Snt04022015 by Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

RABU, 4 FEBRUARI 2015

16 HALAMAN NOMOR 275 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Garuda Tergelincir di BIL

Praya (Suara NTB) Sebuah pesawat milik maskapai Garuda Indonesia Airline, Selasa (3/2) sore kemarin, tergelincir ketika mendarat di Bandara Internasional Lombok (BIL). Dugaan awal pesawat tergelincir lantaran roda depan pesawat diduga patah. Sehingga tidak bisa melakukan pendaratan secara normal. Beruntung, seluruh penumpang dan kru pesawat selamat. Keterangan yang diperoleh Suara NTB, menyebutkankan , pesawat Garuda jenis ATR dengan nomor penerbangan GA.7040 tersebut berangkat dari Bandara Ngurah Rai Denpasar dengan tujuan Makassar. Namun sebelum melanjutkan penerbangan ke Makassar, pesawat transit di BIL untuk menaikkan penumpang. Bersambung ke hal 15 TERGELINCIR - Pesawat Garuda nomor penerbangan GA.7040, tergelincir di BIL, Selasa sore kemarin.

(Suara NTB/kir)

Sejumlah Pejabat Diperiksa KPK

Bupati Lotim Dukung Langkah Penegakan Hukum Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch. Ali Bin Dachlan mendukung langkah penegakan hukum yang dilakukan para penegak hukum. Termasuk langkah yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disebut telah memeriksa 21 oknum pejabat dan mantan pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Lotim.

(Suara NTB/ist)

Bahrullah Akbar

BANYAKNYA daerah yang laporan keuangannya sulit beranjak dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memunculkan friksi di lapangan, jika daerah bersangkutan kurang eksis melobi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akibatnya, opini tahunan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota tidak pernah beranjak dari WDP. Bersambung ke hal 15

H. Moch. Ali Bin Dachlan

Jadi ini bukan berarti langsung ’’ diartikan telah terjadi tindak pidana

Pilkada 2015 Masih Diragukan (Suara NTB/dok)

Bukan Unjuk Kekuatan

(Suara NTB/ars)

H. Rumaksi

Abdijon Sinaga

(Suara NTB/dok)

korupsi. Para pejabat itu hanya dimintai keterangan atas dugaan praktik suap perusahaan swasta.

KO M E N TTAA R PIHAK Kodam IX/ Udayana menjelaskan, terkait pameran alat utama sistem pertahanan (Alutsista) yang dikirim ke Mataram, murni untuk kegiatan pameran. Bukan ujuk kekuatan, apalagi berkaitan dengan isu keamanan wilayah NTB. Bersambung ke hal 15

Pemeriksaan KPK Terkait Dugaan Suap Sejak 2008

Dikonfirmasi Suara NTB di Selong, Selasa (3/2) kemarin, orang nomor satu di Lotim ini mengatakan, apa yang dilakukan penegak hukum itu harus dijunjung tinggi. Tidak saja KPK, namun semua aparat penegak hukum. Dijelaskan Bupati bahwa sebelum ada pemeriksaan, ada surat dari KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap oknum pejabat di Lotim. Dalam surat yang diterima Pemkab Lotim itu katanya, disebutkan bahwa tujuan pemeriksaan oleh KPK tersebut, ada indikasi suap dari perusahaan swasta kepada mantan oknum pejabat di Kabupaten Lotim. Kasusnya, kata Bupati sebelum masa kepemimpinannya menjadi Bupati Lotim. ‘ ’ I t u kasus lama, bukan zaman saya,’’ tegasnya. Bersambung ke hal 15

TO K O H ’’Jual Beli’’ Opini

Mataram (Suara NTB) Sejumlah kalangan tampaknya masih meragukan apakah Pilkada di enam kabupaten/kota di NTB pada 2015 ini bisa dijalankan sesuai rencana semula. Sebab, hingga saat ini masih banyak regulasi yang harus ditunggu yang membutuhkan penyelesaian di tingkat pusat. Pandangan itu disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD NTB, H. Ru-

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 MATERI pemeriksaan sejumlah oknum pejabat 1234567890123456789012345678901212 Pemkab Lombok Timur oleh Komisi Pemberantasan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Korupsi (KPK) sedikit terkuak. Ini terkait penyelidikan 1234567890123456789012345678901212 dugaan suap terhadap penyelenggara negara yang diduga 1234567890123456789012345678901212 dilakukan pihak swasta, sejak 2008 - 2013 untuk proyek 1234567890123456789012345678901212 di pembangunan Pabrik Pengolahan Jagung Kecamatan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Pringgabaya. 1234567890123456789012345678901212 Pengakuan ini disampaikan langsung Syawaludin 1234567890123456789012345678901212 Lepaki, kontraktor pelaksana pada proyek senilai Rp 2,9 1234567890123456789012345678901212 miliar lebih itu. Kepada Suara NTB, dia mengakui se1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 bagai pihak swasta yang mengerjakan proyek itu. 1234567890123456789012345678901212 ‘’Saya diimintai keterangan atas kasus suap. Dalam 1234567890123456789012345678901212 undangan (KPK) yang dibuat, atas kasus suap penye1234567890123456789012345678901212 lenggara negara dari tahun 2008 sampai 2013, oleh pi1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 hak swasta,’’ terang Syawaludin. 1234567890123456789012345678901212 Pada saat diperiksa penyidik KPK Rabu (28/1) lalu di 1234567890123456789012345678901212 Mapolda NTB, dia mengaku diklarifikasi seputar tender 1234567890123456789012345678901212 proyek dan pelaksanaannya. Bahkan pertanyaan KPK 1234567890123456789012345678901212 menjurus pada tudingan suap yang dialamatkan kepada 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dirinya, kaitan dengan realisasi proyek yang ada hubun1234567890123456789012345678901212 gannya dengan pemerintahan saat itu. 1234567890123456789012345678901212 ‘’Saya ditanya Anda menang? Anda suap berapa?,’’ kata 1234567890123456789012345678901212 Aweng, sapaan Syawaludin Lepaki, mengutip materi per1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tanyaan dari KPK. 1234567890123456789012345678901212 Tuduhan itu praktis dibantahnya, karena justru den1234567890123456789012345678901212 gan adanya proyek itu, dia mengaku bangkrut. 1234567890123456789012345678901212 “Saya dituduh menyuap, sebagai pihak swasta. Just1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ru dengan proyek itu saya bangkrut. Saya tidak ngeri, 1234567890123456789012345678901212 dipikir saya menyogok. Padahal lelang jelas, panitia jelas, 1234567890123456789012345678901212 saya menang pun mau dikalahkan karena waktu itu di1234567890123456789012345678901212 anggap tidak layak karena penawaran kurang dari 20 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 persen,’’ bantah Aweng. 1234567890123456789012345678901212 Parahnya, setelah proyek itu selesai, dia didenda Pe1234567890123456789012345678901212 jabat Pembuat Komitmen (PPK) dan harus membayar 1234567890123456789012345678901212 Rp 38 juta. Tidak sampai disana, dia didenda kembali 1234567890123456789012345678901212 Rp 180 juta. ‘’Boro-boro saya nyuap, boro-boro saya un1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tung,’’ protesnya. 1234567890123456789012345678901212 Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

maksi SJ, SH, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (3/2) kemarin. Rumaksi menjelaskan, dalam pertemuannya dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM belum lama ini, pihaknya mencoba melakukan klarifikasi terhadap sejumlah aspek yang masih diwarnai ketidakpastian dalam pelaksanaan Pilkada kabupaten/kota di NTB, tahun ini. Bersambung ke hal 15

Menteri Amran Sulaiman Puji Potensi Pertanian NTB Praya (Suara NTB) Menteri Pertanian, Ir. Dr. H. Amran Sulaiman menyatakan mendukung sepenuhnya seluruh kegiatan pertanian di Provinsi NTB. Mengingat potensi pertanian di daerah ini sangat besar. Penegasan ini disampaikan saat Menteri Pertanian melakukan kunjungan lapangan ke kelompok petani Beriuk Angen Desa Aikmual Praya, Lombok Tengah, Selasa (3/2) kemarin. Didampingi Wakil Gubernur, H. Muh. Amin, SH, MH dan beberapa pejabat dinas rumpun hijau Pemprov NTB,

dalam interaksi langsung dengan petani, Menteri menyampaikan, tahun ini memberikan dukungan alat-alat mesin pertanian sebanyak 1.637 unit dari total sebanyak 60.000 unit yang disebar diseluruh provinsi di Indonesia. ‘’Ini bantuan terbesar untuk sektor pertanian dalam sejarah kemerdekaan Indonesia,’’ kata Menteri. Selain itu, untuk NTB bantuan khusus optimasi lahan (dukungan pupuk dan benih) dialokasikan pendanaan untuk mendukung 100.000 hektar lahan pertanian. Dukungan untuk irigasi teknis dengan areal pertanian seluas

100.000 hektar. ‘’NTB ini sangat potensial untuk dikembangkan. Prinsipnya, begitu petani bersemangat, genjot terus dukungannya. Karena berbeda mendorong motor mogok dengan mendorong motor baru distarter,” katanya mengibaratkan. Dengan dukungan yang begitu besar itu, melalui pendampingan unsur terkait di pemerintah daerah, diharapkan petani akan mampu meningkatkan produksinya hingga 30 persen. Jika sebelumnya petani di NTB hanya mampu berproduksi sampai 5 ton padi/hektar, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

KE LAPANGAN - Menteri Pertanian melakukan kunjungan lapangan ke kelompok petani Beriuk Angen Desa Aikmual Praya, Lombok Tengah, Selasa (3/2) kemarin.

SUARA NTB Rabu, 4 Februari 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Hadapi Angin Barat Manfaatkan Sungai Ancar BANYAK masyarakat mengira bahwa sungai hanya dijadikan sebagai tempat membuang sampah dan lain sebagainya. Tetapi, persepektif seperti itu dihilangkan oleh masyarakat di Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang. Sungai Ancar dimanfaatkan sebagai tempat budidaya keramba. Lurah Gomong, Muhammad Erwan mengaku, saat ini pihaknya sedang berusaha memanfaatkan Sungai Ancar sebagai tempat budidaya keramba. Budidaya ini dimaksud, agar persepsi masyarakat bahwa sungai bukan untuk membuang sampah, melainkan ada manfaat yang lebih bagus bila dimaksimalkan dengan baik. “Sementara kita sedang berusaha memanfaatkan kali ancar melalui budidaya keramba,” kata Erwan dikonfirmasi lewat ponselnya, Selasa (3/2). Pemerintah kelurahan katanya, sedang mencoba bersama 12 warga untuk memulai budidaya tersebut, karena beberapa waktu lalu sudah mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP) Kota Mataram berupa keramba sebanyak dua buah. Gagasan seperti ini, lanjutnya, tidak lain untuk berusaha menjaga kali tetap bersih. Artinya, masyarakat tidak lagi seenaknya membuang sampah bahkan membantu menjaga kebersihan sungai. Yang tidak kalah penting adalah, budidaya keramba ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya dalam hal peningkatan ekonomi di masyarakat. Karena, dilihat prospek dari budidaya ini sangat menjanjikan ke depan. “Artinya, ada usaha baru yang bisa dikerjakan oleh masyarakat,” terangnya. Selain itu, ada inisiasi untuk melakukan terobosan untuk membumikan gemar makan ikan di kalangan masyarakat. Pasalnya, konsumsi ikan dinilai memiliki manfaat karena kaya dengan protein. Erwan menambahkan, peluang seperti ini nantinya kemudian akan dikembangkan untuk membentuk komunitas peduli sungai. Artinya, kelompok ini akan mengawasi kondisi sungai dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai. Usaha seperti ini diharapkan, dapat berkembang dan menjadi budaya di tengah masyarakat. Untuk meningkat ekonomi atau kesejahtraan serta memb a n g u n penyadaran b a h w a pentingnya menjaga kebersihan sungai. (cem) Muhammad Erwan

Pemkot Siapkan Bantuan untuk Nelayan Rp 1,1 Miliar Mataram (Suara NTB) Menghadapi musim angin barat yang biasanya mulai melanda pada bulan Februari, Pemkot Mataram melalui Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram akan segera menurunkan bantuan kepada para nelayan. Kepala Dinas PKP Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli mengatakan bantuan yang akan diberikan tersebut terdiri dari berbagai jenis seperti mesin, genset, jaring, keramba besi, alat pengolahan, benih ikan, dan lainnya dengan nilai sekitar Rp 1,1 miliar. “Ini program tiap tahun untuk persiapan angin barat, pemerintah kota menyiapkan (bantuan) setiap tahun,” cetusnya kepada Suara NTB ditemui di Kantor Walikota Mataram, Selasa (3/2). Bantuan ini akan diserahkan untuk perorangan dan akan menyasar ratusan nelayan mulai dari pesisir Mapak, Sekarbela sampai Bintaro, Ampenan. Mutawalli menga-

takan pihaknya menyerahkan bantuan ini tanpa menunggu adanya dampak dari cuaca angin barat dimana biasanya nelayan tidak melaut selama sebulan ke depan. “Kita tidak menunggu bencana dulu baru diserahkan. Ada atau tidak ada bencana kita lihat kondisinya. Kalau dia memang sangat membutuhkan, kita berikan,” jelasnya. Beberapa nelayan yang ada

di wilayah pesisir disampaikan Mutawalli masih kekurangan sarana dan prasarana seperti alat tangkap, mesin tempel, maupun sampan. “Kemarin banyak yang rusak dan ini jadi perhatian pemerintah,” ujarnya. Sehingga dengan bantuan ini diharapkan mereka memiliki sarana dan prasarana yang memadai pada saat melaut.

Cegah Alih Fungsi Lahan LANGKAH Pemkot Mataram bersurat ke pemerintah pusat menyuarakan tuntutan para pekerja pariwisata agar mencabut larangan rapat di hotel, mendapat dukungan dari kalangan DPRD Kota Mataram. Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Lalu Suriadi, SE., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (3/2) mengatakan, karena larangan rapat di hotel merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, maka kewenangan Pemkot Mataram dalam hal ini hanya sebatas memfasilitasi apa yang menjadi aspirasi para pekerja pariwisata di Kota Mataram. Suriadi menangkap ada kekhawatiran dari para pekerja pariwisata bahwa larangan rapat di hotel itu akan berdampak pada penghasilan hotel itu sendiri. ‘’Kalau penghasilan hotel sudah berkurang, tentu dampaknya pada pengurangan tenaga kerja di hotel bersangkutan,’’ terangnya. Dewan, lanjutnya, juga khawatir terhadap surat edaran itu. Namun manakala pihaknya akan pro aktif memperjuangan hal itu, dikhawatirkan pula muncul penilaian politis. ‘’Kita dukung, bahkan kita dorong pemerintah daerah maupun instansi atau lembaga lainnya seperti serikat pekerja pariwisata untuk bersama-sama memperjuangankan hal itu,’’ ucapnya. Politisi PAN ini berharap semua daerah khususnya di NTB bersikap sama terkait larangan rapat di hotel. Meskipun di sisi lain ada juga daerah yang siap melaksanakan surat edaran terkait larangan rapat di hotel. ‘’Itu karena APBDnya sudah besar,’’ cetusnya. Namun bagi daerah-daerah yang baru berkembang, pelarangan rapat di hotel, jelas menjadi persoalan tersendiri. Apalagi Mataram sudah ditetapkan menjadi kota MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Karenanya, ia berharap semua daerah di NTB duduk bersama, menyatukan sikap terhadap larangan rapat di hotel ini. ‘’Mudah-mudahan itu dilakukan provinsi supaya kita satu sikap, karena dampaknya sangat dirasakan sekali,’’ imbuhnya. Tidak saja berkurangnya penghasilan hotel-hotel, juga terhadap tenaga kerja. (fit)

Lalu Suriadi

H. Mutawalli

22 SKPD Di-”deadline” Tindaklanjuti Temuan BPK

PERTAHANKAN - Dinas PKP Kota Mataram mempertahankan lahan persawahan dari alih fungsi lahan yang masih memiliki jaringan irigasi cukup bagus seperti kawasan persawahan di Selagalas ini. Dinas PKP tidak memberikan rekomendasi perizinan pembangunan di lahan produktif seperti ini.

Perlu Duduk Bersama

uari lalu, Dinas PKP juga menurunkan tim untuk memantau nelayan yang ada di kawasan pesisir Kota Mataram. Biasanya mulai di awal tahun terjadi siklus angin barat dimana banyak nelayan yang akan absen melaut. (ynt)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/yan)

(Suara NTB/cem)

Sebelum bantuan disalurkan, pihaknya juga melakukan verifikasi data penerima. Usulan para penerima bantuan ini diterima Dinas PKP dari lingkungan yang diteruskan ke tingkat kelurahan. Setelah mendapatkan data dari pihak kelurahan, pihaknya langsung turun melakukan pengecekan atau verifikasi. “Kalau hasil verifikasi kita cocok atau wajar menerima, masuk dia di data penerima,” ujarnya. Di pertengahan Jan-

Sawah dengan Sistem Irigasi Bagus Dipertahankan Mataram (Suara NTB) Untuk mencegah semakin meningkatnya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi pembangunan perumahan, Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram mempertahankan sawah yang masih memiliki sistem irigasi yang masih bagus. Jika ada yang meminta rekomendasi pembangunan perumahan di kawasan persawahan seperti ini, Dinas PKP tak akan memberikan rekomendasi. Demikian disampaikan Kepala Dinas PKP Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli, Selasa (3/2) ditemui di Kantor Walikota Mataram. “Sekarang kita hanya mengendalikan dulu sawahsawah yang irigasinya masih bagus dan di sebelah kiri-kanannya belum ada rumah untuk ditahan dulu,” jelasnya. Jika lahan pertanian sudah terdesak dengan maraknya pembangunan di sekitarnya,

maka lahan tersebut tak bisa lagi dikendalikan. Sehingga dipastikan akan tetap dialihfungsikan untuk pembangunan. Mutawalli menyebutkan ada beberapa permintaan rekomendasi yang masuk ke pihaknya. “Ada rencana pembangunan perumahan di persawahan dan meminta rekomendasi dari kita,” ujarnya. Namun dalam rekomendasi yang diterbitkan tersebut, Dinas PKP menolak memberikan dengan pernyataan yang berbunyi bahwa lahan tempat rencana pembangunan tersebut merupakan bagian dari sawah yang dihajatkan untuk pertanian berkelanjutan. “Persoalan diberikan izin atau tidak nanti di rapat perizinan,” jelasnya. Saat ini lahan pertanian yang masih tersisa di Kota Mataram seluas 2.063 hektar. Idealnya menurut Mutawalli lahan yang harus tersisa seki-

tar 2 ribu hektar. Mengenai pembahasan Perwal Lahan Pertanian atau Lahan Abadi yang dikaji oleh akademisi Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, ia mengatakan kajian mengenai berapa luas lahan yang harus dipertahankan belum dikeluarkan secara formal. Ia mengatakan belum mengetahui sejauh mana kajian konsep Perwal tersebut karena pihaknya hanya sebagai pengusul. Ia berharap peraturan tersebut bisa segera ditetapkan untuk menyelamatkan lahan produktif yang ada di Kota Mataram. Kajian Perwal ini dilaksanakan oleh Bappeda Kota Mataram dan bekerja sama dengan Fakultas Pertanian, Universitas Mataram. “Dinas PKP akan memback-up ke Dewan supaya sama-sama kita mengawal dan sekarang kita menunggu panggilan dari Dewan kapan kita dipanggil dan akan kita jelaskan,” ujarnya. (ynt)

Pekerjakan Naker Asing

Perusahaan Wajib Bayar 85 Dolar Amerika Per Bulan Mataram (Suara NTB) Tak lama lagi, perusahaanperusahaan di Kota Mataram yang mempekerjakan tenaga kerja asing harus bersiap-siap membayar retribusi. Retribusi yang harus ditanggung perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing direncanakan 85 dolar Amerika per bulan untuk satu orang naker asing. Jika nilai tukar US dollar terhadap rupiah Rp 12.000, maka perusahaan yang mempekerjakan naker asing itu wajib membayar retribusi Rp 1.020.000 per bulan untuk satu orang naker asing. Namun, Pansus Retribusi

Perpanjangan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) DPRD Kota Mataram, sedang menjajaki peluang menaikan besaran retribusi itu menjadi 100 dolar Amerika. Anggota Pansus Izin perpanjangan IMTA, Lalu Suriadi mengatakan, ada peluang besaran retribusi ditingkatkan sampai batas maksimal yang diperbolehkan oleh undang-undang yakni 100 dolar Amerika. Hal ini, kata Drs. HM Zaini, anggota Pansus yang sama, tidak hanya dalam rangka meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) tapi juga agar naker asing juga merasa nya-

man bekerja di Kota Mataram. Karenanya, ia menyarankan agar Pansus segera mendapatkan data naker asing yang bekerja di Kota Mataram. ‘’Sebelum adanya Perda IMTA, apa yang dilakukan Pemkot Mataram dalam menata tenaga kerja asing,’’ tanyanya. Ditambahkan, Ketua Pansus izin memperpanjang IMTA, Misban Ratmaji, SE., sejauh ini jumlah naker asing yang bekerja di Kota Mataram sebanyak 19 orang yang tersebar di lima perusahaan. Dalam pertemuan itu, disepakati pula bahwa wilayah pungutan diperjelas. (fit)

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 22 SKPD di lingkup Pemerintah Kota Mataram di-deadline atau diberikan batas waktu untuk menindaklanjuti hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPK) RI Perwakilan NTB. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said mengatakan, SKPD yang diberikan rekomendasikan untuk menindaklanjuti temuan BPK diminta segera menyelesaikan apa yang menjadi permintaan dari badan pengawasan keuangan. Diantara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Dinas Pendapatan, Bagian Kesra Setda Kota Mataram, Dinas PU serta beberapa intansi lainnya agar segera menindaklanjuti temuan tersebut. “Kita sudah berikan teguran dan minta segera menindaklanjuti,” kata Sekda dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (3/2). Yang menjadi temuan BPK yakni instansi belum mengembalikan kelebihan bayar pajak, soundsystem di Kesra ada yang hilang dengan nilai sekitar Rp 1,5 juta, sehingga menjadi temuan dari BPK. Selanjutnya, temuan mengenai PBB senilai Rp 44 miliar lebih, Rp 3 mil-

iar sudah dibayar dan sisanya sekitar Rp 41 miliar. Akan tetapi, dari sisanya Rp 22 miliar akan dilakukan validasi di Dispenda. Namun dari keseluruhan rekomendasi yang diminta oleh BPK itu, hanya bersifat administratif saja. “Cuma administrasi saja yang diminta BPK,” ujarnya. 86,25 persen sudah dilaporkan dan tidak ada persoalan, sehingga sisanya 13,75 persen tersebut optimis bisa untuk segera ditindaklanjuti. Sekda mengakui, ada kendala – kendala yang dihadapi di lapangan oleh SKPD yakni kasus hilangnya uang di tiga instansi yakni Inspektorat, Dinas PU dan Dispenda karena kasus pencurian. Hilangnya uang ini lanjutnya, harus dilaporkan ke BPK Pusat dan mekanismenya masih harus menunggu lama. Sementara penghapusan PBB Rp 19,5 miliar itu, paling lambat akan diselesaikan atau rampung pada akhir Februari mendatang. Sekda menambahkan yang paling banyak temuan itu adalah persoalan hibah, sehingga harus dilengkapi bukti dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas tidak ada temuan lainnya berkaitan dengan administrasi saja. (cem)

Baznas Kota Mataram Targetkan ZIS Rp 3,8 Miliar Mataram (Suara NTB) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram menargetkan perolehan ZIS (zakat, infak, sadaqah) dari PNS lingkup Pemkot Mataram di tahun 2015 sebesar Rp 3,8 miliar. Target ini disampaikan Ketua Baznas Kota Mataram, H. Mahsar Malacca meningkat dari realisasi tahun 2014 lalu yang mencapai Rp 3,6 miliar. Mahsar mengatakan pihaknya optmis target tersebut dapat tercapai karena di tahun ini para guru juga akan diminta untuk membayar zakat. Disamping dijadikannya Kelurahan Karang Pule untuk percontohan pengelolaan zakat. “Insya Allah mudahmudahan bisa tercapai. Mulai tahun ini Karang Pule kita garap. Guru juga kalau bisa kita naikkan, dan pegawai sekretariat juga,” jelasnya. Untuk kewajiban pembayaran zakat untuk guru yang ada di Kota Mataram ini, Mahsar mengatakan pihaknya akan segera bertemu dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram. Sela-

ma ini para guru tidak membayar zakat, hanya berinfak 2,5 persen dari honornya. “Gajinya sekitar Rp 6 jutaan. Dan itu kita ambil 2,5 persen, walaupun begitu hasilnya lebih besar. Tetapi kalau memang berzakat bisa lebih besar lagi dan jangkauannya lebih luas,” ujarnya. Para pegawai negeri di lingkup Pemkot Mataram juga disampaikan Mahsar lebih banyak yang mengeluarkan infak daripada zakat. Nilai zakat yang diterima pihaknya lebih kecil dibandingkan infak. “Infak banyak karena lebih banyak yang berinfak daripada berzakat. Infak dan zakat itu samasama dipotng 2,5 persen tapi masih ada yang serahkan Rp 25 ribu, Rp 10 ribu,” jelasnya. Jika pegawai negeri maupun guru lebih banyak yang membayar zakat dan berinfak, maka nilai zakat yang berhasil dihimpun pihaknya akan lebih banyak. “Banyak yang berzakat, tapi lebih banyak yang berinfak dan nilai infaknya kecil-kecil dan itu perlu didorong,” jelasnya. (ynt)

Status Pusat Kuliner di Punia Harus Dicabut Mataram (Suara NTB) Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., meminta Pemkot Mataram atau kelurahan terkait mencabut status pusat kuliner di Kelurahan Punia. Status sebagai pusat kuliner dianggap tak layak karena penjual makanan hanya beberapa saja.

Wayan Wardana kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (3/2) mengungkapkan, Pemkot Mataram sesungguhnya belum serius mengelola pusat kuliner. ‘’Mestinya yang namanya pusat kuliner itu, semua menjual makanan. Tapikan ini ndak. Ada tukang las di sana, ada pengepul barang rong-

sokan, ada bengkel dan sebagainya,’’ terangnya. Kondisi itu membuat Kelurahan Punia tak layak menyandang status pusat kuliner. Pada prinsipnya, kata Wayan Wardana, pihaknya mengapresiasi adanya pusat kuliner. Hanya saja, perlu dipikirkan penataannya. ‘’Kalau sep-

erti itukan, malu kita sama orang luar yang datang ke Mataram. Masak pusat kuliner seperti itu,’’ ujarnya. Ia lebih setuju di sepanjang ruas jalan depan SMP 7 Mataram ditetapkan sebagai pusat kuliner. ‘’Karena kalau malam itu penuh yang jualan,’’ cetusnya. Menurut politisi PDI Perjua-

ngan ini, tidak masalah Pemkot menciptakan pusat kuliner. Namun yang perlu diperhatikan adalah penataan, kebersihan dan ragam menu yang dijual. Menurutnya penunjukan Punia sebagai pusat kuliner, sangat tidak tepat. Selain jalan yang sempit kebersihan juga kurang terjaga. Harusnya,

demikian Wayan Wardana, Pemkot harus memikirkan tempat yang pas dengan desain yang menarik. Nantinya pedagang yang berjualan di pusat kuliner itu harus dipilih secara selektif. Supaya menu yang dijual di pusat kuliner itu, menunjukkan ciri khas tersendiri. Selain itu, harus disediakan

lahan parkir bagi pengunjung. Karena pengunjung yang telah mengeluarkan uang, tentu menginginkan kenyamanan. Ia menuding penunjukan Punia sebagai pusat kuliner tanpa melalui kajian. ‘’Itu cuma pasang plang saja tapi kenyataannya hanya satu dua yang jualan,’’ ungkapnya. (fit)

SUARA NTB Rabu, 4 Februari 2015

Berdampak pada PAD LARANGAN rapat di hotel yang diberlakukan oleh Kemen-PAN RB tidak hanya berimbas pada pendapatan hotel, pedagang mutiara dan lain sebagainya. Pembatasan rapat itu juga berdampak pada pendapatan daerah. Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram, H.M. Syakirin Hukmi mengaku tidak berani memasang target untuk peningkatan pendapatan dari sektor pajak restoran dan hotel. Pasalnya, larangan rapat di hotel dinilai mempengaruhi penghasilan hotel dan restoran sehingga (Suara NTB/dok) berimbas pada retribusi H.M. Syakirin Hukmi yang dibayarkan. Untuk target hotel dan restoran ditetapkan sekitar Rp 9,5 miliar. “Sekarang kita tidak berani menaikkan target pajak dari hotel dan restoran, karena kan ada larangan di sana,” kata Syakirin dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (2/2). Menurutnya, larangan tersebut akan mengakibatkan penghasilan hotel dan restoran akan kembang kempis. Logikanya, tidak mungkin hotel ataupun restoran membayar retribusi karena tidak ada yang memanfaatkan fasilitasnya. Artinya, penghasilan pengusaha akan stagnan atau bisa saja menurun. “Jelas akan terasa imbasnya,” paparnya. Seharusnya kata Syakirin, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat harus menyesuaikan dengan kondisi daerah masing – masing. Kota Mataram khususnya dan NTB umumnya yang mengandalkan dari sektor jasa akan terkena dampak dari kebijakan itu. Semestinya, larangan itu diterapkan di Jakarta dan daerah maju lainnya. Potensi apakah naik atau tidaknya target penerimaan dari sektor hotel dan restoran itu, nantinya akan dilakukan pengkajian pada semester pertama. Karena memang diakui, bulan Januari hingga Maret ini tingkat kunjungan ke daerah masih minim, sehingga belum sangat terasa. “Nanti kita bisa lihat pada sementer pertama, karena kita akan kaji,” tambahnya. Kalaupun ini akan berdampak pada pendapatan, potensi apa yang bisa dimaksimalkan sehingga target PAD bisa terpenuhi? Syakirin mengatakan, peluang pendapatan itu memang akan terasa jelas tidak hanya bagi pemerintah tetapi masyarakat kecil. Namun, mengembalikan pendapatan itu akan dilakukan dengan mengintensifkan dan mengoptimalkan pengawasan terhadap sumber penerimaan dari segala sektor. Ia mengakui sumber pendapatan terbesar Pemkot Mataram berasal dari rumah sakit. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Limbah Rumah Sakit dan Hotel di NTB Masih Buruk an udara, atau atau air limbah yang tidak dikelola dengan baik,” demikian penegasannya. Khusus untuk yang raport hitam ini, seandainya tidak ada perbaikan dan mengabaikan penilaian BLHP, tindakannya akan diberikan surat paksa, bahkan sanksi hukum tindak pidana jika tidak ada perbaikan sama sekali. Sementara itu, beberapa perusahaan yang kategori mendapatkan penilaian hijau di antaranya PLTD Labuan Sumbawa, PLTD Ampenan, PLTD Bima, PLTD Niu Bima, PLTD Paokmotong. Lainnya, PT. Pertamina (DPPU) Lombok Group, TBBM Badas, TBBM Bima, TBBM Ampenan dan PT. NNT. “Belum ada perusahaan yang dapat penilaian gold dari Kementerian. Itu penialian sempurna dan produknya bisa diterima langsung di pasar internasional,” tambahnya. Untuk penilaian ini bahkan

Mataram (Suara NTB) Belasan rumah sakit dan hotel yang beroperasi di NTB mendapat raport buruk dari Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) Provinsi NTB. Menyusul tata kelola limbahnya yang belum sesuai ketentuan. Kepala BLHP, Ir. H. Hery Erpan Rayes, MM bersama beberapa kepala bidang yang mendampinginya, Selasa (3/2), menyebutkan terdapat lima kategori penilaian yang diberikan. Tingkat paling buruk adalah raport biru kemudian naik ke merah, biru, hijau dan gold. Di NTB, di antaranya yang mendapat penilaian paling buruk (hitam) yakni Rumah Sakit Harapan Keluarga (RSHK), RSUD Praya Lombok Tengah dan RSI Siti Hajar Mataram. Sementara 18 lainnya yang mendapatkan raport merah yakni PT. Narmada Awet Muda, Samawa Sea Side Cottage, Qunci Villas, Hotel Puri Saron, Jeeva Klui Resort, Lombok Lodge, Lom-

bok Garden, Lombok Plaza, Grand Royal Taliwang, Living Asia, Santika Mataram Hotel. Menyusul RSUD Patut Patuh Patju, RS. Risa Sentra Medika, RS. Kota Mataram, RSUD. Dr. Soedjono, PLTD Taman Baru, PLTD Taliwang dan PLTD Dompu. Untuk penilaian raport hitam, kata Mantan Kepala Disnakeswan Provinsi NTB ini, pengelolaan limbahnya paling buruk. Tetapi bisa saja ada unsur ketidaksengajaan bahkan karena keterbatasan pengetahuan manajemen. “Setelah kami beritahukan, mereka ada progres untuk melakukan perbaikan,” demikian dikatakannya.

Untuk perusahaan yang menerima raport merah ini, dinilai sedikit lebih baik dari raport hitam. Tetapi masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan. Mengapa perlu diberikan kriteria penilaian bagi semua perusahaan? Jika pengelolaan limbah tidak profesional, tentunya itu melanggar ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain (masyarakat). “Misalnya limbah sebelum dikelola langsung dibuang ke laut atau sungai. Atau bola lampu yang tidak dipakai ditempatkan di tempat sembarangan dan tidak ada keterangan tempat. Kemudi-

(Suara NTB/bul)

H. Hery Erpan Rayes bisa menjadi rekomendasi untuk pengajuan kredit di perbankan. Sebab perbankan sendiri mengucurkan dananya dengan mempertimbangkan rekomendasi pengelolaan limbahnya. (bul)

Investor Kantongi Izin Perkebunan Kayu Putih di Bima Bima (Suara NTB) Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Bima memastikan investor PT Sanggar Agro Persada tetap akan berinvestasi mewujudkan perkebunan kayu putih di Kecamatan Sanggar dan Tambora. Sebelumnya perusahaan tersebut sudah memiliki hak guna usaha (HGU) dua wilayah tersebut. SekretarisDisbunKabupaten Bima, Sulfan Akbar, S.Sos kepada wartawan, Selasa (3/2) mengatakan,kepastianinvestasitersebutdilihatdarikomitmen perusahaan. “Tetap lanjut, kita mendapatkan gambaran dari (Suara NTB/uki) perusahaan mereka pasti muSulfan Akbar lai kegiatannya,” ujarnya. Menurut Sulfan, tidak ada masalah terkait HGU PT Sanggar Agro Persada. Perusahaan tersebut sudah mengantongi beberapa izin pendukung untuk kegiatan investasi kayu putih. Kehadiran investor di Kabupaten Bima sangat positif karena selain mendongkrak pendapatan daerah, juga akan menyerap banyak tenaga kerja. Dikatakannya, selain di wilayah Sanggar dan Tambora, beberapa wilayah lain seperti Kecamatan Donggo berpotensi sebagai lokasi budidaya dan pengembangan kayu putih. Saat ini, Dishub juga mendorong budidaya perkebunan cokelat, tembakau, dan kopi. (uki)

(Suara NTB/bul)

PINDANG - Infrastruktur pendukung bagi para pedagang hasil tangkap laut kondisinya masih memprihatinkan. Terlihat di pelabuhan pendaratan ikan di Tanjung Luar Lombok Timur sarana dan prasarana bagi proses pengolahan hasil tangkap nelayan menjadi setengah jadi nampaknya masih membutuhkan dukungan serius pemerintah. Nampak salah satu pedagang ikan pindang di pelataran kumuh pusat pengolahan ikan Tanjung Luar sedang menunggu kendaraan yang akan mengangkut pindangnya ke pasar, Senin (2/2).

Raskin 2015 Segera Didistribusikan Mataram (Suara NTB) Penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin) tahun 2015 di seluruh NTB segera akan didistribusikan. Raskin mencapai 7.073.490 kg, sesuai jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) 471.566. Masing-masing RTS akan memperoleh 15 kg/bulan atau 180 kg/tahun. “Berdasarkan panduan umum yang diberlakukan secara nasional, yang dibuat oleh tim Raskin pusat, pada tahap distribusi Raskin untuk wilayah

NTB pada tahun 2015 ini akan mencapai 7.073.490. Pagu Raskin per RTS akan disesuaikan dengan jumlah masyarakat miskin penerima manfaat Raskin sebanyak 471.566 RTS,” demikian disampaikan oleh M. Sugit Tedjo Mulyono, Sekretaris Koordinator Raskin NTB pada acara launching penyaluran Raskin 2015 di Mataram, Selasa (3/2). Sebelum penyaluran, pihaknya akan melakukan koordinasi lintas wilayah dari provinsi hingga desa. Sehingga penyaluran tepat dengan kualitas beras yang akan disalurkan dan juga laporan hasil penyaluran segera dilaporkan sebagai pertanggung jawaban. Mempelajari pengalaman tahun lalu, kebanyakan beras yang disalurkan dengan kualitas rendah alias rusak. “Untuk melancarkan program ini nanti akan dilakukan koordinasi lebih dahulu

HILANG STNK R2 HONDA DR5814BC NOKA/NOSIN: MH1JF12148K361286/ JF12E-1365854 AN. HAJAH MUZAWWIRAH HILANG DISEKITAR TAMAN UDAYANA KOTA MATARAM

RUPA-RUPA

wilayah NTB, jika ada persoalan di wilayah masing-masing, termasuk persoalan jikalau ada yang menolak Raskin disalurkan di wilayahnya. Bercermin dari tahun lalu, beberapa desa di kabupaten menolak Raskin tersebut. Karena antisipasi persoalan itu pihaknya akan segera koordinasi dengan kepala daerah masing-masing. “Tidak ada yang boleh menolak, jika ada yang menolak segera koordinasikan kepada kami,” tuturnya. (rai)

dengan kepala tim tiap wilayah,” tutur Mulyono. Kepala Dinas Sosdukcapil Provinsi NTB, Drs. H.M. Husni Thamrin, MM, menyatakan, dalam penyalurannya akan menggunakan sistem raskin Cash and Carry. Dibayarkan begitu tiba di titik penyaluran atau bisa sebelum raskin disalurkan. Sebagai barometer dalam distribusinya akan digunakan sistem tersebut. “Sistemnya akan dibayar ketika distribusi raskin tiba di lokasi atau bisa juga dibayar duluan sebelum raskin disalurkan, atau biasa disebut sistem cash and carry sehingga memudahkan penyaluran,” ungkapnya. Thamrin berharap semua pihak segera berkoordinasi dengan mitra dan cepat dengan ketua tim di seluruh

H.M. Husni Thamrin (Suara NTB/rai)

Harga Rata-rata Beberapa Bahan Pokok di Pasar Tradisional di KOTA MATARAM Tanggal pemantauan : 03/02/2015 No Nama Barang 1 2 3

8 9 10

BERAS -C4 Medium/Dolog GULA PASIR

kg kg

MINYAK GORENG -Bimoli Refill Biasa

KEBON ROEK

PAGESANGAN

MANDALIKA

RATA-RATA

Kemarin

Hari ini

Kemarin

Hari ini

Kemarin

Hari ini

Kemarin

Hari ini

9,000 12,000

8,500 12,000

8,833 12,000

Rp.

-333

-2.74

Liter

15,000

-Tanpa Merk TEPUNG TERIGU - Segitiga Biru

12,000

11,000

12,500

12,167

11,833

10,000

9,000

9,667

- Cakra Kembar - Kunci DAGING

kg kg

10,000 11,000

10,000 11,500

10,000 11,000

10,000 11,167

-Sapi Murni -Ayam Boiler -Ayam Kampung

kg kg kg

100,000 30,000 60,000

100,000 32,000 50,000

100,000 30,000 50,000

100,000 30,000 60,000

100,000 31,000 60,000

100,000 30,667 56,667

100,000 30,333 56,667

-333

-1.09

Butir

1,350

1,400

1,300

1,367

1,333

-33

-2.44

Butir

2,000

1,600

1,867

TELUR -Telur Ayam Broiler -Telur Ayam Kampung CABE MERAH - Kriting

25,000

22,000

20,000

18,000

22,333

21,000

-1,333

-5.97

- Biasa CABE RAWIT - Hijau

20,000

22,000

20,000

16,000

12,000

19,333

17,333

-2,000

-10.34

15,000

20,000

10,000

9,000

15,000

14,667

-333

-2.22

- Merah BAWANG MERAH BAWANG PUTIH

kg kg kg

28,000 20,000 14,000

35,000 22,000 16,000

30,000 20,000 15,000

22,000 16,000 12,000

25,000 17,000 12,000

28,333 19,333 14,000

27,667 19,000 13,667

-667 -333 -333

-2.35 -1.72 -2.38

-667

-3.08

SUSU KENTAL MANIS - Merk Bendera - Merek Indomilk SUSU BUBUK - Merek Indomilk

Satuan

- Merek Dancow GARAM BERYODIUM - Bata (250g)

397gr/kl

10,000

9,000

9,667

390gr/kl

9,500

9,600

8,500

9,200

400 gr/kt

35,000

33,000

32,500

33,500

400 gr/kt

45,000

43,000

42,500

43,500

buah

8,000

6,000

6,667

- Halus KACANG KEDELAI

-Ex. Impor -Kedelai Lokal KACANG TANAH

kg kg kg

11,000 11,000 23,000

10,000 12,000 20,000

10,000 12,000 18,000

10,000 11,000 22,000

10,333 11,333 21,667

10,333 11,333 21,000

14 15 16

KACANG HIJAU INDOMIE KARI AYAM IKAN ASIN TERI

kg bungkus kg

20,000 2,000 60,000

20,000 1,900 55,000

18,000 1,850 40,000

19,333 1,917 51,667

17 18 19

IKAN KEMBUNG KETELA POHON JAGUNG PIPILAN KERING

kg kg kg

30,000 3,000 4,000

25,000 2,500 3,500

30,000 2,500 4,000

28,333 2,667 3,833

(Bukan Untuk Pakan Unggas)

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat

SUARA NTB Rabu, 4 Februari 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Bangunan di Atas Bukit

Bupati KLU Nilai Tidak Masalah Tanjung (Suara NTB) Sorotan Pemprov NTB terhadap keberadaan hotel yang membangun di atas bukit di kawasan wisata Lombok Barat dan Lombok Utara, dianggap enteng oleh Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) H. Djohan Sjamsu,SH. Menurutnya, jumlah areal kawasan perbukitan yang dibangun oleh pelaku wisata belum begitu massif dibandingkan dengan Lombok Barat. Bagi Bupati KLU membangun di atas bukit tidak jadi masalah, karena ia meyakini pihak pengembang tidak akan sembarangan membangun di lokasi bukit dan dengan konstruksi yang serampangan. “Bagi saya, mau hotel di atas bukit tidak jadi soal, sepanjang mereka mampu,” jawab Djohan Sjamsu enteng saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (3/2). Kendati demikian, Djohan tetap tegas membangun di kawasan perbuktian harus diikuti dan dikontrol oleh pemerintah. Dalam hal ini, jika dipandang kawasan itu berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat, maka sebaiknya pemerintah

tidak menerbitkan izin. Termasuk Pemprov NTB yang dalam hal ini banyak menangani AMDAL untuk hotel-hotel besar, agar berpikir ulang dalam menerbitkan rekomendasi. “Saya kira, ada tugas-tugas yang mana Pemda, yang mana provinsi soal hotel ini. Jika lokasi memang tepat untuk bangun kenapa tidak,” sambungnya. Bagi Bupati KLU, komentar Pemprov NTB di koran tergolong terlambat. Karena ter-

”Bagi saya, mau hotel di atas bukit tidak jadi soal, sepanjang mereka mampu,” H. Djohan Sjamsu bukti di areal wisata Lombok Barat yakni dari Senggigi sampai Malimbu (batas KLU), sudah bertebaran hotelhotel dengan kapasitas yang

Sampah Jadi Prioritas MENGANTISIPASI penumpukan sampah yang terjadi pada musim hujan, Dinas Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Lombok Timur (Lotim) fokus pada pengangkutan sampah di saluran irigasi. Sampahsampah yang berada di saluran-saluran irigasi bisa memicu banjir yang bisa meluap ke badan jalan. Kepala Dinas Kebersihan dan Tata Kota Kabupat(Suara NTB/dok) en Lotim, H.Ridatul Yasa, H. Ridatul Yasa menegaskan, penanganan sampah saat ini menjadi fokus prioritas dari pihaknya. Menurutnya, meningkatnya volume sampah disebabkan sampah kiriman, sehingga tersendat di bagian drainase yang lebih kecil.” Sekarang ini kita masih fokus dalam penanganan sampah terutama di dalam kota,” terangnya, Selasa (3/2). Disebutkannya, penumpukan sampah biasanya terjadi di pemukiman-pemukiman yang lebih padat. Oleh sebab itu, mobil-mobil roda tiga juga dituntut masuk ke dalam untuk mengangkut sampah supaya tidak menumpuk. Untuk itu, Ridatul berharap supaya masyarakat dengan sukarela dan lebih teratur menempatkan sampah-sampahnya supaya para petugas lebih mudah dan cepat mengangkutnya. Bahkan, ia juga berharap sebelum ditumpukkan, sampah plastik dan sampah biasa dipilah agar bisa dimanfaatkan kembali. (yon)

Investasi Wisata Sekaroh

PT ESL Dipersilakan Ajukan Izin Ulang Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) mempersilakan konsorsium perusahaan investasi pariwisata asal Swedia, PT Eco Solution Lombok (ESL) untuk mengajukan ulang izin investasinya. Dikabarkan sebelumnya, ratusan hektar kawasan hutan lindung di Sekaroh, meliputi Tanjung Ringgit dan Pantai Pink siap dikembangkan oleh (Suara NTB/rus) Muhammad Syukri investor ini. Akan tetapi sampai batas waktu yang telah ditetapkan, tidak kunjung ada realisasi. Selain itu, ada prosedur perizinan yang belum dilengkapi ESL. Hal ini diungkap Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Lotim, Muhammad Syukri. Kepada media di Selong, Selasa (3/2), ia mengemukakan, izin prinsip pertama yang dikeluarkan bupati sebelumnya berlaku satu tahun, yakni sampai tanggal 15 April 2014. Sejak dikeluarkan pada tahun 2013 lalu, tidak pernah ada aktivitas dalam upaya merealisasikan investasinya. Perusahaan yang berencana menyulap kawasan Tanjung Ringgit dengan konsep eco tourism itu belum dilihat bukti keseriusannya oleh Pemkab Lotim. Terpenting pula berdasarkan regulasi teranyar, Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 1K.5299/Menhut-II/Reg-I/2014 tentang pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang untuk kawasan Hutan Lindung Model Rinjani Timur Periode 2014-2023. ESL selama ini belum pernah memiliki dokumen tentang rencana pengelolaan tersebut. Jika mengajukan kembali diminta untuk melengkapi dokumen tersebut. Terdengar kabar sebelumnya, izin ESL ini sebenarnya sudah dibekukan, karena sudah cacat hukum. Muhammad Syukri membantah kalau izin PT. ESL sudah dicabut. Namun, pihaknya meminta pada perusahaan mengajukan izin ulang. Jika tidak segera mengajukan, kawasan yang dilirik ESL bisa diberikan kepada investor lain yang jauh lebih serius. Indikator keseriusan sesuai dengan komitmen awal Pemkab Lotim ini adalah harus ada dana keseriusan yang ditaruh di perbankan daerah. Dana tersebut ditegaskan kembali bukan untuk daerah, melainkan tetap menjadi milik investor tersebut. Dilirik Investor Lain Saat ini kawasan wisata yang berada di Register Tanah Kehutanan (RTK) 15 kawasan hutan lindung Sekaroh ini sudah banyak dilirik investor. Termasuk yang sudah melakukan pembangunan yakni PT Lombok Saka, pemilik Hotel Jeeva Bloam di Tanjung Bloam Sekaroh, PT Ocean Blue Resort Indonesia (OBRI) yang sudah siap mengembangkan Gili Sunut dan PT Pola Marta Persada. Ketiga investor ini sudah mendapatkan izin prinsip dari Bupati Lotim dan tinggal menunggu izin berikutnya. Yakni Izin Usaha Pengembangan Jasa Lingkungan Pariwisata Alam (IUPJL PA). “Sekarang IUPJL-nya sedang dalam proses,” demikian paparnya. Karena itulah ESL lanjutnya diberikan kesempatan untuk mengajukan ulang agar bisa dibagi ditentukan kawasan yang akan dikembangkan sehingga tidak tumpang tindih. (rus)

tidak sedikit. Dibandingkan dengan di KLU, jumlah hotel di kawasan perbukitan di Lombok Barat menurutnya lebih banyak. “Lagi pula, kenapa baru sekarang Pemprov (NTB) ngomong soal ini. Investornya sudah membangun dari dulu di Lombok Barat. Kita ini tergolong masih baru, dan masih sedikit,” sindirnya. Djohan memberi penekanan sekaligus heran, jika paradima view menjadi pertimbangan utama kalangan investor dalam membangun resort. Seolah terjadi pergeseran minat, di mana belakangan investor mulai berbondong-bondong melirik kawasan wisata perbukitan sebagai lokasi investasi fisik hotel dan restoran. “Saya juga, heran kenapa investor ini lebih cenderung ke perbukitan. Dan saya yakin, investor tidak akan mau rugi berinvestasi di tempat berisiko. Kalaupun di perbukitan, maka dia juga sudah memikirkan sejak awal bagaimana memelihara lingkungan,” demikian Djohan Sjamsu. (ari)

(Suara NTB/ars)

VILA ATAS BUKIT - Inilah salah satu bukit di Nipah KLU yang siap dibangun vila atau hotel. Bagi Bupati KLU, pembangunan di atas bukit tidak masalah asalkan tidak sembarang membangun.

Mantan Kepala BPM KLU Beri Klarifikasi Pelaksanaan RTLH Tanjung (Suara NTB) Menyusul langkah Kejaksaan Negeri Mataram yang mengusut program pemberdayaan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Program Bantuan Stimulan perumahan Swadaya (BSPS) Kemenpera tahun 2013 lalu, mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan KB, dan Pemerintahan Desa (BPM PPKB dan Pemdes) KLU, Herianto, SP., muncul memberikan klarifikasi. Dalam hal pelaksanaan program dimaksud, pihaknya hanya menjalankan tugas dan fungsi sesuai batas kewenangan yang diatur Kemenpera dalam Permen Nomor 6 Tahun 2013. “Terkait pemberitaan media, terkesan saya didakwa,” katanya mengawali klarifikasi, di ruang kerjanya, Selasa (3/2). Sesuai Pasal 17 dalam regulasi tersebut, jelas Herianto, SKPD tugasnya hanya membantu satuan kerja (satker) dari Kemenpera untuk melakukan sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, serta membantu monitoring dan evaluasi. BPMD bersama pihak terkait, dalam hal ini masuk ke dalam Tim Teknis, bersama Kabid BPM, Kabid Fisik Bappeda, Camat Bayan, dan 4 Kades (Sambik Elen, Senaru, Karang Bajo dan Akar-Akar), selaku desa penerima program. Tugas tim tek-

nis tupoksinya sama, yakni membantu satker. Masuknya program dimaksud ke Bayan, tidak lepas dari angka kemiskinan di KLU yang ketika itu masih tercatat 43,14 persen. Dari sisi fisik perumahan, angka ini menyumbang RTLH mencapai total 14 ribu unit. “Hanya di sanalah kepuasan kita, sebagai Kepala SKPD bisa membawa program ke masyarakat, membantu masyarakat tidak mampu,” lanjutnya. Dalam pelaksanaan program, kata Herianto, dana BSM ini pun tidak melalui BPMD, Camat ataupun kepala desa, melainkan ditransfer langsung Kemenpera ke rekening pribadi penerima BSPS. Hanya saja, dibandingkan dengan program tahun 2011, terdapat perbedaan dengan 2013. RTLH tahun 2011, masyarakat bisa mencairkan langsung dalam bentuk uang tunai, tapi tahun 2013, dana masuk ke rekening masyarakat. Hanya saja, masyarakat juga tidak boleh mencairkan dalam bentuk uang tunai, sehingga BRI memfasilitasi transfer dana dari masyarakat ke toko bangunan (suplier). “Adapun toko yang menjadi suplier, Herianto

tidak ada kewenangan pihaknya untuk menunjuk, melainkan ditunjuk oleh masyarakat sendiri. Setelah transfer dilakukan, barulah toko mendistribusikan material ke masyarakat. Jadi karena mekanisme seperti itu, saya tidak mengambil kebijakan apapun dalam program ini,” tegas Herianto. Dalam aspek kontrol tentu program ini terbentur dengan kualitas SDM. Menurut Heri, untuk mengawal Kemenpera menunjuk Tim Pendamping Masyarakat (TPM) melalui SK. TPM berperan dalam membantu perencanaan, pembuatan rekening, proses distribusi, hingga pelaporan. “Dan TPM ini

tidak juga di bawah BPM, kita hanya sebatas koordinasi. Maka dalam pelaksanaan koordinasinya, kita turun kalau ada kendala yang dialami. Ini juga yang mendorong dibukanya posko di tingkat desa,” terangnya. Ia mengingat betul, bahwa di 2013 lalu, tidak ada pengaduan yang masuk ke posko, kecuali keluhan terkait keterlambatan dan realisasi transfer dana dari bank. Komitmennya ketika itu adalah meminta Bupati KLU untuk membantu memfasilitasi, sehingga transfer dapat cepat dilakukan. Ia mengungkap pula, bahwa hasil koordinasi dengan BPKP awal 2014, temuan yang muncul ketika itu hanya masalah keterlmabatan pengiriman barang. Namun ada faktor sosial budaya masyarakat yang diterima oleh BPKP, di mana masyarakat masih mempercayai adanya hari baik untuk distribusi barang. Hal ini pun, turut membantu mempengaruhi keterlambatan distribusi. “Di Kejari juga saya jelaskan seperti ini, hanya sebatas kewenangan, tidak ada kewenangan terkait masalah dana, apalagi penunjukan toko,”sambungnya lagi. Mempertegas mekanisme bantuan, Heri menyatakan

bahwa Deputi telah mengeluarkan edaran bahwa toko (suplier) haruslah ditunjuk oleh masyarakat. Demikian dengan diatur harga material, telah mekanisme survai kelompok penerima bantuan. “H-1 pengusulan, harus sudah ada harga perencanaan. Kita pun tidak berani intervensi itu. Di Karang Bajo saya diisukan, sampai saya turun dan menjelaskan, yang penting suplier alokasikan material senilai Rp 7,5 juta berdasarkan rencana pembelian bahan material yang dibuat masyarakat didampingi TPM,” paparnya. Dikonfirmasi terkait isu munculnya kerugian negara oleh Kejari, Herianto menjelaskan bahwa tolok ukur keberhasilan program ada dua indikator, salah satunya, faktor sumber daya masyarakat. Ketika sumber daya ada, maka praktis bangunan tersebut jadi. Ketepatan koordinasi dengan TPM, ia memperoleh gambaran bahwa, yang fisiknya 100 persen itu telah mencapai di atas 90 persen. “Saya pikir ini luar biasa dibandingkan stimulan di daerah lain. Nah yang belum jadi, hanya faktor (kurangnya) swadaya. Karena BSPS, Pak Bupati sendiri menyampaikan, bagaimana mungkin membangun rumah dengan dana Rp 7,5 juta, sehingga sangat tergantung dari swadaya,” demikian Herianto. (ari)

(Suara NTB/dok)

Kisruh Pasar Pancor

Bangun 24 Lantai

Pedagang Kembali Mengadu ke Dewan Condotel Amarsvati Belum Selong (Suara NTB) Kisruh Pasar Pancor sampai saat ini tak kunjung usai. Rekomendasi Komisi III DRPD Lombok Timur (Lotim) diakui hanya macan ompong, karena tidak bisa dilaksanakan oleh eksekutif. Selasa (3/2), sejumlah pedagang kembali mendatangi gedung DPRD Lotim dan menanyakan tindak lanjut dari tuntutan awal memberhentikan kepala pasar. Syukriadi salah seorang perwakilan pedagang menyampaikan harapan pedagang agar kepala pasar segera diganti. Ia pun menilai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) dan kepala pasar ada main-main. Menurut para pedagang yang diadvokasi para mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini, sudah ada bukti dari dugaan pelanggaran yang dilakukan sang Kepala Pasar. Rekomendasi pun sudah disampaikan ke Bupati Lotim. Diharapkan pula oleh para pedagang, ada kejujuran dari kepala pasar untuk menyampaikan data dan laporannya diminta tidak direkayasa. Karena dikhawatirkan, dilihat dari bukti pungutan ke pasar ini tidak diberikan kwitansi yang bagus. Seperti retribusi jaga malam Rp 10 ribu itu tulis tangan saja. “Khawatir data ini disembunyikan,” ungkapnya. Para pedagang pun mengancam untuk tidak tidak bayar retribusi jika tuntutan mereka tidak digubris. Di samping itu para pedagang ini mengeluhkan sikap Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) yang dinilai arogan. Dalam pertemuan yang difasilitasi Ketua Komisi III R. Rahadian Soedjono dan anggota di ruang Komisi III DPRD Lotim

ini hadir Sekretaris PPKA Iswan Rakhmadi, Kabid Retribusi dan Pendapatan lain-lainn L. Fauzan Ansori dan perwakilan dari Pol PP. Ketua Komisi III DPRD Lotim R. Rahadian Soedjono, mengaku pihaknya sudah memberikan rekomendasi untuk eksekutif agar menonaktifkan kepala pasar. Namun rekomendasi yang diberikan tidak dilaksanakan eksekutif. Begitu juga anggota Komisi III DPRD Lotim, Mustayib menilai rekomendasi yang dikeluarkan itu ibarat macan ompong dan tidak bisa dilaksanakan. Dalam hal ini, mereka menginginkan pemerintah mengedepankan keamanan dan kenyamanan pedagang. Pol PP yang turun turun diminta tidak bersikap premanisme. Harapannya segera ada solusi, pedagang yang tidak bayar sesuai aturan juga disalahkan. Anggota DPRD lainnya, H.

Abdul Aziz, berharap ada keputusan yang bijak. Masyarakat jangans ampai ada yang merasa dirugikan. Kalau pemberhentian kepala pasar dianggap berat, diminta antara kepala pasar dengan pedagang ini bisa berdamai. Hal senada dipaparkan Anggota DRPD Lotim, Asmat. Ia pun mengingatkan perlunya mendatangkan kepala pasar langsung dalam pertemuan serupa. Pasalnya sejauh ini, tidak pernah ada klarifikasi dari kepala pasar. Pedagang pasar diminta memahami ketentuan Perda 11 2010 yang mengatur soal besaran retribusi pasar. Sekretaris Dinas PPKA, Iswan Rakhmadi menyambut baik rencana pertemuan tersebut. Menurutnya, soal tuntutan pemberhentian tidak bisa dilakukan oleh PPKA, karena menjadi kewenangan Bupati Lotim. Termasuk, surat resmi rekomendasi menonaktifkan kepala pasar tidak ada tembusan yang diterima dari Dewan. (rus)

(Suara NTB/rus)

DATANGI - Para pedagang kembali mendatangi DPRD Lotim, Selasa (3/2). Mereka mempertanyakan kembali tuntutan awal mereka agar Kepala Pasar Pancor diganti.

Kantongi Izin Pemda KLU

Tanjung (Suara NTB) Meski Manajemen Condotel dan Villa Amarsvati telah melakukan peletakan batu pertama (ground breaking) Jumat – pekan lalu, namun terdapat fakta menarik terkait izin perusahaan tersebut. Ternyata, condotel yang amdalnya dikaji oleh Pemprov NTB itu belum mengantongi izin untuk pembangunan 24 lantai. Sementara izin yang dikantongi adalah izin bangunan dengan tekstur 3 lantai saja, sebelum perusahaan berpindah kepemilikan. Di hadapan rombongan Komisi I DPRD KLU yang meminta klarifikasi atas gonjang – ganjing Condotel Amarsvati di media, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, H. M. Sumadi, SH, mengungkap terhadap rencana perubahan bangunan dari 3 lantai ke 24 lantai, belum mengajukan izin ke Pemda KLU. Pihak manajemen hotel memang sudah berencana mengajukan izin, namun hingga kini belum masuk ke meja KPPT KLU. Sementara Kasi Perizinan, M. Iqbal, yang turut menerima kunjungan Komisi I mengatakan dari draf perencanaan pembangunan yang diajukan perusahaan, diketahui Pelaksana pembangunan dilakukan oleh PT. Duta Megah Laksana, berkedudukan di Jakarta. Dijelaskan, pengajuan izin yang dilakukan tahun 2013 lalu, adalah Izin Peruntukan Tanah seluas 1 hektar (lebih sedikit). Dengan dasar Perda No. 9 tahun 2011, maka KPPT mengeluarkan izin yang berlaku selama 6 bulan, dan dapat diperpanjang selama 1 tahun.

Atas dasar Izin Peruntukan itulah, KPPT mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Amarsvati. Adapun luas bangunan sesuai IMB tercantum, 1271,33 meter persegi, untuk konstruksi 3 lantai. Dalam perjalanannya, terjadi perubahan kepemilikan yang mengakibatkan perubahan rencana investasi dari 3 lantai ke 24 lantai. “Menurut ketentuan dalam Permen LH No.16 tahun 2013, maka bangunan 24 Lantai Wajib AMDAL, dilihat dari volume dan luas bangunan. AMDAL ini sedang diproses di Provinsi,” kata Iqbal. Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., meminta pihak KPPT berkoordinasi dengan pihak manajemen Amarsvati untuk menjadwalkan inspeksi ke lokasi pembangunan. Dewan KLU sama sekali tidak pernah diajak berkomunikasi oleh eksekutif terkait hotel dengan konstruksi 24 lantai. Terlebih di lokasi pembangunan, akan mengorbankan satu unit SD yang harus terkena gusuran. Artinya, apakah digusur atau tidak, diganti rugi atau tidak SD tersebut, maka pihak Pemda maupun Amarsvati harus memperoleh izin DPRD untuk persetujuan ruislag. Dewan KLU tegas Ardianto, tidak ingin menghalangi rencana investasi pemerintah. Namun ia meminta semua pihak, tak terkecuali pemodal sektor pariwisata, untuk memperoleh persetujuan lebih dulu termasuk dengan DPRD terkait ruislag bangunan SD. (ari)

SUARA NTB Rabu, 4 Februari 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kualitas Proyek Fisik Rendah Cabut 10 IUP KEPALA Dinas Pertambangan Dan Energi (Distamben) Lombok Barat (Lobar), Ir. Budi Darmajaya mengatakan luas areal tambang di Sekotong seluas 37 ribu hektar, baik untuk logam maupun non logam. Dari jumlah areal pertambangan tersebut, pihaknya sudah mengeluarkan izin untuk pertambangan logam dari Kuasa Pertambangan (KP) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebanyak 17 izin. Dari 17 IUP yang sudah dikeluarkan tersebut pihaknya tetap melakukan evaluasi dan pada tahun 2013. Hasil evaluasi pi(Suara NTB/dok) Budi Darmajaya haknya mencabut 6 buat IUP di pengusaha dan tahun 2014 pihaknya kembali mencabut 4 buah IUP. ‘’Karenanya saat ini IUP yang ada di Sekotong tersebut tersisa 7 buah, sedangkan 10 buah sudah dicabut. Alasan kita cabut seperti hasil evaluasi kita karena pemegang izin tidak melakukan kegiatan,” tandasnya di Kantor DPRD Lobar, Selasa (3/2). Meski demikian, pihaknya tidak menampik, jika masih ada aktivitas pertambangan ilegal di lapangan. Namun, intensitasnya sudah menurun. Pantauan Suara NTB di beberapa dusun di Desa Sekotong Tengah diperkirakan berdiri hampir belasan tong. Tong ini digunakan untuk mengolah puyak (sisa gelondongan), pengolahannya menggunakan sianida dan karbon yang konon memiliki kandungan racun mematikan. Sekali mengolah puyak, per hari mampu mencapai 50 sampai 100 zak per tong. Jika dikalkulasi, semua tong tersebut mampu mengolah puyak sekitar 600 sak, hampir setara dengan berton-ton beras. Limbah yang dihasilkan pun berupa lumpur, di tampung di kubangan besar dan dalam. Terkadang limbahnya dibuang ke sungai. (her)

Dewan Loteng Minta Pemda Selektif Pilih Rekanan Praya (Suara NTB) Kualitas pengerjaan proyek-proyek fisik, terutama beruapa infrastruktur dasar diakui kalangan DPRD Lombok Tengah (Loteng) masih jauh dari apa yang diharapkan. Akibatnya, keberadaan fasilitas-fasilitas umum tersebut, belum bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Ke depan, Dewan mendesak pemerintah daerah supaya lebih selektif dalam memilih rekanan proyek. Permintaan tersebut disampaikan anggota DPRD Loteng, Jayanti Umar, Senin (2/2). Menurutnya, dari hasil pantauannya bersama beberapa anggota Dewan, ditemukan adanya proyek fisik milik Pemkab Loteng yang pengerjaan masih asal-asalan, sehingga kualitas proyek diragukan. Hal itu, katanya salah satunya disebabkan kurang cermatnya pemerintah daerah dalam memiliki kontraktor proyek dan ditambah seleksi yang kurang ketat. “Jadi ke depan seleksi atas rekanan yang akan digan-

deng untuk mengerjakan proyekproyek milik daerah, harus lebih selektif lagi,” terangnya. Kalau kontraktor yang ditunjuk mengerjakan proyek daerah sudah diseleksi dengan ketat, maka paling tidak kontraktor akan berupaya bekerja sebaik mungkin menghasilkan hasil pekerjaan yang memuaskan. ‘’Tapi kalau proses seleksinya asalasalnya, maka hasil pekerjaannya pun bakal tidak memuaskan,’’ ujarnya. Adanya pola itu, lanjut Jayati, bisa meminimalisir masuknya kontraktor-kontraktor nakal yang

keberadaannya akan sangat merugikan masyarakat dan daerah secara umum. Atas desakan tersebut, Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, S.Sos.M.Si., mengaku kalau semua masukan dari kalangan Dewan bakal menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dimasa-masa yang akan datang. Namun ia memastikan, kalau selama ini pemerintah daerah sudah berupaya maksimal dalam meningkatkan kualitas proyek-proyek milik daerah. (kir)

Komisi I DPRD Loteng Sidak Empat SKPD

Struktur Organisasi dan Kelembagaan Loteng Bakal Dirombak Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) merencanakan bakal melakukan perombakan besar terhadap struktur organisasi dan kelembagaan pemerintah di daerah ini. Dengan begitu, komposisi kelembagaan yang ada saat ini, kemungkinan besar bakal berubah. Hal tersebut disampaikan Kabag Organisasi Setda Loteng, H. Ridwan Ma’ruf, kepada Suara NTB, Senin (2/2). Ia menjelaskan, rencana perombakan atas struktur organisasi dan kelembagaan pemerintah daerah tersebut sebagai penyesuaian atas peraturan baru tentang struktur kelembagaan dan organisasi pemerintah daerah yang dikeluarkan pemerintah pusat. Sementara struktur kelembagaan dan organisasi yang dimiliki Loteng saat ini masih menggunakan aturan lama. Salah satu bentuk penyesuaian yang harus dilakukan misalnya terkait jumlah satuan kerja Perangkat daerah (SKPD) yang berupa badan. Di mana dalam aturan baru tersebut, jumlah badan di daerah maksimal 6 badan. Sementara jumlah badan yang dimiliki Loteng saat ini ada 8. Konsekuensinya, Pemkab Loteng harus menghapus 2 badan lagi. Caranya, bisa merubah status badan tersebut menjadi dinas atau melebur badan tersebut ke dinas atau badan yang lain. “Kalau untuk jumlah dinas, dalam aturan baru memang tidak dibatasi. Hanya untuk jumlah badan saja yang batasi maksimal 6 badan,” terangnya. Disinggung jumlah badan yang akan dihapus, Ridwan mengaku sejauh ini belum bisa dipastikan, karena konsep struktur kelembagaan dan organisasi lingkup Pemkab Loteng yang baru masih dalam proses penggodokan. Namun yang paling berpotensi besar dihapus ialah Badan Penyuluh, di mana badan tersebut kemungkinan besar bakal dilebur ke sejumlah dinas terkait. Selain untuk menyesuaikan dengan aturan yang baru, perombakan terhadap struktur kelembagaan dan organisasi lingkup Pemkab Loteng saat ini dilakukan, karena adanya rencana pembentukan SKPD baru, yakni Dinas Tata Kota Kebersihan dan Pertamanan. Dinas itu nantinya bakal fokus menangangi persoalan sampah, kota serta pertamanan yang belum tertangani secara maksimal. “Nah dengan adanya dinas baru ini, maka persoalan-persoalan terkait tata kota, sampah dan taman bisa teratasi,” harapnya. Disinggung mengenai waktu dilakukan perombakan, pihaknya akan berupaya melakukan tahun 2015. Apalagi, pihkanya harus berupaya melakukan dari sisi payung hukum berupa peraturan daerah (perda) organisasi. Namun pihaknya belum bisa mengajukan pembahasan ke Dewan, lantaran masih menunggu turunya Peraturan Pemerintah (PP) tentang struktur kelembagaan dan organisasi pemerintah daerah yang baru. “Karena PP-nya belum turun, jadi kita belum bisa ajukan Dewan untuk dibahas dan disetujui. Walaupun drafnya sudah bisa dikatakan rampung,” ujarnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

KUALITAS RENDAH - Kondisi salah satu ruas jalan di Desa Batujai yang kini sudah mulai rusak. Padahal baru dibangun sekitar dua tahun yang lalu. Dewan menilai kualitas pengerjaan proyek fisik, termasuk jalan di Loteng, masih rendah.

(Suara NTB/kir)

AMANKAN - Wakapolres Loteng, Kompol Ferdyan Indra Fahmi, SIK, berdialog dengan tersangka pemilik gudang penyimpangan sepeda motor hasil curanmor yang digerebek, Senin (2/2) sore. Bersamaan dengan itu polisi mengamankan 33 unit sepeda motor yang diduga hasil curanmor.

Polisi Gerebek Gudang Penyimpanan Hasil Curanmor Praya (Suara NTB) Sebanyak tiga gudang yang diduga menjadi tempat penyimpangan sepeda motor hasil kejahatan, Senin (2/2) sore digerebek tim khusus Polres Lombok Tengah (Loteng). Tidak kurang dari 33 sepeda motor yang diduga hasil curanmor, berhasil diamankan dalam operasi tersebut. Hasil ini menjadi operasi dengan pengungkapan terbesar yang dilakukan jajaran Polres Loteng selama ini. Selain berupa sepeda motor, dalam operasi yang dipimpin langsung Wakapolres Loteng, Kompol. Ferdyan Indra Fahmi, SIK, itu juga berhasil mengamankan berbagai jenis spare part sepeda motor dalam kondisi siap jual eceran. “Jadi bukan hanya sepeda motor, spare part yang diduga berasal dari sepeda motor curian juga berhasil kita amankan. Seperti block mesin, CDI dan spare part lainnya,” ungkap Wakapolres Loteng, Kompol Ferdyan Indra Fahmi, SIK, didampingi Kasat Reskrim, AKP Tauhid, kepada wartawan, Selasa (3/2). Menurutnya, pengungkapkan tersebut bermula dari hasil pengembangan atas sejumlah kasus curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polres Loteng selama ini. Dari hasil pengembangan, polisi menemukan ada indikasi kalau sepeda motor hasil curian disimpan di lokasi khusus. Setelah memastikan informasi yang ada, tim gabungan Polres Loteng kemudian bergerak menuju salah satu bengkel di Desa Batujai Praya Barat. Begitu kondisi sekitar berhasil diamankan, polisi langsung melakukan penggerebekan. Di lokasi tersebut ada tiga gudang penyimpanan milik bengkel tersebut. Begitu dibuka, polisi menemukan puluhan sepeda motor dari berbagai jenis dan merek. Diduga kuat, bengkel tersebut

merupakan tempat pembongkaran sepeda motor hasil curian. Dimana, spare part dari sepeda motor hasil curian itu kemudian “dikanibal” untuk selanjutnya dijual secara terpisah. Selain sepeda motor, pemilik serta karyawan bengkel juga diamankan. “Total ada dua orang yang kita amankan. Masing-masing Ad (40) dan De (18). Kedua diindikasikan kuat memiliki keterkaitan dengan keberadaan bengkel serta gudang penyimpangan sepeda motor hasil curanmor tersebut,” tambah Ferdyan. Mantan Wakapolres Lotim ini menambahkan, dari keterangan dua orang tersangka yang diamankan, aksi tersebut sudah dilakukan sejak 6 bulan terakhir. Di mana bengkel menerima suplai sepeda motor hasil curanmor yang dilakukan beberapa pelaku curanmor. Identitas para pelaku curanmor yang selama ini memasok sepeda motor ke bengkel dan gudang itu pun sudah dikantongi pihak kepolisian. Dan, saat ini masih terus dalam proses pengembangan. “Pemasoknya ada sekitar empat orang yang terindentifikasi,” imbuhnya. Para pemasok serta dua tersangka yang sudah diamankan tersebut, diduga kuat merupakan satu jaringan. Wilayah aksinya bukan hanya di Loteng saja, tapi ada indikasi juga beraksi di luar Loteng. Karena ada juga temuan sepeda motor yang lokasi kejadian tidak di wilayah Loteng. Terhadap sepeda motor yang TKP-nya di luar Loteng, Polres Loteng sudah berkoordinasi dengan Polres lainnya. Sebelumnya Polres Loteng berhasil mengamankan 10 sepeda motor dugaan hasil curanmor di Desa Bilelando, sehingga total sepeda motor yang diamankan saat ini sebanyak 43 unit. “Sesuai instruksi Kapolres (Loteng), operasi serupa akan terus dilakukan. Mengingat jumlah kasus curanmor yang terjadi belakangan ini cukup tinggi,” tandas Ferdyan. (kir)

Bangunan Diduga Bodong

Pengawasan Pemda Dipertanyakan Giri Menang (Suara NTB) Masalah perizinan di Lombok Barat (Lobar) dinilai sebagian besar anggota DPRD tidak beres. Untuk mengetahui detail terkait data perizinan dan prosedur keluarnya izin dari pemerintah, DPRD Lobar membentuk Panitia Khusus (Pansus) Perizinan. Pansus perizinan yang diketuai Hj. Nurhidayah ini sudah mulai bekerja. Hasilnya, beberapa temuan yang disoroti, terkait terbitnya izin yang tidak sesuai dengan Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang terbit di kawasan Kediri untuk perumahan dan pergudangan. Selain itu, banyaknya bangunan tanpa izin alias bodong. Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis, menyebut, dalam Perda RTRW yang sudah ditetapkan bersama, Kecamatan Kediri bukan merupakan kawasan perumahan atau pemukiman dan pergudangan, karena kawasan perumahan ditetapkan di Kecamatan Labuapi. Selain itu, Sulhan juga menyoroti masalah pembabatan bukit seperti yang terjadi di wilayah Batulayar tepatnya di atas Hotel Sheraton Senggigi. Di bukit tersebut kata Sulhan, secara kasat mata memiliki kemiringan sangat curam, namun diberikan izin oleh perizinan untuk membangun. Sulhan juga menyoroti masalah pembangunan Hotel Royal di Montong Batulayar yang menurut Sulhan me-

langgar sempadan pantai, namun dibiarkan pihak perizinan. Sedangkan anggota pansus lainnya L. Didit Suryawan mempertanyakan terkait izin penguasaan lahan di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Bangko-Bangko Sekotong. Pasalnya, saat ini masyarakat yang mendiami kawasan tersebut sudah melakukan transaksi jual beli, namun itu dilakukan oleh warga luar Lobar. Menjawab pertanyaan dewan tersebut, Kepala BPMP2T Lobar Rusman Hady, menegaskan, BPMP2T merupakan SKPD yang sifatnya koordinasi dan sebagai eksekutor. Menurutnya, yang menentukan izin tersebut layak diberikan atau tidak berdasarkan rekomendasi dari SKPD terkait. Dirinya mencontohkan, bangunan di atas bukit Hotel Sheraton Senggigi. Dalam hal ini, Dinas Pertambangan tidak memberikan rekomendasi dan posisi bangunan tersebut saat ini sudah distop, namun pihak pengusaha melalui kuasa hukumnya tengah memperkarakan masalah tersebut di PTUN. Sementara untuk bangunan Hotel Royal di Montong yang dikatakan melanggar sempadan pantai pihaknya bersama dinas terkait telah melakukan kunjungan lapangan dan pihaknya mengaku tidak ada bangunan yang melanggar sempadan pantai. Selain itu, ujarnya, pihak pengusaha berjanji akan menjadikan kawasan pantai sebagai areal publik. (her)

Praya (Suara NTB) Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), menggelar inspeksi mendadak (sidak) di empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Loteng, Selasa (3/2). Sidak ini dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Loteng, M. Samsul Qomar. Sidak dilakukan untuk melihat dan mengawasi secara langsung kesiapan SKPD-SKPD yang ada di bawah koordinasi Komisi I, dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Termasuk tugas-tugas yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, khususnya merupakan tugas utama Komisi I DPRD Loteng. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menjadi SKPD yang paling pertama kali disidak. Di sana, anggota Komisi I DPRD Loteng menyoroti terkait proses pembuatan dokumen kependudukan yang disinyalir dipersulit. Di mana masyarakat harus memenuhi persyaratan yang dinilai terlalu rumit dan berbelit. Tidak hanya itu, ada dugaan juga kalau Disdukcapil Loteng terkesan memberikan perbedaan pelayanan. Antara masyarakat yang mengajukan permohonan secara langsung dengan yang menggunakan jasa calo. Jika masyarakat langsung mengurus sendiri, prosesnya akan memakan waktu lama. Sementara jika melalui calo, tidak harus menunggu berhari-hari. Terkait dugaan tersebut, Kepala Disdukcapil Loteng, H. Darwis Afifi, membantah dengan keras. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar dan tanpa dasar yang jelas. Ia mengakui, dalam hal pelayanan pihaknya tidak membeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. “Prinsipnya, kalau persyaratan yang diajukan oleh masyarakat lengkap maka satu atau dua

hari dokumen kependudukan yang diinginkan sudah selesai. Tidak perlu menunggu sampai berhari-hari,” ujarnya. Selama ini yang membuat proses penerbitan dokumen kependudukan menjadi lama, karena banyak persyaratan yang belum dilengkapi oleh masyarakat, sehingga terkesan dipersulit. Padahal kalau prosedur dan persyaratan bisa dipenuhi, tidak akan ada yang dipersulit. Terkait hal itu, Kepala Disdukcapil Loteng sempat bersitegang dengan Legewarman, salah satu anggota Komisi I DPRD Loteng yang mengaku pernah mengurus dokumen kependudukan milik keluarganya. Namun ternyata terkesan dipersulit. Bahkan beberapa kali mengajukan persyaratan, dokumen kependudukan yang diajukan tidak kunjung terbit. Atas persoalan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, mengaku akan membahas secara khusus guna mencari solusi atas persoalanpersoalan yang terjadi. “Nanti akan kita bahas dalam rapat kerja dengan Disdukcapil khusus,” ujarnya. Usai dari Disdukcapil Loteng, rombongan kemudian bergerak ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Loteng. Kemudian ke kantor Inspektorat Loteng dan berakhir di kantor Kesbangpoldagri. “Secara umum, dari hasil sidak yang kita lakukan masih ditemukan ada beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian serius ke depan,” tambah Samsul Qomar. Misalnya terkait kondisi fasilitas perkantoran yang ratarata masih belum representatif. Padahal kondisi kantor menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam mendorong kinerja pegawai. ‘’Bagaimana pegawai bisa bekerja dengan nyaman, kalau kondisi kantornya tidak representatif,’’ ujar politisi Partai Demokrat itu. (kir)

(Suara NTB/kir)

SIDAK DEWAN - Kepala BPMD Loteng, Ir. Haris Munandar, memberikan penjelasan kepada anggota Komisi I DPRD Loteng saat sidak di BPMD, Selasa (3/2).

Blangko Masih Kurang

Disdukcapil Loteng Tunda Cetak E-KTP Praya (Suara NTB) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), H. Darwis Afifi, memastikan pihaknya sudah siap melakukan pencetakan KTP Elektronik atau E-KTP langsung di daerah. Hanya saja, proses pencetakan E-KTP sampai sejauh ini masih ditunda sementara waktu, karena masih harus menunggu kelengkapan blangko EKTP dari pemerintah pusat. Kepada Suara NTB, Selasa (3/2), Darwis mengaku jumlah blangko E-KTP yang dimiliki saat ini masih sangat terbatas, yakni cukup untuk 1.000 orang saja. Sementara pemohon KTP jauh lebih banyak. ‘’Sehingga

kalau kemudian dipaksakan tetap melakukan pencetakan E-KTP, dikhawatirkan jumlah blangko tidak mencukupi,’’ ujarnya. Diakuinya, walau secara teknis, Disdukcapil Loteng sudah sangat siap. Tetapi dari sisi kelengkapan bahan pencetakan E-KTP, masih belum sepenuhnya siap. Ia mengaku, pihak tidak ingin ada kesan pembeda di tengah masyarakat, jika melakukan pencetakan EKTP di tengah kondisi blangko yang masih tidak cukup. Pasalnya, pasti jumlah blangko E-KTP tidak cukup. Akibatnya akan banyak masyarakat yang tidak bisa kebagian E-KTP, karena yang jadi sasaran adalah Disdukcapil Loteng. (kir)

SUARA NTB Rabu, 4 Februari 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Pencurian Ternak Resahkan Warga Moyo Sumbawa Besar (Suara NTB) Aksi para pencuri ternak semakin meresahkan warga Moyo Utara. Setelah sebelumnya terjadi di desa Pungkit, kini warga dusun Ai Bari yang ternaknya diembat pencuri. Seperti diungkapkan Kadus A i B a r i , d e s a Kuken, Hamzah, Selasa (3/2), diperkirakan pencurian dilakukan pukul 02.00 Wita Senin dini hari. Dipastikan enam kerbau milik Rusli Ayub dan delapan kuda milik M. Bakri berhasil dibawa para pencuri tersebut. Selain itu, pagar kawat di ladang milik Kadus Ai Bari itu, juga dirusak para pencuri. Diduga lahan tersebut akan dijadikan

tempat penangkapan hewan yang berkeliaran di sekitar lokasi dimaksud. Untuk itu, pihaknya sangat berharap kepada pihak kepolisian, TNI, DPRD, agar segera menangani kasus ini. Mengingat pada waktu sebelumnya pernah mengadakan pertemuan dengan warga dalam memberikan pengamanan, dan dijanjikan akan ada pos terpadu, dan alat transportasi laut untuk

Jabatan Pimpinan Komisi DPRD Sumbawa Akhirnya Diisi

(Suara NTB/arn)

Syamsul Fikri

Sumbawa Besar (Suara NTB) Jabatan pimpinan Komisikomisi di DPRD Sumbawa akhirnya terisi, menyusul ditetapkan beberapa nama menduduki jabatan pimpinan di Komisi I dan II. Hasil rapat pimpinan Dewan dengan pimpinan Fraksi

menyepakati pengisian kekosongan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Untuk ketua Komisi I bakal dijabat Syamsul Fikri, M.Si (Fraksi Demokrat) dan Wakil Ketua Komisi II, Salman Al Faridzi (Fraksi PAN). Hasil ini selanjutnya akan dibahas di Komisi dan diparipurnakan. Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Drs. Arahman Alamudy, Selasa (3/ 2) menyatakan, hasil rapat tersebut nantinya tinggal dibawa ke paripurna yang akan digelar dalam waktu dekat. Seluruh pimpinan fraksi telah menyepakati kedua nama tersebut untuk mengisi kekosongan di Komisi I dan Komisi II. Ketua Fraksi Demokrat, Syamsul Fikri, juga membenarkan hal tersebut. Nantinya akan ada surat dari pimpinan DPRD ke Komisi untuk melaksanakan hasil kesepakatan dimaksud. Setelah itu dibawa ke rapat paripurna. “Sekarang tak ada lagi kubu di DPRD Sumbawa, semuanya bersatu,” pungkasnya. (arn)

Disnak Selektif Soal Proposal Kelompok Bantuan Aspirasi

(Suara NTB/arn)

Syafruddin Nur

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengadaan ribuan ternak melalui dana aspirasi DPRD Sumbawa pada 2015 ini mulai diawasi secara ketat. Mulai dari seleksi proposal kelompok calon penerima bantuan. Agar bantuan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak) Sum-

bawa, Ir. Syafruddin Nur, Selasa (3/2) menyatakan, pengawasan dilakukan dari awal begitu proposal masuk. Kelompok sasaran yang telah disetujui anggota DPRD diverifikasi. Bila ada hal yang melanggar di luar kewajaran dari aturan main, maka disampaikan ke anggota DPRD untuk ditinjau ulang. Setelah ada barang, dikendalikan dengan surat pernyataan untuk tidak menjual bantuan ternak dimaksud. Selain kontrak kerja dan persyaratan administrasi lainnya. Secara berkala petugasnya di lapangan juga akan terus memantau perkembangan kelompok dimaksud. Ini sekakigus menghindari adanya kelompok fiktif. “Yang penting anggota Dewan jangan tonjolkan kuasa saja. Sebab kalau yang salah diteruskan, maka sama saja dengan tidak mendidik masyarakat. Meskipun ini dana aspirasi, namun sasarannya tidak boleh pada kelompok yang sama,” pungkasnya. (arn)

kepolisian. ”Kami puas dengan pernyataan yang disampaikan DPRD bahwa akan mengeluarkan dana, jika ada pengajuan anggaran dari Bupati untuk hal ini, tapi realita yang terjadi di lapangan tidak ada. Untuk Pemkab agar secepatnya hal ini diperhatikan,” tukasnya. Camat Moyo Utara, Irawan Sarifuddin, menyampaikan dalam kasus ini masyarakat dan pemer-

intah harus sama-sama menangani, terus bergerak. Mengingat hasil keputusan pertemuan di kantor DPRD sudah ada rekomendasi untuk membuat pos keamanan terpadu di desa. Diharapkan kepada warga untuk bersabar karena itu sifatnya fisik, akan butuh proses . Walaupun belum jadi, minimal fungsi pos terpadu itu sudah mulai berfungsi. Untuk itu, unsur masyarakat ikut serta bersama pihak kepolisian. Ditakutkan dalam aksi ini ada orang dalam yang memberikan informasi, mengingat setiap kali aparat melakukan penjagaan, selalu bocor oleh para

33 Kasus Demam Berdarah di KSB Taliwang (Suara NTB) Serangan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam sebulan terakhir mengalami peningkatan. Sepanjang Januari 2015 ini saja, RSUD Taliwang telah menangani sebanyak 33 kasus. “Data kami per 31 Januari, sebanyak 33 kasus DBD sudah kita tangani dan 16 lainnya gejala Demam Dengue (DD),” terang direktur RSUD KSB, dr. Hj. Dwidia Mertasari, Selasa (3/2). Dengan jumlah tersebut, Hj. Merta mengaku, terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kasus penyakit berbasis lingkungan tersebut. Terlebih jika dibandingkan dari tahun lalu, di mana pada bulan yang sama peningkatannya tidak sedrastis saat ini yang ditangani pihak RSUD. “Kalau bicara siklus tahunan, dibanding tahun lalu sekarang ini sangat tinggi kasus yang sudah kita tangani,” timpalnya. Surveylance RSUD KSB, Suwandi menjelaskan, dari seluruh kasus DBD yang telah dan sedang ditangani RSUD saat ini pengidap tertinggi dari kalangan anak-anak. Setidaknya untuk kasus DBD terdapat 18 dari 33 kasus diderita oleh anakanak. Demikian pula untuk DD seluruhnya pasiennya adalah kalangan anak. “Yang kita tangani pasiennya kebanyakan anakanak, karena memang penyakit ini rentan terhadap anak,” urainya. Dari seluruh kasus yang ditangani RSUD, Suwandi menyebutkan, kasus ter-

banyak berasal dari kecamatan Taliwang. Di dalam kota ini, kasus terbanyak berada di kelurahan Bugis dan Menala. “Yang paling banyak datang berobat ke RSUD adalah penderita dari dalam kota. Sisanya ada dari kecamatan Seteluk dan kecamatan lainnya,” pungkasnya. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) KSB dr. H. Syaifuddin menyatakan, untuk keseluruhan KSB saat ini jumlah kasus DBD yang terjadi sepanjang bulan Januari ini terdata sebanyak 54 kasus. “Yang paling banyak kasus sementara ini berasal dari kecamatan Taliwang. Data kami ada sekitar 30 kasus dalam kota dan sisanya tersebar di seluruh kecamatan,” urainya. Untuk menekan angka kasus DBD itu, Dikes KSB telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Salah satunya dengan mengajak masyarakat melakukan gotong royong membersihkan lingkungannya masingmasing. “Imbauan pun sudah lebih lama kita sampaikan ke masyarakat. Kalau tidak salah bulan September tahun lalu, kita sudah buat surat kepada seluruh Puskesmas untuk mengajak masyarakat membersihkan lingkungannya jelang musim penghujan seperti sekarang ini,” paparnya. Selain melayangkan imbauan menjaga kebersihan lingkungan, Dikes KSB juga telah melakukan upaya lainnya seperti fogging (pengasapan) di lingkungan warga serta abatenisasi untuk menutup ruang berkembang biaknya nyamuk. (bug)

Warga Dijamin Sekolah hingga Perguruan Tinggi Ada hal yang menarik dalam sistem pendidikan di Malaysia, yang memberikan jaminan bagi setiap warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan hingga ke PerguruanTinggi (PT).Yang mungkin saja bisa diterapkan oleh pemerintah kita di NTB ataupun Sumbawa. Untuk pendidikan dasar setingkat SD/SMP, bagi orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya maka diberikan sanksi berupa denda atau ditangkap. sektor lain, termasuk pertahanan negara, menjadi bukti betapa pendidikan menjadi perhatian nomor satu di Negeri Jiran tersebut. Jadi, meski masih ada segelinter warganya yang tercecer dan luput soal pendidikan di PT, Sultan memastikan mereka tak akan terpinggirkan. Termasuk pendidikan untuk kaum perempuan juga menjadi perhatian khusus. Menghilangkan kesan diskriminasi laki dan perempuan dalam hal memperoleh pendidikan. “Masyarakat wanita, semakin berupaya bersaing dengan lelaki. Ini jelas terbukti di PT. Di Kedah pun kita tidak amalkan sembarang bentuk diskriminasi terhadap wanita dan pendekatan ini membuahkan hasil,” terangnya dalam bahasa Melayu. Dekan Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Utara Malaysia, Dr. Bahtiar Mohammad menjelaskan, bagi warga Malaysia yang ingin masuk ke PT, pemerintah membiayainya

(Suara NTB/arn)

Bahtiar Mohamad bersama Rektor Insitut Ilmu Sosial Seni dan Budaya (IISBUD) Sumbawa, M. Yamin

kan Kapolsek Moyo Hilir, AKP. Abdul Sani. Pihaknya akan berusaha mengingat pencurian ternak ini kian meresahkan. Tentunya dalam hal ini dibutuhkan kerjasama dari masyarakat . Namun, pihaknya terkendala sarana dan prasarana di jalur laut. ”Mengingat keberhasilan kita didarat sangat sedikit, tapi kalau menggunakan jalur laut akan lebih besar kemungkinan berhasil. Untuk lebih mengetahui secara pasti kasus ini, Babinsa sudah menelusuri ke lokasi yang dilaporkan terjadi pencurian,” pungkasnya. (arn)

daraan boat yang ada di Ai Bari. Saya sudah sampaikan ke anggota Dewan, dalam kasus ini tidak akan tinggal diam. Mengingat Danramil seluruh jajaran Sumbawa sudah diberikan persenjataan dengan jumlahyangcukupuntukmengamankan wilayah dua kecamatan,” tandasnya. Pihaknya pun sudah mengambil langkah dengan memberikan kontak person, seluruh anggota Koramil. Malah nomor HP anggota ditempelkan di warung-warung. ”Kami siap ketika ada laporan dari warga,” sambungnya. Begitupula yang disampai-

Selama Januari

Belajar dari Pendidikan di Malaysia

BEGITU masuk Perguruan Tinggi, semua orang diberikan pinjaman (loan) bunga sangat rendah yang baru dikembalikan setelah tamat kuliah dan bekerja. Jadi tak ada alasan bagi warga negara untuk tidak mengecap pendidikan terbaik di negara mereka. Tak heran, kalau anggaran pendidikan di Malaysia paling besar dibandingkan dengan anggaran Pertahanan Negara mereka sekalipun. Wartawan Suara NTB yang ikut dalam rombongan delegasi UTS di Forum AUYS di Universitas Utara Malaysia (UUM), Kedah. Malaysia berkesempatan berbincang dengan Sultan Kedah yang sekaligus menjadi Menteri Besar Kedah (setingkat Gubernur), Dato ‘ Seri Haji Mukhriz Tun Mahathir akhir Januari lalu. Perhatian besar pemerintah Kerajaan Malaysia yang mengalokasikan anggaran pendidikan paling besar ketimbang

gerombolan perampok. ”Kita himbau masyarakat tetap bersatu, kita bersama-sama perangi ini,” ajak Irawan. Selain itu Danramil, A. Okinawa, PD mengungkapkan untuk kedepannyalebihbagusadaposterpadu, yang isinya terdiri dari masyarakat,kepolisiansebagaipenanggung jawab, termasuk TNI dan pihak kehutanan. Namun dalam menungguprosespembentukanpos terpaduitu, ada patrolibersamasecara rutin dari Polsek di-back up oleh Polres 30 orang, dan Koramil 10 orang. ”Pertemuan di DPRD sebelumnya, meminta difasilitasi pihak kami dengan ken-

melalui pinjaman lunak. Khusus bagi warga yang tidak mampu, maka diberikan semacam modal awal sebesar seribu ringgit di luar pinjaman sebagai persiapan masuk PT. Sedangkan bagi mereka yang berprestasi maka diberikan biaya secara gratis selama empat tahun menempuh pendidikan setingkat S1 (tingkat perdana). Setelah tamat S1, bagi mereka yang berminat masuk S2 hingga S3, pemerintah tetap bersedia memberikan pinjaman. Pinjaman tersebut baru dikembalikan selepas kuliah dan bekerja. “Jadi, tidak ada alasan bagi mereka tidak kuliah. Intinya semua harus bersekolah dan masuk PT. Walau miskin bagaimanapaun boleh kuliah, dapat seribu ringgit sebagai pendahuluan (persiapan) percuma (gratis). Sampai di kampus dapat pinjaman untuk biaya kuliah. Jadi, memang dukungan pemerintah luar biasa,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan pejabat Dekan Pembangunan Pelajar UUM, Dr. Massudi Mahmuddin, kiranya pelajar yang tidak mampu dapat dibantu dengan pinjaman. Bila ingin meneruskan pendidikan hingga ke jenjang lebih tinggi, diberikan lagi peruntukan lainnya, supaya dapat mengeyam pendidikan setingi-tingginya. Sedangkan untuk pendidikan dasar setelah mengunjungi sebuah sekolah dasar di perkampungan Bukit Tangga, negara bagian Kedah yang di Malaysia dikenal dengan Sekolah Kebangsaan Felda Bukit Tangga. Bangunan SD yang tergolong besar untuk ukuran NTB, dengan total siswa hanya 286 siswa. Didukung oleh fasilitas yang lengkap. Sistem pengajarannya memang tak jauh berbeda dengan Indonesia. Namun, untuk pelajaran agama, tampaknya sedikit mendapatkan porsi lebih besar. Seperti dikatakan Guru Besar (Kepala) Sekolah Kebangsaan Felda Bukit Tangga, Alias, kalau ada orang tua yang tak menyekolahkan anaknya usia sekolah, maka dianggap suatu kesalahan. Sehinga diberikan denda atau kalau ditangkap (dipenjara). (arn)

(Suara NTB/arn)

Massudi Mahmuddin bersama Alias dan guru serta siswa Sekolah Kebangsaan Bukit Tangga

(Suara NTB/ist)

TERBAKAR - Dua unit truk milik PT CGA yang terbakar diduga dilakukan secara sengaja oleh pihak tak bertanggung jawab.

Dua Truk Milik PT.CGA Diduga Dibakar Taliwang (Suara NTB) Dua truk milik PT Citra Gading Asritama (CGA) yang selama ini digunakan melancarkan kinerjanya, terbakar. Dugaan sementara dua unit truk perusahaan kontraktor yang menangani sejumlah proyek di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu sengaja dibakar. Informasi yang diperoleh media ini, Selasa (3/2), kejadian terbakarnya dua unit truk milik PT CGA itu terjadi pada Minggu petang lalu. Karyawan perusahaan yang pertama melihatnya, mengaku kebakaran tersebut terjadi secara tiba-tiba tidak jauh dari lokasi camp PT CGA di lokasi proyek pembangunan bendungan Bintang Bano di kecamatan Brang Rea. Kedua unit truk jenis pengangkut material bangunan itu saat ditemukan para karyawan sudah hangus pada bagian kepalanya. Se-

litian kami sementara ini,” papar Ruslan. Meski hampir dapat memastikan sengaja dibakar, sementara ini pihak kepolsian belum dapat mengetahui motif dari para pihak pelaku. Sebab dari keterangan yang diperoleh pihaknya di lapangan, para karyawan mengaku selama ini tidak ada persoalan yang terjadi baik antara perusahaan dengan karyawan maupun dengan masyarakat sekitar. “Para karyawan juga masih bertanya-tanya siapa pihak yang bertanggung jawab dengan pembakaran dua truk itu, karena mereka beranggapan selama ini perusahaan tidak merasa ada persoalan. Tapi kami tidak cukup dengan keterangan itu, kami akan kembangkan sampai terungkap siapa pihak yang harus bertanggung jawab,” tandas Ruslan. (bug)

mentara bak pengangkutnya meski masih utuh, tetapi hampir 90 persen bagian sudah hangus sebelum karyawan melakukan penyelamatan. Kapolsek Brang Rea Ipda Ruslan Toyib yang dikonfirmasi membenarkan insiden terbakarnya truk milik PT CGA tersebut. Bahkan pascakebaran pihaknya langsung menurunkan personelnya untuk melakukan penyelidikan. “Iya benar ada dua unit truk milik PT CGA yang terbakar. Lokasinya sekitar 2 kilometer dari proyek pembangunan bendungan Bintang Bano,” jelasnya. Dari hasil penelusuran sementara, pihak kepolisian menduga kuat kedua truk berwarna merah itu tidak terbakar dengan sendirinya. Tetapi api diduga melahap kedua truk karena adanya faktor kesengajaan. “Besar dugaan kami kalau truk itu sengaja dibakar. Seperti itu hasil pene-

BUPATI SUMBAWA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA

Mengucapkan SELAMAT ATAS TERPILIHNYA UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA (UTS) SEBAGAI :

TUAN RUMAH “ASEAN UNIVERSITY YOUTH SUMMIT (AUYS) 2016” PADA ASEAN UNIVERSITY YOUTH SUMMIT (AUYS) 2015 DI KEDAH, MALAYSIA TANGGAL 25-29 JANUARI 2015 Mari kita dukung dan persiapkan bersama-sama untuk menyukseskan Asean University Youth Summit 2016 di Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat BUPATI

WAKIL BUPATI

Drs. H. Jamaluddin Malik

Drs. H. Arasy Mukhan

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 4 Februari 2015

Halaman 7

Kejari Pelajari Laporan Dugaan Korupsi Proyek Jaringan Suplesi Parado

Revisi Kelulusan CPNS Formasi Umum

BKD Ragukan Keabsahan Surat Kemenpan RB Dompu (Suara NTB) BKD Dompu telah menerima surat dari Kementerian PAN RB RI yang meminta daerah merevisi kelulusan CPNS formasi umum tahun 2014. Surat ini diragukan keasliannya karena dikopi di atas kopi dan tidak memiliki lampiran. BKD akan konsultasikan hal ini ke pimpinan agar bisa dikoordinasikan dengan pemerintah. Kepala BKD Dompu, Drs H Abdul Haris, MAP kepada Suara NTB, Selasa (3/2) kemarin, mengaku, telah menerima surat dengan kop Kementerian PAN dan RB RI sejak Jumat (30/1) lalu. Surat yang ditujukan kepada Bupati ini meminta untuk dilakukan revisi hasil pengumuman CPNS formasi tahun 2014 sesuai lampiran dan diminta melihat hasilnya pada website. Tapi surat yang difoto kopi ini hanya selembar dan tidak melampirkan selembar kertas pun. “Makanya kita meragukan keabsahan suratnya,” kata H Abdul Haris. Ia mengatakan, permintaan revisi dalam surat tersebut tidak secara jelas hasil yang direvisi. Apakah terhadap dua formasi yang keliru yaitu guru TIK dan Analis Pelayanan Publik atau formasi lain. Karena surat tersebut tidak ada lampirannya. Pada website pun tidak ditemukan ada data hasil revisi. “Kita akan laporkan dulu kepada Bupati,” terangnya. Diakui H Haris, pihaknya telah mengajukan klarifikasi kepada Kementerian PAN dan RB RI atas temuan dua formasi yang diisi oleh peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Namun surat tersebut hingga saat ini belum ada jawaban resmi. ‘’Termasuk meminta kita untuk mengambil hasil perbaikannya belum ada,’’ ungkapnya. Sebagaimana diketahui, terdapat dua formasi CPNS Kabupaten Dompu tahun 2014 yang diisi oleh peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi yaitu formasi analis pelayanan publik dan guru TIK Pertama. Kasus ini merugikan Adjriaty untuk formasi Analis Pelayanan Publik dan Mahfuz untuk guru TIK Pertama. Sementara 2 peserta yang dinyatakan lulus tersebut L Irwan Jayadi dengan nomor tes 76063000762 untuk formasi analis pelayanan publik, dan Irwansyah dengan nomor tes 76063001177 guru TIK Pratama. (ula)

Bima (Suara NTB) Kajari Raba Bima melalui Plt Kasi Pidsus, Reza Savetsila, SH, Selasa (3/2) mengatakan, pihaknya telah menerima laporan soal dugaan korupsi pada proyek pembangunan jaringan suplesi irigasi dam Pela Perado, Bima. Menyusul adanya laporan ini, pihaknya telah menindaklanjuti dengan mempelajari atau melakukan penelaahan. “Sekarang kita tengah melakukan penelaahan,” ujarnya. Keterangan yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, setelah sebelumnya proyek embung Sori Bura Kecamatan Parado senilai Rp 5,57 miliar diberitakan bermasalah lantaran mangkrak, kini kasus korupsi Pengembangan Dam Pela Parado senilai Rp 9 miliar dilaporkan ke Kejari Raba Bima. Dugaan penyimpangan ini telah masuk ke meja penyidik Kejari sejak awal Januari lalu setelah dilaporkan oleh Lembaga Investigasi dan Penyelidikan Kasus (LIDIK) Bima. Proyek tersebut bersumber dari anggaran APBN tahun 2013/2014 di bawah naungan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara. Ketua LIDIK Bima, Sinawar-

man, yang dikonfirmasi Selasa (3/1) menerangkan, pihaknya melaporkan proyek ini karena terindikasi adanya penyimpangan terkait dengan pengurangan spek atau volume pada corcoran dan pemasangan irigasi yag dinilai amburadul. Beberapa hari setelah PHO, konstruksi bangunan proyek retak dan terancam runtuh. Lebih dari itu, proyek irigasi tersebut juga dinilai tidak sesuai dengan tujuan pemanfaatan. Di mana air yang bersumber dari Dam Pela Parado tidak sampai ke Desa Risa yang menjadi tujuan pengairan itu. Jangankan saat musim kemarau, lanjutnya, saat musim hujan berlangsung pun aliran air tidak sampai ke

Desa dimaksud. Padahal, tujuan irigasi ini dikembangkan agar bisa meningkatkan hasil pertanian di Kecamatan Woha yang menjadi salah satu daerah pertanian. “Airnya tidak pernah sampai ke Desa Risa. Silakan kalau mau dicek langsung di lapangan,” katanya. Proyek tersebut, terangnya, bersumber dari anggaran APBN tahun 2013/2014 yang dikerjakan oleh PT. Sinar Intan Papua Permai. Proses pengerjaan sendiri berlangsung sejak tanggal 28 Maret 2014 dan rampung pada akhir 2014 lalu. Hanya saja, beberapa hari setelah PHO, fisik proyek pada bagian timur sepanjang 200 meter sudah rusak. Selain campuran semen yang

sangat kurang, diduga pasir yang digunakan juga bercampur dengan debu. Berangkat dari temuan ini, kasus ini pun telah dilaporkan secara resmi ke Kejaksaan pada awal Januari. Dalam laporan tersebut, pihaknya juga telah menyerahkan bukti permulaan beserta semua berkas ke Kejaksaan, sesuai yang diatur dalam Pasal 3 ayat 1 PP Nomor 71 Tahun 2008. Oleh karenanya, pihaknya meminta agar penyidik Kejari segera mengusut dan memproses dugaan penyimpangan ini hingga tuntas. Sebab, kondisi proyek yang bernilai miliaran rupiah yang dihajatkan untuk kesejahteraan dan pembangunan daerah ini merugikan negara dan masyarakat. “Yang terkena dampaknya masyarakat, khususnya petani,” tuturnya. Sementara salah satu Pengawas BWS Nusa Tenggara, Setiadi yang dikonfirmasi beberapa waktu lalu memban-

tah dugaan penyimpangan akibat adanya kerusakan pada fisik bangunan dalam proyek dimaksud. Sebab menurutnya, proyek tersebut masih dalam masa pemeliharaan, di mana sesuai agenda proses pemeliharaan ini akan berakhir dalam bulan ini. “Sekarang proyek ini dipermasalahkan oleh LSM. Padahal bukan (tidak ada masalah, red),” bantahnya. Dijelaskannya, proyek dengan nama Jaringan Suplesi Parado di desa Risa ini senilai Rp 9,3 miliar, termasuk PPN/ PPH. Sementara irigasi yang dikerjakan sepanjang 4,163 kilometer dengan jaringan irigasi dari desa Risa, Pandai, Donggo Bolo, Kalampa hingga desa Dadi Bou. Pengerjaan yang dimulai sejak bulan April 2014 telah selesai dan saat ini masuk pada masa pemeliharaan. “Jika selama enam bulan tidak ada masalah, maka sisa anggaran proyek yang 5 % bisa diambil,” tuturnya. (use)

DPRD Dituntut Segera Bahas Raperda Desa Dompu (Suara NTB) DPRD Kabupaten Dompu dituntut untuk segera membahas dan mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Desa. Raperda agar tidak menimbulkan multi tafsir, sehingga pembahasannya harus melibatkan semua pihak. Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Dompu, Sudirman dalam sesi dialog di kantor DPRD Dompu, Selasa (3/2), meminta DPRD Dompu untuk segera membahas Raperda tentang Desa sebagai turunan undangundang nomor 06 dan PP 43 tahun 2014 tentang Desa pasal 68 ayat 1 dan 2. Dengan disahkannya Raperda tentang Desa, maka regulasi tentang Desa mendapat kepastian kendati undang-undang dan PP-nya sudah ditetapkan. ”Usia perangkat Desa sampai 60 tahun dan perangkat Desa yang ada agar langsung ditetapkan masa pengabdiannya sampai usia 60 tahun,” harap Sudirman. “Kita minta agar Kepala BPMPD Dompu dapat mengeluarkan surat kepada seluruh Kepala Desa untuk tidak memberhentikan perangkat Desa sebelum usia 60 tahun,” tambahnya menegaskan. PPDI juga meminta, Raperda yang dilahirkan Dewan dapat mencantumkan hak cuti bagi perangkat dan setiap pasalnya dapat dibuat sejelas-jelasnya, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda antara instansi berkaitan dengan pemerintah Desa. “Kami minta agar Raperda dapat dibuat dengan sejelas-jelasnya, agat tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda antara instansi yang berkaitan dengan pemerintah Desa,” ingat Alimin, S.Pd, Sekretaris PPDI Dompu yang juga staf Desa Matua ini. Hearing PPID yang diterima Wakil Ketua DPRD Dompu, Sirajuddin, SH bersama Ketua Komisi 1, Kaharuddin Ase, Ketua Badan Legislasi, Kurnia Ramadhan dan anggota Dewan lainnya ini menyimpulkan pembahasan Raperda tentang Desa segera dibahas. Apalagi lima Raperda tentang Desa yang menjadi Raperda inisiatif Dewan ini telah ditetapkan dalam program legislasi daerah (Prolegda) dan akan segera dibahas Dewan. “Apa yang menjadi tuntutan teman-teman perangkat Desa sudah menjadi agenda Dewan,” kata Sirajuddin. Kurnia Ramadhan menambahkan, Raperda tentang Desa ini tentunya akan melibatkan semua pihak untuk menjaring masukan serta perbaikan bagi Raperda. Termasuk masukan dari perangkat Desa dan masyarakat lainnya. “Pada saatnya nanti, masukan dari perangkat Desa akan kita minta,” katanya. Sementara M Iksan, S.Sos anggota DPRD dari partai Nasdem mengingatkan, pembentukan Raperda tentang desa akan lepas dari peraturan yang lebih tinggi. Bila telah ditetapkan pada peraturan yang lebih tinggi, pasti akan termuat dalam Raperda dan bila belum dimuat secara tertulis, hal itulah yang menjadi kearifan lokal. “Kalau sudah jelas diatur dalam peraturan yang lebih tinggi, kita minta agar tidak paksakan kehendak,” harapnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

GOTONG-ROYONG - Anggota Polri melakukan kegiatan gotong royong di Soriwono Kelurahan Potu Dompu, Selasa (3/2). (insert) Anggota PMI Dompu mengobati warga yang mengalami luka.

Pemda Dompu Perpanjang Masa Tanggap Darurat Banjir Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu memperpanjang masa tanggap darurat untuk penanganan korban banjir bandang, Sabtu (31/1) malam lalu. Masih banyaknya perumahan dan lingkungan yang belum selesai dibersihkan sehingga masa tanggap darurat diperpanjang. Asisten II Setda Dompu, Ir. H. Rusdin kepada Suara NTB, Selasa (3/2) mengatakan, masa

kerusakan lain, H. Rusdin mengaku pihaknya masih melakukan pendataan secara detail. Karena bantuan korban bencana dengan jumlah yang lebih besar, akan dilakukan oleh pemerintah atasan dan harus dikirimkan laporannya. “Sekarang kita masih fokus pada penanganan tanggap darurat dan pendataan secara detail untuk disampaikan pada pemerintah atasan,” jelasnya.

Komunitas Terpencil di Bima Dianggarkan Rp 1,4 Miliar

(Suara NTB/ula)

HEARING - Ketua Komisi I DPRD Dompu, Kaharuddin Ase dan wakil Ketua DPRD Dompu, Sirajuddin, SH saat melakukan hearing bersama pengurus serta anggota PPDI Dompu, Selasa (3/2).

Bima (Suara NTB) Setelah sukses dengan Program Keluarga Harapan (PKH) serta mendapat perhargaan, kini Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bima menfokuskan program tahun

Bima Terima Penghargaan BKN

2015 ini dengan nama program Komunitas Adat Terpencil (KAT). Sekretaris Dinsos Kabupaten Bima, Drs Muhammad, Selasa (3/2), mengatakan menjemput program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat adalah beberapa program unggulan di Dinsos, setelah program PKH secara dua tahun berjalan dan mendapat penghargaan, kini pemerintah pusat menggangarkan dana miliaran untuk program KAT. ‘’Menteri Sosial tahun ini sudah merealisasikan anggaran untuk KAT, jumlahnya sekitar Rp 1,4 miliar,’’ katanya.

Muhamamad juga mengatakan anggaran itu nanti akan dikerjakan oleh pihak ketiga untuk pembangunan 33 rumah kayu di salah satu dusun terpencil di Kabupaten Bima. ‘’Lokasinya di dusun Kabela Desa Poja Kecamatan Sape Kabupaten Bima,” imbuhnya. Dia berharap masyarakat setempat bisa bekerja sama dengan Dinsos untuk lakukan pengawasan, serta berperan membantu untuk menyukseskan program baru dari Kemensos itu. “Program pembangunan rumah lewat KAT ini, dusun atau desa yang terpencil di kabupaten Bima bisa mendapatkan program yang sama untuk kedepannya,” harapnya. (uki) Muhammad

(Suara NTB/uki)

Bima (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima mendapat penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI. Penghargaan ini didapat, karena Pemkab dinilai berhasil dalam menyelenggarakan seleksi CPNSD berbasis komputer atau Computer Assisted System (CAT) secara cepat, akuntabel, transparan, serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Asisten Administrasi Umum Setda, H. Makruf, SE kepada Bupati Bima Drs H. Syafrudin H.M. Nur, M.Pd saat pelaksanaan apel gabungan lingkup Pemkab Bima, Senin (2/2). Terkait dengan diraihnya piagam tersebut, Bupati Bima mengapresiasinya. Dalam apel tersebut, Syafrudin mengatakan keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi motivasi jajaran aparatur terkait untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan seluruh tahapan penerimaan CPNS pada tahun berikutnya. Pada bulan April 2015 mendatang akan dilaksanakan sensus atau Pendataan Umum Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) yang kedua kalinya. Sebelumnya kegiatan yang sama dilaksanakan pada tahun 2003. Namun sensus PNS tahun ini berbasis elektronik dengan menggunakan aplikasi komputer. “Mengingat pentingnya sensus ini para pegawai diharapkan mempersiapkan data, dokumen kepegawaian yang diperlukan dan berada di unit kerja masing-masing saat pendataan dilakukan,” terangnya. Selanjutnya untuk kemudahan pelayanan kenaikan pangkat dan pensiun, untuk golongan IV/C ke atas, SK yang sebelumnya ditandatangani oleh Presiden saat ini sudah diberikan kewenangan kepada Kepala BKN RI untuk ditandatangani. (use)

tanggap darurat untuk penanganan korban bencana banjir selama tiga hari diperpanjang. Karena perkampungan di Soriwono dan Magenda Kelurahan Potu masih dipenuhi lumpur. “Anggota TNI dan Polisi besok direncanakan masih melakukan gotong royong di Potu dan Magenda. Kalau di daerah lain seperti Kandai Dua dan Wawonduru, sudah bersih,” katanya. Untuk penanganan bagi rumah warga yang rusak dan

Berdasarkan instruksi Bupati meminta agar program bedah rumah dari Pemerintah Provinsi diupayakan agar bisa dimanfaatkan bagi korban banjir yang rusak berat. Data sementara BPBD Dompu, jumlah rumah warga yang rusak berat akibat banjir bandang Sabtu lalu mencapai 500 unit rumah dengan jumlah rumah yang terendam mencapai 4.000 lebih. Kelurahan Potu merupakan daer-

ah yang paling parah dengan jumlah rumah rusak berat paling banyak. Sementara berdasarkan pantauan Suara NTB di Potu, aparat TNI, Dalmas Polres Dompu, Brimobda Subden A kompi Dompu, jajaran Pemda Dompu, dan anggota PMI Dompu terlihat melakukan gotong royong di Potu. Selain melakukan gotong royong, bantuan untuk melayani pengobatan juga dilakukan. (ula)

Investor Hentikan Pertambangan Pasir Besi di Pekat Dompu (Suara NTB) PT Bima Mineral Indonesia (BMI) di Desa Pekat dan Beringin Jaya Kecamatan Pekat menghentikan kegiatan produksi karena tidak dibolehkan ekspor bahan tambang mentah. Kondisi ini merugikan daerah, karena lapangan kerja dan sumbangan bagi pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak tersedia. Informasi yang berhasil dihimpun Suara NTB di Pekat, PT BMI yang telah mendapat izin operasi produksi dari pemerintah daerah (Pemda) Dompu sejak 2013 lalu belum juga memulai kegiatan. Bahan tambang hasil produksi pada masa eksplorasi dan awal masa produksi masih tertimbun banyak di lokasi produksi. Tidak adanya aktivitas pertambangan di PT BMI diduga akibat tidak dibolehkan mengekspor bahan tambang sebelum diproses di dalam negeri. Kepala Bidang Pertambangan dan Energi Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Dompu, Jufrin, ST, M.Si kepada Suara NTB, Selasa (3/2), membenarkan tidak adanya aktivitas pertambangan di lokasi izin pertambangan pasir besi PT BMI. Ini terjadi pasca perubah-

an regulasi dengan keluarnya undang-undang No 4 tahun 2013 tentang mineral dan batu bara yang tidak membolehkan pengiriman bahan tambang keluar negeri sebelum diproses menjadi barang setengah jadi dalam negeri. “Mereka tidak ada kegiatan karena masih menunggu perubahan regulasi di Dirjen Minerba,” kata Jufrin. Jufrin mengaku, pihaknya tetap mengingatkan PT BMI untuk tetap memberikan laporan secara rutin dan berkala terkait perkembangan kegiatan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Koperindag Tamben Dompu. “Untuk laporan rutin dan berkala, tetap mereka sampaikan,” terangnya. Izin produksi PT BMI di Pekat, dikatakan Jufri, dikeluarkan sejak 2013 lalu. Kendati izin produksi sudah diterima, namun pengiriman bahan tambang belum pernah dilakukan. Sehingga kontribusi bagi daerah belum ada. Bila pengiriman barang sudah dilakukan, daerah mendapat 3,5 persen dari total produksi. Selain itu, setiap kali pengiriman perusahaan wajib menyetorkan dana sebanyak 4.000 dolar. “Dana itu dibagi antara pusat dan daerah. Pusat 20 persen dan 80 persen untuk daerah,” katanya. (ula)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 4 Februari 2015

Ombudsman Turun ke Kantor KSOP Lembar

Soal P19 Kasus Alkes Lotim

Kejaksaan Bantah Mengada Ada

Syahbandar Ngaku Salah Ketik Nama Nahkoda Giri Menang (Suara NTB) Ombudsman RI perwakilan NTB Selasa (3/2) kemarin turun ke Kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP) di Pelabuhan Lembar. Kedatangan tiga komisioner Ombudsman untuk menindaklajuti laporan DPRD Lobar dan pengusaha elpiji terkait kasus penahanan kapal LCT Batiwakkal Permai yang mengangkut gas elpiji bersubsidi 3 kilogram oleh Direktorat Polair (Ditpolair) Polda NTB. Dari keterangan Syahbandar ke Ombudsman, pihak syahbandar mengaku ada salah ketik nama nahkoda. Namun pihak syahbandar sudah melampirkan surat pertnyataan atas dokumen tersebut. Pantauan Suara NTB, tim Ombudsman yang dipimpin Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman NTB, M Rasyid Ridho tiba di kantor KSOP Lembar sekitar pukul 11.00 Wita. Mereka langsung menemui kepala pelaksana harian (Plh) syahbandar lembar, Tri Jotho Sukristyono dan beberapa stap Syahbandar. Setelah itu, ombudsman mengadakan pertemuan dengan pihak Syahbandar untuk menggali lebih dalam terkait persoalan

penahanan kapal Batiwakkal Permai. Pertemuan itu berlangsung sekitar dua jam lebih di ruang Kepala pelaksana harian Syahbandar. Kepala Pelaksana Harian Syahbandar Lembar, Tri Jotho Sukristyono mengakui, kasus penahanan kapal pengangkut elpiji oleh Ditpol Air Polda NTB atas dasar kesalahan nama nahkoda kapal yang dibawa oleh pihak kapal saat akan berlayar. Pihak syahbandar mengakui kesalahan

nama nahkoda itu disebabkan karena salah ketik nama oleh petugas Syahbandar sendiri. Tri menegaskan, pihak Syahbandar akan melakukan teguran keras terhadap oknum pegawainya yang salah melakukan pengetikan nama nahkoda dalam dokumen pelayaran tersebut. Terpisah, Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman NTB, M Rasyid Ridho menyatakan, kedatangannya untuk mengkonfirmasi pihak Syahbandar terkait kewenanga-

(Suara NTB/her)

KETERANGAN - Tim Ombudsman saat memberikan keterangan usai bertemu pihak Syahbandar. nnya sesuai UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, selain itu Ombudsman juga mengecek hal-hal teknis dan prosedur

yang ada di pihak Syahbandar terkkait dengan penahanan kapal Batiwakkal Permai oleh Ditpol Air polda NTB. (her)

(Suara NTB/ari)

Mataram (Suara NTB) Enam tahun kasus Alkes Lombok Timur bergulir memantik pertanyaan besar kepada kepolisian, khususnya Kejaksaan yang hingga kini belum melimpahkan berkas tersangka ke tahap dua. Pihak Kejaksaan membantah petunjuknya terkesan mengada - ada. “Kami tetap profesional. Tidak ada istilah mengada ada,” tegas juru bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH, Selasa (3/2) kemarin terkait petunjuk soal Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kasus Alkes Lotim. Dimana, HPS itu hanya berkaitan dengan administrasi untuk mendukung pembuktian adanya kerugian negara mencapai Rp 1, 09 miliar. Sementara di sisi lain, proses pembuktian kerugian negara itu sudah selesai ditingkat auditor negara. Hal inilah yang sebelumnya disebut pegiat antikorupsi dari Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB sebelumnya, menyebut kejaksaan terkesan mengada ada. Padahal jika berkas perkara dilimpahkan ke tahap dua, tinggal pembuktian administrasinya dilakukan di depan persidangan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pun mengaku akan siap pasang badan untuk mempertahankan hasil hitung kerugian negara dimaksud. Sutapa melanjutkan, secara yuridis, berkas yang dilimpahkan kepolisian kepada pihaknya, sudah diperiksa baik dari sisi syarat formil dan materiil. Dari hasil pemeriksaan oleh tim jaksa peneliti itu, ditemukan masih ada kekurangan sehingga diberikan petunjuk dalam P19, yakni tentang HPS dimaksud. Pihaknya akan tetap berpedoman pada ketentuan KUHAP, apabila dua syarat yuridis itu belum terpenuhi, maka akan dikembalikan dan harus dilengkapi oleh penyidik. “Karena kalau jaksa penyidik belum yakin dengan formil dan materil dalam berkas itu, maka akan dikembalikan dalam bentuk P19,” tegas Sutapa. Dia juga meyakinkan, jika petunjuk terkait HPS ini terpenuhi, maka akan diperiksa lagi oleh tim Pidsus. “Kalau memang sudah lengkap, ya kita limpahkan ke tahap dua dan siap disidangkan,” tegasnya. Jika sebaliknya, maka petunjuk P19 dikembalikan lagi. Sebelumnya, dalam rangka memenuhi petunjuk kejaksaan itu, Polda NTB harus berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa ahli dari pejabat pemeriksa barang di Jakarta. Meski petunjuk itu hanya sifatnya administrasi, tapi tetap akan berusaha dipenuhi pihak kepolisian. (ars)

Halaman 8

Pemilik Kapal dan Nahkoda Ditetapkan Jadi Tersangka Giri Menang (Suara NTB) Direktorat Pol Air (Ditpolair) Polda NTB menetapkan pemilik Kapal KM Caci Ladjoni-3, Lukman Ladjoni dan dan nahkoda kapal Zaenal Idris sebagai tersangka dalam kasus penahanan kapal di perairan Lembar, Lombok Barat beberapa waktu lalu. Penetapan dua orang ini sebagai tersangka setelah penyidik Ditpolair melakukan serangkaian pemeriksaan saksi. Alhasil, dari penyelidikan,ditemukan dua alat bukti yang mengarah ke tindak pidana pelayaran. “Pemilik kapal dan nahkoda ditetapkan tersangka,” kata Dir Pol Air Polda NTB, Kombespol I Dewa Gede Butirwa, di ruang kerjanya, Senin lalu. Diketahui, Ditpolair menahan KM Canci Ladjoni-3 di tengah perairan Lembar sejak Desember 2014 lalu. Hingga kini, kapal bermuatan pupuk itu masih diamankan karena diduga mempekerjakan anak buah kapal (ABK) tanpa dokumen sah. Akibat penahanan itu, sekitar 20 ABK terlantar di tengah perairan Lembar. Kapal tersebut dinahkodai Zaenal idris. Kondisi Zaenal Idris yang berada di dalam kapal juga sakit dan lemas. Sehingga harus diganti asisten nahkoda. KM bermuatan pupuk 3.000 ton yang berangkat dari Pelabuhan Lok Tuan Bontang menuju NTB. Mereka berlayar pada 3 Desember 2014 pukul 07.00 WIB, dan tiba di Pelabuhan Lembar Lombok Barat pada 6 Desember 2014 pukul 14.40 WIB. Namun, kapal yang membawa 20 awak dan nahkodanya diamakankan Polair Polda NTB dengan alasan memperkerjakan awak kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Saat berangkat, KM tersebut mengantongi surat persetujuan berlayar (SPB) dari Syahbandar Pelabuhan Loktuan Bontang. SPB tersebut bernomor T.9KP/.III/02/XII/2014 dan ditandatangani resmi oleh kepala syahbandar setempat, Kapten Heru Hernawan. Dalam kasus ini, Ditpolair menahan kapal Canci Ladjoni-3 karena dokumen bermasalah. Kapal bermuatan pupuk itu dituding tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. “Yang bermasalah itu kepalanya, dokumen tidak lengkap. Kalau izinnya pupuknya tidak masalah dan sudah dibongkar,” ujarnya. (her)

EVAKUASI - Tim Polair Polda NTB saat mengevakuasi jasad yang mengapung di tengah laut di KLU, Selasa (3/2).

Warga Temukan Mayat Mengapung di Tengah Laut Tanjung (Suara NTB) Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan warga mengapung di tengah laut, Selasa (3/2). Sejumlah warga yang menumpang public boat Carlos, yang berangkat dari Teluk Nara ke Gili Trawangan, sekitar pukul 10.00 wita itu, lantas melaporkan temuan itu ke petugas Dishubparkominfo KLU yang bertugas di Teluk Nara. Menurut informasi sejumlah warga yang menumpangi boat Carlos, mereka melihat sesosok mayat yang mengapung ketika hendak menyeberang. Namun seluruh penumpang boat terkejut, ketika dalam perjalanan, terapung jasad pria yang sudah tidak bernyawa. Melihat peristiwa itu, nahkoda boat lantas menepi kembali ke Pelabuhan Bangsal dan melaporkan jasad yang mengapung itu. Oleh petugas yang bekerja menarik retribusi di Teluk Nara, informasi itu kemudian dilanjutkan ke Ditpolair Polda NTB, posko Pemenang. Dirpolair Polda NTB, Kombespol I Dewa Gede Butirwa, kepada wartawan mengatakan, pihaknya langsung menerjunkan anggotanya usai mendapat informasi warga. Tim dengan menggunakan kapal patroli dan 1 unit rubber boat, langsung menuju lokasi terapungnya sesosok mayat yang ditunjuk saksi mata. “Kami dapat laporan sekitar pukul 10 pagi, dan langsung melakukan evakuasi

di lokasi yang ditunjuk,” katanya. Dikatakannya, butuh waktu sekitar 15 menit bagi anggotanya untuk mencapai lokasi mayat terapung. Namun dari titik Pantai Mentigi, jarak tempuh sekitar 2 mil. “Lokasi penemuan mayat berada pada koordinat 8 derajat, 23 menit, 300 detik Lintang Selatan dan 116 derajat, 3 menit, 656 detik Bujur Timur,” sambungnya. Di lokasi evakuasi, terlihat public boat Carlos turut membantu mengevakuasi. Petugas kepolisian dan warga, memerlukan waktu sekitar sejam lamanya untuk mengevakuasi dan mengantar mayat tersebut ke darat, via Pelabuhan Teluk Nara. Tak lama kemudian, Tim dari Biddokes Polda NTB, tiba di Pelabuhan Teluk Nara dan mengevakuasi mayat ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB. Butirwa mengakui, tidak menemukan bukti identitas apapun menyangkut mayat pria misterius tersebut. Namun demikian, untuk mengetahui lebih lanjut keberadaan korban, pihaknya akan mengumpulkan informasi dan data. “Barangkali ada informasi terkait orang hilang yang dilaporkan warga ke polisi baik di KLU maupun di 3 Gili. Sebelumnya, sekitar 4 hari lalu, ada laporan warga asing hilang di Gili Trawangan. Cuma kita belum bisa pastikan apakah mayat ini WNA atau bukan,” demikian Dirpolair Polda NTB. (ari)

Pilkada Kota Mataram (Suara NTB/cem)

RAPIKAN - Peralatan Perang seperti senjata yang dipamerkan. Terlihat salah seorang prajurit merapikan senjata yang akan dipamerkan.

Pameran Peralatan Perang, Bangkitkan Rasa Nasionalisme Mataram (Suara NTB) – Komandan Yonif 742 Satya Wira Yudha, Letkol Inf Darmawan Setiady, S.IP mengatakan, pameran peralatan perang sebagai bentuk atau upaya membangkitkan nilai dan rasa nasionalisme masyarakat terhadap Kesatuan Negara Republik Indonesia. “Ini kita lakukan agar masyarakat membangkitkan rasa nasionalismenya kepada NKRI,” kata Danyonif dikonfirmasi di Taman Sangkareang, Selasa (3/2). Selain membangkitkan semangat nasionalisme bahwa TNI ingin menunjukan tanggungjawab kepada masyarakat luas, karena hasil pajak yang dibayarkan kepada pemerintah juga dibelikan atau dibelanjakan untuk peralatan perang TNI. “Kita ingin perlihatankan kepada masyarakat bahwa ini lo hasil pajak yang dibayarkan,” tambahnya. Diantara peralatan tersebut, ada sebagaian yang dibawa langsung dari Komandan Pasukan Khusus (Kopasus) dan sebagian lagi di bawa dari Yonif dan Kodam. Peralatan perang tersebut diantaranya, senjata organik yang menjadi indeks prestasi, pistol, helm, kendaraan Kopasus, senjata SS1 dan lain sebagainya. Diakui, persenjatan itu memang ada sebagian dibuat di dalam negeri dengan kualitas yang dijamin bagus serta sebagian di datang dari luar negeri. Khusus senjata SS1 buatan dalam negeri diakui sangat bagus bahkan pernah digunakan sebagai peralatan lomba menembak pada kejurnas menembak di PON dan Sea Games. Disisi lain, ia mengatakan, pihaknya juga membentuk tim dari kompi bila ada kemungkinan – kemungkinan ancaman baik yang berasal dari luar dan dalam Kota Mataram. Tim ini nantinya akan menjadi tim pemukul oknum yang dinilai melakukan perlawanan. Darmawan kembali berharap, pameran peralatan perang ini diharapkan bisa membangkit dan semangat nasionalisme masyarakat di Kota Mataram khususnya dan NTB umumnya. (cem)

PKS Bentuk Tim Komunikasi Mataram (Suara NTB) – Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtra (PKS) Kota Mataram, Muhammad Ahyar, SH mengaku sudah membentuk tim komunikasi di internal partai untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Mataram. Secara kelembagaan PKS tidak menutup diri dengan partai politik (parpol) lainnya yang ingin bergabung. “Baru – baru ini kita sudah membentuk tim komunikasi di internal,” kata Ahyar dikonfirmasi di kantornya, Selasa (3/2). Secara formal, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Ahyar Abduh yang digadang – gadang akan maju pada suksesi mendatang. Selain menjalin komunikasi dengan Ahyar Abduh, PKS juga sedang menjalin komunikasi dengan beberapa figur yang dinilai berpengaruh di Kota Mataram. Tetapi Ahyar tidak menyebutkan tokoh atau figur siapa saja yang sudah diajak bicara. Secara mekanisme partai, pihaknya masih melakukan penjaringan terhadap figur – figur yang mau bergabung dengan PKS. Artinya, PKS tidak menutup diri kepada siapapun yang ingin bergabung untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah. Termasuk parpol atau figur lain yang ingin maju menjadi Walikota Mataram. “Non formal pun kita juga jalin komunikasi,” terangnya. Di internal PKS sendiri sebut Ahyar, banyak kader – kader yang memiliki elektabilitas tinggi di masyarakat. Dan tidak menutup kemungkinan nantinya, figur

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Mataram (Suara NTB) sung jenazah di ruang Autopsi, keempat1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Mayat Laki-Laki ditemukan di nya tiba tiba histeris. “Is not my friend, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Teluk Nare, Kecamatan Pemenang yeaahh,” teriak salah seorang diantara1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Kabupaten Lombok Utara (KLU). nya sembari memeluk rekannya. Mere1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Jenazah Mr. X tersebut kini disim- ka pun kembali ke Gili Trawangan sem1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 pan di Rumah Sakit Bhayangkara bari tak henti hentinya berteriak girang. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Polda NTB, untuk diidentifikasi. PoliSementara pihak RS Bhayangkara 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 si menelusuri kemungkinan jenazah mengakui agak sulit mengenali ciri ciri 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 bagian dari korban Pesawat AirAsia. Mr. X tersebut, karena kondisi fisik yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 “Kita belum berani pastikan, apa- sudah hampir hancur. Seluruh tubuh1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 kah ini jenazah bule yang hilang itu. nya hancur dan seluruh kulit luar terku1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Atau kah korban AirAsia. Semua me- pas, begitupun wajahnya, tertinggal han1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 mungkinkan, tapi kita selidiki ter- ya gigi yang masih utuh. “Kami belum 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 us,” kata Kapolsek Pemenang, AKP bisa memastikan identitas mayat itu, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Dewa suparta dihubungi via ponsel, sebab semua tubuhnya hancur setelah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Selasa (3/2). beberapa hari berada di air. Dilihat dari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Sebelumnya diketahui ada warga keadaan tubuhnya kemungkinan lebih 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Brazil bernama Fernando Vieira dari lima hari terendam. Untuk semen1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Campello (24) dinyatakan hilang. Na- tara ini kami hanya menyebutnya Mr. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 mun informasi itu sedang dikoordinasi- X,” Kata Humas Rumas Sakit 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 kan dengan kedutaan Brazil. Sehingga Bhayangkara AKP Wayan Redana. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 sementara ini pihaknya menyerahkan Jika bukan jenazah warga Brazil 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 jenazah ke RS Bhayangkara untuk dii- Fernando Vieira Campello, maka bisa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 dentifikasi. “Kami tunggu pemeriksaan saja korban dalam kejadian berbeda. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 di rumah sakit Bhayangkara. Bisa jadi Bahkan spekulasi muncul, korban ini 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 nanti akan di test DNA. Karena untuk bagian dari jenazah korban pesawat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 visum luar sangat sulit. Jenazah sudah AirAsia. “Makanya, dengan publikasi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 sulit dikenali,” kata Kapolsek. dari kawan kawan media diharapkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Sekitar Pukul 13.00 Wita mobil bisa membantu. Siapa tau setelah ini, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Ambulance yang membawa jenazah bisa diketahui keluarganya, bahkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Mr.X. di rumah sakit milik Polda tidak menutup kemungkinan ini kor1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 NTB itu sudah standby empat warga ban pesawat AirAsia,” duganya. Se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 asing berkebangsaan Brazil. Dengan mua kemungkinan itu menurutnya bisa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 wajah lebam penuh cemas, mereka dipastikan setelah dilakukan autopsi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 menunggu kedatangan jenazah dan untuk mengenali ciri – ciri jenazah. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ingin memastikan bahwa itu teman Untuk itu pihaknya masih menunggu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 mereka, Fernando Vieira Campello keputusan penyidik dari Polsek Pemenang. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 (24) yang lima hari lalu hilang. Apabila sudah ada petunjuk autopsi, maka 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Namun setelah menyaksikan lang- akan segera dilakukan. (rai) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

Polisi Identifikasi Kemungkinan Korban AirAsia

Jaga Keamanan, Desa Sikur Fungsikan BKD

seperti Abdul Hadi, Suryadi dan Johan Rosihan. Menurutnya, masih terlalu dini bila menyebutkan tokoh atau figur mana yang akan diusung maju nantinya. Yang jelas, pihaknya masih meraba – raba calon atau figur siapa yang pantas. Dengan catatan, bila figur tersebut berasal dari eksternal partai tentunya harus memiliki performance program atau kepentingan yang akan diusung membawa Mataram ke arah yang lebih baik. Kedua, PKS sendiri akan melihat track record dari calon yang akan diusung. “Kita pasti melihat konsep programnya apa dan bagus tidak track recordnya,” paparnya. PKS selalu diidentikan dengan partai dakwah. Apakah PKS sendiri mau menerima parpol di luar itu? Ahyar mengatakan, hal itu tidak menjadi masalah, karena PKS sendiri mengusung sikap nasionalisme dan konsep itu akan bertemu atau sejalan dengan konsep partai lainnya. (cem)

Selong (Suara NTB) – Masalah keamanan merupakan kebutuhan semua pihak. Sehingga kewaspadaan dini tidak hanya perlu dilakukan oleh polisi dan tentara, tetapi seluruh rakyat Indonesia harus ikut andil dalam menciptakan pengamanan di tengah-tengah masyarakat. Mengingat, aksi-aksi kriminalitas di Lotim akhirakhir ini semakin marak terjadi. Sehingga, dalam menciptakan keamanan dan ketentraman di tengah masyarakat pihak Desa Sikur rencananya akan lebih memungsikan kembali Badan Keamanan Desa (BKD) dengan membuat pos-pos keamanan di masing-masing RT. Dimana dalam menjaga keamanan dan ketentraman dalam bermasyarakat itu, merupakan tanggung jawab bersama. Sehingga, dengan adanya pos keamanan di masing-masing RT itu diharapkan bisa menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat serta meminimalisir angka kriminalitas khususnya di Desa Sikur. Kepala Desa Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H. Muhammad Nasib RH mengatakan, un-

tuk lebih menciptakan keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat, Desa Sikur rencananya akan membuat pos ronda di masing-masing RT. Dimana, pos ronda itu nantinya diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat guna menciptakan Kamtibmas di tengah-tengah masyarakat. “Pembuatan pos ronda itu dari ADD dan kita rencananya akan membuat pos ronda di masing-masing RT sebanyak 19 RT itu,” terangnya, Selasa, (3/2). Dikatakannya, keberadaan pos ronda itu nantinya tidak hanya digunakan untuk menjaga keamanan masyarakat dari pencurian. Melainkan, keberadaan pos ronda itu nantinya juga bisa bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan lainnya seperti kebakaran rumah, sakit, bahkan juga untuk membantu masyarakat luar yang membutuhkan pertolongan ketika dalam perjalanan. “Ronda itu tidak hanya untuk mensiasati pencuri saja, pokoknya bagaimana supaya masyarakat itu nyaman dan aman,” terang Nasib. Ditambahkannya, untuk menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat pihak Desa Sikur bekerjasama dengan Polmas, Babinsa, dan Trantib Desa. (yon)

SUARA NTB Rabu, 4 Februari 2015

”Rebaq Jangkih” Libatkan 15 Kelurahan Mataram (Suara NTB) Prosesi adat Rebaq Jangkih yang dilaksanakan sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW akan digelar Jumat 6 Januari mendatang. Kegiatan itu akan diisi dengan Parade Budaya yang diikuti 15 Lingkungan di Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang Kota Mataram. Prosesi Rebaq Jangkih merupakan rangkaian yang dilaksanakan seminggu setelah berakhirnya bulan maulid. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram, Drs. H. Abdul Latif Nadjib,MM, Selasa (3/2) usai melakukan petemuan dengan sejumlah tokoh adat, agama dan masyarakat di kantornya mengatakan saat parade, masing – masing lingkungan dalam keluarahan akan menampilkan atraksi budaya yang kental dengan nilai – nilia religi. Sejumlah atraksi budaya yang akan ditampilkan dalam parade tersebut antara lain, prosesi Ngurisan, Nyunatan dan Namatan. “Saat parade nanti akan ada dulang penamat, kemudian masyarakat juga akan menampilkan atraksi adat berupa prosesi – perosesi budaya yang kita miliki. Prosesi rebaq jangkih dan parade ini akan digelar serentah di hari jumat sore besok,” tuturnya. Dipastikan tidak akan ada arak – arakan bebas sebab kegiatan ini murni merupakan rangkaian prosesi adat yang berkaitan erat dengan prosesi keagamaan. Saat parade, masyarakat akan mencoba menampilkan khazanah khas seperti apa sejatinya perayaan – perayaan yang dilakukan pada sebelum – sebelumnya. “Saat parade nanti juga akan disuguhkan dulang penamat oleh masyarakat, kita akan tunjukkan serta mengedukasi bahwa seperti apa perayaan budaya yang bernilai religi itu dilakukan oleh orang tua kita terdahulu,” tuturnya. Diperkirakan, massa yang akan mengikuti parade nanti akan mencapai 1.500 orang. Ia berharap, prosesi rebaq jangkih yang dilakukan kali ini dapat memberikan edukasi serta mendatangkan manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang melakukannya. Disamping itu, kegiatan tersebut juga dapat dipandang sebagai atraksi budaya yang dapat menggaet minat kunjungan wisatawan. (met)

BUDAYA DAN HIBURAN

”City Tour” Dokar akan Libatkan Kusir Cidomo Mataram (Suara NTB) Disbudpar Kota Mataram menjanjikan, ketika wisata city tour dengan dokar dianggap berhasil serta mampu memikat kunjungan wisatawan, para kusir cidomo akan dilibatkan sebagai awak pengendali armada trip wisata dalam kota ini. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kota Mataram, Drs. H.Abdul Latif Nadjib,MM menjelaskan, tujuan akhir dari gagasan yang akan segera direalisasikan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat terutama para kusir yang selama ini mengais rezeki melalui penawaran jasa angkutan sederhana itu. "Pada saatnya nanti, jelas para kusir cidomo di Kota Mataram ini akan kita libatkan dalam usaha ini. Namun untuk sementara yang kita siapkan untuk sekarang ini cukup enam unit saja, sebab agar tidak terlalu padat sehingga menurunkan nilai keindahan,” ujarnya. Dikatakan, para kusir yang akan mengawaki armada wisata Kota Mataram ini harus menguasai Bahasa Inggris. Kemampuan berba-

hasa asing merupakan salah satu standar kompetensi yang harus dimiliki sebagai skill dan keterampilan seorang kusir. “Kusirnya tentu kita harapkan menguasai Bahasa Inggris, sebab mereka akan langsung menjadi guide sehingga suatu ketika mereka mengantar tamu mancanegara, sang kusir dapat menjelaskan kepada para penumpang tentang objek – objek wisata yang dikunjungi,” jelasnya kepada Suara NTB, Selasa (3/2) siang. Konsep pengadaan city tour menggunakan Dokar khususnya di Kota Mataram akan terbagi dalam dua trip. Enam unit dokar yang sedang disiapkan, akan menjadi moda transportasi trip wisata ke arah barat dan timur dari terminal. Terminal yang disediakan untuk menjadi pang-

”

Kusirnya tentu kita harapkan menguasai Bahasa Inggris kalan Dokar city tour ini adalah lapangan umum Sangkareang. Ia menjelaskan, tiga unit Dokar dipersiapkan untuk menjadi pengangkut tamu berkeliling menuju situs – situs dan objek wisata di sebelah timur. Sementara, sisanya akan menjadi armada wisatawan yang ingin menikmati trip wisata ke arah barat pusat kota. “Trip wisatanya kita bagi menjadi dua yakni tour wisata ke timur dan tour wisata ke barat. Nah yang ke timur tujuannya yakni mengunjungi situs – situs pariwisata seperti Taman Mayura, Ruang Terbuka Hijau (RTH) kemudian berkeliling ke tempat

Anak Whitney Houston Berjuang untuk Hidup Atlanta Anak perempuan mendiang bintang pop Whitney Houston berjuang untuk hidup dua hari setelah ditemukan pingsan dalam bak mandi rumahnya yang berada di pinggiran Kota Atlanta, Amerika Serikat, demikian pernyataan keluarga Senin (2/2). Bobbi Kristina Brown (21), anak perempuan Houston dengan penyanyi Bobby Brown, dibawa ke rumah sakit di Roswell, Georgia, Sabtu pagi, setelah suami dan temannya menemukan dia di bak mandi dan suaminya (Suara NTB/ist) melakukan resusitasi janBobbi Kristina Brown tung paru (Cardiopulmonary Resucitation/CPR), prosedur darurat yang antara lain meliputi pernafasan buatan. “Bobbi Kristina berjuang untuk hidupnya dan dikelilingi oleh keluarga dekat,” kata keluarga Houston dalam sebuah pernyataan. “Seperti ayahnya sudah nyatakan, kami meminta Anda untuk menghormati permintaan kami akan privasi selama masa sulit ini,” katanya seperti dilansir kantor berita Reuters. Mengutip sumber tanpa nama yang dekat dengan keluarga itu, CNN melaporkan bahwa Bobbi Kristina dalam keadaan koma secara medis dan bernapas dengan bantuan ventilator. Fungsi otaknya tidak akan diketahui sampai dokter mengurangi dosis obat penenang yang diberikan, kata sumber itu kepada CNN. Tara Landy, juru bicara Rumah Sakit North Fulton, menolak untuk mengomentari kondisi Bobbi. Sebuah laporan polisi yang dikeluarkan pada Senin menyatakan para petugas menjawab panggilan ke rumah untuk situasi korban tenggelam. Narasi kejadian tidak memberikan informasi tentang kondisi wanita muda itu atau keadaan yang mengarah pada situasi penemuan korban. Lisa Holland, juru bicara Departemen Kepolisian Roswell, mengatakan surat perintah penggeledahan dan pencatatan panggilan 911 dalam kasus ini tidak akan diumumkan sampai polisi menyelesaikan penyelidikan mereka. “Departemen Kepolisian Roswell tidak akan memberikan informasi lebih lanjut apapun pada saat ini,” kata juru bicara itu dalam sebuah surat elektronik. Bobby Brown, penyanyi pemenang Grammy Award yang memulai karir sebagai vokalis grup R&B New Edition, meminta privasi untuk mendampingi anak perempuannya pada Minggu. “Tolong izinkan keluarga saya untuk mengatasi hal ini dan memberikan cinta dan dukungan yang dibutuhkan anak perempuan saya saat ini,” katanya dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh pengacaranya, Christopher Brown. Agen Brown menolak berkomentar lebih lanjut pada Senin. Bobbi Kristina Brown dua kali dirawat di rumah sakit karena mengalami gangguan psikologis setelah kematian ibunya. Houston, penyanyi yang berulangkali memenangi Grammy Award, tenggelam dalam bak mandi di Beverly Hills, California, 11 Februari 2012. Pihak berwenang mengatakan penggunaan kokain dan penyakit jantung menyebabkan kematiannya pada usia 48 tahun. Kedua orang tua Bobbi berjuang melawan ketergantungan pada obat terlarang dan Houston menggambarkan pernikahannya yang berlangsung selama 15 tahun - yang berakhir pada 2007 - sebagai penuh dengan alkohol dan obat terlarang. (ant/bali post)

Halaman 9

pusat oleh – oleh untuk berbelanja, sementara kalau kebarat yang kita tawarkan itu adalah pantai dan juga beberapa pengenalan situs yang telah menjadi objek wisata religi,” tuturnya. Kendati demikian, hingga saat ini pihaknya baru dapat mengumpulkan hanya dua unit armada, ia berharap dalam waktu dekat sisa dokar yang akan menjadi armada city tour ini segera didapatkan sehingga rencana trip wisata

menggunakan alat transportasi tradisional itu segera berjalan. “Kita baru berhasil mengumpulkan dua unit Dokar saja, sementara sisanya masih kita cari, padahal yang kita butuhkan itu minimal enam unit sebagai armada penumpang wisata. Dua unit yang sudah kita dapatkan inipun harus kita restorasi terlebih dahulu sebab kondisinya membutuhkan peremajaan,” tambahnya. (met)

Rangkaian Prosesi “Bau Nyale” Dimulai Mataram (Suara NTB) Rangkaian prosesi adat bau nyale di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah dimulai sejak 2 Januari Kemarin. Prosesi adat yang kental dengan nilai historis ini akan berakhir pada 9 – 10 Februari mendatang. Humas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, Cakra Virajati setelah mengakses informasi melalui situs resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Loteng menyampaikan, sejak 2 Februari kemarin telah dimulai rangkaian kegiatan pengisi prosesi adat berupa Presean, Pemilihan Putri Mandalika, Pameran Permata. Kegiatan tersebut juga akan dirangkai dengan karnaval putri mandalikan yang bertemakan “Biota Segare Lauq,” pada 8 Februari mendatang. “Prosesinya sudah dimulai sejak tanggal 2 kemarin, itu berdasarkan informasi yang kami himpun melalui situs resmi pemkab setempat. Presean akan berlangsung hingga tanggal delapan sama dengan pameran permata,” jelasn(Suara NTB/ist/Jelajah Lombok)

PANORAMA MENTIGI - Panorama alam Bukit Mentigi di Kawasan KLU.

Bukit Mentigi KLU Tawarkan Panorama Menawan Pemenang (Suara NTB) Bukit Mentigi mungkin belum familiar di hadapan publik. Bukit yang terletak di Kabupaten Lombok Utara (KLU) bagian barat ini menawarkan panorama alam yang cukup menawan. Dari ketinggian sekitar 500 mdpl ini dapat disaksikan jutaan pesona yang tersimpan di Pulau Lombok. “Kalau kita mengambil gambar dari posisi ini, setidaknya ada banyak view yang didapatkan, disini kita bisa eksplorasi gambar sepuasnya, akrena 360 derajad rotasi pandangan kita tersuguhkan tekstur alam yang mempesoan,” kata Ahmad Herkiandi salah satu fotografer yang sengaja hunting ke tempat itu bersama beberapa modelnya.

Pemandangan yang dapat dinikmati dikawasan tersebut yakni indahnya pelabuhan teluk nara, pesona tiga gili di pelupuk utara, pelupuk senja di bagian barat laut, serta lembah pesisir yang menjadi perbatasan antara KLU dengan Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Sayangnya, kawasan tersebut betul – betul belum tersentuh dan diberdayakan untuk dijadikan objek pariwisata. Belum ada masyarakat setempat yang berinisiatif membangun tempat tersebut supaya dapat dikelola secara swadaya. Demikian pula, ketersediaan kantung parkir sebagai tempat penitipan kendaraan merupakan kebutuhan pokok di kawasan wisata.

Hal tersebut bertujuan mencegah dan menghindari kejadian yang tak diinginkan. “Ini sebetulnya bagus untuk menjadi objek wisata, udaranya sejuk, kemudian pemandangannya bagus, seandainya disini menjadi tempat hunting prewed juga sangat menarik,” tambahnya. Saat ini, kawasan tersebut terlihat kurang terawat sehingga terkesan sebagai kawasan wisata yang tersia – siakan. Para pengunjung berharap, masyarakat setempat berinisiatif sendiri untuk membangun wilayahnya dengan membentuk manajemen serta mengelola kawasan sehingga dapat menjadi destinasi wisata yang menjadi tujuan para pengunjung. (met)

ya, Selasa (3/2) pagi. Selain itu, prosesi adat yang dipelopori oleh masyarakat Loteng itu juga akan diisi dengan Lomba Lari Maraton di Kecamatan Pujut. Sementara, acara puncak dari kegiatan tersebut akan dilaksanakan di kawasan pantai selatan khususnya di Pantai Seger. “Acara puncaknya akan diisi dengan ritual adat oleh masyarakat setempat, kemudian ada pagelaran tari tradisional, cilokaq dan sebagainya,” tuturnya. Dikatakan, saat perayaan puncak Pemkab setempat juga akan menampilkan drama kolosal putri mandalika. Drama tersebut menceritakan kisah sang putri yang kini dijadikan situs adat dan teradisi oleh masyarakat Loteng. “Saat puncak nanti juga akan ada pementasan drama kolosal, kemudian disini juga saya melihat informasinya akan ada konser grup band nasional yakni ungu sebagai pengisi hiburan, kalau tercantum dalam web ini berarti sudah pasti akan dilaksanakan,” tandasnya. (met)

Bradley Cooper Kaget dengan Debat “American Sniper” Beverly Hills Bradley Cooper, yang masuk nominasi penerima Oscar kategori aktor terbaik dalam perannya sebagai penembak jitu di “American Sniper”, mengatakan dia tidak mengira film biopik perang Irak bisa menjadi bahan perbincangan politik. “Kau tak pernah tahu waktu kau membuat film apakah orang-orang akan melihatnya, jadi akan lancang untuk punya keberanian berpikir bahwa itu akan menyebabkan efek semacam itu,” kata Cooper kepada reporter dalam acara nomine Academy Awards. “American Sniper”, yang menduduki posisi puncak box office Amerika Serikat dan sejauh ini meraup hampir 250 juta dolar AS, bercerita tentang kisah nyata mendiang penembak jitu Navy SEAL Chris Kyle. Film itu masuk nomina-

(Suara NTB/ist)

Bradley Cooper

si enam kategori Oscar, termasuk film terbaik. Film itu menjadi titik nyala debat publik Amerika Serikat dengan sebagian kalangan liberal dan konservatif memperdebatkan potret perang dan tentara serta interpretasi sutradara Clint Eastwood tentang sejarah yang mengarah ke invasi Irak tahun 2003. Komite Anti-Diskriminasi Amerika-Arab menyatakan anggotanya telah menjadi target “ancaman kekerasan” yang disebabkan oleh bahasa film yang diarahkan ke Muslim. Sutradara pemenang Oscar, Eastwood, yang merupakan pendukung setia veteran, mengatakan “American Sniper” tidak berhubungan dengan partai-partai politik. Seperti dilansir kantor berita Reuters, Cooper, yang juga menjadi produser film itu, mengatakan dia ingin sorotan lebih tertuju ke tentara. “Diskusi apapun yang memberi sinar terang pada penderitaan para tentara serta perempuan dan laki-laki di angkatan bersenjata, fantastis kalau diskusi semacam itu terjadi,” katanya tentang film itu. (ant/bali post)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 4 Februari 2015

Halaman 10

Bentuk Calon Pemimpin

Pemerintah Alokasikan Dana Abadi Pendidikan Senilai Rp 15,6 Triliun

Jakarta (Suara NTB) – Sejak tahun 2010 pemerintah menganggarkan dana abadi pendidikan dengan total sebesar Rp 15,6 triliun. Dana tersebut dikelola dan diinvestasikan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sejak tahun 2012 untuk kepentingan program beasiswa, pendanaan riset dan pendanaan rehabilitasi fasilitas pendidikan. Tahun ini, program beasiswa LPDP memiliki 104 alumni yang telah menyelesaikan studinya di berbagai universitas ternama di dunia dengan berbagai prestasi yang luar biasa. Program beasiswa LPDP ini ditujukan untuk membentuk calon-calon pemimpin bangsa Indonesia di masa mendatang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies

Baswedan mengatakan, program beasiswa LPDP ini adalah bentuk investasi kepemimpinan yang sifatnya jangka panjang. “Anda harus disebut sebagai calon pemimpin, ke

depan anda menjadi pemimpin,” katanya saat menyampaikan paparan tentang kepemimpinan pada acara Indonesia Leadership Forum (ILF) 2015 yang diselenggara-

kan LPDP, di gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Senin (2/2) lalu. Dikutip dari laman www.kemdikbud.go.id, Mendikbud menjelaskan, program LPDP ini kuncinya adalah kepemimpinan bukan menjadikan peneliti atau pengajar. LPDP ini, kata dia, orientasinya adalah menghasilkan pemimpin bangsa di masa depan karena itu yang dibidik adalah calon-calon pemimpin. “Orientasi di LPDP ini mencari bibit, men-

coba ekspose mereka dengan institusi-institusi yang memiliki state of the art di dalam bidang knowledge,” ujarnya. Mendikbud menekankan, tujuan program beasiswa tersebut bukan menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat saat kuliah. Tujuannya, kata dia, setelah kembali ke tanah air para alumni membantu menyelesaikan masalah di Indonesia menggunakan ilmu yang telah mereka miliki. “Harapannya diekspos pada masalah di Indonesia,

lalu mereka menjadi bagian dari solusi,” tuturnya. Mendikbud menyebutkan, Indonesia memerlukan 33.000 pemimpin kelas dunia di semua sektor. Saat ini, kata dia, baru memenuhi kurang lebih sebanyak 10.000 pemimpin kelas dunia. “Kita ingin lewat LPDP ini ada sinergi yang serius,” ucapnya. Mendikbud menegaskan, pemerintah telah menyiapkan dana, menyeleksi dan mengirimkan calon-calon pemimpin tersebut tetapi setelah mereka

pulang ke tanah air tidak otomatis menjadi pemimpin. Mereka, kata dia, membutuhkan mentor yang bisa menemani untuk memberikan tantangan selanjutnya agar potensi mereka tumbuh. Selain itu, kata dia, mereka membutuhkan tempat bekerja yang memberikan job stress yang kuat agar menumbuhkan jiwa kepemimpinannya. “Leadership tidak akan tumbuh hanya di tempat-tempat yang nyaman, justru di tempat-tempat yang penuh tantangan,” pungkasnya. (ham) (Suara NTB/ham)

Sebanyak 2.464 Mahasiswa PPG SM-3T Ikuti Tes Urine Jakarta (Suara NTB) – Sebanyak 2.464 mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) Sarjana Mengajar di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM-3T) dari14 kampus yang memiliki Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) se-Indonesia mengikuti tes urine, akhir pekan lalu. Keterangan Humas Universitas Negeri Jakarta (UNJ) di Jakarta, Selasa (3/2), menyebutkan, tes urine untuk LPTK di Jakarta diadakan UNJ bekerjasama Ditjen Pendidikan Tinggi, Kemenristek Dikti, diikuti 219 mahasiswa dan dimaksudkan untuk melindungi mahasiswa dan dosen dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba). “Tes urine sebagai bentuk keprihatinan kami mengingat belakangan ditemukan dosen dan mahasiswa yang terjerat narkoba,” kata Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Ditjen Dikti, Kemenristek Dikti, Prof Dr Supriadi Rustad, M.Si, disela-sela ujian tulis Pendidikan Profesi Guru (PPG) Sarjana Mengajar di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM-3T), di Gedung Pusat Studi & Sertifikasi Guru UNJ. Supriadi mengatakan, penentuan mahasiswa dan dosen yang mengikuti tes urine tersebut dilakukan secara acak. Rencananya kebijakan tersebut, nantinya akan diberlakukan di seluruh kampus yang ada. Dia mengakui, terjeratnya kaum akademisi dan intelektual kampus dalam kasus penyalahgunaan narkoba menjadi catatan penting yang kini harus diselesaikan oleh semua kampus dan pemerintah. “Pemilihan 14 kampus yang memiliki LPTK tersebut semata-mata karena lembaga itu merupakan lembaga yang melahirkan kaum pendidik alias guru,” katanya. Dia menambahkan, tes urine juga diberlakukan bagi seluruh sarjana yang akan mengikuti program SM-3T. Para sarjana tersebut harus dipastikan bebas narkoba sehingga selain menjadi guru, para sarjana program SM-3T sekaligus bisa menjalankan fungsi sebagai duta anti-narkoba di daerah tugasnya masing-masing. Pembantu Rektor I UNJ, Prof Dr Muchlis R Luddin, MA, mengatakan, untuk tahap awal, sebanyak 219 mahasiswa yang mengikuti program SM3T mengikuti tes urine. Kegiatan tes urine diselenggarakan atas kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), dan akan terus dilakukan pada waktu-waktu yang akan datang. Muchlis menambahkan, program SM-3T UNJ memasuki angkatan kelima. Sebanyak 3.000 mahasiswa akan disebar untuk mengajar di daerah terdepan, terluar dan tertinggal di seluruh Indonesia. Menurutnya, dari hasil survei, sebanyak 78 persen dari peserta SM-3T menyatakan ingin kembali ke daerah tempat sebelumnya mengajar, sehingga diharapkan pemda setempat memfasilitasi mereka untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). (ant/bali post)

BUANG SAMPAH - Membuang sampah sejak dini perlu ditanamkan pada anak-anak. Apalagi Kota Mataram sekarang ini sedang dihadapkan dengan permasalahan sampah. Apa yang dilakukan siswa di Karang Taliwang Cakranegara dengan membuang sampah pada tempatnya ini patut dicontoh dan diajarkan pada anak-anak kita.

SMK Al Banawa Padukan Ilmu Agama dengan Umum Selong (Suara NTB) – Mencerdaskan anak didik dengan memberikan kombinasi pendidikan antara ilmu agama dan ilmu umum sangatlah tepat. Adanya perpaduan ini diharapkan memberikan hasil yang baik untuk generasi penerus bangsa yang akan membangun bangsanya sendiri. Untuk mencapai hal tersebut, SMK Al Banawa Sikur memadukan antara ilmu agama dengan ilmu umum. ‘’Misalnya, siswa yang berada dari luar Sikur diharuskan untuk menetap di asrama dengan diajarkan membaca kitab kuning dan menghafal Al Qur’an yang dipadukan dengan ilmu umum, seperti Teknik Jaringan Komputer (TKJ) dan Teknik Sepeda Motor (TSM),’’ terang Kepala SMK Al Banawa Sikur, Nurlaila Hidayati, S.Pd, Selasa (3/2). Untuk menciptakan siswa yang terampil dan berahklak mulia, SMK Al Banawa Sikur beberapa tahun terakhir memadukan antara keterampilan siswa di bidang mata pelajaran yang digelutinya dengan

Rangkul Anak Jauhi Narkoba

luar Sikur, harapan kita sebenarnya masyarakat Sikur bisa memanfaatkan aset yang ada ini, seperti visi misi pendiri bahwa sekolah ini didirikan untuk membantu masyarakat yang perekonomiannya menengah ke bawah, supaya dunia pendidikan bisa dinikmati oleh masyarakat yang perekenomiannya menengah ke bawah itu,”harapnya. Namun, persoalan yang masih dihadapi oleh SMK Al.Banawa Sikur adalah masih belum dibukanya akses jalan menuju lokasi sekolah dari jalan raya. Di mana, SMK Al Banawa Sikur berada di areal persawahan. “Kita masih terkendala jalan, karena sekolah ini berada di tengah-tengah persawahan. Sehingga, masyarakat beranggapan bahwa sekolah ini tidak ada kemajuannya. Padahal, sekolah kita tidak kalah saing dengan sekolah-sekolah negeri maupun lainnya baik dari segi kualitas guru, sarana dan faktor penunjang lainnya. Bahkan sekolah kita juga sudah terakreditasi,” klaimnya. (yon)

Kemendikbud Siapkan Unit Pembinaan Pendidikan Keayahbundaan (Suara NTB/ist)

TOKOH pendidikan anak, Seto Mulyadi, mengatakan, keluarga terutama orangtua harus merangkul anaknya agar mereka jauh dari pengaruh narkoba. “Masalah saat ini sering terjadi pada anak-anak mereka dilupakan. Orang tua sibuk sendiri sehingga anak-anak kehilangan perhatian,” kata ahli psikologi anak yang akrab disapa Kak Seto itu, di Jakarta, Selasa. Lebih lanjut Kak Seto mengatakan, ketika orang tua sibuk dan kehilangan komunikasi efektif dengan anak-anak akibatnya mereka mudah terpengaruh. “Mereka tidak punya tempat ‘curhat’ dan mengadu maka teman menjadi tempat ‘curhat’ dan mengadu, akhirnya mereka terjerumus bisa ke narkoba, seks bebas, dan lainnya,” jelas Kak Seto. Kak Seto turut mendampingi Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meninjau Museum Griya Antinarkoba Indraloka Cipayung Jakarta Timur. Griya AntiNarkoba yang merupakan satu-satunya tempat edukasi tentang narkoba dan bahayanya di Jakarta, diresmikan oleh Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta saat itu pada 25 Juni 2014. Kak Seto mengaku tercengang melihat museum tersebut, dan berjanji akan mempromosikan kepada anak-anak didiknya serta sekolah-sekolah lain. Ia berharap museum serupa juga dibangun di tempat lain sehingga masyarakat bukan hanya yang di kota, tapi juga di desa bisa melihat bagaimana bahayanya peredaran narkoba. (ant/bali Seto Mulyadi post)

ilmu agama. Tujuan diterapkannya hal itu supaya para siswa ketika menjadi wirausaha bisa menjadi wirausaha yang baik, jujur yang paham tentang ilmu agama. Selain itu, SMK Al Banawa Sikur merupakan salah satu sekolah yang cukup berkualitas dengan dilengkapi dengan berbagai macam sarana dan prasarana yang cukup memadai. Di mana, untuk jurusan TSM, SMK Al Banawa Sikur sudah memiliki 10 unit sepeda motor untuk praktik siswa dan sarana lainnya seperti komputer yang sudah cukup memadai untuk praktik siswa jurusan TKJ. Namun, akunya, santri maupun siswa yang menimba ilmu di SMK Al Banawa Sikur lebih banyak berasal dari luar. Oleh sebab itu, harapnya, adanya SMK Al Banawa Sikur yang sudah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai, pihak sekolah berharap supaya masyarakat bisa memanfaatkan aset yang ada. “Sebagian besar siswa kita berasal dari

Jakarta (Suara NTB) – Orang tua merupakan pendidik terpenting, tetapi justru paling tidak tersiapkan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan pendidikan untuk orang tua sangat penting, karena pengajaran tentang kejujuran dan prinsip-prinsip dasar pembangunan karakter anak berada di rumah. Hal inilah menurut Sekretaris Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) Ella Yulaelawati, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sedang mempersiapkan unit khusus yang akan melakukan pembinaan pendidikan keayahbundaan. “Masih dalam pembahasan,” jelas Ella saat ditemui di kantor Kemendikbud, sebagaimana dikutip dari

laman www.kemdikbud.go.id, Selasa (3/2). Direktorat ini, kata Ella, direncanakan akan menjangkau penduduk usia dewasa untuk memperoleh layanan pendidikan keayahbundaan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan wawasan, pemahaman tentang kiat mendidik anak sejak janin hingga dewasa. “Itu menjadi sasaran strategis meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan keayahbundaan bagi penduduk usia dewasa.” kata Ella. Sampai dengan tahun 2019, direncanakan jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan keayahbundaan sebanyak 87.417. Jumlah penduduk dewasa yang akan mendapatkan layanan pendidikan keayah-

bundaan sebanyak 4.343.500. Adanya unit kerja pembinaan pendidikan keayahbundaan diharapkan dapat melakukan penguatan lembaga satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan kemandirian dan kepribadian, pendidikan karakter bangsa, pendidikan anti korupsi, anti kekerasan dalam rumah tangga, dan anti kejahatan seksual pada anak. Selain itu, lanjutnya, dilakukan penguatan terhadap lembaga atau satuan pendidikan non formal dalam menyelenggarakan pendidikan kecakapan hidup dan kesehatan bagi keluarga marjinal. Unit ini juga melaksanakan peningkatan kapasitas ayah dan bunda dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermakna untuk anak. (ham)

SMK Sintang-LIPI Luncurkan Mobil Berbahan Bakar Gas Pontianak (Suara NTB) – SMK Muhammadiyah Kabupaten Sintang bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) akan meluncurkan modifikasi mobil berbahan bakar gas dari sebelumnya mobil itu menggunakan berbahan bakar minyak. Kepala SMK Muhammadiyah Sintang Sofian saat dihubungi di Sintang, Selasa, mengatakan proyek memodifikasi bahan bakar mobil dari minyak ke gas itu bekerja sama dengan LIPI. “Rangkaian sistemnya dibuat LIPI, lalu kami yang memasangnya,” katanya. Mereka SMK pertama di Indonesia yang bekerjasama dengan LIPI mengubah bahan bakar mobil dari minyak ke gas, yakni untuk jenis kendaraan mobil KIA dan Toyota Avanza. Kepala Program Otomotif Teknik dan Rekayasa sekolah itu, Suarno, mengatakan, mod-

ifikasi mobil dari sebelumnya menggunakan BBM ke gas cukup aman. Karena setelah sistem pada bahan bakar gas mati, dengan sendirinya sistem akan langsung pindah ke bahan bakar minyak, sehingga mobil modifikasi itu menggunakan dua jenis bahan bakar yakni gas dan minyak. Menurut dia pada sistem saluran bahan bakar gas dipasang selenoid untuk langsung memutus semua sistem dari aliran bahan bakar gas jika terjadi kebocoran. “Dengan menggunakan bahan bakar gas akan lebih irit, hanya dengan gas tabung 12 kilogram, mobil modifikasi itu mampu menempuh jarak sekitar 400 kilometer,” ujarnya. Harga elpiji 12 kilogram sekitar Rp120.000; jika diratarata, maka satu kilogram elpiji bisa untuk menempuh 33,33 kilometer. (ant/bali post)

Lulusan SMK Diincar Perusahaan Malaysia Jakarta (Suara NTB) Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mustaghfirin Amin, mengatakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) banyak diincar oleh perusahaan Malaysia. “Beberapa waktu lalu, ada perusahaan Malaysia yang datang ke Jakarta hanya untuk mencari lulusan SMK,” ujar lelaki yang akrab disapa Mus itu di Jakarta, Selasa (3/2). Hal tersebut, lanjut Mus, lulusan SMK diakui kemampuannya oleh perusahaan-perusahaan di luar negeri. Bahkan beberapa sekolah di Tanah Air mempunyai kerja sama dengan perusahaan di luar negeri. Ke depan, pihaknya akan melakukan revitalisasi SMK. Banyak di antara lulusan yang tidak dibutuhkan, tapi diminati oleh masyarakat. Sedangkan

lulusan yang dibutuhkan justru berkurang. “Kami akan menyesuaikan dengan potensi daerah,” katanya. Jika potensi daerah tidak dioptimalkan maka lulusan SMK banyak yang mencari pekerjaan di daerah lain ataupun luar negeri. “Lapangan pekerjaan harus diciptakan di daerah masingmasing. Supaya ada pemerataan kesejahteraan. Ini juga berkorelasi dengan penyediaan tenaga siap pakai dari SMK,” jelas dia. Pembangunan SMK sesuai potensi daerah, sudah dilakukan sejak beberapa tahun belakangan. “Tahun ini akan lebih baik lagi,” tukas dia. Revitalisasi tersebut dengan penambahan guru sesuai kebutuhan daerah. Penyediaan bahan dan materi pelatihan SMK serta sertifikasi lulusan SMK. (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 4 Februari 2015

Barca Tunggu Madrid Terpeleset

Cabor Peserta Pra-PON Dapat Stimulan Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, mengatakan pihak KONI NTB tidak akan memberikan bantuan dana stimulan kepada cabor yang melaksanakan kegiatan olahraga rekreasi, namun demikian pihak KONI NTB akan memberikan dana stimulan kepada sejumlah cabor peserta PraPON dan try out tahun 2015. Hal ini disampaikan oleh orang nomor satu di KONI NTB saat menyambangi atlet taekwondo yang menjalani Pemusatan Latihan di Dojang Taekwondo di Pajeruk, Ampenan Mataram, Senin (2/2) malam lalu. “Memang fiskal kita sangat kecil,namun kita akan memberikan dana stimulan kepada semua cabor yang akan mengikuti Pra-PON, tapi kalau anggaran untuk kegiatan rekreasi kita stop,” ucapnya. Hadir pada kesempatan itu Ketua Harian Pengprov TI NTB, L. Wirahman dan Sekrataris TI NTB, Erwin Syam. Direktur PT. DMB ini menjelaskan dana stimulan itu digunakan untuk membiayai keberangkatan atlet-atlet cabor yang mengikuti Pra-PON dalam rangka memperebutkan tiket mengikuti pesta puncak olahraga nasional di Jawa Barat (Jabar) 2016. KONI NTB berharap semua cabor dapat meloloskan atlet dengan prestasi yang membanggakan sehingga semua atlet yang lolos PON berpeluang meraih medali emas di PON Jabar 2016. Menurutnya, dana stimulan dari KONI NTB tidak saja diperuntukkan cabor unggulan saja, namun cabor non unggulan juga berhak mendapatkan dan stimulan dari anggaran KONI NTB. Sebab semua cabor akan mempertaruhkan nama NTB di Pra-PON. Oleh karena itu semua cabor diharapkan dapat mempersiapkan atlet secara maksimal, sehingga atlet-atletnya bisa menorehkan prestasi. Lanjutnya, khusus untuk cabor beladiri taekwondo, Andy sangat percaya dengan kemampuan atlet taekwondo. Apalagi salah satu atlet taekwondo NTB, Misnah Ningsih pernah meraih medali perunggu di kejurnas, dan atlet yang bersangkutan bisa dibimbing untuk mendulang medali emas di PON. “Saya melihat ada potensi di atlet olahraga beladiri, seperti atlet taekwondo tentunya berpeluang meraih medai emas, kuncinya sungguh-sungguh,” tuturnya. Sementara itu KONI NTB sendiri kata Andy akan mensuport dana pembinaan untuk semua cabor unggulan dan potensial, khususanya dana untuk try out dan Pra-PON atlet akan menjadi tanggangungjawab KONI NTB. Untuk itu semua cabor diharapkan sungguh-sungguh mempersiapkan atlet mengikuti Pra-PON. Diakuinya, selain taekwondo ada sejumlah cabor yang sangat serius menyiapkan atlet mengikuti Pra-PON. Dicontohkannya, futsal saat ini sedang menjalani pemusatan latihan di Bandung untuk memantapkan persiapan atlet mengikuti Pra-PON, begitu juga atlet dari delapan cabor unggulan sudah mulai menjalani Pelatda Sentralisasi sejak bulan Januari. Di tempat yang sama, Ketua Harian Pengprov TI NTB, L. Wirahman mengatakan kedatangan ketua KONI NTB di Dojang saat itu merupakan kebanggaan bagi pihaknya dan atletnya. Terutama atlet sangat termotivasi, sebab ada pesan-pesan khusus yang disampaikan oleh Ketua KONI NTB yang tentu bisa membangkitkan semangat atlet untuk meningkatkan prestasi. “Untuk atlet kita sangat termotivasi, sebab ada pesanpesan khusus yang sampaikan pak ketua KONI. Dengan begitu atlet akan tetap bersemangat karena KONI NTB akan memberikan perhatian khusus kepada atlet yang berprestasi di kancah nasional,” terangnya. (fan)

Wilfried Bony Swansea ke Manchester City 30 Juta Poundsterling

Juan Cuadrado Fiorentina ke Chelsea 27 Juta Poundsterling

Andre Schurrle Chelsea ke Wolfsburg 22 Juta Poundsterling

Enzo Perez Benfica ke Valencia 20 Juta Poundsterling

Gabriel Paulista Villarreal ke Arsenal 13,5 Juta Poundsterling

Bursa Transfer Musim Dingin Eropa Ditutup

Detik Terakhir Minim Kejutan London Nyaris tak ada sensasi mengejutkan di detik-detik terakhir transfer musim dingin ini. Aktifitas bisnis Chelsea yang mendatangkan Juan Cuadrado – yang diikuti peminjaman Mohamed Salah ke Fiorentina sembari melego Andre Schurrle ke Wolfsburg menjadi satu-satunya berita besar yang jadi kenyataan di detik-detik terakhir. Pemimpin klasemen Liga Utama Inggris, Chelsea merekrut pemain sayap asal Kolombia Juan Cuadrado dari Fiorentina dalam kontrak empat setengah tahun dengan biaya transfer yang tidak disebutkan pada Senin. Media Inggris melaporkan bahwa biaya tersebut berkisar 35 juta euro (39,69 juta dolar AS). “Saya sangat senang dan berterimakasih atas kesempatan yang saya dapat ini,” kata pemain berusia 26 tahun itu dalam laman Chelsea

(www.chelseafc.com). “Ini klub besar dan sejujurnya ini seperti sebuah mimpi bisa bergabung dengan keluarga Chelsea dan tahu bahwa pelatih mempercayai saya, saya bahagia,” katanya. Kontrak Cuadrado akhirnya terjadi setelah Chelsea menjual pemain sayap asal Jerman Andre Schurrle ke klub liga utama Jerman VfL Wolfsburg. Cuadrado yang bisa bermain di sayap atau di belakang penyerang, bergabung dengan Fiorentina dari Udinese pada

2012 dan menjadi pemain reguler bagi klub dan timnas negaranya. Dia telah memperkuat timnas sebanyak 37 pertandingan, demikian Reuters melaporkan. Seperti dikutip dari detiksport, hengkangnya Andre Schurrle ke Wolfsburg memperlihatkan ‘Si Biru’ juga lihai dalam menjual pemainnya. Schurrle resmi dilepas ke klub Jerman tersebut dengan banderol transfer yang dikabarkan mencapai angka 24 juta poundsterling. Untuk ukuran Schurrle yang

bukan pemain inti, jumlah itu terhitung tinggi. Menurut catatan Transfermarkt, harga Schurrle sejatinya hanya ada di angka 11,2 juta pound. Terlebih, saat ditebus dari Bayern Leverkusen pada musim panas 2013 lalu, Chelsea hanya mengeluarkan ongkos 18 juta pound. Dengan demikian, mereka untung sekitar enam juta pound, untuk pemain yang tampil 65 kali selama 1,5 musim di London Barat dan menyumbang 14 gol. Aktifitas transfer lainnya yang menarik perhatian justru sudah terjadi pada awal bulan Januari. Di mana, Manchester City memboyong Wilfried Bony dari Swansea City jauh sebelum bursa transfer berakhir. Untuk memboyong striker asal Pantai Ga-

ding itu The Citizens disebut harus mengeluarkan uang sebesar 30 juta poundsterling. Seolah tak mau ketinggalan dalam bursa perburuan pemain musim dingin, Arsenal akhirnya mendapatkan pemain bertahan yang mereka butuhkan untuk melanjutkan persaingan di empat besar pada paruh kedua musim. Demi memboyong Gabriel Paulista dari Villarreal, ‘Gudang Peluru’ harus membayar 13,5 juta poundsterling. Kepindahan Enzo Perez dan Benfica ke Valencia menjadi transfer termahal di La Liga Primera di musim dingin ini. Nilainya yang 20 juta poundsterling menjadikan gelandang 28 tahun itu sebagai pemain termahal Argentina ke10. (ant/bali post)

Ningsih Ditargetkan Raih Medali di PON 2016

(Suara NTB/fan)

TEKNIK TENDANGAN - Atlet taekwondo NTB, Misnah Ningsih sedang memperagakan teknik tendangan saat menjalani pemusatan latihan di Dojang Taekwondo di Pajeruk Mataram, Senin (2/2) malam lalu.

Peluang Besar di Kesempatan Kedua Manchester Tim-tim papan atas Premier League sudah tersingkir dari ajang Piala FA. Kini, Manchester United memiliki kesempatan kedua sekaligus peluang yang lebih besar untuk mengangkat trofi juara. Namun, terlebih dulu mereka harus bisa melewati tantangan di laga ulang. Seperti dikutip dari detiksport, babak keempat Piala FA lalu menghadirkan kejutan besar dengan tersingkirnya empat tim dari enam besar Premier League. Chelsea didepak Bradford City, Manchester City dihentikan Middlesbrough, Tottenham Hotspur dipaksa angkat koper oleh Leicester City, sementara Southampton dikalahkan Crystal Palace. Sementara itu, Liverpool masih harus menjalani laga replay melawan Bolton Wanderers. Sedangkan Arsenal sudah menggenggam tiket ke putaran kelima. Banyaknya tim top yang sudah tersingkir membuat Louis van Gaal optimistis menatap Piala FA. Manajer asal Belanda itu meyakini kans ‘Setan Merah’ untuk jadi juara lebih besar. “Ketika ada banyak tim yang berpotensi tinggi jadi juara tersingkir, maka peluang Anda lebih besar. Kami masih di Piala FA dan banyak tim tidak,” sahut Van Gaal seperti dikutip ESPN FC. Hal senada juga diutarakan oleh Luke Shaw. Bek MU itu menilai timnya punya peluang besar untuk menjadi juara. MU akan menjalani laga ulangan melawan Cambridge United di Old Trafford, Selasa (3/2/2015), setelah di pertemuan sebelumnya cuma bermain imbang 0-0. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Pengurus cabang olahraga taekwondo NTB mengatakan dua atletnya, Ewa Rizwani dan Misnah Ningsih berpeluang meraih tiket Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jabar 2016 di ajang Pra-PON 2016. Namun dari kedua atlet itu terdapat satu atlet yang bisa ditargetkan meraih medali, yakni Misnah Ningsih. Ia adalah satu-satunya atlet taekwondo NTB yang sukses mendulang medali perunggu di kejurnas taekwondo senior tahun 2014. “Kita punya satu atlet yang bisa kita targetkan meraih medali di PON di Jawa Barat 2016 mendatang, yakni Misnah Ningsih, pasalnya dia pernah meraih medali perunggu di kejurnas,” ucap Pelatih Dan IV Taekwondo, Sabem Erwin Syam didampingi Sabem Dedi Rahman saat diwawancara Suara NTB di Dojang (tempat pemusatan latihan desentralisasi) atlet taekwondo NTB di Pejeruk, Ampenan Mataram,

Senin (2/2) malam lalu. Dikatakan Erwin, meski hanya satu atlet yang berpeluang sumbang medali di PON, namun pihaknya mempersiapkan 5 atlet mengikuti Pra-PON. Dari sejumlah atlet itu, atlet asal Dompu Misnah Ningsih merupakan satu-satunya atlet taekwondo NTB yang sukses meraih medali perunggu di Kejurnas Taekwondo Senior di Bandung bulan Meret lalu. Sehingga, cukup beralasan bila pengurus taekwondo NTB menargetkan medali kepada atlet peraih medali emas di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX NTB di Mataram, 1521 Jui lalu. Bukan berarti pengurus taekwondo NTB meragukan kemampuan keempat atlet lainnya. Namun hasil kejurnas di Bandung merupakan tolak ukur yang tepat dalam memprediksi prestasi atlet di PON, pasalnya event nasional itu diikuti oleh semua atlet-atlet terbaik tingkat nasional.

Menurut Erwin, menghadapi Pra-PON bulan September 2015 pihaknya telah mempelatdakan sebanyak lima atlet terbaik dari kabupaten/kota, mereka adalah Irvan Surianto dari Lobar, Ulvi Amelia (KLU), Bayu Wirayuda (Kota Mataram), Ewa Rizwani (Kota Mataram) dan Misnah Ningsih dari Dompu. Kelima atlet ini telah menjalani Pelatda Desentralisasi di Dojang TI NTB sejak awal Januari 2015 dalam rangka persiapan mengikuti Pra-PON. Pihak Pengprov TI NTB bekerjasama dengan pengcab TI kabupaten/kota di NTB untuk kegiatan Pelatda itu. Pelatda berlangsung hingga PraPON taekwondo di Bandung, September mendatang. Namun, sebelum mengikuti PraPON kelima atlet taekwondo NTB akan mengikuti try out selama dua kali. Try out pertamakali akan diikuti akhir bulan ini di Bali. Sebab, akan ada kejurnas di Bali 27 Februari 2015. (fan)

Wenger Sanjung Penampilan Ozil London Arsene Wenger mengatakan kembalinya para bintang ke timnya akan memberikan banyak dorongan di saat yang tepat, sebagaimana Arsenal berharap untuk finis di posisi empat besar Barclays Premier League. Arsenal mengklaim kemenangan kelima mereka dalam enam pertandingan BPL dengan kemenangan mengagumkan 5-0 atas Aston Villa di Emirates Stadium, Minggu sore. Mesut Ozil, yang telah absen selama tiga bulan karena cedera lutut, memiliki peran penting dalam 90 menit penampilan pertamanya sejak Oktober, menciptakan gol pembuka Olivier Giroud di menit kedelapan dengan sebuah sontekan cerdik, kemudian menambahkan sendiri skor timnya di babak kedua. Theo Walcott dalam penampilan pertamanya di BPL sejak 13 bulan, juga mencatatkan namanya di papan skor dengan sebuah kinerja yang baik, sebuah gol dari serangan balik yang cepat di menit 63, dan Wenger mengakui bahwa pasangan tersebut masih dapat lebih baik lagi dengan jam terbang yang lebih banyak. “Dia masih sedikit kalah bersaing dengan lawan dan kurang tajam, tetapi kualitas permainannya luar biasa dan dia mulai kembali menemukan permainannya,” kata Wenger ketika membahas Ozil. “Dia bekerja sangat-sangat keras, dan secara fisik dia sekarang siap untuk bermain lagi. “Saya masih pikir [Walcott] membutuhkan lebih banyak ketajaman dan kontak [dengan lawan]. Dia adalah pemain yang sangat cerdas, permainan Theo adalah mengenai kualitas pergerakannya, saat dia

mendapat bola dia bisa sangat berbahaya, dan ketika dia berada di mulut gawang dia bisa mencetak gol. “ Saat ditanya apakah Arsenal telah menemukan kembali performa terbaik di saat yang tepat, Wenger mengatakan: “Saya akan mengatakan, ya. Selain itu juga kami menunjukkan bahwa kami mungkin menemukan konsistensi yang lebih baik. Itu akan sangat penting hingga akhir [musim]. “Ini juga menunjukkan, bahwa ketika tingkat keyakinan sangat tinggi dan ketika semua pemain kembali bertahan, itu membuat perbedaan. Stabilitas pertahanan sangat penting, ketika Anda tidak memiliki itu, Anda akan merugi” Kemenangan tersebut membuat Arsenal saat ini berada di posisi kelima, namun setingkat dalam perolehan poin dengan tim urutan keempat Southampton, yang dikalahkan 1-0 oleh Swansea City pada hari Minggu. Dengan pimpinan klasemen Chelsea bermain imbang di kandang sendiri melawan tim di posisi kedua Manchester City pada hari Sabtu, Arsenal berada enam poin di belakang City, dan terpaut 11 poin dengan The Blues, namun Wenger selalu menampik setiap pembicaraan mengenai apakah timnya dapat memuncaki klasemen di akhir musim. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Barcelona Real Madrid akan laga penting di pertengahan pekan ini untuk menyamakan jumlah pertandingan dengan para kontestan lain di Liga Spanyol. Bek kiri Barcelona, Jordi Alba pun berharap El Real tergelincir di laga itu agar jarak yang sudah dibangun bisa terjaga. Persaingan merebut tahta juara Liga Spanyol musim ini kembali didominasi dua tim raksasa Spanyol, Barcelona dan Real Madrid. Seperti dikutip dari detiksport, saat ini Barca masih tertinggal di urutan kedua dengan jarak satu poin (51-50). Tapi, Madrid masih punya potensi untuk meninggalkan Barca lebih jauh. Tim besutan Carlo Ancelotti itu baru menyelesaikan 20 laga sedangkan Barca sudah melewati 21 pertandingan. Madrid memainkan satu laga lebih sedikit karena harus tampil tampil dalam Piala Dunia Antarklub ketika tim-tim La Liga lain meneruskan kompetisi. Nah, laga itu akan dibayar tengah pekan ini. Madrid akan berjumpa dengan Sevilla di Santiago Bernabeu. Menilik pertemuan kedua tim, Madrid punya rekor oke. Madrid tak pernah kalah dari Sevilla dalam tujuh pertemuan terakhir di kandang. Jika sukses meneruskan tren positif itu, maka Barca akan terpaut jarak lebih jauh. Alba berharap Madrid tergelincir dalam pertandingan tersebut. “Sebagai seorang Cule saya selalu menginginkan Real Madrid kalah tapi saya lebih senang berkonsentrasi kepada tim sendiri, Barcelona, itu memang yang terpenting,” kata Jordi sepeti dikutip Football Espana. “Kami harus memenangkan semua pertandingan demi mengejar mereka, sebisa mungki,” tekad dia. Barca sendiri masih punya waktu istirahat hingga 8 Februari dan berjumpa dengan Athletic Bilbao. (ant/bali post) Jordi Alba

Mesut Ozil

SUARA NTB

Rabu, 4 Februari 2015

Halaman 12

IKLAN AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

TRAVEL

OTOMOTIF

OTOMOTIF LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts

Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019 BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO AGEN

OTOMOTIF

SUARA NTB

Rabu, 4 Februari 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

OPINI

SUARA NTB Rabu, 4 Februari 2015

Pusat Kuliner Jangan Sekadar Plang LANGKAH Pemkot Mataram melalui Dinas Koperindag Kota Mataram menjadikan Lingkungan Punia sebagai pusat kuliner, mendapat sorotan. Anggota DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., getol menyuarakan hal itu karena mungkin ia terusik dengan hal itu. Pasalnya, penetapan Lingkungan Punia menjadi pusat kuliner, dianggap baru sebatas keinginan di atas plang. Memang, kalau dicermati, ada plang yang secara jelas menyebutkan lingkungan Punia sebagai pusat kuliner. Namun tulisan di plang itu dianggap tidak tergambar dari kondisi penataan kawasan yang disebut sebagai pusat kuliner itu. Sebetulnya tidak ada yang salah dari niat Pemkot Mataram ingin memiliki pusat kuliner. Justru itu merupakan langkah yang bagus. Sebagai kota yang berkembang cukup pesat dimana masyarakatnya mulai dihadapkan pada kesibukan yang mungkin saja membuat mereka tidak punya banyak waktu menyiapkan sendiri menu makanannya di rumah. Maka, keberadaan pusat kuliner bisa menjadi salah satu jawaban kesibukan masyarakat perkotaan. Hanya saja, keinginan Pemkot Mataram itu dianggap belum serius dan asal tunjuk saja. Punia misalnya, meski menyandang status sebagai pusat kuliner, namun belum tertata rapi. Yang berjualan di Punia, hanya beberapa orang saja. Menu yang dijualpun belum mencerminkan bahwa pusat kuliner itu mempunyai ciri khas. Tidak itu saja, sebagai pusat kuliner, Punia mestinya mempersiapkan diri dengan matang. Pasalnya, di sepanjang ruas jalan Punia itu, ternyata ada juga yang membuka usaha non kuliner. Seperti bengkel dan lain sebagainya. Jenis usaha itu jelas tidak nyambung dengan konsep Punia sebagai pusat kuliner. Selain itu, kondisi jalan yang relatif sempit dan tidak adanya lahan parkir, membuat Punia dinilai tidak layak menjadi pusat kuliner. Sebagai ibukota provinsi dengan konsep MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), hadirnya pusat-pusat kuliner memang penting. Hanya saja, perlu dipikirkan lokasi yang lebih layak. Layak dari semua sisi. Baik dari akses jalan, kebersihan maupun kualitas pedagang. Karena seperti disampaikan anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, bahwa pengunjung yang telah merogoh kocek untuk berwisata kuliner, tentu menginginkan suasana yang nyaman. Kuliner memang nampaknya sepele tetapi perlu dikelola dengan cara-cara khusus bagaimana agar merangsang pengunjung datang kesana. Apalagi kalau misalnya pengunjung itu berasal dari luar daerah. Pusat kuliner itu bisa menjadi wadah promosi wisata belanja Kota Mataram. dampaknya, tidak saja dirasakan oleh pedagang bersangkutan, tapi juga oleh Pemkot Mataram melalui pajak maupun retribusi. Untuk itu, kalau memang Pemkot Mataram serius mengembangkan pusat kuliner, berbagai halterkait itu perlu dipikirkan. Bila perlu, pusat kuliner tidak hanya ada di satu dua tempat saja, tapi di banyak tempat, atau minimal satu kecamatan dua pusat kuliner yang menampung banyak pedagang. Jika berhasil, keberadaan pusat kuliner diyakini mampu menggerakkan roda perekomian Kota Mataram. (*)

Halaman Halaman 14 14

Hegemoni Pusat dan Daerah Sektor Tambang Tersandera ELEMAHNYA Kedaulatan Negara atas Sumber Daya Alam Politisi Senayan yang tergabung di dalam komisi Pertambangan dan Energi, menilaian, bahwa Freeport dan Newmont telah melanggar undang-undang pertambangan. Bagaimana jika, Menteri ESDM di jabat oleh ibu Susi Putjiastuti, dengan menggunakan kata kunci kemandirian dan menyelamatkan potensi sumber daya alam.Apakah berani menindak dua perusahan tersebut untuk di bom dan ledakkan dari muka bumi pertiwi ini. Sementara Politik birokrasi kabinet Jokowi-JK jelang 100 hari kerjanya, tidak sempat mengingat kembali akan materi debat saat kampanye Pilpres lalu, untuk bertindak tegas, dalam pengelolaan sumber daya alam, serta menghormati perjanjian Kontrak Karya yang berlaku. Tidak tanggung-tanggung, JK di dalam debat saat itu, berjanji akan melakukan investigasi terhadap proses divestasi saham PTNNT. Saat ini belum ada tindakan apapun. Di sisilain, regulasi pertambangan sudah ditetapkan. Namun dalam pelaksaannya, tidak tegas. bahkan pemerintah kelihatan kalang kabut,selalu berakhir di meja kompromi dan negosiasi antar pihak yang berkepentingan.Hal itu di apresiasi oleh segenap elemen stakeholders Papua, dengan serempak melakukan perlawanan terhadap kebijakan pusat.Menolak Smelter dibangun di Jawa Timur (Gresik). Pemerintah dan stakeholder NTB cendrung pasif tanpa agresif dalam urusan ini. Melihat fenomena pusat, daerah, berhadapan dengan dua raksasa tambang asal Amerika itu, sepertinya negara kita saat ini, tengah terjebak didalam pusaran permainan konflik kepentingan untuk mempertahankan sumber daya alam sektor pertambangan. Dengan menggunakan terminologi siapa menunggang siapa, dalam urusan pengelolaan potensi tambang. Dengan kata lain, kekayaan negara kita saat ini tengah tergadai oleh kepentingan asing. Sehingga sangat tidak mungkin membandingkan sikap pemimpin indonesia dengan ketegasan pemimpin kelompok Negara Poros Setan (exis of evil), seperti halnya, Fidel Castro (Kuba), Ahmadin Nejad (Iran), Hugo Cavez (Venozuela), Juan Evo Morales Aima (Bolivia), dengan sikap tegas membangun kemandirian bangsa dan negaranya, pihak asing harus tunduk dan patuh dalam mengolah sumber daya alamnya.

Oleh:

Syamsu Ardiansyah

(Jurnalis dan Peminat isu Sosial Pembangunan Kebudayaan Kawasan Tertinggal) Dalam pengelolaan sumber daya alam, justeru pemerintah pusat berada di posisi tawar sebagai regulator dan pemilik SDA sangat lemah,dengan bukti melenturkan aturan undang-undang yang dibuatnya sendiri, ketika berhadapan dengan kepentingan perusahaan tambang asing.Belum lagi mengamati kebijakan pertengahan Januari lalu. Pemerintah pusat secara khusus telah memperpanjang izin eksport konsentrat milik Freeport,dalam jangka waktu selama 6 bulan mendatang. Kemungkinan pelayanan yang sama juga diharapkan oleh Newmont, ijin eksportnya akan berakhir Maret mendatang. Investasi indsutri pertambangan sangat dipengaruhi oleh kemauan politik dan regulasi yang ada, sehingga jika kedua aspek itu kurang baik, maka investasi pun tidak akan berkembang. Mengenai iklim investasi, berdampak kepada penerimaan negara, provinsi dan daerah. Jalan Panjang Menjaring Upeti Deviden PT DMB PTNNT adalah perusahan patungan Indonesia yang sahmnya dimiliki oleh Nusa Tenggara Partnership (Newmont dan Sumitomo) 56%, PT Pukuafu Indah (Indonesia) 17,8% dan PT Multi Daerah Bersaing 24%. PT Indonesia Masbaga Investama 2,2%. Dan saat ini 7 % saham asing yang dimiliki oleh nusa tenggara partneship tengah ditawarkan untuk proses divestasi. Newmont dan Sumitomo sebagai operator PTNNT. Dan sudah menjadi konsumsi publik dan politik, salah satu pemegang saham nasional di PTNNT, PT Multi Capital memiliki tunggak deviden yang harus disetorkan kepada koorporasi daerah pemegang saham yang tergabung kedalam PT Daerah Maju Bersaing (DMB), dengan komposisi saham, Pemprov NTB 40 %, KSB 40% dan Kabupaten Sumbawa 20 %. Lucunya,Pemrov NTB dan KSB dan Sumbawa, menyikapi tunggakan deviden bertahun-tahun itu, dengan sangat lemah lembut, mengarus utamakan negosiasi. Sementara sadar, daerahnya butuh anggaran pembangunan. Akibatnya, perusahan bentukan Pemda dirugikan. Di sisi lain, komisi yang membidangi ekonomi dan pertambangan DPRD Sumbawa, reaktif berencana membetuk Panitia Khusus (Pansus) terkait deviden tersebut. Dalam pemahaman penulis, PT DMB ad-

alah pemerintah, sebagai pihak yang akan menerima keuntungan dari pengelolaan saham tambang. Kenyataannya menunggak. Secara pasti merubah nomenklatur anggaran belanja publik daerah. lantas Pansus Deviden akan memeriksa sesama pemerintah? Gambaran ini, merupakan bentuk kegagalan secara kolektif pihak pengelola PT DMB, selain harus secara periodik membuat transparansi publik atas pengelolaan keuangan, serta kinerja perusahannya. Para pihak pemegang saham di DMB harus memiliki keberanian untuk mengganti seluruh jajaran di perusahan tersebut, termasuk dewan komisarisnya. Ketimbang tetap mempertahan pihak managemen PT DMB yang ada saat ini, selain terkesan makan gaji buta, juga tidak mampu bekerja, apalagi menagih deviden serta mengelola proyeklain sebagai fungsi perusahaan. Intervensi Pusat Dalam Kelanjutan Ekplorasi Elang Dodo Rinti Membaca Dodo Rinti, adalah lokasi konsesi yang paling awal di jamah oleh tim geologi Newmont dibandingkan Batu Hijau, eksplorasi generasi awal dilaksanakan sejak tahun 1986 hingga kini, blok Elang Dodo-Rinti masih berstatus proyek eksplorasi tanpa ada kejelasan kapan masa berakhirnya. Jika dibandingkan dengan Proyek Batu Hijau, yang dieksplorasi belakangan, langsung di ekstrak sampai sekarang ini, bahkan di masa eksploitasi blok Batu Hijau dewasa ini,secara bersamaan di lakukan eksplorasi di dua blok, Kepala Naga dan blok Bara Kebodengan budget eksplorasi berkisar 50 Miliar. Mengkondisikan konsesi Elang Dodo-Rinti menggantung atau di anggurkan. Dalam hal ini, management PT NNT, harus segera memberikan kepastian akan status serta rencana program tambangnnya di blok Elang Dodo Rinti. Apabila diterlantarkan, saatnya pemerintah dareah dan provinsi merekomendasikan kawasan itu untuk diambil alih oleh negara, kemudian di lelang kepada pihak yang mampu untuk mengekstraknya. SBY telah meletakkan berbagai regulasi terkait hulu dan hilir industri pertambangan nasional, JokowiJK terpilih, justru petinggi negeri ini sangat jarang membicarakan tambang secara terbuka, ditambah lagi kewenangan terkait tambang, kehu-

tanan, kelutan dan perikanan sudah diambil alih oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten hanya pelengkap dan penderita dalam urusan tersebut. Dalam hal ini, semakin tidak jelas pelayanan kenyaman bagi newmont dalam berinvestasi di pulau Sumbawanya NTB, di saat kewenangan tambang ada ditangan pemkab, newmont kelabakan melakukan berbagai pendekatan terhadap elemen presuer group. Sehingga yang menjadi beban sosial politik Sumbawa-NTB mendatang, selain ketegasan dan jaminan kenayaman dalam berinvestasi di sektor tambang, persoalan eksistensi sub kukltur Samawa mengatas namakan suku Cek Bocek saat ini menjadi isu Internasional melalui PBB, belum lagi angka pengangguran semakin bertambah, keterbelakangan pembangunan wilayah Selatan, serta persoalan batas wilayah kecamatan-desa yang terdapat sumber kekayaan alam di dalamnya.Kemungkinan wilayah Elang Dodo sebagain besar masuk kedalam wilayah Kecamatan Lenangguar. Sehingga bagian dari gerakan sosial politik, legislatif dan eksekutif kabupaten Sumbawa, dan Pemrov NTB, perlu kiranya menggelar pertemuan segi tiga dengan Newmont, agar memberikan rincian gambaran program tambang yang akan dilakukan di Elang Dodo, jika tidak jelas, Negara berhak untuk mengambil wilayah konsesi tersebut untuk di berdayakan.

Menteri Amran Sulaiman puji potensi pertanian NTB Seharusnya petaninya sudah sejahtera

***

Status pusat kuliner di Punia harus dicabut Lokasi alternatif harus sudah disiapkan

***

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 4 Februari 2015

Garuda Tergelincir di BIL Dari Hal. 1 Pesawat yang mengangkut 29 penumpang terdiri dari 28 orang penumpang dewasa dan satu orang bayi tersebut, tiba di BIL sekitar pukul 17.50 Wita. Menurut pengakuan penumpang, ketika hendak mendarat, pesawat sempat terasa oleng. Dan, ketika menyentuh landasan terjadi guncangan keras. “Kondisi ketika landing, tidak seperti biasa. Dimana terasa hentakan cukup keras,” aku Soni, salah satu penumpang. Sadar pesawatnya mengalami gangguan, pilot (Capt) Richard William, lantas membanting pesawat ke sebelah kanan (selatan) run way. Hingga pesawat pun tergelincir dan keluar dari landasan sejauh 200 meter dari taxi way A Run Way 13. Sesaat kemudian, petugas BIL datang dengan satu unit pemadam kebakaran (Damkar) dan Ambulans BIL. Setelah pesawat benar-benar berhenti, penumpang langsung dievakuasi menuju terminal bandara. ‘’Semua penumpang sempat panik dan shok,’’ tambah Soni. Sampai berita ini ditulis, proses evakuasi terhadap badan pesawat masih berlangsung. Pihak BIL sendiri belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab pasti musibah tersebut. Namun dari informasi yang diperoleh menyebutkan kalau pesawat tergelincir karena roda depan diduga patah. “Belum ada informasi resmi terkait kasus ini,” aku General Affair and Comunication Section Head PT. AP I BIL, M. Albar Wahyudi. Namun ia mengaku, akibat kejadian itu jadwal penerbangan sejumlah pesawat terganggu. Sementara itu, dihubungi terpisah petugas Badan Meteorologi dan Klematologi (BMKG) Stasiun Badan Meteorologi dan Klematologi Kelas II Selaparang BIL Maria Carrine, mengaku kalau

kondisi cuaca saat kejadian, masih normal. “Cuaca pada saat pesawat Garuda tersebut tergelincir sangat baik. Dan tergelicirnya pesawat Garuda itu tidak ada kaitannya dengan kondisi cuaca,” tegasnya. Ia menjelaskan, kecepatan angin pada saat kejadian antara 5 sampai 10 knot. Begitu pula kondisi awan sekitar bandara juga baik. Itu artinya, kondisi cuaca tidak ada masalah. Akibat insiden ini, sejumlah penumpang yang hendak menuju Lombok pun terpaksa gigit jari akibat penerbangan mereka harus tertunda. Nurjanah, salah seorang penumpang yang hendak berangkat dari Surabaya menuju Mataram, mengaku terpaksa harus bermalam di Surabaya setelah penerbangan yang mengantarnya ke BIL, Selasa kemarin dibatalkan akibat penutupan bandara tersebut. Sementara General Manager Perseroan Terbatas (PT) Garuda Indonesia (Persero) Cabang Mataram, NTB, Sudarmadi, yang dihubungi Antara membenarkan peristiwa tersebut. “Benar ada pesawat kami yang tergelincir, tapi belum diketahui penyebab pastinya. Saya sedang mengumpulkan informasi dari lapangan,” katanya. Pesawat yang membawa sebanyak 29 penumpang, terdiri dari 28 penumpang dewasa dan satu orang bayi tersebut tergelincir dari taxi runway 13, sehingga keluar dari bahu runway sejauh 20 meter arah selatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Semua penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat, meskipun pesawat tergelincir hingga keluar runway. (kir/aan/ant/Bali Post)

’’Jual Beli’’ Opini Dari Hal. 1 Pendapat miring terhadap isu ‘’jual beli’’ opini dalam laporan keuangan inilah yang ingin diklarifikasikan pihak BPK RI. Anggota Tim VI BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA, mengaku, saat ini banyak isu-isu tentang ‘’jual beli’’ opini terhadap laporan keuangan daerah yang beredar. Klarifikasi ini disampaikannya saat menjadi pembicara di hadapan peserta Sosialisasi Implementasi Akuntasi Berbasis Aktual dan Implikasinya terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Aula Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Lombok Tengah, Selasa (3/2). “Ke depan isu-isu seperti itu saya harapkan tidak ada lagi,” katanya di hadapan peserta yang berasal dari kalangan eksekutif dan legislatif di Bali, NTT dan NTB ini. Untuk meminimalisir isuisu seperti itu, ujarnya, saat ini perwakilan BPK RI sudah ada di daerah-daerah dengan tujuan melakukan pendekatan dan hearing mengenai pengelolaan keuangan yang di daerah. Dalam hal ini, lanjutnya, BPK dituntut memberi-

kan pelatihan kepada tim auditnya, terutama mengenai komunikasi audit dan psikologi audit, agar tidak ada lagi keluhan-keluhan yang disampaikan kepala daerah tentang tingkah laku tim audit di lapangan. “BPK hadir bukan untuk mencari-cari kesalahan atau titik lemah, namun bagaimana membangun aktualisasi laporan keuangan yang baik,” ujarnya mengingatkan. Diakuinya, akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan sering menjadi masalah bagi daerah. Hal ini disebabkan laporan keuangan yang dibuat kepala daerah belum mampu memberikan kepuasan atau keyakinan terhadap masyarakat. “Untuk itu, saya ingatkan kepada daerah-daerah untuk menyiapkan diri dengan aturan-aturan yang menyangkut tata kelola keuangan yang berbasis Standar Akuntansi Pemerintah, karena indikator pertanggungjawaban keuangan itu pada laporan keuangan yang baik,” ujarnya. (ham)

Menteri Amran Sulaiman Puji Potensi Pertanian NTB Dari Hal. 1 Amran Sulaiman mengharapkan bisa meningkat hingga 7 ton/hektar. Sebab di beberapa daerah sudah mampu menembus rata-rata 9 ton/ hektar. ‘’Masih rendah kalau 5 ton per hektar dihasilkan. Saya janji, kalau bisa meningkat sesuai target, atau kalau mampu petani berproduksi hingga 10 ton/hektar, saya akan tambah lebih besar lagi bantuannya,’’ janjinya memotivasi petani dan Pemda. Sebaliknya, jika petani gagal mencapai target yang telah ditentukan itu. Menteri menegaskan tidak lagi mendukung kegiatan pertanian di daerah ini. Pemerintah pusat menurutnya sangat fokus mendukung program swasembada pangan. Indonesia pernah mencatat menjadi negara eksportir hasil-hasil pertanian. “Masak tiga tahun ke depan kita tidak bisa ekspor, apa salahnya negara ini. Dengan bantuan ini, kami minta petani singsingkan lengan, pasang ikat pinggang kuatkuat dan turun langsung ke sawah, kita bisa,” ujarnya. Dukungan-dukungan yang dirinci tersebut sudah dipastikannya ada. Jika terlambat sampai ke petani, ia mengharapkan petani melaporkan langsung ke pemerintah daerah, hingga ke Kementeriannya langsung untuk ditindaklanjuti. Untuk meningkatkan produktivitas hasil-hasil pertanian, ditegaskan juga masing-masing daerah akan

dikawal langsung oleh satu tenaga profesor. Telah dilakukan kerjasama dengan Universitas Gajah Mada. Dengan dukungan-dukungan tersebut, diharapkan tidak lagi ada alasan petani untuk tidak mampu meningkatkan produksi. Disampaikan juga, petani tidak perlu risau dari sisi tata niaga. Sebab Kementerian Pertanian telah bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan untuk menyetop hasil-hasil pertanian impor. Terakhir, Thailand akan memasukkan berasnya ke Indonesia seharga Rp 4.000/Kg, tetapi telah ditetapkan produk impor tidak diperkenankan masuk ke Indonesia demi mendukung petani mendapatkan nilai produksi yang lebih besar. “Indonesia harus swasembada pangan. Tidak bias ditawar lagi,’’ tegas Amran Sulaiman. Selain itu, untuk sektor peternakan, telah disiapkan dukungan khusus di NTB untuk inseminasi buatan untuki 10.000 sapi betina, dan akan ditambah menjadi 45.000. Sapi yang diminta disiapkan adalah sapi yang sudah pernah melahirkan. Karena gen yang disuntikkan jenis bibit sapi luar negeri. Untuk dukungan ini, ditargetkan sapi yang berhasil berkembang di NTB sebanyak 80 persen. ‘’Tiga tahun ke depan kita harapkan juga bisa ekspor sapi,’’ harapnya. (bul)

Halaman 15

Pemkab Sumbawa Segera Upayakan Pos Terpadu Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab melalui Dinas Peternakan (Disnak) Sumbawa segera mengupayakan terbentuknya Pos Terpadu untuk meminimalisir terjadinya pencurian ternak yang kini makin merajalela. Bahkan kini dalam operasinya kawanan pencuri ternak mulai bergeser ke Moyo Utara. Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur, hasil pertemuan koordinasi membahas maraknya pencurian ternak agar memperkuat kecamatan dan desa. Serta memaksimalkan keberadaan Poskamling.

Kalaupun bukan bidang tugas peternakan, namun diupayakan pos terpadu segera dibangun. Tentunya dengan melibatkan stakeholders terkait, terutama kepolisian dan TNI. “Yang tidak kalah penting Siskamling diperkuat. Kita antisipasi, apalagi didukung Kepolisian/ TNI karena pencuri ini bersenjata. Keterlibatan teman kepolisian dan TNI termasuk TNI AL penting sekali,” tukasnya. Tak hanya itu, fasilitas di SKPD, seperti di pengawasan laut di Dinas Kelautan dan Perikanan juga akan dimaksimalkan. Termasuk soal anggaran dari SKPD dan ketersediaan SDM. “Kita sudah mengambil kesimpulan, dengan segera mengundang institusi

lain, terutama unsur Muspida, termasuk mengundang Pol Air dan TNI AL. Semoga hadir lebih lengkap dalam minggu ini juga. Kita coba secara massif ada tim lebih besar termasuk lewat laut. Sebab kerjanya para pencuri ini lebih licin. Mereka punya mata-mata di dalam,” tandasnya. Ketua Fraksi Demokrat yang juga Komisi I DPRD Sumbawa, Syamsul Fikri juga mendorong Pemkab segera membentuk pos terpadu. Mengingat pencurian ini kian merajalela. Pemkab harus bisa menjamin kenyamanan dan perlindungan bagi rakyatnya. Keterlibatan semua pihak dalam memberantas aksi meresahkan ini juga sangat penting. (arn)

Dishut Lobar Identifikasi 500 Penghuni Liar di TWA Bangko-Bangko Giri Menang (Suara NTB) Hasil identifikasi Dinas Kehutanan di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Bangko-Bangko, terdapat sekitar 500 warga liar yang menghuni kawasan tersebut. Untuk itu, dalam waktu dekat ini, pihaknya bersama aparat akan mengadakan operasi gabungan untuk mengeluarkan warga dari kawasan tersebut, sebab kawasan itu masuk kawasan konservasi yan tidak boleh ditempati. Hal ini dikatakan Kadishut Lobar, H L. Syaeful Arifin di Giri Menang kemarin. ‘’Saat ini ada sekitar 500 orang yang bermukim di dalam kawasan dan itu semua harus keluar dari dalam kawasan itu,’’ tegasnya. Dijelaskan, penduduk liar ini menghuni kawasan TWA Bangko-Bangko sejak beberapa tahun lalu. Namun seiring waktu, terus bertambah sehingga menca-

pai ratusan orang saat ini. Menurutnya, kawasan ini merupakan kawasan koservasi yang tidak boleh ditempati, sebab menjadi kewenangan pemerintah pusat. Terkait adanya vila bodong, menurutnya tidak ada izin dari dinas terkait sebab penerbitan izin di kawasan hutan Bangko-Bangko merupakan kewenangan menteri. Sampai saat ini dari data yang dimilikinya ada tiga perusahaan yang memiliki izin di kawasan tersebut tentunya yang dikeluarkan oleh menteri yakni PT. Kembang Kidul Permai dengan luas lahan 200 hektar, Putra Bangko-Bangko Sejati dengan luas lahan 75 hektar serta Bangko-Bangko Lestari dengan luas lahan 50 hektar. Tapi tiga perusahaan tersebut hingga saat ini belum melakukan kegiatan karena seluruh perizinan yang harus dikantongi belum

tuntas diurus. L. Syaeful juga mengataka bahwa tahun 2015 ini pihaknya bersama dengan Polda NTB dan instansi terkait akan melakukan operasi besar di kawasan Bangko-Bangko untuk menertibkan kawasan tersebut dan mengembalikannya menjadi kawasan hutan. Seperti hasil penelusuran koran ini di kawasan setempat, pemukiman warga semakin bertambah, bahkan pemukiman warga ada yang semi permanen dan permanen. Penjelasan dari Kades Batu Putih, Nurzaini bahwa penghuni daerah itu merupakan warga luar yang datang merambah hutan. Jika warga luar ini dikeluarkan dari kawasan itu, maka warga lokal yang menghuni di sekitar kawasan itu juga akan keluar. ‘’Tapi ini kan warga luar sulit mau keluar,’’ kata Nurzaini. (her)

RSUP NTB Siap Terima Pasien Rujukan dari Puskesmas Lobar Giri Menang (Suara NTB) Adanya keluhan masyarakat dan DPRD Lombok Barat, terkait pelayanan pasien rujukan khususnya dari daerah utara Lobar (Lingsar, Narmada, Gunung Sari dan Batulayar) direspons pihak Rumah Sakit Provinsi NTB. RSUP memastikan menerima rujukan pasien dari puskesmas di Lobar tanpa harus melalui rujukan dari rumah sakit Tipat Gerung. “Kami siap menerima pasien rujukan dari puskesmas di Lobar, terutama dari Gunung Sari, batulayar dan daerah yang aksesnya jauh dari Rumah Sakit Gerung,”kata Dirut RSUP, dr. Mawardi Hamry kemarin. Dijelaskan, sebagai rumah sakit yang menerima rujukan dari kabupaten dan kota pihak

RSUP telah siap baik dari sisi SDM dan peralatan. Untuk menangani penyakit berat pihak rumah sakit telah memililiki 76 dokter spesialis. Namun demikian ruangan yang masih belum maksimal, karena masih menempati rumah sakit lama. Akan tetapi dalam waktu tidak terlalu lama pelayanan akan pindah ke rumah sakit provinsi di Dasan Cermen. Menurutnya, terkait pelayanan pasien rujukan memang ada aturan yakni harus dirujuk dari pukesmas ke rumah sakit yang ada di kabupaten/ kota. Namun tentu perlu mempertimbangkan akses dan ketersediaan tenaga dimasing-masing rumah sakit. Dari segi akses dari batu layar ke Gerung misalnya, lu-

mayan jauh sehingga harusnya dirujuk ke RSUP. Dalam hal ini tentu pasien yang dirujuk bersifat emergency. Kaitan dengan penanganan pasien rujukan ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan rumah sakit Gerung dan Dikes, bahwa rujukan pasien emergeny tidak ada pembatasan. “Menyangkut urusan administrasi nanti bisa diurus belakangan,”tukasnya. Untuk menangani pasien miskin yang tak terpakir Jamkesmas pihaknya telah ada MoU dengan kabupaten dan kota termasuk Lobar. Pelayanan pasien ini nantinya biayanya dibebankan ke daerah, lalu pihak rumah sakit berkoordinasi dengan Kabupaten Lobar untuk mengklaim pembayarannya. (her)

Pemeriksaan KPK Terkait Dugaan Suap Sejak 2008 Dari Hal. 1 Di balik proses pemeriksaannya sebagai saksi, termasuk 20 oknum pejabat dan mantan pejabat Pemkab Lotim itu, dia meyakini ada pihak yang menyampaikan

laporan. Sasaran tembaknya juga sudah diperkirakannya. Namun demikian, apapun proses hukum oleh lembaga antirasuah tersebut, tidak jadi soal baginya. ‘’Saya mau diperiksa lagi (KPK) tidak masalah,’’ pungkasnya.

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP yang dikonfirmasi Suara NTB via telepon seluler, Selasa kemarin hingga berita ini ditulis pukul 21.00 Wita, belum bisa dihubungi. Beberapa kali sambungan telepon dari Suara NTB tidak dijawab. (ars)

Bupati Lotim Dukung Langkah Penegakan Hukum Dari Hal. 1 Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terhadap 21 oknum mantan dan pejabat Lotim itu menurut Bupati, bukan berarti langsung diartikan telah terjadi tindak pidana korupsi. ‘’Jadi ini bukan berarti langsung diartikan telah terjadi tindak pidana korupsi. Para pejabat itu hanya dimintai keterangan atas dugaan praktik suap perusahaan swasta,’’ jelasnya. Keberadaan KPK yang diketahui banyak menjerat pejabat karena praktik korupsi di Indonesia ini katanya, harus

dipandang sebagai hal yang positif. Hal ini dimaksudkan guna menuju pemerintahan yang bersih. Lebih jauh soal kasus dugaan suap oleh oknum perusahaan swasta terhadap oknum mantan pejabat tersebut ditegaskan Ali BD (demikian Bupati Lotim biasa disapa), sama sekali di luar sepengetahuannya. Kaitannya dengan pembangunan sebuah proyek oleh perusahaan swasta pun tidak diketahuinya. ‘’Kita tidak tahu indikasinya lebih jauh. Dugaan suap itu ada kaitannya dengan pembangunan apa itu kita tidak tahu,’’ jelasnya.

Ali BD menegaskan bahwa kasus dugaan suap perusahaan swasta itu sama sekali tidak diketahuinya. Siapa yang melapor pun ia tidak tahu. Kemunculan kasus ini tidak ada unsur politis. ‘’Kita haram hukumnya mempolitisir yang tujuannya menjatuhkan kawan. Hal itu jauh dari kamus kita,’’ tegas Bupati Ali BD. Ia menambahkan, justru sebagai pemimpin Lotim, Ali BD mengaku sedih ada oknum pejabat Lotim yang terkena kasus hukum. ‘’Kita sedih ada teman-teman terkena kasus hukum,’’ katanya dengan nada prihatin. (rus)

Bukan Unjuk Kekuatan Dari Hal. 1 Penjelasan itu disampaikan Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX Udayana, Kolonel CZI Abdijon Sinaga menjawab wartawan di Aula Makorem 162/WB, Selasa (3/2). Kapendam mengklarifikasi, bahwa pameran itu murni untuk memperkenalkan ke masyarakat Mataram dan NTB umumnya, terkait alat tempur yang standard TNI. ‘’Tidak ada hubungannya dengan keamanan daerah, apalagi soal isu terorisme. Ini hanya murni pameran saja,’’ kata Abdijon. Dia menyebut, Lombok dipilih sebagai lokasi pameran karena sebelumnya sama sekali tidak pernah dilakukan. ‘’Kalau di Bali, alat-alat ini sudah biasa bagi masyarakat. Setiap persiapan pengaman-

an APEC misalnya, kami paradekan semua Alutsistanya,’’ terang Abdijon. Pihaknya ingin memberi kesempatan kepada masyarakat di daerah ini untuk melihat langsung alat - alat tempur, dari yang manual sampai paling canggih, dari yang ringan sampai paling berat seperti tank tempur. Bahkan sebenarnya Kodam akan membawa serta Tank Leopard, namun khawatir jalan raya di Lombok rusak digilas sehingga urung disertakan dalam pameran. Dijelaskan juga, latarbelakang pameran ini semata untuk memberi kesempatan masyarakat mengetahui detail jenis alat tempur, kegunaannya, kelengkapannya. “Bahkan selama tiga hari, kami kasi kesempatan siapapun masyarakat NTB untuk naik ke se-

mua kendaraan tempurnya. Karena kita akan konvoi,” perwira dengan pangkat tiga kuncup mawar di pundak ini. Pada kesempatan sama, Kapendam juga menjelaskan rencana Rapat Pimpinan TNI di Kabupaten Dompu. Pemilihan daerah Dompu juga punya alasan kuat. Dalam pandangan Mabes TNI, Dompu adalah daerah kecil yang sebelumnya memiliki PAD minim. Tapi dengan tekad pemerintahnya, kini PAD Dompu diketahui urutan ke dua tertinggi di NTB. Ini hal yang luar biasa dianggap TNI, karena korpsnya berkepentingan memetik pelajaran dari daerah tersebut. ‘’Sebagaimana amanat Presiden Jokowi, TNI harus membantu Indonesia untuk mendukung swasembada pangan. Nah, Dompu ini bisa kita jadikan percontohan,’’ pujinya. (ars)

Truk Pengangkut Kayu Diduga Hasil Pembabatan Hutan Dilepas Taliwang (Suara NTB) Truk wana merah bernomor polisi EA 8569 H pembawa kayu diduga hasil illegal logging pada pertengahan Desember lalu oleh Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan aparat kepolisian setempat, telah dilepaskan. Berdasarkan keterangan kepala Dishutbuntan KSB Ir. IGB Sumbawanto, truk yang membawa sekitar 5 kubik kayu yang sempat diamankan pada 18 Desember lalu itu sudah dilepaskan pihaknya. “Disaksikan oleh tim penyidik Polres kita sudah lepaskan truk itu pada tanggal 26 Januari lalu,” terangnya kepada wartawan, Selasa (3/2). Menurutnya pelepasan terhadap truk tersebut sebab berdasarkan hasil penyelidikan, kayu-kayu yang dimuat yang sebelumnya diduga ilegal tidak terbukti. Kayu-kayu yang diangkut oleh truk tersebut dinyatakan bukan dari kawasan hutan seperti dugaan sebelumnya. “Saat ditangkap kayukayu muatannya tidak dilengkapi dokumen. Tapi dari pengembangan kita temukan kalau kayu itu bukan berasal dari kawasan hutan melainkan dari kebun pribadi,” paparnya. Meski melepaskan truk pengangkutnya, kayu-kayu muatannya sejauh ini tidak

dilepaskan. Kayu-kayu tersebut saat ini berada di kantor Dishutbuntan dan baru akan dikeluarkan setelah pemilik membayar uang Profesi Sumber Daya hutan dan Dana Reboisasi (PSDH-DR). “Kayunya masih ada di tempat penyimpanan kami. Kalau pemilik tidak membayar PSDH-DRnya kami tidak akan melepaskannya,” tandas Sumbawanto. Sebelumnya pada 18 Desember lalu, petugas Dishutbuntan setelah mendapat laporan dari warga langsung mengamankan truk bermuatan kayu di seputaran wilayah Rarak Ronges kecamatan Brang Rea. Truk yang mengangkut kayu jenis rimba campuran itu pun diamankan setelah pengemudi tidak bisa menunjukkan dokumen dan kelengkapan lain dari kayu muatannya tersebut. Dugaan petugas semakin kuat jika kayu-kayu muatan truk tersebut merupakan hasil pembalakan liar setelah melihat jenisnya. Di mana kayukayu dengan jenis tersebut kebanyakan tumbuh di wilayah hutan di kecamatan Brang Rea. Tetapi belakangan pihak penyidik kepolisian dan Dishutbuntan tidak menemukan fakta sesuai dugaan awal, karena kayu-kayu itu diambil dari kebun milik warga. Sehingga akhirnya truk pengangkutnya pun dilepaskan. (bug)

Verifikasi Berkas K2 Asal KSB Dijadwal Terakhir Taliwang (Suara NTB) Pegawai Kategori Dua (K2) asal Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) nampaknya harus sedikit bersabar. Pasalnya verifikasi berkas K2 yang sebelumnya telah dinyatakan lulus tes tulis berada dilist (daftar terakhir) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional 10 Denpasar. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BK-Diklat) KSB Abdul Malik Nurdin, S.Sos mengatakan, berkas K2 asal KSB berada diurutan terakhir dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Bali-Nusra di BKN Regional 10 Denpasar. “Kita baru akan diverifikasi setelah kabupaten Badung,” jelasnya kepada sejumlah wartawan, Selasa (3/2) kemarin. Berada diurutan terakhirnya verifikasi K2 asal KSB bukan tanpa alasan. Malik menyebutkan, penyebabnya KSB termasuk dalam deretan terakhir yang memasukkan datanya ke BKN Denpasar. “Verifikasi dilakukan BKN sesuai urutan kita memasukkan berkas. Karena kita terakhir, maka kita juga diurutan terakhir yang akan diverifikasi,” timpalnya tanpa merinci kapan pastinya jadwal verifikasi untuk K2 KSB. “Kita tunggu saja. Yang jelas setelah (kabupaten) Badung baru kita jadwalnya,” timpalnya. Malik menyatakan, proses verifikasi oleh BKN Denpasar sendiri membutuhkan waktu. Sebab banyaknya jumlah berkas yang harus diteliti tidak sebanding dengan personil

yang dimilikinya. “Saya sudah dua kali ke Denpasar. Saya melihat langsung untuk satu daerah saja, berkas yang harus diverifikasi sangat banyak sekali. Sementara personil BKN terbatas,” ujarnya. Proses verifikasi berkas K2 oleh BKN Regional 10 Denpasar merupakan proses terakhir yang harus dilalui oleh para pegawai K2. Jika dari verifikasi tersebut, berkas K2 dinyatakan memenuhi persyaratan maka akan langsung diajukan untuk memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP). Sementara yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) maka akan langsung ditutup berkasnya. “Kalau yang dinyatakan berkas belum lengkap (BTL) yang bersangkutan akan diberikan kesempatan untuk melengkapinya, tapi dengan batas waktu yang sudah ditentukan BKN,” papar Malik. Untuk diketahui jumlah pegawai K2 yang diajukan BKDiklat KSB untuk diverifikasi sebanyak 490 orang. Sebelumnya pada saat tes tulis, dari 1360 orang yang mengikuti hanya 500 orang yang dinyatakan lulus tes. Kemudian diperjalanan, 5 orang tidak mengembalikan berkas sementara 5 orang lainnya saat mengikuti seleksi CPNS jalur umum tahun 2014 lalu dinyatakan lulus. “Praktis yang tersisa 490 orang saja yang diverifikasi. Karena 5 orang sebelumnya tidak pernah menyerahkan berkas dan 5 orang lulus CPNS tahun lalu dan sekarang sudah bekerja,” imbuh Malik. (bug)

Pilkada 2015 Masih Diragukan Dari Hal. 1 Dari hasil pertemuan tersebut, pihaknya justru mendapatkan gambaran bahwa kemungkinan Pilkada yang dihajatkan akan digelar pada 2015 sulit untuk terealisasi. ‘’Kebetulan kami juga diberikan penjelasan oleh salah satu direktur di sana yang juga hadir saat Perppu itu disahkan,’’ ujarnya. Rumaksi menjelaskan, saat ini masih akan ada sejumlah perbaikan yang akan dilakukan terhadap Perppu Pilkada dan Perppu tentang Pemda yang sudah disahkan belum lama ini. ‘’Yang masih masuk dalam daftar inventarisasi masalah itu, apakah pencalonan ini hanya kepala daerah saja atau paket. Itu salah satu masih. Berikutnya, kalau uji publik, apakah tidak menggugurkan pencalonan, lalu apa urgensi uji publik. Jadi masih panjang waktu, banyak sekali mekanisme yang perlu ditempuh,’’ jelasnya. Menurut Rumaksi, aspek teknis yang paling mengganjal adalah bahwa hingga saat ini KPU RI juga belum bisa menerbitkan Peraturan KPU yang dibutuhkan sebagai panduan teknis menyelenggarakan Pilkada tersebut. ‘’Karena dia masih belum bisa membuat PKPU sekarang

ini. Bagaimana ada 204 kepala daerah yang harus dipilih, sementara payung hukumnya belum dibuat,’’ ujarnya. Karena itulah, muncul usulan agar Pilkada yang pelaksanannya jatuh pada tahun 2015 ini diundur menjadi 2016, lalu Pilkada yang jatuh pada 2018 dimajukan menjadi tahun 2017. ‘’Sehingga nanti pada saat pemilu nanti kita hanya memilih anggota DPR sama presiden saja,’’ ujarnya. Rumaksi tak menampik bahwa sejauh ini, sejumlah isu substantif dalam Pilkada, khususnya menyangkut program-program apa yang harus ditawarkan kandidat menjadi tenggelam oleh riuh rendahnya aspek perubahan teknis penyelenggaraan. Namun, ia memaklumi karena tampaknya para kandidat masih menimbang bahwa persoalan teknis ini memang harus diperjelas terlebih dulu sebelum mereka menyampaikan isuisu tersebut. ‘’Kalau menyangkut program apa, tentu setiap calon akan menyampaikan visi dan misinya. Misalnya, persoalan Loteng tidak sama dengan Kota Mataram. Kota Mataram tidak sama dengan KSB. Tentu setiap kandidat akan menyampaikan visi misinya, tapi sekarang mungkin mereka menunggu kepastian dulu,’’ pungkasnya. (aan)

Rabu, 4 Februari 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

KPK Panggil Ulang Perwira Polri Terkait Kasus Budi Gunawan Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil ulang Direktur Pidana Umum Badan Reserse dan Kriminal (Dirtipidum Bareskrim) Polri Brigjen Polisi Herry Prastowo sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi mencurigakan dengan tersangka Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. ‘’Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka BG (Budi Gunawan),’’ kata Kepala bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Selasa (3/2). Selain Herry, KPK juga memanggil dosen utama Sekolah Tinggi Ilmu Kepoli-

sian Lembaga Pendidikan Polri Kombes Polisi Ibnu Isticha dan Wakil Kepala Polres Jombang Kompol Sumardji. Herry sebelumnya pernah dipanggil pada 19 Januari namun tidak memenuhi panggilan karena sedang bertugas ke luar negeri. Ibnu juga dipanggil

pada 19 Januari namun tidak memenuhi panggilan tanpa keterangan. Sumardji dipanggil pada 20 Januari namun tidak hadir tanpa keterangan. Selanjutnya ketiganya juga dipanggil pada 26 Januari namun semuanya juga tidak memenuhi panggilan dengan

alasan Herry masih menjalankan tugas operasi sedangkan Ibnu Isticha mengungkapkan sedang mendampingi mahasiswa S3. Artinya, meski sudah memanggil 13 orang saksi,hanya satu orang yang memenuhi panggilan yaitu Widyaiswara Utama Sekolah Pimpinan Lemdikpol Polri Irjen (Purn) Syahtria Sitepu yang memenuhi panggilan yaitu pada 19 dan 29 Januari 2015. KPK pun sudah memanggil Budi Gunawan untuk diperiksa sebagai tersangka pada 30

Januari, tapi ia tidak memenuhi panggilan karena beralasan masih mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan KPK mengantongi informasi informasi yang mengungkapkan bahwa ada perintah untuk melarang saksi datang. ‘’Kami sedang mengklarifikasi katanya ada TR (telegram rahasia) yang (menyatakan) Waka (Polri) itu setuju untuk dipanggil, lalu ada TR lain yang menyatakan tidak perlu datang,’’ kata

Bambang, Kamis (29/1). Budi Gunawan diduga terlibat dalam transaksi-transaksi mencurigakan sejak menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia di Mabes Polri 20032006 dan jabatan lainnya di Mabes Polri. KPK menyangkakan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan berdasarkan pasal 12 huruf a atau b pasal 5 ayat 2 pasal 11 atau pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberan-

tasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk melakukan atau tidak melakukan terkait jabatannya. Bila terbukti melanggar pasal tersebut dapat dipidana penjara seumur hidup atau penjara 4-20 tahun kurungan ditambah denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar. (ant/Bali Post)

Presiden segera Umumkan Keputusan Soal BG Jakarta (Suara NTB) Presiden Joko Widodo akan segera mengumumkan keputusannya soal nasib calon Kapolri tunggal Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan yang dijadikan tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kata Menteri Sekretaris Negara , Pratikno di Istana Negara, Selasa (3/2). “Presiden hadapi realita calon Kapolri disetujui oleh parlemen tapi kenyataannya yang bersangkutan berstatus tersangka. Dua dilema ini tidak mudah dicari solusinya. Akan lebih indah kalau pak BG mundur. Kalo tidak maka dilema ini harus diselesaikan. Pada akhirnya Presiden akan segera putuskan,” kata Pratikno. Mensesneg menyampaikan Presiden Jokowi intinya mengikuti proses hukum yang berlaku dan berharap semua pihak juga mendukung terlaksananya proses tersebut. Sejauh ini Presiden Jokowi belum mengambil keputusan atas nasib calon Kapolri terpilih Komjen Pol Budi Gunawan. Presiden pada hari Kamis (29/1) telah bertemu dengan sejumlah pihak untuk mendengarkan aspirasi soal disharmonisasi KPK-Polri dan pelantikan Budi Gunawan. Tim Independen yang dibentuk Presiden Jokowi telah merekomendasikan agar Presiden tidak melantik Budi Gunawan. Namun kepastian pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan, yang belakangan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kepemilikan rekening gendut oleh KPK, ada di tangan Jokowi selaku pemegang hak prerogratif. (ant/Bali Post) Pratikno (Suara NTB/ist)

(ant/Bali Post)

PELEPASAN BAMBANG WIDJOJANTO - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad (dua dari kiri) berjabat tangan dengan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto (dua dari kanan) disaksikan Adnan Pandu Praja (kiri), Zulkarnaen (kanan) saat pelepasan Bambang yang akan berangkat ke Mabes Polri dari Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/2).

Bambang Widjojanto Berpamitan di KPK WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto berpamitan sebelum diperiksa sebagai tersangka oleh Badan reserse kriminal (Bareskrim) Polri sebagai tersangka dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010. ‘’Teman-teman yang saya hormati, saya pergi untuk pulang, saya bertugas untuk menjalan-

kan mandat sebagai pimpinan KPK,’’ kata Bambang didampingi oleh pimpinan KPK lain yaitu Abraham Samad, Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja di gedung KPK Jakarta. Bambang menyampaikan hal itu di hadapan sekitar seraturan pegawai KPK berpakaian hitam-hitam dan aktivis antikorupsi yang mengantarkannya. ‘’Saya tahu kehadiran teman-teman saat ini bentuk keprihatinan. Saya apresiasi itu.

Saya selaku pimpinan penegak hukum akan datang menunjukan kelasnya bahwa penegak hukum akan taat pada hukum,’’ tambah Bambang. Bahkan ia mengaku rela memberikan nyawanya. ‘’Kalau toh akibat terberat saya harus meninggalkan jasad saya maka itu akan saya ambil. Tapi saya percaya Allah berada pada pihak yang benar. Hanya doa orang dhuafa dan tertindas yang akan menolong bangsa ini,’’ ungkap Bambang dengan nada tinggi. Bambang juga yakin datang

ke Bareskrim karena didampingi oleh pengacara yang merupakan rekannya. “Saya pergi untuk kembali jadi jangan dibikin serius banget. Di samping saya ada Nursyabani Katjasungkana dan Leiliana Santoso yang sudah bersama saya selama 30 tahun lalu. Mereka orang luar biasa, jadi saya aman didampingi orang yang luar biasa dan dahsyat,” jelas Bambang. Abraham Samad yang berada di samping Bambang pun mengaku bahwa upaya krimi-

nalisasi pimpinan KPK tidak akan membuat pemberantasan korupsi berhenti. ‘’Terima kasih buat teman-teman yang memenuhi ruangan ini, ini adalah bentuk apresiasi kepada KPK. Kita tidak akan pernah surut untuk memberantas korupsi di negeri ini. Sebuah risiko dari perjuangan panjang memberantas korupsi. Marilah berdoa supaya KPK bisa berdiri seperti sekarang ini,’’ kata Abraham. Bambang kemudian memimpin doa bersama selama sekitar 30 detik. (ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan penyidik Badan Reserse Kriminal Polri untuk memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. ‘’Saya datang ke sini, taat kepada hukum,’’ kata Hasto di kantor Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/2). Hasto menyatakan dia memenuhi panggilan sebagai saksi terkait pertemuannya dengan Abraham Samad, yang dilaporkan ke polisi dengan tuduhan melakukan pelanggaran karena bertemu dengan pengurus partai politik dalam konteks di luar tugas dan fungsi sebagai pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Setelah saya memberikan tanggung jawab sebagai saksi, saya akan memberikan keterangan,” ujar Hasto. Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia M Yusuf Sahide melaporkan Abraham Samad ke Badan Reserse

Kriminal Polri pada 22 Januari 2015 dengan tuduhan Abraham kerap melakukan aktivitas politik dengan bertemu pengurus partai politik di luar ranah tugas pokok fungsi sebagai pimpinan KPK. Yusuf melaporkan Abraham berdasarkan informasi dalam artikel di Blog Kompa-

siana berjudul “Rumah Kaca Abraham Samad”, yang menyebut Abraham beberapa kali bertemu dengan petinggi partai politik dan membahas beberapa isu, termasuk tawaran bantuan penanganan kasus politisi Emir Moeis yang tersandung perkara korupsi. (ant/Bali Post)

Komentar Terbaru Budi Waseso Hasto Kristiyanto Penuhi Panggilan Polisi Soal Abraham Samad Jakarta (Suara NTB) Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Budi Waseso memperkirakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad atau AS akan menjadi tersangka terkait laporan Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia M Yusuf Sahide. “Nanti yang menetapkan tersangka itu penyidik, pertimbangan penyidik bagaimana tapi pasti jadi (tersangka),” kata Budi Waseso di Jakarta Selasa (3/2). Irjen Budi mengatakan penyidik kepolisian secepatnya akan melayangkan surat panggilan kepada AS. Budi lalu menegaskan bahwa penyidiklah yang akan mempertimbangkan pemanggilan AS dengan status sebagai saksi atau tersangka. Pemanggilan salah satu pimpinan KPK itu, menurut Budi dilakukan setelah penyidik kepolisian menyatakan cukup bukti. Saat ini, penyidik Mabes Polri telah menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) terkait kasus AS itu. Namun, polisi belum menyimpulkan AS sebagai tersangka

kasus yang dilaporkan pegiat KPK Watch Indonesia itu. Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia M Yusuf Sahide melaporkan Abraham Samad ke Bareskrim Mabes Polri berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/75/1/2015/Bareskrim tertanggal 22 Januari 2015. Yusuf menduga Abraham kerap beraktivitas politik dengan bertemu pengurus partai politik di luar ranah tugas pokok fungsi sebagai pimpinan KPK. Abraham terancam dijerat Undang-Undang KPK Pasal 36 junto Pasal 65 UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK terkait melakukan pertemuan dengan pihak yang perkaranya ditangani KPK. Yusuf melaporkan Abraham berdasarkan informasi melalui Blog Kompasiana berjudul “Rumah Kaca Abraham Samad”. Artikel itu mengungkapkan Abraham Samad pernah beberapa kali bertemu dengan petinggi parpol dan membahas beberapa isu termasuk tawaran bantuan penanganan kasus politisi Emir Moeis yang tersandung perkara korupsi. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

HASTO DIPANGGIL BARESKRIM - Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kiri) berjalan memasuki gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/2). Hasto memenuhi panggilan penyidik Bareskrim sebagai saksi dalam dugaan kasus pertemuan politik yang menjerat Ketua KPK Abraham Samad.