Snt03112015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 198 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SELASA, 3 NOVEMBER 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

ICW: Gratifikasi Rawan Dilakukan Kepala Daerah

Jakarta (Suara NTB) Suap atau gratifikasi disebut menjadi tren dilakukan oknum kepala daerah. Karena jabatannya, peluang itu terbuka dilakukan, dengan sadar atau tidak sadar bahwa itu masuk kategori perbuatan tindak pidana korupsi. Sehingga menurut Indonesian Corruption Watch (ICW), gratifikasi rawan, tapi masih sulit diberantas penegak hukum.

“Memang gratifikasi ini sulit (diberantas), dimensinya banyak,” kata aktivis ICW Tama Satrya Langkun dihubungi Suara NTB di Jakarta, Senin (2/11).

Menjadi sulit karena gratifikasi oleh oknum kepala daerah dan pejabat pemerintahan lainnya di-

anggap hal biasa. Dalam posisi menerima atau meminta uang atau barang yang bernilai tinggi, oleh oknum kepala daerah sebagai perilaku wajar. ‘’Padahal itu jelas bertentangan dengan jabatannya,’’ kata Tama.

Kepala daerah akan ber-

hubungan dengan banyak hal, baik itu kolega, pihak ketiga, pihak berpengaruh lainnya, sehingga untuk memuluskan keinginan diri sendiri dan orang lain, tindak pidana gratifikasi atau suap jadi jalur pilihan.

Bersambung ke hal 15

Kasus Perencanaan Cetak Sawah Baru

Kejari Mataram Tahan PPK Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram akhirnya, menahan tersangka kasus proyek perencanaan cetak sawah baru 2014 Senin (2/11). HM, tersangka yang ditahan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek bernama Survey Investigasi dan Desain (SID) cetak sawah baru Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi NTB tahun 2014.

“Setelah diteliti, tersangka dan barang bukti atas nama HM ditahan selama 20 hari sejak hari ini (kemarin), sampai tanggal 21 November,” kata Kasi Pidsus Kejari Mataram, Herya Sakti Saad kepada wartawan.

Selain melakukan penahanan terhadap tersangka yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi pada salah satu bidang di Dinas Pertanian dan TPH NTB, pihak

Kejari juga menerima titipan uang sebesar Rp 200 juta dari tersangka yang menurut pengakuan adalah hasil korupsi. “Tersangka juga menitipkan uang sebesar Rp 200 juta.

Menurut dia (tersangka) jumlah itu adalah yang dinikmati,” ungkapnya. Herya mengungkapkan bahwa total kerugian negara dari dugaan tindak pidana korupsi pada proyek tersebut adalah Rp 435 juta.

Dalam kasus ini, penyidik Kejati NTB menetapkan satu orang tersangka HM pada 17 Februari lalu.

Bersambung ke hal 15 DIGIRING - HM (kiri depan) didampingi petugas dari Kejari Mataram digiring menuju mobil tahanan untuk dititipkan sementara penahanannya di LP Mataram, Selasa (2/11) kemarin.

(Suara NTB/ist)

4.000 Hektar Hutan Terbakar di NTB Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si menyebutkan, sekitar 4.000 hektar lahan hutan di NTB terbakar pada saat musim kering ini. Selain terbakar akibat kekeringan panjang tahun ini, kebakaran lahan hutan di daerah ini juga diduga dilakukan

secara sengaja oleh masyarakat yang akan memanfaatkannya menjadi lahan pertanian ketika memasuki musim hujan nanti.

“Iya sekitar 4.000 hektar yang terbakar,” kata Andi dikonfirmasi di Mataram, Senin (2/11) siang kemarin.

Ia menyebutkan, lahan hutan

yang terbakar itu berada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Untuk Pulau Lombok, lahan hutan yang mengalami kebakaran terletak di wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) ditambah wilayah Pergasingan seluas 1.300 hektar.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Maklum Ada yang Kecewa

H. Muh. Amin

WAKIL Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si melantik dan mengambil sumpah 34 pejabat struktural eselon II, III dan IV lingkup Pemprov NTB, Senin (2/11) siang kemarin. Diantara 34 pejabat struktural itu, ada tiga pejabat eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang dilantik yakni Kepala Dinas Dikpora, Dr. Rosiady Sayuti, M.Sc, Kepala Dinas Perkebunan, Ir. Budi Subagio, MM dan Kepala Biro Humas dan Protokol, H. Yusron Hadi, ST, MUM. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

KO M E N TTAA R (Suara NTB/nas)

Perkuat Kolaborasi KEPALA Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM mengatakan, pihaknya akan memperkuat kolaborasi dengan media massa baik cetak, elektronik dan online dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai proses pembangunan di NTB. Bersambung ke hal 15

TERBAKAR - Kawasan hutan di wilayah Pringgabaya, Lombok Timur yang terbakar. Kawasan ini, salah satu dari sekian titik hutan yang terbakar diduga akibat ulah manusia dan juga karena kemarau panjang.

Simulasi Penanggulangan dan Pengurangan Risiko Bencana

Ibnu Salim: Anggota Satlinmas Harus Tanggap Tangani Bencana Sebagai daerah yang rentan terjadinya bencana, seluruh elemen masyarakat dituntut siap dan mampu menghadapi berbagai macam ancaman bencana. Namun, dalam menghadapi dan mengatasi dampak dari bencana, tidak hanya diserahkan pada komponen-komponen tertentu. Masyarakat, khususnya Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) juga harus tanggap.

H. Yusron Hadi (Suara NTB/nas)

Ibnu Salim (Suara NTB/dok)

INILAH yang menjadi fokus Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB dalam melakukan pelatihan atau pengenalan cara mengatasi bencana. Terkait hal ini, Seksi Linmas pada Bidang Linmas Satpol PP NTB menggelar simulasi kesiapsiagaan Satlinmas dalam perbantuan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana tahun 2015.

Pada tahap pertama, simulasi dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah tanggal 7 hingga 8 Oktober 2015 lalu di Kantor Satpol PP Lombok Tengah. Simulasi kedua dilakukan di Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 19 hingga 20 Oktober 2015.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

SIMULASI - Simulasi kesiapsiagaan Satlinmas Kabupaten Sumbawa Barat dalam perbantuan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana yang digelar tanggal 19 hingga 20 Oktober 2015 lalu.

SUARA NTB Selasa, 3 November 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Abdul Rauf

(Suara NTB/ynt)

KESADARAN masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya masih rendah. Sampah yang dibuang sembarangan ini menjadi salah satu penyebab genangan atau banjir pada saat musim hujan. Untuk meningkatkan kesadaran warga, salah satu lingkungan di Kelurahan Babakan menerapkan denda bagi warga yang membuang sampah sembarangan. “Warga di Lingkungan Babakan Kebon tidak berani membuang sampah sembarangan karena warga saling mengawasi. Bagi yang membuang sampah sembarangan didenda Rp 50 ribu,” terang Lurah Babakan, Abdul Rauf, S.Sos kepada Suara NTB. Dengan kebijakan ini, ia mengatakan warga juga merasa malu untuk mengotori lingkungannya karena warga saling mengawasi.

Warga Lingkungan Babakan Kebon diminta untuk mengumpulkan sampahnya di tempat tertentu dan setiap hari akan diangkut menggunakan kendaraan roda tiga milik kelurahan.

Rauf mengatakan kebijakan ini mulai dilakukan sekitar dua bulan lalu setelah dilakukan gotong rotong bersama Penjabat Walikota Mataram di wilayahnya.

Kebijakan mengumpulkan sampah di satu tempat atau TPS (tempat pembuangan sementara) sebelum diangkut kendaraan roda tiga ini juga mulai dilakukan di Lingkungan Babakan Barat. Lingkungan ini mendapatkan bantuan kendaraan roda tiga satu unit dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram. “Dan ini sudah mulai efektif,” ujarnya. Hanya saja kebijakan denda bagi warga yang membuang sampah sembarangan belum dilaksanakan karena hal itu tergantung dari kebijakan antar warga.

Bagi warga yang sampahnya diangkut menggunakan kendaraan roda tiga dibebankan biaya Rp 4 ribu per bulan. “Warga tak merasa keberatan. Ini telah berjalan sejak dua bulan lalu. Manfaat gotong royong itu besar sekali dimana Walikota langsung terjun dan masyarakat sangat menghargai upaya Walikota untuk menangani masalah persampahan,” jelasnya.

Untuk di Lingkungan Babakan Permai pengangkutan sampah warga bekerja sama dengan pihak luar. Sementara di Lingkungan Babakan Timur Selatan belum ada kesepakatan antar warga untuk program pengangkutan sampah seperti di lingkungan lainnya. “Babakan Timur juga belum dan diharapkan ikut mencontoh lingkungan lain yang sudah menerapkan pola pengangkutan sampah maupun denda,” jelasnya. (ynt)

Panggil PLN

(Suara NTB/fit)

ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, SE., mengusulkan kepada pimpinan Dewan untuk memanggil PLN. Pemanggilan ini menyusul maraknya persoalan terkait kelistrikan yang dikeluhkan masyarakat. Antara lain kebijakan menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) bagi warga yang hendak memasang sambungan listrik dengan daya 900 VA dan tudingan PJU bodong di sejumlah jalan lingkungan di Kota Mataram. ‘’Kebijakan PLN tersebut, sama saja menghambat investasi,’’ katanya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (2/11). Menurut Gus Hari kebijakan PLN ini bertentangan dengan alasan pemadaman listrik yang kerap dilontarkan PLN. Ketika PLN melakukan pemadaman, maka alasan yang disampaikan adalah kekurangan daya. Sementara di sisi lain, PLN selalu mendorong warga yang mengajukan pemasangan sambungan baru, menggunakan daya yang sesungguhnya melampaui kebutuhan warga tersebut.

Contohnya, ketika warga mengajukan pemasangan sambungan listrik dengan daya 900 VA, PLN justru mendorong warga menggunakan daya tinggi (1.300 VA ke atas). Kalau diizinkan menggunakan daya 900 VA, warga bersangkutan diminta membuat SKTM. Mestinya, lanjut politisi Demokrat ini, ketika warga mengajukan sambungan listrik dengan daya 900 VA, diberikan sesuai permintaan. Tanpa membebani psikologi masyarakat dengan harus membuat SKTM. Kebijakan yang dianggap Gus Hari, tidak nyambung dengan kekurangan daya yang dialami PLN, akhirnya membuat daya yang diajukan masyarakat menjadi mubazir karena tidak sepenuhnya terpakai. ‘’Jangan sampai, nanti PLN dipanggil lantas ngeles,’’ ujarnya. Demikian pula dengan pemadaman listrik yang akhir-akhir ini semakin sering terjadi di Kota Mataram. ‘’Bagaimana pertanggungjawaban PLN terhadap peralatan elektronik milik warga yang rusak akibat seringnya terjadi pemadaman,’’ imbuhnya. Gus Hari menginginkan PLN nantinya menyampaikan alasan yang logis terhadap kebijakan yang banyak dikeluhkan masyarakat ini. Sedangkan terkait tudingan PJU bodong di sejumlah jalan lingkungan dan perumahan, anggota Dewan dari dapil Cakra ini menolak anggapan itu.

Menurut Gus Hari, PJU yang terpasang di lingkungan, tidak ada yang ilegal.

Warga dipungut pajak penerangan jalan umum, maka PLN wajib memberikan layanan PJU kepada masyarakat. ‘’Saya tidak setuju kalau PLN menyebut PJU ilegal,’’ tandasnya. (fit)

I Gusti Bagus Hari Sudana Putra

(Suara NTB/ynt)

Berlakukan Denda

RUSAK - Salah satu jalan lingkungan di Kelurahan Cakranegara Selatan yang rusak.

Perbaikan Jalan Lingkungan Belum Bisa Tuntas Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram di tahun ini belum bisa menuntaskan perbaikan jalan lingkungan. Ruas jalan lingkungan di Kota Mataram sepanjang 2.340 kilometer dan 25 persen dalam kondisi rusak atau sekitar 75 kilometer. Tahun ini Pemkot Mataram mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 50 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir.H. Mahmuddin Tura kepada Suara NTB menyampaikan tahun ini perbaikan jalan lingkungan belum bisa dituntaskan. Ada sisa sekitar 20-25 kilometer jalan lingkungan yang belum bisa diperbaiki tahun ini. “DAK Rp 50 miliar belum cukup untuk menanga-

ni perbaikan jalan lingkungan di Mataram. Tapi artinya sudah sebagian besar yang tertangani dengan dana Rp 50 miliar itu,” terang Mahmuddin.

Sampai akhir 2015 ini, ruas jalan lingkungan yang diperbaiki sepanjang 55 kilometer yang tersebar di semua kecamatan.

Ditargetkan 20-25 kilometer jalan lingkungan yang masih

rusak bisa ditangani seluruhnya tahun depan. Perbaikan jalan lingkungan akan kembali dianggarkan pada APBD Kota Mataram 2016 dan disebutkan Mahmuddin Pemkot Mataram juga akan kembali mendapatkan kucuran DAK untuk perbaikan jalan lingkungan.

“Tinggal 10 persen lagi jalan lingkungan yang belum diperbai-

Hasil ’’Assessement’’

Selly : Pejabat Bisa Naik Pangkat dan Nonjob Mataram (Suara NTB) Hasil assessment pejabat belum diumumkan. Namun demikian, hasil tes itu bisa menaikkan pangkat dan dinonjobkan pejabat.

“Iya tergantung, ndak ada yang ndak bisa. Bisa naik pangkat jadi eselon IIa atau eselon I ke Pemprov atau nonjob,” tegas Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si di ruang kerjanya, Senin (2/11).

Dikatakan, ada tiga pilihan hasil assessment itu. Pertama, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki kemampuan bisa dipromosikan atau naik eselon. Kedua, apabila tidak sesuai kemampuan maka bisa diturunkan pangkatnya. Dan terakhir, dinonjobkan apabila ada catatan - catatan.

Selly menambahkan, tidak ada hasil assessment bocor atau diketahui orang lain.

Nilai ujian kompetensi pejabat itu, sifatnya rahasia dan berkaitan dengan kemampuan pribadi seseorang.

Artinya, itu dipastikan tidak terbuka bagi publik. “Ndak

ada bocor - bocor. Kalau bocor nanti kita pakaikan back drop,” kelakarnya.

Proses assessment ini dilakukan berdasarkan aturan.

Tidak mungkin, dia kerasak kerusuk melakukan tes dan lain sebagainya.

Ditemui terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Gde Sudiarta menjelaskan, sah - sah saja Penjabat Walikota melakukan assessment terhadap pejabat di Mataram. Artinya, orang nomor satu di Kota Mataram ini, ingin mengetahui sejauh mana kompetensi atau kemampuan perangkatnya. Bukan ini menjadikan permasalahan, kemudian dibesar - besarkan.

Selama itu sesuai aturan perundang - undangan, kenapa tidak kata politisi Gerindra ini assessment dilaksanakan. Kecuali, pelaksanaannya kerasak - kerusuk tanpa melihat aturan baru pihaknya bertindak tegas.

Terkait kemungkinan adanya pejabat dinonjobkan, Gde Batu sapaan akrab Ketua Ko-

(Suara NTB/dok)

Hj. Putu Selly Andayani misi I ini mengatakan, pasti ada pertimbangan oleh Penjabat Walikota. Tapi, harus dikonsultasikan ke Kemendagri. Jangan sampai, nonjob ini terkesan ada bisikan dari luar melainkan melihat kinerja dari semua pejabat. “Biarkan Walikota menilai,” pungkasnya seraya menambahkan, Komisi I tetap berperan baik menjaga hubungan antara eksekutif dan legislatif. (cem)

Molor, Proyek Pembangunan Ruang Rawat Inap RSUD Mataram (Suara NTB) Proyek pembangunan ruang rawat inap milik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram molor. Pengerjaan bersumber dari APBD senilai Rp 21 miliar lebih, sebenarnya ditargetkan tuntas awal November. Namun kenyataannya kontraktor masih sibuk bekerja.

Proses perencanaan pembangunan gedung RSUD ini, dimulai sejak tahun 2014 lalu. Sehingga, eksekusinya lebih awal dibandingkan dengan proyek fisik dari instansi lainnya.

Pantauan Suara NTB, Senin (2/11) para pekerja terlihat masih sibuk mengerjakan partisi - partisi bagian gedung.

Kaca mulai lantai dasar hingga komponen listrik belum terpasang. Manajemen rumah sakit sempat menargetkan bahwa 1 November, ruang rawat inap dikhususkan untuk pasien kelas III hingga VIP ini sudah bisa digunakan.

Direktur RSUD, dr. HL. Herman Maha Putra membantah jika proyek tersebut molor, karena proyeknya on progress. Pengerjaan itu menurutnya, masih dalam ambang batas pengerjaan kontrak.

Tapi pihaknya tetap mendorong kontraktor, agar menggenjot pekerjaan dengan melemburkan pekerjanya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska, S.Pt menyayangkan proyek bersumber dari APBD 2015 itu molor. Sebab, setiap proyek harus selesai sesuai target waktu pengerjaan. Kalau molor akibat persoalan cuaca

(Suara NTB/cem)

MOLOR - Pembangunan gedung rawat inap RSUD Molor.

Padahal, proyek itu ditargetkan rampung 1 November 2015. atau kondisi alam, pihaknya bisa mentolerir. Lain halnya, penyebab teknis dan ini patut dipertanyakan.

Artinya, ada persoalan terhadap perencanaan proyek itu. Direktur RSUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus terbuka dan jujur, terkait apa yang terjadi dalam pengerjaan tersebut.

Rencananya, selesai kunjungan dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri) di Jakarta, pihaknya akan meninjau langsung proyek tersebut.

Akan dipantau progres, bagian apa saja belum tuntas dan lain sebagainya. “Pulang dari kunjungan Depdagri di Jakarta. Kami akan turun ke lapangan,” katanya.

Ia menegaskan, jika kontrak-

tor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai target, KPA memberikan perpanjangan waktu maksimal selama 50 hari kerja dan denda. Dalam proses perpanjangan ini diharapkan, pejabat pembuat komitmen (PPK) serius mengawasi.

Wiska melihat, bukan saja pemerintah dirugikan dengan molornya ruang rawat inap ini, justru masyarakat merasa dirugikan karena tertunda menikamti fasilitas disiapkan oleh negara.

Politisi PDIP ini, melihat kasus seperti ini tiap tahun terjadi dan dianggap sepele oleh pemerintah. Seharusnya, ada ketegasan diberikan kepada kontraktor, karena tidak jarang kontraktor meminjam bendera orang lain. (cem)

ki,” cetusnya. Jika nantinya ada kelebihan anggaran dan perbaikan jalan lingkungan telah tuntas semua, sisa anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas jalan. Saat ini jalan hotmix di Kota Mataram hanya 150 kilometer. Dan jalan yang belum hotmix atau lapen akan ditingkatkan kualitasnya menjadi jalan hotmix.

Mahmuddin optimis persoalan jalan lingkungan yang rusak ini dapat dituntaskan pihaknya pada 2016 mendatang. “Tinggal sedikit dan artinya insya Allah bisa tuntas,” ujarnya. Selain itu pi-

haknya akan fokus tidak hanya pada perbaikan jalan, tapi juga memperbaiki arsitektur jalan seperti bahu jalan dan saluran drainase.

Selain DAK sebesar Rp 50 miliar, ada juga DAK reguler sebesar Rp 6 miliar yang akan digunakan untuk perbaikan jalan lingkungan. Anggaran perbaikan ini juga ditambah dari DAU (Dana Alokasi Umum) sebesar Rp 4 miliar dan bantuan dari Satker Bankim sebesar Rp 10 miliar.

Sehingga total dana tahun ini untuk perbaikan jalan lingkungan sebesar Rp 70 miliar. (ynt)

Sopir Angkot Tuding Dishub Ingkar Janji Mataram (Suara NTB) Batalnya penggunaan angkot sebagai angkutan pelajar, menuai protes dari para sopir angkot di Mataram. Sopir angkot menilai Dishub telah ingkar janji untuk menjadikan angkot sebagai angkutan pelajar. Mereka mempertanyakan anggaran Rp 200 juta, telah dialokasikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) di APBD. Jika ini tidak terealisasi, sopir angkot ancam boikot Mataram Metro.

“Kalau anggaran itu tidak terealisasi, Mataram Metro tidak boleh beroperasi,” ancam H. Sukana salah seorang sopir angkot, Senin (2/11).

Dikatakan, hasil pertemuannya dengan Kadishubkominfo beberapa waktu lalu, bahwa sudah ada anggaran Rp 200 juta. Pihaknya kemudian diminta menyerahkan data 75 bemo dan diserahkan langsung. Kenyataannya, hingga akhir anggaran ini belum ada informasi, padahal sesuai kesepakatan bemo bulan Agustus mulai beroperasi.

Kalau misalnya ini terkendala persoalan anggaran, harus diluruskan secara bersama sama. Informasi didapatkan, anggaran Rp 200 juta itu malah berkurang menjadi Rp 90 juta.

Disesalkan, kenapa mesti dipublikasikan di media massa tapi pada akhirnya tidak terealisasi. Korbannya menurut Sukana, sopir angkot yang

mengharapkan penghasilan dari hibah itu. Perhitungan sebelumnya, apabila rencana itu berjalan biaya operasional angkot Rp 100 ribu sekali angkut.

Justru itu akan mengembalikan eksistensi angkot di tengah ancaman saat ini.

Hal senada dikatakan Ayun. Dia mengatakan, sudah delapan bulan mengharapkan janji itu tapi tak kunjung terealisasi. Menurutnya, pemerintah harus mencarikan solusi agar bemo kuning tidak punah.

Bukan malah menebar janji.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, Drs. H. Khalid menjelaskan, dana Rp 200 itu sudah dialokasikan di APBDP. Akibat rasionalisasi anggaran, maka tersisa Rp 90 juta. Dana Rp 90 itu tidak serta merta dihibahkan begitu saja, tetapi harus ada dasar hukum penggunaanya. Maka, pihaknya melibatkan tim akademisi dari Unram untuk mengkaji bemo sebagai angkutan pelajar.

Dari hasil kajian akademisi itu, barulah tahun 2016 dianggarkan kembali dan bemo dijadikan angkutan pelajar.

Menurutnya, bukan saja persoalan angkot itu saja, dalam kajian nanti akan dipikirkan dan kembangkan, bagaimana bemo ini dimodifikasi agar terkesan menarik. Paling penting menurut Khalid, Organda harus memiliki badan hukum sah untuk pengelolaan anggaran. (cem)

Dana Hibah Lingkungan Harus Masukan Program Kebersihan Mataram (Suara NTB) Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si ditemui di ruang kerjanya, meminta kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), jika dana hibah Rp 50 juta tiap lingkungan dialokasikan di APBD 2016, maka itu include program kebersihan di lingkungan.

Anggaran Rp 50 juta tiap lingkungan ini, sebelumnya adalah janji mantan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

325 Kepala Lingkungan se Kota Mataram dikumpulkan dan rencana itu dinilai hal positif. Jika dikalkulasikan Rp 16 miliar lebih harus dialokasikan pada APBD 2016.

Selly mengatakan, akan tetap mendukung program pejabat sebelumnya. Bukan persoalan janji atau tidak, dia melihat sisi positif dari rencana itu. Persoalan lingkungan dilihat sangat komplek. Diantaranya, persoalan kebersihan dan sosial kemasyarakatan lainnya.

Oleh karena itu, harus diintervensi langsung oleh lingkungan. Adapun SDM lingkungan berbeda sehingga dikhawatirkan terjadi penyimpangan. Selly mengatakan dana hibah itu akan difokuskan di satu tempat. Kelurahan dan kecamatan melakukan pengawasan serta proses pencairannya harus sesuai

perencanaan.

Disamping masalah kebersihan, harus disisihkan untuk pemberdayaan dan infrastruktur. Proporsinya harus jelas dan sesuai dengan kebutuhan.

Dana program aspirasi Dewan sebaiknya, juga difokuskan di program lingkungan. Artinya, Dewan memiliki konstituen dan ini harus dimaksimalkan.

Pihaknya akan memberikan pelatihan pengelolaan dana hibah kepada semua kaling, dengan harapan pengelolaan berlangsung transparan dan akuntabel. “Tidak boleh ada yang ditutup - tutupi,” ujarnya.

Segera Diajukan Pemkot Mataram hingga awal November belum mengajukan draf APBD 2016. TAPD diketahui mulai menggodok dengan melakukan pembahasan dengan melibatkan Bappeda, Asisten I,II dan III, Dispenda dan staf ahli.

Rapat APBD 2016 itu, dilakukan di ruang rapat Sekretaris Daerah dan dipimpin langsung Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said.

Selly mengatakan, TAPD masih menggodok APBD 2016. Secara pasti belum menerima laporan, tapi ditargetkan, Selasa (3/11) hari ini rancangan APBD 2016 akan diserahkan ke Dewan. “Saya targetkan hari ini selesai dan saya malam akan tanda tangani,” ujarnya. (cem)

SUARA NTB

Selasa, 3 November 2015

Halaman 3

PEMOTONGAN SAPI/KERBAU BETINA PRODUKTIF

Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif 2015 Larangan Penyembelihan TR Besar & TR Kecil Betina Produktif; dikecualikan dalam hal : Penelitian

guna memberantas dan mencegah penyebaran penyakitnya, menderita penyakit yang mengancam jiwanya

Membahayakan keselamatan manusia (tidak terkendali)

Pemuliaan Pengendalian dan Penanggulangan PH Ketentuan Agama

Jika larangan pemotongan ternak betina produktif tetap dilanggar maka ada sangsi hukumnya dan ini berlaku pula untuk pemotongan ternak ruminansia kecil .

Bab XII. Sanksi Administratif Pasal 85 ayat 2

Ketentuan Adat Istiadat Pengakhiran Penderitaan Hewan ( UU 41/2014 Ps 18:5 )

Ketentuan larangan tersebut tidak berlaku apabila hewan besar betina : Berumur lebih dari 8 (delapan) tahun atau sudah beranak lebih dari 5 (lima) kali; …….bila tidak sedang bunting.

Tidak produktif (majir) dinyatakan oleh dokter hewan atau tenaga asisten kontrol teknik reproduksi di bawah penyeliahan dokter hewan

Mengalami kecelakaan yang berat

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : Peringatan tertulis

Penghentian sementara kegiatan, produksi dan/atau peredaran Pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan obat hewan, pakan, alat dan mesin, atau produk hewan dari peredaran

Pencabutan izin, atau Pengenaan denda

Bab XII. Sanksi Administratif Pasal 85 ayat 4

dapat menurun pada keturunananya sehingga tidak baik untuk ternak bibit.

Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dikenakan kepada setiap orang yang: Menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif paling sedikit sebesar Rp 1.000.000,- dan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,-

Menderita penyakit menular yang menurut Dokter

Menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif

Hewan pemerintah harus dibunuh/dipotong bersyarat

paling sedikit sebesar Rp 5.000.000,- dan paling banyak sebesar Rp. 25.000.000,-

Menderita cacat tubuh yang bersifat genetis yang

Mencegah Pemotongan Sapi dan Kerbau Betina Produktif Melalui Perda No 1 tahun 2015 UPAYA mencegah pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif, sebenarnya sejak lama diikhtiarkan Pemprov NTB. Langkah pencegahan ini, sejalan dengan program unggulan Bumi Sejuta Sapi (BSS) yang diluncurkan di awal kepemimpinan Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi. Untuk mendukung program BSS ini, salah satu langkah yang dilakukan adalah menjaga keberlangsungan perkembangbiakan ternak sapi dan kerbau.

Untuk menjaga keberlangsungan perkembangbiakan ternak ruminansia ini, lahirnya Perda No.1 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif. Melalui Perda ini ditargetkan pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif bisa ditekan sekecil-kecilnya. Karena ada kecenderungan, angka pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif di NTB masih tinggi berdasarkan data Rekapitulasi Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau di RPH/TPH se-NTB dari tahun 2012-2014 (lihat tabel).

Angka pemotongan sapi dan kerbau betina produktif tahun 2012 masih relatif tinggi khususnya di Pulau Sumbawa. Berdasarkan data, angka pemotongan sapi dan kerbau betina produktif di Pulau Sumbawa mencapai angka 1.040 ekor, sedangkan di Pulau Lombok hanya 51 ekor. Sementara berdasarkan data tahun 2013, jumlah pemotongan sapi dan kerbau produktif di NTB mengalami peningkatan. Jika di Pulau Lombok meningkat menjadi 82 ekor, di Pulau Sumbawa meningkat juga sebanyak 1.165 ekor.Kemudian tahun 2014 sapi dan kerbau bentina produktif yang dipotong di Pulau Lombok sebanyak 51 ekor. Di Pulau Sumbawa mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tetapi angkanya masih tetap tinggi yaitu sebanyak 1.040 ekor.

Sedangkan tahun tahun 2015 berdasarkan data hingga 13 Oktober 2015, pemotongan sapi di Pulau Sumbawa dan Lombok sebanyak 26.589 ekor, dengan rincian yang jantan sebanyak 23.545 ekor dan betina 3.044 ekor. Dari jumlah itu jika dirinci jumlah sapi dan kerbau betina produktif yang dipotong masing-masing untuk sapi betina produktif sebanyak 375 ekor dan kerbau betina produktif sebanyak 227 ekor. Jika diprosentasekan betina produktif yang dipotong (baik kerbau dan sapi) relatif masih banyak yaitu 12,82 persen.

Karena itu seperti disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Ir. Hj. Budi Septiani, upaya menekan pemotongan ternak kerbau dan sapi betina produktif terus dilakukan.

Dengan lahirnya paying hukum berupa Perda No 1 tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif, langkah untuk menekan sekecil mungkin pemotongan sapi dan kerbau betina produktif di NTB bisa dilakukan secara maksimal. (*)

Melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit sebesar Rp 5.000.000,- dan paling banyak sebesar Rp.500.000.000,-

Bab XIII. Ketentuan Pidana Pasal 86 Setiap orang yang menyembelih : Ternak ruminansia kecil betina produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,dan paling banyak Rp 5.000.000,-; dan

Ternak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 dipidana dengan pidana

kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 5.000.000,0 dan paling banyak Rp 25.000.000,-

Introspeksi/Muhasabah

Kisah nabi Yakub AS: pamannya bernama Laabaan, punya dua orang anak gadis berturut-turut Lai’ah dan Raahiil.

Pamannya ingin mengawinkan Lai’ah dengan Yakub, tapi Yakub maunya hanya dengan Raahiil saja. Akhirnya sang paman memberi syarat, “kalau itu maumu, maka harus pelihara kambingku selama 7 tahun”. Setelah sukses pelihara kambing 7 tahun akhirnya Yakub kawin dengan Raahiil.

Nabi Saleh AS: kisah pembunuhan onta, kemudian mereka sembelih onta betina itu dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah tuhan dan mereka berkata “ Hai Saleh, datangkanlah apa yang engkau ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah SWT (QS. AL A’raaf ayat 77).

Umat nabi Saleh AS bernama kaum Tsamud yang dalam waktu tiga hari datang azab Allah berupa petir dahsyat diikuti gempa “karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan ditempat tinggal mereka” (QS. Al A’raaf ayat 78).

Kisah nabi Musa AS: ketika tiba di sumber mata air negeri Madian, musa melihat banyak penggembala meminumkan ternaknya, termasuk dua orang wanita yang kesulitan memberi minum ternaknya karena banyak penggembala lainnya. Musa menolong wanita tersebut. Salah seorang wanita tadi cerita ke ayahnya yang sudah tua yaitu Nabi Suaib AS. Nabi Suaib lantas menikahkan anaknya Sufairah dengan Musa setelah sebelumnya Musa bekerja selama 8 tahun memelihara kambing mertuanya.

Banyak pedet selamat à bekal untuk berkurban pada idul Adha/Qurban.

Qabil bin Adam tidak diterima Kurbannya, sedang Habil bin Adam diterima kurbannya berupa ternak yang bagus-bagus oleh Allah SWT. Nabi Nuh AS: Allah SWT memerintahkan Nuh AS untuk memuat keluarga beliau dan orang-orang yang beriman serta setiap hewan yang hidup sepasang-sepasang (jantan betina) ke dalam perahu. Bahtera nabi Nuh terdampar di Gunung Judi di Armenia Selatan berbatasan dengan Mesopotania.

SUARA NTB Selasa, 3 November 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Tak Tunjukkan Disposisi

Anggota Fraksi PKN Tolak Kehadiran Sekda

(Suara NTB/rus)

Mulai Dicairkan BANTUAN sosial (bansos) senilai Rp 2 miliar lebih untuk kegiatan pembangunan masjid dan musala serta bansos untuk yayasan mulai dicairkan. Para penerima bansos yang di-SK-kan langsung Bupati Lombok Timur (Lotim) dicairkan secara kolektif.

Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Toni Satria Wibawa, menjelaskan, proses pencairan dana bansos harus menggunakan rekening Bank NTB, foto kopi KTP ketua dan materai.

Diketahui jumlah masjid yang diberikan bansos dan bertepatan dengan momentum Muharam 1437 Hijriah ini sebanyah 57 masjid dan musala. Total anggaran untuk masjid dan musala ini mencapai Rp 1,420 miliar. Masing-masing masjid dan musala diberikan beragam mulai dari kisaran Rp 10-25 juta. Sedangkan yayasan dialokasikan dananya sebesar Rp 615 juta yang diberikan kepada 14 yayasan se-Lotim dengan dana Rp 10-75 juta.

Melihat jumlah yang diberikan bantuan saat ini diakui Toni jauh dari jumlah keseluruhan yayasan dan masjid serta musala se Kabupaten Lotim. Namun dipastikan bansos yang diberikan merata di semua kecamatan dan tidak ada yang menumpuk di satu kecamatan.

Adapun tujuan dan komitmen pemerintah daerah di bawah komando Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan dan Wakil Bupati H. Haerul Warisin untuk meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan di Kabupaten Lotim. Termasuk membantu yayasan menjalankan kegiatan pendidikan dan kegiatan sosial yang bersentuhan langsung dengan kemaslahatan rakyat.

Kegiatan pemberian bansos kepada yayasan dan masjid serta musala ini tetap akan dilakukan Pemkab Lotim. Setiap momentum Muharam kegiatan ini selalu digelar, karena menjadi bagian dari pelaksanaan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Lotim. (rus)

(Suara NTB/yon)

Minim, Pembuatan KTP Masyarakat di Pedesaan Selong (Suara NTB) – Berdasarkan catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), jumlah masyarakat Lotim yang wajib memegang Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP) hingga saat ini berjumlah sekitar 900 ribu jiwa dari sekitar 1,3 juta jiwa masyarakat Lotim.

Dari 900 ribu jiwa masyarakat Lotim yang wajib KTP itu, tercatat sekitar 400 ribu jiwa di antaranya saat ini belum membuat E-KTP atau KTP tersebut. ‘’Kondisi itu didominasi oleh masyarakat yang berada di pedalaman pedesaan yang masih menganggap KTP tersebut tidak terlalu penting. Sementara, pelaksanaan sosialisasi ke desa-desa tersebut hingga saat ini masih terkendala anggaran,’’ ungkap Kepala Dinas Dukcapil Lotim, Ir. Sateriadi, MT, MSc, Senin (2/11).

Menurutnya, minimnya kesadaran masyarakat membuat KTP, lantaran masyarakat belum merasa penting memiliki KTP, padahal memiliki KTP merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.

Adapun, usia masyarakat yang wajib memegang KTP tersebut adalah usia 17 tahun ke atas. Kecuali masyarakat yang menikah namun belum layak untuk membuat KTP tetap diberikan toleransi. Selain itu, dalam perekaman maupun pembuatan KTP ini, ia mengklaim tanpa adanya pungutan apapun baik yang dilakukan di tingkat kecamatan terlebih di tingkat kabupaten.

Bahkan, untuk pembuatan masyarakat sudah tidak lagi menunggu berbulan-bulan, karena saat ini alat pencetak EKTP yang dimiliki oleh Dukcapil Lotim sebanyak 5 unit dari sebelumnya 2 unit. Tambahan berasal dari APBD Perubahan Pemkab Lotim. Bahkan, katanya, pada bulan November ini, Dukcapil Lotim akan mendapatkan tambahan mesin cetak lagi dari provinsi.

Pada bagian lain, seringnya terjadinya pemadaman listrik dikhawatirkan berdampak pada server, seperti terjadi kerusakan. Diakuinya, akibat dari seringnya pemadaman listrik yang dilakukan oleh PLN, menyebabkan server yang dimiliki Dukcapil Lotim lelet untuk terhubung kembali, termasuk pada saat pemasukan data yang dilakukan pihak kecamatan. (yon)

(Suara NTB/rus)

DATANGI - Para sopir angkutan material hasil tambang MBLB saat menduduki gedung DPRD Lotim, Senin (2/11).

MBLB Ilegal Beroperasi

ESDM dan PP Akui Miliaran Rupiah PAD Hilang Selong (Suara NTB) Banyaknya aktivitas penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diakui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Perindustrian Perdagangan (PP) telah menyebabkan miliaran rupiah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) hilang. Terlebih banyak perusahaan tambang tak mengurus izin sampai kawasan yang ditambang habis.

Sekretaris Dinas ESDM dan PP Lotim, Andika Istujaya di Selong. Senin (2/11), mengaku, pihaknya sedang melakukan pendataan terhadap MBLB ilegal atau disebut Penambangan Tanpa Izin (Peti) untuk selanjutnya diarahkan agar segera membuat izin.

Pascaberlakunya UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, izin usaha pertambangan (IUP) ini menjadi kewenagan pemerintah provinsi. Tugas Dinas ESDM dan PP Lotim selama ini hanya mengajukan rekomendasi.

Catatan Dinas ESDM dan PP Lotim jumlah aktivitas tambang MBLB tersebar di 54 lokasi. Dari jumlah itu dicatat sudah 6 perusahaan yang sudah habis masa berlakunya. Sedangkan lokasi-lokasi tambang ilegal tersebar di puluhan lokasi. Jumlahnya diklaim Dinas ESDM dan PP ini relatif kecil, hanya 3-4 persen saja. Jauh dari prediksi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lotim sebelumnya yang menyebut jumlahnya

mencapai 90 persen.

Lokasi-lokasi MBLB ilegal itu antara lain di Kecamatan Labuhan Haji belasan lokasi, antara lain terdapat 4 lokasi di Desa Korleko Selatan, 2 lokasi di Desa Korleko, Ijobalit 5 lokasi, Suryawangi satu lokasi. Kecamatan Suralaga, Suralaga 1 lokasi yakni di Desa Bagik Payung Timur. Kecamatan Pringgasela ada 6 lokasi, Kecamatan Aikmel ada 4 lokasi, Kecamatan Wanasaba ada 3 lokasi, Kecamatan Keruak 1 lokasi dan Kecamatan Sambelia 2 lokasi.

Rencana pendataan Peti ini kata Andika sudah dicanangkan sejak tahun 2014 lalu.

Aktivitas tambang sebenarnya disayaratkan sebelum memulai baru mengurus izinnya. Fakta yang terjadi sudah melakukan penambangan baru ada rencana urus izin.

Sebelumnya Ketua DPRD Lotim, H. M. Khaerul Rizal, mengaku, akibat banyaknya aktivitas tambang ilegal ini membuat miliaran rupiah sumber PAD Lotim ini hilang.

Target Pemkab Lotim diket-

ahui hanya Rp 1,735 miliar.

Sementara dari potensi yang dimiliki, sebanyak 50 persen saja yang berizin, diyakini PAD dari pajak MBLB ini bisa tembus Rp 10 miliar.

Sementara itu, sejumlah sopir dump truk pengangkut material hasil tambang MBLB menduduki gedung DPRD Lotim dan Satuan Polisi Pamong Praja Lotim, Senin (2/11).

Para sopir asal Lotim ini meminta tidak diberatkan dalam penarikan pajak MBLB sesuai Peraturan Bupati Lotim Nomor 18 tahun 2015.

Menurut pengakuan Ahmad, salah seorang sopir asal Tanjung Kecamatan Labuhan Haji harga material pasir salah satu MBLB saat ini Rp 250 ribu. Sebelumnya bisa Rp 200. Harga jual di masyarakat Rp 450 ribu.

Pascaberlakunya pajak MBLB ini para sopir asal Lotim ini mengaku rugi. Pasalnya para sopir mengeluarkan Rp 70 ribu untuk buruh. Sementara harus tambah beban pajak Rp 25-35 ribu. Dikurangi lagi dengan minyak, para sopir mengaku tidak dapat apa-apa. (rus)

Disosnakertrans Lotim Berencana Berdayakan Purna TKI Selong (Suara NTB) – Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) berencana memberdayakan purna Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam bentuk pelatihan kewirausahaan. Hal itu dikarena supaya masyarakat tidak terus-terusan tergiur bekerja di luar negeri.

Pasalnya, usia masyarakat yang layak untuk bekerja di luar negeri itu sudah tertuang dalam undang-undang.

Kepada Suara NTB, Senin (2/11), Kepala Bidang Bina Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BPPN) pada Disosnakertrans Lotim, M. Supriyadi, menegaskan, menurut aturan Undang-Undang No 39 tahun 2009 ten-

tang penempatan dan perlindungan TKI. Usia TKI yang layak untuk bekerja ke luar negeri itu maksimal 40 tahun dan pendidikan minimal SD atau bisa membaca dan menulis, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sejumlah persyaratan lainnya.

“Sebenarnya semua masyarakat sudah mengetahui segala persyaratan itu karena pada bulan Januari 2015 lalu kita sudah bersurat kepada semua desa/keluarahan di Lotim terkait aturanaturan itu,”akunya.

Disinggung masih banyaknya TKI di bawah umur maupun melebihi usia sesuai dengan apa yang tertuang dalam undangundang yang lolos menjadi TKI di luar negeri. Supriyadi meng-

akui itu tidak terlepas dari campur tangan oknum-oknum dalam memalsukan dokumen TKI termasuk dari segi usianya.

Maka dari itu, katanya, itulah fungsi dilakukannya sosialisasi terhadap masyarakat terutama yang sering keluar masuk menjadi TKI. Selain itu, ungkapnya, terkait dengan kontrak juga maksimal 2 tahun, namun lagi-lagi yang menjadi permasalahannya adalah banyaknya TKI yang memperpanjang sendiri kontraknya di kedutaan. “Kita sangat berharap sebelum menandatangani dokumendokumen itu, para TKI kita harapkan untuk membaca dan memahami dulu persyaratanpersyaratan yang ada,” jelasnya. (yon)

Inventarisasi BMD Salah Satu Syarat Dapat WTP Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk pertama kalinya menggelar Sensus Barang Milik Daerah

(BMD). Sensus ini sendiri dilaksanakan sejali dalam 5 tahun, di bawah arahan dari BPKP Perwakilan NTB. Penjabat Bupati KLU H.

Ashari, SH, Senin (2/11) mengatakan, pentingnya penataan atau inventarisasi BMD sebagai aset milik rakyat.

Sebab, dengan sensus BMD

setidaknya menjadikan pengelolaan aset menjadi lebih baik. Terlebih, aset milik daerah yang dipergunakan di luar maupun dalam gedung sudah semakin berkembang dan kompleks, sehingga membutuhkan tata kelola yang optimal.

“Dispenda sebagai leading sector pelaksanaan sensus ini agar melaksanakan tugas ini dengan sungguh-sungguh. Kehadiran BPKP bertujuan untuk memberikan pengetahuan teknis inventarisasi barang milik daerah agar tiap SKPD melakukan sensus mempedomani aturan yang berlaku, sehingga nantinya diperoleh data kekayaan daerah yang akurat,” ungkap Ashari.

Didasari data akurat aset ini, sambungnya, eksekutif selanjutnya dapat menjadikannya acuan dalam hal, perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian hingga pemanfaatan barang. “Salah satu faktor penentu memperoleh opini WTP adalah penataan inventarisasi barang dengan baik, karena itu kegiatan ini wajib diikuti pengurus atau penyimpan barang,” tegasnya.

Sementara, Sekda KLU H. Suardi, SH, mengatakan Sensus BMD kali ini akan dilakukan terhadap 28 SKPD, 5 UPTD, 8 Puskesmas, 143 SD (sekolah dasar), 15 SMP, 11 SMA/SMK, serta satu Perusda yakni PDAM KLU. Adapun barang yang akan disensus meliputi, barang milik kabupaten, barang yang dipisahkan pada BUMD, barang milik negara yang digunakan Pemda, dan barang milik provinsi yang digunakan Pemda.

“Sensus BMD ini dilakukan dalam upaya mendapatkan data (jenis dan jumlah) barang milik daerah atau negara yang benar-benar akurat, up to date, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk diketahui, inventarisasi awal kita, nilai total BMD Lombok Utara yakni Rp 833 miliar lebih,” terang Suardi.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BPKP Perwakilan NTB, Bonardo Hutauruk, tidak banyak berkomentar. Ia hanya mengisyaratkan, dalam upaya sebuah pemerintahan mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good government and clean governance), maka akuntabilitas di berbagai sisi harus dilakukan- tak terkecuali masalah aset (BMD). (ari)

Tanjung (Suara NTB) Anggota Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional (PKN), Zarkasi, S.Ag, memilih walk out (WO) dari ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Senin (2/ 11). Hal ini ia lakukan lantaran Sekda KLU, H. Suardi, SH., yang ditunjuk menggantikan Penjabat Bupati, H. Ashari, SH, MH, tidak dapat menunjukkan disposisi dirinya mewakili Penjabat Bupati.

Sidang paripurna DPRD dengan agenda penyampaian jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas RAPBD 2016, tak berjalan mulus. Sesaat dibuka oleh Ketua DPRD KLU, Dra. Ni Wayan Sri Pradianti, dan menginjak acara pokok, intern Fraksi PKN melakukan interupsi. Zarkasi lebih dulu membuka interupsi dan meminta Sekda yang saat itu tidak full dress atau hanya berseragam Linmas, mengeluarkan surat disposisi dirinya dari Penjabat Bupati. Alasan Zarkasi, dikarenakan agenda sidang sangat strategis, sehingga sekda setidaknya hadir di ruang sidang tanpa instruksi lisan.

Zarkasi menilai, sidang dengan agenda apapun. Di DPRD adalah resmi. Sehingga baginya, pihak yang hadir dari eksekutif, baik sekda yang mewakili Penjabat Bupati ataupun kepala bidang yang mewakili kepala dinasnya, harus menyertakan disposisi.

“Ini rapat paripurna, jangan sampai Kepala Dinas Kesehatan yang mengajukan SPT (Surat Perintah Tugas (SPT) sesuai mekanisme administratif itu dipersoalkan.

Sedangkan administratif di sidang ini tidak. Sekali lagi,

bukan tidak boleh Sekda hadir, tapi tunjukkan ke kami legalitasnya secara administratif untuk hadir di tempat ini, jika tidak saya akan keluar dan mencabut tanda tangan daftar hadir saya,” ancamnya.

Sementara, Ketua Fraksi PKN, Tusen Lasima, memiliki pandangan berbeda dari anggota Fraksinya. Tusen meminta semua yang hadir agar memahami utuh tata tertib sidang di DPRD KLU. Menurutnya, kewajiban kepala daerah di ruang sidang yang tidak boleh diwakilkan hanya pada 2 momen, yaitu Saat pengajuan KUA PPAS dan saatpengambilan keputusan atau di akhir RAPBD. Di selasela itu, kepala daerah boleh diwakilkan.

Saling jawab intern Fraksi PKN memancing fraksi lain untuk turut interupsi. Anggota Fraksi Golkar, Djekat Demung, Deby Ariawan, keduanya membela pendapat Zarkasi, agar Sekda segera menunjukkan surat mandat dari atasannya.

Hingga Zarkasi beranjak dan meninggalkan ruang sidang, Ketua DPRD, Dra. Ni Wayan Sri Pradianti, memberi pembelaan kepada Sekda. Ia mengakui Penjabat Bupati telah menyampaikan secara lisan ketidakhadirannya di sidang DPRD, karena masih harus menemani BPKP Perwakilan NTB yang memiliki agenda di KLU. Disposisi ke Sekda pun ia dengar langsung secara lisan, dan menurutnya, kehadiran Sekda tidak dapat dipersalahkan. Setelah semua peserta sidang menyaksikan fisik disposisi, Sri Pradianti pun mempersilakan sekda menyampaikan pandangan eksekutif. (ari)

(Suara NTB/ari)

SIDANG - Suasana sidang di DPRD KLU mengenai jawaban eksekutif terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD KLU, Senin (2/11). Sebelumnya, kehadiran sekda dipersoalkan anggota DPRD, karena tidak menunjukkan bukti disposisi dari Penjabat Bupati.

BPKP Nilai Kinerja SKPD di KLU Melempem Tanjung (Suara NTB) Melambatnya kinerja pejabat eselon ll - setingkat Kepala SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengundang pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB untuk berkomentar.

BPKP merasa, banyak hal yang belum sinkron antara tupoksi kedinasan dengan latar belakang atau keahlian pejabat bersangkutan. Sehingga, idealnya, penyegaran di level kepala dinas dapat dilakukan setelah Pilkada.

Salah satu acuan BPKP menilik kinerja SKPD adalah pada porsi arus pendapatan asli daerah (PAD) yang masuk ke kas daerah. Di sejumlah SKPD, BPKP melihat potensi besar PAD yang jika disentuh oleh inovasi seorang kepala dinas akan menjadikan PAD KLU berlipat ganda.

“Kalau tidak sesuai fungsinya otamatis akan menjadi ketimpangan, di mana itu akan berdampak pada melambatnya kinerja,” kata Kepala BPKP NTB, Bonardo Hutauruk kepada wartawan di sela-sela sosialisasi Sensus Aset di aula kantor bupati, Senin (2/11).

Ia melihat, penempatan person pada posisi kepala dinas masih harus dievaluasi.

Misalnya, kata dia, background keahlian person pada bidang perencanaan dan pembangunan, tidak melulu harus dipercaya sebagai kepala dinas yang mengurus hal teknis.

Sebab menurut dia, tentu kepala dinas bersangkutan tidak akan paham tupoksinya, karena keahliannya berbeda.

“Dalam rangka meningkatkan PAD tentu hal ini mesti ditata untuk kepentingan masyarakat,” singgungnya.

Catatan koran ini, perjalanan PAD KLU mengalami peningkatan setiap tahun.

Awal mekar dari Kabupaten Induk, PAD KLU hanya berjumlah Rp 6 miliar. Tahun 2015 - sebagaimana pengesa-

han APBDP, capaian PAD berada di angka fantastis yakni Rp 96 miliar. Capaian PAD ini bahkan mengalahkan PAD kabupaten lain yang lebih dulu berdiri, seperti Kabupaten Dompu dan Kota Bima.

Meski besar, namun PAD memang pantas digenjot, karena kinerja SKPD masih jauh dari harapan. Beberapa SKPD yang mengurusi PAD, seperti Dinas Pariwisata untuk tiket masuk kunjungan ke objek wisata, Dishub untuk retribusi parkir fast boat, cidomo, sepeda motor, dan parkir di pasar-pasar, masih harus digenjot. Demikian pula Disnaker yang hingga kini masih kucing-kucingan dengan tenaga kerja asing, atau pemanfaatan air tanah dalam oleh pihak hotel yang sampai saat ini belum ditindak optimal.

Menyikapi perlunya mutasi Kadis, Penjabat Bupati Lombok Utara, H. Ashari SH. MH., mengisyaratkan tak ingin gegabah mengambil keputusan mutasi. Mengingat untuk level eselon ll atau III harus melalui “izin” Kementerian Dalam Negeri. Lagipula, seiring mepetnya Pilkada, tentu ia akan berpikir ulang, sehingga tidak membuat keputusannya berdampak bagi kondusivitas di daerah. Meski demikian, dirinya juga akan tetap melakukan evaluasi guna melihat kompetensi Kepala SKPD berkorelasi atau tidak dengan tupoksinya.

“Nanti akan kita cek mana (pejabat) yang potensi tidak jelas, akan jadi perhatian kita,” imbuhnya.

Perihal mutasi eselon ll, ujarnya, lebih dulu mempertimbangkan dasar hukum serta aspek-aspek lain. Bilamana dipandang perlu dan memungkinkan, maka hal itu bukan mustahil dilakukan, demikian sebaliknya. “Untuk mutasi, kita harus lihat dulu aturannya, ada ruang atau tidak, dan syaratnya pun sudah jelas. Tetapi evaluasi kinerja akan tetap ada,” demikian Ashari. (ari)

SUARA NTB Selasa, 3 November 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

DPRD Kritisi Perekrutan Personel Baru Satpol PP

Kades Introspeksi Diri LAMBATNYA realisasi dana desa dari pemerintah diakui Ketua Forum Koordinasi Kepala Desa (FKKD) Lotim, Lalu Muhir. Ketua FKKD yang juga Kepala Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga ini meminta anggotanya untuk introspeksi diri.

Kepada Suara NTB belum lama ini, Muhir menjelaskan, apa yang telah dilakukan Pemkab Lotim, khususnya di lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) sudah sangat tepat.

BPMPD sebagai leading sector yang mengurus persoalan desa dinilai selama (Suara NTB/dok) ini cukup konsisten dalam Lalu Muhir menjalankan tugas. Termasuk dalam hal pencairan dana desa baik yang bersumber dari APBD maupun dari dana pusat. Kegiatan pembinaan terhadap kepala desa dan perangkat desa juga sudah dilakukan. “Jika masih ada desa terlambat, itu sudah menjadi urusan kades bersangkutan, kita sudah berikan dorongan,” ujarnya.

Menurut Muhir, adanya keterlambatan sejumlah aturan hukum terkait dana desa ini juga menjadi salah satu pemicu lambatnya proses pencairan. Desa berulang kali dituntut melakukan perbaikan. “Mungkin ini karena barang baru, sehingga kerap terlambat, akan tetapi jika dibandingkan dengan kabupaten lain, kita Lotim masih bagus,” demikian Muhir.

Sebelumnya Kepala BPMPD Lotim H. Syamsuddin menyinggung soal kerapnya desa yang lambat dalam mengurus dana desa. Desa diminta disiplin dan mempercepat proses melengkapi syaratnya. (rus)

Giri Menang (Suara NTB) Komisi I DPRD Lombok Barat (Lobar) mengkritisi adanya perekrutan 13 anggota baru Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) oleh Kepala Satpol PP Baiq Yeni Ekawati. Pasalnya, ada salah satu anggota Satpol PP yang nasibnya digantung, padahal dia, termasuk anggota lama mengabdi di Satpol PP Lobar.

“Kami pertanyakan kenapa sekda mengaku tidak tahu soal itu. Kami juga pertanyakan kenapa anggota Satpol PP direkrut baru, sementara ada anggota nasibnya digantung,” ujar Ketua Komisi I DPRD Lobar, H Zulkarnain, Senin (2/11).

Politisi Golkar ini, menyatakan, perihal perekrutan 13 anggota diajukan oleh Kepala Satpol PP sudah sesuai me-

kanisme, artinya diajukan oleh pimpinannya lalu dibahas oleh komisi dan gabungan komisi pada APBDP tahun ini.

Penambahan ini pun disetujui, dengan alasan personel Satpol PP sangat dibutuhkan mengingat masih kurang.

Di sisi lain, pernyataan sekda yang mengaku tidak tahu menahu perihal perekrutan anggota satpol PP baru menu-

rutnya tidak masuk akal. Sebab selaku petinggi di birokrasi, seharusnya sekda mengetahui perihal pegawai, termasuk personel Satpol PP. “Kan dia (sekda, red) sendiri yang membubuhkan tanda tangan pada usulan itu, jadi sangat aneh kalau ia tidak tahu,” tanyanya.

Ditanya terkait adanya dugaan anggota baru merupakan “pesanan “dari oknum pejabat

dan dewan ia mengaku sudah melakukan penelusuran. Dugaan ini sementara belum ditemukan oleh dewan. Begitu pula terkait adanya anggota Satpol PP yang nasibnya digantung, lantaran ia masuk, namun tidak ada namanya dalam SK. Hal ini akan dilacak oleh Komisi I. Seharusnya, kata dia, perekrutan anggota baru tidak mesti dilakukan, jika masih ada anggota yang nasibnya tidak jelas. Semestinya anggota itu direkrut lagi, lantaran sudah lama mengabdi. “Ini kami belum tahu, kami akan telusuri,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Satpol

PDAM Gunung Sari Selektif Tentukan Desa Penerima Bantuan

Abu Vulkanik Baru Jari Tidak Sampai Sembalun Selong (Suara NTB) Abu Vukanik Gunung Baru Jari sampai saat ini tidak sampai ke permukiman warga di Sembalun. Jarak Sembalun dari anak Gunung Rinjani yang mulai aktif meletus sejak sepekan terakhir ini 14 kilometer (km).

“Tidak ada kekhawatiran, kita di Sembalun masih aman dan tenang,” ucap Kepala Desa Sembalun, Diralam kepada Suara NTB Senin (2/11). Warga Sembalun tetap menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Hanya saja para porter yang terpaksa menganggur untuk sementara waktu karena jalur trekking ke Rinjani ditutup.

Hal senada disampaikan Salafuddin. Warga Sembalun yang juga perangkat desa ini mengatakan warga terlihat tenang-tenang saja hanya bisa melihat dari kejauhan asap mengepul dari pengunungan.

Abu vulkanik yang dikeluarkan Gunung Baru Jari sampai saat ini masih terlindungi oleh dinding kaldera di sekitar gunung yang terletak tepat di pinggir Danau Segara Anak ini. Dinding bukit pelawangan yang cukup tinggi menghadang abu vulkanik ke arah Sembalun.

Sepengetahuan Salafuddin, arah abu vukanik letusan gunung bertiup ke arah utara. “Kita menyaksikan letusannya seperti kayak jamur dari Sembalun,” tuturnya. Suara ledakan gunung meletus pun tidak sampai terdengar sampai Sembalun.

Ditambahkan, akibat dari ditutupnya trekking membuat 90 persen warga Desa Sembalun yang berprofesi sebagai porter sekarang menganggur. “Dari kementerian kan sudah menutup jalur trekking, sehingga tidak ada yang mendaki,” tambahnya.

Anggota DPRD Lotim dari Sembalun, Surdian mengaku, sampai saat ini aktivitas Gunung Baru Jari masih aman dan tidak menimbulkan kekhawatiran dari warga. Warga juga tidak panik terhadap aktivitas letusan gurung.

Letusan Gunung Baru Jari tahun ini, katanya, tidak sedahysat tahun 1994 silam. Di mana, tahun itu, abu vulkanik Gunung Baru Jari menyebar ke sebagian besar Lombok Timur. Tidak terkecuali Sembalun. (rus)

(Suara NTB/kir)

SALURKAN AIR - Sejumlah personel Polres Loteng sedang menyalurkan air bersih di Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya. Tahun ini, aparat kepolisian ikut turun tangan membantu daerah-daerah yang terkena dampak kekeringan, karena dampak kekeringan yang sangat parah.

Kekeringan Terparah

Disostektrans Loteng Kewalahan Penuhi Permintaan Air Bersih Praya (Suara NTB) Musim kering tahun ini bisa dikatakan sebagai musim kering dengan dampak yang paling parah dari sebelum-sebelumnya. Mengingat dampaknya yang begitu luas yang dirasakan oleh masyarakat.

Bagaimana tidak, hampir seluruh wilayah Loteng ikut merasakan dampak kekeringan, berupa kesulitan memperoleh air bersih.

“Daerah-daerah yang selama ini tidak tersentuh dampak kekeringan, tahun ini juga ikut terkena imbas,” ungkap Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disostektrasn) Loteng, H.M. Nazili, SIP, saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (2/11).

Sebut saja wilayah Kota Praya, banyak wilayahnya kekurangan air bersih. Padahal, sebelumnya-sebelumnya wilayah Kota Praya tidak pernah mengalami kesulitan air bersih. Meski pada musim kemarau panjang seperti sekarang ini.

“Jadi baru kali ini, wilayah Kota Praya mengalami kesulitan air ber-

Dampak El Nino Dikhawatirkan Picu Peningkatan Angka Kemiskinan

sih. Kalau sebelumnya juga mengalami, tapi tidak separah tahun ini,” jelasnya.

Akibatnya, pihak pun kewalahan memenuhi permintaan bantuan air bersih warga. Karena banyaknya, permintaan yang masuk dari wilayah Kota Praya. Belum lagi pihaknya juga harus memenuhi permintaan dari warga di luar Kota Praya lainnya.

Belum lagi, kondisi armada pengangkut air bersih yang sangat terbatas. Karena hanya ada satu armada yang dimiliki membuat upaya penanggulangan dampak kekeringan belum bisa maksimal dilakukan.

Untuk itu, pihaknya juga sudah meminta bantuan dari pemerintah provinsi untuk mengirim armada pengangkut air tambahan guna mem-back up upaya penanggulangan dampak kekeringan di daerah ini. “Tapi karena daerah lain juga minta yang saja, jadi kita harus buat jadwal. Supaya masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih bisa terlayani,” imbuh Nazili.

Terkait proses distribusi air bersih, pihaknya bisa melayani 3 sampai 4 kali dalam sehari. Tapi itu khusus bagi daerah-daerah yang jaraknya tidak terlalu jauh. Sedangkan bagi daerah yang letaknya jauh, distrisbusi air bersih maksimal bisa dilakukan sampai dua kali sehari.

Sementara terkait kesulitan air bersih yang melanda sebagian besar wilayah Loteng, Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK,MH, sebelumnya menegaskan, kalau pihaknya tetap akan berupaya membantu dengan maksimal sesuai kemampuan yang ada. Semua fasilitas dan sarana yang dimiliki akan dikerahkan guna membantu meminimalisir dampak kekeringan dengan cara membantu menyalurkan air bersih.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Disostektrans Loteng, terkait daerah-daerah yang butuh penanganan dan bantuan air bersih. “Kita juga akan berupaya semaksimal mungkin. Membantu menangani dampak kekeringan yang terjadi,” tegas Nurodin. (kir)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 tenaga kerja karena menyejuta” katanya, Senin (2/11).

Giri Menang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Rencana kenaikan diwajib- suaikan dengan kemam(Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pemkab Lombok Barat kan setiap tahun ada, sehing- puan perusahaan. ‘’Kon1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 (Lobar) mengusulkan kenai- ga pihak perusahaan harus sekuensinya perusahaan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 kan Upah Minimum Kabu- mematuhi, terutama bagi pe- bisa nutup atau mem-PHK 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 paten (UMK) tahun 2016 rusahaan besar. Di Lobar, sebagian pekerja,’’ ujarnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Beberapa pertimbangan para pekerja sebesar Rp jelasnya, diakui masih ada 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1.500.000. Jumlah tersebut perusahaan yang tak patuh kenaikan UMK ini, menu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 lebih tinggi dibanding UMK terhadap aturan UMK. Artin- rutnya, karena terkoreksin1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 yang berlaku pada tahun ini, ya, banyak perusahaan mem- ya nilai rupiah. Selain itu, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 yakni Rp 1.400.000 atau berikan upah di bawah UMK. pihaknya juga mengacu ter1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 naik Rp 100.000. Usulan Dari ratusan perusahaan di hadap Kebutuhan Layak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 tersebut telah mendapat lobar, trerdapat 20 perusa- Hidup (KLH). Di mana, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 persetujuan Plt Bupati haan kategori besar, perusa- standar KLH di Lobar sebe1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Lombok Barat H. Fauzan haan menengah 100, sedang- sar Rp 1,4 juta. Sedangkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Khalid dan diajukan ke Gu- kan perusahaan kecil itu ada dibandingkan di perkotaan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 puluhan perusahaan. “Yang bisa menghabiskan Rp 1,7 bernur NTB. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kepala Dinas Sosial ten- perusahaan kecil ini yang ban- juta per bulan. “Tapi kenai1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 aga Kerja dan Transmigra- yak memberikan upah di kan UMK ini di atas stan1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 dar KLH,”imbuhnya. si (Disosnakertrans) Lobar, bawah UMK,” ujarnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Dia menambahkan, berJika, ada perusahaan tidak Drs. H. Fathurrahim, MSi, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 mengatakan, UMK diteta- mampu memberikan sesuai kas usulan sudah akan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 pkan melalui mekanisme UMK, maka diberikan dikirimkan Senin kemarin 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 yang berlaku. Dalam pem- penundaan selama tiga bulan ke Pemprov dan tinggal 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 bahasan UMK, pihaknya untuk melakukan komunikasi menunggu persetujuan gu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 telah mengajak unsur peru- antara manager dan pekerja. bernur. Jika usulan dikab1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 sahaan, akademisi dan Karena, kenaikan ini harus ulkan, diharapkan mampu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 serikat buruh. “UMP sudah mempertimbangkan pula pi- menaikkan tingkat kese1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 keluar dari gubernur sebe- hak perusahaan. Sebab di sisi jahteraan para buruh yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 sar Rp 1.482.950, makan- lain pihak perusahaan ingin ada di Lobar. Melalui pen1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 ya kita menentukan UMK menaikkan upah, namun ke- gupahan yang layak, di1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 dan UMK diajukan, terma- mampuan tidak mampu, seh- harapkan dunia kerja Lobar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 suk tinggi sebesar Rp 1,5 ingga akan terjadi pengurangan semakin bergeliat. (her) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

UMK Lobar Naik Rp 1,5 Juta

(Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) Dampak el nino dikhawatirkan memicu terjadinya penambahan penduduk miskin di Lombok Barat (Lobar). Pasalnya, akibat el nino terjadi kekeringan berkepanjangan, sehingga banyak petani mengalami gagal panen. ‘’Karena gagal panen, maka petani tidak bisa memenuhi biaya hidupnya, karena tidak ada hasil panennya. Sementara, biaya yang dikeluarkan untuk menanam tinggi,’’ ungkap Kepala Dinas sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lobar, Drs. H. Fathurrahim, MSi, Senin (2/11).

Menurutnya, kekeringan dampak dari el nino berkaitan erat dengan peningkatan kemiskinan. Karena dengan adanya el nino, maka petani banyak mengalami gagal panen. Hal ini berimbas pada rendahnya daya beli masyarakat, karena tidak punya uang. Hal ini dikhawatirkan terjadi jika memang tahun ini tidak turun hujan.

Untuk mengantisipasi dampak yang fatal dari el nino, pihaknya sebatas mendrop air bersih ke warga. Namun, saat ini stok air bersih yang ada sudah habis. “Kami kehabisan stok air bersih, tapi sekarang berlanjut pendropan di BPBD,” terangnya.

Disebutkan lebih jauh, jatah stok yang dimiliki hanya untuk drop 150 kali atau 750 ribu liter dengan total anggaran sekitar ratusan juta. Dana drop air ini ersumber dari APBD. Stok air bersih itu didrop ke 150 titik (dusun) yang mengalami kekeringan. Dengan habisnya stok air bersih, maka pihaknya tidak bisa lagi mendrop air.

Ia mengakui, selama pendropan air adalah jalur (medan) yang dilalui petugas saat mendrop air. Sering kali medan yang ditempuh sulit, sehingga mengganggu pendropan air. Seperti di beberapa daerah Sekotong Tengah.

Di samping itu jumlah armada yang dimiliki hanya satu, sedangkan BPBD belum punya armada. (her) H. Fathurrahim

PP Lobar, Baiq Yeni Ekawati mengakui, jumlah personel Satpol PP yang mendapat tugas perbantuan di Lobar bertambah dari sebelumnya 34 menjadi 45.

Pembengkakan jumlah personel ini menyulitkan pemda mencari anggaran untuk honor anggota Satpol PP baru.

Diakuinya, SK personel Satpol PP untuk bantuan pengamanan yang diangkat awal tahun 2015 telah terbit. Dijelaskan, para personel ini sebenarnya bukan bertambah, namun banyak personel sebelumnya yang sudah dikeluarkan, namun dimasukkan lagi, sehingga terjadi penambahan. (her)

Giri Menang(Suara NTB) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang Cabang Gunung Sari lebih selektif dalam menyalurkan bantuan pemasangan meteran gratis Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). PDAM Cabang Gunung Sari terpaksa selektif menyusul adanya beberapa desa yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap warga. Padahal untuk pemasangan meteran ini tidak dipungut biaya sedikit pun.

Kepala Cabang PDAM Gunung Sari melalui Pelayanan Informasi Yusron Sayid Diskara yang dikonfirmasi, Senin (2/10), menyebutkan untuk tahun 2015 ini, pihaknya terpaksa lebih selektif dalam menentukan desa yang menerima bantuan dari Kementerian PU. Pasalnya, mengacu dari tahun-tahun sebelumnya pemasangan meteran diwarnai dengan tindakan dugaan pungli oleh oknum kepala desa. Padahal bantuan ini sengaja dikucurkan oleh Pemerintah pusat untuk masyarakat tidak mampu atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BPR).

Dijelaskannya, tahun-tahun sebelumnya terdapat beberapa desa yang diduga melakukan pungli. Desa dimaksud, yakni Desa Duman Kecamatan Lingsar. Bahkan, di desa tersebut masyarakat diduga dipungut biaya hingga Rp 300 ribu per rumah. Tidak hanya di Desa Duman, dugaan pungli juga terjadi di Desa Midangt. Untuk Desa Midang sendiri uang yang dipungut sebesar Rp 150 ribu. “Untuk Midang tahun ini ndak berani kita kasih, karena dulu diminta Rp 150 ribu per rumah,” tuturnya.

Sementara itu ditanyai mengenai adanya penerima bantuan yang merupakan keluarga dekat dari oknum kepala desa, Yusron mengaku hal itu memang ada. Bahkan, pernah dikeluhkan oleh masyarakat. Namun dalam pengusulan nama, pihaknya sama sekali tidak memiliki kewenangan, karena nama-nama merupakan usulan dari kepala desa. Sesuai dengan mekanisme, namanama ini diusulkan oleh kepala desa dan dibawa ke pihaknya.

Selanjutnya nama-nama dilaporkan ke Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Setelah itu, pihak kementerian melakukan verifikasi. Biasanya, para penerima bantuan akan ditanyai berapa penghasilannya dan berapa daya listrik. “Kalau memenuhi syarat langsung ditempelkan stiker layak untuk menerima bantuan,” katanya.

Untuk saat ini prosesnya masih dilakukan verifikasi. Untuk tahun 2015 ini PDAM Cabang Gunung Sari mendapatkan kuota 476 meteran yang akan dipasang kepada MBR. terhadap penerima, meter pun diberi warna berbeda yakni warna kuning. Tahun sebelumnya, kuota untuk area PDAM Gunung Sari jauh lebih banyak yakni 700 meteran.

Sementara untuk pemasangan ini, tegasnya, sama sekali tidak dipungut biaya. Masyarakat yang mengajukan cukup menyerahkan fotoc opy KTP, materai Rp 6.000 2 lembar. Sebelumnya, bantuan pemasangan meteran air ini sudah ada sejak tahun 2013. Awalnya pemasangan pipa ini merupakan bantuan dari Australia. Namun kini, program tersebut dilanjutkan oleh pemerintah melalui Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.(use)

Tim IFAD Pakistan Belajar Pengelolaan Perikanan di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Tim International Fund for Agricultural Development (IFAD) dari Pakistan belajar tentang pemberdayaan nelayan dan pengelolaan perikanan yang dilaksanakan melalui program IFAD di Lombok Barat (Lobar). Tim dari Pakistan ini menggali berbagai hal, mulai dari proses administrasi, pengelolaan SDM dan SDA di pinggir pantai hingga peningkatan penghasilan masyarakat untuk taraf hidup nelayan.

Rombongan tim IFAD Pakistan ini diterima Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lobar, H Ahmad Subandi bersama tim CCDP IFAD Lobar, Senin (2/11).

Dalam sambutannya, Direktur IFAD Pakistan, Mr. Boirard Hubat, menyampaikan perihal kedatangan ke Lombok Barat, tiada lain hanya untuk belajar tentang program IFAD.”Kami penasaran bagaimana bentuk pengelolaan program IFAD yang terbilang sukses di Lobar,” terangnya.

Rencananya tim akan belajar selama tiga hari di Lobar. Selain mendapatkan penjelasan

materinya, tim juga turun mengunjungi kelompok nelayan dan usaha nelayan yang dikembangkan di beberapa daerah di lobar.

Diharapkan dari hasil kunjungan ke Lobar, akan bisa diterapkan di Pakistan.

Dijelaskan, selama menjalankan program IFAD di negaranya, tim Ifad memiliki dua proyek yaitu memiliki sekitar 700 ribu kilometer di pesisir, khusus pengelolaan penangkapan ikan. Kemudian, mereka mengembangkan komunitas untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Di samping itu, ia juga akan mendalami permodalan kepada nelayan kaitan dengan peminjaman uang nelayan ke perbankan. Tim IFAD Pakistan ini juga akan belajar bagaimana pengamanan daerah laut dari kegiatan illegal fishing.

Sementara itu, Kepala DKP Lobar, H. Ahmad Subandi, menyatakan program IFAD telah berjalan sejak tahun 2013 lalu, jumlah penerima bantuan ini sebanyak 9 desa dan pada tahun mendatang akan bertambah 6 desa. (her)

SUARA NTB Selasa, 3 November 2015

Sumbawa Selektif Keluarkan Izin Investasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab bisa dengan mudah dan cepat mengeluarkan rekomendasi untuk izin investasi di Sumbawa.

Namun, kini Bupati akan lebih selektif dengan investor. Harus diperiksa dan dicek dulu persyaratan dan kualifikasi investor yang berminat masuk ke daerah ini. Agar tak lagi terjebak seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Kita sudah jamin (investor) asal serius. Kalau mereka ingin mengelola (Suara NTB/dok) pulau kecil misalnya ada H. Jamaluddin Malik Hak Guna Usaha (HGU).

Pemerintah pusat punya kewenangan dan Pemkab hanya mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi tiga menit selesai asal jelas. Masalahnya, sekarang kita harus hati - hati sama investor. Kalau mereka masuk, harus jelas, Bank mana yang mereka gunakan, apa mereka punya kantor, punya sindikasi, dan lainnya. Sehingga kita tidak terjebak seperti kasus IUP yang dulu kita keluarkan. Saya semangat keluarkan IUP tanpa memeriksa, tanpa cek. Begitu kita periksa di Jakarta, ternyata alamat yang diberikan alamat hotel,” cetus Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik, kepada wartawan, Senin (2/11).

Pihaknya belajar dari pengalaman IUP tersebut. Agar tidak lagi terjebak oleh broker, calo dan lainnya. Bukan bermaksud mempersulit investor, namun bagi yang ingin masuk harus jelas dan Pemkab akan melakukan pengecekan secara detail. Apakah perusahaannnya terdaftar di BKPM Provinsi ataupun pusat. Kemudian sumber modalnya dari mana, berasal dari sindikasi bank apa dan lainnya. “Kita cek semua. Kalau jelas, sehari bias selsai di Pemkab, terutama berkaitan dengan status lahan,” tukas JM. Masih soal investasi, Bupati, juga terbuka dengan investor yang berminat mengelola pulau-pulau kecil di Sumbawa. Dari 63 Pulau Pulau kecil di Sumbawa, baru enam di antaranya yang berpenghuni, di antaranya Pulau Medang dan Pulau Moyo. Sementara ini perlu dijaga status pulau. Misalnya, di Pulau Kramat (bagian barat Sumbawa), masyarakat seperti petani boleh memanfaatkan lahan secara sporadis, asalkan membuat pernyataan, bahwa lahan tersebut milik pemerintah dan seizin pemerintah. Serta menjaga kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Termasuk menjaganya dari pengeboman ikan dan penebangan liar.

Hasil pertemuan di Bali beberapa waktu lalu dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan serta pengusaha, diharapkan Pulau kecil di Sumbawa bisa menjadi salah satu potensi yang bisa dikelola. Tempat investor bisa menanamkan modalnya.

Bupati berharap program pembangunan infrastruktur SAMOTA seperti jalan dan jembatan bisa segera dituntaskan. Dalam memudahkan akses pengembangan pesisir maupun pulau pulau kecil. Sebab bagaimanapun potensi pulau itu, kalau aksesnya tidak ada, maka semakin berat. “Seperti kata pengusaha sewaktu pertemuan di Bali, air dan listrik tidaklah terlalu sulit, masih bisa diatasi. Tetapi kalau akses jalan tidak ada, susah juga. Semoga SAMOTA bisa jadi kenyataan. Kalau ada akses, maka 5-10 kedepan Sumbawa jauh lebih baik,”pungkansya. (arn)

(Suara NTB/bug)

Unang Silatang

Pejabat Dikbudpora KSB Dilaporkan ke Panwaslu Taliwang (Suara NTB) Seorang oknum Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat.

Oknum Kabid ini dilaporkan warga karena diduga telah secara aktif mengarahkan warga di lingkungannya untuk mendukung salah satu Pasangan Calon (Paslon) peserta Pilkada. “Intinya laporan warga, yang bersangkutan terlibat politik praktis dengan mengkampanyekan salah satu Paslon,” jelas ketua Panwaslu KSB, Unang Silatang, S.Kom kepada media ini, Senin (2/11).

Atas laporan warga terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) itu, Panwaslu pun bergerak cepat. Saat ini Panwaslu sudah melakukan pengumpulan bukti termasuk memanggil sejumlah saksi-saksi yang diduga mengetahui sepak terjang oknum Kabid bersangkutan. “Untuk saksi sejauh ini sudah dua orang yang kita panggil. Kemungkinan masih ada beberapa lagi yang akan kita panggil, termasuk pihak terlapor,” cetus Unang.

Berdasarkan laporan dan pengakuan saksi, dalam menjalankan aksinya, oknum salah satu Kabid Dinas Dikbudpora itu mensosialisasikan Paslon jagonya tersebut di lingkungan rumahnya. Caranya dengan mendatangi warga dari rumah ke rumah seraya membawa atribut Paslon yang didukungnya. “Kejadiannya ini di wilayah kecamatan Taliwang,” ungkap Unang.

Unang mengatakan, pihaknya akan segera mengkonfirmasi ke pihak bersangkutan terkait laporan tersebut. Rencananya Panwsalu akan memanggil oknum ASN itu pada Selasa hari ini, untuk dimintai keterangan. “Kita bekerja paralel, sambil mengumpulkan bukti dan saksi. Kami juga minta keterangan bersangkutan selaku terlapor. Nah recananya besok (hari ini, red) kita panggil,” ujarnya.

Sebelumnya dugaan keterlibatan salah satu oknum Kabid Dinas Dikbudpora ini, sudah ramai di media sosial facebook. Sejumlah akun menyurakan agar Panwaslu segera menindak tegas sang oknum karena telah melanggar aturan kepegawaian itu.

Unang menyebutkan, pihaknya tidak dapat menutup rapat ruang ASN untuk terlibat politik praktis dalam pelaksanaan Pilkada. Satu-satunya untuk menghindari tersebut harus datang dari diri ASN sendiri dengan cara menyadari bahwa statusnya sebagai abdi negara tidak memberikan ruang mereka untuk terlibat langsung dalam mendukung calon yang dijagokannya. “PNS memang diberikan hak untuk memilih. Tapi sebagai abdi negara, aktualisai dukungannya dibatasi oleh aturan,” imbuhnya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Peredaran Narkoba di Sumbawa Diduga Dikendalikan dari Rutan Sumbawa Besar (Suara NTB) Meskipun sudah mendekap di sel rumah tahanan negara (Rutan), namun tak menghalangi aksi narapidana Narkoba dalam peredaran Narkoba. Salah satunya yang diduga dilakukan oleh H, narapidana yang tengah menjalani proses hukum di Rutan Dompu.

Hal ini diungkapkan tersangka SA, pengedar narkoba yang dibekuk jajaran Polres Sumbawa kepada wartawan, Senin (2/

11). Dia memperoleh shabu-shabu dari seorang yang berinisial H yang tengah menjalani proses hukum di Rutan Dompu. Diceri-

takan SA, H ini mengendalikan peredaran Narkoba dari dalam Rutan dan sudah memiliki kurir yang setiap saat mendistri-

busikan barang haram tersebut.

“Pengiriman barangnya melalui bus. Di Rutan dia hanya mengendalikan saja, karena sudah ada kurirnya. Memang motifnya mereka dari dalam semua,” imbuhnya.

SA juga membeberkan setiap barang-barang (Narkoba) yang beredar di Sumbawa, semuanya dikendalikan dari dalam Ru-

tan oleh narapidana yang juga tersangkut kasus serupa, baik Rutan Sumbawa ataupun Dompu. Sebab ia juga memperoleh barang tersebut dari kurir yang memang dikendalikan dari dalam Rutan, dan pengirimannya melalui bus. “Yang kendalikan dari Rutan semua. Kurir mereka di luar Rutan yang tetap jalan,’’ tandasnya. (ind)

Jepang Pelajari Pengembangan Polmas di Sumbawa

(Suara NTB/ind)

PENGEDAR NARKOBA - Tersangka pengedar narkoba (paling kiri) di ruangan Satres Narkoba bersama Kapolres Sumbawa, Muhammad (paling kanan) dan Kasat Narkoba, Totok Suharyanto.

Polisi Bekuk Pengedar Narkoba Sumbawa Besar (Suara NTB)Polres Sumbawa kembali mengungkap kasus narkoba dalam Operasi Antik Gatarin 2015. Setelah meringkus pengedar shabu dan pengguna ganja beberapa waktu lalu, Tim Satuan Reserse Narkoba kembali menagkap pengedar yang memiliki 1,81 gram shabu. Pengedar berinisial SA alias Pak Bos (46) warga Kelurahan Bugis, kecamatan Sumbawa, pada Sabtu (31/10) sekitar pukul 13.00 Wita.

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK yang didampingi Kasat Narkoba, Iptu Totok Suharyanto, SH mengatakan penangkapan SA berdasarkan informasi sebelumnya, sehingga pihaknya terus melakukan pengembangan, dan meringkus yang bersangkutan di rumahnya. Dari tangan SA polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa tiga poket sabusabu dengan berat 1,81 gram, uang tunai Rp 700 ribu dan satu bungkus rokok yang digunakan

untuk membungkus barang haram tersebut. “Saat ini tersangka dalam pemeriksaan Satres Narkoba Polres Sumbawa,” imbuhnya.

Dari keterangannya, SA memperoleh barang tersebut dari H, salah seorang Narapidana yang juga tersangkut Kasus Narkoba. Informasinya, H ini tengah menjalanai proses hukum di rumah tahanan negara (Rutan) Dompu. Melalui kurir dari H, ia membayar barang haram ini dengan harga Rp 1,5 juta per gram. Satu poket yang berat kotornya 0,4 gram dijualnya kembali dengan harga Rp 900 ribu. Sehingga dari 1 gram shabu tersebut, SA memperoleh keuntungan Rp 200 ribu. Bisnis inipun, menurut pengakuannya, tidak rutin dilakukannya dengan H, sebab tidak menjadi kebutuhan lantaran tidak mengkonsumsi dan hanya pengedar saja.

SA juga mengaku sebagai pengedar sejak 2011 lalu dan tidak pernah mengkonsumsi barang haram tersebut. Sebel-

umnya yang bersangkutan juga belum pernah tersangkut kasus sebelumnya. Setelah dites urine, yang bersangkutan negatif. “Dia mengaku pengedar, bukan pemakai. Dan hasil tes urinenya negatif,” tandas Kapolres.

Disinggung apakah yang bersangkutan TO Sumbawa atau Dompu, Kapolres menyatakan untuk TO, sejak hari pertama pihaknya sudah menangkap tersangka Target Operasi. Dan yang bersangkutan bukanlah TO, tetapi pengembangan dan hasil lain. Tetapi lantaran hasil kerja keras pihaknya dalam mengungkap peredaran Narkoba yang ada di wilayah Kabupaten Sumbawa, selain dari TO tersangka lain juga ditangkap. “Ini bukan TO kita, tapi ini pengembangan dan juga hasil lain yang didapat. Mungkin kalau ada kaitan dengan Dompu, karena memang menurut pengakuan tersangka mendapat barang tersebut dari seorang yang masih ada di LP di Dompu.,” tukasnya. (ind)

KPU KSB Gelar Sosialisasi Pilkada kepada Pemilih Pemula Taliwang (Suara NTB) Dalam sepekan terakhir KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) disibukkan dengan agenda sosialisasi Pilkada khusus untuk pemilih pemula dengan tajuk KPU Go To School.

KPU menyasar seluruh sekolah SMA/Sederajat yang ada di KSB untuk memberikan pengetahuan kepada siswa yang telah memiliki hak pilih di Pilkada 9 Desember mendatang. “Kita sudah mulai minggu kemarin dan sudah ada beberapa sekolah yang kami sambangi,” terang Divisi Sosialisasi KPU KSB, Supriadi, S.Pd kepada media ini, Senin (2/11).

Sesuai jadwal yang telah disusun KPU, terdapat 21 sekolah yang tersebar di 8 kecamatan akan disambangi dalam kegiatan sosialiasi itu. menurut Supriadi, agenda sosialiasi ini molor dari jadwal

sebelumnya karena harus menunggu hasil penetapan Daftar Pemilih Tambahan Satu (DPTb-1) yang baru diplenokan pada Rabu pekan lalu. “Sebenarnya Senin, 26 Oktober itu kita sudah mulai.

Tapi akhirnya kita undur sampai hari Kamis,” timpalnya.

Ia mengatakan, informasi yang disampaikan pihaknya kepada pemilih pemula terutama soal tata cara pencoblosan guna memastikan suaranya dinyatakan sah. Sebagai pemilih pemula tidak menutup kemungkinan terdapat sejumlah siswa yang belum mengetahui syarat-syarat sahnya surat suara. “Agenda pemilihan seperti ini tidak tiap tahun kita laksanakan. Artinya yang sudah pernah saja, bisa saja salah. Apalagi mereka yang baru akan mengikuti pemilihan,” timpal Supriadi.

Selain sosialiasi terkait

tata cara memilih, KPU juga memberikan informasi kepada siswa seputar keterlibatan dalam kegiatan kampanye.

Supriadi menuturkan, informasi seputar kegiatan kampanye ini juga sangat penting karena siswa yang sudah memiliki hak pilih dapat mengikuti kampanye tetapi dengan catatan harus tetap taat aturan.

“Kami menyampaikan menjadi peserta kampanye itu juga ada aturannya. Tidak hanya sekadar ikut dan mengabaikan ketentuan yang berlaku. Sebab itu sosialiasi kami juga tekankan soal aturan selama kampanye, terutama ketika siswa ikut di dalamnya,” sambung Supriadi.

Dari sejumlah sekolah yang telah disambangi, Supriadi mengungkapkan, penerimaan para siswa sangat baik dan memberikan atensi positif. (bug)

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Ketua Divisi Sosialisasi KPU KSB, Supriadi, saat melakukan kegiatan sosialisasi kepada pemilih pemula di salah satu sekolah.

Sumbawa Besar (Suara NTB)Polres Sumbawa mendapat kehormatan dari pemerintah Jepang. Negeri Matahari Terbit itu mengutus polisinya untuk melakukan penilaian pengembangan Polmas di Kabupaten Sumbawa. Pengembangan Polmas di Polsek Lape dan Polsek Alas menjadi pilihan untuk dijadikan pilot project.

“Kami sangat senang dengan penunjukan itu. Ini akan menjadi tantangan karena tidak semua daerah. Di Polda NTB ada tiga Polres yang menjadi penilaian Polisi Jepang, yaitu Polres Lombok Tengah, Polres Mataram, dan Polres Sumbawa. Ini tantangan bagi Kamtibmas kita untuk lebih baik dari Polres lain,” imbuh Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK kepada wartawan, Senin (2/11).

Dalam hal ini Kapolres sudah melakukan pengecekan ke Polsek Alas khususnya Babinkamtibmas yang ada di Kecamatan setempat. Selain itu mengunjungi masyarakatnya terutama di dusun yang

berada di atas ketinggian atau pengunungan tepatnya Dusun Matemega. “Ada dua dusun di atas bukit terisolir itu, kami ke sana mengecek sejauh mana keberhasilan Babinkamtibmas di sana,” tandasnya.

Jika nantinya penilaian itu menyatakan Polres Sumbawa sangat cocok menjadi pilot proyek pengembangan Polmas, ini akan menjadi contoh bagi Polres dan Polda lainnya. Kata Kapolres Babinkamtibmas yang ada telah mampu menyelesaikan permasalahan di masyarakat tidak hanya terkait penegakan hukum namun juga kegiatan sosial kemasyarakatan. Tentunya bekerjasama dengan empat pilar lainnya yakni Babinsa, kepala desa dan perangkat lainnya. “Kalau dulu menyelesaikan masalah, tetapi sekarang tugas Babinkamtibmas menyelesaikan akar masalah. Jadi tidak hanya masalah, tetapi penyebab permasalahan yang timbul itu juga harus bisa diselesaikan oleh para Babinkamtibmas. Ini sudah dilakukan oleh Babinkamtibmas,” tukasnya. (ind)

Polisi Bekuk Pengecer Togel

(Suara NTB/dok)

Tri Prasetiyo Sumbawa Besar (Suara NTB)SU alias Kris (39) warga di Jalan Garuda, Kelurahan Lempeh, kecamatan Sumbawa, tak bisa berkutik saat digerebek di rumahnya oleh tim Buser Polres Sumbawa, Sabtu (31/10) sekitar pukul 15.00 Wita. Ia tak bisa mengelak, mengingat polisi menemukan sejumlah barang bukti. Ia pun digelandang ke Mapolres Sumbawa untuk diproses.

Kapolres Sumbawa mela-

lui Kasat Reskrim, Iptu Tri Prasetiyo kepada Suara NTB, Senin (2/11) membenarkan adanya penangkapan tersebut. Penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa yang bersangkutan melakukan penjualan kupon putih atau togel. Dari Informasi tersebut, pihaknya melakukan penyelidikan, dan melakukan penggerebekan di rumah tersangka. Polisi mendapatinya tengah merumus angka togel dan menemukan sejumlah barang bukti di atas meja ruang tengah rumahnya. “Yang bersangkutan sudah kami amankan, dan langsung ditahan di Polres Sumbawa,” imbuhnya.

Dari tangannya polisi berhasil mengamankan uang tunai Rp 115 ribu, 1 lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka, empat lembar kertas rumusan yang bertuliskan angka-angka, dua potongan kertas kecil yang bertuliskan angka-angka pembelian, bolpoin, satu Handphone .

Atas perbuatan yang dilakukannya, SU dijerat dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 e dan ke-2 e dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. (ind)

Soal Lahan Samota

Ombudsman Turun ke Sumbawa

Sumbawa Besar (Suara NTB) Warga Ai Bari desa Kuken kecamatan Moyo Utara sebelumnya telah melaporkan soal penolakan warga terkait besaran ganti rugi lahan jalan Samota oleh pemerintah yang dianggap merugikan warga.

Atas laporan tersebut, tim ombudsman NTB turun ke Sumbawa melakukan pengumpulan data dan keterangan dari beberapa pihak tekait.

Ketua Ombudsman NTB melalui Asisten Bidang Penelitian Laporan, Arya Wiguna, yang dikonfirmasi terkait hal ini, Senin (2/11) menyatakan, telah turun perdana beberapa waktu lalu ke objek tanah yang akan dibebaskan. Mengumpulkan data di lapangan, melakukan klarifikasi ke sejumlah instansi terkait, seperti kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa dan Kantor Bagian Aset Setda Sumbawa. Dari klarifikasi awal, kami masih mengumpulkan bahan dan data termasuk keterangan dari BPN, Bagian Aset di Pemkab termasuk aprisalnya,” terangnya.

Data tersebut seterusnya akan dianalisa. Bahkan dalam minggu ini pula, tim ombuds-

man NTB juga akan turun kembali ke Sumbawa. Untuk mengecek ganti rugi lahan di tempat lainnya sebagai pembanding dengan besaran ganti rugi bagi warga Ai Bari Kuken.

“Kami turun lagi minggu ini.

Aprisal sudah kami periksa dan mintai data. Ada beberapa keterangan yang kami dalami. Makanya kami turun lagi minggu ini,” kata Arya.

Sejauh ini, pihaknya belum bisa memberikan gambaran terkait titik temu dari masalah ini. Nanti setelah hasil analisa rampung, baru pihaknya nanti bisa memberikan kesimpulan.

Diketahui, sejumlah warga Ai bari yang didampingi Lembaga Olah Hidup (LOH) pimpinan Yani Sagaroa, tetap ngotot menolak besaran ganti rugi yang diberikan Pemkab. Dengan alasan, nilainya sangat kecil tidak sesuai harga tanah di sekitarnya. Bahkan warga menuding besaran ganti rugi masih lebih mahal dari harga ikan. Sementara Pemkab melalui Bagian Aset juga bersikukuh, besaran penilaian ganti rugi tersebut sesuai yang ditentukan tim aprisal yang ditunjuk pemkab sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh aturan negara ini. (arn)

SUARA NTB Selasa, 3 November 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Rekrutmen Pendamping Desa di Bima Diduga Dipolitisir Bima (Suara NTB) – Proses rekrutmen tenaga pendamping desa di Kabupaten Bima dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh pihak yang tak bertanggung jawab dan dibawa ke ranah politik. Pasalnya, dari 164 orang yang dinyatakan lolos bahan administrasi kemudian dilakukan tes tertulis, Sabtu (31/10), sebanyak 26 orang tidak hadir. Namun ketidakhadiran peserta tersebut justru dimanfaatkan dengan menghadirkan orang lain yang memang tidak lolos kriteria dari awal.

Menurut salah satu sumber yang juga peserta kepada Suara NTB, Senin (2/11), mengaku curiga dengan proses rekrutmen tenaga pendamping desa di Kabupaten Bima. Pasalnya selain tes molor dan ditunda di luar jadwal yang diumumkan, tes juga melibatkan sejumlah orang yang sebenarnya tidak berhak. “Kami curiga ada indikasi kecurangan,” ucapnya.

Bahkan, lanjutnya, diduga ada peserta tes yang tidak lolos di tahap awal, kemudian diikutsertakan dalam tes selanjutnya. Dia dan sejumlah rekannya melakukan protes hingga berujung pada adu jotos antara peserta. “Jelas kami tidak terima, masa peserta yang tidak layak diikutsertakan,” sambungnya.

Menurutnya, jika dari 164 yang dinyatakan lolos bahan kemudian 26 orang tidak hadir. Panitia tidak mestinya memanfaatkan hal itu dengan mengikutsertakan nama atau calon lain. “Konsekuensinya jika mereka tidak hadir dalam tes selanjutnya, panitia bisa saja melakukan diskualifikasi, bukan malah sebaliknya menyertakan nama orang lain,” katanya.

Apalagi tegasnya, sejumlah nama yang diikutkan tersebut, diketahui merupakan kader partai yang masuk tim pendukung calon Bupati dan wakil Bupati Bima. “Ini jelas merugikan bagi kami dan saya menduga ada indikasi politik apalgi menjelang pemilihan,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Badan Pemerintahan Desa (BPMD) Kabupaten Bima, Abdul Wahab, SH membantah tudingan itu. Menurutnya, dalam tes kemarin tidak melibatkan nama lain selain pendamping yang lolos dari awal apalagi sampai terlibat adu jotos. “Memang ada sebanyak 26 orang yang tidak hadir dari 164 yang lolos. Tapi, saat itu tidak ada penambahan hingga ada protes atau adu jotos,” katanya.

Wahab lebih jauh menjelaskan, proses pengangkatan tenaga pendaping desa urusan langsung Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) RI. Pihaknya tidak mengetahui soal prosedur teknis. “Jujur saja, kita tidak mempunyai kewenangan tapi saat tes kemarin kita hanya menyediakan fasilitas saja,” pungkasnya. (uki)

Pencairan Dana Desa Tahap Akhir Tertunda Dompu (Suara NTB) Pencairan dana desa tahap akhir di Kabupaten Dompu baru 2 dari 73 Desa.

Rendahnya pencairan dana desa akibat desa belum menyelesaikan laporan penggunaan dana 80 persen tahap sebelumnya.

Kepala BPMPD Kabupaten Dompu, H. Supardin, S.Sos kepada wartawan di Dompu, Senin (2/ 11) mengatakan, baru dua desa yang telah mencairkan sisa dana desa untuk tahap ketiga sebesar 20 (Suara NTB/ula) persen. Sementara 71 desa H. Supardin lainnya belum mencairkan dana desa karena masih terkendala pelaporan penggunaan dana yang dicairkan sebelumnya.H. Supardin mengaku, pihaknya telah melakukan monitoring realisasi program penggunaan dana desa di lapangan. Ini dilakukan untuk mendorong realisasi pekerjaan di lapangan, sehingga bisa direkomendasikan untuk pencairan anggarannya. “Kita lakukan monitoring untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan di masing – masing desa.

Hasil monitoring itu akan direkomendasi untuk pencairan tahap berikutnya,” jelasnya.

Untuk alokasi dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Dompu, dikatakan H. Supardin, semuanya sudah dicairkan. Karena pencairan ADD dilakukan dalam dua tahap, sementara dana desa yang bersumber dari APBN dilakukan dalam tiga tahap. Jumlah dana desa se-Kabupaten Dompu tahun 2015 sebanyak Rp 9,9 miliar yang dialokasikan kepada 73 desa. Sementara ADD yang bersumber dari APBD Dompu sebanyak Rp 25 miliar. (ula)

Penebar Kebencian di Medsos akan Dipidana Kota Bima (Suara NTB) – Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menerbitkan Surat Edaran (SE) soal penanganan ujaran kebencian ( hate speech) Nomor SE/06/ X/2015 yang diteken pada 8 Oktober lalu. Penebar kebencian melalui berbagai media, termasuk media social (medsos), bisa diancam pidana jika tidak mengindahkan teguran dari kepolisian. Surat edaran itu sudah dikirim ke Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) (Suara NTB/uki) seluruh Indonesia.

Ahmad Nurman Ismail Dalam surat edaran tersebut, dinyatakan bahwa persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional atau internasional seiring meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Menanggapi itu, Kapolres Bima Kota, AKBP Ahmad Nurman Ismail, S.IK kepada Suara NTB, Senin (2/11) mengatakan, hal ini ditempuh karena memang diperlukan untuk memberi batasan dalam mengunggah sesuatu yang dapat menimbulkan kebencian, penghinaan dan lain sebagainya.

Pada prinsipnya Polri melakukan ini untuk menjaga keamanan dan mencegah potensi timbulnya keresahan di masyarakat. Sebab, kebebasan yang ada saat ini tentu bukan berarti tak ada batasnya. Semua tetap harus mengacu pada norma hukum yang berlaku. “Namun sebelum itu, surat edaran ini, akan kami pelajari dulu,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

TUNTUT TRANSPARAN - Warga Desa Sangia Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, saat berunjuk rasa menuntut transparansi penanganan kasus penembakan, Senin (2/11).

Kasus Penembakan

Keluarga Korban Tuntut Polisi Transparan

Kota Bima (Suar NTB) Puluhan warga desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Senin (2/11), menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Bima Kota. Massa menuntut agar penanganan kasus Usman, yang diduga ditembak oleh aparat Polres setempat hingga meninggal beberapa bulan lalu, diusut tuntas dan dilakukan dengan transparan sesuai fakta hukum.

Menurut massa aksi, tindakan aparat kepolisian Polres Bima Kota yang melakukan penembakan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, sudah menyalahi Undang – undang sebagai institusi yang melayani, mengayomi dan menjaga masyarakat.

“Polisi hanya bertugas melindungi, bukan membunuh,” kata Koorlap, Ridwan (34).

Massa aksi yang terdiri

dari kerabat dan keluarga korban ini juga menuding, aparat kepolisian bungkam soal penanganan yang melibatkan enam anggota kepolisian Polres setempat. Pasalnya sejak ditangani, hingga kini kasus tersebut belum diketahui kejelasannya. “Kami meminta keadilan dan kepastian yang jelas,” sambung Ridwan.

Seteleh meluapkan kekecawaan di luar kantor Polres se-

tempat, massa aksi diajak berdialog di dalam aula dan langsung diterima oleh Kapolres, AKBP Ahmad Nurman, S.Ik. Kapolres menjelaskan kepada warga, penanganan kasus tersebut tengah diselidiki oleh pihaknya dengan melayangkan surat dan berkas ke Mapolda.

“Pelimpahannya sudah resmi diterima dan ditandatangani oleh pihak Polda,” katanya.

Nurman membantah pi-

Perusahaan Korea Ingin Kelola Hutan Produksi di Bima Bima (Suara NTB) – Sekitar 41.960 hektar hutan produksi (HP) di Kabupaten Bima ingin dikelola oleh PT Koinesia. Namun perusahaan yang berasal dari negara Korea Selatan ini, hingga kini belum lagi mendatangi Kabupaten setempat walaupun sempat melakukan survei awal pada tahun 2014 lalu.

Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Bima, Ir. H. Nurdin kepada Suara NTB, Senin (2/11) mengatakan, PT Koinesia berencana mengelola kawasan hutan produksi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bima seperti Tambora, Lambu, dan

Sanggar. Dikatakannya, izin pengelolaan PT tersebut sesuai dengan SK 428/menhut-/ 11/2007 kemudian diperbaharui tahun 2009 lalu dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI. “SK nya terhitung tanggal 29 juli 2009 silam,” ucapnya.

Nurdin menjelaskan, sesuai dengan SK tersebut. PT Koinesia mengantongi Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUP HHK) hingga Juli 2069 mendatang.

Namun, lanjutnya perusahaan tersebut tidak menunjukkan keseriusan lantaran hingga kini belum mendatangi kantor Dishut setempat ataupun pihak –

pihak terkait. “2014 lalu datang melakukan survei dan sempat memberikan buku petunjuk. Namun hingga kini tidak ada lagi komunikasi,” terangnya.

Menurut data tahun 2014, kawasan hutan di Kabupaten Bima seluas 269.713 Ha, terdiri dari hutan lindung seluas 83.189,91 Ha, hutan konservasi seluas 69.871,41 Ha, hutan produksi terbatas seluas 73.532,91 Ha, hutan produksi seluas 116.646,20, dan HPK/ IPK seluas 6.800 Ha. Di samping produksi berbagai jenis kayu, terdapat juga produk hasil hutan ikutan non kayu seperti madu, kemiri, rotan, dan bambu. (uki)

Warga Bima Diimbau Salat Istisqo Bima (Suara NTB) – Penjabat Bupati Bima, H. Bachrudin mengimbau masyarakat Bima melaksanakan salat Istisqo, meminta hujan, menyusul musim kemarau berkepanjangan yang tengah berlangsung. Para pimpinan SKPD, Camat dan institusi lain agar menginstruksikan stafnya melakukan shalat tersebut.

Penjabat Bupati Bima, Drs. Bachrudin, M.Pd melalui surat nomor : 451/128/ 03.2/2015 tertanggal 29 Oktober 2015 dalam menghadapi musim kemarau panjang tahun 2015 di kabupaten Bima yang berdampak kepada meluasnya kekeringan, menghimbau kepada seluruh pimpinan SKPD, pimpinan BUMN/BUMD, lemba-

ga keagamaan dan Camat se-Kabupaten untuk melakukan hal tersebut.

Selain itu, Pj Bupati menginstruksikan kepada para camat untuk meneruskan himbauan tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat umat muslim se-Kabupaten Bima untuk memperbanyak zikir, doa, sedekah dan bertaubat kepada Allah Subhanahuwata’ala.

Selanjutnya, Bachrudin juga meminta agar melaksanakan puasa selama tiga hari mulai Minggu (1/11) sampai dengan Rabu (3/11). Diinstruksikan juga kepada seluruh Camat untuk melakukan shalat Istisqa secara bersama - sama kepada seluruh instansi pemerintah, sekolah, baik tingkat SD,

SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi dan seluruh komponen masyarakat Bima agar pada hari Rabu, 4 November 2015 dilakukan shalat istisqa. “Shalat istisqa tersebut dapat dilajutkan pada pada hari-hari yang lain terutama pada saat-saat shalat berjamaah,” katanya.

Untuk tujuan itu, Bupati mengingatkan kepada seluruh pembina SKPD dan pejabat terkait agar berkumpul di rumah dinasnya di jalan Soekarno Hatta jam 06. 00 Wita untuk selanjutnya bersama sama menuju lapangan Desa Raba untuk melaksanakan sholat Istisqa.

“Kami berharap agar semua kalangan berpartisipasi agar hujan turun di Bima,” pungkasnya. (uki)

haknya tidak transparan mengusut kasus tersebut. Pasalnya setiap ada persoalan dan permasalahan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah melalui proses dan mekanisme. “Intinya setiap persoalan ada mekanisme yang harus dilalui,” jelasnya.

Soal netralitas atau penindakan pihak Polres Bima Kota hanya berkoordinasi, karena yang mengetahui pasti dan kejelasannya, sepenuhnya berada di tangan Polda. Akan tetapi Nurman berjanji setiap ada pengembangan kasus yang sudah dilimpahkan ke Polda itu, pihaknya akan terus menyampaikan kepada keluarga korban. “Kami juga menginginkan agar kasus ini diselesaikan den-

gan cepat, tentunya sesuai fakta hukum,” terangnya.

Setelah mendengarkan arahan dari Kapolres Bima Kota, massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib kemudian melanjutkan aksi di Kantor DPRD Kabupaten Bima. Massa aksi menaruh harapan agar kasus ini diselesaikan dengan cepat dan pelaku penembakan bisa dihukum dengan setimpal.

Usman masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Bima Kota lantaran tersandung kasus pembacokan. Saat ditangkap pada Rabu (5/8) lalu, warga desa Sangia Kecamatan Sape ini diduga ditembak karena diduga melawan saat disergap. (uki)

Tangani Kasus Kelainan Jiwa

Dewan akan Panggil Dinas Sosial Dompu (Suara NTB) Kasus kelainan jiwa di Kabupaten Dompu cukup tinggi, bahkan kasus manusia dipasung telah mencapai 19 kasus. Tingginya kasus orang gila dibutuhkan penanganan serius yang melibatkan semua pihak.

Ketua Komisi III DPRD Dompu, Nasaruddin, SH kepada Suara NTB, Senin (2/11) mengatakan, penanganan kasus orang gila harus melibatkan semua pihak. Mulai dari pemerintah tingkat Desa, Puskesmas, instansi terkait dan kesadaran keluarga. Adanya gejolak yang diperlihatkan orang gila di tengah masyarakat sebagai dampak dari kurangnya perhatian dan penanganan secara medis. “Kalau orang gila dibiarkan tanpa melalui proses pengobatan dan interaksi sosial yang baik, maka lambat laun ia akan menunjukan reaksi seperti membuat ulah,” terangnya.

Puskesmas sebagai pelayan kesehatan dasar masyarakat juga dituntut memberikan pendampingan dan penyadaran terhadap keluarga korban.

Dengan demikian akan ada kesadaran bersama, sehingga pengobatan dan interaksi sosial terhadap korban bisa dijaga. “Ketika keluarga sudah memiliki pemahaman yang baik, maka interaksi dalam merawat korban bisa mempercepat proses penyembuhan.

Tapi ketika tidak bisa juga, korban bisa dilakukan pengobatan lanjutan di RSJ Mataram,” terangnya.

Karenanya, Nasaruddin meminta, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan bisa bersinergi dalam penanganan kasus orang gila. Apalagi Dompu sudah termasuk daerah yang

(Suara NTB/ula)

Nasaruddin cukup tinggi kasus orang gila, bahkan manusia dipasung juga cukup tinggi. “Ada kesan antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan kurang bersinergi dalam penanganan orang gila di Dompu,” ungkapnya.

Nasaruddin mengaku, kedepan pihaknya perlu untuk memanggil Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan terkait penanganan kasus orang gila dan lainnya. Sehingga program penanganannya bisa berkesinambungan. Karenan penanganan orang gila tidak hanya saat ia menderita sakit, tapi juga harus dilakukan pasca ia sembuh dengan berbagai aktivitas yang produktif. “Kalau setelah pengobatan tidak ada aktivitas yang produktif, maka ada kecenderungan sakitnya akan kambuh,” ungkapnya. (ula)

SUARA NTB Selasa, 3 November 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Mayat Wanita Hamil Belum Diambil Praya (Suara NTB) Hingga Senin (2/11) siang kemarin, belum ada pihak yang mengaku sebagai anggota keluarga dari wanita hamil yang ditemukan tewas mengapung di Teluk Awang Desa Mertak Pujut Lombok Tengah (Loteng).

Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Tauhid, seizin Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK.M.H., kepada wartawan di ruang kerjanya menunturkan, mayat perempuan berusia sekitar 25 sampai 30 tahun tersebut pertama kali ditemukan oleh nelayan Teluk Awang sekitar pukul 06.30 wita.

“Awalnya, kita tidak tahu kalau korban sedang hamil,” ujar Tauhid.

Baru setelah menjalani pemeriksa di rumah sakit, korban diketahui sedang hamil. Tanpa pikir panjang, petugas kesehatan langsung mengeluarkan bayi naas tersebut dari dalam rahim korban. “Korban sendiri diperkirakan sudah meninggal sekitar 3 sampai 4 hari. Bahkan ada kemungkinan lebih lama lagi. Karena proses pembusukan di laut lebih lama ketimbang di air tawar,” terangnya.

Saat pertama kali ditemukan, korban mengenakan kaos warna kuning. Tanpa mengenakan celana. Dengan kondisi mayat sudah mengeluarkan bau busuk. Walaupun hampir seluruh bagian tubuhnya masih lengkap. Hanya di bagian tangan korban yang masih tinggal tulang.

Disinggung penyebab kematian korban, Tauhid mengaku saat ini tengah dalam proses penyelidikan. Hanya saja, dari hasil pemeriksaan awal tidak ditemukan ada bekas luka.

Hanya di tangan kiri korban, ditemukan luka lebam.

Tapi penemuan luka lebam tersebut juga belum bisa mengungkap penyebab kematian korban. Karena bisa saja, luka tersebut disebabkan ada benturan dengan batu maupun karang. “Ini yang masih kita selidiki. Tetapi jika melihat hasil pemerikasaan awal, dugaan awal penyebab kematian mengarah pada aksi bunuh diri,” tambahnya.

Namun itu baru dugaan sementara. kemungkinan-kemungkinan lain masih bisa terjadi. Termasuk dugaan kalau korban merupakan korban pembunuhan. “Yang jelas, proses penyelidikan sedang kita lakukan,” imbuh Tauhid.

Hanya saja, pihaknya cukup kesulitan melakukan penyelidikan. Mengingat keterbatasan saksi-saksi. Karena saksi yang bisa dimintai keterangan, sementara hanya saksi dari nelayan yang pertama kali menemukan korban. “Bagi masyarakat yang merasa kehilang anggota keluarganya dalam sepekan terakhir, bisa menghubungi langsung aparat kepolisian,” ujarnya seraya menambahkan, memang sempat ada yang melihat korban. Tetapi ternyata bukan anggota keluarganya. (kir)

Pascaputusan MA

Mayuki CS Beri Sinyal Merapat ke Kubu Djan Faridz Praya (Suara NTB) Para anggota DPRD Lombok Tengah (Loteng) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahormuziy, memberikan sinyalemen bakal merapat ke kepengurusan PPP kubu Djan Faridz, yang dinyatakan sebagai pengurus PPP yang sah oleh Mahkamah Agung.

Sinyalemen tersebut disampaikan Sekretaris DPD PPP Loteng kubu Romahormuziy yang juga anggota DPRD Loteng, H. Mayuki, S.Ag., saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (2/11) kemarin.

“Sebagai warga negara (Suara NTB/kir) H. Mayuki yang baik, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menghormati aturan dan putusan hukum yang ada,” sebutnya. Termasuk terkait putusan MA dalam sengketa kepengurusan di tubuh PPP. Maka apapun keputusannya, wajib untuk diikuti dan ditaati. Karena itu merupakan keputusan hukum yang harus dihormati.

Ia pun menegaskan tidak mempermasalahkan kepengurusan mana yang disahkan oleh keputusan MA tersebut.

Apakah itu kubu Djan Faridz maupun kubu Romahurmuziy.

Karena baginya, kedua kepengurusan PPP tersebut pastinya punya tujuan yang sama. Bagaimana bisa membesarkan partai berlambang ka’bah ini.

Sebagai kader partai maka sudah menjadi kewajiban bagi para kader partai untuk taat serta loyal kepala pimpinan partai yang sah yang diakui oleh undang-undang. “Siapapun yang jadi pimpinan. Selama itu sah dan diakui oleh hukum, maka wajib bagi kita sebagai kader partai untuk loyal,” tandasnya.

Ditanya apakah sudah ada komunikasi yang dibangun dengan kepengurusan PPP Loteng kubu Djan Faridz, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Loteng ini, enggan berkomentar. Menurutnya, dirinya bersama anggota DPRD Loteng asal PPP lainnya lebih fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas sebagai wakil rakyat.

Mengingat, agenda yang cukup padat menjelang akhir tahun anggaran ini. “Sekarang kita sedang fokus menyelesaikan tugas membahas APBD Loteng 2016 yang memang menjadi tugas kita sebagai wakil rakyat. Kita tidak ingin, hanya karena persoalan di tubuh partai tugas mengerjakan fungsi wakil rakyat menjadi tidak fokus,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua DPC PPP Loteng kubu Djan Faridz, H.L. Darmawan, mengatakan, pihaknya akan mengambil sikap tegas terhadap kader partai yang tidak mau menghormati putusan MA. Yang memenangkan kepengurusan Djan Faridz, sebagai kepengurusan PPP yang sah. Tidak terkecuali para kader PPP yang saat ini menjadi anggota DPRD Loteng.

“Kalau memang tidak mau loyal kita ambil tindakan tegas, sesuai aturan partai yang berlaku,” sebutnya. Namun sebelum itu, pihaknya akan melakukan komunikasi dan konsolidasi terlebih dahulu dengan semua kader dan kepengurusan partai yang ada. Termasuk dengan kepengurusan kubu Romahormuziy.

Setelah itu baru kemudian pihaknya mengambil sikap. (kir)

(ant/bali post)

DIHENTIKAN - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Mohammad Iqbal (kiri) bersama Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Mudjiono (kedua kiri) menunjukkan barang bukti beras ketika memberikan keterangan pers terkait kasus beras plastik, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (2/11).

Polisi melakukan penghentian penyidikan tentang kasus beras plastik dikarenakan beras tersebut sudah diuji oleh BPOM, Puslabfor Mabes Polri dan Puslitbangtan bahwa seluruh sampel yang telah diuji adalah beras asli tidak tercemar dengan beras sintetis maupun komponen plastik.

Penembakan Terduga Pelaku Mutilasi Sesuai Protap Praya (Suara NTB) Langkah tegas yang diambil aparat kepolisian dengan menembak terduga pelaku mutilasi saat hendak ditangkap, mengundang pertanyaan dari sejumlah pihak. Namun demikian, pihak kepolisian memastikan kalau penembakan tersebut sudah sesuai dengan prosedur tetap (protap) yang ada di kepolisian.

“Masalah penembakan terhadap terduga pelaku mutilasi, kita pastikan sudah sesuai prosedur yang berlaku,” tegas Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK.M.H., melalui Kasat Reskrim, AKP Tauhid, Selasa (2/11) kemarin.

Ditemui di ruang kerjanya, Tauhid menjelaskan, langkah aparat dengan menembak pelaku kala itu merupakan upaya pengamanan. Baik bagi aparat kepolisian maupun warga yang berada di lokasi kejadian. Pasalnya, saat itu pelaku melakukan perlawanan hingga mengancaman keselamatan aparat dan warga.

Ia menjelaskan, sebelum ditembak, aparat sempat memberikan tembakan peringatan.

Akan tetapi, tembakan peringatan tersebut tak membuat pel-

aku mundur. Bahkan makin membuat pelaku kalap. Sehingga tidak ada pilihan bagi aparat kepolisian, selain melumpuhkan pelaku dengan tembakan langsung mengarah ke tubuh pelaku.

“Jadi saat sedang diupayakan mediasi, pelaku sempat berusaha menyerang aparat.

Dan, sempat menginjak perut salah satu anggota kepolisian.

Begitu ada tembakan peringatan, pelaku lantas berusaha merebut senjata aparat tersebut. Sampai akhirnya, karena tidak ada pilihan pelaku pun

ditembak,” sebutnya.

Akibat tembakan tersebut, dada kiri pelaku tertembus peluru. Pelaku sempat dibawa ke Puskemas Gangga, untuk mendapat perawatan. Tetapi begitu sampai di puskesmas, pelaku sudah tidak bernyawa.

“Saat dibawa aparat, pelaku masih hidup. Baru setelah sampai di puskemas, pelaku meninggal dunia,” tambah Tauhid.

Adapun pelaku sudah dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Lombok Utara. Tetapi tidak di pemaka-

BNNP NTB Turunkan Target Rehabilitasi Mataram (Suara NTB) – Sepanjang Juni-September tahun ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB telah menjalani rehabilitasi 458 dari 534 orang target penyalahguna narkoba, berdasarkan revisi target pada September 2015. BNNP tidak ingin terjebak dalam mengejar angka-angka target dan lebih memilih mengutamakan kualitas rehabilitasi.

“Kita baru mulai rehabilitasi sejak Juni, sementara target 1.568 orang ditetapkan sejak Januari. Tetapi sebaiknya seperti yang sekarang ini ya, lebih kepada kualitas rehabilitasinya,” ungkap Kabid Rehabilitasi BNNP NTB, dr. Yolly Dahlia, Sp.Kj kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (2/10).

Selain itu, kata Yolly, NTB masih kekurangan tempat rehabilitasi. Saat ini tempat rehabilitasi untuk rawat inap hanya dilayani di Sekolah Polisi Negara (SPN) Belanting, Ru-

mah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi NTB, dan RS Bhayangkara Mataram. Tempat yang disebut terakhir bahkan belum siap melayani pasien rehabilitasi.

Sementara rawat jalan sudah bisa dilakukan di seluruh klinik dan rumah sakit.

“Rencananya di sana (RS Bhayangkara) itu tempat rehabilitasi untuk pasien perempuan, tapi belum siap.

Sebabnya mungkin karena beberapa fasilitas belum ada.

Kan ada kebutuhan kamar, tempat tidur untuk pasien (rawat inap),” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa proses rehabilitasi dijalani oleh penyalahguna narkoba selama tiga bulan. Proses rehabilitasi dalam bentuk rawat jalan dan rawat inap ditentukan oleh tingkat kecanduan penyalahguna narkoba. Tingkat kecanduan tinggi membutuhkan rehabilitasi rawat inap.

Menurut BNNP NTB, saat ini yang menjalani rawat jalan

terdiri 179 laki-laki dan 75 orang perempuan. Sementara yang menjalani rawat inap sebanyak 31 orang, 25 orang di SPN Belanting dan 6 orang di RSJ Provinsi NTB. Oleh karena kekurangang tempat, proses rehabilitasi dilakukan secara bergelombang.

“Tidak bisa serempak. Misalnya, di SPN 20 orang, di RSJ berapa orang. Ke depan kita akan mengadakan kerjasama dengan sejumlah pesantren untuk menambah daya dukung rawat inap. Tentu kita lihat dulu fasilitasnya, apakah di sana ada kliniknya, daya tamping asramanya,” jelasnya.

Pihaknya tidak ingin memaksakan target untuk jumlah penyalahguna yang akan direhabilitasi tahun depan berdasarkan ketersediaan dukungan saat ini serta pertimbangan kualitas. “Kita tidak memaksakan target. Untuk tahun 2016, kita target 410 orang,” demikian Yolly. (why)

man umum setempat. Melainkan di salah satu kebun milik salah satu kerabatnya secara Islam, karena pelaku memang seorang muallaf. Pelaku tidak dimakamkan di pemakaman umum layaknya warga lain.

Disinggung proses penyelidikan kasus tersebut, Tauhid mengaku saat ini tengah dilakukan gelar perkara. Untuk memastikan status dan posisi kasus tersebut. Untuk penyelidikan, kemungkinan ada pelaku lain yang terlibat dalam kasus pembunuhan yang berlangsung Kamis (29/10) pagi.

Tapi jika dari hasil gelar perkara ternyata pelaku hanya mengarah kepada satu pelaku saja, yakni suami korban kemungkinan besar penyelidikan kasus tersebut akan dihentikan. Karena pelaku

(Suara NTB/dok)

Tauhid sudah tewas. “Kecuali ternyata ditemukan ada indikasi keterlibatan pihak lagi, kasusnya dipastikan akan terus berlanjut,” pungkas mantan Kapolsek Maluk ini. (kir)

Dirut Pelindo Mangkir Jakarta (Suara NTB) – Dirut PT Pelindo II R.J. Lino tidak menghadiri agenda pemeriksaan di Bareskrim Polri hari ini.

“Kami panggil yang bersangkutan hari ini. Tapi dia melalui pengacaranya mengatakan tidak hadir,” kata Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Kombes Agung Setya di Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/11).

Lino hari ini seharusnya menjalani pemeriksaan perdana kasus dugaan korupsi pengadaan 10 unit mobile crane pada PT Pelindo II. Agung mengatakan Lino berkeberatan atas keterlambatan penerimaan surat panggilan. “Surat panggilan kami menurut mereka tidak memenuhi waktu pemeriksaan selambat-lambatnya tiga hari sejak surat itu diterima,” ujarnya.

Padahal, menurut Agung, tanggal pengiriman surat panggilan dan tanggal pemeriksaan tidak wajib memiliki jeda tiga hari kerja.

“Sebenarnya sudah tiga hari

karena (surat panggilan) sudah dikirim Jumat (30/10) dan tidak harus tiga hari kerja,” paparnya.

Kasus korupsi ini terkuak setelah penyidik Bareskrim menelusuri bahwa semestinya mobile crane yang dipesan pada 2012 dengan anggaran Rp45 miliar itu dikirimkan ke sejumlah pelabuhan seperti Pelabuhan Bengkulu, Jambi, Teluk Bayur, Palembang, Cirebon, Banten, Panjang (Lampung) dan Pontianak.

Namun diketahui barangbarang tersebut tidak dikirim, dan setelah diselidiki ternyata pelabuhan-pelabuhan tersebut tidak membutuhkan barang itu.

Bareskrim telah menetapkan seorang tersangka di PT Pelindo II yakni Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II Ferialdy Nurlan, selain telah memeriksa 40 saksi.

Penyidik juga telah menyita dokumen terkait 10 unit mobile crane dan notebook, sedangkan 10 unit mobile crane juga sudah disita dan ditempatkan di wilayah Pelindo II yang sudah dipasangi garis polisi. (ant/bali post)

Pojok Konseling

Bentuk Keseriusan BNN Tangkal Narkoba Mataram (Suara NTB) Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba terus dilakukan oleh BNN Provinsi NTB, dalam rangka untuk menekan laju pertumbuhan angka penyalahgunaan narkoba di NTB. Salah satunya adalah program pojok konseling yang hadir setiap Minggu di arena Car Free Day Jalan Udayana Kota Mataram.

Masyarakat dapat memanfaatkan pojok Konseling ini untuk meng-up date informasi tentang bahaya narkoba maupun rehabilitasi bagi pemakai ataupun pecandu narkoba.

Kepala Bidang Pencegahan, Anggraini Ninik Murnihati, SH, MH dan Kabid Rehabilitasi dr, Yolly Dahlia, Sp.KJ hadir langsung di program pojok konseling tersebut sebagai bentuk keseriusan Pemerintah dalam hal ini BNN Provinsi NTB, untuk terus memberikan pelayanan informasi dan konseling kepada masyarakat.

“Upaya pencegahan itu sangat penting untuk dilakukan sebelum timbulnya

masalah, lebih murah dan mudah untuk dilakukan daripada untuk mengobatinya,” kata Anggraini. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengetahui tentang bahaya maupun jenis–jenis narkoba merupakan salah satu bentuk pencegahan dini, sehingga akan dapat menekan tumbuhnya pengguna maupun pecandu baru. “Ini adalah salah satu tujuan dari upaya yang terus menerus kami lakukan,” tegas Anggraini.

Menurutnya, mengobati jauh lebih sulit dari pada mencegah. Karena adiksi atau kecanduan narkoba melibatkan komponen-komponen biologi dan perilaku yang tidak terpisahkan.

Efek narkoba yang digunakan akibatnya pada otak, tetap berpengaruh pada tingkah laku meskipun mereka telah berhenti menggunakannya.

Sekali menggunakan narkoba umumnya tidak menimbulkan reaksi yang berat.

“Namun penggunaan berulang akan menyebabkan fungsi

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Penyebaran brosur sebagai salah satu sosialisasi efektif oleh BNN NTB di arena car free day di Jalan Udayana Mataram, Minggu (1/11) kemarin. otak terganggu menimbulkan disfungsi,” sebutnya.

Perubahan pada otak tercermin dari perilaku pemakai atau pecandu sehari-hari dan berbagai fungsi otaknya, seperti memori, mood, cara bicara dan anggota gerak berespon.

Jalan kepada pemulihan memerlukan sejumlah strategi antara lain terapi perilaku, dukungan sosial, keluarga dan masyarakat, Pentingnya keterampilan. Ada juga latihan berkerja untuk mencegah relaps. “Inilah yang harus dilaku-

kan dalam program rehabilitasi bagi para pemakai atau pecandu,” kata Yolly Dahlia.

“Mereka sudah kehilangan masa lalu dan masa kininya, jangan sampai mereka kehilangan masa depannya,” pungkas Yolly. (ars/*)

Selasa, 3 November 2015

SUARA NTB

Halaman 9

SUARA NTB Selasa, 3 November 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Jadi ’’Best Catwalk’’

Elsa Ruliana

(Suara NTB/dok)

KERJAKAN TUGAS - Belajar tidak hanya fokus di dalam kelas. Belajar di luar kelas, khususnya di objek wisata setidaknya akan mampu memberikan inspirasi pada siswa belajar lebih giat lagi. Seperti yang dilakukan sejumlah siswa di Pura Lingsar Kecamatan Lingsar Lombok Barat ini sedang mengerjakan tugas dari guru berupa tugas menggambar di salah satu bagian taman beberapa waktu lalu.

Evaluasi Siswa

(Suara NTB/ist)

Dukung Program Pemerintah

Dikpora Lotim Segera Lakukan Penataan Aset Selong (Suara NTB) Dalam upaya mendukung program pemerintah terkait soal aset. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berencana melakukan penataan terhadap aset pemberian barang dan jasa. Hal itu dilakukan untuk merapikan sistem kerja, baik mengenai fisik maupun mutu dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Lotim.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dikpora Lotim, Drs. M. Zaini, pada Suara NTB, Senin (2/11).

Walaupun masih dalam tahap perencanaan, kata Zaini, program ini diyakini akan mampu memperbaiki sistem kerja Dikpora Lotim, terutama dalam pemberian barang dan jasa, baik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), bansos maupun sejumlah bantuan lainnya. Harapannya, DAK, bansos maupun sejumlah bantuan lainnya itu akan terkontrol dan terorganisir dengan baik.

“Jadi, ke depan itu pada saat dilakukannya penandatanganan RPU BOS, setiap sekolah harus membawa format aset itu. Sehingga, BOS itu akan terorganisir. Dan juga, ketika ada permintaan dari Pemda soal data aset itu bisa kita tunjukkan,” ungkapnya.

Dalam mendata dan membenahi aset yang ada di Dikpora khususnya, Bidang Dikdas, lanjut Zaini, pihaknya akan melibatkan Dinas PPKA Lotim dan sama-sama bekerja keras membenahi aset barang dan jasa. Karena, selama ini masalah aset ini kerap kali menjadi pemicu Kabupaten Lotim gagal untuk meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Saat ini belum, hanya laporan pelaksanaan program BOS saja dibuat oleh sekolah. Sehingga, ke depan inilah yang akan kita perbaiki dan laksanakan untuk membantu pemerintah mengatasi beban pendataan aset dari pemerintah pusat,”ungkapnya.

Selain itu, seiring dengan kerja keras yang dilakukan dalam melakukan penataan soal aset barang dan jasa tersebut. Maka setiap sekolah harus melengkapi dan memasukkannya dalam format aset, seperti membeli laptop maupun komputer dan kebutuhan sekolah lainnya. (yon) M. Zaini

Aletheia Libatkan Orang Tua Mataram (Suara NTB) Berbagai inovasi dan kreativitas proses belajar mengajar terus dikembangkan Yayasan Pendidikan Kristen Aletheia Ampenan. Kini, model evaluasi berbasis pada keterlibatan orang tua sedang dikembangkan pihak sekolah.

Setiap siswa diberikan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SD-SMP waktu 7 menit untuk mempreKristen Aletheia, Anita Ther- sentasikan dengan membawa esia Sinaga, menjelaskan pro- alat peraga masing- masing. gram evaluasi melibatkan un- Setelah itu, orsur orang tua adalah hal baru ang tua diyang tidak miliki sekolah lain- b e r i k a n nya. Dengan model itu, Anita kesempamengklaim mampu membuat tan bertpara siswa aktif dan lebih anya termenguasai setiap materi. “Ini h a d a p membuat siswa lebih mema- a n a k hami setiap materi yang dia- a n a k jarkan guru mereka,” ujarnya mereka pada Suara NTB, Senin (2/11). s e c a r a Secara teknis, kata Anita, objektif. setiap siswa diminta mempre- T u j u a n sentasikan setiap materi yang keterlibadipilih sendiri di hadapan orang tua mereka. Materi yang dipilih merupakan materi yang benar-benar mereka kuasai.

“Masing-masing siswa menjelaskan setiap materi pelajaran yang telah mereka peroleh di hadapan orang tua mereka. Setelah itu, orang tua yang menyimak penjelasan anakanak mereka juga diberikan kesempatan untuk bertanya atau menanggapi materi yang dijelaskan oleh anak mereka,” Anita Theresia Sinaga terangnya.

(Suara NTB/yon)

tan orang tua dalam proses ini ialah agar mengetahui secara pasti perkembangan anakanak mereka secara berkala.

“Orang tua harus memberikan penilaiannya secara objektif supaya tahu kekurangan masing-masing anak,” tambahnya.

Menurutnya, tujuan besar dari program tersebut adalah memetakan kekurangan dan kelebihan anak-anak.

Selain itu mengajak orang tua bekerjasama dalam hal pembinaan terhadap anak-anak. “Dengan model seperti ini dapat mengetahui secara langsung perkembangan anak-anak mereka. Dengan cara ini juga, kontrol terhadap mereka pun bisa langsung dilakukan,” jelasnya. (dys) (Suara NTB/dys)

Sunarpi: UKM Media Hanya Dievaluasi, Bukan Dibekukan Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Mataram (Unram), Prof. Ir. H. Sunarpi, PhD, membantah jika UKM Media Unram telah dibekukan. Ia mengklaim, apa yang dilakukan terhadap UKM Media hanyalah bentuk evaluasi Unram terhadap keberadaan UKM Media. Menurutnya, evaluasi dilakukan terhadap seluruh UKM yang ada di Unram baik di tingkat universitas maupun fakultas.

Hasil evaluasi tersebut, lanjut Sunarpi, ada yang SKnya lanjut, meski belum memuaskan, ada juga yang dipending seperti halnya UKM Media, karena dinilai tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan harapan dibentuknya UKM Media.

“Nah kemudian dari hasil evaluasi ada yang lanjut SK rektornya meski belum memuaskan, tapi ada juga kondisinya sangat jauh dari tujuan pembentukan termasuk UKM media,” terang Sunarpi ditemui Suara NTB, Senin (2/11).

Salah satu aspek yang membuat internal Unram kecewa terhadap UKM Media selama ini adalah pada aspek pemberitaan. Seringkali berita yang

dimuat tidak mampu dipertanggungjawabkan, tidak akuntabel dan tidak akurat. Padahal, secara melekat apapun yang terjadi ke depan ada tanggungjawab rektor di dalamnya, baik menyangkut aspek hukum dan lain sebagainya.

Apalagi sebagai harapan awal atas keberadaan UKM Media adalah sebagai tempat berlatih membangun diri untuk menjadi jurnalis. Misalnya, seorang wartawan yang nantinya ingin menempuh bidang-bidang itu yang tentunya menjadi penyalur berita yang bertanggung jawab, akuntabel menyampaikan berita secara akurat.

“Jadi begini, seringkali berita yang disampaikan itu tidak benar. Saya kira ada beberapa berita yang kita sayangkan dan sebetulnya tidak seperti itu. Jadi saya kira tidak ada yang tidak suka dikritik, saya kira sangat terbuka untuk dikritik, kritik itu adalah salah satu cara untuk melihat kesalahan kita,’’ akunya.

Selain itu, Sunarpi mengaku Unram telah mengikuti pola pembinaan aktivitas kemahasiswaan dengan nama Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).

Dengan pola pembinaan seperti itu, ada ruang dan kesempatan bagi mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan berkreativitas yang mana oleh Dikti pada waktu itu memberikan pembiayaan masing-masing bagi yang bisa membuat satu kegiatan lalu diberikan pendanaan sebesar 10 juta.

Lalu dari hasil itu, mereka melakukan riset-riset kecil lalu mereka diseleksi lebih lanjut untuk masuk dalam Pekan Ilmiah Nasional (PIMNAS), POMNAS, Peksiminas, dan MTQ nasional.

Hanya saja dari hasil evaluasi menyeluruh itu juga, ternyata kelompok mahasiswa yang berhasil masuk ke PIMNAS, POMNAS, Peksiminas bukan berasal dari mahasiswa yang aktif di UKM. Padahal, harusnya, mereka yang aktif di UKM yang telah diwadahi dan difasilitasi sekaligus diberikan pendanaan setiap tahun memiliki peluang besar untuk masuk.

“Dari data yang ada, memang kita melihat bahwa kelompok mahasiswa yang justeru masuk ke PKM itu justeru bukan sebagian besar dari UKM, ini yang tidak sejalan, mestinya mereka yang masuk PKM inilah yang

telah diwadahi dan difasilitasi dengan SK rektor melalui pendanaan setiap tahun”, tuturnya menjelaskan.

Sementara itu, Wakil Rektor III Unram, Dr. Muhammad Natsir, SH, MH, membantah telah mengosongkan Sekretariat UKM Media dan menyebutnya hanya sebagai upaya bersih-bersih saja. Ia pun menganggap evaluasi menyeluruh terhadap seluruh UKM adalah hal wajar untuk perbaikan mahasiswa dan untuk menegakkan aturan rektor “Belum dikosongkan, tapi kita minta untuk dibersihkan, karena dia tinggal di situ. Jadi patut disayangkan, tidak hanya di Media, tapi juga di UKM yang lain. Jadi itulah dasar saya untuk menegakkan aturan rektor agar PKM bukan sebagai tempat tinggal, tapi sebagai pusat kegiatan mahasiswa,” tegasnya.

Selain itu, Natsir mengaku ada aturan rektor yang dilanggar pengurus UKM Media salah satu poinnya yaitu pengurus itu minimal memiliki IPK 3,0. “Nah di UKM Media ini, ketuanya di bawah 3.0, ini dalam rangka memotivasi anak-anak bahwa akdemik itu

tetap diutamakan. Standar IPK 3.0 itu berlaku di semua UKM di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas,’’ tambahnya.

Ia pun menyebut belum ada keputusan soal nasib UKM Media hingga menunggu format baru UKM Media.

Sebelumnya, Pemimpin Umum Media Unram Sulton Anwar, mengaku, jika pembekuan Media ditandai dengan pengusiran aktivis, Kamis (29/10) lalu. Pengurus Media diminta untuk mengosongkan sekretariat paling lambat Minggu (1/11).

Diakuinya, Sabtu (3/10) lalu, pengurus Media sempat berdialog dengan WR III Unram. Dalam pertemuan itu, WR III menyampaikan untuk tahun ini MEDIA unram dibekukan.Alasannya karena konten pemberitaan Media Unram selama ini sarat dengan muatan kritik.

Pengurus Media Unram juga pernah menyurati Rektor Unram untuk berdialog lebih jauh lagi. tapi sampai saat ini tidak ada tanggapan dari Rektor Unram. “Malah sekarang tiba-tiba kami disuruh mengosongkan sekretariat,” akunya. (dys/ron)

UN Bermakna Jika Mencerminkan Kejujuran Jakarta (Suara NTB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan Ujian Nasional (UN) harus mencerminkan kejujuran karena tanpa kejujuran, UN tidak bermakna.

“UN menjadi bermakna jika mencerminkan proses kejujuran,” kata Anies saat membuka Rakor Persiapan UN 2016 di Jakarta, Senin (2/11).

Dia meminta semua pihak memperbanyak sosialisasi pentingnya integritas. Kesadaran tentang pentingnya kejujuran dan integritas itu juga harus disosialisasikan kepada orang tua peserta didik.

Rakor Persiapan UN dihadiri para pejabat Kemendikbud, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

(LPMP), serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan lainnya.

“Evaluasi penyelenggaraan UN merupakan salah satu ikhtiar meningkatkan kualitas layanan pendidikan. UN telah berlangsung bertahun-tahun dengan pengulangan masalah yang sama, sehingga harus diantisipasi sejak awal dengan memperkirakan potensi masalah yang akan timbul, sekaligus menentukan langkah-langkah solusinya,” jelas dia.

Sekretaris Balitbang Kemdikbud Dadang Sudiyarto mengatakan rakor persiapan UN diselenggarakan lebih awal dibanding tahuntahun sebelumnya. Biasanya Rakor Persiapan UN berlangsung pada Januari, tiga bulan sebelum pelaksanaan UN pada April. (ant/bali post)

LPMP NTB Targetkan Nilai UKG NTB Naik Mataram (Suara NTB) Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Drs. Muhammad Irfan, MM, menargetkan guru-guru yang di NTB pada pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG) bisa mendapatkan nilai minimal 5,5. Target nilai 5,5 untuk kompetensi guru di NTB sudah termasuk target yang realistis.

“Kita berharap kompetensi guru di NTB pada UKG nanti bisa berada di posisi 5,5 atau naik tiga digit dari hasil UK tahun 2014 sebesar 3,5,” katanya pada Suara NTB belum lama ini.

Menurut Irfan, bila berkaca dari hasil UKG tahun 2014, nilai rata-rata guru di NTB berada di posisi 3,3 yang artinya masih di bawah nilai rata-rata nasional. Padahal, nilai rata-rata nasional itu adalah 8,00 untuk penilaian kompetensi profesional dan paedagogik. “Naik tiga digit itu saja sudah termasuk lumayan untuk kondisi guru di NTB,” kata Irfan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia secara serentak di seluruh Indonesia akan menggelar Uji Kompetensi Guru (UKG) pada tanggal 9 – 26 November yang akan diikuti 2,9 juta guru di Indonesia. Sementara jumlah guru di NTB sesuai dengan data pokok pendidikan (Dapodik) Kemendikbud RI sebagai peserta UKG tahun 2015 sebanyak 60.061 orang, baik guru PNS maupun Non PNS yang sudah memiliki Nomor Unik Pendidik Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang dikeluarkan Kemendikbud.

Pada pelaksanaan UKG yang akan diujikan secara online itu adalah kompetensi profesional dan paedagogik guru. Jika dalam pelaksanaan UKG ada guru yang tidak mau ikut atau me-

nolak mengikuti UKG, maka justru akan merugikan guru tersebut. Karena, hasil UKG ini menjadi pemetaan kompetensi guru dan acuan Kemendikbud untuk memberikan pelatihan dan pendidikan bagi guru yang masih rendah kompetensinya di mata pelajaran tertentu.

“Kalau ada guru yang menolak dan tidak ikut UKG, maka guru itu akan rugi sendiri. Karena guru itu tidak akan dapat mengikuti program lanjutan dari Kemendikbud untuk selanjutnya,” jelas Irfan.

Oleh karena itu, Irfan mengingatkan kepada seluruh guru untuk dapat mengikuti UKG dengan menyempatkan waktu datang di tempat yang telah ditentukan oleh Dinas Dikpora kabupaten/kota. Selain itu,guru yang sudah terdaftar sebagai peserta UKG mempersiapkan diri dengan belajar materi dan menguasa internet, sehingga saat menjaawab pertanyaan saat UKG secara online, para guru bisa menjawab dengan baik dan lancar.

“UKG ini dilaksanakan setiap tahun. Guru yang nilai UKG nya rendah tahun ini, maka tahun depan akan mendapatkan program pelatihan dan pendidikan dari pemerintah,” ujarnya. (dys)

Muhammad Irfan

(Suara NTB/dok)

ELSA Ruliana, merupakan salah satu siswi yang memiliki talenta luar biasa dalam bidang modeling. Siswi SMPN 14 Mataram ini sangat cekatan barjalan di atas catwalk. Tubuhnya yang jangkung semakin menambah indah liuknya saat berjalan di atas catwalk.

Kepada Suara NTB, Elsa menuturkan cerita manisnya saat menjadi juara best catwalk yang digelar salah satu mal di Kota Mataram. Ia mengku hobi pada dunia model saat duduk di kelas satu SMP. Sejak itu, ia tergabung dalam komunitas Jalan Kucing Proyek (JKP) Lombok, salah satu komunitas sesama pencinta model.

“Senang sejak kelas satu dan pilih gabung dengan komunitas JKP Lombok,” terangnya pada Suara NTB belum lama ini.

Ia menyebut, sebagai perempuan ia harus terlihat anggun terutama saat berjalan. Dengan tubuh yang anggun, maka aura keperempuanannya akan muncul.

Oleh sebab itu, pilihannya terjun di dunia model adalah pilihan tepat sebagai perempuan, meski mengaku memiliki cita-cita sebagai notaris.

Selain itu, gadis kelahiran Ampenan, 6 Juli 2001 silam ini juga tercatat pernah masuk tiga besar dalam audisi top model Indonesia dan menjadi juara II dalam ajang model yang digelar SMKN 4 Mataram. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 3 November 2015

Pencabutan Sanksi FIFA Bisa Tahunan

(Suara NTB/ist)

BERSAMA FIFA - Ketua Umum PSSI Lanyalla Mattalitti (tengah) bersama Ketua Dewan Penasehat PSSI Agum Gumelar (kanan), FIFA Executive Committee member Kohzo Tashima (kedua kanan), Tengku Abdullah Ibni Sultan Ahmad Shah (kedua kiri) dan Asian Football Confederation (AFC) Executive Committee Mariano Araneta usai pertemuan di Kantor PSSI Jakarta, Senin (2/11).

Jakarta (Suara NTB) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menyatakan, pencabutan sanksi FIFA kepada Indonesia bisa tertunda dalam jangka waktu tahunan apabila pembekuan PSSI oleh pemerintah tidak segera dicabut.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Azwan Karim, usai pertemuan delegasi FIFA-AFC dengan PSSI, di Kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Senin kemarin.

Dia mengatakan, apabila pembekuan PSSI tidak segera dicabut pemerintah, maka pertemuan delegasi FIFA kali ini akan dilaporkan di Pertemuan Komite Eksekutif FIFA, pada 2-3 Desember di Zurich, Swiss.

Dan apabila tidak ada jalan keluar pada pertemuan delegasi dengan pemangku kepentingan persepakbolaan Tanah Air, maka keputusan pencabutan sanksi FIFA akan diputuskan di tingkat kongres.

Untuk sementara ini, pencabutan sanksi masih bisa diputuskan Pertemuan Komite Eksekutif FIFA, yang mana bisa dicabut kapanpun melalui Pertemuan Komite Darurat FIFA. “Tapi apabila tidak dicabut, maka akan dibawa ke kongres FIFA dan kongres diselenggarakan tahunan, jadi tidak bisa asal saling cabut,” kata Karim.

Ketua Dewan Kehormatan PSSI, Agum Gumelar, mengatakan, kalau tidak ada bentuk penyelesaian seperti yang diharapkan FIFA, kasus ini akan dibawa ke Kongres FIFA pada 26 Februari 2016.

“Kalau ini diputuskan dalam Kongres 2016, berarti pencabutan dari keputusan ini hanya bisa dilakukan oleh kongres lagi, artinya kongres yang akan datang setahun kemudian,” kata ketua umum PSSI periode 1999-2003 tersebut.

Gumelar mengakui hal

tersebut banyak merugikan proses perbaikan persepakbolaan Tanah Air. “Jadi tolong semua kooperatif, demi sepakbola kita,” ucap dia.

Delegasi FIFA-AFC mendapatkan mandat yang kuat untuk menyelesaikan kisruh sepak bola Tanah Air. Delegasi bersama yang hadir adalah anggota Komite Eksekutif FIFA, yaitu Kohzo Tashima dari Jepang dan Pangeran Abdullah dari Malaysia, serta Komite Eksekutif AFC Mariano V Araneta Jr dari Filipina.

Para Direktur AFC, yakni James Johnson, Sanjeevan Balasingam, dan John Windsor juga akan mendampingi delegasi bersama tersebut. Apabila pertemuan kali ini tidak menemukan jalan keluar, maka dampaknya besar bagi sepak bola nasional, ASEAN, dan bahkan Asia, mengingat Indonesia telah ditunjuk sebagai penyelenggara Asian Games 2018. (ant/bali post)

Petenis NTB Sukses Dulang Medali Emas Mataram (Suara NTB) Pengprov Pelti NTB mengirim empat atlet di Kejurnas Tenis Terbuka di Purwokerto, Jawa Timur (Jatim), 1 November 2015. Hasilnya, kontingen NTB mendulang satu medali emas dan satu perunggu.

Ketua Umum Pelti NTB, Jamaluddin Malady yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Senin (2/11) kemarin mengatakan satu-satunya medali emas diraih NTB lewat Panji Untung Setiawan setelah mengalahkan petenis asal DKI Jakarta di kelas perorangan putra. Sementara medali perunggu diraih lewat kelas double putra yang diperkuat Ibnu Nurmadi Setiawan dan Panji Untung Setiawan.

Bagi Pelti NTB keberhasilan atlet NTB meraih medali emas di event nasional terbuka itu benar-benar mengejutkan. Untuk pertama kalinya atlet NTB sukses mencetak prestasi di event nasional

tersebut. Pasalnya pada event yang sama tahun sebelumnya atlet NTB belum pernah meraih medali emas.

Jamal menilai prestasi yang dibuat oleh atlet tenis putra NTB telah menunjukan potensi besar yang dimiliki petenis NTB. Dan hal itu semakin membuktikan atlet NTB sangat mampu bersaing di level nasional. Bahkan Pelti NTB memprediksikan atlet NTB bisa mempersembahkan medali di PON Jabar 2016. Pasalnya sejumlah atlet yang dikalahkan oleh atlet NTB di event itu merupakan atlet tenis yang lolos PON. “Prestasi atlet kita ini, semakin membuat kita optimis

atlet tenis NTB bisa menyumbang medali di PON 2016, sebab di event itu atlet kita berhasil mengalahkan atlet-atlet yang lolos PON,” ucapnya.

Diakuinya kejuaraan tenis terbuka itu melibatkan sejumlah atlet yang lolos PON, dan Pelti NTB menurunkan sebanyak empat atlet yang sudah mengantongi tiket di PON XIX di Jabar 2016, yakni Ibnu Nurmadi Setiawan, Panji Untung setiawan, Arif Rahman Bima dan Valentino Dias.

“Arif Rahman kalah di babak delapan besar, sementara Valentino Dias kalah di babak enam belas besar,” jelasnya. (fan)

Terus Ikhtiar

(Suara NTB/fan)

SUKSES meraih medali emas di Pra-PON merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi Munakip. Namun prestasi manis itu tak lantas membuat atlet tarung derajat andalan NTB ini cepat puas, sebab target Munakip sebenarnya adalah bagaimana meraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jabar 2016. Untuk itu, atlet asal Lombok Timur (Lotim) ini mengaku akan terus beriktiar agar mampu mempersembahkan medali emas di PON. “Perasaan saya tentu bangga, namun hasil ini (Pra-PON-red) belum membuat saya puas karena target saya sesungguhnya adalah meraih medali emas di PON Jabar 2016,” ucap Munakip ketika diwawancara Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (2/11) kemarin.

S e bagaimana diketahui, cabor tarung derajat meloloskan 10 atlet ke PON serta berhasil menyumbangkan satu emas, dua perak dan tiga perunggu di Pra-PON di Jabar, 1- 26 Oktober lalu. Munakip adalah satu-satunya atlet tarung derajat NTB yang sukses meraih medali emas di PraPON. Bagi atlet berusia 30 tahun ini keberhasilan meraih medali emas di Pra-PON tidak lantas membuat dia sombong. Atlet Pelatda Sentralisasi KONI NTB itu mengaku akan terus berikhtiar untuk mempersembahkan medali emas di PON Jabar 2016. Menurutnya hasil satu medali emas di Pra-PON bukanlah target sesungguhnya, sebab misi utamanya meraih medali emas di PON Jabar 2016.

Untuk bisa meraih target itu dia akan bersungguh-sungguh menjalani pemusatan latihan, karena menurutnya persaingan di PON Jabar 2016 akan semakin ketat. Atlet-atlet yang lolos PON adalah peraih peringkat tujuh besar nasional. Ditambah lagi tidak ikutsertanya atlet Jabar di Pra-PON itu akan membuat dia semakin waspada.

Diakuinya, pertarungan di Pra-PON di Jabar belum lama ini tidak melibatkan atlet Jabar, pasalnya sebagai tuan rumah Pra-PON atlet Jabar sudah secara otomatis lolos PON tanpa harus mengikuti Pra-PON. Dan hal itu membuat Munakip akan lebih waspada menghadapi PON Jabar 2016. (fan) Munakip

Karate Loloskan Dua Atlet ke PON Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga karete berhasil meloloskan dua atlet di PON XIX di Jabar 2016. Dua atlet yang lolos PON itu adalah Ahmad Zigi Zaresta Yuda dan Harun A’in.

Demikian disampaikan Pelatih Karate NTB, Najib Suryawan yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (2/11) kemarin. “Kita meloloskan dua atlet di PON Jabar 2016. Mereka adalah Ahmad Zigi Zaresta Yuda dan Harun A’in,” ucapnya.

Dikatakannya, keberhasilan atlet karateka NTB meraih tiket PON XIX 2016 itu setelah mengukir prestasi pada Pra-PON Karate di Medan, 25-27 Oktober 2015. Zigi meraih medali perunggu di kelas Kata (seni gerak) perorangan putra.

Sementara Harun A’in meraih peringkat sembilan besar nasional di

kelas Kumite (pertarungan) putra.

Menurut Najib, keberhasilan atlet karateka meraih tiket PON bukanlah yang pertama, di PON Riau 2012 lalu cabor karate juga berhasil meloloskan satu atlet. Namun demikian pihak pengurus cabor karate berharap kedua atlet yang lolo PON tahun ini bisa dipersiapkan secara maksimal mengikuti PON Jabar 2016 sehingga cabor karate bisa memberikan sumbangsih medali di PON Jabar 2016.

Diakuinya mengukir prestasi di kancah nasional bukan hal yang mustahil bagi cabor karate, pasalnya atlet karate NTB, Ahmad Zigi Zaresta Yuda salah satu atlet yang sangat diperhitungkan di kancah nasional.

Hal itu dikarenakan keberhasilan Zigi yang pernah mengharumkan nama Indonesia di kelas Junior

Disbudpar NTB Kembangkan Golf Jadi Atraksi Wisata Mataram (Suara NTB) Untuk menarik semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke NTB, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB akan mengembangkan olahraga golf sebagai salah satu atraksi wisata. Menurut Kepala Disbudpar NTB, H. Lalu Moh. Faozal, M.Si para pecinta golf memiliki potensi selain menikmati olahraga golf di Lombok juga sekalian bisa berwisata.

Apalagi kebanyakan para pecinta golf berasal dari kalangan menengah ke atas.

“Kenapa golf kita kembangkan jadi atraksi pariwisata karena pecinta golf adalah orang-orang yang punya potensi selain bermain golf juga bisa berwisata di Lombok ini,” terangnya pada saat menggelar jumpa pers Rinjani Tambora Open Golf Tournament, Senin (2/11).

Penyelenggaraan turnamen golf Rinjani Tambora ini juga untuk membangkitkan golf menjadi bagian dari sport tourism di NTB. Turnamen ini akan menghadirkan komunitas golf dari seluruh Indonesia dan mancanegara. Dua lapangan golf di Lombok akan dimanfaatkan untuk kegiatan ini yaitu Lombok Golf Kossaido di Sire, Lombok Utara dan Rinjani Country Club di Golong, Lombok Barat.

“Dua lapangan ini kita dorong menjadi bagian destinasi wisata dan tahun ini kami alokasikan anggaran untuk mendukung turnamen ini,” ujarnya. Turnamen ini akan digelar pada tanggal 5-6 Desember dan dipusatkan di dua tempat tersebut. “Opening ceremony di Sire dan closing-nya di Golong,” tambah Faozal.

Turnamen golf ini akan dijadikan kegiatan tahunan Disbudpar NTB. “Aktivitas golf saat ini perlu diberikan berbagai dukungan. Dengan event ini kita harap pecinta golf bisa ikut terlibat di dalamnya,” jelasnya.

Manager HRD Rinjani Country Club, Syarifudin menyampaikan peminat golf beberapa tahun lalu di Lombok cukup tinggi. Tapi mulai 2001-2002 mulai berkurang karena berbagai faktor. Dan saat ini peminat olahraga yang biasanya didampingi seorang caddy ini sangat sedikit. Dalam beberapa tahun terakhir tak ada lagi turnamen golf. Dan dengan kegiatan ini ia berharap peminat golf menjadi lebih banyak.

Sementara itu, General Manager (GM) Lombok Golf Kossaido, Supriadi Mawardi menyampaikan pihaknya menyambut baik kegiatan ini dan menurutnya kegiatan ini sangat penting untuk olahraga golf dan diharapakan lebih banyak pemain golf yang hadir. Ia pun berharap kegiatan ini akan menjadi agenda tahunan Disbudpar NTB. “Lombok nanti bisa dikenal sebagai destinasi wisata golf,” harapnya. (ynt)

Kejuaraan Dunia di Spanyol tahun 2014 lalu. Najib yakin Zigi akan memberikan sumbangsih medali untuk NTB di PON Jabar 2016.

Dia berharap keberhasilan atlet karate itu juga diapresiasi oleh KONI NTB. Sehingga kedua atlet NTB itu mampu meningkatkan prestasi di PON Jabar 2016. Untuk diketahui selain akan mewakili NTB di level PON, Zigi juga tengah mengikuti Pelatnas persiapan mewakili tim karate Indonesia di kejuaraan WKF di Jakarta bulan November 2015. Bila Zigi sukses di kejuaraan WKF, maka peluang Zigi meraih kesuksesan di PON 2016 akan semakin terbuka.

Ditambahkannya, cabor kempo menurunkan tujuh atlet di Pra-PON, namun hanya dua yang berhasil meraih tiket PON yakni Ahmad Zigi dan Harun A’in. (fan)

Waspadai Amukan Bayern London Kubu The Gunners mengantisipasi amukan anak asuh Pep Guardiola yang kecolongan oleh taktik pragmatis yang mulai sering diadopsi oleh Wenger di musim ini.

Tak heran, seperti dilansir Goal Indonesia, Per Mertesacker menekankan pentingnya Arsenal bermain dengan hati-hati dan menjaga kewaspadaan tinggi saat menghadapi Bayern Munchen pada matchday keempat Liga Champions, Rabu dini hari nanti.

Seperti diketahui, di laga pertama di Emirates Stadium, Arsenal bisa meraih kemenangan 2-0 atas Bayern. Laga itu dimenangkan berkat taktik pragmatis yang diterapkan Wenger. Pelatih a s a l Prancis yang selama ini begitu membenci sepakbola pragmatis itu kini mulai terbiasa memberikan penguasaan bola kepada musuh sembari menunggu saat yang tepat untuk melepaskan serangan.

Dan dalam banyak laga musim ini, taktik itu efektif mempersembahkan k e menangan.

Tapi kini masih harus dinant i k a n apakah The Gunners bisa mengulang prestasi mereka itu di kandang Bayern.

Mertesacker mengakui tidak akan mudah bisa mencatat kemenangan di kandang Bayern.

“Mereka akan mengamuk,” kata Mertesacker, Senin (2/11).

“Kami adalah tim pertama yang bisa menantang dan mengalahkan mereka. Mereka pastinya akan berusaha menunjukkan bahwa kualitas mereka lebih baik dari kami.”

“Kami bisa menunjukkan kami mampu mengalahkan mereka, itu tanda yang bagus, tapi laga nanti akan berbeda. Mereka sangat luar biasa di kompetisi domestik.”

“Kedua tim memiliki kesempatan lolos ke fase gugur, kami memperbaiki posisi kami dengan penampilan melawan Bayern, tapi kami harus bisa menunjukkan sesuatu yang berbeda di laga ini. Kami harus tampil bagus dan bertahan dengan lebih baik,” tandasnya. (ant/bali post)

Per Mertesacker

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB

Selasa, 3 November 2015

Halaman 12

Seminar Sehari KNPI

Refleksi Sumpah Pemuda Mataram (Suara NTB) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi NTB menggelar seminar sebagai rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda, Senin (2/11). Seminar sehari dengan tajuk Refleksi Hari Sumpah Pemuda Menuju Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) NTB yang Berdaya Saing.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin. Selain itu, hadir Ketua DPD KNPI NTB, Sulhan Muchlis Ibrahim mantan Ketua DPD KNPI NTB, HL Winengan serta sejumlah pejabat Lingkup Pemprop NTB. Kegiatan yang digelar di Hotel Lombok Raya ini diikuti oleh ratusan Organisasi Kepemudaan (OKp) serta pelajar se-NTB. Wakil Gubernur NTB HM Amin dalam sambutannya lebih menekankan pentingnya rasa nasionalisme. Sebab, rasa nasionalisme akan saat ini sudah mulai luntur. Berbeda dengan pada zaman dahulu. Saat menonton sepak bola saja dengan negara tetangga, Malaysia, rasa nasionalisme yang muncul begitu tinggi.

Meskipun diketahui Malaysia masih negara serumpun. Oleh karenannya, rasa nasionalisme perlu dibangun lagi. Untuk memupuk rasa nasionalisme ini pun tidak sulit karena banyak cara yang bisa dilakukan, baik itu melalui budaya maupun melalui seni. “Ini kita bangkitkan melalui budaya, melalui seni,” katanya.

Rasa nasionalisme ini pun perlu diimplementasikan secara positif. Perbedaan-perbedaan yang ada dijadikan momentum untuk saling mengisi bukan justru melahirkan konflik. “Perbedaan-perbedaan yang ada kita buat sinergi, bukan buat konflik,” tuturnya lagi. Ditambahkan Amin, pemuda merupakan calon pemimpin di masa depan. Untuk itu, sudah sepatutnya organisasi kepemudaan diberikan celah untuk berkreasi dan berkembang. Menginggung masalah anggaran, saat ini anggaran

dari Pemprop NTB masih minim, namun dia berharap bisa menjadi penyemangat dan dapat digunakan secara proporsional.

Sementara itu, Ketua DPD KNPI NTB, Sulhan Muchlis Ibrahim saat mengawali pembacaan sambutan menyebutkan di hari Sumpah Pemuda tahun ini masih banyak yang harus direfleksi. Sebab, banyak perbedaan antara pemuda saat ini dengan pemuda pada 83 tahun silam. Jika dahulu dia memandang, pemuda berjuang dengan darah, bahkan nyawa. Namun saat ini tidak seperti dahulu.

Menurutnya, saat ini perjuangan pemuda secara umum hanya melawan dirinya sendiri.

Artinya perjuangan tidak lagi melawan penjajah seperti dahulu namun lebih luas. Oleh karenanya pemuda saat ini harus bisa memerangi imprealisme global, kemiskinan, terorisme hingga pengaruh narkoba. “Pemuda Indonesia harus modern dan memahami perkembangan tekhnologi, namun tidak melupakan identitas bangsanya,” ujar Muchlis.

Dalam kesempatan tersebut, Sulhan juga sempat menyunggung masalah anggaran yang digelontorkan oleh KNPI. Anggaran sebesar Rp 1 Miliar tersebut untuk OKp dan kegiatan kepemudaan secara umumnya. Namun ditegaskan Muhlis, anggaran ini untuk organisasi yang jelas kepengurusannya. “Karena saat ini banyak organisasi yang hanya membawa stempel dalam tas,” sindir Muhlis.

Sementara itu, Ketua Panitia rangkaian kegiatan Sumpah Pemuda Provinsi NTB, Arif Rahman Ibnu menjelaskan, kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan sumpah pemuda. Panitia sengaja mengambil tema “Refleksi Hari Sumpah Pemuda, Menuju SDM Pemuda yang Berdaya Saing” untuk mengingatkan kembali pada pemuda terhadap sumpah pemuda dan serta untuk diimplementasikan. “Selain seminar ini, untuk memperingati Sumpah Pemuda tahun 2015 juga banyak kegiatan lain yang kita gelar,” tuturnya. (use/*)

”Rocktober#2” Konser Akbar Kemeriahan Hari Sumpah Pemuda Mataram (Suara NTB) Perayaan hari sumpah pemuda di Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), dimeriahkan konser akbar betajuk Rocktober#2, Sabtu (31/10). Konser tersebut diisi oleh 18 grup band papan atas. Satu diantaranya adalah grup band Jagosto dari Jogjakarta. Vokalisnya adalah putra daerah yang berasal dari Pringgabaya, Lotim.

“Rocktober merupakan event tahunan yang di selenggarakan oleh LMC (Lotim Music Community) untuk turut memeriahkan hari sumpah pemuda, ini adalah event kedua, yang pertama dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2014,” jelas Yon Kustoro, Ketua Panitia Penyelenggara konser akbar yang berlangsung di Lapangan Sakra.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan wadah yang menampung kreativitas para musisi – musisi muda. Tempat berkompetisi untuk mengasah bakat dan keahlian. Utamanya dalam bidang seni musik.

“Event ini merupakan wadah atau tempat para musisi untuk menampilkan keahliannya dibidang musik,” lanjutnya.

Dikatakan, agenda tahunan LMC yang diselenggarakan kedua kalinya ini menjadi ajang silaturahim antar pemuda. Ini ditandai dengan kedatangan grup – grup yang berasal dari kabupaten Lombok Tengah, maupun Lombok Barat. Konser tersebut menjadi perekat jalinan tali per-

(Suara NTB/ist)

MERIAH - Suasana konser Rocktober di Sakra yang berlangsung 31 Oktober 2015 berlangsung meriah. saudaraan antar pemuda dari berbagai wilayah.

“Event ini bukan hanya dapat mengumpulkan berbagai macam komunitas di Lombok Timur, tapi juga mempersatukan grup - grup band yang selama ini saling berselisih,” bebernya.

Konser yang bernafaskan musik rock ini rencananya hendak diselenggarakan secara road show. Tujuannya untuk melebarkan sayap sehingga event tahunan yang digagas LMC saat moment hari sumpah pemuda ini ajeg terselenggara sepanjang tahun.

“Event kali ini di dukung oleh pemerintah desa yaitu Kepala Desa Sakra. Hadir sebagai tamu kita kali ini adalah ketua DPRD Lotim, H. Rizal. Harapan LMC

kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mendukung penuh musisi Lombok timur, dengan mempermudah akses izin keramaian,” tandasnya. (met/r)

(Suara NTB/use)

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si memberikan sambutan di hadapan peserta seminar.

(Suara NTB/use)

Salah seorang peserta seminar tengah mengajukan pendapat/pertanyaan dalam sesi dialog.

(Suara NTB/use)

Pidato Ketua KNPI NTB, Sulhan Muchlis Ibrahim dalam kegiatan seminar seminar Refleksi Hari Sumpah Pemuda Menuju Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) NTB yang Berdaya Saing yang digelar KNPI NTB, Senin kemarin.

Lakon ”Tengul” Mataram (Suara NTB) Setelah vakum selama beberapa waktu, sanggar seni Teater Lho Indonesia akhirnya bangkit kembali. Sanggar yang sempat vakum karena sang sutradara, R. Eko Wahono mengalami kecelakaan lalulintas ini menampilkan garapan pertunjukan baru.

Kali ini, teater lho akan menampilkan lakon “tengul”, sebuah naskah derama yang ditulis oleh Arifin C. Noor. Naskah ini mencerminkan potret kemiskinan serta perjuangan kaum tertindas dalam menyiasati keadaan. Menurut Eko, Arifin adalah seniman dan sastrawan yang menulis cerita tanpa mengada-ada. Almarhum tersebut juga dikenal sebagai penulis yang beraliran surealis.

“Lakon ini lebih bercerita tentang perjuangan orang-orang kecil di tengah gegap gempita, ya, perekonomian yang semakin terpuruk. Nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah, dan lain sebagainya,” tutur Eko ketika ditanya Suara NTB, mengenai garapan barunya, Senin (2/11).

Menurutnya, lakon tersebut sangat relevan untuk dipentas-

(Suara NTB/use)

Para peserta tampak mengikuti rangkaian kegiatan seminar dengan serius.

Potret Kemiskinan Kaum Tertindas kan saat ini. Selain membuka kesadaran masyarakat, juga sekaligus menjadi evaluasi bersama terhadap kalkulasi-kalkulasi angka kemiskinan yang dilakukan oleh pihak pemerintah.

“Di tengah kondisi perekonomian yang terpuruk ini, disitu ada mimpi. Orang-orang akhirnya berebut mimpi. Ada yang berupaya mencari penghidupan dan kekayaan dengan membeli togel, tapi justru hal tersebut malah tidak memberi solusi,” lanjutnya dengan nada serak akibat pita suaranya terganggu bekas kecelakaan.

Dikatakan, cerita yang ditulis Arifin ini mendekati kebenaran bahwa peristiwa tersebut memang terjadi di tengah masyarakat.

Dalam lakon tersebut, Arifin memasukkan tokoh Abu sebagai pelaku utama. Dia adalah sosok pembantu rumah tangga yang menggantungkan nasib pada majikan tempat bekerjanya.

“Naskah-naskah Arifin kecenderungan surealis. Naskahnya berangkat dari dongeng-dongeng di tengah masyarakat. Naskah ini adalah potret kemiskinan kaum tertindas,” jelasnya.

Dilanjutkan, dalam naskah tersebut arifin secara simbolis menokohkan abu sebagai pelaku utama. Seperti dalam imajinasi, Abu tidak lebih dari sekadar zat

atas senyawa yang ringan serta mudah tertiup angin. Diceritakan bahwa banyak berinteraksi dengan tokoh Sabil dan Bilun.

“Sabil dan Bilun ini mewakili tokoh pengusaha dalam kehidupan manusia sehari-hari. Mereka ini berkarakter serta memegang prinsip bahwa setiap langkahnya adalah keuntungan. Sementara abu mewakili tokoh masyarakat kelas bawah,” bebernya.

Pentas di Dua Kota Garapan yang akan ditampilkan Teater Lho Indonesia sekitar Mei 2016 besok ini akan dipentaskan di Dua Kota. Rencananya,

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

gin Belajar Pin ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

seni pertunjukan yang melibatkan aktor-aktris senior dalam sanggar seni yang satu ini akan ditampilkan di Mataram dan Gondang Kabupaten Lombok Utara (KLU).

“Rencananya kita akan pentaskan di dua kota. Harapannya, pertunjukan ini dapat membuka kesadaran masyarakat. Tujuanya seupaya tergerak untuk menjadi subyek pembangunan,” lanjut dia.

Pengamatan sutradara seni pertunjukan ini, masyarakat selalu menduduki posisi sebagai objek pembangunan. Sehingga, yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat ini adalah proses tindas menindas. (met)

SUARA NTB

Selasa, 3 November 2015

RUPA-RUPA

Halaman 13

RUPA-RUPA

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

RUPA-RUPA

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Selasa, 3 November 2015

Antisipasi Ekspor Bibit Lobster KEPALA Kantor Bea Cukai Mataram, Jamin, menegaskan telah memperketat pengawasan di Bandara Internasional Lombok (BIL), menyusul masih diberlakukannya Permen KP Nomor 1 Tahun 2015 tentang pembatasan pengiriman lobster.

“Lobster yang keluar (ekspor) hasil pantauan kami, masih yang diperbolehkan, sesuai rekomendasi dari Balai Karantina. Teritorial kami mengawasi produk ekspor impor,” terang Jamin ditemui di Mataram baru-baru ini.

Jika tak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bagi Jamin, tidak diperkenankan sama sekali pengiriman benih lobster keluar negeri. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan percepatan terhadap perlindungan dan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, salah satu yang terbaru adalah membuat aturan pelarangan penangkapan terhadap Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) yang sedang bertelur dan benih dari komoditas ekonomi tinggi ini dengan ukuran yang jelas.

Latar belakang dari terbitnya aturan ini adalah karena populasi ketiga komoditas ini terus mengalami penurunan yang drastis dan mengkhawatirkan kalau tidak ada regulasi yang mengatur upaya pemanfaatannya.

Implementasi pada tingkat lapangan menjadi kendala terberat, mengingat usaha budidaya kepiting dan lobster yang sedang berkembang pesat akan mengalami kendala. Sentra-sentra budidaya kepiting dan lobster akan mengalami kesulitan besar, apalagi benih yang digunakan masih diambil dari tangkapan alam dengan ukuran yang belum sesuai dengan peraturan Menteri KP Nomor 01 Tahun 2015.

Secara terinci untuk pengaturan ukuran penangkapan komoditas Lobster, Kepiting dan Rajungan sebagaimana pada pasal 3, ayat (1). Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) dapat dilakukan dengan ukuran Lobster dengan ukuran karapas di atas 8 cm. Kepiting dengan ukuran lebar karapas di atas 15 cm dan Rajungan dengan ukuran lebar karapas di atas 10 cm.

Mengantisipasi kecolongan, Jamin mengatakan sejak diberlakukan Permen KP tersebut, pihaknya intens melakukan koordinasi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Balai Karantina. Bahkan di bandara, pihaknya intens bekerjasama dengan pihak Angkasa Pura yang mengelola BIL. “Jika ada kemungkinan pengiriman benih lobster secara ilegal, kita upayakan tetap koordinasi dengan semua pihak terkait. Sejauh ini belum kami temukan,” demikian ditegaskan. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Pembangunan Mandalika Resort Makin Tak Pasti Mataram (Suara NTB) Janji Presiden Joko Widodo untuk menganggarkan sebesar Rp 1,8 triliun untuk mendorong percepatan pembangunan di Kawasan Mandalika Resort, Kuta, Lombok Tengah makin tak ada kepastian. Apalagi, Badan Anggaran DPR-RI menyetop sementara anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada semua BUMN. “PMN distop sementara karena ruang fiskal (ketersediaan ruang anggaran) kita yang menyempit,” kata anggota Banggar DPR-RI asal NTB, H. Wilgo Zainar, SE, M.BA di Mataram, Senin (2/11).

Dengan dipangkasnya penyertaan modal kepada seluruh BUMN, otomatis janji mengalokasikan Rp 1,8 triliun untuk pembangunan Mandalika Re-

sort melalui penyertaan modal Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)-pun belum dapat dipastikan.

Bahkan, jika janji Jokowi tersebut akan dimasukkan pada APBN 2017, itupun menurut H. Wilgo Zainar harus melihat kembali ruang fiskalnya.

Terpenting dilakukan menurut Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi NTB ini, ITDC harus

didorong untuk menggunakan penyertaan modal tahun sebelumnya sebesar Rp 250 miliar.

Dana sebesar itu tak boleh mengendap. Apalagi ITDC menurutnya memiliki sisa kas yang bisa dialokasikan untuk membangun kawasan Mandalika Resort, yang ditengarai akan menjadi pusat investasi dunia itu.

“ITDC harus manfaatkan

(Suara NTB/ist)

Calon TKI dari NTB Harus Diambil Sidik Jarinya di Bali

(Suara NTB/bul)

dana yang sudah ada itu. Jangan Mandalika Resort sejak peletakan batu pertama, batunya tidak ditambah-tambah sampai sekarang,” selorohnya.

PMN akan diberikan kepada BUMN dengan catatan apabila ruang fiskal sudah longgar.

Kemana saja penyertaan modal tersebut, tentunya akan dilihat program-program prioritas pemerintah. Sektor pariwisata menjadi salah satu yang diprioritaskan, semoga saja dengan demikian Mandalika Resort juga menjadi perhatian.

Yang tak boleh putus dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak terkecuali para perwakilan masyarakat NTB di tingkat pusat, seterusnya

menyuarakan agar presiden memenuhi janjinya. Pihak ITDC dengan jajaran direksi baru diharapkan dapat bekerja keras dan serius. “Karena duitnya sudah ada, tinggal direalisasikan saja,” ujarnya.

Dengan struktur baru di ITDC, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi juga diharapkannya mendorong Kementerian BUMN agar bisa menempatkan putra daerah di jajaran ITDC. Setidaknya, dengan keberadaan putra daerah, apakah di jajaran direksi atau komisaris, segala persoalan di daerah bisa teratasi.

“Saya rasa kalau gubernur yang minta, pasti diprioritaskan,” demikian H. Wilgo. (bul)

Kenaikan Harga Tiket Pesawat Picu Inflasi di NTB

GRAND DESIGN – Grand Design salah satu sarana akomodasi yang akan dibangun di pantai Kuta, Pujut, Lombok Tengah.Tapi pembangunan kawasan wisata Mandalika Resort ini masih belum ada kepastian hingga saat ini, kendati presiden RI, Joko Widodo telah menjanjikan kelanjutan pembangunan pasca groundbreaking oleh presiden SBY tahun lalu.

Jamin

Halaman 14

Mataram (Suara NTB) Calon TKI khusus dari NTB kini harus diambil sidik jarinya di Bali. Praktis biayabiaya yang disiapkan oleh para calon TKI ke Malaysia tersebut akan semakin besar, dan hal itu pun turut memberatkan pihak PPTKIS. Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa TKI (Apjati) NTB, Muhammadun, Senin (2/11) mensinyalir dalam hal ini ada oknum yang bermain dan telah diselesaikan. ‘’Tetapi tetap saja menjadi beban TKI dan PPTKIS,” ujar Muhammadun.

APJATI menilai pengiriman TKI ke negeri jiran tersebut makin memberatkan.

Selain di atas, kebijakan yang memberatkan PPTKIS itu di antaranya pembentukan dan penempatan salah satu perusahaan Malaysia yang bergerak di bidang TKI, namanya Omni.

Cabang perusahaan yang ditempatkan di Jakarta ini mengeluarkan aturan, setiap pengiriman TKI dari Indonesia, pengurusan paspor dan visa harus melalui perusahaan

(Suara NTB/bul)

Muhammadun tersebut. Bahkan, ada penambahan pembiayaan yang harus dibayar TKI. Dari sebelumnya biaya pengurusan hanya Rp 150.000, kini membengkak menjadi Rp 1.050.000.

Menurut Muhammadun, kebijakan tersebut selain memberatkan TKI, bahkan

memperparah keadaan PPTKIS secara nasional.

Selanjutnya kebijakan yang masih berlaku, salah satu perusahaan Malaysia, dinamai Distinet. Perusahaan tersebut masuk di prosedur pemerintah Malaysia untuk menerima TKI. Di sini calon TKI harus membayar jasa sebesar U$ 30, atau hampir Rp 500.000/calon TKI. Artinya ada biaya tambahan selain Rp 1.050.000 bagi calon TKI. Seluruh PPTKIS menurutnya berontak. Hanya saja, di sini perlu campur tangan pemerintah pusat untuk membangun komunikasi dengan pemerintah Malaysia.

“Perlu presiden, atau menteri, atau gubernur yang bersuara. Kalau kami PPTKIS, seperti katak dalam tempurung walaupun berontak di sini,” terangnya. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, dikhawatirkannya pengiriman TKI dari NTB khususnya akan makin tersendat. Tentu akan berkonstribusi langsung terhadap pengangguran dan kemiskinan. (bul)

Mataram (Suara NTB) Kebijakan maskapai penerbangan dengan menaikkan tarif tiket telah memberikan sumbangan besar terhadap pembengkakan inflasi di NTB. Bulan Oktober 2015, bahkan inflasi NTB melebihi inflasi nasional.

Inflasi (kenaikan harga-harga barang yang menyebabkan menurunnya nilai mata uang) NTB bulan Oktober kemarin sebesar 0,29 persen. Sementara angka inflasi nasional tercatat sebesar 0,08 persen. Rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB (2/11), inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,97 persen. Sementara kelompok bahan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sbesar 0,69 persen.

Kelompok kesehatan sebesar 0,42 persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,41 persen. Demikian juga dengan kelompok sandang sebesar 0,50 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,02 persen.

Komoditas paling dominan penyebab inflasi di dua kota di NTB, Mataram dan Bima, adalah angkutan udara. Menurut Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin, penyebabnya terutama maskapai penerbangan yang menaikkan harga tiket pesawat.

Seperti diungkapkannya, bahwa tingkat kunjungan dari dalam dan luar NTB belakangan cukup banyak. Hal ini memasuki akhir tahun anggaran sehingga berdampak kepada kesibukan aparatur negara dalam berbagai hal.

Banyaknya kegiatan MICE yang mendatangkan banyak tamu dari luar daerah juga memberi andil terhadap inflasi NTB. Bahkan untuk Kota Bima, mobilitas penduduknya cukup tinggi. Selain menggunakan jalur darat dan laut, alternatifnya adalah jalur udara.

“Yang kami data, mereka yang berangkat melalui BIL. Tentu tiketnya dibeli di Mataram. Atau banyak juga peserta MICE yang datang ke Mataram, setelah mereka balik, kami hitung tiket baliknya. Akumulasi itulah yang dijadikan acuan penentuan inflasi,” demikian Wahyudin. (bul)

Pemberdayaan Tridaya Bisa Mengentaskan Kemiskinan Mataram (Suara NTB) – Pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah selama ini belum menampakkan hasil yang signifikan. Hal ini tampak pada semakin meningkatnya jumlah warga yang mengantri pada setiap bakti sosial. Termasuk meningkatnya angka kemiskinan di Kota Mataram.

Bagi pengamat sosial dan politik yang juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram, DR. H. Umar Said, SH., MM, Senin (2/11), perubahan perilaku individu secara kumulatif akan dapat menimbulkan perubahan secara kolektif terhadap sifat masyarakat dalam Rumah Tangga Miskin (RTM). Sehingga dapat melahirkan kemandirian keluarga miskin.

“Perubahan kolektif inilah yang menjadi tujuan utama pendekatan Pemberdayaan Tridaya. Pelaksanaan pemberdayaan Tridaya dapat dilihat antara lain melalui pemberdayaan lingkungan, sosial, dan ekonomi,” katanya.

Dikatakan, melalui pemberdayaan lingkungan, diharapkan tergeraknya partisipasi warga.

Sehingga timbul kesadaran untuk peduli, mampu, dan cepat membangun lingkungan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pemberdayaan sosial, berorientai pada upaya membangun solidaritas sosial. Sehingga menciptakan hubungan universal yang akan menciptakan pembangunan berkesinambungan.

“Sedangkan pemberdayaan ekonomi adalah upaya menyerasikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang mencakup kapasitas dan keterampilan, termasuk upaya sungguh-sungguh membangun peluang usaha,” ujar Umar Said.

Menurutnya, skenario program pemberdayaan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan sesungguhanya sudah berjalan ke perubahan yang positif. Sudah diawali dengan pembentukan berbagai Wadah/ Lembaga khusus untuk itu.

Seperti Rembuk Kesiapan Masyarakat, Refleksi Kemiskinan, Pemetaan Swadaya, Mem-

HILANG HILANG STNK R2 SUPRA X DR2296BO NOKA/NOSIN: MH1JB62197K033921/ J B 6 2 1 E - 1 0 3 3 4 5 9 AN.ROSITA HILANG DISEKITAR JL.MAJAPAHIT

(Suara NTB/ist)

H. Umar Said bangun BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), PJM Pronankis bersama KSM dan BLM, Sinergi dengan perencanaan daerah, Pelaksanaan dan Pemanfaatan, Review PJM dan Lembaga Keuangan.

“Karena pembangunan manusia merupakan titik sentral, terlebih bagi warga miskin. Maka proses pemberdayaan harus dipusatkan pada upaya membekali masyarakat (miskin) sebagai objek pembangunan melalui dukungan lingkungan, social, dan ekonomi (Tridaya),” jelasnya.

Umar Said menilai, model pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan pemerintah pusat secara nasional dapat dikatakan sebagai paradigma baru dalam pengentasan kemiskinan yang sudah berjalan dengan baik.

“Akan tetapi permasalahannya sekarang, apakah rancangan proyek pengentasan di setiap daerah sudah dimasukkan anggarannya dalam APBD masing-masing daerah di NTB yang pelaksanaannya oleh SKPD daerah yang bersangkutan, dan pelaksanaannya harus diintegrasikan dengan pelaksanaan fungsi dan peran BKM yang masih aktif, produktif dan ideal dan sudah ada pada setiap wilayah kelurahan atau desa?” tanyanya.

Menurut Umar Said, pelibatan BKM sesungguhnya sangat penting dalam rangka harmonisasi dan efektivitas pembangunan bagi masyarakat miskin pada tingkat kelurahan/desa sampai tingkat terendah. Mengingat lembaga tersebut juga dibentuk dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui proses urunrembuk segenap lapisan masyarakat. Dan disahkan anggaran dasar serta anggaran rumah tangganya oleh notaris.

“Sehingga eksistensinya memiliki legalitas formal yang perlu diberdayakan, bukan dibuat sekadar sebagai pelengkap formalitas belaka,” terangnya. (ron/*)

RAGAM

Selasa, 3 November 2015

ICW : Gratifikasi Rawan Dilakukan Kepala Daerah Dari Hal. 1 Sebenarnya ada dua dimensi lain yang seharusnya bisa jadi sikap kepala daerah atau pejabat pemerintah dalam rangka menyikapi kerawanan tindak pidana ini. Pertama, sebut Tama, harus ada integritas dari kepala daerah. “Ada itikad baik untuk tidak menerima atau menolak pemberian yang berkaitan dengan jabatannya,” kata dia. Kedua, jika tidak bisa menolak ketika pada akhirnya menerima pemberian, setidak tidaknya bisa melaporkan itu ke KPK. ‘’Ini sebagai cara kontrol individu yang justru menurut saya sebagai bentuk pencegahan,’’ katanya.

Tapi justru hal kedua ini menurutnya jarang diamalkan oknum kepala daerah, karena berpulang pada sikap tadi.

Faktor kebiasaan karena dianggap hal biasa.

Dari aspek penindakan, diakuinya lembaga penegak hukum negara belum menemukan instrumen jitu untuk menjerat lebih banyak lagi pejabat negara penerima gratifikasi. Trend selama ini, Kejaksaan, Kepolisian, termasuk KPK kecenderungan menurutnya bergerak di Pasal 2 dan Pasal 3 berkaitan dengan pembuktian kerugian negara. Menjadi “favorit” diterapkan penegak hukum karena pembuktiannya lebih mudah. Ada banyak pihak yang bisa mendukung pembuktian.

Sedangkan suap atau pun gratifikasi, akan selalu melibatkan kedua pihak, penerima dan pemberi suap. Dalam posisi keduanya dibidik penegak hukum, maka tentu tidak akan ada yang mau menjadi saksi. “Dalam kondisi sama-

sama dituduh melakukan suap, nah siapa yang mau jadi saksi? Sehingga jejak suap ini begitu sulit,” terang dia.

Tapi bukan tidak mungkin ini terbongkar, sebagaimana dilakukan KPK dalam kasus Anas Urbaningrum. Hanya saja, selama ini KPK yang bisa melakukan dengan menemukan adanya kesaksian dari salah satunya, pemberi atau penerima. ‘’Kedua dengan penyadapan,’’ sebut Tama berkesimpulan, dua proses ini menjadi sulit dilakukan APH (Aparat Penegak Hukum).

Dibidik KPK Terkait upaya KPK sedang membidik oknum kepala daerah di NTB dalam kasus dugaan gratifikasi, aktivis antikorupsi ini tak mau banyak berkomentar.

Jika benar dugaan gratifikasi itu sedang diusut, maka dia sepenuhnya meminta masyarakat menunggu tetap diproses KPK sampai hasilnya jelas.

Dia juga merasa perlu mengingatkan publik, bahwa kasus gratifikasi masih akan terus ada. Di sisi lain treatment penegak hukum menurutnya masih tetap ada. Tapi ketika gratifikasi masih terjadi, tidak lepas dari faktor hukuman yang relatif kecil (ringan) diterima pelakunya. “Jadi korupsi dalam bentuk suap atau gratifikasi itu besar dapetnya , tapi risikonya kecil. Ini yang harus dipikirkan oleh negara untuk membuat aturan yang lebih memberi efek jera,’’ tegasnya. (ars)

Halaman 15

Letusan Gunung Baru Jari Sempat Ganggu Penerbangan Mataram (Suara NTB) Aktivitas letusan Gunung Baru Jari, Senin (2/11) sempat menunjukkan peningkatan. Jika pada hari sebelumnya, letusan Gunung Baru Jari tidak berdampak, tapi pada Senin pukul 09.00-10.00 Wita, dampak abu letusan sempat mengganggu penerbangan yang menuju Bandara Internasional Lombok (BIL).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Ir.M. Azhar, MM, menjelaskan, pihaknya menerima laporan dari salah satu pilot yang terbang dengan ketinggian 10.000 kaki atau pesawat dengan rute jarak pendek. ‘’Tapi sekarang alhamdulillah sudah turun, abunya jatuh ke arah jauh. Di mana, banyak

angin berhembus dari timur ke arah barat daya atau kebanyakan jatuh di laut,’’ terangnya pada wartawan usai menghadiri mutasi pejabat eselon II, III dan IV lingkup Pemprov NTB, Senin (2/11) siang.

Dalam melakukan penanganan, pihaknya sudah menyiapkan beberapa skenario untuk melakukan evakuasi .

Beberapa upaya yang sudah

dilakukan pihaknya, dengan mengirim masker ke 3 kabupaten, yakni Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur. ‘’Pemberian masker ini untuk mengantisipasi arah mata angin, apalagi sekarang ini, musim pancaroba, sehingga arah angin bisa berubah setiap saat,’’ ujarnya.

Warga yang kemungkinan

terkena dampak abu letusan Gunung Baru Jari sekitar 34.000 orang di 3 kabupaten.

Tapi evakuasi yang dilakukan, ujarnya, sesuai arah mata angin. Kalau angin ke timur, maka orang yang berada di wilayah barat yang dievakuasi. Kalau terjadi nanti, status Gunung Baru jari sudah siaga, warga KLU yang terkena dampak akan dievakuasi ke Pemenang, karena sudah ada tempat evakuasi sementara dari tsunami. Begitu juga di Lotim, warga yang terkena dampak akan dievakuasi ke lokasi terdekat, yakni Aikmel.

Gunung Baru Jari berada

di sisi timur kaldera Gunung Rinjani, dengan kawah berukuran 170 meter (m) x 200 m, ketinggian 2.296 - 2376 meter dari permukaan laut (mdpl). Gunung yang berada di areal Danau Segara Anak Gunung Rinjani ini terakhir meletus pada 2 Mei 2009, dengan jumlah korban jiwa 31 orang, karena banjir bandang akibat letusan. Sebelumnya juga pernah meletus pada 2004, namun tidak ada korban jiwa.

Gunung Barujari juga pernah tercatat meletus pada 1944 (sekaligus pembentukannya), kemudian pada 1966, dan 1994. (ham)

Maklum Ada yang Kecewa Dari Hal. 1 Ketiga pimpinan SKPD yang dilantik ini merupakan pejabat yang memperoleh nilai tertinggi dalam seleksi terbuka yang dilakukan Panitia Seleksi (Pansel) beberapa waktu lalu. Amin mengatakan, apa yang sudah dihasilkan Pansel merupakan upaya maksimal dan terbaik. Namun ia tak memungkiri pasti yang kecewa.

“Saya kira apa yang sudah dihasilkan Pansel ini merupakan upaya maksimal, terbaik hasil seleksi. Ini sangat objektif dan tentu tidak semua pihak menerima dengan ikhlas,” ujar Wagub.

Meskipun demikian, kata Wagub dimanapun seorang pejabat ditempatkan. Maka sebagai aparatur harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

“Saya kira di lingkup aparatur, dimanapun jabatan kita.

Kita selalu siap melaksanakan tugas. Jabatan itu merupakan amanah dari pimpinan,”ucapnya.

Wagub menambahkan mutasi dan pelantikan jabatan yang dilaksanakan selain bagian dari pembinaan dan pengembangan karir pegawai.

Juga merupakan suatu kebutuhan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk memastikan pada setiap unit kerja pemerintah, ki-

nerja tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan optimal sesuai harapan.

Pada kesempatan tersebut, Wagub memberi penekanan khusus kepada Kepala Biro Humas dan Protokol, Yusron Hadi. Dikatakan, Biro Humas dan Protokol harus membangun sinergi dengan media massa baik cetak, elektronik maupun online. Menurut Wagub, media merupakan mitra strategis pemerintah daerah yang menyambungkan harapan masyarakat.

Selian itu, media juga berperan sebagai kontrol pemerintah.

“Jadi, apa yang luput dari perhatian kita disampaikan media. Apa yang menjadi kelalaian kita disampaikan media. Karena media itu juga menyerap aspirasi masyarakat. Nah, ini penting ditingkatkan kualitas, koordinasi, hubungan dengan media baik cetak dan elektronik.

Kita terbuka dengan media,” katanya.

Amin mengatakan, pemprov harus terbuka kepada publik. Biro Humas dan Protokol diminta jangan pelit memberikan informasi kepada media. Selain itu, harus mampu membagi tugas dengan baik dengan memaksimalkan fungsi yang ada. (nas)

Perkuat Kolaborasi Dari Hal. 1 Sebagai corong pemerintah daerah, katanya, Biro Humas dan Protokol tak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan media.

“Insya Allah kolaborasi, interaksi kita dengan teman-teman media baik cetak, elektronik dan online kita perkuat lagi ke depan. Banyak hal-hal yang perlu kita informasikan ke publik yang sesungguhnya sudah banyak pemerintah daerah lakukan. Namun barangkali belum terpublikasi dengan baik,” ujar Yusron ketika dikonfirmasi usai dilantik menjadi Kepala Biro Humas dan Protokol, Senin (2/11) siang kemarin.

Yusron merupakan salah satu dari tiga pimpinan SKPD yang dilantik Wakil Gubernur NTB, H. MUh. Amin, SH, M.Si di Graha Bhakti Praja, Senin (2/11) siang kemarin. Ia bersama Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. Rosiady Sayuti, M.Sc dan Kepala Dinas Perkebunan, Ir. Budi Subagio, MM merupakan pejabat diangkat berdasarkan hasil seleksi terbuka yang dilakukan Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk gubernur.

Untuk tiga besar calon Kepala Biro Humas dan Protokol yang diajukan Pansel ke gubernur. Ranking pertama diraih H. Yusron Hadi, ST, MUM memperoleh skor 167,65 dengan nilai 76,45. Dalam penilaian administrasi dapat skor 16 dengan nilai 3,20, makalah dapat skor 36,13 dengan nilai 10,84, wawancara dapat skor 40,52 dengan nilai 32,42 dan assess-

ment dapat skor 75 dengan nilai 30.

Ranking kedua, Drs. Fathul Gani, M.Si memperoleh skor 141,92 denga nilai 64,93. Masing-masing penilaian administrasi skor 12 dengan nilai 2,40, makalah skor 32,82 dengan nila 9,85, wawancara skor 34,60 dengan nilai 27,68 dan assessment skor 62,5 dengan nilai 25,00. Ranking ketiga Ir. M. Ilham, MM dengan skor 144,26 dengan nilai 64,89. Masing-masing administrasi dapat skor 17 dengan nilai 3,4, makalah dapat skor 30,64 dengan nnilai 9,19, wawancara dapat skor 34,12 dengan nilai 27,30, assessment data skor 62,5 dengan nilai 25.

Mantan Sekretaris Bappeda NTB ini menambahkan Humas harus dekat dengan masyarakat untuk menyampaikan informasiinformasi pembangunan.

Humas itu garda terdepan, corongnya pemerintah. Jadi humas itu harus dekat dengan masyarakat. ‘’Caranya dengan memberikan informasi yang aktual, cepat dan terpercaya.

Sehingga masyarakat juga cepat memahami,” tambahnya.

Jika masyarakat mendapatkan informasi yang memadai maka otomatis akan berperan dalam proses pembangunan. Untuk itu, kolaborasi dengan media dinilai cukup penting untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat. (nas)

(Suara NTB/nas)

DILANTIK - Suasana pelantikan 34 pejabat struktural eselon II, III dan IV lingkup Pemprov NTB, Senin (2/11) siang kemarin.

Wagub Lantik 34 Pejabat Struktural Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si melantik dan mengambil sumpah 34 pejabat struktural eselon II, III dan IV lingkup Pemprov NTB, Senin (2/11) siang kemarin.

Diantara 34 pejabat struktural itu, ada tiga pejabat eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang dilantik yak-

ni Kepala Dinas Dikpora, Dr. Rosiady Sayuti, M.Sc, Kepala Dinas Perkebunan, Ir. Budi Subagio, MM dan Kepala Biro Humas dan Protokol, H. Yusron Hadi, ST, MUM. Selain tiga pejabat eselon II di atas, sejumlah pejabat eselon III yang kena mutasi antara lain, Kabid Sarana Komunikasi Diseminasi Infor-

masi (SKDI) Dishubkominfo NTB, Ir. M. Ilham, MM dimutasi menjadi Sekretaris Bappeda NTB, menggantikan posisi yang ditinggalkan Yusron Hadi. Selanjutnya, Kabid SKDI dijabat, Drs. H. Sukran.

Selain itu, Kabag Protokol Biro Humas dan Protokol, Drs. Fathul Gani, M.Si dimutasi menjadi Sekretaris Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) NTB. Posisi yang ditingggalkan Fathul dijabat oleh L. Ahmad Nur Aulia, S.STP yang sebelumnya menjabat Kabag TU RSUP NTB. Kemudian, Kabag Pemberitaan Biro Humas dan Protokol, Drs. M. Zubair dimutasi menjadi Kepala Balai

Teknologi Pendidikan Dikpora NTB. Posisi yang dijabat kurang lebih selama sebulan ini sekarang dijabat oleh Muhariadi Kurniawan, S.Sos, ME yang sebelumnya menjabat Kabid Pemasaran Disbudpar NTB. Kabid Pemasaran Dikpora NTB, sekarang dijabat oleh Achmad Fairuz Abadi, SH. (nas)

Golkar NTB Masuki Babak Mediasi Mataram (Suara NTB) Silatnas Partai Golkar yang mempertemukan Aburizal Bakrie (ARB) dan Agung Laksono diyakini akan membawa dampak berantai dengan terjadinya mediasi dua kepengurusan yang juga telah terbangun di NTB. Kepengurusan ARB yang memenangkan sengketa di MA dipastikan akan merangkul kepengurusan Agung sepanjang kubu Agung juga mengakui kepemimpinan mereka.

Hal itu disampaikan Plt. Sekretaris DPD Partai Golkar NTB, Ir. H. Misbach Mulyadi, yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (2/11) kemarin.

Misbach yang baru saja mengikuti Silatnas Partai Golkar di Jakarta menegaskan pihaknya telah mulai ber-

kantor di Kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta yang sebelumnya dikuasai kubu Agung Laksono. Misbach menegaskan, perkembangan ini menandakan kemajuan yang sangat penting bagi upaya penyatuan Partai Golkar.

“Sebenarnya yang bermasalah kan hanya di DPP. Kalau kita di daerah, ketika DPP-nya sudah satu, kita secara otomatis akan mengikuti,” ujar Misbach.

Ia menambahkan, kepengurusan DPD Partai Golkar di NTB maupun di kabupaten/ kota di NTB tentu akan segera menindaklanjuti hasil kesepakatan para pucuk pimpinan Partai Golkar tersebut. Ia juga menegaskan bahwa sejumlah prinsip dasar dalam penyatuan ini akan

tetap dipegang teguh. Dimana, kepengurusan yang menang (sengketa) akan mengakomodir kepengurusan yang kalah. Selain itu, kepengurusan yang kalah juga harus mau mengakui kepemimpinan pengurus yang menang.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH, yang dikonfirmasi Suara NTB terkait sikap fraksinya menegaskan bahwa sejak awal pihaknya memang tidak pernah berpaling dari kubu Aburizal Bakrie. “Selama ini kan kita memang selalu berada di kubu Aburizal Bakrie. Tidak pernah kita kemana-mana,” ujar Isvie.

Menurutnya, pihaknya selama ini juga selalu menghadiri kegiatan-kegiatan yang

4.000 Hektar Hutan Terbakar di NTB Dari Hal. 1 Sementara untuk wilayah Pulau Sumbawa terletak di daerah Kesi sekitar 1.000 hektar serta di Plampang lebih dari 1.500 hektar.

Ia menyebutkan, beberapa titik api di Pulau Lombok seperti Sugian dan Pringgabaya.

Sementara di Pulau Sumbawa seperti daerah Moyo, Mata, Parado dan Kapenta. Untuk

wilayah Pulau Sumbawa saja, kata Andi terdapat delapan titik api. Namun, lima titik api masih belum bisa dipadamkan. “Ini biasnaya persiapan lahan untuk tanam jagung. Ada persiapan buka lahan untuk penanaman jagung. Terutama daerah Labangka, Sukadamai dan Tanju,” imbuhnya.

Masyarakat yang membakar lahan untuk ditanami pada musim hujan nanti, juga

ditemukan di wilayah Sambelia Lombok Timur (Lotim).

Lokasinya terletak di dekat Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT. Sadhana. Andi menjelaskan, sebelum PT. Sadhana melakukan penanaman biasanya melakukan penebangan namun tak melakukan pembakaran. Tapi oleh masyarakat sekitar, mereka berpikir lain dan melakukan pembakaran lahan hutan. (nas)

digelar oleh kubu ARB baik itu rapat-rapat partai maupun agenda partai yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Termasuk, kala pihaknya menggelar serangkaian kegiatan kemasyaraka-

tan memperingati hari ulang tahun Partai Golkar belum lama ini.

“Yang jelas selama ini memang kita selalu berkoordinasi dengan ‘’Sriwijaya’’. Selalu kita ke sana,” tegasnya. (aan)

Kejari Mataram Tahan PPK Dari Hal. 1 Penyidik menerapkan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, menandai bahwa ada tanggung jawab pihak lain dalam kasus dugaan korupsi ini sehingga timbul kerugian negara.

Proyek SID merupakan proyek perluasan sawah pada Dinas Pertanian dan TPH NTB dengan pagu proyek mencapai Rp 1.810.325.000. Peruntukannya adalah membuat desain perencanaan cetak sawah baru 2014. Anggaran ini bersumber dari Kementerian Pertanian (Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Bidang Perluasan Area Pertanian). SID ini adalah untuk mendesain area perluasan untuk cetak sawah baru di tujuh wilayah kabupaten di NTB. Namun dalam perjalanan pelaksananannya, terindikasi bermasalah dari sisi perencanaan. Modusnya, ada beberapa kegiatan diduga fiktif dite-

mukan oleh penyidik Pidsus Kejati NTB. Penangguhan Penahanan Pascapenahanan MH, penasihat hukum tersangka, Baharudin, SH, MH, Senin (2/ 11), mengatakan akan melihat-lihat dahulu sebelum mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya itu. Meski hal tersebut adalah hak tersangka.

“Kita ini tetap berpedoman pada azas praduga tak bersalah. Tentang pengajuan penangguhan penahanan adalah hak tersangka. Kita menghargai proses hukum ini,” katanya kepada wartawan.

Ia menjelaskan bahwa proses pengajuan penangguhan penahanan berdasar atas dua hal, yaitu secara objektif dan subjektif. ‘’Permohonan (penangguhan penahanan) itu kan bisa dikabulkan atau sebaliknya ditolak. Secara subjektif bisa kita mohon, tapi kita lihat-lihat dulu ini,” jelasnya. (why)

Ibnu Salim: Anggota Satlinmas Harus Tanggap Tangani Bencana Dari Hal. 1 Kepala Satpol PP NTB Ibnu Salim, SH, MSi, menjelaskan, simulasi kesiapsiagaan Satlinmas di dua kabupaten/kota ini bertujuan melakukan pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas di kabupaten/kota. Selain itu, meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel Satlinmas kabupaten/kota dalam penanggulangan dan pengurangan risiko bencana daerah.

Menurutnya, jika terjadi bencana, anggota Satlinmas bisa mengambil langkahlangkah darurat yang paling dasar untuk menyelamatkan diri dan keluarga, masyarakat dan lingkungan

sekitarnya. Minimal mereka memiliki kemampuan dalam mengantisipasi bencana, sehingga tidak meluas. ‘’Jika terjadi kebakaran, apa yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat di sekitarnya? Misalnya, menggunakan karung goni ada tekniknya. Kalau kita tidak mengetahui teknik itu percuma. Nanti karung goni bisa menambah atau menyulut kebakaran menjadi semakin besar,’’ terangnya pada Suara NTB usai mengikuti pelantikan pejabat eselon II, III dan IV di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Senin (2/11).

Meski demikian, ujarnya, yang paling penting mendorong insting atau naluri anggo-

ta Satlinmas melakukan langkah-langkah darurat. Apalagi NTB sebagai daerah yang rentan bencana, seperti gempa bumi, gelombang tsunami, banjir atau tanah longsor membutuhkan kesiapsiagaan dari semua pihak, khususnya Satlinmas dalam melakukan antisipasi di lapangan.

Sesuai dengan peranannya, ujarnya, Pemprov NTB, mendorong kabupaten/kota dan memfasilitasi pembinaan satlinmas. Termasuk dalam melakukan simulasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana. ‘’Jika terjadi bencana ini, gubernur/bupati/walikota bisa menggerakkan Satlinmas dalam membantu melakukan evakuasi di luar komponen yang sudah ada,’’ ujarnya.

Menurutnya, tugas dan fungsi Satlinmas tidak hanya pada masa-masa pilkada, tapi mereka memiliki peranan besar di luar pengamanan pilkada, seperti penanggulangan bencana. Untuk itu, pihaknya berharap pada anggota Satlinmas di daerah yang melaksanakan pilkada tetap fokus dan membantu pengamanan pilkada, sehingga berlangsung sesuai yang diinginkan.

Sementara Kepala Seksi Linmas pada Bidang Linmas Satpol PP NTB Rizal Zulkamar, S.Sos, mengharapkan, simulasi kesiapsiagaan Satlinmas ini diharapkan mampu pemberian materi teknik dasar tentang cara pengamanan dan penyelama-

tan pada saat peristiwa bencana. Selain itu, terlaksananya pengenalan peralatan dan tata cara pengamanan pada saat kejadian bencana. ‘’Termasuk, terlaksananya simulasi penanggulangan dan pengurangan risiko bencana untuk linmas Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Sumbawa Barat,’’ terangnya.

Dalam pelaksanaan simulasi kesiapsiagaan beberapa waktu lalu, ujarnya, diikuti 90 personel dari Satlinmas Kabupaten Lombok Tengah dan 90 personel Kabupaten Sumbawa Barat. Simulasi kesiapsiagaan Satlinmas akan dilakukan secara bertahap di seluruh kabupaten/kota, sehingga seluruh anggota tanggap terhadap bencana. (ham/*)

Selasa, 3 November 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gubenur Janjikan HPN 2016 di NTB Menjadi yang Terbaik Jakarta (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi menyambut baik dilaksanakannya Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2016 di NTB. Gubernur sangat senang NTB dijadikan tuan rumah HPN 2016. Gubernur berharap, dengan dijadikannya NTB sebagai tuan rumah, maka NTB akan mendapatkan kesempatan diberitakan oleh pers secara lebih luas. ‘’Saya melihat setiap daerah yang menjadi tuan rumah (HPN), maka akan mendapatkan kesempatan diberitakan secara luas dan lama,’’ kata gubernur pada acara Silaturahmi Pers Nasional & Kick Off HPN 2016 di Gedung TVRI Jakarta, Senin (2/11) kemarin. ‘’Insya Allah HPN 2016 di NTB menjadi salah satu Hari Pers Nasional yang terbaik,’’ katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL. menyebutkan, kita perlu melakukan evalua-

si terhadap keberadaan pers nasional. Sehingga kemajuan pers itu merata secara nasional. Artinya, pers tidak saja maju di daerah tertentu, tetapi ada daerah di mana persnya tidak bekembang.

Memang katanya, kalau kita bicara pers yang ideal, tentu pers belum ideal. Karena menurutnya, semua yang ideal itu mungkin hanya cita-cita saja.

Tetapi dia menilai pers sekarang sudah sangat berkembang.

Agar kemajuan pers bisa berkabang secara nasional,

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 NTB telah mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 rencana aktivitas pengerukan atau penambangan pasir 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 laut di wilayah perairan Selat Alas Lombok Timur (Lotim) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 dan perairan Sekotong Lombok Barat (Lobar) tak berten1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 tangan dengan tata ruang. Namun, dari luasan wilayah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 penambangan pasir laut sesuai dengan yang diajukan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 investor sekitar 3.000 – 4.000 hektar menyusut menjadi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1.000 hektar.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Koordinasi Pen1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 anaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB, Ir. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 H. Ridwan Syah, MM, M.TP dikonfirmasi di Mataram, Se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 nin (2/11) sore kemarin. “Kajian BKPRD yang disampaikan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 ke saya, menurut kajian BKPRD bahwa dapat diberikan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 (investor) wilayah penambangan (pasir laut),” kata Ridwan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Dengan diberikannya wilayah penambangan itu, kata 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Ridwan, wilayah penambangan yang dimohonkan dua in1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 vestor yang akan mengeruk pasir laut itu tak bertentan1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 gan dengan tata ruang. “Artinya, wilayah dimohonkan itu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 di Lombok Timur dan Lombok Barat tidak bertentangan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 dengan tata ruang,”imbuhnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Dua investor yang berencana melakukan pengerukan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 pasir laut itu adalah PT. Dinamika Atria Jaya dan PT. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Timur Sukses Bersama. PT. Dinamika Atria Jaya beren1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 cana akan melakukan pengerukan pasir di perairan Lotim 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 sebanyak 60 juta meter kubik selama lima tahun sesuai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 dengan umur tambang. Setiap tahunnya, mereka beren1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 cana akan melakukan pengerukan pasir sebanyak 12 juta 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 meter kubik. Dari hasil survei yang dilakukan, cadangan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 pasit laut di Selat Lombok Timur pada blok 1 sebanyak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 49,980 juta meter kubik. Sedangkan pada blok 2 sebany1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 ak 20,615 juta meter kubik. Sehingga total cadangan pa1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 sir laut di Lotim sebanyak 70,595 meter kubik.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Sementara itu, PT Timur Sukses Bersama, mengeruk 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 pasir laut sekitar 10 juta meter kubik. Karena lokasinya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 berada sekitar 6 Km dari bibir pantai atau alur pelaya1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 ran maka akan menggunakan kapal yang ukurannya rela1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 tif kecil. Jika memperoleh izin maka umur pengerukan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 pasir laut di daerah tersebut sekitar 1,5-2 tahun.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Dengan keluarnya rekomendasi ini, maka dua inves1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 tor tersebut akan melanjutkan aktivitasnya dengan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 melakukan penyelidikan lapangan. Setelah selesai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 melakukan penyelidikan maka akan beralih ke proses 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 “Luas yang diberikan kepada investor itu 1.000 hektar di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Lotim maupun Lobar. Dari pengajuan mereka 3.000-4.000 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 hektar masing-masing perusahaan. Disitulah fungsinya eval1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 uasi tata ruang. Karena titik-titik yang itu (rencana penam1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 bangan) tidak sesuai. Ada yang bersentuhan dengan wilayah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 yang tak boleh penambangan,”imbuhnya. Suatu lokasi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 masuk wilayah penambangan sesuai dengan aturan yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 ditetapkan Menteri ESDM tahun 2014. Jaraknya dari garis 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 pantai minimal dua mil. (nas) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012

Kajian BKPRD

Pengerukan Pasir Laut Tak Bertentangan dengan Tata Ruang

masyarakat pers memang harus memikirkannya. Misalnya, media-media besar mau bekerja sama dengan masyarakat pers yang ada di daerah untuk diberi kesempatan meningkatkan kapasitas profesionalismenya.

Dengan cara memberi kesempatan menambah pengetahuan

dan pengalaman di media-media besar.

Bagir Manan, sedikit risau dengan pertumbuhan pers di daerah. Dia mencontohkan, Papua. Dia sana katanya, harga surat kabar di papua 10 ribu/ eksampalar. Akibatnya, perusahaan pers sulit menembus pasar secara luas. Masyarakat juga makin sulit menjangkau media.

Pada acara silaturahmi itu juga berlangsung penandatanganan MoU HPN 2016 antara Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dengan Penanggung Jawab HPN 2016, Margiono. (*)

TANDATANGAN MOU - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi (ketiga dari kanan) dan Penanggung Jawab HPN 2016, Margiono (paling kanan), usai menandatangani MoU disaksikan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan (ke dua dari kanan) di Jakarta, Senin (2/11) kemarin.

(Suara NTB/ist)

Simalakama Hutan Kemasyarakatan Peningkatan Pendapatan Petani Tembakau Virginia Masih Jadi PR

Mataram (Suara NTB) Pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) bagaikan buah simalakama. Di satu sisi memberikan sumber penghidupan, di sisi lain mengancam kehidupan. Kondisi dilematis itulah yang kini sedang terjadi khususnya di kawasan HKm Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.

Kawasan hutan lindung Sesaot sementara ini menjadi sumber mata air bersih terbesar di Pulau Lombok itu kini terancam oleh aksi dari para pelaku pembalakan liar. Setidaknya tiga kabupaten/kota yakni, Kota Mataram, Lombok Barat dan KLU mengandalkan hutan Sesaot sebagai satu-satunya urat nadi sumber air bersih.

“Ini menandakan bahwa betapa pentingnya keberadaan hutan lindung di wilayah Rinjani Barat ini sebagai urat nadi penyediaan air di Lombok ini.

Kalau ini hancur maka habis kita semua,” kata Ir. Madani Mukrom, M.Si., Kepala Kesatuaan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Rinjani Barat, pada Suara NTB, pekan kemarin.

Menurut Madani, kondisi hutan sesaot saat ini sangat parah.

Disamping ada yang mengelola di bawah, diatasnya sudah dirambah. Keadaan hutan di Sesaot yang

masih utuh (rapat) hanya tinggal seluas 16.393 Ha. (40%) yang masuk dalam blog inti.

“Kita kemarin sudah tertibkan perambahan yang terjadi diatas Sesaot itu, terutama di hutan lindung Buak Odak, disanalah hutan yang masih rapat. Jadi air ini hanya dari hutan inti itu, kalau semuanya dirambah maka saya tidak bisa bayangkan apa yang terjadi,” ujar Madani.

Madani menceritakan, bahwa pengelola hutan kemasyarakatan di sesaot sudah bukan warga Sesaot lagi. Tapi sudah dialihtangankan pada orang luar. Akibatnya masyarakat setempat tidak punya lahan lagi, lalu mereka membuka lahan lagi. Jumlah luas areal hutan yang sudah dirambah berdasarkan hitungan KPHL Rinjani Barat seluas 18.750 Ha. “Di Sesaot itu , pengelola hutan sudah bukan orang Sesaot lagi, yang mengelola itu sudah orang luar, mereka ada yang dari Mataram, dan Lombok Timur.

Akibatnya masyarakat setempat jadi miskin lagi, masyarakat akhirya merambah hutan lagi untuk membuka lahan,” terangnya.

Berdasarkan hasil operasi gabungan yang dilakukan pihaknya pada tanggal 21 Oktober 2015 menemukan para pelaku

(Suara NTB/ist)

DIBAKAR - Tampak seorang petugas sedang menunjuk ke arah lahan hutan yang baru saja habis dibakar di kawasan hutan lindung Buak Odak, Desa Sesaot.

perambah adalah orang-orang yang berasal dari kelompok pengelola hutan itu sendiri. “Hasil operasi gabungan kemarin, telah diidentifikasi orang-orangnya, ternyata ada juga dari kelompokkelompok itu yang nakal.”

“Yang dibuka kemarin kita hanya tinggalkan selama 7 hari, sudah habis. Karena kami kemarin ke Leong, KLU, Karena ada masalah di sana. Sehingga harus setiap hari dijaga. Untuk itu semua pihak untuk berkomitmen mengawal menjaga hutan ini. bentuknya ada yang dirabas untuk memuat jalan, dibakar dan di tebang.”

Menurut Madani, saat ini pihaknya tetap melakukan pembinaan terhadap kelompok. Namun ia mengakui tetap saja ada kelompok yang nakal. “Kita tetap membina mereka, tapi ada saja yang nakal. Kita sedang identifikasi, yang sudah ditangkap itu tokoh utamanya saja, lalu kita akan kembangkan. Yang sudah tertangkap itu ada dari Sesaot sendiri,” ujarnya.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan pihak terkait menghasilkan kesepakatan bahwa pelaku akan ditindak tegas. “kita sudah rapat koordinasi dengan semua pihak terkait, Polhut, Dishub dan TNI dan sepakat untuk ditindak tegas, kalau tidak maka akan semakin luas.”

Madani berkomitmen bahwa pihaknya akan tetap menjaga hutan Sesaot. Ia memastikan sehari pun tidak akan lepas dari penjagaannya. Karena menurut Madani hutan lindung Sesaot merupakan urat nadi sumber air.

“Saya sudah berkomitmen untuk menjaga hutan Sesaot dengan cara apapun. Saya teringat dengan apa yang dibilang Gubernur NTB. Ia bilang sama saya, malu kita kalau sudah tidak air untuk berwudhu, berdosa kita. Jadi filosopinya Pak Gubernur itu tinggi sekali, itu yang saya ingat.” (ndi)

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) NTB, Ir. Budi Subagio, MM mengatakan, akan melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan lapangan yang berada di bawah SKPD yang dipimpinnya untuk dicarikan solusi terbaik. Salah satu hal yang masih menjadi persoalan mengenai peningkatan pendapatan petani tembakau Virginia yang sering mengalami persoalan mengenai rendahnya harga ketika musim panen tiba. ‘’Masalah tembakau Virginia ini kita melihat potensi yang ada dalam meningkatkan pendapatan petani. Ujungujungnya bagaimana kita meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini yang akan kita komunikasikan antara perusahaan mitra dengan petani,’’ ujarnya ketika dikonfirmasi Suara NTB usai dilantik menjadi Kepala Disbun NTB, Senin (2/11) siang kemarin.

Dikatakan, persoalan peningkatan pendapatan petani tembakau Virginia ini ada kaitannya dengan grade tembakau. Selama ini yang sering menjadi permasalahan di lapangan adalah penentuan grade tembakau yang dijual petani mitra ke perusahaan pembeli tembakau. Kadangkala petani merasa dirugikan secara sepihak oleh perusahaan. ‘’Supaya tidak saling merugikan. Antara yang beli dan jual saling kesepkatan. Nanti kita lihat apakah perlu regulasi daerah, apa persoalannya, kita lihat dulu,’’ ucapnya.

Mantan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortiku-

(Suara NTB/nas)

Budi Subagio tura (Distan TPH) NTB ini mengatakan NTB merupakan salah satu daerah penghasil tembakau Virginia terbesar di Indonesia. Untuk itu, budidaya tembakau Virginia harus mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Selain masalah pertembakauan, beberapa persoalan lainnya yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Disbun, kata Budi adalah pembangunan pabrik gula di Dompu yang sedang dilakukan oleh salah satu investor. Menurutnya, banyak potensi perkebunan di NTB yang perlu dikembangkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Banyak potensi perkebunan, banyak PR yang perlu dikembangkan. Makanya saya akan identifikasi dulu apa persoalanpersoalan yang ada di lapanan.

Setelah itu baru kita rumuskan pemecahannya,”tandasnya. (nas)

Antisipasi DBD, Dikes Kota Mataram akan Bagikan Abate Gratis Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. Usman Hadi Senin (2/11) kemarin telah melakukan rapat koordinasi dengan semua Kepala Puskesmas di Kota Mataram. Pertemuan itu membahas tentang antisipasi penyakit demam berdarah (DBD) yang biasanya meningkat pada saat musim hujan tiba.

“Ini rutin dilakukan tiap

tahun sebagai langkah antisipasi pencegahan demam berdarah.

Masyarakat bisa mendapatkan serbuk abate ini secara gratis dengan mendatangi posyandu atau puskesmas terdekat,” ungkap dr. Usman.

Dikatakan, sejumlah langkah preventif untuk pencegahan terjangkitnya masyarakat terhadap penyakit demam berdarah terus dilakukan. Pasal-

nya saat ini masyarakat yang sudah positif menderita demam berdarah adalah 50 orang dari total yang diduga sebanyak 480 orang.

Rencana Dikes Kota Mataram yang melibatkan 11 Puskesmas yang ada diharapkan dapat menekan angka penderita atau terjangkitnya demam berdarah. Apalagi dalam waktu dekat NTB khususnya

akan memasuki musim penghujan. Sehingga November ini masyarakat akan diberikan bubuk abate untuk mencegah penyebaran jentik-jentik nyamuk (Aedes aegypti) yang dapat menimbulkan demam berdarah.

Masyarakat tidak perlu khawatir setelah menaburkan bubuk abate sebab selama tiga bulan bubuk abate dalam air tersebut mampu membunuh

jentik Aedes Aegypti. Namun jika tempat penampungan air tersebut akan dibersihkan atau diganti airnya, hendaknya jangan menyikat bagian dalam dinding tempat penampungan air tersebut. Sementara air yang telah dibubuhi abate tidak membahayakan dan tetap aman bila air itu diminum.

Selain diberikan abate, dr.

Usman juga berharap masyarakat rutin memeriksakan kondisi kesehatannya.

Apalagi jika sudah terkena gejala-gejala terjangkit penyakit.

Masyarakat juga harus mengetahui gejala-gejala demam berdarah seperti mendadak demam tinggi kemudian mualmual. Selain itu juga muncul bintik-bintik merah pada kulit.

Terkadang juga terjadi pendarahan di hidung atau bisa disebut mimisan. Kemudian juga kerapkali merasa nyeri di ulu hati. Setelah itu akan merasakan semakin gelisah, sementara tangan dan kaki terasa dingin dan berkeringat.

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat sebagai langkah antisipasi adalah melakukan program 3M yaitu menguras, menutup dan mengubur tempat-tempat penampungan air hujan dan lainnya. Kemudian menghindari ruangan yang lembab dan sebaiknya perbaiki sirkulasi udara. Selain itu juga jangan biarkan baju kotor menumpuk atau digantung. Disarankan untuk menanam tanaman anti nyamuk. Tutup jendela dengan kawat kasa halus. Dan yang tidak kalah penting adalah melakukan abatenisasi tempat-tempat penampungan air. (lin)