubag Humas, Iptu Waluyo kepada Suara NTB, Selasa (1/ 9), membenarkan terjadinya peristiwa tersebut. Pihaknya sudah melakukan olah TKP serta memintai keterangan sejumlah saksi yang berada di sekitar. Dan kasus ini tengah ditangani Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Sumbawa. (ind)

Pembangunan Labangka Kompleks Dikaji Ulang Sumbawa Besar (Suara NTB)Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc, akan mengkaji ulang rencana pembangunan bendungan Labangka Kompleks di Sumbawa. Setelah diketahui, areal bendungan tersebut masuk dalam wilayah konsesi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Sedangkan untuk bendungan Kereke akan dibangun 2016 mendatang.

“Tahun ini kita akan bangun dua bendungan di Pulau Sumbawa, Tanju dan Mila di Dompu. Sedangkan tahun 2016 giliran bendungan Kereke di Sumbawa dan bendungan Rababaka. Pasti kita bangun, namun memang semua butuh prioritas,” kata

Menteri, Selasa (1/9).

Menteri mengatakan untuk pembangunan Labangka Kompleks masih dikaji, takut nantinya arealnya menjadi terganggu, sebab masuk dalam wilayah konsesi PT Newmont. “Kalau memang ada kasus (masuk lingkar tambang) itu, akan saya evaluasi. Saya pernah ada kasus di Kalimantan Timur (Kaltim) bikin bendungan sampai selesai. Ternyata ada tambang batu bara di sekitarnya, makanya kita hentikan. Kalau masuk areal tambang, kita bikin malah salah,” cetusnya.

Memang saat ini sulit mencari hamparan ribuan hektar yang bisa diairi oleh bendungan, seperti rencana Labangka Kompleks yang bakal mengairi 5.000 hingga 6.000 hek-

tar sawah. Namun dikhawatirkan terganggu dan arealnya rusak karena aktivitas tambang. “Bendungan pasti lama, contoh Pandandure di Lombok Timur, dulu sejak saya masih Kepala Seksi. Enggak mungkin mendadak dibangun.

Pasti ada penelitian geologi, komisi keamanan bendungan.

FS saja butuh waktu, tidak satu atau dua tahun. Makanya saya akan evaluasi dulu,” pungkasnya.

Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi yang hadir di lokasi mengatakan, usulan Pemkab Sumbawa terkait infrastruktur akan dibahas secara internal dengan Menteri PUPR. Seperti kelanjutan program SAMOTA, pelebaran jalan Garuda, termasuk soal bendungan dan air bersih. (arn)

lui Kasubag Humas, Iptu Waluyo kepada Suara NTB, Selasa (1/9), membenarkan adanya laporan tersebut. Dimana hal ini dilaporkan oleh Lalu Edi Jushanan (32), seorang karyawan PLN. Pihaknya sudah melakukan olah TKP dan menanyakan sejumlah saksi di sekitar. Dugaan

sementara, pelaku masuk melalui pagar belakang setinggi 2 meter. Mengingat kawat di tembok sudah dalam keadaan terpotong.

“Kasus ini tengah ditangani pihak Reskrim untuk dapat mengungkap siapa pelakunya,” demikian Waluyo. (ind)

Eksekutif Siap Ajukan Draf APBDP 2015 Taliwang (Suara NTB) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) siap mengajukan pembahasan APBD Perubahan 2015, menyusul rampungnya penyusunan draf tersebut.

“Hari ini kita sudah bersurat ke Dewan, sekaligus minta Badan Musyawarah (Bamus) untuk menyusun jadwal proses pembahasannya nanti,” jelas Kabid Ekonomi Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) KSB, Mars Anugerahinsyah, S.Hut kepada wartawan, Selasa (1/9).

Di saat yang sama sekarang ini, pemerintah akan segera mengumpulkan seluruh pimpinan SKPD. Mars mengungkapkan dalam pembahasan draf APBDP sebelumnya, TAPD telah melakukan sejumlah rasionalisasi.

Hasil rasionalisasi itulah yang akan disampaikan ke seluruh SKPD sebelum nantinya masuk ke tahap pembahasan bersama DPRD. “Surat pemanggilan seluruh kepala SKPD sudah ditandatangani pak Sekda selaku ketua TAPD dan hari ini juga langsung dilayangkan,” paparnya.

Sesuai dengan rencana Pemda KSB sebelumnya, pada APBDP 2015 dilakukan rasionalisasi untuk menekan devisit anggaran karena tidak ter-

capainya sejumlah target pendapatan daerah tahun ini.

Menurut Mars, rasionalisasi yang dilakukan pemerintah di APBDP kali ini tidak terlalu besar sehingga mempengaruhi program kerja yang telah direncanakan. “Prinsipnya kita (0) nol-kan devisit dengan melakukan rasionalisasi.

Tapi kita normal-normal saja tidak ada yang terlalu banyak dipangkas,” klaimnya.

Meski membenarkan adanya pemangkasan anggaran untuk menekan devisit, Mars enggan menyebut berapa jumlah program yang dipangkas di APBDP kali ini berikut nominalnya. Ia berdalih sementara ini, TAPD masih terus melakukan penghitungan sebelum nantinya diajukan ke DPRD. “Sekarang masih jalan (perhitungannya). Lagian kalau soal angka saya bukan orang yang tepat menjawabnya.

Namun yang jelas, kita (eksekutif, red) sudah siap untuk mengajukan APBDP 2015 ke Dewan,” katanya. (bug)

(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Satu orang Calon Jemaah Haji (CJH) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terancam gagal diberangkatkan. M. Saleh bin Ahmad Musa (83) oleh tim kesehatan dinyatakan tidak layak berangkat, karena bersangkutan saat ini sedang mengalami sakit.

“Ada satu jemaah kita yang sedang sakit dan saat ini direkomendasikan tidak layak berangkat oleh Dinas Kesehatan (Dikes) KSB selaku tim kesehatan,” jelas kepala Kementerian Agama (Kemenag) KSB, Drs. H. Syarifuddin kepada media ini, Selasa (1/9).

CJH asal lingkungan Sebok kelurahan Dalam Taliwang ini, beberapa hari lalu terserang stroke. Menurut Syarifuddin, hasil diagnosa Dikes berikut rekomendasinya itu saat ini telah disampaikan ke Kemenag NTB untuk mendapatkan keputusan final apakah Saleh bisa tetap diberangkatkan atau justru ditunda mengingat kondisi kesehatannya tersebut. “Untuk finalnya berangkat atau tidak nanti keputusan Kemenag NTB dan tim kesehatan provinsi. Tapi yang jelas hasil pemeriksaan kita yang bersangkutan sudah direkomendasikan tidak layak diberangkatkan karena kondisi kesehatannya,” paparnya.

Ia menjelaskan, selain Saleh, dari 95 CJH berikut petugas yang akan diberangkatkan tahun ini terdapat dua orang di antaranya yang memerlukan pendampingan petugas. Keduanya merupakan CJH lanjut usia (Lansia) dan saat ini untuk menjalani aktivitasnya harus ditopang alat berjalan berupa kursi roda dan tongkat. “Dari 95 orang, sebanyak 93 sudah mandiri dalam artian bisa menjalankan seluruh aktivitas selama berhaji nanti tanpa bantuan. Nah sisanya ada dua orang yang Lansia, mereka ini yang akan dibantu oleh petugas nantinya selama menjalankan ibadah di tanah suci,” papar Syarifuddin.

Pada bagian lain, ditanya soal jaminan ketersediaan visa para CJH KSB, mengingat sebelumnya puluhan jemaah di berbagai daerah tertunda keberangkatannya. Syarifuddin mengaku, pihaknya tidak berani memberikan jaminan. Hanya saja kata dia, sejauh ini terkait kelengkapan salah satu syarat pemberangkatan tersbeut pihaknya terus berkoordinasi dengan Kemenag NTB dan Kemenag pusat. “Kita terus pantau setiap perkembangan. Nah sejauh ini kita melihat mudah-mudahan tidak ada persoalan terkait visa jemaah kita supaya tidak ada penundaan seperti yang terjadi pada jemaah-jemaah sebelumnya,” harapnya.

Terkait persyaratan administrasi untuk penerbitan visa tersebut, Syarifuddin menjamin, seluruh CJH KSB telah melengkapinya. Hanya saja sambungnya, persoalan yang membuat visa CJH sebelumnya tidak selesai tepat waktu sehingga berbuntut pada tertundanya pemberangkatan kebanyakan dikarenakan hal-hal non teknis. “Seperti misalnya ada kesalahan penulisan nama sehingga membutuhkan waktu untuk perbaikan.

Nah hal seperti itu yang terjadi pada CJH yang visa belum diterbitkan.

Tapi Insya Allah kita doakan untuk jemaah kita itu tidak terjadi. Dengan begitu tanggal 4 September nanti, CJH kita langsung diterbangkan,” harapnya. (bug)

Syarifuddin

Sumbawa Besar (Suara NTB) Menteri PUPR, Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, didampingi Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik dan anggota DPR RI, Zulkieflimansyah yang juga pendiri UTS, berkesempatan memberikan materi kuliah umum bagi mahasiswa baru UTS. Sekaligus meninjau langsung pembangunan proyek rumah susun (rusun) untuk mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa (UTS).

Dalam kuliah umumnya, Menteri PUPR lebih banyak meberikan motivasi dan semangat kepada mahasiswa.

Apalagi sangat jarang ospek mahasiwa yang langsung didatangi Menteri. Apalagi di UTS yang baru beberapa tahun berdiri, di daerah yang tandus ini, namun sudah mampu berprestasi tingkat dunia. Sejarah bagi Sumbawa dan anak-anak UTS yang nantinya menjadi penerus bangsa Indonesia. Belajar dari pengalamannya sewaktu sekolah yang hanya lulusan SMA Gabungan di Jayapura, namun akhirnya

Mars Anugerahinsyah

SUARA NTB Rabu, 2 September 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Pemda Dompu Nunggak Rp 6,8 Miliar Dana Klaim Jakkad Dompu (Suara NTB) Pemda Dompu kembali menunggak dana klaim pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jakkad) Dompu tahun 2015 pada RSUD mencapai Rp 6,8 miliar. Tunggakan ini termasuk sisa tahun 2014 sebesar Rp 2 miliar. Dinas Kesehatan mengaku, anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program Jakkad sebesar Rp 3,5 miliar tidak mempu membiayai seluruh pelayanan yang ada.

Retribusi Parkir di Bima Baru Mencapai Rp 40 Juta Bima (Suara NTB) – Realisasi retribusi parkir di wilayah Kabupaten Bima dari Januari sampai dengan bulan Agustus 2015 mencapai Rp 40 juta lebih. Hasil itu didapat dari wilayah parkir tepi jalan (PTJ) dan Parkir Tegak Lurus Serong (TLS) yang tersebar di di sejumlah kecamatan di Kabupaten setempat.

Kepala Dishubkominfo Kabupaten Bima, Zunaidin, S.Sos MM, kepada Suara NTB, Selasa (1/9) mengatakan Parkir TL mencapai hampir Rp 10 juta, sedangkan untuk areal parkir TLS mencapai Rp 30 juta.

Zunaidin menyebutkan total tersebut didapat dari penarikan di sejumlah wilayah parkir di Kabupaten Bima, yakni Kecamatan Sape, Wera, Woha dan Sanggar. Sementara untuk parkir TLS disentralkan di terminal Tente di Kecamatan Woha dan Bandar Udara M. Salahuddin Bima Kecamatan Palibelo.

Zunaidin mengaku, selama ini pihaknya belum pernah menjumpai ataupun menerima laporan tentang adanya pelanggaran termasuk perilaku para tukang parkir liar yang ada di wilayah Kabupaten Bima. “Untuk diketahui yang bertugas memungut biaya retribusi parkir di wilayah Bima itu adalah petugas kami di sini. Jadi selama ini kami belum pernah menemukan pelanggaran dalam penarikan tersebut,” katanya.

Jika nanti ditemukan banyak tukang parkir liar tanpa sepengahuan pihaknya, Zainuddin menegaskan tidak akan segan - segan akan melakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kami juga memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur masalah biaya retribusi parkir ini, siapapun yang melanggar tentu kami akan tindak dan proses,” tuturnya.

Zunaidin menambahkan pada tahun 2016 mendatang penarikan biaya retribusi parkir kepada para pengendara yang parkir di sepanjang wilayah jalan negara sudah tidak diberlakukan lagi mengingat adanya Undang Undang baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. “Dipastikan tahun 2016 nanti sudah tidak ada penarikan biaya retribusi parkir kendaraan di jalan negara,” pungkasnya. (uki)

Dana BOS Kota Bima Cair 100 Persen Kota Bima (Suara NTB) – Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan III Pemerintah Kota Bima tahun anggaran 2015 sebesar Rp 4,8 miliar lebih sudah cair 100 persen. Dana tersebut diperuntukkan bagi 103 SMP dan SD. Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dikpora Kota Bima, Taufikurahman kepada Suara NTB, Selasa (1/9) mengatakan, untuk tingkat SD ada 78 sedang(Suara NTB/uki) kan SMP 25 sekolah. DikaTaufikurrahman takan, selama satu minggu lebih kemarin seluruh sekolah sibuk melengkapi bahan dan pensyaratan pencairan dana BOS triwulan III. Taufikurrahman juga mengatakan dana tersebut langsung disalurkan melalui rekening sekolah masing – masing yang kemudian dipergunakan sebagai mestinya.

Untuk itu, dirinya mengharapkan kepada pengelola anggaran BOS, agar dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. “Saya harapkan seluruh elemen yang terlibat dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (uki)

idealnya biaya untuk program Jakkad tiap tahunya sekitar Rp 7 miliar. Karena rata – rata jumlah klaim per bulan dari RSUD sebesar Rp 600 juta. Pelayanan yang digratiskan di RSUD untuk pasien Jakkad yaitu IGD dan rawat inap untuk kelas tiga. Sementara tindakan operasi dan rawat jalan, tidak masuk dalam komponen pembiayaan. “Sistem pelayanan (pasien Jakkad) ini berjenjang. Sebelum ke RSUD, mereka harus dirujuk dari Puskesmas. Kita juga punya tenaga verifikasi di RSUD, termasuk memverifikasi setiap klaim layanan JKN,” jelas Gatot terkait pengawasan klaim layanan dari RSUD Dompu.

Sebelumnya, beberapa karyawan RSUD Dompu menggelar aksi menuntut pembayaran haknya sebagai karyawan. Pihak manajemen menjamin akan tetap membayar hak karyawan, hanya persoalan waktu pembayaran akan dilakukan. Ini dikarenakan beberapa sumber anggaran seperti klaim dari Jakkad yang belum dibayarkan dan klaim dari BPJS baru setengahnya dibayarkan. (ula)

(Suara NTB/ula)

Gatot Gunawan

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/uki)

Zunaidin

Kepala Dinas Kesehatan Dompu, Gatot Gunawan, SKM, M.M.Kes kepada Suara NTB, Selasa (1/9), membenarkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum bisa membayarkan klaim dana layanan kesehatan terhadap pasien Jakkad di RSUD Dompu. Bahkan untuk jasa klaim tahun 2014 saja, daerah masih mengutang Rp 2 miliar kepada RSUD Dompu.

Anggaran Jakkad tahun 2015, diakui Gatot, hanya dialokasikan sebesar Rp 3,5 miliar. Anggaran ini digunakan untuk pembayaran jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk program jaminan persalinan (Jampersal) pada Provinsi sebesar Rp 518 juta dan Rp 150 juta dimanfaatkan untuk operasional UPTD Jakkad. “Rp 2 miliar lebih itu dimanfaatkan untuk bayar sebagian tunggakan klaim tahun sebelumnya (2014) pada RSUD dan Puskesmas,” jelasnya.

Kendati demikian, Gatot mengaku, hingga saat ini pihak RSUD tidak pernah mempersoalkan terkait pelayanan pasien Jakkad. Namun pihaknya telah menyampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), meminta agar anggaran program Jakkad ditambah. “Selama ini selalu disebut akan ditambah dalam APBD Perubahan. Tapi dua pekan lalu saya sudah dipanggil Bupati terkait hal ini di ruang Sekda (ketua TAPD) dan dijanjikan akan ditambah. Saya tidak tahu berapa akan ditambah, kita tunggu saja,” katanya.

Dikatakan Gatot, dengan 100.000 jiwa penduduk Dompu di luar tanggungan BPJS (PNS, Jamskesmas dan Mandiri)

PERBAIKI JARINGAN - Petugas PLN Dompu, Selasa (1/9) sedang melakukan perbaikan jaringan listrik yang putus akibat ditabrak truk tronton yang mengangkut peralatan berat, Senin (31/8) malam. Akibat insiden ini, listrik di Selaparan, Dompu, mati total dan beberapa Kwh meter listrik warga juga terputus.

Dua Pemilik Sabu Diamankan Kota Bima (Suara NTB) Dua orang pemuda, masing-masing MK (22) dan DS (21) harus menginap di ruangan Sat Narkoba Polres Bima Kota. Keduanya diamankan setelah kedapatan membawa satu poket sabu-sabu.

Dua orang pemuda ini dia-

mankan saat hendak pulang ke Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Keduanya digeledah saat naik motor. Tepat di pertigaan, keduanya kemudian dihentikan oleh anggota Buser. Saat digeledah, dari salah seorang di antaranya ditemukan satu poket sabu. “Keduanya dia-

TMP Palibelo Direhab Bima (Suara NTB) Pemkab Bima berencana akan merehab Taman Makam Pahlawan (TMP) Palibelo. Pemkab telah menganggarkan Rp 2,1 miliar untuk pelaksanaan rencana itu.

TMP Palibelo baru mendapat sentuhan rehab setelah dipindahkan dari TMP sebelumnya. Rencana rehab ini terungkap dalam rapat koordinasi rencana rehabilitasi pembangunan TMP Palibelo, Selasa (1/9), di ruang rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima. Pada rapat yang dipimpin Sekda, Drs. H.M.Taufik HAK, M.Si tersebut dibahas secara rinci item yang akan dilakukan. Untuk rehabilitasi ini akan menyerap anggaran Rp 2,1 miliar dari dana APBN. “Sesuai rencana teknis, pembangunan TMP yang berada di ruas jalan negara dua jalur ini menyerap anggaran Rp 2,1 miliar. Dari jumlah ini, Rp 1,8 miliar akan dimanfaatkan untuk pembangunan fisik dan sisanya Rp

300 juta untuk administrasi kegiatan,” terang Kadis Sosial Kabupaten Bima, Drs. H. Rusydi, M.Si. Di atas lahan seluas 1,43 hektar tersebut akan dibangun sejumlah sarana yaitu pemagaran keliling kompleks TMP, tiang bendera, tugu/monumen, makam, pelataran upacara, semen makam dan nisan.

Tidak hanya itu juga akan dibuatkan ruang persemayam dan tembok abadi yang berisi nama pahlawan yang saat ini berisi 37 makam. Selain bagian dalam kompleks TMP, juga akan dilakukan penataan pintu gerbang, taman dan lampu penerangan di areal kompleks.

Dijelaskan Rusydi yang didampingi Kepala Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS ), Marfuah, S.Sos, M.M, rehabilitasi TMP Palibelo diperkirakan memakan waktu pengerjaan 110 hari kalender dengan melibatkan konsultan perencana CV. Atalanta. Sementara tender segera akan dilaksanakan. (use)

mankan tanpa perlawanan,” terang Kapolres Bima Kota melalui Kasat Resnarkoba, AKP H. Taufik SH, Senin (31/8).

Saat itu juga, kedua pemuda tersebut langsung di gelandang ke Sat Resnarkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terhadap mereka juga telah di-

lakukan tes urine dan hasilnya positif. Saat ini keduanya masih menjalani pemeriksaan intensif. Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Taufik juga membenarkan adanya pelimpahan tiga orang pelaku yang digerebek aparat buser Polsek Rasa NaE Barat.

Saat ini juga tiga orang yang ditangkap tersebut tengah diproses. Terhadap ketiganya yang masing-masing berinisial Ab, Mf dan Jm yang merupakan oknum mantan anggota DPRD Kota Bima juga telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif. (use)

Hari Anak Nasional

Alan Terima Perhargaan dari Gubernur NTB Bima (Suara NTB) – Muhamad Saleh Yusuf atau yang akrab disapa Alan, seorang sopir bus malam jurusan Bima – Mataram yang telah membangun sekolah gratis yang berbasis keagamaan di kabupaten Bima, menerima penghargaan dari pemprov NTB atas perhatian dan dedikasinya memberikan pelayanan kepada anak, di Gelanggang Pemuda Mataram, Selasa (1/9).

Penghargaan itu diberikan langsung oleh Gubenur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang dihadiri oleh Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait.

Alan mengatakan, penghargaan yang diterimanya tersebut diperuntukkan untuk ke-

luarga dan siswanya MIS Darul Ulum di Bima. Karena tanpa dorongan dan motivasi dari mereka dirinya tidak mungkin mendapatkan itu.

“Penghargaan ini layak diberikan kepada anak murid dan keluarga besar saya di Bima,” ujarnya kepada Suara NTB. Atas penghargaan oleh perintah provinsi NTB dalam rangka Hari Anak Nasional (HAN) tersebut, Alan mengaku, tidak akan berhenti memberikan yang terbaik kepada generasi penerus lebih – lebih yang kurang mampu. “Bagi saya pribadi penghargaan ini adalah awal perjuangan untuk membantu dan mendampingi anak – anak ke depan untuk meraih impiannya,” akunya.

Untuk itu, dirinya berharap semoga pemprov NTB terus mendukung MIS Darul Ulum, sekolah Islam yang dia bangun sejak tahun 2008 lalu. Membantu serta melihat program pemanfaatan alam sekitar sebagai langkah penanggulangan kemiskinan.

Kata dia, hal itu merupakan kunci untuk mengantisipasi konflik yang kerap terjadi di Bima, apalagi dicap daerah zona merah. “Rawan konflik di Bima disebabkan kurangnya lapangan kerja, yang artinya pemerintah tidak bisa menciptakan petani berdasi, nelayan berdasi, peternak berdasi, sementara pengangguran adalah rata – rata para sarjana dari segala bidang,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN – Foto bersama Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi saat penyerahan penghargaan pada Hari Anak Nasional, Selasa (1/9).

SUARA NTB Rabu, 2 September 2015

Rachmat Hidayat Temui Suhaili

Bantah Ada Konsolidasi Pilkada Kota Mataram Praya (Suara NTB) Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan NTB, H. Rachmat Hidayat, Selasa (1/9) kemarin, mendatangi Plt. Ketua DPD I Partai Golkar NTB versi Aburizal Bakrie (ARB), di rumah dinasnya. Pertemuan itu membahas dan membicarakan beberapa isu aktual di daerah. Namun demikian, keduanya membantah ada konsolidasi terkait persiapan menjelang pelaksanaan pilkada. Khususnya Pilkada Kota Mataram dan Pilkada Loteng.

Rachmat Hidayat datang didampingi Plt. Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB versi ARB, H. Misbach Mulyadi, sekitar pukul 11.00 Wita. Begitu datang, ketiganya langsung menggelar pertemuan tertutup. Sejumlah awak media yang datang pun hanya bisa memantau dari luar arena pertemuan.

Sekitar satu jam lamanya, Rachmat Hidayat akhirnya keluar. Saat ditanya terkait pokok bahasan dalam pertemuan dengan Plt. Ketua DPD I Partai Golkar NTB tersebut, anggota DPR RI tersebut enggan memberi komentar. Begitu pula ketika ditanya pertemuan tersebut ada kaitannya dengan agenda politik atau tidak. “Tidak ada komentar. Tidak ada apa-apa,” ujarnya sembari berlalu.

Sikap yang sama juga ditunjukkan Suhaili. Menurutnya, pertemuan dengan Rachmat Hidayat hanya pertemuan biasa. Antara sesama teman lama dan sesama politisi. Mengingat, sudah lama keduanya tidak bertemu. “Kami ini teman lama. Jadi biasalah kalau mau bertemu,” jawabnya.

Mantan Ketua DPRD NTB ini pun enggan memberi komentar ketika ditanyakan kaitan pertemuan tersebut dengan agenda Pilkada yang akan digelar di sejumlah daerah di NTB. “Tidak ada yang luar biasa. Hanya pertemuan biasa saja,” kilahnya.

Pada Pilkada Loteng 2010, PDI Perjuangan menjadi salah satu partai yang mengusung, H.M. Suhaili sebagai calon Bupati Loteng. Namun di tengah jalan, hubungan antara PDI Perjuangan dengan Suhaili memanas. Yang berujung pada ditariknya dukungan PDI Perjuangan kepada pasangan H.M. Suhaili – Drs.H.L. Normal Suzana.

Dan, pada Pilkada Loteng tahun ini PDI Perjuangan memilih untuk mendukung pasangan H.L. Suprayatno – Zainul Aidi. Ketimbang mendukung pasangan H.M. Suhaili – Pathul Bahri. (kir)

POLHUKAM

Halaman 8

Diduga Terlibat Politik

Sejumlah Camat dan Lurah di Mataram akan Digeser nanti bunda keluar jalur,” kata Selly di ruang kerjanya.

Ia menegaskan, sejumlah pejabat baik kepala dinas, camat dan lurah yang diduga terlibat politik praktis akan digeser serta meminta Sekda meluruskan anak buahnya. “Saya ditugaskan di sini untuk netral. Jadi tidak boleh ada politik,” tegasnya.

Mutasi rencananya akan digelar secepatnya ini, tidak ada sangkut pautnya dengan politik tapi murni melakukan penyegaran birokrasi.

“Tidak ada urusan politik. Ini murni penyegaran saja,” tandasnya.

Hj. Putu Selly Andayani (cem)

Mataram (Suara NTB) Bukan hanya Kepala BPKAD dan Bappeda dikabarkan akan digeser. Namun, sejumlah nama camat dan lurah sudah masuk dalam draf mutasi. Penjabat Walikota Mataram kabarnya akan mengkonsultasikan mutasi tersebut ke Gubernur NTB. Daftar nama pejabat yang bakalan dimutasi yakni Camat Selaparang Irwan Rahadi dan Camat Ampenan, Ki Agus M. Idrus. Sedangkan, lurah lain disoroti adalah Lurah Taman Sari, Arief Satriawan diduga terlibat politik praktis. Lurah lainnya bakal digeser diketahui telah lama menjabat yakni Lurah Pagesangan, Drs. I Made Gde Yasa, Lurah Pagesangan Timur, H. Halil, Lurah Bintaro, HL. Mukhsin, Lurah Gomong, Muhammad Erwan serta Lurah Tanjung Karang, Edi Suharto. “Buk wali soroti

mana lurah dan camat yang terang - terangan ikut politik praktis,” kata Sumber Suara NTB, Selasa (1/9).

Dikatakan orang dekat Penjabat Walikota Mataram ini, pergeseran Camat Ampenan karena telah lama menjabat sehingga harus dilakukan assessment. Sedangkan, Irwan Rahadi diduga terlibat politik praktis.

Apakah akan ada promosi atau pergeseran saja? Sumber belum berani memastikan, tapi kemungkinan Camat Ampenan dan lurah yang lama menjabat akan mengikuti assessment untuk

dipromosikan.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si mengatakan, pergeseran camat dan lurah berdasarkan kinerja. Kalaupun ada promosi melalui panitia seleksi (pansel). Tidak bisa menurutnya, mutasi dilakukan berdasarkan like and unlike.

“Kalau atas dasar suka dan tidak suka

(Suara NTB/cem)

Alat Peraga Kampanye Masih Terpasang

Kepala BPBD Lobar Serahkan Perkara Oknum Pejabat ke Sekda Giri Menang (Suara NTB) Kepala pelaksana BPBD Lobar, HM Najib menegaskan telah menyerahkan perkara oknum pejabat di BPBD ke Sekda untuk diproses sesuai ketentuan. Secara lisan ia telah menyampaikan ke Plt Bupati dan Sekda namun secara resmi (tertulis), pihaknya belum melaporkan. Menurutnya, oknum pejabat ini semestinya disanksi tegas sesuai ketentuan.

“Saya serahkan ke pak Sekda, karena saya tidak berwenang beri sanksi,” tegas HM Najib kemarin. Menurutnya, secara aturan pejabat eselon IV akan ditangani oleh Sekda.

Menururtnya, tindakan oknum kepala seksi ini perlu diganjar hukuman setimpal karena telah mencoreng nama baik instansi. Oknum ini kata Najib menjual namanya untuk memperoleh fee dari kontraktor. Ia sendiri tidak tahu soal oknum diberikan uang oleh kontraktor, karena ia tidak pernah dilaporkan oleh oknum itu. Ia menampik jika dianggap menerima bagian dari hasil penipuan tersebut. Ia sependapat dengan Plt Bupati dalam hal pemberian sanksi terhadap oknum ini.

Namun demikian terkait persoalan sanksi jelasnya, akan diserahkan ke Sekda.

Sebelumnya Plt Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid meminta pimpinan instansi terkait untuk memberi sanksi tegas sesuai ketentuan. Menurutnya, tindakan itu tidak boleh dilakukan. Sanksi yang bisa dijatuhkan ke oknum tersebut, tentunya sesuai ketentuan maka secara tertulis akan ditindak melalui BKD dan instansi terkait tempatnya bertugas.

Seperti diketahui, oknum pejabat kepala seksi (kasi) di BPBD Lombok Barat diduga melakukan penipuan dan pemerasan terhadap sejumlah kontraktor. Pelaku diduga menipu kontraktor sekitar Rp 75 juta. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengambil uang dari kontraktor dengan mengiming-imingi proyek kepada kontraktor. Oknum ini pun mengatasnamakan kepala BPBD Lobar, H. Najib.

Namun setelah semua uang itu diambil, proyek yang dijanjikan tidak kunjung diberikan. Sehingga kontraktor tersebut pun bermaksud mengambil dana yang telah diberikan kepada oknum itu. Tetapi pelaku beberapa kali berkelit.

Sejumlah kontraktor pun terpaksa mendatangi kantor BPBD Lombok Barat sementara yang berlokasi di Gelogor, Kediri untuk menagih uang sebesar Rp 75 juta yang diambil oleh oknum pejabat tersebut. (her)

Supervisi APBD Tuntas Pekan Depan

BPKP Tidak Bisa Diintervensi Mataram (Suara NTB) Nasib APBD Perubahan masih menunggu hasil supervisi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB. Pasalnya, Penjabat Walikota tidak bisa intervensi hal - hal domestik terkait supervisi tersebut. Tapi ditargetkan supervisi itu rampung pekan depan. Demikian disampaikan Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani di ruang kerja, Selasa (1/9).

Belum ada hasil maupun komunikasi dari BPKP, karena sepengetahuannya tanggal 20 Agustus mengajukan surat melakukan supervisi. Dan BPKP mulai bekerja dan stand by di BPKAD sejak tanggal 22 - 28 Agustus. “Jumat tanggal 20 itu masukan surat, Senin (22/8) BPKP sudah ada di bagian keuangan,” terangnya.

Sepenuhnya kata Selly, supervisi diserahkan kepada lembaga auditor negara. Pihaknya sama sekali tidak bisa intervensi dan hanya menunggu hasilnya. “Insya Allah, minggu ini sudah selesai,” sebutnya.

Proyek fisik masuk APBDP, yakni pembangunan jalan RTH Pagutan senilai Rp 4 miliar. Alternatifnya meminta Pemprov mengintervensi, karena tidak mungkin sisa waktu sekian bulan jalan sepanjang 400 meter itu tuntas dikerjakan. Apalagi Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan membuka pekan hortikultura nasional 10 Oktober mendatang.

“Akhirnya jalan SMK 7 alternatif digunakan RI 1. Tempat kangkung tidak bisa dilewati,” paparnya.

Lalu bagaimana rencana pemberian TKD kepada PNS, karena anggaran itu masuk APBDP ? Dikatakan Selly, anggaran ini berkesinambungan dengan APBDP dan APBD 2016. Artinya, pembahasan APBDP menunggu tuntas dibahas. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus bekerja keras menuntas hal tersebut. “TAPD harus siang malam kerja,” imbuhnya. (cem)

(Suara NTB/ars)

BARANG BUKTI - Barang bukti sepeda motor yang disita Polda NTB dari Desa Semoyang, Lombok Tengah.

Mafia Curanmor Bermondus Bengkel Dibongkar Polda NTB Mataram (Suara NTB) Lombok Tengah masih terus menjadi sasaran target operasi kejahatan Curanmor. Senin (1/9) malam lalu, bengkel milik RD (35) di Desa Semoyang, Kabupaten Lombok Tengah. Isinya, puluhan motor yang sudah dibongkar dan diketeng, sebagian masih utuh. Kendaraan itu diduga hasil curian.

Untuk menuju lokasi, polisi harus bekerja keras karena sempat dihadang warga. Penjelasan Kanit II Subdit III Jatanras Ditreskrimsus Polda NTB, Kompol Yuyan Priatmaja, SIK, personel yang dilibatkan mencapai 25 orang.

Selain personel Buser dari Jatanras Polda NTB dan Polres Mataram, juga satu pleton Brimob Polda NTB. “Sampai di lokasi memang banyak warga.

Sebagian berusaha menghadang kami,” kata Yuyan. Tapi setelah dikomunikasikan dan diberi pengertian, warga mundur dan hanya menonton penggerebekan itu. Apesnya, RD lolos dari sergapan aparat.

Tapi aparat tak mau pulang dengan tangan kosong. Di sebuah rumah kosong yang dijadikan bengkel, ditemukan sejumlah barang bukti sepeda motor masih utuh. Seperti motor trail, sepeda motor matic, motor bebek lainnya.

“Kami menduga kendaraan yang masih utuh tersebut, rencananya akan dibongkar,dan nantinya akan dijual ketengan (terpisah),” ucapnya. Karena dari TKP juga diamankan puluhan onderdil sepeda motor berbagai merk, kabel body, rangka dan box. Dari barang

itu bisa dilihat merupakan bongkaran dari puluhan sepeda motor. Pelaku diduga sudah cukup lama menjadi penadah dan membongkar sepeda motor. “Barang bukti motor yang sudah dibongkar, kemudian beberapa bagian diambil dan dipasang ke motor lain atau diistilahkan “dikanibal”. “Hasil bongkaran motor dikanibalkan dengan motor lain, sampai utuh,” terangnya.

Yuyan juga menduga RD memiliki jaringan dan berhubungan dengan kejadian hilangnya sejumlah kendaraan untuk di wilayah Lombok.

“Ini dugaan sementara kami, RD ini memiliki jaringan, tidak besar, hanya dia memiliki hubungan dengan para pelaku pencurian maupun pengepul lainnya,” kata Yuyan. (ars)

Mataram (Suara NTB) Pilkada Kota Mataram masih menggantung. Tapi sejumlah alat peraga kampanye (APK) masih terpasang di beberapa titik di Kota Mataram. Seperti halnya papan reklame yang memasang salah satu bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram di perempatan Karang Jangkong Mataram.

Kasat Pol PP Kota Mataram, Chaerul Anwar menjelaskan, pihaknya telah mengecek bahwa papan reklame itu adalah milik pribadi. Menurunkan APK itu perlu komunikasi yang baik dengan pemilik. “Itu milik pribadi dan kita pelan - pelan lakukan pendekatan,” kata Chaerul, Selasa (1/9).

Rencananya, hari ini (kemarin, red) pihaknya meminta stafnya mengkoordinasikan dengan Dinas Pertamanan dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T), agar memberikan permakluman kepada pemilik advertising.

Sebelumnya, Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si meminta Satpol PP Kota Mataram menurunkan semua alat peraga kampanye. Dia tidak ingin selama menjabat masih ada bau bau politik, karena amanah diberikan Gubernur PNS harus menjaga netralitas. “Pokoknya saya tidak mau ada baliho berbau politik, tolong besok Pol PP turunkan,” perintah Selly.

Selain APK, foto kepala dinas di sekolah-sekolah juga harus diturunkan dan menyarankan memasang foto pembangunan Kota Mataram.

“Kepala sekolah mau nyalon juga,” sindirnya.

Kepala Dinas Pertamanan, HM. Kemal Islam mengaku sudah menertibkan sejumlah baliho dan spanduk bernuansa politik.

“Sudah semua kami turunkan.

Yang belum itu karena advertising minta waktu karena alasan petugasnya sedang cuti,” kata Kemal.

Spanduk terpasang di lingkungan, diserahkan sepenuhnya ke camat dan lurah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.

“Kalau di kampung - kampung, kita serahkan ke camat dan lurah sajalah,” timpalnya. (cem)

Pilkada Loteng Kurang Menggema

KPU Diminta Intensifkan Kampanye Praya (Suara NTB) Pilkada Lombok Tengah (Loteng) kali ini dinilai kurang menggema. Padahal pelaksanaan Pilkada Loteng sudah memasuki masa kampanye.

Untuk itu, KPU Loteng pun diminta lebih mengintensifkan kegiatan-kegiatan kampanye.

Supaya gema Pilkada bisa lebih dirasakan masyarakat.

Desakan tersebut disampaikan Sekretaris DPD II Partai Golkar Loteng versi Agung Laksono, Bustomi Taefuri, Selasa (1/9) kemarin. “Kalau dulu, ketika sudah memasuki masa kampanye aroma Pilkada sudah begitu dirasakan.

Tapi sekarang, masih belum nampak geliat Pilkada. Kendati sudah memasuki masa kampanye,” ujarnya.

Diakuinya, perubahan aturan kampanye yang semula diserahkan kepada partai politik dan pasangan calon kepala daerah. Dimana kini urusan kampanye dikendalikan oleh KPU di tingkat daerah. Mulai dari pembuatan atribut kampanye hingga proses pemasangan atribut kampanye.

“Karena urusan kampanye menjadi tanggung jawab KPU, kita minta KPU Loteng bisa lebih intensif melakukan kampanye,” tandasnya. Terma-

suk dalam hal lokasi pemasangan atribut kampanye, diharapkan bisa mengambil lokasi-lokasi strategis. Sehingga Pilkada Loteng bisa tersosialisasikan dengan maksimal.

Terlebih KPU Loteng pada Pilkada kali ini mendapat sokongan dana cukup besar.

Sehingga tidak ada alasan bagi KPU Loteng untuk tidak melakukan kegiatan kampanye secara maksimal. “Itu anggaran gunakan semaksimal mungkin. Selama bisa dipertanggungjawabkan. Supaya Pilkada bisa tersosialisasikan dengan optimal,” ujar Burtomi.

Terkait desakan tersebut, Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, S.H.M.H., menegaskan, pihaknya tetap berkomitem untuk melakukan kampanye Pilkada secara luas.

Supaya masyarakat bisa lebih tahu akan pelaksaan Pilkada kali ini. “Masalah kampanye Pilkada, kita akan terus berupaya semaksimal mungkin,” timpalnya.

Adapun masalah lokasi pemasangan atribut kampanye, khusus terkait pasangan calon kepala daerah pihaknya dalam hal ini hanya menjalankan kesepatakan saja.

Persoalan lokasi pemasangan

(Suara NTb/kir)

BALIHO - Baliho pasangan calon kepala daerah terpampang di salah satu sudut Kota Praya. Namun demikian, itu pemasangan atribut kampanye tersebut dinilai belum cukup untuk menggemakan Pilkada Loteng tahun ini. atribut kampanye pasangan calon kepala daerah Pilkada Loteng, itu sudah disepakati oleh perwakilan parpol dan tim sukses. KPU Loteng dalam hal ini hanya menjalankan kesep-

akatan saja.

“Untuk urusan pembuatan atribut kampanye sampai lokasi pemasangan atribut tersebut, sudah disepakati. Antara KPU Loteng,

perwakilan parpol dan tim sukses pasangan calon kepala daerah” imbuhnya. Jadi tidak benar kalau KPU Loteng mengambil keputusan sendiri saja. (kir)

SUARA NTB Rabu, 2 September 2015

Tata Kelola Rinjani akan Dievaluasi Mataram (Suara NTB) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan memantau sistem pengelolaan kawasan wisata alam Gunung Rinjani, yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Pemantauan dilakukan dalam rangka evaluasi sistem tata kelola kawasan wisata alam tersebut.

Menurut rencana, rombongan dari Bappenas ini akan mendaki Rinjani tanggal 3-5 September besok. Selain memantau sistem pengelolaan pelayanan, mereka juga akan memeriksa kondisi kelayakan jalur pendakian baik dari arah Sembalun, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dan juga dari jalur Senaru, Kabupaten Lombok Utara (KLU).

“Dari Bappenas akan mendaki sekaligus mengecek kondisi jalur pendakian. Selain itu, secara garis besar mereka akan memantau sistem pengelolaan kawasan,” Kata Kepala Balai TNGR, Ir. Agus Budiono.

Dikatakan, fasilitas pendukung kawasan sebagai taman safari masih membutuhkan pembenahan yang ekstra. Lebih-lebih menyangkut fasilitas umum berupa toilet dan shelter yang menyebar pada jalur pendakian. Sejauh ini, keberadaan dua jenis fasilitas umum tersebut masih minim sehingga harus mendapat perhatian sehingga menjadi skala prioritas.

“Fasilitas umum memang harus menjadi skala prioritas untuk dibangun. Terutama toilet umum baik yang bersifat toilet kering atau toilet yang dilengkapi dengan air,” tegasnya.

Menurutnya, bagi para pendaki pemula toilet yang dilengkapi dengan air menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi. Sebab, analisanya. Para pendaki pemula belum tentu bisa menerima dan merasa nyaman ketika harus dipaksa menggunakan toilet kering.

“Kalau pendaki yang sudah terbiasa dengan pola kehidupan di gunung ya kami rasa mereka akan menilai keberadaan toilet kering adalah sarana yang sudah cukup memadai. Tetapi akan jauh berbeda dengan penilaian dari para pendaki pemula. Mereka membutuhkan sarana yang menurutnya lazim seperti digunakan dalam kesehariannya,” imbuhnya.

Ia berharap, setelah dilakukan pemantauan dari Bappenas kali ini, kawasan wisata yang dikelola TNGR tersebut mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Sehingga, dalam proses pengembangannya melalui penataan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dapat dipercepat. Pemenuhan sarana sebagai pendukung kawasan wisata alam bisa lebih memadai serta mengurangi segala bentuk keluhan dari para wisatawan yang melakukan pendakian. (met)

Slamet Rahardjo Syukuri Keberhasilan Misi Kesenian Frankfurt Ketua Komite Pertunjukan, Pameran dan Seminar Frankfurt Book Fair (FBF) 2015 Slamet Rahardjo Djarot mensyukuri keberhasilan misi kesenian Indonesia dalam ajang Museums Uferfest atau Festival Tepi Sungai di Frankfurt, Jerman.

“Saya bersyukur kepada Tuhan karena enam bulan persiapan merupakan kerja (Suara NTB/ist) yang cukup berat.

Slamet Rahardjo Sekarang saya ingin laporkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa misi kami membawa branding Indonesia sebagai negara penuh inspirasi, ternyata diterima dengan baik dan luar biasa,” kata Slamet Rahardjo usai penutupan Museums Uferfest yang berakhir Minggu (30/8) tengah malam atau Senin pagi WIB. Ia mengatakan, tema 17.000 Islands of Imaginations diwujudkan dengan penampilan tim kesenian Indonesia yang memadukan musik tradisional dan musik modern, yang membuat publik Eropa, khususnya warga Jerman sangat kagum.

Slamet mengklaim bahwa dalam lima tahun terakhir penyelenggaraan Museums Uferfest ini, penampilan Indonesia yang merupakan tamu kehormatan di festival tersebut adalah yang terbaik.

“Indonesia sudah semakin dikenal publik di Jerman dan kita memberikan bukti bahwa Indonesia patut menjadi sahabat dan patut dikatakan setara dengan mereka,” katanya.

Senada dengan itu, Ketua Komite Nasional Indonesia Frankfurt Book Fair (FBF) 2015 Goenawan Mohamad mengatakan, momentum Museums Uferfest 2015 akan dikenang sepanjang masa dan yang terpenting adalah kini Indonesia tidak bisa dianggap “enteng” oleh Jerman dan Eropa.

“Saya senang warga Indonesia di sini benar-benar bangga, dan jujur saya juga merasa bangga,” katanya.

Ia menilai, ukuran keberhasilan misi kesenian Indonesia dilihat dari maraknya liputan media di Jerman dan Eropa yang cukup banyak dan positif, serta pengunjung yang hadir menyaksikan penampilan seniman dan musisi Indonesia di panggung utama festival ini.

“Ini akhir festival yang luar biasa. Musik dangdut akan melekat dan dikenang di sini, bukan samba dan lainnya,” katanya. (ant/bali post)

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

NTB Tak Kekurangan Ruang Berkesenian Mataram (Suara NTB) Ruang berkesenian dan berkebudayaan di NTB tidak kurang. Banyak ruang publik yang bisa jadi sarana untuk berkebudayaan. Sejumlah kediaman para seniman sengaja dibuka menjadi ruang-ruang berkreativitas untuk menampung ekspresi publik.

Ruang yang telah tersedia itu bisa dipakai tanpa harus merogoh kantong untuk menyewanya.

Kondisi di NTB tidak seperti yang terjadi di kota-kota besar, seperti halnya Bandung, Surabaya, Jakrta dan Denpasar Bali. Di daerah ini terdapat sejumlah ruang publik baik yang disuguhkan oleh para seniman dan budayawan. Ruang publik yang disajikan para seniman dan budayawan berupa panggung kreasi di kediaman masingmasing.

“Arbud Unram (Arena Budaya Universitas Mataram, red), Taman Sangkareang, Udayana, Selasar Pantai Ampenan adalah area publik yang bisa menjadi wadah berkesenian dan berkebudayaan,” ujar Seniman Zaeni Muhammad yang akrab disapa Kang Je di Taman Budaya NTB, Selasa (1/9) ketika ditanya seputar ruang ekspresi seni dan budaya khususnya di daerah ini.

Selain itu, masih banya sederet ruang kreativitas yang disediakan oleh para seniman dan budayawan sendiri tanpa dipungut biaya penyewaan.

Termasuk salah satunya adalah panggung sederhana Warjack di Taman Budaya NTB. “Ruang-ruang kreativitas sebagai wadah berkesenian dan berkebudayaan yang tanda kutip tidak disewakan juga banyak. Ada Rumah Kucing di Montong, Organic Mind miliknya Mantre di Banjaran Sari, Cakranegara dan masih banyak tempat-tempat serupa lainnya,” imbuhnya.

Ketika dikaitkan dengan harga sewa Taman Budaya yang mencapai Rp 2,5 Juta perhari, pihaknya membantah jika angka tersebut diklaim relatif mahal. Justru, angka itu merupakan tarif yang sudah sangat ideal dan murah.

Sebab, setiap penggunaan gedung, banyak sarana penduku-

ng kegiatan yang menjadi fasilitas untuk diberikan pemakai gedung. Salah satu fasilitasnya yakni sound system dan lighting (pencahayaan).

“Tarif yang hanya Rp 2,5 juta itu sudah sangat tidak mahal.

Dan bahkan itu bisa dinego,” sanggah Dr. Agus Wintarno, M.Pd alias Winsa Seniman Jebolan ISI Jogjakarta yang duduk di samping Kang Je. Banyak yang membandingkan antara tarif penyewaan gedung taman budaya dengan tarif penyewaan hotel. Selaku seniman kawakan, Kang Je lantas menolak jika gedung pertunjukan tersebut dibandingkan dengan hotel.

“Gedung Taman Budaya harusnya disandingkan dengan gedung Taman Ismail Marzuki. Bukan sebaliknya harus dibandingkan dengan hotel. Gedung pertunjukan akan sangat tidak elok jika dijadikan tempat resepsi pernikahan atau sebagainya, karena hal itu mengingkari kaidah gedung pertunjukan,” jelas Kang Je. Kondisi yang terjadi di NTB tidak seperti kenyataan yang menimpa para seniman di Tanah Baru, Depok, Jawa Barat dan juga Denpasar Bali. Di Depok, Seniman Asrizal Nur “menyulap” kediamannya menjadi ruang publik.

Tentu dengan konsekuensi sejumlah privasinya harus terenggut. Namun itulah yang dilakukan demi menciptakan ruang untuk menampung kreativitas dan ekpresi publik.

“Ruang-ruang di luar sangat amat potensial jika dibuka menjadi ruang kebudayaan.

Nilai kebudayaan di sana akan lebih utuh. Akan semakin banyak muncul kompetitor,” tandasnya. (met/ berbagai sumber)

Cantik dan Memberi Arti CANTIK, menurut model dan aktris Raline Shah tidak hanya dilihat dari penampilan dari luarnya. “Orang yang cantik itu yang sehat jasmani-rohani,” kata Raline di acara salah satu produsen pembersih rambut di Jakarta, Senin (31/8).

Bagi Raline cantik berarti sehat dari dalam. “Bukan hanya pribadi tapi juga nutrisi,” kata Raline yang juga rajin berolahraga ini. Apa yang berada di sekitar seseorang juga akan mempengaruhi perilaku orang tersebut, misalnya dengan apa yang dibaca dan dengan siapa orang tersebut berinteraksi.

Seseorang yang cantik juga sebaiknya dapat memberi arti ke orang lain, misalnya tersenyum ke orang lain dapat menimbulkan efek yang positif.

Belum lama ini, perancang busana Sapto Djojokartiko juga menggandeng Raline Shah untuk mengenakan scarf buatannya. “Raline sangat eksploratif terhadap gaya,” kata Sapto saat jumpa pers peluncuran koleksi tersebut di Jakarta.

Scarf ringan berbahan chiffon crepe itu bernama “Dream”, ditujukan bagi mereka yang suka berimajinasi dan mengeksplorasi gaya berpakaian. “Saya ingin produk yang bisa membuat orang berimajinasi, bisa dimainkan,” kata Sapto.

Sapto menciptakan scarf bermotif penara ini terinspirasi dari alat tembaga yang digunakan untuk mencetak motif batik cap.

Raline Shah, yang memang suka menggunakan scarf dan batik, mengatakan rancangan Sapto Djojokartiko ini memang pas untuknya.

“Scarf ini kan tidak terbatas cara pakainya,” kata Raline.

Scarf dapat dipakai sebagai hijab, atasan, bandana hingga pegangan tas. (ant/bali post) Raline Shah

(ant/bali post)

PERHATIKAN LUKISAN - Seorang pelajar memperhatikan salah satu lukisan yang sedang dipamerkan di Taman Budaya Mataram, NTB, Selasa (1/9).

Pameran Seni Rupa Digandrungi Pelajar

Mataram (Suara NTB)Pameran seni rupa yang terselenggara di Taman Budaya NTB, Selasa (1/9) cukup digandrungi kalangan pelajar Sekolah

Dasar (SD). Sejumlah pelajar dari khususnya dari SDN 13 Ampenan berbondong-bondong menyaksikan pameran di dalam Laboratorium Seni tersebut.

Dalam pameran tersebut, banyak terlihat lukisan hasil kreativitas seniman (perupa) pemula. Sejumlah 13 orang perupa menampilkan karyanya dalam galeri lukisan (Ruang Pameran Taman Budaya). Meski demikian, ada juga beberapa karya pelukis senior sebagai bahan perbandingan karya yang ditampilkan.

Kepala Taman Budaya NTB, Dra. Endah Setyorini menegaskan, sebagai pengelola laboratorium seni, pihaknya menampung segala jenis hasil kreativitas baik yang dihasilkan para pemula atau bahkan senior.

“Ya meskipun dikatakan bahwa ini adalah ruang penampilan perupa pemula, ada juga hasil karya perupa senior yang ditampilkan,” tuturnya.

Selain menjadi pagelaran tetap pihak Taman Budaya, kegiatan terse-

but juga merupakan rangkaian dari perayaan Bulan Budaya Lombok Sumbawa (BBLS) yang sedang digaungkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB saat ini.

“Ini adalah pagelaran tetap Taman Budaya. Tetapi kegiatan ini juga menjadi rangkaian dari perayaan BBLS yang diselenggarakan oleh Disbudpar,” jelasnya.

Pameran tersebut, disamping bertujuan menjadi sarana hiburan juga diharapkan dapat memotivasi seniman-seniman muda lainnya agar terpacu untuk berkreativitas. Memberi motivasi penting dilakukan demi menggerakkan pertumbuhan kreativitas khususnya bidang kesenian di daerah ini.

“Sasarannya selain kita ciptakan sarana hiburan kepada masyarakat, tentu kita tidak lupa untuk memotivasi seniman-seniman muda agar lebih bergairah atau bersemangat dalam berkarya.

Setidaknya, hal ini dapat menginspirasi mereka sehingga melahirkan karya-karya yang baru,” tandasnya.

Pameran seni rupa memang acap kali terselenggara di Taman Budaya. Kendati demikian, dalam perayaan BBLS 2015 ini, Disbudpar juga membuka ruang pameran di salah satu pusat perbelanjaan di Mataram. Menurut kepala Taman Budaya, hal tersebut dilakukan untuk pemerataan sarana hiburan untuk masyarakat yang dilakukan oleh induk instansi Taman Budaya yakni Disbudpar NTB. (met)

Perankan Germo, Wulan Terinspirasi Muncikari Prancis Jakarta (Suara NTB) -

Wulan Guritno ditantang berperan sebagai induk semang para pelacur kelas atas dalam film “Lily Bunga Terakhirku” yang disutradarai Indra Birowo.

Agar dapat menyelami karakter germo, Wulan mencari inspirasi dari berbagai film, salah satunya “Madame Claude” dari Prancis.

“Saya harus riset, banyak nonton film, salah satu inspirasi adalah film Prancis yang diambil dari kisah nyata,” ujar Wulan di Jakarta, Senin (31/8).

Film Prancis yang dibuat nyaris empat dekade silam mengisahkan seorang muncikari pengelola rumah bordil berkelas yang pelanggannya merupakan pria-pria berkedudukan tinggi. Sebagai tokoh “Bunda”, Wulan ingin mengekspresikan sisi elegan seorang germo kelas atas yang terlihat seperti seorang pebisnis, bukan induk semang pelacur.

“Bukan cuma filmnya saja,

saya juga mencari tahu kehidupan perempuan itu lewat Google, tapi tetap arahan Indra yang pertama saya ikuti,” tutur perempuan berdarah Jawa-Inggris itu.

Wulan tidak sembarang mengiyakan saat ditawari peran germo. Dia harus yakin bahwa para kru yang terlibat dapat mengeksekusi film itu dengan benar.”Kalau salah eksekusi bisa terlihat jorok,” imbuh aktris 35 tahun.

Ada salah satu hal menarik saat syuting yang diingat pemilik nama lengkap Wulan Lorraine Guritno agar karakternya terlihat sempurna.

Ibu dari tiga anak ini berusaha menahan perut agar selalu terlihat cantik dalam balutan gaun ketat nan seksi yang dipakainya sepanjang film.

Kendati tubuhnya ramping, ia mengaku harus berusaha memperlihatkan perut rata dalam balutan gaun ketat.

“Konsentrasiku dobel, konsentrasi akting dan ingat untuk tahan perut sepanjang film,” seloroh dia.

Mengasah Bahasa Indonesia Sementara bagi aktris pendatang baru Salvita Decorte peran dalam film “Lily Bunga Terakhirku” bisa menjadi medium mengasah kemampuan berbahasa Indonesia. Sebagai pemeran utama, model berdarah Indonesia-India-Jerman itu harus menghapal banyak dialog Bahasa Indonesia.

“Belajar bahasa Indonesia yang sekarang jadi lebih baik,” kata Sal, panggilan akrabnya, usai pemutaran “Lily Bunga Terakhirku” di Jakarta, Senin (31/8).

Ini adalah peran besar perdana bagi Sal yang sebelumnya membintangi film “Mantan Terindah”. Sebagai aktris, dia merasakan tantangan yang serupa tapi tak sama dengan pekerjaannya di dunia model.

“Sama-sama memerankan karakter, tapi dalam film harus belajar kerja sama dengan aktor-aktor lain, kalau di modeling lebih individual,” tutur perempuan yang gemar melukis itu.

Dalam “Lily Bunga Terakhirku”, Sal berperan sebagai Lily, penjaja seks komersil kelas atas yang ingin keluar dari pekerjaannya. Berperan sebagai pelacur membuatnya harus berani melakukan adegan-adegan menantang.

Untuk mendalami karakter, Sal banyak berdiskusi dengan penulis skenario dan sutradara agar dapat menghidupkan karakter sesuai bayangan mereka. “Saya juga riset tentang prostitusi, ada yang motivasinya memang keinginan sendiri, ada juga yang terpaksa, kalau Lily itu tidak punya pilihan,” tutur dia.

Sal mengaku tidak takut dicap negatif akibat peran di film keduanya. Semua ini dilakukannya sebagai kecintaannya pada dunia seni.

“Banyak orang nge-judge, tapi dari saya berkarir modeling sudah banyak orang yang begitu. Orang itu biasa nge-judge, tapi kan intention kita baik,” imbuh Salvita. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Wulan Guritno (kiri) dan Salvita Decorte

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 2 September 2015

Halaman 10

SETELAH terpilih sebagai Wakil Rektor (WR) III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. H. Muhammad Nasir, SH, MH, berjanji segera bekerja dan melaksanakan visi misinya selaku WR III Unram terpilih.

Menurut Nasir, agenda paling pokok saat ini ialah melakukan pembinaan terhadap mahasiswa. Pola pembinaan yang akan dilakukannya adalah dengan pendekatan agama. ‘’Hal itu sesuai dengan arahan Rektor Unram agar kualitas mahasiswa yang dihasilkan memiliki karakter yang baik dan seimbang antara ilmu pengetahuan dan agama,’’ terangnya pada Suara NTB, Selasa (1/9).

Selain itu, pekerjaan rumah lain yang harus dituntaskan adalah pembentukan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas yang sudah vakum hampir setahun lebih.

Menurutnya, pembentukan BEM adalah keharusan agar aktivitas kemahasiswaan berjalan baik.

Selain membentuk BEM di tingkat universitas, Natsir juga berjanji tidak akan melakukan kontrol berlebihan terhadap aktivitas mahasiswa. Adapun pemberlakuan jam malam, Nasir mengemukakan jika hal tersebut hanya mengatur batas waktu berkegiatan yakni sampai dengan waktu-waktu tertentu.

Bukan mengatur aktivitas mahasiswa.

Hal tersebut, akunya, adalah untuk meningkatkan kualitas mahasiswa Unram. “Hanya waktu saja yang diatur, di luar itu kita tidak atur. Karena mereka kan kalau pagi kuliah, makanya kita atur sampai jam berapa,” jelasnya. (dys)

HADIRI - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi menghadiri peringatan HAN tingkat NTB tahun 2015 di Gelanggang Pemuda Mataram, Selasa (1/9).

(Suara NTB/ist)

Gubernur Berharap NTB Tempat yang Ramah bagi Anak

SMAN 1 Aikmel akan Gelar Temu Alumni Selong (Suara NTB) – SMAN 1 Aikmel Kecamatan Aikmel Lombok Timur (Lotim) akan menggelar temu alumni tanggal 27 September mendatang. Kegiatan reuni ini diperuntukkan kepada alumni angkatan tahun 1987, 1988, dan 1989.

Demikian disampaikan Wakil Kepala Bidang Humas SMAN 1 Aikmel, Syamsudin, SPd, pada Suara NTB, Selasa (1/9). Menurutnya, reuni merupakan hal yang sangat penting.

Sebab, di ajang tersebut, para alumni bisa kembali merasakan masa sekolah yang penuh dengan kebersamaan.

Selain itu, kegiatan reuni dijadikan sebagai ajang untuk bersilaturrahmi dan mempererat tali persaudaraan antarsesama, terutama sesama alumni. Agar kegiatan temu alumni itu lebih bermakna, pihak panitia sudah menyiapkan berbagai rangkaian acara yang sangat bermanfaat terhadap para alumni maupun siswa.

Pihaknya tidak ingin kegiatan tersebut tidak hanya sekadar menjadi ajang temu kangen, melainkan sebagai ajang menyalurkan sebuah kepedulian. Di mana, salah satu agenda yang akan dilakukan dalam kegiatan tersebut adalah dilakukannya penyuluhan tentang hukum kepada siswa. “Salah satu agenda kegiatan yang dilakukan adalah melakukan penyuluhan hukum terhadap siswa, karena ada alumni kita yang kerja di pengadilan tipikor maupun di bidang-bidang yang lainnya,” ujarnya.

Adanya reuni, ujarnya, diharapkan bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap sekolah, alumni maupun kepada siswa yang saat ini berada di SMAN 1 Aikmel. Di samping itu, kegiatan reuni akan bisa menjadi sebuah jembatan yang akan bermuara dengan lahirnya ide dan gagasan-gagasan yang sangat bermanfaat bagi semua pihak termasuk dalam hal memajukan dunia pendidikan di Lotim khususnya di SMAN 1 Aikmel.

“Banyak alumni-alumni kita yang sudah sukses, sehingga kegiatan reuni kita harapkan sebagai ajang untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan, sementara pihak sekolah menfasilitasi terutama dalam hal lokasi tempat kegiatan,” jelasnya. (yon)

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Ribuan siswa dari berbagai sekolah di Kota Mataram menghadiri peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2015 yang dipusatkan di Gelanggang Pemuda, Selasa (1/9). Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Ketua Tim Penggerak PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi, Penjabat Walikota Mataram, Hj. Putu Selly Andayani dan Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait.

Tingkatkan Pembelajaran Sejarah

Mahasiswa UII Kembangkan Visual Novel Yogyakarta (Suara NTB) – Sekelompok mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengembangkan visual novel sebagai media pembelajaran sejarah interaktif untuk meningkatkan minat generasi muda mempelajari sejarah bangsa.

“Visual novel adalah perangkat lunak interaktif yang dapat dijalankan dengan komputer atau smart phone. Visual novel adalah novel yang dikemas dalam bentuk permainan digital,” kata koordinator kelompok mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) M Ali Isa di Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan novel dalam bentuk permainan digital itu dapat diisi dengan cerita, gambar, dan suara yang melibatkan interaksi dengan pengguna. “Setiap tokoh dalam visual novel memiliki suara dan gambar yang mewakili karakternya. Ketika ada dialog, mereka akan saling berbicara,” kata mahasiswa Teknik Informatika UII itu.

Menurut dia, setiap cerita juga memiliki “setting” latar yang dapat divisualisasikan dengan gambar. Di sinilah relevansi visual novel sebagai media belajar sejarah yang interaktif.

“Proyek visual novel itu mengangkat salah satu episode sejarah di Nusantara. Untuk proyek awal, kami mengangkat kisah Sumpah Palapa dan Perang Sadeng yang terjadi pada 1331 di era Kerajaan Majapahit,” katanya.

Ia mengatakan tokoh-tokoh sejarah yang ada dalam cerita itu antara lain Patih Gajah Mada, Ratu Tribhuana Tunggadewi dan Ra Kembar. “Untuk mengangkat kisah heroik itu dibutuhkan usaha yang tidak mudah karena kami harus mempersiapkan segalanya mulai dari naskah cerita, pengisian suara tokoh oleh dubber, dan visual art pendukung lainnya. Kami juga dibantu komunitas teater,” katanya.

Menurut dia, visual novel itu diselesaikan dalam waktu 1,5 jam. Visual novel juga memasukkan permainan interaktif agar pengguna tidak bosan. “Kami memilih game quiz di mana pada setiap babak ada pertanyaan seputar cerita yang harus dijawab pemain agar dapat melanjutkan cerita di babak berikutnya. Ke depan akan semakin dikembangkan,” katanya. (ant/bali post)

Dalam sambutannya, gubernur mengingatkan anak merupakan titipan yang harus dijaga dan lindungi dengan baik oleh semua pihak. Oleh karena itu, gubernur berharap semua kalangan, termasuk para pendidik terus menanamkan nilai-nilai yang positif

kepada anak tidak terkecuali anak-anak juga harus diberikan kesempatan untuk bermain dan belajar sesuai dengan dunia mereka.

Gubernur berharap momentum peringatan HAN menjadi momentum titik balik agar NTB dapat menjadi tempat

yang terbaik untuk tumbuh kembang anak. Sehingga nantinya mereka semua dapat belajar pada tingkat pendidikan yang paling tinggi dan mampu menjadi calon-calon pemimpin NTB di masa mendatang. Selain itu, gubernur ingin semua pihak agar dapat

membuktikan NTB adalah tempat yang terbaik bagi masa depan anak-anak.

“Anak-anak harus tetap diberikan perlindungan yang sebaik-baiknya. Di samping itu mereka juga harus benar-benar ditanamkan dalam diri mereka untuk menjauhi hal-hal buruk seperti rokok, miras, dan narkoba. DI NTB tidak boleh ada halhal seperti itu. Anak harus tetap mendapat perlindungan dari orang tua,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Peringatan HAN Drs. H. Muhammad Syafi’i menyebut penyelenggaraan peringatan

HAN di NTB merupakan sejarah baru bagi NTB, karena untuk pertama kali Ketua Komnas Perlindungan Anak dapat menghadiri kegiatan ini.

Sebelumnya berbagai kegiatan telah dilakukan di antaranya lomba azan, pidato, lomba busana muslim, menggambar, lari karung dan berbagai lomba lainnya yang melibatkan anak-anak. “Semoga kegiatan dapat membuat orang tua dan semua pihak dapat memperlakukan anak dengan baik dan dapat memenuhi segala hak-hak yang dibutuhkan anak,” harapnya. (dys)

Mendikbud: Ekspresi Cinta Tanah Air Anak Sesuai Zaman

(ant/bali post)

(Suara NTB/dys)

Siap Lakukan Pembinaan Mahasiswa

Semarang (Suara NTB) – Dalam mencintai tanah air, anak-anak Indonesia memiliki banyak macam cara atau ekspresi. Hanya saja anak-anak yang memiliki ekspresi kuat terhadap kecintaannya pada republik ini seringkali tidak dipahami oleh kebanyakan orang, jika mereka sebenarnya sedang mencintai tanah air Indonesia.

Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan sebagaimana dikutip dari laman www.kemdikbud.go.id, Selasa (1/9).

Mendikbud mencontohkan, pada sebuah kompetisi desain yang bertujuan untuk mengubah desain-desain yang ada di Indonesia saat ini, para peserta mengekspresikan kecintaan terhadap Indonesia dengan desain-desain gaya baru yang populer saat ini.

Dia mengatakan, seringkali kebanyakan orang menganggap bahwa kecintaan terhadap Indonesia diekspresikan dengan cara yang lama seperti upacara bendera, baris berbaris, dan sebagainya. “Padahal cara mengekspresikan rasa cinta tanah air itu banyak sekali,” katanya.

Mendikbud menyebutkan, batik-batik yang dimodifikasi dengan segala macam modelnya oleh anak-anak Indonesia itu juga dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya Indone-

sia dengan cara yang baru dan lebih segar bagi anak muda.

“Kita harus mendorong kreasi baru untuk bisa mencintai Indonesia sesuai dengan zamannya dan diakui itu sebagai cinta tanah air,” tuturnya.

Pada bagian lain, pemerintah ingin menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang mendunia bahkan menjadi bahasa internasional. Saat ini, kata dia, Bahasa Indonesia terdiri dari 91.000 lebih kosakata sementara Bahasa Inggris terdiri dari 1.000.000 lebih kosakata. “Kita membutuhkan Bahasa Indonesia untuk tumbuh, kita harus menyerap bahasa-bahasa daerah, sehingga Bahasa Indonesia itu kaya,” ujarnya.

Ini artinya, lanjut Mendikbud, ketika anak-anak muda menggunakan Bahasa Indonesia dengan gayanya maka jangan dihentikan dan dianggap keliru secara bahasa tetapi berikan ruang bagi mereka untuk memperkaya Bahasa Indonesia.

“Berekspresi itu bagian dari perubahan zaman, seringkali kita menganggap dahulu lebih baik dari sekarang, hari ini masih banyak anak-anak muda yang mencintai Indonesia tinggal kita harus mengapresiasi mereka dengan baik,” ucapnya.

Mendikbud menjelaskan, selama ini pendidikan di Indonesia terlalu fokus dan memberikan perhatian lebih pada aspek intelektual anak, terutama komponen science (ilmu pengetahuan,-) sedangkan aspek rasa dan raga terlewatkan. Dia mengatakan, sudah saatnya di setiap daerah tidak hanya memunculkan anak yang berprestasi di bidang science saja tetapi juga memunculkan anak-anak yang berprestasi di bidang olahraga dan seni. “Kita ingin kembalikan agar penumbuhan rasa dan raga juga penting,” pungkasnya. (ant/bali post)

(Suara NTB/dys)

POSE BERSAMA - Kepala SMAN 5 Mataram Abdurrasyidin pose bersama dengan pihak Tertiary Institute New Zealand di SMAN 5 Mataram, Selasa (1/9).

Masuk Urutan 15 Terbaik Nasional

SMAN 5 Mataram Fokus Bangun Jaringan Luar Negeri Mataram (Suara NTB) SMAN 5 Mataram menempati urutan ke 15 sekolah terbaik tingkat nasional versi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tahun 2015. Raihan prestasi tersebut tidak terlepas dari usaha dan kerja keras pihak sekolah dalam memajukan sekolah.

Ditemui Suara NTB, Selasa (1/9), Kepala SMAN 5 Mataram H. Abdurrasyidin menilai apa yang telah diraih pihaknya tersebut merupakan apresiasi atas kerja kerasnya selama ini. Untuk urutan perankingan sekolah di tingkat nasional, Abdurrasyidin mengaku tidak mengetahui persis kriteria penilaian yang diberikan oleh tim penilai. “Ini cukup menggembirakan kami,

tapi kalau soal kriteria kami tidak tahu pasti. Kita kembalikan ke tim yang menilai,” ujarnya bangga.

Hanya saja, selama ini pihaknya telah berusaha memenuhi standar-standar pembelajaran yang sesuai dengan standar pendidikan nasional meliputi standar proses, standar kurikulum, standar kelulusan, standar pengelolaan.

Termasuk sudah memenuhi standar penilaian, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar pembiayaan.

Tidak hanya itu, berdasarkan audit hasil akreditasi yang dilakukan Inspektorat, SMAN 5 Mataram menjadi sekolah dengan perolehan hasil tinggi dan terbaik di NTB mencapai nilai 96 pada tahun 2014 lalu.

Oleh karena itu, Abdurrasyidin menilai perolehan ranking 15 sekolah terbaik tingkat nasional dan satu-satunya di NTB wajar didapat.

Diakuinya, sekolah yang akrab disebut SMALA itu sarat dengan prestasi, baik akademik dan prestasi non akademik. Prestasi akademik, SMALA selama ini cukup bersaing baik di tingkat Kota Mataram maupun di tingkat provinsi. Sementara prestasi non akademik, SMALA telah

dikenal luas sebagai sekolah langganan juara DBL. Belum lama ini, SMALA juga tercatat menjadi juara III lomba kriya pada ajang FLS2N Tingkat Nasional dan beberapa siswanya kini mengikuti pusat pelatihan untuk persiapan Popnas pada sejumlah cabang olahraga.

Dengan capaian membanggakan tersebut, Abdurrasyidin mengaku pihaknya kini fokus membangun jaringan luar negeri. Tercatat, sejumlah perguruan tinggi luar negeri telah menandatangani MoU dengan pihak sekolah. Di antaranya yaitu Mullumbly High School Australia, Sains Alamsyah Malaysia dan Tertiary Institute New Zealand serta beberapa perguruan tinggi di Jerman.

“MoU bertujuan untuk mempermudah lulusan sekolah agar mudah diterima di kampus-kampus tersebut dengan skema pembiayaan yang kompetitif. Selain itu juga dilakukan pertukaran pelajar antara kedua belah pihak,” ujarnya.

Disebutkannya, pertukaran pelajar dilakukan hampir setiap tahun. Sementara untuk lulusan sekolah, Abdurrasyidin menyebut banyak alumni SMALA yang melanjutkan studi ke luar negeri. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 2 September 2015

Drama De Gea di Ujung Bursa

Porkab Lotim

Yang Pertama dan Satu-satunya NTB

Tim Basket Putri dan Voli Indoor Putra Dicoret Mataram (Suara NTB) Pihak Dikpora NTB secara mengejutkan mencoret tim bola basket putri dan voli Indoor putra dari kontingen Pekan Olahraga Nasional (Popnas) NTB. Dua tim tersebut dinyatakan tidak dapat mewakili kontingen NTB di Popnas XIII di Jawa Barat (Jabar), 10-18 September 2015.

KASI Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora NTB, Hamzan Wadi yang dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (1/9) kemarin mengatakan pencoretan dua tim tersebut berdasarkan keputusan Panitia Besar (PB) Popnas melalui email yang diterima pihaknya tanggal 21 Agustus lalu.

“Dalam keterangan email itu, pihak panitia Popnas mencoret tim bola basket putri dan tim bola voli putra NTB dari peserta Popnas. Dan kita sudah sampaikan secara tertulis kepada pengurus cabor bola basket NTB terkait dicoretnya tim voli putra dan tim bola basket putri itu dari kontingen Popnas NTB,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Dinas Dikpora NTB telah mendaftarkan tim bola basket putri dan bola voli putra sebagai kontingen Popnas NTB yang akan tampil di Popnas XIII di Jabar 10-18 September mendatang. Pihak Dinas Dikpora NTB mendaftarkan kedua tim tersebut berdasarkan Pedoman Umum (Pedum) yang disampaikan Panitia Besar Popnas kepada pihaknya 12 Agustus lalu.

Namun belakangan pihak PB Popnas meralat kembali Pedum tersebut dan mengingatkan pihaknya untuk mencoret dua tim tersebut. Pihak Panitia PB Popnas mencoret kedua tim tersebut sebagai peserta Popnas karena kedua tim itu tidak lolos Popnas. Pihak PB Popnas mengatakan Pedum yang disampaikan PB Popnas kepada pihak Dinas Dikpora NTB 12 Agustus lalu telah diralat karena telah terjadi kesalahan memasukkan data.

Sebagaiman diketahui sebelumnya NTB akan mengikuti sembilan cabor dari 21 cabor yang dipertandingkan di Popnas. Diantara sembilan cabor itu yakni atletik, pencak silat, taekwondo, tinju bola basket putra, voli indoor putri, voli pantai putra/putri, senam dll. Kontingen Popnas itu rencananya akan bertandang ke Jabar, 8 September mendatang. (fan)

Hadapi Pra-PON

IPSI NTB Tak Perlu Menambah Jumlah Atlet Mataram (Suara NTB) Hingga dua bulan menjelang Pra-PON, pihak IPSI NTB sepertinya belum ada rencana menambah jumlah atlet yang akan mewakili NTB di Pra-PON. Mereka masih mengandalkan empat pesilat Pelatda Sentralisasi NTB untuk mengikuti Pra-PON Pencak Silat yang akan berlangsung di Jawa Barat (Jabar), 1 November 2015. Empat pesilat itu adalah Milasari, Mariati, Nur Wahidah dan Ahmad Faudin.

“Untuk sementara ini pihak IPSI NTB masih mengandalkan empat pesilat yang akan mewakili NTB di PraPON,” ucap Ketua Bidang Pembinaan Prestasi IPSI NTB, Dedi S. Darere saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (1/9) kemarin.

Menurut pelatih berambut gondrong ini pihak IPSI NTB hanya memiliki empat atlet yang siap tampil di Pra-PON pencak silat. Mereka empat atlet itu merupakan atlet yang mengikuti Pelatda Sentralisasi yang dijalankan secara terpusat oleh KONI NTB. “Saya rasa IPSI NTB tak perlu mencari atlet lagi, lebih baik IPSI NTB fokus saja pada persiapan empat atlet itu, karena hanya empat itu yang memiliki peluang meraih medali di PON,” terang Dedi tanpa bermaksud meremehkan atlet silat NTB lainnya.

Menurut Dedi, keempat pesilat unggulan NTB itu telah menjalani pemusatan latihan cukup panjang untuk menghadapi Pra-PON sejak tanggal 1 Februari tahun 2014 lalu dan saat ini keempat pesilat itu masih mengikuti Pelatda sentralisasi hingga mengikuti Pra-PON. Diharapkan, keempat pesilat NTB itu sudah siap 100 persen menghadapi Pra-PON. (fan)

David De Gea

Madrid tadinya bisa menuntaskan transfer jangka panjang untuk kesepakatan yang akan membuat raksasa La Liga itu membayar 25 juta euro dan menyerahkan kiper Timnas Kosta Rika Keylor Navas ke United sebagai bagian dari kesepakatan itu.

Namun, menurut media massa Spanyol, United gagal mengirimkan kelengkapan dokumen sebelum tenggat waktu transfer Spanyol pada tengah malam Senin lalu.

De Gea tidak pernah diturunkan pada enam pertandingan MU selama musim ini dengan alasan manajer Louis van Gaal menilai pesepakbola berusa 24 tahun itu tidak fokus kepada MU karena lebih memperhatikan minatnya ke Madrid.

Juara sepuluh kali Liga Champions itu memburu sang penjaga gawang setelah kapten Timnas Spanyol Iker Casillas mengakhiri perikatan 25 tahunnya dengan Madrid dengan pindah ke Porto Juli lalu.

De Gea bergabung dengan United dari seteru Real, Atletico Madrid, pada 2011 dan kendati pada penampilan pertama terseok-seok dia akhirnya bersinar hingga menjadi

penjaga gawang terbaik di Inggris dalam dua musim terakhir.

Kendati dinobatkan terbaik di Inggris, dia menolak menandatangani kontrak baru dengan United karena hasratnya untuk kembali ke Spanyol bersama Real.

Kebuntuan antara dua klub itu diakibatkan oleh keinginan United untuk menukar De Gea dengan kapten Real Sergio Ramos sebelum Ramos mengakhiri spekulasi masa depannya di Madrid itu dengan menandatangani kontrak baru berdurasi lima tahun dengan Los Blancos, demikian AFP. Belakangan, diketahui bahwa De Gea gagal bergabung bersama dengan Real Madrid gara-gara terlambat 28 menit memasukkan dokumen jelang penutupan bursa transfer musim panas 2015.

Pengelola La Liga (LFP) mengonfirmasikan bahwa dokumen yang berkaitan dengan kepindahan De Gea ternyata belum diserahkan, sementara media-media Eropa telah ramai menulis bahwa terjadi kesepakatan antara Manchester United dengan Real Madrid soal De Gea.

Los Blancos sepakat memberi mahar sebesar 29 juta poundsterling kepada manajemen Iblis Merah untuk memboyong De Gea. Hanya saja terjadi keterlambatan menyerahkan dokumen transfer De Gea kepada LFP, sebagaimana dikutip dari laman Sky Sports.

Pengamat sepak bola Spanyol Guillem Balague berkata kepada Sky Sports, “La Liga mengonfirmasikan bahwa dokumen tidak mereka terima sampai batas waktu yang ditentukan, karena itu proses transfer pemain gagal.”

“Segala sesuatunya telah terjadi dan setiap orang telah menanti. David de Gea kini berada di rumah kekasihnya yang berada di Madrid. (Presiden Real Madrid) Florentino Perez kini berada di Santiago Bernabeu.”

“Informasi yang beredar bahwa dokumen tidak segera dikembalikan dari Manchester United pada waktunya.

Sehingga transfer tidak terlaksana.”

“Peristiwa ini bukan kali pertama terjadi. Tiga tahun lalu, Fabio Coentrao tidak jadi bergabung ke Manchester United dengan alasan yang sama.” (ant/bali post)

MU Bikin Anthony Martial Jadi Pemain Muda Termahal Manchester – Anthony Martial (19) resmi menjadi pemain muda usia yang termahal dalam sejarah sepakbola. Ia berasal dari AS Monaco kemudian diboyong ke Manchester United (MU) dengan harga fantastis yakni 36 juta pound atau 778 miliar rupiah.

Bakatnya kali pertama ditemukan dari Lyon pada 2009. Memasuki usia 14 tahun, ia masuk akademi sepak bola di Lyon. Bakatnya terus berkembang. Ia membela Lyon U-17 selama dua musim dengan mencetak 32 gol dalam 21 pertandingan. Capaiannya itu mengundang decak kagum publik setempat.

Memasuki musim panas 2012, ia masuk bergabung bersama timnas Prancis U-17 kemudian turun bertanding di kejuaran dunia U-17 di Slovenia. Setelah melakoni debut bersama Lyon selama enam bulan, ia kemudian masuh gelanggang Liga Eropa.

Martial kemudian menjalani empat penampilan bersama Lyon sebelum Monaco merekrut dia dengan banderol 3,6 juta pound pada Juni 2013.

Ia kini menyandang predikat sebagai salah satu pemain muda terbaik di Prancis dengan mengemas delapan gol dalam 12 pertandingan yang mampu membawa Monaco finis di peringkat ketiga klase-

(Suara NTB/ist)

MUDA DAN MAHAL - Masih berusia 19 tahun, Anthony Martial menjadi pemain muda termahal di dunia saat ini. Ia diharapkan bisa mengikuti jejak penyerang MU, Wayne Rooney yang didatangkan dari Everton dengan biaya 26 juta poundsterling saat masih berusia 18 tahun. men Ligue 1.

Januzaj Dipinjamkan Sementara itu, Borussia Dortmund merekrut pemain sayap Manchester United Adnan Januzaj sebagai pemain pinjaman selama semusim, kata klub Jerman itu pada Senin. Pemain internasional Belgia berusia 20 tahun itu dilaporkan menjadi incaran sejumlah klub Eropa lainnya, termasuk Tottenham

Hotspur, Olympique Marseille, dan Valencia.

“Adnan merupakan pemain serba bisa dan berkualitas tinggi, yang dapat membantu serangan kami,” kata direktur olahraga Dortmund Michael Zorc. Januzaj telah melakukan empat penampilan untuk United pada musim ini, mencetak gol saat mereka menang 1-0 atas Aston Villa pada bulan lalu.

“Borussia Dortmund meru-

pakan tim besar dan penggemar di sini semestinya juga hebat,” kata Januzaj dalam pernyataannya. “Saya ingin melakukan hal-hal hebat bersama klub di sini.”

Januzaj tidak akan memiliki kesempatan untuk bermain di Liga Champions, karena Dortmund hanya lolos ke Liga Europa setelah tampil mengecewakan pada musim lalu. Bagaimanapun, mereka memuncaki klasemen Liga

Jerman setelah tiga kemenangan beruntun, mengungguli juara bertahan Bayern Munich dengan keunggulan selisih gol.

Januzaj melakukan debut tim pertamanya untuk United pada musim 2013/2014, mamun ia tidak mendapatkan kesempatan menjadi pemain inti di bawah asuhan pelatih Louis van Gaal. Kontraknya dengan United berlaku sampai 2018, demikian AFP. (ant/bali post)

Biaya Transfer Serie A Kalahkan Bonus untuk Peraih Medali di Pra-PON La Liga dan Bundesliga Roma Liga Serie A Italia menghabiskan biaya 608juta euro pada bursa transfer pemain 2015 atau melebihi total pengeluaran La Liga Syanyol dan Bundesliga Jerman, kendati masih di belakang Liga Premier Inggris.

Total pengeluaran tersebut menggambarkan bahwa kondisi keuangan klubklub Italia telah membaik setelah Serie A mengalami penurunan pamor yang berimbas menur u n n y a penda-

(Suara NTB/ist)

Kontingen Popnas NTB

(Suara NTB/ist)

Selong (Suara NTB) Kegiatan Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) yang digelar Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi kegiatan pertama dan satu-satunya di NTB. Ajang menyisir bakat-bakat terpendam atlet seluruh cabang olahraga di tingkat Kabupaten itu sangat siap digelar mulai tanggal 9 September 2015 sampai dengan 16 September 2015 mendatang.

Dikemukakan Ketua Komite Olahraga Nasional Inonesia (KONI) Lotim yang juga Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin didampingi Ketua Panitia Pelaksana Porkab, Juniar Affandy kepada wartawan di Selong, Selasa (1/9) kemarin, sedikitnya 18 Cabor yang siap dipertandingkan di ajang kompetisi olahraga yang mendapat sambutan antusias dari masyarakat Lotim itu.

Sampai saat ini sudah mendaftar sebanyak 2.050 peserta. Antara lain dari cabang sepak bola, voli pantai, tenis, bulu tangkis dan belasan cabor lainnya. Dari 23 Cabor yang ada di Lotim hanya empat saja yang dianggap tidak memenuhi syarat karena terbatasnya jumlah atletnya yang ada di masing-masing kecamatan.

Cabor tersebut adalah wushu, muai thay, tinju dan balap motor.

Melalui ajang Porkab, diharap bisa menjadi media melahirkan bibit-bibit atlet Lotim yang berbakat. KONI Lotim siap akan terus melakukan pembinaan sehigga ke depan bisa jadi atlet profesional. Mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), Pekan Olahraga Nasional (PON) hingga ajang kompetisi tingkat ASEAN dan internasional lainnya.

Mengenai kesiapan fasilitas olahraga di Lotim, Wabup memastikan khususnya kondisi lapangan harus bagus. Seperti lapangan untuk voli pantai saat ini sedang ditata hingga memenuhi standar nasional.

Semua fasilitas diyakini bisa memadai. Termasuk sarana untuk ajang pencak silat, seperti matras. Meski jumlah terbatas karena terbatasnya anggaran untuk pengadaan, disiasati panitia dengan mengatur jadwal.

Porkab rencananya akan digelar sebagai event sekali dalam dua tahun. Harapannya, siapapun jadi Ketua KONI kedepan bisa dilanjutkan. Ajang Porkab ini menjadi event yang tetap ada di Kabupaten Lotim.

Ketua Panitia, Juniar Affandi menambahkan segala kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan diyakinkan bisa diatasi. Pihak kecamatan, semua terkoordinasi dengan baik.

Kegiatan yang bersumber dananya dari APBD ini diharapkan bisa mendulang sukses besar. Harapanya ada donatur yang mendukung. Sehingga acara bisa lebih mengggema.

Mantan Direktur PDAM Lotim itu menerangkan, atletatlet yang dipertandingkan mengatasnamakan kontingen dari kecamatan masing-masing. Pemerintah Kecamatanlah yang membawa dan mendaftarkan para atletnya. (rus)

Madrid Drama kepindahan penjaga gawang Manchester United David de Gea ke Real Madrid terhenti Senin waktu setempat karena dokumen yang dibuat untuk memformalkan transfer dari Manchester United telat dari tenggat waktu.

Paulo Dybala

patan klub pasca-skandal pengaturan skor pada 2006.

Media olahraga Italia, La Gazzetta dello Sport, telah menjumlah biaya yang dihabiskan klub-klub Serie A selama bursa transfer pemain Juli-Agustus 2015 yang mencapai 608 juta euro.

Angka tersebut diklaim lebih besar dari La Liga Spanyol yang menghabiskan 571 juta euro dan Bundesliga Jerman yang menghabiskan dana 439 juta euro.

Namun, biaya transfer Serie A masih dibawah Liga Inggris yang menghabiskan dana mencapai 1,1 miliar euro.

Perpindahan Paulo Dybala dari Palermo ke Juventus seharga 32 juta euro menjadi yang termahal, diikuti langkah Inter M i l a n mendatangkan Geoffrey Kondogbia seharga 30 juta euro. (ant/ bali post)

Mataram (Suara NTB) Ajang Prakualifikasi PON tahun 2015 akan menjadi catatan manis bagi atlet yang berprestasi. Pasalnya di event itu KONI NTB akan memberikan bonus uang pembinaan untuk atlet yang sukses menyumbangkan medali emas, perak dan perunggu.

Hal ini dikatakan Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto kepada Suara NTB di Mataram, Senin (31/8) lalu.

“Kita akan memberikan bonus uang pembinaan kepada atlet yang berhasil meraih medali di Pra-PON,” ucapnya.

Bagi atlet yang sukses meraih medali emas akan mendapatkan bonus sebesar Rp 5 juta, selanjutnya atlet peraih medali perak Rp 2,5 juta dan medali perunggu Rp 1 juta.

Selain atlet pihak KONI NTB juga akan memberikan

bonus kepada pelatih yang sukses melahirkan atlet berprestasi di Pra-PON. Besar bonus yang diterima oleh pelatih yang memiliki atlet peraih medali emas Rp 2,5 juta, kemudian Rp 1,250 juta peraih perak dan Rp 500 ribu medali perunggu.

Pemberian bonus untuk atlet berprestasi itu sudah dicatat dalam program KONI NTB dalam rangka memotivasi atlet supaya mampu meningkatkan prestasi di event level nasional hingga Internasional.

Pihak KONI NTB sendiri berharap para atlet NTB dapat menyumbang medali emas sebanyak mungkin, sehingga hal itu akan memudahkan pekerjaan KONI NTB untuk melahirkan atlet dalam meraih medali emas sebanyak mungkin di PON Jabar

2016. Sebagaimana diketahui pihak KONI NTB bersama Pemprov NTB telah mematok target 15 medali emas di PON 2016.

Ditambahkannya, pemberian bonus untuk atlet yang sukses meraih medali event nasional itu sudah disampaikan KONI NTB dalam rapat kerja KONI NTB di Gedung Sangkareang Mataram tahun 2014 lalu. Dan pihak KONI NTB tidak akan lupa dengan janji bonus untuk atlet itu.

Menurutnya, bonus untuk atlet peraih medali di PraPON itu akan diserahkan langsung oleh pengurus KONI NTB usai Pra-PON. Pihak KONI NTB sendiri telah mengirim tim pendamping untuk memantau langsung kegiatan Pra-PON di sejumlah cabor yang mengikuti Pra-PON tahun ini. (fan)

Rabu, 2 September 2015

SUARA NTB

Halaman 12

OTOMOTIF

OTOMOTIF

- AC STD Rp. 225.000 net - Superior Rp. 275.000 net - Deluxe Rp. 325.000 net

Hanya Rp 295.000/nett

RADIO

SUARA NTB

Rabu, 2 September 2015

Halaman 13

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475 999 081 933 154 919

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

KOMPUTER

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

SALES

RUPA - RUPA

SALON

SALON

RUPA - RUPA

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SUARA NTB Rabu, 2 September 2015

PR Penjabat Walikota Mataram KOTA Mataram baru saja memperingati hari jadinya yang ke-22 tahun. Jika ditakar dengan usia manusia, 22 tahun memang merupakan usia yang masih relatif muda. Tetapi juga tidak bisa disebut remaja. Usia 22 tahun ini sudah dewasa. Menilik pencapaian Kota Mataram dalam rentang usia 22 tahun, tentu tidak dapat dipungkiri bahwa sudah banyak keberhasilan yang ditorehkan oleh Kota Mataram. Mulai dari pembangunan fisik serta bidang - bidang yang lainnya.

Bahkan kalau disejajarkan dengan daerah lainnya di NTB yang notabene sudah lebih dulu ada, perkembangan Kota Mataram jauh meninggalkan kabupaten/kota lainnya di NTB. Kota Mataram berkembang cukup pesat. Perkembangan yang pesat ini, tidak terlepas dari sarana prasarana yang memadai. Dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) misalnya. PAD Kota Mataram bertumbuh cukup baik dari hanya Rp 44,49 miliar pada tahun 2010 dan pada tahun anggaran 2016 nanti PAD Kota Mataram direncanakan sekitar Rp 217 miliar lebih.

Ini tentu pencapaian yang patut diapresiasi. Peningkatan PAD yang cukup signifikan itu, pastinya bukan merupakan hasil kerja satu dua orang, tetapi hasil kerja bersama, antara jajaran eksekutif maupun legislatif. Mataram pada usia 22 tahun pada tanggal 31 Agustus 2015, telah berganti estafet kepemimpinan. Kita tidak menutup mata, bahwa Walikota sebelumnya, baik mendiang H. Moh. Ruslan, SH., maupun H. Ahyar Abduh telah mampu menghantarkan Kota Mataram menjadi kota yang berkembang pesat.

Kemajuan yang dialami Kota mataram terutama terlihat dari maraknya pembangunan fisik. Sejumlah lahan pertanian produktif dalam 10 tahun terakhir berangsur-angsur berubah menjadi bangunan-bangunan fisik. Baik untuk perkantoran maupun ruko (rumah toko). Sebagai ibukota Provinsi NTB, Kota Mataram memang tidak bisa menutup diri terhadap gelombang kaum urban yang ‘’menyerbu’’.

Banyak kepala keluarga yang notabene merupakan pendatang dari Jawa, Bali, Padang, Jakarta dan lain sebagainya menggantungkan hidupnya di Kota Mataram. Banyak pendatang yang akhirnya menjadi warga Mataram lantaran iklim usaha dan investasi di Kota Mataram yang cukup menggembirakan. Kini, setelah dipimpin Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi., menjadi harapan semua pihak, terutama warga Mataram, bagaimana agar penggati H. Ahyar Abduh ini mampu membawa Kota Mataram kea rah yang lebih baik.

Sebagai figur yang diberikan amanah memimpin Kota Mataram oleh Gubernur NTB, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Penjabat Walikota Mataram. Misalnya bagaimana mengendalikan laju alih fungsi lahan akibat maraknya pemberian izin membangun ruko. Selain itu, meski berstatus Penjabat Walikota, bukan berarti tidak bisa berinovasi dengan programnya sendiri. Program Penjabat Walikota Mataram sepanjang hajatannya untuk kesejahteraan warga Mataram, memang harus mendapat dukungan penuh dari segenap elemen masyarakat Kota Mataram.

Penerapan lima hari kerja per 1 September kemarin diharapkan menandai babak baru Kota Mataram yang makin maju, religius dan berbudaya. (*)

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Rakyat; Rindu Pemimpin Merakyat Dua prajurit yang bersatu lebih baik dari pada dua panglima yang berseberangan. Karena persatuan itu akan membawa kejayaan. Dan berceraiberai akan membawa kekalahan. Disinilah pentingnya harmonisasi seorang pemimpin. Dengannya pemimpin akan mampu berbuat banyak untuk mensejahterakan rakyat.

Pemimpin yang didamba rakyat adalah pemimpin yang kompak, satu visi, satu misi. Toh kalaupun ada perbedaan, kembalilah ke visi dan misi awal bahwa kepentingan sesungguhnya menjadi pemimpin adalah untuk mensejahterakan rakyat.

EMILIHAN kepala daerah pada 9 Desember 2015 mendatang akan serempak diadakan. Walaupun dibeberapa daerah kemungkinan akan gagal diadakan karena alasan, hanya ada satu calon. Genderang ‘perang’ dalam menarik simpati pemilih potensial juga sudah mulai dilakukan dengan berbagai macam cara.Baik melalui media maya ataupun media nyata. Ada yang membagi-bagikan kalender, stiker, uang sumbangan kelompok pengajian/majelis-majelis ta’lim, uang sumbangan ke masjid. Ada yang menarik pemilih muda melalui jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Whats App dan cara-cara lain.

Sebagai rakyat, siapa pun yang terpilih, harapankedepannya menjadikan kehidupan lebih adil, aman, damai dan sejahtera.

Sebagian diantara kita mungkin sepakat? Bahwamenjadi pemimpin itu identik dengan kekayaan. Memiliki investasi masa depan banyak. Sehingga untuk mencapai apa yang diinginkan calon pemimpin tidak ragu mengeluarkan biaya banyak. Dibeberapa tempat menjadi hal biasa calon pemimpin mengeluarkan biaya ratusan juta bahkan milyaran rupiah. Dengan satu harapan apa yang dicita-citakan tercapai.

Berbeda pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya.

Saat itu tidak ada yang berambisi menduduki suatu kekuasaan.

Karena baginya menduduki suatu kekuasaan adalah kehinaan. Hina dihadapan Allah Ta’ala, karena

Oleh:

Ramadhan*

(Dai Hidayatullah Nusa Tenggara Barat saat ini tinggal di Desa Gegerung, Lombok Barat) takut tidak mampu berbuat adil sesuai dengan apa yang telah digariskan olehNya. Pada saat itu benar-benar para pemimpin melayani rakyat/ orang yang dibawah dengan sebaik-baiknya.

Sebagai contoh, kita mengetahui apa yang dilakukan khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Beliau adalah orang kaya sebelum menjadi pemimpin. Tapi setelah mendapat amanah kepemimpinan beliau adalah orang ‘miskin.’ Karena beliau lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan dirinya. Harta yang dimiliki adalah untuk kesejahteraan orang yang dipimpinnya. Sehingga wajarlahbeliau ketika memberikan hartanya untuk kepentingan kaum muslimin. Yang ditinggalkan buat keluarganya adalah apa yang melekat ditubuhnya.

Subhanallah!

Demikian juga halnya seperti Umar bin Abdul Aziz. Beliau dalam jangka waktu hanya dua tahun bisa mensejahterakan rakyat dan rakyatnya mampu keluar dari kemiskinan.

Sejarah mencatat pada saat itu tidak ada lagi mustahik (penerima zakat), sebaliknya yang banyak para muzakki (orang yang membanyar zakat).

Dan beliau dikenang oleh rakyat sebagai orang yang sederhana. Jauh dari glamour layaknya pemimpin yang ada diakhir zaman ini. Suatu sejarah kepemimpinan yang patut diambil hikmahnya.

Sebagaimana diulas sebelumnya, sekarang sungguh jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada masamasa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Zaman ini banyak diantara pemimpin yang bangga memposisikan dirinya sebagai orang yang dihormati, karena jabatan yang disandang. Pemimpin berlomba-lomba memperkaya diri dengan harapan modal yang dikeluarkan pada saat kampanye dapat kembali. Inilah realita yang terjadi sekarang,jarang ada pemimpinyang tidak hidup wah! Kalaupun ada itupun jumlahnya terbatas?

Pemimpin Teladan Pada masa pemerintahan Umar bin Kahattab ra. Menjadi kebiasaan beliau melihat dari dekat kondisi rakyatnya. Suatu ketika, pada malam yang larut, Khalifah Umar berjalan ditemani oleh seorang sahabat. Umar berjalan dari pintu ke pintu rumah warga, Khalifah berfikir barangkali ada warganya yang kurang beruntung. Tak diyana, peris-

tiwa yang sangat menggugah empati kepemimpinannya terjadi pada malam yang sunyi itu. Saat itu ada dua orang anak bersama dengan ibunya, kedua anak sedang merengekrengek—menangis—sedang meminta makan kepada ibunya. Kedua anak tersebut mengatakan lapar….lapar….lapar….hati siapa yang tidak tersentuh dengan keadaan sang ibu dan kedua anaknya.

Malam itu juga beliau sendiri yang membawa makanan yang menjadi kebutuhan ibu dan kedua anaknya. Yang diambilnya dari Baitul Maal—sekarang Bulog—milik negara pada saat itu. Ketika sahabat bernama Aslam, memintauntuk memikul apa yang ada dipundak sang Khalifah. Khalifah Umar mengatakan: “Apakah engkau sanggup menanggung balasan yang akan ditimpakan oleh Allah Ta’ala kepada saya. Disebabkan saya memberikan tugas ini kepada engkau wahai sahabatku. Sedangkan ini adalah sebagai kewajiban pemimpin untuk melayani rakyatnya”. Sahabat Aslam gemetar dengan apa yang disampaikan Khalifah Umar.

Menjadi pemimpin tidaklah mudah, perlu keterampilan, perlu kerendahan hati mendengar masukan dari bawahan, untuk menjadikan rakyat yang dipimpinnya berdaya. Menjadi pemimpin adalah menciptakan budaya kerja yang berkesinambungan. Bukan bekerja pada saat ada kepentingan-kepentingan yang ‘menyesatkan.’Bukan mengunjungi rakyat hanya pada saat kampanye saja.

Pemimpin harus mengedepankan kepentingan bersama yaitu semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat melahirkan pelanjut kepemimpinannya. Pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang siap bersinergi. Bukan pemimpin yang diktator, bukan pemimpin yang mau menang sendiri.

Pemimpin Dambaan Rakyat Sebagai rakyat kita selalu mendamba pemimpin yang merakyat. Karena pemimpin merakyat selalu berada ditengahtengah rakyat. Selalu memikirkan nasib rakyat. Selalu peduli terhadap rakyat. Zaman ini ada saja pemimpin yang tidak mau menemui rakyatnya padahal dengan dia sesungguhnya dia ingin ketemu. Tapi karena ala-

san kesibukan dia lebih memilih untuk tidak menemui rakyatnya. Saat ini krisis kepemimpinan melanda negara ini. Karena itu menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat sangat dinanti kehadirannya.

Di media massa online dan harian surat kabar, ramai diberitakan tentang korupsi. Kemerosotan akhlak para pemimpin yang terjerat kasus korupsi. Yang terus terjadi tanpa ada ujungnya. Entah sampai kapan? Belum lagi selesai penangan kasus pemimpin yang terjerat korupsi, muncul lagi kasus korupsi lainnya.

Sudah banyak solusi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tapi sepertinya kasus korupsi tidak terbendung. Seiring dengan itu juga koruptor-koruptor baru terus bermunculan.

Dari tingkat pusat sampai daerah.

Barangkali sebagai pemimpin, perlu kita belajar apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri (PM) Cina beberapa tahun yang lalu, apa yang dilakukan saat itu sungguh sangat mencengangkan!Pasalnya, PM Cina menyiapkan satu peti mati untuk dirinya, seandainya dia melakukan korupsi.Nah! Bagaimana dengan pemimpin daerah kedepan adakah yang mau mengambil pelajaran?

Limbah tahu dan tempe akan diolah jadi biogas Tak merusak lingkungan dan memberi nilai tambah bagi perajin

*** Gubernur tuntut KKP segera keluarkan program kompensasi Kebijakan KKP belum memberi solusi

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 2 September 2015

Kejagung Tahan Empat Tersangka Korupsi Angkasa Pura Jakarta (Suara NTB) Kejaksaan Agung menahan empat tersangka dugaan korupsi pengadaan Air Traffic Control Simulator pada PT Angkasa Pura II tahun 2004.

“Empat tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI selama 20 hari dari tanggal 1 April 2015 sampai 20 April 2015,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony Tribagus Spontana di Jakarta, Selasa (1/9).

Keempat tersangka itu, S, Pensiunan PT. Angkasa Pura II (Manager Electronic Fasility Planing) selaku Tim Spesifikasi Teknis dan Inspektur Pengawas Pengadaan Air Traffic Control (ATC) Simulator pada PT Angkasa Pura II St, Pensiunan PT.Angkasa Pura II (Air Traffic Service Planing and QualityAssurance Manager) selaku Koordionator Pengawas Pengadaan Air Traffic Control (ATC) Simulator pada PT. Angkasa Pura II NM, Mantan Kepala Sub Direktorat Lalu Lintas Udara (Kasubdit Air Traffic Service) PT Angkasa Pura II serta EMN, Pensiunan PT Angkasa Pura II (Inventory Fixed Assed Manager).

Sedangkan satu tersangka lagi dari swasta, RG, Direktur Utama PT Toska Citra Pratama, belum ditahan.

Kapuspenkum menjelaskan sebelum penahanan keempat tersangka yang diduga korupsi dana untuk pengadaan ATC Simulator di Bandara Soekarno Hatta itu, menjani pemeriksaan.

“Pemeriksaan pada pokoknya mengenai bagaimana proses dan kronologis yang dilakukan oleh para saksi yang seharusnya bertanggung jawab dalam hal administrasi, kuantitas dan kualitas dari pekerjaan Pengadaan Air Traffic Control (ATC) Simulator yang dilaksanakan oleh PT. Toska Citra Pratama dapat dinyatakan selesai 100 persen,” katanya.

Selanjutnya, kata dia, dibayarkan pekerjaannya padahal dalam kenyataannya, selain pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan, Air Traffic Control (ATC) Simulator juga tidak dapat dimanfaatkan.

Surat Perintah Penahanan tersebut berdasarkan Nomor: Print33/F.2/Fd.1/04/2015, tanggal 1 April 2015 untuk Tersangka NM Print-34/F.2/Fd.1/04/2015, tanggal 01 April 2015 untuk Tersangka EMN dan Print-35/F.2/Fd.1/04/2015, tanggal 01 April 2015 untuk Tersangka S. Print-36/F.2/Fd.1/04/2015, tanggal 1 April 2015 untuk tersangka St. Adapun Tersangka RG tidak hadir diperiksa dengan alasan sakit, katanya. (ant/Bali Post)

Pejabat Kemenkeu Ditanya Aliran Dana Irigasi Desa Dari Hal. 1 ‘’Intinya. Bagaimana rekonsiliasi dan evaluasi atas kegiatan yang sudah dilaporkan Pemprov NTB ke Kementerian Keuangan terkait penggunaan dana untuk pembangunan irigasi desa,’’ kata Sutapa.

Apakah ada aturan yang memungkinkan proyek irigasi desa di PU didanai cukai tembakau? Secara normatif, disebut Sutapa, itu memungkinkan dilakukan. Saksi juga menyebut dasar ketetuan dalam Juklak Juknis Kemenkeu, di breakdown ke Peraturan Gubernur (Pergub), sehingga memungkinkan penganggaran irigasi desa dari cukai tembakau.

Tapi katanya, keterangan itu akan terus dikaji tim penyidik, apakah ada kesesuaian dengan fakta di lapangan.

Sebab diduga ada yang berbeda antara keterangan saksi dari Dinas PU, yang memastikan anggaran untuk irigasi desa sudah ada dalam Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) instansi tersebut. ‘’Jadi keterangan – keterangan ini masih dikumpulkan, untuk dikaji terus oleh tim penyidik,’’ kata Sutapa, namun menolak menjawab terkait indikasi double budgeting, karena selain dari DIPA PU juga dari DBHCHT. Keterangan para saksi tadi juga dicocokkan dengan pengalokasian anggaran cukai tem-

bakau untuk item berbeda.

Ada empat item yang diduga pelaksanaannya dari sumber anggaran sama, bantuan olahan keuangan olahan padi jagung dan rumput laut (Pijar) senilai Rp 3,2 miliar, integrasi ternak dan tanaman Rp 5 miliar, rehabilitasi rumah tak layak huni Rp 20 miliar, serta pembangunan gedung serba guna Rp 2 miliar. ‘’Para saksi ditanya soal anggaran irigasi desa, juga soal empat item ini. Semuanya teralokasi tahun 2013,’’ bebernya .

Ditambahkan, saat ini tim masih berkutat pada penyelidikan umum atas kasus tersebut. Tapi secara bertahap, akan terus mengerucut pada item anggaran dimaksud. Mengenai siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, sejauh ini belum bisa disampaikan meski kasus tersebut sudah naik ke penyidikan. “Itu (penetapan tersangka, red) butuh ekspose lagi. Tapi penyidik yang lebih tahu,” kata Sutapa.

Soal peritungan kerugian keuangan negara dan audit investigasi, masih dikoordinasikan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). ‘’Kalau ada kekurangan dokumen, kami lengkapi untuk permintaan audit oleh BPKP,’’ jelas Sutapa. (ars)

Jangan Banyak Alasan Dari Hal. 1 Menurutnya, lahan seluas 135 hektar yang sebelumnya belum clear and clear, ada sebagiannya yang memang harus dibayar kepada ahli waris. ‘’Memang ada faktanya dari 135 hektar itu ada yang belum dibayar, sebagiannya itu harus dibayar,’’ kata gubernur ketika dikonfirmasi di Mataram, Selasa (1/9) siang kemarin.

Ditegaskan, ITDC jangan mencari-cari alasan terhambatnya pembangunan KEK Mandalika lantaran persoalan keamanan. Gubernur mempertanyakan jika isu keamaman dijadikan alasan sampai saat ini belum membangun di kawasan tersebut. “Isu keamanan apa? Itu bukan isu keamanan namun itu isu kepemilikan

tanah. Dan bukan isu keamanan. Jadi harus dipilah,’’ katanya.

Menurut orang nomor satu di NTB ini, jangan sampai karena alasan lahan atau tanah yang belum clear and clean yang hanya sedikit kemudian membuat BUMN yang bergerak dalam pengembangan pariwisata itu tak melanjutkan membangun kawasan.

Menurutnya, ada 995 hektar lahan di luar 135 hektar yang sudah clear and clean yang siap untuk dibangun. ‘’Jangan beralasan karena masalah kepemilikan tanah, itu sedikit dibandingkan total semuanya kemudian tidak melanjukan investasi, ndak boleh begitu.’’ (nas)

Diduga Ada Dana Siluman di APBDP Loteng 2015 Dari Hal. 1 “Nota keberatan sedang kita susun sekarang. Untuk bisa kita sampaikan dalam waktu dekat ini,” tambah politisi Partai Demokrat ini.

Dikonfirmasi terpisah, Selasa (1/9) kemarin, Wakil Ketua Pansus II DPRD Loteng, H.L. Rumiawan, membantah adanya dana silamun tersebut. Ia menegaskan, semua anggaran yang masuk di APBDP Loteng tahun ini sudah melalui proses pembahasan. Bersama dengan TAPD maupun dengan internal anggota Pansus II itu sendiri.

“Tidak ada itu. Semua anggaran sudah melalui proses pembahasan sesuai aturan yang ada. Tidak ada yang masuk tanpa dibahas bersama,” terang politisi asal Partai Golkar ini.

Ia mengaku, memang ada anggaran yang masuk dalam pembahasan menjelang deadline pembahasan APBDP. Tapi

itu pun sudah dibahas dan dibicarakan dengan seluruh anggota Pansus II. “Intinya semua persoalan anggaran pada APBDP sudah clear,” tegasnya.

Kalau kemudian masih ada anggota Pansus II yang belum membubuhkan tanda tangan sampai sekarang ini, karena memang terkendala persoalan yang bersipat pribadi. Misalnya, Suhaimi sekarang belum memberikan tanda tangan karena sedang sakit. Sementara anggota Pansus II yang lain, hampir seluruhnya sudah.

“Ini artinya, tidak ada persoalan dengan anggota Pansus prihal anggaran pada ABPBP Loteng 2015.

Dan, tidak ada main mata antara TAPD dengan Pansus terkait anggaran tersebut, seperti yang diisukan,” tandas Rumiawan. (kir)

Halaman 15

Nelayan Lobster Menjerit

Gubernur Tuntut KKP Segera Keluarkan Program Kompensasi Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menuntut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera memberikan program kompensasi kepada para nelayan penangkap lobster di daerah ini. Pasalnya, pascadikeluarkannya Permen KP No. 1 Tahun 2015 tentang larangan menangkap benih lobster, ribuan nelayan lobster di Pulau Lombok tak memiliki mata pencaharian. Di tengah kondisi perekonomian nasional yang semakin sulit, para nelayan penangkap benih lobster semakin menjerit. ‘’Kita terus komunikasikan dengan pusat. Kita menyiapkan Pergub terkait dengan itu tapi pada saat yang sama Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomunikasi dengan kita dan menyampaikan bahwa ada program-program kompensasi yang akan diberikan kepada khusus kepada nelayan lobster. Nah itu yang kita tunggu realisasinya, apa kompensasinya,’’ kata Gubernur dikonfirmasi usai peringatan HariAnak Nasional (HAN) tahun

2015 di Gelanggang Pemuda Kota Mataram, Selasa (1/9) siang.

Sebelum pelarangan menangkap benih lobster itu keluar, para nelayan bisa mendapatkan penghasilan atau pendapatan sekitar Rp 8 juta per bulan.

Tetapi, akibat larangan itu, mereka tak punya sumber pendapatan lagi. Jika mereka memaksa menjual benih lobster ke daerah lain, justru ditangkap oleh Balai Karantina Ikan dan dipidanakan.

Orang nomor satu di NTB ini

menjelaskan, jika program kompensasi yang akan diberikan KKP setara dengan potensi pendapatan nelayan yang hilang akibat pelarangan itu, maka Pemprov akan menerimanya. Namun, jika program kompensasi yang diberikan tak memberikan perlindungan kepada nelayan maka Pemprov tak akan menyetujui program kompensasi yang diberikan.

“Kita harapkan, kompensasi itu yang kita tunggu, apa program yang riil, nyata untuk mengko-

mpensasi kerugian dari para nelayan lobster,’’ terangnya.

Zainul Majdi menambahkan, Pemprov NTB terus berkomunikasi dengan KKP untuk mencari solusi terbaik atas persoalan yang dihadapi nelayan di era Menteri Susi Pudjiatuti ini.

Pemprov, kata gubernur meminta supaya KKP membeli bibit lobster yang ditangkap oleh nelayan di Pulau Lombok.

“Kita sudah mengajukan bahwa benih yang diambil oleh masyarakat itu supaya dibeli oleh negara. Kalau misalnya, kita ingin membudidayakan lobster di banyak tempat di dalam negeri.

Benih lobster itu bisa dibeli negara dan disebarkan ke provinsi lain.

Tapi menutup sama sekali sumber pendapatan nelayan itu tidak arif,”tegasnya.

Pelarangan penangkapan bib-

it lobster itu, lanjut gubernur, justru bertolak belakang dengan upaya pemerintah untuk menyiapkan lapangan pekerjaan dan sumber penghasilan bagi warga negara. Di tengah situasi ekonomi Indonesia yang semakin sulit dan berat, dimana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi dimana-mana, seharusnya itu menjadi pertimbangan pemerintah untuk meninjau Permen KP No. 1 Tahun 2015 tersebut.

“Untuk kita di NTB ini belum ada kita dengar seperti itu (PHK).

Karena kita bukan daerah industri sehingga PHK itu relatif minim. Tapi kita daerah agraris, daerah yang punya potensi SDA (Sumber Daya Alam) yang besar.

Masyarakat kalau mendapatkan hasil dari SDA tanpa merusak lingkungan tidak boleh kita halangi,” pungkasnya. (nas)

Larang Karyawan Berjilbab

PDAM Giri Menang Jika Ngeyel, Penjabat Walikota Terbebani dengan Perintahkan Disosnakertrans Pungutan Retribusi Tutup Izin Perusahaan Mataram (Suara NTB) Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si cukup gerah dengan kelakuan para pengusaha yang melarang karyawannya menggunakan jilbab. Selly mengatakan, dirinya sudah memerintahkan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram untuk menutup izin perusahaan yang beroperasi jika mereka tetap ngeyel.

“Kan sudah saya suruh tutup kalau dia masih ngeyel.

Saya sudah minta Kepala Dinas Sosial, kalau dia masih tak mau mencabut larangan itu, tutup (izinnya),” tegas Selly dikonfirmasi usai menghadiri peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2015 di Gelanggang Pemuda Kota Mataram, Selasa (1/9) siang kemarin.

Ditegaskan, seluruh perusahaan yang beroperasi di Kota Mataram tak boleh melakukan diskrimansi terhadap karyawannya. Artinya, karyawan yang muslim tak boleh dilarang menggunakan jilbab di tempat kerja dengan alasan apapun. Apalagi, lanjutnya, menggunakan jilbab atau pakaian muslim merupakan anjuran agama.

Seperti diberitakan Suara NTB sebelumnya, kasus larangan mengenakan jilbab bagi karyawati kembali terjadi di Kota Mataram. Diduga, ACE - Informa Lombok Epi-

”

Kan sudah suruh tutup kalau dia masih ngeyel. Saya sudah minta Kepala Dinas Sosial, kalau dia masih tak mau mencabut larangan itu, tutup (izinnya) Hj. Putu Selly Andayani centrum Mall melarang karyawan perempuannya menggunakan jilbab. Disosnakertrans bersama Komisi IV DPRD Kota Mataram melakukan inspeksi mendadak (Sidak).

Disosnakertrans Kota Mataram telah melakukan investigasi terhadap laporan, ternyata memang ada pelarangan dilakukan oleh perusahaan ACE - Informa. Akan tetapi, managemen berkelit tidak ada larangan tersebut. Dalam peraturan ketenagakerjaan telah jelas - jelas menyalahi,

karena tenaga kerja tidak boleh dibatasi apalagi soal agama. Disamping itu, perlu dipahami perusahaan harus tahu budaya lokal setempat.

Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, Ahsanul Khalik memberikan tenggang waktu hari itu juga, agar perusahaan segera mengklarifikasi dan membuat pernyataan bahwa tidak ada aturan tersebut. Jika rekomendasi tidak dijalankan, pihaknya akan menutup perusahaan tersebut. “Kalau tidak diikuti akan kita tutup. Karena sampai sekarang saja belum laporan aktifitas perusahaanya ke kami,” tandasnya.

Terpisah, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan tak boleh perusahaan melarang karyawannya menggunakan jilbab di tempat kerja. Jika memang benar ACE - Informa yang berada di Lombok Epicentrum Mall melakukan pelarangan, maka hal itu harus segera dicabut.

“Ndak ada alasannya. Kalau alasannya untuk meningkatkan penjualan, keseragaman itu tidak mesti dengan cara seperti itu. Jadi justru kita Indonesia itu hidup fondasinya adalah menghargai keberagaman. Jadi keseragaman kita, bukan semua harus memakai pakaian putih, merah. Keseragaman kita adalah penghormatan terhadap nilai yang hidup termasuk nilai agama. Kalau berulang bisa dicabut izinnya,” tandas gubernur. (nas)

Waspadai Paham Komunis Dari Hal. 1 “Kemarin ada demo di Sumbawa. Ternyata salah satu diantara pendemo itu menggunakan pakaian dengan lambang palu arit. Kemudian kita tangkap dan kita serahkan ke polisi,” ujar Danrem ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (1/9) siang kemarin.

Dikatakan, aparat tak bisa berbuat banyak terkait dengan hal itu. Pasalnya, payung hukum yang mengatur sanksi bagi seseorang yang menggunakan lambang PKI masih sangat lemah. Seseorang yang diketahui atau dijumpai menggunakan lambang-lambang PKI, langkah yang dilakukan sebatas pembinaan.

“Jadi dia dicatat, kita sudah catat. Kemudian saya monitor terus bagaimana kelakuan anak ini termasuk keluarganya,”imbuhnya.

Menurutnya, paham komu-

nis bukan hanya terindikasi mulai bangkit di NTB. Namun juga secara keseluruhan di Indonesia. Buktinya, pada 31 Agustus 2015 lalu, ada pengibaran bendera palu arit di Bali yang dilakukan seorang warga asing asal Rusia. Namun, setelah diketahui, kemudian bendera lambang PKI itu diturunkan. Alasan warga asing itu, ia hanya dikirimkan bendera PKI tersebut dari Rusia. ‘’Kalau yang di Sumbawa itu, dia beralasan beli di emperan. Dia mahasiswa. Kita tak ada alasan menangkap dia, akhirnya kita suruh lepas bajunya saja. Itu lambangnya PKI, kita melarang lambang PKI ada di NKRI,”tegasnya.

Ditanya kemungkinan paham komunis ini mulai masuk ke kampus-kampus di NTB, Danrem mengatakan kemungkinan itu pasti ada. Untuk itu, ia sudah melakukan ceramah-ceramah kebangsaan di kampus-kampus di NTB sep-

erti Unram, IKIP dan lainnya. ‘’Kalau di Sumbawa sudah kita lihat. Lombok belum saya lihat, tapi saya yakin ada (kebangkitan paham komunis).

Pasti ada, namanya PKI itu kan ada di tiap daerah. Sekarang mungkin yang tak terima, keluarga-keluarganya. Mulai dia keluar lagi,’’ terangnya.

Danrem mengatakan, sejak zaman reformasi sudah terjadi pelemahan-pelemahan yang menyebabkan paham ini mulai menunjukkan eksistensinya meskipun secara diam-diam.

Bahkan, pada zaman reformasi, pemerintah memberikan pernyataan permohonan maaf kepada keluarga PKI. “Terus kita bebas berbicara, berorganisasi. Dia pelan-pelan tunjukkan eksistensinya.

Kalau kita tidak (mengantisipasi) dia mungkin dia keras lagi. Kita ideologinya Pancasila, mereka itu komunis, tak mengakui adanya Tuhan,” pungkasnya. (nas)

Nasib Pilkada Kota Mataram Tengah Ditimbang Dari Hal. 1 Opsi lain tentunya adalah menunda penyelenggaraan Pilkada Kota Mataram hingga 2017 seperti yang tertuang dalam PKPU nomor 9 dan nomor 12 tahun 2015.

Sementara, opsi-opsi lainnya tentu akan melibatkan keputusan pemerintah, misalnya menunggu terbitnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau opsi-opsi lainnya yang memungkinkan.

Yan Marli menegaskan, pada dasarnya semua opsi akan dipertimbangkan dengan masak-masak sembari menghitung dampak dan kemungkinan yang akan lahir dari ditempuhnya opsi-opsi tersebut. Ia menegaskan, karena rapat tersebut belum juga menghasilkan keputusan pihaknya kembali melanjutkan rapat pada pukul 19.30 Wita

kemarin.

Soal dampak jika perpanjangan masa pendaftaran terus menerus dilakukan, Yan Marli menegaskan hal itu tidak akan terlalu berdampak pada proses pengadaan logistik atau alat peraga kampanye untuk pasangan calon. “Ndak masalah kalau itu. Kalau misalnya harus terjadi, ndak ada masalah,” pungkasnya.

Seperti diketahui, KPU Kota Mataram telah membuka kembali masa pendaftaran di Pilkada Kota Mataram selama tiga hari, khusus untuk Partai Golkar. Namun hingga ditutupnya masa pendaftaran pada 30 Agustus 2015 lalu, ternyata tidak juga ada pendaftar. Pasangan Salman – Jana Hamdiana (SAHAJA) yang diharapkan mendaftar justru enggan melakukannya karena merasa telah mendaftar.

Belakangan terungkap, dukungan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie untuk pasangan SAHAJA ini telah dicabut oleh DPP Partai Golkar. Surat dukungan tersebut telah diterima oleh KPU Kota Mataram tidak melalui tangan DPD Partai Golkar Kota Mataram.

Hal ini tentu saja membuat berang para pendukung SAHAJA, termasuk Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram kubu Aburizal Bakrie, H. Ahyar Abduh yang sangat berkepentingan untuk memiliki penantang di Pilkada Kota Mataram.

Terkait seluruh proses yang telah terjadi, Yan Marli juga mengakui akan melakukan evaluasi. ‘’Bagaimana dari awal nanti akan mulai pengkajiannya nanti, akan dipelajari secara bersama, diteliti, nantilah baru bisa kita akan lihat seperti apa hasilnya,’’ ujarnya. (aan)

Giri Menang (Suara NTB) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang merasa terbebani adanya pemungutan retribusi dan jasa lingkungan. Namun pemungutan itu dilakukan atas dasar Perda sebagai bentuk bantuan PDAM kepada Pemkab Lombok Barat (Lobar) dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.

Direktur Utama (Dirut) PDAM, H. L. Ahmad Zaini, menampik adanya anggapan dari pihak DPRD, jika PDAM yang mengelola uang retribusi persampahan dan lain sebagainya. “Itu salah besar, karena PDAM sendiri tidak pernah bergeser dari fungsi layanan publik untuk penyediaan air minum. Uang retribusi hanya numpang lewat di PDAM. Terus terang kami terbebani dengan retribusi itu, tapi itu dilaksanakan berdasarkan Perda,” tegasnya, Selasa (1/9).

Adanya perda retribusi itu menurutnya, sebenarnya pihak PDAM merasa terganggu terhadap pelayanan pelanggan.

Tetapi, satu sisi perusahaan harus mensuksekan program pemerintah, karena tujuan yang paling dominan mensukseskan

program pemerintah.

Terkait penarikan retribusi diakuinya itu wajib dibayarkan, karena bersatu dengan item, kalau ada pihak yang keberatan kembali ditegaskan silhkan datang ke pemerintah daerah bukan PDAM. “Tapi jangan diangggap kalau PDAM yang mengelolanya,” ujarnya.

Ia menyebutkan, penarikan retribusi kebersihan yang sudah masuk pada periode 2014 mencapai Rp 984 juta setahun, Sedangkan jasa lingkungan mencapai Rp 432 juta. Sementara, pada tahun ini hingga bulan juli sebesar Rp 669.500.00. Hasil retribusi yang disebutkan ini tidak ada sama sekali dikelola oleh PDAM melainkan daerah.

Terkait pengangkutan sampah terhadap pelanggan, bukan tugas PDAM melainkan tugas Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan selaku penerima dari retribusi tersebut. Bahkan, pihaknya tidak menghitung-hitung, karena ini murni ‘Public Oriented’, ketika terjadi kekeringan PDAM tetap membantu secara gratis. (her)

Direktur Pelaksana IMF Temui Presiden Jakarta (Suara NTB) Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde dan sejumlah pejabat lembaga internasional itu menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (1/9).

Lagarde dan rombongan tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sekitar jam 15.15 WIB. Tampak Lagarde mengenakan rok dan blazer warna hitam diiringi pejabat IMF lainnya. Presiden Jokowi menerima Lagarde dan rombongan sekitar pukul 16.30 WIB. Daftar pejabat IMF lainnya yang dijadwalkan mendampingi Lagarde antara lain Direktur Eksekutif Marzunisham Omar, Direktur Asia Pasifik Chanyong Rhee, Penasehat dan Kepala Perwakilan untuk Indonesia David Cowen, Direktur Departemen Komunikasi Rhoda Weeks Brown, Staff Direktur Pelaksana Martin Muhleissen, Senior Resident Reprrsentative untuk Indone-

sia Benedict Bighma dan pejabat senior komunikasi Keiko Utsonomiya.

Sementara Presiden Jokowi didampingi Gubernur BI, Menko Pereskonomia, Mensesneg dan Menkeu.

Sebelumnya (IMF) menyatakan tidak ada diskusi atau pembahasan mengenai program lembaga keuangan internasional itu selama kunjungan Direktur Pelaksana IMF Lagarde.

“Spekulasi bahwa kehadiran Direktur Pelaksana di Indonesia untuk mendiskusikan program IMF dengan pemerintah adalah tidak berdasar,” sebut pernyataan pers IMF. Pernyataan itu menepis spekulasi media bahwa kedatangan Direktur Pelaksana IMF Lagarde ke Indonesia.

“Kami konfirmasikan kehadiran Direktur Pelaksana adalah untuk partisipasi dalam Konferensi BI-IMF tentang Masa Depan Keuangan Asia,” sebut pernyataan itu. (ant/Bali Post)

Dokumen Disepelekan, 6.947 TKI NTB Dideportasi Malaysia Dari Hal. 1 Tercatat hampir tujuh ribu atau 6.947 warga NTB yang di deportasi sejak 2013 hinga Juli 2015.

Bahkan dari 2013 ke 2014, jumlah TKI yang di deportasi bertambah 683 orang dari 2.447 orang menjadi 3.130 orang.

“Angka ini masih mengkhawatirkan, dan menjadi tangung jawab kita bersama. Baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, toga, toma, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak terkait lainnya,” kata Amin saat membuka sosialisasi penempatan dan perlindungan TKI di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Selasa (1/9) siang.

Dengan tidak memiliki dokumen yang lengkap, berarti tidak menghargai hukum yang berlaku di negara tujuan.

Menurutnya, diplomasi yang baik antarnegara dapat terbentuk dari saling meghormati aturan bersama.

“Dengan kita menjadi TKI yang legal sesuai dengan ketentuan. merupakan bukti

kita menghargai negara tujuan kita. Sehingga kita di sana (Malaysia) menjadi TKI yang terhormat dan dihormati.

Dengan tidak memiliki dokumen, berarti kita tidak menghargai negara tujuan kita menjadi TKI. Sehinga wajar, jika negara tersebut tidak menghargai kita,”imbuhnya.

Wagub meminta kepada semua pihak peserta sosialisasi yang hadir agar dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk menyerap ilmu, dan informasi seluas-luasnya terkait penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Untuk diteruskan kepada masyarakat luas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Direktorat PTKDN Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian RI dan pimpinan perusahaan terbesar Malaysia Same Darby Plantation yang mempekerjakan tenaga kerja asal Lombok sebanyak lebih dari 16.000 orang. (nas)

Rabu, 2 September 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pansel KPK Serahkan Delapan Nama ke Presiden Jakarta (Suara NTB) Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) telah menyerahkan delapan nama calon pimpinan lembaga anti rasuah ke Presiden Joko Widodo.

“Dari tahapan-tahapan seleksi, pendaftaran, makalah, profile assessment,wawancara, tes kesehatan, telah diserahkan pada saya delapan calon,” kata Presiden usai menerima Pansel KPK di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (1/9).

Presiden mengungkapkan bahwa delapan nama tersebut telah diseleksi berdasarkan intergitas, kompetensi, kepemimpinan (leadership), independensi dan juga pengalaman yang berkaitan.

Jokowi menyebutkan ke delapan anam tersebut dibagi menjadi empat bidang, yakni berkaitan dengan pencegahan, penindakan, manajemen, supervisi dan monitoring.

Presiden mengatakan bahwa ke delapan nama ini akan segera diserahkan ke DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. “Segera saya siapkan suratnya,” kata Jokowi.

Ketua Pansel KPK Destry Damayanti mengatakan ke delapan nama yang diserahkan Presiden adalah yang tidak memiliki catatan kriminal.

“Ini catatan yang diterima pansel hingga kemarin (Senin 31/8), jika ada laporan di luar itu bukan tanggung jawab Pansel lagi,” kata Destry.

(ant/Bali Post)

DEMO BURUH JAKARTA - Ribuan buruh melakukan long march menuju Istana Merdeka ketika melakukan aksi unjuk rasa melintasi Kawasan Medan Merdeka, Jakarta, Selasa (1/9). Aksi buruh dari berbagai elemen itu menuntut pemerintah mengeluarkan regulasi untuk melindungi buruh, perbaikan kesehatan serta jaminan Hari Tua.

Dia juga menegaskan bahwa penetapan bidang tersebut merupakan usulan Pansel sehingga DPR tidak terikat dan apakah memilih berdasarkan kategori tersebut.

Berikut daftar bidang dan para nama capim KPK yang lolos untuk fit proper test di DPR : Pencegahan: 1. Saut Situmorang 2. Surya Tjandra Penindakan: 1. Alexander Marwata 2. Basaria Panjaitan Manajemen: 1. Agus Raharjo 2. Sujanarko Supervisi monitoring: 1. Johan Budi SP 2. Laode M Syarif (ant/Bali Post)

Bareskrim Analisis Tujuh Dokumen Capim KPK Tersangka SEBANYAK tujuh dokumen kasus korupsi seorang calon pemimpin KPK yang dinyatakan menjadi tersangka oleh Polri telah dianalisis oleh Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi RI. “Ada enam atau tujuh dokumen yang telah kita sita dan sekarang sudah di analisis,” kata Direktur Penyidikan Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Viktor Simanjuntak di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (1/9).

Dia mengaku asih membutuhkan dokumen tambahan untuk memperkuat pembuktian perkara itu dan akan segera melakukan penindakan terhadap calon pemimpin KPK tersangka itu.

Tetapi Victor enggan mengungkapkan nama atau inisial dari calon pemimpin KPK. “Saya tidak akan menjawab apakah ini melibatkan si A atu si B. Nama tersangka tidak akan saya sebutkan, kalau sudah pemeriksaan baru itu pernyataan tersangka,” kata dia.

Bareskrim juga telah memeriksa saksi-saksi dalam kasus yang ditaksir merugikan negara Rp200 miliar itu.

Victor menolak penetapan tersangka ini dikaitkan dengan proses seleksi Capim KPK.

“Tidak ada hubungannya, kami memeriksa ketika ada laporan. Kami bekerja secara profesional,” kata dia.

Jumat (28/8) Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseseo mengumumkan salah satu calon pimpinan KPK ditetapkan tersangka, tapi polisis belum mau menyebutkan nama calon tersangkut masalah korupsi itu.

Budi enggan disebut mengkriminalisasi KPK di kemudian hari karena sudah menyerahkan seluruh rekam jejak dan rekomendasi yang diperlukan kepada Pansel terkait rekam jejak 48 capim KPK beberapa waktu lalu.

Pansel KPK sudah menyelesaikan wawancara terhadap 19 Capim pada 24-26 Agustus 2015.

Selain menilai hasil wawancara dan tes kesehatan, pansel juga memanfaatkan pelacakan oleh KPK, Polri, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Intelijen Nasional (BIN) dan Koalisi Masyarakat Sipil.

Ke-19 nama yang lolos tahap 3 adalah Ade Maman Suherman (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Jen-

deral Soedirman), Agus Rahardjo (Kepala Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah), Alexander Marwata (Hakim Ad Hoc Tipikor PN Jakarta Pusat), Basaria Panjaitan dari Polri, Budi Santoso (Komisioner Ombudsman RI), dan Chesna Fizetty Anwar (Direktur Kepatuhan Standard Chartered Bank).

Firmansyah TG Satya (Pendiri dan Direktur Intercapita Advisory), Giri Suprapdiono (Direktur Gratifikasi KPK), Hendardji Soepandji (Presiden Karate Asia Tenggara SEAKF), Jimly Asshiddiqie (Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI), Johan Budi Sapto Pribowo (Plt Pimpinan KPK), dan Laode Muhamad Syarif (Rektor FH Universitas Hasanudin).

Moh Gudono (Ketua Komite Audit UGM), Nina Nurlina Pramono (Direktur Eksekutif Pertamina Foundation), Saut Situmorang (Staf Ahli Kepala BIN), Sri Harijati (Direktur Jamdatun Kejaksaan Agung), Sujanarko (Direktur Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi KPK), Surya Tjandra (Dosen FH Unika Atma Jaya), dan Yotje Mende (mantan Kapolda Papua). (ant/Bali Post)

Dirjen: Sisa 160 Visa Haji Ditunggu Penerbitannya Makassar (Suara NTB) Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah, Kementerian Agama Prof Dr Abdul Djamil mengatakan, hingga saat ini masih tersisa sekitar 160 visa yang ditunggu penerbitannya dari pemerintah Arab Saudi.

“Visa di sini (embarkasi Makassar) tinggal tiga, tapi total Indonesia 160-an yang distribusinya dari berbagai daerah Indonesia,” kata Abdul Djamil di sela peninjauan di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Selasa (1/9).

Mengenai kemungkinan terjadi pergeseran waktu pemberangkatan terakhir jamaah calon haji sebagai akibat keterlambatan penerbitan visa, dia mengatakan, hal itu tidak akan terjadi, karena telah dilakukan substitusi pengisian seat pada setiap kelompok penerbangan (Kloter) sebagai bentuk menyiasati jemaah haji yang belum menerima visa.

Selain itu, ungkap Dirjen, closing date (penutupan) pemberangkatan jamaah haji adalah pada 17 September 2015, sehingga masih memungkinkan visa yang belum terbit saat ini, kelak sudah terbit sebelum pemberangkatan akhir.

“Kan closing date masih 17 Sepetember, jadi Insya Allah masih bisa diberangkatkan semua, doakan saja,” katanya.

Sementara itu, khusus Embarkasi Makassar yang memberangkatkan calon haji dari delapan provinsi di Kawasan Timur Indonesia yang meliputi Pulau Papua, Maluku dan Sulawesi, pada pekan pertama embarkasi terdapat lebih dari 1.000 visa yang ditunggu penerbitannya. Namun kini, tinggal tiga visa yang belum diterbitkan.

Pada Kloter Pertama khusus untuk calon haji

Makassar, terdapat lebih 60 visa yang belum terbit sebelum masa pemberangkatan, sehingga puluhan anggota jamaah itu terpaksa menunggu dan dimasukkan ke kloter berikutnya.

Demikian pula dengan kloter dua, terdapat lima orang calon haji tertunda keberangkatannya karena belum menerima visa, termasuk kloter tiga terdapat 11 orang dan kloter empat tujuh orang yang diundur keberangkatannya.

“Namun syukurlah, secara beratahap calon haji yang tertunda keberangkatannya itu telah diberangkatkan dengan bergabung dengan kloter lainnya,” kata Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah, Kanwil Kemenag Sulsel H Iskandar Fellang yang mendampingi Dirjen Kemenag dalam peninjauan pembangunan gedung baru di kawasan Asrama Haji Sudiang. (ant/Bali Post)