Snt05022015 by Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS, 5 FEBRUARI 2015

16 HALAMAN NOMOR 276 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gubernur Tertarik Gunakan Peralatan TNI Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr.TGH.M. Zainul Majdi terlihat antusias saat menyaksikan langsung puluhan kendaraan dan peralatan tempur milik TNI AD, di Lapangan Sangkareang

Mataram, Rabu (4/2) pagi. Bahkan dia tertarik menggunakan peralatan TNI itu untuk mendukung pembangunan daerah. Setelah meninjau beberapa stand, Gubernur terlihat kagum ketika sing-

gah di stan ploting dan maping milik Kodam IX/ Udayana. Di dalam venue itu terdapat salah satu alat yang berbentuk menyerupai laba laba, dapat memfungsikan Global Positioning System (GPS), sebagai alat pantau udara.

Setelah bertanya tanya terkait fungsi alat itu, Gubernur mengaku tertarik menggunakannya untuk memantau kondisi fisik daerah yang dipimpinnya ini dari udara. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

MEMBIDIK - Gubernur NTB TGH.M Zainul Majdi mencoba memperagakan penggunaan Senjata SS 1 milik TNI AD dengan membidik sasaran.

Dugaan Penyimpangan Proyek BSPS

Kejari Batal Periksa Pejabat Kemenpera Mataram (Suara NTB) Agenda pemeriksaan pejabat Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI, terkait dugaan penyimpangan pada program pemberdayaan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kemenpera tahun 2013, di Kabupaten Lombok Utara (KLU), batal dilakukan Rabu (4/2) kemarin. Pemeriksaan batal, akibat insiden tergelincirnya pesawat Garuda Indonesia GA 7040 di Bandara Internasional Lombok (BIL), Selasa sore lalu yang berdampak dibatalkannya penerbangan Jakarta-Lombok.

TO K O H

Menurut agenda Kejaksaan, pejabat Kemenpera bernama Drs. Taufik Haerudin, SE, MM itu akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus

Jangan Mau Dilecehkan TNI Angkatan Darat belakangan mulai disibukkan dengan tugas baru, selain soal urusan perang dan membantu masyarakat korban bencana alam. Sesuai instruksi Presiden, TNI diamanatkan untuk membantu negara dalam meningkatkan swasembada pangan. Tujuannya, tercapai kedaulatan pangan. Bersambung ke hal 15

bantuan rumah kumuh di KLU, senilai Rp 14,7 miliar. Penjelasan Kajari Mataram Rodiansyah, SH melalui Kasi Pidsus Herya Sakti Saad, SH,

pejabat Kemenpera itu dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi. Karena posisinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam

Tim Kesulitan Evakuasi Badan Pesawat

(Suara NTB/ars)

Torry Djohar Banguntoro

KO M E N TTAA R

Praya (Suara NTB) Proses evakuasi badan pesawat Garuda GA-7040 yang tergelincir di Bandara Internasional Lombok (BIL) sedikit terhambat. Selain karena kondisi struktur tanah yang berlumpur, juga lantaran minimnya peralatan. Sehingga tim evakuasi gabungan dari KNKT, Garuda serta PT. AP I BIL harus mendatangkan peralatan khusus dari Denpasar, Bali. General Manager (GM) PT. Angkasa Pura (AP) I BIL, Pujiono, kepada wartawan, Rabu (4/2) ke-

marin, mengakui kalau mengevakuasi badan pesawat Garuda GA 7040 tersebut, cukup sulit. Pasalnya, bodi pesawat bagian bawah sudah terperosok cukup dalam ke tanah dengan kontur berlumpur. Sehingga upaya mengevakuasi pesawat ke landasan pacu dengan cara menarik, tidak memungkinkan. Mengingat, akan banyak bagian badan pesawat yang bakal mengalami kerusakan lebih parah jika kemudian dipaksa untuk dievakuasi dengan cara ditarik.

Sementara pihak maskapai tidak menginginkan hal itu dilakukan. Solusinya, badan pesawat harus diangkat terlebih dahulu baru kemudian perlahan ditarik menuju landasan pacu. ‘’Nah untuk melakukan hal itu, butuh peralatan khusus,’’ tegasnya. Sayangnya, peralatan khusus tersebut tidak ada di Lombok. Sehingga harus didatangkan dari luar daerah. ‘’Peralatan khusus tersebut baru saja sampai dari Denpasar , Bali. Bersambung ke hal 15

Investigasi KNKT

Agung Hartono (Suara NTB/dok)

SEHARI pascatergelincirnya pesawat Garuda GA 7040 tujuan DenpasarLombok ketika mendarat di Bandara Internasional Lombok (BIL), Selasa, 4 Februari 2015, sekitar pukul 17.52 Wita, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) langsung turun melakukan investigasi. Sementara itu, seluruh penerbangan dari dan menuju BIL ditutup hingga tuntasnya proses evakuasi pesawat tersebut. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/kir)

EVAKUASI - Badan pesawat Garuda yang tergelincir, kemarin sore berupaya dievakuasi. Hingga berita ini ditulis, proses evakuasi sedang berlangsung.

proyek 2.500 unit rehabilitasi rumah kumuh di Kecamatan Gangga, KLU. ‘’Saya sudah bicara dengan dia via telepon, katanya tidak bisa hadir karena penerbangan ke Lombok batal akibat tergelincirnya pesawat Garuda di BIL,’’ kata Herya, mengutip komunikasinya dengan saksi. Batalnya pemeriksaan saksi pejabat Kemenpera itu bukan berarti tidak berlanjut, karena menurut Herya, pekan depan saksi akan dipanggil

kembali. Keinginan memanggil itu pun sudah disampaikan, saksi juga sudah memastikan hadir. ‘’Kami akan panggil lagi dia pekan depan,’’ kata Herya. Alasan tetap dihadirkannya PPK, karena dianggap sebagai saksi kunci dalam kasus tersebut. Karena PPK lah yang tahu persis kontrak dengan rekanan pelaksana, termasuk detail barang dan jasa dalam pengadaan material untuk bantuan rehabilitasi rumah kumuh tersebut. (ars)

Pilkada Kabupaten/Kota di NTB

Regulasi Tak Pasti, Substansi Terabaikan Mataram (Suara NTB) Substansi Pilkada sebagai ajang para calon pemimpin daerah untuk mengadu visimisi dan program dinilai tenggelam oleh riuh rendahnya wacana menyangkut aspek teknis. Para pihak yang terlibat saat ini dipaksa menunggu regulasi Pilkada yang masih berselimut pro dan kontra. Pandangan itu disampaikan politisi PDIP, Drs. Ruslan Turmuzi saat dikonfirmasi Suara NTB terkait penyelenggaraan Pilkada kabupaten/ kota di NTB dalam waktu dekat. Ruslan mengakui, pada hakikatnya, Pilkada merupakan ajang kompetisi bagi para calon pemimpin untuk

menawarkan program yang bisa mengangkat hajat hidup masyarakatnya. Masyarakat yang praktik demokrasinya sudah lebih maju, biasanya lebih menyoroti aspek substantif tersebut, yaitu program-program apa yang ditawarkan oleh masingmasing kandidat. Namun, yang terjadi saat ini berbeda. Para kandidat maupun penyelenggara dipaksa menunggu kepastian menyangkut hal-hal yang bersifat teknis ketimbang substantif. Isu yang mengemuka justru lebih banyak menyangkut regulasi Pilkada hingga jadwal pelaksanaan Pilkada. Bersambung ke hal 15

BIL Ditutup Sementara

Calon Penumpang Telantar Pascamusibah tergelincirnya pesawat Garuda GA-7040 milik maskapai Garuda Indonesia Airline, seluruh aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Lombok (BIL) ditutup, baik untuk pesawat dari dan tujuan BIL. Akibatnya, penumpang di BIL telantar karena tidak bisa diterbangkan ke sejumlah daerah tujuan. PANTAUAN Suara NTB di terminal BIL, Rabu (4/2) kemarin, menunjukkan ribuan calon penumpang pesawat tampak berjubel di area terminal. Baik itu penumpang internasional maupun penumpang domestik. Para penumpang tersebut tampak harap-harap cemas,

menunggu kepastian penerbangan. Di sejumlah counter maskapai, juga terlihat konsentrasi penumpang. Ada yang meminta penjadwalan ulang penerbangan. Ada pula yang mengambil pengembalian harga tiket. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/kir)

MENUNGGU - Sejumlah TKI hanya bisa menunggu penuh harap, setelah pesawat yang akan membawa ke luar negeri batal terbang, kemarin.

SUARA NTB Kamis, 5 Februari 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Wajib Melapor DENGAN diterapkannya awig-awig di setiap lingkungan, keamanan dan ketertiban di lingkungan tetap terkontrol. Para warga pendatang yang tinggal di rumah kos di wilayah Kelurahan Banjar juga tetap mengikuti awig-awig yang diterapkan di lingkungan mereka. Demikian disampaikan Lurah Banjar, Muzakkir Walad, Rabu (4/2). “Keamanan dan ketertiban di lingkungan tetap terkontrol karena ada awig(Suara NTB/dok) awig yang melekat dan warMuzakkir Walad ga pondokan lebih peka juga karena awig-awig itu bisa langsung menyentuh warga,” jelasnya. Dalam rangka tetap menjaga ketertiban dan keamanan tersebut, setiap warga baru yang tinggal di rumah kos juga wajib melapor ke RT atau kepala lingkungan setempat. “Walaupun ada warga yang menjadi penghuni baru tetap melaporkan ke kepala lingkungan. Wajib lapor tetap diterapkan dan kita buat aturan induk semang harus berada di lokasi pondokan, tidak di luar pondokan,” jelasnya. “Setiap penghuni baru tetap terdata dan minimal RT tahu,” imbuhnya. Pascaterbitnya Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 06 Tahun 2014 yang merupakan tindaklanjut atau petunjuk pelaksanaan Perda Nomor 2 tahun 2005 tentang Izin Penyelenggaraan Pondokan, Pemkot Mataram melimpahkan kewenangan kepada kelurahan terkait penerbitan izin penyelenggaraan pondokan. Dalam peraturan tersebut, setiap rumah kos harus berizin dan pengurusan perizinannya bisa dilakukan di kantor kelurahan setempat. Dalam rangka menindaklanjuti peraturan tersebut, Muzakkir menyampaikan pihaknya telah turun ke lapangan melakukan pendataan rumah kos. Dari hasil pendataan tersebut, jumlah rumah kos di wilayahnya sekitar 30 unit. “Sosialisasi sudah kami sampaikan. Pendataan juga sudah dan alhamdulillah tidak ada masalah sejauh ini yang kami temukan di rumah kos karena masih dusun atau perkampungna dan masih terkontrol,” jelasnya. Terkait pengurusan izin rumah kos yang bisa diurus di kantor kelurahan juga telah disosialisasikan pihaknya kepada para pemilik kos, khususnya mengenai syarat-syarat yang harus dimiliki pemilik kos untuk mendapatkan izin. Syarat-syarat tersebut diantaranya seperti penerapan wajib lapor bagi penghuni kos, memiliki induk semang, memiliki IMB, dan membayar pajak jika jumlah kamarnya 10 lebih. (ynt)

Bantuan Harus Dipantau RENCANA Pemkot Mataram menggelontorkan bantuan kepada nelayan untuk mengantisipasi musim angin barat, diapresiasi oleh Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati. Hanya saja, jenis bantuan perlu dipilih yang sesuai dengan kondisi masyarakat pesisir. ‘’Lebih baik bantuannya berupa sembako, keterampilan serta bantuan peralatan supaya,’’ ujarnya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Rabu (4/2) kemarin. Mirdiati yang juga anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, mengatakan, karena musim angin barat itu merupakan bencana tahunan, maka harus ada solusi yang tepat untuk mengantisipasi. Artinya, ketika nelayan tidak bisa melaut, harus ada alternatif solusi yang membuat dapur mereka tetap mengepul. ‘’Supaya tidak ada piring terbang,’’ selorohnya. Menurut Mirdiati, selain memberikan bantuan dalam bentuk sembako, Pemkot Mataram juga diimbau memberikan pelatihan keterampilan berikut peralatan pendukung untuk melaksanakan keterampilan itu di kala nelayan absen melaut. Sebab, lanjutnya, kalau hanya diberikan bantuan dalam bentuk sembako, dikhawatirkan nelayan akan menjadi manja. ‘’Akan sangat baik kalau diberikan keterampilan membuat olahan makanan yang bahan dasarnya dari ikan,’’ ujarnya. Keterampilan itu hendaknya dibarengi dengan pemberian bantuan berupa peralatan pendukung. Sehingga, ketika tidak melaut, nelayan tidak lagi kebingungan harus kerja apa untuk menghidupi keluarganya. Pada bagian lain, Mirdiarti memandang, pemberian bantuan berupa genset dan peralatan lainnya untuk melaut juga penting, karena itu juga mendukung hasil tangkapan nelayan. Namun pemberian bantuan seperti itu, kurang pas jika dikaitkan dengan antisipasi absennya nelayan melaut pada musim angin barat. ‘’Itu solusi jangka panjang untuk meningkatkan hasil tangkapan mereka (nelayan, red),’’ imbuhnya. Kalau nantinya pemberian bantuan tidak hanya berasal dari satu SKPD saja, Mirdiati menyarankan supaya antar SKPD membangun koordinasi yang baik. Sehingga bantuan tidak tumpang tindih dan nelayan yang diberikan tepat sasaran. Pemberian bantuan, sambung Mirdiati, tidak boleh hanya dilepas begitu saja. Harus ada pemantauan berkala terhadap bantuan yang telah diberikan kepada nelayan. Jangan sampai bantuan yang telah diberikan justru berpindah tangan dan lain sebagainya. (fit)

MUTASI - 138 pejabat lingkup Kota Mataram saat pengambilan sumpah jabatan pada mutasi, Rabu (4/2).

138 Pejabat Dimutasi

Molor Satu Setengah Jam, Walikota Tak Hadir Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram melantik 138 pejabat setingkat eselon II hingga eselon IV. Dari 138 pejabat tersebut, dua diantaranya mendapatkan promosi menjadi Kepala Dinas dan Kepala Badan, selain itu enam lurah terjadi pergeseran. Pantauan Suara NTB mutasi yang direncanakan sebelumnya berlangsung pada pukul 12.30 Wita sempat molor satu setengah jam. Molornya mutasi tersebut disinyalir karena alotnya atau terjadinya tarik ulur antara Walikota dengan Wakil Walikota serta Baperjakat. Dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan tersebut, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh tidak hadir. Hanya Wakil Walikota, H. Mohan Roliskana didamping Sekretaris Daerah yang juga Ketua Baperjakat Kota Mataram,

HL. Makmur Said. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana hanya sedikit memberikan sambutan dan ucapan selamat kepada para pejabat yang dilantik kemudian setelah bergegas meninggalkan lokasi pelantikan. Pejabat yang mendapatkan promosi yakni, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Mataram, H. Sudenom dipromosikan menjadi Kepala Di-

nas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram menggantikan Drs. H. Ruslan Effendi, MPd., yang menempati posisi baru menjadi staf ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sumber Manusia. Rudi Suryawan Kepala Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan menempati jabatan baru menjadi Kepala Badan Kesatuan

(Suara NTB/fit)

Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) menggantikan posisi H. Bondan Wisnujati yang tempatkan sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Infrastruktur Perkotaan. Sementara itu, Lurah Punia H. Taswir digeser menjadi Lurah Jempong Baru menggantikan Fathurrahman yang pindah menjadi Lurah Kekalik Jaya. Lurah Kekalik Jaya, Arif Setiawan bergeser menjadi Lurah Taman Sari menggantikan Zaenuddin yang digeser menjadi Lurah Punia. Lurah Turida, Agus Komariyanto Suksama bergeser menjadi lurah Abian Tubuh menggantikan Fathoni Asfriandi yang di-

geser menjadi Lurah Turida. Sedangkan, Lurah Dayan Peken Zarkasy dipromosikan menjadi Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram menggantikan Karo – Karo. Lurah Dayan Peken diisi oleh Drs. Haerul Hakim yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Lurah Mataram Timur. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dikonfirmasi usai pelantikan, Rabu (4/ 2) membantah adanya tarik ulur proses mutasi ataupun ada masalah. Persoalan mutasi menurut Mohan, hak prerogatif Walikota Mataram selaku kepala wilayah. (cem)

Pemkot Alokasikan Rp 200 Juta untuk Penataan MWP

(Suara NTB/cem)

HL. Makmur Said

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram berencana melakukan penataan terhadap Mataram Water Park (MWP). Tidak tanggung – tanggung Pemkot mengalokasikan anggaran sekitar Rp 200 juta, agar kolam yang sempat mangkrak tersebut beroperasi kembali. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said menjelaskan, Pemkot Mataram berencana melakukan penataan terhadap Mataram Water Park (MWP). Penataan tersebut

dengan melakukan penambahan serta memperbaiki beberapa bagian yang memang dibutuhkan sebagai tempat rekreasi keluarga. “Akan kita tata kembali,” kata Sekda dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (3/2). Penataan serta penambahan beberapa areal yang dinilai sebagi pendukung, pihaknya mengalokasikan anggaran sekitar Rp 200 juta. Diantara penataan itu lanjutnya, ada penambahan space untuk kolam renang anak – anak. Penambahan ini dimaksud-

Usaha Air Isi Ulang di Mataram Tidak Punya Izin Mataram (Suara NTB) – Usaha air isi ulang yang dikembangkan oleh masyarakat di Kota Mataram sejauh ini masih tidak mempunyai izin operasional. Padahal, masyarakat memanfaatkan hal tersebut sebagai sumber pendapatan atau usaha komersil. Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram, I Gusti Pariawan mengakui, usaha isi ulang air mineral yang dijalankan oleh masyarakat banyak yang tidak memiliki izin usaha. Padahal, usaha tersebut termasuk usaha mikro atau usaha komersil yang harus memiliki izin usaha. “Usaha air mineral itu memang tidak punya izin,” kata Pariawan dikonfirmasi di ru-

ang kerjanya, Rabu (4/2). Sejauh ini, pihaknya sudah merapatkan bersama tim kerja teknis yakni Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Sat. Pol PP dan Kelurahan untuk mengkaji usaha yang sedang berkembang atau dijalankan oleh masyarakat. Menurut Pariawan, usaha isi ulang air mineral itu seharusnya mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan terkait tingkat higienis air, baru kemudian mengurus izin ke BPMP2T untuk izin operasional. Tetapi, ia tidak mengetahui secara pasti apakah usaha yang dijalankan masyarakat tersebut mendapatkan rekomendasi dari Dikes atau tidak. Secara kualitas lanjutnya, air tersebut harus benar – benar terhindar

dari bakteri, kandungan lumut dan lain sebagainya yang membahayakan masyarakat. “Saya belum tahu jelas, apakah mereka sudah dapat rekomendasi atau tidak,” kata Pariawan tanpa menyebutkan total usaha air isi ulang di Kota Mataram. Apakah ini tidak berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram? Sudah pasti kata Pariawan, Pemda kehilangan potensi PAD. Pasalnya, dari izin yang diajukan oleh masyarakat ada retribusi tersebut masuk ke kas daerah. “Jelas, kita kehilangan sumber PAD,” lanjutnya. Memaksimalkan hal tersebut nantinya, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengupayakan agar usaha air isi ulang itu memiliki izin. (cem)

Hadapi Angin Barat

Dinas PU Siapkan Pasukan Khusus Hj. Baiq Mirdiati

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram menyiapkan pasukan khusus untuk menghadapi angin barat. Biasanya akan terjadi curah hujan yang cukup tinggi pada saat musim angin barat disertai angin kencang. Pasukan yang disiapkan Dinas PU Kota Mataram ini sebanyak 20 orang. “Pasukan khusus kita siapkan 20 orang. Kalau ada (tugas) yang berat, kita akan libatkan semua pasukan. Ini untuk penanganan secara keseluruhan baik itu saluran drainase, irigasi, maupun sungai-pantai,” terang Kepala Dinas PU Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura, Rabu (4/2). Pasukan khusus ini akan tetap stand by selama 24 jam dan akan langsung bertindak jika terjadi banjir maupun genangan. “Dengan terbaginya

pasukan berdasarkan seksi ada tanggung jawab khusus yang menangani irigasi,” tambah Mahmuddin. Selain itu, dalam rangka mengantisipasi berbagai kejadian pada saat musim hujan seperti banjir, genangan, dan lainnya, mulai tahun ini kinerja pasukan biru juga semakin diintensifkan. Mahmuddin mengatakan tahun ini pihaknya mulai melakukan perombakan terhadap buruh atau pasukan biru. “Tadinya buruhnya berada di satu tempat di bidang drainase saja dan tahun ini kita coba bagi tiga yaitu untuk drainase, irigasi dan sungaipantai,” ujarnya. Petugas untuk drainase disebutkan Mahmuddin sebanyak 90 orang, saluran irigasi sebanyak 100 orang, dan sungai-pantai sebanyak 30 orang. Pembagian tugas ini juga dalam rang-

ka memperjelas tugas pokok dan fungsi masing-masing buruh sehingga lebih fokus. “Dan alhamdulillah berjalan mulai Januari ini dan kita lihat hasilnya. Karena memang yang sering meluap itu irigasi disebabkan banyak saluran irigasi yang berubah fungsi jadi saluran drainase aktif,” jelasnya. Mahmuddin mengklaim saat ini sudah banyak pengurangan titik genangan di Kota Mataram. Kawasan yang masih rentan tergenang pada saat musim hujan adalah Abian Tubuh dan Karang Buaya karena luapan air Kali Babakan yang sedimentasinya cukup tinggi dan sampai saat ini belum dinormalisasi. “Yang kita sudah normalisasi itu kawasan Abian Tubuh-Pesongoran dan alhamdulillah sudah tidak ada luapan,” jelasnya. (ynt)

kan, agar masyarakat bisa rekreasi dengan keluarganya. Dikatakan, anggaran tersebut tidak hanya penambahan space kolam tetapi ada beberapa bagian bangunan yang akan diperbaiki seperti tempat tiket, bagian atap dan lain sebagainya. Sementara untuk pengelolaan, Pemkot berencana membentuk Unit Pengelolaan Teknis (UPT) yang mengurus soal MWP dan Taman Loang Baloq. UPT ini nantinya akan bertanggungjawab mengelola tempat hiburan tersebut. Ter-

kait manajemennya, Sekda belum bisa memastikan apakah unsurnya berasal dari Dinas Pertamanan, Dispenda atau instansi teknis lainnya. “Kayak perusahaan daerah itu. Apakah dari Dispenda atau Pertamanan,” lanjutnya. Sekda berkeyakinan bahwa dengan pengelolaan kembali MWP tersebut, banyak efek domino dirasakan oleh pemerintah daerah. Artinya, ada pendapatan asli daerah baru yang bisa disumbangkan dari pengelolaan tersebut. “Kan bisa datangkan PAD,” katanya. (cem)

Banyak Bangunan Menyimpang dari Izin Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, Drs. Lalu Djunaedi mengatakan, masih saja menemukan bangunan yang melanggar aturan atau menyimpang dari izin yang diminta dari instansi terkait. Padahal, sesuai hasil rekomendasi dan ekspose sudah jelas bagian, jarak serta batas bangun antara sempadan sungai serta as jalan. Dicontohkan, bangunan yang seharusnya 15 meter dari as jalan ternyata masyarakat membangun 10 meter dari as jalan. Artinya, hal itu kontradiktif dengan izin yang dimiliki oleh masyarakat. “Yang kita temukan di lapangan banyak bangunan yang tidak sesuai dengan izin yang diminta,” kata Junaedi dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (4/2). Selain melanggar as jalan, juga bangunan yang dibangun oleh masyarakat selalu menyalahi garis sempadan sungai. Padahal, izin yang direkomendasikan atau yang telah diekspos sesuai dengan aturan. Mantan Inspektur pada Inspektorat Kota Mataram ini mengatakan, persoalan lain yang ditemukan di lapangan masyarakat tidak memiliki izin bangunan. Sehingga pihaknya hanya bisa memberikan masukan kepada masyarakat untuk segera mengurus izin di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T). Dibandingkan dengan pelanggaran di tahun 2015 lebih minim dibandingkan tahun 2014. Tetapi tidak dirincikan berapa jumlah pelanggaran di tahun 2014 maupun pelanggaran di tahun 2015. Junaedi mengklaim, turunnya tingkat pelangga-

(Suara NTB/cem)

Lalu Junaedi

ran tersebut karena tingkat kesadaran masyarakat terhadap penataan ruang cukup tinggi. Selain itu, izin bangunan dinilai sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk persyaratan perbankan dan lain sebagainya. “Alhamdulillah, sekarang mulai berkurang,” klaimnya. Kawasan yang paling banyak melanggar aturan yakni di banguna di wilayah Cakranegara dan Mataram. Kecendrungan bangunan tersebut merupakan bangunan sudah lama dan belum ada peraturan daerah (perda) yang mengatur. Pemerintah tidak bisa menyalahkan masyarakat, karena bangunan itu ada sebelum adanya perda. Namun demikian, yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan dilapangan sebagai antisipasi timbul pelanggaran baru. Ditanya soal sanksi tegas? Junaedi mengatakan, Pemkot Mataram lebih mengedepankan langkah persuasif ketimbang tindakan refresif. Artinya, pihaknya memberikan pemahaman dengan mendorong masyarakat untuk mengurus izin dan lain sebagainya. (cem)

SUARA NTB Kamis, 5 Februari 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

IPM NTB yang Terpuruk akan Dikaji Mendalam

Petani Diminta Laporkan Distributor Pupuk Nakal

but, setidaknya akan dihasilkan rumusan-rumusan persoalan yang selanjutnya akan menjadi kebijakan bagi instansi yang membidanginya, atau kebijakan umum pemerintah daerah. “Kajian ekonomi sudah lumayan, meskipun akan dilakukan kajian untuk pendidikan dan kesehatan. Tidak lantas kita akan mengabaikan kajian ekonomi. Kajian yang dilaksanakan ini kemungkinan akan tuntas pertengahan tahun untuk langsung diekspos,” demikian Wahyudin. Sementara Bq. Rusniaty juga menegaskan, kajian secara makro yang akan dilaksanakan bersama-sama ini intinya bagaimana perencanaan akan menghasilkan program yang lebih

strategis. Selanjutnya akan menjadi panduan operasional teknis dalam menentukan kebijakan. Inisiatif Bappeda untuk melakukan kajian secara mendalam ini, melihat capaian program dari SKPD. Terdapat beberapa di antaranya yang tidak tercapai targetnya sesuai dokumen RPJMD. Tentunya yang akan dikaji BPS dari sisi pendidikannya mencakup melek huruf dan lama bersekolah. Harapannya dapat diketahui tingkat kedalamannya. Demikian juga dari sisi kesehatan, mencakup angka kematian ibu dan bayi, gizi dan beberapa hal lainnya yang terkait. “Sekarang bagaimana memperkuat program yang tepat sasa-

rangking yang lebih bagus. Dalam kesempatan lalu, DPRRI telah berkomitmen untuk ikut terlibat mendukung pemerintah daerah bangkit dari posisi rendah ini dibanding provinsi lainnya di Indonesia. Salah satunya yang akan dilakukan dengan mendorong perbankan untuk memperbanyak Kredit Usaha Rakyat (KUR) setelah akan direviewnya Undang-Undang Perbankan. (bul)

ran melalui kajian ini. Sebab persoalan IPM adalah tanggungjawab semua pihak. Kita ingin ada rumusan yang mendalam soal IPM,” demikian diterangkan. Sebelumnya, Komisi XI DPRRI baru-baru ini melakukan kunjungan kerja dengan meminta masukan dari seluruh kalangan perbankan dan pemerintah daerah, menyangkut perkembangan IPM NTB yang lemah pergerakannya menuju

KERAJINAN KAYU Kerajinan kayu ukir juga berkembang di Lombok Tengah. Sayangnya pemesanan dari luar daerah masih berkurang. Selain karena permodalan yang kurang, promosi dari para perajin pun masih lemah. Dari beragam persoalan yang dihadapi itu, para perajin pun hanya mengandalkan pasar lokal. Tampak seorang perajin tengah menyelesaikan bagian akhir kerajinan kayunya.

(Suara NTB/bul)

DINAS Perkebunan Provinsi NTB merencanakan akan menggenjot produksi tembakau dengan memaksimalkan penggunaan teknologi. Target produksi diharapkan akan mampu menembus 2,2 ton/hektar. Produksi tembakau sebelumnya, kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si hanya berkisar pada 1,7 ton/hektar hingga 1,9 ton. Tahun ini petani diharapkan sudah mampu berproduksi hingga 2 ton/hektar. “Kita berupaya agar profitas tembakau rata-rata bisa raih 2,2 ton/ hektar. Harus ada terapan teknologi,” terang Husnul, Rabu (4/2). Teknologi yang dimaksudkannya itu dimulai dari teknologi budidaya, pemupukan yang teratur serta sesuai kebutuhan tanaman. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesungguhnya, penggunaan bibit yang direkomendasikan, semuanya akan dicoba. Untuk tahun ini, akan dimulai beberapa demplot yang spotspotnya belum ditentukan. Bekerjasama dengan pihak swasta. Dengan cara ini, diharapkan akan mampu meningkatkan semangat petani untuk menanam komoditi unggulan perkebunan ini. Direncanakan, setelah produksi akan berjalan sesuai yang direncanakan (produksi sesuai target), barulah langkah lain akan ditempuh untuk mendatangkan investor yang ingin membuka pabrik rokok di NTB, ataupun dengan mengembangkan industri rumahan. Sebab saat ini yang paling penting baginya, bagaimana daerah bisa mempertahankan kontinyuitas produksi. Untuk kebutuhan penanaman, masih disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan mitra. Jika kedepan bisa diproduksi melebihi kebutuhan perusahaan mitra, dan bisa kontinyu, barulah akan disuplai untuk kebutuhan pabrikan lainnya. “Produksi saat ini masih belum bisa mensuplai kebutuhan gudang lain. Masih terbatas memenuhi kebutuhan mitra saja,” katanya. “Ekspansi teknologi ini bagian dari langkah untuk mengundang investor lainnya,” sambung Husnul. Kekhawatiran lain saat ini, di RAPBNP 2015, pemerintah menargetkan cukai tembakau menembus Rp 136,12 triliun, atau meningkat 22.23 persen dibandingkan APBNP 2014. Kebijakan tersebut menyangkut kenaikan tarif cukai rokok. Dengan kebijakan kenaikan cukai itu, kemungkinan serapan perusahaan akan menurun karena ratarata produksi rokok bisa saja berkurang. Akibatnya serapan produksi petani akan semakin berkurang. Secara nasional, telah dikhawatirkan kenaikan cukai rokok itu akan memicu merosotnya jumlah pabrik rokok. Karena tidak sanggup membayar pajak rokok. “Itu menjadi kekhawatiran kita, bagaimana selain produksi petani tinggi. Serapan produksi petani juga tinggi. Sehingga semangat petani bisa dipertahankan untuk menanam tembakau,” demikian Husnul. (bul)

Program yang dikaji berkaitan dengan Pendidikan dan Kesehatan yang menjadi indikator paling lemah dalam hal rendahnya IPM NTB. Kepala BPS Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM bersama Kepala Bidang Ekonomi Bappeda NTB, Bq. Rusniaty di Mataram, Rabu (4/2), menegaskan akan melakukan kajian dalam beberapa bulan kedepan. Dilibatkan dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk pengumpulan data lengkap. BPS, menurut Wahyudin ikut mendukung untuk mencari solusi terbaik menggeser IPM NTB ke peringkat yang lebih baik. Dengan kajian secara mendalam di dua sektor terse-

(Suara NTB/bul)

Diberdayakan dengan Teknologi

Mataram (Suara NTB) Bappeda NTB menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB untuk melakukan kajian secara mendalam, soal masih terpuruknya IPM Provinsi NTB yang bertahan di urutan ke 32 dari 34 provinsi di Indonesia.

Pimpinan Perusda NTB sebaiknya Lebih Fokus Mataram (Suara NTB) Nasib PT. Gerbang NTB Emas (GNE) kedepan menjadi pertanyaan besar, menyusul pimpinan tertinggi perusahaan daerah ini, Zainul Aidi, diduga sedang dicalonkan partainya untuk berkompetisi politik menjadi kepala daerah di salah satu kabupaten di provinsi ini. “Secara normatif, akan sulit kalau fokus perhatian sudah mengarah kepada dua tujuan. Apalagi kalau urusan dengan politik praktis,” kata anggota Tim Investasi Daerah Provinsi NTB, Dr. Firmansyah, SE, MM, Rabu (4/2). Pemerhati ekonomi dari Fakultas Ekonomi Unram ini mengatakan, saat ini Perusahaan Daerah (Perusda) di seluruh Indonesia sedang menjadi sorotan secara nasional. Sebab-

nya, penyertaan modal hampir setiap tahun diberikan oleh pemegang saham tidak disertai dengan kontribusi kepada daerah yang berimbang. “Kalau dualisme pekerjaan (pimpinan GNE), khawatir saja tidak fokus urus perusahaan,” sebut Firmansyah. Mestinya dengan dukungan penyertaan modal dan perkembangan sekarang, Perusda harusnya fokus mempersiapkan diri menghadapi persaingan internasional dengan perusahaan-perusahaan lainnya tidak saja di Indonesia, bahkan perusahaan luar negeri yang konsep bisnisnya hampir sama. Persusda harus fokus menelusuri apa saja kebutuhan masyarakat saat ini dan mendatang yang paling mendasar dan bisa dipenuhi oleh Perus-

Mataram (Suara NTB) Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman meminta masyarakat petani untuk segera melaporkan pengecer atau distributor pupuk nakal. Mereka yang terindikasi nakal akan segera dicabut izinnya. Distributor dan pengecer pupuk yang terindikasi mempermainkan harga penjualan, apalagi melakukan spekulasi menghambat distribusi pupuk ke tingkat petani, harus diberikan sanksi tegas. “Tidak ada ampunan, tidak perlu banyak kata, langsung cabut izinnya,” demikian ditegaskan dalam kunjungan kerjanya ke NTB, Selasa (3/2). Mengulas kembali latar belakang kehidupan keluarganya dari background petani, bahKEJAKSAAN TINGGI wa sangat dipahami betul kondisi yang terjadi NUSA TENGGARA BARAT di tingkat petani. Pupuk kerap menjadi persoalan klasik. Sehingga kebijakan yang ditemPENGUMUMAN LELANG puhnya, distribusi pupuk tidak boleh tersendat Nomor : BP.2/Cum.1/02/2015 apalagi akan menyulitkan petani. Untuk mendukung program swasembaBerdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-Xda pangan, faktor pupuk merupakan salah 577/C/Cpl/12/2014 tanggal 24 Desember 2014, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram akan satu indikator utama untuk mencapai promelaksanakan lelang Barang Milik Negara dengan kondisi apa adanya berupa : gram tersebut. Memberikan jaminan tidak terjadi persoalan pupuk ini, KementerianNomor Nam a Barang Merk/Type/Nopol Tahun Perolehan Harga limit (Rp.) Uang jaminan (Rp.) ket nya sendiri telah memberikan penekanan 1. Mini Bu s Toyota Kijang / KF 40 DR 24 06-06- 1992 23.103.000,5.000.000,kepada pihak produsen, dalam hal ini Pu2. Sep eda Motor Honda Prima DR 3590 16-11- 1991 874.000,500.000,puk Kaltim dan Petrokimia Gresik untuk 3. Sep eda Motor Yamaha Vega DR 5800 10-05- 2000 1.525.000,500.000,melakukan pengawasan terhadap distribu4. Sep eda Motor Yamaha Vega DR 5801 10-05- 2000 1.525.000,500.000,si pupuk, tidak terkecuali semua pihak yang 5. Sep eda Motor Yamaha Vega DR 5802 10-05- 2000 1.595.000,500.000,6. Sep eda Motor Honda Win DR 5954 01-01- 2001 2.228,000500.000,terlibat langsung di dalamnya. 7. Sep eda Motor Honda Win DR 5956 01-01- 2001 2.228,000500.000,Kepada petani agar menyampaikan lang8. Sep eda Motor Honda Win DR 5957 01-01- 2001 2.228,000500.000,sung persoalan pupuk ini kepada distribu9. Sep eda Motor Hond a Supra DR 6383 07-07- 2003 1.826.000,500.000,tornya jika terdapat pengecer yang memper10. Sep eda Motor Honda Win DR 6384 07-07- 2003 2.228,000500.000,mainkan stok, apalgi menjual di atas Harga 11. Sep eda Motor Honda Win DR 6385 07-07- 2003 2.228,000500.000,Eceran Tertinggi (HET). Lelang akan dilaksanakan pada : “Kalau ada distributor atau pengecer yang nakal, laporkan langsung. Tidak ada negoHari / tanggal : Selasa / 10 Pebruari 2015 siasi, cabut izin. PKT dan Petrokimia harus Pukul : 09.00 WITA sampai selesai Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram tegas bila ada yang diketahui mempermainJalan Pendidikan No. 24 Mataram kan pupuk,” terangnya. Dalam hal pendistribusian, Kementerian Syarat-syarat lelang : Pertanian menurutnya sudah membangun 1. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang secara tunai sebagaimana kesepakatan dengan pihak TNI yang akan tersebut diatas per obyek (Lot) lelang ; 2. Melakukan registrasi pada KPKNL Mataram selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja mengawasi distribusi pupuk hingga ke sebelum pelaksanaan lelang dengan membawa fotocopy dan asli identitas diri tingkat petani. Sekaligus memantau penjua(KTP/SIM) yang masih berlaku dan uang jaminan ; lan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, 3. Peserta lelang harus hadir pada saat lelang ; pihak Kepolisian akan melakukan tindakan 4. Kondisi barang yang dilelang adalah sebagaimana adanya (as is) ; sesuai jenis pelanggarannya. 5. Pemenang lelang selain membayar harga lelang, masih diwajibkan untuk membayar Khusus di NTB ini, dianggapnya sebagai Bea Lelang Pembeli sebesar 2% dari harga lelang, serta biaya-biaya lainnya sesuai daerah yang sangat potensial untuk mengemketentuan yang berlaku ; bangkan hasil-hasil pertanian. Sehingga pen6. Pemenang lelang wajib melunasi harga lelang dan bea lelang paling lama 5 (lima) gawasan untuk pendistribusian pupuk harus hari kerja setelah lelang ; dilakukan maksimal. 7. Biaya angkut dan biaya-biaya lainnya menjadi tanggungan pemenang lelang ; Terpisah, staf penjualan Pupuk Kaltim un8. Penawaran lelang dilaksanakan secara lisan dengan harga nai-naik ; tuk wilayah NTB, Khoiruddin menegaskan pi9. Peserta lelang dapat melihat objek lelang paling lambat 1 (satu) hari sebelum haknya akan patuh dan tunduk terhadap kebipelaksanaan lelang; jakan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 10. Peserta lelang yang tidak hadir atau hadir namun tidak melakukan penawaran, “Begitu ada yang melanggar ketentuan, kita dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di akan tindak, begitu ada laporan, sanksi tetap wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara ; diberikan,” terangnya. 11. Informasi lebih lanjut mengenai Daftar Barang yang akan dilelang dapat menghubungi Untuk pengawasan, terlibat didalamnya Panitia Lelang Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Jalan Langko 75 Mataram KP3 yang bertugas memantau langsung distridan KPKNL Mataram, Jalan Pendidikan Nomor 24 Mataram, selama jam kerja. busi di lapangan. Pupuk Kaltim sendiri saat ini Mataram, 03 Pebruari 2015 memiliki sebanyak 24 distributor dan 2000-an KEPALA KEJAKSAAN TINGGI pengecer, ini yang diawasi terus. NUSA TENGGARA BARAT, Bahkan untuk pembelian, petani dimintanya TTD ikut bekerjasama dengan membeli langsung ke FADIL ZUMHANNA, SH., MH. pengecer resmi. Sehingga ketentuan harga penJAKSA UTAMA MUDA NIP. 19641014 199003 1 001 jualan tetap dapat diukur sesuai HET. (bul)

menyarankan manajemen Perusda itu untuk fokus dan menggandeng etnis-etnis potensial yang ada di daerah ini. “Kita ada etnis Cina, dan Arab telah menyatu di NTB. Libatkan etnis-etnis ini di semua bidang bisnis, karena mereka punya kekuatan untuk membuka jaringan bisnis dengan sesama etnisnya di luar negeri. Pak Bing Gianto, misalnya. Mereka kelas-kelas orang yang harus dilibatkan sebenarnya. Karena bisa jadi pebisnis di Cina lebih tertarik berbisnis dengan GNE karena ada sesama etnisnya yang terlibat,” demikian diusulkan. Demikian juga yang lainnya, jika tidak GNE bergerak secara cepat. Ia juga khawatir nasib GNE menghadapi MEA. (bul)

dengan dua kelemahan itu. Perusda itu mestinya diurus oleh orang-orang yang betul-betul punya komitmen tinggi untuk fokus membangun Perusda,” tambahnya. Jika memungkinkan ada peluang, pemegang saham misalnya harus lebih bijak memberikan pilihan kepada Pempimin Perusda, apakah ingin fokus membangn perusda, atau fokus di politik. Sehingga arah semangat dan kebijakannya jelas. MEA menurut Firmansyah tetaplah sangat berat menjadi tantangan NTB kedepannya. Dilihat dari keterbatasan kualitas SDM masyarakat dibanding SDM dari luar. Untuk mendongkrak perkembangan bisnis di GNE misalnya, Firmansyah

da. Jangan sampai justru perusahaan luar yang kedepan akan bermain di bisnis-bisnis potensial tersebut. Sebab, Perusda ini sendiri dibentuk salah satunya untuk mengakomodir semua kebutuhan bisnis guna mendukung pemasukan PAD bagi daerah. Terlepas dari kebijakan partai yang mencalonkan, dan keinginan pimpinan tertinggi PT. GNE untuk dicalonkan berkompetisi politik. Kekhawatirannya akan menjadi serangan balik dari masyarakat, selain sorotan tidak berimbangnya PAD yang dihasilkan dari sejumlah aset yang dikelola oleh PT. GNE. “Jikalau pimpinan Perusda terlibat politik, jangan sampai diserang oleh masyarakat

RUPA-RUPA

Harga Rata-rata Beberapa Bahan Pokok di Pasar Tradisional di KOTA MATARAM Tanggal pemantauan : 04 03/02/2015 No Nama Barang 1 2 3

8 9 10

BERAS -C4 Medium/Dolog GULA PASIR

kg kg

MINYAK GORENG -Bimoli Refill Biasa

KEBON ROEK

PAGESANGAN

MANDALIKA

RATA-RATA

Kemarin

Hari ini

Kemarin

Hari ini

Kemarin

Hari ini

Kemarin

Hari ini

9,000 12,000

8,500 12,000

8,833 12,000

Rp.

-333

-2.74

Liter

15,000

-Tanpa Merk TEPUNG TERIGU - Segitiga Biru

12,000

11,000

12,500

12,167

11,833

10,000

9,000

9,667

- Cakra Kembar - Kunci DAGING

kg kg

10,000 11,000

10,000 11,500

10,000 11,000

10,000 11,167

-Sapi Murni -Ayam Boiler -Ayam Kampung

kg kg kg

100,000 30,000 60,000

100,000 32,000 50,000

100,000 30,000 50,000

100,000 30,000 60,000

100,000 31,000 60,000

100,000 30,667 56,667

100,000 30,333 56,667

-333

-1.09

Butir

1,350

1,400

1,300

1,367

1,333

-33

-2.44

Butir

2,000

1,600

1,867

TELUR -Telur Ayam Broiler -Telur Ayam Kampung CABE MERAH - Kriting

25,000

22,000

20,000

18,000

22,333

21,000

-1,333

-5.97

- Biasa CABE RAWIT - Hijau

20,000

22,000

20,000

16,000

12,000

19,333

17,333

-2,000

-10.34

15,000

20,000

10,000

9,000

15,000

14,667

-333

-2.22

- Merah BAWANG MERAH BAWANG PUTIH

kg kg kg

28,000 20,000 14,000

35,000 22,000 16,000

30,000 20,000 15,000

22,000 16,000 12,000

25,000 17,000 12,000

28,333 19,333 14,000

27,667 19,000 13,667

-667 -333 -333

-2.35 -1.72 -2.38

-667

-3.08

SUSU KENTAL MANIS - Merk Bendera - Merek Indomilk SUSU BUBUK - Merek Indomilk

Satuan

- Merek Dancow GARAM BERYODIUM - Bata (250g)

397gr/kl

10,000

9,000

9,667

390gr/kl

9,500

9,600

8,500

9,200

400 gr/kt

35,000

33,000

32,500

33,500

400 gr/kt

45,000

43,000

42,500

43,500

buah

8,000

6,000

6,667

- Halus KACANG KEDELAI

-Ex. Impor -Kedelai Lokal KACANG TANAH

kg kg kg

11,000 11,000 23,000

10,000 12,000 20,000

10,000 12,000 18,000

10,000 11,000 22,000

10,333 11,333 21,667

10,333 11,333 21,000

14 15 16

KACANG HIJAU INDOMIE KARI AYAM IKAN ASIN TERI

kg bungkus kg

20,000 2,000 60,000

20,000 1,900 55,000

18,000 1,850 40,000

19,333 1,917 51,667

17 18 19

IKAN KEMBUNG KETELA POHON JAGUNG PIPILAN KERING

kg kg kg

30,000 3,000 4,000

25,000 2,500 3,500

30,000 2,500 4,000

28,333 2,667 3,833

(Bukan Untuk Pakan Unggas)

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat

SUARA NTB Kamis, 5 Februari 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Indikasi Korupsi

Benahi Jaringan Air DALAM rangka memaksimalkan pelayanan terhadap para pelanggan, PDAM Lombok Timur (Lotim) terus melakukan pembenahan di segala lini. Salah satunya adalah dengan melakukan pembenahan dan penyempurnaan jaringan. “Kita tetap melakukan penanganan-penanganan jaringan, dan saat ini kita sedang melakukan pemasangan sambungan rumah (pelanggan baru),” ujar Direktur Utama (Dirut) PDAM Lotim, Ir. Muhammad Isro’i, MBA, Rabu (4/1). Dikatakannya, pemasangan sambungan rumah itu saat ini sedang diprioritaskan kepada pelanggan atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Di mana untuk MBR ini, lanjut Isro’i, akan diberikan keringanan dari aspek pembayarannya atau lebih rendah dari standarisasi. Bahkan, kalau ada tambahan pipa untuk MBR maka tidak ada biaya tambahan yang dikeluarkan oleh masyarakat khususnya yang MBR. Sedangkan, untuk yang standarisasi ada tambahannya. “Standarisasi 980 sedangkan untuk MBR 750,”jelasnya. Tujuannya, kata dia, meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan air bersih kepada masyarakat yang kurang mampu. Karena, pelanggan yang termasuk dalam MBR akan diberikan keringanan cicilan dan biaya yang dikeluarkan lebih rendah dari standarisasi. Selain itu, penambahan jaringan pelanggan baru itu akan difokuskan ke daerah-daerah perluasan yang sebagian besar adalah MBR. Untuk sementara ini, pipa yang terpasang untuk MBR sebanyak 1.500 pelanggan dan di masa mendatang PDAM Lotim menargetkan 3.500 pelanggan yang terpasang. Selain itu, PDAM Lotim berencana melakukan pengeboran di wilayah Jurit Kecamatan Pringgasela. Tujuan dilakukannya pengeboran itu untuk mensuplai air di musim kemarau. Karena, penampungan air yang ada di Desa Jurit masih terbatas. “Rencana kita akan melakukan pengeboran di Jurit dengan kedalaman minimal 100 meter, jadi itu tidak menganggu sumur masyarakat, karena langsung berada di bawah bak penampungan. Upaya itu kita lakukan untuk mensuplai air di musim kemarau,” terangnya. (yon) (Suara NTB/dok)

Rawat Lampu PJU

Masyarakat Harus Merasa Memiliki Selong (Suara NTB) – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan (ESDM Perindag) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus berupaya melakukan pemeliharaan terhadap Penerangan Jalan Umum (PJU). Sejauh ini PJU yang ada di Lotim banyak yang tidak hidup alias mati. Koordinator Pemeliharaan PJU bidang Energi pada ESDM Perindag Lotim Khairil Anwar, menjelaskan, penyebab terjadinya pemadaman lampu PJU itu disebabkan faktor cuaca dan kurang pedulinya masyarakat terhadap PJU. Selain itu, beberapa lampu yang mati itu juga sengaja dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. “Lampu banyak yang sengaja dilempari dengan batu bahkan ditembak dengan senapan angin,” terangnya, Rabu (4/1). Diakuinya, daya tahan lampu tidak mungkin bisa bertahan sampai satu tahun. Hal itu disebabkan PJU berada ditempat yang terbuka. Akan tetapi, pihaknya berjanji akan terus berupaya melakukan perawatan dengan apa-apa yang tersedia dan kemampuan yang ada. “Kita tetap melakukan pemeratan di masing-masing desa untuk perawatan PJU itu terutama di lokasi-lokasi terpencil,”ujarnya. Oleh sebab itu, ia juga berharap supaya masyarakat bertanggung jawab dan merasa memiliki terhadap PJU yang sudah ada di masing-masing desa. Diakuinya, beberapa waktu lalu petugas dari bidang energi pada ESDM dan Perindag pernah menemukan sebanyak 32 peluru senapan angin di bawah PJU di Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya dan Pare Mas Kecamatan Jerowaru. Untuk pemanfaatan PJU itu, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan pihak PLN untuk aliran listriknya dan pihak desa untuk memantau kondisi di lapangan. Sehingga, jika ditemukan ada PJU yang mati bisa langsung dilaporkan supaya petugas dari ESDM cepat mengambil tindakan. (yon)

Sejumlah Pejabat Dituntut Kembalikan Kerugian Daerah Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan meminta Inspektorat lebih investigatif dalam melakukan audit. Dari proses pemeriksaan khusus yang dilakukan, ditemukan indikasi kerugian negara dan daerah yang besarannya mencapai puluhan miliar. Temuan tersebut dicatat di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sejumlah pejabat ada yang dituntut harus mengembalikan sampai Rp 3 miliar lebih. Kepada media di Selong, Rabu (4/2), bupati mengaku, temuan Inspektorat tersebut ada juga yang dilimpahkan ke aparat penegak hukum. Harapannya bisa dikembalikan, karena itu dianggap lebih bagus. Berdasarkan hasil audit khusus dari Inspektorat, ujarnya, bupati sudah mengantongi semua datanya. Terhadap semua pihak yang melakukan dugaan pelanggaran diminta bisa bertanggung jawab. Pasalnya, dalam sistem pemerintahan tidak ada istilahnya boleh diputihkan Ali BD – panggilan akrabnya, mengatakan kinerja Inspektorat lebih baik dari audit lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diang-

gap bersifat normatif. Kepada Inspektorat diharapkan bisa menemukan praktik-praktik korupsi yang disinyalir kuat akan menimbulkan kerugian buat negara. Cara yang dilakukan BPK menganjurkan orang pihak yang menimbulkan kerugian negara mengembalikan uang negara disanjung bupati. Menghukum orang yang diduga korupsi tidak harus dengan penjara. Penjara merupakan hukuman badan. “Menganjurkan agar kembalikan uang negara itu sudah sangat bagus,” ucapnya. Soal korupsi di Indonesia, katanya, memiliki usia yang cukup panjang dan terjadi sejak zaman VOC atau sejak abad 16 silam. Di mana ada

masing SKPD,” ujarnya. Dari sejumlah temuan itu diakui sudah ada di antaranya yang dilimpahkan ke aparat penegak hukum. Akan tetapi, sebelum ke ranah hukum, ada mekanisme sesuai aturan yang ditempuh Inspektorat agar kerugian tersebut bisa dikembalikan. Dilakukanlah proses sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). “Kalau tidak memungkinkan melalui majelis TPTGR ini baru ke aparat hukum,” terang Haris. Hasil sidang pada majelis TPTGR itu diberikan batas waktu minimal 1 bulan dan maksimal 3 bulan. Setelah itu yang bersangkutan diberikan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dengan memberikan jaminan. Jaminan harus senilai dengan kerugian yang ditimbulkan. Jaminan yang tidak sesuai dengan nilai kerugian dipastikan tidak akan diterima oleh majelis. Jaminan tersebut kemudian bisa dilelang oleh pemerintah. (rus)

Rumah Sakit Dhuafa Dibangun Lima Lantai Selong (Suara NTB) Rencana pembangunan Rumah Sakit Dhuafa mendapat perhatian serius jajaran Pemkab Lombok Timur (Lotim). Dalam perencanaannya Rumah Sakit Dhuafa itu akan dibangun lima lantai dengan lokasi pembangunan di wilayah Labuhan Haji. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lotim, dr. Utun Supria, M.Kes kepada wartawan di Selong, Rabu (4/2), menjelaskan, Rumah Sakit Dhuafa merupakan ide Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan. Di mana, bupati menyampaikan kritikan kepada Badan Amil Zakat Daerah yang akan membangun klinik kesehatan. Namun, bupati menyarankan membangun rumah sakit. Menurutnya, pembangunan rumah sakit itu rencana akan dilakukan oleh pihak swasta. Proses izin sendiri akan dikeluarkan oleh Dikes yang akan melakukan survai kelayakan. Hasil konsultasi Dikes dengan jajaran Kementerian Kesehatan, menyebut tidak bisa rumah sakit dibangun murni untuk kepentingan sosial, karena dikhawatirkan akan mengganggu keberlangsungan rumah sakit lainnya. Dijelaskannya, sebagian besar perencanaan Rumah Sakit Dhuafa untuk sosial. Sisanya 40 persen tetap akan

diarahkan ke profit. ‘’Sudah ada tawaran gambar desain RS Dhuafa ini dan dihitung akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 70 miliar,’’ ujarnya. Di Lotim, ujarnya, sudah ada Rumah Sakit Umum Dr. R. Soedjono, Rumah Sakit Namira dan Rumah Sakit Risa. Keberadaan rumah sakit negeri dan swasta di Lotim itu dianggap masih belum cukup memenuhi standar kebutuhan masyarakat. Dihitung berdarkan standar World Health Organization (WHO), 1 tempat tidur untuk 1.000 jiwa. Diketahui jumlah penduduk Lotim 1,2 juta jiwa. Artinya berdasarkan hitungan lembaga kesehatan dunia di bawah PBB itu Lotim butuh 1.200 tempat tidur. Jumlah tempat tidur saat ini, di RSUD Dr. R. Soejono ada 375 tempat tidur, Rumah Sakit Namira sebanyak 70 tempat tidur dan Rumah Sakit Risa sebanyak 50. Akumulasi semuanya sekitar 500 kamar tidur, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 700 tempat tidur. Berdasarkan fakta ini, Lotim masih berpeluang untuk membangun rumah baru. Di samping itu, keberadaan RSUD Selong sejauh ini kerap overload pasien sehingga dibutuhkan alternatif lain untuk para pasien. (rus)

Pilkada, Sebagian Dana Hibah KPU Dipastikan Jadi Silpa Tanjung (Suara NTB) Hibah dana untuk pelaksanaan Pilkada kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) dipastikan akan menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) menyusul pusat memastikan Pilkada dilakukan serentak di tahun 2015. Meski demikian, Panitia Anggaran (Panggar) DPRD KLU tetap menyarankan KPUD untuk melakukan tahapan dan mencatat alokasi anggaran dari dana Rp 8 miliar yang dihibahkan pada APBD murni 2015 ini. “Kami di Panitia Anggaran telah mengalokasikan Rp 8 miliar untuk KPUD dan Rp 1 miliar untuk Panwaslu KLU,” kata Panggar DPRD KLU, Ardianto, SH, Rabu (4/2). Terkait kepastian apakah pelaksanaan Pilkada akan tetap dari rencana awal yakni digelar 16 Desember 2015 atau justru pada 2016, Ardianto, mempercayakan kepada KPUD untuk tetap melakukan tahapan apabila sudah dilalui. Tentunya pun, pencairan anggaran dari tahapan itu tetap melalui mekanisme melibatkan Dispenda KLU. Namun tentu pula, tidak semua dana akan dipakai habis oleh KPUD, sehingga sebagian besar nominal diantaranya akan kembali ke kas daerah. Menurut Ketua Komisi I DPRD KLU ini, sebelum ada keputusan final dari KPU pusat terkait penyelenggaraan Pilkada, KPUD dipersilakan melakukan tahapan jika dipandang perlu. Terhadap biaya tahapan dapat diklaim ke pemerintah disertai rincian penggunaan dananya. Terhadap pernyataan Ketua KPUD KLU, Fajar Marta, S.Sos., sebelumnya yang mengisyaratkan kekurangan anggaran, baik Panitia Anggaran dan Badan Anggaran di DPRD KLU nantinya akan melihat, seperti apa pengajuan dari eksekutif. Sepanjang tambahan yang diminta dianggap realistis, pihaknya bukan tidak mungkin untuk menyetujui. “Tetapi kami rasa, untuk Rp 8 miliar yang disetujui kemarin sudah cukup besar, apalagi dengan hanya 2 calon dan pelaksanaan Pilkada 1 putaran. Kalaupun ada permintaan penambahan, tentu kami akan melihat besaran yang diajukan KPUD melalui eksekutif pada APBD Perubahan 2015 nanti,” paparnya. Ardianto menyebut, pada persetujuan anggaran sebesar Rp 8 miliar di APBD murni 2015 ini, KPUD melalui TAPD mengajukan sebesar Rp 12 miliar. Pihaknya harus merasionalisasi karena pertimbangan logis dan realistis terhadap jumlah dana untuk kemungkinan besar Pilada 1 putaran. “Sampai dengan di APBD Perubahan kita akan lihat, jika memang tahapannya panjang dan cukup padat, tentu ada pertimbangan,” tutupnya. (ari)

sistem praktik korupsi dengan memberlakukan timbangan. Sejak masa itu, dinilai Bupati Ali BD ini korupsi sudah mengakar di Indonesia. Korupsi dewasa ini juga bisa ditemukan di institusi penegak hukum. Orang-orang yang korupsi itu, lanjut Ali BD adalah orang-orang yang bergaji tinggi. Menurutnya, tidak ada jaminan yang bergaji tinggi itu akan berhenti korupsi, karena korupsi juga terkait dengan sikap mental. Apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini terbilang masih kecil dalam menindak para pelaku korupsi. “Jangan kira koruptor ditangkap lalu berhenti juga korupsi,” sebutnya. Saran-

nya kepada KPK lebih pada proses pencegahan korupsi dibanding dengan menghukum badan. Inspektur Inspektorat Lotim, Haris saat dikonfirmasi secara terpisah menguatkan pernyataan bupati terhadap indikasi adanya kerugian negara dan kerugian daerah yang di lingkup SKPD di Lotim. Akumulasinya diakui bisa tembus puluhan miliar, terhitung sejal tahun 20082014 terakhir. “Itu baru temuan Inspektorat. Belum lagi temuan dari BPK,” katanya. Inspektorat lanjutnya dalam melakukan pemeriksaan itu ada dua langkah. Secara khusus dan reguler. Secara khusus inilah yang paling banyak temuannya. Sesuai saran Bupati telah dilakukan secara lebih investigatif. Saran bupati tersebut dimaknai harus lebih teliti dalam proses pemeriksaan. “Kita memang diminta lebih teliti dalam mengusut permasalahan yang ada di masing-

(Suara NTB/rus)

DESAIN - Kepala Dinas Kesehatan Lotim, Utun Supria (kiri) memperlihatkan desain gedung Rumah Sakit Dhuafa yang akan dibangun di Lotim.

(Suara NTB/rus)

BLUSUKAN MENTERI - Wabup Lotim, H. Haerul Warisin menemani Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat blusukan di Lotim, Rabu (4/2).

Bantuan untuk Lotim

Wabup Apresiasi Atensi Mentan Selong (Suara NTB) Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman berjanji akan menggelontorkan sejumlah paket program bantuan bagi Lombok Timur (Lotim). Di bidang peternakan, Mentan menjanjikan tahun 2015 Lotim akan diberikan bantuan 155 ekor sapi betina yang akan menjadi induk dan 10 ekor pejantan. Besarnya jumlah bantuan yang akan diterima Lotim disambut positif, Wakil Bupati (wabup) Lotim, H. Haerul Warisin. Menjawab Suara NTB, Rabu (4/2), wabup, menerangkan, program Kementerian Pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan dan daging diyakini bisa lebih mudah dicapai. Apalagi, bantuan yang diberikan ke Lotim tersebut menjadi salah satu kontribusi menuju swasembada pangan dan daging. Wabup mengklaim, program swasembada daging bisa tercapai di Lotim di masa mendatang. Apalagi adanya bantuan program inseminasi buatan (IB) sebanyak 25 ribu paket dari 13 ribu paket sebelumnya. Namun setelah berbicara dengan menteri, ujarnya, disanggupi penambahan

menjadi 25 ribu paket. Menyambut program Mentan tersebut, Wabup mengingatkan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) untuk mengawal dan lebih konsentrasi lagi dalam pengembangan peternakan, sehingga akan banyak melahirkan bibit-bibit unggul. ‘’Dihitung dari 25 ribu paket itu 80 persennya akan berhasil. Atau bisa diklaim sebanyak 20 ribu ekor pedet bisa dilahirkan,’’ klaimnya. Secara nasional, lanjutnya, pemerintah pusat menargetkan 2 juta paket IB, sehingga dalam batas waktu sampai tahun 2016 mendatang, Indonesia sudah swasembada daging dan tidak lagi tergantung dengan impor. “2016 itu tidak lagi ada impor,” terangnya. Menurutnya, jenis sapi masuk program IB adalah simental. Di mana, jenis sapi ini cukup dipelihara dua tahun beratnya sudah mencapai 500-600 kg dan harganya tembus Rp 20-22 juta. Pertumbuhan simental inilah yang membuat Menteri Pertanian tertarik ketika mengunjungi salah satu kelompok tani ternak di Desa Anjani. “Pak Menteri kelihatan senang melihat

penggemukan ternak di Anjani itu sehingga kita dijanjikan bantuan IB itu,” jelas wabup, seraya menambahkan, Lotim juga akan menerima paket bantuan pengembangan pakan yang diberikan Kementan kepada petani ternak Lotim tahun 2015 ini. Bantuan lain yang akan diberikan, lanjutnya, Kementerian Pertanian siap menggulirkan bantuan untuk pembangunan jaringan irigasi untuk mengairi 9 ribu hektar lahan. Bahkan, dalam waktu dekat, Mentan Amran Sulaiman siap menambahkan hingga 13 ribu hektar. Tidak hanya itu, Lotim siap dibantu 150 buah hand tractor kepada para kelompok tani dan akan direalisasikan tahun 2015 ini. Dalam kunjungannya di Lotim, Mentan mengunjungi salah satu distributor pupuk di Sikur. Soal pupuk ini, diharapkan kepada menteri untuk tidak menjadikan pupuk langka di Lotim. Dengan alasan apapun, tidak dibenarkan pupuk mengalami kelangkaan. “Pupuk ini harus tetap tersedia kapanpun petani butuh,” paparnya. (rus/yon)

Januari, RSUD KLU Rawat 15 Pasien DBD Tanjung (Suara NTB) Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) mulai menyerang masyarakat pemukiman padat penduduk dan sekitar pantai di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Sepanjang Januari lalu, tercatat jumlah pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung, sebanyak 15 orang. Kepada wartawan Rabu (4/ 2), Direktur RSUD Tanjung, dr. H. L. Bahrudin, mengatakan jenis penyakit malaria atau DBD seolah mulai ngetren. Tidak hanya di KLU, di beberapa kabupaten/kota lain pun mengalami hal serupa. Hal ini disebabkan oleh kondisi cuaca yang tidak menentu, antara hujan yang diselingi oleh cuaca panas. “Penyakit DBD sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat. Mending kalau hujan, hujan sekalian sehingga jentik nyamuk malaria tidak ber-

kembang,” kata Bahrudin di ruang kerjanya. Bahrudin menyebutkan, sampai dengan bulan Januari hingga awal Februari, tercatat 15 orang pasien yang suspect DBD dirujuk ke RSUD. Dari pemeriksaan IGG yang dilakukan, pasien suspek itu positif Malaria dilihat dari jumlah trombositnya yang menurun. Rata-rata pasien DBD yang dirujuk ke RSUD berasal dari 2 kecamatan saja, yakni Tanjung (ibu kota) dan Pemenang. Dibandingkan 3 kecamatan lain, andaipun terjadi kasus masih bisa ditangani oleh pihak Puskesmas setempat. Menurutnya, asal pasien ini mengindikasikan nyamuk sudah mulai merambah di pemukiman yang padat penduduk dan rumahnya juga berdekatan, disertai lingkungan tempat tinggal yang mendukung perkembangbiakan nyamuk. “Kami sudah berkoordinasi dengan Dikes terkait penanganan apa

saja yang dilakukan, mereka menyebut sudah melakukan abatesasi dan penyemprotan,” sambungnya. Meski pasien malaria terindikasi mengalami peningkatan dibandingkan bulan yang sama tahun lalu, namun Direktur Rumah Sakit menyebut belum ada satupun pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit dengan tipe lebih besar, baik RSHK maupun RSUP NTB. Secara umum, rendahnya trombosit para pasien masih bisa ditalangi dengan melakukan infus darah. “Grade penyakit malaria ini masih grade 1 sampai 2, kalau sudah sampai grade 3 – 4, tentu kita tidak berani tangani dan harus dirujuk ke RS tipe B, karena harus dilakukan transfusi plasma. Sekadar transfusi darah untuk menambah trombosit, RSUD tipe C masih boleh menangani,” terangnya. Di Lombok Timur (Lotim) tercatat 24 kasus DBD sela-

ma Januari tahun 2015. Meski dibandingkan dengan temuan tahun sebelumnya dibulan yang sama lebih rendah, namun DBD ini perlu diantisipasi munculnya Kejadian Luar Biasa (KLB). Kepala Dinas Kesehatan Lotim, dr. Utun Supria, M.Kes didampingi Kepala Seksi Bencana, dr. Sidarta Fitriadi kepada wartawan di kantornya, Rabu (4/2) mengatakan, temuan kasus DPD ini sebelumnya banyak di lingkungan yang padat penduduk. Namun dalam catatan terakhir terlihat sebarannya sudah merata ke sejumlah daerah di Lotim. Dilaporkan ada kasus yang diduga meninggal akibat terpapar DBD di wilayah Desa Tirtanadi beberapa hari yang lalu. Saat ini ada pasien lain dari desa tersebut diduga terjangkit DBD. Dikes pun langsung melakukan kroscek lapangan. Jentik nyamuk diteliti dan Dikes siap untuk melakukan fogging atau

penyemprotan kawasan yang diduga sarang nyamuk penyebab demam berdarah. Sebelumnya dicatat tahun 2014 total kasus sebanyak 68. Jauh dibandingkan tahun sebelumnya 147 kasus. Tren kasus terbanyak di bulan Januari tiap tahunnya. Saat musim hujan disertai panas. Saat itu ada kesempatan bagi nyamuk untuk berkembang biak. Selama waktu sepekan saja, nyamuk DBD ini sudah dewasa. Catatan Dikes sendiri daerah-daerah yang tergolong endemis sejauh ini adalah Selong, Masbagik, Denggen, Lepak Sakra Timur, Lenek, Terara, Korleko Labuhan Haji. Meski demikian, diminta masyarakat tetap waspada. Peran serta masyarakat dalam kasus ini harus ditingkatkan. Daerah-daerah lain ditambahkan Sidarta Fitriadi sudah terjadi KLB. Lotim pun sudah diwanti-wanti agar tidak mengalami KLB. (ari/rus)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 5 Februari 2015

Halaman 5

Tak Capai Target Produksi Ingatkan Perusahaan Bandel

(Suara NTB/dok)

BERDASARKAN pendataan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup (BLH) terhadap kegiatan usaha yang ada di kawasan Lombok Barat (Lobar), banyak ditemukan perusahaan yang tidak mengantongi izin lingkungan dan perlindungan. Untuk sementara, dari 30 perusahaan yang didata baru lima perusahaan yang patuh terhadap izin, artinya memiliki izin lingkungan. Sedangkan sisanya hampir 25 perusahaan belum mengantongi izin. Dari puluhan perusahaan itu, sejumlah perusahaan yang bandel H. Mulyadin mengurus izin telah diberikan surat peringatan dan berada di bawah pembinaan BLH. ‘’Jika tetap membendel, sejumlah perusahaan ini terancam akan dipidanakan,’’ tegas Kepala BLH Lobar H. Mulyadin, SH, MH, Rabu (4/2). Dijelaskan, berdasarkan data yang dimilikinya ada30 jenis usaha yang sedang diawasi. Usaha tersebut bergerak di bidang perhotelan, pabrik, restoran, rumah makan, dan SPBU.Dari sekian banyak jenis usaha itu hanya sebagian kecil saja yang mematuhi izin. Kebanyakan perusahaan tidak ada izin. Menurut Mulyadin, kebanyakan pemilik perusahaan beranggapan izin lingkungan tidak perlu ketika mengantongi izin membangun usaha. Padahal, izin lingkungan ini merupakan prasyarat untuk mendapatkan izin yang lainnya, seperti IMB. Di sisi lain, dalam pengurusan izin IMB atau izin usaha, pemilik usaha tidak dipersyaratkan untuk mengurus izin lingkungan. Karena itu Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait supaya memberikan tembusan setiap permohonan izin agar mensyaratkan mengurus izin lingkungan. Dikatakan, pengawasan terhadap izin lingkungan berkaitan dengan dampak dari usaha mereka seperti limbahnya. Sedangkan, pengawasan izin perlindungan menyangkut pengelolaan limbah B3 dan limbah cair. Pihaknya telah beberapa kali turun ke lapangan, khusus dua perusahaan besar inisial TK dan PMP yang bandel mengurus izin lingkungan. Meski telah diberikan peringatan untuk melengkapi izin lingkungan, dua perusahaan itu belum mengurusnya. Mulyadin menegaskan, jika mereka tidak mematuhi dan menyelesaikan izin lingkungan hingga Juli mendatang, pihaknya akan memprosesnya. “Kalau tidak ada ketataan dan tidak mengurus izin kita akan proses,” ancamnya. Ia mengungkapkan, dari laporan tim, dua perusahaan tersebut telah mengaku belum punya izin. Bahkan, mereka telah menandatangani berita acara untuk mengurusi izin lingkungan. “Di situ ada limbah B3. Kami juga lihat juga IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), bagaimana pengolahan mereka. Mereka juga sudah akui ketika tim kami turun,” beber dia. Mulyadin menambahkan tidak hanya dua perusahaan, tapi ada sejumlah hotel yang sama sekali belum mengantongi izin. Parahnya, justru hotel berbintang yang melanggar izin lingkungan itu. “Seharusnya mereka ada tempat pembuangan limbah, limbah cair, dan IPAL. Tapi, faktanya mereka sama sekali belum ada izin IPAL,” terang dia. (her)

Tim Penertiban Lobar Stop Pembangunan Vila di Sekotong Giri Menang (Suara NTB) Menindaklanjuti hasil temuan Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony, saat inspeksi mendadak (sidak) bersama jajaran SKPD terkait Senin (2/2) lalu ke Sekotong, Tim penertiban Pemkab Lobar, Rabu (4/2) melakukan pemasangan plang penghentian pembangunan vila diduga bodong. Tim penertiban terdiri dari pihak kecamatan, Satpol PP dan BPMP2T. Satu regu Satpol PP Lobar bersama BPMP2T berangkat ke lokasi sekitar pukul 09.00 Wita lebih, Satpol PP dipimpin Kasi Penegakan Perundangan-undangan Daerah, Hanik. Sementara BPMP2T menerjunkan satu orang stafnya. Selanjutnya, bersama-sama dengan kecamatan tim penertiban tiba di lokasi siang sekitar pukul 11.00 Wita lebih. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, I Nengah Sugiartha, menyatakan tindakan penghentian pembangunan vila ini atas dasar temuan bahwa pihak pengelola tidak memiliki izin dari pemda. “Kita pasang plang segel, karena memang tak berizin pembangunan vila itu,” tegasnya. Menurutnya, bangunan itu milik warga Selandia Baru dan menggunakan nama warga lokal. (her)

(Suara NTB/ist)

PASANG PLANG - Satpol PP Lobar memasang plang penghentian pembangunan vila di Sekotong. Penghentian ini sesuai instruksi Bupati Lobar H. Zaini Arony.

Persoalan Aset Tak Beres-beres

Bupati ’’Warning’’ Sekda dan Kepala Kantor Aset Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony kecewa lantaran persoalan asat daerah tak beres-beres. Untuk itu, ia mengingatkan Sekda Drs. H. M. Uzair dan Kepala Kantor Aset Daerah, Mahnan segera menuntaskan persoalan aset ini. “Khusus kepada Kepala Kantor Aset dan Sekda saya minta untuk menertibkan dan merapikan data tersebut,” ujarnya pada Suara NTB belum lama ini. Bupati meminta agar tidak terjadi kesalahan seperti tahun lalu terulangi tahun ini. Tahun lalu, ungkapnya, Lobar gagal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), lantaran masih ada masalah salah satunya persoalan aset yang belum tuntas, termasuk, penghapusan aset senilai Rp 41 miliar yang belum bisa diselesaikan tahun lalu. Ia juga menekankan semua jajarannya agar proaktif menerima pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB saat turun melakukan audit pendahuluan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Menurutnya, tim BPK telah turun melakukan pemeriksaan sejak 22 Januari dan akan berakhir 25 Februari. Bupati meminta seluruh pimpinan SKPD hadir langsung ketika ada tim dari BPK. Jika mereka meminta dokumen pendukung, seperti laporangn keuangan dan aset, SKPD harus memberikannya secara lengkap. Saat ini BPK sudah turun ke sejumlah SKPD. Mereka melakukan pengecekan laporan keuangan tiap SKPD, seperti standar akuntasi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah, kepatuhan terhadap perundang-undangan. (her)

Mentan Ancam Bantuan ke Daerah Ditiadakan

Giri Menang (Suara NTB) Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengancam akan memberi sanksi bagi daerah yang tak mampu capai target produksi 20 persen, baik itu padi, jagung dan kedelai. Bahkan bantuan dari Kementerian Pertanian akan ditiadakan, jika daerah tidak mencapai target produksi yang dipatok pemerintah pusat. “Kita akan beri sanksi bagi daerah yang tak capai target prokduksi 20 persen itu. Tidak saja bantuannya dipangkas, bahkan nanti tidak kita berikan lagi,” tegas Mentan saat berdialog dengan jajaran Pemkab Lobar dan petani di Gapuk Gerung, Rabu (4/2). Dijelaskan, komitmen Presiden Joko Widodo terhadap pengembangan pertanian sangat besar. Karena itu, pada tahun ini anggaran khusus untuk sektor pertanian, peternakan sangat besar. Hal ini terbukti anggaran pertanian pada APBN Perubahan pada era sebelumnya tidak ada, namun pada era saat ini diadakan bahkan nilainya besar. Tahun ini saja, anggaran khusus pertanian mencapai Rp 32 triliun lebih, khususnya untuk menunjang sarana prasarana, seperti jaringan irigasi tersier. Khusus jaringan irigasi ini, mengalami rusak parah sekitar 52 persen, karena itu tahun ini ditarget mampu tuntas 1,5 juta hektar. Di samping itu, ada untuk program optimalisasi lahan, sarana prasarana pertanian dan lain-lain. “Termasuk untuk Lobar, diberikan sekitar sembilan item bantuan,” tukasnya. Dalam hal ini, ujarnya, banyaknya bantuan yang digelontorkan pusat ke Lobar hanya satu yang diminta yakni mampu mencapai target produksi 20 persen. Ia meyakini Lobar mampu, apalagi saat ini Lobar

surplus dengan produksi 186 gabah. Menteri menantang, jika target Pemda hanya 15 persen, maka harus ditingkatkan menjadi 20 persen. Salah satu upaya pengembangan pertanian ke depan, yakni diubahnya regulasi dengan mengeluarkan Perpres 172 tahun 2014 terkait mekanisme penunjukan langsung untuk pupuk dan benih. Untuk mengawal ini, Mentan telah mengadakan kesepakatan (MoU) dengan Kapolri, Jaksa Agung, BPKP bahwa terkait distrbusi barang ini jangan dipersulit. Untuk NTB, khususnya Lobar fokus untuk meningkatkan produksi. Untuk Lobar, bantuan irigasi diberikan 900 hektar. Berdasarkan data Dinas Pertanakbun Lobar terdapat 6 ribu hektar irigasi rusak. Program optimalisasi lahan 2 ribu hektar, jika berjalan baik akan diberikan lagi. Bantuan benih jagung seluas 1.000 hektar dan kedelai 3.000 ribu hektar. Ditambah lagi harvester 8 unit dan penggilingan padi 2 unit. “Kalau mencapai target 20 persen maka ditambah lagi tahun depan,” ujarnya. Menanggapi adanya target ini, Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony mengaku cukup berat mencapai target 20 persen, namun pihaknya akan terus berupaya. “Berat mencapai target, tapi terus kita berupaya” imbuhnya. Ia menyebutkan, luas lah-

(Suara NTB/her)

DIALOG – Menteri Pertanian Amran Sulaiman didampingi Bupati Lobar H. Zaini Arony dan jajaran SKPD saat berdialog dengan petani di Gapuk, Gerung, Rabu (4/2). an sawah 17 ribu hektar,lahan irigasi 13 ribu hektar, lahan tadah hujan 3, 6 ribu hakter lebih. Saat ini prokduksi gabah mencapai 186 ribu ton ekuivalen 126 ribu ton beras. Ia berharap agar perhatian pemerintah pusat khususnya Kementerian Pertanian lebih besar ke Lobar. Pada bagian lain, petani menyampaikan keluhannya ke Menteri Pertanian. Keluhan yang paling banyak disampaikan para petani terkait seringnya pupuk dan benih terlambat diterima petani. Hal ini menyebabkan pemupukan padi terlambat, sehingga berdampak pada produksi petani sendiri. Seperti disampaikan perwakilan petani Gapuk, Sudirman, jika persoalan benih dan pupuk kerap kali menjadi hambatan bagi petani setempat dan Lobar umumnya. Dikatakan, pupuk ini kerap

Listrik Sering Padam

(Suara NTB/kir)

PROTES PLN - Puluhan aktivis dari PMII Loteng, menggelar demo di Kantor Sub Rayon PLN Praya, Rabu (4/2). Mereka memprotes pemadam listrik saat masyarakat sedang beraktivitas. la PLN Praya mundur,” ujarnya. Menanggapi desakan demontran, Kepala Sub Rayon PLN Praya, H.L. Mulyadi, mengaku, jika pihaknya sudah berupaya maksimal memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, jika ada kekurangan dari sisi pelayanan, ia mengaku tidak segan-segan untuk dikritik. Adapun terkait pemadam bergilir, diakui itu bukan menjadi kewenangan pihaknya, karena menjadi tanggung jawab PLN Wilayah NTB. Sementara PLN Praya dalam hal ini hanya memberikan layan-

an sambungan dan gangguan listrik saja. “Semua kewenangan terkait desakan yang disampaikan kawan-kawan PMII tidak sepenuhnya ada di kami. Ada kewenangan di luar kewenangan kami,” tegasnya. Hanya saja, terkait pemadaman bergilir, pihaknya baru mendapat informasi dari PLN NTB, jika uji coba mesin pembangkit listrik di Jeranjang dengan kekuatan 25 MW sudah selesai diuji coba. Dan, saat ini sedangkan dalam proses koneksi ke jaringan PLN. Jika sudah mulai beroperasi diharapkan pemadaman listrik tidak akan terjadi lagi. (kir)

Penambahan Lahan Proyek Mal

Dewan Temukan Kejanggalan Giri Menang (Suara NTB) Panitia khusus (Pansus) DPRD Lombok Barat (Lobar) mempertanyakan penambahan lahan untuk pembangunan proyek mal di Narmada. Pasalnya, dalam Perda yang ditetapkan oleh dewan sebelumnya hanya disetujui 6 hektar lebih, namun nyatanya lahan yang dipakai bertambah seluas 8,6 hektar lebih. Penambahan lahan, ini diduga berasal dari lahan Kantor Agribisnis Pertanian yang digusur. Anggota Pansus Bakti Jaya, mengungkapkan, persoalan lahan proyek mal di Narmada diduga belum clear and clean, sebab dari persetujuan awal dalam Perda penyertaan modal yang dipergunakan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. “Ini kan janggal penambahan lahan untuk pembangunan mal di Narmada. Disetujui

awalnya hanya 6 hektar lebih, tapi kok nambah jadi 8,6 hektar,” ungkapnya. Politisi PAN ini mempertanyakan penambahan lahan ini tidak dibahas bersama dewan, namun nyatanya dilakukan begitu saja oleh eksekutif. Dirinya mempertanyakan mengapa SKPD terkait berani memproses perizinannya. Sebab banyak laporan dari masyarakat terkait perizinan terjadi simpang siur, karena lahan tidak sesuai dengan luas tanah yang diajukan diawal. Apalagi persetujuan dipersoalkan, luas lahan di dalam Perda Penyertaan Modal yang diketok diduga menyimpang, sebab muncul lahan seluas 8,4 hektar lebih. “Nanti bisa dikroscek oleh dewan lama,” sarannya. Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Mukhlis. Pihaknya mem-

jumlah PPL yang ada sampai tahun 2017 tersisa tinggal 50 persen sedangkan sisanya sudah pensiun. Karena itu Para PPL berharap kebijakan agar mengangkat tenaga THL untuk menjadi pegawai negeri. Menanggapi ini, Mentan menyatakan persoalan benih muncul tahun lalu dikarenakan jumlah yang dikirim ke daerah hanya 20 persen. Setelah dibedah persoalan ini, ternyata terletak pada masalah pencairan dana, sehingga tidak bisa berjalan. Untuk itu pihaknya tahun ini berupaya supaya persoalan ini tak terulang. Demikian pula masalah pupuk, ia tak ingin ada alasan kendala gelombang terkecuali emergency. Ia saat itu mengingatkan bawahannya, jika pupuk terlambat tiba di Lobar maka pihaknya meminta staf Petrokimia mundur dari jabatannya. (her)

Terkait Pergantian Kades

PMII Loteng Datangi PLN Praya Praya (Suara NTB) Puluhan aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lombok Tengah (Loteng)mendatangi Kantor Sub Rayon PLN Praya, Rabu (4/2). Mereka memprotes kebijakan PLN yang kerap melakukan pemadaman listrik. Herman, salah satu orator, menyebut, pemadaman bergilir yang dilakukan pihak PLN sangat merugikan masyarakat. Apalagi dilakukan pada jamjam penting. Akibatnya, masyarakat sering dibuat kelimpungan, karena tidak bisa melakukan aktivitas. Padahal, ungkapnya, pihak PLN sebelumnya sudah berjanji, jika pemadamam bergilir tidak akan terjadi lagi setelah Bulan Januari. Tetapi nyatanya, pemadaman masih saja berlangsung. Selain itu, massa menyoroti buruknya kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas PLN. Ketika ada gangguan para petugas PLN terkesan kurang tanggap. Belum lagi banyak petugas PLN diduga bermain dalam proses pemasangan instalasi listrik baru. Untuk itu, pihak PLN Praya didesak segera menyelesaikan persoalan yang terjadi. Jika tidak mampu, mereka meminta Kepala Sub Rayon PLN Praya mundur. “Kalau memang tidak mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi, sebaiknya Kepa-

kali diterima terlambat oleh petani, bahkan sering diterima lewat masa pemupukan. Kondisi ini hampir tiap tahun dialami, disebabkan distribusi terhambat. Karena itu, para petani mendesak agar menteri bertindak untuk menuntaskan persoalan ini. Demikian pula persoalan benih unggul yang diproduksi BPTP kerap kali lamban didistribusi ke petani. Bahkan, tidak semua petani bisa menggunakan benih unggul yang diproduksi BPTP. Untuk itu, para petani menyarankan agar diberdayakan penangkar benih lokal yang ada di Lobar khususnya. Karena menurutnya, banyak sekali penangkar benih yang tidak diberdayakan. Para tenaga PPL pertanian juga mengeluh dengan semakin menyusutnya jumlah PPL. Apalagi dengan diberlakukanya moratorium penerimaan PNS. Jika dihitung,

pertanyakan penambahan lahan yang dianggap tidak sesuai kesepakatan. “Ini harus diperjelas. Jangan-jangan, karena tinggi setoran pajaknya, makanya ditambah lahannya,” ujarnya. Menanggapi hal ini, Kepala BLH Lobar, H. Mulyadin, SH, MH, membantah jika luas lahan mengalami penambahan di tengah jalan. Pasalnya, luas lahan yang disetujui dalam perda pernyataan modal tahun 2012 seluas 8 hektar lebih bukan lahan 6 hektar lebih. Dijelaskan, terkait lahan tempat pembangunan mal ada gugatan warga ke pihak Pemda, hal ini terjadi sebelum ada penyertaan modal. Lalu gugatan ini berlanjut ke MA, hasil putusan MA bahwa secara inkrah Pemda dimenangkan. “Artinya dengan adanya keputusan inkrah itu berarti clear and clean masalah lahan ini,” ujarnya. (her)

Warga Serage Tolak Kebijakan Pemkab Loteng Praya (Suara NTB) Langkah Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menunjuk Sekretaris Desa (Sekdes) Serage, sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kades Serage untuk sementara waktu, menggantikan Kades Serage, Mese, diprotes warga setempat. Warga menilai langkah pemerintah daerah tidak sesuai dengan keinginan warga, sehingga meminta penunjukan Plt. Kades Serage dicabut kembali. Harapan warga ini disampaikannya saat menggelar hearing dengan pihak DPRD Loteng, Rabu (4/2). Warga yang tergabung dalam Forum BPD Loteng tersebut dengan tegas menolak kebijakan penunjukkan Plt. Kades Serage tersebut. Warga mengaku kalau Kades Serage yang sah saat ini masih kades yang lama, karena proses penunjukkan Plt. Kades Serage menyalahi aturan yang berlaku. Warga mengaku kalau Kades Serage saat ini tengah berurusan dengan aparat Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, terkait kasus dugan korupsi ADD serta beras miskin (raskin). Namun prosesnya baru tahap penyidikan, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Seharusnya pemerintah daerah menunggu kepastian hukum atas kasus tersebut, baru menunjuk Plt. Kades,” ujar Supriyadi, salah satu anggota BPD Serage. Ia pun mendesak persoalan tersebut segera diselesaikan. Jika tidak segera diselesaikan dikhawatirkan bisa mengganggu stabilitas di tingkat desa. Tidak hanya itu, ungkapnya, Plt. Kades yang ditunjuk

Pemkab Loteng justru orang yang juga sedang berurusan dengan aparat kepolisian. Terkait kasus hukum yang tengah diselidiki oleh Polres Loteng sendiri. “Seharusnya dalam menunjuk Plt. Kades Serage, Pemkab Loteng juga harus teliti,” sarannya. Sementara itu, Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT, SE., mengaku sudah lama mendengar persoalan yang terjadi di Desa Serage. Sayangnya, persoalan tersebut tidak kunjung selesai hingga saat ini. Untuk itu, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah segera menyikapi persoalan yang terjadi di Desa Serage. “Kalau memang persoalannya pada penunjukkan Plt. Kades Serage, kenapa tidak pemerintah daerah mengumpulkan pihak-pihak di desa. Guna membahas siapa Plt. Kades Serage yang dianggap layak dan netral. Sehingga tidak memicu konflik di tingkat desa,” tambahnya. Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta pemerintah daerah mengintensifkan sosialisasi atas UU Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa. Dimana dalam undang-undang baru tersebut sudah jelas mengatur tentang pergantian kades dan sebagainya. Dengan begitu, masyarakat akan lebih paham atas aturan desa yang baru. Pada kesempatan yang sama, Asisten I Setda Loteng, Ir. H.L. Moh. Amin, mengaku kalau penunjukkan Plt. Kades Serage sudah sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Karena pemerintah daerah tentunya punya dasar yang kuat untuk memutuskan kebijakan. (kir)

(Suara NTB/kir)

TOLAK - Warga Desa Serage Praya Barat Daya, mendatangi gedung DPRD Loteng. Mereka menolak kebijakan penunjukan Plt. Kades Serage oleh Pemkab Loteng.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 5 Februari 2015

Halaman 6

Kerjasama Program PAUD Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Diknas Inventarisir Lembaga PAUD Calon Penerima BOP Sumbawa Besar (Suara NTB) Pada 2015, sebanyak 182 lembaga PAUD di Kabupaten Sumbawa yang bakal mendapatkan bantuan BOP dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI. Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa pun kini sedang menginventarisir lembaga PAUD calon penerima bantuan dimaksud. Sebagaimana disampaikan Kasi PAUD Dinas Diknas Sumbawa, Mukhlis S.Pd, kepada Suara NTB, Rabu (4/2), penerima BOP harus memenuhi persyaratan yang diminta pusat. Yakni, lembaga PAUD yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan bantuan serupa. Kemudian diprioritaskan bagi lembaga PAUD yang yang ada di daer-

ah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal). Serta bantuan tersebut diharapkan bisa disampaikan kepada lembaga PAUD yang di tahun 2013 dan tahun 2014 mendapatkan bantuan PAUD rintisan dari pusat. Untuk menjamin kelangsungan layanan. Dalam hal ini, rintisan PAUD baru untuk menuntaskan program pemerintah terkait kebijakan satu PAUD satu desa. “Kebetulan kita di Sumbawa, program satu desa satu PAUD sudah tuntas 2014 lalu. Rintisan PAUD baru tahun 2013 berada di kecamatan Rhee dan terakhir 2014 berada di kecamatan Ropang,” jelasnya. Syarat-syarat penerima BOP dari Kementerian tersebut, lanjut Mukhlis, diharapkan bisa diterapkan di Sumbawa. Untuk itulah, pihaknya akan bersurat

ke KUPT dan Penilik PAUD se kabupaten Sumbawa untuk melakukan verifikasi daftar nama lembaga PAUD yang dianggap layak mendapatkan bantuan dimaksud. “Data lembaga yang kami miliki akan diberikan kepada KUPT. KUPT bersama penilik memverfikasi di lapangan. Sejauh mana data yang kami milki layak tidak mendapatkan BOP. Mungkin data yang kami berikan berbeda kondisinya dengan di lapangan. Atau mungkin juga menurut mereka ada lembaga yang jauh lebih layak mendapatkan, kita masih terbuka,” ujar Mukhlis. Pihaknya sengaja melibatkan KUPT dan Penilik, karena merekalah yang lebih tahu persisi kondisi riel di lapangan. Mereka nantinya akan mengkroscek dengan data ha-

(Suara NTB/arn)

Mukhlis sil monitoring dan evaluasi (monev) Diknas selama ini. Diketahui, total embaga

PAUD di Sumbawa berjumlah 686 PAUD termasuk TK. Pada tahun 2014 lalu, bantuan BOP telah diberikan kepada 180 lembaga dan tahun 2013 untuk 200 lembaga lebih. Pihaknya akan mengupayakan semua lembaga PAUD di Sumbawa bisa mendapatkan bantuan ini. Azas pemerataan dan keadilan ini penting, sehingga dari 182 lembaga yang diberikan tahun ini, akan dibagi secara merata kepada lembaga PAUD di 24 kecamatan. Besar BOP dari minimal Rp 5 juta sampai Rp 7,2 juta per lembaga, tergantung jumlah peserta didiknya. Data PAUD calon penerima BOP, sudah harus masuk ke Kabupaten pada 31 Maret. Selanjutnya menunggu batas waktu terakhir di Provinsi. Setelah nantinya dilakukan rapat koordinasi di Provinsi,

PAUD mana yang layak diakreditasi oleh BAN dari pusat nantinya. Dalam rangka mempersiapkan lembaga itu menuju akreditas oleh Badan Akreditas Nasional (BAN),” terangnya. Rencananya pre akreditas tersebut akan dimulai akhir Februari mendatang. Akreditasi secara nasional bisa dilakukan kapan saja. Berdasarkan surat permohonan Diknas yang meminta dilakukan akreditasi terhadap lembaga PAUD. Setelah itu, barulah tim dari pusat turun. “Makanya dari hasil pre akreditasi, kita siapkan mana lembaga PAUD yang sudah layak. Kalau belum layak, kita bina dulu. Kita harapkan lembaga kita punya sertifikat akreditasi dari BAN,” pungkas Mukhlis. (arn/*)

Terduga Pencuri Ternak Tewas Diamuk Massa

Pemkab Gelar Rakor Penanggulangan Bencana Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Rapat Koordinasi Status Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor tahun 2015, Rabu (4/2). Menanggapi tingginya curah hujan yang terjadi akhir-akhir ini yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dalam Rakor yang dihadiri perwakilan sejumlah SKPD, Dikes, Dinas Kehutanan, BPML, Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Satpol PP, TNI, Polri, dan lainnya, membahas tentang langkah – langkah yang akan ditempuh pemerintah daerah yang dipersiapkan untuk pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi korban bencana. Terkait dengan upaya pencegahan bencana, Kepala BPBD, Ir. Mukmin menyampaikan harapannya kepada masyarakat agar selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya, misalnya dengan membersihkan saluran air/selokan, menjaga kebersihan sungai, dan lain sebagainya. Selain itu, dihimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga kelestarian hutan, dengan tidak melakukan penebangan liar dan lainnya. Demikian pula kepada instansi terkait seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, agar terus melakukan fogging di daerah yang rawan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk dan menimbulkan berbagai penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Kepada Dinas PU, diharapkan agar merehabilitasi saluran – saluran air dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Kepada pengusaha tambak diminta agar memperhatikan genangan air yang ada pada tambak – tambak yang tidak difungsikan lagi. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Aksi pencurian ternak yang kian merasahkan di wilayah Moyo Utara, membuat masyarakat resah sekaligus geram dengan aksi para pelaku. Buntut dari hal itu, seorang pria yang diduga salah satu dari anggota komplotan pencuri ternak tewas di tangan massa yang melakukan pengejaran di Ulu Air dekat Limung desa Kuken, Selasa (3/2) malam. Belakangan pria tersebut diketahui bernama H. Ali Adi Maktal (45) asal Praya Timur, kabupaten Lombok Tengah. Infromasi yang berhasil dihimpun, Rabu (4/2) menyebutkan, kejadian ini berawal ketika masyarakat bersama aparat Polri dan TNI melakukan patroli malam di wilayah Dusun

Limung. Untuk mengantisipasi adanya kasus pencurian ternak yang belakangan marak terjadi di wilayah tersebut. Sekitar pukul 22.00 Wita, di lokasi, aparat dan masyarakat dilempari batu dari arah semak belukar. Ternyata di lokasi itu ada sejumlah orang yang diduga kuat

merupakan kawanan pencuri ternak. Setelah di lokasi terlihat ada sejumlah ternak kerbau milik masyarakat. Di sebelah tebing juga ada sebuah kapal yang tampak menunggu. Saat dilempar, seorang aparat melepaskan tembakan peringatan. Hingga membuat terduga kawanan pencuri ter-

nak itu melarikan diri. Salah satu dari anggota komplotan ternyata terlepas dari temannya yang lain dan berhasil ditangkap oleh massa yang memang sudah menunggu sebelumnya. Langsung saja pria itu dihakimi oleh massa dan tewas di lokasi. Kepala Desa Kuken, Chaeruddin, yang dihubungi Suara NTB menyatakan, warga masih melakukan pengejaran pelaku lainnya hingga ke sekitar Olat Cabe. Jadi warga membaur dengan aparat kepolisian, TNI, melakukan pencarian di Limung. “Kami kha-

watir mereka melakukan serangan balik, makanya kami mohon perlindungan kepada pihak aparat,” tukasnya. Kapolres Sumbawa, AKBP Karsiman, menyatakan pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan terkait hal ini. Apakah pria yang tewas itu adalah salah satu anggota komplotan pencuri ternak atau warga lain. Meski menurut informasi yang bersangkutan diduga merupakan anggota kawanan pencurian ternak. Baru bisa dipastikan setelah merangkum hasil pemeriksaan dan penyelidikan. (arn)

PLN Taliwang Belum Mampu Layani Industri

Sumbawa Siap Sukseskan AUYS 2016 di UTS Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa Drs. H. Jamaluddin Malik mengimbau kepada seluruh masyarakat Sumbawa untuk turut menyukseskan event ASEAN University Youth Summit (AUYS) 2016 di Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) yang sebelumnya ditunjuk sebagai tuan rumah kegiatan ASEAN tersebut. Dengan tetap menjaga kebersmaaan dan kondusivitas daerah. Seraya tak lupa menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap keberhasilan tim dari UTS dalam mempromosikan Potensi Sumbawa di Forum AUYS Malaysia sehingga Kabupaten Sumbawa ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan AUYS 2016. Disamping itu juga, Bupati meminta SKPD terkait untuk menyiapkan diri melalui rencana program yang dapat mendukung event yang berskala internasional tersebut. Kepada pelaku usaha bidang pariwisata di Sumbawa juga diminta mempersiapkan diri untuk memanfaatkan momen ini dengan sebaik–baiknya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana yang dimilikinya. “Tentu ini membutuhkan kesiapan yang matang dari semua pihak,” kata JM. Sebelumnya, Rektor UTS diwakili Warek III, Muhammad Nurjihadi, M.Si menyampaikan terima kasih kepada semua Universitas se-ASEAN yang menunjuk UTS sebagai tuan rumah AUYS 2016. Karena intensifnya UTS mempromosikan potensi daerah baik di dalam forum maupun melalui komunikasi langsung dengan jajaran UUM. Terkait dengan penunjukan itu lanjut Jihad, UTS akan menggunakan konsep berbeda dalam pelaksanaannya yakni tidak hanya monoton berdiskusi di dalam ruangan, melainkan dipadukan dengan outbond. Para peserta konferensi akan diajak berkeliling untuk melihat potensi yang dimiliki Sumbawa di beberapa tempat seperti kerajinan, madu Sumbawa, susu kuda liar, serta alam wisata untuk mendukung investasi di bidang pariwisata. Namun demikian kegiatan tersebut harus mendapat dukungan pemerintah daerah maupun pusat karena eventnya berskala dunia. “Kami akan berupaya memberikan yang terbaik. Semoga melalui event ini Sumbawa semakin dikenal dunia,” demikian Jihad. (arn)

(Suara NTB/arn)

DINDING BAMBU - Andi Rusni bersama guru SDN Lawin di depan bangunan sekolah yang berdinding bambu (gedek).

Memprihatinkan

DPRD Periksa Sekolah Gedek di Lawin Sumbawa Besar (Suara NTB) Di tengah kemajuan infrastruktur, termasuk sarana pendidikan di daerah ini, ternyata di salah satu sudut terpencil kecamatan Ropang, masih ada sekolah berdinding gedek (anyaman bambu). SDN Lawin itu dikunjungi anggota Komisi IV DPRD Sumbawa, Andi Rusni, S.E, Rabu (4/2). Hal ini menindaklanjuti laporan dari Camat Ropang, Amiruddin, yang sebelumnya masuk ke meja Komisi IV DPRD Sumbawa, yang kemudian ditindaklanjuti dengan turun ke lapangan. Melihat secara langsung sarana pendidikan

yang sudah tidak layak tersebut. “Masih ada saja yang terlewatkan pembangunan infrastruktur. Makanya kami ingin melihat secara langsung kondisi di lapangan,” terang Andis, panggilan akrab Andi Rusni. Pantauannya di lapangan, memang sekolah tersebut masih berdinding bambu. Hingga perlu diberikan perhatian khusus setelah luput dalama beberapa kali pembahasan anggaran. Permohonan Camat Ropang untuk penambahan dua ruang kelas di SDN Lawin akan diprioritaskan pada pembahasan APBD Perubahan mendatang. Kalaupun tak bisa maka di-

pastikan masuk dalam APBD murni 2016. “Kita siap bantu. Termasuk anggota DPRD dari Dapil II. Sebab sekolah ini sangat penting,” tandasnya. Selain SDN Lawin, pihaknya juga akan mengunjungi SDN lain yang butuh perbaikan gedung ataupun sarana lainnya dari laporan yang masuk ke Komisi IV. Di antaranya SDN Samri di kecamatan Moyo Hilir dan beberapa SD di wilayah terpencil lainnya. “Komisi IV telah membentuk tim untuk meninjau secara langsung sarana pendidikan dan kesehatan yang butuh perhatian di beberapa wilayah di Sumbawa,” tukasnya. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Kesulitan industri di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk mendapatkan pasokan listrik memadai langsung dari PLN nampaknya belum bisa terselesaikan dalam waktu dekat. Pihak PLN Rayon Taliwang mengaku hingga kini belum mampu memasok kebutuhan listrik bagi perusahaan yang ada di daerah. Saat ini sebanyak 10 Mega Watt daya yang diproduksi mesin-mesin yang dimiliki PLN Rayon Taliwang hanya mampu untuk melayani kebutuhan rumah tangga dan perkantoran. Selain itu masih luasnya wilayah pelayanan yang hingga ke kecamatan Alas kabupaten Sumbawa, menjadi beban lain PLN Rayon Taliwang selama ini. “Untuk industri sampai sekarang kita belum bisa,” jelas direktur PLN Taliwang melalaui Bagian Administrasi I Gusti N Oka Adyana kepada wartawan, Rabu (4/2). Kapasitas produksi PLN Taliwang yang hanya sebanyak 10 mega watt tidak bisa diandalkan untuk mendukung kebutuhan listrik industri di KSB. Oka Adyana mencontohkan, PT Bumi Harapan Jaya (BHJ), perusahaan tambak udang di kecamatan Poto Tano pernah mengajukan permohonan pasokan listrik untuk mendukung operasionalnya. Kebutuhannya tak tanggung-tanggung karena perusahaan yang bergerak di bidang perikanan tersebut membutuhkan daya listrik sebesar 8 mega watt. “Kalau kita pemuhi permintaan BHJ itu, maka akan ada satu kecamatan yang tidak bisa menikmati listrik. Padahal pelayanan kami, kami utama-

kan pelanggan masyarakat dulu sementara ini,” tukasnya. Selain itu fasilitas untuk mendukung pasokan listrik industri masih minim. Untuk memasok listrik ke industri, Oka Adyana memaparkan, diperlukan unit safety power. Perangkat ini untuk menjamin tidak terputusnya aliran listrik sepanjang waktu. “Nah kita belum punya perangkat itu. Bayangkan saja kalau tiba-tiba listrik mati, apa udang di tambak BHJ itu bisa bertahan dan tentu kami tidak bisa menjamin listrik hidup terus,” cetusnya. Sementara itu disindir soal kehadiran Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kertasari yang saat ini dalam proses pembangunan. Oka Adyana tidak berani menjamin akan ketersediaan pasokan listrik bagi industri. Menurut dia unit-unit PLTU yang dibangun di pulau Sumbawa sementara ini tetap difokuskan untuk pelayanan bagi masyarakat. Nantinya tiap unit PLTU yang dibangun akan diinterkoneksikan seluruhnya guna menstabilkan tegangan di seluruh pulau Sumbawa. “Selain di sini kan sedang dibangun unit PLTU juga di Sumbawa dan Bima. Nantinya itu disatukan semuanya untuk memperbaiki daya dan tegangan listrik se-pulau Sumbawa,” tuturnya, seraya menambahkan, PLTU nantinya tetap mem-back up mesin-mesin produksi PLN yang telah ada. “Untuk rencana jangka panjang, PLN akan memanfaatkan berbagai sumber energi guna memaksimalkan pelayanannya. Seperti misalnya untuk kebutuhan listrik di siang hari kita akan manfaatkan tenaga surya,” imbuhnya. (bug)

Dewan Minta Pabrik Es Poto Tano Segera Dioperasikan

(Suara NTB/dok)

Jamaluddin Malik

mengkonkretkan penilaian di lapangan. Sebelum disampaikan ke Kemendikbud Direktorat Jenderal PAUDNI Direktorat Pembinaan PAUD. Pada bagian lainnya, Mukhlis juga memaparkan rencana akreditas awal (Pre akreditas) seluruh lembaga PAUD di Sumbawa, baik PAUD formal maupun non formal dari total 686 lembaga PAUD di Sumbawa. Sebelum nantinya diakreditas resmi secara nasional. Pihaknya akan menurunkan tim yang juga beranggotakan KUPT, Pengawas dan Penilik yang akan memotret lembaga PAUD berdasarkan sistem baku yang dimiliki Diknas. Sistem tersebut nantinya akan memperlihatkan peringkat lembaga PAUD, apakah masuk kategori A, B, C, D, atau E. “Kita punya peta awal

Taliwang (Suara NTB) Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) men-deadline Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) setempat agar segera mengoperasikan pabrik es milik pemerintah yang berada di kecamatan Poto Tano. Pemberian batas waktu itu bukan tanpa alasan. Komisi II nampaknya mulai kesal, karena sebelumnya DKPP pada akhir tahun 2014 lalu sempat dijanjikan jika pabrik es yang sudah dibangun sejak beberapa tahun silam itu akan memulai produksinya per 1 Januari 2015. “Sekarang sudah masuk bulan Februari. Tapi kok belum juga beroperasi. Jadi ini harus jadi catatan DKPP, kami mau per 1 Maret pabrik es itu sudah beroperasi. Ini bukan janji, tapi target yang harus dicapai,” tegas ketua Komisi II, Aheruddin, ME saat menggelar rapat

PABRIK ES – Pabrik es Poto Tano yang terkesan mangkrak, diminta untuk segera dioperasikan. dengan DKPP KSB, Rabu (4/2). DKPP KSB berasalan melesetnya rencana operasi pabrik Es itu dikarenakan hal teknis. Menurut kepala DKPP, Ir. H, Abbas, terjadi kerusakan pada

salah satu komponen pada mesin pengolahnya. Dan sementara ini belum dapat dilakukan perbaikan karena dinas masih menunggu tenaga mekanik yang ahli untuk mengerjakannya.

(Suara NTB/dok)

Aheruddin menegaskan, pihaknya mengerti jika memang benar telah terjadi kerusakan dan perlu perbaikan. Namun demikian, Komisi II tetap menargetkan pabrik es

yang diproyeksi untuk melayani kebutuhan es bidang perikanan dan peternakan itu bisa beroperasi per 1 Maret. “Katanya hanya sedikit saja kerusakan. Hanya olisel-nya. Makanya kalau memang begitu, 1 Maret kami ingin saat datang ke lokasi, pabrik es itu sudah bisa berproduksi,” cetus Aher sapaan akrab politisi dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ini . Tututan Komisi II itu memang tidak terlalu berlebihan. Sebab sejak dibangun pada sekitar tahun 2006 lalu, hingga kini fasilitas milik pemerintah KSB itu belum pernah benarbenar beroperasi. Beberapa kali DKPP berencana mencoba mengaktifkannya, namun tak pernah berhasil. Hingga pertengahan 2014 lalu, DKPP berjanji mengoperasikannya per 1 Januari 2015, tetapi kembali target itu pun meleset. (bug)

SUARA NTB Kamis, 5 Februari 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kota Bima (Suara NTB) Kapal Patroli Perenjak 5017 Ditpolairbarkam Polri yang di-BKO-kan ke Polda NTB berhasil mengamankan 24 drum solar yang diduga ilegal. Solar ini diamankan saat diangkut oleh Kapal Rahmat Buana milik pengusaha asal Kecamatan Sape Kabupaten Bima saat akan berlayar menuju Sulawesi, Rabu (4/2) dini hari. Penangkapan tersebut tepatnya dilakukan di sekitar perairan Benteng Asakota Kecamatan Asakota Kota Bima. Setelah ditangkap, kapal kayu tersebut kembali digiring ke Pelabuhan Bima. Sebagai barang bukti, untuk sementara kapal tersebut dilarang beroperasi dan diberi police line oleh petugas Ditpolairbarkam. Belum diketahui apakah solar yang diamankan sudah dipindahkan dari kapal atau belum. Kapten Kapal yang hendak dikonfirmasi terkait pengamanan solar ini belum berhasil dimintai keterangan. Saat awak media mengunjungi kapal tersebut saat bersandar di

Pelabuhan Bima, petugas Ditpolairbarkam Polri tersebut menyebutkan jika Kapten Kapal tengah tak di tempat. “Mohon maaf, nanti saja Komandan tengah keluar, katanya nanti sore baru kembali,” ujar salah seorang personel Kapal Patroli. Sementara itu, salah seorang ABK Rahmat Buana, Najamudin, menyebutkan jika penangkapan oleh Ditpolairbarkam dilakukan sekitar pukul 2.30 Wita. Saat itu, kapal Rahma Buana mengangkut sebanyak 24 drum dengan total 24 ton solar. Diakuinya, solar ini dipakai sendiri oleh Kapal Rahmat Buana lantaran di tengah laut tidak ada

SPBU. Rencananya, dinihari tersebut pihaknya hendak menuju Sulawesi. Solar-solar itu sendiri didapat dari Kecamatan Sape. Hanya saja pengakuan ABK ini meragukan, pasalnya yang menangkap adalah Kapal Patroli dari Mabes yang di-BKO-kan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, keberadaan Kapal Patroli ini di perairan Bima sudah berlangsung selama dua minggu terakhir. Sesuai dengan permintaan Polda NTB, kapal tersebut ditempatkan di perairan Bima guna menyasar sejumlah kejahatan atau tindak pindana yang kerap terjadi di laut. (use)

SOLAR ILEGAL Kapal Patroli Perenjak 5017 Ditpolairbarkam Polri yang di-BKO-kan ke Polda NTB berhasil mengamankan 24 drum solar yang diduga ilegal. Sementara Kapal Rahmat Buana berada di sampingnya sedang diamankan.

Turun ke Pasar

DPRD Temukan Kejanggalan Dompu (Suara NTB) Kebijakan pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak diikuti dengan penyesuaian harga sejumlah bahan kebutuhan pokok (sembako) di pasaran. Namun data harga yang ditampilkan Dinas Perdagangan justru jauh lebih rendah di pasaran. Pemerintah pun dituntut menyajikan harga sembako sebenarnya dan memantau ketersediaan sembako di pasaran. Komisi II DPRD Dompu melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pasar induk Dompu untuk memantau harga dan ketersediaan sejumlah barang kebutuhan masyarakat, Rabu (4/2). Di antaranya dengan mengunjungi toko penjual bahan bangunan, toko penjual sembako, agen penjualan tiket, dan pedagang tradisional. Ketua Komisi II DPRD Dompu, Kurniawan Ahmadi kepada Suara NTB usai meninjau harga mengungkapkan, beberapa kebutuhan pokok masyarakat di pasaran masih tinggi kendati pemerintah telah menyesuaikan harga BBM dan ada juga beberapa harga yang stabil. “Tapi ada beberapa harga barang yang ditampilkan Perdagangan (Dinas Koperindag Tamben), justru jauh lebih tinggi dari harga di pasaran,” kata Kurniawan. Kurniawan mencontohkan susu kental manis 370 gram sebenarnya Rp 9.900/kaleng dan dicantumkan Rp 15.000/kaleng, beras kualitas bagus ada Rp 8.800/kg dan disebutkan Rp 9.500/ kg, semen Rp 70.000/zak dicantumkan Rp 74.000. “Ketidaksesuaian ini akan kita tindaklanjuti dengan melakukan rapat dengar pendapat bersama Dinas Koperindag,” katanya. Namun Kurnia Ramadhan mengungkapkan, stok bahan bangunan diperkirakan aman hingga April 2015 mendatang. Begitu juga dengan kebutuhan sejumlah bahan pokok. Tapi harga sembako saat ini masih dipengaruhi oleh kenaikan ongkos angkut sebagai dampak kenaikan harga BBM. Seperti untuk ongkos transportasi Dompu – Mataram sebelum kenaikan harga BBM hanya Rp 200.000, naik menjadi Rp 250.000 setelah kenaikan BBM. Ketika BBM disesuaikan, tarif barunya Rp 230.000 per orang. (ula)

Bima Hentikan Kegiatan Perusahaan Arang Kota Bima (Suara NTB) Menyusul aksi penyegelan lima kantor pemerintah di Kecamatan Parado Kabupaten Bima yang berlangsung pada Senin (2/2) lalu, Dinas Kehutanan Kabupaten Bima langsung mengambil sikap. Sesuai dengan fakta di lapangan, termasuk adanya indikasi illegal logging sebagai dampak, kegiatan perusahaan arang yang beroperasi tanpa izin ini pun dihentikan. Kepala Dinas Kehutanan melalui Kasi PPKH (Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Hutan), Supriadi, SH yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (4/2) menyebutkan penghentian operasi perusahaan arang tersebut sebenarnya dilakukan sejak hari aksi penyegelan berlangsung. Sesuai dengan

Desa Kuta Kecamatan Parado. Sementara kayu-kayu yang ditemukan ada yang dalam bentuk sudah dipotong-potong. “Disinyalir, kayu-kayu tersebut berasal dari kawasan hutan, waktu kita cek terdapat tonggak kayu yang bekas dipotong,” terang Supriadi. Kehadiran perusahaan itu juga, lanjutnya, tidak pernah mensosialisasikan diri ke masyarakat. Lebih dari itu, perusahaan tersebut beroperasi juga tidak memiliki izin. Tibatiba, perusahaan itu melakukan kegiatan pembakaran sehingga menimbulkan reaksi dari masyarakat yang keberatan. Apalagi, pembakaran kayu ini untuk kegiatan komersil, artinya untuk dijual ke daerah lain. Sesuai dengan informasi yang didapat pihaknya, arang yang

dihasilkan perusahaan ini mencapai ratusan ton. Sehingga jika dilihat dari massa arang ratusan ton tersebut, bisa dibayangkan berapa bahan baku kayu yang dibutuhkan. Di mana tentunya, seperti yang pihaknya sinyalir kayu-kayu tersebut tak dari kawasan hutan. “Jangan dilihat arangnya, tapi bahan bakunya itu bisa menghabiskan kayu satu kawasan gunung,” sebut Supriadi. Supriadi mengatakan, jika kegiatan tersebut terus berlanjut, perusahaan ini akan dihadapkan pada proses hukum. Diberitakan sebelumnya, aksi penyegelan dilakukan sebagai bentuk protes atas hadirnya perusahaan arang milik investor asal Surabaya. Di mana perusahaan yang sudah pernah mendrop arang untuk

(Suara NTB/use)

Supriadi

dijual ini diduga akan menambah marak aksi perambahan hutan di wilayah Kecamatan Parado dan sekitarnya. Oleh karenanya masyarakat menuntut agar perusahaan arang ini ditutup dan dilarang beroperasi. (use)

YAPIS Bantu Korban Banjir Dompu

DPRD Bima Bahas Enam Raperda Bima (Suara NTB) DPRD Kabupaten Bima saat ini membahas enam buah rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diajukan eksekutif. Pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Nukrah, S.Sos, Rabu (4/2), eksekutif menyampaikan jawaban atas pemandangan umum Fraksi DPRD. Beberapa catatan penting dari pihak legislatif baik berupa saran tanggapan maupun pertanyaan yang berkaitan erat dengan pembahasan enam Ranperda dimaksud. Ranperda itu masing-masing tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Raperda tentang Perangkat Desa. Ranperda tentang perubahan kedua atas perda nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah Kabupaten Bima. Raperda lainnya yaitu Ranperda tentang Bangunan Gedung, Pendataan Kependudukan dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga. Bupati Bima diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Bima, Drs. H. Abdul Wahab memaparkan tanggapan eksekutif. Setelah memperhatikan dan menyimak muatan materi dalam pemandangan umum FraksiFraksi terhadap enam Raperda yang diajukan pada masa sidang ke-1, bahwa pada prinsipnya pihak legislatif memiliki pemahaman yang sama terkait dengan tujuan dan sasaran terhadap enam rancangan dimaksud. Hal itu tergambar secara umum dari pemandangan umum fraksi-fraksi yang menghendaki agar pembahasan dimaksud dapat dilanjutkan pada tingkatan mekanisme pembahasan selanjutnya. Dari beberapa usulan 7 fraksi terkait pengajuan Raperda tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Dan Rancangan Perda Tentang Perangkat Desa, Pemerintah pun memberikan jawaban. Diantaranya usulan Fraksi Partai Golkar agar pengaturan yang membatasi calon kepala desa maksimal lima orang, perlu diperjelas dalam Raperda tersebut. “Sehingga tidak akan menimbulkan konflik dan salah penafsiran,” terangnya. Sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan peraturan pelaksanaannya sudah menetapkan norma yang mengatur batas pendidikan bagi calon kepala desa. Sehingga Ranperda ini harus mengacu pada ketentuan tersebut, yakni paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat, demikian pula halnya dengan domisili calon kepala desa terhitung sejak dilantik. Dalam kesempatan itu, Wahab juga menjawab pertanyaan Fraksi Demokrat tentang prosedur dan tahapan yang telah dilakukan Pemda dalam proses awal penyusunan draf Raperda sebelum diajukan ke DPRD. Wahab menyampaikan bahwa sebelum penyusunan materi dan substansi atas keenam Raperda, tim yang dibentuk Pemkab Bima telah melakukan pertemuan, pembahasan dan penyusunan naskah akademik dengan melibatkan stakeholder terkait dan perguruan tinggi. (use)

Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan No. 094/37.A/ 01.15/2015, pihaknya langsung turun ke lokasi bersama dengan Muspika setempat. Sebab, aksi ini merupakan masalah serius karena berkaitan dengan pelayanan instansi Pemerintah yang tidak berjalan. “Menyusul adanya aksi dari aliansi mahasiswa yang melakukan penyegelan beberapa kantor termasuk Kantor Camat, UPTD Kehutanan dan Dikpora, langsung kita hentikan kegiatan perusahaan itu,” tuturnya. Apalagi kehadiran perusahaan arang ini telah berdampak pada kegiatan pembalakan liar atas hutan negara. Saat pihaknya melakukan pengecekan di lapangan, terdapat bukti bekas pemotongan kayu ukuran besar di kawasan Tolosera

Nadirah

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Dompu yang membawahi sekolah tinggi ilmu ekonomi (STIE) dan sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan (STKIP) Dompu menyalurkan 3.000 bungkus nasi bagi korban banjir Dompu. Mahasiswa pada dua perguruan tinggi juga diterjunkan untuk membantu masyarakat membersihkan lumpur. Pengurus YAPIS Dompu, Nadirah, SE, Akt kepada Suara NTB di sela-sela membantu warga korban banjir di Soriwono, Rabu (4/2) mengatakan, melalui program YAPIS peduli lingkungan telah menyalurkan bantuan korban banjir di Dompu. Pendistribusian bantuan langsung dilakukan bersama

mahasiswa. “Ini sebagai bentuk kepedulian YAPIS pada lingkungan,” kata anggota Komisi III DPRD Dompu ini. Tidak hanya bantuan nasi bungkus yang dilakukan, mahasiswa pada STIE dan STKIP YAPIS juga diturunkan untuk ikut membantu warga korban bencana banjir. Apalagi korban bencana banjir tahun ini cukup parah dan menyisakan lumpur yang banyak pada rumah dan lingkungan. “Barusan kita ikut membersihkan kursi dan bangku di SDN 8 Dompu,” terangnya. Nadirah mengaku, bantuan tidak hanya untuk warga Soriwono atau Magenda Kelurahan Potu sebagai daerah yang paling parah. Tapi juga diberikan kepada korban banjir di tempat lain seperti Karijawa. (ula)

Pembentukan Pansus Ditolak Dompu (Suara NTB) Rencana DPRD Dompu mengesahkan pembentukan tiga panitia khusus (Pansus) menuai penolakan dari internal. Dua kali rencana pleno pembentukan pansus pun gagal dilakukan dan pimpinan Dewan serta koalisi LSM mengancam akan merekomendasikan untuk diproses BK bagi anggota yang tidak hadir pleno. Komisi II yang membidangi investasi, kehutanan dan aset menilai belum perlu dibentuk pansus, tapi cukup dibahas melalui panitia kerja (Panja). Wakil Ketua DPRD Dompu, Sirajuddin, SH kepada Suara NTB, Rabu (4/2) mengungkapkan, hasil rapat badan musyawarah (bamus) pada Senin (2/2) lalu diputuskan akan dilaksanakan pleno pembentukan tiga pansus sesuai keputusan Dewan saat hearing dengan forum petani Dompu. Undangan pleno Selasa (3/ 2) dan Rabu (4/2) tidak dihadiri anggota, sehingga dibuatkan lagi undangan ketiga, Kamis (5/2). “Ketika (Kamis, 5/2) besok tidak hadir juga, terpaksa kami rekomendasikan untuk diproses di BK,” katanya. Sirajuddin mengklaim, pembahasan secara internal rencana pembentukan pansus

dilakukan saat hearing bersama komunitas tani dan diinterpretasi oleh Ketua DPRD di beberapa media bahwa DPRD akan membentuk pansus, sehinga diajukan undangan bamus untuk pembentukan pansus. “Kalau tidak sepakat dengan pembentukan pansus, tolong disuarakan melalui mekanisme itu. Kan bamus hanya mengagendakan. Keputusannya melalui rapat,” kata Sirajuddin. Namun diakui Sirajudidin, saat hearing dengan berbagai kelompok sudah disepakati untuk membentuk pansus. Ada tiga pansus yang akan dibentuk, yaitu pansus investasi, pansus aset, dan pansus kehutanan. “Agenda lain, kita harus menjawab terkait permohonan pemerintah soal pengelolaan gedung Samakai. Dasar itu, makanya kita bamuskan. Bukan berarti rapat itu akan langsung pembentukan pansus. Tapi lewat rapat itulah kita bahas, supaya kita tahu mana fraksi yang tidak setuju dan menerima,” ungkapnya. Ketua ITK NTB, Ilham Yahyu, S.Pd kepada Suara NTB mengancam akan melaporkan anggota Dewan ke BK bila tidak menghadiri pleno pembentukan tiga pansus.

(Suara NTB/ula)

Ilham Yahyu

Karena saat pihaknya hearing di Dewan telah disepakati pembentukan pansus. “Itu menunjukan ketidakkonsistenan anggota Dewan. Kalau tidak hadir juga pada pleno ketiga, kita akan laporkan ke BK,” ancam Ilham Yahyu. Ketua Komisi II DPRD Dompu, Kurniawan Ahmadi mengatakan, rencana pembentukan pansus di internal Komisi II menganggap belum terlalu dibutuhkan. Beberapa masalah yang ingin dipansuskan, sebagian besar anggota Komisi II menginginkan untuk dibahas secara internal melalui panja. “Rupa-rupanya tidak antusias (anggota Komisi II). Mereka menginginkan agar dibahas di Panja dulu di komisi II,” terangnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

SEMBAKO - Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin ikut membagikan sembako pada korban banjir di Soriwono, Rabu (4/2).

Rumah Korban Banjir Dompu Segera Direhab Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin berjanji dalam 1-2 hari kedepan akan ada aktivitas untuk membangun kembali rumah warga yang rusak parah. Saat ini pemerintah masih melakukan pendataan dan mencari sumber pembiayaan untuk menangani korban banjir yang runtuh rumahnya. Kami akan mencari sumbersumber pembiayaan, terutama untuk saudara kita yang memang sangat miskin. Tidak memiliki kemampuan untuk membangun kembali rumahnya, pemda akan bangunkan rumah. Kebetulah juga, rumah yang runtuh dengan tanah sebenarnya sudah masuk program bedah rumah tahun 2015. Mungkin ini nanti kita akan cari cara hukum supaya proyek ini dikerjakan lebih awal atau mungkin nanti kita akan cari sumber pembiayaan lain yang dibenarkan aturan, supaya masyarakat ini bisa segera kita tangani. Entah Pemda siapkan material, TNI/Polri yang lakukan bhakti sosial. Insya Allah dalam 1-2 hari ini akan ada aktivitas di lapangan untuk membangun rumah-rumah,” kata H. Bambang M. Yasin kepada wartawan di sela-sela membagi sembako di Soriwono Kelurahan Potu, Rabu (4/2). Sebelum penanganan pascabencana dilakukan, H. Bambang mengaku, pihaknya masih melakukan pendataan sekaligus melakukan klasifikasi tingkat kerusakan rumah warga. Sementara untuk penanganan tanggap darurat,

juga telah dilakukan pembersihan lingkungan dan perumahan warga akibat dipenuhi lumpur serta sampah. “Magenda sudah cukup tertata. Yang parah Soriwono. Sementara di daerah lain berdasarkan laporan dinas-dinas yang telah dibagi, semua pekerjaan telah dilakukan,” ungkapnya. Selain itu, H. Bambang mengatakan, pihaknya tengah membagikan bahan makanan untuk kebutuhan beberapa hari kedepan. Bantuannya berupa 15 kg beras, 20 bungkus mi instan, sabun cuci, sabun mandi, susu kaleng, dan lainnya. “Apa yang kita lakukan ini untuk membantu masyarakat supaya mereka pulih, dengan memberi bantuan makanan masih bertahan untuk beberapa hari kedepan. Kami dari Pemda tidak lagi menyiapkan makanan siap saji, tapi fokus pada penyiapan penanganan pascabencana,” jelasnya. Terkait beberapa KK yang membangun tenda di pinggir sungai akibat rumahnya roboh dibawa banjir, H. Bambang mengaku, telah membujuk untuk menempati tenda yang disiapkan pemerintah. Namun para warga ini tidak ingin jauh dari tempat rumahnya, karena khawatir akan ada penjarahan dan lainnya. “Tempat ini sebenarnya sudah direlokasi di Madakimbi Dorebara, tapi kemudia kembali lagi. Tapi sudah ada beberapa yang sudah bersedia direlokasi dan kita akan carikan lahan. Demi keselamatan warga, ini menjadi prioritas,” janjinya. (ula)

SUARA NTB Kamis, 5 Februari 2015

Kasus Warde, Polisi Dalami Dugaan Pelanggaran Pidana Giri Menang (Suara NTB) Meskipun izin operasional hotel dan restoran Warde telah dicabut sementara, namun laporan terkait dugaan pelangaran pidana yang dilakukan pengelola Warde terus berproses di Polres Lobar. Saat ini, penyidik Polres terus mengalami laporan pihak Pemda melalui Satpol PP tersebut untuk mengungkap dugaan pelanggaran tersebut. “Kami tengah lakukan penyelidikan laporan Pemda terkait Warde,” terang Kasatreskrim Polres Lobar, Iptu Sidik Priamursita kemarin. Sidik belum bisa membeberkan hasil penyelidikan kasus ini, karena pihaknya tengah mendalami. Sebelumnya Satpol PP Lobar telah melaporlkan pihak warde ke polres Lobar atas tindakannya mencabut plang segel hiburan karaoke di hotel tersebut terkait tindakan pengelola warde merusak plang segel. “Kami telah laporkan ke polres soal pengerusakan segel,” tegasnya. Disamping melaporkan ke polres, tim pengendalian penertiban perizinan Lombok Barat akhirnya mencabut izin operasional hotel dan restoran Warde bernomor 501.B1.236/ BPMP2T-LB/X/2012 tanggal 16 oktober 2012, namun pencabutan izin oprasional tersebut bersifat sementara. Tindakan tegas ini dilakukan menyusul bandelnya pihak pengelola Warde mengoperasikan hiburan karaoke tanpa izin alias ilegal. Padahal sebelumnya, Pemda melalui Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) dan Satpol PP berali-kali menegur baik lisan maupun tertulis. Bahkan, Satpol PP menyegel hiburan karaoke di h o t e l tersebut. (her)

POLHUKAM

Halaman 8

Pengunjung Pameran Alutsista TNI AD Meninggal Mataram (Suara NTB) Iskandar Mirza (55), sempat sumringah bersama ribuan pengunjung lainnya di arena pameran alat utama sistem pertahanan (Alutsista) TNI AD, di Lapangan Sangkareang Mataram. Tapi tidak lama kemudian, Iskandar menghembuskan nafas terakhir. Ia diduga mengalami serangan jantung. Informasi dari saksi yang juga pengunjung di arena pameran, mengaku sempat melihat korban keliling ke sejumlah stand pameran. “Dia datang sejak pagi di sini,” kata Imam, salah seorang pengunjung. Iskandar diketahui berprofesi sebagai tukang parkir di Bank NTB, seberang lokasi pameran. Dia menyempatkan diri menyaksikan atraksi terjun payung dan melihat dari dekat tank tempur dan senjata api milik TNI lainnya. “Dia keliling – keliling juga di lapangan,” terang Imam. Setelah sempat keliling, Iskandar berdiri di bagian depan Taman

Sangkareang, persis di pinggir Jalan Langko, dekat salah satu kendaraan militer. Menurut Kapolsek Mataram, Kompol Musa, almarhum kelelahan sehingga sempat istirahat dekat mobil tank. “Dia kelelahan. Tiba-tiba oleng dan jatuh di dekat kendaraan tempur itu,” kata Musa. Warga yang kaget, berusaha memberi pertolongan. Akhirnya Iskandar dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Propinsi NTB. Namun hanya beberapa saat setelah dirawat, korban menghembuskan nafas terakhir. “Dugaannya dia mengalami

sakit jantung,” kata Kapolsek. Almarhum saat itu juga diambil warga dan disemayamkan di rumah duka di Jalan Pariwisata RT 01 Lingkungan Jawa Utara, Mataram. Pihak keluarga terlihat pasrah, menerima kematian korban yang mendadak itu. Sementara ketua RT 01, Asmadin mengaku memang sempat ada kabar korban mengeluh sakit. Namun tidak terlalu parah. “Malah saya tidak pernah lihat dia terlalu mengeluh sakit,” aku Asmadin. Almarhum sore itu juga akan dikuburkan di pemakaman Lingkungan setempat. (ars)

Tiga Jenazah Bayi Dimakamkan

Sidik Priamursita (Suara NTB/dok)

Usung Tiga Isu Strategis

Komunitas PUK Temui Ketua DPRD Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Asosiasi perempuan usaha kecil (PUK) dan jaringan perempuan usaha kecil komunitas perempuan, seperti Panca karsa, Konsepsi, PSP dan lain-lain Rabu (4/2) kemarin, melakukan audiensi ke DPRD Kota Mataram. mereka mengusung tiga isu strategis berkaitan dengan perempuan. Yakni kondisi usaha kecil perempuan, keberadaan pasar modern dan Perda Kota Mataram No. 3 tahun 2014 tentang UMKM. Ketua Panca Karsa Mataram, Baiq Halwati, yang ditemui Suara NTB usai audiensi mengaku, dalam mengembangkan UMKM, komunitas perempuan yang ada, belum dilibatkan oleh Pemkot Mataram. padahal, selaku pendamping usaha kecil perempuan, mereka cukup paham bagaimana kondisi di lapangan. Dibukannya kran perizinan terhadap pasar modern, membuat komunitas perempuan, terusik. Para pendamping usaha kecil perempuan mengaku gelisah karena begitu banyaknya izin yang diberikan Pemkot Mataram tentang pasar modern. Dalam pemberdayaan sebetulnya bagaimana pengusaha kecil bisa berkolaborasi dengan pasar modern. ‘’Tapi kenyataannya itu tidak ada. Malah banyak dari usaha kecil kita yang sudah gulung tikar,’’ terangnya. Halwati menilai, selama ini Pemkot Mataram masih berorientasi pada PAD semata. Pemkot Mataram seperti diketahui menargetkan terciptanya 10 ribu wirausaha baru. Namun fakta di lapangan kontradiktif antara target 10 ribu wirausaha baru dengan getolnya Pemkot Mataram memberi izin kepada pasar modern. Halwati berharap perempuan usaha kecil diberikan ruang yang lebih memadai dengan retribusi yang tidak memberatkan. Selama ini, retribusi yang dipungut dari usaha kecil dengan yang dikembalikan pemerintah kepada mereka dalam bentuk fasilitas ataupun bantuan modal usaha dinilai tidak sebanding. Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi yang menerima kunjungan itu menyambut positif aspirasi yang disampaikan asosiasi perempuan usaha kecil ke Dewan. ‘’Komunitas seperti ini kita butuhkan sebagai bagian dari stake holder yang harus bersinergi dengan Dewan dan eksekutif,’’ terangnya. Didi menyarankan eksekutif merangkul asosiasi perempuan usaha kecil ini kemudian dilibatkan dalam proses apa saja yang dilakukan pemerintah terkait pemberdayaan masyarakat. Terkait WUB, keberdaan asosiasi perempuan usaha kecil dinilai sangat membantu. (fit)

(Suara NTB/ist)

NAIK TANK - Gubernur NTB Dr.TGH.M. Zainul Majdi bersama Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menaiki tank, salah satu alutsista yang dipamerkan di Lapangan Sangkareang Mataram, Rabu (4/2) kemarin.

Buntut Penahanan Kapal Pengangkut Elpiji

Pimpinan DPRD Lobar Segera Surati Kapolda Giri Menang (Suara NTB) Tindakan aparat kepolisian dalam hal ini Polair Polda NTB menahan kapal LCT Batiwakkal Permai yang mengangkut bahan bakar gas LPG subsidi sangat disayangkan kalangan DPRD Lombok Barat. Sebagai wakil rakyat, dewan bertanggung jawab menyuarakan kekecewaan masyarakat atas tindakan ini. Pasalnya, tindakan Polair ini dikhawatirkan menganggu hajat hidup orang banyak karena akibat

gan sampai tujuan itu melenceng,artinya penegakan hukum justru mengganggu hajat hidup orang banyak, seperti dikhawatirkan terjadi akibat penahanan kapal pengangkut subsidi. Sebab jika terjadi kelangkaan LPG maka masyarakat akan dirugikan karena tidak bisa beraktivitas sehingga keiatan ekonomi masyarakt juga terganggu. Untuk itu kalangan dewan, perlu melakukan semacam komunikasi ke Polda untuk menyampaikan hal ini. Menurutnya, proses hukum tetap dijalankan, namun tentunya karena menyangkut masyarakat banyak maka kapal itu harus diizinkan beroperasi. “Itu untuk kepentingan publik, tidak boleh tertunda oleh ulah oknum penegak hukum,” tukasnya. Karena itu Polda harusnya memikirkan dampak dari tindakan itu, jika ada kesalahan perdata atau pidana diproses sesuai ketentuan. Kalangan DPRD siap melakukan advokasi atas lembaga dewan untuk meminta kapolda untuk segera mengambil tindakan, bila perlu katanya pihaknya akan menyurati Kapolda. Namun sebelum itu, pihaknya akan meminta analisi dari Disperindag untuk menganalisa dampak akibat penahanan kapal pengangkut elpiji tersbebut. Hal ini menjadi dasar untuk bersuMuhklis rat ke Polda. (her)

tindakan ini mengancam stok distribusi elpiji. “Kami setuju hukum ditenggakkan, kalau ada kesalahan administrasi proses secara hukum. Tapi jangan sampai berdampak menganggu hajat hidup orang banyak,” Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis. Ketua KNPI NTB ini menyatakan, dewan sangat mendukung penegakan spremasi hukum (regulasi) sebab hukum itu dibuat untuk kesejahteraan masyarakat tidak menggangu stabiltas keamanan, ekonomi, politik serta hajat hidup masyarakat. Hal ini menjadi filosifi penegakan hukum, sehingga perlu didukung. Namun jan-

Sulhan

BKPRD Diduga Keluarkan Izin Asal-asalan

(Suara NTB/fit)

MENJAWAB - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH menjawab pertanyaan asosiasi PUK di Kota Mataram dalam hearing yang berlangsung Rabu (4/2) kemarin.

(Suara NTB/ars)

JENAZAH - Jenazah Iskandar Mirza (55) beberapa saat setelah menghembuskan nafas terakhir di IGD RSUP NTB.

Giri Menang (Suara NTB) Persoalan perizinan bangunan vila dan hotel masih menjadi pembahasan hangat di kalangan DPRD Lobar khususnya Pansus DPRD setempat. Eksekutif dalam hal ini BKPRD diduga asal-asalan mengeluarkan izin karena dalam mengeluarkan izin tak mengacu RTRW. Untuk itu Pansus meminta kinerja SKPD dan BPRD jangan subjektif dalam mengkaji perizinan, namun harus berpegang pada Perda. Selain itu, Pemda diminta jangan tebang pilih dalam menindak pelanggaran izin. Demikian terungkap dalam rapat lanjutan antara eksekutif dengan Pansus perizinan, kemarin. “Apa acuan Pemda membangun Ruko dan gudang di Kediri, padahal jelas-jelas di RTWR kediri bukan untuk

perumabahan, kritik Sulhan Wakil Ketua DPDR Lobar. Ia menduga, pembangunan perumahan dan gudang di kediri melanggar RTRW. Ia meminta agar Pemda tegas, jika memang menyalahi aturan maka haruis ditindak tegas, jangan sampai pemda tebang pilih dalam menertibkan bangunan. Menanggapi tudingan Wakil ketua DPRD ini, Kepala Bappeda H. Baihaqi menyatakan memang di dalam tata ruang perumahan skala besar ada di Labuapi, namun di kecamatan lain ada perumabaan yang berskala kecil untuk mendukung pengembangan ekonomi masing-masing. Untuk perumahan di kediri sudah melalui BKPRD yang memberi kajian dan telahaan. Pertimbangannya, lokasi lahan seluas sekitar 11 hektar itu

bekas galian C, dari segi kajian BPRD terdiri dari dinas pertanakbun bahwa lahan itu bukan irigasi teknis dan tidak produktif. Sehingga dari segi kajian analisis pedoman penataan ruang tidak menganggu lahan pertanian berkelanjutan. Dari sisi Kajan BPBD, dengan dibangunnya perumahan itu tidak ada bencana demikian pula dari segi kehutanan bahwa lahan itu bukan hutan lindung dan konservasi. Hal ini bertujuan untuk mendongrak pertumbuhan ekonomi, ketimbang tidak dimanfaatkan. Kaitan dengan perizinan untuk tata ruang mengacu PP nomor 15 tahun 2010, pada pasal 165 ayat 1 bahwa iizin prinsip dan izin lokasi dapat diberkan berdasarkan RTRW, itu dasar memberikan izin. (her)

Mataram (Suara NTB) Sebanyak tiga jenazah bayi temuan aparat kepolisian yang sebelumnya dititip di Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB, dimakamkan. Prosesi pemakaman berlangsung di Lingkungan Dusun Bageq Kembar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram oleh aparat bersama Dinas Sosial, Rabu (4/2). Kepala Sub Bidang Pelayanan Medis Dokter Kepolisian (Kasubbid Yanmeddokpol) AKP I Wayan Redana yang dikonfirmasi Suara NTB menuturkan, bayi – bayi yang akan dimakamkan di tanah makam Dinas Sosial Provinsi itu merupakan temuan di wilayah Ampenan beberapa waktu lalu. Bayi yang ditemukan itu tak bernyawa, diduga seluruhnya merupakan hasil aborsi yang dilakukan oleh oknum – oknum tak bertanggung jawab. “Pagi ini prosesi pemakamannya akan berlangsung, kita masih menunggu kedatangan pihak Dinas Sosial. Jenazahnya sedang kita persiapkan, di belakang sedang berlangsung prosesi pemandaian dan akan dishalatkan,” jelasnya di Rumah Sakit Bhayangkarai. Dikatakan, kasus tersebut sedang ditangani oleh Tim Penyidik Unit Reskrim Mapolsek Ampenan. Satu diantara bayi yang dimakam-

kan pagi itu ditemukan terdampar di kawasan Pantai Tanjung Karang pertengahan Desember 2014 kemarin. “Kasusnya ditangani penyidik Polsek Ampenan, Mereka juga akan ikut dalam prosesi pemakaman. Jam 09.00 Wita ini jenazah akan diberangkatkan ke tempat pemakaman,” tambahnya. Menurutnya, prosesi pemakaman merupakan kegiatan sosial kemanusiaan. Setiap pelaksanaan individu tertentu tidak boleh mengharap imbalan baik berupa materi maupaun yang lainnya. Prosesi pemakaman merupakan misi sosial yang menuntut solidaritas antar sesama dan tidak memandang siapa jenazah yang akan dimakamkan. “Pemakaman merupakan kegiatan sosial yang harus kita laksanakan. Tak perlu memandang bulu perihal siapa yang dimakamkan, terlebih kondisinya seperti ini, yang akan kita makamkan adalah bayi – bayi tak berdosa, jadi seseorang tak boleh mengharap imbalan entah itu materi atau apapun bentuknya,” ujarnya. Prosesi pemakaman berlangsung tidak terlalu lama, pemakaman singkat atas tiga jenazah bayi itu dilakukan berdasarkan ketentuan ajaran islam. (met)

Putra Mantan Wagub NTB Jadi Staf Ahli Panglima Kodam IX Udayana Mataram (Suara NTB) Masyarakat NTB patut berbangga. Diantara puluhan perwira dan pejabat utama Kodam IX Udayana yang hadir di Mataram, Rabu (4/2) kemarin, salah satunya adalah Lalu Rudi Irham Sri Gede, ST, MT. Dia tidak lain putra mantan Wakil Gubernur NTB era H. Warsito. Berpangkat Kolonel, Lalu Rudi Sri Gede saat ini menduduki jabatan strategis, menjadi staf ahli bidang Ekonomi Panglima Kodam IX Udayana, Mayor Jendral TNI Torry Djohar Banguntoro. Berkarir di militer korps seragam loreng, Lalu Rudi Sri Gede termasuk dalam angkatan Akademi Militer (Akmil) Tahun 1988. Cukup lama bertugas di Mabes TNI, sempat kembali betugas di Bali Tahun 2008, ditarik ke Mabes TNI dan sekarang menjadi staf ahli Pangdam dengan pangkat tiga mawar kuncup di pundak. Lalu Rudi – demikian dia akrab disapa, mengaku kagum dengan keindahan daerah kelahirannya, Lombok dan NTB umumnya. Ia memuji perkembangan pariwisata daerah ini yang kian pesat. “Sebagai pribadi, saya kagum dengan keindahan alam dan kemajuan pariwisata di NTB,” kata Lalu Rudi, ditemui Hotel Santika Mataram, disela sela kegiatan pameran Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista). Dia berharap pemerintah Propinsi, kabupaten dan kota di NTB mempertahankan imej bagus pariwisata ini, karena akan dirasakan besar kontribusinya bagi pemasukan daerah. Tapi sebagai orang militer, dia menyoroti keamanan daerah yang sepertinya aparat di daerah dan pemerintah bahu membahu menjaga. Karena sebagaimana rumus majunya pariwisata, akan tergantung

Kolonel Lalu Rudi Irham Sri Gede rasa aman yang diciptakan. Jika keamanan tidak dijaga, maka pariwisata akan terancam sepi kunjungan, utamanya dari wisatawan asing. “Khususnya di daerah Lombok Selatan, saya sering mendengar ada tindak kejahatan dialami wisatawan asing. Ini harus jadi atensi bersama,” ajak pria kelahiran Mataram, Juni 1964 ini, yang mengaku tetap memantau perkembangan Lombok dan NTB umumnya meski tinggal di luar daerah. Sebelum bertugas di Kodam IX Udayana, Lalu Rudi sebelumnya adalah orang kepercayaan di Mabes TNI di Jakarta, sampai ia mendapat posisi di Asisten Perencanaan Pangdam XVI Pattimura, sampai akhirnya ditugaskan di Kodam IX Udayana di Bali. Prinsipnya, ia sebenarnya ingin kembali ke daerah ini, membantu all out pemerintah dan masyarakat sesuai bidangnya di militer. Namun karena korps komando, apa yang diperintahkan pimpinan, akan dijalankannya, termasuk apabila diberi kepercayaan bertugas di NTB. “Saya ingin all out bantu masyarakat tempat kelahiran saya ini,” harapnya. (ars/*)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Kamis, 5 Februari 2015

Halaman 9

Didik Anak dengan Gambar dan Dongeng Jakarta (Suara NTB) -

Artis Mona Ratuliu menggunakan media berupa gambar dan media dongeng untuk mengajarkan dan menerapkan hidup sehat kepada anak-anaknya.

Anak Whitney Houston Diinduksi Agar Koma Los Angeles Anak mendiang Whitney Houston, Bobbi Kristina Brown, diinduksi agar koma untuk mencegah pembengkakan otak, kata Kim Burrel, teman Houston. “Matanya bergerak sedikit. Kami harap itu bukan cuma refleks, tapi tanda sadar,” kata Burrel, seperti yang dikutip dari laman Reuters. Burrel, seorang penyanyi gospel yang dekat dengan Houston, dalam sebuah siaran televisi mengatakan keluarga Brown berharap yang terbaik untuk Bobbi Kristina setelah ia diinduksi koma. Pihak kepolisian dan rumah sakit belum berkomentar mengenai kondisi Bobbi Kristina maupun apa yang terjadi padanya saat ditemukan di bak mandi. Bobbi Kristina (21) dirawat di rumah sakit di Roswell, Atlanta, setelah ditemukan di bak mandi oleh suaminya. Insiden Bobbi Kristina mirip dengan apa yang dialami sang ibu sekitar tiga tahun yang lalu. Houston ditemukan tenggelam di bak mandi di hotel di Beverly Hill, California, Februari 2012. Peraih enam Grammy itu meninggal akibat penggunaan kokain dan penyakit jantung. (ant/bali post)

(ant/bali post)

DIPROTES - Warga melintas dengan latar belakang poster film Indonesia di Jakarta, Rabu (4/2). Sejumlah sineas memprotes kebijakan Kemenparekraf memberangkatkan 10 delegasi Indonesia ke Berlin International Film Festival (Berlinale) karena delegasi yang berangkat dianggap tidak mempunyai kepentingan dengan festival tersebut.

Avip Priatna Ingin Menangi Kompetisi Koor Dunia Jakarta (Suara NTB) Konduktor Indonesia, Avip Priatna, berambisi memenangi kompetisi koor kelas dunia, European Grand Prix for Choral Singing (Grand Prix Eropa de Chant Choral/GPE), yang diikuti peserta dari seluruh penjuru dunia. “Prestasi Indonesia di kompetisi itu sendiri baru sebagai finalis. Setidaknya mimpi menjadi yang terbaik di kompetisi itu bisa diwujudkan jika mau bekerja keras,” kata Avip, di Jakarta, Rabu. Potensi Indonesia, kata dia, tidak kalah hebat terbukti sempat tampil di acara puncak. Saat itu, Avip bersama Batavia Madrigal Singers (BMS) berhasil masuk babak puncak European Grand Prix for Choral Singing 2013 meski belum keluar sebagai pemenang. Berbeda halnya dengan negara tetangga Filipina pernah dua kali menjuarai kompetisi itu lewat grup koor Philippine Madrigal Singers, pada 1997 dan 2007. Avip sendiri memiliki bekal prestasi yang cukup untuk memba-

(Suara NTB/ist)

Avip Priatna

wa BMS memenangi kompetisi koor kelas dunia tersebut dengan sejumlah prestasinya. Dia sempat menjadi konduktor terbaik dari ajang 34th International May Choir Competition, Prof Georgi Dimitrov, yang diselenggarakan di Varna, Bulgaria, Mei 2012. GPE kompetisi paduan suara tahunan antara pemenang dari enam kompetisi paduan suara di Eropa sejak 1989. (ant/bali post)

Efata Bawakan Lagu D’Masiv di ”Tribute Night” Mataram (Suara NTB) Efata akustik, salah satu grup band lokal yang sedang beranjak naik daun ini mendendangkan lagu-lagu milik band – band nasional melalui agenda Tribute Night. D’Masiv merupakan salah satu band nasional yang memiliki sejumlah koleksi lagu dalam beberapa album yang dimainkan oleh grup band akustik di Mataram ini Sabtu pekan lalu. “Dalam acara tribute night ini kita menyanyikan sejumlah lagu milik satu grup band dimulai dari album petama sampai album terakhir sepanjang pagelaran konser. Konsep ini dicetus untuk menciptakan suasana konser yang me-

Rudi Soedjarwo Persembahkan ”Janji Hati” Jakarta (Suara NTB) Rumah Terindah, pusat pendidikan film bentukan sutradara Rudi Soedjarwo, mempersembahkan salah satu karya bertajuk “Janji Hati” yang diadaptasi dari novel berjudul persis buatan Elvira Natali. Film yang dibintangi oleh si penulis novel bersama aktor Aliando Syarief yang tenar lewat sinetron “Ganteng Ganteng Serigala” mengisahkan hubungan remaja antara Amanda (Elvira) dan Dava (Aliando). (Suara NTB/ist) Pertemuan mereka diawali Rudi Soedjarwo dengan buruk, namun lama kelamaan keduanya menjadi akrab. Sayangnya, kedekatan Amanda dan Dava terancam karena sebuah rahasia masa lalu. Sutradara Otoy Witoyo menjelaskan alasan di balik pemilihan Elvira sebagai pemeran utama. “Dia adalah murid Rumah Terindah, ini juga kesempatan bagi anak daerah untuk mengejar mimpi jadi seorang bintang. Dan yang paling tahu tentang tokoh Amanda ya Elvira,” papar dia di Jakarta, Selasa malam. “Janji Hati” merupakan novel fiksi pertama Elvira yang ditulis selama empat bulan dan telah dicetak ulang sebanyak lima kali. Gadis kelahiran 25 Desember 1996 itu mengaku bahagia karena karyanya dapat diwujudkan ke layar lebar. “Jauh lebih bagus dari bayanganku,” ujar dia. Otoy menambahkan tidak ada kendala berarti selama pembuatan film selain menyesuaikan jadwal syuting dengan kesibukan Aliando yang terlibat syuting stripping sinetron. “Saya vampir, jadi nggak tidur,” seloroh Aliando yang berperan sebagai vampir di sinetron “Ganteng Ganteng Serigala”. “Janji Hati” akan mulai ditayangkan di bioskop pada 5 Februari 2015. (ant/bali post)

narik, tentu saat konser kita main dengan gaya kita sendiri meski kadang kalau di-request kita memainkan seperti versi aslinya,” tutur Heru Purnama Vokalis Band Grup Akustik tersebut, Rabu (4/2). Selain lagu-lagu D’Masiv mereka juga menyanyikan lagu-lagu milik grup band nasional lainnya melalui program tribute night yang diciptakan oleh komunitas kreatif tersebut. Program tribute itu dilaksanakan setiap akhir pekan. Mereka berharap apa yang dilakukan itu dapat menjadi sarana hiburan bagi masyarakat meski yang mendendangkan lagu tersebut bukan pemain band aslinya. “Sebetulnya tidak hanya lagu D’Masiv, lagu-lagu milik grup band lain juga kita masukkan dalam acara tribute ini, tentunya dengan konsep dalam satu kali konser tribute kita hanya menyanyikan lagu milik satu grup band saja,” tambahnya. Grup band yang diawaki empat orang personil itu berdiri se-

jak tahun 2012 silam. Mereka awalnya hanya bermusik untuk mengisi acara pernikahan di gereja. Selang beberapa waktu, grup band tersebut pernah mengalami masa vakum di tahun yang sama sehingga terjadi perombakan personil. Setelah membentuk grup dengan personil yang baru, mereka telah berhasil meraih juara favorit dalam Festival Akustik Semen Gersik di Taman Budaya. Peringkat juara tersebut merupakan salah satu modal percaya diri bagi mereka untuk menjalin semangat demi mengembangkan grup band yang sedang diperjuangkan itu. “Kalau sekarang kita main dari café ke café, kalau yang regular kita mainnya di kedai kopitan sama di Plaza, sedangkan yang lain biasanya kita menunggu job saja,” tandasnya. (met)

Grup Band Efata

(Suara NTB/dys)

Mona Ratuliu

(Suara NTB/ist)

“Anak-anak senang banget dongeng, membaca, menggambar tentang sanitasi, hidup bersih, air bersih, sudah selesai gambar kemudian diceritain,” kata wanita kelahiran 31 Januari 1982 itu di Jakarta, Rabu. Menurut istri dari Indra Brasco itu, kegiatan menggambar membuat anak aktif dan mengesplorasi pengetahuan yang dimiliki, yang kemudian diarahkan untuk menceritakan apa yang dipikirkannya. Dalam mendongeng, kata aktris itu, cerita yang diangkat bertemakan pola hidup sehat dan bersih. Menurutnya, belajar sanitasi akan lebih menarik bagi anak jika orang tua bercerita seperti mendongeng sebelu tidur dengan tokoh-tokoh dongeng yang akrab di telinga anak. Lebih lanjut pemain sinetron “Pelangi di Matamu” itu mengatakan ajakan hidup sehat dapat disampaikan dengan mengajak anak bernyanyi yang mendorongnya melakukan pola hidup sehat seperti mandi dengan air bersih dan cuci tangan. Kiat itu, lanjutnya, berdasarkan pengalaman dalam kehidupan rumah tangganya. “Kalau di rumah pakai nyanyi ayo mandi sekarang pakai air bersih,” ujar presenter itu. Ibu dari Davina Syafa Felisa, Barata Rahadian Nezar dan Syanala Kania Salsabila mengatakan memarahi anak merupakan cara yang tidak efektif untuk mengajarkan anak hidup sehat. “Anak-anak semisalnya gak mau tapi kita pakai ngomel kan, aduh saya juga melakukan hal yang sama ternyata gak efektif karena bukannya didengerin pesan kita malah sebel dengar omelan kita,” ujar dia. Menurutnya, orang tua sangat berdampak dalam menanamkan pola hidup sehat sejak dini, oleh karenanya ia mengimbau seluruh orang tua untuk lebih aktif mengajarkan pola hidup sehat dan sanitasi dengan pembelajaran menarik bagi anak. “Kebiasaan hidup sehat ini harus terbangun, jadi betul-betul kita memahami sebagai orang tua itu menjadi guru pertama dan utamanya anak-anak,” katanya. Mona berharap semakin banyak orang sadar dan peduli akan pentingnya pola hidup sehat dan bersih serta mengajarkannya pada anak, keluarga dan sesama. (ant/bali post)

Jeda 50 tahun, Harper Lee Siapkan Novel Kedua

Harper Lee

New York Harper Lee akan mengeluarkan buku keduanya “Go Set a Watchman” setelah 50 tahun yang lalu ia merilis “To Kill A Mocking Bird”. “Menceritakan karakter Scout sebagai perempuan dewasa dan saya rasa ini usaha yang cukup layak,” kata Lee dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh penerbit Harp-

er, seperti yang diberitaka Reuters. “Editor saya, yang terbawa pada kilas balik masa kecil Scout. Ia membujuk saya menulia novel dari sudut pandang Scout muda. Saya penulis pemula, jadi saya menurut saja,” tambah peraih Hadiah Pulitzer itu. “Go Set a Watchman” berlatar tahun 1950 dan sebetulnya ditulis sebelum “To Kill A Mockingbird”. Lee (88) mengira naskah itu sudah hilang. Ia kaget ketika pengacaranya Tonja Carter menemukan naskah “Go Set a Watchman”. Dalam novel tersebut, tokoh Scout kembali dari New York untuk mengunjungi ayahnya, Atticus, di kota fiksi Maycomb. Di sana, ia bergulat dengan dirinua dan persoalan politik sekaligus mencoba memahami sudut pandang sang ayah terhadap masyarakat. Penerbit Harper akan mengeluarkan “Go Set a Watchman” pada 14 Juli 2015. “To Kill A Mockingbird” yang dikeluarkan pada 1960 bercerita tentang ras dan tumbuh besar di Alabama pada 1930an. Cerita itu merupakan saduran bebas dari pengalaman Harper Lee. Buku tersebut keluar pada momentum Hak Sipil di Amerika Serikat dan menjadi bacaan wajib di sekolah. (ant/bali post)

SUARA NTB Kamis, 5 Februari 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Soal Kelulusan UN Siapkan Lulusan Berjiwa Wirausaha UNIVERSITAS Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menyiapkan lulusan yang berkualitas dengan jiwa wirausaha dan inovatif untuk meningkatkan daya saing. “Universitas Gadjah Mada (UGM) saat ini sedang menuju socio entrepreneur university. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan akademik, dan daya saing sangat diperlukan,” kata Rektor UGM Dwikorita Karnawati di Yogyakarta. Pada pelantikan 13 pejabat struktural baru di lingkungan UGM, ia mengatakan UGM telah melakukan reorganiasi di beberapa bagian sebagai tindak lanjut dari peraturan Majelis Wali Amanah (ant/bali post) (MWA) terkait dengan orDwikorita Karnawati ganisasi dan tata kelola. Menurut dia, keberadaan organisasi dan tata kelola baru memunculkan sejumlah unit baru dan pergantian nama jabatan sesuai dengan struktur di dalam organisasi dan tata kelola yang baru. “Misalnya, dari Wakil Ketua Bidang Pengabdian kepada Masyarakat menjadi Direktur Pengabdian kepada Masyarakat. Pergantian nama jabatan baru tersebut juga dilakukan untuk memperkuat kinerja unit-unit kerja yang sudah ada,” katanya. Ia mengatakan para pejabat yang baru dilantik itu diharapkan terus meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan akademik. Dengan demikian, UGM tidak hanya menghasilkan lulusan berkualitas, tetapi juga berdaya saing, memiliki jiwa wirausaha dan inovatif. “Pelantikan sejumlah pejabat struktural baru itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing dan layanan akademik UGM,” katanya. Pada kesempatan itu juga diserahkan surat keputusan calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi tahun 2013 kepada tujuh pegawai terdiri atas empat tenaga pendidik dan tiga tenaga kependidikan. Selain itu juga diserahkan surat keputusan kenaikan pangkat periode Oktober 2014 kepada lima pegawai di lingkungan UGM. (ant/bali post)

Dikpora Berharap Kepala Daerah Tidak Intervensi Sekolah Mataram (Suara NTB) Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang mengembalikan penentuan kelulusan dari nilai Ujian Nasional (UN) ke nilai Ujian Sekolah (US) mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti. Berbicara belum lama ini, Rosiady berharap dengan pola pelaksanaan UN tahun 2015 ini, para kepala daerah tidak lagi mengintervensi kelulusan sekolah-sekolah. “Jika UN sudah tak lagi menjadi penentu kelulusan tidak ada lagi intervensi daerah,” ujarnya. Diakui Rosiady jika selama ini, penentuan kelulusan siswa menggunakan UN baik dari jenjang SD, SMP, SMA/SMK sederajat sering dijadikan gengsi bagi kepala daerah sebagai ukuran keberhasilan pendidikan di daerahnya masing-masing. Be-

berapa kepala daerah menargetkan kelulusan siswa, akibatnya kepala dinas kabupaten/kota dan jajaran di bawahnya berlomba-lomba meningkatkan kelulusan siswa mereka. Akibatnya, intervensi kepala daerah sulit dihindari. Untuk itu, Ia berharap agar UN 2015 mendatang dapat dilaksanakan dengan sejujurjujurnya mengingat pola pelaksanaannya berbeda, sehingga tidak mempunyai beban bagi kepala daerah bersangkutan. “Kami rasa hanya guru yang tahu kualitas

Muhammad Irfan siswa. Sehingga mau tidak diluluskan siswanya hanya guru yang lebih tahu” ujarnya menjelaskan. Mantan Asisten I (Tata Praja dan Aparatur) Setda NTB ini, mengaku jika

SMAN 1 Kuripan Matangkan Kesiapan UN Mataram (Suara NTB) Jelang pelaksanaan ujian nasional (UN) yang dihelat sekitar bulan Mei mendatang, SMAN 1 Kuripan Lombok Barat (Lobar) mematangkan persiapan UN dengan menggelar try out. Kepada Suara NTB, Kepala SMAN 1 Kuripan Ahmad Taufik Gufran mengaku sesuai dengan target yang selama ini diinginkan pihak sekolah yaitu target 100 persen lulus, seluruh siswanya mengikuti try out yang digelar mandiri pihak sekolah. “Target kelulusan sama dengan yang diharapkan oleh masyarakat, guru, orang tua dan pemerintah,” ujarnya. Menurutnya, try out bisa menjadi cara memetakan kemampuan para siswa yang akan mengikuti UN, meski tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan siswa. Sementara itu, mata pelajaran yang akan di-try out tidak hanya mata pelajaran yang di-UN-kan, namun seluruh mata pelajaran yang masuk US. Sehingga katanya, pelaksanaan try out antara materi UN dan US dilaksanakan secara bersamaan. “Prioritas mapel tidak hanya materi UN yang jumlahnya 6 itu, tapi juga materi US,” terangnya. Untuk tahun ini, siswa kelas XII yang hendak mengikuti UN berjumlah 191 orang. Jumlah itu bisa jadi bertambah dan berkurang tergantung dari perkembangan ke depan. “Itu jumlah sementara, lebihnya masih belum pasti, karena biasanya ada yang nikah di perjalanan,” jelasnya. Ia pun berharap agar try out yang dilakukan pihak sekolah secara mandiri ke depannya ada kerjasama dengan pihak dinas. (dys)

UII Bebaskan Biaya Pendidikan PenghafalAl Qur’an Yogyakarta (Suara NTB) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta memberikan beasiswa berupa bebas biaya pendidikan hingga lulus kuliah kepada para mahasiswa yang menjadi penghafal Al Qur’an. “Beasiswa itu termasuk living cost sebagai insentif tambahan,” kata Direktur Kemahasiswaan UII Beni Suranto di Yogyakarta. Menurut dia, sebagai universitas bercorak keislaman, UII terus berupaya mencetak insan-insan intelektual Muslim yang tidak hanya piawai dalam menguasai aspek keilmuan akademis tetapi juga pengetahuan keagamaan. “Hal itu sejalan dengan cita-cita pendiri UII yang menginginkan agar kampus kebangsaan tersebut dapat menghasilkan insan ulil albab sekaligus cendekiawan Muslim,” katanya. Oleh karena itu, UII terus berupaya mendorong para mahasiswanya untuk mampu menjadi insan yang memiliki karakter luhur tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan UII adalah dengan memberikan beasiswa bagi para mahasiswanya yang memiliki prestasi. “Jika biasanya prestasi identik dengan hal yang bersifat akademis, beasiswa prestasi yang ada di UII juga mencakup beasiswa bagi para mahasiswa yang menjadi penghafal Al Quran,” katanya. Ia mengatakan hal itu sebagai bentuk apresiasi UII kepada para mahasiswanya agar semakin terdorong untuk mencetak prestasi. Prestasi itu bermacam-macam, ada yang akademik, olahraga maupun kesenian. “Kami memiliki banyak skema beasiswa untuk katagori mahasiswa berprestasi, tetapi skema beasiswa hafidz/hafidzah itulah yang unik di UII. Program beasiswa yang telah dimulai sejak 2013 itu terdiri atas dua katagori, yakni hapalan 30 juz dan 15 juz,” katanya. (ant/bali post)

tugas seorang guru bukan hanya memberikan pengetahuan akademik saja. Melainkan bagaimana bisa menciptakan manusia berkarakter. Karena inti pendidikan yang sesungguhnya bukan hanya membuat anak menjadi cerdas dan pintar, akan tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Dengan model UN seperti ini, guru harus memberikan penilaian objektif terhadap siswa tanpa adanya kepentingan suka tidak suka. “UN 2015 bukan hanya siswa saja yang ditekan untuk jujur, melainkan guru yang menjadi penentu kelulusa bagi siswa juga harus berlaku yang sama. Sementara pengadaan soal semua dilakukan pusat, daerah hanya menyiapkan pengawasan saja,” pungkasnya. Sementara Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB Drs. Muhammad Irfan, MM, menjamin objektivitas guru-guru di NTB dalam memberikan penilaian terhadap kelulusan siswa peserta UN mendatang. Namun kata dia, objektivitas tersebut dapat terwujud manakala kepala daerah tidak melakukan intervensi berlebihan kepada satuan pendidikan. “Objektivitas guru dalam pemberian nilai siswa dapat dijamin jika kepala daerah tidak mengintervensi,” tegasnya pada Suara NTB belum lama ini. Irfan menilai, selama ini

dugaan campur tangan kepala daerah dalam proses pelaksanaan ujian nasional cukup kuat, sehingga kerap sebagai pemicu kecurangan di sejumlah sekolah. Untuk itu, dirinya berharap agar kepala daerah tidak mengintervensi sekolah pada UN tahun 2015 ini terlebih lagi model pelaksanaan akan berbeda dari tahun lalu. “Tidak dijadikannya UN sebgai penentu kelulusan pada UN tahun ini seharusnya mampu meningkatkan objektivitas guru karena proses pendidikan siswa di setiap se-

kriteria kelulusan, para guru diharapkan tetap memberikan nilai secara objektif. Sehingga menjadi bahan evaluasi satuan pendidikan untuk tahun pelajaran berikutnya,’’ sarannya. Menurutnya, jika kepala daerah tidak memberikan intervensi berlebihan kepada kepala sekolah dalam pelaksanaan UN, pemerintah daerah akan mengetahui gambaran kondisi mutu pendidikan di NTB secara utuh. “Kami berharap guru bisa memberikan penilaian yang objektif tanpa ada intervensi,” terangnya. (dys)

H. Rosiady H. Sayuti mester diketahui oleh guru,” terangnya. Apapun risiko yang dihadapi oleh sekolah dengan pola pelaksanaan UN tahun ini, Irfan berharap agar sekolah mampu bersikap objektif. “Jika tidak sesuai dengan

DIY Ajukan 17 SMK Selenggarakan UN ’’Online’’

(Suara NTB/ars)

NAIK PANSER - Pameran alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI Angkatan Darat (AD) di Lapangan Sangkareang Kota Mataram, Rabu (4/2) mendapat animo tinggi dari warga Kota Mataram. Adanya pameran ini akan bisa meningkatkan semangat nasionalisme pelajar.

Pameran Alutsista

Bangkitkan Semangat Nasionalisme Pelajar Mataram (Suara NTB) Pameran alutsista atau peralatan perang milik TNI Angkatan Darat (AD) yang digelar di Lapangan Sangkareang Kota Mataram, Rabu (4/2), dinilai sebagai hal yang positif untuk membangkit kecintaan dan semangat nasionalisme pelajar. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memberikan apresiasi kepada Pangdam IX Udayana dan dan Danrem 162 Wira Bhakti, karena mempercayai Kota Mataram sebagai tempat pameran peralatan perang. Langkah tersebut dinilai sesuatu yang positif untuk meningkatkan kecintaan masyarakat serta membangkitkan semangat pelajar terhadap nasionalisme kebangsaan.

Selama ini diakui orang nomor satu di Kota Mataram ini, pelajar hanya melihat peralatan perang milik TNI hanya melalui media massa. Akan tetapi, dengan pameran tersebut siswa – siswa maupun masyarakat bisa secara langsung melihat serta mengetahui persenjataan milik aparat berseragam loreng tersebut. “Kita sangat mengapresiasi sekali karena Mataram dipercayai sebagai tempat pameran. Dan ini pertama kali di Mataram,” katanya di sela pameran. Selain menanamkan sifat nasionalisme, masyarakat juga diharapkan menanamkan rasa cinta kepada tanah air serta TNI semakin dekat dengan masyarakat. Artinya, antara aparat dengan masyarakat

jangan sampai ada jarak. Sementara manfaat yang dirasakan oleh Pemkot Mataram, ada kebanggaan tersendiri yang bisa dirasakan. Selain melihat peralatan perang milik TNI, masyarakat Kota Mataram bisa melihat langsung atraksi terjun payung serta bisa merasakan atau naik beberapa alat tempur milik TNI. Yang tidak kalah penting sambung Walikota, generasi muda bisa mengetahui perkembangan serta kemampuan dari TNI. Ia berharap, kegiatan semacam itu tetap dilakukan setiap tahun sebagai penunjang untuk membangkit semangat kebangsaan dan kecintaan kepada tanah air serta membangkit semangat nasionalisme. (cem)

Yogyakarta (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mengajukan 17 SMK ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penyelenggara Ujian Nasional 2015 berbasis komputer atau online. “Hanya 17 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang kami ajukan ke pusat untuk diverifikasi,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kadarmanta Baskara Aji di Yogyakarta. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) merintis Ujian Nasional (UN) berbasis komputer yang direncanakan akan dilangsungkan di 862 sekolah di Tanah Air mulai 2015. Terkait dengan rencana itu, Baskara mengatakan, sebelumnya Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud telah menunjuk 24 sekolah yang terdiri atas SMP, SMA, dan SMK di DIY. Namun setelah dilakukan peninjauan ulang oleh Disdikpora setempat hanya diusulkan 17 SMK. Menurut Baskara, 17 SMK yang tersebar di lima kabupaten/kota di DIY dianggap layak karena memiliki jumlah perangkat komputer serta internet yang memadai untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam mengikuti UN online yang dilaksanakan dalam tiga sesi itu. “Itu pun kami pilih SMK yang memang memiliki kejuruan komputer,” kata dia. Sementara untuk SMP serta SMA di daerah ini, menurut dia, secara kesluruhan telah memiliki fasilitas komputer dan internet, namun jumlahnya belum memadai untuk memenuhi kebutuhan seluruh siswa. “Rata-rata SMP serta SMA paling banyak memiliki 40 unit komputer, kalau dilakukan tiga sesi berarti hanya mencukupi untuk 120 siswa. Sementara yang akan mengikuti UN ada 400 siswa per sekolah,” kata dia. Kendati demikian, menurut Baskara, kepastian 17 SMK dapat mengikuti UN online, masih menunggu hasil verifikasi dari pusat yang hingga saat ini masih berlangsung. “Hasil verifikasi keluar maksimal menjelang Mei-April saat pelaksanaan UN,” kata Baskara Aji. (ant/bali post)

Menag Setuju Hapus Batasan Usia Program 5.000 Doktor Jakarta (Suara NTB) Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin setuju dengan usulan Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) untuk menghapus persyaratan batasan usia bagi peserta program 5.000 doktor. Hal ini disampaikan Menag saat menerima para rektor yang ter-

gabung dalam Forum Pimpinan PTKIN di ruang kerjanya, Selasa (3/2) lalu. Dikutip dari laman www.kemenag.go.id, Kementerian Agama telah mencanangkan program 5000 doktor untuk lima tahun ke depan. Artinya dalam setiap tahun Kemenag akan memberikan beasiswa bagi 1000

calon doktor. Program ini bahkan di-launching langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Desember 2014 silam. Menag tidak melihat adanya urgensi umur dengan pendidikan doktor. Oleh sebab itu, Menag setuju dengan usulan forum PTKIN, yang menyatakan tidak adanya batasan usia

dalam menempuh program 5.000 doktor tersebut. ”Pendidikan itu tidak ada batasan, saya tidak melihat urgensi umur terkait menempuh pendidikan doktor,” katanya didampingi Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin. Selain itu, Rektor IAIN Lampung Muh Mukri juga berharap agar program ini

nantinya bisa disinergikan dengan program pembibitan alumni kampus terkait. Terkait izin belajar, Menag juga setuju bahwa rektor saja yang memberi izin. Sebab, lanjut Menag, rektorlah yang lebih mengetahui urgensi dari seorang dosen yang akan studi lagi. (ham)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 5 Februari 2015

Piala FA Target Realistis MU Jakarta (Suara NTB) Manajer Manchester United Louis van Gaal menilai target paling realistis klub untuk musim ini adalah memenangkan Piala FA.

Gomez Menghalau Serigala Roma Jakarta (Suara NTB) Dua gol Mario Gomez mengantarkan Fiorentina mengalakan Roma pada babak semifinal Coppa Italia di Stadio Olimpico, Rabu dini hari. Sejak menit awal Roma berusaha mengendalikan jalannya pertandingan. Peluang emas pertama tercipta pada menit ke-9 saat Florenzini berhasil memanfaatkan umpan Radja Nainggolan, namun, sepakannya masih melambung. Fiorentina menerapkan sistem bertahan dan memanfaatkan beberapa kali serangan balik, tetapi upaya mereka belum membahayakan gawang Morgan De Sanctis. Sepanjang babak pertama, Roma mencatatkan tiga kali tendangan berbahaya ke gawang Fiorentina. Di babak kedua, jual beli serangan kembali terjadi. Namun kali ini kubu Fiorentina yang berhasil memecah kebuntuan. Menit ke-65 Gomez berhasil memperdaya kiper Skorupsi lewat tendangan kerasnya yang berawal dari umpan Manuel Paquel. Mario Gomez benar-benar menjadi pahlawan saat ia berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-89. Gol tercipta setelah Mario Gomez mendapat bola di kotak penalti, lalu melakukan tiga sentuhan sebelum menggetarkan gawang melalui sepakan kaki kirinya. Berkat kemenangan ini Fiorentina lolos ke semifinal dan akan menantang Juventus 4 Maret 2015. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

DIUSIR - Bek Bayern Munchen Jerome Boateng diusir wasit akibat menjatuhkan Sidney Sam di kotak penalti dalam laga yang berakhir imbang 1-1, Rabu kemarin.

Ditahan Schalke, Guardiola Puji Pemainnya Jakarta (Suara NTB) Pep Guardiola memuji 10 pemain Bayern Munchen setelah ditahan imbang 1-1 oleh Schalke dalam laga lanjutan Bundesliga Rabu dini hari. Bayern bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-18 setelah Jerome Boateng dikartumerah akibat menjatuhkan Sidney Sam di kotak penalti. “Saya tidak puas, tetapi saya sangat, sangat, sangat puas. Tentu saja kami menginginkan tiga poin, namun 70 menit bermain dengan pemain yang lebih sedikit melawan Schalke tidaklah mudah,” kata Guardiola seperti dilansir laman FourFourTwo, Rabu. “Kinerja kami lebih baik dibandingkan saat melawan Wolfsburg. Semuanya baik-baik saja. Tidak ada pembahasan untuk kartu merah tersebut,” lanjutnya. Bayern saat ini memimpin klasemen sementara dengan keunggulan delapan poin setelah Wolfsburg juga bermain imbang 1-1 melawan Eintracht Frankfurt. (ant/bali post)

bridge United langsung menghentak pada menit pertama akibat kesalahan pemain belakang MU yang berhasil dimanfaatkan Tom Elliot, namun sepakannya membentur tiang gawang. Hingga menit ke-12, MU terus mendominasi jalannya pertandingan dan membuat beberapa peluang. Salah satunya Fellaini yang mencoba peruntungan lewat sundulan, sayangnya bola mampu dihalau bek tim tamu. MU akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-25. Gol bermula dari umpan Di Maria kepada Fellaini, yang kemudian menyundul bola ke arah Juan Mata. Dengan tenang, Mata melesakkan si kulit bundar ke gawang yang dikawal Chris Dunn. Manchester United menggandakan keunggulan lewat gol Marcos Rojo pada menit ke32. Gol berawal dari tendangan sudut yang jatuh di kaki Robin van Persie, yang kemudia mengirim bola ke arah gawang yang disambut sundulan Rojo. Skor 2-0 bertahan hingga babak pertama usai.

Presiden Barcelona Didakwa Penipuan Pajak Madrid Hakim Spanyol mendakwa presiden FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, pada Selasa, dengan penipuan pajak terkait dengan perekrutan bintang asal Brazil Neymar. Hakim Pablo Ruz di Pengadilan Nasional di Madrid meminta Bartomeu dalam pernyataan tertulis untuk menghadap dirinya pada 13 Februari sebagai terdakwa atas tudingan penghindaran pajak senilai 2,85 juta euro, lapor AFP. “Itu harus diperiksa terkait jumlah sebesar 2.845.700 euro yang digelapkan dari bendahara keuangan publik FC Barcelona dan para pemimpinnya saat ini, dengan Josep Maria Bartomeu sebagai presiden,” tulis sang hakim. Panggilan itu menyusul panggilan dari para jaksa umum pada Selasa untuk Bartomeu dan klub secara keseluruhan, untuk tudingantudingan penggelapan pajak terkait dengan perekrutan pada 2013. FC Barcelona bereaksi terhadap permintaan itu dengan “terkejut, geram, dan sangat tidak setuju,” dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Selasa terhadap panggilanpanggilan hakim. Hakim sekarang akan menanyai Bartomeu dan belakangan memutuskan apakah ia semestinya menjalani persidangan. Para jaksa penuntut menuding bahwa klub dan mantan presidennya Sandro Rosell membayar lebih untuk Neymar daripada 57 juta euro yang mereka deklarasikan kepada pegawai pajak Spanyol. Mereka meyakini angka sebesar 82,7 juta euro dipecah ke dalam beberapa kontrak terpisah untuk mengamankan perekrutan. “Semua tindakan yang terkait dengan proses transfer sang pemain sama sekali tidak diniatkan untuk melanggar hukum dengan cara apapun,” kata pihak Josep Maria Bartomeu

(Suara NTB/ist)

CETAK GOL - Juan Mata dan Marcos Rojo sama-sama mencetak gol dalam laga melawan Cambridge United yang berakhir dengan skor 3-0 di laga ulang Piala FA, Rabu kemarin. Beranjak ke babak kedua, MU kembali melanjutkan dominasi permainannya. Pada menit ke-53, The Red Devils membuat peluang emas melalui sepakan voli Rooney, namun bola malah mengenai Van Persie yang berada di depan gawang.

MU mempertegas kemenangannya dengan gol ketiga. Kali ini lewat gol pemain pengganti James Wilson pada menit ke74. Gol bermula dari operan Ander Herrera yang langsung disambut Wilson dengan melepaskan sepakan dari luar kotak penalti. Kiper Chris Dunn

pun harus memungut bola dari gawangnya untuk kali ketiga. Skor 3-0 bertahan hingga wasit meniup pluit panjang tanda berakhirnya laga. MU melaju ke babak perdelapanfinal Piala FA dan akan menantang Preston North End. (ant/bali post)

Kemenpora Harapkan Kompetisi Usia Muda Lebih Merata

klub. Menurut otoritas pajak Spanyol, Barcelona berhutang pajak sebesar 12 juta euro dalam kesepakatan Neymar, yang akan membuat biaya keseluruhan operasi meningkat menjadi 98,4 juta euro. Rosell mengundurkan diri sebagai presiden karena kasus itu setahun silam ketika keluhan yang diajukan oleh salah seorang anggota klub untuk masalah penyalahgunaan dana dibawa ke pengadilan. Pada pernyataannya di depan hakim terkait kasus itu pada Juli 2014, Rosell menegaskan bahwa Neymar didatangkan oleh klub dengan biaya 57 juta euro, 17 juta euro jatuh ke bekas klubnya Santos dan 40 juta euro dibayarkan kepada N&N, perusahaan yang dimiliki oleh ayah sang pemain. Bagaimanapun, menyusul pengunduran diri Rosell, Barcelona juga mengkonfirmasi jumlah kesepakatan-kesepakatan tambahan yang termasuk sepuluh juta euro, yang merupakan bonus perekrutan untuk sang pemain dan pencari bakat, dan kesepakatan kolaboratif antara dua klub yang berjumlah total sebesar 86,2 juta euro. Pada Februari tahun lalu, klub mengumumkan bahwa mereka mengeluarkan pembayaran sukarela sebesar 13,5 juta euro kepada otoritas pajak Spanyol terkait transfer itu. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

HALAU BOLA - David Pizzarro menghalau bola di depan bek kiri Roma, Ashley Cole dalam laga yang berakhir dengan kekalahan 2-0 untuk Roma.

“Saya ingin selalu memenangkan gelar dalam satu musim, dan saya pikir piala ini adalah kesempatan terbesar kami. Tidak hanya bagi saya, tetapi juga bagi MU, fans dan pemain,” kata Van Gaal seperti dilansir laman Daily Mail, Rabu. Dalam leg kedua putaran keempat Piala FA pada Rabu dini hari kemarin, United berhasil mengalahkan Cambridge United 3-0 setelah bermain imbang pada leg pertama. Dengan kemenangan ini, MU melaju ke babak perdelapanfinal dan akan menantang Preston North End. “Para pemain kami sangat fantastis untuk memenangkan piala ini, terlebih lagi MU sudah lama tidak memenangkannya,” kata Van Gaal. Dengan kepindahan Darren Fletcher ke West Brom, berarti tak satu pun skuad MU saat ini yang pernah mengangkat tropi Piala FA, di mana klub ini terakhir kali memenangkannya pada 2004 setelah mengalahkan Milwall 3-0 di Millenium Stadium. Dalam laga kemarin, Cam-

Jakarta (Suara NTB) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berharap pelaksanaan kompetisi sepak bola usai muda terutama di level Sekolah Dasar (SD) lebih merata sehingga perekrutran pemain potensial bisa lebih maksimal. “Saat ini baru tiga kota yang akan menggelar kompetisi tingkat SD. Kami berhadap ke depannya lebih banyak kota lagi. Hasilnya pasti lebih maksimal,” kata Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Djoko Pekik Irianto di sela peluncuran Milo Football Championship 2015 di Jakarta, Rabu. Pada kejuaraan yang baru pertama kali diselenggarakan ini, Milo Football Championship 2015 akan digelar di tiga kota. Kompetisi pertama

(Suara NTB/ist)

Djoko Pekik

akan dilaksanakan di Jakarta pada 7-8 Februari selanjutnya Medan pada 21-22 Februari dan yang terakhir di Makassar pada 28-29 Maret.

Ada sekitar 1.300 peserta yang akan terlibat pada kejuaraan yang juga didukung oleh Kementerian Pendidikan maupun PSSI itu. Pada setiap kota akan melibatkan masing-masing 32 sekolah. “Selain memperluas cakupan. Kami berharap Milo juga memberikan dukungan pada cabang olahraga unggulan seperti panahan dan angkat besi. Khusus untuk badminton dan atletik kami melihat sudah dilakukan,” katanya menambahkan. Djoko Pekik menjelaskan, jika kompetisi usia muda merata dan mampu terlaksana dengan konsisten ia optimistis regenerasi atlet terutama sepak bola akan terus berjalan. Apalagi minat anak untuk menekuni olahraga ini cukup tinggi. (ant/bali post)

Juara Dunia, Mariati akan Terima Penghargaan dari Gubernur Mataram (Suara NTB) Sukses atlet pencak silat NTB, Mariati menjadi juara dunia belum lama ini mendapat perhatian Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Orang nomor satu di Pemprov NTB itu akan memberikan penghargaan untuk atlet asal Lombok Tengah (Loteng ) itu. Sekretaris Umum (Sekum) KONI NTB, H. Suhaimi, yang dihubungi Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (4/2) kemarin mengatakan pemberian penghargaan kepada atlet peraih medali emas di PON Riau XVIII 2012 itu atas keberhasilannya menjadi juara dunia di Kejuaraan Dunia Pencak Silat di Phuket Thailand, 10-17 Januari lalu. Perhatian Gubernur itu tidak hanya diberikan kepada Mariati saja, namun sebelumnya Gubernur juga pernah memberikan penghargaan kepada atlet-atlet yang pernah berhasil meraih medali emas di kejuraan level nasional hingga Internasional. Ditanya soal bentuk penghargaan yang akan diberikan Gubernur kepada atlet silat

tersebut ternyata belum diketahui oleh Suhaimi. Kepala Biro Kesra Pemprov NTB ini mengaku belum tahu bentuk penghargaan yang akan diberikan Gubernur kepada atlet kebanggaan NTB itu. “Yang jelas Mariati diundang oleh Gubernur di Kantor Gubernur NTB, Jumat (6/2), karena dia berprestasi di kejuaraan dunia. Soal bentuk penghargaan kita tidak tahu,” ucapnya. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mariati yang tampil mewakili tim silat Indonesia berhasil meraih medali emas di kelas F putri di Kejuaraan Dunia Pencak Silat di Phuket, Thailand, 10-17 Januari lalu. Sangatlah wajar bila Gubernur memberikan apresiasi kepada atlet tersebut, sebab Mariati merupakan satu-satunya pesilat NTB yang sukses mendulang medali emas di kejuaraan dunia. Mariati telah mengharumkan nama Indonesia, karena dalam penyerahan medali itu bendera Indonesia dikibarkan paling atas di antara wakil negara lain yang menempati peringkat dua dan tiga.

Meski bentuk penghargaan yang akan diberikan Gubernur ke atlet silat itu belum diketahui oleh Suhaimi, namun demikian Suhaimi mengatakan bahwa dengan diterimanya atlet oleh Gubernur di ruangan Gubernur merupakan salah satu bentuk apresiasi yang ditunjukan oleh Gubernur NTB kepada atlet-atlet yang berprestasi, sehingga dia pun tak ingin mengetahui secara jelas soal bentuk penghargaan untuk atlet itu. Di tempat terpisah Mariati mengatakan sangat senang menerima undangan Gubernur NTB. Dia mengatakan apa pun penghargaan yang diberikan Gubernur NTB merupakan suatu kebanggaan baginya. Sebab tidak semua atlet mendapatkan apresiasi dari kepala daerah. Dan dia mengaku sangat beruntung karena kerja kerasnya mendapat perhatian Gubernur. Dia sendiri akan terus berjuang untuk membanggakan nama NTB di setiap event nasional hingga Internasional, targetnya ke depan adalah meraih medali emas di PON Jabar 2016. (fan)

Akhir Februari, KONI NTB Bahas Program Mataram (Suara NTB) Jajaran KONI NTB menggelar rapat anggota di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (4/2) kemarin. Rapat yang dipimpin langsung Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto itu membahas kesiapan KONI NTB dalam rangka menggelar Rapat Kerja (Raker) KONI NTB di Gedung Sangkareang Mataram, 28 Februari mendatang. Ketua KONI NTB, Andy Hadianto mengatakan agenda rapat kerja KONI NTB nanti menjelaskan kemajuan KONI NTB selama tahun 2014 serta membahas program KONI NTB tahun 2015 dalam rangka meraih target 15 emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jabar 2016. Pihak KONI NTB menginginkan semua pengurus cabor dan KONI kabupaten/kota hadir dalam Raker tersebut,

sebab pihak KONI NTB ingin menyamakan visi dan misi dalam merealisasikan terget NTB di PON Jabar 2016. “Kita ingin menyamakan visi dan misi terkait dengan target 15 medali emas yang ditargetkan oleh Pemprov NTB. Dalam hal ini kita berharap semua cabor dapat memberikan kontribusi medali emas di PON,” ucap Direktur PT. DMB saat diwawancara Suara NTB usai memimpin rapat. Orang nomor satu di KONI NTB ini menginginkan Raker KONI NTB fokus pada pembahasan program KONI NTB di tahun 2015 dalam rangka meningkatkan prestasi di PON Jabar 2016, begitu juga dengan kemajuan KONI NTB di tahun 2014 lalu juga akan disampaikan kepada seluruh anggota KONI NTB yang terdiri dari 46 cabor dan 10 KONI kabupaten/kota. Tujuannya agar semua

cabor dapat meloloskan sebanyak mungkin atlet mengikuti PON 2016, sebab pihak KONI NTB akan melaksanakan Pelatda Sentralisasi bagi atet yang lolos PON 2016. Ditambahkannya, sebelum Raker, pihak KONI NTB telah membentuk kepanitiaan Raker KONI NTB yang terdiri dari 23 orang, terdiri dari Penanggungjawab Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, Ketua Dewan Pengarah, L. Imam Maliki, Dr. Prayitno Basuki dan H. Suhaimi (anggota). Selanjutnya Ketua Panitia, H. Mufti Murad, Wakil Ketua, H. Nasarudin, Sekretaris, M. Iqbal dan Bendahara, Sri Yani Herawati. Selanjutnya Seksi Akomodasi dan Konsumsi, H. Eroplan, Seksi Persidangan, Dachlan A. Bandu, Seksi Pubdok, Dr. Kadri dan seksi Perlengakapan dan Kesekretariatan, H. Atharudin. (fan)

SUARA NTB

Kamis, 5 Februari 2015

Halaman 12

IKLAN AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

TRAVEL

OTOMOTIF

OTOMOTIF LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

RUMAH MAKAN ARFATURINDO TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO AGEN

OTOMOTIF

SUARA NTB

Kamis, 5 Februari 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

OPINI

SUARA NTB Kamis, 5 Februari 2015

Halaman Halaman 14 14

Kantong Budaya dan Arus Pemikiran Kritis Jangan Abaikan Limbah PENGELOLAAN limbah adalah suatu hal yang tidak boleh diabaikan oleh instansi maupun pihak perusahaan dalam operasionalnya. Apalagi limbah yang dihasilkan tersebut sangat berbahaya dan berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Di lingkungan sekitar kita, banyak limbah perusahaan yang dibuang sembarangan. Padahal, limbah yang dibuang tersebut merupakan bahan yang sangat berbahaya dan diabaikan pihak pengelola. Sayangnya, dari hasil penelitian yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB, justru yang belum memenuhi syarat untuk pengelolaan limbah adalah institusi kesehatan dan BUMN milik pemerintah. Kepala BLHP NTB Ir. H. Hery Erpan Rayes, MM, menyebut instansi yang mendapat penilaian paling buruk dari sisi pengelolaan limbah, yakni RSUD Praya Lombok Tengah, Rumah Sakit Islam Siti Hajar dan Rumah Sakit Harapan Keluarga Mataram cukup membuat miris. Bagaimana tidak, mereka yang harusnya dicontoh dari sisi kesehatan, justru sebaliknya. Seharusnya manajemen rumah sakit milik pemerintah harus memberikan contoh pada rumah sakit swasta mengenai metode pengelolaan limbah yang baik. Termasuk, beberapa rumah sakit swasta yang dikelola mantan pejabat yang sebelumnya fokus menangani masalah kesehatan tidak boleh mengabaikan hal itu. Manajemen rumah sakit harus betul-betul melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbahnya. Jangan sampai limbah yang dihasilkan justru membahayakan kesehatan masyarakat yang ada di sekitarnya. Terkait pengelolaan limbah, pihak BLHP jangan hanya sekadar memberi penilaian. Paling tidak, instansi berwenang memberikan rekomendasi pada pemerintah yang lebih tinggi agar mencabut izin operasional rumah sakit. Atau memberikan sanksi tegas pada pihak manajemen agar serius memperhatikan pengelolaan limbahnya. Jika masih bersikap soft atau lembut, maka pihak manajemen atau perusahaan akan selalu mengulangi kasus yang sama setiap tahunnya. Untuk itu, reward and punishment harus diterapkan, agar instansi bersangkutan secara tidak langsung berpengaruh pada kepercayaan masyarakat untuk datang menggunakan jasa pengobatan dan perawatan. Begitu juga dengan perusahaan lain, yang mendapat rapor merah, rapor hitam dari sisi pengelolaan limbah mesti berbenah melakukan penataan. Bagaimanapun, masalah pengelolaan limbah ini tidak boleh dianggap enteng, tapi serius untuk dikerjakan. Masalah ini bagi sebagian kecil masyarakat memang tidak terlalu kentara. Namun, secara umum dampak yang ditimbulkan terhadap limbah berbahaya ini terhadap kesehatan masyarakat mesti diantisipasi sejak sekarang. Paling tidak, pengelolaan limbah mesti mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan malah mencari keuntungan yang jadi prioritas. (*)

E K U A T A N masyarakat sipil (civil society), setidaknya dalam kurun waktu satu dekade terakhir, semakin menggeliat. Di Indonesia, bangsa yang cukup lama dikungkung oleh tradisi pembungkaman kebebasan berekspresi, dengan munculnya “kelonggaran” dalam berkumpul dan menyuarakan ide-ide, menjadi perayaan tersendiri. Memang, untuk mendukung perubahan dan perbaikan rakyat, negara harus disokong oleh “civil society” yang kuat dan mengakar. Salah satu yang menyeruak dan menjadi tren new social movement adalah gerakan kebudayaan. Tak bisa dimungkiri, pikiran dan ide yang lahir dari kantong-kantong budaya menjadi salah satu gerakan “perlawanan” dengan cara santun, berjuang lewat pena, dan kreativitas. Gerakan kebudayaan merupakan superstruktur, apabila memakai pisau analisis Antonio Gramsci, seorang postmarxis yang tersohor dengan konsep hegemoni-nya. Disebut superstruktur karena terdiri atas dua unsur, yaitu tatanan institusional dan tatanan kesadaran kolektif. Dengan mengedepankan kesadaran yang menjadi sebuah ideologi, maka gerakan masyarakat sipil menjadi lebih unggul daripada masyarakat politik. Gerakan semacam ini akan melakukan proses hegemonik dan mengcounter atau berjarak dengan dominasi penguasa. Hal ini ditandai dengan perjuangan ideologi yang berusaha membentuk kesatuan antara ekonomi, politik, dan keseimbangan intelektualitas demi kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Kita bisa melihat di daratan Eropa, kekuatan aparatus ideologi lebih hegemonik, melalui media, kantong budaya, dan diskusi kritis. Berbeda halnya dengan Amerika Latin misalnya, yang lebih mengedepankan kekuatan respresif atau militer. Dari paparan tersebut, dapat dilihat bahwa kebudayaan menjadi jejaring sosial yang mengusung kemerdekaan dalam berpikir kritis. Pada akhirnya, kebudayaan akan mendukung munculnya peradaban yang tinggi. Agaknya kita masih mengingat bahwa dalam sejarah kebudayaan Indonesia modern, ada relasi yang sangat erat antara seni budaya dan politik. Bahkan pada fase tertentu, seni budaya dipandang sebagai produk sebuah proses politik. Fenomena ini dapat ditemukan pada munculnya berbagai lembaga kesenian dan kebudayaan yang berafiliasi dengan partai tertentu. Pada tahun 19501960-an, lembaga kesenian dan kebudayaan partai tumbuh subur, seperti Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN/PNI), Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra/PKI), dan Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi/NU). Namun, dalam tulisan ini, saya tidak ingin memperdalam konsep kebudayaan yang di-

Oleh:

Nurhikmah

(Alumni Magister Budaya, Pegiat Komunitas Literasi Anorawi)

Teknologi yang semakin maju ini bisa menjadi medium perjuangan gerakan kebudayaan abad kontemporer. Gerakan kebudayaan yang tidak hanya untuk “gagah-gagahan” atau sekedar penyaluran hobi, tapi memiliki ‘’ruh’’ penyadaran demi perubahan yang lebih baik. Jalan menuju perubahan bukanlah hal yang mudah, bahkan mungkin terjal. anut pada era itu. Namun, ingin memberi gambaran bahwa kantong seni dan budaya dirasa penting untuk menegakkan sebuah kepentingan. Beberapa contoh diatas menunjukkan bahwa pada fase apapun dan di belahan bumi manapun, kebudayaan menjadi tonggak atau “alat” gerakan menuju perubahan. Dalam arus pemikiran kebudayaan-lah, proses untuk melakukan hegemoni dan budaya tanding, mungkin terjadi. Untuk menjalankan proses hegemonik, maka strategi menjadi sangat penting. Kelas pekerja, di era seperti ini, tidak bisa lagi mengisolasi dirinya dalam kelas proletariatnya semata. Namun sebaliknya, kelas ini harus mencoba menjadi “kelas kebangsaan” yang merepresentasikan dan mengartikulasikan kepentingannya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kelompoknya. Gerakan ini akan menyentil “rezim kepastian” di tataran kelas borjuis atau penguasa. Inilah yang memungkinkannya sebuah konsep Demokrasi Radikal, yang akan mengarah pada revolusi demokrasi sebagai medan artikulasi hegemonik dilihat dalam fenomena gerakan-gerakan sosial baru. Dalam konteks kedaerahan, kemunculan gerakan kebudayaan, gerakan sosial baru, atau semacamnya, harus memiliki prakondisi setidaknya pada 2 hal, yaitu ruang publik dan komunitas budaya. Pertama, ruang publik menjadi spot yang sangat penting, terutama dalam konteks komunikasi massa. Sejarah mengingatkan kita bahwa gejolak pemikiran yang begitu besar arusnya lahir di ruang publik, dari kegalauan dan keresahan sekelompok orang, yang duduk dalam ruang yang nyata. Gejolak pemikiran yang begitu besar tersebut bisa mengaktifkan kembali ruang publik yang selama ini tidak memiliki “ruh”. Pembangunan ruang publik dalam bidang kebudayaan menjadi suatu keniscayaan. Berbicara tentang hal itu, saya jadi teringat Abidin Kusno (2009), yang menekankan bahwa ruang publik menjadi sangat penting untuk membangun kebersamaan dalam komunitas karena memberi tempat untuk berinteraksi dan merajut momen-

momen yang dapat diingat secara kolektif. Ruang publik adalah suatu arena bagi politik memori. Dari pernyataan ini, terdapat pemikiran bahwa kehadiran memori kolektif tergantung pada keberadaan ruang publik yang memberi tempat bagi kita untuk merajut ingatan bersama. Maka tak heran, jika kantong-kantong budaya selalu hadir di ruang publik dalam komunikasi yang intens. Kedua, komunitas budaya. Kelompok orang yang berkumpul menjadi bagian dari proses untuk menggiatkan dan mendaratkan kembali kebudayaan dalam masyarakat. Apabila ruang publik sudah tersedia di satu kota, maka spot itu penting untuk dihidupi oleh komunitas atau kantong budaya. Seno Gumira Ajidarma (2007) pernah menulis bahwa kehidupan budaya adalah perbincangan antara hati dan kepala ketika merenungkan dunia-dalam perbincangan itu berlangsung tarik menarik, antara menyerah, melawan, atau menawar kepada proses kematian budaya. Tulisnya, “Kalau Anda setiap hari berangkat ke tempat kerja pukul 6 pagi dan pulang pukul 5 sore, dan di rumah menunggu kantuk dengan menonton TV, maka anda telah mengalami kematian budaya. Kalau Anda merasa bahwa selingan yang menggembirakan dalam hidup hanyalah menonton di bioskop, jalan-jalan ke Mall, nongkrong di kafe, maka anda telah mengalami kematian budaya”. Komentar lebih menohok terhadap kaum yang mengaku “intelektual” adalah pada “Kalau Anda merasa bahwa kehidupan yang beradab, membaca buku-buku berat, mengambil kuliah S3, berdiskusi tentang politik dan agam, tapi memandang sebelah mata pada kesenian pengamen jalanan, maka anda telah mengalami kematian budaya. Atau ketika anda merasa harus menggauli puisi demi mutu hidup anda, atau menulis dan membaca puisi bernilai sastra, maka itu adalah kematian budaya”. Dua prakondisi ini, termasuk di daerah, menjadi keniscayaan agar kerja-kerja intelektual dan kebudayaan bisa terasa ke setiap elemen masyarakat. Persoalan kritik atau melawan bukanlah sekedar gaya

hidup atau ingin gagah-gagahan dalam adu pemikiran, tapi bagaimana segala macam kegelisahan itu bisa saling melengkapi untuk menjadi gerakan masyarakat sipil. Menjamurnya komunitas budaya, mulai dari komunitas nonton film, komunitas diskusi dan literer, pecinta alam, komunitas sepeda, dan sebagainya, adalah semacam geliat kebudayaan. Komunitas ini, selaiknya, bukan sekedar penyaluran hobi belaka, tapi ada pesan ideologis yang tersimpan didalamnya. Inilah yang perlu ditekankan agar komunitas budaya tersebut diisi oleh manusia-manusia atau generasi muda yang memahami akar ideologis dalam membangun rasa kebangsaannya, bukan menjadi generasi yang “membebek” atau sekedar ikut-ikutan. Bukan pula generasi yang mengalami kematian budaya. Perkembangan kantong-kantong budaya kian ditunjang dengan lajur teknologi yang demikian deras. Simak saja banyaknya pertautan pemikiran terjadi di media sosial yang hanya terjadi dalam hitungan detik di berbagai penjuru dunia. Hal ini menjadi salah satu sinyal perkembangan kehidupan manusia. Teknologi yang semakin maju ini bisa menjadi medium perjuangan gerakan kebudayaan abad kontemporer. Gerakan kebudayaan yang tidak hanya untuk “gagah-gagahan” atau sekedar penyaluran hobi, tapi memiliki ‘’ruh’’ penyadaran demi perubahan yang lebih baik. Jalan menuju perubahan bukanlah hal yang mudah, bahkan mungkin terjal. Namun, itulah hakikat “melawan”, dengan santun dan kreatif. Kalau seperti kata Nyai Ontosoroh pada Minke, dalam Bumi Manusia-nya PAT, “Kita telah melawan, Nak”.

Tak capai target produksi, Mentan ancam pangkas bantuan ke Lobar Mudah-mudahan tak sekadar gertakan

***

Banyak bangunan menyimpang dari izin Pemkot Mataram harus bertindak tegas

***

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 5 Februari 2015

Gubernur Tertarik Gunakan Peralatan TNI Dari Hal. 1 ‘’Wah ini menarik untuk digunakan memantau penyimpangan RT/RW,’’ ujar Gubernur yang saat itu mengenakan baret dan seragam TNI AD. Keinginan itu langsung disambut Panglima Kodam IX / Udayana, Mayjen TNI Torry Djohar Banguntoro dengan antusias. “Silahkan, jika Pak Gubernur mau pinjam kapan saja, kami akan antar,’’ kata Pangdam. Alat itu disebut dengan Hexarotor Top X6-01, mampu terbang di atas ketinggian 200 meter dan memantau secara detail bangunan di bawahnya. Alat yang dilengkapi kompas, Barometer dan GPS ini, bisa bertahan di udara selama 25 menit dengan kecepatan 70 Km/jam. Bagi Pangdam, peralatan khusus itu memang digunakan untuk mendukung alat utama sistem pertahanan (Alutsista) TNI dalam situasi perang. Namun jika setiap saat dibutuhkan untuk membantu pembangunan daerah, peralatan yang bisa dipakai untuk kepentingan umum. Sebelum kunjungan ke belasan stan, Gubernur mengapresiasi, kehadiran Kodam IX Udayana dengan peralatan militer dalam pameran itu. Dia menilai, ada niat baik dari TNI untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang kekuatan tentara negaranya. ‘’Karena dengan begini (pameran), akan tumbuh rasa cinta tanah air dari lapisan anak- anak, dewasa sampai orang tua,’’ kata Gubernur. Dia berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan sekali dalam setahun. Soal peluang Gubernur meminta intervensi TNI dalam mengamankan daerah, baginya bisa saja terjadi. Sebagai kepala daerah, bisa kapan pun meminta bantuan TNI dalam situasi tertentu. ‘’Pada intinya kehadiran TNI sangat berarti bagi kami. Terutama kontribusinya dalam hal pembangunan daerah,’’ pungkas Gubernur. Sementara Pangdam IX/

Udayana Mayor Jenderal TNI Torry Djohar Banguntoro mengklarifikasi kehadirannya dalam pemeran pertama Alutsista di Mataram itu. Bahwa pameran tersebut menurut jendral TNI bintang dua ini, hanya ingin menyapa masyarakat dan menjelaskan apa saja peratalan dan kekuatan TNI dalam bela negara. Soal keamanan teritorial NTB, tidak ada hubungannya dengan pameran tersebut. “NTB bagi kami aman aman saja, tidak ada masalah, kondusif,” bebernya. “Jadi apa yang kami lakukan hari ini, ada hubungannya dengan instruksi Presiden, agar menghadirkan negara di tengah – tengah masyarakat. Dengan pameran ini, berarti mewakili kehadiran negara pada rakyat,” kata Pangdam. Menyambut pernyataan Gubernur, bahwa keamanan teritorial negara dan daerah khususnya, menjadi tanggung jawab pihaknya. Bahkan setiap saat Gubernur bisa meminta bantuan TNI dalam pengamanan, dalam situasi yang dimungkinkan sesuai aturan TNI dalam turun lapangan. ‘’Kita akan dukung program Gubernur,’’ kata Pangdam. Karena Gubernur dia ibaratkan sebagai Presiden sebuah “negara” yang disebut NTB, maka TNI siap membantu permintaan dalam rangka mendukung pembangunan. Demikian juga dengan rencana Rampim TNI di Kabupaten Dompu mendatang, juga bagian dari keinginan membangun daerah dengan peran yang bisa dilakukan pihaknya. Bahkan dalam Rapim yang akan dihadiri petinggi dari Mabes TNI itu, akan dihadiri juga tiga gubernur di wilayah hukumnya, mulai dari Gubernur Bali, Mangku Pastika, Gubernur NTB , Dr.TGH.M. Zainul Majdi dan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya. (ars)

Halaman 15

Cegah Pernikahan Dini

BP2KB Kota Mataram Sosialisasi Pendewasaan Usia Kawin Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mencegah pernikahan dini di Kota Mataram, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kota Mataram memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pendewasaan usia kawin. Menikah pada saat sudah memasuki usia kawin disampaikan Kepala BP2KB Kota Mataram, Sutrisno dapat mengurangi resiko kematian ibu dan anak. Disamping mereka juga nantinya akan mempunyai keluarga yang lebih berkualitas. “Kita disini sudah berupaya melalui orientasi pendewasaan usia kawin. Itu dari program BP2KB. Itu yang kita sosialisasikan,” ujarnya, Rabu (4/2). Pernikahan dini juga dijelaskan Sutrisno akan sangat berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga baik laki-laki maupun perempuan

seharusnya menikah setelah memasuki usia kawin. Sutrisno menerangkan usia kawin untuk laki-laki minimal 25 tahun dan 20 tahun untuk perempuan. Jika perempuan menikah pada saat usianya masih di bawah 20 tahun, maka resikonya akan cukup besar. “Resikonya besar karena belum siap semuanya dari fisik, psikis, juga dari sisi kesehatannya belum siap. Kalau anak yang kawin di bawah usia 20 tahun resiko kematiannya sangat tinggi,” jelasnya. Tidak hanya beresiko kematian, anak yang lahir dari pernikahan dini juga akan menjadi anak yang diistilahkan dengan lost generation. Lost generation diterangkan Sutrisno adalah anak yang tidak mempunyai kualitas IQ yang baik karena ibunya sendiri belum siap. “Kualitasnya IQ-nya ndak memadai, ndak sehat anaknya. Termasuk ibunya memiliki resiko kematian

sangat tinggi dan disarankan untuk harus sudah siap dulu baru menikah,” jelasnya. Terkait pernikahan dini di Kota Mataram, Sutrisno mengatakan angkanya cukup kecil. Pihaknya juga tidak melakukan pendataan terhadap pernikahan dini ini, pihaknya hanya mendapatkan laporan dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram. “Kita ndak merekam data itu, yang merekam dari Kemenag,” ujarnya. Secara umum ia menyebutkan pernikahan anak di bawah usia 20 tahun cukup kecil di Mataram. Sutrisno mengklaim setiap tahun ada peningkatan usia kawin di Kota Mataram. “Usia perkawinan meningkat dari tahun ke tahun. Sosialisasi dan orientasi kepada masyarakat dianggap cukup berhasil dengan meningkatnya usia kawin, tadinya di bawah 20 tahun dan sekarang di atas 20 tahun,” demikian Sutrisno. (ynt)

Target kedaulatan pangan menurut Panglima Kodam (Pangdam) IX Udayana Mayjen. TNI. Torry Djohar Banguntoro, erat kaitannya dengan pertahanan negara. “Karena cadangan pangan kita harus kuat, sehingga pertahanan bangsa kita tidak rapuh. Supaya kita tidak dilecehkan oleh negara luar,” kata Torry menjawab wartawan di selasela pameran alat utama sistem pertahanan (Alutsista), Rabu (4/2) di Lapangan Sangkareang, Mataram. Amanat Presiden Joko Widodo itu kini sedang dijalankan seluruh jajaran TNI, termasuk Kodam IX /Udayana yang membawahi wilayah Bali, NTB dan NTT. Di NTB sendiri, dijelaskannya, program ini sudah berjalan dan dilaksanakan Korem 162/WB melibatkan seluruh Kodim. ‘’Maka tidak heran, TNI sekarang turun ke sawahsawah, membantu pertanian masyarakat,’’ jelasnya. Hal ini memang harus dilakukan dan pihaknya merasa bertanggung jawab mem-

bantu memperkuat basis pangan masyarakat. Karena jangan sampai stok pangan berkurang, maka pertahanan negara akan rapuh ketika saatnya nanti dirong rong negara barat yang menginginkan kekayaan Indonesia. Bahkan tidak sekadar wacana, niat tidak baik negara- negara barat ini menurut Pangdam sudah mengarah pada ancaman. “Jika saatnya nanti negara kita digerogoti, kita akan dilecehkan. Ini yang TNI tidak inginkan,” terangnya. Perang memang tidak perang diinginkan negara dan rakyat mana pun. Tapi manakala itu terjadi di Indonesia, basis ketahanan pangan harus dikuatkan. Inilah ‘yang sedang dilakukannya bersama jajaran Kodam IX Udayana, khusus untuk NTB melibatkan Korem 162/WB. “Kami ingin membantu Gubernur, membantu pembangunan dan peningkatan sumber daya dengan mengawal swasembada pangan,” terangnya. (ars)

Investigasi KNKT Dari Hal. 1 ‘’Dari pihak KNKT pagi tadi (kemarin,Red) sudah berangkat dari Jakarta untuk melakukan investigasi,’’ ujar Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (4/ 2) siang kemarin. Sesuai ketentuan yang berlaku, tugas KNKT adalah melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi, memberikan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi kepada pihak terkait. Serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan transportasi. Pesawat Garuda GA 7040 tergelincir ketika mendarat di BIL, Selasa, 4 Februari 2015, sekitar pukul 17.52 Wita. Pesawat ATR 72-600 dengan registrasi PK GAG tersebut tergelincir di Runway 13, sekitar 15 meter selatan shoulder dan 1 kilometer sebelum Taxi Way A. Garuda GA 7040 dipiloti Richard Willems Alfon (capt pilot) bersama dua copilot, Andri Pranowo Bakti dan Rheza Ridwan, serta dua kru kabin: Nuning Ayuni Zubair dan Stefani Ariesta Limenas. Pesawat itu membawa 29 penumpang terdiri dari 28 penumpang dewasa dan satu bayi. Dalam insiden itu, semua

penumpang selamat. Agung mengatakan, untuk mengevakuasi pesawat itu otoritas bandara mendatangkan peralatan dari Bandara Ngurah Rai, Bali. Pasalnya, peralatan yang ada di BIL tak memungkinkan. Akibat kejadian tergelincirnya pesawat Garuda itu, dua penerbangan dari BIL pada Selasa, 3 Februari 2015, tertunda keberangkatannya. Yakni Citilink jurusan Surabaya dan AirAsia jurusan Kuala Lumpur. “Sedangkan yang mau landing di BIL sampai sekarang (siang kemarin,Red) masih belum bisa karena bandaranya ditutup,’’ tambahnya. Agung mengatakan, BIL akan segera dibuka jika sudah selesai dilakukan evakuasi pesawat. “Segera akan dibuka kalau nanti sudah dievakuasi, aman segera dibuka. Tim teknis sedang bekerja di lapangan,”ujarnya. Dijelskan, pesawat yang tergelincir itu ada dua kemungkinan alternatif evakuasi yang akan dilakukan. Pertama, bisa saja pesawat ditarik mundur ke runway. Jika tak memungkinkan maka pesawat bisa dievakuasi menjauh dari runway. Saat ini kondisi pesawat, semua rodanya masuk tanah sehingga perlu diangkat. (nas)

Jakarta (Suara NTB) Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan, partainya tidak pernah membuat komitmen mengusung Ketua KPK, Abraham Samad, sebagai calon wakil presiden pada Pemilu Presiden 2014. Hasto menegaskan hal itu menjawab pertanyaan Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman, pada Rapat Dengar Pendapat Umum, di ruang Komisi III DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (4/2). Turut hadir seorang yang diperkenalkan sebagai Samad, Zainal Thahir. Pada kesempatan itu, Harman bertanya apakah penetapan status tersangka dari KPK kepada calon Kepala Kepolisian Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, karena PDI Perjuangan tidak memenuhi komitmennya untuk mengusung Samad itu. Menjawab pertanyaan sejumlah anggota Komisi III,

Hasto menjelaskan, Samad beberapa kali bertemu dengan petinggi PDI Perjuangan menjelang Pemilu Presiden 2014. Pertemuan-pertemuan tersebut, kata dia, antara lain di satu apartemen, di rumah Samad, di lobi Bandara Adisucipto, Yogyakarta, serta di satu hotel. Menurut Hasto, pertemuan pertama di apartemen atas inisiatif Samad melalui seorang temannya, berinisial D1. “Pada pertemuan itu membicarakan beberapa kasus, tapi tidak ada deal,” kata Hasto. Hasto menegaskan, semua yang disampaikan itu adalah kebenaran di atas kebenaran. ”Saya siap mempertanggungjawabkan pernyataan saya secara hukum, politik, maupun etik,” katanya. Hasto menyatakan, ada korelasi antara pertemuanpertemuan itu dengan penetapan status tersangka Gunawan. (ant/Bali Post)

Pengisian Jabatan Lowong Tergantung Gubernur Dinas Pertamanan Anggarkan Rp 200 Juta Percantik Taman Sangkareang

Mataram (Suara NTB) Tahun 2015 ini, Dinas Pertamanan Kota Mataram akan mempercantik dan kembali menata Taman Sangkareang. Untuk mempercantik taman yang berada di samping Kantor Walikota Mataram ini, Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H. M. Kemal Islam mengatakan telah dianggarkan pihaknya sebesar Rp 200 juta. Kemal mengatakan anggaran Rp 200 juta ini nantinya untuk menambah vegetasi di taman yang menjadi ikon Kota Mataram. Selain vegetasi juga akan digunakan untuk pemasangan batu sikat dan pengadaan lampu hias yang akan dipasang di tiang-tiang taman. “Yang jelas kita tambah bunganya, potnya, lampu-lampu di pilar juga akan kita pasang. Nanti kita hitung ang-

garan yang Rp 200 juta itu sampai sejauh mana bisa digunakan,” jelasnya kepada Suara NTB, Rabu (4/2). Untuk fasilitas-fasilitas umum di ruang terbuka hijau (RTH) publik, Kemal mengatakan pihaknya juga tetap memperhatikan. Belum lama ini pihaknya memperbaiki fasilitas umum seperti toilet dan lainnya di Taman Udayana yang menghabiskan anggaran Rp 20 juta. Kemal menyebutkan ada dua jenis taman di Kota Mataram; taman aktif dan pasif. Untuk taman aktif akan disertai dengan penyediaan fasilitas umum seperti sarana bermain anak, toilet, dan lainnya. Sedangkan untuk taman pasif, Kemal mengatakan hanya sebagai hiasan kota dan tidak ditambah dengan fasilitas apapun. Untuk taman aktif seperti

Taman Sangkareang, Taman Selagalas, Taman Udayana, dan lainnya, pihaknya tetap memperhatikan penyediaan fasilitas umumnya sehingga masyarakat bisa melakukan berbagai kegiatan di tempat tersebut. Hanya saja yang belum diintervensi pihaknya adalah Taman Loang Baloq karena menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram. Untuk menjaga keberadaan fasilitas umum yang ada di taman aktif, pihaknya telah menempatkan petugas khusus. Seperti yang dilakukan di Taman Sangkareang, jumlah petugas telah ditambah dari tiga menjadi empat orang. Disamping itu, masyarakat juga diminta untuk ikut menjaga fasilitas publik yang ada di ruang-ruang terbuka hijau di Kota Mataram. (ynt)

Jangan Mau Dilecehkan Dari Hal. 1

Hasto: PDIP Tidak Pernah Berkomitmen Usung Samad

Tim Kesulitan Evakuasi Badan Pesawat Dari Hal. 1 Dan, akan langsung diterjunkan untuk mengevaluasi badan pesawat,’’ jelas Pujiono seraya menambahkan, posisi badan pesawat berada di run way 13. Disinggung terkait penyebab tergelincirnya pesawat Garuda GA-7040 tersebut, Pujiono mengaku belum bisa memastikan. Karena memang proses investigasi sampai saat ini masih terus dilakukan oleh tim dari KNKT bersama pihak maskapai dan dibantu oleh petugas PT. AP I BIL. Memang tersiar informasi roda depan pesawat tidak berfungsi. Namun itu baru dugaan saja. Belum bisa dipastikan kebenarannya. Sampai ada hasil investigasi yang dilakukan oleh tim. ‘’Nanti kalau proses investigasi sudah selesai, akan kita ungkap seluruhnya,’’ ujarnya. Pihaknya sejauh ini baru bisa memastikan kalau penyebab kecelakaan tersebut, tidak terkait dengan kondisi cuaca maupun unsur kelalaian dari pihak pilot. Pasalnya, kondisi cuaca saat kejadian berlangsung sedang bagus-bagusnya. Apakah itu kecepatan angin maupun faktor cuaca lainnya. Kemudian hasil tes urine terhadap pilot sendiri juga negatif. Begitu pula dengan kondisi run way bandara tidak ada masalah. Semua dalam kondisi yang baik. ‘’Jadi untuk faktor cuaca, kelalaian dari pilot serta kondisi fasilitas run way bandara, tidak ada kaitannya den-

gan kecelakaan ini,’’ tegasnya. Sementara itu Vice President Corporate Communications PT. Garuda Indonesia, Pujobroto, dalam relis yang diterima Suara NTB, mengaku kalau pihaknya sudah berkoordinasi KNKT dan DKUPPU untuk pelaksanaan pemindahan badan pesawat. Pemindahan badan pesawat juga akan melibatkan tim teknik Garuda Jakarta serta tim dari ATR Singapura. ‘’Adapun untuk seluruh 29 penumpang, termasuk satu orang bayi, dinyatakan selamat dan tidak ada yang mengalami luka. Seluruh penumpang turun secara normal melalui tangga pesawat,’’ jelasnya. Sementara evakuasi badan pesawat hingga berita ini ditulis, masih berlangsung. PT. AP I sendiri belum bisa memastikan sampai kapan proses evakuasi berlangsung. Lambannya Evakuasi Dikeluhkan Sementara itu, lambannya proses evakuasi dikeluhkan calon penumpang. Hingga kemarin, otoritas yang menangani insiden kecelakaan penerbangan itu belum juga mampu memberikan kepastian kapan aktivitas penerbangan di BIL bisa pulih. “Sepertinya, pengambilan keputusan yang oleh Angkasa Pura maupun Garuda yang lambat, dan peralatan yang dimiliki oleh BIL ini yang kurang memadai,” ujar Lalu Aksar Ansori, SP, salah seorang penumpang yang telantar di BIL akibat in-

siden tergelincirnya pesawat Garuda tersebut. Aksar , Ketua KPU NTB, mengaku harus berangkat ke Jakarta untuk menghadiri rapat pimpinan KPU RI bersama KPU Provinsi se-Indonesia di Jakarta kemarin. Ia seharusnya sudah berangkat pada pukul 06.50 Wita, lalu penerbangan kembali ditunda pada pukul 13.50 Wita, lalu ditunda lagi hingga pukul 19.45 Wita kemarin. “Tapi ini pun belum pasti ini katanya. Sedang menunggu di BIL. Saya menunggu dari jam 12.00,” ujarnya kepada Suara NTB, Rabu sore kemarin. Namun, Aksar mengaku nasibnya masih lebih baik ketimbang penumpang-penumpang tujuan Lombok yang telantar di bandara-bandara di daerah-daerah lain di Indonesia. “Saya masih mending, ini mereka yang di Jakarta, yang dari kemarin. Itu juga tidak jelas mau diapakan, terus apakah dia ini suruh ganti rugi semua, tapi ini semua orang disuruh menunggu tanpa ada kompensasi,” ujarnya. Dikonfirmasi terpisah, Nurjanah, salah seorang penumpang pesawat Lion Air tujuan Surabaya-Lombok juga mengaku harus menginap di Bandara Juanda, nyaris tanpa kepastian. Seperti halnya Aksar, Nurjanah dan para penumpang lainnya yang senasib juga berkali-kali dijanjikan akan berangkat, namun terus menerus diundur tanpa kepastian. (kir/aan)

Mataram (Suara NTB) Setelah mutasi yang dilakukan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi tanggal 28 Januari lalu menyisakan banyak posisi eselon III yang lowong. Apalagi, sebagian besar pejabat eselon III yang dimutasi tersebut mendapat promosi jabatan ke eselon II, baik sebagai kepala biro atau kepala dinas. Sekda NTB H. Muhammad Nur, SH, MH, mengaku, siap melakukan pengisian terhadap beberapa posisi yang lowong. Bahkan, nama-nama pejabat yang akan mengisi posisi yang lawang sudah dipersiapkan Baperjakat. ‘’Kalau lowong kan pasti diisi. Cuma prosesnya kapan. Stok ada baperjakat itu dan tinggal ditempatkan saja,’’ seloroh Sekda yang dikonfirmasi di Kantor Gubernur NTB, Rabu (4/2). Meski demikian, pihaknya tidak tahu kapan pelak-

sanaan mutasi dilakukan, karena sepenuhnya merupakan hak prerogatif Gubernur NTB. Baginya, semakin cepat mutasi dilakukan akan semakin baik, karena menyangkut masalah kinerja di satu SKPD. Hal senada disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Latihan NTB Drs. H. Muh. Suruji. Pihaknya masih menunggu instruksi dari Gubernur NTB untuk mempersiapkan mutasi. Malahan mantan Kepala Kepegawaian Daerah Lombok Timur ini tidak terlalu banyak komentar soal mutasi. Menurutnya, Gubernur NTB tidak terlalu senang berita mutasi dinaikkan di media. ‘’Kalau soal mutasi diberitakan, biasanya Pak Gubernur menunda mutasi,’’ selorohnya, seraya menambahkan, mutasi akan dilakukan dalam waktu dekat ini. (ham)

Regulasi Tak Pasti, Substansi Terabaikan Dari Hal. 1 Politisi yang masuk dalam bursa bakal calon Bupati Lombok Tengah ini mengutarakan, setiap daerah memiliki karakteristik masing-masing. Dengan demikian, program dan kebijakan yang ditawarkan oleh masing-masing kandidat di tiap daerah juga tentunya akan bervariasi. Ia mencontohkan di Lombok Tengah saat ini nyaris tidak ada kandidat yang berani menawarkan gagasan besar untuk memajukan daerah tersebut. Padahal, menurutnya Lombok Tengah saat ini memiliki problem serius yang harus bisa dijawab oleh kandidat yang akan tampil. Ruslan menilai, daerah dengan potensi luar biasa besar itu harusnya dapat dikelola dengan baik. Lombok Tengah memiliki Bandara Internasional Lombok, IPDN serta kawasan pariwisata berkelas yang diminati oleh investor-investor besar. Namun, potensi besar, plus dukungan kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, seolah kontras dengan posisi IPM Lombok Tengah yang saat ini berada di urutan kesembilan dari sepuluh kabupaten/kota di NTB. ‘’Seperti tidak ada pengaruhnya. Konektivitas program

itu tidak nyambung, dengan swasta juga sama,’’ ujarnya. Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, SP menjelaskan bahwa pihaknya beserta jajaran KPU kabupaten/kota hingga saat ini masih tetap berpegang pada jadwal semula, di mana pemungutan suara Pilkada di enam kabupaten/kota (Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara) akan digelar pada 16 Desember 2015. Menurut Aksar, saat ini undang-undang Pilkada telah ditandatangani Presiden. Selain itu, juga telah ada kesepakatan antara Presiden dan DPR terkait revisi undang-undang tersebut. Proses revisi pun, dijadwalkan paling lambat tanggal 18 Februari 2015 yang memungkinkan jadwal semula tetap berlaku. Kalaupun mengacu pada wacana yang dikembangkan di DPR, bahwa Pilkada serentak akan dimundurkan pada Februari 2016, hal itu tidak akan berpengaruh banyak. “Artinya, kan tetap saja menggunakan tahapan sejak 2015. Anggaran yang ada kan tetap juga. Kalau Februari 2016, kita tujuh kabupaten/kota. Tapi sampai sekarang, posisi kita masih tetap 2015,’’ pungkasnya. (aan)

Calon Penumpang Telantar Dari Hal. 1 Setelah pihak maskapai bersangkutan membatalkan jadwal penerbangan. Akibat, dari ditutup penerbangan di BIL. Beberapa penumpang mengaku cukup kecewa dengan kondisi yang terjadi. Tapi juga mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang penutupan penerbangan sudah menjadi kebijakan dari pengelolal bandara. ‘’Mau gimana lagi, kita tidak bisa berbuat apa-apa,’’ aku salah satu penumpang. Hanya saja, ia mengaku cukup menyayangkan ketidakjelasan informasi dari pihak pengelola bandara perihal jadwal penerbangan. Pasalnya, ada informasi kalau penerbangan akan dibuka pagi hari. Beberapa jam kemudian ada informasi kalau penerbangan akan dibuka siang hari. Terakhir masuk lagi informasi kalau penerbangan baru akan dibuka sore hari. ‘’Ketidakpastian informasi yang membuat kita bingung,’’

keluhnya. Beberapa penerbangan yang dipastikan batal diantaranya, Wings Air IW1851 tujuan Denpasar, Lior Air JT177 tujuan Surabaya serta Air Asia QZ7831 juga dengan tujuan Surabaya. Termasuk Asia Asia AK 309 tujuan Kuala Lumpur. Sementara beberapa maskapai lain memilih untuk menunda. Sembari menunggu kepastian dari pengelola bandara. Terkait hal itu, General Manager (GM) PT. Angkasa Pura (AP) I BIL, Pujiono, bisa memaklumi psikologi calon penumpang. Hanya saja kebijakan penutupan penerbangan dilakukan, semata-mata demi keselamatan. Lagi pula penutupan penerbangan hanya bersifat sementara saja. Kalau badan pesawat Garuda GA7040 sudah bisa dievakuasi ke apron, maka penerbangan sudah bisa dibuka kembali. Ia juga menegaskan kalau tidak seluruh penerbangan yang ditutup. Beberapa pen-

erbangan sudah mulai dibuka. Tapi hanya untuk jenis pesawat tertentu saja. Mengingat, sisa panjang run way yang tersedia tinggal sekitar 1.740 meter lagi. Dengan kata lain, penerbangan yang sudah dibuka hanya untuk pesawat jenis ATR ke bawah. Kalau jenis pesawat yang lebih besar lagi, memang belum diizinkan. Lantaran butuh run way yang lebih panjang lagi. ‘’Kita sudah minta slot jadwal kembali ke Jakarta. Dan, penerbangan untuk pesawat jenis tertentu sudah dibuka kembali. Sedangkan untuk jenis pesawat lainnya, masih harus menunggu proses evakuasi badan pesawat yang tergelincir selesai dilakukan. Atau sampai kondisi run way dinyatakan benar-benar aman,’’ ujarnya. Lalu sampai kapan proses evakuasi akan dilakukan, Pujiono mengaku belum bisa memastikan. Tapi yang jelas, pihaknya tetap berupaya semaksimal mungkin untuk

mengevakuasi badan pesawat. Supaya kondisi penerbangan bisa kembali normal. ‘’Tadi (pagi kemarin) sudah ada pesawat Garuda yang mendarat. Yang mengangkut tim dari KNKT serta teknis maskapai serta peralatan untuk evakuasi badan pesawat. Dan, saat ini sudah mulai bekerja,’’ katanya. LimaPenerbanganDibatalkan Sementara dari Denpasar, Bali dilaporkan, sedikitnya lima penerbangan Bali-Lombok dibatalkan karena bandara tujuan masih ditutup sementara setelah pesawat Garuda Indonesia tergelincir, pada Selasa (3/2) lalu. Co-General Manajer PT Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, I Gusti Ngurah Ardita, di Denpasar, Rabu (4/2), menjelaskan, pembatalan jadwal penerbangan itu mengingat hingga Rabu sore, BIL masih ditutup sementara. Petugas setempat tengah berupaya mengevakuasi pesa-

wat terbang Garuda Indonesia yang tergelincir. Dia menjelaskan, lima jadwal penerbangan itu yakni penerbangan Wings Air sebanyak empat penerbangan dengan nomor penerbangan IW1852, IW-1850, IW-1848, dan IW-1962. Garuda Indonesia nomor penerbangan GA-7040 juga dijadwal ulang. Selain lima jadwal penerbangan yang dibatalkan itu, satu jadwal yakni dari Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-436 harus dijadwal ulang menjadi pukul 15.50 WITA. Namun penjadwalan ulang tersebut masih belum bisa dipastikan mengingat menunggu evakuasi badan pesawat Garuda Indonesia yang tergelincir. Selasa sore (3/2), dua maskapai penerbangan juga membatalkan penerbangan dari Pulau Dewata menuju Lombok, yakni Wings Air nomor penerbangan IW-1962 dan Garuda Indonesia nomor penerbangan GA-7030. (kir/ant/Bali Post)

Kamis, 5 Februari 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Presiden Janji Selesaikan Konflik BG Pekan Depan Jakarta (Suara NTB) Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menyelesaikan konflik terkait Komjen Pol Budi Gunawan (BG) pekan depan menyangkut batal dilantiknya BG sebagai Kapolri. ‘’Saya selesaikan semuanya minggu depan,’’ kata Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu, di sela-sela Rapat Koordinasi Badan Narkotika Nasional (BNN). Sebelumnya Ketua Tim 9 Syafi’i Ma’arif menyatakan telah dihubungi Presiden secara langsung terkait batalnya pelantikan BG dan disebutkan hal itu akan diumumkan pada waktu yang tepat. Jokowi sendiri beralasan masih ada hal lain yang harus dituntaskannya terlebih dahulu sehingga persoalan itu akan diselesaikannya pekan depan. “Ada yang harus diselesaikan dulu, yang harus dirampungkan. Biar semuanya,” kata Jokowi. Presiden rencananya akan melakukan kunjungan ke luar negeri mulai 5 hingga 9 Februari 2015 ke sejumlah negara ASEAN di antaranya Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Oleh karena itu, diperkirakan Presiden akan mengumumkan keputusan setelah kembali dari lawatannya ke luar negeri itu. Ketua Tim 9 Syafi’i Ma’rif sendiri telah memastikan BG tidak dilantik menjadi Kapolri ketika pada Selasa (3/2) malam Presiden meneleponnya. Ia menyarankan agar persoalan itu bisa segera dituntaskan disamping juga menyarankan agar dicari calon Kapolri yang sedikit tersangkut masalah.

(ant/Bali Post)

Joko Widodo

Bahas Soal KPK-Polri dengan KIH Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengakui pertemuan dengan para petinggi KIH dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membahas soal kisruh yang terjadi antara KPK dengan Polri. ‘’Ya saya enggak perlu tutup-tutupi ya masalah KPKPolri,’’ kata Jokowi . Pertemuan yang dilangsungkan pada Selasa (3/2) lalu, diikuti oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketum Hanura Wiranto, Ketum PKB Muhaimin Iskan-

dar, Ketum PKPI Sutiyoso, dan Ketum PPP Romahurmuziy. Ketum NasDem Surya Paloh tidak bisa hadir dan diwakili oleh Sekjen NasDem Patrice Rio Capella. Pada pertemuan itu para petinggi KIH memberikan saran-saran kepada Jokowi di antaranya tentang rencana pelantikan Komjen Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri. KIH meminta Presiden Jokowi agar tetap menghormati proses hukum yang berlaku dan mengambil keputusan setelah proses praperadilan Komjen Budi Gunawan selesai. Merespon hal itu, Jokowi mengakui bahwa proses hukum dan politik sama pentingnya sehingga keduanya harus berjalan beriringan. “Dua-duanya, semuanya harus beriringan,” katanya. Jokowi menegaskan akan merampungkan penyelesaian kasus itu pekan depan sekembalinya dari kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara ASEAN pada 5-9 Februari 2015. “Minggu depan itu bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, atau Sabtu. Tidak lama tapi memang ada yang harus saya rampungkan dulu,” katanya. (ant/Bali Post)

Presiden Minta Pilkada Serentak 2015 Disiapkan dengan Baik Jakarta (Suara NTB) Presiden Joko Widodo meminta agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang akan berlangsung pada September mendatang disiapkan dengan baik termasuk dari sisi administrasi dan juga keuangan. “Harapan Presiden dengan diputuskannya Undang-Undang ini, berharap tidak terganggunya proses penganggaran dan pembangunan di daerah baik laporan pertangungjawaban. Kemendagri, Kemenkumham, koordinasi dengan KPU dan DPR pelaksanaan pilkada serentak September 2015 di 204 pilkada, 10 provinsi sisanya kabupaten dan kota,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo usai sidang kabinet di Istana Presiden Jakarta, Rabu (4/2). Ia mengatakan pemerintah menyiapkan sejumlah hal terkait disetujuinya Perppu menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 terkait bila ada revisi dari DPR RI. Aturan itu mengatur tentang pelaksanaan pilkada serentak. Menurutnya masih ada sejumlah hal yang menjadi pembahasan. “Diperlukan Ampres (amanat presiden-red) bila ada pembahasan revisi. Daftar inventarisir masalah juga sudah disiapkan. (sejumlah hal yang masih akan dibahas terkait -red) pasangan paket, politik dinasti, keserentakan pelaksanaan pilkada 2015 dan ambang batas suara,” kata Mendagri. Mengenai anggaran, kata Tjahjo, Kementerian Keuangan sudah menyutujui tambahan anggaran yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum termasuk apabila terjadi dua putaran dalam pilkada. “Posisi pemerintah

Selat Karimata dan Laut Jawa terus berlanjut, dimana kapal SAR dan penyelam telah dikerahkan dalam upaya pencarian penumpang dan serpihan pesawat di sekitar lokasi tersebut. Pada Selasa (3/2) pagi, penyelam SAR telah berhasil mengevakuasi sebanyak enam jenazah yang diduga adalah penumpang pesawat QZ8501 dan ditemukan di dasar Laut Jawa dekat area di mana potongan badan pesawat ditemukan. Sementara itu, operasi SAR di Selat Makassar terus berlangsung, didukung oleh kapal SAR, “sea riders”, serta perahu karet untuk mengobservasi area pencarian di sekitar perairan Mamuju, Sulawesi Barat, sampai ke perairan Pinrang dan Pulau Selayar, Sulawesi Selatan. Nelayan yang ikut mem-

bantu pada Selasa (3/2) pagi juga berhasil mengevakuasi satu jenazah yang diduga adalah penumpang pesawat QZ8501 di bibir pantai Pinrang, Sulawesi Barat. Melalui kesempatan ini, AirAsia juga ingin mengimbau

PILKADA SERENTAK 2015 - Mendagri Tjahjo Kumolo memberi keterangan pers seusai mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2). (ant/Bali Post)

Tjahjo Kumolo Sudah Diperiksa Terkait Abraham Samad Jakarta (Suara NTB) Bareskrim Mabes Polri sudah memeriksa politisi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo sebagai saksi terkait dugaan bahwa Abraham Samad melakukan pertemuan dengan pihak berperkara di KPK. “Pak Tjahjo diperiksa beberapa waktu lalu, penyidik bilang sudah diperiksa, sudah di-BAP,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Rikwanto di Mabes Polri, Rabu. (4/2). Namun Rikwanto tidak tahu pasti kapan tanggal tepatnya pemeriksaan Tjahjo di

91 Jenazah Pesawat AirAsia QZ8501 Telah Dievakuasi Jakarta (Suara NTB) Sebanyak 91 jenazah yang merupakan korban dari pesawat AirAsia QZ8501 telah berhasil dievakuasi dan sebagian besar dari jumlah tersebut juga telah berhasil diidentifikasi tim Disaster Victim Identification (DVI) Mabes Polri. Siaran pers maskapai AirAsia Indonesia yang diterima di Jakarta, Rabu (4/2)pagi, menyebutkan berdasarkan informasi per 3 Februari 2015 pukul 22.00 WIB, Basarnas mengonfirmasi telah mengevakuasi sebanyak 91 jenazah. Dari jumlah itu, sebanyak 64 jenazah telah teridentifikasi oleh tim DVI Polri, 13 jenazah masih dalam proses identifikasi dan 14 jenazah belum tiba di RS Bhayangkara, Surabaya. Rilis itu juga menyebutkan, operasi SAR di area fokus pencarian di sekitar

menunggu pengajuan surat resmi kalau Komisi 2 mengajukan pembahasan adanya revisi UU terkait undang-undang itu,” paparnya. Pemerintah mengharapkan sebelum akhir masa persidangan DPR RI sudah ada tanggapan mengenai apakah ada revisi atau tidak. “Data pemilih juga sudah disiapkan, data pileg dan pilpres kemarin. Keamanan kita terus berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI agar pilkada berjalan dengan baik,” kata Mendagri. (ant/ Bali Post)

masyarakat untuk hanya mengacu pada informasi yang diberikan secara resmi oleh Basarnas dan DVI Polri untuk mengetahui perkembangan pencarian, evakuasi, dan identifikasi penumpang QZ8501. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

JENAZAH - Tim SAR mengangkat jenazah yang diduga salah seorang korban pesawat AirAsia QZ8501 saat tiba di RS Bhayangkara Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (3/2) lalu.

Bareskrim. Ia menjelaskan, pemeriksaan Tjahjo dilakukan sebelum penyidik Bareskrim memeriksa Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Selasa (3/2). “Tidak berbarengan dengan Hasto, sebelum Hasto (diperiksa),” kata Rikwanto. Namun pemeriksaan Menteri Dalam Negeri oleh penyidik Bareskrim tersebut sama sekali tidak diketahui oleh awak media. Saksi pertemuan antara Abraham Samad dengan sejumlah pengurus politik Supriyansah atau Anca, mengaku Tjahjo Kumolo turut

hadir dalam pertemuan yang dilakukan ketua KPK tersebut di apartemennya. Sebelumnya, Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia M Yusuf Sahide melaporkan Abraham Samad ke Bareskrim Mabes Polri berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/75/1/2015 Bareskrim tertanggal 22 Januari 2015. Yusuf menduga Abraham kerap beraktivitas politik dengan bertemu pengurus partai politik di luar ranah tugas pokok fungsi sebagai pimpinan KPK. Abraham terancam dijerat Undang-Undang KPK Pasal

36 junto Pasal 65 UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK terkait melakukan pertemuan dengan pihak yang perkaranya ditangani KPK. Yusuf melaporkan Abraham berdasarkan informasi melalui Blog Kompasiana berjudul “Rumah Kaca Abraham Samad”. Artikel itu mengungkapkan Abraham Samad pernah beberapa kali bertemu dengan petinggi parpol dan membahas beberapa isu termasuk tawaran bantuan penanganan kasus politisi Emir Moeis yang tersandung perkara korupsi. (ant/Bali Post)

Hasto Paparkan Testimoni di Komisi III Jakarta (Suara NTB) Hasto Kristiyanto memenuhi undangan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI dengan agenda membahas dugaan penyalahgunaan wewenang Ketua KPK, Abraham Samad. Hasto menegaskan kehadirannya dalam RDUP kali ini adalah dalam kapasitas pribadi, bukan sebagai Plt Sekjen PDI Perjuangan. Dalam rapat yang digelar pada Rabu mulai pukul 14.00WIB, Komisi III DPR RI meminta keterangan terkait pertemuan Abraham Samad dengan petinggi PDIP yang membicarakan masalah calon wakil presiden. ‘’Saya dapat undangan dari Komisi III DPR RI. Sebagai warga negara yang baik, saya penuhi undangan itu,’’ kata Hasto di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (4/2). Ia mengaku akan memberikan keterangan kepada Komisi III DPR RI dengan sebenar-benarnya tentang pertemuan tersebut. Hasto menegaskan bahwa Tjahjo Kumolo hanya menghadiri pertemuan sekali dan pada pertemuan pertama tersebut tidak membahas masalah cawapres. ‘’Pertemuan pertama memang dihadiri Pak Tjahjo dan saya. Saat pembicaraan tentang pencapresan, Tjahjo tidak hadir. Tjahjo hadir pada pertemuan pertama,’’ kata dia. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

Hasto Kristiyanto

Bripka EW Tembak Selingkuhan Istri Jayapura (Suara NTB) Seorang anggota polisi Polres Tolikara, Papua berinisial Bripka EW menembak pria selingkuhan istrinya di halaman sebuah hotel kelas melati, di Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura pada Rabu pagi sekitar pukul 10.20 WIT. ‘’Penembakan itu terjadi di halaman parkir hotel kelas melati di daerah Entrop, Distrik Jayapura Selatan dengan terduga pelaku Bripka EW terhadap korban berinisial RA (32) yang berstatus PNS Kabupaten Pegunungan Bintang,’’ kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Patrige di Kota Jayapura,

Rabu (4/2) siang. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, kata Patrige, peristiwa itu bermula ketika RA datang ke hotel bersama istri pelaku (berinisial AIW), kemudian memesan sebuah kamar. RA turun dari kendaraan sedangkan AIW masih di mobil. “Bripka EW datang dan langsung menembak korban RA pada paha kirinya, kemudian pelaku melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor,” katanya. Korban dilarikan ke RS DR Soedibyo Sardadi TNI AL di Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. “Jadi, setelah ditembak oleh EW, korban RA diantar oleh AIW ke rumah sakit TNI AL,” katanya.

Mengenai langkah hukum yang dilakukan oleh polisi, kata Patrige, anggota Polres Jayapura Kota setelah mendapatkan informasi awal langsung menuju ke TKP yang dipimpin oleh Kapolsek Jayapura Selatan Kompol Y Takamully. “Pukul 11.30 WIT, anggota Identifikasi Polres Jayapura Kota tiba di TKP yang dipimpin oleh Iptu Pit Hein, selanjutnya melakukan olah TKP,” katanya tanpa menjelaskan keberadaan Bripka EW. “Kasus penembakan tersebut terjadi karena korban selingkuh dengan istri pelaku,” tambah Patrige. (ant/Bali Post)