Snt03122014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

RABU, 3 DESEMBER 2014

16 HALAMAN NOMOR 226 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Anugerah TTG 2014

(Suara NTB/dok)

Enam Penemu NTB Terpilih sebagai Juara BADAN Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB, telah selesai menggelar Anugerah Teknologi Tepat Guna (TTG) Tahun 2014. Kegiatan yang berlangsung 29-30 Oktober 2014 lalu, diikuti 13 peserta dari 10 kabupaten/ kota di NTB. Dari 13 peserta, enam penemu teknologi diantaranya terpilih sebagai juara.

H.Masnun Hasbullah

Setelah hasil rapat pleno tim penilai beranggotakan delapan orang, diusulkan ke Gubernur NTB, selanjutnya Gubernur NTB melalui Surat Keputusan Nomor : 002.5-730 Tahun 2014 tentang pemberian gelar Anugerah Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi NTB tahun 2014, Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Para peserta anugerah TTG foto bersama dengan tim penilai.

BPK Audit Proyek RSUP NTB

Mataram (Suara NTB) Gedung baru Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB di Dasan Cermen, Kota Mataram, saat ini sedang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Materi audit, seputar pembiayaan atas proyek ratusan miliar ini untuk tahun 2013 dan 2014. Jika memang ada temuan indikasi penyimpangan, akan direkomendasikan ke entitas dalam hal ini Pemprov NTB.

Tapi pemeriksaan yang dilakukan BPK bukan kaitan dengan audit investigasi atau pun Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, karena ada laporan atau pengaduan masyarakat. Audit hanya berupa pemeriksaan reguler yang disebut dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). ‘’Memang ada tim yang sedang melakukan pemeriksaan untuk belanja Pemerintah Provinsi NTB,’’ ujar Humas BPK RI Perwakilan NTB, Dicky Dewarijanto, SE, MM menjawab Suara NTB, Selasa (2/12) kemarin.

Tim sudah turun sejak dua pekan terakhir dan melakukan pemeriksaan terhadap proyek fisik dan non

fisik yang sumber keuangannya dari APBD. Lebih rinci dijelaskan Dicky, audit ini merupakan pemeriksaan untuk triwulan ke empat semester dua. ‘’Kalau ada info (auditor) turun ke RSUP, itu memang benar. Tapi hanya pemeriksaan sampling, karena ini audit reguler kita,’’ terang Dicky. Tim diakuinya sedang melakukan pemeriksaan atas fisik proyek, dicocokkan dengan progress pembiayaan sesuai LKPD. Tapi audit reguler ini bukan berati tak menghasilkan apa - apa. Karena yang diperiksa berkaitan dengan laporan keuangan untuk dua hal. Pertama pemeriksaan atas realisasi anggaran tahun sebelumnya, 2013 dan realisasi belanja untuk tahun berjalan, 2014.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

RSUP NTB - Salah satu sudut bangunan RSUP NTB di Dasan Cermen, Kota Mataram. Proyek Pemprov NTB ini, sekarang sedang diaudit BPK NTB seputar pembiayaan atas proyek ratusan miliar untuk tahun 2013 dan 2014.

KI Anugerahkan Badan Publik Terbaik di NTB

TO K O H Harus dari Desa

(Suara NTB/dok)

H. Moch Ali Bin Dachlan

PEMBANGUNAN yang lebih mengena dan tepat sasaran harus dimulai dari desa. Pasalnya, sejumlah persoalan sejauh ini ada di desa. Alokasi anggaran yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebesar 10 persen dari Dana Perimbangan minus Dana Alokasi Khusus (DAK) dinilai sebenarnya masih sangat kurang.

Demikian disampaikan, Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bin Dachlan di Selong. Ia mengatakan, Pemkab Lotim sudah mempersiapkan alokasi dana sesuai dengan amanah undang-undang terbaru yang mengatur secara spesifik persoalan di desa.

Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB melakukan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada badan publik di daerah ini.

Sejumlah badan publik terbaik baik pemerintah kabupaten/kota dan SKPD lingkup Pemprov NTB dan parpol diberikan anugerah sebagai badan publik terbaik tahun 2014 ini. Pemeringkatan ini merupakan upaya untuk monitoring dan mengukur kepatuhan badan publik terhadap UU KIP. Acara pemberian anugerah kepada badan publik terbaik itu dilaksanakan di Hotel Grand Legi Mataram, Senin (2/12) malam.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN - Ketua KI Pusat, Abdulhamid Dipopramono memberikan penghargaan kepada badan publik terbaik pada SKPD Pemprov NTB, Senin (2/12) malam di Hotel Grand Legi Mataram.

Sisir Jalan Negara dan Jalur ’’By Pass’’ BIL

Satpol PP NTB Perkuat Koordinasi Penegakan Perda Pemanfaatan Jalan Mataram (Suara NTB) Dalam upaya meningkatkan kerjasama dalam penegakan dan penanganan serta penyelesaian kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB No. 5 Tahun 2015 tentang pemanfaatan jalan, Satpol PP

NTB memperkuat koordinasi dengan Satpol PP kabupaten/ kota. Sejumlah hal yang dilakukan dengan menyisir pemanfaatan ruang milik jalan pada jalur by pass Bandara Internasional Lombok (BIL).

Hal itu merupakan suatu

bentuk pembinaan gubernur selaku pembina pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah provinsi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kemudian juga sebagai upaya

meminimalisir gangguan tibum dan tranmas serta pelanggaran terhadap peraturan daerah provinsi Nomor 5 tahun 2012 di kabupaten/kota.

Kepala Satpol PP NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si menga-

takan Satpol PP NTB bersama dengan Satpol PP kabupaten/kota akan memperkuat koordinasi dalam penegakan Perda pemanfaatan jalan tersebut.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

TEGAKAN PERDA - Satpol PP NTB sedang menyisir pemanfaatan ruang milik jalan pada jalur by pass BIL dalam upaya penegakan Perda Provinsi NTB No. 5 Tahun 2015 tentang pemanfaatan jalan.

(Suara NTB/ist)

Ibnu Salim

SUARA NTB Rabu, 3 Desember 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Kenaikan Uang Sewa Perumahan Dewan Dinilai Tidak Etis

Drainase Dipenuhi Sampah TUMPUKKAN sampah di drainase, terus menjadi persoalan setiap tahun. Meskipun Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, telah berupaya melakukan normalisasi. Namun demikian, persoalan tumpukan sampah di drainase mengakibatkan genangan tidak kunjung habis setiap tahun.

Demikian disampaikan Lurah Bertais, Lalu Mukhsan saat dikonfirmasi di Kantor Walikota Mataram, Senin (1/12).

Tumpukan sampah di Pasar Selak dinilai sangat mengganggu. Selain menimbulkan genangan akibatkan tumpukan sampah di saluran, bau yang dikeluarkan mengganggu masyarakat setempat. Padahal, Dinas Kebersihan Kota Mataram setiap hari mengangkut sampah tersebut. “Satu truk diangkut, dua truk sampahnya datang,” katanya.

Disisi lain, Mukhsan mengatakan, pedagang di Pasar Mandalika diberatkan dengan pungutan – pungutan yang dilakukan oleh petugas. Perhari sebutnya, ada lima petugas yang meminta retribusi kepada pedagang. Diantaranya, pungutan kebersihan, keamanan, perhubungan dan lain sebagainya.

“Masyarakat ngeluh ke saya, perhari itu mereka bisa keluarkan Rp 12 ribu,” sebutnya.

Yang menjadi keberatan pedagang lanjutnya, fasilitas dan keamanan di sekitar pasar dan kompleks pertokoan tidak dirasakan oleh masyarakat atau pedagang. Sebab, ada saja barang atau kasus – kasus perampokan terjadi. Disamping itu, kebersihan dan Penerangan Jalan Umum (PJU) juga mati.

Semestinya pinta Mukhsan, pembayaran retribusi pedagang bisa diakomodir oleh satu tim, sehingga pedagang tidak bingung membayar pungutan – pungutan. Disamping itu, harus ada jaminan keamanan dan kenyamanan pedagang serta penataan sejumlah lapak pedagang. Artinya, Pasar Mandalika tidak terkesan semwarut dengan kondisi sekarang.

Kedepan, ia berharap SKPD lingkup Pemkot Mataram setiap program yang akan digulirkan harus ada koordinasi dengan kelurahan, sehingga kelurahan bisa membantu mengawasi setiap program tersebut.

“Satu yang saya tekan, supaya SKPD berkoordinasi dengan kita (kelurahan, red),” pintanya. (cem)

Lalu Mukhsan (Suara NTB /cem)

Jadi Beban Bersama TIDAK lulusnya 363 tenaga honorer K2 lingkup Pemkot Mataram, langsung disikapi Komisi I DPRD Kota Mataram. Kunjungan kerja komisi I DPRD Kota Mataram ke Jakarta, salah satunya dimanfaatkan untuk mengkonsultasikan nasib tenaga honorer K2 itu.

Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Gde Sudiarta kepada Suara NTB mengatakan, dalam kunjungan kerja itu, Komisi I menyertakan eksekutif. Sehingga, apa yang menjadi hasil dari kunjungan kerja yang berlangsung selama empat hari tersebut yang bakal disampaikan kepada publik.

Gde Sudiarta menegaskan pihaknya tidak mau berandai-andai mengenai gambaran nasib honorer K2 Kota Mataram. ‘’Sebelum kami mendapat jawaban dari Menpan, ya kami tidak bisa memberi solusi diapakan dan diapakan,’’ ucapnya. Namun demikian, nasib honorer K2 Kota Mataram, diakui Ketua DPC Partai Gerindra Kota Mataram ini menjadi salah satu pekerjaan rumah eksekutif dan legislatif untuk membicarakan hal ini.

Termasuk langkah apa yang akan diambil eksekutif. Yang jelas, kata Gde Sudiarta Komisi I akan mencoba memperjuangan nasib tenaga honorer K2. Ia tidak mau berbicara mundur terkait sejarah lahirnya tenaga honorer K2 yang pada kenyataannya banyak yang merupakan titipan pejabat. ‘’Selama sesuai dengan peratutan perundang-undangan. Cara mereka menerima itu, terlepas dari dia itu titipan atau pribadinya, harus tetap mengacu kepada PP 48/1995,’’ terangnya.

Artinya, lanjut Gde Sudiarta, tenaga honorer K2 sudah terlanjur menjadi beban bersama. Mengantisipasi tidak ada SKPDyang main angkat pegawai secara diam-diam, menurutnya, cukup dilematis. Sebab, ada beberapa SKPD yang dituntut meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), jelas membutuhkan tenaga pendukung. ‘’Kalau memang itu dibutuhkan dan itu bisa memaksimalkan PAD, kenapa tidak,’’ cetusnya. Disamping itu, Komisi I akan menunggu, isi dan peraturan perundang-undangan ASN. Sehingga tenaga honorer K2 bisa diklasifikasikan. Bahkan kalau memungkinkan tenaga honorer bisa diangkat menjadi PNS mengacu pada aturan terbaru. (fit)

(Suara NTB/cem)

SAMPAH - Tumpukan sampah di perempatan tanah aji, sekitar pukul 10.00 Wita kemarin belum diangkut petugas Dinas Kebersihan Kota Mataram.

Wakil Walikota Kecewa Penanganan Kebersihan di Pasar Pagesangan Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyatakan kekecewaannya terhadap hasil penanganan kebersihan di Pasar Pagesangan yang dikelola pihak ketiga sejak Januari 2014. “Pasar Pagesangan itu kita jadikan proyek percontohan dimana penanganan kebersihannya dikelola pihak ketiga. Ini sudah berjalan satu tahun dan saya evaluasi. Saya kecewa dengan hasilnya,” terangnya, Selasa (2/12).

Dalam penanganan kebersihan di pasar itu, Mohan mengatakan ada kesan saling menyalahkan antara pihak yang satu dengan lainnya dalam hal ini pihak ketiga, kepala pasar, dan dinas terkait sehingga semuanya tidak berjalan maksimal. Ia menilai baik dinas maupun kepala pasar lepas tanggung jawab karena semua sudah diserahkan ke pihak ketiga. Akibatnya, pihak ketiga tidak bisa menangani seluruh persoalan terkait kebersihan di pasar itu.

Mohan mengatakan kehadiran pihak ketiga di Pasar Pagesangan bukan hanya berurusan dengan persoalan teknis bagaimana penanganan kebersihan, tapi juga bagaimana memanage pasar tersebut agar tetap tertata dan bersih. Pihak ketiga ini juga fokus untuk penanganan sanitasi. Rencana awalnya, jika pola ini berhasil, Pemkot Mataram akan mereplikasi hal ini di pasar lainnya. “Di Pasar Pagesangan itu tidak lagi menggunakan pihak ketiga dan kita lepas sehingga bisa berjalan dengan sendirinya,” ujarnya. Tapi pihak ketiga disampaikan Mohan mengeluhkan sarana dan prasarana di

pasar yang tak memadai.

“Dan ini tidak ada koordinasi dengan dinas induk maupun kepala pasar,” ujarnya.

Meski demikian, pola penanganan kebersihan dengan melibatkan pihak ketiga dicoba kembali tahun mendatang.

Pihak ketiga diberikan kesempatan sekali lagi untuk mengelola kebersihan pasar tersebut. “Saya sudah berikan warning kepada pihak ketiga, ke-

pala pasar, maupun dinas terkait dalam hal ini Diskoperindag (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan) agar bisa bersinergi,” kata Mohan. Ia tidak ingin pihakpihak ini terkesan jalan sendiri. Tapi harus intens berkoordinasi dan berkomunikasi terkait kebutuhan-kebutuhan yang harus disiapkan dalam penanganan persoalan kebersihan ini. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

PASAR PAGESANGAN - Di tahun 2015, pihak ketiga akan kembali menangani persoalan kebersihan di Pasar Pagesangan karena hasil tahun ini dinilai belum maksimal.

Penegakan Disiplin PNS

Satpol PP Merasa Tak Difungsikan Mataram (Suara NTB) Terjaringnya lima Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kota Mataram oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi tanggal 26 November lalu, mengisyaratkan masih lemahnya pengawasan terhadap PNS lingkup Pemkot Mataram. Dalam penegakan disiplin PNS pun, Satpol PP Kota Mataram mengaku belum terima lampu hijau dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram.

Kepala Bidang Trantibum Sat. Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati mengatakan, tidak bisa berbuat apa – apa terkait penegakan disiplin PNS di Kota Mataram. Dan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi akan sia – sia berkoordinasi dengan Pol PP Kota Mataram, karena Pemkot sendiri tidak ada arahan untuk razia pegawai negeri sipil. “Kita tidak

bisa berbuat apa – apa,” kata Bayu dikonfirmasi lewat ponselnya, Senin (1/12) malam.

Sejauh ini katanya, Pol PP tidak bisa bergerak karena belum ada arahan atau lampu hijau dari pimpinan daerah. Kondisi itu lanjutnya, akan mengakibatkan kedisiplinan PNS akan longgar kemudian selanjutnya akan semakin hilang bila kesalahan – kesalahan kecil dibiarkan begitu saja tanpa diberikan sanksi. “Akhirnya apa, pelanggaran berat akan dianggap biasa saja, toh tidak ada hukuman dari kesalahan yang dilakukan,” sesalnya seraya menambahkan hal tersebutlah yang membuat lemahnya disiplin PNS bahkan melemahkan kinerja dari aparatur pemerintah tersebut.

Seandainya kata Bayu, Satpol PP Kota difungsikan dalam hal pengawasan dan penindakan PNS, dapat dipastikan di-

siplin PNS akan meningkat.

Ditambahkan, dirinya salut dengan ketegasan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang luar biasa menerapkan kedisiplinan. Bahkan, pejabat ada yang dicopot karena jarang masuk. Contoh tersebut lanjutnya, sebenarnya bisa diterapkan demi mendapatkan kinerja PNS yang baik. “Masak ada PNS gondrong dan rambutnya dicat,” sesalnya.

Terkait penindakan lima PNS yang terjaring tersebut, pihaknya menyerahkan kepada Kepala SKPD masing – masing untuk melakukan pembinaan dan lain sebagainya. Data yang dihimpun Suara NTB, lima PNS yang terjadi razia tersebut yakni, dua berasal dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram, dua staf Puskesmas Tanjung Karang dan satu staf dari Dikpora Kota Mataram. (cem)

Mataram (Suara NTB) Permintaan kalangan DPRD Kota Mataram agar menaikan uang sewa perumahan tidak hanya ditolak masyarakat. Penolakan juga datang dari sejumlah organisasi kemasyarakat di Kota Mataram. Kenaikan tersebut dinilai tidak etis bahkan secara etika tidak layak.

Peneliti pada Solidaritas Masyarakat untuk Transparasi (Somasi), Hendri Jayadi menjelaskan, secara aturan memang anggota DPRD diperkenankan mendapatkan tunjangan perumahan. Namun secara etika, hal tersebut sama sekali tidak dibenarkan. Kalau seandainya tujuan pokoknya adalah biaya sewa rumah bukan suatu persoalan. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak ada rumah yang ditempati oleh para kalangan dewan, namun hal tersebut dinilai sudah lumrah sepanjang sudah disiapkan negara dan daerah belum menyiapkan rumah. “Kalau secara aturan memang dibenarkan, tapi sekarang rumah mana yang disewa. Jangan sampai, rumah mereka sendiri yang disewa,” kata Hendri dikonfirmasi Selasa (2/12).

Persoalan kenaikan itu lanjutnya, dinilai tidak etis. Artinya, kebanyakan DPRD Kota Mataram tinggal dan memiliki rumah di Mataram. Sehingga logika berpikir adalah, Dewan pengacuannya sebagai biaya keluarga. “Kecuali mereka tidak punya rumah tidak jadi persoalan,” tambahnya.

Hendri menganalogikan, dari segi besaran bila mengacu ke harga pasar dengan sewa rumah Rp 2,5 juta perbulan

sudah sangat mewah. Apalagi dengan sewa rumah Rp 7 juta perbulan. Dirata –ratakan anggaran yang dibutuhkan persatu anggota dewan khusus sewa rumah saja sekitar Rp 84 juta. Artinya, kalau dikalkulasikan dengan jumlah 40 anggota DPRD di Kota Mataram sekitar Rp 3,36 miliar. “Gaji mereka kan sudah besar belum lagi tunjangan dan lain sebagainya,” sindirnya.

Ia melihat, Dewan belakangan ini terus mendesak eksekutif untuk berhemat anggaran.

Disisi lain, mereka sendiri tidak mau berhemat soal belanja atau anggarannya sendiri. “Eksekutif dipangkas perjalanan dinasnya, mereka sendiri tidak mau efisienkan anggaran,” sesalnya. Seharusnya tambah Hendri, Dewan sebagai perwakilan dari masyarakat harus memikirkan persoalan – persoalan ekonomi, pengangguran dan lain sebagianya di Kota Mataram. Anggaran perumahan tersebut sebaiknya diberikan saja kepada masyarakat kecil yang membutuhkan.

Sementara itu, Ketua PB Ansor Kota Mataram, Hasan Basri juga menolak keinginan DPRD Kota Mataram menaikan sewa perumahan. “Coba saya tanya rumah mana yang disewa, kan mereka tinggal di rumah sendiri. Dewan jangan mau ambil enaknya saja,” tegasnya. Dikatakan, persoalan kemiskinan, pengangguran seharusnya menjadi perhatian DPRD, bukan malah memperkaya diri sendiri atau malah mengembalikan biaya politik mereka. “Sudah jelas tujuan mereka,” sesalnya. (cem)

Fasilitas Umum di Ruang Publik Harus Dikelola dengan Baik Mataram (Suara NTB) Fasilitas umum yang ada di ruang-ruang publik di Kota Mataram banyak dikeluhkan masyarakat. Seperti misalnya fasilitas toilet di Taman Sangkareang dan beberapa tempat lainnya sering dikeluhkan kotor. Bahkan ada juga ruang publik yang belum memiliki fasilitas toilet.

Atas keadaan ini, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta kepada pihak terkait agar fasilitas umum di ruang publik dikelola dengan baik. “Saya prihatin dengan fasilitas umum yang ada di ruang publik,” ujarnya, Selasa (2/12).

Kemarin, Wakil Walikota juga langsung mengecek kondisi toilet umum yang ada di Taman Sangkareang dan meminta Dinas Pertamanan untuk segera merenovasi dan meminta agar dikelola dengan baik. Mohan mengatakan menjadi kebijakan Dinas Pertamanan nantinya apakah di tempat tersebut akan ada petugas khusus atau cara lainnya.

Menurutnya sangat penting ruang-ruang publik memiliki fasilitas umum yang bersih.

Apalagi tempat-tempat tersebut selalu ramai oleh pengunjung. “Saya minta semua ruang terbuka hijau yang ada fasilitas umumnya dikelola

dengan baik,” cetusnya.

Dinas Pertamanan melontarkan gagasan agar pengelolaan fasilitas umum dikelola pihak ketiga. Untuk hal ini, Mohan meminta agar dilakukan kajian terlebih dulu sebelum dilaksanakan. “Silahkan agar dikaji dulu bagaimana agar sesuai harapan kita,” ujarnya.

Menurutnya petugas taman yang ada juga bisa merangkap sebagai petugas kebersihan toilet atau fasilitas umum lainnya di ruang terbuka hijau.

“Tapi kalau mau dikelola sendiri dengan petugas khusus bisa juga asalkan digaji,” ujarnya. Gaji ini nantinya bisa diambil dari iuran warga yang memanfaatkan fasilitas umum tersebut. Selain Taman Sangkareang, beberapa taman lainnya seperti Udayana, Taman Selagalas, maupun Taman Loang Baloq juga harus diperhatikan bagaimana kondisi fasilitas umumnya. Sementara untuk eks Pelabuhan Ampenan, fasilitas umum seperti toilet dan musholla dinilai sudah sangat bagus dan bersih.

Mohan mengatakan selama ini setelah fasilitas umum dibangun, tidak ada konsistensi untuk pemanfaatan dan pemeliharaannya. “Jangan orientasinya hanya untuk membangun saja, tapi pemeliharaannya tidak maksimal,” ujarnya. (ynt)

(Suara NTB/ist)

PERIKSA - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana memeriksa kondisi toilet yang ada di Taman Sangkareang, Selasa (2/12)

BPMP2T Rancang Perizinan Online

I Gde Sudiarta (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) Setelah menerapkan proses pengurusan perizinan satu paket tahun 2014 ini, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram merancang proses pengurusan perizinan melalui sistem daring (dalam jaringan) atau online. Kepala BPMP2T, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa mengatakan mulai tahun 2015 mendatang, pihaknya akan melakukan serangkaian persiapan untuk penerapan kebijakan ini.

“Tahun 2015 kita punya terobosan baru pengurusan perizinan bisa dilakukan melalui internet atau online,” cetusnya. Saat ini, website BPMP2T Kota Mataram telah dimaksimalkan dan perlu ditingkatkan lagi agar bisa langsung melayani pengurusan perizinan.

Dalam wesbsite tersebut nantinya warga yang telah mengurus perizinan bisa menanyakan sejauh mana izinnya telah diproses dan kapan bisa selesai. Berbagai syarat pengurusan perizinan juga bisa

diunggah melalui website tersebut. “Syarat-syaratnya nanti bisa diisi langsung melalui internet. Berkas-berkas persyaratannya bisa discan dan kemudian diunggah,” jelasnya.

Cokorda mengatakan pengurusan perizinan melalui sistem daring ini rencananya berlaku untuk semua jenis perizinan baik itu SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), IMB (Izin Mendirikan Bangunan), maupun Surat Izin Gangguan atau HO (Hinderordonnantie). “Rencananya un-

tuk semua perizinan. Ini target saya,” ujarnya.

Pengurusan perizinan melalui sistem daring ini disebutkan Cokorda keuntungannya sangat banyak. Pertemuan tatap muka antara pemohon dengan birokrasi tidak sering dilakukan sehingga bisa lebih efisien dari segi waktu maupun biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon. “Selain itu ini juga bisa lebih cepat dan terjangkau. Lebih efisien dari segi waktu maupun biaya,” imbuhnya.

Petugas yang akan ditem-

patkan untuk perizinan daring ini akan disiapkan secara khusus. Selain itu, para pegawai dalam sistem daring ini juga akan dididik secara khusus. Tidak hanya itu, BPMP2T juga akan menyiapkan perangkatnya dengan maksimal sehingga pelayanan bisa berjalan baik. “Dari perangkat sampai SDM kita siapkan,” ujarnya. Pelayanan pengurusan perizinan daring ini nantinya tetap menyesuaikan dengan jam kerja Pemkot Mataram. (ynt)

SUARA NTB Rabu, 3 Desember 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

APBD Lotim 2015 Telah Ditetapkan (Komponen Anggaran Pendapatan Daerah Meningkat) PEMERINTAH Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur, pada Sabtu 29 November 2014 telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Timur Nomor 24 Tahun 2014 tentang persetujuan dan penetapan APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015, tanggal 29 November 2014. APBD itu terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp 2.013.251.110.029, Belanja Daerah sebesar Rp 2.025.597.465.804, dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 12.346.355.775.

Penetapan APBD tahun 2015 itu, disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD yang dihadiri langsung Bupati Lotim, H.

Moch. Ali Bin Dachlan. Titik kulminasi kesepakatan itu dicapai setelah melalui pembahasan secara mendalam pada tingkat-tingkat pembahasan Pansus bersama TAPD dan SKPD mulai 17 hingga 26 November 2014.

Kepala Bappeda Lotim yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Ir. Subagio M. AB, dan Kepala Dinas PPKA Kabupaten Lombok Timur, Hj. Baiq Miftahul Wasli, MM., ditemui terpisah menuturkan berlangsungnya proses pembahasan yang penuh dinamika dan harmonis antara Pansus DPRD dan TAPD Kabupaten selama membahas RAPBD 2015.

Berbagai program prioritas Kabupaten telah dapat dipahami Pansus DPRD, sehingga semua program yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah mendapat dukungan. Juga aspirasi masyarakat yang masuk melalui DPRD telah diako-

modir TAPD. Kalaupun ada hal-hal yang dikurangi, hanya bersifat penyesuaian.

Menurut Subagio, APBD Kabupaten Lombok Timur mengacu pada indikator kinerja yang telah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) periode 20132018. Menyikapi defisit anggaran sebesar Rp 9 miliar lebih, pemerintah kabupaten telah mengambil sikap melakukan penghematan pada belanja-belanja pegawai yang dipandang kurang urgen dan tidak mendesak. Di sisi lain anggaran yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat tetap diperjuangkan.

Selain itu, kebijakan-kebijakan pimpinan daerah, lebih banyak difokuskan pada program dan kegiatan yang mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi di desa, serta perbaikan infrastruktur di desa. Untuk itu dalam pelaksanaannya nanti, kegiatan

SKPD seperti pembangunan jalan, jembatan dan kegiatan lain yang berskala kecil lainnya dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan sistim swakelola, dengan fasilitasi teknis dari SKPD terkait.

Kadis PPKA Hj. Baiq Miftahul Wasli memaparkan, Pansus DPRD lebih banyak menyoroti komponen pendapatan dan mendorong SKPD untuk meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan penggalian potensi yang dimiliki. Namun dalam proses pembahasan, nampak adanya kesamaan pandangan dan cita-cita, bahwa semua kegiatan dan program yang dibahas bermuara pada usaha meningkatkan kesejaheraan rakyat.

Ia mencontohkan berbagai program pemerintah untuk meningkatkan dan membangun sarana dan prasarana desa melalui instansi teknis segera dipahami anggota

Dewan. Demikian pula aspirasi masyarakat baik terkait dengan infrastruktur maupun bantuan sosial, dapat diakomodir dalam APBD 2015.

Kepala Bidang Anggaran pada Dinas PPKA (Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset) Kabupaten Lotim Hasni, SE., M.AK., melalui Kasi Anggaran Samet Edy Purnomo, S.Sos., memastikan terjadinya peningkatan Pendapatan APBD 2015 dibanding tahun 2014, baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Diterangkan, PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Aset Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana Perimbangan, terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU dan DAK. Lainlain Pendapatan Daerah, yang sah, terdiri dari hibah, dana

bagi hasil pajak propinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari propinsi atau daerah lainnya serta Alokasi Dana Desa (ADD) dibanding tahun anggaran 2014.

Secara keseluruhan, Pendapatan Daerah pada APBD Perubahan tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 1.821.334.863.623, sedangkan pada APBD 2015 sebesar Rp. 2.013.251.110.029, meningkat sebesar Rp 191.916.246.406 (10,54%). Rinciannya, PAD pada APBD Perubahan tahun 2014 sebesar Rp 205.518.244.665, menjadi Rp 232.646.549.542 pada APBD 2015, meningkat sebesar Rp 27.128.304.877 (13,20%).

Peningkatan Pendapatan Daerah juga mengalami peningkatan cukup signifikan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pada APBD Perubahan tahun 2014 sebesar Rp 308.225.033.214, menjadi Rp

486.848.431.346, meningkat sebesar Rp 178.623.398.132 atau (57,95%) pada APBD 2015.

Namun pada Dana Perimbangan, terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Pada APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 1.307.591.585.744, menjadi Rp 1.293.756.129.141, turun (1,06%). Turunnya Dana perimbangan, dari komponen Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, yang pada tahun 2014 sebesar Rp 144.709.913.744 menjadi Rp 88.721.266.141, berkurang sebesar Rp 55.988.647.603 atau (38,69%). Namun dari DAU yang ditransfer Pemerintah Pusat dan DAK mengalami peningkatan dibanding tahun 2014, masingmasing bertambah sebesar Rp 40.686.181.000 (3,92%) dan Rp 1.467.010.000 (1,19%). (Zar-Humas)

Jetty Marina dan RSUD Diminta Lengkapi Dokumen Lingkungan Tanjung (Suara NTB) Pembangunan dermaga Jetty Marina di Teluk Nara tidak hanya dipersoalkan terkait pembebasan lahan. Pihak Kantor Lingkungan Hidup (KLH)Kabupaten Lombok Utara (KLU) juga mendesak diselesaikannya dokumen lingkungan. Hal yang sama juga diminta terhadap keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung.

Kepada wartawan, Selasa (2/12), Kepala KLH Lombok Utara, Rusdianto, mengakui ada klaim dokumen lingkungan (AMDAL) yang dimiliki RSUD Tanjung. Hanya saja, KLH sampai kini belum diperlihatkan dokumen dimaksud.

“Amdal Rumah Sakit katanya sudah, mungkin masih disimpan. Sebenarnya rumah sakit cukup punya UPL/UKL (Pemantauan dan Pengelo-

laan), tapi pendukung dalam bentuk IPAL (Instalasi Pengelolaan Limbah) harus tersedia untuk memenuhi standar,” kata Rusdianto.

Sebaliknya untuk jetty di Pelabuhan Teluk Nara, ungkapnya, pihaknya telah membahas aspek tersebut bersama jajarannya. Dalam proses pembahasan dokumen lingkungan Jetty Marina Teluk Nara, terdapat beberapa perbaikan yang harus disegerakan oleh pengelola.

Rusdianto menekankan, meski Kementerian Lingkungan Hidup memberikan perpanjangan sampai Oktober 2015 untuk kepengurusan dokumen lingkungan kepada seluruh perusahaan, namun ia berharap jeda yang relatif lama dimanfaatkan optimal oleh seluruh kegiatan usaha.

Karena jika tidak, pihaknya

bisa saja mengenakan sanksi kepada perusahaan karena kelalaiannya mengurus dokumen.

Terpisah, Direktur RSUD Tanjung, dr. H. L. Bahrudin, mengakui telah mengantongi dokumen amdal. Selain Amdal, RSUD juga sudah memiliki IPAL untuk limbah kering.

Kini manajemen RSUD masih akan mengurus dokumen IPAl untuk limbah basah. “Amdal dan IPAL kering ada, hanya IPAL basah yang belum. Tetapi sudah kita anggarkan untuk diproses tahun 2015 mendatang. Setelah saya konsultasikan, ternyata anggarannya cukup besar mencapai Rp 1,7 miliar,” ungkap Bahrudin.

Direktur RSUD menyatakan, biaya IPAL basah diambilkan dari alokasi dana pajak rokok yang diperoleh RSUD. Meski demikian, pen-

gelolaan limbah baik basah dan kering dari RSUD saat ini telah melalui prosedur keamanan. Di mana, limbah disimpan di septic tank.

Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Bahrudin berharap dapat memenuhi seluruh dokumen lingkungan yang disyaratkan. Sebab bagi lembaga, dokumen tersebut diperlukan sebagai salah satu syarat sertifikasi. (ari)

SEPTIC TANK Septic tank RSUD Tanjung yang menjadi salah satu syarat meraih sertifikasi dan menjadi contoh instansi pengelolaan limbah yang baik di KLU.

Air PDAM Macet

Sistem Gora Mulai Ditinggalkan SISTEM bertani dengan pola gogo rancah (Gora) sempat begitu dikenal luas. Sistem itupun menjadi andalan bagi para petani, khususnya petani di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), khususnya petani di kawasan tadah hujan di lahan non irigasi teknis di wilayah Loteng bagian selatan. Namun, sistem tersebut kini perlahan mulai ditinggalkan petani. Petani kini lebih memilih menggunakanm sistem tanam biasa layaknya lahan-lahan irigasi teknis.

“Memang tidak seluruhnya, namun banyak petani kita yang kini sudah mulai meninggalkan sistem tanam dengan pola ini (Gora, red),” aku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Loteng, Ir. H. Ibrahim, kepada Suara NTB, Selasa (2/12).

Menurutnya, banyak faktor yang menyebabkan petani Loteng pada khususnya mulai meninggalkan sistem Gora. Salah satunya, kemajuan teknologi pertanian. Di mana kini, petani sudah bisa mengakses berbagai peralatan bertani yang jauh lebih canggih dan bisa memberikan kemudahan bagi petani dalam bercocok tanam.

Pasalnya, dengan bantuan peralatan petanian yang ada petani kini bisa lebih cepat mengolah lahannya. Sampai benarbenar siap untuk ditanam. “Kalau dulu, dengan sistem Gora petani harus mulai mengolah lahannya sebelum hujan turun.

Karena belum ada peralatan petanian yang mendukung. Begitu hujan, padi sudah bisa ditanam,” jelasnya.

Namun sekarang, dengan telah tersedianya berbagai peralatan pertanian yang canggih, petani tidak perlu waktu lama untuk mempersiapkan lahan petanianya. “Sekarang begitu hujan turun, petani bisa langsung menggarap lahannya dengan bantuan peralatan pertanian yang ada. Dan, saat itu juga sudah bisa mulai melakukan penyemaian,” terang Ibrahim.

Hal lainnya, dengan sistem Gora petani butuh waktu ekstra untuk mempersiapkan dan mengolah lahan. Tenaga yang dibutuhkan juga lebih banyak. Sehingga berakibat juga pada membengkaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh petani. Sementara kalau dengan bantuan peralatan pertanian, biaya pengolahan dan persiapan lahan bisa lebih ditekan dan tidak perlu lama.

Disinggung persiapan musim tanam, terutama kesiapan pupuk, ia mengaku sudah mengajukan usulan kuota pupuk sebesar 26 ribu ton kepada pemerintah provinsi. Jumlah tersebut nantinya untuk mem-back up kebutuhan pupuk selama musim tanam 2015 mendatang.

Pun demikian, jumlah tersebut masih usulan saja. Karena semua sangat tergantung keputusan pemerintah provinsi akan memberikan jatah berapa bagi Loteng. Tapi yang pasti angka tersebut sudah sangat ideal, karena besaran usulan sudah sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tahun 2015 mendatang. (kir)

H. Ibrahim

(Suara NTB/dok)

Kegiatan Operasi Pasien di RSUD Tripat Terkendala

Giri Menang (Suara NTB) – Dalam beberapa hari terakhir ini, masyarakat mengeluhkan buruknya pelayanan PDAM Giri Menang Mataram. Pasalnya, air PDAM kerap kali macet, bahkan terkadang mati total. Protes tidak saja berasal dari kalangan masyarakat umum, namun para pegawai yang bekerja di lingkup Pemda.

Begitu pula pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Patut Patuh Patju (Tripat) Gerung, mengeluh karena akibat tidak adanya air PDAM yang mengalir menyebabkan sejumlah kegiatan di rumah sakit setempat seperti operasi pasien terganggu. Bahkan untuk mengatasi persoalan kekurangan air di rumah sakit, Wakil Bupati, H. Fauzan Khalid pun harus turun tangan.

“Air PDAM di rumah sakit macet sejak Senin malam sekitar pukul 23.00 sampai hari ini (Selasa red), akibatnya

banyak operasi pasien terkendala. Terpaksa untuk mengatasinya kami beli air galon,” ungkap Kepala Bidang Pelayanan RSUD Tripat Gerung, dr.

Ahmad Taufiq Fathoni, kepada Suara NTB, via telepon, Selasa (2/12).

Dijelaskan, air PDAM di rumah sakit mulai macet sejak Senin malam sekitar pukul 23.00. Malam itu juga para dokter yang bertugas di rumah sakit menelponnya untuk memberitahukan persoalan ini, karena saat itu dokter akan melakukan keg-

iatan operasi pasien. Ia pun langsung mengkonfirmasi pihak PDAM untuk mempertanyakan persoalan tersebut.

Pihak PDAM memberi penjelasan, bahwa air PDAM akan normal pukul 09.00 pagi.

Namun setelah ditunggu hingga pukul 09.00 air PDAM masih macet. Sehingga ia pun kembali menghubungi PDAM untuk menanyakan kepastian kapan air bisa mengalir normal. Pihak PDAM pun memastikan air akan normal pukul 11.00, namun lagi-lagi hingga waktu itu air masih macet. Di

rumah sakit sendiri berupaya mengoptimalkan air bawah tanah yang ada di rumah sakit, namun karena akibat kekeringan beberapa waktu lalu menyebabkan airnya kering, sehingga tidak bisa disedot.

Akibat air tidak ada, pelayanan operasi sejumlah pasien pun terganggu. Hingga pukul 12.00 siang air PDAM belum juga normal, ia pun mencoba meminta tolong ke Wakil Bupati Lobar untuk membantu mengkonfirmasi ke PDAM. Akhirnya atas perintah wakil bupati, PDAM mendropkan air satu tangki ke rumah sakit untuk kebutuhan operasi.

Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah kepala dinas, karena air PDAM di kantornya macet. Akibat air macet, para pegawai tidak

bisa menggunakan air di kantor. Selain itu, para ibu rumah tangga di wilayah Gerung juga mengeluhkan air PDAM yang sering ngadat.

Para ibu rumah tangga ini merasa terganggu, karena aktivitas memasak dan mencuci menjadi terhambat.

Menanggapi hal ini, Direktur Utama PDAM, H. L. Ahmad Zaini, mengaku, air tidak mengalir lancar, karena adanya kerusakan di sejumlah titik di daerah Sembung. Saat ini pihaknya tengah memonitoring perbaikan pipa di lapangan oleh petugas PDAM.”Ada beberapa titik yang bocor,” akunya, seraya menjanjikan perbaikan pipa dipastikan segera selesai, sehingga pelayanan air PDAM lancar. (her)

Permudah Pelayanan, BRI Link Hadir di Tirtanadi Kades KLU Kritik Pemda Selong (Suara NTB) Bank BRI Cabang Selong terus mengembangkan sayap bisnisnya hingga ke pelosokpelosok kampung. Hal ini dilakukan sebagai wujud mendekatkan pelayanan perbankan kepada para nasabah dan masyarakat. Seperti dilakukan dengan menghadirkan BRI Link di Desa Tirtanadi Kecamatan Labuhan Haji.

Selasa (2/12) kemarin, Pimpinan Cabang (Pinca) BRI Selong Dwi Hendro Susatyo datang langsung ke salah satu rumah warga yang menjadi agen BRI Link di Desa Tirtanadi. Pada kesempatan itu, Dwi Hendro menjelaskan BRI Link dihajatkan untuk mempermudah akses perbankan sampai ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Melalui agen BRI Link, sejumlah pelayanan perbankan yang sering dilakukan masyarakat bisa dilakukan. Termasuk setoran bulanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Terkait BPJS ini, pihak Bank BRI sebagai salah satu perbankan resmi yang menerima storan pembayaran BPJS Kesehatan.

(Suara NTB/rus)

BRI LINK – Pimpinan Cabang BRI Selong Dwi Hendro Susatyo saat berada di rumah salah satu agen BRI Link di Desa Tirtanadi Kecamatan Labuhan Haji, Selasa (2/12).

Diketahui sejauh ini masyarakat masih banyak yang belum memahami soal mekanisme pembayaran JKN. BRI siap membantu.

Melalui BRI Link, katanya, juga bisa membuat pelayanan bisa lebih cepat tanpa harus antre panjang di kantor unit perbankan yang ada.

“Silahkan datang ke semua kantor dan jaringan BRI terdekat, seperti BRI Link, Teras BRI,

BRI Unit dan Cabang,” ucapnya. Disebutkan, BRI Sendiri saat ini 29 kantor dan agen BRI Link ditarget sebanyak 200 orang.

Dijelaskan melalui BRI Link ini, bias dilakukan pembayaran listrik prabayar maupun pascabayar. Pembelian pulsa ponsel seluruh operator.

“Kita sudah kerjasama dengan semua provider, termasuk ke depan kita mau jajaki PDAM,” ucapnya. (rus/*)

Tanjung (Suara NTB) Kepala desa (kades) pemenang lomba desa berprestasi tahun 2014 di Kabupaten Lombok Utara (KLU) melontarkan kritik. Sebab meski lomba desa telah digelar sekitar Juli lalu, namun hingga kini penghargaan dalam bentuk dana pembinaan yang dijanjikan Pemda KLU belum juga direalisasikan sampai sekarang. Dalam lomba ini, diketahui desa yang memenang posisi 3 besar berturut-turut, Desa Gili Indah (juara I), Desa Sigar Penjalin dan Desa Pendua (Juara 3).

Kepada wartawan, Kepala Desa Gili Indah, H. M. Taufik, Selasa (2/12) mempertanyakan sikap Pemda KLU yang tak jua mencairkan dana pembinaan yang dijanjikannya.

Tidak hanya itu, ia mengancam apabila dana ini tak cair sampai akhir Desember ini, maka pihaknya tidak akan bersedia terlibat dalam lomba serupa di masa yang akan datang.

Taufik menerangkan, dana pembinaan yang dijanjikan Pemda KLU sebesar Rp 100 juta untuk juara I, sedangkan Rp 75 juta dan Rp 50 juta kepada Juara II dan Juara III.

Menurut Taufik, telatnya dana ini masuk ke kas desa akan menjadi masalah tersendiri bagi pertanggungjawaban desa dalam penggunaan anggaran.

Terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, PPKB dan Pemdes, Herianto, SP., tak menyangkal belum diterima dana pembinaan tersebut. Sebagai panitia program, pihaknya sudah memberikan hadiah yang disiapkan tak lama setelah dinyatakan pemenang lomba. Namun berbeda dengan dana pembinaan dalam bentuk uang tunai, pihaknya juga turut mempertanyakan penyebab belum cair.

Terpisah, Kepala Dinas Pendapatan (DPPKAD) KLU, Drs. H. L. M. Irwan, M.Si., via telepon mengutarakan dana dimaksud sedang dalam proses pencairan di Bendahara (Dispenda). Ia mengakui, dokumen pencairan telah diterima dari Sekretariat Daerah.

Hanya saja, ketika dikonfirmasi prosesnya yang cukup lama, Irwan mengklaim pencairan dana ini kurang lebih sama dengan Bansos, di mana petugas Dispenda harus cermat dan teliti memeriksa kelengkapan dokumen. (ari)

SUARA NTB Rabu, 3 Desember 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

Kerjasama Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Materi Pelatihan Penguatan PAUD Rintisan Baru Diharapkan Terimplementasi di Lapangan Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasi PAUD Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa, Mukhlis S.Pd, berharap materi dalam pelatihan penguatan PAUD rintisan baru dapat terimplementasi di lapangan. Usai menjadi salah satu pembicara pada kegiatan pelatihan dimaksud untuk pengelola dan tenaga pendidik (tendik) PAUD rintisan dua provinsi, NTB dan Bali di Mataram, 2529 November lalu.

“Pelatihan PAUD rintisan baru, yang lembaganya mendapat bantuan dana bersumber APBN senilai Rp 40 juta. Kemudian oleh Kementerian dibekali pengeloa dan tendik itu dengan pelatihan dimaksud yang materinya untuk pengelola terkait manajemen kelem-

bagaan. Sedangkan tendiknya terkait bagaimana mendukung terselenggaranya proses belajar yang bermutu di tempat tugasnya. Kegiatan tersebut diikuti peserta sejumlah 38 orang dari Provinsi Bali dan NTB,” terang Mukhlis kepada Suara NTB, Selasa (2/12).

Dalam pelatihan tersebut, Sumbawa mengirim perwakilan dari PAUD Mawaddah desa Ranan kecamatan Ropang, yang mendapat rintisan PAUD baru 2014. Dengan demikian, tuntaslah semua desa di Sumbawa, satu desa, satu lembaga PAUD. “Terakhir Ranan. Kita rintis dengan dana tersebut. Pengelola dan tendiknya bersama penerima bantuan serupa dari dua provinsi NTB dan Bali. Di kesempatan itu, kami dipercaya Kementerian menyampaikan materi terkait dengan bagaimana impelementasi

pendekatan belajar sentra dan lingkaran di lembaga PAUD itu nantinya,” urainya lebih lanjut.

Pendekatan belajar, sambung Mukhlis, diadopsi pendekatan Beyons Center and Circle Time (BCCT) dari Amerika Serikat yang merupakan sebuah model pendekatan pembelajaran PAUD yang dianggap bagus oleh Kementerian untuk diterapkan di lembaga PAUD. Selain itu juga, Mukhlis yang dulunya ditunjuk sebagai Master Of Trainer PAUD oleh Kementerian melalui program PPAUD, masih terus dipantau keberadaannya. “Jadi, mereka yang tetap dianggap eksis dan berprestasi di daerahnya itulah yang dipercaya Kementerian untuk dipakai dan digunakan dalam pelatihan yang Kementerian selenggarakan. Kebetulan di NTB ada

12 master trainer, Sumbawa tiga orang, Dompu tiga orang, Loteng tiga orang dan di Dikpora NTB ada tiga orang. Sekali lagi kacamatanya pusat, master trainer Sumbawa dianggap eksis dan berprestasi,” tukasnya.

Kegiatan Pelatihan Terkait kegiatan pelatihan, Mukhlis melihat antusiasme dan semangat yang luar biasa dari peserta. Mereka tersadar tentang apa yang selama ini mereka pahami tentang PAUD begitu sederhana. Namun ilmu yang disampaikan dalam pelatihan, menyadarkan dan membuka pola pikir mereka bahwa mengurus PAUD bukanlah pekerjaan main-main. Membantu mereka untuk menerapkan hal semestinya mereka lakukan di lembaga PAUD. Sebab selama ini, praktek yang mereka

lakukan ternyata jauh dari apa yang semestinya mereka lakukan. Bahkan dari perwakilan dari Bima yang mendatanginya dan tersadar ilmu PAUD memang luar biasa. Mereka tersadar, apa yang mereka lakukan terhadap anak-anak banyak yang salah. “Antusiasme motivasi dan semangat peserta sehingga larut dengan apa yang kami sampaikan, bahwa PAUD yang sekaranglah yang menjawab tantangan zaman kedepannya,” tandasnya.

Selanjutnya dari hasil diskusinya dengan trainer Kementerian dan akademisi bersama Direktorat Pembinaan PAUD, perlu dipikirkan bagaimana ilmu yang didapatkan di dalam pelatihan dapat terimplementasi di lapangan. Sebab ada kekhawatiran juga ilmu yang mereka dapatkan hanya sebatas di ruangan Diklat.

Jaksa Kembalikan BAP Kasus Korupsi Setda Dompu

KMP Bantah Gagalkan Pembahasan RAPBD Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Koalisi Merah Putih (KMP), gabungan lima fraksi DPRD Sumbawa, membantah sikap walk out mereka dari sidang paripurna pembahasan Rancangan APBD 2015 berniat untuk menggagalkan pembahasan RAPBD. Selain persoalan pimpinan DPRD Sumbawa, yang tidak akomodatif, sampai sekarang anggota DPRD Sumbawa juga belum menerima RKA ABPD 2015 dari eksekutif.

“Kami tidak ingin menggagalkan pembahasan RAPBD Sumbawa. Apalagi itu untuk kepentingan masyarakat Sumbawa. Tetapi sampai sekarang kami belum terima RKA dari eskekutif. Lalu apa yang akan kami bahas,” tandas Perwakilan KMP gabungan lima fraksi DPRD Sumbawa, Agus Salim, Selasa (2/12).

Menurutnya RKA penting, agar anggota DPRD Sumbawa memahami program pemerintah. Serta bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum dibahas. Agar mengerti konsekuensi hukum ketika program tersebut nantinya disepakati. “Lima Fraksi, Gerindra, Demokrat, Golkar, PKS dan PAN, tetap akan menolak mengikuti sidang paripurna pembahasan APBD, sebelum pimpinan DPRD Sumbawa mengakomodir kepentingan semua pihak. Apalagi RAK juga belum kami terima,” pungkasnya. (arn)

Satu Desa Rp 1 Miliar

Dewan Khawatirkan SDM Pengelola Dana

Dompu (Suara NTB) Pemda Dompu mengalokasikan anggaran untuk Desa tahun 2015 mencapai Rp 67,458 se Kabupaten. Beberapa Desa mendapat alokasi di atas Rp 1 miliar per desa. Dewan pun mengkhawatirkan pengelolaan keuangan di Desa karena belum didukung perangkat teknis.

Wakil Ketua DPRD Dompu, Sirajuddin, SH kepada Suara NTB, Selasa (2/12) mengatakan, tingginya alokasi dana desa (ADD) yang (Suara NTB/ula) akan diterima pemerMuhibuddin intah Desa membuatnya khawatir. Apalagi ada beberapa Desa yang akan mengelola anggaran hingga di atas Rp 1 miliar, sementara perangkat teknis dan SDM belum disiapkan secara matang. “Dengan kondisi ini, apa tidak sebaiknya kita lakukan pemberdayaan dulu sambil menyiapkan perangkat teknisnya,” kata Sirajuddin.

Kebijakan pemerintah pusat soal ADD ini cukup memberatkan daerah. Karena pemerintah pusat hanya menggelontorkan anggaran sebesar Rp 9,9 miliar dari Rp 67,458 miliar yang harus disiapkan pemerintah. Peningkatan dana alokasi umum (DAU) yang selama ini menjadi sumber pembiayaan pembangunan di daerah, tidak sebanding dengan kenaikan gaji pegawai. Gaji pegawai dari Rp 446,920 miliar tahun 2014 menjadi Rp 504,480 miliar di 2015 atau naik Rp 57,560 miliar. Sementara DAU tahun 2014 sebesar Rp 521,667 miliar menjadi Rp 546,420 miliar atau naik Rp.24,752 miliar.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Dompu, Drs H Muhibuddin, M.Si mengatakan, sebanyak Rp 67,458 miliar anggaran disiapkan pihaknya untuk pemerintah Desa se Kabupaten Dompu. Dari jumlah itu, transfer pemerintah pusat hanya Rp 9,9 miliar. Sisanya bersumber dari 10 persen dana perimbangan selain dana alokasi khusus (DAK).

Alokasi ini, lanjut Muhibuddin, wajib disiapkan pihaknya sesuai undang-undang Desa dan Permendagri No 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2015. Bila tidak dialokasikan, pemerintah daerah akan mendapat sanksi pemotongan dana perimbangan tahun berikutnya sesuai pasal 72 ayat 6 oleh pemerintah pusat. “Aturannya sudah jelas,” katanya.

Penyiapan perangkat dan dasar hukum penerapan di lapangan, lanjut Muhibuddin, menjadi tanggungjawab Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM PD) yang berkoordinasi dengan instansi terkait. “Kita hanya menyiapkan anggaran. Tugas BPMPD-lah yang menyiapkan perangkat dan regulasinya,” katanya.

Tingginya alokasi untuk ADD menyerap banyak anggaran di daerah. Akibatnya, tidak banyak anggaran yang bisa dikelola pemerintah daerah. Berdasarkan rencana belanja daerah sekitar Rp 835,716 miliar dari total perkiraan pendapatan sebesar Rp 843,717 miliar, sebagian besar dihabiskan untuk gaji pegawai.

Sementara belanja modal sebesar Rp 102,409 miliar dan barang jasa Rp 90,872 miliar, dan belanja pegawai dalam belanja langsung masih tinggi yaitu Rp 40,556 miliar. (ula)

(Suara NTB/arn)

Mukhlis Makanya perlu dipikirkan strategi pasca pelatihan yang dapat mengawal tendik, agar ilmu yang mereka dapatkan dapat diterapkan.

Salah satunya, memper-

kuat evaluasi dan monitoring dari pihak Diknas. Kebetulan selain trainer, Mukhlis juga menjabat Kasi PAUD Diknas Sumbawa. Dalam monev tersebut, tentunya tidak hanya turun begitu saja. Tetapi ada alat ukur yang dipakai untuk melihat sejauh mana ilmu tersebut terimplementasi dengan baik di lapangan.

Didukung instrumen yang nantinya akan didesain. Apakah nanti bisa memanfaatkan sumber belajar yang yang ada, dengan memanfaatkan potensi lingkungan, daya dukung sosial budaya, sebagai sumber belajar bagi lembaga PAUD. “Instrumen itu mencakup secara keseluruhan.

Agar bisa menjamin output peserta Diklat betul bisa terimplementasi,” pungkasnya. (arn/*)

Dompu (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu mengembalikan dua berkas berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka kasus dugaan korupsi anggaran Setda Dompu.

Beberapa syarat materil harus dilengkapi kembali penyidik untuk tersangka MN dan Bdt yang sudah ditahan Polisi.

(Suara NTB/bug)

ONGKOS NAIK - Hamparan sawah di kawasan Lang Tanyong, KSB, yang mulai ditanami petani. Biaya olah lahan naik, menyusul kenaikan harga BBM.

Kenaikan BBM Picu Membengkaknya Biaya Olah Lahan Taliwang (Suara NTB) Para Petani di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai merasakan dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Di musim tanam ketiga akhir tahun ini, para petani mengaku kenaikan harga BBM tersebut telah memicu seluruh biaya tanam yang dikeluarkan.

Tak hanya soal pengadaan benih dan pupuk, tetapi hingga hal kecil pun mengalami perubahan harga yang semakin memberatkan petani. Salah satu misalnya membengkaknya biaya pengolahan lahan.

Para petani di KSB yang selama ini sudah mengandalkan kecanggihan teknologi dalam mengolah lahannya memanfaatkan alat hand tracktor (mesin bajak). Pada musim tanam kali ini, para petani merasa benar-benar tercekik menggunakan jasa alat yang didapatkan dari sewa itu. Sekarang ini untuk

biaya sewa peralatan bajak mesin itu rata-rata mengalami kenaikan hingga sekitar 30 sampai 40 persen dari harga sebelumnya yang hanya Rp 1,1 hingga Rp 1,2 juta per hektar.

“Kalau sekarang untuk Taliwang ini biayanya sudah Rp 1,5 juta per hektar. Jadi kenaikannya menyusahkan kami petani,” jelas Eris, petani di kawasan Lang Tanyong kelurahan Sampir Taliwang.

Tak hanya soal biaya pengolahan lahan, petani pun masih diberatkan dengan meningkatnya harga-harga bibit dan pupuk. Sebagai bahan pokok dalam menaman, kedua barang tersebut meningkat tajam. Eris menyebutkan, untuk mendapatkan bibit unggul kemasan 10 kg dirinya harus mengeluarkan dana sebesar Rp 120 ribu. “Kita masih butuh keluarkan uang lagi untuk biaya buruh tanam.

Info yang saya dapat sekarang buruh tanam naik juga,”

ujarnya.

Meski mengeluh petani memang tidak punya pilihan lain karena kebijakan kenaikan harga BBM tersebut sudah diputuskan dan berlaku secara nasional. Namun demikian Eris mengatakan, petani berharap pada musim tanam kali ini tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan keperluan yang dibutuhkan selama musim tanam berlangsung.

Salah satunya ketersediaan pupuk. Para petani meminta pemerintah dalam hal ini Pemda KSB harus bisa memastikan ketersediaan pupuk mencukupi dan mudah didapatkan. Sebab selama ini, biasanya saat musim tanam tiba petani kerap kesulitan memperoleh nutrisi untuk tanaman padinya tersebut. “Kita tidak apa-apa mengeluarkan biaya ekstra karena harganya naik lagi. Tapi tolong pastikan pupuknya selalu siap tersedia,” pinta Eris. (bug)

Lagi, Pertemuan Trakindo dan Eks Karyawan Gagal Taliwang (Suara NTB) Agenda pertemuan antara manajemen PT Trakindo dengan para eks karyawannya yang dijadwalkan Selasa (2/ 12), kembali gagal terlaksana.

Pertemuan ini gagal akibat ketidakhadiran perwakilan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang menjadi salah satu pihak penting agar persoalan PT Trakindo dengan mantan pekerjanya itu dapat tuntas.

Informasi yang diperoleh media ini, pertemuan kemarin sebenarnya bakal digelar pukul 10.00 wita di kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Disosnakertrans selaku fasilitator pun sebelumnya mengundang perwakilan PT Trakindo, eks karyawan, serikat pekerja, perwakilan PT NNT dan Komisi I DPRD setempat.

Sayang hingga waktu yang ditetapkan sesuai undangan, tidak semua pihak hadir di kantor Disosnakertrans.

Manajemen PT NNT yang pada pertemuan pekan sebelumnya hadir, justru tak memenuhi undangan. Konfimasi yang diterima Disosnakertrans, ketidakhadiran manajemen perusahaan tambang asal Amerika itu dikarenakan di waktu yang sama mereka tengah berada di Jakarta melakukan pembahasan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) internal perusahaan.

Akibat tidak hadirnya manajemen PT NNT itu para pihak pun kecewa. Melihat

(Suara NTB/bug)

Zainuddin

kondisi itu pun, Komisi I DPRD KSB yang sejak awal mengawal persoalan PT Trakindo dengan 37 eks pekerjanya itu berinisiatif untuk kembali menunda pertemuan. Komisi yang salah satunya membidangi persoalan ketenagakerjaan ini menginginkan agar pertemuan ditunda sampai PT NNT dapat dihadirkan dalam forum pertemuan. “Komisi I menilai Newmont harus hadir. Karena sebagai pemberi kerja, PT NNT yang bisa menentukan apakah persoalan antara Trakindo dan karyawannya itu bisa tuntas. Terlebih rekrutmen kembali pasca PHK itu ide Newmont,” jelas Kabid Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Disosnakertrans KSB, Drs. Zainuddin kepada media ini.

Atas inistiatif Komisi I itu, Disosnakertrans KSB

mengikutinya dalam melakukan penjadwalan ulang pertemuan. Zainuddin mengatakan, agar pertemuan berikutnya dapat dihadiri oleh seluruh pihak maka lokasi pertemuan pun dipindahkan ke Benete, lokasi perusahaan PT NNT. Untuk lokasi itu pun sesuai dengan saran Komisi I agar PT NNT tidak ada pihak lagi yang akan mangkir pada pertemuan tersebut. “Ini sesuai saran pak Kris, Sukardi (anggota Komisi I). Dan saya kira itu strategis (lokasinya) karena semua pihak terkait berada di sana,” timpalnya seraya menambahkan, untuk penjadwalan pertemuan ketiga ini akan dilaksanakan pekan ini juga. “Kalau tidak ada halangan rencananya hari Jumat pekan ini kita agendakan pertemuan di Benete itu,” sambungnya.

Sebenarnya persoalan PT Trakindo dengan para eks karyawannya ini hampir menemui jalan tengah, meski di sisi lain pekerja menyiapkan gugatan ke Peselisihan Hubungan Industrial (PHI). Di mana PT Trakindo bersedia merekrut kembali para pekerja secara bertahap, dan para pekerja bersedia direkrut namun tetap dengan status sebagai karyawan lama. “Yang belum ketemu kan Trakindo maunya sebagai karyawan baru, tapi pekerja tidak. Nah ini yang ingin kita samakan persepsinya supaya bisa selesai dan mereka bisa kerja kembali di proyek Batu Hijau,” terang ketua Komisi I DPRD KSB Drs. M. Thamzil sebelumnya. (bug)

Sementara kasus korupsi lain, hari ini, Rabu (3/12) Kejaksaan menjadwalkan akan memeriksa kepala gudang Bulog Dompu, M dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

Kasi pidana khusus Kejari Dompu, Joko Suryanto, SH kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (2/11) mengungkapkan, ada beberapa syarat materiil dan formil yang harus dipenuhi penyidik untuk dua orang tersangka kasus korupsi Setda. Sehingga berkas keduanya dikembalikan ke penyidik untuk dipenuhi kembali. “Kemarin (Senin, 1/12), berkas kedua tersangka ini kita kembalikan ke penyidik,” katanya.

Kedua tersangka berinisial MN dan Bdt selaku kepala sub bagian rumah tangga Setda tahun 2011 ini, dikatakan Joko Suryanto, memiliki peran yang berbeda dengan tiga orang tersangka yang telah dinyatakan P21 (lengkap) beberapa waktu lalu. Sehingga beberapa materi penyidikan harus dilengkapi kembali. “Terkait syarat materiil dan formil yang harus dilengkapi,” katanya.

Terkait kasus dugaan korupsi beras raskin ke 13 Desa Wawonduru tahun 2012 yang menetapkan kepala gudang Bulog Dompu, M sebagai tersangka. Joko mengaku, semua saksi-saksi telah diperiksa

pihaknya. “Besok giliran M kita akan periksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” ungkap Joko.

Setelah pemeriksaan tersangka dan melengkapi resume berkas untuk kepentingan penyusunan rencana dakwaan, kasus raskin ke 13 Desa Wawonduru akan segera dilimpahkan. “Setelah pemeriksaan tersangka, paling kita melakukan resume untuk pemberkasan,” katanya.

Sebagaimana diketahui, kasus dugaan korupsi beras raskin ke 13 Desa Wawonduru ini penyidik kejaksaan telah menetapkan tiga orang tersangka. Ketiga tersangka yaitu Jr (oknum aparat Desa), AE (oknum mantan karyawan gudang Bulog Dompu) dan M (kepala gudang Buloga Dompu). Namun Jr dan AE ditahan jaksa sejak Jumat (21/11) lalu.

Begitu juga kasus dugaan korupsi anggaran Setda tahun 2011, penyidik Polres Dompu menetapkan lima orang tersangka yaitu M (bendahara), SH (KPA Setda), dan AP (KPA Setda). Ketiga tersangka ini, berkasnya sudah dinyatakan lengkap dan telah dilimpahkan ke kejaksaan. Sementara tersangka MN dan Bdt (Kasubag rumah tangga Setda) masih P19 dan ditahan Polisi sejak 19 November 2014 lalu. (ula)

Obat Penenang Dijual Bebas

Mahasiswa di Bima Demo Dikes Kota Bima (Suara NTB) Peredaran obat penenang sejenis Tramadon yang dijual bebas di apotek tanpa resep dokter menjadi kekhawatiran tersendiri bagi kalangan mahasiswa. Untuk itu, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Kampus II STKIP Bima menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima, Selasa (2/ 12). Mereka menuntut agar Dikes melakukan peninjauan ulang terhadap apotek.

Koordinator Aksi, Slamet Sudarsono menyebutkan obat tramadon saat ini bebas dijual oleh apotek-apotek. Tidak hanya kalangan dewasa, bahkan siswa pun bisa membeli tanpa resep dokter. Padahal, keberadaan obat ini bisa disalahgunakan oleh siswa yang digunakan sebagai obat penenang. Untuk itu, dia dan teman-temannya meminta agar Dikes Kota Bima mengeluarkan rekomendasi untuk meninjau kembali keberadaan apotek yang menjual bebas obat tersebut secara ilegal. Sebab menurutnya, dengan penjualan secara bebas, berarti apotek maupun Dikes telah melakukan pembiusan dalam arti umum.

“Masyarakat sudah dibodohi, masyarakat sudah dibius oleh

Dikes,” katanya.

Untuk itu, pihaknya pun memberikan waktu tiga hari agar pihak Dikes menangani masalah ini. Disamping itu, pihaknya juga meminta agar Dikes mengeluarkan peraturan bahwa obat tramadon ini tidak dijual secara bebas oleh seluruh apotek, melainkan apotek yang berdasarkan resep dokter. Jika masalah ini tidak diselesaikan, dia dan rekan-rekannya pun mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar.

Sementara itu Sekretaris Dikes, Ahmad S.sos yang dikonfirmasi menerangkan sesuai dengan PP 51 tahun 2009 tentang kefarmasian bahwa segala aktivitas yang dilakukan di apotek menjadi tanggungjawab apotek dan pemilik usaha. Sementara sesuai Kepmenkes nomor 132 tahun 2002 tentang tata cara dan pemberian izin, pihak Dikes hanya memberikan pengawasan terhadap apotek sesuai rekomendasi yang diberikan oleh Balai POM. Namun lebih jauh dijelaskannya, Tramadon merupakan obat analgesik atau penghilang rasa sakit, sama dengan antalgin atau lainnya. “Tapi tramadon ini lebih spesifik untuk pasien yang telah selesai dioperasi,” tandasnya. (use)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 3 Desember 2014

Halaman 5

Telusuri Temuan Baru, Ciptakan Membedah Konsep Kejati Turunkan Tim ke Sumbawa Kamtibmas Tidak Pariwisata Berbasis Religi Seminar Nasional WNTDC

Mataram (Suara NTB) Dewasa ini pengembangan dunia pariwisata memberikan perhatian lebih pada penonjolan kekhasan objek wisata dengan kemasan tema yang spesifik. Seperti wisata alam (pegunungan dan laut), wisata adventure, wisata hiburan, wisata belanja, wisata religi, dan lain lain. Seperti pada kegiatan ekonomi lainnya, bisnis wisata yang berhasil juga membutuhkan tema-tema yang khas sebagai pembeda atau nilai lebih yang bisa dijual kepada wisatawan.

Karena itu, dalam wacana kepariwisataan di Nusa Tenggara Barat khususnya di Lombok, perlu adanya satu tema pengembangan wisata yang diturunkan dari visi tertentu, dengan mempertimbangkan nilai kekhasan dan keunggulan yang dimiliki pulau Lombok. Tema ini kemudian secara implisit ternyata telah terkandung dalam visi Gubernur NTB yakni Beriman dan Berdaya saing.

Akan tetapi akan sangat beresiko jika konsep pembangunan wisata tidak didasari oleh nilai-nilai agama dan budaya, maka dalam hal ini seringkali muncul dampak negatif dari pengembangan pariwisata, yakni merosotnya nilai etika dan moral penduduk setempat termasuk generasi muda.

Menurut ketua West Nusa Tenggara Development Centre (WNTDC), Lalu Athari Fathullah, pengembangan pariwisata saat ini pada umumnya hanya melulu pada kegiatan kegiatan pembangunan fisik semata seperti hotel, Villa, restaurant, café, spa dan lain-lain. “Padahal sesungguhnya pengembangan pariwisata itu tidak hanya pembangunan fisik akan tetapi juga bisa meliputi pembangunan nilai-nilai moral, kebudayaan dan keimanan,” kata Lalu Athari, Selasa (2/12) kemarin.

Lombok yang terkenal dengan julukan pulau seribu masjid hendaknya memiliki blueprint pengelolaan pariwisata yang berbeda dengan kebanyakan tempat wisata secara umum seperti didaerah-daerah lain di Indonesia. Lebih jauh dijelaskan Athari, jika pariwisata didaerah lain berhasil dengan mengintegrasikan nilainilai agama dengan menjadikan tempat-tempat ibadahnya boleh dikunjungi, wisatawan tentunya dengan aturan dan syarat yang tidak melanggar nilai agama. Maka tentunya hal tersebut bisa diterapkan juga dipulau Lombok dengan keislamannya.

Didasari itu, momentum HUT NTB yang ke 56, lembaga WNTDC akan mengadakan Seminar dan Lokakarya Nasional” Membedah konsep pariwisata berbasis religi (Syariah) di Bumi Seribu Masjid” sebagai wadah ide-ide cerdas pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal dan religi. Kegiatan ini akan diadakan pada tanggal 20-21 Desember 2014 di Kota Mataram dengan mendatangkan narasumber dari kementrian Agama, kementerian pariwisata, pemerintah provinsi maupun kabupaten/ kota, pelaku pariwisata dan para stakeholder dunia pariwisata.

Selaku Direktur WNTDC, ia berharap semoga melalui forum seminar itu nantinya dapat ditemukan konsep pengelolaan baru yakni pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal dan religi, sehingga pembangunan pariwisata yang diidam-idamkan tidak lantas memberikan efek negatif yang merubah kultur, sosiologis dan psikologis penduduk asli terutama pemuda.

“Blueprint tersebut harus benar-benar mencerminkan cara pengelolaan pariwisata yang berbeda karna menggunakan sudut pandang agama dan kearifan lokal sebagai pendekatannya,” pungkas Athari. (ars/*)

BPK Audit Proyek RSUP NTB Dari Hal. 1 Proses pemeriksaan masih berjalan. Tim akan melihat secara administrasi, kemudian berlanjut ke pemeriksaan fisik, disinkronkan dengan realisasi fisik.

Jika dalam proses audit, kemudian ditemukan item dalam belanja itu terindikasi menyimpang, maka wajib pihaknya menindaklanjuti dengan menuangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Temuan itu akan

menjadi catatan untuk dituangkan dalam LHP, kemudian disampaikan ke eksekutif dalam uraian rekomendasi agar segera diperbaiki. Ini juga disampaikan kepada legislatif agar mengawasi proses tindak lanjut atas temuan itu. ‘’Setiap ada hasil audit, kita kaji. Dari hasil kajian itu, masuk LHP, masuk rekomendasi yang nantinya harus ditindaklanjuti oleh entitas,’’ terang Dicky. (ars)

Enam Penemu NTB Terpilih sebagai Juara Dari Hal. 1 menetapkan enam juara sebagai peraih Anugerah TTG 2014. ‘’Hasil seleksi tim juri diajukan kepada Gubernur NTB untuk ditetapkan sebagai pemenang. Dari 13 peserta, enam penemu terpilih sebagai juara melalui seleksi yang sangat ketat,’’ jelas Ketua Tim Penilai Anugerah TTG NTB tahun 2014, Ir.H.Masnun Hasbullah, MM, kepada Suara NTB, Selasa (2/12) kemarin.

Mereka para penemu atau pemilik teknologi yang terpilih sebagai pemenang masingmasing, juara 1 diraih oleh Bustanul Arifin asal Lombok Tengah dengan nama teknologi Mobile Switch Controller (MSC). ‘’Penemu teknologi asal Lombok Tengah ini terpilih sebagai juara 1 dengan total nilai 334,’’ jelas H.Masnun Hasbullah. Sebagai juara 1, selain berhak atas piagam penghargaan dari Gubernur NTB, pemenang Bustanul Arifin juga berhasil mengantongi hadiah uang sebesar Rp 15 juta. ‘’Nilai hadiah Rp 15 juta ini, sebelum dipotong pajak,’’ imbuhnya.

Selanjutnya, terpilih sebagai juara 2 adalah Saharudin asal Lombok Tengah dengan nama teknologi Desain Kompor Biogas. Saharudin terpilih sebagai juara 2 dengan total nilai sebesar 310. ‘’Selain berhak memperoleh penghargaan sebagai pemenang ke 2, penemu ini juga berhasil memperoleh hadiah uang sebesar Rp 12,5 juta, di potong pajak,’’ jelasnya.

Juara 3 diraih penemu teknologi asal Kabupaten Sumbawa atas nama I Ketut Teron.

Dengan temuan teknologi Tandon Air Teron (TARON), I Ketut Teron terpilih sebagai juara 3 dengan perolehan angka 287. ‘’Juara 3 berhak atas piagam penghargaan dan hadiah uang sebesar Rp 10 juta (termasuk nanti dipotong pajak),’’ katanya.

Selain menetapkan juara 1,2 dan 3, dewan juri juga menetapkan pemennag harapan 1, 2 dan 3. Pemenang harapan 1 dengan total nilai 285 diraih Ahmad Junaidi, asalah Lombok Timur.

Penemu asal Lombok Timur ini, menghasilkan karya teknologi Budidaya Tanaman Buah Naga. Selain berhak atas piagam penghargaan, pemenang

harapan 1 juga memperoleh hadiah uang sebesar Rp 9 juta .

Selanjutnya, untuk juara harapan 2 diraih oleh Bambang Sutikno. Dengan total nilai 271, pemenu asal Lombok Barat ini menemukan teknologi Mesin Pengering Gabah/Jagung. ‘’Pemenang harapan 2 selain berhak atas piagam penghargaan juga memperoleh hadiah uang sebesar Rp 8 juta. ’’ Juara harapan 3 diraih Tommy Oktavariyanto asal Kabupaten Sumbawa dengan temuan teknologi Oven Kopi. ‘’Pemenang harapan 3 berhak atas piagam penghargaan dan hadiah uang tunai sebesar Rp 7 juta,’’ sebutnya.

Penghargaan dan hadiah uang, nanti akan diserahkan kepada para pemenang oleh Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi pada Peringatan HUT NTB ke 56.

Ditambahkan H.Masnun Hasbullah, hadiah uang diberikan kepada para pemenang, diharapkan bisa menjadi penyemangat para juara. Juga diharapkan menjadi pemacu penemu-penemu lainnya di NTB untuk ikut berkompetisi dalam ajang TTG. ‘’Dengan munculnya penemu-penemu teknologi, akan semakin banyak tergali inovasi-inovasi baru yang buah karyanya bisa bermanfaat bagi masyarakat NTB dan bahkan masyarakat Indonesia,’’ harapnya.

Selain itu, untuk pemenang 1 nanti dipersiapkan untuk mewakili NTB pada gelar Anugerah Teknologi Tepat Guna tingkat nasional tahun 2015 mendatang yang akan berlangsung di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). ‘’Kami juga akan mengusahakan yang ikut TTG tingkat nasional mewakili NTB tidak saja juara 1. Tetapi juga juara 2 kita upayakan bisa ikut di ajang kompetisi TTG tingkat nasional,’’ harapnya.

Sementara di luar enam pemenang yang mendapat penghargaan dan hadiah uang, para penemu yang yang ikut berkompetisi pada TTG ini, namun temuan teknologinya belum menjadi juara, akan diberikan sertiifikat. (adv)

Mataram (Suara NTB) Sebagai pengembangan informasi adanya dua kelompok ternak baru yang dicurigai bermasalah dalam proyek bantuan bibit sapi melalui program Bumi Sejuta Sapi (BSS), Kejaksaan menurunkan tim ke Sumbawa Besar, Selasa (2/12) kemarin. Pemeriksaan yang mengarah pada crosschek atas penyerahan bantuan bibit sapi kepada dua kelompok baru, berdasarkan hasil pengembangan penyidikan.

Tim yang dipimpin penyidik Pidsus, Thailan SH, diketahui berangkat ke Sumbawa sejak Senin petang lalu. Tim tidak sempat istirahat, karena langsung pemeriksaan kepada kelompok ternak dimaksud. Tidak selesai sampai malam itu, tim manjutkan kegiatannya Selasa pagi kemarin. ‘’Sampai siang ini tim masih berada di Sumbawa,” kata Juru bicara Kejati

NTB Made Sutapa, SH, Selasa siang kemarin.

Gambaran yang disampaikan, sasaran pemeriksaan adalah dua kelompok ternak di Kecamatan Utan dan Kecamatan Alas Barat. “Fokus untuk dua kelompok ternak,” beber Sutapa terkait teknis pemeriksaan.

Diakuinya, tim sampai harus turun untuk kedua kalinya ke Sumbawa, karena dalam proses penyidikan, kasus ini terus berkembang. Tidak hanya dua kelompok ternak yang diduga menyimpang dalam proses penerimaan bantuan bibit sapi oleh CV. Risma Sehati, melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB. Dalam proses pengadaan bibit sapi senilai Rp 4,6 miliar untuk 16 kelompok di Sumbawa Besar, ada dua kelompok lainnya dicurigai bermasalah.

Dijelaskan Sutapa, akan

dicek tim, apakah rekanan menyerahkan dalam bentuk uang atau dalam bentuk bibit sapi sesuai nomenklatur dalam kontrak bersama PPK. Sebab sebelumnya dalam pemeriksaan tersangka SB sebagai Direktur CV.Risma Sehati, ada pembayaran juga olehnya kepada dua kelompok di kecamatan yang sama. Namun mengenai jumlah dan nama kelompok, belum bisa diungkapkan Sutapa.

Di luar pemeriksaan yang sedang berlanjut di Sumbawa, saat ini sedikitnya sudah 25 saksi dimintai keterangan. Mulai dari rekanan, panitia pengadaan, panitia lelang, PPK yang dijabat Zainul Wardi sebagai saksi, juga dimintai keterangan mantan Kepala Disnakeswan NTB, Ir.H.Hery Erpa Rayes dan beberapa kali pemeriksaan sebagai saksi terhadap Kepala Disnakeswan NTB, Ir.Hj. Budi Septiani. (ars)

Penetapan Raperda Penyertaan Modal Terancam Molor Mataram (Suara NTB) Pembahasan dan penetapan Raperda Penyertaan Modal yang sudah diajukan Pemprov ke DPRD NTB kembali terancam molor. Pasalnya, salah satu persyaratan yang dinilai cukup penting yakni mengenai keberadaan dewan investasi yang bertugas melakukan kajian, perencanaan invetasi dan segala macam belum terbentuk.

“Ada kemungkinan (penetapan Raperda Penyertaan Modal) molor lagi. Karena bisa jadi waktu yang ada tak bisa dipenuhi persyaratan itu,” kata Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM dikonfirmasi usai rapat paripurna dengan agenda jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap enam buah Raperda di DPRD NTB, Selasa (2/ 12) siang kemarin.

Dalam sidang paripurna itu, Gubernur NTB diwakili Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH. Usai membacakan jawaban gubernur, sejumlah anggota DPRD melayangkan interupsi khususnya terkait dengan Raperda Penyertaan Modal. Hal yang disoroti terkait dengan perlunya dewan investasi yang melakukan kajian investasi berkaitan dengan Raperda yang diusulkan eksekutif tersebut. Akibatnya, sidang sempat diskor beberapa saat.

Hasil dari kesepakatan pimpinan DPRD, semua pimpinan fraksi-fraksi dan eksekutif bahwa sepakat untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai rencana, enam buah Raperda yang diajukan eksekutif itu akan ditetapkan pada 12 Desember mendatang.

Namun, khusus untuk Raperda penyertaan

modal, kemungkinan akan molor jika Pemprov tak mampu memenuhi persyaratan yang diminta Pansus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jika sampai tanggal 12 Desember, Pemprov NTB belum mampu memenuhi persyaratan yang diminta maka sesuai ketentuan maka Pansus penyertaan modal bisa mengajukan penambahan waktu empat bulan.

“Jadi harus segera dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi maka akan menjadi penghambat dan tidak bisa diselesaikan Raperda ini. Jika belum cukup waktu khususnya Pansus penyertaan modal nantinya untuk pemenuhan persyaratan-persyaratan itu maka Pansus bisa mengajukan penambahan waktu untuk pembahasan berikutnya,”tambah Hadi.

Beberapa persyaratan yang harus segera dipenuhi Pemprov NTB menyangkut Raperda penyertaan modal itu, sebut Hadi adalah Pemprov harus membentuk dewan investasi. Dewan investasi itulah yang melakukan kajian investasi, perencanaan investasi dan segala macam yang terkait dengan penyertaan modal pemerintah daerah.

Terpisah, Kepala Biro Hukum Setda NTB, Rusman, SH, MH mengatakan semua persyaratan yang dipersyaratakan sesuai dengan Permendagri No. 52 tahun 2012 akan diusahaan untuk dipenuhi oleh Pemprov NTB. Untuk itu, Pemprov NTB melalui SKPD terkait akan segera membahas masalah tersebut bersama dengan Sekda NTB, H. Muhammad Nur. Ditanya apakah dalam waktu kurang dari dua minggu ke depan, pembentukan dewan investasi itu bisa dibentuk Pemprov NTB? Rusman mengatakan Pemprov NTB melalui SKPD terkait akan berpacu dengan waktu yang ada. (nas)

Masyarakat Banyak Demo Tuntut Perbaikan Jalan Sumbawa Besar (Suara NTB)Pemkab Sumbawa melalui dinas terkait tak ubah seperti pemadam kebakaran. Begitu masyarakat demo, menuntut jalan dan jembatan, baru disikapi dalam kondisi keuangan daerah yang sangat minim.

Sehingga ibarat makan buah simalakama. “ Tidak menyikapi reaksi masyarakat, tentu masyarakat akan berprasang-

ka buruk kepada pemerintah.

Namun disikapi, anggaran defisit, Akhirnya seperti pemadam kebakaran tidak selesaikan masalah,”tandas mantan anggota DPRD Sumbawa, Suharto SH, yang juga tokoh masyarakat Sumbawa Selatan Sumbawa ini, Selasa (2/12) kemarin.

Namun semestinya beban ini tidak semata-mata berada di pundak pemerintah atau dinas teknis. Harus terbangun

tanggung jawab kolektif, antara eksekutif dan legislatif.

Mudah saja, coba hitung berapa dana aspirasi 45 anggota DPRD Sumbawa, total sekitar Rp 50 miliar lebih. Kalau hal itu disepakati, maka bisa dialokasikan untuk menhjawab tuntutan masyarakat akan kebutuhan perbaikan jalan.

Terutama untuk tiga ruas jalan di wilayah terpencil, RopangLantung, Lunyuk-Orong Telu, dan Batulante. (arn)

Semudah Membalik Telapak Tangan

Selong (Suara NTB) Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) harus dilakukan bersama-sama. Dalam upaya mendapatkan hasil maksimal dan terbebas dari segala bentuk aksi kriminalitas yang ada di suatu desa. Pengamanan harus melibatkan dan dilakukan oleh semua unsur, baik dari Tokoh Agama (Toga), Tokoh Masyarakat (Toma), terlebih para pemuda maupun pihak kepolisian. Karena, keamanan dan ketertiban adalah milik bersama. Akan tetapi, untuk menciptakan semua itu tidaklah semudah membalik telapak tangan.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (2/12), Kepala Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lotim, M. Isnaini mengatakan, beberapa minggu yang lalu Poskamling Lendang Nangka menjadi juara pertama yang dinobatkan langsung oleh (Suara NTB/yon) M. Isnaini Kapolres Lotim. Bahkan, saat ini Poskamling Lendang Nangka menjadi salah satu Poskamling yang mampu mewakili Lotim tingkat provinsi Dijelaskannya, Desa Lendang Nangka memiliki luas 600 Hektar dari 13 dusun yang terdiri dari 10.809 jumlah penduduk, 3.737 KK dengan 26 Linmas. Oleh sebab itu, Dengan banyaknya masyarakat dan lingkungan-lingkungan yang ada di Desa Lendang Nangka, pembagian ronda malam tetap diadakan supaya masing-masing kekadusan itu memiliki perwakilan setiap malamnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat.

Sehingga, dengan dilakukannya kerjasama yang baik antar masing-masing kekadusan yang ada itu, pihak desa sangat mengharapkan supaya partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara keamanan tetap terbina dan terselenggara dengan baik. Dengan adanya Poskamling yang menjadi program Polres Lotim itu, aksi-aksi kriminalitas yang sebelumya pernah terjadi saat ini sudah tidak ada lagi. (yon)

PEMBETULAN: Berita berjudul, Wisuda Mahasiswa STIKES Qamarul Huda, Konsisten Cetak Tenaga Kesehatan Berkualitas yang dimuat di halaman 8 terbit Senin (1/12) terdapat kekeliruan yang sangat mengganggu. Tertulis , ‘’ Ada tiga program studi………’’ Seharusnya ‘’Ada empat program studi, masing-masing SI Keperawatan 71 orang, Profesi Ners 21 orang, D III Kebidanan 33 orang dan D III Rekam Medik dan Informasi Kesehatan sebanyak 9 orang. Demikian kekeliruan telah diperbaiki. (Redaksi)

Harus dari Desa Dari Hal. 1 Pembangunan di desa katanya, butuh alokasi dana cukup besar. Karena pembangunan di desa akan jauh lebih baik. ‘’Untuk dana 10 persen itu kan jika DAU kita Rp Rp 1,2 triliun maka 10 persennya ke desa-desa itu Rp 120 miliar, dan kita sudah sesuai,’’ katanya.

Banyak hal yang bisa dilakukan di desa. Rehabilitasi rumah tidak layak huni yang diketahui jumlahnya di Kabupaten Lotim mencapai 54 ribu unit. ‘’Agar pembangunannya lebih cepat, proses pembangunannya dikerjakan langsung oleh aparat di tingkat desa,’’ katanya.

Tidak saja rehabilitasi rumah

tak layak huni. Menurut Bupati Lotim, sejumlah proyek lainnya seperti pembangunan fisik sudah dicanangkan untuk diserahkan ke desa. Diantaranya, pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan jembatan, sarana irigasi termasuk pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa.

Pembangunan desa yang diakui sejauh ini mengedepankan sistem kegotongroyongan lebih pas menurut bupati karena hasilnya bisa lebih maksimal. Selanjutnya, menjadi kewajiban jajaran pemerintah daerah memberikan pelatihan. Menjelaskan kepada aparat di tingkat desa petunjuk teknis dari setiap tahapan pelaksanaan pembangunan. (rus)

KI Anugerahkan Badan Publik Terbaik di NTB Dari Hal. 1 Hadir pada acara tersebut Gubernur NTB yang diwakili Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH, Ketua KI Pusat, Abdulhamid Dipopramono, Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM, Wakil Bupati Lombok Barat, Fuzan Khalid, S.Ag, M.Si, Ketua KPU NTB, L. Aksar Ansori dan sejumlah pimpinan parpol.

Ketua KI Provinsi NTB, Ir. Drs. Muhammad Syauqi, MM mengatakan pemeringkatan badan publik tersebut merupakan salah satu tugas dari KI dalam mengawal UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kegiatan pemeringkatan badan publik itu dilakukan secara berjenjang, oleh KI provinsi dan KI pusat.

Dikatakan, tahun ini pemeringkatan badan publik terbaik dilakukan juga pada pengurus partai politik (parpol) tingkat provinsi. Disebutkan, tahun ini dilakukan pemeringkatan kepada 46 SKPD Pemprov NTB, 10 kabupaten/kota dan 12 pengurus parpol tingkat provinsi NTB. “Pada pemeringkatan tahun

2014 ini, instrumen yang digunakan KI adalah self assessment, badan publik menilai dirinya sendiri. Kemudian diverifikasi oleh KI,”terangnya.

Koordinator Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi KI NTB, Agus Marta Hariyadi, SE mengatakan, landasan pelaksanaan kegiatan itu adalah UU No. 14 tahun 2008 pasal 28 ayat 2. Serta Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010. Agus menyebutkan, alat pengumpulan data atau komponen penilaian dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama dilakukan dengan kuisioner self assessment dengan bobot nilai 25 persen dan verifikasi website badan publik dengan bobot 75 persen. Untuk tahap pertama ini bobot nilainya sebesar 60 persen.

Sedangkan tahap kedua adalah visitasi badan publik yang dilakukan oleh tim dari KI NTB. Visitasi badan publik ini, bobot nilainya sebesar 40 persen. Ada tiga variabel yang dinilai dalam pemeringkatan badan publik ini. Yakni variabel menyediaan informasi, mengumumkan informasi dan melayani informa-

si. Setiap variabel terdiri dari sejumlah indikator dengan bobot nilai yang bervariasi.

Berdasarkan hasil pemeringkatan yang dilakukan tim KI Provinsi NTB, sejumlah badan publik terbaik yang mendapatkan anugerah terbagi dalam empat kategori. Kategori pertama yakni kategori badan publik pemerintah daerah kabupaten/kota se NTB. Peringakt I Kabupaten Lombok Barat dengan nilai 84.4750, peringkat II Kabupaten Lombok Utara dengan nilai 82.3000 dan peringakat III Kabupaten Bima dengan nilai 80.5500. Untuk harapan I Kabupaten Sumbawa dengan nilai 71.6250 dan harapan II Kota Bima dengan nilai 59.7000.

Kategori badan publik SKPD Pemprov NTB, peringkat I Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB dengan nilai 66.9700, peringkat II Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan nilai 64.8250, peringkat III Dinas Kehutanan dengan nilai 62.9150.

Untuk harapan I Biro Umum Setda NTB dengan nilai 62.6250 dan harapan II RSJ Provinsi NTB den-

gan nilai 62.0375.

Kategori badan publik parpol tingat provinsi, peringkat I DPW PKS NTB dengan nilai 54.5000, peringkat II DPD Partai Demokrat NTB dengan nilai 36.1450 dan peringkat III DPD PDI Perjuangan NTB dengan nilai 30.7750. Harapan I DPD Partai Hanura NTB dengan nilai 24.3750 dan harapan II DPW PAN NTB dengan nilai 20.5250.

Sementara itu, untuk kategori umum diberikan penghargaan kepada media elektronik dan cetak serta lembaga yang proaktif dalam mendukung keterbukaan informasi publik di NTB yakni TV9, Lombok Post dan Fitra NTB. Ketua KI Pusat dalam sambutannya memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara tersebut. Ia memuji KI NTB yang telah melaksanakan pemeirngkatan badan publik di daerah ini. Dikatakan, dalam waktu dekat, KI Pusat juga akan melakukan pemeringkatan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, BUMN/BUMS dan Perguruan Tinggi Negeri.

Ia mengatakan, pemeringka-

tan itu sebagai bentuk evaluasi terhadap badan publik terkait dengan kepatuhan dalam melaksanakan UU KIP. Tugas KI, katanya, adalah mengawal dan memastikan UU KIP dilaksanakan oleh badan publik sehingga masyarakat memperoleh haknya atas informasi publik.

Pada kesempatan itu, ia memuji NTB yang dinilai sudah cukup terbuka mengenai informasi publik. Hal tersebut terlihat dengan seringnya KI provinsi lain melakukan studi banding ke NTB. Diharapkan, pemeringkatan badan publik terbaik ini bisa menjadi pemicu bagi badan publik untuk meningkatkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Sekda NTB mewakili Pemprov NTB memberikan apresiasi kepada Ketua KI NTB, Komisioner KI NTB dan tenaga ahli, yang telah melakukan pemeringkatan atas pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik terhadap badan publik dengan melakukan pemantauan dan visitasi sejak tahun 2013. (nas/*)

Satpol PP NTB Perkuat Koordinasi Penegakan Perda Pemanfaatan Jalan Dari Hal. 1 Salah satu bentuk penegakan yang telah dilakukan yakni menyisir jalur by pass BIL dari segala bentuk bangunan di ruang milik jalan yang terindikasi terjadi pelanggaran. Seperti penumpukan material, pembangunan billboard yang tak sesuai ketentuan, indikasi penumpukan lapak di atas trotoar, pemasangan spanduk, umbulumbul pada jalan nasional dan jalan provinsi. ‘’Itu yang ditertibkan. Pem-

banguan billboard pada ruang milik jalan (rumija) harus dikonsultasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi. Harus ada izin pemanfaatannya, izin lokasi dan izin prinsip,” ujar Ibnu Salim, Selasa (2/12).

Jika sudah ada izin tersebut maka barulah pemerintah kabupaten/kota mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Namun yang sering terjadi, kata Ibnu Salim, seringkali IMB keluar duluan sebelum ada izin dari SKPD terkait di provinsi. ‘’Masalahnya di situ, porsi ke-

wenangan yang perlu diperhatikan kabupaten kota. Itu izinnya (rekomendasinya) melalui Dinas PU ditandatangani gubernur,” jelasnya.

Izin dari PU itu penting mengingat di sana terkait dengan teknis bangunan supaya tak menggangu jarak pandang pengguna jalan dan membahayakan pengguna jalan. Dari sanalah diketahui apakah bangunan yang akan dibangun memenuhi ketentuan apa tidak, itu yang mengetahui adalah Dinas PU. ‘’Untuk kenyaman masya-

rakat pengguna jalan dan optimalisasi pemanfatan ruang publik memang harus dilakukan pengawasan dan pemanfaatan intensif, lebih-lebih jalan negara dan by pass BIL,’’ tandasnya.

Untuk itu, Satpol PP NTB akan memperkuat koordinasi dengan Satpol PP kabupaten/ kota dalam rangka optimalisasi penegakan Perda pemanfaatan jalan tersebut. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperkuat sinergitas penegakan ePerda Provinsi NTB dengan kabupaten/kota.

Dengan koordinasi tersebut, diharapkan tersedianya data pelanggaran peraturan daerah pemanfaatan jalan dari kabupaten / kota se- NTB. Kemudian meningkatnya kerjasama dan koordinasi dalam penanganan serta penyelesaian kasus pelanggaran peraturan daerah pemanfaatan jalan dengan Satpol PP kabupaten /kota. Serta meningkatnya pelaporan aktivitas penegakan Perda dan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat provinsi dan kabupaten/kota. (nas/*)

OPINI

SUARA NTB Rabu, 3 Desember 2014

Halaman 6

Politik Lagi Musim Gaduh Disiplin Harus Jadi Budaya TERTANGKAPNYA oknum PNS yang diduga berkeliaraan saat jam kerja oleh Satpol PP Provinsi NTB, sepertinya sudah menjadi hal yang biasa. Pasalnya, PNS bolos kerja sekarang sudah bukan rahasia lagi. Dalam banyak kesempatan, tidak sedikit oknum PNS mempertontonkan ketidakdisiplinannya menjadi abdi negara.

PNS sebagai abdi negara seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat yang notabene bukan PNS seperti mereka. Mereka (PNS, red) digaji oleh negara, sehingga wajib hukumnya memberi kontribusi nyata dalam pembangunan daerah. Kontribusi paling sederhana yang bisa dilakukan yakni dengan menjaga kedisiplinan. Kedisplinan itu tentu bukan hanya ketika ada pimpinan mereka. Meskipun PNS adalah orangorang berpendidikan tapi nyatanya memang tidak mudah mengajak mereka menjadi disiplin.

Fenomena yang terjadi di kalangan PNS, mereka terlihat disiplin ketika pimpinan mereka ada. Tetapi sebaliknya, jika pimpinan mereka misalnya sedang ada tugas di luar kantor, oknum PNS kerap mencuri-curi kesempatan. Tidak saja pulang lebih awal tapi juga keluyuran saat jam kerja. Seolah tidak punya malu, meski dilihat masyarakat sedang berbelanja di pasar atau bahkan di mall, PNS itu seolah cuek saja.

Sikap tak tahu malu dari oknum PNS itu harus diakui sebagai indikasi bahwa PNS belum selesai dengan masalah kedisiplinan. Kalau saja semua PNS menjadikan disiplin itu sebagai budaya rutinitas, tentu aparat Satpol PP tidak perlu capek-capek melakukan razia setiap saat. Tingginya intensitas razia PNS bolos kerja menggambarkan betapa sesungguhnya mereka belum siap menjadi PNS. Ibarat penyakit kronis, akhirnya memang tidak ada cara lain membuat mereka sadar akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai PNS selain menggelar razia setiap saat. Setidaknya, dengan razia setiap saat bukan tidak mungkin membuat oknum PNS yang doyan bolos berpikir dua kali akan melakukan hal serupa. Razia yang dilakukan Satpol PP NTB, terbilang cukup efektif.

Terbukti, setiap kali menggelar razia, selalu ada oknum PNS yang terjaring razia. Bukan hanya oknum PNS lingkup Pemprov NTB tapi juga dari kabupaten/ kota lain, seperti Kota Mataram. Sayangnya, upaya membuat para PNS ‘’insyaf’’ hanya intens dilakukan oleh Satpol PP NTB. Daerah-daerah lain seperti Mataram justru hampir tidak pernah melakukan razia PNS. Nihilnya kegiatan penertiban PNS malas di Mataram, bukan karena Satpol PP tidak mau, melainkan dari Pemkot Mataram sendiri belum ada arahan untuk itu. Sampai-sampai Kepala Bidang Trantibum Sat. Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati mengkritisi sikap Pemkot Mataram yang terkesan tidak memfungsikan mereka. Padahal, oknum PNS yang terjaring razia oleh Satpol PP NTB, lima diantaranya oknum PNS lingkup Pemkot Mataram.

Untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang disiplin memang tanggung jawab bersama. Untuk itu, Pemkot Mataram memang sebaiknya meniru langkah Satpol PP NTB yang intens melakukan razia sebagai upaya penegakkan disiplin PNS. (*)

ASCA pemilu 2014, wajah politik kita masih diselimuti awan suram membawa kegaduhan.

Ada UndangUndang MD3, pecah kongsi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pergulatan anggota Senayan saling mencekam demi jatah kursi kekuasaan, dan munas Partai Golkar yang beritanya mengisi halaman depan koran, dan media massa.

Politik adalah perihal perebutan kekuasaan (strugle of power).

Tempat bagi segala macam kepentingan. Ruang bagi segala bentuk kekuatan, lobying, dan strategi mencapai kekuasaan.

Politik adalah persoalan benar atau salah menurut hukum yang disepakati. Dan bukan perkara estetik: elok atau tidak senonoh.

Selama sesuai dengan ketentuan undang-undang, kejahatan pun dapat disusun secara bersama.

Karena itu, produk politik (baca: undang-undang) dapat dipelintir seperti permen karet, dirubah, atau dibentuk sedemikian rupa, demi tercapai tujuannya.

Politisi selalu berkilat “sudah sesuai mekanisme undangundang”. Begitulah politik berlaku. Selalu memenangkan 50+1 dalam alam demokrasi.

Akhirnya, para penjahat pun bila berkumpul dalam jumlah mayoritas (50+1) dapat memenangi kekuasaan politik.

Lihat saja bagaimana UndangUndang Nomer 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dikocok sedemikian rupa demi memenuhi “nafsu” kekuasaan partai politik. Implikasinya, pembelahan parlemen terjadi.

Senayan terbelah antara KIH dan KMP. Digerogoti protes masyarakat, konon, mereka (KIH-KMP) kembali rujuk setelah merivisi beberapa pasal UU MD3. Namun, sampai saat ini, tidak jelas akhir dari undang-undang yang mejadi jembatan mulus bagi KMP itu.

Politik Gaduh Istilah politik gaduh (noisypolitics) bukan barang baru dalam dunia perpolitikan. Politik, dimana-mana, pasti menimbulkan kegaduhan, keriuhan, dan keributan. Bahkan, tidak ada politik tanpa kegaduhan. Hukum dari politik yang membuka ruang bagi segala bentuk kompetisi, pertengkaran, perdebatan, merupakan hal yang tak terpisahkan.

Politik, percaya atau tidak, terbentuk atas dua bangunan dasar: harapan dan kekecewaan.

Satu sisi politik memberikan harapan, janji-janji manis. Di sisi lain, politik memunculkan

Oleh:

Anhar Putra Iswanto

(Mahasiswa Magister Sosiologi Politik Universitas Muhammadiyah Malang; Pendiri Himpunan Mahasiswa Lombok Utara-Malang (HIMLU) sejumlah kekesalan, kekecewaan, dan ketidakadilan. Thomas Hobbes menyebutnya sebagai politik muka dua.

Politik, kata David Runciman (2010), hanya mempermainkan lakon-lakon kesejahteraan, keadilan, dan kebaikan bagi warga negara, yang sebenarnya mereka (politisi) itu berjuang untuk kepentingan diri sendiri.

Politik selalu tampil memuakkan, menjemukan, tetapi sekaligus diam-diam menjadi idaman setiap orang. Bahkan politisi, harus mampu merancang sebuah jembatan di daerah yang tidak terdapat sungai sekalipun.

Dua sisi politik, kekecewaan dan harapan tidak dapat terpisahkan. Sejarah politik pra modern menunjukan, bahwa kemunculan para pilsuf politik yang memberikan makna eksistensialnya pada politik, tak lain karena kekecewaan mendalam atas realitas politik dimainkan oleh para raja. Lihatnya bagimana traumatik Plato atas gurunya Socrates yang mati dalam “hukuman” politik raja.

Keadilan Politik Kritik terhadap politik akan terus berjalan, tanpa mengenal siapa kepala negaranya. Realisme politik sebagai perebutan kekuasaan tidak dapat dimungkiri.

Karena itu prinsip rule of law, fairness, menjadi penting untuk memastikan kekuasaan politik didapatkan secara konstitusional.

Di sinilah demokrasi berfungsi memastikan setiap orang dapat berkompetisi secara “konstitusional” untuk mendapatkan sebuah kekuasaan.

Pertanyaannya, apakah setiap hukum politik yang dijalankan secara konstitusional itu menjamin keadilan? Apakah UUD MD3 itu memberi keadilan bagi setiap partai di dalam Senayan?

Apakah munas Golkar itu memberi keadilan bagi elit Golkar lainnya? Di sinilah berlaku hukum konstitusi dan keadilan selalu bercelah, menguntungkan sebagain orang. Bukan kah undang-undang dibentuk atas suara mayoritas? Bukankah tata tertib munas dapat disusun untuk memuluskan kepentingan tertentu?

Filsuf politik Ronald Dworkin menawarkan konsepnya tentang ini. Keadilan dalam politik adalah sesuatu yang tidak mungkin tanpa melalui apa yang ia sebut sebagai demokrasi

kemitraan (partnership democracy), (Donny Gahral Adian, 2006).

Tesisnya: partisipasi politik dalam sistem demokrasi harus terbuka bagi semua. Dimana setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara dalam mempengaruhi proses politik.

Konsep demokrasi kemitraannya Dworkin menjadi kritik serius bagi konsep demokrasi mayoritas yang sedang mengalami cacat dari berbagai dimensi. Demokrasi mayoritas selalu menghasilkan diskrepansi kepentingan antara para politisi dan warga negara.

Akhirnya, demokrasi bukan lagi mendengar suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi, melainkan bersandar pada pemenuhan nafsu kekuasaan para politisi.

Lihatlah, bagaimana UndangUndang Nomer 22 Tahun 2014 tentang Pilkada itu direkayasa sedemikian rupa, yang tujuannya, tak lain adalah menguntungkan sebagain daripada mayoritas dalam politik. Karena itu, dalam demokrasi, musuh utama bagi keadilan politik adalah ketidakseimbangan dalam proses politik itu sendiri.

Berapa banyak undang-undang kita yang disahkan secara musyawarah mufakat? Selama ini kita terbiasa menyelesaikan ragam persoalan dengan voting yang tampaknya lebih trendy dari musyawarah mufakat. Padahal, dalam falsafah negara, kita memiliki Pancasila yang memberikan keharusan bagi muasyawarah mufakat dalam menentukan proses politik.

Tugas Pemimpin Di tengah kegaduhan politik inilah kita memerlukan sosok pemimpin, yang tidak hanya asal “bekerja”, tetapi juga memiliki kemampuan mengendalikan kegaduhan menjadi kedamaian dan kebahagiaan. Karena itu, tugas berat bagi seoarang pemimpin kata Reinhold Niebuhr: “menegakkan keadilan di dunia yang penuh dosa”. The sad duty of politics is to establish justice in a sinful world.

Dunia tentu saja bukan tempat bagi segala dosa. Tetapi manusia jahat selalu memiliki kesempatan merusak kedamaian dunia, termasuk politik. Karena itu, yang kita perlukan bukan sekedar pemimpin yang sanggup mendirikan gedung-gedung megah, jembatan terpanjang di dunia, pelabuhan terbesar di jagad raya.

Yang kita perlukan bukan sekedar pemimpin top kelas dunia, yang namanya selalu muncul di head line berita internasional. Yang kita perlukan bukan sekedar pemimpin dengan sederet penghargaan, apalagi palsu.

Yang kita perlukan, cukup sederhana, pemimpin yang sanggup memberi harapan (hope), bahwa kita masih bisa bertahan hidup ditengah dunia yang “penuh dosa” ini. Kita memerlukan pemimpin yang sanggup memberikan kedamain, kebahagiaan di tengah politik yang makin gaduh, bak beduk takbir itu.

Lihatlah, Singapura, negeri berpenduduk kecil, dan kaya raya itu, nyatanya, warga negaranya tidak cukup bahagia dengan segala kemajuan teknologi dan tumpukan uang di dalam lemari.

Kita memerlukan pemimpin asketis, profetik, yang sanggup menembus batas normal, dan tidak terjebak politik pencitraan.

Demokrasi tanpa asketisme politik, hanya akan melahirkan politisi bermental serakah, congkak, dan rusak moralnya— dan akhirnya membuat gaduh. Ia begitu gigih memperjuangkan kepentinganya dirinya. Tapi loyo, tak berdaya, memperjuangkan rakyat. Bahkan, tidur saat sidang masalah rakyat. Ah...atau mungkin mereka tak sanggup lagi mendengar, tuli!

Perusahaan swasta berpotensi PHK karyawan Angka pengangguran terancam membengkak

*** Kades kritik Pemda, penghargaan desa berprestasi belum dibayar

Bisa menurunkan semangat untuk berprestasi

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Rabu, 3 Desember 2014

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Fokus untuk Program Wirausaha KOMITE Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi NTB merencanakan di 2015 mendatang akan akan fokus memprogramkan penciptaan wirausaha baru.

Ditarget sebanyak 500 wirausaha siap akan dicetak.

Dukungan anggaran yang salah satunya diandalkan adalah bantuan sosial yang diketok oleh DPRD NTB sebesar Rp 1,5 miliar.

“Anggaran itu masih menunggu persetujuan gubernur. Karena ketentuannya, kalau yang di atas Rp 50 juta, harus melalui telaah gubernur. Kita mau bentuk 500 WUB dari anggaran itu,” kata Ketua KNPI Provinsi NTB, Sulhan Mukhlis Ibrahim di Mataram, Selasa (2/12).

Pembentukan wirausaha baru tersebut menurutnya telah dikaji bersama dengan seluruh pengurus KNPI, sistemnya, dana tersebut akan dibagi-bagi kepada OKP yang ada dibawah koordinasi KNPI. Masing-masing melaksanakan program sesuai yang diagendakan, tetapi tetap mengarah pada pembentukan wirausaha baru.

Sebenarnya agenda penciptaan wirausaha baru ini sudah direncanakan di tahun lalu, akan tetapi yang menjadi kendalanya adalah tidak adanya dukungan pendanaan dari pemerintah. Apalagi keputusan Mendagri bahwa tidak boleh bantuan sosial dan dana hibah diberikan berturut-turut.

Yang dilakukan KNPI adalah melaksanakan program seadanya bersama OKP-OKP yang ada di bawahnya adalah kegiatan advokasi dan melakukan pendampingan pada permasalahan-permasalah lokal seadanya.

Sulhan mengatakan program yang direncanakan tersebut tak jauh beda dengan program yang dilaksanakan oleh salah satu SKPD yang membidangi kewirausahaan.

Ia mengatakan sudah melakukan pemetaan untuk penciptaan wirausaha baru ini. Cuma saja, barometer untuk program yang direncanakan tersebut dengan melihat kendala-kendala penciptaan wirausaha baru selama ini.

Beberapa persoalan yang menjadi acuan untuk menciptakan wirausaha baru ini, diantaranya penumbuhan wirausaha, produksi hingga melakukan pendampingan untuk pemasaran yang belum maksimal.

“Ada tiga persoalan kita sekarang, produksi, manajemen hingga pemasaran. Kondisi yang sekarang ini, kecenderungan hanyalah penciptaan wirausaha saja, tanpa pendampingan produksi pemasaran, hingga memperkuat jaringan pemasaran,” tambahnya.

Salah satunya yang saat ini sedang dibahas adalah upaya untuk membentuk wirausaha di bidang peternakan. Sebab untuk Lombok Barat saja, dalam sehari kekurangan telur sebanyak 150.000 butir. Untuk memenuhi kebutuhan itu, perlu diperbanyak jumlah wirausahanya yang bergerak di bidang itu. Serta beberapa bidang usaha lain yang bisa dilaksanakan kedepan. (bul) Sulhan Mukhlis

(Suara NTB/ynt)

RENCANA RELOKASI PKL - Pengendara motor melintas di ruas Jalan Selaparang, di depan Pura Meru, Cakranegara. PKL yang berada di kawasan zona merah di Jalan AA Gde Ngurah Cakranegara rencananya akan dipindah ke trotoar jalan depan Pura Meru ini.

Perusahaan Swasta Berpotensi PHK Karyawan Mataram (Suara NTB) Semua bidang usaha yang notabene dikendalikan oleh perusahaan swasta lokal sangat berpotensi akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan penarikan pajak 1 persen kepada UMKM ditengarai menjadi pemicu utamanya.

Salah satu pengurus Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi NTB, Musadikin, Selasa (2/12) memaparkan, kenaikan harga BBM menjadi pukulan yang berat bagi wirausaha.

Sebab, dengan kenaikan Rp 2.000/liter tersebut telah memicu kenaikan seluruh kebutuhan, sehingga diperkirakan beban operasional wirausaha akan membengkak.

Dia sebutkan, perusahaan fotokopi, perusahaan penyedia berbagai bidang jasa, otomatis telah dihadapkan pada beban operasional yang tinggi tersebut. Tidak terkecuali wirausaha yang bergerak di bidang rumah makan, restoran.

“Pengusaha atau wirausaha yang tidak ditopang oleh induk perusahaan besar, sangat rentan terkena dampak kenaikan BBM. Jika tidak sebanding dengan pedapatan

02/12/2014

yang dihasilkan, mereka otomatis lakukan pengurangan karyawan, tidak terkecuali wirausaha yang bergerak di bidang kontraktor,” katanya.

Beban operasional tinggi perusahaan tersebut diperkirakan dipicu karena kenaikan harga Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dilakukan secara bertahap.

Sementara di NTB ini, sebanyak 90 persen lebih wirausaha yang berkembang terhitung masih kecil. Kategorinya, bagi perusahaan yang memiliki omzet hingga Rp 500 juta, itu dihitung wirausaha kecil.

“90 persen lebih kita wirausaha kecil. Sehingga ketika ada kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah, mereka harus mempertimbangkan banyak hal untuk disesuaikan. Rawan perusahaan-perusahaan kecil ini

akan melakukan PHK tadi,” tambahnya.

Kemudian hal lain yang menjadi beban bagi wirausaha adalah penarikan pajak 1 persen bagi UMKM, yang memiliki omzet hingga Rp 4 miliar. Baginya itu kebijakan yang berpotensi akan menggugurkan keberadaan UMKM yang mestinya didukung perkembangannya oleh pemerintah.

“Mereka (petugas pajak) menghitung beban pajaknya secara keseluruhan bersama modal. Kalau yang ditarik pajaknya dengan melihat seberapa besar keuntungan per tahun, tidak masalah. Tapi kalau pajaknya ditarik atas dasar menghitung secara keseluruhan termasuk modalnya, ini berat bagi UMKM,” tambahnya.

Ia mengilustrasikan bahwa wirausaha yang sedang digalakkan oleh pemerintah daerah, kemudian dihantam dengan beban pajak tersebut. Persis seperti mempertemukan petinju Mike Tyson dan Chris Jhon. Tentu Chris Jhon akan keok dengan lawannya.

Dampak kenaikan harga BBM, dan TDL ini menurutnya sementara ini belum bisa diukur langsung. Tetapi akibatnya akan jelas pada setengah atau satu tahun kedepan.

Untuk itu, langkah untuk menumbuhkan semangat berwirausaha yang tangguh harus terus didorong oleh pemerintah dan stakeholders.

“Antisipasi setengah atau satu tahun kedepan, perusahaan swasta perlu dijaga eksistensinya,” demikian sarannya. (bul)

DIJUAL DI JUAL TEMPAT USAHA LOKASI PINGGIR JALAN UTAMA KLU LENGKAP DENGAN ASET YANG ADA LT 20 ARE LB 228 DAPATKAN KEUNTUNGAN 30JT TIAP BULAN STATUS SHM+IMB HARGA BAGUS SIAPA CEPAT DIA DAPAT HUB.081805000055

MEBEL

MEBEL

Ditunda, Rencana Relokasi PKL Zona Merah di Cakranegara Mataram (Suara NTB) Rencana relokasi para pedagang kaki lima (PKL) Cakranegara yang berada di kawasan zona merah PKL ditunda sampai tahun depan.

Hal ini disampaikan Camat Cakranegara, M. Salman Rusdi. “Ada beberapa rencana penataan untuk PKL dan ini ditunda sampai tahun depan karena kita masih siapkan lapaknya,” ujarnya.

Beberapa ruas jalan di wilayah Kecamatan Cakranegara masuk dalam zona merah PKL salah satunya adalah Jalan AA Gde Ngurah. Untuk mengakomodir para PKL yang sudah lama berjualan di ruas jalan ini, Pemkot Mataram berencana untuk merelokasi mereka. Jumlah PKL yang berjualan di pinggir Jalan AA Gde Ngurah sekitar 30 orang.

Lokasi pemindahan PKL ini rencananya di Jalan Selaparang atau depan Pura Meru.

Salman mengatakan pihak pengurus pura sudah setuju dengan rencana tersebut. Pihaknya pun terus melakukan sosialisasi kepada para pedagang yang ada. Sementara untuk lapak sendiri dikerjakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Dis-

koperindag) Kota Mataram.

PKL yang bisa tertampung di Jalan Selaparang disebutkan Salman sekitar 50 orang. Tidak hanya pedagang yang ada di Jalan AA Gde Ngurah, tapi para pedagang buah yang menggunakan mobil yang biasa mangkal di Jalan Panca Usaha juga akan dipindah ke Jalan Selaparang. Para pedagang ini akan segera dipindah setelah pengerjaan lapak selesai.

“Dalam waktu dekat lapaknya mulai dikerjakan dan tahun 2015 bisa dipindah,” ujarnya.

Salman mengatakan pihaknya bersama Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kota Mataram juga belum lama ini telah melakukan pendataan terhadap para PKL yang ada di seluruh wilayah Cakranegara. Dari hasil pendataan tersebut, jumlah PKL mencapai seribu orang. Namun PKL yang berada di zona merah tidak terlalu banyak.

Sosialisasi kepada para PKL juga dilakukan bersama APKLI Kota Mataram. “Kita manfaatkan APKLI untuk sosialisasi dan APKLI ini selalu melakukan komunikasi dengan para pedagang dan sampai sekarang komunikasi masih tetap berjalan,” ujarnya. (ynt)

KUD akan Tekan Permainan Nakal Pengecer Pupuk Mataram (Suara NTB) Seperti diketahui, bahwa Kementerian Koperasi dan UKM RI telah membangun kesepakatan dengan Kementerian Pertanian dan Pupuk Kaltim. Salah satu hasil kesepakatan tersebut Koperasi Unit Desa (KUD) akan menyalurkan 50 persen jatah pupuk subsidi nasional.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, H. Supran, MM, Selasa (2/12) mengatakan kebijakan tersebut sebagai upaya memerangi permainan para pengecer pupuk nakal.

Kepala Dinas memastikan, bahkan akhir tahun ini, sebanyak 25 persen jatah pupuk subsidi untuk tahun ini sudah bisa ditangani oleh KUD. Seperti diketahui, dalam beberapa waktu terakhir, kerap kali persoalan pupuk menjadi teriakan para petani. Lebih-lebih jika sudah memasuki musim tanam komoditi tertentu.

Para pengecer nakal biasanya akan memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga penjualan tidak wajar, melebihi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET). Terakhir pada musim tanam tembakau tahun ini, banyak di antara petani yang kesulitan mendapatkan pupuk karena alasan di lapangan kekurangan stok.

“Kedepan tidak ada lagi yang begitu, selama yang didistribusikan dari koperasi. Kalau soal harga, biasanya akan disepakati oleh anggota koperasi,” terang H. Supran ditemui di Mataram, Selasa (2/12).

RUPA-RUPA

Sisanya yang 50 persen tersebut, tentu lepas dari kebijakan harga yang diberlakukan untuk anggota koperasi.

Di NTB, dua KUD yang diberikan mandat oleh pemerintah untuk menjadi distributor pupuk subsidi tersebut, KUD Olat Ojong dan KUD Utama Depan Pancor, Lombok Timur. Sementara untuk pengecernya, disepakati jumlahnya sebanyak 50 KUD tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. “Nah, 50 persen dari yang di luar kewenangan jatah distribusi dari koperasi ini, kalau kondisinya demikian, harus ada kebijakan pemerintah untuk mengawasinya,” kata H. Supran.

Kepercayaan yang diberikan kepada koperasi untuk menyalurkan pupuk subsidi ini, tambahnya sejalan dengan upaya berjalannya revitalisasi KUD, di mana peran dan fungsinya akan dikembalikan untuk menyediakan Saprodi bagi petani.

Untuk menghindari permainan harga jual pupuk oleh oknum nakal di tingkat lapangan. Ia mengimbau masyarakat untuk berkoperasi. Menyediakan kemudahan untuk membentuk koperasi, bahkan menyiapkan akses kepada penyedia dana-dana lunak bagi kelangsungan koperasi.

“Keuntungan berkoperasi itu cukup banyak sebenarnya.

Berkoperasi saja untuk memudahkan petani dan masyarakat memenuhi kebutuhannya,” demikian sarannya. (bul)

SUARA NTB Rabu, 3 Desember 2014

Diduga Bermasalah

Proyek MP3KI Kecamatan Bayan Rp 7 Miliar Dihentikan Tanjung (Suara NTB) Proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Kecamatan Bayan senilai Rp 7 miliar tahun 2014 ini dihentikan sementara. Langkah itu diambil Fasilitator Teknis Kabupaten (Fastekab) Lombok Utara (KLU) lantaran menerima pengaduan dari 7 Pokja.

Fastekab PNPM KLU, Mawardi, ST., di hadapan para pelapor pada pertemuan di kantor UPK PNPM Bayan, Selasa (2/12), mengakui telah menerima pengaduan 7 Pokja (kelompok kerja). Sejak masuknya laporan itu, pihaknya memutuskan untuk menghentikan sementara proyek MP3KI yang ada di tiap desa sambil menunggu pemeriksaan dan penyelesaian persoalan yang terjadi.

“Sejak laporan masuk ke kabupaten, saya langsung turun lapangan dan minta semua bentuk kegiatan yang didanai MP3KI di Kecamatan Bayan dipending,” ucap Mawardi. Sementara Tim Spesialis Teknik PNPM Provinsi NTB, Muji Raharjo, ST, menyebut untuk mendalami laporan terhadap dugaan penyimpangan yang dilakukan oknum, ia mengajak Fastekab KLU untuk turun lapangan. Di antara yang dilaporkan, adalah tidak terdapatnya gambar dan papan informasi di lokasi proyek, serta dugaan penyimpangan penggunaan material jembatan dari besi 25 ke besi 22.

“Sebaiknya kita turun ke lapangan mengecek kebenaran laporan ini, setelah itu kita lakukan pertemuan kembali,” ucapnya. Diketahui 7 orang Pokja di 7 desa, masing-masing atas nama, Mayas Mahardika, Rismadi, R. Dedi Setiawan, Ramliadi, Warna Subasri, Irawadi dan Rismana, melaporkan dugaan penyimpangan proyek. Dalam implementasinya, tidak sedikit yang dilihat terjadi kejanggalan.

Menurut mereka, Pengadaan barang dan jasa pada 8 lokasi pembangunan lintas desa di Kecamatan Bayan itu, surat penawaran supplier dibuat dan diatur hanya oleh satu orang.

Selain itu, hampir seluruh item proyek dipihakketigakan.

Rismayadi Cs., sempat melakukan penelusuran di 3 suplier pertengahan September lalu. Diketahui dari keputusan dipihakketigakannya item proyek memuncuatkan fee 20 persen yang diterima Ketua TPKAD dari tiap item.

“Proses pencairan dana juga kami nilai tidak sesuai dengan progress di lapangan. Pencairan dana atau RPD dicairkan lebih dulu, yakni tanggal 8 September sementara proyek baru berjalan 3 hari berikutnya, tanggal 11 September. Situasi ini berlaku di desa Mumbulsari, Akar-Akar, Sambik Elen, Loloan, Anyar dan desa Sukadana,” tulis pelapor dalam pengaduannya.

Pada aspek konstruksi, Pokja menyoroti dugaan penyimpangan berupa pekerjaan jembatan penghubung Desa Mumbulsari ke desa Akar-Akar, pekerjaan paket jalan penghubung desa Sukadana ke Akar-Akar, pekerjaan paket jembatan penghubung Sukadana ke desa Anyar serta beberapa paket pembangunan lainnya. Anehnya, para Pokja dalam beberapa proses tak dilibatkan oleh TPKAD. Sekertaris Badan Analisa Sosial dan Advokasi Masyarakat (Basamas) Kabupaten Lombok Utara, Sumadim, yang ditemui terpisah turut mengamini dugaan penyimpangan ini.

“Saya juga melihat ada dugaan pelaksanaan program tidak sesuai Petunjuk Teknik Operasional (PTO). Tidak jelasnya mulai dari proses lelang, pelaksanaan hingga pengawasan.

Hingga program selesai 80 persen, belum inisiatif transparani atas gambar dan papan informasi yang dipasang oleh pelaksana,” demikian Sumadim. (ari)

Terduga Pelaku Curanmor Nyaris Dibakar Massa di Kekalik Mataram (Suara NTB) Pemuda berinisial Sh L (24) asal Lombok Tengah yang diduga mencuri sepeda motor nyaris dibakar setelah dihakimi massa, Senin (1/12) malam di Jalan Swadaya, Kekalik Mataram. Hal itu dipicu akibat dirinya dipergoki mencuri sepeda motor di Salon Guntur. Beruntung, nyawa pelaku berhasil diselamatkan oleh warga lain serta diseret ke Mapolres Mataram, sayangnya rekan pelaku lainnya, kabur membawa motor vario milik korban.

Keterangan saksi korban yakni Vita, yang juga pemilik Guntur Salon menuturkan peristiwa itu terjadi sekitar Pukul 21.00 Wita. Ketika itu para pelaku masuk ke salon dan berpura - pura menjadi pelanggan. Sh L datang bersama temannya RZ dengan sepeda motor Honda Vario. “Dia (Sh L) datang sama satu orang lagi temannya yang nunggu di luar, nah temannya itu ya berperan menyongkel lalu melarikan motor saya,” tutur korban ketika ditanya Suara NTB di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Begitu lengah, pelaku yang berdiri di luar membawa kabur motor jenis Honda Vario yang parkir di halaman salon. Sh L berusaha lari untuk menyusul kawannya itu berhasil dibekuk warga dan langsung dihakimi hingga babak - belur. Pelaku, tidak bisa berkutik hingga akhirnya berhasil dievakuasi oleh aparat kepolisian.

Kapolsek Ampenan, Kompol Arief Yuswanto yang mendatangi TKP menerangkan bahwa pelaku telah diamankan serta Barang Bukti (BB) berupa kendaraan yang digunakan oleh pelaku. “Sementara pelaku sudah kami amankan, Tim Sabhara dari Polres Matarma juga ikut membantu evakuasi, saat ini korban akan kami bawa ke polsek untuk memberikan keterangan pemeriksaan serta membuat Laporan kehilangan,” jelasnya.

Diduga pelaku yang tertangkap itu merupakan pemain lama. Bahkan tercatat beberapa kali mencuri sepedamotor di beberapa titik di Kota Mataram. “Saat ini kami sedang mengembangkan di mana saja TKP aksi pencurian yang dilakukan Sh L,” terang Kapolsek. Pengakuan pelaku saat diperiksa oleh aparat, sebelumnya dia juga sempat memetik sepeda motor jenis Honda Beat di wilayah Mataram. Sampai saat ini, pelaku masih bungkam dan enggan membeberkan ke mana saja ia menyembunyikan sepeda motor yang “dipetiknya”. Pelaku menyebutkan dua alamat kos – kosan yang ditempatinya yakni Lingkungan Monjok, dan Dasan Agung.

Bahkan warga di sekeliling kos – kosan pelaku menuturkan bahwa hampir setiap hari mereka mengganti sepeda motor.

Pelaku menyatakan bahwa dirinya merupakan mahasiswa disebuah perguruan tinggi yang ada di Mataram. (ars/met)

(Suara NTB/Ops Ampenan)

NYARIS DIBAKAR - Oknum pelaku curanmor yang nyaris dibakar setelah diamuk massa di Kekalik.

POLHUKAM

Halaman 8

13 Warga Ditangkap

Rumah Tempat Pesta Narkoba Digerebek Mataram (Suara NTB) Gabungan tim Satnarkoba dan Sat Sabhara Polres Mataram menggerbek sebuah rumah di Karang Bagu, Cakranegara, Mataram, Selasa (2/12). Penangkapan besar besaran ini dilakukan, karena diduga rumah itu dijadikan lokasi pesta dan transaksi narkoba.

Dalam penggerebekan dipimpin Kasat Sabhara AKP Taufik itu, polisi mengamankan 13 orang warga yang diduga tengah asyik pesta sabu, satu diantaranya diketahui pecatan polisi.

Drama penangkapan berlangsung sekitar pukul 10.30 Wita, setelah Sat Narkoba mendapat informasi A1 bahwa di rumah itu sedang ada pesta narkoba.

Informasinya, saat pasukan mengepung rumah tersebut, para pelaku berusaha kabur menyelamatkan diri. Petugas pun tak tinggal diam, menangkap satu per satu para pelaku. Sebagian diantaranya berusaha melawan, petugas pun terpaksa memberi tembakan peringatan, satu diant-

aranya dilumpuhkan kakinya.

Kasanarkoba Polresta Mataram, AKP. Putu Kurdianto usai penangkapan menyebut, ke 13 orang ini memang masuk target penangkapan timnya.

“Mereka sudah lama kita incar, dan tadi pagi waktu yang tepat, kami melakukan penggerebekan,” kata Kasat Narkoba.

Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan para pelaku, salah satu diantaraanya diduga sebagai bandar. Sementara 12 orang lainnya sebagai pemakai.

Ketika dilakukan penangkapan, belasan orang ini ada di ruangan berbeda beda. Ruangan - ruangan itu diperkirakan didesain khusus sebagai tempat pesta dan transaksi narkoba. “Saat itu para pelaku ditangkap sedang pesta narkoba bahkan se-

dang melakukan transaksi,” terang Kasat Narkoba.

Indentitas para pelaku masih diidentifikasinya satu per satu, dicocokkan dengan target operasi sebelumnya. Sementara dalam penangkapan itu, timnya juga mengamankan barang bukti Narkoba jenis Shabu-Shabu dan ekstasi. Bahkan, diperkirakan sebagian barang bukti yang ditemukan sudah terpakai dan ditinggal kabur ketika penggerebekan.

“Saat ditangkap ada yang sedang proses menjual dan ada yang sedang konsumsi,” beber Kasat Narkoba.

Timnya tinggal melakukan pengecekan kembali di TKP, apakah masih ada barang bukti yang tersimpan. “ Karena situasi dilapangan cukup tegang

(Suara NTB/ars)

DIAMANKAN - Belasan oknum warga yang diamankan di Sat Narkoba Polres Mataram, dalam penggerebekan di Wilayah Cakranegara, Selasa pagi kemarin. sehingga yang perlu kita jaga keselamatan anggota, mengamankan pelaku dan barang bukti,” terang Kurdianto lagi.

Tidak hanya mengamankan narkoba, polisi juga berhasil menyita sejumlah senja-

ta tajam seperti tombak, parang dan golok.

Benda berbahaya itu diduga milik para pelaku, digunakan untuk mengamankan diri selama menjalankan bisnis terlarang itu. (ars)

BPN Lobar Turunkan Tim

Sejumlah Oknum Diduga ”Kuasai” Kawasan Wisata Meang

(Suara NTB/ars)

TOLAK - Aksi demonstrasi tolak kenaikan BBM di depan Kantor Gubernur NTB, Selasa pagi kemarin.

Demo BBM

Demonstran Tolak Ditemui Asisten Gubernur Mataram (Suara NTB) Gelombang aksi penolakan pencabutan subsidi BBM yang berimbas kenaikan harga kebutuhan pokok, masih terus berlangsung. Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam berbagai elemen, Selasa (2/12 kemarin menggedor kantur gubernur NTB. Mereka menagih aksi nyata dari Gubernur KH.M Zainul Majdi dan Wakil Gubernur H.Moh Amin agar menentang secara terbuka kepada presiden Joko Widodo tentang penolakan kenaikan BBM itu.

Aksi sempat diwarnai ketegangan ketika salah seorang mahasiswa naik ke gerbang untuk orasi. Sat Pol PP dan sejumlah aparat kepolisian berusaha menurunkan mahasiswa tadi.

“Mana Gibernur, tolong temui kami. Kami mau sampaikan aspirasi,” pekik mahasiswa.

Koordinator Umum aksi,

Aminudin dalam orasinya, meminta Gubernur secara tegas menolak kebijakan presiden Jokowi dan Wakilnya Jusuf Kalla itu, sebab secara nasional berimpplikasi buruk secara ekonomi. “Rakyat Indonesia, dan masyarakat NTB khususnya tercekik karena harga - harga melambung tinggi. Seharunsya kepala daerah bersikap tegas,” kata Aminudin.

Pemerintah daerah menurutnya, mestinya tidak menutup mata dengan kondisi tersebut. Menurut mahasiswa, harus ada langkah kongkrit, tegas, dengan menentang rezim Jokowi - JK yang dinilai tidak pro rakyat. Untuk menyampaikan itu, mahasiswa ngotot menemui Gubernur.

Disela sela aksi, sekitar Pukul 10.15 Wita, utusan dari Sekretariat Daerah Provinsi NTB keluar menemui maha-

siswa dan menawarkan akan ditemui pejabat setingkat Asisten. Tapi permintaan itu ditolak mentah - mentah mahasiswa. “Kami ingin bertemu Gubernur atau Wakil Gubernur, bukan pejabat level asisten,” teriak mahasiswa kompak.

Satu jam aksi berlanjut, diselingi orasi, pejabat yang diminta menemui mereka tak kunjung datang. Sebagai bentuk kekecewaan, mahasiswa menutup sebagian ruas jalan Langko dan hanya menyisakan beberapa meter untuk pengendara. Mahasiswa melakukan aksi duduk dan membuat lingkaran. Sementara aparat Sat Lantas Polres Mataram dibantu petugas dari Polsek Mataram mengamankan aksi dan berusaha mengurai kemacetan. Di tengah lingkaran, kardus dan spanduk ditumpuk, kemudian dibakar. (ars)

Pemda KLU Hadirkan Manajemen Perusahaan Terkait Penertiban Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU), Selasa (2/12), menghadirkan sekitar 30-an jajaran manajemen sejumlah perusahaan yang beroperasi di 3 Gili (Trawangan, Meno, Air) terkait tindaklanjut proses penertiban. Dalam pertemuan itu mengemuka, bahwa ruparupanya, pembanguan roi pantai merupakan kesepakatan antara warga Trawangan dengan pengusaha, namun berlaku hanya dalam rentang 5 tahun (2002 – 2007).

Kapela Desa Gili Indah, H. M. Taufik, pada pertemuan di Aula Bappeda KLU kemarin mengakui, adanya kesepakatan antara warga dan pengusaha Trawangan untuk memanfaatkan roi pantai. Di kalangan warga, dalam pengambilan kesepakatan diwakili oleh salah satu pengusaha yang kini duduk sebagai Anggota DPRD KLU, H. M. Arsan.

“Kesepakatan itu berlaku hanya 5 tahun, di mana pada tahun 2007, pengusaha harus sudah membongkar sendiri bangunannya yang ada di roi pantai. Tetapi faktanya sampai sekarang tidak ada yang mau membongkar,” ungkap Taufik.

Pada pertemuan itu, sejumlah perwakilan perusahaan bonafid yang notabene memiliki bangunan di areal roi pantai seperti Villa Queen, Villa

Ombak, Ombak Sunset, dan lainnya, tidak ingin berkomentar. Mereka dengan enteng menyebut, bahwa kehadirannya di Aula Bappeda dalam memenuhi undangan Pemda KLU hanya dalam kapasitas sebagai pendengar, dan pencatat informasi untuk dilaporan kepada atasannya.

Sementara salah seorang pengusaha lokal, Sam, yang memiliki bangunan di Gili Meno, meminta sekilas penjelasan dari Pemda KLU terkait langkah dan proses penertiban yang ditempuh. Dalam hal ini, bagi pihaknya di Meno, penertiban belum banyak didengar karena fokus Pemda KLU masih terbatas di Trawangan.

Asisten I Setda KLU, H. Kholidi Kholil, memimpin pertemuan tersebut mengemukakan bahwa penertiban akan mengacu pada Perda, dan peraturan Perundang-undangan yang ada di tingkat pusat.

“Suka atau tidak suka, penertiban harus dilakukan, karena ini menyangkut citra dan kenyamanan di obyek wisata di 3 Gili. Kalau sampai tidak ada ruang untuk publik akibat bangunan di roi pantai, tentu ini akan sangat mengganggu,” kata Kholidi.

Bersamaan dengan langkah penertiban untuk semua bangunan, Kholidi menginformasikan kepada aparat Dusun dan

Desa Gili Indah, bahwa tindaklanjut pengadua menyangkut Rudi’s Cafe, Tim Penertiban pada hari kemarin, telah dan akan melayangkan Surat peringatan ke 3 kepada manajemen bersangkutan. Artinya jika sampai pada tahapan final proses penertiban tidak diindahkan, maka Pemda akan bertindak tegas untuk membongkar bangunan Rudi’s Cafe yang berdiri hanya pada jarak 4 meter dari pantai.

Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika KLU, Sinar Wugiyarni, SH., menegaskan sudah mulai muncul keluhan terkait tidak nyamannya berwisata di Trawangan. Pasalnya space public yang tadinya tersedia untuk berbagai aktivitas seperti Sunbath, Sunrise atau menikmati Sunset, banyak tidak tersedia.

“Sampai dengan batas roi pantai 100 meter sesungguhnya tidak boleh ada bangunan, batas jalan pun idealnya tidak ada bangunan. Tapi masyarakat di sana, di trotoar saja sudah mulai dibangun,” ungkap Sinar.

Sinar mengkhawatirkan, keterbatasan ruang gerak untuk masyarakat dan wisman akan berpengaruh terhadap kenyamanan berwisata. Oleh karena itu, ia sangat mendukung adanya upaya penertiban oleh Pemda KLU untuk menjaga citra pariwisata KLU di mata internasional. (ari)

Giri Menang (Suara NTB) – Warga Dusun Meang, Desa Buwun Mas menuntut lahan milik mereka yang dijadikan lokasi wisata Meang Paninsula. Pasalnya, luas lahan yang awalnya dimiliki warga tidak sesuai dengan luas lahan di dalam seritifikat yang dikeluarkan BPN. Warga mempertanyakan, mengapa justru muncul nama orang lain yang notabene bukan warga setempat. Warga juga menuntut warga yang sudah membuat sertifikat namun sampai saat ini belum keluar.

Ditemui di rumahnya, Samsudin salah seorang warga Pangsing Desa Buwun Mas menyatakan, persoalan di kawasan Wisata Meang ini sebenarnya munculnya persoalan ketika ada oknum yang mengklaim lahan itu datang mengakui lahan warga sehingga warga yang keberatan menghadang. Anehnya oknum ini tak tahu lokasi tanahnya sehingga bertanya ke warga.

Secara terpisah, Haikal, mengaku memiliki lahan 2,5 hektar sudah dibuatkan sertifikat ke BPN namun hingga saat ini belum keluar. Lahan itu diperolahnya dari hasil

ganti rugi beberapa tahun silam ia menggarap lahan di kawasan itu. Sementara itu, H Muhid menuturkan, persoalan lahan ini awalnya saat warga menutut lahan tempat tinggal. Saat itu, persoalan lahan ini diselesaikan dengan catatan warga yang memiliki lahan seluas 50 are mengambil ambil 10 are, warga yang memiliki 50-100 are mengambil lahan 20 are sedangkan warga yang memiliki 100-200 are maka bisa mengambil 40 are Lalu saat itu, warga membuat sertifikat dengan program prona sehingga keluarlah sertifikat itu. Namun belakangan pemda tidak jadi menjadikan lahan itu sebagai lahan Pemda, namun anehnya muncul nama-nama oknum dari luar di sertifikat tersebut.

Dikonfirmasi terkait hal ini, kepala BPN Lobar Lukman Husein tidak bisa berkomentar banyak karena pada saat diwawancarai akan berangkat ke Jakarta. Ia menyatakan kalau tim dari BPN dalam hal ini Kasi Sengketa Konflik Perkara (SKP), telah turun ke lokasi Meang. “Kemarin sudah turun kesana dari BPN,” bebernya. (her)

Sempat Melawan

Tiga Anak Punk Terjaring Razia Mataram (Suara NTB) Satgas Sosial dan Siaga Bencana pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, kembali menjaring tiga anak punk yang akan beroperasi di Perempatan Rembiga Kecamatan Selaparang. Dari penangkapan tersebut, salah seorang anak punk mencoba melawan petugas yang hendak menangkapnya. Namun, perlawanan tersebut berakhir setelah lima orang petugas berhasil melumpuhnya dan langsung menggiringnya ke mobil.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, ketiga anak punk tersebut berasal dari Kelurahan Cakra Utara Kota Mataram. Dua dari tiga punk yang tertangkap sempat mengaku sebagai pasangan suami istri.

Namun setelah diinterogasi, ternyata keduanya tidak bisa membuktikan surat nikah dan identitas lainnya.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik mengatakan, ketiga anak punk tersebut hanya coba – coba mengamen di Perempatan Rembiga. Berkat laporan masyarakat, pihaknya langsung menindaklanjuti dan berhasil menangkap ketiga anak punk tersebut. “Mereka baru coba – coba. Belum sempat ngamen terus ditangkap satgas,”

kata Khalik dikonfirmasi lewat ponselnya, Selasa (2/12).

Ditegaskan, pihaknya akan tetap berupaya untuk menutup ruang gerak dari anak punk, sehingga tidak ada lagi ditemukan anak punk, pengemis maupun gepeng berkeliaran di Kota Mataram. Terkait tindak lanjut yang akan dilakukan, pihaknya akan berkoordinasidengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, kepala lingkungan serta keluarga bersangkutan supaya tahu keluarga dan warganya sepeti itu.

Pendekatan kemanusian menjadi bagian terdepan. Kalaupun mereka termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial, maka pihaknya akan lakukan pembinaan kepada mereka melalui program rehabilitasi sosial. Terkait adanya kecurigaan Satpol PP yang sempat menginterogasi bahwa ada indikasi eksploitasi? Khalik memastikan tidak mengarah ke sana, karena perempuan tersebut hanya sekadar hobi.

Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati memberikan apresiasi terhadap kinerja Disosnakertrans. Pasalnya, patroli terpadu tersebut dinilai membantu pihaknya untuk menuntaskan persoalan anak punk, pengemis dan anjal di Kota Mataram. “Saya pikir ini bagus,” kata Bayu. (cem)

(Suara NTB/cem)

DIGIRING - Ketiga anak punk ketika digiring oleh Satgas menuju kantor Disosnakertrans Kota Mataram.

SUARA NTB Rabu, 3 Desember 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Tutupnya Penerbangan Rute Australia-BIL Mulai Berdampak (Suara NTB/ist)

DUTA PARIWISATA - Duta Pariwisata Mataram (sebelah kiri dan kanan).

Duta Pariwisata Kota Mataram akan Dikontrakkan Mataram (Suara NTB) Terune – Dedare Sasak yang telah ditetapkan menjadi duta pariwisata Kota Mataram, yakni L. Rahmad Khalid dan Charlina Mariane sedang diusulkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kota Mataram, Drs. H. Abdul Latif Nadjib agar mendapat kontrak. Sistem kontrak kerja untuk mereka Itu adalah upaya memudahkan pemberian insentif serta mendukung semangat untuk mepromosikan pariwisata Kota Mataram ke berbagai penjuru.

“Upaya pemberdayaan sedang kita lakukan, saat ini kami mengusulkan agar sistemnya mereka dikontrak. Sehingga ketika mereka bekerja yakni mempromosikan pariwisata Kota Mataram, artinya mereka akan mendapatkan imbalannya,” jelas Nadjib, Selasa (2/12), ketika ditanya Suara NTB terkait pemberdayaan duta pariwisata yang telah dipilih pada tanggal 11 September kemarin. Duta pariwisata yang betugas mempromosikan Kota Mataram selama setahun kedepan, diharapkan dapat mengundang perhatian serta mendatangkan wisatawan sebanyak – banyaknya ke Kota Mataram.

Sebelum dipilih, mereka sempat menjalani masa karantina untuk mendapatkan pemahaman tentang berbagai situs dan kebudayaan yang menjadi ikon pariwisata di Mataram.

“Mereka ini tidak hanya kita harapkan menjadi duta pariwisata yang akan mendatangkan wisatawan saja, melainkan ketika disebut sebagai terune - dedare Sasak, maka mereka harus benar – benar mengetahui dan mempelajari tentang situs tradisi, adat dan budaya Sasak. Semua itu harus mereka kuasai,” tambahnya. Adapun terune - dedare Sasak yang ada di bawah naungan Disbudpar Kota Mataram ini, berperan tidak jauh beda dengan Putri Mutiara dan Duta Pariwisata yang menjadi binaan Disbudpar NTB. Hanya saja, jumlah diantara mereka menjadi pembeda antara kedua duta pariwisata tersebut. Duta pariwisata yang menjadi binaan Disbudpar Provinsi berjumlah lebih dari lima orang, sementara di Disbudpar Kota Mataram hanya dua orang. (met)

Promosi Pariwisata ke Luar Negeri Dinilai sebagai Pemborosan Mataram (Suara NTB) Promosi pariwisata ke luar negeri dipandang sebagai salah satu bentuk pemborosan anggaran. Walaupun hal itu tidak ada salahnya, namun alangkah baiknya jika di era global ini promosi bisa dilakukan melalui media internet (situs – situs Website). Hal itu dapat dilakukan demi menghemat APBD, di samping melakukan pembenahan terhadap infrastruktur pariwisata NTB yang masih minim.

Kunjungan yang dilakukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB untuk mempromosikan pariwisata di negara Timur Tengah, saat ini menjadi perbincangan hangat sejumlah pihak. Tak terkecuali, para pelaku pariwisata yang selama ini bergelut dan menjadi eksekutor serta penggerak utama bidang industri kepariwisataan. Salah satu pelaku pariwisata NTB, L. Yodi Asrianto atau lebih akrab disapa Yodi Only1 de Kock, Selasa (2/12), menjelaskan bahwa wisatawan yang mendominasi kunjungan ke NTB berasal dari negara – negara di Eropa, Asia dan Australia. Sementara jumlah pengunjung yang datang dari negara Timur Tengah masih sangat sedikit.

“Kunjungan ke luar negeri untuk mempromosikan pariwisata itu memang harus dilakukan, akan tetapi pada era global seperti ini alangkah baiknya kita manfaatkan media atau jejaring sosial seperti Website, dan sebagainya. Ini juga sembari kita membenahi infrastruktur pariwisata kita yang masih minim,” ujarnya saat ditanya terkait efisiensi pola promosi pariwisata ke mancanegara. Dikatakannya, jumlah wisatawan yang datang dari Timur Tengah ke NTB masih sangat minim.

Dugaanya, hal tersebut dikarenakan belum adanya penerbangan yang langsung dari negara – negara di sana menuju ke Bandara Internasional Lombok (BIL). Setidaknya jika ada wisatawan yang akan datang ke NTB dari negara Timur Tengah maka minimal mereka harus transit sebanyak dua kali.

“Pengamatan saya wisatawan yang berkunjung ke NTB ini biasanya di bulan Oktober itu didominasi dari Asia, kemudian di akhir tahun itu kebanyakan dari Eropa dan Australia. Kalau yang dari Timur Tengah itu jumlahnya belum terlalu banyak, sebab kalau mereka ingin kesini ya setidaknya minimal mereka dua kali transit,” tambahnya.

Infrastruktur yang memadai dan kematangan Sumber Daya Manusia terlebih dahulu harus menjadi bahan evaluasi bersama sebelum berpromosi. Secara ekonomi Yodi berprinsip, bahwa ketika penyedia barang atau jasa telah berani berpromosi, tentu barang yang dipromosikan juga harus sudah ada dan siap saji. Sehingga ketika ada wisatawan berkunjung, maka mereka tidak akan merasa kecewa.

“Prinsipnya, ketika seorang pengusaha telah berpromosi, tentunya barang yang dipromosikan sudah ada dan siap. Orang kan berwisata tujuannya adalah mencari ketenangan, mencari tempat yang nyaman dan sebagainya. Inilah yang saya katakan infrastruktur pariwisata kita benar – benar harus dipersiapkan, termasuk penataan bangunan, sampai pada aspek kebersihan lingkungan,” tandasnya. Jadi, alangkah lebih eloknya jika dana promosi miliaran rupiah tersebut dialokasikan untuk membenahi infrastruktur, sedang promosi melalui internet merupakan bentuk efisiensi anggaran. (met)

Mataram (Suara NTB) Ditutupnya penerbangan maskapai Jet Star yang melayani rute Australia-BIL beberapa waktu lelau telah dilihat dampaknya. Indikator yang paling jelas adalah menyusutnya catatatan jumlah penumpang penerbangan internasional.

“Bisa dilihat sekarang pengaruh dari berhentinya Jet Star yang melayani rute Australia-BIL dan sebaliknya.

Cukup besar pengaruhnya,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, Selasa (2/12).

Ia memaparkan kondisi terakhir yang dipantau melalui data statistiknya. Untuk angkutan udara jumlah penumpangyang datang melalui penerbangan domestik pada bulan Oktober 2014 sebanyak 110.271 orang, naik 6,88 pers-

en daripada bulan September 2014. Namun penumpang datang melalui penerbangan internasional turun 6,36 persen dibandingkan bulan September 2014, yaitu dari 9.947 orang menjadi 9.314 orang.

Jumlah penumpang yang berangkat melalui penerbangan domestik sebanyak 107.267 orang pada bulan Oktober 2014, turun 7,18 persen dibandingkan bulan September 2014. Jumlah penumpang yang berangkat melalui penerbangan internasional seban-

yak 11.183 orang, turun 10,75 persen dibandingkan bulan September 2014.

Demikian juga dengan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel bintang dan non bintang pada Bulan Oktober 2014, pada bulan Oktober 2014, TPK hotel bintang mengalami penurunan dibandingkan bulan September 2014.

TPK bulan Oktober 2014 tercatat sebesar 52,42 persen, turun 3,28 poin dibandingkan keadaan bulan September 2014 dengan TPK 55,70 pers-

en. Demikian pula jika dibandingkan dengan TPK bulan Oktober 2013 yang mencapai 62,20 persen, turun 9,78 poin.

TPK hotel non bintang pada bulan Oktober 2014 tercatat 26,72 persen, turun 2,72 poin dibandingkan dengan TPK bulan September 2014 yang tercatat 29,44 persen.

Demikian pula bila dibandingkan dengan TPK bulan Oktober 2013 yang mencapai 33,14 persen, turun 6,42 poin.

Disinggung soal pengaruh wisata dan ekonomi secara umum tentang kenaikan harga BBM subsidi beberapa waktu lalu, Wahyudin menyebut beberapa sektor dan subsektor lainnya akan merasakan dampaknya langsung,

bahkan terhadap perekonomian akan.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, disarankan asosiasi-asosiasi kepariwisataan yang menjadi mitra pemerintah daerah, BPPD maupun Asita harus melakukan promosi yang efektif dan efisien, mampu menyedot jumlah wisatawan yang masuk ke NTB lebih banyak untuk mengimbangi dampak negatif kenaikan BBM itu.

Selain itu, perlu diperbanyak program padat karya untuk memberikan pendapatan kepada masyarakat miskin, selain upaya yang dilakukan pemerintah dengan memberikan konpensasi kepada masyarakat miskin. (bul)

(Suara NTB/ist)

TELUK NARE - Sejumlah boat bersandar di dermaga Teluk Nare, siap mengantar dan menjemput wisatawan ke kawasan wisata tiga gili. Pemda KLU akan memberi sanksi kepada boat yang bongkar-muat selain di Pelabuhan Teluk Nare dan Bangsal. Kini dermaga Pelabuhan Teluk Nare sedang dalam tahap pembenahan.

Belum Ada Jaminan Asuransi bagi Pendaki Rinjani Mataram (Suara NTB) Tanpa dipungkiri, wisata alam mendaki gunung memang memiliki risiko tersendiri. Saat ini, jaminan bagi para pendaki gunung Rinjani dinyatakan belum ada. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) tengah mengusulkan kerjasama dengan pihak penyedia jasa penjamin atau perusahaan asuransi.

Kepala TNGR, Ir. Agus Boediono, Selasa (2/12) menyampaikan bahwa usulan itu masih bersifat penawaran serta berada pada tahap negosiasi. Dikatakan, saat melakukan pertemuan untuk bernegosiasi dengan salah satu pihak perusahaan asuransi keselamatan jiwa, dirinya menyatakan pihak pengusaha meminta untuk menarik biaya sebesar Rp. 10.000 pada masing – masing pendaki yang akan memasuki kawasan pendakian gunung Rinjani.

Angka tersebut dinilai melampaui biaya tiket masuk yang hanya Rp.5.000,-/orang.

“Kalau terjadi kecelakaan yang sampai menelan nyawa korban misalnya, itu tidak mendapatkan santunan dari TNGR. Yang kita berikan hanya jasa bantuan berupa evakuasi sampai selesai. Saat ini kita sedang mengusulkan kepada pengusaha asuransi agar para pendaki memiliki jaminan, minimal asuransi keselamatan,” jelasnya.

Dirinya mengakui, angka pendaki gunung Rinjani dalam setahun masih rendah sehingga belum dilirik oleh perusahaan – perusahaan asuransi.

Jumlah tertinggi pendaki gunung Rinjani dalam setahun hanya mencapai sekitar 50 ribu orang. Berbeda dengan gunung Bromo di Malang yang menembus angka hinga 600 ribu orag.

“Para pengusaha asuransi belum mau melirik dan menawar-

kan jasa mereka di sini. Hal itu mungkin disebabkan karena jumlah pendaki gunung kita yang belum terlalu banyak dalam jangka waktu setahun. Jumlah pendaki ke Rinjani masih berada di bawah angka 100 ribu dalam setahun,” bebernya.

Meski demikian, pihak TNGR akan terus berupaya untuk menggalang kerjasama dengan pengusaha asuransi. Hal tersebut akan dilakukan agar adanya jaminan keselamatan yang akan diperoleh bagi para pendaki Rinjani tatkala tertimpa musibah saat melakukan pendakian. Ia berharap, dalam waktu dekat rencana tersebut mampu direalisasikan serta dapat diimplementasikan dengan baik.

“Asuransinya akan khusus untuk pendaki lokal dan wisatawan domestik, kalau wisatawan asing mereka kan punya asuransi tersendiri, jadi mungkin tidak perlu bagi wisatawan asing,” tandasnya. (met)

”Doraemon 100 Secret Gadget Expo” Resmi Dibuka Jakarta (Suara NTB) Setelah pengumuman pada awal November lalu, “Doraemon 100 Secret Gadget Expo” yang diadakan selama 100 hari di Ancol Beach City Mall, Jakarta Utara, resmi dibuka Selasa (2/12). “Doraemon Expo ini bukan hanya untuk anak, anak tetapi juga untuk dewasa, remaja, bahkan orang tua,” kata Helena Irma, manajer marketing & license Animation Internasional Indonesia.

Dengan banyaknya penggemar anime Jepang di Indonesia, Helena yakinanimomasyarakatIndonesia kepada Doraemon sangat besar.

“Denganadanyaacarainiorangtua bisa membawa anak-anaknya, memberitahu‘Inilhokartunmama, papa’ dan menceritakan value dari Doraemon itu sendiri,” katanya.

“Doraemon selalu semangat, tidak pernah putus asa. Mungkin banyak yang beranggapan dengan gadget-nya Doraemon mencontohkan hal yang instan saja,” lanjutnya. Menurut Helena, gadget tersebut hanya untuk mengembangkan daya imajinasi anak, sementara sifat positif yang bisa diadopsi dari tokoh Doraemon itu sendiri adalah peduli, menyayangi, persahaba-

tan, dan kekeluargaan.

“Doraemon 100 Secret Gadget Expo” ini rencananya akan dibawa ke berbagai kota besar di Indonesia. “Kami sudah mempersiapkan jadwal selanjutnya tur acara Doraemon ini, tapi belum bisa memberi tahu ke kota mana saja,” kata Helena.

Tur tersebut juga akan berlangsung selama 100 hari sama seperti acara di Jakarta. Helena menargetkan 300 ribu orang akan berkunjung di pameran ini. Pameran diadakan untuk memberikan pengalaman baru bagi para penggemar Doraemon yang sudah sejak lama menunggu kehadiran si kucing robot masa depan.

Para penggemar Doraemon akan mendapatkan pengalaman-pengalaman untuk bisa mengetahui dan merasakan langsung dunia Doraemon, seperti sejarah Doraemon yang pada awalnya berwarna kuning mengalami perubahan menjadi warna biru. Tidak hanya itu, pameran ini juga menampilkan alatalat canggih yang dipunya oleh Doraemon yang berasal dari kantong ajaibnya seperti baling-baling bambu, sebagai alat yang paling sering dipakai oleh Doraemon untuk membantu Nobita.

Selain itu, diorama Doraemon setinggi 150 cm sebanyak 100 buah yang didatangkan langsung dari Jepang juga akan tampil dengan berbagai kostum. Expo ini juga akan memanjakan para pengunjung yang memiliki hobi berfoto. Banyaknya area khusus dengan dekorasi kehidupan asli Doraemon akan memberikan banyak pilihan tempat berfoto bersama Doraemon. (Ant/Bali Post)

Ilustrasi Asli ”The Little Prince” akan Dilelang Paris – Ilustrasi cat air asli dari karya klasik Antoine de Saint-Exupery “The Little Prince”, yang merupakan salah satu buku terlaris di dunia, akan dilelang di Paris pekan depan.

Sketsa cat air dengan panjang 21,3 centimeter dan lebar 23,9 centimeter itu akan dilelang 9 Desember 2014.

Sketsa bertandatangan yang muncul pada halaman ke-17 dari versi asli novel tahun 1943 itu diperkirakan terjual antara 400.000 euro hingga 500.000 euro (500.000 dolar AS hingga 600.000 dolar AS), kata rumah lelang Artcurial.

Ilustrasi tersebut menggambarkan astronom Turki yang menemukan Asteroid 612, planet eponim Little Prince, sedang menunjuk ke papan tulis berisi tulisan persamaan dan diagram matematika.

“The Little Prince”, yang merupakan karya

Saint-Exupery paling terkenal, hingga kini telah diterjemahkan ke lebih dari 270 bahasa di dunia.

Seperti dilansir kantor berita AFP, Artcurial mengatakan bahwa buku tersebut merupakan buku yang paling banyak dibaca di dunia setelah Alkitab.

Buku tersebut mengisahkan pangeran kecil dari planet lain yang menceritakan pengalamannya di galaksi kepada seorang pilot di Bumi.

“The Little Prince” diterbitkan dalam bahasa Inggris dan Prancis di New York pada 1943.

Saint-Exupery, yang memang berprofesi sebagai pilot, meninggal dunia secara misterius dalam sebuah misi pengintaian saat berusia 44 tahun sehingga dia tidak berkesempatan menyaksikan bukunya diterbitkan di Prancis pada 1946 setelah akhir Perang Dunia II. (Ant/Bali Post)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 3 Desember 2014

Halaman 10

Tidak Dipandang Sebelah Mata ORGANISASI pramuka merupakan wadah yang sangat strategis dalam memupuk kedisiplinan dan dan ketangkasan para siswa. Oleh sebab itu, kegiatan pramuka saat ini sudah menjadi penerang dan memiliki payung hukum yang kuat. Tidak hanya itu, saat ini gerakan pramuka juga sudah masuk dalam kurikulum 2013 yang menuntut supaya kegiatan pramuka dijadikan materi wajib yang harus diberikan pihak sekolah kepada siswa mulai dari tingkat SD, SMP,dan SMA. ‘’Dengan tuntutan seperti itu, mau tidak mau setiap sekolah harus melaksanakan dan menerapkan kegiatan pramuka di masing-masing sekolah supaya kegiatan pramuka jangan sampai dipandang sebelah mata oleh semua orang,’’ ungkap Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga (Kabid Pora) pada Dinas Dikpora Lombok Timur, Hasanudin di Selong, Senin (1/12) lalu.

Diakuinya, kegiatan pramuka beberapa tahun terakhir ini sudah mengalami kemunduruan. Akan tetapi, dengan terbitnya Permendikbud Nomor 23 tahun 2014 kegiatan pramuka sudah mulai bangkit kembali dengan dijadikannya kegiatan pramuka sebagai ekstra wajib di dalam kurikulum 2013. “Kita majukan dunia pendidikan lewat kegiatan pramuka,” ujarnya.

Terkait dengan keinginan Kwartir Cabang Lotim yang berharap supaya semua kepala sekolah dan kepala UPTD se-Kabupaten Lotim menggeluti kegiatan pramuka, pihaknya akan menindak lanjuti hal itu dan secepatnya menginstruksikan kepada semua kepala sekolah dan kepala UPTD menggeluti organisasi kepramukaan.

Apalagi, kegiatan pramuka saat ini sudah dilaksanakan secara menyeluruh oleh praktisi-praktisi pendidikan di seluruh Indonesia dari SD sampai SMA. “Pramuka itu ekstra wajib dan Dikpora sangat mendukung kegiatan pramuka ini,”tegasnya. (yon)

(Suara NTB/dys)

POSE BERSAMA - Para siswa-siswi Yayasan Pendidikan Kristen Aletheia Mataram yang berhasil menjadi pemenang pada ajang KMT Sakamoto berpose bersama para guru.

Aletheia Borong Juara Kompetisi Matematika Terbuka Sakamoto

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Setelah sukses meraih juara II Cerdas Cermat pada ajang Magna Festival 2014 yang diadakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Mataram tingkat SD Se-Pulau Lombok belum lama ini, siswa-siswi Yayasan Pendidikan Kristen Aletheia Mataram kembali menorehkan prestasi pada ajang Kompetisi Matematika Terbuka (KMT) Sakamoto 30 November 2014 lalu. Kali ini, dari 30 siswa yang dikirim, sebanyak 16 siswa-siswi

Mendikbud Kaji Keberlanjutan dan Reposisi UN

Rektor IKIP: Kurikulum 2013 Hanya Butuh Pemantapan Saja Mataram (Suara NTB) Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Mataram Profesor. Drs. Toho Cholik Mutohir, MA, P.h.D menyebut pelaksanaan kurikulum 2013 hanya butuh pemantapan. Alasannya, dari segi konsep kurikulum 2013 sudah sangat baik. Oleh karena itu, evaluasi kurikulum yang direncanakan pemerintah akan memberi dampak positif terhadap penyempurnaan kurikulum 2013.

Menurutnya, sebelum menerapkan kurikulum, hal penting yang harus dilakukan pemerintah yakni merencanakan kurikulum secara matang agar semua komponennya tidak mengalami masalah.

Misalnya guru-guru harus benar-benar menguasai konsep kurikulum, sehingga dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik.

Apalagi saat memberikan penilaian, seorang guru harus memahami betul perangkat penilaiannya.

Lebih jauh Toho Cholik mengaku jika penilaian terhadap siswa pada kurikulum 2013 saat ini yang menggunakan deskriptif memang harus dibenahi. Meski demikian, Toho Cholik memuji model penilaian kurikulum 2013 berbasis deskriptif. “Penilaian itu tidak hanya untuk tau kondisi anak dari segi kuantitatif saja, tapi dari segi kualitas, karakternya, sikapnya, dan kemampuan lainnya,” ungkapnya Selasa (2/12).

Secara substantif, Toho Cholik juga menyebut kurikulum 2013 sangat cocok bagi generasi saat ini guna menghadapi persaingan di abad 21.

Pada abad 21, setiap anak dituntut untuk kreatif, bisa berkomunikasi, berpikir rasional ilmiah, dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi. (dys)

pembinaan yang rutin dilakukan pihak sekolah, dirinya menyebut keberhasilan siswasiswinya mengikuti berbagai ajang lomba tidak luput atas kerjasama dan dukungan dari orang tua siswa. Katanya, orang tua siswa selalu memberikan support yang luar biasa kepada anak-anaknya. Untuk itu, ia berharap kerjasama orang tua dengan sekolah bisa terjalin agar prestasi siswa bisa berkelanjutan. “Dukungan orang tua luar biasa kepada para siswa, pembinaan rutin juga dilakukan,” ujarnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Setelah melalui tahap seleksi administrasi, penjaringan wakil rektor dan dekan lingkup Universitas Mataram (Unram) memasuki tahap penilaian portofolio oleh tim penilai bentukan Rektor Unram. Sejak tanggal 1 sampai 8 Desember, dijadwalkan seluruh calon yang berjumlah 16 orang menyerahkan portofolio berupa visi misi dan program kerja periode 2014-2018 untuk selanjutnya diberikan penilaian. Mereka diseleksi dengan mengedepankan transparansi dan melibatkan tim penilai yang sangat objektif.

sedang dinilai.

Itu untuk memastikan penilaian yang diberikan objektif. Setelah itu, baru pada tanggal 8-10 Desember masing-masing calon yang dinyatakan lulus pada tahap selanjutnya menjalani fit and proper test.

“Baru setelah itu, rektor yang memilih berdasarkan pertimbangan tim penilai tadi.

Finalnya ada di rektor, tim penilai hanya kasih pertimbangan. Ya, paling lambat sebelum tanggal 23 Desember rektor sudah tentukan, karena tanggal itu jadwal pelantikan. Kalau panitia hanya bertugas memfasilitasi saja,” ujarnya. (dys)

ing Steve Patrick S (juara I) dan Jason Alexander Quinn (juara III). Katagori kelas 4 SD adalah Thirza Aurella (juara I), Ariel Sakke Tira (harapan I) dan Angellne Permata Lousiana (harapan II).

Sedang katagori kelas 5 yakni Fitry Hasan Wau (juara I), Kenrick Saccadithana Soegiarto (juara II), Jevon Serafino (harapan I) dan Aurellia W.P (harapan III). Untuk katagori kelas 6 SD masing-masing Taufik Hasan Wau (juara I) dan Elvina Wirawan (harapan II). Sedang katagori kelas 7

Penjaringan Calon Pejabat Unram Kedepankan Transparansi

(Suara NTB/dys)

Jakarta (Suara NTB) – Salah satu isu pendidikan yang tidak pernah usang menjadi perbincangan banyak pihak adalah ujian nasional (UN).

Isu ini selalu hangat dibahas. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan mengaku tengah mengkaji keberlanjutan dan reposisi UN. Menurut Mendikbud, kajian tersebut dilakukan untuk mencari titik temu antara dua sisi pelaksanaan UN. “Satu sisi, kita ingin memastikan bahwa anak-anak memiliki standar yang baik dan memadai. Tetapi di sisi lain, membuat proses ujian atau tes bukan sesuatu yang membebani, mengerikan, bahkan mengubah orientasi belajar,” tutur Mendikbud dalam acara “Silaturahim dengan Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia” di Plaza Insan Berprestasi, kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (1/12).

Mendikbud menyebut, begitu siswa naik kelas 3 seluruh kegiatan sekolah berhenti, kecuali latihan ujian. Orientasi belajar semacam ini tidak akan membuat anak menjadi pembelajar (learning), tetapi hanya sekadar studying. “Belajar untuk menghadapi tes/ujian,” lanjutnya sebagaimana dikutip dari laman www.kemdikbud.go.id, Selasa (2/12).

Untuk itu, dalam paparannya Mendikbud mengungkapkan, perlunya merancang alat akuntabilitas yang bermanfaat bagi seluruh stakeholders. Paradigmanya adalah pemerintah sebagai pompa yang menolong dan memberdayakan siswa sejak dini, bukan sekadar penyaring yang menghakimi dan menghukumi siswa di ujung. “Yang pasti, orientasinya bukan untuk kepentingan pemerintah, bukan juga penyelenggara pendidikan. Orientasinya adalah mengubah perilaku belajar anak-anak kita,” jelas Mendikbud. (ham)

SMP yakni Mikhael Erthend Doloksaribu (harapan II).

MengomentarI hasil yang diraih para siswanya tersebut, Kepala SD-SMP Aletheia, Vironika Endras Bhairawati, S.Pd, memberikan apresiasi atas prestasi yang diraih para siswanya itu. Ia mengaku jika prestasi yang diraih tersebut tidak terlepas dari pembinaan yang dilakukan oleh pihaknya secara rutin baik jelang bertanding maupun jauh-jauh hari sebelum bertanding.

Selain disebabkan oleh

mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 7 SMP menjuarai ajang bergengsi tahunan tersebut.

Dari data yang diterima Suara NTB, sebanyak 15 siswa yang memperoleh juara dari jenjang SD dan 1 siswa dari jenjang SMP. Mereka di antaranya Jeremy Laurenslo Yanuarto (juara I), Veronica Kelko Evellne (Juara II), I.G.A Novanda Ardella (juara III) dan Hallensia Santa Dewi (harapan III) untuk katagori kelas 2 SD. Sementara kategori kelas 3 SD masing-mas-

Ketua Panitia Penjaringan Dr. Ir. Sadikin Amir, MSi, menjelaskan, 16 calon masing-masing memperebutkan 5 posisi jabatan Dekan yakni Dekan Fakultas Ekonomi, Fakultas H u kum,

Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan 4 posisi wakil rektor yang telah habis masa jabatannya.

Menurutnya, tim penilai yang dibentuk oleh rektor merupakan tim yang sangat objektif. Mereka bertugas memberikan penilaian terhadap visi

Harapkan Tidak Ada Lagi Kekurangan Soal dan LJK Selong (Suara NTB) sekolah dalam melaksanaUjian semester ganjil kan ujian semeter ganjil ini,” tahun pelajaran 2014ujarnya, Selasa (2/12).

2015 sudah dimulai di Harmain menegaskan, sejumlah sekolah di Keyang menjadi penyebab camatan Sukamulia kurangnya soal dan LJK, Lombok Timur (Lotim). karena sebelumnya semua Kepala UPTD Dikpora sekolah sudah mengirimkan Kecamatan Sukamulia, jumlah siswa yang mengikuHarmain, Selasa (2/12) ti ujian semester. Akibatmengharapkan tidak ada nya, kekurangan soal dan lagi kekurangan soal seLJK yang dialami oleh bemester ganjil dan Lembar berapa sekolah harus mereHarmain Jawaban Komputer potkan pihak guru, kare(LJK) di masing-masing na pihak sekolah harus sekolah. Adanya kekurangan soal dan melengkapi kekurangan soal denLJK di suatu sekolah pada saat ujian gan cara digandakan sesuai densemester berjalan berpengaruh ter- gan jumlah kekurangan. “Jumhadap kelancaran dan ketenangan lah siswa yang mengikuti separa siswa yang menjadi peserta mester sudah kita kirim, tapi ujian semester ganjil. kok masih ada kekurangan Diakuinya, pada hari pertama yang kita temukan di beberamelaksanakan ujian semester gan- pa sekolah,” keluhnya. jil, beberapa sekolah yang ada di KeIa menambahkan, Kekurancamatan Sukamulia mengeluhkan gan soal yang menjadi perkekurangan soal dan LJK, seperti di soalannya saat ini tidak hanSDN 4 Sukamulia, SDN 1 Padama- ya dialami pada tahun ini ra dan SDN 3 Dasan Lekong yang saja. Melainkan, pada masing-masing ada yang tahun-tahun sebelumnmengalami kekuran- ya, kekurangangan soal maupun kekurangan sering LJK. Namun, terjadi di beberapa ujarnya, kekuran- sekolah khususnya gan soal seperti di Kecamatan yang terjadi di be- Sukamulia. Selain berapa sekolah itu, ia juga sangat pada saat perta- mengharapkan ma kali dilakukan supaya nilaiujian semester nilai ujian seganjil tahun 2014- mester ganjil 2015 belum ada para siswa mukeluhan dari lai dari TK sekolah-sekolah sampai SMA lingkup Kecama- mengalami tan Sukamulia. peningkatan “Kita sangat meng- dari tahunharapkan kelanca- tahun seberan dan kejujuran l u m n y a . di masing-masing (yon)

misi dan program kerja yang diusulkan masing-masing calon. Untuk benar-benar objektif dalam memberikan penilaian, Sadikin mengaku setiap anggota tim penilai yang bertugas memberikan penilaian tidak diperkenankan menjalin komunikasi, baik antar-anggota tim penilai maupun dengan calon yang

Dipisah, Kelas Perempuan dan Laki-laki di SMPN 3 Selong Selong (Suara NTB) Salah satu upaya menjaga tingkah laku siswa yang berlebihan dan bertentangan dengan nilai moral dan ajaran Islam, SMPN 3 Selong Lombok Timur (Lotim) menerapkan sistem pisah kelas antara siswa perempuan dan lakilaki. Tujuan dilakukannya sistem pisah kelas itu dilakukan supaya tingkah laku para siswa tidak keluar dari syariat Islam.

Karena, pengaruh media elektronik saat ini juga sangat mempengaruhi mental psikologis siswa.

Kepala SMPN 3

Selong Kabupaten Lotim, Hj. Nasihi,S.Ag, M.Pd, menjelaskan, pemisahan kelas antara ruang kelas belajar siswa perempuan dan lakilaki dilakukan, karena pihak sekolah melihat pergaulan antara siswa perempuan dan laki-laki sudah melampaui batas ketentuan yang nantinya bisa dipengaruhi oleh acara-acara di TV. Oleh sebab itu, dengan dilakukannya pemisahan kelas antara kelas siswa perempuan dan laki-laki sejak dini diharapkan bisa mengatasi pergaulan yang semakin semrawut sekarang ini. Terlebih, acara-acara di televise, terutama sinetron saat ini sudah mengambil sebagian waktu para siswa setiap harinya.

“Kelas siswa perempuan kita peruntukkan berada di lantai dua. Sedangkan, untuk kelas siswa laki-laki berada di lantai satu, itu kita lakukan supaya hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Dan juga Jika ada siswa laki-laki yang kelihatan memasuki ruang kelas perempuan, maka kita akan berikan peringatan sampai berikan sanksi yang mendidik, begitupun sebaliknya bagi siswa perempuan,” paparnya.

Kebijakan SMPN 3 Selong memisahkan antara kelas perempuan dan laki-laki itu sudah berjalan sejak lama. Diakuinya, wali murid sangat mendukung kebijakan itu, karena mental dan akhlak siswa akan tetap terjaga. Untuk itu, dengan ditetapkannya aturan di SMPN 3 Selong seperti itu diharapkan bisa lebih menunjang sistem pendidikan khususnya di sekolahnya. “Kebijakan seperti ini akan terus kita lakukan supaya keimanan dan akhlak para peserta didik tetap tumbuh dalam meraih prestasi,” tegasnya. (yon)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 3 Desember 2014

Pelempar Messi Dilarang Masuk Stadion Seumur Hidup Madrid Valencia berencana menjatuhkan hukuman seumur hidup bagi pelempar botol plastik ke arah wajah pemain depan Barcelona, Lionel Messi, demikian diumumkan klub tersebut, Senin.

Messi merayakan kemenangan Barca pada menit ke-94 besama timnya di dekat bendera pojok stadion Mestalla, Senin, dan seseorang melemparkan botol ke arahnya. Karena “membuang-buang waktu”, kapten Argentina itu kemudian mendapat hukuman kartu kuning.

Messi diperiksa para tim medis Barca setelah bunyi pluit akhir permainan dan kelihatannya tidak mengalami cedera.

Ia mengangkat jempol tangan ketika berjalan keluar dari lapangan.

“Valencia menyesalkan dan mengutuk insiden saat kami melawan Barcelona ketika terjadi pelemparan botol air dari tribun ke arah pemain Lionel Messi,” kata klub seperti dilansir laman resmi mereka (www.valenciacf.com).

“Klub akan mengisolasi pelempar itu dan ia atau mereka akan dilarang masuk ke Mestalla. Valencia menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap semua aksi tidak pantas dan terlarang di stadion,” kata klub.

Kemenangan 1-0 Barca membuat mereka terpaut dua poin dengan klub puncak klasemen Real Madrid, setelah berlaga 13 kali dan tidak terlepas dari hasil kemenangan 2-1 atas Malaga pada laga Sabtu. Klub Catalan itu, Senin, mengatakan mereka akan naik banding atas kartu kuning yang dihadiahkan pada Messi.

Wasit mengatakan dalam laporan pertandingannya, kartu kuning dikeluarkan karena pemain itu “menunda-nunda pertandingan untuk menghabiskan waktu” setelah mereka unggul. (ant/bali post)

Neuer, Ronaldo, dan Messi Kandidat Ballon D’or Zurich Kiper Bayern Munchen dan Jerman Manuel Neuer masuk dalam kandidat tiga besar untuk peraih penghargaan FIFA Ballon D’or pada Senin, bergabung dengan mantan pemenang Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi.

Penyerang Argentina dan Barcelona Messi, peraih penghargaan tersebut dalam empat kesempatan, masuk daftar kandidat tiga besar untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut dan pemain Portugal Ronaldo, pemenang tahun lalu, untuk keempat kalinya secara beruntun.

Pelatih timnas Jerman Joachim Loew, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti, dan arsitek tim Atletico Madrid Diego Simeone masuk daftar kandidat akhir pelatih terbaik. Upacara final akan berlangsung di Zurich pada 12 Januari.

Penghargaan pemain terbaik FIFA diawali pada 1991, dan digabung dengan Ballon D’or milik France Football pada 2010. Demikian laporan Reuters. (ant/bali post)

Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer, dan Lionel Messi.

Liga Futsal Nasional Gubernur NTB Cup Dimulai

Jamaludin (kiri) dan Maskaya

(Suara NTB/fan)

Mataram (Suara NTB) Turnamen Futsal Nasional Gubernur Cup NTB akan digelar di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (3/ 12) hari ini. Hasil technical meeting yang digelar di GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (2/12) menjelaskan sebanyak 16 tim yang akan ambil bagian di event yang memperebutkan total hadiah uang pembinaan Rp 100 juta itu.

Namun dari jumlah tim tersebut terdapat enam tim yang diprediksi menjadi tim kuat di event itu adalah tim Vamos A, Libido, BJL 2000, Andy FC, Pingdus dan Pingky Boys (WPK). Pasalnya keenam tim ini diperkuat oleh beberapa pemain nasional.

Ketua Panitia, Agus Suk-

mayadi yang dikonfirmasi Suara NTB di sela technical meeting menjelaskan bahwa tim tuan rumah NTB, Vamos A akan dijajal oleh tim-tim tangguh seperti Libido Bandung, Pingdus dan Pingky Boys.

Ketiga tim ini memiliki pemainpemain nasional serta dilatih oleh pelatih nasional.

“Libido Bandung diperkuat oleh empat pemain nasional, sementara Pingdus Surabaya dilatih oleh pelatih nasional Andre Irawan, sementara Pingky Boys juara bertahan di Gubernur Cup tahun 2013,” ucapnya.

Namun demikian tim tuan rumah juga memiliki skuad yang mentereng. Saat ini tim Vamos A memiliki empat pemain nasional yang bermain di timnas futsal Indonesia di Piala AFF

tahun 2013, diantaranya, Fahri Reza, Saidan Lubis, Septo Hadi dan Miguel. Selain itu ada pemain Brazil, Bruninho juga bisa diandalkan di laga nanti.

Hasil technical meeting kemarin, tim Vamos A akan bermain tanggal 5 Desember di Grup C, yakni satu grup dengan Libido Bandung, Ikiz dan Futsal Lotim, sementara tim yang akan bertanding hari pertama, Rabu (3/12) hari ini adalah Grup A, yakni tim BJL 2000 Semarang Vs Vamos B dan pertandingan Grup A selanjutnya tim AFL (Anak Futsal Lombok) Vs Andy FC Surabaya. Sementara untuk pertandingan Grup B dilaksanakan, Kamis (4/12) besok, antara Pingdus Surabaya vs Monster FC, selanjutnya BPN vs Sinar Orins Papua. (fan)

London Pemain depan Liverpool Mario Balotelli akan menjalani pemeriksaan oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) karena ada potensi rasial dan anti-Semitis dalam media sosialnya, demikian dilaporkan media lokal Inggris, Senin.

Pemain sepak bola dari Italia itu kemudian menghapus posting dalam halaman Instagram-nya. “Kami sudah melihat postingnya sudah dihapus pemain itu,” kata juru bicara Liverpool kepada BBC, “Kami akan membahas isu itu den-

gan pemain kami.”

Mantan eksekutif FA Simon Johnson, kini ketua eksekutif Dewan Petinggi Jahudi, mengatakan pemain berusia 24 tahun itu harus dihukum. “Kami tidak menyukai sikap rasial, dimanapun,” katanya seperti dilaporkan The Daily Telegraph.

“Kami meminta FA agar menyelidiki hal ini dan mengambil tindakan bila mereka menginginkan masalah rasial ditendang dari dunia sepak bola,” katanya seperti dikutip Reuters. (ant/bali post)

Mario Balotelli

Jamaludin-Maskaya Balotelli Diperiksa Terkait Dugaan Rasisme Juara Turnamen Hari Bhakti PU NTB Mataram (Suara NTB) Pihak Dinas PU Provinsi NTB menggelar Open Turnamen Tenis di Lapangan Tenis Adhyaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, 29-30 November lalu. Turnamen yang mempertemukan 16 peserta dari instansi kabupaten/kota di NTB itu digelar dalam rangka Hari Bhakti PU ke 69 yang jatuh pada 3 Desember.

Informasi dari Panitia Pertandingan, I Nyoman Swartika yang diterima Suara NTB di Mataram, Selasa (2/12) kemarin menjelaskan bahwa turnamen tersebut diikuti 16 tim double putra. Masing-masing tim mewakili instansi atau dinas-dinas yang ada di Provinsi dan kabupaten/kota di NTB, dan hasilnya pasangan Jamaludin dan Maskaya mewakili Dinas PU Provinsi NTB berhasil keluar sebagai juara.

Sementara juara dua diraih oleh pasangan Abdul Muis – Suhendri mewakili Dinas Dikpora NTB dan peringkat tiga diraih pasangan Karsiman dan Rifaat mewakili Polres Sumbawa. Atas hasil itu tiga pasang tim yang meraih peringkat satu, dua dan tiga akan mendapatkan piala dan uang pembinaan yang akan diserahkan langsung oleh Kepala Dinas PU Provinsi NTB di acara upacara hari jadi Dinas PU NTB di Kantor Dinas PU NTB, 3 Desember 2014.

“Pasangan Jamaludin dan Maskaya keluar sebagai juara pertama,” ucap Drs. I Nyoman Swartika.

Jamaludin yang dihubungi Suara NTB mengatakan bahwa di pertandingan finalnya, ia dan rekannya Maskaya berhasil mengalahkan pasangan Abdul Muis dan Suhendri dengan skor 8-4, dan hasil itu membawa mereka menjuarai turnamen tersebut.

Untuk diketahui pertandingan tenis digelar dengan tujuan mempererat tali silaturahmi antara masyarakat unsur pemerintahan di lingkup kabupaten/kota dan provinsi NTB. Rencananya turnamen tersebut akan kembali digelar tahun 2015, dan event kedepan akan dibuat lebih meriah lagi dengan melibatkan atlet-atlet kabupaten/kota se NTB yang berprestasi. (fan)

(Suara NTB/ist)

Ferdinan Sinaga Gabung Sriwijaya FC

(Suara NTB/ist)

Ferdinan Sinaga

Palembang (Suara NTB) Pemain terbaik Indonesia Super Liga musim 2014 Ferdinan Sinaga bergabung dengan Sriwijaya FC Palembang, Sumsel, untuk musim kompetisi 2015.

“Saya sangat menghargai keseriusan manajemen Sriwijaya FC pada saya,” kata Ferdinan sebelum menghadiri penandatanganan kontrak di Mess Pertiwi Palembang, Senin. Selain alasan tersebut, Ferdinand mengakui kepindahannya ke Sriwijaya FC memang sangat tidak diduga.

“Ini rencana Tuhan sebelumnya saya masih tetap mempri-

oritaskan Persib Bandung,” kata pemain berusia 26 tahun itu. Sejak kontraknya berakhir pada 5 November lalu, manajemen Persib masih belum bisa menentukan nasibnya di musim mendatang.

“Tawaran dari klub lain sudah sangat banyak, Sriwijaya FC saya nilai sangat serius menawarkan untuk bergabung,” ujar pemain yang mencetak 11 gol di musim ini.

Dengan demikian, ia menegaskan bahwa kontraknya dengan Persib Bandung masih tersisa tahun depan tidaklah benar.

“Saya cuma dikontrak dengan Persib selama satu tahun.

Tidak ada kontrak dua tahun,” ungkap dia. Ia mengaku sempat berpamitan dengan manajemen dan pemain Persib lainnya. “Saya sudah bertemu Manajer Persib, H Umuh Mochtar untuk berpamitan dan bergabung dengan Sriwijaya FC,” paparnya.

Menurutnya, kepergiannya sudah direlakan dan hubungannya dengan keluarga besar Persib pun tetap baik. Ferdinan tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang pukul 14.00 WIB bersama istri tercinta, Aghie Veronicca dan anak semata wayangnya, Fabio Devrant Sinaga.

Selain Ferdinan Sinaga, dua pemain baru lainnya yang turut bergabung dan hadir dalam penandatanganan kontrak hari itu antara lain Titus Bonai dan Patrick Wanggai. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Gubernur Minta Atlet Muda NTB Jadi Pemenang Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi melepas 42 orang kontingen Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I Provinsi NTB di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur, Selasa (2/12/2014). Dalam sambutannya, Gubernur memberi dorongan kepada seluruh kontingen, khususnya para atlet muda yang mewakili cabang olahraga yang dipertandingkan untuk tidak pantang menyerah dan menyelesaikan pertandingan di PON Remaja dengan penuh kehormatan.

“Tidak boleh ada kata kalah, tidak boleh ada kata menyerah. Jadi kalau kita bertanding, sekali kita sudah turun melangkah, maka jadilah pemenang. Kalaupun misalnya kita belum bisa jadi pemenang yang pertama, setidaknya kita bisa menyelesaikan pertandingan itu dengan penuh kehormatan,” kata Gubernur pada pelepasan kontingen PON Remaja NTB di kantor Gubernur, kemarin.

Gubernur secara khusus menghimbau para atlet PON Remaja untuk bersungguhsungguh dalam bertarung dan berkompetisi di ajang yang pertama kali digelar di Indonesia tersebut dan mengatakan bahwa kesungguhan hati para atlet dalam bertarung di PON Remaja adalah sesuatu yang lebih penting dari sekedar perolehan medali.

“Semua medali itu penting, tapi bagi saya, yang lebih penting dari medali adalah kesungguhan hati dari adik-adik semua untuk bertarung dan untuk berkompetisi,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga mengatakan bahwa para atlet-atlet muda yang mewakili NTB di ajang PON Remaja I yang akan digelar di Surabaya tanggal 7-15 Desember tersebut merupakan harapan bagi prestasi olahraga NTB di masa-masa yang akan datang. Menurutnya, apa yang para atlet muda lakukan sekarang, bagaimana mereka mengikuti pertandingan, ikut mengambil pengalaman, dan bagaimana mereka berlatih pada masa dini seperti seka-

rang, akan menentukan masa depan mereka di masa-masa yang akan datang.

“Kami semua yang hadir disini punya harapan besar tetapi jangan menjadi beban bagi kalian. Berolahraga itu fun, senang-senang saja, tapi sambil fun sambil senang sambil sehat juga mengukir prestasi,” ucap Gubernur memberi semangat.

Keberangkatan para kontingen di Bulan Desember yang bersamaan dengan HUT NTB Ke-56 dan perbandingan jumlah atlet perempuan dan lakilaki yang akan berangkat pada ajang PON Remaja juga menjadi perhatian Gubernur. Dengan jumlah yang hampir seimbang, yaitu 12 orang atlet perempuan dan 11 orang atlet laki-laki, dinilai Gubernur sebagai gambaran bahwa NTB memberi kesempatan yang sama kepada semua gender untuk bisa memberi kontribusi berupa torehan prestasi untuk NTB. “Jumlah atlet kita yang mewakili NTB di PON Remaja tahun ini menunjukkan bahwa peluang untuk berkiprah di NTB dan memberi kontribusi bagi daerah itu sama antara laki-laki dan perempuan. Jadi peran kaum perempuan tidak kalah dengan kaum laki-laki untuk membangun, memberi kontribusi, memberi kebanggaan, dan mempersembahkan prestasi untuk NTB yang kita cintai.

“Keberangkatan kalian juga sekaligus Insya Allah, akan menjadi kado yang terbaik untuk NTB. Keberangkatan kalian, terjunnya kalian di ajang PON Remaja, menjadi kebanggaan bagi kami semua dan kita semua warga NTB,” tambah Gubernur.

Dari laporan Ketua KONI NTB H. Andy Hadianto, SH, MH, MM., jumlah kontingen dari Provinsi NTB sebanyak 42 orang, terdiri dari 23 orang atlet, 11 orang pelatih, dan 8 orang official, dengan cabang olahraga yang akan diikuti antara lain atletik, silat, senam, menembak, yudo, tenis meja, tenis lapangan, bulutangkis, dan voli pasir. (nas/fan/*)

(Suara NTB/fan)

POSE BERSAMA - Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi, berpose bersama kontingen PON Remaja usai melepas kontingen PON Remaja di Kantor Gubernur NTB kemarin.

SUARA NTB

Rabu, 3 Desember 2014

Halaman 12

Ruko 2 Lokal (1 Lokal Dijual)

RUPA-RUPA

PERHIASAN

FINANCE

295.000

SHOWROOM

TRAVEL

SALON

PERAWATAN AC

TOKO MAINAN

PET SHOP

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

RUPA-RUPA

BENGKEL 18.00

SUARA NTB

Rabu, 3 Desember 2014

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

087 865 633 888 / 087 861 811 999

RUMAH MAKAN

KURSUS

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LOWONGAN

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SERVICE AC

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

TERASI

LOWONGAN

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM BIBIR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TRAVEL

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

RUPA - RUPA

RUPA_RUPA

FASHION

RUPA-RUPA

DIJUAL

RUPA - RUPA

KONVEKSI

PERNIK

SUARA NTB Rabu, 3 Desember 2014

Televisi merupakan salah satu ciptaan manusia yang bisa berbalik mempengaruhi manusia lainnya, terutama anak-anak. Orang tua sebaiknya menjadi jembatan penghubung yang bisa mengendalikan porsi menonton anak-anak yang bisa berpengaruh buruk terhadap perkembangan mereka.

“JIKA anak-anak terlalu banyak menghabiskan waktu menonton televisi, mereka akan kehilangan kesempatan untuk belajar melalui kegiatan interaktif. Karena itu, menyelesaikan PR, bermain di luar ruangan, berolahraga, dan membaca merupakan sederet aktivitas yang perlu dilakukan anak-anak,” ujar Prof.

Sanders, seperti dikutip dari parenting.co.id.

Idealnya, Sanders melanjutkan, seperti dikutip dari laman www.couriermail.com.au, anak diusia 7-11 tahun minimal bisa menonton televisi selama 21 jam selama satu minggu. Itu berarti 3 jam dalam sehari.

“Sedangkan bagi anakanak sampai usia 12 tahun, saya sarankan maksimal hanya satu jam per hari selama

seminggu khusus di hari sekolah dan sedikit lebih lama di akhir pekan.”

Dia juga menyarankan, pengaturan menonton program televisi untuk anak perlu direncanakan. Beritahu pada anak-anak Anda tentang rencana Anda dan meminta bantuan mereka membatasi menyaksikan acara televisi.

Baca panduan menonton TV dengan anak Anda dan tuliskan program mana yang ingin mereka nonton. Bila Anda dan si kecil setuju dengan aturan ini, jelaskan aturan-aturan dasar baru, seperti ‘hanya menonton program yang dipilih’, ‘televisi akan dimatikan pada waktu tertentu’, atau ‘tidak boleh nonton TV sebelum PR selesai’.

“Membuat aturan ini terk-

adang sulit bagi orangtua.

Tapi, cara ini perlu dilakukan sejak dini, agar buah hati Anda tidak tumbuh menjadi anak yang malas. Agar lebih efektif, sebaiknya Anda baru menonton televisi setelah si kecil tidur,” kata Prof Sanders menganjurkan.

Komitmen yang kuat memang dibutuhkan untuk menjembatani anak dengan televisi. Hal ini dibutuhkan mengingat televisi memiliki pengaruh negatif terhadap anak.

Bukan hanya kualitas tayangan televisi, frekuensi menonton televisi juga bisa berakibat buruk pada mata anak.

Misalnya saja, terlalu lama menonton televisi bisa membuat anak mengalami kelelahan otot mata alias asthenopia, terutama pada bayi di

bawah usia setahun. Bila dibiarkan berlarut-larut, kemampuan melihatnya bisa menurun sebelum ia mencapai usia dewasa.

Hal serupa bisa dialami anak yang terus-terusan menghadap layar komputer. Misalnya, karena keasyikan main game, dll. Hingga usia setahun, sebenarnya kondisi mata anak dalam keadaan rabun dekat, sehingga bayangan benda jatuh di belakang retina.

Keasyikan menonton akan membuat anak bersusah payah memfokuskan penempatan bayangan gambar agar jatuh pada tempat yang benar.

Ditambah lagi, ketika serius nonton, biasanya anakanak lupa berkedip.Padahal, kedipan mata berguna untuk merawat dan melindungi mata agar tidak kering. Airmata yang mengandung antibakteri, antibodi, dan nutrisi, berguna membersihkan kotoran masuk ke mata, melumasi mata, serta mengalirkan oksigen dan udara ke seluruh

Tips

Halaman 14

penjuru mata.

Jadi? Ketika anak mengeluh pusing, sakit pada tengkuk, mual, atau bahkan pingsan, ingat-ingat lagi kebiasaannya sebelum Anda keburu panik. Bisa jadi, ia tidak menderita penyakit serius, melainkan sakit gara-gara terlalu lama tersihir di depan layar kaca.

Saat ini, banyak sekali stasiun televisi, khususnya televisi berbayar yang mengambil segmen anak, bahkan segmen bayi. Sejumlah tayangan khusus untuk bayi bahkan diklaim bisa meningkatkan kecerdasan mereka.

Namun, penelitian yang belum lama ini diungkap dalam Journal of Pediatrics bertolak belakang dengan klaim para penghibur bayi ini.

Kepala Tim Peneliti, yaitu Frederic Zimmerman dari University of Washington mengutarakan, justru untuk setiap 4 jam yang dilewatkan dalam sehari untuk menonton video dan DVD bayi oleh bayi yang

berusia 8-16 bulan, akan mengurangi kemampuan anak memahami 6-8 kata dibanding bayi yang tidak menonton.

Persoalannya tidak terletak pada isi video yang sebetulnya cukup bagus, namun pada cara otak bayi berkembang. Otak bayi berkembang dengan sangat sensitif. Karena itu, sangat penting untuk bayi berkembang lewat stimulasi yang interaktif – yang bisa berubah sesuai dengan reaksi anak. Ini hanya bisa disediakan oleh orangtua atau pengasuhnya, bukan oleh TV yang cuma bisa menyediakan tayangan monoton.

Kelly Ross, MD, dokter anak dari Missouri yang juga ibu dari anak kembar tiga menegaskan, bayi belajar melalui gerakan dan eksplorasi langsung, bukan lewat pengamatan pasif. Begitu pula menurut Samantha Ma-

plethorpe, MD, dokter keluarga dari Washington yang juga ibu tiga anak. Katanya, TV sebetulnya tidak memberikan keuntungan apa pun dan malah mencuri waktu belajar.

Memang sih, jadi ada waktu-waktu tenang jika bayi bisa menonton TV. Ini juga disetujui oleh Leslie Gavin, PhD, psikolog anak dari Florida yang juga ibu empat anak.

Namun menurutnya, menonton tetap bukanlah cara belajar yang baik buat bayi kita.

Rasanya, mau tak mau kita harus kembali pada saran Academy of American Pediatrics, anak usia 0-2 tahun tidak disarankan menonton sama sekali. Ingat, tidak ada bukti yang jelas bahwa bayi mendapat manfaat dari DVD dan video, tapi ada bukti cukup bayi justru mengalami kerugian. Ini yang harus kita hindarkan. (berbagai sumber)

Durasi Menonton yang Tepat

Kendalikan Waktu Menonton Anak AGAR anak tidak terpengaruh efek negatif dari televisi, berlakukan aturan menonton televisi yang benar bagi anak-anak. Sebab, jika pandai-pandai memilih, sebenarnya banyak, tayangan berguna yang bisa memperkaya wawasan dan imajinasinya. Berikut sejumlah tips mengendalikan tontonan televisi untuk anak-anak, seperti dikutip dari parenting.co.id :

1. Gunakan child lock.

Fitur ini sudah bisa ditemukan di banyak televisi produksi baru.

Dengan mengaktifkannya, Anda bisa mengontrol channel apa saja yang bisa dinikmati oleh anakanak ketika Anda sedang tidak bisa mengawasi mereka.

2. Batasi waktu menonton. Menonton televisi adalah kegiatan pasif yang kurang membuat otak terstimulasi. Begitu menurut Prof. Matt Sanders, direktur Parenting and Family Support Centre di University of Queensland. “Jika anakanak terlalu banyak menghabiskan waktu menonton televisi, mereka akan kehilangan kesempatan untuk belajar melalui kegiatan interaktif,” ujarnya.

Berapa lama anak-anak boleh nonton televisi dalam sehari? Menurut Sanders, anak di usia 7-11 tahun masih bisa menonton televisi maksimal 21 jam selama seminggu. Itu berarti 3 jam sehari, yang idealnya dipecah menjadi tiga sesi.

3. Pilih program yang sesuai. Membatasi durasi menonton tidak akan efektif membentengi anak dari pengaruh negatif televisi, apabila dia tetap memilih program yang tidak sesuai dengan usianya. Untuk mengatasinya, Anda bisa memilih channel khusus anakanak yang disediakan oleh sejumlah penyedia layanan televisi berlangganan. Berbagai program yang ditayangkan dalam channel khusus anak tersebut pada umumnya sudah melewati seleksi yang cukup ketat sehingga bisa menghibur sekaligus mengedukasi anak-anak.

4. Dampingi anak saat menonton. Meski sudah tersedia program televisi yang sesuai usianya, terkadang anak ikut menonton tayangan yang membutuh-kan bimbingan dari orang dewasa. Misalnya ketika ikut menonton tayangan berita bersama orangtuanya.

6. Buat kesepakatan. Selesai menyusun peraturan, buatlah semacam ‘gentlemen’s agreement’ dengan anak Anda bahwa dia berjanji akan mematuhinya. Jelaskan alasan yang membuat Anda membuat panduan menonton televisi tersebut. Jika tahu bahwa ini Anda lakukan demi kebaikannya, maka lebih besar kemungkinan dia akan menaati peraturan tersebut secara sukarela. Untuk memastikan peraturan telah diterapkan dengan baik, mintalah asisten rumah tangga Anda ikut mengawasi dan melaporkan hasilnya setelah Anda pulang kantor. (berbagai sumber) 5. Beri penjelasan bila anak terlanjur menonton. Ups! Anak Anda kecolongan nonton film horor yang banyak adegan kekerasannya. Jika demikian, berikan penjelasan padanya bahwa itu semata-mata adalah wujud imajinasi pembuat film, dan tidak ada di dunia nyata. Katakan bahwa jika lain kali dia melihat ada adegan kekerasan atau yang menjurus pada adegan ‘orang dewasa’, segera ganti channel ke program yang memang diperuntukkan bagi dirinya.

(Suara NTB/ist)

SEBENARNYA, tidak ada batas minimal atau keharusan untuk menonton televisi.

Terkadang yang ada adalah pembatasan jumlah maksimal untuk menonton televisi.

Beberapa psikolog menuntut jumlah waktu menonton televisi dengan jumlah waktu kumulatif kurang dari 2 jam.

Seperti dilansir parenting.co.id, anak yang menonton televisi dalam jumlah waktu yang besar memiliki beberapa risiko, yakni anak yang menonton 4 jam atau lebih memiliki risiko yang besar menderita kelebihan berat badan atau obesitas, anak yang menonton film yang mengandung kekerasan akan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menampilkan perilaku agresif atau mengalami ketakutan kalau mereka akan mengalami kekerasan seperti korban kekerasan di film-film tersebut, dan ia akan lebih konsumtif jika menonton televisi yang mengandung iklan.

Anak yang ketagihan dengan TV, terlihat dari keinginan untuk menonton TV secara terus menerus, adanya perubahan perilaku saat

tidak diizinkan menonton TV, dan kesulitan untuk menahan diri (terutama pada aktivitas yang berkaitan dengan sumber ketagihan). Saat muncul tanda-tanda ini, sebaiknya anak dibawa ke psikolog.

Bila ada kesulitan memisahkan anak dari TV, orang tua dan psikolog bisa membuat sebuah program untuk memisahkan anak dari TV. Misalnya, pembatasan/ pelarangan nonton TV pada hari-hari kerja (senin – jumat), beri contoh pada anak (jika tidak diizinkan menonton, tunjukkan pada anak aktivitas yang bisa dilakukan bersamanya), izinkan anak nonton TV hanya pada siaran pendidikan dan tidak menampilkan agresivitas (orang tua harus mengetahui jadwal TV dengan baik), nontonlah TV bersama anak (ketika terdapat perilaku yang tidak diinginkan, berikan penjelasan mengenai perilaku tersebut dan mengapa perilaku tersebut seharusnya tidak dilakukan), serta bahas acara yang disaksikan bersama dengan anak. (berbagai sumber)

SUARA NTB Rabu, 3 Desember 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Merasa Ada Rekayasa, Airlangga Mundur dari Pencalonan Denpasar (Suara NTB) Bakal calon ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Airlangga Hartar-

to menyatakan mundur dari pencalonan ketua umum DPP Partai Golkar pada Munas IX karena peluang

(ant/Bali Post)

AIRLANGGA HARTARTO MUNDUR - Bakal Calon Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto (kanan) usai menyampaikan pengunduran dirinya dari bursa Caketum Golkar dalam Musyawarah Nasional IX di Nusa Dua, Bali, Senin (1/12). Airlangga menarik diri dari bursa pemilihan ketua umum Partai Golkar karena kecewa dengan tata tertib yang ia nilai tidak demokratis.

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR5280CG NOKA/NOSIN: MH1JBK111EK000838/ JBK1E-1000973 AN. SALFIAN CHRISTOFER PRAYUDHI HILANG DISEKITAR JL. PEJANGGIK MENUJU JL. PANCA USAHA

HILANG STNK R2 YAMAHA DR5274AN NOKA/NOSIN: MH32560016K013868/ 256-013917 AN. ATEN ASWARI PUTRA HILANG DISEKITAR JL. BATU BOLONG PAGUTAN TIMUR KEC. MATARAM

ADVERTISING

RUPA-RUPA

AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

untuk maju sudah ditutup dengan berbagai rekayasa.

“Saya menyatakan menarik diri dalam proses pencalonan sebagai ketum di munas ini. Dan saya tidak bertanggungjawab atas hasil munas ini,” kata bakal calon ketum DPP PG Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Hotel Westin Denpasar, Bali, Senin malam.

Didampingi tim suksesnya Ridwan Mukti, Edwin dan Melkias Mekeng, Airlangga mengatakan dia mengikuti keseluruhan proses sejak dimulainya Munas, namun sejak awal dia melihat sudah ada upaya-upaya menutup peluang untuk dirinya maju sebagai calon ketum.

“Saya melihat ini ada rekayasa-rekayasa. Saya tak takut bersaing sesuai konstitusi. Namun kalau peluang sudah ditutup, sudah tidak bisa maju,” kata Airlangga dengan suara datar.

Airlangga menegaskan, meskipun mundur, dia tidak akan keluar dari partai berlambang pohon beringin tersebut. Airlangga menya-

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR2959CE NOKA/NOSIN: MH1JFD219DK857910/ JFD2E-1849357 AN. MUSTA AH HILANG DISEKITAR AMPENAN

takan akan tetap sebagai anggota Partai Golkar dan tidak akan membentuk parpol baru atau berpindah parpol.

Airlangga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukungnya selama ini tetap bersama.

“Kita tidak akan mengalihkan suara kemana-mana.

Kita kembalikan ke DPDDPDyang mendukung saya,” kata Airlangga.

Ia juga mengaku sudah melihat sejak awal proses sudah ada upaya-upaya agar tidak ada kandidat lain yang muncul.

Airlangga menjelaskan materi-materi Munas yang terus diembargo dan tidak dibahas dalam munas. Hal yang sama juga terkait Tatib pemilihan yang langsung saja diketok tanpa dibahas satu per satu.

“Tatib ini memang dikelola untuk pemilihan yang tidak demokratis. Saya sangat prihatin dengan ini. Sejak 50 tahun Golkar belum pernah,” katanya.

Airlangga menjelaskan pasal penting terkait syarat pencalonan yang ternyata sudah diubah dalam tatib bahwa itu disampaikan dengan surat dukungan baru yang ditanda tangani pada munas ini.

“Saya melihat sejak awal, sehingga sejak penyampaian pandangan umum dari daerah memang sudah menyebutkan dukungan. Pandangan daerah yang harusnya mengevaluasi tetapi ternyata sudah menyebutkan dukungan yang seharusnya itu baru pada paripurna berikutnya,” kata Airlangga.

Airlangga juga menjelaskan tata tertib tidak dibahas satu persatu namun sudah diketok. Pasal yang penting terkait mekanisme pemilihan ketum yang pada tatib sebelumnya menggunakan sistim voting secara tertutup.

“Diubah menjadi surat dukungan terbuka yang harus ditandatangani dan dilakukan saat munas,” kata Airlangga.

Dengan mundurnya Airlangga Hartarto ini otomatis tinggal satu calon tunggal Aburizal Bakrie yang akan melenggang sehingga hampir bisa dipastikan akan terpilih kembali secara aklamasi. (ant/Bali Post)

RUPA-RUPA

TRAVEL ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

(ant/Bali Post)

PERWIRA TNI AL DATANGI KPK - Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Pertama Gunung Heru berada di ruang tunggu kantor KPK, Jakarta, Selasa, (2/12). Kedatangan perwira tersebut guna mengkorfirmasi terkait adanya dugaan oknum anggota TNI AL yang tertangkap bersama Fuad Amin Imron selaku Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

KPK Tangkap Ketua DPRD Bangkalan dan Oknum TNI AL Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap satu oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) bersama dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, Fuad Amin Imron.

“Ini kita masih dalam proses ada 3-4 orang yang diamankan, ada 1 oknum TNI AL, 1 (orang) swasta, 1 (orang) penyelenggara negara. Bukan backing tapi orang yang diduga terlibat,” kata Ketua KPK, Abraham Samad, di sela-sela acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (2/12).

KPK melakukan tangkap tangan pada Senin (1/12) pukul 11.30 WIB di Bangkalan, Madura, terhadap tiga orang, salah satunya adalah Fuad Amin Imran—mantan Bupati Bangkalan yang kini menjadi Ketua DPRD Bangkalan.

Ketiganya sudah ada di gedung KPK Jakarta sejak Selasa (2/12). “Tapi sekarang masih dalam proses pemeriksaan, jadi kita belum bisa menyimpulkan.

Saya terikat untuk tidak boleh menyampaikan secara gamblang. Tapi (intinya mereka) terdiri dari penyelenggara negara, swasta, dan satu TNI AL,” tambah Abraham.

Oknum TNI AL tersebut menurut Abraham akan diserahkan ke peradilan militer. “TNI

AL ini akan kita serahkan karena dia akan tunduk pada peradilan militer tapi pangkatnya tidak terlalu tinggi, mungkin sersan, atau apalah gitu. Tapi bukan perwira,” jelas Abraham.

Namun Abraham memastikan bahwa oknum TNI tersebut berperan dalam pemberian uang.

“Ya benar, orang ini jadi salah satu orang yang punya peranan dalam proses penyimpangan, proses transaksi, dan lain-lain,” ungkap Abraham.

Terkait Suplai Gas KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron terkait dengan pemberian jatah dana gas. ‘’Ada tiga orang yang tertangkap menyangkut pembayaran ke BUMD terkait suplai gas. Dua yang ditangkap itu pihak swasta yang menyuap,” kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Jakarta, Selasa.

OTT tersebut dilakukan pada Senin (1/12). “ (Penangkapan), pukul 23.30 WIB, tidak ada yang

tahu kan media?,” kata Pandu.

Pandu membenarkan bahwa salah satu dari tiga orang yang ditangkap itu adalah penyelenggara negara berinisial FA (Fuad Amin). “Betul (FA), tiga orang dengan barang bukti Rp 700 juta,” jelas Pandu.

Pemberian tersebut adalah yang ke sekian kalinya dan ada pembayaran rutin terkait suplai gas yang perjanjiannya sudah dari 2007. Pandu mengaku bahwa bentuk pelanggarannya sudah jelas.

“Dua pihak swasta dan satu penyelenggara negara, form (bentuknya) jelas bahwa untuk yang bersangkutan sudah ke sekian kali, jadi sudah tidak bisa ngelak,” tegas Adnan.

Pemberian tersebut merupakan bagian perjanjian saat Fuad masih menjadi Bupati Bangkalan.

“Itu perjanjiannya ditandantangani ketika yang bersangkutan menjadi kepala daerah,” jelas Pandu.

Namun Pandu tidak menjelaskan nama BUMD yang merupakan pihak pemberi uang tersebut. (ant/Bali Post)

Rabu, 3 Desember 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bentuk Tim Terpadu

Pemprov NTB Bahas Penanganan dan Penyelesaian Aset Bermasalah di Serading

Dishubkominfo Lobar Diganjar Penghargaan KI Provinsi Giri Menang (Suara NTB) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lombok Barat (Lobar) memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi (KI) Provinsi, karena dinilai berhasil mengelola informasi di daerah setempat. SKPD terkait mewakili Lobar memperoleh nilai tertinggi dibandingkan kabupaten/ kota lain, sehingga berhasil menduduki peringkat pertama.

Kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (2/12), Kepala Dishubkominfo Lobar, H. M. Saikhu, mengakui, penghargaan tersebut langsung diterima Wakil Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg,MSi, di Hotel Grand Legi Mataram, Senin (1/12) malam. Mantan Camat Labuapi ini, menjelaskan, ada tiga ka(Suara NTB/ist) tagori yang dinilai antara lain, kabu- SERAHKAN - Sekda NTB H. Muhammad Nur menyerahkan pengharpaten/kota, SKPD dan media. gaan pada Wakil Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, karena dianggap berPenilaian yang dilakukan KI hasil mengelola informasi di daerahnya di Mataram, Senin (1/12) malam. sendiri jauh sebelumnya, dari hasil evaluasi KI, jika Lobar memper- ing-masing daerah. Sementara di membentuk PPID dan tengah penyoleh skor tertinggi diikuti Kabupat- lobar, PPID dibentuk tahun 2013 usunan DIP, telah ada sub di dua en Lombok Utara dan Kabupaten lalu. PPID masih proses untuk peny- SKPD yakni Dinas Kesehatan Bima. Saikhu menjelaskan, se- usunan daftar informasi publik (Dikes) dan Dinas Dikbud. Kalau bagai bentuk implementasi dari (DIP) di PPID pembantu pada se- Dikes di puskesmas kalau Dikbud UU ini, dibentuklah PPID di mas- mua SKPD. ‘’Di Lobar sendiri selain di sekolah,” terangnya. (her)

Wabup Akui Banyak SKPD Keluhkan Kinerja ULP Giri Menang (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, mengungkapkan, ada beberapa SKPD yang mengelola proyek fisik mengeluhkan kinerja unit layanan pengadaan (ULP). Alasannya, pihak terkait tidak melakukan pengecekan terhadap kontraktor yang menang tender. Di samping itu, pihak ULP tidak berkoordinasi dengan SKPD pemilik proyek.

“Memang banyak yang keluhkan kinerja ULP, makanya ke depan kita perbaiki sistemnya,’’ ungkap Wabup saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (2/12). Menurutnya, sejumlah SKPD yang menjadi “korban” adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Sekretariat Daerah, karena proyeknya ditinggal se-

belum selesai.

Adanya fakta ini, wabup tak ingin terulang lagi, sehingga ke depan diperbaiki sistem yang ada.

Untuk itu itu tahun depan anggaran di ULP lebih banyak agar bisa dipergunakan untuk cek kontraktor.

Karena sejauh ini, ULP sendiri minim anggaran untuk keperluan itu.

Sementara dalam hal ini, pemda dalam hal ini bupati tidak bisa mengintervensi kerja ULP. Menurutnya, ada dua hal yang ditekankan ke pihak ULP dan SKPD. Pertama, ULP mengecek kelayakan kontraktor, baik dari sisi anggaran dan track record.

“Jangan sampai ULP hanya mengecek di atas meja,” tegasnya.

Di samping itu, ULP harus aktif berkomunikasi dengan SKPD, be-

gitu pula sebaliknya SKPD harus berkoordinasi dengan ULP. Upaya lain, wabup telah meminta semua SKPD agar melakukan identifikasi dan mempersiapkan segala hal berkaitan dengan dokumen proyek. Pada pertengahan tahun SKPD melakukan perencanaan, sehingga akhir tahun bisa diekspose dan awal tahun depan bisa pengumuman tender. Setelah itu paling lambat pada bulan April, SKPD mulai mengerjakan proyeknya. “Bupati telah menginstruksikan itu,” ujarnya.

Wabup menambahkan, untuk mengetahui persoalan yang ada di SKPD, pihaknya berencana mengagendakan rapat secara berkala di semua SKPD. Paling tidak dengan itu diharapkan persoalan di tiap SKPD diketahui sehingga bisa diatasi. (her)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait melakukan pembahasan mengenai penanganan dan penyelesaian aset bermasalah di Serading Sumbawa. Dalam waktu dekat akan dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, Biro Umum, Biro Hukum dan Biro Pemerintahan.

Hal tersebut sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang digelar Satpol PP NTB bersama SKPD terkait pada 1 Desember lalu. Para peserta rapat koordinasi terdiri dari Kasat Pol PP NTB, Karo Umum, Biro Pemerintahan, Kabag Perundang-undangan Biro Hukum, Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah. Kemudian Kabid Tibum Tranmas, Kasi Kerjasama, Kasi Pengendalian Operasional, Kasil Lidik, Kasi Binwasluh, Unsur Pada Satpol PP dan unsur pada Biro Umum.

Riwayat perolehan aset Pemprov di Serading itu, aset tersebut luasnya 5,3 hektar yang dulu merupakan milik Dinas Pertanian yang riwayat perolehannya adalah merupakan kebun bibit Jeruk. Hasanudin merupakan ahli waris yang merasa memiliki aset tersebut melakukan dan menggugat Pemprov NTBtindakan pengiriman pengacara, surat kepada Biro Umum, akan menuntut dan sebagainya namun tidak pernah digubris karena mempunyai sertifikat kepemilikan yang sah.

Sementara Jayadi selaku penyewa aset pada saat itu sudah tidak tahan lagi dengan situasi konflik dan dia meninggalkan, sehingga masuklah para pengklaim. Jangka pendek pada waktu itu diminta Dinas Peternakan melalui UPTD yang ada di Sumbawa untuk mengoptimalkan pengamanan dan melaporkan langkah-langkah yang telah dilakukan, namun belum ada laporannya.

Dinas Pertanian Sumbawa melaporkan kepada Gubernur agar segera mengambil langkah penyelesaiannya. Tindak lanjutnya, Biro Umum mengirim tim bersama Satpol PP untuk memantau perkembangan di lapangan. Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk memulihkan kepemilikan aset antara lain koordinasi, sosialisasi, pemasangan plank kepemilikan dan penertiban.

Sementara itu, Inspektorat meminta permasalahan aset ini harus segera diselesaikan, karena bisa berdampak pada permasalahan asset yang lain yang ada di kabupaten dan kota. Berdasarkan hasil pengamatan Satpol PP NTB di lapangan, aset tidak memiliki identitas, kejelasan batas perlu dilakukan pemagaran. Jika ada tindak lan-

(Suara NTB/ist)

RAPAT - Rapat koordinasi membahas penanganan dan penyelesaian aset bermasalah di Serading Sumbawa. Dalam waktu dekat akan dibentuk tim terpadu dalam penanganan aset tersebut. jut dari masyarakat dilaporkan dan diambil langkah upaya hukum Sementara itu, Kepala Biro Umum Setda NTB, Ir. H. Iswandi, menegaskan, karena tanah tersebut tidak memiliki memiliki identitas dan batas yang jelas. Biro Umum menawarkan opsi penyelesaiannya melalui penyelesaian jangka pendek, yakni Satpol PP dan Bagian Perlengkapan pada Biro Umum memasang tanda kepemilikan dan reko batas.

Satpol PP bersama unsur pengelola aset melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui kantor desanya. Terhadap aset yang masih tersisa diperintahkan kepada Dinas Peternakan untuk mengoptimalkan penggunaannya.

Selain itu, dalam jangka menengah, melakukan pemagaran, penetapan status penggunaan dan optimalisasi penggunaan. Jika penyelesaian jangka menengah tidak bisa diselesaikan baru dilaksanakan langkah penertiban. Kepala Biro umum menawarkan langkah jangka pendek dengan melakukan sosialisasi dan segera menyusun jadwal yang dikoordinir Satpol PP Sementara itu, Satpol PP NTB sesuai tupoksinya yang melaksanakan sosialisasi adalah Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satpol PP. Diharapkan pada saat pemasangan plank Biro Umum, Biro Hukum dan Satpol PP bisa bersama-sama turun ke lapangan. Untuk memperkuat pelaksanaannya, ada pembentukan Tim terpadu yang dikoordinir oleh Bidang Penegakan Perundangundangan pada Satpol PP NTB. Kesimpulan dari pertemuan koordinasi penanganan dan penyelesaian aset bermasalah di Serad-

ing Sumbawa itu akan diupayakan menggunakan jangka pendek dulu dengan melaksanakan koordinasi dengan kepala desa, camat dan stakeholder terkait yang dilaksanakan oleh Satpol PP, Biro Umum dan Biro Hukum. Setelah itu baru dilaksanakan jangka menengah dengan melakukan pemagaran dan optimalisasi pemanfaatan aset.

Apabila opsi jangka pendek dan jangka menengah telah dilaksanakan dan tidak ada titi temu, maka akan dilakukan upaya paksa melalui penertiban oleh Satpol PP dan aparat terkait. Peraturan yang menjadi payung hukum kegiatan itu adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kemudian Peraturan Gubernur NTB Nomor 2 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Kepala Satpol PP NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si mengatakan kegiatan penertiban pemanfaatan aset milik Pemprov NTB itu dalam rangka ikut mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB, yang sudah berhasil dipertahankan tiga kali berturut-turut sejak tiga tahun terakhir.

Satpol PP NTB terus mengintensifkan pengawasan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) atau aset milik Pemprov NTB baik yang berada di dalam daerah maupun di luar daerah. Satpol PP NTB terus melakukan pemantauan aset-aset milik pemprov yang berada di kabupaten/kota bersama Biro Umum Setda NTB. Hal itu dilakukan supaya pemanfaatan aset daerah sesuai dengan ketentuan. (nas/*)

Kelas Pranikah

Dikes dan Kemenag Setuju Usulan PKK NTB Mataram (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) dan Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) NTB menyetujui usulan Tim Penggerak (TP) PKK NTB segera membentuk kelas pranikah yang diwajibkan bagi seluruh calon pasangan yang akan menikah agar menjadi calon keluarga yang sadar gizi. Usulan ini diajukan TP PKK dengan landasan pemikiran, jika gizi generasi mendatang NTB bergantung kepada pengetahuan orang tua akan gizi jauh sebelum jabang bayi ada di kandungan Ibu. Persetujuan adanya kelas pranikah ini tercapai dalam rapat yang digelar di Gedung PKK NTB dan dihadiri Ketua TP PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi, Kepala Badan BPMPD, Ir. Tadjudin Erpandi, M.Sc. Kepala Dikes NTB drg. Eka Djunaidi, Kepala Kantor Wilayah Kemenag NTB Drs. H. Sulaiman Hamid, Selasa (2/12) kemarin.

Istri Gubernur NTB ini, menjelaskan, jika seorang ibu setelah hamil baru disuplai dengan berbagai macam gizi, banyak zat-zat yang relatif tidak sempurna penyerapannya. Beberapa jenis vitamin, mineral dan zat-zat yg bermanfaat bagi pembentukkan janin, bayi, generasi NTB di masa mendatang, sudah harus ‘ditumpuk’ di tubuh sang ibu. ‘’Minimal beberapa bulan sebelum si ibu memasuki masa kehamilan.

Itulah mengapa pengetahuan pentingnya sadar gizi ditanamkan sedari dini,’’ ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, dalam mengatasi masalah ini bukan cuma gizi, pengetahuan akan kesehatan reproduksi, pola asuh anak akan dimasukkan sebagai materi di program kelas pranikah ini. ‘’Ini program yang jika direalisasikam dengan sungguh, secepat-cepatnya dalam kira-kira 1 tahun ke depan, NTB sudah dapat memiliki bayi-bayi yang lebih sehat, calon generasi NTB yang benar beriman, berdaya saing, berbudaya dan sejahtera,” ujarnya optimis. (nas)

(Suara NTB/ist)

RAPAT - Ketua TP PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi saat menjadi pembicara dalam rapat yang digelar terkait kelas pranikah di Gedung PKK NTB, Selasa (2/12).