Snt05012016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

SELASA, 5 JANUARI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 249 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257 BERBAHAYA - Budaya selamat berlalu lintas di jalan raya sampai saat ini masih belum menjadi kebutuhan. Para pengguna jalan kerap kali tidak mengindahkan faktor keselamatan saat berkendara di jalan raya.

Seperti tampak pada gambar, beberapa orang penumpang duduk dengan santai padahal bisa membahayakan nyawanya, di atas tumpukan rumput yang diangkut salah satu kendaraan saat melintas di jalan bypass BIL Desa Sulin, Jonggat, Lombok Tengah (Loteng).

(Suara NTB/kir)

Soal Lahan ’’Horti Park’’

Permintaan PT. Tresno Kenangan Dinilai Tak Beralasan Praya (Suara NTB) Adanya permintaan dari pihak PT. Tresno Kenangan supaya Pemkab Lombok Tengah (Loteng) mengembalikan lahan eks kebun kopi yang kini menjadi lokasi pembangunan horti park di Kecamatan Batukliang, dinilai tidak beralasan. Karena dasar bagi Pemkab Loteng untuk menyerahkan kembali lahan tersebut baik secara hukum maupun administrasi, tidak ada.

TO K O H

(SuaraNTB/ars)

DIPERSOALKAN - Amaq Rati, petani asal Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara, Loteng berdiri diantara tanaman buah naga pada area Horti Park. Lahan ini masih dipersoalkan keluarga Tresno yang mengklaim sebagai pemilik sah atas lahan 350 hektar di sana.

Kerja Keras dan Pengkhidmatan

Wahyudin, MM, selama periode Maret 2015 – September 2015, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 14,60 ribu orang (dari 391,88 ribu orang pada Maret 2015 menjadi 377,28 ribu orang pada September 2015).

Begitu pula di daerah perdesaan penduduk miskin berkurang sebanyak 7,00 ribu orang (dari 432,01 ribu orang pada Maret 2015 menjadi 425,01 ribu orang pada September 2015).

Penduduk miskin di daer-

ah perkotaan pada Maret 2015 sebesar 19,24 persen, berkurang menjadi 18,40 persen pada September 2015 begitu pula untuk penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang, yaitu dari 15,53 persen pada Maret 2015 menjadi 15,18 persen pada September 2015.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Pemprov Bentuk Pansel Jaring Sekda NTB

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akhirnya membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk menjaring Sekretaris Daerah (Sekda) NTB yang baru, menggantikan H. Muhammad Nur, SH, MH yang sudah lima tahun menjadi Sekda. Berdasarkan UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), jabatan pimpinan tinggi maksimal dijabat selama lima tahun.

“SK-nya sudah naik. SK Pansel untuk penjaringan Sekda. Yang jelas SK Pansel un-

MASA jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB telah melebihi lima tahun. Semestinya pada 10 November 2015 lalu, masa jabatan Sekda NTB telah habis. Namun, hingga saat ini Pemprov NTB belum melakukan pergantian. Padahal, sesuai dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), jabatan pimpinan tinggi (baik eselon I dan II) maksimal dijabat selama lima tahun. ‘’Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, tugas ASN itu kan ada tiga yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat bangsa.

Bersambung ke hal 15

tuk seleksi terbuka Sekda NTB, sudah naik ke Pak Gubernur,” kata Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. Muh. Suruji dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (4/1) siang kemarin.

Suruji menjelaskan Pansel akan mulai bekerja setelah terbitnya SK tersebut. Jika Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah menandatangani SK Pansel penjaringan Sekda maka akan langsung bekerja. ‘’Setelah ditandatangani kemudian Pansel itu rapat, menyusun jadwal,’’ terangnya.

Bersambung ke hal 15

Ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada September 2015, sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 72,82 persen untuk perkotaan dan 76,21 persen untuk daerah perdesaan.

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan, baik di perkotaan maupun perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, tongkol/tuna/cakalang, telur ayam ras dan mie instan.

Bersambung ke hal 15

Wahyudin

Keluarga Zaini Arony Pertimbangkan Tempuh Kasasi Giri Menang (Suara NTB) Pihak keluarga terdakwa mempertimbangkan untuk menempuh langkah hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA), pascaputusan banding Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, Bali terhadap terdakwa Bupati

Lombok Barat (Lobar) non aktif, Dr.H. Zaini Arony.

Langkah hukum ini akan diambil untuk mencari keadilan terhadap perkara kasus ini, sebab pihak keluarga terdakwa menilai putusan banding ini sangat subjektif pasalnya tidak pernah didapatkan kebenaran materiil dalam kasus ini.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

Pemprov Bentuk Tim Evaluasi Kinerja

(Suara NTB/dok)

Kocok Ulang Pimpinan SKPD Mataram (Suara NTB) Selain membentuk panitia seleksi (Pansel) untuk menjaring Sekda NTB yang baru, Pemprov NTB juga membentuk Tim Evaluasi Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama atau para pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB. Tim yang dibentuk ini bersifat independen, diketuai oleh Akademisi Universitas Mataram, Prof Dr. Tatok Asmoeni dan Sekretaris, Dr. Basuki Prayitno.

Kepala BKD dan Diklat

NTB, Drs. H. Muh. Suruji yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (4/1) siang kemarin mengisyaratkan akan segera dilakukan kocok ulang pimpinan SKPD dan pengisian anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D). Seperti diketahui, saat ini anggota TGP2D tersisa tinggal tiga orang pascakeluarnya Drs. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd dan Desak Putu Yulistini, SH. H. Arsyad Abd. Gani kelu-

ar dari TGP2D karena melanjutkan pengabdian sebagai akademisi di Kopertis wilayah VIII menjadi dosen negeri di Univeritas Muhammadiyah Mataram. Artinya, ia melanjutkan karir PNS sebagai tenaga fungsional tertentu. Sementara, Desak Putu Yuliastini mengambil haknya sebagai PNS untuk MPP. Mantan Sekretaris KPU NTB ini akan pension sebagai PNS pada Agustus 2016.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

BADAN Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Senin (4/1) kemarin merilis jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB pada September 2015 mencapai 802,29 ribu orang (16,54 persen). Berkurang 21,60 ribu orang (0,56 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2015 yang jumlahnya sebesar 823,89 ribu orang (17,10 persen).

Menurut Kepala BPS Provinsi NTB, Drs.

Tugas ASN Jelas

(Suara NTB/dok)

itu sendiri sudah berakhir pada tahun 2000 silam. Sehingga secara otomatis, lahan tersebut dikembalikan ke negara.

Memang, beberapa tahun setelah HGU habis, pihak PT. Tresno Kenangan sempat mengajukan permohonan perpanjangan HGU. Tetapi, karena banyak persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan, permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Pemkab Loteng kala itu.

Sehingga sekitar tahun 2008, Pemkab Loteng melakukan mengambil alih lahan tersebut. Atas dasar HGU PT. Tresno Kenangan sudah dinyatakan kedaluarsa. ‘’Pemerintah pusat kala itu pun mendukung penuh langkah Pemkab Loteng tersebut,’’ terangnya.

Bersambung ke hal 15

Meningkat, Jumlah Penduduk Sangat Miskin

GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengajak seluruh aparatur birokrasi di lingkup Pemprov NTB bekerja lebih baik dan sungguh-sungguh pada tahun 2016 ini. Mengingat tantangan dan persaingan ke depan yang semakin kompleks di banding tahun-tahun sebelumnya. ‘’Kerja keras dan pengkhidmatan kita tahun ini harus membawa kemanfaatan untuk Bersambung ke hal15

KO M E N TTAA R

Demikian ditegaskan Penjabat Bupati Loteng, Ibnu Salim, SH.M.Si, saat dikonfirmasi Suara NTB, di ruang kerjanya, Senin (4/1) kemarin. Didampingi Asisten III Sekda Loteng, H. Nursiah, S.Sos.M.Si., dan Kabag Hukum Setda Loteng, H. Mutawali, SH, Ibnu menegaskan bahwa lahan tersebut merupakan tanah negara dan PT. Tresno Kenangan tidak punya hak atas lahan tersebut.

Dulu lahan tersebut memang dikelola oleh PT. Tresno Kenangan. Atas dasar Hak Guna Usaha (HGU). Artinya, lahan tersebut bukan milik PT. Tresno Kenangan.

Hanya saja, negara memberikan kuasa kepada perusahana tersebut untuk mengelola lahan tersebut. HGU PT. Tresno Kenangan

SUARA NTB Selasa, 5 Januari 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Minta Warga Bersabar PENUMPUKAN sampah hampir terjadi di semua wilayah Kota Mataram karena kendaraan Dinas Kebersihan Kota Mataram tak bisa masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) Kebon Kongok Lombok Barat (Lobar). Bahkan di Seganteng, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, sampah tak terangkut hampir sepekan ini. Dan hal itu mendatangkan protes dari warga. Demikian disampaikan Lurah Cakranegara Selatan, H. M. Isma’il, S.Pd kepada Suara NTB, Senin (4/1) di kantornya.

“Tadi pagi saya dapat telepon dari kepala lingkungan mengenai sampah yang tidak terangkut ini. Tapi karena persoalan yang ada di Kongok, saya minta warga untuk bersabar karena ini masalahnya kendaraan Dinas Kebersihan tidak boleh lewat,” jelasnya. Pantauan Suara NTB, di sepanjang Jalan Beaq Ganggas, Seganteng, sampah warga ditumpuk di pinggir jalan.

Ismail menyampaikan sarana kebersihan di wilayahnya telah ada satu unit kontainer yang ditempatkan di Lingkungan Karang Batuaya. Biasanya sampah yang ada di kontainer ini diangkut secara berkala oleh kendaraan Dinas Kebersihan.

“Kalau sampahnya sudah full, kami hubungi Dinas Kebersihan agar segera diangkut,” ujarnya.

Kontainer ini disampaikan Ismail diletakkan di bagian dalam lingkungan untuk mencegah warga luar membuang sampah. Karena jika ditempatkan di pinggir jalan, warga yang dari luar Cakranegara Selatan ikut membuang sampah di kontainer tersebut.

Ismail mengatakan sebelumnya pihaknya cukup kesulitan mencari lokasi untuk menempatkan kontainer ini. “Dua tahun kami cari lahan untuk tempat kontainer,” ujarnya. Setelah bernegosiasi dengan warga Lingkungan Karang Batuaya, warga mengizinkan dengan syarat tidak boleh warga luar membuang sampah.

Untuk itulah ia meminta Ketua RT setempat untuk menjaga kontainer tersebut.

Rencana ke depan pihaknya ingin menambah sarana kebersihan seperti gerobak dan bak sampah. “Kami rencanakan satu gerobak sampah untuk satu lingkungan. Jadi kami akan siapkan 10 gerobak sampah. Triwulan pertama kita adakan gerobak sampah ini,” ujarnya. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

(Suara (SuaraNTB/cem) NTB/cem)

TIDAK TIDAKTERANGKUT TERANGKUT - -Truk Truk pengangkut pengangkut sampah sampah milik milik Dinas Dinas Kebersihan Kebersihan terpaksa terpaksa kembali kembalike kekantor kantorkarena karenatidak tidakdiizinkan diizinkanmembuang membuangsampah sampahke keTPA TPAKebon KebonKongok.

Kongok.

Sebanyak Sebanyak 250 250 ton ton sampah sampah di di Mataram Mataram tidak tidak bisa bisa terangkut. terangkut. Salah Salah satu satu tumpukan tumpukan sampah sampahterlihat terlihatdi didepan depanHotel HotelLombok LombokRaya Raya(insert). (insert).

TPA Kebon Kongok Ditutup Warga

250 Ton Sampah di Mataram Tidak Terangkut Mataram (Suara NTB) Desakan warga di tiga desa yakni Banyumulek, Lelede dan Suka Makmur Kabupaten Lombok Barat terhadap perbaikan akses jalan yang belum terealisasi. Hal ini berimbas terhadap ditutupnya jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok oleh warga setempat. Akibatnya, 250 ton sampah di Kota Mataram tidak terangkut.

Penutupan akses menuju TPA Kebon Kongok ini terjadi sejak Jumat (1/1) hingga Senin (4/1). Mobil pengangkut sampah milik Dinas Kebersihan Kota Mataram putar arah karena dicegat oleh warga setempat. Selain itu, sampah menumpuk selama tiga hari terlihat di Jalan Panca Usaha, Pasar Dasan Agung dan sejumlah depo sampah di Mataram.

Sekretaris Dinas Kebersihan Kota Mataram I Gede Berata menyampaikan sampah

tidak bisa terangkut karena adanya penutupan jalan menuju TPA Kebon Kongok oleh warga setempat. Mobil pengangkut sampah terpaksa balik arah dan membawa muatan berisi sampah ke kantor.

Penutupan jalan ini sebenarnya terjadi sejak Kamis (31/ 12) siang. Dan warga mulai menutup pintu masuk ke Kebon Kongok Jumat (1/1). Informasinya, penutupan ini karena masyarakat meminta agar pemerintah memperbaiki

jalan menuju Kebon Kongok.

“65 persennya tidak bisa kita angkut,” sebutnya. Sementara ini belum ada solusi bagaimana cara pengangkutan sampah tersebut. Menurut informasi didapatkan, Penjabat Walikota Mataram sedang melakukan komunikasi dengan Plt. Bupati Lombok Barat.

Namun demikian, sampah di Kebon Kongok bukan saja kiriman dari Mataram melainkan sampah dari Lombok Barat.

Ditemui terpisah, Sekretar-

is Daerah Kota Mataram Ir. HL. Makmur Said mengatakan permasalah penutupan jalan oleh warga itu, Penjabat Walikota Mataram sudah berkomunikasi dengan Plt Bupati Lombok Barat. Hasil komunikasinya itu, Camat dan Kepala Desa diminta menangani.

Persoalan ini kata Sekda, adalah rangkaian panjang supaya jalan menuju Kebon Kongok dilakukan pengaspalan.

Pemerintah sudah memasukan perencanaan itu pada APBD Perubahan dan Murni.

Tetapi informasi dari Pemerintah Pusat bahwa TPA itu bukan TPA regional sehingga tidak boleh dibiayai melalui APBD. “Karena itu pembiayaan harus dari Pemerintah Lombok Barat,” kata Sekda.

Pemkot Mataram lanjut Sekda, bersurat ke Pemerintah Provinsi agar difasilitasi dengan Pemkab Lobar. Dia berharap sudah ada kepastian sehingga kemudian tidak timbul masalah. “Kita minta pengertian Pemkab Lobar yang menyelesaikan,” pungkasnya.

Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi, SH., menegaskan persoalan ini harus menjadi perhatian serius oleh Penjabat Walikota Mataram. Sebab, bilamana ini tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan masalah besar dan berimplikasi ke persoalan lain. “Seperti terganggunya kenyamanan masyarakat. Kita bayangkan jangankan berminggu - minggu. Berhari - hari saja masyarakat sudah protes,” terangnya. (cem)

Pembangunan Jalan Bawah Tanah Udayana Sampah Sementara Masuk Perencanaan Pemprov Kinerja Dewan Memuaskan Ditampung di Eks Lahan MSB

(Suara NTB/fit)

TGH. Mujiburrahman

BK (Badan Kehormatan) DPRD Kota Mataram sedang melakukan rekapitulasi terhadap tingkat kehadiran anggota Dewan sepanjang tahun 2015. ‘’Sedang kita finalkan rekap ini. Tapi kalau kita lihat dari data-data yang ada, masuk dalam kategori memuaskan,’’ tutur Ketua BK DPRD Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman menjawab Suara NTB usai memimpin rapat BK, Senin (4/1)

kemarin.

Tolak ukurnya adalah dari rapat-rapat resmi di DPRD Kota Mataram, tidak pernah gagal dilaksanakan karena alasan kehadiran anggota Dewan tidak kuorum. ‘’Rapat paripurna sebagai forum tertinggi, bagaimanapun situasinya, ada perayaan ini, perayaan itu, tetap saja bisa memenuhi kuorum,’’ terangnya. Mujiburrahman menyimpulkan bahwa sepanjang tahun 2015 tidak ada satupun kegiatan Dewan, mulai dari rapat komisi, rapat alat kelengkapan Dewan seperti rapat pansus, maupun rapat paripurna semuanya bisa berjalan tepat waktu. ‘’Tidak ada yang ditunda gara-gara tidak kuorum,’’ cetusnya. Produk yang dihasilkan baik berupa perda inisiatif maupun yang diajukan eksekutif terselesaikan tepat waktu. BK bertekad untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap tingkat kehadiran anggota Dewan. Bahkan rapat pertama yang digelar di tahun 2016 oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (dulu Banleg, red) langsung menjadi atensi BK. BK akan meminta bantuan dari Sekretariat DPRD Kota Mataram untuk rutin menyerahkan daftar absensi anggota Dewan kepada BK. Sehingga, lanjut mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, tingkat kehadiran anggota Dewan setiap bulan dapat dievaluasi. ‘’Kita akan pressure kepada Sekretariat supaya betul-betul disiplin di dalam melaporkan absensi-basensi itu. Sehingga setiap bulan kita sudah tahu,’’ imbuhnya.

Karena absensi, sambung politisi Golkar ini, adalah hal yang tidak memerlukan pengaduan. Terkait paripurna yang beberapa kali molor akibat anggota Dewan yang sudah hadir enggan masuk ruang sidang sebelum ‘’dijemput’’ staf sekretariat, menurutnya memang merupakan tugas dari Bagian Persidangan. ‘’Mungkin saat itu ada tamunya yang datang atau sedang ada yang didiskusikan oleh anggota Dewan,’’ kilahnya.

Demikian pula mengenai kehadiran anggota Dewan yang terkesan hanya ‘’setor muka’’, Mujiburrahman mengatakan bahwa dalam kode etik hanya mengatur kehadiran anggota Dewan secara fisik. (fit)

Mataram (Suara NTB) Pembangunan jalan bawah tanah atau terowongan (underpass) di Udayana telah masuk perencanaan Pemprov NTB. Sejak tahun 2014 lalu, Pemkot Mataram mewacanakan pembangunan jalan bawah tanah di bawah eks Bandara Selaparang yang akan menghubungkan Kota Mataram dengan Lombok Barat bagian utara sehingga mempermudah akses dari Lombok Utara ke Bandara Internasional Lombok (BIL). “Itu sudah masuk program kerjasama dengan provinsi dan provinsi sudah memasukkan ke dalam program perencanaan.

Kami masih menunggu. Nanti provinsi yang akan mengerjakan,” terang Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir.H. Mahmuddin Tura.

Mahmuddin menyampaikan pembangunan jalan bawah tanah ini sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi kepadatan di Jalan Dr Wahidin, Rembiga yang kerap macet pada saat jam sibuk seperti pagi dan sore hari. Selain itu jalan terowongan ini juga untuk membuka akses antara Mataram dan Lombok Utara. “Dan ada rencana juga melanjutkan Jalan Bung Hatta tembus ke Gunung Sari dan akses KLU ke BIL makanya direncanakan underpass Jalan Udayana,” jelasnya.

Pengerjaan jalan ini nantinya akan dikerjakan Balai Jalan Nasional bersama Pemprov NTB. Sementara Pemkot Mataram akan melakukan pembebasan lahan jika ada

(Suara NTB/ynt)

UDAYANA - Di Simpang Jalan Udayana ini rencananya akan dibangun jalan bawah tanah atau jalan terowongan (underpass). Rencana ini telah masuk dalam program perencanaan Pemprov NTB. tanah warga yang terkena proyek pembangunan jalan tersebut. “Konsekuensinya Pemkot Mataram harus membebaskan lahan karena anggaran pusat tidak ada untuk pembebasan lahan, hanya untuk anggaran fisik. Kita tinggal tunggu koordinasi dengan provinsi,” jelasnya.

Memang disampaikan Mahmuddin jika pembangunan jalan dilakukan dengan sistem terowongan, Pemkot Mataram tidak perlu membebaskan lahan. Tapi jika setelah jalan tem-

bus ke luar pasti akan mengenai tanah masyarakat.

Selain rencana dua alternatif jalan tersebut, Pemkot Mataram juga berencana membuka akses Jalan Bung Hatta tembus ke Dusun Medas, Gunung Sari. Dengan adanya akses jalan ini, wilayah utara menjadi lebih terbuka dan tak terkesan terisolir. Rencana ini adalah rencana jangka panjang Pemkot Mataram yang dicetuskan sejak Walikota Mataram masih dijabat H. Ahyar Abduh pada 2014 lalu. (ynt)

Jumlah Pengangguran di Mataram 9.000 Lebih Mataram (Suara NTB) Selain kemiskinan yang masih tinggi, persoalan di Kota Mataram yang perlu dituntaskan yaitu pengangguran. Data terakhir Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, jumlah pengangguran saat ini mencapai 9.123 jiwa. Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, S.Sos kepada Suara NTB menyampaikan angka pengangguran di Kota Mataram per Januari 2015 sebanyak 9.835 jiwa.

“Dan pada awal Desember masih pada angka 9.123 jiwa,” jelasnya. Penurunan angka pengangguran ini menurut Khalik karena adanya penyerapan tenaga kerja di beberapa perusahaan yang mulai beroperasi di Kota Mataram. Sementara itu pengangguran juga bertambah karena banyaknya warga Mataram yang baru lulus dari sekolah maupun perguruan tinggi yang belum terserap dunia kerja.

Ia menyampaikan dari 265 perusahaan yang mengajukan izin melalui BPMP2T (Badan Penananam Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Mataram pada 2015, tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 3.205. Sementara warga Kota Mataram yang terserap sebagai tenaga kerja hanya 1.427 orang.

Pertengahan tahun lalu, Disosnakertrans Kota Mataram juga menyelenggarakan bursa kerja yang diikuti 26 perusahaan. Dalam bursa kerja ini, perusahaan diminta untuk memprioritaskan warga Kota Mataram. Khalik menyebutkan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam bursa kerja tersebut sebanyak 479 orang.

“Dan beberapa perusahaan lama yang beroperasi di Mataram ada penyerapan tenaga kerja sebanyak 364 orang. Di sisi lain ada juga PHK dan pengunduran diri tenaga kerja dari perusahaan sebanyak 163 tenaga kerja yang ada laporan-

nya di dinas,” jelasnya.

Beberapa program yang dilakukan Disosnakertrans Kota Mataram untuk mengurangi pengangguran adalah dengan menggelar bursa kerja, pelatihan tenaga kerja muda di beberapa kelurahan, dan pelatihan melalui lembaga pelatihan keterampilan swasta yang dananya berasal dari Kementerian Tenaga Kerja.

Namun tahun ini Khalik mengatakan pihaknya tidak akan menggelar bursa kerja karena Pemprov NTB mengagendakan program serupa tiap tahunnya. “Bursa kerja tahun 2016 tidak diprogramkan karena provinsi yang mengadakan,” ujarnya. Menurutnya perusahaan yang ikut dalam bursa kerja yang digelar Pemprov NTB juga lebih dominan perusahaan yang ada di Kota Mataram sehingga menurutnya sama saja karena cakupannya hanya sebatas wilayah Kota Mataram. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Selama sekitar lima hari ini, kendaraan pengangkut sampah Kota Mataram tak diizinkan membuang sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) Kebon Kongok, Lombok Barat (Lobar). Ditengarai penyebabnya karena tuntutan perbaikan jalan oleh warga sekitar belum direalisasikan Pemkot Mataram. Akibatnya ribuan volume sampah tak bisa terangkut dan hampir semua pinggir jalan di Kota Mataram dihiasi oleh tumpukan sampah.

Penjabat Walikota Mataram melalui Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Setda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, S.Pi kepada Suara NTB, Senin (4/ 1) menyampaikan untuk mengatasi persoalan ini Penjabat meminta untuk sementara agar sampah dibawa ke eks lahan pembangunan Mataram Sunset Beach (MSB) di Loang Baloq, Sekarbela. “Untuk sementara mulai hari ini (kemarin) sampah yang ada di Kota Mataram dibawa ke Loang Baloq,” cetusnya.

Alwan mengatakan agar persoalan ini bisa segera diselesaikan, Penjabat Walikota Mataram juga sudah melakukan komunikasi dengan Plt Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid. “Komunikasi sudah dilakukan,” ujarnya. Untuk sementara ini kedua belah pihak sedang bernegosiasi bagaimana solusinya agar akses ke Kebon Kongok bisa dibuka kembali. “Ini masalahnya karena jalan yang belum bisa diperbaiki. Ini hanya masalah waktu dan kita sudah bernegosiasi dengan masyarakat,” jelasnya.

Untuk mengatasi tumpukan sampah di lingkungan di seluruh wilayah Kota Mataram, Penjabat Walikota Mataram juga mengimbau kepada warga untuk melakukan pengelolaan sampah di lingkungan rumah masing-masing.

“Kita himbau kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah sendiri dulu sementara di lingkungan masing-masing dengan membuat lubang di halaman rumah masingmasing,” jelasnya. (ynt)

Lowong, Dua Jabatan Eselon II Pemkot Mataram Mataram (Suara NTB) Dua jabatan eselon II di lingkup Pemkot Mataram lowong.

Kosongnya dua jabatan eselon II ini, setelah Lalu Mazhuriadi dan Ruslan Effendi yang menduduki posisi staf ahli, pensiun.

Menangapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kota Mataram HL. Makmur Said mengungkapkan, kekosongan jabatan eselon II atau posisi staf ahli tersebut sebenarnya tidak menjadi masalah. Menurut Sekda, posisi itu tidak terlalu mendesak untuk diisi. “Menurut saya sih tidak masalah kalau kosong. Karena kan tidak terlalu mendesak,” timpal Sekda saat dikonfirmasi Senin (4/1).

Kalaupun dilakukan pergantian, kata Ketua Badan Pertimbangan dan Jabatan (Baperjakat) Kota Mataram ini, harus mengikuti mekanisme dan aturan yang ada. Pengisian jabatan eselon II harus melalui panitia seleksi (Pansel) dan bersurat ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Kementerian Aparatatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Ke-

menpanRB). “Kita harus pansel dulu dari eselon III,” terangnya.

Namun demikian lanjut Sekda, apakah nantinya akan dilakukan pansel dengan mengangkat pejabat dari eselon III tergantung dari kebijakan Penjabat Walikota Mataram. “Iya, tergantung Buk Wali saja,” pungkasnya.

Makmur kembali menegaskan, posisi staf ahli sifatnya adalah memberikan masukan ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dan tidak terlalu mendesak untuk diisi. Disamping itu, pekerjaan dipegang oleh staf ahli bisa diserahkan atau dikerjakan oleh SKPD. Apalagi tahun 2016 akan ada pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41, sehingga jumlah staf ahli akan dikurangi atau hanya tiga orang saja. “Kebetulan tahun ini sebentar lagi akan ada pengganti PP 41, jumlah staf ahli akan di kurangi hanya 3 saja,” jelasnya.

Sementara itu, Penjabat Walikota Mataram Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., dikonfirmasi via ponsel mengatakan akan mengisi jabatan lowong tersebut. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 5 Januari 2016

Stop Beras Impor KEPALA Divisi Regional Perum Bulog Wilayah NTB, Wiwin Kuswinhartomo menghargai kebijakan Gubernur NTB untuk menyetop masuknya beras impor ke daerah ini. Bahkan Gubernur dalam satu kesempetan menyebut “haram” hukumnya beras impor dimasukkan ke NTB. Meskipun alasannya beras tersebut untuk ditampung di gudang-gudang penyimpanan yang dimiliki Perum Bulog Wilayah NTB. “Kami sangat menghargai keinginan pemerintah daerah. Sehingga kami (Suara NTB/bul) mengajukan kepada Bulog Wiwin Kuswinhartomo pusat untuk tidak memasukkan beras impor ke NTB,” kata Wiwin ditemui di Mataram, Senin (4/1). Merujuk pada peraturan perintah yang dituangkan dalam surat Keputusan Kementerian Perdagangan, NTB pada bulan Desember dialokasikan 6.800 ton. Tapi karena Pemda menyatakan menolak beras impor, jatah yang akan ditampung di gudang Bulog di NTB dialihkanlah jatah itu ke Jawa Timur.

Menurut Wiwin, sebenarnya tujuan pemerintah adalah memupuk cadangan pangan nasional. Artinya tidak melihat per wilayah, semua gudang yang mengisi cadangan pemerintah harus diisi. “Bukan untuk didistribusikan di situ, karena sampai sekarangpun beras impor itu belum diperbolehkan keluar dari gudang Bulog di semua wilayah.

Andaipun dimasukkan di NTB, sifatnya hanya transit untuk didistribusikan ke daerah-daerah terdekatnya,” terangnya.

Pemerintah pusat berencana lagi akan mengimpor sebanyak 360.000 ton. Menurut perkiraan, elnino yang berkepanjangan akan memundurkan masa panen raya.

Sehingga antisipasinya dengan menyiapkan cadangan beras pemerintah. Terhadap rencana tersebut, Wiwin menjelaskan sepertinya pemerintah pusat tidak akan mengalokasikan jatah ke NTB. Setelah adanya penolakan dari pemerintah daerah.

“Yang kemarin cukup sebagai pemberitahuan Pemprov NTB kepada Bulog yang sebenarnya juga melaksanakan perintah pemerintah. Apa yang disampaikan pak Gubernur sudah cukup menjadi signal,” demikian Wiwin. (bul)

Halaman 3

Organda Desak Tarif Penyeberangan Kayangan - Poto Tano Diturunkan Mataram (Suara NTB) Tingginya tarif yang dikenakan di penyeberangan lintasan Kayangan - Poto Tano dinilai sangat membebani masyarakat. Pasalnya sejak rute penyeberangan dipindah dari Kayangan - Alas dengan jarak 17 mil ke Kayangan - Poto Tano dengan jarak 10 mil, tarif yang dikenakan tetap sama. Untuk itu, karena dianggap telah menghambat akses mobilitas masyarakat, Organisasi Angutan Darat (Organda) NTB mendesak Gubernur NTB agar tarif Kayangan - Poto Tano segera diturunkan.

“Menindaklanjuti keluhan dari masyarakat, tingginya tarif penyeberangan Kayangan - Poto Tano merupakan sebuah bentuk pembiaran yang dilakukan oleh Gubernur NTB. Untuk itu kami minta pada gubernur agar segera menurunkan tarif penyeberangan Kayangan - Poto Tano,” ujar Ketua Organda Kabupat(Ant/Bali Post)

en Sumbawa Barat (KSB) H.M. Yames WP, S.H. dan Ketua Organda Kota Mataram, H. Suratman Hadi pada Suara NTB, Minggu (3/1).

Menurut Yames, alasan Kepala Dihubkominfo NTB terkait tarif penyeberangan di pelabuhan Kayangan - Poto Tano karena kapal yang beroperasi meru-

pakan kapal dengan tipe kecil, dinilainya tidak objektif. Karena sejak dipindah dari Alas ke Poto Tano, tidak pernah ada penurunan tarif, padahal jaraknya cukup jauh. ‘’Sejak rute penyeberangan dipindah dari Kayangan - Alas ke Kayangan - Poto Tano, jaraknya lebih dekat, dari 17 mil

KALAH SAING – Salah satu persoalan serius yang dihadapi NTB dalam era masyarakat ekonomi Asean (MEA), yakni kompetensi tenaga kerja bidang konstruksi. Dikhawatirkan tenaga kerja dari luar negeri akan berdatangan ke NTB mengerjakan bidang konstruksi yang tidak dimiliki keahliannya oleh tenaga lokal, dan karenanya kalah saing.

Dua pekerja lokal di sebuah perumahan di Kota Mataram beberapa waktu lalu.

Terkait MEA

Pekerja Lokal Dikhawatirkan Kalah Saing Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik mengaku cukup khawatir dengan pemberlakuan masyarakat ekonomi asean (MEA) di Indonesia. Kekhawatirannya bukan pada perdagangan bebas, tapi lebih pada pekerja lokal yang dikhawatirkan kalah saing dengan pekerja asing sehingga perlu dipersiapkan sejak dini. “Kita cukup khawatir juga dengan adanya MEA ini,” kata Khalik ditemui di Mataram, Senin (4/1).

Suka tidak suka kata Khalik, masyarakat harus siap diserbu oleh pekerja asing. Dia melihat kelemahan yang ada pada pekerja lokal pada standar kompetensi baik menyangkut skill dan pendidikan.

Namun demikian, tentu tugas pemerintah melakukan proteksi terhadap undang - undang tenaga kerja.

“Pekerja asing boleh masuk, tapi dikuatkan dengan undang - undang tenaga kerja,” pungkasnya.

Dijelaskan, di Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan mengenai aturan ketenagakerjaan.

Di mana, tenaga ahli asing diwajibkan memiliki pendamping dari tenaga kerja lokal. “Dan ini nanti harus kita tekankan ke perusahaan,” terangnya.

Kepemilikan sertifikasi pekerja nantinya, akan menjadi tolak ukur dan diperhitungkan di MEA. Sementara, di NTB apalagi di Kota Mataram belum mempunyai lembaga sertifikasi pekerja profesi. Informasinya kata Khalik, Pemerintah Provinsi sedang melakukan penataan terhadap hal tersebut. Sebab, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan terhadap hal itu sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2013.

Efek lain dikhawatirkan apabila pekerja lokal tidak bisa bersaing, di perusahan - perusahaan akan didominasi oleh pekerja asing dengan menduduki posisi strategis. Diakui Khalik, di tahun 2015 sudah ada perusahaan asing berbendera Singapura yang bergerak di bidang kesehatan dan perikanan sudah mengajukan izin operasional.

“Artinya persaingan itu sudah mulai sejak satu tahun kemarin,” ujarnya.

Lalu apa dampak positif dan negatif, jika MEA masuk ke Kota Mataram khususnya? Manfaat bisa dirasakan kata Khalik, sebagai pemicu agar masyarakat bekerja lebih bagus. Artinya, segala sesuatu dibutuhkan harus dipersiapkan baik SDM dan sarana prasarana yang lebih baik. Kedua, ada transformasi atau alih teknologi dan informasi antara pekerja lokal dan asing. Namun demikian, sisi negatifnya pekerja lokal yang tidak siap maka akan disingkirkan bahkan bisa jadi malapetaka bagi masyarakat. “Bisa jadi MEA menjadi malapetaka bagi masyarakat,” imbuhnya.

Dia melihat, Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi memiliki komitmen dengan memperkuat Balai Latihan Kerja, SMK dan Perguruan Tinggi agar meningkatkan kualitas akademik. Pemprov sedang berusaha membuat lembaga standar sertifikasi.

Masuknya MEA ini nantinya, masyarakat harus mampu bersaing dari segi kompetensi.

Setidaknya ada delapan tenaga ahli pada MEA di antaranya, tenaga kontruksi, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. (cem)

menjadi 10 mil, seharusnya tarifnya juga diturunkan, tapi ini tidak,” ujarnya.

Dikatakan oleh Yames, dengan tarif yang berlaku sekarang ini, penyeberangan Kayangan - Poto Tano, merupakan pelabuhan penyeberangan dengan tarif paling mahal di Indonesia. Bahkan dengan jarak tempuh yang lebih jauh dari pelabuhan lain, justru tarifnya lebih rendah.

“Di pelabuhan lain dengan jarak tempuh yang lebih tinggi, justru tarifnya lebih murah,” cetus Yames. Oleh karena itu Yames dan Suaratman memberikan warning pada

Dishubkominfo NTB, bahwa jika sampai penurunan harga BBM mendatang, tarif Kayangan - Poto Tano tetap juga tidak diturunkan, maka ia berjanji akan melayangkan surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pihak ASDP. Karena tarif yang dikenakan tehadap pemakai jasa umum tersebut sangat tidak patut.

“Kami akan meminta kepada KPK untuk turun melakukan supervisi dan koordinasi, agar ASDP itu diaudit. Karena pelayanan juga sangat tidak maksimal,” pungkasnya. (ndi)

PRT Tidak Boleh Lagi Dikirim ke 19 Negara Mataram (Suara NTB) Pemerintah secara resmi memberlakukan kebijakan menutup pintu pengiriman pembantu rumah tangga (PRT) rapat-rapat ke 19 negara, khususnya ke negaranegara Timur Tengah.

Kebijkan tersebut ditegaskan pemerintah pusat pada pertemuan dengan Satgas TKI non prosedural di Jakarta belum lama ini. “Seperti kita ketahui diberlakukan moratoriumpengirimanTKIkenegara-negara Timur Tengah sejak 2011 lalu.

Sekarang sudah ditutup sama sekali, sudah tidak boleh lagi mengirim pembantu,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)ProvinsiNTB,H.Wildan melaluiKepalaBidangPenempatan danPerlindunganTKI,H.Zainal.

Dalam keterangannya kepada Suara NTB, Senin (4/1) H. Zainal mengatakan, tentu teka-teki yang harus dijawab adalah bagaimana agar tidak terjadi pengiriman pembantu secara ilegal. Di beberapa negara Timur Tengah, majikan pencari pembantu menyiapkan menyerahkan imbalan sebesar Rp 50 juta kepada pihak perusahaan pengerah tenaga kerja.

Dengan imbalan yang menggiurkan itu, beragam cara dilakukan oleh oknum dari PPTKIS untuk tetap memberangkatkan para pembantu ke negara-negara tersebut. Modusnya, bisa dengan merekrut calon TKW untuk dibawa ke Singapura, Thailand dan beberapa negara Asia lainnya.

Dari negara tujuan pelancongan itulah, calon TKW tersebut di terbangkan ke negara-negara yang diberlakukan moratorium pengiriman pembantu. H. Zainal mengatakan, ditutupnya pengiriman pembantu ke 19 negara Timur

(Suara NTB/dok)

H. Zainal Tengah, tidak mutlak menutup sepenuhnya jalur pengiriman tenaga kerja dari Indonesia.

“Yang unsklill yang tidak boleh lagi dikirim. Pengasuh bayi, sopir, atau tenaga-tenaga kerja yang memilikisertifikatkompetensitetapterbuka peluangnya,” demikian diterangkan. Solusi yang sebenarnya telah dkeluarkan oleh pemerintah untuk menjawab tantangan tesebut, dengan disiapkannya fasilitas penunjang pelatihan di Balai LatihanKerja(BLK).Salahsatunyayang ada di Dasan Cermen, Mataram.

Pada intinya, TKI/TKW yang diperbolehkanmasukdiTimurTengah adalah mereka yang sudah memiliki sertifikat resmi dari BLK, atau lembaga-lembaga pelatihan resmi lainnya. Potensi pengiriman TKI asal NTB ke Arab Saudi sebelum diberlakukannya moratorium pada 2011 lalu sebanyak 20 ribuan TKI.Belumlaginegara-negaralainnyabahkanbicamencapaipuluhan ribu terkirim setahun. Meski pasca moratorium jumlah tersebut tentu jauh lebih banyak berkurang. (bul)

Hari Ini, Pertamina Turunkan Harga Elpiji Mataram (Suara NTB) Seiring penurunan harga ratarata CP Aramco yang menjadi acuan harga elpiji Internasional, Pertamina menurunkan harga elpiji 12 kg terhitung mulai 5 Januari 2016. Untuk wilayah Pertamina Marketing Operation Region V, penurunan harga berkisar antara Rp.5.800-5.900/tabung.

AreaManagerCommunication& RelationMarketingOperationRegion V Heppy Wulansari dalam rilis yangditerimaSuaraNTB,Senin(4/ 1) menjelaskan dengan perubahan hargatersebutmakahargajualelpiji 12 kg di Agen elpiji Pertamina wilayah Jatim berada dikisaran Rp.127.400-Rp.131.200 per tabung.

Sebelumnya harga elpiji 12 Kg di tingkat Agen berada di kisaranRp.133.300 -137.100/tabung.

Harga jual elpiji 12 Kg di tingkat Agen wilayah Bali menjadi Rp. 127.500/tabung dari harga sebelumnya Rp.133.400/tabung.

Sedangkan harga elpiji 12 kg di Agen wilayah NTB menjadi Rp.143.100/tabung dari harga sebelumnya Rp.148.900/tabung.

Harga jual elpiji 12 kg di konsumen akan bervariasi menyesuaikan dengan jarak suplai point.

Untuk mengantisipasi perbedaan harga jual elpiji 12 Kg di lapangan, Pertamina menetapkan harga eceran di SPBU ygmenjadi outlet elpiji 12 Kg.

Hal ini dimaksudkan agar SPBU bisa berperan menjadi barometer harga elpiji 12 Kg bagi konsumen.Selain SPBU, outlet modern juga dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai barometer harga elpiji.

“Elpiji 12 Kg saat ini juga sudah dijual di 954 SPBU tersebar di seluruh Kota/Kabupaten.

Harga di SPBU ini bisa menajdi barometer harga elpiji 12 Kg di suatu wilayah. Sehingga jika harga di pasaran terlalu tinggi, masyarakat bisa membeli elpiji 12 Kg di SPBU yang menyediakannya,” katanya.

Selain elpiji 12 Kg (tabung biru), penurunanhargajugadiberlakukan untuk produk elpiji Bright Gas yang mengalami penurunan di kisaran harga Rp.4.800-4.900/tabung. DenganpenurunaninimakahargaBright Gas di Agen wilayah Jatim menjadi Rp.131.400-Rp.135.200/tabung,harga jual di Agen Bali Rp.131.500/ tabung dan harga jual di agen NTB Rp. 147.100/tabung. (bul)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR5172CC NOKA/NOSIN: MH1JFC112DK200197/JFC1E1199864 AN. HUSNI MUBARAK HILANG DISEKITAR JALAN MENUJU MATARAM

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 5 Januari 2016

Halaman 4

Kewenangan Ditarik ke Provinsi

Penanganan Bidang Dikmen Belum Jelas

Kantongi Identitas Tersangka

Bidang Dikmen meliputi SMA dan SMK sederajat. “Termasuk urusan keuangan, personel tata usaha dan lainnya siap kita serahkan, kita beberapa waktu lalu sudah mengisi formulirnya,” tutur Juhad.

Pascapenyerahan kewenangan itu, diakui para guru akan sedikit repot, karena semua urusannya di bawah kewenangan provinsi.

Di mana, soal gaji nantinya akan diproses oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi.

Juhad menjelaskan, pascaberlakunya UU 23 tahun 2014 itu, berpengaruh langsung pada kondisi anggaran

Selong (Suara NTB) Penanganan Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) yang meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat pascaberlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) selama ini dinilai belum jelas.

Aturan perundang-undangan tersebut mengamanahkan kewenangan urusan Bidang Dikmen telah ditarik dari kabupaten ke provinsi.

SATUAN Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur (Lotim) terus memproses kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga atau tambatan perahu di Gili Kondo. Alhasil setelah sekian lama, Satreskrim Polres Lotim ini berhasil mengantongi identitas tersangka.

Dalam waktu dekat, tersangka segera dipanggil.

Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP Harus Dinzah, SIK, saat dikonfirmasi Senin (4/1) enggan menyebut identitas tersangka secara detail. Alasannya, pihaknya hanya masih menunggu waktu. Rencananya, pekan depan tersangka yang telah ditetapkan itu akan dipanggil. “Tunggu waktunya nanti setelah kita tetapkan tersangkanya baru kita berikan penjelasan,” janjinya.

Diketahui penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi pembangunan tambatan perahu dengan nilai Rp 450 juta itu sudah lama bergulir. Bahkan sudah dimulai semenjak Kasat Reskrim dijabat AKP Kiki Firmansyah, SIK. Mengenai bukti, seperti diterangkan Haris Dinzah sebelumnya terus dilengkapi. Proyek yang dananya bersumber dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) 2012 itu diketahui dikerjakan di lingkup Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) sebagai leading sector kegiatan pembangunan dermaga di Gili Kondo.

Polisi pun sudah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit dan menghitung tingkat kerugian negara akibat dugaan korupsi pembangunan tambatan perahu itu. Hanya saja masih dirahasiakan hasil temuannya sampai menunggu digelarnya perkaranya. (rus)

Demikian disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Drs. H. Muh. Juhad, Senin (4/1). Berdasarkan Surat Kementerian Pendidikan Dalam Negeri (Kemendagri), Bulan Maret 2016 harus mulai diserahkan segala sarana dan prasarana Bidang Dikmen ini ke provinsi atau pal-

ing telat, 1 Oktober mendatang sudah rampung.

Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan lebih teknis dari UU 23 2014 diketahui belum keluar. Selama ini jajaran Dikpora Lotim ini pun hanya bisa meraba-raba kemungkinan mekanisme penanganannya. Apalagi di tingkat kabupaten ini juga ada pengawas tingkat SMA/

SMK. ‘’Mekanismenya apakah ada kantor wilayah atau seperti apa kemungkinannya juga belum pasti. Termasuk arah dari Bidang Dikmen kabupaten ini akan dilebur kemana belum diketahui nomenklaturnya,’’ tanyanya.

Dikpora Lotim secara prinsip siap untuk menyerahkan semuanya. Semua data, mulai dari guru sarana prasarana lain

Pascamutasi, Pejabat Baru Harus Pahami Tupoksi Selong (Suara NTB) Pascamutasi 119 pejabat baru di lingkup Pemkab Lombok Timur (Lotim), seluruh pejabat baru diingatkan segera memahami dan mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Diketahui dari ratusan pejabat yang dilantik pada Sabtu (2/1) lalu sebagian besar diambil bupati dari pegawai yang belum pernah mengisi jabatan.

Sekda Lotim, H. Rohman Farly kepada Suara NTB di Selong, Senin (4/11), mengingatkan, kalau mau menjadi pegawai yang maju, maka tupoksi masing-masing harus dikenali secara mendalam. Sejauh ini dia mensinyalir, tidak sedikit dari pegawai yang asing terhadap tupoksinya tersebut.

Menurut sekda, mengenai tupoksi ini menjadi salah satu kunci agar bisa menjadi pegawai yang profesional. Selain mengenai tupoksinya, harus segera pula mempelajari segala bentuk aturan perundang-undangan menyangkut tugas pokok dan fungsinya tersebut. “Taati tupoksi dan ikuti aturan-aturan sesuai aturan undang-undang dalam bekerja agar tidak salah arah,” terang Rohman Farly.

Tidak kalah penting sebagai para pembantu bupati, para pejabat itu pun harus segera menyesuaikan gerak kinerja sesuai dengan arah visi dan misi bupati selaku kepala daerah.

Tidak hanya itu, irama kinerja harus seirama dengan visi dan misi bupati.

Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan dan Wakil Bupati H. Haerul Warisin memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat Lombok Timur yang aman dan sejahtera lahir batin dalam bingkai persatuan dan kesatuan dilandasi iman dan taqwa. Interpretasi

(Suara NTB/ari)

TAUSYIAH - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi saat memberikan tausyiah di hadapan Masjid Nurul Yaqin Dusun Nipah Desa Malaka KLU, saat menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW, Senin (4/1).

Haris Dinzah (Suara NTB/rus)

Maulid di KLU

Tangani Persoalan Sampah

Gubernur Ajak Warga Ciptakan KKTK akan Rasa Aman Lakukan Operasi Kebersihan Tanjung (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, berkesempatan menghadiri perayaaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Nurul Yaqin Dusun Nipah, Desa Malaka, Senin (4/ 1). Pada kesempatan itu, gubernur mengajak seluruh masyarakat menjaga nama baik daerah dengan menciptakan rasa aman kepada pengunjung/ wisatawan.

“Sebagai umat yang beriman dan telah mendapat pencerahan dari baginda nabi, kita jangan pernah melakukan tindakan kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri dan juga merugikan daerah. Yang saya ketahui bahwa selama ini Kabupaten Lombok Utara adalah kabupaten yang aman dari tindakan kejahatan terhadap para wisatawan. Maka mari kita jaga rasa aman terhadap wisatawan yang datang, sebab itu mencerminkan perilaku yang arif khususnya

Selong (Suara NTB) Persoalan sampah masih menjadi persoalan pelik di kabupaten Lombok Timur (Lotim). Lebih khusus di wilayah Kota Selong, sebagai ibukota kabupaten. Tingkat kesadaran masyarakat membuang sampah juga masih jadi soal. Menjawab hal itu, Kantor Kebersihan dan Tata Kota (KKTK) berencana melakukan operasi kebersihan.

Demikian disampaikan Kepala KKTK Lotim, Mulki saat ditemui Suara NTB, Senin (4/1). Operasi yang dilakukan dengan menggerakkan seluruh armada dan melakukan patroli keliling setiap 1 jam sekali. Hal ini dilakukan karena diketahui ada kebiasaan buruk oknum masyarakat membuang sampah sembarangan di selokan saat petugas kebersihan tidak ada. “Masyarakat ada yang sengaja buang sampah di pinggir jalan dan got,” ucapnya.

Tempat pengaduan sampah pun siap akan dibuat dan akan mengumpulkan para iuran agar membuat regulasi dalam penanganan sampah. “Tidak boleh buang sampah sembarangan,” terangnya.

Khusus di desa coba akan dilakukan pemberdayaan penanganan sampah. Selain menggunakan bank sampah penanganan sampah akan dikerjasamakan dengan pihak desa.

Instruksi bupati, lanjutnya harus bekerja cepat dan tepat tanpa memikirkan soal waktu. Lotim diinginkan menjadi daerah yang indah dan bebas dari sampah.

Selanjutnya disampaikan, di tengah musim hujan beberapa pekan terakhir ini, persolan sampah juga menjadi penyebab mampetnya saluran-saluran irigasi. Kondisi itu, katanya, bisa memicu terjadinya banjir. Penanganan pun dilakukan masih parsial. Mulki mengaku belum memiliki database yang lengkap mengenai titik-titik yang akan terjadi mampet dan akan menimbulkan banjir.

Seperti terjadi yang terjadi beberapa waktu lalu di Wilayah Tanjung. Ada saluran yang mampet, karena tumpukan sampah. Kondisi ini membuat Bupati Lotim, H. Moch Ali BD dituturkan Mulki langsung masuk gorong-gorong selokan dan membersihkan saluran yang tersumbat.

Ditambahkan, soal penataan kota ke depan sebagaimana diinstruksikan Bupati H. Moch Ali Bin Dachlan, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diperingatkan tidak boleh melakukan aktivitas pembangunan fisik tanpa rekomendasi dari KKTK. Menyikapi tugas beratnya ini, mantan Sekretaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lotim ini menyatakan perlunya penguasaan terhadap aturan tata ruang. Pasalnya, mengenai penataan kota tidak lepas dari aturan tata ruang yang s u d a h a d a . (rus)

umat Islam,” pesan gubernur.

Selain itu, ujarnya, momentum maulid hendaknya dijadikan wahana refleksi atas apa yang dilakukan Rasulullah di zamannya. Termasuk semakin menambah kecintaan umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, apa yang dilakukan seluruh umat saat ini belum sebanding dengan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam membesarkan Islam. Di mana, Rasulullah SAW telah merubah zaman jahiliyah menjadi zaman Islam. Nabi juga telah mengajak dan membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan jiwa iman dan Islam.

Untuk itu, ungkapan rasa syukur dengan perayaan maulid, bermanfaat besar. Namun di lain itu, perayaan ini harus mampu memupuk silaturrahmi dan persatuan. “Jika kita mampu menjaga rasa aman mereka, menjaga harga diri mereka dan juga menjaga

harta mereka seperti apa yang telah rasulullah perintahkan, tidak menutup kemungkinan, mereka akan sangat terkesan.

Sewaktu-waktu mereka bisa saja ketika kembali ke negaranya. Bukan mustahil, mereka akan mengucapkan dua kalimat syahadat dan masuk Islam, karena kelemahlembutan dan kearifan sifat umat Islam ini,” terang Gubernur.

Gubernur juga mengajak, jamaah dan warga KLU umumnya untuk berbuat seperti apa yang Rasulullah lakukan, yakni bertutur sapa dan berperilaku yang sopan seperti cara Rasullullah, sehingga Islam akan semakin memperoleh simpati sebagai agama yang cinta damai dan cinta akan kebersamaan.

Hadir pada Maulid Nabi Muhammad SAW ini, Penjabat Bupati KLU H. Ashari, SH, MH, pejabat lingkup KLU, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB Yusron Hadi, ST, M.UM, dan lainnya. (ari)

(Suara NTB/rus)

TPA Batal Eksekusi

dan naskah akademik raperda.

Ia menjanjikan, jika draf sudah masuk akan langsung diagendakan ke Prolegda.

“Umpama, 10 masuk draf yang masuk, maka 10 raperda itu bisa kita selesaikan dengan hasil qualified. Kalau kita lihat, sementara ini dari 27 draf raperda, yang sudah masuk baru 6, dan itu tergolong prioritas yang harus dibahas pada masa sidang I,” sambungnya.

Ke enam raperda itu antara lain, Raperda Penyelenggaraan Perhubungan, Raperda Sumber-sumber PAD Desa, Raperda Pengangkatan dan Pemilihan Perangkat Desa, Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak, Raperda atas Perubahan Perda Nomor 9/ 2010 tentang Tata Kerja Organisasi Rumah Sakit, raperda atas perubahan Perda Nomor 4/2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum.

Pada posisi draf sudah masuk, dan sudah masuk ke Prolegda, Zarkasi memastikan pengesahannya tinggal menunggu waktu. Setelah itu selesai, banleg selanjutnya mengagendakan pengesahan dan penetapan 4 raperda lainnya, y a i t u Raperda P e n -

Pemda KLU Tempuh Upaya Utang Lahan Sewa

garusutamaan Gender, Raperda Tower Komunikasi, Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Raperda pada Penyertaan Modal pada PT. Bank NTB dan PDAM KLU. Zarkasi menambahkan, pihaknya di Panitia Anggaran dan Banleg mengharapkan, agar eksekutif memiliki pemahaman yang sama dalam proses pembahasan raperda.

Mengingat kerap kali, antara usulan raperda tidak dibarengi dengan usulan anggaran yang memadai. Dimisalkannya, eksekutif dalam memasukkan draf Raperda Penyertaan Modal justru tidak menyertakan anggaran dalam proses pembahasannya. (ari)

Zarkasi

(Suara NTB/dok)

Tanjung (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) selama 2015 berhasil mengesahkan 15 Perda, termasuk 2 Perda APBD (murni dan Perubahan). Minimnya jumlah Perda yang diselesaikan DPRD tidak lepas dari sejumlah faktor, termasuk keterlambatan eksekutif memasukkan draf dan naskah akademik.

Kepada wartawan, Senin (4/1), Ketua Banleg DPRD KLU, Zarkasi, S.Ag., mengakui penyelesaian Perda di 2015 sedikit terhambat. Beberapa faktor yang cukup mempengaruhi antara lain, terlambat masuknya naskah akademik dan draf dari eksekutif. Problem waktu menyebabkan Banleg DPRD KLU, tidak dapat menjadwalkan tepat waktu raperda melalui Prolegda.

“Di luar agenda rutin, ada Perda Pertanggungjawaban APBD baik murni maupun APBD Perubahan. Ini juga menyita waktu, sehingga jika draf dan naskah akademik masuk tepat waktu, agenda di Prolegda bisa kita pastikan sejak awal,” ungkapnya.

Zarkasi melanjutkan, proses politik Pilkada KLU 2015 cukup menyita waktu seluruh anggota DPRD. Setidaknya, sejak tahapan KPUD KLU dimulai pada Agustus 2015 hingga 9 Desember, keterlibatan anggota DPRD dalam politik praktis cukup menghambat agenda pembahasan Perda di DPRD. Namun demikian, terhadap target 27 Perda di tahun 2016 ini, Ketua Banleg DPRD turut optimis. Dengan catatan pihak eksekutif Pemda KLU tepat waktu dalam memasukkan draf

dari visi misi tersebut, kata sekda harus disesuaikan dalam bidang masing-masing.

Bidang kesejahteraan, misalnya, manifestasinya dalam bidang energi apa saja yang selanjutnya bisa digarap dan bisa dipasarkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lotim. Termasuk oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dalam upayanya melayani pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Diakuinya, pembuatan KTP terdengar sangat sederhana.

Akan tetapi, identitas kependudukan ini memiliki manfaat yang sangat besar dalam banyak hal. Termasuk dalam upaya masyarakat meningkatkan taraf perekonomiannya. Karenanya, para pejabat di Dinas Dukcapil harus bisa memberikan pelayanan tercepat dan terbaiknya serta terus melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat. ‘’Prinsip semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Lotim ini harus bisa menafsirkan keinginan bupati sebagaimana terangkum jelas dalam visi dan misi bupati. Bupati Ali BD, menginginkan kerja cepat, tepat dan cerdas,’’ terangnya. (rus)

H. Rohman Farly

Selama 2015, DPRD KLU Sahkan 15 Perda

(Suara NTB/rus)

Mulki

di Dikpora. Di mana, salah satu item anggaran, yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Dikmen sudah tidak lagi diberikan ke kabupaten.

Mengenai DAK, ujarnya, apakah secara otomatis ke provinsi atau tidak masih belum pasti.

Lebih jauh soal penganggaran, dari struktur APBD Kabupaten Lotim lingkup Dikpora masih dianggarkan pada Bidang Dikmen ini adalah gaji berkala pada tenaga pengajar, pegawai Bidang Dikmen, anggaran untuk kegiatan ujian nasional, lomba kreativitas guru dan sertifikasi. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Tidak adanya kepastian terkait status lahan TPA Jugil dari Mahkamah Agung (MA) membuat SKPD terkait kalang kabut.

Akibatnya, solusi penanggulangan sampah yang harus diambil adalah melanjutkan sewa atas lahan Tempat Pembuangan Sampah (TPA) di Dusun Luk, Desa Samik Bangkol.

Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP) Kabupaten Lombok Utara (KLU), I Dewa Gede Purwa, Senin (4/1), mengakui pihaknya dengan terpaksa kembali berutang untuk menyewa lahan TPA Dusun Luk. Hal ini dilakukan setelah, KKP tidak memperoleh kepastian dari Bagian Hukum Setda KLU atas status inkrah lahan TPA Jugil yang dimenangkan di MA. “Mau tidak mau kita akan lanjutkan sewa lahan TPA Luk, itu pun kita utang, karena tidak ada usulan anggaran untuk sewa,” ungkap Purwa.

Memastikan sewa lahan TPA, pihaknya sudah mengutus jajarannya untuk menemui pemilik lahan sekitar sebulan lalu.

Hasilnya, pemilik lahan pun setuju. Sebagai antisipasi pembuangan sampah ke lahan sewa TPA, KKP sebutnya telah menyewa lebih dulu dua unit alat berat untuk membersihkan lahan TPA. Dengan demikian, lahan TPA sudah siap dimanfaatkan mulai tahun ini.

Purwa mengatakan, biaya sewa lahan TPA Luk ini masih dikomunikasikan dengan pemilik. Tahun lalu 2015 lalu, biaya sewa disepakati sebesar Rp 30

juta atas areal seluas kurang lebih 50 are. Tahun ini, kemungkinan besar biaya sewa tersebut akan bertambah, namun dalam jumlah yang belum dapat ditentukan.

“Perkara lahan TPA yang berada dekat perkampungan dan mengganggu dari kesehatan, memang jadi persoalan tersendiri. Tapi mau bagaimana lagi, kita sulit mencari lahan sewa,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Komisi l DPRD KLU, Ardianto, SH, menyayangkan tidak responsifnya pejabat di Setda KLU terkait lahan TPA tersebut.

Dalam pembahasan APBD 2016, sejatinya pembiayaan untuk sewa lahan TPA sempat diwacanakan, seolah-olah surat inkrah lahan TPA sudah diselesaikan. Namun ternyata, hingga akhir tahun 2015 atau batas akhir sewa, kepastian dari MA tidak diperoleh.

“Saat kami wacanakan, muncul penjelasan eksekutif bahwa TPA Jugil bisa diselesaikan. Sampai saat ini putusan MA belum diterima dan oleh PN Mataram lahan ini juga tak bisa dieksekusi,” katanya.

Ardianto menilai, eksekutif seharusnya jangan terlalu yakin dengan persoalan ini, sehingga langkah sewa dapat (dianggarkan). Ia berharap eksekutif Pemda KLU memiliki solusi jangka pendek untuk menyelesaikan persoalana sewa lahan TPA. Sebab jika tidak, tentu SKPD terkait yang memiliki tupoksi penanganan sampah tidak akan bisa bekerja. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK Penjabat Bupati Loteng Prihatin dengan Aksi Kriminalitas di Kawasan Wisata

Halaman 5

SUARA NTB Selasa, 5 Januari 2016

Mataram (Suara NTB) – Penjabat Bupati Lombok Tengah (Loteng) Ibnu Salim, SH, MSi, prihatin dengan maraknya aksi kriminalitas yang terjadi di Loteng. Apalagi, aksi kriminalitas yang menimpa wisatawan asing di kawasan wisata. ‘’Kita prihatin dengan kondisi ini. Kita akan berusaha mencarikan solusinya agar kejadian serupa tidak terulang kembali,’’ ungkap Ibnu Salim pada Suara NTB via ponselnya, Senin (4/1).

Menurutnya, salah satu solusi yang akan dilakukan pihaknya pada saat sekarang ini adalah meningkatkan patroli keamanan di kawasan rawan. Patroli ini, ujarnya, sudah dimulai dan terus diintensifkan jajaran Polres Loteng bersama Satpol PP. Selain itu, sesuai hasil diskusi dengan Kapolres Loteng AKBP. Nurodin, Pemkab Loteng dan Polres Loteng akan membangun sejumlah pos

pengamanan di beberapa titik rawan yang sering kejadian aksi kriminalitas.

Tidak hanya itu, pihaknya akan mendorong program pemberdayaan SKPD terkait ke lokasi-lokasi yang selama ini rentan terjadinya kejadian kriminalitas. Harapannya, adanya pemberdayaan dari SKPD ini akan mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dan mampu mendukung situasi aman dan kondusif di Loteng.

Ibnu Salim yang juga Kepala Satpol PP NTB ini menginginkan, semua elemen masyarakat di Loteng bahu membahu menciptakan suasana aman dan kondusif, sehingga wisatawan yang berkunjung merasa aman dan betah berkunjung ke beberapa objek wisata di Loteng. Menurutnya, menciptakan rasa aman tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan semata, tapi seluruh masyarakat. (ham)

RASA AMAN - Menciptakan suasana aman dan nyaman di kawasan wisata harus dilakukan masyarakat.

Apalagi Loteng bagian selatan merupakan salah satu pusat pengembangan pariwisata di NTB. Tampak wisatawan saat menikmati indahnya Pantai Kuta Lombok beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/dok)

Dua Kali Gagal

Masih Simpang Siur WAKTU pasti pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng) yang baru hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng 9 Desember 2015 masih simpang siur.

Sebelumnya, sempat beredar informasi kalau pelantikan baru akan dilaksanakan pada bulan Juni mendatang.

Informasi terkini menyebutkan, pelantikan bakal dipercepat menjadi bulan Maret 2016 mendatang.

(Suara NTB/dok) “Terus terang belum ada Achmad Puaddi informasi yang jelas terkait rencana pelantikan (Bupati-Wabup Loteng). Ada yang mengatakan Bulan Juni ada juga yang mengatakan Bulan Maret,” ungkap Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi, SE, di DPRD Loteng, Senin (4/1).

Ia menjelaskan, kalau pelantikan pada Bulan Juni sesuai dengan rencana dari pemerintah pusat untuk menggelar pelantikan pasangan kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2015 secara serempak. Tapi kalau berpedoman pada tahapan dari KPU, khusus bagi daerah yang pilkada-nya tidak bermasalah, pelantikan sudah sudah bisa digelar pada Bulan Maret.

Sementara Pilkada Loteng, ujarnya, tidak bermasalah. Itu artinya, jika berpedoman pada tahapan yang ada, Bulan Maret mendatang pasangan Bupati dan Wabup Loteng baru sudah dilantik. “Tapi yang jelas kita hanya bisa menunggu kepastian dari pemerintah pusat, perihal waktu pelantikan ini,” imbuh politisi Partai Golkar ini.

Hanya yang sudah pasti, tempat pelantikan pasangan bupati dan wabup terpilih baru tidak digelar di kabupaten/kota.

Pelantikan bisa dilakukan di provinsi atau pun langsung di pusat, karena aturan pilkada mengharuskan seperti itu. “Terpenting pilkada sudah selesai. Dan, bisa berjalan aman dan lancar.

Tinggal tunggu waktu pelantikan saja sekarang,” ujarnya. (kir)

Penentuan Rekanan Gedung DPRD Loteng Harus Diperketat

Praya (Suara NTB) Kalangan DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) angkat bicara perihal tak tuntasnya pembangunan gedung DPRD Loteng tahap II di Kelurahan Jontlak tahun 2015 lalu. Apalagi kejadian ini merupakan yang kedua kalinya, setelah pada pembangunan tahap I tahun 2014 juga tidak tuntas.

Menurut Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi, SE, kepada wartawan, Senin (4/1), kejadian tersebut tidak boleh terulang lagi pada tahun 2016 ini. Untuk itu, Pemkab Loteng diminta lebih selektif dan ketat dalam menentukan rekanan proyek pembangunan gedung baru DPRD Loteng.

Selektif dalam hal ini, bukan kemudian membatasi jumlah rekanan yang boleh mengajukan diri dalam proses

lelang proyek. Tetapi dalam menentukan rekanan yang akan ditunjuk, pemerintah daerah harus melihat rekam jejak rekanan. Jika memang rekanan yang ditunjuk punya catatan yang kurang bagus, pemerintah daerah perlu mempertimbangkannya. “Ini sudah yang kedua kalinya terjadi, pengerjaan proyek tidak tuntas tepat waktu. Jangan terjadi lagi pada tahun-tahun berikutnya,” ujarnya mengingatkan.

Menurutnya, sesuai target yang ada gedung DPRD Loteng yang baru harus sudah selesai tahun 2017 mendatang dan, paling lambat tahun 2018 sudah bisa digunakan sepenuhnya. Untuk itu, pihaknya meminta jangan sampai hanya karena pengerjaan proyek terus-terusan tidak selesai tepat waktu, target yang ada tidak bisa tercapai.

Disinggung komitmen DPRD Loteng terhadap pem-

(Suara NTB/use)

SAMBUTAN - Plt Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat memberikan sambutan pada peresmian pembangunan Masjid Nurul Huda Sandik, Senin (4/1).

menganggarkan kembali, anggaran untuk sisa pekerjaan pada tahun berikutnya. Jadi sisa pekerjaan tahun 2015, akan dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2016 ini.

Sebelumnya, Kabid Cipta Karya Dinas PU dan ESDM Loteng, L. Firman Wijaya mengatakan, capaian pengerjaan proyek gedung DPRD Loteng tahap II senilai Rp 13 miliar hanya sekitar 87 persen. Pihak rekanan yang mengerjakan proyek terancam di-blacklist.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga sudah memutus kontrak dengan rekanan bersangkutan dan bakal menjatuhkan saksi denda hingga mencapai Rp 600 juta. (kir)

Peringati Maulid

Dusun Kapek Bawah Gelar Lomba Tahfiz

Plt. Bupati Resmikan Pembangunan Masjid Nurul Huda Giri Menang (Suara NTB) Plt. Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Nurul Huda Desa Sandik Kecamatan Batu Layar, Senin (4/1).

Selain oleh Penjabat Plt Bupati, peletakan batu pertama juga dilakukan donatur termasuk Binmas Polres Lobar.

Acara peletakan batu pertama ini dilakukan sekitar pukul 10.00 WITA. Plt Bupati didampingi sejumlah pejabat serta para camat dan kepala desa. Selain pejabat di lingkup Pemkab Lobar, acara peletakan batu pertama ini juga dihadiri oleh pejabat Polres Lobar dan TNI. Usai memberikan sambutan, Plt Bupati serta para pejabat yang hadir meletakkan batu pertama sebagai tanda pembangunan ulang masjid yang terletak di Dusun Puncang Lendang ini. Sementara sebelumnya, donatur dari Polres Lobar yang diwakili oleh Kasat Binmas AKP Adnan menyerahkan secara simbolis bantuan berupa 20 zak semen kepada panitia pembangunan masjid.

Mewakili Kapolres Lobar, Kasat Binmas AKP Adnan menyebutkan sumbangan merupakan bantuan anggota Polri yang beragama Islam. Bantuan tersebut sebagai bentuk kebersamaan, kegotongroyongan dan kepedulian pihaknya kepada masyarakat Lobar. (use)

bangunan gedung baru, politisi asal Partai Golkar ini mengaku tidak berubah. Dewan tetap konsisten untuk mendukung penyelesaian pembangunan gedung baru.

Sebagai bukti, tahun ini saja Dewan bersama Pemkab Loteng sudah mengalokasikan anggaran tidak kurang dari Rp 15 miliar untuk menyelesaikan pembangunan gedung baru.

“Kalau kita (Dewan,red) tetap konsisten. Gedung baru tersebut harus selesai tepat waktu.

Masalah anggaran, tetap akan didukung,” ungkapnya.

Adapun terkait sisa pekerjaan yang tidak tuntas, lanjutnya, akan upaya dengan pola anggaran tahun jamak dengan

(Suara NTB/kir)

JALUR HUKUM - Warga yang mengklaim memiliki lahan di lokasi IPDN Kampus NTB di Leneng diminta menempuh jalur hukum. Cara ini dinilai lebih elegan dilakukan daripada dengan menduduki lokasi. Tampak, warga yang mengaku memiliki lahan saat aksi di IPDN Kampus NTB beberapa waktu lalu.

Pengklaim Lahan IPDN Diminta Tempuh Proses Hukum Praya (Suara NTB) Sejumlah aksi demo yang dilakukan oleh warga yang mengklaim sebagai hak waris atas lahan tempat kampus IPDN NTB ditanggapi Penjabat Bupati Lombok Tengah (Loteng), Ibnu Salim, SH, MSi. Meski tidak melarang, namun aksi ini cukup disayangkan bisa terjadi. Apalagi dilakukan di depan kampus IPDN NTB sendiri.

Kepada Suara NTB, Senin (4/1), Ibnu mengatakan, aksi demo tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi daerah dan bisa meninggalkan citra negatif. “Ada cara-cara lain yang lebih elegan yang bisa dilakukan.

Ketimbang menggelar aksi demontrasi.

Yang justru bisa meninggalkan kesan kurang baik bagi daerah,” kritiknya.

Upaya hokum, menurut-

nya, jauh lebih elegan dilakukan. Dari pada hanya menggelar aksi yang bisa membawa ekses yang tidak baik, baik itu bagi masyarakat yang menggelar aksi maupun daerah pada umumnya. Apalagi sampai mengganggu aktivitas belajar mengajar di kampus tersebut. “Bisa dibayangkan, bagaimana sulitnya untuk bisa menempatkan kampus IPDN NTB di Loteng.

Sekarang justru diciderai dengan aksi demonstrasi,” sindirnya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada warga yang merasa masih ada persoalan di atas lahan tersebut, supaya menempuh jalur hukum. Itupun jika masyarakat memiliki bukti-bukti pendukung yang kuat. Karena bagaimanapun juga, pemerintah mengelola lahan tersebut tentunya bu-

kan tanpa dasar.

“Kalau masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik lahan punya bukti pendukung yang kuat, kenapa harus raguragu menempuh jalur hukum.

Nanti biar pengadilan yang memutuskan, lahan tersebut memang milik mayarakat atau pemerintah. Dan, pemerintah tentu tidak akan bersikeras jika memang lahan tersebut dinyatakan sebagai lahan milik masyarakat,’’ ujarnya.

Selama ada jalan penyelesaian secara baik-baik dan legal, kenapa harus melakukan upaya-upaya yang justru bisa mengganggu stabilitas daerah. Apalagi itu menyangkut kepentingan masyarakat luas.

“Dan, masyarakat dalam hal ini kita harapkan tidak cepat terbawa arus kepentingan pihak-pihak tertentu,” ujarnya mengingatkan. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Memperingati perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, masyarakat Dusun Kapek Bawah, Desa Gunungsari, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat menggelar lomba Tahfiz Al-Qur’an(menghafal Al Qur’an) yang dimulai Senin (4/1). Penyelenggaraan lomba Tahfiz Al Qur’an dengan model seperti ini merupakan kali pertama digelar.

Kepada Suara NTB, Ketua Panitia Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), Muhammad Farid, S.Pdi., mengaku lomba Tahfiz Al-Qur’an yang digelar pihaknya mulai dari tingkat satu juz, tiga juz dan sepuluh juz.

“Ini tingkatan lombanya ada yang satu juz, tiga juz dan sepuluh juz,” terangnya.

Dikatakan Farid bahwa peserta yang ikut Tahfiz AlQur’an berjumlah 120 orang terdiri dari beberapa kafilah utusan masing-masing desa

yang tersebar di kecamatan Gunungsari mulai dari kafilah Desa Gunungsari, kafilah Desa Guntur Macan, kafilah Desa Meninting.

Penyelenggaraan direncanakan berlangsung selama enam hari dan dilangsungkan pada waktu malam dan sore hari. “Ini tumben kita adakan dengan skup tingkat kecamatan Gunung Sari diikuti oleh dewasa dan anakanak,” terangnya.

Selain lomba tahfiz, Farid mengaku pihaknya juga menggelar lomba sepakbola, azan, irtikaf dan puitisasi.

Dia berharap dengan adanya penyelenggaraan lomba memperingati perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Gunungsari dapat mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW sebagai sumber inspirasi umat Islam. (dys)

(Suara NTB/ist)

LOMBA - Salah satu peserta sedang mengikuti lomba tahfiz Al Qur’an yang digelar di Gunungsari Lobar, Senin (4/1).

SUARA NTB Selasa, 5 Januari 2016

DPRD akan Kawal Pembangunan Lanjutan Bintang Bano Taliwang (Suara NTB) Meski kelanjutan pembangunan proyek bendungan Bintang Bano di kecamatan Brang Rea sudah ditangani pemerintah pusat, DPRD KSB menyatakan siap mengawal kelanjutan pembangunan mega proyek tersebut.

Ketua Komisi III DPRD KSB Dinata Putrawan, ST mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan proyek bendungan Bintang Bano. Di mana, terbaru proyek yang dirintis oleh Pemda KSB sejak tahun 2011 tersebut sudah memasuki tahap pertama pengerjaannya yang dibiayai oleh pusat melalui Kemen-PUPR. “Kontraktor pelaksana sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat Brang Rea, terutama mereka yang berada dekat dengan lokasi proyek,” jelasnya kepada media ini, Senin (4/1).

Menurut dia, walau telah diambil alih pusat bukan berarti Pemda dan masyarakat lepas tangan. Terpenting Pemda dan masyarakat harus turut menyukseskan penyelesaian pekerjaan bendungan tersebut sampai tuntas pada tahun 2019 mendatang. “Kepada masyarakat harus dipahami proyek ini tidak setahun selesai. Tapi butuh waktu sampai 2019. Karenanya masyarakat harus menjaga prosesnya supaya sukses sampai dapat dimanfaatkan,” timpalnya.

Sebagai proyek pusat, menurut Dinata, pembangunan bendungan Bintang Bano diharapkan bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat setempat. Karena itu ia menyarankan kepada kontraktor pelaksana mempertimbangkan pelibatan masyarakat sekitar dalam proses pembangunannya. Misalnya dengan tetap mempertimbangkan sisi kualitas pembangunan, kontraktor mengakomodir kepentingan masyarakat lokal dari sisi tenaga kerja non skill. Dan atau membuat pekerjaan kecil yang di sub kontrator-kan ke warga lokal yang memiliki kemampuan sesuai bidangnya.

“Kontraktor pelaksana harus melibatkan secara langsung masyarakat setempat dalam proses pembangunan bendungan,” papar Dinata.

Dia menyampaikan, pihaknya terus membangun komunikasi secara intens dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) NT 1 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan bendungan Bintang Bano. Sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah, BWS dan PPK, Komisi III telah meminta menyampaikan kesiapannya mendukung kelancaran pembangunan proyek Bintang Bano. “Kami juga minta kepada pemeirntah daerah, aparat keamanan dan masyarakat luas agar terjadi akselerasi percepatan pembangunan Bintang Bano,” kata anggota DPRD KSB dari kecamatan Brang Rea ini.

Selanjutnya ia mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah berkomunikasi dengan BWS NTB agar sebelum dapat dimanfaatkan bendungan Bintang Bano, pemerintah pusat mengalokasikan pembangunan embung rakyat bagi warga Bangkat Monteh yang berada dekat dengan lokasi Bintang Bano. Permintaan ini kata Dinata penting, karena selama ini warga Bangkat Moteh belum pernah merasakan fasilitas pendukung utama pertanian (pengairan) dari pemerintah itu. “Bintang Bano ini khas. Biasanya di lokasi pembangunan, warga di sana tidak bisa menikmatinya. Tapi Bintang Bano bisa. Tapi sebelum dinikmati warga Bangkat Monteh kan perlu waktu. Makanya saya minta sebelum selesai buat dulu embung rakyat di sana, dan BWS saya lihat ada lampu hijau atas permintaan kita itu,” klaimnya.

“Kita bersyukur pusat akhirnya ambil alih kelanjutan proyek itu. Tapi bukan berarti kita kemudian lepas tangan,” imbuhnya. (bug)

Penjabat Bupati Tak Gampang Memutasi Pegawai Taliwang (Suara NTB) Isu mutasi yang merebak di awal menjabat penjabat Bupati KSB, Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM sempat membuat suasana kepegawaian di lingkup Pemda KSB panas dingin. Namun ketentuan baru yang terbit menyebutkan seorang penjabat gubernur, bupati atau penjabat walikota tak gampang memutasi para pejabat tersebut.

Kekhawatiran para pegawai yang hendak dimutasi itu terjawab dengan terbitnya surat Kemendagri bernomor 820/6974/SJ yang menyatakan larangan terhadap seluruh penjabat gubernur/bupati dan walikota melakukan mutasi pegawai.

Dalam surat tertanggal, 7 Desember 2015 itu, Kemendagri memang tidak sepenuhnya melarang seorang penjabat kepala daerah melakukan mutasi. Sebab mutasi bisa saja dilaksanakan, jika kegiatan rotasi pegawai itu memperoleh persetujuan Mendagri.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BKDiklat) KSB, H. Abdul Malik Nurdin, S.Sos yang dikonfirmasi, membernarkan perihal surat larangan Kemendagri tersebut.

Meski demikian, ia enggan mengomentari terlalu jauh terutama jika dihubungkan dengan rencana mutasi yang sebelumnya sempat bergulir di internal kepegawaian Pemda KSB. “Surat itu memang ada. Jadi Kemendagri menyatakan pelaksaan mutasi oleh penjabat (bupati, red) harus sebelumnya mendapat izin dari Mendagri,” jelasnya.

Ia menyebutkan, untuk penataan pegawai pada tahun 2016 pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan. Terutama untuk pengangkatan pegawai pejabat utama (eselon II), di mana sesuai ketentuan harus dilakukan proses seleksi oleh tim seleksi (Timsel) yang dibentuk sebelumnya. “Untuk pembentukan Timsel ini kita sudah siapkan anggarannya,” paparnya.

Dijelaskannya, Timsel yang bertugas melakukan seleksi untuk menempatkan pejabat pada jabatan utama akan bersifat sementara. Keanggotaan Timsel nantinya sebagian akan diambil dari kalangan profesional, menyesuaikan dengan job dinas yang akan diisi. “Profesional ini tugasnya nanti melihat apakah calon pejabat yang akan mengisi jabatan tertentu memiliki kapasitas kerja di posisi tersebut,” urainya.

Selanjutnya ia menyampaikan, pembentukan Timsel salah satunya nanti akan bertugas melakukan seleksi untuk calon Sekretaris Daerah (Sekda). Sebagaimana diketahui, sejak Dr. Ir. H. Musyafirin, MM mengundurkan diri pada pertengahan tahun 2015 lalu, posisinya diisi oleh Abdul Azis, MH selaku Pelaksana Tugas (Plt). “Termasuk tahun depan kita sudah siapkan biaya pembentukan Timsel untuk penunjukan Sekda,” imbuhnya. (bug)

Tersangka Perampokan di Pusuk Serahkan Diri

Sumbawa Besar (Suara NTB) G atau Daren, salah satu terduga pelaku pembunuhan di Pusuk, Lombok Barat (Lobar), diamankan Polres Sumbawa. Tersangka pelaku perampokan disertai pembunuhan ini menyerahkan diri ke kantor polisi.

Kasat Reskrim Polres Sumbawa, AKP Tri Prasetiyo kepada wartawan, Senin (4/1) menjelaskan, pada Rabu (30/12) lalu, Tim Buser Polres Lobar dan Polres Sumbawa melakukan penggerebekan di rumah G warga Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.

Penggerebekan tersebut juga dilakukan bersama Kepala Desa setempat. Namun rumah yang bersangkutan dalam keadaan kosong.

Pihaknya kemudian memberikan himbauan melalui kepala desa setempat. Tepatnya, Jumat (1/1) G menyerahkan diri ke Polres Sumbawa. Diakui AKP Tri, saat ini tersangka sudah dilimpahkan ke Polres Lombok Barat untuk dilakukan proses lebih lanjut. “Sekarang posisi tersangka sudah kita limpahkan ke Polres Lobar,” imbuhnya. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Tiga Tersangka Kasus Kredit Macet Ditahan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pihak kepolisian kembali melakukan pemanggilan terhadap tiga tersangka dalam kasus kredit macet Bank NTB, Senin (4/1). Tiga tersangka dimaksud yakni MA, MAB, dan SN yang merupakan mantan pimpinan Bank NTB, MAB mantan wakil, dan SN mantan penyelia kredit. Usai diperiksa, tiga tersangka tersebut langsung ditahan pihak kepolisian.

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, AKP Tri Prasetiyo menjelaskan, pihaknya sebelumnya sudah mendapatkan alat bukti dari BPKP, yakni perhitungan kerugian negara yang bernilai Rp 2,39 miliar. Sehingga setelah melakukan pemeriksaan, pi-

haknya melakukan penahanan terhadap tersangka. Hal ini untuk memperlihatkan bahwa Polres Sumbawa serius dalam menangani semua perkara.

“Kita tahan, dan dengan cepat akan kita kirim berkas kepada kejaksaan,” imbuhnya.

Meski demikian pihaknya

tetap melakukan koordinasi supaya perkara tersebut berjalan dengan lancar sampai nantinya putusan pengadilan. Ketika nantinya ada permohonan penangguhan dan lain sebagainya, pihaknya akan membijaksanai secara humanis. Intinya proses terhadap perkara ini tetap akan

berjalan.

Diakui Tri, sejak awal ditetapkan tersangka pihaknya sudah melakukan gelar perkara. Dari seluruh keterangan saksi dan rangkaian yang ada, baru tiga tersangka saja yang bisa ditetapkan. Kalaupun nantinya ada alat bukti lain dalam proses tersebut menyebutkan ada tersangka lain, pihaknya akan melakukan penyelidikan guna menetapkan tersangka. Pihaknya akan selalu terbuka dan transparan. Setiap tahapannya akan selalu diberitahu-

kan kepada masyarakat melalui media baik cetak maupun elektronik. Sehingga tahapan yang dilakukan dikawal dengan baik. “Kalau berkasnya sudah kita kirim, artinya semua alat bukti sudah cukup.

Kalau ada alat bukti atau informasi ada keterangan berubah yang menyebutkan keterlibatan orang lain, akan kita usahakan orang lain itu jadi tersangka. Tentunya dengan alat bukti yang tetap ada, yang memang sudah menunjukkan siapa tersangkanya,” tukasnya. (ind)

(Suara NTB/arn)

BERI PENJELASAN – Kajari Sumbawa, Paryono, naik ke atas mobil terbuka, memegang mikrofon untuk memberikan penjelasan kepada warga KSB yang mendemonya menuntut agar tersangka kasus rumah adat di Taliwang, KSB, ditahan, Senin (4/1).

Warga Desak Tersangka Kasus Rumah Adat KSB Ditahan Sumbawa Besar (Suara NTB) Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Anti Korupsi KSB (GMAK) kembali mendemo Kejari Sumbawa, Senin (4/1). Mereka mendesak Kejari segera menahan tersangka perkara dugaan korupsi Pembangunan Rumah Adat KSB, YS, yang sebelumnya sempat dijanjikan pihak kejaksaan.

Pantauan Suara NTB, massa dari KSB mendatangi kantor Kejari menggunakan puluhan kendaraan roda empat. Mereka langsung menggelar orasi dan meneriakkan nama tersangka YS untuk segera ditangkap dan ditahan Kejari, seperti janji mereka pada aksi sebelumnya. Melihat jumlah massa yang cukup besar, aparat kepolisian langsung memasang blokade di depan pintu gerbang kantor Kejaksaan. Dibantu sejumlah aparat TNI yang berjaga - jaga di sekitar kantor Kejari.

Dalam orasinya, massa terus mendesak pihak kejaksaan untuk keluar menemui pendemo. Menagih janji kejaksaan seperti tertuang dalam surat kesepakatan yang ditandatangani pejabat kejaksaan dalam aksi sebelumnya, untuk segera menahan tersangka YS. Salah satu poin yang tertuang dalam surat pernyataan dimak-

sud, secepatnya akan melakukan upaya penangkapan terhadap tersangka.

Namun kenyataannya hingga kini, tersangka belum juga ditahan. “Mana janji kejaksaan. Kami rakyat KSB tidak akan pulang sebelum YS ditahan,” teriak salah satu orator, sambil massa lainnya mencoba menerobos pintu gerbang dan pagar besi Kejari.

Namun aparat kepolisian dan TNI siap siaga menghalau para massa aksi.

Bahkan salah satu tokoh KSB, Syaril Amin, juga ikut berorasi mendesak pihak Kejari segera menahan YS. Mengingat kasus ini sudah cukup lama ditangani Kejari, termasuk telah mengamankan barang bukti. Belum lagi kasus-kasus korupsi lainnya di KSB yang mesti dituntaskan penanganannya.

Selang beberapa lama kemudian, Kajari Sumbawa, Paryono, S.H, didampingi Kasi Intel, Erwin Indrapraja dan Kasi Pidsus, Iwan Kurniawan, naik ke mobil bak terbuka menemui pendemo. Menanggapi tuntutan pendemo, Kajari mengapresiasi dukungan dari massa aksi dalam penanganan kasus korupsi. Pihaknya pun berkomitmen menegakkan hukum termasuk pemberantasan korupsi yang ada di Kabupaten Sumbawa maupun

Sumbawa Barat. Termasuk dalam waktu dekat akan melakukan penahanan terhadap tersangka rumah adat.

Namun pihaknya mempunyai tahapan yang harus dilewati.

Atas pernyataan Kajari, massa tetap ngotot mendesak Kajari menahan tersangka rumah adat dalam waktu 3 X 24 jam. Bahkan massa mengancam tidak akan pulang sebelum tersangka dalam hal ini, YS ditangkap.

Dan meminta pihak Kejari memberikan penjelasan yang rasional dan masuk akal. Kajari pun kembali menegaskan bahwa perkara tersebut sudah tahap penyidikan. “Saya akan menahan tersangka. Namun tidak bisa hari ini. Karena kami punya prosedur dan SOP. Yakinlah bahwa akan kami tahan,” imbuh Kajari.

Selain itu Kajari juga menyampaikan pihaknya sudah mengajukan ke BPKP meminta perhitungan kerugian negara dalam perkara tersebut. Usai menjelaskan massa kembali meminta pernyataan secara tertulis dan minta untuk dibacakan Kajari.

Dalam hal ini Kajari menyampaikan segera melakukan penahanan dalam kurun waktu kurang lebih satu minggu.

Terhadap tersangka untuk kepentingan

penyidikan sesuai dengan prosedur tanpa tekanan dari pihak manapun. Selain itu, Kejari Sumbawa akan melakukan penegakan hukum terhadap perkaraperkara tindak pidana korupsi dengan profesional dan transparan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

“Penahanan yang akan kita lakukan nantinya, bukan karena keinginan mereka. Tetapi atas pertimbangan kita, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” imbuhnya kepada wartawan.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPKP terkait perhitungan erugian negara dalam perkara tersebut. Tinggal menunggu hasil perhitungan dari BPKP. Diakuinya, tidak ada permasalahan antara perhitungan kerugian negara dengan penahanan tersngka. “Tidak ada masalah. Walaupun kita tahan, sambil menghitung kerugian negara,” pungkas Kajari.

Tersangka YS bertindak sebagai PPK dalam pembangunan rumah adat KSB melalui Disporabudpar KSB senilai Rp 2,9 miliar. Tender proyek dimenangkan CV Agung. Namun begitu diduga uang muka dicairkan Rp 500 juta sementara pekerjaan fisik baru sekitar 5,4 persen, kontraktor kabur melarikan diri. (ind/arn)

DPRD Segera Tindaklanjuti Hasil PWI Sumbawa Silaturahmi dengan Kapolres dan Kajari Pilkada KSB Taliwang (Suara NTB) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah menerima hasil penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pilkada dari KPU setempat. Hasil itu akan segera ditindaklanjuti ke Kemendagri.

“Sudah kami terima dari KPU dan segera kami ajukan ke Mendagri melalui Gubernur,” jelas ketua DPRD KSB Muhammad Nasir, ST kepada media ini, Senin (4/1).

Ia mengatakan, untuk keperluan pengusulan tersebut pihaknya telah bersurat ke pasangan calon terpilih dan KPU setempat. Dalam surat itu DPRD meminta kepada para pihak melengkapi seluruh kelengkapan syarat administrasi yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku. “Ada surat Gubernur yang kami terima, di situ kami diminta untuk melengkapi seluruh persyaraMuhammad Nasir tan yang dibu(Suara NTB/bug)

tuhkan sebelum mengajukan pengusulan pasangan terpilih. Nah berdasar surat itu, kami pun bersurat ke pasangan calon terpilih dan KPU untuk melengkapinya segera,” tegasnya.

Ia berharap baik pasangan calon maupun KPU segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan dalam pengusulan nantinya. Sebab dalam proses pengusulan ke Mengdagri melalui KPU, DPRD fungsinya hanya memfasilitasi saja. “Kalau besok bisa dilengkapi, maka kami upayakan hari berikutnya bisa melanjutkannya ke Gubernur,” papar Nasir.

Hingga kini jadwal pelantikan pasangan calon terpilih Pilkada 2015 belum ada titik terang. Kemendagri masih menyiapkan beberapa opsi waktu pelantikan, seperti misalnya di awal bulan Januari atau Maret 2016, dan sekitar pertengahan tahun berdasarkan selesainya seluruh masa jabatan kepala daerah peserta Pilkada serentak.

Meski belum pasti, calon bupati terpilih Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM sebelumnya menyatakan, tak mempersoalkan kapan waktu pelantikannya. Namun ia berpendapat, pelantikan di awal tahun 2016 lebih relevan karena hal tersebut akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon terpilih untuk memulai menjalankan sejumah visi misi dan janji politiknya dalam kegiatan pembangunan. “Kalau semangatnya tahun 2016 ini sebagai awal dari dimulainya kami menjalankan visi misi kami sebagai pasangan terpilih. Maka ada baiknya kami bisa dilantik di awal tahun,” katanya beberapa waktu lalu. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) PWI Perwakilan Sumbawa menggelar kegiatan silaturahmi dengan Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, S.Ik dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa, Paryono, S.H, Senin (4/1). Silaturahmi untuk menjaga hubungan kemitraan antara media dengan kedua institusi dimaksud.

Ketua PWI Sumbawa, Jamhur Husein menyatakan, kegiatan ini untuk membina hubungan yang sudah terjalin selama ini. Membangun komunikasi yang lebih baik antara kepolisian, kejaksaan dengan wartawan yang bernaung di bawah PWI. Dengan tetap mengedepankan profesionalitas masing masing. Sesuai tugas dan kode etik yang digariskan. Terutama menyangkut ketika ada persoalan terkait tugas wartawan di lapangan dengan aparat penegak hukum. “Kita berharap hubungan baik selama ini tetap terjaga dengan tetap mengedepankan profesionalitas,” terangnya.

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad menyambut baik upaya komunikasi dalam konteks kemitraan yang dilakukan PWI. Bahkan berharap hubungan yang terjalin semakin erat. Polri dan wartawan sebenranya tidak bisa dipisahkan, karena keberhasilan polisi juga mesti dipublikasikan di media. Intinya kedepan, untuk selalu berkomunikasi. Sambil meminta wartawan untuk tetap menjaga pemberitaan yang menyejukkan. Untuk bersama sama menjaga kondusivitas daerah. Di tempat terpisah, Kajari Sumbawa, Paryono mengungkapkan, kemitraan ini penting antara Kejaksaan dengan media. Bahkan diharapkan komunikasi tidak hanya terjalin dalam suasana formal, tetapi juga forum silaturahmi seperti ini. Kedepan berharap ada program yang disinergiskan antara PWI dan Kejaksaan. “Kita selalu terbuka untuk berkomunikasi, termasuk untuk pemberitaan serta saling mengingatkan,” tukas Paryono. (arn)

SUARA NTB Selasa, 5 Januari 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Rutan Bima Kelebihan Warga Binaan Kota Bima (Suara NTB) Kamar tahanan di rumah tahanan (Rutan) Raba Bima, sejak beberapa tahun lalu hingga kini telah kelebihan (over) kapasitas. Dari kapasitas 135 orang, saat ini rutan setempat menampung 223 orang warga binaan.

Agar tidak membludak kamar - kamar yang kosong seperti kamar pemandian umum disulap menjadi kamar hunian.

“Memang kamar di Rutan (Suara NTB/uki) sejauh ini telah over kapasiA.Halik tas. Dari 135 orang kapasitasnya, saat ini menampung 223 orang warga binaan,” ucap Kepala Rutan Raba Bima, A. Halik S.Sos kepada Suara NTB, Senin (4/1).

Kata dia, meskipun terjadi over kapasitas, namun pihaknya tidak kehabisan akal untuk mengantisipasi hal itu. Rutan setempat memanfaatkan sejumlah kamar kosong, salah satunya kamar mandi untuk dijadikan tempat hunian bagi warga binaan. “Kamar - kamar kosong kita benahi dan dimanfaatkan untuk dijadikan kamar hunian,” katanya.

Halik mengaku, di samping over kapasitas. Rutan setempat hingga kini belum juga memiliki fasilitas tempat ibadah yakni mushala. Alternatifnya penghuni Rutan melaksanakan ibadah di kamar masing - masing. “Pembangunan tempat ibadah akan kita prioritas ke depan, sehingga warga binaan khusyu melaksanakan ibadah,” akunya Dia menjelaskan, kendati kamar over kapasitas ataupun kurang fasilitas lainnya, selama ini warga binaan diklaim tetap nyaman dan rukun secara kekeluargaan. Mereka antusias menerima pembinaan dari Rutan setempat serta menghargai dan menghormati satu sama lainnya. “Alhamdullilah tidak ada kendala, semuanya rukun. Warga binaan bisa hidup berdampingan dan menjalin kebersamaan,” jelasnya Walaupun memiliki banyak keterbatasan, lebih lanjut Halik mengatakan, kerukunan warga binaan tidak terlepas dari kesadaran para warga tersebut. Selain itu, pihaknya terus melakukan razia sajam atau barang berbahaya lainnya serta mengecek pada setiap pengunjung (tamu) yang keluar masuk di Rutan setempat Halik berjanji, kedepan akan tetap mengupayakan perbaikan sarana dan prasana sebagai wadah pembinaan. Dengan harapan agar warga binaan yang berbuat amoral itu, jika keluar dan bebas bisa menjadi individu yang berguna bagi orang lain, dan tidak lagi berbuat tindakan yang melawan hukum.

“Kedepan kami akan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dan semua kalangan agar sarana dan prasarana diperhatikan. Warga penghuni Rutan kebanyakan terlibat kasus narkoba, pemerkosaan dan pencurian,” pungkasnya. (uki).

Perpanjangan Izin Investasi di Dompu Diduga Dipalsukan Dompu (Suara NTB)Perpanjangan izin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam timah hitam investor PT Anugerah Mitra Graha (AMG) seluas 4.624 ha di Kecamatan Pajo pada 31 Desember 2014 oleh pemerintah daerah (Pemda) Dompu dilaporkan ke KPK dan Kapolri RI. Ketua forum petani (Fortani) Dompu menduga ada pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang dalam perpanjangan izin eksplorasi dimaksud.

Izin tersebut diduga dibuat dengan tanggal mundur untuk (Suara NTB/ula) menghindari ketentuan UU Soekarno No 23 tahun 2014.

“Surat izin perpanjangan kepada PT Anugerah Mitra Graha ini diduga dibuat pada April atau awal Mei 2015. Ini ditandai dengan upaya PS, direktur utama PT Anugerah Mitra Graha yang menemui Sekda Dompu untuk meminta tolong agar mantan kepala Dinas Koperindag Tamben, H. Khairul Insan melanjutkan proses perpanjangan IUP eksplorasi. H. Khairul Insan menolak karena tidak lagi berwenang (karena menjadi staf ahli Bupati),” tegas Muttakun, Senin (4/1).

Pada lokasi IUP eksplorasi PT AMG, juga telah diterbitkan IUPHKm untuk Gapoktan Desa Ranggo Kecamatan Pajo oleh Bupati dengan nomor : 298 tertanggal 27 Juni 2012. Terbitnya IUP eksplorasi PT AMG juga diduga penyalahgunaan wewenang sesuai pasal 76 ayat (1) huruf a, b, d, e, g dan lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan surat edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 16 Januari 2015, pertambangan dan energi tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota, tapi ditarik ke Provinsi dan Pusat. “Perpanjangan IUP eksplorasi ini diduga dibuat tanggal mundur untuk menyesuaikan kewenangan. Tapi SK Bupati ini tidak teregister pada Bagian Hukum,” jelas Muttakun.

Selain itu, pihak PT AMG juga diadukan karena melakukan aktivitas dalam kawasan hutan tanpa izin dari Kementerian Kehutanan.

Kepala Bidang Pertambangan dan Energi Dinas Koperindag Tamben Dompu, Soekarno, ST, MT yang dihubungi membantah ada pemalsuan dokumen dalam perpanjangan IUP eksplorasi PT AMG di Kecamatan Pajo. Perpanjangan izin tersebut sudah sesuai prosedur dan diparaf oleh H. Khairul Insan, SE, MM selaku Kepala Dinas Koperindag Tamben Dompu saat perpanjangan izin dilakukan. “Proses dan ditandatangani izin oleh Bupati sejak Desember, tapi ditunda penyerahannya menunggu surat pernyataan PT Anugerah Mitra Graha terkait tunggakan pembayaran PNBP,” tegas Soekarno. (ula)

Warga Bima Diminta Antisipasi Aliran Radikal Kota Bima (Suara NTB) Dandim 1608 Bima, Letkol Arh. Edi Nugraha meminta warga Bima antisipasi terhadap pengaruh aliran atau kelompok radikal. Pasalnya ada isu dan informasi ada sejumlah warga Bima yang masuk jaringan teroris Santoso ditangkap oleh Densus 88, di Poso belum lama ini.

“Saya mendapat informasinya seperti itu, walaupun melalui pemberitaaan (Suara NTB/uki) media massa. Namun saya Edi Nugraha tetap meminta masyarakat Bima mengantisipasi ada pengaruh aliran radikal,” ucapnya kepada Suara NTB, Senin (4/1).

Kata dia, sejauh ini pihaknya tetap memonitor persoalan keamanan dan acaman. Mengenai terorisme atau perekrutan aliran itu di Bima belum ada. “Kita tetap monitor. Di Bima belum ada kelompok-kelompok tertentu. Berbeda dengan Poso yang sudah jelas ada kelompok aliran tertentu,” katanya.

Edi menjelaskan, pihaknya tetap melakukan monitor mengantisipasi penyebaran jaringan tersebut. Bersama Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). “Di Bima, hingga saat ini belum ada laporan mengenai aksi terorisme,” jelasnya.

Dia mengaku karakter warga Bima sangat mudah terpengaruh. Apalagi menyangkut penegakan syariat Islam. “Warga Bima sangat mudah terdoktrin, apalagi mengatasnamakan penegakan syariat Islam,” pungkasnya (uki)

(Suara NTB/ula)

JOMPA – Kendati sudah banyak dipengaruhi budaya modern, namun tradisi menyimpan gabah di Jompa pada masyarakat Mbojo, Bima dan Dompu, masih banyak ditemukan, terutama di desa-desa. Tampak Jompa di sebuah desa di Dompu yang hingga saat ini masih dimanfaatkan masyarakat tani setempat.

Ketua KPU dan Panwaslu Bima Disidang Kode Etik Mataram (Suara NTB) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang atas dugaan pelanggaran kode etik, Senin (4/1), di aula Kejaksaan Tinggi NTB. Materi sidang terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPU Kabupaten Bima, Siti Nursusila, bersama Ketua Panwaslu Kabupaten Bima, Abdullah, SH dan anggota Panwaslu Kabupaten Bima, Junaidi, S.Sos. Sidang dipimpin komisioner DKPP Saut Hamonangan itu, menjadi satu satunya kasus berkaitan dengan Pilkada dari NTB. Persidangan dilatari laporan dari advokat Arifudin, SH dan M. Kafani, SH, yang substansinya menyebut dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bima. Bentuknya, sebagaiamana tertulis dalam laporan pengadu ke DKPP, berupa komunikasi para penyelenggara pemilu yang terindikasi tidak netral serta melanggar etika, berisi pengakuan tentang dugaan pemalsuan tanda tangan pada dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima periode 2015 – 2020.

Pelapor mengadukan terkait komunikasi via telepon antara Junaidin selaku anggota Panwaslu Kabupaten Bima dengan Drs. Dahlan, sebagai calon wakil Bupati Bima. Komunikasi itu terjadi tanggal 5 Agustus 2015 lalu sekitar pukul 15.50 Wita, di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Bima. Junaidin kemudian menyerahkan ponsel itu kepada Siti Nursusila, pembicaraan berlanjut. Pelapor di sidang itu menyampaikan bukti transkrip pembicaraan dalam bahasa Bima, di mana poin menjadi penekanan pelapor kalimat “Jadi, untuk kesehatan sudah ada sama saya untuk kakanda, ke sini dululah”, kemudian, “sudah saya tanda tangani duluan”, dilanjutkan

“Saya palsukan tanda tangan kakanda”. Pelapor kemudian menghubungkan komunikasi itu dengan penetapan Indah Damayanti Putri berpasangan dengan Drs. Dahlan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakail Bupati Bima, sesuai surat KPU Kabupaten Bima nomor 29/Kpts-Pilkada/KPU Kab – 017.433852/Tahun 2015.

Dalam kesimpulan pelapor menyebut, bahwa tindakan Siti Nursusila yang mengaku telah menandatangani secara palsu dokumen administrasi pencalonan Drs. Dahlan, terindikasi tidak netral dalam menjalankan kewenangannya, sehingga dianggap melanggar Ketentuan DKPP tentang kode etik penyelenggara pemilu, Pasal 2 UU 15 tahun 2013 tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015, serta UU nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Duduk di meja majelis, Saut didampingi komisioner KPU Provinsi NTB dan Ketua Bawaslu NTB Khuwailid.

Dalam kesempatan itu Saut mencecar kedua pihak. Pelapor Arifudin dan M. Kafani ditanya seputar argumentasi penguat pengaduannya. Saat itu juga, pelapor menghadirkan salah seorang saksi yang

mengetahui percakapan itu.

Sementara Siti Nursusila juga ditanyakan seputar rekaman tersebut. Termasuk kaitan tuduhan adanya indikasi konspirasi dengan calon Wakil Bupati terpilih Drs. Dahlan di balik perbincangannya yang terekam itu, diklarifikasinya detail. Hal sama juga disampaikan Abdullah bersama Junaidin. Ketua Bawaslu NTB Khuwailid juga bergiliran mencecar pelapor dan terlapor.

Dalam lembar klarifikasinya, terlapor II Abdullah dan terlapor III Junaidin membantah terkait peristiwa penyerahan ponsel ke terlapor I Siti Nursusila.

Junaidin menyerahkan ponsel itu kepada terlapor I karena berkompeten sebagai Ketua KPU Kabupaten Bima. Perbincangan itu juga disaksikan sejumlah pihak, termasuk Ketua Panwaslu Abdullah selaku terlapor II. “Jawaban yang disampaikan terlapor I itu secara normatif dan menggunakan bahasa Indonesia,” kata Junaidin. Sehingga menurutnya tidak terjadi pelanggaran apapun dilakukan ketiganya.

Dia menuding balik, rekaman itu bisa saja dipalsukan, untuk kepentingan mengacaukan Pilkada Kabupaten Bima.

Terkait percakapan soal pemalsuan surat itu, dipastikannya tidak pernah terjadi, apalagi jika dihubungkan dengan pemalsuan surat kesehatan Dahlan selaku calon wakil bupati.

(Suara NTB/ars)

SIDANG KODE ETIK – Komisioner DKPP Saut Hamonangan saat mengklarifikasi terlapor Ketua KPU Kabupaten Bima Siti Nursusila (kerudung) dan pelapor M. Kafani.

Sebab untuk dokumen hasil pemeriksaan kesehatan tidak dapat diintervensi siapapun.

Sementara Siti Nursusila dalam narasi klarifikasinya juga membantah tudingan itu.

Ia sebagai terlapor pertama, menyebut tidak ada percakapan soal pemalsuan dokumen kesehatan Dahlan. Bahwa menurutnya mustahil jika di tempat terbuka, disaksikan pengawas dan banyak pihak saat itu terjadi pembicaraan untuk konspirasi pemalsuan dokumen. Topik pembiacaraan adalah terkait pemenuhan persyaratan memiliki NPWP dan memiliki laporan pajak pribadi sebagaimana pertanyaan Dahlan. Kemudian Nursusila menjawab normatif pertanyaan itu. “Bahwa tentang rekaman suara itu saya tidak tahu menahu, apakah benar itu suara saya, atau bukan, rekaman original atau rekayasa mansuia, dengan siapa lawan bicara, dimana tempat kejadiannya,” tegas Siti Nursusila.

Usai sidang, Saut Hamongan mengaku akan segera memplenokan hasil sidang itu di DKPP. Pihaknya sudah mendapatkan bukti dan fakta yang terungkap dalam sidang kode etik tersebut. Dia mengaku tak bisa membuat kesimpulan, melainkan harus ada keputusan pleno DKPP. “Nanti apapun hasil pleno akan kita sampaikan lagi,” katanya kepada Suara NTB. Tapi belum tentu sidang itu berakhir. Ketika pleno nanti membutuhkan keterangan tambahan, maka akan digelar sidang lagi.

Disebutnya, pengaduan atas penyelenggara pemilu dari Bima itu merupakan sidang terakhir, setelah sebelumnya sidang yang sama untuk Lumajang dan Banjar Negara. Disebut juga, dari 269 kabupaten/kota dan provinsi yang menyelenggarakan Plkada, ada 32 pengaduan yang bisa diproses hingga persidangan. “Salah satunya dari NTB ini,” pungkasnya. (ars)

Pelantikan Bupati Bima Terpilih Sebaiknya Disegerakan

(Suara NTB/uki)

APEL PERDANA – Penjabat bupati Bima, Bachruddin saat menjadi inspektur upacara pada apel gabungan perdana di tahun 2016, Senin (4/1).

Bima Bertekad Tahun 2016 Lebih Baik dari Sebelumnya Bima (Suara NTB) Tahun 2015 menjadi wahana evaluasi bagi seluruh jajaran aparatur dalam melaksanakan kewajibannya di tahun 2016.

Para aparatur sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Bima harus belajar dari kekurangan yang terjadi di tahun sebelumnya dan melakukan perbaikanperbaikan agar ada peningkatan dalam melayani publik Hal itu dikatakan penjabat Bupati Bima, Drs. Bachruddin, M.Pd, saat memimpin apel gabungan perdana SKPD tahun 2016 di kantor Bupati Bima, Senin (4/1).

Dikatakan, APBD tahun anggaran 2016 telah ditetapkan menjadi Peratutan Daerah. Berkaitan dengan hal ini Pimpinan dan pejabat terkait administrasi Keuangan di masing-masing SKPD diin-

struksikan agar mencemati isi dokumen penganggaran tersebut dan menjabarkan secara sistematis dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing.

Berkaitan dengan dimulainya realisasi APBD, Bachruddin mengatakan bahwa setelah penetapan APBD, kepala SKPD diinstruksikan untuk melakukan pengecekan secara teknis dan harus mengkaji seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga ada peningkatan kualitas pengelolaan anggaran dan kapasitas SDM bidang keuangan .

Pwnjabat Bupati juga menyinggung bahwa ada aparat sipil negara telah diberikan waktu untuk liburan oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak kembali bekerja sesuai dengan jadwal yang telah

ditetapkan. Mengingat masih ada beberapa SKPD yang tingkat kehadiran personelnya belum mencapai 100 persen.

Menurutnya, aparat mempunyai kewajiban untuk memperbaiki sistem pemerintahan agar pengelolaan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan. “Hilangkan perbedaan yang pernah terjadi karena perbedaan pilihan politik merupakan sebuah hal yang lumrah dalam sebuah negara demokrasi,” katanya.

Ia mengajak untuk kembali menyatukan semangat dan komitmen untuk membawa daerah ini ke arah yang lebih baik. Dan hal ini mustahil terwujud tanpa adanya semangat korsa dan kebersamaan jajaran aparatur sebagai ujung tombak penyelenggaraan pembangunan di daerah ini. (uki)

Bima (Suara NTB) Meski di Kabupaten Bima telah beredar infomasi, bahwa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bima terpilih akan digelar pada bulan Januari ini, namun penjabat Bupati Bima, Drs. Bachruddin, M.Pd mengaku belum memastikan jadwal tersebut. Bachruddin sendiri berharap pelantikan tersebut disegerakan.

Pemkab Bima hingga kini belum menerima surat resmi dari Pemprov NTB maupun Kemendagri. Sejauh ini, kata dia, telah mengetahui informasi bahwa jadwal pelantikannya akan digelar pada tanggal 18 Januari mendatang. Hanya saja, jadwal itu belum final. Pasalnya informasi tersebut berupa lisan, tidak berupa surat resmi. “Informasinya memang begitu, ada yang bilang tanggal 18, 28 dan 30 Januari mendatang. Hanya saja itu sepenuhnya belum valid,” katanya, Senin (4/1).

Dia menjelaskan, hal – hal mengenai birokrasi tidak berpatokan dan merujuk pada surat atau keterangan secara lisan, namun berupa tertulis karena ada ketetapan hukumnya. “Kapanpun jadwal pelantikannya, kami sudah siap, lebih cepat lebih baik,” jelasnya.

Bachruddin berharap agar pelantikan calon Bupati dan wakil Bupati Bima terpiilih secepatnya dilakukan, minimal sampai akhir Januari ini. Hal itu lantaran Bupati yang ditetapkan bisa memulai pekerjaannya di awal tahun ini dan tidak bekerja hanya separuh waktu.

Misalnya, lanjutnya, jika

(Suara NTB/uki)

Bachruddin Bachruddin masih menjabat sebagai Bupati sampai bulan Maret atau April. Hal itu akan dibebankan padanya untuk melunasi perintah bayar. “Saya pribadi sangat berharap agar pelantikan ini secepatnya dilakukan,” tuturnya Sembari menunggu keputusan atau surat resmi, Bachruddin meminta kepada masyarakat Kabupaten Bima untuk bersabar menunggu hingga ada jadwal resmi baik dari Pemprov maupun Kemendagri. “Kalaupun belum terima surat resmi, tentu kepastiannya belum jelas. Nah, kita sama – sama menunggu,” pintanya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Bima, Drs. H. Supratman, M.Si mengatakan berkas atau dokumen pelantikan calon Bupati dan wakil Bupati Bima terpilih, Senin kemarin telah dibawa ke Mataram untuk diberikan kepada pihak Pemprov. “Berkasnya sudah dibawa dan itu sesuai petunjuk,” pungkasnya. (uki)

SUARA NTB Selasa, 5 Januari 2016

POLHUKAM

Halaman 8

Ungkap Begal di Tempat Wisata PKL Harus Ditata OPERASIONAL Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB (RSUP NTB) sudah dilakukan, semenjak dipindah ke gedung baru di Dasan Cermen beberapa waktu lalu. Dengan sudah beroperasinya RSUP tersebut, kemudian muncul persoalan baru, yakni bermunculannya banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang akan berjualan di sekitar RSUP. Untuk itu, pihak manajemen RSUP diminta menyiapkan tempat bagi para PKL, sehingga keberadaanya tertata dan tidak mengganggu serta membuat kumuh.

Harapan tersebut disampaikan (Suara NTB/aan) oleh anggota komisi V DPRD NTB, Misfalah yang membidangi masalah kesehatan, Misfalah S.Pd, kepada Suara NTB, Senin (4/1) di Mataram. Menurut Misfalah, hal tersebut harus segera ditertibkan, karena jka tidak maka, pengelolaan RSUP yang baru tersebut akan menjadi amburadul dan membuat kumuh.

“Kita minta RSUP segera untuk menyiapkan tempat bagi PKL itu, karena jika tidak itu akan menjadi persoalan yang di kemudian hari akan semakin sulit diatasi. Selain itu, kalau tidak ditata itu akan sangat mengganggu kenyamanan,” ujarnya.

Selain masalah pengelolaan keberadaan PKL yang akan berjualan di sekitar lokasi RSUP. Misfalah juga menyeroti agar para pegunjung diatur, sehingga tidak membuat rumah sakit menjadi semakin semrawut. Jika tidak dtertibkan, maka keberadaan para pengunjung yang terlalu berlebihan akan mengganggu kenyamana orang yang sakit.

“Kita minta juga para pengunjung itu dibatasi, karena pengunjung yang berebihan akan membuat rumah sakit menjadi gaduh, sehingga para pasien yang sakit akan semakin terganggu. Bila perlu pengunjung itu dibuatkan tempat khusus mereka menginap, sehingga tidak tidur di sembarang tempat, di emperan rumah sakit. Itu sangat menggangu. Kalau tidak harus ada pembatasan untuk jumlah pengunjung,” pungkasnya. (ndi)

Polda NTB Kerahkan Sejumlah Fungsi Strategis Mataram (Suara NTB) – Polisi mengklaim bahwa atensi khusus sudah dilakukan dengan berbagai upaya maksimal kasus begal yang menargetkan wisatawan, khususnya wisatawan asing. Sebab, pencurian dengan kekerasan tersebut diprediksi masih akan terus menghantui di tahun 2016 ini. Backup dalam bentuk tambahan kekuatan personel maupun teknis penyelidikan diterjunkan Polres jajaran.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Kurdi SIK, saat ditemui di Masjid Baitussalam Polda NTB menyebutkan, puluhan personel dikerahkan untuk menambah kekuatan, baik untuk membantu pengamanan maupun pengusutan sejumlah kasus yang telah diungkap.

“Sinergi dengan kekuatan Opsnal Polres untuk membantu penyelidikan. Selain itu, kita backup juga fungsi identifikasi dengan

alat-alat khusus teknologi informasi yang digunakan untuk memperlancar proses penyelidikan di Polres,” terangnya, Senin (4/1). Alat teknologi informasi dimaksud adalah Direction Finder, yang dapat melacak para pelaku dengan memanfaatkan sinyal radio yang terpancar barang hasil curian ataupun barang pribadi milik para pelaku.

Belum lama ini, Polres Lombok Tengah berhasil mengungkap kasus begal yang menimpa

wisatawan asing dari berbagai asal negara dengan mengamankan tiga tersangka dan sejumlah barang bukti berupa kamera dan telepon genggam.

Namun tidak hanya berhenti sampai di situ, Kurdi mengungkapkan, upaya preventif untuk mengantisipasi kasus tersebut agar tidak terulang juga dilakukan, yaitu dengan menurunkan sejumlah tim opsnal untuk melakukan patroli skala besar ke daerah-daerah yang sulit

Senyum Bisa Salah KOMISIONER Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Saut Hamonangan menggambarkan betapa sulitnya menjadi penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Panwaslu. Interpretasi bisa beragam dari sejumlah pihak yang berkepentingan dalam kegiatan Pilkada, tidak hanya soal bagaimana para komisioner di dua lembaga ini menjalankan tugas. Hal hal ringan dan tidak ada hubungannya dengan tupoksi bisa disalahartikan. “Makanya, mantan Ketua DKPP Pak Jimly Asshiddiqie pernah bilang, penyelenggara Pemilu itu senyum saja bisa salah,” (Suara NTB/ars) ujarnya dengan mimik serius. Itu dilonSaut Hamonangan tarkannya beberapa saat sebelum menutup sidang dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU dan Panwaslu kabupaten Bima, Senin (4/1) di Aula Kejati NTB. Sedikit bercanda, Saut kemudian ‘nyengir’, sebagai ilustrasi ekspresi komisioner KPU atau Panwaslu kepada salah satu calon. Pada ekspresi berbeda, Saut kemudian ‘mingkem’ kepada calon berbeda. “Kalau ada yang ngelihat ini, bisa dilaporkan.

Penyelenggara dianggap berpihak kepada calon yang disenyumi tadi,” kata Saut, kemudian disambut tawa ringan yang hadir di aula itu. “Lho iya, kalau ada yang keberatan dengan senyum itu, bisa dilaporkan,” timpalnya dengan dialek khas Batak.

Ini menurut dia menandakan betapa rendahnya perlindungan terhadap penyelenggara saat Pilkada. Baginya, pelapor yang paling tidak dirugikan dalam urusan pengaduan terhadap penyelenggara. Sebaliknya, penyelenggara yang dilaporkan, begitu menyakitkan karena harus melalui proses pemeriksaan DKPP, sebagai contoh yang terjadi pagi itu.

Ketatnya regulasi tentang kode etik penyelenggara pemilu, harus benar benar dijaga oleh para penyelenggara. Jangankan melakukan tindak pidana yang bisa berujung pemecatan, pelanggaran atas kode etik berat pun menurutnya bisa berujung pemecatan.

Tapi terhadap pelapor pun dia mengapresiasi, sebagaimana dilakukan dua advokat asal Bima, mengadukan Ketua KPU Kabupaten Bima Siti Nur Susila, Ketua Panwaslu Kabupaten Bima Abdullah dan Anggota Panwaslu Junaidin, sebagai upaya bagaimana menjamin proses demokrasi berjalan bersih, bebas dari pelanggaran aturan sebagai penyelenggara. Bahwa laporan itu di matanya bukan sebuah ekspresi kebencian, tapi bentuk perhatian agar demokrasi di Kabupaten Bima berjalan transparan, sesuai aturan dan menghasilkan pemimpin yang benar benar lewat proses sehat. (ars)

Kurdi (Suara NTB/dok)

Waspadai Jaringan Teroris Rekrut Warga NTB

Tingkatkan Kualitas Advokat PENGEJEWANTAHAN kode etik advokat menjadi catatan khusus dalam upaya meningkatkan kualitas jasa pendampingan hukum kepada masyarakat. Sebab, hal itu berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap salah satu unsur sistem penegakan hukum tersebut. Selain itu, kode etik bersama perlu dirumuskan di antara berbagai organisasi profesi advokat.

“Agar kepercayaan masyarakat terhadap advokat dapat ditingkatkan dengan menjaga kepentingan masyarakat atau klien yang kita dampingi. Kita juga memperhatikan kuali(Suara NTB/why) tas pengacara yang akan kita rekrut,” Umaiyah terang Ketua DPD NTB Kongres Advokat Indonesia (KAI), Dr Umaiyah, kepada Suara NTB di kantornya, Senin (4/1).

Kordinator Wilayah Bali Nusra DPP KAI ini berpendapat, kepercayaan masyarakat mutlak dijaga dan ditingkatkan sebab advokat dalam menjalankan profesinya, lekat dengan nasib dan masa depan masyarakat yang mendapat pendampingan hukum sebagai klien. Oleh karenanya, proses perekrutan yang baik menjadi langkah awal mewujudkan itu. 23 Januari ini, KAI NTB akan membuka ujian calon advokat sebagai salah satu pelaksanaan program kerjanya.

Berdasarkan pengalamannya selama puluhan tahun menjadi advokat, ia menemukan berbagai pelanggaran kode etik.

Meskipun beberapa diantaranya masih tergolong ringan, Umaiyah menyodorkan gagasan berupa kode etik bersama beberapa organisasi advokat. “Kekhawatirannya advokat melanggar kode etik kemudian dinonaktifkan melalui sidang etik, setelah itu ia pindah untuk menjadi anggota di wadah organisasi advokat lainnya. Itu juga salah satu kelemahannya jika tidak ada (kode etik bersama),” jelas Kordinator Lintas DPD di DPP KAI ini.

Ia mengusulkan hal ini agar ada mekanisme penindakan tegas terhadap setiap pelanggaran kode etik advokat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas advokat yang menjadi perhatian khususnya. “Supaya kalau ada pelanggaran, ditindak tegas, dia tidak bisa pindah kemana-mana,” tegasnya. Walaupun akan menemui proses panjang terkait hal itu, kata Umaiyah, namun usulan tersebut akan dibicarakan dengan sejumlah pimpinan tinggi masing-masing organisasi profesi advokat di tingkat DPP dalam waktu dekat. (why)

dijangkau namun menjadi lokasi favorit wisatawan untuk memanfaatkan waktu berliburnya, khususnya di kawasan pantai selatan Lombok. Selain upaya preventif berupa pembinaan kepada para pelaku wisata, baik pengusaha hotel maupun jasa agen perjalanan wisata.

Wisatawan asing memiliki kecenderungan menuju tempat wisata pantai yang masih natural dan belum ramai oleh pengunjung.

Hal itu memancing para pelaku begal untuk melancarkan aksinya. “Sudah kita lakukan patroli skala besar dan patroli jarak jauh. Sesuai arahan Pak Kapolda, kita turunkan tim patroli yang menyentuh sasaran yang jauh dari jangkauan. Daerahdaerah yang sepi tetapi menjadi jalur wisatawan asing.Antisipasi tempat yang kemungkinan bisa terjadi begal,” ujarnya. (why)

(ant/balipost)

USUT BANSOS - Sejumlah pegiat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (4/1). Dalam aksinya mereka menuntut KPK untut mengusut tuntas aliran dana bansos yang diberikan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho kepada sejumlah pihak.

Dewan Ingatkan Pengelola Anggaran

Tidak Ada Alasan Terlambat Eksekusi Anggaran Mataram (Suara NTB) Kalangan DPRD NTB menganggap tidak ada alasan yang mendesak bagi semua pengelola anggaran di lingkup Pemprov NTB untuk tidak mengeksekusi anggaran tepat waktu. Sebab, hampir semua alasan yang selama ini dijadikan pengganjal sudah tidak lagi relevan.

Pandangan itu disampaikan Ketua Komisi III (Bidang Keuangan) DPRD NTB, Johan Rosihan, ST, yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin kemarin. Johan menegaskan, saat ini para pimpinan SKPD di lingkup Pemprov NTB tidak perlu lagi membeberkan berbagai alasan jika mereka kembali mengulangi tren realisasi anggaran yang buruk seperti di tahun-tahun sebelumnya.

Buruknya realisasi anggaran sudah tidak bisa lagi ditolerir jika melihat banyaknya ganjalan yang sudah dihilangkan oleh pemerintah.

“Yang penting sekarang itu tinggal komitmen, konsennya,” ujar Johan.

Ia menyebutkan, jika alasan ketakutan akan adanya kriminalisasi saat mengambil kebijakan tertentu dalam eksekusi anggaran, hal itu sesungguhnya sudah dijamin oleh pemerintah. “Apalagi sekarang sudah ditegaskan tidak ada pidana dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, kerja-kerja publik. Saya khawatir malah alasan-alasan itu dibuat-buat untuk mencari keuntungan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, alasan soal dibutuhkannya waktu untuk menyusun kepanitiaan pengadaan barang dan jasa dan perangkat-perangkat lainnya juga sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan alasan. Semua menurutnya bisa dilaksanakan dalam waktu singkat. “Birokrasi kita sekarang sudah mempermudah itu kenapa kita persulit,” katanya.

Ia menambahkan, untuk memastikan bahwa realisasi anggaran memang berjalan sesuai dengan yang ditargetkan di awal tahun ini, maka pengawasan oleh pimpinan daerah – dalam hal ini Wakil Gubernur – juga Inspektorat dan komisi terkait di DPRD NTB harus dimaksimalkan.

Namun, yang lebih penting lagi menurutnya adalah komitmen para pimpinan SKPD untuk mengeksekusi anggaran mereka tepat waktu. Sebab, jika dilihat dari realisasi pendapatan daerah rata-rata di NTB selama ini membuktikan daerah ini tidak pernah kekurangan uang di kantong mereka sendiri. Uang siap dibelanjakan namun para pengelolanya lebih senang mendiamkan uang tersebut di kas dan bank-bank.

“Sekarang itu bagaimana SKPD itu dia jujur bekerja saja. Jangan dia terlalu banyak akalnya,” pungkas Johan. (aan)

Eksekutif Dinilai Terlalu Santai Mataram (Suara NTB) Redahnya serapan anggaran pada APBD NTB, menjadi sorotan masyarakat.

Rendahnya serapan anggaran itu dinilai karena lemahnya tata kelola dalam pengendalian realisasi belaja.

Sehingga tidak heran, FITRA NTB menyebutkan setiap kuartal, sekitar Rp 1,7 triliun dana APDB NTB selalu mengendap, karena tidak dicairkan.

Terkait kondisi akut dalam pengelolaan APDB tersebut, komisi III, DPRD NTB, yang membidangi masalah keuangan mengungkapkan bahwa rendahnya kemampuan serapan anggaran setiap tahun, tidak lepas dari kinerja aparatur birokrasi dalam pengunaan anggaran.

“Biasanya memang pada triwulan ke IV itu baru dikejar realisasi fisik dan keuangannya. Padahal kita menginginkan, jangan ditumpuk hanya pada triwulan ke IV semua serapan fisik dan keuangannya.

Jadi saya sebagai pimpinan komisi III, melihat rendahnya serapan anggaran kita

karena eksekutif terlalu santai dalam melaksanakan fungsi pengendalian anggarannya,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD NTB, Drs. H. Muzihir kepada Suara NTB, Senin (4/1), kemarin.

Menurut Muzihir, serapan anggaran harus konstan setiap triwulan. Tapi karena eksekutif terlalu santai, sehinga proyek-proyek yang ada lambat diperiksa, dan lambat diserahterimakan. Ketika waktu sudah mepet, baru dikerjakan.

“Penyerapan anggaran itu harus konstan, misalnya bisa dengan 25 persen per triwulannya, atau bisa 20, 30. Sehingga tidak numpuk di triwulan IV. Tapi karena eksekutif terlalu santai, proyek orang tidak mau diperiksa, tidak diserahterimakan. Tapi begitu mepet waktu baru bekerja.

Nah bagi kontraktor yang agak nakal, dia senang kondisi seperti ini. Karena meskipun proyeknya belum selesai akan tetap dibayar,” ujarnya.

Untuk itu, ia mengimbau agar pada APBD 2016 proyek fisik lebih cepat ditender.

Menurutnya, jika APBN saja bisa ditender lebih awal, lalu mengapa APBD tidak bisa

melakukan hal yang sama.

Menurutnya eksekutif perlu menjawab hal tersebut.

Dikatakan Muzihir, dengan dilelang lebih awal, kualitas pengerjaan fisik tidak menjadi tergesa-gesa. Karena jika dikerjakan dalam kondisi dikebut, akan berpengaruh pada kualitas fisik proyek. Sehingga dengan begitu, penyerapan anggaran menjadi tidak dipaksakan.

“Karena itu kita minta, begitu diketok anggarannya, hari itu juga mulai ditender.

Prosesnya didahulukan dulu. contohnya rumah sakit umum. waktu itu saya bilang sulit dia jadi, lelangnya terlambat, dan ternyata itu betul, sampai sekarang masih ada orang kerja,” ujarnya.

Selain terlambatnnya penyelesaian proyek yang kemudian menjadi temuan BPK, yang menjadi kehawatiran Muzihir juga bahwa penyerapan anggaran sangat berpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi. Karena jika uang itu mengendap di kas daerah dan tidak berputar, maka prekonomi akan lesu dan pertumbuhanya melambat. (ndi)

Mataram (Suara NTB) – Polisi belum menemukan petunjuk kuat yang mengarah pada dugaan bahwa memang benar yang bergabung dalam jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan Santoso adalah warga NTB. Namun, polisi tetap mewaspadai segala kemungkinan yang bisa terjadi, seperti menjadikan NTB sebagai tempat singgah dari pelarian, ataupun sebagai tempat perekrutan.

Sebab kondisi demografis dan geografis NTB yang mendukung masuknya jaringan Islam garis keras tersebut.

“Baru ada dugaan, ini masih kita pelajari belum bisa ngomong. Belum ada dasar kuat bahwa yang bersangkutan (bergabung) seperti yang dimaksud. Ini masih miripmirip, belum bisa dipastikan.

Ini masih kita jajaki, masih kita selidiki kebenarannya,” ungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Kurdi, SIK saat ditemui di Masjid Baitussalam Polda NTB, Senin (4/1).

Pihaknya masih menelisik nama-nama yang terkait dengan informasi yang diberikan oleh Polda Sulawesi Tengah tersebut. Setelah melakukan penjajakan awal, pihaknya belum menemukan kesesuaian antara nama yang diberikan dengan nama yang ditemukan. “Apakah benar masyarakat NTB yang meninggalkan wilayah ini benar seperti yang dimaksud,” terangnya.

Ia menambahkan, Polda NTB perlu bekerja ekstra dalam mengidentifikasi dugaan bergabungnya namanama ke jaringan MIT di Poso, Sulawesi Tengah tanpa adanya keterangan tambahan berupa foto dari masing-masing identitas. Sebab, ditemukan kecenderungan bahwa para anggota jaringan yang baru bergabung merubah namanya dengan berbagai alias.

“Kita hanya terima nama tanpa disertai dengan fotonya.

Kalau ada fotonya kan bisa segera kita cocokkan, benar itu nggak orangnya. Karena biasanya yang masuk bergabung ke organisasi tertentu biasanya namanya berubah. Misalnya, yang di sini namanya Siti begitu di sana berubah jadi Umi. Ini kita masih pelajari,” jelasnya.

Pihaknya juga masih memerlukan pembuktian lebih lanjut mengenai sejumlah nama tersebut yang diduga adalah istri dari terduga teroris yang pernah disergap oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror beberapa waktu lalu. “Ya itu semua kemungki-

nan bisa terjadi. Tetapi kita perlu pembuktian lagi. Kita belum ada data soal itu,” ungkapnya.

Atensi Khusus Terorisme Menjangkiti NTB Berdasarkan pemetaan Polda NTB, kata Kurdi, jaringan terorisme khususnya Islam garis keras (Igaras) memiliki kecenderungan mencari daerah-daerah dengan penduduk mayoritas muslim. Pihaknya memberi atensi khusus sebab masyarakat Indonesia dikenal permisif terhadap setiap warga baru yang datang dan NTB mempunyai karakteristik yang memenuhi kriteria tersebut.

“Di wilayah NTB ini kan mayoritasnya Islam sehingga ini menjadi potensi yang harus kita waspadai. Indonesia kan permisif dengan hal-hal yang berbau Islam. Orang yang pakai jubah yang jenggot itu diterima begitu saja. Dianggap orang baik semuanya, padahal kan belum tentu baik. Membawa misi-misi tertentu atau tidak kan kita tidak tahu. Sementara, sudah sepatutnya, hal-hal yang berbau Islam itu kan rahmatan lil alamin.

Tidak mungkin Islam itu merusak, itu tidak ada,” jelasnya.

Ia meminta masyarakat untuk waspada terhadap orang asing yang ingin tinggal dan mendiami suatu tempat.

Kewaspadaan itu dapat diterapkan dengan lebih sigap dan teliti tentang maksud dan dan tujuan orang tersebut tinggal.

“Yang penting itu masyarakat harus waspada, sebenarnya orang ini siapa atau mau apa, tidak hanya dilihat covernya atau fisiknya saja,” ujarnya.

Sementara di sisi lain, lanjut Kurdi, masih ada sejumlah daerah di NTB yang belum terjamah, baik oleh Polri, TNI, bahkan oleh pemerintah sekalipun. Geografis NTB, khususnya di Dompu dan Bima yang berupa pegunungan dan hutan sehingga karakteristik tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat persembunyian maupun perekrutan.

“Bisa jadi juga sebagai tempat bersembunyi, misal di tempat lain dikejar-kejar bisa jadi sembunyi di tempat kita. Secara geografis memungkinkan, itu di wilayah Dompu Bima masih banyak hutan-hutan belum tersentuh oleh aparat, baik polisi, TNI, dan pemerintah daerah. Dari Dinas Kependudukan juga tidak mampu begitu ada orang masuk ini harus langsung terdaftar,” ungkapnya. Ia menegaskan bahwa masih perlu pembenahan-pembenahan secara menyeluruh agar upaya penanganan terorisme mampu diwujudkan secara optimal. (why)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Selasa, 5 Januari 2016

Halaman 9

Biennale Pameran Seni Rupa Nusantara

NTB Berpeluang Jadi Tuan Rumah Mataram (Suara NTB)Tahun ini akan ada Biennale Pameran Seni Rupa Nusantara. NTB dinilai memiliki peluang untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraannya.

“NTB sangat memungkinkan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaran pameran ini. Saya jamin bahwa saya siap mendatangkan para perupa senusantara agar hadir mengikuti pameran disini,” kata perupa Zaeni Mohammad, Senin (4/1).

Dikatakan, Biennale tidak sekadar ajang laporan berkarya bagi para seniman, khususnya para perupa. Biennale merupa-

Suara NTB/ist)

PENAYANGAN PERDANA - Pencipta Star Wars George Lucas (kiri) dan sutradara JJ Abrahms berfoto bersama di saat penayangan perdana “Star Wars: The Force Awakens” di Hollywood, California.

Star Wars Kalahkan ”Titanic” dan “Jurassic World”

kan suatu wadah untuk saling mengisi antara para perupa dengan apresian. Banyak nilai pendidikan yang ditawarkan melalui karya-karya para perupa.

“Seni rupa itu tidak hanya berupa lukisan. Video art, maupun seni instalasi juga termasuk sebagai seni rupa,” lanjutnya.

Menurut Zaeni, biennale-biennale yang sudah terbangun di kota-kota besar berupa Band-

ung, Jogja dan Jakarta telah dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Media perkembangan berkarya dalam dunia seni rupa ini membutuhkan tempat yang segar, netral serta ada kompetitor dari kalangan perupa di daerah yang menjadi tuan rumah.

“Daya ungkap para perupa di daerah ini lumayan potensial. Dan jika kita ajak bersanding dengan perupa-perupa luar, kita punya rasa percaya

diri yang tinggi. Perupa-perupa kita siap bersaing dalam sebuah kompetisi,” ujarnya.

Tidak sembarang perupa bisa mengikuti biennale pameran seni rupa. Perupa yang bisa terlibat dalam ajang ini adalah seniman-seniman yang produktif, ukurannya para perupa ulung yang menelurkan karya secara ajeg.

“Kalau perupa yang berkarya ketika ada ajang tertentu, itu tidak bisa masuk. Seleksinya lumayan ketat. Biennale hanya menampilkan perupa-perupa ulung yang bernafas untuk berkarya,” tuturnya.

Seniman-seniman yang orientasinya hanya berkarya menyambung nafas sangat tidak memungkinkan mengikuti pameran. Itulah sebabnya, karyakarya seni yang tampil di “panggung” biennale adalah karyakarya monumental balutan tangan para seniman ulung.

PerupayangakrabdisapaKang Zei ini sangat yakin, penyelenggaraan biennale seni rupa nusantara di NTB ini dapat menyedot perhatian publik. Pameran ini, dapat sekaligus menjadi langkah untuk menggait tamu (wisatawan) baik dari domestik maupun mancanegara. (met)

Pariwisata

Los Angeles “Star Wars: The Force Awakens” memecahkan rekor box office “Titanic” dan “Jurassic World” dan “Avatar” tampaknya akan menjadi target selanjutnya.

Menurut Box Office Mojo, “The Force Awakens” mendominasi box office Tahun baru dengan perkiraan pendapatan 34,5 juta dolar AS di Amerika Serikat pada Jumat, menambah penghasilan petualangan fiksi ilmiah itu di pasar Amerika Serikat menjadi 686,5 juta dolar AS hanya dalam 15 hari setelah pemutaran perdana.

Film garapan sutradara JJ Abrams itu sekarang menjadi film dengan dengan pendapatan tertinggi di antara tujuh film Star Wars serta mengungguli pendapatan domestik film “Jurassic World” yang tercatat 652,3 juta dolar AS pada 2015 dan “Titanic” dengan hasil 658,7 juta dolar AS tahun 1997.

“The Force Awakens” kini menjadi film dengan penjualan domestik terbesar kedua sepanjang masa di bawah “Avatar”, yang menjadi juara box office sepanjang masa dengan pendapatan domestik 760,5 juta dolar AS tahun 2009.

Star Wars juga tercatat sebagai film paling laris sepanjang masa ketujuh di seluruh dunia dengan hasil penjualan tiket global sekitar 1,4 miliar dolar AS. Setelah Star Wars, ada film komedi “Daddy’s Home” yang dibintangi Will Ferrel dan Mark Wahlberg di peringkat kedua dengan pendapatan Jumat sebesar 11,5 juta dolar AS dan total 76,2 juta dolar AS di pasar domestik Amerika Serikat.

“The Hateful Eight” dari Quentin Tarantino berada di posisi ketiga dengan pendapatan 6,4 juta dolar AS, komedi Tina Fey-Amy Poehler “Sisters” di peringkat keempat dengan 4,8 juta dolar AS dan “Alvin and the Chipmunks: The Road Chip” menempati urutan kelima dengan estimasi hasil 4,4 juta dolar AS pada Jumat, demikian seperti dilansir laman LA Times. (ant/bali post)

Target Tiga Juta Wisatawan Terlalu Muluk

Konser Berbayar Efektif Siasati Emma Watson Dukung Pemain Pembajakan Baru Harry Potter

(Suara NTB/ist)

Bekasi (Suara NTB) Penyanyi Glenn Fredly (40) menilai konser musik berbayar adalah solusi efektif untuk memperbaiki industri musik nasional.

“Di tengah keterpurukan industri musik tanah air akibat maraknya pembajakan hingga mengakibatkan lesunya penjualan album, penyelenggaraan konser berbayar sangat penting untuk menjaga ekosistem musik agar tetap eksis,” kata dia di Bekasi, Sabtu malam.

Menurut dia, tawaran konser berbayar itu datang dari manajemen Summarecon Mal Bekasi untuk meramaikan acara tahun baru bersama warga Bekasi. “Ini patut diapresiasi,” katanya.

Menurut penyanyi yang tergabung dalam Trio Lestari bersama Tompi dan Sandy Sandoro itu, penikmat musik dalam negeri harus belajar mengapresiasi karya dan tidak terus membiarkan kesenjangan antara musisi tanah air dan musisi luar negeri.

“Masa iya rela merogoh kocek banyak untuk nonton aksi musisi tanah air yang datang menggelar konser di Indonesia, sedangkan musisi tanah air maunya dinikmati karyanya dengan gratis,” kata Glenn. Jika kesenjangan itu terus dibiarkan, ekosistem musik menjadi rusak dan seniman tidak akan memiliki produk yang bisa bersaing di kancah internasional.

“Maka dari itu, mari sama-sama mengapresiasi karya para seniman agar kami terus termotivasi menelurkan karya yang lebih baik lagi,” ujarnya. Glenn berencana kembali melepas album tahun ini setelah terakhir merilisnya pada 2012.

“Kecuali untuk tujuan sosial atau kemanusiaan, saya siap berpartisipasi tanpa dibayar,” kata Glenn. Dalam waktu dekat, ia juga akan melempar film ketiga yang diproduserinya berjudul Surat dari Praha yang mulai bisa disaksikan di bioskop pada 28 Januari 2016. (ant/bali post)

London Aktris Emma Watson menunjukkan dukungannya untuk pemeran Hermione Granger di lakon teater Harry Potter and The Curses Child, Noma Dumezweni.

“Tidak sabar melihat Naomi Dumezweni jadi Hermione di panggung tahun ini,” tulis @EmWatson, seperti yang dikutip dari laman NME Music.

Pemilihan Dumezweni sebagai Hermione Granger menuai perdebatan di kalangan penggemar yang tidak meny-

etujui tokoh tersebut berkulit hitam.

Tetapi, pandangan tersebut dipatahkan oleh argumen J.K Rowling melalui cuitan “Kanon: mata coklat, rambut lebat dan sangat pintar. Kulit putih tidak pernah disebut.

Rowling suka Hermione hitam”.

Harry Potter and The Cursed Child menceritakan Harry Potter dan sahabat karibnya Ron Weasley dan Hermione Granger yang bekerja di Kementerian Sihir. Aktor Jamie Parker dan Paul

Thornley masing-masing berperan sebagai Harry Potter dan Ron Weasley.

Harry Potter and The Cursed Child akan dimainkan di Palace Theatre, London, Inggris Raya pada 30 Juli 2016.

Rowling juga menyiapkan prekuel serial Harry Potter, berlatar 70 tahun sebelum sang penyihir lahir, yang menceritakan petualangan Newt Scamander, salah seorang penulis buku sihir. Diperankan Eddie Redmayne, Scamander bertualang di kota New York. (ant/bali post)

Lakon ”Bila Malam Bertambah Malam”

(Suara NTB/ist)

Genderang Cinta, Kasta dan Sejarah Mataram (Suara NTB)“Bila malam bertambah malam” begitu judul yang dipakai sastrawan Putu Wijaya untuk salah satu naskah drama yang ditulisnya. Lakon tersebut dipentaskan sanggar Teater Putih, Minggu (3/1) malam.

Drama yang kreasikan berbentuk teater oleh sastrawan di pulau dewata ini begitu apik. Lakon itu ibarat sebuah tetabuhan genderang yang menderingkan cinta, kasta maupun sejarah perang puputan yang pernah terjadi di pulau Bali. Putu

Wijaya bahkan menyisipkan secara tersurat tentang nama salah satu tokoh yang menjadi penghianat dalam insiden peperangan itu. Nama tokoh tersebut ialah I Gusti Ketut Mantri.

“Naskah ini sebetulnya bercerita tentang masyarakat di pulau Bali yang menentang pernikahan beda kasta. Jadi tokoh bernama Gusti Biyang sangat keras melarang anaknya bernama I Gusti Ngurah yang ingin menikahi Nyoman yang berkasta Sudra,” jelas Zul Fahmi, Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Fakultas (UKM-F) Teater Putih yang berperan sebagai

sutradara pementasan malam itu ketika ditanya Suara NTB, Senin (4/1).

Lakon yang diperankan oleh empat orang pemain teater ini akan dipentaskan di pulau Bali beberapa waktu mendatang. Tokoh Gusti Biyang dalam lakon tersebut diperankan oleh Dian Oktaviani, mahasiswi semester lima program studi pendidikan bahasa sastra Indonesia dan daerah dan Rafi Rendra sebagai sosok Wayan. Sementara tokoh Ngurah diperankan oleh Sabahul Masan, Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Unram. (met)

Mataram (Suara NTB)Strategi pemasaran industri pariwisata NTB dinilai masih sangat lemah.

Target tiga juta wisatawan untuk tahun 2016 ini terlalu muluk.

“Berkaca dari kondisi pariwisata kita hari ini, kalau target kunjungannya tiga juta wisatawan menurut saya itu terlalu muluk. Target itu tidak realistis dengan standar kemampuan yang ada,” kata Agus Mulyadi Ketua Asosiasi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata, Dosen Akademi Pariwisata Mataram, Senin (4/1).

Menurutnya, pemasangan target angka kunjungan wisatawan harus diukur serta disesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai target yang dipampang tidak dilandasi dengan perhitungan yang masuk akal.

Lebih-lebih pemasangan target besar-besaran seperti itu cukup rentan dijadikan intrik untuk menggait anggaran berpromosi yang jumlahnya tidak sedikit.

“Lompatan angka penargetannya lumayan fantastis. Dan ini tidak realistis bagi saya karena tidak bisa masuk dalam nalar akal sehat kita. Bayangkan, target kunjungan dua juta wisatawan untuk tahun ini saja dicapai dengan susah payah,” lanjutnya.

Menaikkan standar target angka kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun itu penting. Akan tetapi, nampaknya NTB belum siap untuk melakukan lompatan sejauh angka 2 juta dan langsung menuju 3 juta. Hal ini harus diperhitungkan kembali dengan mengukur kekuatan pembangunan yang dimiliki.

“Kekuatan untuk mendatangkan wisatawan baik domestik maupun asing saja masih sangat lemah. Melalui jalur penerbangan misalnya, adakah penerbangan esktra yang kita siapkan misalnya untuk mengantisipasi memomentum membeludaknya penumpang. Yang terjadi malah penutupan rute penerbangan,” bebernya.

Ia berharap pemerintah mempertimbangkan kembali target angka yang lumayan fantastis yang diusung tersebut. Lebih-lebih, dampak langsung industri pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat belum terlihat secara signifikan. Buktinya, kontribusi industri pariwisata dalam membantu penentasan angka kemiskinan di daerah ini tidak begitu terlihat.

“Kejar Setoran” Selain menawarkan

keindahan alam sebagai daya tarik pemikat kunjungan wisatawan, khazanah kebudayaan masyarakat di daerah ini dapat menjadi destinasi wisata alternatif yang patut dikembangkan.

Sayangnya, pemahaman tentang khazanah budaya untuk dijadikan destinasi wisata sampai sejauh ini masih salah kaprah.

Celakanya ketika terjadi salah kaprah, cenderung kebudayaan yang awalnya berupa nilai-nilai maupun konsep dalam menjalani kehidupan akhirnya menjadi semacam komoditi. Lantas, setelah menjadi komoditi yang lalu diwujudkan sebagai sebuah benda melalui simbol-simbol, maka ruh dari kebudayaan itu sendiri akan menghilang. Ketika ruh kebudayaan itu telah hilang, maka tidak ada khazanah yang bisa ditemukan dalam kebudayaan itu snediri.

“Kalau memasang target berupa angka-angka seperti itu, kecenderungan kesannya kita sedang mengejar target.

Kebudayaan kita yang diberdayakan dalam dunia pariwisata akan berujung terkomodifikasi,” ungkap Dr. Muhammad Fajri peneliti kebudayaan di Mataram.

Menurutnya, ketika kebudayaan telah dibendakan melalui wujud simbol-simbol, maka yang dibicarakan hanyalah soal peradaban.

Praktek wisata budaya yang diaplikasikan selama ini bersifat eksploitasi, bukan sebaliknya eksplorasi. Peragaan kebudayaan melalui simbol dalam ajang atau event tertentu dapat berujung fatal. Dampaknya sangat rentan terutama berpotensi menghacurkan kebudayaan yang asli.

“Orientasinya, kalau kita mengejar target, mana kebudayaan yang dinilai memiliki nilai jual, nilai tawar maka itulah yang berupaya diangkat. Padahal kan tidak harus seperti itu,” bebernya.

Dalam ilmu budaya ditemukan klasifikasi nilai yang kuat, nilai yang mampu memperkuat kebudayaan sebagai sebuah karakter dan indentitas. Selain itu, terdapat pulau nilai yang lemah. Inilah sesuatu yang dapat menghancurkan kebudayaan itu sendiri.

Maka, jangan sampai karena pemangku kebijakan yang membidangi sektor di pariwisata daerah ini hendak mengejar setoran, lantas kebudayaan dieksploitasi sampai khazanah dan nilai-nilai kandungannya menghilang. (met)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 5 Januari 2016

Berharap Lebih Berkualitas MEMASUKI tahun ajaran baru 2016, banyak mimpi yang dicanangkan sekolahsekolah demi menyongsong tahun 2016 yang lebih cerah. SMA Hang Tuah 3 Mataram misalnya, berharap agar tahun ini lebih berkualitas bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dihubungi Suara NTB, Senin (4/1), Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram, Abdul Majid, mengungkapkan harapannya agar sekolah (Suara NTB/dok) yang ia pimpin lebih berkualAbdul Majid itas dan memiliki daya saing. “Kita harapkan agar lebih berkualitas lagi,” terang pria yang juga menjabat ketua Pemuda Bulan Bintang NTB ini.

Kualitas, ungkapnya, merupakan harapan setiap orang, hal itu penting karena sebagai bukti ada perkembangan dari setiap proses yang dilaluinya. Tak hanya itu, kualitas juga menandakan adanya proses yang baik.

Selain berharap lebih berkualitas, Majid berharap agar sekolah-sekolah swasta lebih diperhatikan lagi oleh Pemerintah Kota Mataram terlebih dalam waktu dekat akan menghadapi ujian nasional (UN) yang tentunya menjadi ajang evaluasi proses kegiatan belajar mengajar.

Tak sampai disitu, Majid juga berharap agar pemerintah memasukkan sekolah-sekolah swasta dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) tidak seperti tahun sebelumnya yang hanya menerima janji dari Dikpora, namun urung ditepati. “Kita tetap kawal PPDB sama UN, pelajaran besar ialah UN sama PPDB,” ujarnya.

Pihaknya berkomitmen akan tetap mengawal proses PPDB di 2016 dan mendesak Dikpora Kota Mataram mengakomodir sekolah-sekolah swasta. (dys)

Halaman 10

Guru Malas Dilarang Terima Sertifikasi Selong (Suara NTB) Pada tahun 2015 lalu, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp 319 miliar khusus untuk pembayaran tunjangan sertifikasi guru di Lombok Timur (Lotim). Pembayaran ini diberikan pada guru non PNS maupun PNS yang sudah disertifikasi. Namun, bagi guru-guru yang malas dilarang keras menerima pembayaran sertifikasi sebesar satu kali gaji.

Penegasan ini disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, H. Muhammad Juhad didampingi Operator Aneka Tunjangan Dikpora Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Dikpora Lotim, H. Abidillah di kantor Dikpora, Senin (4/1).

Menurutnya, guru yang malas dilihat dari absensi.

Artinya, ketika tidak mencukupi standar waktu sesuai dengan petunjuk teknis pencairan dana sertifikasi, maka dana sertifikasi tidak akan diberikan. Hal ini juga dibuktikan jajaran Dikpora dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah

sekolah beberapa waktu lalu.

Selain guru malas, sesuai aturan guru yang cuti melahirkan, umrah, cuti sakit dan alasan lainnya pun tidak bisa dibayarkan tunjangannya.

Tunjangan sertifikasi ini hanya dibayar kepada guru yang rajin masuk dan berada di depan ruang kelas melakukan aktivitas belajar. Terhadap yang cuti, dilakukan pemblokiran. Dana pun dipastikan langsung masuk ke kas negara.

“Jadi dengan alasan apapun, kalau kurang dari waktu jam mengajar itu tidak akan dibayar,” tegasnya.

Ditambahkan, dilakukan pemblokiran juga, karena alasan lain. Khususnya terhadap sertifikasi guru non PNS. Te-

muan di lapangan, ada sejumlah guru yang SK pengangkatannya masih SK dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Dikpora. Perkiraannya, SK ini ke depan tidak bermasalah.

Aturan juga menyebutkan, soal waktu minimal 6 jam waktunya di sekolahnya yang didefinitifkan sesuai SK Bupati. Terdapat sekitar 25 orang yang mengalami kasus seperti itu. Selanjutnya, terhadap seluruh guru yang sudah lengkap syarat administrasinya, pembayaran tunjangan sertifikasi mengalami molor. Akan tetapi hal itu terjadi bukan tanpa alasan. “Alasan banyak hari libur sehingga menyebabkan terjadi molor,” alasannya.

(Suara NTB/rus)

H. Muh Juhad dan H. Abidillah Saat ini, Juhad memastikan seluruh pembayaran tunjangan sebanyak 6 ribu guru yang sudah sertifikasi pada Triwulan IV sudah direalisasikan melalui rekening masing-

masing. “Guru SD tangal 31Desember 2015 lalu sudah bisa diambil di rekening masing-masing, kalau tingkat SMP/SMA bisa dicek sekarang,” tegasnya. (rus)

UNBK Diklaim Mampu Minimalisir Kecurangan Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada 2016 mendatang diklaim mampu meminimalisir kecurangan pada pelaksanaan UN. Hal tersebut diyakini SMAN 5 Mataram sebagai salah satu sekolah yang akan menyelenggarakan UNBK. Kepala SMAN 5 Mataram, Abdurrosydin, menilai pelaksanaan UNBK dapat mengurangi potensi terjadinya kecurangan pada pelaksanaan UN. Hal tersebut dinilainya sangat positif untuk mempertahankan status sekolah berintegritas yang barubaru ini diberikan pemerintah pusat melalui Kemendikbud.

“Jika menggunakan UNBK akan meminimalisir tingkat kecurangan menjadi 0 persen karena setiap anak menghadapi soal berbeda di waktu yang bersamaan. Kalau dia mau ngerepek, dia korbankan waktu, satu soal didesain tiga menit rugi dia untuk lihat pengawas dan lain sebagainya, waktunya berkurang terus. Jadi nanti selama waku 90 menit siswa akan menjawab soal-soal itu,” jelasnya.

Sementara guna mematangkan kesiapan UNBK, Abdurrosydin mengemukakan pihaknya sudah sangat siap dengan sebelumnya telah menggelar ujian sekolah dan ujian semester berbasis komputer. “Kami sudah melakukan ujian semester kemarin dengan menggunakan sistem komputer, meski hanya terbatas pada mapel tertentu saja”.

Meski mengaku siap melaksanakan UNBK, Abdurrosydin mengeluhkan kekurangan jumlah komputer yang hanya baru berjumlah 60 unit komputer. Jumlah itu masih belum cukup, karena jumlah siswa peserta UNBK 2016 sebanyak 390 orang. “Itu baru tercukupi 50 persen, jumlah siswa SMALA yang akan ikut UN 390 orang dengan rasio satu komputer tiga siswa, kami butuh tambahan 120 komputer”.

Selain meminta tambahan unit komputer, pihaknya akan mengkoordinasikan kekurangan ini dengan orang tua siswa agar siswa yang mempunyai laptop dengan spesifikasi memenuhi standar dapat dipinjam selama pelaksanaan UN yang akan digelar tanggal 4, 5, 6, 7, 11 dan 12 April mendatang.

“Teknisnya seperti UKG, satu mapel satu hari dibuat tiga shift mulai pukul 07.30, 10.30 dan 14.00, jadi tiga shift. Kita ingin menggunakan pendekatan evaluasi menggunakan IT baik itu melalui UNBK maupun kita gunakan pembelajaran digital”.

Adanya perubahan pola pelaksanaan UN ini akan berpengaruh terhadap pada jam kerja para pengawas dan operator komputer. Pihaknya pun berharap agar pemerintah mampu menyesuaikan kondisi tersebut dengan cara menambah jumlah honor para pengawas. “Tentu penyelenggaranya pasti repot, mudahan pemerintah ada itikad baik agar honor petugasnya ditambah, karena sistem yang berbeda,” pungkasn y a .

Abdurrosydin (dys)

(Suara NTB/use)

HARI PERTAMA - Mengisi hari pertama masuk sekolah, siswa di SMAN 1 Gunungsari sedang membersihkan kelas dan halaman sekolah. Termasuk menerima pengarahan dari wali kelas.

Hari Pertama Masuk Sekolah

SMAN 1 Gunungsari Bagikan Program ke Guru dan Siswa Giri Menang (Suara NTB) Memasuki awal semester setelah libur selama dua pekan, sekolah-sekolah mulai melakukan bersih-bersih. Selain bersih-bersih dan menata kelas, pihak sekolah mensosialisasikan program serta jadwal pelajaran yang sudah disusun untuk dilaksanakan baik oleh para guru maupun para siswa.

Seperti yang dilakukan SMAN 1 Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Di hari pertama masuk sekolah, Senin (4/ 1) para guru mengarahkan siswa bersih-bersih ruang kelas sekaligus memberikan motivasi dan pengarahan..

Menurut Kepala SMAN 1 Gunungsari Hairuddin, pem-

bagian tugas diselesaikan selama liburan bersama dengan wakil kepala sekolah dan tim yang dibentuk. Tepatnya, empat hari sebelum masuk program-program dan tugas tersebut telah rampung. “Alhamdulillah pembagian tugas mengajar, tugas tambahan bahkan jadwal pelajaran sudah selesai,” terang Hairuddin pada Suara NTB, Senin kemarin.

Itu artinya, di hari pertama Senin, pihaknya langsung menyebar tugas-tugas dan SK kepada guru-guru. Begitu juga kepada para ketua kelas, sudah dibagikan jadwal mata pelajaran. Namun karena dua pekan tak masuk, hari pertama diisi dengan kegiatan ber-

sih-bersih ruang yang kotor dan wali kelas memberikan motivasi dan pengarahan kepada para siswa. “Jam pertama sampai jam ke-4, kita bersihbersih dilanjutkan dengan mengajar,” terangnya.

Di hari pertama, selain pengarahan dan memberikan motivasi, pihak sekolah juga melakukan evaluasi terhadap prestasi-prestasi yang telah diraih oleh siswa-siswi setempat. Diakuinya, pada pengujung tahun 2015 dan awal tahun 2016, SMAN 1 Gunungsari memperoleh prestasi yang luar biasa.

Pertama, ujarnya, di akhir 2015 SMAN 1 Gunungsari mendapat prestasi sebagai pendatang baru terbaik dalam

Festival Teater dan nomine aktris terbaik Tingkat Provinsi NTB. Sementara di tingkat Lombok Barat, siswa SMAN 1 Gunungsari meraih peringkat 1 dalam Festival Band. “Kemudian di awal, tahun 2016 ini anak kita tahun ini diseleksi untuk ikut kegiatan Siswa Keliling Nusantara. Mungkin semacam studi banding pelajar antardaerah,” tuturnya.

Sementara itu, untuk 2016 banyak target yang ingin dicapai SMAN 1 Gunungsari, mulai dari optimalisasi program tahunan sekolah, baik di bidang akademik maupun non akademik. Apalagi sebentar lagi sekolah akan menghadapi UN (Ujian Nasional). Di mana dalam UN ini akan ada

pergeseran dalam penentuan kelulusan. Jika sebelumnya yang menentukan nilai dan kelulusan adalah dari pusat, namun kini yang menentukan adalah pihak sekolah. Bukan saja nilai integritas namun juga nilai-nilai kejujuran.

Meski demikian, pihaknya optimis, program-program yang telah disusun tersebut bisa dicapai dengan optimalisasi program belajar mengajar, optimalisasi kegiatan yang ada di sekolah, optimalisasi pendidikan karakter serta kerjasama orang tua dan masyarakat. “Insya Allah dengan kolaborasi semua program-program ini seberat apapun tujuan itu bisa kita capai,” pungkasnya.(use)

(Suara NTB/dok)

SMAN 5 Mataram Siap Pertahankan Status Sekolah Berintegritas Mataram (Suara NTB) SMAN 5 Mataram salah satu sekolah yang memperoleh status sebagai sekolah berintegritas dalam menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) 2015 dan telah mendapatkan apresiasi dari Presiden. Sekolah lain yang memperoleh status berintegritas yaitu SMAN 1 Mataram, SMAN 3 Mataram, SMAN 5 Mataram, SMAN 1 Sumbawa Besar, SMPN 1 Mataram, SMPN 2 Mataram, SMPN 6 Mataram dan SMPN 1 Selong.

Ditemui, Senin (4/1), Kepala SMAN 5 Mataram, Abdurrosydin mengaku bangga sekolah yang ia pimpin dianggap mampu menyelenggarakan UN yang berintegritas. Hal tersebut lantas

mendapat apresiasi dari Presiden karena melihat SMALA sebutan SMAN 5 Mataram sebagai salah satu sekolah dengan penyelenggaraan UN berintegritas tinggi di atas nilai 92.

“Jadi SMALA itu masuk kuadran satu, dengan nilai UN tinggi dan integritas tinggi,” terangnya bangga.

Adapun kriteria penilaian sekolah berintegritas, pemerintah melalui Pusat Penilaian Kemendikbud memiliki instrumen sebagai salah satu cara mereka mengetahui tingkat integritas mereka tinggi, salah satunya ialah dengan melihat pola jawaban UN pada saat mengikuti UN “Pola jawaban siswa itu tidak sama, tidak sama dalam arti pilihan jawaban yang tidak tepat dari semua jawaban itu

paling tidak terlihat sama”.

Penilaian lain ialah dengan cara memetakan hasil UN secara individu atau massif, misalnya per kelas, per sekolah, per kota/kabupaten dan per provinsi di samping dengan menganalisis hasil jawaban siswa.

“Instrumen yang mereka gunakan sangat teruji dan ilmiah dengan menggunakan metode statistik tingkat tinggi. Indeks integritas itu ada dua nilainya baik dan kejujurannya baik,” jelasnya.

Pihaknya pun siap mempertahankan reputasi yang diperoleh tersebut terlebih ke depan pihaknya akan menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), sehingga mampu meminimalisir kecurangan. (dys)

UKG 2015

Tujuh Provinsi Raih Nilai Terbaik Jakarta (Suara NTB) Sebanyak tujuh provinsi mendapat nilai terbaik dalam penyelenggaraan uji kompetensi guru (UKG) tahun 2015. Nilai yang diraih tersebut merupakan nilai yang mencapai standar kompetensi minimum (SKM) yang ditargetkan secara nasional, yaitu rata-rata 55.

Tujuh provinsi tersebut adalah DI Yogyakarta (62,58), Jawa Tengah (59,10), DKI Jakarta (58,44), Jawa Timur (56,73), Bali (56,13), Bangka Belitung (55,13) dan Jawa Barat (55,06).

Dikutip dari laman www.kemendikbud.go.id, Senin (4/1), Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Sumarna Surapranata, menjelaskan, UKG tahun 2015 menguji kompetensi guru untuk dua bidang, yaitu pedagogik dan profesional.

Rata-rata nasional hasil UKG 2015 untuk kedua bidang kompetensi itu adalah 53,02.

Selain tujuh provinsi di atas yang mendapatkan nilai se-

(Suara NTB/ist)

Sumarna Surapranata suai standar kompetensi min- 48,94, yakni berada di bawah imum (SKM), ada tiga provin- standar kompetensi minimal si yang mendapatkan nilai di (SKM), yaitu 55. Bahkan untuk atas rata-rata nasional, yaitu bidang pedagogik ini, hanya Kepulauan Riau (54,72), ada satu provinsi yang nilainSumatera Barat (54,68) dan ya di atas rata-rata nasional sekaligus mencapai SKM, Kalimantan Selatan (53,15).

Menurutnya, jika dirinci lagi yaitu DI Yogyakarta (56,91).

“Artinya apa? Pedagogik untuk hasil UKG untuk kompetensi bidang pedagogik saja, berarti cara mengajarnya yang rata-rata nasionalnya hanya kurang baik, cara mengajarn-

ya harus diperhatikan,” ujar Pranata.

Pranata mengatakan, setelah nilai UKG dilihat secara nasional, nanti akan dilihat lagi secara rinci hasil UKG per kabupaten/kota, dan hasil UKG per individu (guru). “Ada pertanyaan, ini data hasilnya mau diapakan? Dengan data ini kita dapat potret untuk kita memperbaiki diri,” katanya.

Ia mencontohkan, ada guru yang mendapat nilai rata-rata 85. Namun meskipun nilai tersebut baik, setelah dianalisis hasilnya, guru tersebut memiliki kekurangan di beberapa kelompok kompetensi.

“Dia ada kekurangan di tiga kelompok, yaitu kelompok kompetensi 1, kelompok kompetensi 4, dan kelompok kompetensi 6. Maka dia harus memperbaikinya,” tutur Pranata.

Salah satu instrumen untuk meningkatkan kompetensi guru itu adalah dengan pelatihan dan pendidikan yang lebih terarah sesuai dengan hasil UKG. (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 5 Januari 2016

Hasil Pertandingan Sepak Bola Liga Primer Inggris Sabtu, 2 Januari 2016 23:00 Arsenal 1 - 0 Newcastle United 23:00 Sunderland 3 - 1 Aston Villa Minggu, 3 Januari 2016 01:30 Watford 1 - 2 Manchester City 21:30 Crystal Palace 0 - 3 Chelsea 23:00 Manchester United 2 - 1 Swansea City 24:00 Everton 1 - 1 Tottenham Hotspur La Liga Spanyol Minggu, 3 Januari 2016 23:00 Real Betis 0 - 4 Eibar 23:00 Granada 2 - 1 Sevilla Senin, 4 Januari 2016 03:30 Valencia 2 - 2 Real Madrid 01:15 Deportivo La Coruña 1 - 2 Villarreal 01:15 Athletic Club 2 - 2 Las Palmas

Jadwal Siaran Langsung Sepak Bola Serie A Italia Rabu, 6 Januari 2016 22:00 Chievo Verona vs AS Roma @beIn Sport 1 22:00 Juventus vs Hellas Verona @Festival 22:00 AC Milan vs Bologna @Quad Sport 22:00 Palermo vs Fiorentina @Outdoor Capital One Cup Rabu, 6 Januari 2016 04:00 Stoke City vs Liverpool @SCTV Kamis, 7 Januari 2016 04:00 Everton vs Manchester City @SCTV

Ridwan Pilih Mundur dari Pelatnas Mataram (Suara NTB) Atlet unggulan NTB, Ridwan punya pertimbangan sendiri dalam menentukan karirnya di atletik. Atlet asal Sumbawa itu memilih mundur dari Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) persiapan SEA Games 2017 dengan alasan ingin fokus menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) Jawa Barat (Jabar), Agustus 2016.

Demikian dikatakan Ridwan dalam pertemuan dengan pengurus KONI NTB di Mataram, Senin (4/1) kemarin.

Ridwan mengungkapkan alasan dirinya mundur di Pelatnas SEA Games 2017 karena ingin fokus menghadapi PON 2016. Menurutnya apabila dia memaksakan diri mengikuti Pelatnas, dia khawatir tidak bisa fokus di nomor spesialisnya, karena memang di Pelat-

nas dia diharuskan fokus latihan di nomor 5.000 meter, sementara nomor spesialisnya adalah 800 dan 1.500 meter.

“Kalau saya terus latihan di nomor 5.000 meter, saya takut tak bisa persiapakn diri secara maksimal di nomor 800 dan 1.500 meter.

Makanya saya memilih mundur dari Pelatnas SEA Games memilih fokus di PON,” ucapnya.

Hadir pada acara itu Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto SH, Ketua Satgas KONI NTB, Wibowo Budi Santoso beserta pelatih dan atlet pelatnas.

Pertimbangan lainnya Ridwan memilih mundur dari Pelatnas karena ajang SEA Games 2017 masih lama. Sementara, PON Jabar akan berlangsung bulan Agustus 2016. Menurutnya keputusan

dirinya untuk mundur dari Pelatnas sudah bulat, karena dia ingin mengejar kesuksesan di PON lebih dulu baru memikirkan SEA Games 2017. Bila dia sukses di PON Jabar 2016 maka dia optimis peluang dirinya mengikuti SEA Games 2017 akan terbuka lebar. Sebaliknya, bila gagal di PON 2016 maka kesempatan mengikuti SEA Games akan hilang.

Keikutsertaan Ridwan di PON Jabar 2016 memang berbeda dengan PON Riau 2012 lalu. “Kalau dulu kita mengikuti SEA Games dulu baru mengikuti PON, sehingga kita bisa menyesuaikan programnya. Namun di Pel-

atnas saat ini kita difokuskan pada program latihan persiapan SEA Games 2017 dan kami harus mengabaikan persiapan PON,” jelasnya.

Ridwan sendiri ingin fokus mengikuti PON 2016. Targetnya adalah mempertahankan dua medali emas yang diraihnya di nomor 800 dan 1.500 meter pada PON Riau 2012.

Lanjutnya, selama persiapan PON 2016, dia akan menjalani latihan terpusat di NTB. Sebab menurutnya tempat latihan fisik di NTB cukup mendukung. Dan dia sendiri mengaku siap mempertahankan dua medali emas yang pernah diraihnya di PON 2012. (fan)

(Suara NTB/ist)

KARTU MERAH - Real Madrid harus bermain dengan sepuluh pemain saat Mateo Kovacic mendapat kartu merah karena melanggar pemain Valencia, Joao Cancelo, dalam laga yang berakhir imbang, Senin kemarin.

Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal juga dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Sumsel Tidak Siap Gelar Asian Games Jika DKI Menyerah Palembang (Suara NTB) Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mengatakan bahwa daerahnya tidak akan siap menjadi tuan rumah tunggal jika DKI Jakarta memutuskan lempar handuk (menyerah) sebagai pelaksana Asian Games ke-18 tahun 2018.

“Saya baca di berita online, (Suara NT/ist) katanya DKI mulai lempar Alex Noerdin handuk. Sumsel tidak terpengaruh, karena sejauh ini tetap konsen dengan tugas menjadi penyelenggara untuk 15 cabang olahraga,” kata Alex yang dijumpai seusai menghadiri HUT RSMH di Palembang, Senin.

Ia mengatakan, meski Sumsel menyatakan siap menggelar Asian Games tapi bukan berarti siap mengambil alih semua tanggung jawab jika ibu kota negara ini menyatakan tidak siap. “Tidaklah, Sumsel tidak bisa semuanya, jika separuhnya masih mungkin,” kata Alex.

Terkait dengan pernyataannya yang mengatakan siap menampung berapa pun cabang olahraga yang diberikan, mantan Bupati Musi Banyuasin ini enggan menyebutkan angka pastinya. “Berapapun Sumsel siap,” ujar Alex singkat.

Asian Games ke-18 akan diikuti 45 negara dengan mempertandingkan 36 cabang olahraga yang terdiri atas 28 cabang olahraga olimpiade, dan 8 cabang olahraga nonolimpiade. Sementara ini, Palembang kebagian 15 cabang olahraga dan sisanya Jakarta.

Komisi Finance and Budgeting KOI Harry Warga Negara mengatakan peluang Sumsel untuk menambah cabang olahraga masih terbuka karena pembagian yang sudah dilakukan ini belum final.

“Rencananya pada Januari 2016 akan diadakan lagi pertemuan dengan Dewan Olimpiade Asia (OCA), dan pada pertemuan ini akan dilaporkan sejauh mana progres pembangunan di Palembang dan DKI, dan sejauh ini memang diakui bahwa geliat pembangunan yang terasa itu ada di Sumsel,” kata dia.

Pada 2016, Palembang sudah memiliki sejumlah agenda pembangunan infrastruktur, yakni Jembatan Musi IV dan Jembatan Musi VI, jalur kereta api ringan dalam kota (LRT), underpass, jembatan layang, perluasan bandara, pembangunan rumah sakit internasional. (ant/bali post)

10 Pemain Madrid Tahan Valencia Madrid Real Madrid yang bermain dengan 10 orang hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Valencia pada pertandingan La Liga pekan ke-18 di Stadion Mestalla, Valencia, Senin dini hari WIB. Real Madrid terpaksa bermain dengan 10 orang pada babak kedua setelah Mateo Kovacic diusir wasit Sanchez Martinez akibat tekel dua kakinya terhadap pemain Valencia.

Hasil imbang ini membuat Real Madrid hanya mengantongi poin 37 pada peringkat

Cabor Tinju akan Pemusatan Latihan di Luar GOR Mataram (Suara NTB) Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Sentralisasi dalam rangka persiapan mengikuti PON Jabar 2016 sepertinya tidak harus terpusat di GOR 17 Desember Turide Mataram. Sebagian cabor berpendapat kegiatan Pelatda Sentralisasi bisa dilaksanakan di luar GOR mengingat sejumlah pelatih mengaku terkendala izin meninggalkan kerja.

Masalah lainnya adalah fasiltas latihan di GOR masih belum lengkap.

Cabang olahraga tinju misalnya menginginkan Pelatda Sentralisasi dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Alasannya, fasilitas latihan tinju di GOR belum lengkap.

“Susah kalau atlet kita harus latihan di GOR, karena di GOR kurang lengkap fasilas untuk latihan. Sementara kita butuh fasilitas latihan yang memadai untuk kegiatan latihan atlet,” ucap Pelatih Tinju NTB, Indah Dugi Cahyono yang dihubungi Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (4/1).

Dikatakan Dugi, bila

petinju NTB ingin berprestasi di PON Jabar 2016, kelima petinju NTB yang lolos PON harus menjalani latihan di Sasana Tinju Notorius miliknya di KSB, karena tempat kegiatan latihan tinju di KSB diakuinya sudah cukup lengkap dibandingkan fasilitas latihan di Padepokan Silat GOR. “Di GOR ini bukan tempat latihan tinju. Susah atlet kami bila harus latihan di GOR, karena fasilitasnya kurang lengkap,” terangnya.

Pernyataan Dugi itu tidak bermaksud meremehkan persiapan Panitia Pelatda.

Namun dia menceritakan hal itu karena memang kondisi fasilitas latihan tinju di lokasi GOR masih kurang lengkap.

“Anak-anak butuh arena tinju untuk latihan, sementara di GOR tidak ada arena.

Bagaimana atlet kita bisa latihan dengan kondisi seperti ini,” ungkapnya seraya menambahkan bahwa dia bersama empat petinjunya akan kembali di KSB hari itu juga.

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa cabor tinju meloloskan lima petinju di PON Jabar 2016, yakni Nasrudin, Putra Samada, Huswatun, Endang

dan Jubaitul. Kelima petinju itu ditargetkan menyumbangkan minimal satu medali emas di PON Jabar 2016.

Menurut Dugi target satu emas itu bukanlah hal yang mustahil karena kelima petinju NTB itu merupakan petinju yang sukses menyumbang tiga emas, satu perak dan satu perunggu di Pra-PON Tinju tahun 2015. Bila kelima atlet itu diberikan fasilitas latihan yang memadai tidak menutup kemungkinan cabor tinju dapat menyubang minimal satu medali emas di PON Jabar 2016.

Di tempat terpisah, Pelatih Tarung Derajat, Abdul Khair juga mengatakan hal yang sama.

Menurutnya beberapa pelatih yang berdomisili di luar Pulau Lombok sepertinya mengalami kendala izin untuk meninggalkan kerja terlalu lama. Sehingga pihak KONI NTB perlu memberikan rekomendasi kepada beberapa pelatih untuk bisa melatih atlet di kabupaten/kota masingmasing. (fan)

ketiga atau gagal menyamai poin Barcelona yang memiliki 39 poin pada peringkat kedua.

Di sisi lain, Valencia naik satu tingkat ke posisi 10 dengan 23 poin dari 18 laga.

Real Madrid unggul lebih dulu 1-0 melalui kerja sama segitiga antara Ronaldo dan Bale yang diselesaikan oleh sepakan kaki kanan Karim Benzema pada menit 16.

Namun keunggulan Los Galacticos sirna menjelang babak pertama selesai setelah sepakan penalti Dani Parejo gagal ditangkap Keylor Na-

vas. Penalti itu bermula dari pelangaran Pepe terhadap André Gomes pada menit 45.

Usaha Real Madrid mencetak gol terhalang pemain bertahan Valencia yang begitu disiplin menjaga pergerakan Ronaldo, Bale dan Benzema.

Pemain timnas Prancis pun itu terpaksa ditarik keluar Benitez untuk kemudian digantikan Lucas Vazquez pada menit 67.

Namun setelah pergantian pemain itu, Los Galacticos harus bermain dengan 10 orang akibat pelanggaran Mateo

Kovacic kepada penyerang Los Che, Cancelo, yang berbuah kartu merah langsung.

Meski kekurangan satu pemain Real Madrid sempat unggul lagi pada menit 80 setelah tendangan bebas Toni Kroos langsung disambut tandukan kepala Gareth Bale yang mengantar bola masuk ke gawang Valencia.

Sayang keunggulan itu hanya bertahan satu menit karena Valencia mencetak gol penyeimbang 2-2 setelah Paco Alcacer sukses menyongsong bola umpan Rodrigo dengan

tandukan kepala yang gagal ditangkap Navas.

Real Madrid belum menyerah, pada menit 90 Marcelo menggiring bola dari sayap kiri untuk masuk ke barisan pertahanan Valencia untuk kemudian melepaskan tendangan yang diblok pemain Valencia.

Serangan balik Valencia yang dilancarkan Alvaro Negredo pada menit 90+2 pun berhasil ditangkap kiper Real Madrid sehingga skor 2-2 tetap bertahan hingga laga usai, demikian Marca. (ant/bali post)

Daud Yordan Fokus Latihan dengan Mitra Tanding Semarang (Suara NTB) Juara tinju kelas ringan (62,1 kilogram) WBO Asia Pasifik, Daud Yordan, mulai memfokuskan diri berlatih dengan mitra tanding untuk persiapan pertarungan mempertahankan gelarnya yang kedua melawan petinju Jepang Yoshitaka Kato di Jakarta, awal Februari 2016.

“Mulai Senin sore ini saya sudah mulai menjalani latihan dengan mitra tanding,” kata petinju dengan rekor bertarung 34 kali menang (24 di antaranya dengan KO) dan tiga kali kalah ketika dihubungi dari Semarang, Jateng, Senin kemarin.

Menurut petinju Sasana Kayong Utara Kalimantan Barat tersebut, ada tiga petinju yang akan menjadi teman latih tandingnya, dua dari Indonesia yaitu Hero Tito dan Roy Tua, sedangkan seorang lagi adalah petinju dari Australia.

“Petinju dari Australia tersebut kebetulan sedang berlatih di sini (Bali, red.) sehingga dimanfaatkan pelatih Craig Christian untuk menjadi sparring,” katanya.

Selama hampir sebulan ini, petinju kelahiran Sukadana, Kalimantan Barat tersebut, menjalani latihan peningkatan daya tahan tubuh di bawah asuhan pelatih Craig Chritian (mantan pelatih sekaligus manajer Chris John).

Daud Yordan sudah hampir satu bulan ini menjalani latihan

(Suara NTB/ist)

LAYANGKAN PUKULAN - Daud Yordan (kanan) melayangkan pukulan ke lawannya Petinju Filipina, Ronald Pontillas saat pertandingan memperebutkan gelar juara kelas ringan WBO Asia Pasific di GOR Pangsuma, Pontianak, Kalbar, beberapa waktu lalu. di Bali hingga pertarungan perebutan gelar melawan petinju Jepang di Jakarta mendatang.

Pertarungan melawan petinju Jepang mendatang merupakan yang kedua kalinya bagi Daud Yordan untuk mempertahankan gelar juara WBO Asia Pasifik. Daud berhasil mempertahankan gelar yang pertama kali setelah menang angka atas petinju Uganda Maxwell Akuwu di Surabaya, Jatim, 6 Juni 2015.

Ia merebut gelar juara WBO Asia Pasifik setelah

menang KO ronde kelima atas petinju Filipina Ronald Pontilas di Pontianak, Kalbar, beberapa waktu lalu. Sebelum menjadi juara kelas ringan WBO Asia Pasifik, Daud Yordan sempat merebut gelar juara dunia kelas ringan IBO setelah menang atas petinju Argentina Daniel Eduardo Brizuela di Australia, 6 Juli 2013.

Ia kemudian sempat mempertahankan gelar tersebut dengan mengalahkan petinju Afrika Selatan Sipho Taliwe di Australia, 6 Desember 2013. Sebe-

lum berkecimpung di kelas ringan, Daud Yordan juga sempat menjadi juara dunia kelas bulu IBO saat menang dengan KO ronde kedua atas petinju Filipina Lorenzo Villanueva di Singapura, 5 Mei 2012.

Ia sempat mempertahankan gelarnya sekali setelah menang atas petinju Mongolia Choi Tseveenpurev di Singapura, 9 November 2012, sebelum akhirnya kalah dari petinju Afrika Selatan lainnya, Simpiwe Vetyeka, di Jakarta, 14 April 2013. (ant/bali post)

SUARA NTB

Selasa, 5 Januari 2016

Halaman 12

Hadapi MEA, Tingkatkan Etos Kerja Mataram (Suara NTB) Dari sisi bisnis, NTB dianggap tidak perlu terlalu merisaukan dimulainya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Karena di bisnis pariwisata NTB sudah cukup berpengalaman dengan pasar luar negeri. Tetapi dibutuhkan peningkatan etos kerja. Di sisi lain, pemerintah dinilai belum memberikan petunjuk yang jelas terkait MEA, yang dimulai awal tahun ini.

Hal itu disampaikan oleh pemerhati bisnis, Drs. Sulaeman Sarmo, M. Si., yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/ 1). Ia mengatakan, jika dilihat dari sisi bisnis, setidaknya NTB sudah unggul dalam bisnis pari(Suara NTB/ron) wisata. “Setidak-tidaknSulaeman Sarmo ya kita punya dasar. Dari sisi itu, kita punya poin untuk optimis,” ujarnya.

Ia menuturkan, tantangannya ada di etos kerja yang perlu ditingkatkan. Ketika nantinya ada persaingan di MEA, etos kerja masyarakat juga akan menyesuaikan.

Sebagai contoh, NTB memiliki sarjana yang cukup banyak, tetapi selama ini tidak ada tantangan bagi mereka.

Ketika datangnya MEA, dan persaingan kian terbuka, etos kerja itu akan meningkat.

Dari sisi bisnis, perusahaan yang hendak memasarkan produknya ke luar negeri, tidak perlu kesulitan lagi.

Dengan adanya MEA, banyak halangan untuk memasarkan produk tidak terjadi lagi. “Tetapi hal yang sama juga akan diterima oleh pengusaha luar, tetapi itu tidak masalah,” terangnya.

Sarmo juga menjelaskan, sejauh ini pemerintah belum menyampaikan secara rinci mengenai MEA. Belum ada semacam petunjuk yang jelas terkait MEA. “Petunjuk mengenai implementasi yang konkret, semacam petunjuk pelaksana dan petunjuk tertulis belum punya. Sehingga berbagai pihak banyak yang belum tahu,” ujar Ketua Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram ini.

Tetapi, lanjut Sarmo, dalam ilmu ekonomi akan terjadi equilibrium price tanpa perlu campur tangan pemerintah. Apapun yang muncul dan terjadi, akan terjadi keseimbangan.

Banyak pihak juga yang masih meragukan kesiapan pemerintah. Tapi menurut Sarmo, jika ada yang sesuatu yang hadir, tapi tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, maka akan tersingkir dengan sendirinya. (ron)

(Suara NTB/humas NTB)

RAPAT EVALUASI - Ketua Tim Penggerak (PKK) PKK Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi memimpin rapat evaluasi program kegiatan PKK di tahun 2015 dan perencanaan pelaksanaan program kegiatan PKK di tahun 2016 di Pendopo Gubernur NTB, Senin (4/1).

Perubahan Nama Bandara Tidak Terlalu Substantif Mataram (Suara NTB) Menanggapi pro kontra wacana perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Lombok Internasional Airport (LIA), Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H.Muh. Amin, SH.M.Si mengatakan bahwa hal tersebut bukan hal penting yang harus diperdebatkan. Karena persoalan tersebut tidak terlalu substantif. ‘’Menurut saya, perubahan nama itu tidak perlu menjadi perdebatan. Karena itu bukan hal yang substantif untuk diperdebatkan,’’ ujarnya, Senin (4/1).

Menurut Amin, dari pada

memperdebatkan masalah perubahan nama tersebut, lebih baik bekerja. Karena pariwisata NTB masih memiliki banyak pekerjan rumah (PR) yang belum diselesaikan.

‘’Dari pada berdebat yang tidak ada isinya, lebih baik kerja dulu lah. Tunjukkan kinerjanya dulu, karena kita masih memiliki banyak PR ini. Seharusnya itu yang kita

selesaikan dari pada harus melakukan hal-hal yang kurang substantif,” ujarnya.

Dikatakan Amin, perubahan nama BIL menjadi LIA tersebut karena alasan agar lebih memudahkan wisatawan dari mancanegara, bukan alasan yang tepat. Karena jika melihat Bandara Internasional Ngurah Rai, juga tetap terkenal. Meskipun tidak menggunakan Bahasa Inggris.

“Saya kira tidak akan ber-

pengaruh besar, jika alasannya itu. Contoh itu Bandara Internasional Ngurah Rai, kan sama dengan BIL. Tetap ramai. Jadi menurut saya nama itu nanti lah. Kita ini masih banyak PR yang harus dikerjakan. Lebih baik jaga keamanan, benahi dan percantiklah dulu BIL itu, kalau urusan nama nantilah dulu.

Kalau sudah BIL, itu dululah, lebih baik tunjukkan kinerja dulu, “ ujarnya. (ndi)

Pemprov Klaim LIA Sudah Muncul Sejak ’’Groundbreaking’’ BIL Mataram (Suara NTB) Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si meminta perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Lombok Internasional Airport (LIA) tak perlu diperdebatkan.

Menurutnya, nama LIA sudah muncul sejak groundbreaking BIL sekitar tahun 2006 silam.

“Kalau sepengetahuan saya, waktu groundbreaking dulu zaman menteri perhubungan Hatta Rajasa, saya bikin pidato itu tahun 2006/2007 itu sudah namanya BIL/LIA. Jadi bukan kemarin sore GM (General Manager) LIA maupun Kadisbudpar NTB spontan membikin, bukan,” kata Gita ketika dikonfirmasi mengenai pro kontra perubahan nama BIL di Kantor Gubernur, Senin (4/1) siang kemarin.

Mantan Kabag Humas dan Protokol Setda NTB era

Gubernur Drs. H. L. Serinata ini mengungkapkan bahwa memang nama BIL/LIA sudah ada sejak dulu. Waktu itu, kata Gita, pemerintah tak terlalu memperhatikan tentang nama. Yang terpenting adalah bandara yang berada di Desa Tanaq Awu itu segera dibangun.

“Mau kasi nama BIL, kasi nama LIA yang penting segera groundbreaking saat itu.

Soal penamaan kita serahkan kepada Angkasa Pura yang punya otoritas dalam operasional kebandaraan sesuai dengan kode etik dalam dunia penerbangan yang tak bisa kita masuk terlalu jauh,’’ ungkapnya.

Ia mencontohkan, nama resmi Bandara Internasional Soekarno Hatta adalah Soekarno Hatta Internasional Airport (SHIA). Ada sejumlah pihak yang tak setuju dengan perubahan nama LIA

karena dianggap seperti nama cewek, menurut Gita, jangan-jangan dengan nama seperti itu bandara tersebut lebih marketable.

“Seharusnya yang jadi perdebatan kita, bagaimana

sekarang setelah berubah nama demikian cantik, di dalam bandara itu mencerminkan kecantikan itu, kenyamanan itu. Jangan meributkan masalah nama, yang penting orang-orangnya yang ada di

sana mulai dari porter, penjaga keamanan, rapi, dan halus tutur kata, ramah menyambut setiap orang yang dating. Bukan kemarin sore dia muncul nama LIA ini,” tandasnya. (nas)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp.

(0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 5 Januari 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

RUPA-RUPA

BEKAM

SUARA NTB Selasa, 5 Januari 2016

Harus Ada Solusi PENUTUPAN akses jalan menuju TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Kebon Kongok oleh warga lingkar TPA milik Pemkot Mataram itu, sangat disayangkan.

Akibat penutupan jalan tersebut, puluhan truk sampah dari Dinas Kebersihan Kota Mataram tidak dapat melakukan aktivitas rutinnya membuang sampah dari Kota Mataram ke TPA Kebon Kongok.

Ironisnya, absennya kegiatan pengangkutan sampah ke TPA Kebon Kongok sudah terjadi sejak Kamis (31/12). Bahkan truk sampah yang dilarang lewat oleh warga, terpaksa membawa kembali sampah itu ke Dinas Kebersihan Kota Mataram.

Sehingga tidak heran kalau tumpukan sampah terlihat di mana-mana di Kota Mataram. Kondisi ini mulai mendapat kritik dari warga Kota Mataram.

Pemkot Mataram kabarnya sudah melakukan upaya. Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi., diketahui telah bertemu dengan Plt Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid.

Pertemuan antar dua kepala daerah ini diharapkan menghasilkan win-win solution baik bagi Kota Mataram maupun bagi Pemkab Lombok Barat.

Penutupan akses jalan oleh warga sekitar TPA ditengarai karena tuntutan perbaikan jalan oleh warga sekitar belum direalisasikan Pemkot Mataram.

Beberapa bulan lalu, kendaraan Dinas Kebersihan Kota Mataram juga terancam tak diizinkan lewat ke Kebon Kongok jika jalan di wilayah tersebut tak segera diperbaiki. Kerusakan jalan ini disebabkan oleh proyek pembukaan jalan baru atau by pass MataramBandara Internasional Lombok (BIL).

Masyarakat kemudian memberikan tenggat waktu jika dalam waktu dua bulan jalan tak diperbaiki, maka kendaraan Dinas Kebersihan Kota Mataram tak boleh lagi melintasi jalan tersebut. Pada waktu itu Penjabat Walikota Mataram juga langsung bertemu dengan Plt Bupati Lobar membahas solusi persoalan ini. Dan sejak lima hari terakhir, warga membuktikan ancamannya dengan melarang truk sampah milik Pemkot Mataram melintasi jalan menuju TPA Kebon Kongok.

Persoalan ini harus segera ada jalan keluarnya.

Karena sampah ini bukan persoalan yang bisa menungu berlama-lama. Sehari dua hari saja tidak terangkut sampah sudah mengeluarkan aroma tidak sedap. Apalagi sampai lima hari atau bahkan satu minggu. Jika tidak cepat ditangani, kondisi ini jelas akan mengganggu citra pariwisata NTB pada umumnya dan Kota Mataram khususnya.

Karena sebagian besar hotel-hotel ada di Kota Mataram. Jika antara Pemkot Mataram dengan Pemkab Lombok Barat tidak ada titik temu, Pemprov NTB diharapkan turun tangan. Karena seperti dikatakan Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., sampah yang tidak terangkut itu, berpeluang menimbulkan masalah sosial di masyarakat. Tidak hanya masalah sosial, perekonomian dan kerja-kerja pemerintah juga akan turut terganggu dengan tumpukan sampah yang makin menggunung dan tidak terangkut.

Apalagi jumlah sampah yang tidak terangkut sampai Senin (4/1) tidak kurang dari 250 ton. Kalau kondisi ini berlanjut maka sudah pasti sampah yang tidak terangkut semakin banyak. (*)

RADIO

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Memotret Paket Kebijakan Ekonomi ELEMAHAN ekonomi yang terjadi sejak tahun lalu hingga triwulan ke dua 2015 mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Selama September hingga Desember 2015, pemerintah telah mengeluarkan delapan paket kebijakan ekonomi. Paket terakhir yang diumumkan pada 22 Desember 2015 lalu berisi tiga kebijakan pokok. Ketiga kebijakan pokok tersebut adalah kebijakan satu peta (one map policy) pada tingkat nasional dengan skala 1:50.000, pembangunan kilang minyak untuk membangun ketahanan energi, dan pemberian insentif bagi perusahaan jasa pemeliharaan pesawat.

Maksud dikeluarkannya semua paket kebijakan tersebut antara lain adalah untuk mempertahankan pertumbuhan di antara tekanan perekonomian global dan merespon ketidakpastian perekonomian global, serta menstimulasi perekonomian domestik. Dengan kata lain, paket kebijakan tersebut diharapkan memperkokoh fundamental ekonomi agar lebih tegar menghadapi goncangan dan gangguan eksternal dan internal sehingga perekonomian domestik dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Sekitar sebulan sejak paket kebijakan tersebut dirilis, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mulai menguat. Pelemahan rupiah yang terjadi sejak Agustus 2011 hingga sempat mencapai Rp14.700 per dolar AS akhirnya bisa berbalik menjadi Rp13.500 pada Oktober 2015. Namun sayangnya, penguatan rupiah tidak berlanjut sehingga kembali melemah dan masih diperdagangkan pada level di atas Rp13.600 per dolar AS saat ini.

Kondisi ini menimbulkan keraguan publik atas efektivitas paket kebijakan tersebut dan jugakeabsahan paradigma yang digunakan mengatasi pelemahan ekonomi. Hal ini dapat dipahami karena ternyata kinerja ekonomi belum menunjukkan perkembangan positif yang optimal.

Kerangka Analisis Perbedaan paradigma yang digunakan dalam mengendalikan krisis ekonomi menyebabkan munculnya beberapa aliran pemikiran (mazhab) dalam ilmu ekonomi. Setidaknya terdapat lima

Oleh:

Mansur Afifi

(Guru Besar Ekonomi Universitas Mataram)

Efektivitas paket kebijakan yang belum nyata tidak bisa menegasikan pendapat bahwa paket kebijakan yang telah dibuat pemerintah bukanlah sebuah terobosan. Paket kebijakan tersebut hanya memetakan dan mengurai persoalan yang dihadapi perekonomian selama ini. Artinya, untuk mengatasi pelemahan ekonomi diperlukan kebijakan yang memiliki daya ungkit yang besar. mazhab ekonomi yang utama yaitu Supply-Side, Keynesian, Monetaris, Rational Expectation, dan Klasik. Kelima mazhab tersebut menempatkan peran negara mengatasi krisis ekonomi dalam kadar yang berbeda-beda.

Perbedaan pemikiran itu munculkarena perbedaan kurun waktu analisis yang dipakai mengatasi pelemahan ekonomi. Selain itu, asumsi yang digunakan untuk membuat kebijakan tidak sama sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada ketepatan asumsinya. Teori yang melandasi kebijakan juga berbeda sehingga mempengaruhi hasil analisis terhadap persoalan yang dihadapi dan kebijakan yang diajukan.

Terakhir, nilaiatautujuan yang hendak dicapai berlainan sehingga kebijakan yang diajukan disesuaikan dengan tujuan tersebut.

Ketika tujuan yang ingin dicapai adalah pertumbuhan maka kebijakan yang dibuat berbeda jikapemerataan menjadi tujuannya.

Paket Kebijakan Paket kebijakan yang dirilis pemerintah sebagian besar berdimensi waktu jangka menengah dan hanya beberapa kebijakan yang bersifat jangka pendek.

Artinya, pengaruh dari kebijakan tersebut tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat melainkan perlu satu semester hingga satu tahun. Sementara itu, dampak dari kebijakan jangka pendek dapat langsung dirasakan seperti penyesuaian harga bahan bakar minyak.

Secara teoritis asumsi yang digunakan adalah tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) tidak akan tercapai secara otomatis. Oleh karena itu, pemerintah menggunakan kebi-

jakan fiskal yang bersifat ekspansif untuk menekan pelemahan ekonomi. Hal ini tercermin dari kebijakan penurunan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari 22 persen menjadi 12 persen dan perluasan penerima KUR. Selain itu, paket kebijakan juga dimaksudkan untuk mempengaruhi pasar dengan berbagai macam insentif dan kemudahan dalam perizinan untuk investasi baru. Insentif-insentif tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekspor dan peningkatan penerimaan devisa.Disadari bahwa intervensi terhadap pasar harus dilakukan dalam kadar yang terukur agar tidak menimbulkan kepanikan sehingga tidak memperburuk keadaan.

Keberpihakan negara terhadap kesejahteraan rakyat berpenghasilan rendah terlihat dari kebijakan upah minimum provinsi yang akan dinaikan setiap tahun untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Keberpihakan negara kepada ekonomi rakyat juga terlihat padaupaya menggerakkan perekonomian di wilayah pinggiran dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Selain itu, pemerintah memberikan insentif kepada industri padat karya dan pedagang kaki lima. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dan pemerataan ekonomi menjadi nilai dasar dari kebijakan yang diambil pemerintah.

Namun demikian, sebuah kebijakan akan dinilai terutama dari efektivitasnya dalam mengendalikan pelemahan ekonomi yang terlihat sehari-hari dan membutuhkan tindakan segera. Paket kebijakan ekonomi yang telah dirilis belum sepenuhnya direspon pasar sehingga pelemahan rupiah masih terjadi. Konsekuensinya,

RADIO

pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang telah dibuat diimplementasikan dengan baik hingga ke lini terbawah.

Efektivitas paket kebijakan yang belum nyata tidak bisa menegasikan pendapat bahwa paket kebijakan yang telah dibuat pemerintah bukanlah sebuah terobosan. Paket kebijakan tersebut hanya memetakan dan mengurai persoalan yang dihadapi perekonomian selama ini. Artinya, untuk mengatasi pelemahan ekonomi diperlukan kebijakan yang memiliki daya ungkit yang besar.

Penyertaan modal negara pada BUMN/BUMD menjadi upaya strategis yang dapat diimplementasikan karenabesarnya daya ungkit yang dimiliki institusi tersebut.BUMN/BUMDmerupakan institusi bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan semata tetapi juga ikut bertanggung jawab mendorong pembangunan.

Persoalannya, tidak semua BUMN/BUMD dapat didorong menjadi motor penggerak pembangunan sehingga perlu diseleksi.

Terakhir, kebijakan moneter menjadi pilihan kebijakan yang penting selain kebijakan fiskal.

Pilihan kebijakan moneter yang paling mungkin adalah menurunkan BI Rate dari posisi saat ini sebesar 7,50 persen.Dengan perkiraan inflasi kurang dari 3 persen tahun 2015 dan kepastian kenaikan suku bunga The FED menjadi 0,50 persen saatnya BI Rate diturunkan secara perlahan agar kredit meningkat sehingga produksi dan produktivitas nasional meningkat. Dengan demikian perekonomian dapat tumbuh lebih cepat.

Meningkat, jumlah penduduk sangat miskin Butuh kerja keras mengentaskannya

*** Pemprov bentuk tim evaluasi kinerja, kocok ulang pimpinan SKPD Semoga tidak sekadar kocok ulang

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 5 Januari 2016

Permintaan PT. Tresno Kenangan Dinilai Tak Beralasan Dari Hal. 1 Pascapengambilalihan lahan, PT. Tresno Kenangan kemudian mengajukan gugatan perdata. Dengan dalih telah terjadi pengerusahakan aset milik perusahaan. Seperti tanaman kopi dan beberapa aset lainnya. Dalam proses gugatan, PT. Tresno Kenangan kemudian dinyatakan menang oleh pengadilan.

Hingga proses kasasi di tingkat Mahkmah Agung (MA), PT. Tresno Kenangan tetap dimenangkan. Tapi putusannya, Pemkab Loteng diwajibkan membayar denda atau ganti rugi sebesar Rp 597 juta kepada PT. Tresno Kenangan. Tidak lebih dari itu. ‘’Atas putusan kewajiban membayar denda itulah Pemkab Loteng kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Tetapi ditolak oleh MA,’’ tambah Ibnu.

Karena upaya PK ditolak, pada tahun 2014 lalu Pemkab Loteng kemudian membayar ganti rugi sesuai keputusan MA tersebut. Sehingga persoalan hukum dinyatakan selesai.

Adapun lahan, tetap kembali ke Pemkab Loteng. Karena status lahan tersebut merupakan tanah negara. ‘’Putusan MA kala itu ialah menolak (gugatan) selebihnya dan menghukum Pemkab Loteng untuk membayar ganti rugi kepada pihak penggugat (PT. Tresno Kenangan),’’ sebutnya.

Itu artinya, semua gugatan PT. Tresno Kenangan seperti soal kepemilikan lahan dan sebagainya, selain persoalan ganti rugi aset, tidak dikabulkan oleh MA. Sehingga Pemkab Loteng hanya diwajibkan membayar ganti rugi. Persoalan kepemilikan lahan, tetap dikembalikan ke Pemkab Loteng.

“Justru kita pertanyakan, atas dasar apa PT. Tresno Kenangan meminta kembali lahan tersebut. Karena dalam putusan MA, sudah jelas hanya mengabulkan ganti rugi dari pihak penggugat. Persoalan lahan tidak disinggung sama sekali. Karena memang status lahan tersebut merupakan tanah negara. Bukan tanah milik PT. Tresno Kenangan,” paparnya.

Soal status lahan tersebut juga diperkuat oleh surat dari BPN pusat ke BPN Loteng. Bahwa lahan yang diklaim oleh PT. Tresno Kenangan tersebut merupakan tanah negara.

Seperti diberitakan sebelumnya, Keluarga Trisno yang mengklaim sebagai pemilik sah lahan kebun kopi seluas 350 hektar di Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah angkat bicara. Mereka meminta lahan dikembalikan karena sengketanya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Upaya hukum berupa PK juga ditolak MA. Surat PK diajukan Pemkab Lombok Tengah nomor 40/PDT.G/2009/PN Praya. Materi PK itu ditolak MA melalui putusan nomor 763/PK/PDT/2012 tertanggal 23 Oktober 2013. Penolakan PK itu kemudian diserahkan MA ke Pemkab Lombok Tengah tanggal 14 Desember 2014.

Ironisnya, setelah PK ditolak yang diterima beberapa pekan sebelum lahan 170 hektar diantaranya diresmikan menjadi area horti park terbesar di NTB di Desa Lantan sampai Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara.

Sementara isi putusan MA Nomor 3235K/KPDT/2010 yang keluar 2011 silam meminta kepada Pemda Lombok Tengah cq. Pemprov NTB cq. Menteri Dalam Negeri, mengembalikan hak-hak PT.Trisno Kenangan, baik berkaitan dengan lahan maupun sebagai penggarap kebun kopi.

Menurut kuasa dari keluarga Trisno, Safrudin Maklum, SH, putusan MA itu diminta dipahami utuh oleh Pemda Lombok Tengah. Bahwa ganti rugi yang diberikan sebesar Rp 597 juta untuk kerusakan yang timbul dampak dari penggeregahan yang diduga dilakukan Satpol PP saat itu. ‘’Ini artinya lahan itu masih sah milik keluarga Pak Trisno,’’ tegas Safrudin menjawab Suara NTB, Sabtu (2/1). (kir/ars)

Kerja Keras dan Pengkhidmatan Dari Hal. 1 memajukan daerah kita tercinta. Kalau tahun 2015 lalu kita telah merasa melakukan yang terbaik, maka tahun 2016 pengabdian kita harus lebih baik, atau sekurang-kurangnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya,’’ kata gubernur saat memimpin upacara bendera pertama tahun 2016 di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, Senin (4/1) pagi kemarin.

Orang nomor satu di NTB ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan kerja keras Aparatur Sipil Negara (ASN) selama tahun 2015. Bagaimanapun, kemajuan yang telah diraih selama ini tidak lepas dari peran ASN yang telah bekerja lebih baik untuk daerah ini.

Namun, pengkhidamatan tersebut harus terus ditingkatkan karena pada tahun-tahun mendatang akan muncul persaingan baru yang mesti disikapi oleh semua unsur. Terutama aparatur birokrasi. ‘’Kita harus menyikapi tantangan dan persaingan tersebut melalui pengkhidmatan yang lebih baik,’’ pesan gubernur.

Selain itu, Zainul Majdi juga meminta kepada semua pihak untuk bersungguh-sungguh melaksanakan semua pedoman yang diketahui dalam melaksanakan tugas. “Sebagai warga negara, kita memiliki aturan dan perundang-undangan. Sebagai aparatur sipil negara, kita juga diatur melalui undang-undang ASN. Dalam konteks insan yang beriman, kita memiliki pedoman hidup. Karena, aturan dan pedoman tersebut akan membawa kita pada kebaikan dan keselamatan.’’

Secara khusus sebagai ASN yang bekerja di lingkup Pemprov NTB, gubernur meminta untuk melaksanakan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), arahan-arahan atau direktif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurutnya, tidak ada arahan, apalagi arahan tertulis yang

tidak diindahkan. Semua arahan itu harus indahkan, karena semua itu mengandung kebaikan. “Daerah kita ini memiliki visi. Tentunya, kerja kita harus mengarah pada tercapainya visi tersebut,” imbuhnya.

Gubernur juga meminta ASN untuk mengambil nilai-nilai kebaikan dari pelaksanaan upacara bendera. Pelaksanaan upacara bendara, baik yang dipimpin oleh gubenur, wakil gubernur, Sekda maupun asisten mengandung nilai-nilai kebaikan yang dapat diinternalisasikan ke dalam diri masing-masing. Manurut gubernur, perjuangan yang telah diwariskan oleh pahlawan-pahlawan terdahulu merupakan perjuangan besar yang tidak mengharapkan apa-apa kepada bangsa dan negara.

“Mereka selalu memberi yang terbaik untuk negara, bukan meminta.

Karena apa yang kita ambil dan dapatkan dari negara akan berakhir pada pembuangan. Namun, ketika kita memberikan yang terbaik kepada negara, maka kita akan berakhir pada buku catatan sejarah.

Nama kita akan selalu kekal dalam buku-buku sejarah, bahkan akan menginspirasi orang-orang sesudah kita.’’ ujarnya.

Gubernur berharap agar pelaksanaan upacara tersebut dijadikan momentum untuk selalu mengingatkan, karena sifat manusia yang selalu lupa. Lupa bukan merupakan aib, namun gubernur meminta untuk hadir dalam acara atau kegiatan yang selalu mengingatkan sesuatu.

“Turun dari rumah, tanamkan niat yang lurus bahwa saya ingin melakukan yang terbaik. Apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh akan melahirkan kesenangan dan kebaikan,” pungkasnya.(nas)

Tugas ASN Jelas Dari Hal. 1 Itu tugas saya,’’ kata Sekda NTB Muhammad Nur, SH, MH, di Mataram, Senin (4/1).

Pernyataan Muhammad Nur mengisyaratkan bahwa ia siap ditempatkan di mana saja. Sebab tugas dan fungsinya sebagai ASN sudah ditentukan di dalam undang-undang. Sementara itu Muhammad Nur juga saat ini belum memasuki usia pensiun. Sesuai dengan aturan usia pensiun ASN yang menduduki ja-

batan eselon II dan I sampai usia 60 tahun. Diketahui, Sekda NTB akan memasuki usia pensiun dua tahun mendatang.

Namun saat ini Pemprov NTB telah membentuk panitia seleksi untuk menjaring Sekda NTB yang baru. Proses seleksi terbuka pemilihan Sekda NTB ini dimulai pada Januari ini. Masyarakat juga sudah menunggu siapa yang akan menggantikan Muhammad Nur sebagai Sekda NTB berikutnya. (lin)

Halaman 15

RAPAT KONSULTASI GOLKAR Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (tengah) dan Sharif Tjitjip Sutarjo (kiri) dalam Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar di Sanur, Denpasar, Senin (4/1). Rapat konsultasi selama dua hari tersebut dihadiri jajaran pimpinan DPP dan DPD Partai Golkar seluruh Indonesia untuk konsolidasi partai menyangkut kondisi partai pasca pencabutan kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Ancol oleh Kementerian Hukum dan HAM, program kerja partai, evaluasi hasil pilkada serentak 2015 sekaligus proyeksi pilkada 2017.

(ant/Bali Post)

BPS: Kemiskinan Meningkat

Jakarta (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2015 mencapai 28,51 juta orang, bertambah 780 ribu orang dibanding September 2014 sebanyak 27,73 juta orang.

Kepala BPS, Suryamin di Jakarta, Senin (4/1), mengatakan kenaikan jumlah penduduk miskin paling signifikan tercatat pada periode September 2014 ke Maret 2015, di antaranya dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak pada November 2014, dan juga imbas dari perlambatan ekonomi yang menekan indikator kesejahteraan di sektor riil.

“Dari September 2014, bila kita bandingkan dengan September 2015 masih naik. Kenaikan ada 0,78 juta orang,” ujarnya.

Merujuk data BPS, inflasi periode September 2014 ke Maret 2015 terekam tinggi, sebesar 4,03 persen, dengan laju inflasi pedesaan periode September 2014-Maret 2015 sebesar 4,4 persen.

Begitu juga dengan harga beras pada periode tersebut yang mengalami penigkatan 14,48 persen menjadi Rp 13.089 per kilogram pada Maret 2015. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2015 juga melemah 1,34 persen dibanding September 2014.

Namun, menurut Suryamin,

setelah program sosial pemerintah berjalan, dan juga antisipasi kenaikan inflasi sejak Maret, jumlah penduduk yang keluar dari kategori miskin mulai bertambah. Sehingga, dari periode Maret-September 2015, terdapat penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 80 ribu orang.

“Memang kalau dilihat dari September tahun lalu naik, tapi jika dilihat per Maret 2015 justeru menurun,” ujarnya.

BPS menggunakan garis kemiskinann sebesar Rp344.809 per kapita per bulan per September 2015 untuk menghitung penduduk miskin. Garis kemiskinan itu meningkat 4,24

persen dari Rp 330.776 per kapita per bulan per Maret 2015.

“Setelah harga BBM naik tentu ada upaya bantuan sosial untuk kesehatan dan pendidikan serta bantuan raskin. Sehingga angka kemiskinan selama Maret hingga September menurun,” ujar dia.

Di samping itu, Suryamin mencatat mencatat harga beras eceran turun 0,92 persen dari harga Rp 13.089 per kilogram (kg) pada Maret 2015 menjadi Rp 12.968 per kg pada September 2015. Selain beras, harga minyak goreng juga tercatat turun 2,8 persen.

“Peranan komoditas makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas non makanan,” kata dia.

Dari sisi geografis, jumlah penduduk miskin paling banyak mendominasi di pulau Jawa sebesar 15,31 juta jiwa. Sementara sisanya tersebar di Sumatera sebesar 6,31 juta jiwa, Bali dan Nusa Tenggara 2,18 juta jiwa, pulau Sulawesi 2,19 juta jiwa, Maluku sebanyak 1,53 juta jiwa, dan Kalimantan 0,99 juta jiwa. (ant/Bali Post)

Keluarga Zaini Arony Pertimbangkan Tempuh Kasasi Dari Hal. 1 Pihak keluarga bersama Tim Pengacara memanfaatkan sisa waktu 14 hari setelah menerima putusan tersebut untuk memikirkan apakah akan menempuh langkah hukum berikutnya atau tidak.Dikonfirmasi via telepon seluler, pihak keluarga melalui Nauvar Farinduan Senin (4/ 1) kemarin, menyatakan saat ini pihak keluarga masih pikir-pikir dan menimbang langkah hukum yang akan ditempuh setelah menerima putusan banding dari PT Tipikor Denpasar Bali. ‘’Kami sudah terima putusan banding dari pengadilan. Kami ada waktu 14 hari setelah menerima putusan ini untuk memutuskan langkah selanjutnya.

Kami bersama tim pengacara masih pikir-pikir untuk mempertimbangkan menempuh kasasi,’’ kata Nauvar Farinduan, putra Zaini Arony.

Dijelaskan lebih jauh, ada dua pilihan yang mungkin akan ditempuh pihak keluarga setelah menerima putusan

banding ini. Kasasi atau tidak.

Masing-masing pilihan ini ada alasan dan dasar mengapa mengambil masing-masing langkah tersebut. Pertimbangan keluarga jika menempuh langkah hukum kasasi jelasnya, karena ingin mencari keadilan atas perkara yang menimpa bapaknya. Ia menilai, putusan banding tersebut sangat subjektif karena putusan tersebut diambil tanpa ada penambahan kebenaran materiil atas lima tuduhan JPU KPK ke terdakwa.

Dijelaskan lebih jauh, pertimbangan menempuh langkah kasasi tidak lepas dari fakta persidangan pada pengadilan tingkat pertama. Zaini Arony pada pengadilan tingkat pertama dituduh lima hal, yakni menerima mobil, dua bidang tanbah, uang senilai Rp 700 juta, dua buah jam tangan rolex dan dua buah cincin mata kucing. Dari lima tuduhan ini jelas Nauvar, dalam persidangan pihak terdakwa menyangkalnya karena alan bukti tidak ada. Kecuali mobil dan tanah. Namun pemberian mo-

bil itu pun jelasnya atas nama partai bukan ke perorangan Zaini Arony. Begitu pula dua bidang tanah yang dituduhkan yang disita oleh penyidik KPK bukan atas nama Zaini. Sebab satu sertifikat disita di Kantor Notaris, sedangkan satu lagi belum pernah dijual. Sedangkan, tuduhan, uang, cincin dan jam tidak terbukti. JPU KPK pun saat itu menuntut Bupati Lobar non aktif tersebut dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. JPU juga menuntut agar hak politik Zaini dicabut. Akan tetapi hakim pengadilan tingkat pertama memutus Zaini dihukum empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta serta hak politik tidak dicabut.

Rupanya kata Nauvar, putusan Pengadilan ini dianggap tidak sesuai dengan tuntutan JPU KPK sehingga pihak KPK pun banding. Dalam putusan banding ini, pengadilan mengabulkan banding KPK dengan memperberat hukuman Zaini Arony menjadi tujuh tahun denda Rp 500 juta dan hak politiknya dicabut. (her/ars)

Meningkat, Jumlah Penduduk Sangat Miskin Dari Hal. 1 Komoditi bukan makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah perumahan, pendidikan, bensin dan listrik.

Jumlah penduduk kategori Sangat Miskin (SM) pada September 2015 mencapai 291,31 ribu orang (6,01 persen) men-

galami peningkatan dibandingkan Maret 2015 yang mencapai 340,20 ribu orang (7,06 persen). Sedangkan untuk penduduk kategori Miskin (M) mengalami peningkatan dari 483,69 ribu orang (10,04 persen) pada Maret 2015 menjadi 510.98 ribu orang (10,54 persen) September 2015.

Secara absolut jumlah pen-

duduk kategori sangat Miskin (SM) di perkotaan pada September 2015 lebih rendah dibanding penduduk Sangat Miskin (SM) di perdesaan.

Penduduk kategori Sangat Miskin (SM) di perkotaan mencapai 108,09 ribu orang (5,27 persen), di perdesaan mencapai 183,22 ribu orang (6,54 persen). (bul)

Pemprov Bentuk Pansel Jaring Sekda NTB Dari Hal. 1 Ditambahan, Pansel itu berasal dari unsur internal dan eksternal Pemprov NTB. Sesuai ketentuan, 45 persen berasal dari Pemprov NTB dan 55 persen dari luar unsur Pemprov NTB. Disebutkan, jumlah anggota Pansel sebanyak lima orang. Unsur luar Pemprov NTB itu diantaranya berasal dari Direktur IPDN NTB, Direktur Intelkam Polda NTB dan Kepala BPKP NTB.

Mantan Kepala BKD dan Diklat Lombok Timur ini menegaskan, proses seleksi terbuka Sekda NTB ini dimulai pada Januari ini. Yang menarik, Pansel ini akan diketuai oleh Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH. ‘’Yang bisa saya bocorkan Ketua Panitia Seleksinya Pak Sekda, bukan saya,’’ terangnya.

Terkait dengan siapa saja yang dapat mengikuti seleksi terbuka Sekda NTB ini, Suruji mengatakan semua ASN di

NTB boleh ikut asalkan memenuhi syarat kepangkatan dan golongan minimal IV C ke atas. Baik itu ASN Pemprov NTB, kabupaten/kota dan pimpinan instansi vertikal di NTB boleh mengikuti seleksi terbuka mengisi jabatan Sekda NTB. “Setelah selesai diseleksi Pak Gubernur melaporkan tiga nama. Ranking 1, 2 dan 3 ke Presiden melalui Mendagri.

Siapa yang direkomendasikan Presiden itulah diangkat oleh gubernur,”tandasnya. (nas)

Keamanan, PR Pariwisata Kota Mataram Mataram (Suara NTB) – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram menjadikan budaya, kuliner dan pusat oleh-oleh sebagai wisata unggulan daerah ini. Sebab ragam budaya yang dimiliki Kota Mataram dianggap sangat menjual untuk menarik wisatawan untuk berkunjung. Namun permasalahan yang terjadi adalah tentang keamanan. Baik itu keamanan diri pribadi wisatawan, maupun keamanan di hotel dan tempat lainnya.

“Keamanan yang dimasksud secara keseluruhan.

Kita harus memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan. Sehingga perlu meningkatkan keamanan.

Perhotelan harus bisa memberikan komitmen berupa keamanan. Begitu pula kuliner dan pusat oleh-oleh.

Dimanapun harus tetap jaga keamanan,” kata Kepala Disbudpar Kota Mataram H. Abdul Latif Nadjib kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (4/1) kemarin.

Apalagi kuliner yang dianggap sangat menjanjikan dengan berbagai kuliner khas, baik Lombok maupun Sumbawa. Selain itu juga oleh-oleh yang paling banyak dicari wisatawan. “Oleh-olehnya bukan hanya khas Lombok saja, tetapi oleh-oleh khas Sumbawa, Bima, Dompu juga akan kita jual di sini. Sehingga bisa komplit,” kata Abdul Latif Nadjib.

Selama ini Disbudpar Kota Mataram tidak pernah memberikan target kunjungan wisatawan kota. Menurut Abdul Latif Nadjib pemberian target wisatawan akan membuat pemerintah cepat puas. Oleh sebab itu pemerintah tidak pernah menargetkan dan berharap dapat mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya.

Sebab wisatawan yang berkunjung juga sangat memengaruhi sektor ekonomi masyarakat kota.

“Kalau misal kita targetkan 400 wisatawan, kemudian sudah tercapai segitu nantinya jadi cepat puas.

Jadi target kita sebenarnya adalah mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya, begitu saja,” tutup Abdul Latif Nadjib. (lin)

5.000 Personel TNI AD akan Isi Kodam Papua Barat Manokwari (Suara NTB) Markas Komando Daerah Militer (Kodam) Papua Barat, akan diisi sebanyak 5.000 personel TNI AD, yang akan dilakukan secara bertahap.

Komandan Distrik Militer 1703/Manokwari, Letkol. Infantri Stevanus Aribowo, di Manokwari, Senin (4/1), mengatakan, di tahap pertama, 30 persen keperluan personel ini akan ditempatkan sebagai “kerangka” Markas Kodam Papua Barat.

Dia berharap tahun ini Kodam Papua Barat sudah operasi. Sehingga berdampak besar terhadap, situasi keamanan dan pertahanan, serta pembangunan dan perekonomian di daerah tersebut. Secara fisik, bangunan Markas Kodam Papua Barat sudah hampir selesai, termasuk rumah dinas panglima Kodam Papua Barat itu, asra-

ma prajurit, perumahan staf, dan kompleks perkantoran lain.

Setelah pembangunan Makodam selesai, tahun ini pun akan dilakukan pembangunan kantor Kodim Teluk Bintuni. ”Lahan sudah siap, pemerintah daerah setempat telah menyediakan lokasi di sana, untuk pembangunan Markas Kodim Teluk Bintuni,” kata dia. Setelah itu, diikuti pembangunan markas-markas Koramil di jajaran itu.

Adapun Markas Kompi Batalion Infantri 752 Manokwari, kata dia, akan digeser ke tempat lain dari yang selama ini berada di dalam bangunan Markas Kodam Papua Barat.

Batalion infantri inilah yang akan menjadi cikal-bakal batalion infantri/raider, sebagai batalion pemukul Kodam Papua Barat. (ant/Bali Post)

Kocok Ulang Pimpinan SKPD Dari Hal. 1 Sesuai ketentuan, seorang PNS bisa mengambil MPP satu tahun sebelum batas usia pensiun.

TGP2D dibentuk berdasarkan Pergub No.37 tahun 2014.

Anggota TGP2D ini diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 821.2-1/036/ BKD-Diklat/2015. Tim ini diketuai oleh mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Drs.L. Imam Maliki, MM. Wakil Ketua, Drs. H. Arsyad Abd. Gani yang sebelumnya Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Dengan anggota-anggota Ir. H. Ali Syahdan, H. Rachmad Radjendi, SH dan Desak Putu Yuliastini, SH. ‘’Pengisian TGP2D? Nanti

setelah bulan Januari ini.

Akan ada evaluasi kinerja pimpinan tinggi pratama dulu. Ini dibentuk tim evaluasi kinerja pimpinan tinggi pratama. Hasil evaluasi kinerja ini, boleh jadi ada yang ke TGP2D,’’ kata Suruji.

Ia menjelaskan, saat ini belum dilakukan pengisian anggota TGP2D yang mengalami kekosongan lantaran belum dilakukan evaluasi. Sesuai dengan Pergub tentang pembentukan TGP2D, jumlah anggota sebanyak sembilan orang.

Suruji mengatakan kemungkinan pada tahun 2016 ini anggota TGP2D akan terisi penuh.

“Insya Allah penuh diisi tahun ini anggota TGP2D. Karena pejabat yang pernah eselon II di kabupaten/kota kan sudah banyak,” tandasnya. (nas)

suarantb

suarantb

suarantb

http://facebook.com/suarantb

http://twitter.com/suarantb.com

http://instagram.com/suarantb.com

Proyek Jalan dan RTLH Tak Tuntas Tepat Waktu

Dinas PU Denda Kontraktor Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB mencatat ada delapan proyek yang tak tuntas tepat waktu pada sejumlah SKPD lingkup Pemprov NTB. Beberapa proyek yang tak tuntas tersebut adalah proyek jalan dan rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Dinas PU NTB. Terkait dengan hal ini, Dinas PU mengatakan sudah mengenakan denda kepada kontraktor yang terlambat menuntaskan pekerjaannya.

“Beberapa yang tak tuntas tepat waktu seperti proyek jalan, terus perumahan RTLH di Lombok Timur. Sementara yang lainnya itu ndak masalah,” kata Sekretaris Dinas PU NTB, Ir. Ahmad Makchul, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (4/ 1) siang kemarin.

Makchul mengatakan proyek yang banyak tak tuntas hanya di bagian Bina Marga terkait dengan proyek jalan. Selain itu proyek pembangunan baru RTLH bagi masyarakat miskin. “Kalau proyek IC sesuai schedule, sesuai dengan batas kontrak,”imbuhnya.

Tahun 2015 alokasi anggaran melalui APBN untuk penanganan ruas-ruas jalan nasional dan jalan strategis nasional adalah sekitar Rp 1,470 triliun lebih. Sedangkan melalui APBD Provinsi NTB sebesar Rp 435 miliar lebih yang diprioritaskan pada upaya percepatan penanganan ruas-ruas jalan menuju kawasan strategis.

Seperti pembangunan jalan bypass BIL tahap II (MataramGerung/Patung Sapi), peningkatan struktur jalan bypass BIL tahap I (Sulin-Penujak-BIL); pembangunan jalan Keruak-Pantai Pink-Tanjung Ringgit.

Kemudian pembangunan jalan kawasan Samota, pelebaran jalan Talabiu-Bima, peningkatan kinerja dan pemeliharaan jalan melalui program PRIM (Provincial Road Improvement and Maintenance) dengan pola kerjasama Indonesia-Australia. Serta penanganan ruas-ruas jalan provinsi yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun reguler.

Mengenai proyek RTLH di NTB, untuk Pulau Sumbawa sudah tuntas dikerjakan oleh kontraktor pelaksana. Yang agak terlambat, kata Makchul pengerjaan proyek RTLH di Pulau Lombok khususnya di Lombok Timur. Sehingga, kontraktor yang mengerjakan proyek dikenakan denda.

Tahun 2015, Pemprov mengalokasikan anggaran sekitar Rp 25 miliar untuk pembangunan baru RTLH bagi masyarakat miskin di NTB. Dengan anggaran tersebut, Pemprov melakukan pembangunan baru rumah warga miskin yang tidak layak menjadi layak sebanyak 800 unit yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. Setiap unit pembangunan baru mendapatkan senilai Rp 25 juta. Untuk Lombok Timur sendiri, ada ratusan pembangunan baru RTLH. Di mana, sekitar puluhan unit berpotensi tak dapat tuntas sesuai dengan batas kontrak.

Semetara itu mengenai temuan BPK terhadap pengerjaan proyek yang ada di Dinas PU, Makchul mengatakan pihaknya langsung menindaklanjutinya. “Pekerjaan yang ditemukan ada LHP itu, ada kelebihan pembayaran dan sebagainya itu dikembalikan. Terus yang masih terlambat, tentu ada pengenaan denda. Kalau dia lebih dari batas kontrak,”pungkasnya. (nas)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Jalani ”Fit and Proper Test” di Dewan

Gubernur Serahkan 15 Nama Calon Komisioner KI NTB Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah menyerahkan 15 nama calon komisioner Komisi Informasi (KI) NTB ke DPRD NTB. Tahapan selanjutnya, 15 nama calon komisioner KI NTB itu menjalani fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) di Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD NTB. “Sedang diseleksi di DPRD NTB,” kata Ketua Timsel yang juga Asisten III Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM dikonfirmasi Suara NTB, Senin (4/10) siang kemarin.

15 nama calon komisioner KI NTB yang diseleksi Timsel Pemprov NTB masing-masing Agus Marta Hariyadi, SE,Ajeng Roslinda Motimori, S.Pt, Andayani, SE, MM, DachlanABandu, SH, M.Si, Dr. M. Junaidi, MM, Drs. M. Zaini, Drs. Umar Baktir, SH, MKn, Hendri Salahudin, S.IP. Selanjutnya,

Hendriadi, SE, Ir. Abdul Haris, Ir. Sukirman, Lalu Ahmad Busyairi, S.sos, M. Nur Rahmat, SE, Najamuddin Amy, S.Sos, MM dan Yuni Riawati.

Ditargetkan fit and proper test di DPRD NTB terhadap 15 nama calon komisioner KI NTB itu akan bisa tuntas pada pekan pertama Januari ini. ‘’Semoga selesai tanggal 6 Januari,’’ kata Syafi’i.

Sebelum Timsel menyerahkan 15 nama calon komisioner KI NTB itu ke gubernur untuk selanjutnya diteruskan ke Dewan, Timsel telah mengundang

tokoh masyarakat (Toma), lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pemerhati untuk mencari masukan terhadap nama-nama yang dinilai memiliki kapabilitas dan kredibilitas menjadi calon komisioner KI. Pelibatan Toma, pemerhati dan LSM dalam penjaringan calon komisioner KI ini, kata Styafi’i untuk melihat rekam jejak para calon di masyarakat. Karena nilai masing-masing personal sangat dipengaruhi bagaimana rekam jejak masing-masing calon di masyarakat.

Jumlah peserta yang mendaftar dalam seleksi komisoner KI NTB itu lebih dari 40 orang. Dari jumlah itu, lebih dari 30 orang yang mengikuti seleksi tes tulis dan psikotes.

Dalam setiap tahapan akan diketahui peserta yang berhak ikut untuk tahapan selanjutnya. Dari puluhan peserta yang mengikuti seleksi itu, kata Syafi’i, Timsel hanya mengusulkan maksimal 15 nama ke gubernur. (nas)

H. L. Syafi’I

(Suara NTB/dok)

Selasa, 5 Januari 2016

(Suara NTB/lin)

FOTO BERSAMA - Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata RI, Esthy Reko Astuti foto bersama dengan Sekda NTB, H.Muhammad Nur dan jajaran, di Mataram, Senin (4/1).

Pesona Tambora Jadi Festival Pembuka Tahun 2016 Mataram (Suara NTB) Setelah sukses dengan Tambora Menyapa Dunia, tahun ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB akan menggelar Festival Pesona Tambora. Acara ini akan digelar pada 11-16 April 2016. Namun sebelumnya, festival ini akan diresmikan terlebih dahulu di Jakarta pada 11 Januari mendatang.

Hal ini sekaligus menjadikan NTB sebagai pembuka festival nusantara di tahun 2016. ‘’Setelah sebelumnya kita mengadakan Tambora Menyapa Dunia, tahun ini juga kita akan menggunakan Tambora sebagai brand. Namun bertajuk Festival Pesona Tambora.

Ini sekaligus sebagai pembu-

ka event pariwisata di tahun 2016 ini. Kita patut berbangga,” kata Kepala Disbudpar NTB H. Lalu. Moh. Faozal, S.Sos., M.Si, di Mataram, Senin (4/1) kemarin.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB H.Muhammad Nur, SH, MH juga mengatakan bahwa salah satu sektor penggerak ekonomi NTB belakangan ini adalah sektor pariwisata. Sehingga festival-festival untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan dianggap sangat perlu. Apalagi tahun ini NTB ditargetkan harus mendatangkan sebanyak tiga juta wisatawan. Hal ini tentu saja harus dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat NTB. Sehingga Festival Pesona

Tambora dianggap sangat penting untuk disukseskan bersama.

Rencana ini pun disambut baik oleh Kementerian Pariwisata RI. Terlihat dengan hadirnya Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata RI, Esthy Reko Astuti. Hal ini terlihat dengan hadirnya Esthy dan jajarannya pada rapat persiapan peresmian Festival Pesona Tambora 2016. ‘’Melalui pariwisata ini, kita ingin jadikan Tambora sebagai icon pariwisata NTB. Sehingga dapat mendatangkan banyak wisatawan, baik wisatawan asing maupun lokal. Sebab NTB memiliki

potensi yang cukup besar.

Apalagi melihat kebudayaannya yang baik,’’ kat Esthy.

Untuk menyukseskan festival itu, Esthy juga menawarkan agar perlu diadakan toilet mobile seperti sebelumnya.

Sebab itu dinilai sangat efketif. Apalagi NTB juga mencanangkan Buang Air Besar Sembarangan Nol (Babsnol).

Sehingga dengan adanya toilet mobile itu dapat menjamin kebersihan Tambora.

Tahun ini bukan hanya Festival Tambora yang dijadikan sebagai event unggulan. Namun ada dua event lainnya yaitu Festival Moyo dan Festival Bau Nyale. Namun sebagai pembuka, Festival Pesona Tambora dianggap paling tepat. (lin)

Anggota DPRD NTB dari Demokrat Terancam Diberhentikan Mataram (Suara NTB) Salah satu anggota DPRD NTB dari Partai Demokrat terancam diberhentikan. Ancaman pemberhentian itu datang, menyusul keluarnya keputusan Mahkamah Partai Demokrat yang telah memutuskan, bahwa anggota dewan dari daerah

pemilihan (Dapil) VIII, Lombok Tengah bagian selatan tersebut, diduga melakukan pelanggaran Undang-undang Pemilu dan kode etik partai.

Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri, yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (4/1) membenarkan hal tersebut. Bahwa anggota DPRD NTB, dari Partai Demokrat, Dapil VIII atas nama, L. Sudiartawan, SH telah diberhentikan dari Partai Demokrat oleh mahkamah partai. ‘’Ya itu memang betul, bahwa mahkamah partai sudah memberhentikan Pak Sudiartawan dari keanggotaanya di Partai Demokrat.”

Menurut Mahalli, bahwa putusan mahkamah partai yang mencabut keanggotaan L. Sudiartawan dari Partai Demokrat, atas gugatan yang dilayangkan oleh H. L. Abdul Khalik Iskandar atau yang bisa dipangil MamiqAlex, sebagai caleg nomor dua, dari Partai Demokrat di Dapil VIII NTB. Kemudian, gugatan Mamiq Alex telah dikabulkan oleh mahkamah partai, bahwa Sudiartwan telah terbukti melanggar aturan pemilu dan aturan partai.

“Lalu Alex keberatan atas kemenangan Sudiartawan menjadi caleg di dapil NTB VIII, Lombok Tengah bagian selatan.

Akhirnya Alex mengajukan gugatan ke mahkamah partai disertai bukti-bukti, dan mahkamah partai mengabulkan gugatannya. Salah satu putusannya bahwa Sudiartawan itu

telah melanggar aturan pemilu menurut undang-undang maupun aturan dari partai. Dihukumlah Sudiartawan oleh partai yakni, diberhentikan dari partai,” ujar Mahalli.

Sehingga dengan diberhentikannya keanggotaan Sudiartawan dari Partai Demokrat.

Maka sesuai dengan peraturan, otomatis ia juga akan diberhentikan keangotaanya dari DPRD NTB. “Ya, karena telah diberhentikan dari partai, sesuai aturan maka otomatis dia juga akan diberhentikan dari keanggotaanya di DPRD NTB.” Akan tetapi katanya, keputusan mahkamah partai tersebut belum dapat dilaksanakan.

Karena dalam keputusan mahkamah partai tersebut, terdapat klausul yang mengatakan bahwa, Sudiartawan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri terhadap keputusan tersebut.

“Tapi dalam keputusan itu ada klausul yang memberikan Pak Sudi kesempatan melakukan pembelaan diri dengan menggugat putusan mahkamah partai ke Pengadilan Negeri,” ujarnya.

Untuk itu, Mahalli menegaskan bahwa dengan adanya klausul pembelaan diri tersebut. Sampai saat ini Sudiartawan masih menjadi anggota Partai Demokrat dan masih menjadi anggota DPRD NTB, karena keputusan itu belum inkracht. Karena masih ada upaya hukum lain yang bisa diajukan oleh Sudiartawan dengan

menggugat putusan mahkamah partai ke Pengadilan Negeri. ‘’Nanti kalau keputusan pengadilan sama dengan keputusan mahkamah partai, baru bisa diberhentikan. Sekarang belum bisa, karena masih ada upaya hukum yang dilakukan oleh Sudiartawan,’’ ujarnya.

Oleh karena belum adanya putusan yang inkracht terhadap status keanggotaan Sudiartawan dari Partai Demokrat.

Maka Mahalli mengimbau pada semua pihak untuk bersabar, sampai menunggu putusan dari pengadilan. ‘’Untuk itu saya imbau pada semua pihak agar bersabar dulu untuk menunggu putusan pengadilan,’’ pesannya.

Sementara itu, L. Sudiartawan yang dikonfirmasi via telepon, Senin (4/1), kemarin mengatakan, saat ini ia belum mau memberikan komentar apapun terkait dengan hal tersebut. Dikatakannya, bahwa apapun yang dikatakan Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat NTB tersebut itu urusannya. Ia meminta persoalannya itu agar tidak diperbesar dulu di media massa. Ia berjanji dalam waktu dekat akan memberikan klarifikasi pada media terkait hal ini.

“Saya belum bisa memberikan komentar terkait dengan itu. Jadi apapun yang dikatakan oleh Pak Mahalli, ya biarkan saja dulu. Insya Allah dalam waktu dekat akan saya berikan pernyataan terkait itu, paling lambat hari Rabu lah,” ujar Sudiartawan. (ndi)