Snt05112014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

RABU, 5 NOVEMBER 2014

16 HALAMAN NOMOR 202 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ars)

PATROLI – Tiga pasukan berkuda dari Unit Satwa Polda NTB patroli di Jalan Pendidikan Mataram, setelah sempat keliling ke sejumlah ruas jalan Mataram. Selain menggunakan kendaraan patroli roda dua dan roda empat, aparat menjaga keamanan di Mataram khususnya menggunakan satwa yang sudah dilatih khusus.

Kasus Terminal Haji BIL

Ditreskrimsus Panggil Direktur PT. SKA sebagai Tersangka Mataram (Suara NTB) Penyelesaian berkas perkara dugaan korupsi pada proyek Terminal Haji BIL (Bandara Internasional Lombok) mengerucut pada pemeriksaan tersangka.

Secara bertahap enam tersangka yang sudah dipanggil akan diperiksa.

Sementara ini tim penyidik Ditreskrimsus Polda NTB sudah melayangkan panggilan untuk Direktur PT. SKA, YA untuk diperiksa sebagai tersangka.

Panggilan kepada YA merupakan yang pertama kali, sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Ia akan dimintai keterangan dalam pekan ini, terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada terminal haji di kompleks BIL itu, sebab ditemukan in-

TO K O H

dikasi penyimpangan berujung pada indikasi kerugian negara pada beberapa item pekerjaan.

Selain YA dipanggil juga konsultanperencana.‘’Jadidalamsekali panggilan ini kami layangkan untuk rekanan pelaksan,’’ kata Kasubdit III Tipikor Dit Reskrimsus Polda NTB, AKBP Nurodin,

SIK, Selasa (4/11) kemarin.

Selain YA, akan dipanggil juga tersangka berinisial LA, yang juga berasal dari PT SKA. Pemeriksaan juga dalam rangka memperkuat terkait temuan pada proyek yang bermasalah sejak perencanaan itu, Bersambung ke hal 5

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 trans) H. Zaenal di Mataram, Selasa (4/11), Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 mengatakan para TKI di luar negeri itu terDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Di12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 snakertrans) NTB mencatat sebanyak 2.699 sangkut berbagai masalah di antaranya gaji 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 orang TKI asal daerah ini tersangkut berb- yang tidak dibayar oleh majikan atau peru12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 agai masalah di luar negeri. Kepala Bidang sahaan, kemudian lari dari majikan, penga12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas niayaan, dan terlibat perbuatan kriminal.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker- Bersambung ke hal 5 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

2.699 TKI NTB Bermasalah di Luar Negeri

Surati Kementerian Kehutanan MENENTUKAN kerugian negara pada kasus pembebasan lahan di kawasan hutan lindung Kedaro, Sekotong, Lombok Barat, dipastikan masih alot. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berkompeten di bidang audit kerugian negara, sampai saat ini masih mencari data pendukung, untuk menentukan pola perhitungan kerugian negara.

Langkah yang ditempuh BPK, dengan bersurat ke Kementerian Kehutanan dalam rangka mengecek status tanah seluas 10 hektar tersebut. Tujuannya untuk memastikan, apakah lahan di Kedaro itu memang masuk kawasan hutan lindung atau tidak. “Saya sudah koordinasi ke Jakarta, karena masih banyak data – data yang diperlukan, sehingga mana data paling valid, itu kami gunakan,” kata Kepala BPK RI Perwakilan NTB Eldy Mustafa, Selasa (4/11) kemarin.

Dalam rangka memastikan bahwa tanah itu masuk kawasan hutan lindung, surat permintaan BPK itu, juga lebih khusus untuk melihat status tanah itu, benar tidak terdaftar di Kementerian Kehutanan.

Bersambung ke hal 5

Soal Dana SPPD DPRD NTB

Anggota Dewan Minta Kesempatan Klarifikasi Mataram (Suara NTB) Kalangan DPRD NTB meminta pihak Inspektorat Provinsi NTB memberikan kesempatan kepada anggota DPRD NTB maupun yang pernah menjadi anggota DPRD NTB untuk melakukan klarifikasi atas informasi kerugian keuangan daerah yang ditemukan dalam pemerik-

saan Inspektorat. ‘’(Inspektorat) harus kasih dewan kesempatan untuk mengklarifikasi,’’ ujar Anggota DPRD NTB, Ir. Made Slamet, yang dikonfirmasi Suara NTB Selasa (4/ 11) kemarin.

Bersambung ke hal 5

I Made Slamet (Suara NTB/dok)

Kabupaten/Kota Pertanyakan Indikator Penilaian

Angka Kemiskinan di KLU 34,63 Persen Eldy Mustafa (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) Masih tingginya angka kemiskinan di NTB menjadi pertanyaan besar bagi pemerintah daerah di NTB, baik provinsi dan kabupaten/kota. Masing-masing daerah mempertanyakan apa yang menjadi indikator penilaian dalam menentukan masyarakat yang masih miskin dan tidak. Sementara di satu sisi, daerah beranggapan kondisi masyarakat yang dikatakan miskin tidak seperti data yang dipublikasikan pemerintah atau Badan Pusat Statistik (BPS).

Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) kemiskinan yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB yang dipimpin H. Muh. Amin, SH, MSi, Selasa (4/11).

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ars)

BERLANJUT - Pengerjaan proyek Terminal Haji BIL terus berlanjut. Sejalan dengan itu proses hukum proyek senilai Rp 7,1 miliar ini berlanjut juga.

SAMBUTAN - Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin saat memberikan sambutan pada rakor kemiskinan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (4/11).

SUARA NTB Rabu, 5 November 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Razia BPOM

Pedagang Sembunyikan Kosmetik di Tumpukkan Kardus Buat Tanggul Sementara MENGANTISIPASI perubahan cuaca ekstrim menjelang akhir tahun seperti gelombang pasang, Kelurahan Ampenan Selatan meminta masyarakat untuk membuat tanggul sementara yang berasal dari tumpukkan karung yang berisi pasir. Hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi awal. Demikian disampaikan Lurah Ampenan Selatan, Sudirman saat dikonfirmasi ketika mengikuti Bimtek di Lesehan Bumi Gora, Selasa (4/11).

Disebutkan, sedikitnya (Suara NTB/dok) 1.500 karung diberikan oleh Sudirman Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram yang disiapkan untuk membuat tanggul. Menurutnya, langkah itu lebih dari upaya mengantisipasi, selain terus berkoordinasi dengan BPBD untuk langkah selanjutnya. “Terhadap masyarakat khusus para nelayan, sudah saya ingatkan menjelang musim hujan agar mulai waspada,” imbuhnya.

Secara keseluruhan masyarakat yang berada sepanjang pantai mulai dari Brimod hingga Pantai Banjar, rawan terhadap terjangan gelombang. “Hampir sepanjang pantai itu sangat rawan,” akunya. Kendati demikian, Sudirman merasa bersyukur Pemkot Mataram sudah merelokasi masyarakat khususnya di Penghulu Agung. Dari sisanya yang ada, sedikitnya 19 kepala keluarga yang sudah direlokasi ke BTN Nelayan. “Alhamdulillah, 19 KK itu yang terakhir,” sebutnya seraya menambahkan, yang paling penting saat ini adalah bagaimana pihaknya terus mensosialisasikan kepada masyarakat, agar waspada dengan situasi dan kondisi cuaca saat ini.

Beberapa upaya dilakukan, ia berharap masyarakat khususnya di Kelurahan Ampenan Selatan, bisa merasakan hidup aman, nyaman atau tidak cemas lagi dengan perubahan cuaca sekalipun. Selain itu, pemerintah juga tidak lagi merasa terbebani baik dari kondisi masyarakat bahkan dari sisi anggaran. Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada bila sewaktu – waktu ada perubahan cuaca. “Maulah kita lihat masyarakat bisa hidup tenang, aman dan nyaman seperti masyarakat di tengah kota,” harap Sudirman. (cem)

Pemkot Harus Tegas KALANGAN Komisi I DPRD Kota Mataram mendukung rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Mataram terkait LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang merekomendasikan agar tenaga kontrak pada Dinas Pertamanan dipecat lantaran terbukti keterlibatannya dalam membuat kuitansi palsu pajak reklame.

Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, Fuad Sofian Bamasaq, SH., kepada Suara NTB via ponsel, Se(Suara NTB/dok) lasa (4/11) kemarin menilai Fuad Sofian Bamasaq ulah oknum tenaga kontrak yang membuat kwitansi pajak reklame palsu dapat merusak citra Pemkot Mataram. untuk itu, politisi PDI Perjuangan ini menyarankan kepada Pemkot Mataram untuk segera menyikapi LHP Inspektorat dengan melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi SKPD tersebut.

Karena, lanjutnya, kalau tidak ada tindakan tegas, hal itu dikhawatirkan bisa terulang kembali di belakang hari. ‘’Kami mendukung rekomendasi Inspektorat supaya tidak terjadi kepada yang lain,’’ ujarnya. Fuad menilai tindakan yang dilakukan oknum tenaga Kontrak di Dinas Pertamanan Kota Mataram itu sebagai tindakan indisipliner.

Sanksi tegas kepada oknum tenaga kontrak itu nantinya diharapkan dapat menjadi shock therapy agar seluruh pegawai lingkup Pemkot Mataram tidak bermain-main dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu, kata Fuad, perlu ada gerakan untuk meningkatkan disiplin kerja para pegawai. Kedisiplinan juga harus diterapkan dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksinya masing-masing.

Karena bagaimanapun, tegas Fuad, seharusnya tenaga kontrak tidak boleh membuat kwitansi. (fit)

Pengurusan Perizinan di Kelurahan

Walikota: Sarana dan SDM Harus Disiapkan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram berencana untuk mendelegasikan pengurusan perizinan khususnya izin mendirikan pondokan atau kos melalui kelurahan. Pendelegasian kewenangan ke tingkat kelurahan ini menurut Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh perlu dipersiapkan sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia (SDM). Ia menyampaikan beberapa kewenangan bisa dilimpahkan dengan berbagai pertimbangan.

Hal ini menurut Walikota sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di Pemkot Mataram dimana Pemkot Mataram dijadikan pilot project oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait hal ini. “Beberapa kewenangan yang ada kita serahkan ke camat maupun lurah.

Saya minta pendalaman terhadap pendelegasian ini. Kita tidak hanya ingin penguatan lewat regulasi tapi dalam praktek pelaksanaan tidak maksimal,” jelasnya pada saat menghadiri Bimtek Administrasi Pertanahan dan Sosialisasi Perwal Nomor 6 Tahun 2004 tentang Juklak Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Penyelenggaraan Pondokan, Selasa (4/11).

Meski demikian terkait perizinan ini, Walikota mengatakan tetap harus bersifat koordinatif dengan SKPD lainnya.

Apalagi persoalan mendirikan bangunan harus ada keterlibatan Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan, Badan Lingkungan Hidup maupun BPMP2T. “Perizinan tidak cukup hanya oleh kelurahan,” ujarnya. Yang ditekankan Walikota adalah bagaiman lurah bisa mengawasi pondokan yang ada di wilayahnya. Apalagi saat ini semakin banyak pendatang dan tinggal di pondokan. “Supaya lebih efektif kaitannya dengan pengawasan dan pembinaan, urusan pondokan didelegasikan kepada kelurahan setempat,” jelasnya.

Walikota menyampaikan pendelegasian ini untuk mengoptimalisasi pelayanan publik. Tapi sebelumnya harus diukur dan dievaluasi kewenangan-kewenangan tersebut sejauh mana bisa dilaksanakan secara optimal dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Jika nanti pengurusan perizinan diserahkan ke kelurahan, di kantor kelurahann itu harus diperhatikan dan disiapkan loket yang representatif, ruang tunggu warga yang mengurus perizinan, dan SDM. Untuk SDM, staf di Sekretariat Daerah (Setda) bisa ditempatkan di kelurahan agar fokus dalam pelayanan masyarakat. (ynt)

Mataram (Suara NTB) – Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Mataram bersama tim gabungan dari Diskoperindag, Satpol PP Provinsi NTB dan Kota Mataram merazia dua titik. Dari Pasar Pagesangan dan Dasan Agung ditemukan kosmetik berbahaya dan tanpa izin edar.

Seorang pedagang di Pasar Dasan Agung yang panik, menyembunyikan kosmetik miliknya di dalam tumpukkan kardus dan gerobak.

Pantauan Suara NTB, tim mulai menyasar Pasar Dasan Agung sekitar pukul 09.25 wita, satu persatu pedagang kosmetik disambangi. Rupanya, pedagang yang disasar tersebut merupakan pedagang yang sudah mendapatkan pembinaan beberapa waktu lalu. Namun, dari hasil razia tim menemukan produk kosmetik berbahaya dan tidak memiliki izin edar.

Tim dari BPOM, Diskoperindag dan Sat Pol PP sempat kewalahan mencari produk kosmetik dimaksud. Pasalnya, pedagang menyembunyikan barang miliknya di tumpukkan kardus dan gerobak terkunci rapat.

Anisa mengaku takut den-

gan razia tersebut, sehingga bergegas menyembunyikan barang – barang kosmetik miliknya. Pengalaman dulu, sempat barangnya disita oleh petugas karena dinilai menyalahi aturan. “Lasingan takut kayak kemarin itu (Beberapa waktu lalu,red),” katanya saat petugas berhasil menemukan kosmetik yang disembunyikan ditumpukkan kardus, Selasa (4/11).

Akan tetapi, ia merasa bersyukur dari kosmetik yang disembunyikan hanya beberapa kosmetik yang disita kembali.

Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan melalui Fungsioner Umum, Hardiono Adi Saputra mengatakan, razia tersebut sebagai reaksi penertiban produk ilegal di sejumlah pasar tradisional.

Kenapa di pasar tradisional, karena memang menjadi sasaran bagi distributor untuk menyalurkan produk kosmetik berbahaya dan tanpa izin edar.

Selain melakukan penyitaan, pihaknya langsung memberikan pembinaan kepada para pedagang, agar tidak lagi menjual produk berbahaya dan tanpa izin edar. Pasalnya, Undang – Undang nomor 36 tahun 2009 sudah jelas sanksi yang diberikan. “Masyarakat yang

(Suara NTB/cem)

PERIKSA - Petugas BPOM Mataram bersama Satpol PP memeriksa produk kosmetik yang sempat disembunyikan pedagang di dalam tumpukkan kardus. melanggar akan dipidana 5 tahun penjara dan denda Rp 1,5 miliar,” terangnya.

Ditambahkan, Kepala Seksi (Kasi) Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makan-

40 Persen Drainase di Mataram Buruk Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menjelaskan, secara umum 40 persen drainase di Mataram masih buruk. Hal tersebut disebabkan, selain akibat tumpukkan sampah dan sedimentasi, juga sebagian besar banyak pembangunan drainase oleh pengembang tidak terkoneksi. “60 persen drainase kita di Mataram bagus, sebagian ini banyak masih belum terkoneksi oleh pengembang,” kata Mahmuddin dikonfirmasi di Kantor Walikota Mataram, Selasa (4/11).

Tidak terkoneksinya pembuatan drainase atau saluran yang dilakukan oleh para pengembang perumahan dan lain sebagainya, akan mengakibatkan rawan banjir. Bukan persoalan tidak terkoneksinya saluran saja, tetapi saluran sering tersumbat karena 70 persen drainase dipenuhi sampah dan 30 persen akibat sedimentasi. “Kalau sampahnya itu 70 persen dan kalau sedimennya hanya 30 persen,” sebutnya.

Yang perlu diingat, tegasnya, buruknya drainase itu bukan karena kondisi fisiknya, melainkan tumpukkan sampah dan sedimentasi. Apakah tidak ada pengawasan atau kajian terlebih

dahulu dari Dinas PU, sehingga saluran yang dibangun oleh pengembang tidak terkoneksi?

Sebenarnya kata Mahmuddin, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan serta Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram, terhadap perizinan para pengusaha perumahan atau pengembang. Dari koordinasi tersebut, ia meminta supaya pengembang memperhatikan koneksi saluran, karena dikhawatirkan terjadi genangan.

Ia tidak berani menargetkan kapan Mataram akan bebas banjir, karena hal tersebut ber-

kaitan dengan anggaran yang dialokasi khusus drainase. Idealnya sambungnya, anggaran yang dibutuhkan untuk menuntaskan persoalan drainase sekitar Rp 100 miliar “Setahun itu sekitar Rp 5 miliar, itupun gabung dengan gaji buruh,” keluhnya seraya menambahkan drainase di Pejeruk dan Abian kondisinya sangat parah. Kendati demikian, beberapa pekerjaan fisik terkait drainase Pemkot Mataram mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi melalu Satker PLP. Satker mengerjakan saluran primer titiknya di Panji Tilar dan Wilayah Kebon Roek. (cem)

Jelang Pilkada 2015

Walikota Minta Aparat Pemerintah Tetap Bekerja Profesional Mataram (Suara NTB) Menjelang pelaksanaan Pilkada Kota Mataram tahun 2015 mendatang, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meminta kepada seluruh aparatur pemerintahan di Pemkot Mataram untuk tetap bekerja profesional. Walikota juga mengajak para pegawainya untuk tetap fokus dengan pekerjaan masing-masing dan tidak terpengaruh suasana perpolitikan menjelang Pilkada.

“Sebagai aparat pemerintah harus tetap bekerja profesional. Tahun depan sudah mulai masuk suasana perpolitikan, kita harus tetap fokus pada pekerjaan kita. Jangan sampai ada perpecahan,” terang Walikota pada saat menghadiri penutupan Bimtek Administrasi Pertanahan dan Sosialisasi Perwal Nomor 6 Tahun 2014 yang dihadiri camat dan lurah

serta beberapa pejabat Pemkot Mataram, Selasa (4/11).

Setiap pegawai di berbagai instansi termasuk di kecamatan maupun kelurahan diminta fokus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Apapun sistem Pilkada yang akan digunakan, apakah melalui pemilihan langsung atau lewat DPRD, ia mengingatkan jangan sampai aparatur pemerintahan terpecah-pecah.

Meski sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai sistem pemilihan, apakah langsung atau tetap lewat DPRD sesuai UU yang telah disahkan, Walikota mengatakan pihaknya tetap menganggarkan untuk pembiayaan Pilkada langsung.

“Kita saat ini dalam penyusunan APBD tetap mengantisipasi Pemilu langsung,” ujarnya.

Dalam penyusunan rancangan APBD 2015, dianggarkan

Rp 18 miliar untuk biaya Pilkada langsung sambil menunggu kepastian terkait sistem Pilkada ini. “Perlunya kita mengantisipasi ketika nanti (aturan) itu keluar, kita sudah siap. Sekarang kita sedang menyusun APBD, kalau kita ndak siapkan repot kita. Karena itu kita antisipasi dan perkiraan kita sekitar Rp 18 miliar. Ini belum final. Ada waktunya akan bertemu dan membahas hal ini bersama Ketua KPU Kota Mataram,” jelasnya.

Seluruh aparatur pemerintah juga diminta untuk tetap solid sebagai satu keluarga besar Pemkot Mataram dalam rangka melaksanakan berbagai tugas.

Jangan sampai ada friksi-friksi yang bisa mengganggu mereka dalam melaksanakan tugas dan bekerja. Saat ini pihaknya menunggu kepastian mengenai aturan yang akan digunakan dalam Pilkada 2015 nanti. (ynt)

an, Yosef Dwi Irwan menyebutkan, hasil sidak di dua pasar sebanyak 136 pick dari 36 jenis kosmetik ilegal dan berbahaya yang diamankan, dengan taksiran harga mencapai Rp

10 juta. Nantinya, kosmetik dan produk berbahaya yang diamankan tersebut, pihaknya akan mengumpulkan terlebih dahulu kemudian nantinya akan dimusnahkan. (cem)

Reses I Gusti Bagus Hari Sudana Putra

Dari Pendidikan, Insentif Kader Posyandu hingga Nasib Perajin Cukli Mataram (Suara NTB) – Reses menjadi momentum yang cukup dinanti oleh anggota DPRD Kota Mataram, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, SE. Ia meyakini banyak masalah yang dihadapi masyarakat. Benar saja, pada reses yang telah dijalaninya sejak Sabtu (1/11) hingga Selasa (4/11), begitu banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada dirinya.

Berbaur dan duduk satu forum dengan warga membuat anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram ini mengetahui secara langsung apa yang menjadi keinginan masyarakat.

Uniknya, Gus Hari, sapaan akrab Menggala Utama Pecalang Sikep Cakra Yudha NTB ini, tidak hanya mengambil lokasi reses di basis suara yang telah menghantarkannya menjadi anggota Dewan.

Gus Hari juga menggelar reses di daerah-daerah yang selama ini tidak pernah disentuh oleh anggota Dewan dari dapil Cakranegara. Seperti diketahui, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat ini mendulang suara signifikan pada Pileg lalu dari Lingkungan Karang Jasi. Namun demikian, reses juga dilaksanakan Gus Hari di Negara Sakah, Sweta Timur, Rungkang Jangkuk dan Lingkungan Karang Lelede. Rabu (5/11) dirinya siap menggelar reses di Banjar Jeruk Manis.

Bahkan Gus Hari bertekad, dalam lima tahun ke depan semua daerah di Cakranegara akan dikunjunginya secara bergilir. Aspirasi yang mengemuka dalam kesempatan tatap muka langsung dengan konstituennya itu, masih seputar masalah klasik, seperti pendidikan dan kesehatan. Tetapi di luar masalah pendidikan dan kese-

hatan sesungguhnya masih banyak aspirasi masyarakat yang tentu membutuhkan perhatian pemerintah.

Seperti masalah tenaga kerja, infrastruktur jalan lingkungan dan drainase. Yang tidak kalah pentingnya adalah aspirasi dari kader Posyandu yang mengeluhkan minimnya insentif mereka. Oleh Pemkot Mataram, kader Posyandu hanya diberikan insentif Rp 50 ribu per bulan yang diambil tiap tiga bulan. Menurut Gus Hari, kondisi ini berkebalikan dengan tuntutan Pemkot Mataram menjadikan kader Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan kepada masyarakat. ‘’Seharusnya disesuaikan dengan kelayakan hidup. Ya kisarannya Rp 100 ribu per bulan,’’ ujar Ketua Orari Kota Mataram ini. Sementara itu walaupun Pemerintah pusat telah mencanangkan pendidikan gratis namun pada praktiknya tidak berkorelasi di daerah. ‘’Malah kartu Jamkesda yang kuning itu sudah tidak berlaku lagi,’’ kata Gus Hari.

Pada bidang pendidikan, selain terungkap kekurangan guru SD, juga masalah aset Pemkot Mataram berupa bangunan SDN 14 Cakranegara yang diduga berdiri di atas lahan milik warga bernama Dewa Gede Rene.

Saat reses ke Rungkang Jangkuk, pengusaha hotel ini juga menemukan fakta nasib perajin cukli di daerah tersebut yang kian terpuruk. Terhadap aspirasi masyarakat di dapil Cakranegara Gus Hari akan menyuarakan hal itu dalam berbagai kesempatan rapat kerja bersama eksekutif. Ia berharap aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dalam APBD Kota Mataram 2015 mendatang. (fit)

Royalti Mataram Mall Tidak Jelas

Sekda Kirim Kabag Umum Studi Banding ke Sidoarjo Mataram (Suara NTB) – Nasib royalti Mataram Mall makin tidak jelas. Besaran yang harus dibayarkan hingga kini belum ada kepastian. Padahal, dorongan untuk menghitung serta mengevaluasi Momerandum of Understanding (MoU) antara Pemkot Mataram dengan Mataram Mall, sudah didengungkan sejak kepemimpinan mantan Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram Periode 2009 – 2014 Nyayu Ernawati.

Perkembangannya, selain meminta tim akuntan publik untuk menghitung nilai aset yang digunakan Mataram Mall.

Pemkot Mataram juga meminta pendapat dari para pakar ekonomi dan hukum dari Universitas Mataram, bahkan kabar terakhir Kepala Bagian Umum Setda Kota Mataram, Baiq Nel-

ly Kusumawati bersama Dr. Basuki berangkat studi banding ke Kabupaten Sidoarjo untuk melihat pengelolaan aset yang digunakan oleh pihak ketiga.

Menanggapi persoalan royalti Mataram Mall yang belum tuntas, Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said mengungkapkan, sejauh ini pihaknya melakukan pembanding dengan daerah lain dengan persoalan yang sama. Sehingga, dari hasil tersebut dapat disinkronkan dengan persoalan aset yang digunakan oleh Mataram Mall. Akan tetapi, Sekda belum bisa memberikan penjelasan lebih rinci terkait hasil studi banding yang dilakukan oleh stafnya. “Oo.. hasilnya belum saya terima laporannya. Kemarin (beberapa waktu lalu,red) saya minta Kabag Umum be-

rangkat ke Sidoarjo,” kata Sekda dikonfirmasi baru – baru ini.

Terkait keterlibatan tim dari Unram, Sekda mengatakan hanya sebatas diskusi saja terkait royalti yang pantas dibayarkan.

Jangan sampai nantinya, keputusan yang diambil akan mengganggu pihak lain. “Kita tidak mau ada yang saling dirugikan,” pungkasnya. Kemungkinan mentoknya royalti pada angka Rp 178 juta? Ia juga belum bisa memastikan hal itu. Kendati demikian, ia tetap menunggu laporan yang akan disampaikan stafnya. Disinggung soal perubahan MoU antara Mataram Mall dan Pemkot? Hal tersebut pasti akan dilakukan antara kedua belah pihak. Artinya, ada payung hukum yang menguatkan kedua belah pihak untuk menarik retribusi dan lain sebagainya. (cem)

I(Suara NTB/ist)

I Gusti Bagus Hari Sudana Putra (kanan) saat menanggapi aspirasi masyarakat saat reses di Lingkungan Karang Jasi.

(Suara NTB/ist)

Warga memadati reses yang digelar I Gusti Bagus Hari Sudana Putra di Rungkang Jangkuk, Senin (3/11).

SUARA NTB Rabu, 5 November 2014

PENDIDIKAN

Halaman 3

Lomba Tata Ruang

Siswa SMAN 2 Selong Wakili NTB ke Tingkat Nasional Selong (Suara NTB) – Tahun 2014 ini SMAN 2 Selong kembali mewakili NTB ke tingkat nasional.

Prestasi ini merupakan prestasi ke sekian kalinya yang diukir siswa SMAN 2 Selong mewakili NTB ke tingkat nasional dalam Lomba Tata Ruang. Bahkan, untuk mendapatkan kesempatan emas yang saat ini ditoreh oleh keluarga besar SMAN 2 Selong, mengaku tidak pernah melakukan pembinaan khusus dalam menghadapi lomba yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB. Guru Pembina Tata Ruang SMAN 2 Selong, Indra Wardana, S.Pd, mengaku tidak pernah melakukan pembinaan khusus pada siswa. Pihaknya hanya melakukan pembinaan saat mendekati hari acara.

Alasannya, siswa SMAN 2 Selong sudah terbiasa melakukan lomba-lomba tata ruang dan sudah dipelajari setiap harinya. “Kita hanya melakukan pembinaan singkat, karena anak-anak sudah terbiasa. Bahkan, tiga tahun terakhir ini kita dapat juara satu,” klaimnya.

Ia menambahkan, lomba tata ruang yang bertema Teknologi Penanggulangan Banjir (TPB) yang diselenggarakan Dinas PU NTB beberapa waktu lalu bertujuan untuk menggagas teknologi hijau di tengah-tengah masyarakat, khususnya di sekolah-sekolah supaya mempunyai tata ruang yang relevan dengan kehidupan di sekolah.

Terkait dengan itu, Indra mengatakan, lomba tata ruang itu banyak diminati sekolah-sekolah yang ada di

NTB, hal itu terbukti dari banyaknya sekolah-sekolah yang ada di NTB mendaftarkan sekolah/siswanya untuk bersaing dalam lomba tata ruang yang diselenggarakan Dinas PU NTB. “Yang diundang itu sebenarnya 25 sekolah yang ada di NTB. Namun, sekolah yang mendaftar melebihi dari undangan itu,” beber Indra.

Siswa SMAN 2 Selong yang berkesempatan mewakili NTB ke tingkat nasional, Alan Maulana Karisma, menjelaskan, saat ini persiapan untuk membawa dan mengharumkan nama NTB pada tanggal 7 sampai 10 November mendatang. Ia mengakui persiapan dan pemantapan konsep untuk mempresentasikan naskah yang sudah dikirim ke Jakarta sudah 99%. Bahkan, akunya, naskah

yang dinyatakan juara 1 oleh Dinas PU NTB sempat diperbaiki dan lengkapi segala kekurangannya sebelum dikirim ke Jakarta.

Sementara Kepala SMAN 2 Selong, Irmansyah, menjelaskan, pihak sekolah sangat bangga dan mengapresiasi segala prestasi yang ditoreh oleh para siswa saat ini. Karena, tanpa mereka, sekolah ini juga tidak ada artinya. Sehingga, nantinya pihak sekolah akan tetap mendorong dan menyokong segala bentuk aktivitas dan kegiatan-kegiatan siswa, baik akademik maupun non akademik. “Kita akan berikan fasilitas yang memadai kepada siswa tanpa adanya diskriminasi.

Sehingga, prestasi tetap tercipta, intinya kita harus tetap memberikan motivasi kepada siswa,” paparnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

POSE BERSAMA - Kepala SMAN 2 Selong Irmansyah, bersama Wakasek Kesiswaan beserta guru pembina dan siswa Juara 1 Lomba Koperasi Siswa (kiri) dan Guru Pembina Tata Ruang dan Siswa yang Berhasil Mewakili NTB ke Tingkat Nasional (kanan).

Kepala Sekolah Dipromosi Jadi Kabid Daya Kapilaritas Barang PERASAAN bahagia dirasakan Muhammad Helmy Yasin. Siswa kelas VI MIN Punia Mataram ini tercatat meraih juara III pada ajang Olimpiade MIPA se-Lombok yang diselenggarakan IAIN Mataram beberapa waktu lalu. Siswa kelahiran Bima 2 Oktober 2002 silam ini pada Olimpiade Biologi itu mengangkat tema tentang daya kapilaritas batang.

Diakuinya, dirinya menyenangi mata pelajaran biologi dan IPA secara keseluruhan sejak duduk di bangku kelas II. Selain pada IPA, mata pelajaran lain yang disenangi, yakni Bahasa Inggris, Matematika dan mata pelajaran umum lainnya.

Salah satu kunci dirinya dapat menjadi juara pada ajang tersebut adalah pembinaan rutin yang diberikan pihak sekolah jauh hari sebelum bertanding. Siswa yang memiliki citacita menjadi seorang dokter ini juga tercatat pernah menjadi juara III pada ajang Kompetensi Sains Madrasah (KSM) tingkat Madrasah Ibtidaiyah yang diselenggarakan di MAN 2 Mataram beberapa waktu lalu. (dys) Muhammad Helmy Yasin (Suara NTB/dys)

DPRD Kritik Kebijakan Bupati Lobar

Giri Menang (Suara NTB) Kebijakan mutasi Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony, MPd, memutasi guru masuk pejabat struktural dikritik kalangan DPRD Lobar.

Padahal, sebelumnya Pemkab Lobar mengeluarkan kebijakan membatasi pengangkatan pegawai di sekolah menjadi pejabat struktural.

Namun buktinya, dalam mutasi 107 pejabat eselon III dan IV, Senin (3/11) lalu terdapat salah satu nama kepala sekolah yang diangkat menjadi pejabat eselon III. Di mana, Kepala SMAN 1 Labuapi, Maad Adnan, SPd, dipromosi sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Lobar, L, Muhammad, menyebut, kebijakan menarik kepala sekolah sebagai pejabat struktural kurang relevan dengan kondisi jumlah pegawai di Lobar. Di satu sisi kelebihan pegawai struktural, namun

di satu sisi jumlah guru kurang dan penyebaran tidak merata.

Meski demikian, pihaknya tidak mempermasalahkan adanya mutasi kepala sekolah atas dasar prestasi yang telah diraih. Dalam hal ini, ujarnya, kepala sekolah tidak langsung dipromosi ke tingkat kepala bidang, karena antara birokrasi dengan dunia pendidikan berbeda. Namun, mutasi merupakan hak prerogative bupati dan mesti mempertimbangkan penilaian objektif tentang kinerja pejabat. Jika kinerjanya buruk, maka bupati harus tegas memberi sanksi sebaliknya jika kinerja baik harus diberi kesempatan promosi dan ditempatkan pada jabatan yang sesuai keahliannya.

Menurutnya, mutasi tidak boleh atas dasar suka dan tidak suka apalagi atas dasar keluarga pejabat. “Mutlak mutasi itu harus berdasarkan penilaian kinerja, bukan atas dasar suka tidak suka dan karena keluarga pejabat,” ujarnya mengingatkan.

Hal senada disampaikan anggota DPRD Lobar lainnya,

H. Wahid Syahril. Anggota Fraksi PKS DPRD Lobar ini, menyatakan ketika pemda berkomitmen membatasi pejabat di lingkup sekolah khususnya guru menjabat pejabat struktual, maka seharusnya ditepati. Hal ini menjadi kritik bagi pemda, karena di satu sisi PNS berlebih pada jabatan struktural, namun di sisi lain kekurangan tenaga guru. Artinya pemda seharusnya memanfaatkan pejabat yang banyak di struktural, tanpa harus mengambil dari lingkup sekolah.

Berbeda dengan Wahid

Syahril, Wakil Ketua I DPRD H. Nursaid menilai mutasi kepala sekolah sebagai pejabat struktural tidak masalah sepanjang dibutuhkan. Menurutnya, dalam mutasi ini bupati pasti mengkaji betul pejabat yang ditempatkan pada jabatannya.

Ia menambahkan, dalam mutasi ini bupati mengaku sangat berhati-hati menempatkan jajarannya. Di saming itu bupati akan melakukan evaluasi ketat, jika dalam tiga bulan pejabat bersangkutan tidak bekerja maksimal akan digeser. (her)

Guru Harus Pandai Buat Skenario Pembelajaran Selong (Suara NTB) – Untuk memantapkan pengaplikasian Kurikulum 2013, pihak SMPN 1 Selong, menuntut guru pandai-pandai membuat skenario dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di dalam kelas. Tujuan dari dituntutnya guru untuk seperti itu supaya para siswa tidak cepat bosan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh guru yang bersangkutan.

Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (4/11), Wakil Kepala SMPN 1 Selong, Sutikna, S.Pd, menjelaskan, selain guru berpanduan kepada buku referensi Kurikulum 2013 yang sudah ada saat ini, guru SMPN 1 Selong juga dituntut pandai dalam membuat skenario pembelajaran ketika memberikan materi kepada siswa di dalam kelas. Adanya skenario pembelajaran yang bagus akan membuat siswa menikmati pel-

Sutikna

(Suara NTB/yon)

ajaran yang diberikan. “Kita mengharapkan para guru bisa membuat skenario setiap tatap muka,” harapnya.

Adanya skenario ini, terangnya, nuansa pembelajaran di dalam kelas akan lebih aktif dan kenyamanan akan dirasakan siswa ketika menerima pelaja-

ran guru yang pada saat itu sedang melakukan KBM. Saat ini, akunya, pihaknya sedang mencoba dan menggenjot semangat atau motivasi serta mental para guru dalam mengembangkan apa yang sudah dicanangkan supaya berjalan dengan lancar. “Pokoknya kreativitas guru harus kita tingkatkan,” ujarnya.

Menurutnya, setiap tahunnya di SMPN 1 Selong harus ada perubahan yang lebih baik yang harus dipetik, sehingga segala bentuk prestasi dan harapan bisa terwujud dengan lancar. Namun, terangnya, semua itu tidak bisa diraih tanpa adanya kerja keras dan kerjasama yang baik antar semua pihak. Ia juga mengimbau agar para guru tidak hanya fokus sama sama buku referensi. Tapi harus mandiri dalam menyuguhkan materi pelajaran kepada siswa. “Guru juga harus cari referensi dari luar,” sarannya. (yon)

Lomba Koperasi Tingkat Siswa

SMAN 2 Selong Juara Satu Tingkat Provinsi Selong (Suara NTB) – Rasa bangga dan haru tidak bisa terpendam oleh keluarga besar SMAN 2 Selong. Pasalnya, beberapa hari yang lalu siswanya berhasil lagi mendapatkan juara satu Lomba Kopera-

si Tingkat Siswa se NTB. Dengan raihan predikat juara satu itu, menambah koleksi penghargaan atau juara yang pernah dan akan didapatkan oleh SMANDA Selong yang hadiahnya nanti diberikan pada tanggal 17

Desember 2014 bertepatan dengan Hari Ulang Tahun NTB. Kepada Suara NTB, Selasa (4/11), dua perwakilan pengurus Koperasi Siswa SMAN 2 Selong, Muhammad Izzul Islam dan Dian Pujiati, menjelaskan, semua siswa yang ada di SMAN 2 Selong merupakan anggota dari koperasi siswa. Namun, dalam pengelolaan koperasi ini harus ada pengurus inti yang harus berperan akftif menjaga dan mengelola segala bentuk pengelolaan yang ada di koperasi siswa SMAN 2 Selong. Sehingga, pada akhir tahun selalu dilakukan pembinaan dan pembukuan mengenai dana yang masuk dan keluar pada koperasi siswa SMAN 2 Selong setiap tahunnya.

Diakuinya, beberapa hari yang lalu ada pengawas yang datang dari Jakarta ke sekolah untuk mewancarai mengenai koperasi siswa ini. Mereka menjelaskan, dengan diadakannya koperasi siswa di sekolah melatih siswa khususnya dalam mengenalkan siswa cara berwirausaha sejak dini, karena koperasi sangat baik ke depannya.

Ia menambahkan, kendala saat ini yang sedang dihadapi dalam membawa koperasi siswa SMAN 2 Selong adalah dalam pembukuan dan sempitnya ruangan koperasi. Namun, hal itu tidak menyurutkan para siswa terus menggali prestasi dan mendorong para pengurus koperasi siswa membawa naa koperasi ke arah yang lebih baik lagi.

Sementara itu, Ketua OSIS SMAN 2 Selong M. Thorik Suryono, menerangkan, segala bentuk prestasi yang didapatkan oleh siswa tidak terlepas dari bimbingan para guru. Atas dasar itu, pihaknya berterima kasih kepada kepala sekolah dan guru atas bimbingan dan binaan yang pernah dilakukan.

Thorik menyatakan, sebagai orang nomor satu di kalangan para siswa berjanji bersama jajaran OSIS mempertahankan prestasi yang ada di SMA 2 Selong bila perlu ditingkatkan. (yon)

SUARA NTB Rabu, 5 November 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

Kerjasama Program PAUD Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Gugus PAUD Terpadu Sumbawa Masuk Nominasi Nasional

Sumbawa Besar (Suara NTB) Gugus PAUD terpadu Kabupaten Sumbawa yang diwakili gugus PAUD 1 Kecamatan Sumbawa berhasil masuk nominasi nasional. Bahkan satu tahap lagi bakal menjadi yang terbaik.

Pada bagian lain, kini sedang disiapkan pula penyelenggaraan Gebyar PAUD tingkat Kabupaten.

Kasi PAUD Dinas Diknas Sumbawa, Mukhlis S.Pd, kepada Suara NTB menjelaskan, dalam gugus terdiri dari beberapa lembaga PAUD dan TK yang disebut gugus PAUD. Gugus ini melakukan perencanaan untuk pembinaan menuju peningkatan kualitas mutu dan layanan. Mereka bertemu di waktu tertentu yang

sudah terjadwal untuk peningkatan layanan PAUD. “Misalnya, TK ini atau PAUD ini seperti apa kelebihannya, mungkin bisa di-share ke TK atau PAUD lainnya. Semuanya dalam rangka mutu dan kualitas,” terangnya.

Aktivitas inilah yang kemarin dilombakan dan Sumbawa mewakili NTB ke tingkat nasional. Dalam hal ini, Gugus PAUD I Kecamatan Sumbawa yang intinya ada di TK Pembina telah dinilai dalam lomba penilaian dimaksud. Bahkan informasinya dari tim penilai walaupun belum secara resmi, tinggal satu tahap lagi gugus PAUD terpadu Sumbawa masuk dalam nominasi tiga besar nasional. “Tim akan mengunjungi kembali gugus PAUD I kecamatan Sumbawa. Setelah tim turun, Ketua gugus akan

Warga Protes Reklamasi Pantai di Kolo Kota Bima (Suara NTB) Pembangunan dermaga pribadi di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota, Kota Bima oleh Sukamto alias Baba Koang diprotes oleh warga. Pasalnya selain ditengarai tidak berizin, pembangunan dermaga ini diduga juga menyalahi mekanisme karena mereklamasi kawasan pantai setempat.

Warga menduga, dermaga tersebut sebenarnya merupakan pelabuhan kecil karena sering terlihat bongkar muat kapal barang.

Keluhan tersebut disampaikan oleh H. Marwan, salah seorang warga RT 2. H Marwan heran hingga dermaga ini bisa dibangun, sebab dalam kesepakatan antara Sukamto dan warga tidak pernah disinggung masalah penimbunan laut. Apalagi, pembangunan dermaga ini tidak hanya di atas lahan seluas 100 are milik Sukamto melainkan juga di atas pantai yang direklamasi. Kurang lebih pantai yang direklamasi seluas 20 are.

Dilanjutkannya, sesuai dengan kesepakatan tersebut yang ada areal tersebut hanya untuk tempat perbaikan kapal (doking, red). Sehingga berdasarkan tersebut, warga Kelurahan Kolo mendapatkan bantuan material untuk pembangunan masjid. Namun belakangan, faktanya justru terlihat berbeda. Dia pun merasa, pembangunan ini akan menjadi masalah karena bisa memprovokasi warga lain untuk membangun tempat serupa. ”Tolong dicatat, bahwa dalam kesepakatan itu bukan masalah perluasan reklamasi laut, melainkan kesepakatan terkait penggunanan lahan untuk perbaikan kapal,” jelas H Marwan.

Memang pasca penimbunan pantai ini, sempat ada reaksi dari warga, namun tak lama karena ada yang pro dan ada yang kontra. Untuk lebih jelasnya, H Marwan pun menyarankan untuk mengkonfirmasi Lurah Kolo dan LPM yang lebih memahami tentang izin penimbunan laut.

Namun berdasarkan pantauan, lahan ini memang tak ubahnya seperti dermaga sebab lahan dibuat rata dan terdapat berugak. Kabarnya, di lokasi juga sering terjadi bongkar muat barang. Lebih jauh, pembangunan dermaga ini tidak memenuhi standar Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) atau dokumen UKL-UPL (upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup) dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Bima. Apalagi kini sudah diperluas tanpa diketahui oleh lembaga terkait. Termasuk juga, apakah pembangunan tambatan perahu ini juga mendapat rekomendasi dari Syahbandar.

Mengenai pembangunan dermaga ini, awak media sempat mendatangi Kantor Syahbandar Bima, apakah ada rekomendasi atau tidak. Namun saat itu Kepala Syahbandar, H Anwar tak ditempat. Sementara para Kabid maupun staf tak berani memberikan keterangan karena belum mendapat izin dari Kepala Syahbandar.

Sementara itu, Sukamto yang dikonfirmasi membantah lokasi yang ditimbun tersebut adalah pelabuhan atau dermaga. Lokasi tersebut, lanjutnya, hanya merupakan tempat rekreasi. Bahkan, akunya, penimbunan lokasi tersebut sudah mendapat persetujuan dari warga. “Ada tandatangan kesepakatan dari warga kok,” terangnya.

Namun belakangan, Sukamto yang ditemui di toko barang pecah belah miliknya menyebutkan jika areal tersebut bukan hanya untuk dirinya sendiri melainkan juga untuk digunakan bersama warga. Warga, bisa menjemur jaring atau hasil tangkapan. Hanya saja saat ditanyai apakah penimbunan dan pembangunan lokasi tersebut sudah mendapat izin dari pihak terkait, termasuk masalah Amdal dari BLH? Sukamto menyebutkan belum. “Belum ada izin atau Amdal dari BLH atau instansi terkait,” akunya. Sebelumnya yang ada hanya izin dari Kelurahan, RT dan Diskanlut untuk pembangunan jalan. (use)

Stok Pupuk Cukup di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Untuk musim tanam Oktober-Maret, stok bibit dan pupuk dirasakan cukup di kabupaten Sumbawa. Khusus untuk pupuk tersedia stok hingga Desember.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbawa, Ir. Thalifuddin M.Si, Selasa (4/11) menyatakan, yang perlu dipersiapkan menjelang musim tanam ini adalah bibit. Stok bibit tersedia di para penangkar yang ada di kecamatan. “Bibit mesti yang bersertifikat, stok kita cukup. Tinggal petani menghubungi penangkar kita di kecamatan,” terangnya.

Sedangkan stok pupuk diperkirakan mencukupi hingga bulan Desember. Untuk kebutuhan Januari sudah masuk kuota 2015. Makanya diharapkan kepada pengecer untuk mulai mendistribusikan pupuk, seperti di wilayah SP di kecamatan Pelampang, desa Toloi Mata di kecamatan Tarano yang jauh dari akses transportasi. Untuk daerah yang dekat, distribusi bisa dilakukan sambil jalan.

Kadis berharap kepada petani untuk tidak terlalu boros menggunakan Urea. Artinya, jangan terlalu bertumpu pada pupuk Urea bersubsidi. Tetapi bisa diimbangi pupuk lain seperti NPK. Apalagi sekarang banyak muncul pupuk alternatif, tinggal petani selektif saja memilihnya. Sementara terhadap pola tanam, diharapkan petani dapat mematuhi jadwal pola tanam yang sudah disepakati. Pelanggaran terhadap pola tanam, bisa berimbas pada gagal tanam hingga gagal panen nantinya. (arn)

dipanggil ke Jakarta untuk presentase. Makanya kita berbenah dan bersiap termasuk dengan kelompok mitra seperti HIMPAUDI,” tukas Mukhlis.

Menurut Mukhlis, kreativitas di lembaga PAUD sekarang ini terus bergeliat.

Program lain seperti PNPM GSC, KB dan lainnya makin mudah diitengrasikan dengan PAUD, karena makin banyak lembaga PAUD berkualitas di daerah ini. Pihaknya pun mengapresiasi, upaya mahasiswa FKIP Universitas Samawa (UNSA) yang ikut melakukan pendampingan terhadap ibuibu orang tua peserta didik PAUD. Sebagai bagian dari implementasi PAUD holistik dan integratif. “Anak-anak bisa mendapatkan layanan akan hak-hak mereka, ibu-ibu bisa mendapatkan layanan

peningkatan kapasitas. Jadi, masyarakat pun bisa berkreasi terhadap lembaga PAUD dan inilah yang sebenarnya diharapkan,” tandasnya.

Gebyar PAUD Pada bagian lainnya, Mukhlis juga menerangkan persiapan penyelenggaraan Gebyar PAUD tingkat Kabupaten yang dimotori Forum PAUD Kabupaten. Sejauh ini persiapan sudah dilakukan dan ada tiga mata lomba dalam gebyar PAUD. Yakni, menyanyi solo, menggambar bebas dan tari kreasi. Seleksi dilakukan mulai dari tingkat kecamatan. Kebetulan sebagian besar kecamatan sudah melakukan seleksi dan hasilnya tinggal diikutkan dalam gebyar tingkat kabupaten. “Gebyar Kabupat-

en ini kita selenggarakan dalam waktu dekat selama sehari.

Sebab gebyar tingkat Provinsi akan digelar pada 10 November mendatang,” ujarnya.

Ketua Forum PAUD Kabupaten, Rusdianto AR, M.Pd, menambahkan, pihaknya tengah melakukan persiapan semaksimal mungkin untuk menyukseskan gebyar tingkat Kabupaten. Kepanitian dibentuk dan tinggal penataan lokasi. “Sesegera mungkin kita gelar, kebetulan 50 persen lebih seleksi di tingkat kecamatan sudah selesai,” kat a n y a singkat. (arn/*)

Mukhlis

Krisis Air Bersih di Pulau Bungin Kian Parah Sumbawa Besar (Suara NTB) Krisis air bersih yang meluas pada sebagian besar wilayah di Kabupaten Sumbawa, makin parah terjadi khususnya dua pulau, Bungin dan Kaung di wilayah barat Sumbawa. Hingga Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Sumbawa mensuplai air bersih hinga belasan tangki setiap harinya.

(Suara NTB/ist)

MENGERING – Satu di antara sedikit sumur di pinggir pantai pulau Bungin yang dipakai warga untuk keperluan sehari-hari. Kini sumur ini pun mengering, dan kekeringan di pulau tersebut kian parah.

KSB Larang Pesawat Carter Newmont Mendarat di Laut Benete Taliwang (Suara NTB) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta dukungan DPRD setempat terkait rencana pemberlakuan larangan bagi pesawat carter PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) mendarat di perairan Teluk Benete.

Penerapan aturan tersebut diupayakan oleh Dishubkominfo dalam rangka mendukung pemanfaatan bandara Sekongkang yang saat ini pembangunannya tengah dirintis oleh Pemda KSB. “Kami harap ada dukungan dari DPRD soal rencana penerapan larangan bagi pesawat Travira untuk mendarat di laut yang melayani Newmont selama ini,” harap kepala Dishubkominfo KSB, Manawari, S.Sos saat gelaran rapat kerja (Raker) bersama DPRD, Selasa (4/11).

Menurut dia, jika bandara Sekongkang nantinya telah rampung dan resmi dapat dimanfaatkan seluruh pesawat yang masuk ke wilayah KSB dapat dialihkan ke bandara

tersebut. Termasuk dalam hal ini pesawat carter PT NNT karena spesifikasi pesawat yang digunakan sangat memadai mendarat di bandara milik Pemda KSB itu. “Jadi larangan itu tujuannya untuk mengalihkan rute penerbangan pesawat carter Newmont ke bandara Sekongkang nantinya,” timpal Manawari.

Bupati KSB Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM yang turut hadir dalam raker tersebut menyatakan hal yang sama.

Menurut dia perlu adanya larangan bagi pesawat carter PT NNT untuk tidak lagi memanfaatkan perairan Benete sebagai landasan pacunya setelah bandara Sekongkang nantinya diaktifkan. “Kita sudah sediakan fasilitas yang lebih memadai. Dan tidak salah jika kita (Pemda KSB) mengarahkan perusahaan memanfaatkan bandara yang sudah kita sediakan itu,” timpalnya.

Ia mengungkapkan, upaya larangan pemanfaatan perairan Benete untuk keperluan aktivitas penerbangan pesawat carter PT NNT pernah dilaku-

kannya. Namun usaha tersebut tidak berlangsung lama. Sebab saat itu Pemda KSB tidak memberikan alternatif lain untuk lokasi pendaratan bagi pesawat yang digunakan oleh PT NNT untuk memobilisasi para karyawannya tersebut. “Nah kalau nanti bandara Sekongkang sudah jadi, saya kira tidak ada alasan lagi Newmont keberatan. Toh mereka bisa alihkan aktivitas pesawat carternya ke bandara milik kita itu,” tandas bupati yang akrab disapa Kyai Zul ini.

Sementara itu penjelasan pihak Dishubkominfo terkait realisasi bangunan fisik yang saat ini dikerjakan di bandara Sekongkang tidak begitu menggembirakan. Manawari menyebutkan untuk pembangunan menara tower telekomunikasi bandara hingga saat ini belum mencapai 10 persen. Meski demikian, Dishubkominfo berkeyakinan seluruh pembangunan fasilitas pendukung bandara akan rampung tepat waktu. “Pertengahan bulan ini kita perkirakan progresnya bisa sampai 95 persen,” urainya. (bug)

“Hari ini (kemarin, red) kita suplai air ke pulau Bungin sudah sekitar enam tangki. Ke Pulau Kaung kecamatan Buer rencanaya besok.

Memang kekeringan di dua pulau ini makin parah saja,” kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbawa, Abdul Rauf, S.Sos, ketika dihubungi Selasa (4/11).

Rauf tak memungkiri kemarau berkepanjangan yang melanda Sumbawa berimbas pada krisis air bersih yang makin meluas pada 13 kecamatan di Sumbawa.

Terutama pada wilayah pesisir. Suplai air bersih dengan tangki pun terus dilakukan, dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Tiga belas kecamatan pada 35 desa telah mengalami krisis air bersih, di antaranya di kecamatan Lape, Labangka, Moyo Hilir,

Pelampang, Pelampang, Maronge, Moyo Utara, Batu Lante, Rhee, Empang, Moyo Hulu, Alas Barat, Utan dan Lenangguar. “Paling parah krisis air bersih di wilayah pesisir. Seperti Bungin dan Kaung,” terangnya.

Penanganan secar sporadik pun terus dilakukan BPPD. Dengan membagi suplai air melalui tangki setiap harinya kepada masyarakat secara bergiliran. Terhitung dimulai sejak 29 September hingga hari ini, suplai air bersih terus dilakukan. Persoalan lainnya, tidak semua desa juga memiliki tandon atau bak penampung air.

Kalau desa yang masih memiliki bak penampung bekas proyek WSLIC, maka dapat terbantu. “Jumlah tandon yang ada dibandingkan kebutuhan masih sangat jauh,” tukasnya. (arn)

Polisi di Bima Turun Periksa Gudang Distributor Semen Kota Bima (Suara NTB) Menyusul adanya keluhan warga terkait kelangkaan semen di Kota Bima rupanya juga menjadi perhatian aparat Kepolisian. Aparat pun turun menyelidiki, apakah kelangkaan tersebut diakibatkan oleh keterlambatan distribusi atau adanya dugaan penimbunan.

Berdasarkan pantauan, pengecekan tersebut dilakukan oleh aparat Sat Reskrim pada Selasa (3/11). Satu tim yang diterjunkan memeriksa satu per satu gudang milik distributor semen yang terletak di kawasan Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasa NaE Barat Kota Bima. Namun dalam pengecekan tersebut, aparat mendapati gudang dalam keadaan kosong. Yang ada hanya tumpukan zak semen yang sudah dalam kondisi rusak atau tidak bisa dipakai lagi.

Wakapolres Bima, Kompol Yuyan Priatmaja, SIK, Sela-

sa (4/11) yang dikonfirmasi membenarkan adanya pengecekan tersebut. Namun dari hasil pengecekan ini, gudanggudang yang didatangi dalam kondisi kosong. Pengecekan ini apakah karena adanya indikasi penimbunan atau karena distribusi terlambat datang. “Tapi dari hasil pengecekan karena distribusi terlambat datang karena menggunakan jalur laut,” terang Yuyan.

Namun saat ditanyai mengenai warga melihat sendiri masih adanya aktivitas pengangkutan di tengah kelangkaan ini? Yuyan mengatakan stok tersebut kemungkinan karena masih ada DO sebelumnya. Karena memang, pihak distributor tidak menjual secara eceran. Namun yang jelas, tambahnya, untuk sementara berdasarkan hasil pengecekan ini pihaknya belum menemukan adanya indikasi penimbunan. (use)

Pasar Ternak Poto Tano Belum Berfungsi Optimal Taliwang (Suara NTB) Ternyata masih banyak fasilitas milik pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang dibangun di kecamatan Poto Tano namun belum difungsikan secara maksimal.

Serangkaian dengan Rumah Potong Hewan (RPH), fasilitas Pasar Ternak yang dibangun di kompleks yang sama selama ini nasibnya pun sama.

Sejak dibangun beberapa tahun lalu, aktivitas di pasar ternak tersebut tidak terlihat geliatnya. Alih-alih terjadi transaksi secara rutin, fasilitas kandang yang ada di lokasi pasar ternak itu kebanyakan hanya digunakan sebagai kandang penitipan ternak sementara oleh pembeli kulakan sebelum dikirim ke pulau seberang (Lombok, red). Pemandangan itu oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) KSB tak ditampik.

Dinas yang bertanggung jawab terhadap operasional pasar ternak tersebut menyatakan

hajat pembangunan fasilitas tersebut hingga kini belum sesuai target. “Kalau sesuai dengan fungsi sepenuhnya.

Pasar ternak itu kita akui belum maksimal pemanfaatannya sampai sekarang,” jelas sekretaris DKPP KSB drh.

Khairul Jibriel.

Ia mengatakan, aktivitas paling dominan yang terlihat di fasilitas pasar ternak itu dijadikan sebagai tempat penitipan ternak sementara. Namun demikian aktivitas tersebut tidak menyalahi fungsinya, sebab sejak awal pembangunan pasar ternak itu selain dihajatkan sebagai pusat aktivitas transaksi jual beli sekaligus juga sebagai tempat penitipan ternak sementara.

“Yang diketahui masyarakat selama ini hanya sebagai pasar ternak saja. Tapi kita bangun itu untuk tempat penitipan sementara juga yang sekarang paling banyak terlihat di lokasi ketimbang proses transaksi jual belinya,” tim-

palnya seraya menambahkan dari kegiatan penitipan ternak sementara itu, pasar ternak dapat menyumbangkan pendapatan bagi daerah.

“Retribusi dari pemanfaatan kandang di pasar ternak itu untuk tahun ini sudah hampir Rp 90 juta. Retribusi itu dalam bentuk sumbangan pihak ketiga dari para peternak atau pedagang ternak yang menitipkan ternaknya sementara di situ,” sambung Khairul.

Ditanya soal fungsi utamanya sebagai pusat transaksi jual beli ternak? Khairul mengungkapkan, salah satu penyebabnya karena keengganan para peternak dan pembeli untuk datang ke lokasi pasar ternak. Alasannya peternak harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pengangkutan ke lokasi pasar ternak. Sementara selama ini para pembeli menerapkan sistem jemput bola alias membeli langsung ke peter-

(Suara NTB/bug)

BELUM OPTIMAL - Pasar ternak Poto Tano yang belum difungsikan optimal karena berbagai alasan. nak. “Kalau peternak yang ada di Poto Tano tidak masalah.

Tapi mereka yang jauh seperti di Taliwang ini, mereka bu-

tuh transportasi tambahan untuk sampai ke pasar ternak untuk menjual ternaknya,” paparnya. (bug)

(Suara NTB/dok)

Gebyar PAUD Kabupaten Segera Digelar

SUARA NTB Rabu, 5 November 2014

Ditreskrimsus Panggil Direktur PT. SKA sebagai Tersangka Dari Hal. 1 sehingga timbul kerugian negara Rp 230 juta sesuai temuan BPK.’’Jadi ada dua tersangka yang kami panggil,’’ sebut Nurodin.

Setelah dua tersangka itu, Nurodin mengisyaratkan semua tersangka lainnya akan diperiksa bergilir. Ada empat yang dipastikan akan meny-

usul diperiksa, diantaranya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dari kalangan panitia pelaksana, rekanan dan konsultan pengawas.

Para tersangka berinisial NZ sebagai PPK. Tersangka lainnya RY, HA dan BRT dari konsultan perencana PT. AC, termasuk para panitia proyek HA dan LA. (ars)

Angka Kemiskinan di KLU 34,63 Persen Dari Hal. 1 Rakor ini juga menjadi ajang curhat dari beberapa wakil kepala daerah mengenai kondisi kemiskinan di wilayahnya.

Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, mengaku bingung dengan persentase kemiskinan di wilayahnya. Bagaimana tidak, persentase kemiskinan di KLU merupakan yang tertinggi di NTB, yakni 34,63 persen atau 72.157 orang.

Baginya, pihaknya tidak berkecil hati dengan masih tingginya angka kemiskinan.

Meski demikian, pengangguran di KLU lebih rendah dibandingkan daerah lain di NTB. Malahan di sepanjang jalan di KLU tidak ada pengemis.

Di satu sisi, pihaknya sering dihadapkan dengan kondisi yang bertolak belakang di lapangan. Di mana, saat menghadiri sebuah hajatan besar yang digelar 15 orang yang masuk dalam data orang miskin. Ternyata dalam hajatan yang digelar tersebut, orang yang masuk dalam katagori miskin ini memotong 48 ekor sapi, 15 ekor kambing dan ratusan ekor ayam. ‘’Ada orang yang tidak pakai baju. Rumahnya belum permanen. Sapi dan kerbaunya banyak, ini membuat pusing soal pendataan kemiskinan,’’ jelasnya.

Untuk itu, pihaknya tidak terlalu mempermasalahkan persentase kemiskinan di KLU dan tetap akan melakukan penanganan sesuai program pemerintah daerah.

Terkait hal ini, Najmul akan membentuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) KLU yang diharapkan orang mampu memberikan sumbangan bagi warga miskin di KLU. Tidak hanya itu, harapannya ada intervensi pemerintah provinsi dalam mengentaskan kemiskinan di daerah.

Begitu juga dengan Lombok Tengah seperti disampaikan Asisten I Setda Loteng H. L. Moh. Amin. Menurutnya, data kemiskinan di Lombok Tengah masih menjadi tanda tanya, karena tidak sesuai fakta di lapangan. Selain itu, adanya kemiskinan berpengaruh terhadap kondisi keamanan dan kondusivitas di Loteng.

Sementara Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, mengungkapkan, Pemprov NTB menargetkan penurunan angka kemiskinan 2 persen per tahun akan bisa tercapai.

Apalagi sudah ada kesepakatan dari pemerintah kabupaten/kota dalam mengentaskan masalah kemiskinan di wilayahnya masing-masing.

Meski pada tahun 2013 masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum mencapai target yang telah disepakati dalam penurunan target kemiskinan hal itu tidak berpengaruh.

Menurutnya, semakin kecil persentase angka kemiskinan, maka akan semakin sulit untuk dicapai penurunannya. Untuk itu, melalui rakor penanggulangan kemiskinan wakil gubernur berharap dapat melakukan kesepakatan bersama terkait upaya menurunkan angka kemiskinan di NTB. “Mari kita melakukan kesepakatan bersama, untuk menurunkan angka kemiskinan pada periode tahun 2014 sampai 2017, guna menekan angka kemiskinan di NTB, yaitu dengan memberikan

alokasi anggaran yang cukup untuk program-program penanggulangan kemiskinan. Sehingga kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, infrastruktur dasar, ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat dapat terpenuhi,” harapnya.

Wakil gubernur menegaskan, pentingnya membangun keterpaduan dan sinergitas dalam upaya mengentaskan kemiskinan di NTB. Menurutnya, kedua hal itu penting untuk ditingkatkan, guna menekan angka kemiskinan.

“Keterpaduan dan sinergitas yang telah terbangun selama ini, perlu kita jaga dan tingkatkan. Sekaligus untuk terus berusaha mencari alternatif dan inovasi lain yang lebih baik, guna menekan angka kemiskinan di seluruh wilayah NTB,” ujarnya.

Menyinggung rencana pemerintah pusat yang akan menaikkan harga BBM berpengaruh terhadap target, wakil gubernur tidak membantah.

Menurutnya, kenaikan harga BBM akan mempengaruhi tingkat inflasi pada kebutuhan pokok dan cenderung melemahkan daya beli masyarakat. ‘’Sekarang belum naik, dan dilihat dampaknya nanti. Pasti akan ada jaring pengaman dari pemerintah pusat setelah menaikkan BBM. Bahan-bahan pokok itu pasti akan naik dan ini harus diantisipasi pemerintah daerah,’’ ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bappeda NTB H. Chairul Machsul, SH, MM, menyebut, jumlah penduduk miskin di NTB hingga tahun 2013 sebanyak 815.501. Di mana, Lombok Timur di urutan pertama dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 219.559 disusul Lombok Tengah sebanyak 145.151, Lombok Barat sebanyak 110.986, Bima sebanyak 73.832, Sumbawa sebanyak 73.786. Sementara Lombok Utara sebanyak 72.157, Kota Mataram sebanyak 46.674, Dompu sebanyak 36.397, Sumbawa Barat sebanyak 21.710 dan Kota Bima dengan penduduk miskin sebanyak 15.249.

Terkait hal ini, Pemprov NTB berusaha mempercepat penurunan angka kemiskinan dengan target 2 persen per tahun. Untuk mencapai target ini, Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota telah melakukan kesepakatan bersama melalui program pembiayaan bersama rehabilitasi rumah tidak layak huni periode 2015 hingga 2018.

Untuk Kota Mataram, ujarnya, pihaknya menargetkan 446 unit, Lombok Barat 1.560 unit, Lombok Utara 744 unit rumah. Sementara di Lombok Tengah, 2.094 unit, Lombok Timur 3.250 unit, Sumbawa Barat 238 unit, Sumbawa sebanyak 830 unit, Dompu 422 unit. Di Kabupaten Bima, pemerintah menargetkan sebanyak 972 unit dan Kota Bima sebanyak 166. ‘’Sehingga jumlah rumah tidak layak huni yang akan direhabilitasi sebanyak 10.722 unit,’’ sebutnya. (ham)

Surati Kementerian Kehutanan Dari Hal. 1 Dengan begitu, akan lebih mudah menemukan pola hitung kerugian negara. ‘’Sebab kalau tidak terdaftar, ya kita tidak bisa tentukan itu tanah negara dimana?,’’ terangnya. Jika kemudian sudah bisa dipastikan status tanah itu sebagai aset negara, maka masalah kemudian adalah menentukan nilai atau harganya. Jika memang tanah negara, berati tidak ada NJOP. ‘’Ini agak merepotkan,’’ cetusnya. Tapi bisa saja tim appraisal yang akan menentukan nilai atau harga tanah.

Dengan dasar perhitungan appraisal itu, setidaknya sudah ada gambaran petunjuk ke arah pola penentuan

kerugian negara, sebagaimana permintaan Kejaksaan.

Sebelumnya untuk menentukan kerugian negara kasus ini sudah dilakukan gelar perkara dengan Kejaksaan Negeri Mataram yang menangani kasus tersebut. Kejaksaan sampai saat ini masih menunggu sejauh mana perhitungan oleh BPK yang mengerucut ke temuan kerugian negara. Namun sejalan dengan yang dilakukan BPK, pihak Kejaksaan juga sedang mempersiapkan untuk pengumuman tersangka baru dalam kasus tersebut meski kerugian negara belum dirilis BPK. (ars)

RAGAM Wapres Jusuf Kalla Ingatkan Gubernur Jalin Sinergitas dengan Pusat

Halaman 5

Jakarta (Suara NTB) Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan seluruh gubernur untuk menjalin sinergitas dengan Pemerintah Pusat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai perpanjangan tangan Pemerintah di daerah.

“Tugas Pemerintah Pusat dan para menteri adalah bekerja secara sektoral, ada pertanian, pendidikan, ekonomi, perdagangan. Tetapi sektoral itu tentu ditempatkan di wilayah, sehingga gubernur

bertugas melaksanakan tugas sektoral tersebut di wilayahnya masing-masing,” kata Wapres saat menutup Rapat Koordinasi Nasional Kabinet Kerja di Kementerian Dalam Negeri, Selasa (4/11).

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, peran masyarakat merupakan hal utama dalam mewujudkan pembangunan. Sehingga, kepala daerah diharapkan dapat terus menjalin komunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.

‘’Seperti yang disampaikan bahwa Pemerintah Pusat adalah tangan kanan kepala daerah, sedangkan tangan kirinya adalah menteri bersama Kapolri dan Panglima TNI. Jadi harus ada keseimbangan di antara kita, dan kebetulan ada 34 gubernur dan 34 menteri, jadi semuanya seimbang,’’ tambahnya.

Wapres juga mengatakan bahwa tidak ada prioritas dalam program Kabinet Kerja karena semua sektor merupakan prioritas yang dapat

Di Mataram Didominasi Pengangguran Terdidik Mataram (Suara NTB) Jumlah pengangguran di Kota Mataram masih cukup tinggi.

Bahkan pengangguran tersebut didominasi pengangguran terdidik yang telah lulus jenjang pendidikan baik SLTA, diploma maupun sarjana. Saat ini berdasarkan data Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, jumlah pengangguran di Kota Mataram yang berlatar belakang pendidikan SLTA sampai sarjana sebanyak 8.935 orang.

Hal tersebut disampaikan Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, Selasa (4/11). “Pengangguran terdidik itu rata-rata anak orang mampu,” ujarnya.

Untuk mengatasi semakin bertambahnya jumlah pengangguran di Mataram, Disosnakertrans Kota Mataram mendorong para lulusan SMK, diploma, maupun sarjana S1 untuk bisa membuka usaha atau menjadi wirausahawan sehingga dapat berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja. “Peran ini juga bisa dilakukan oleh perguruan tinggi dan sekolah-sekolah yang

ada melalui ekstrakurikuler dan kegiatan kemahasiswaan,” ujarnya. Para pencari kerja yang diberikan bantuan ini adalah mereka yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. “Yang diberikan bantuan peralatan dan modal adalah pengangguran yang berasal dari keluarga kurang mampu,” ujarnya.

Disosnakertrans Kota Mataram juga memberikan pelatihan bagi para pencari kerja dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka. “Bisa saja mereka bekerja tidak sesuai dengan jurusan ketika kuliah, tapi jurusan ketika kuliah menjadi penunjang utama memanage diri dan usahanya,” terangnya.

Disamping itu, usaha Pemkot Mataram dalam mengurangi pengangguran adalah dengan meningkatkan sejumlah investasi sehingga dapat mendorong para pencari kerja untuk mau bekerja di sektor swasta. Karena disebutkan Khalik saat ini banyak orang yang lebih tertarik bekerja di pemerintahan seperti menjadi PNS, anggota TNI, anggota Polri dan pegawai BUMN.

Terkait kesiapan para pencari kerja menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara tahun mendatang, Khalik mengatakan siap tidak siap mereka harus siap. Dalam rangka mempersiapkan itulah pihaknya juga memperbanyak pelatihan kompetensi. Pihaknya juga telah membicarakan persoalan lembaga sertifikasi pekerja dengan Pemprov NTB. Pada saat mulai berlakunya poerdagangan bebas atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, pekerja yang tidak memiliki sertifikasi kompetensi tidak akan diterima bekerja. Untuk itu solusinya adalah memperbanyak lembaga kompetensi.

Saat ini baru ada tiga lembaga yang tergolong skala besar yaitu LPKN, LP3EI, dan LP3EI LCC. Saat ini dari jumlah tenaga kerja di Kota Mataram yang berjumlah 22.800 orang di 682 perusahaan, kurang dari 40 persen yang sudah memiliki sertifikasi.”Ini tanggung jawab kita. Jumlah itu tidak termasuk lulusan SMK karena mereka punya sertifikasi sendiri,” pungkasnya. (ynt)

Penegak Hukum Tidak Bisa Masuki Kawasan Jurnalistik Dompu (Suara NTB) Pers dalam melakukan tugas jurnalistiknya tidak boleh disensor dan dibredel. Namun pers yang tidak profesional dan mematuhi kode etik jurnalistik (KEJ) akan mati dengan sendirinya oleh proses alam. Berdasarkan MoU antara masyarakat pers melalui Dewan Pers bersama Kepolisian, aparat penegak hukum tidak bisa memasuki kawasan jurnalistik.

Wakil Ketua Dewan Pers, Margiono dalam acara seminar Pers Kekininan di Dompu, Selasa (4/11) kemarin, mengatakan, pers dalam melakukan tugas jurnalistiknya harus bisa menghitung dan menakar beritanya akan memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Ketika ada yang melakukan pemberitaan bohong, memeras dan mengintimidasi dengan mengatas namakan diri pers, itu bukanlah pekerjaan pers. Tapi ranahnya aparat Kepolisian untuk menindaknya. “Kita Dewan pers akan mendukung aparat Kepolisian,” tegas Margiono.

Margiono menjelaskan, ada beberapa kriteria dikategorikan pers. Yaitu terbit secara teratur, memberi sumbangan karyanya bagi masyarakat, dan perusahaan pers berbadan hukum Perusahaan Terbatas (PT). Dalam melakukan pemberitaan, wartawan tidak boleh berniat dan beretika buruk pada orang. Ketika ada etika buruk pada orang, itu akan muncul di kualitas berita.

“Wartawan harus banyak belajar dan memahami masalah yang diberitakan. Tapi saat ini banyak wartawan yang tidak paham dengan masalah yang diberitakan. Ini terjadi bukan hanya di daerah, tapi juga masih banyak

(Suara NTB/ula)

SERTIFIKAT - Wakil Ketua Dewan Pers, Margiono yang juga Ketua Umum PWI Pusat menyerahkan secara simbolis sertifikat kompetensi bagi wartawan di PWI Dompu, Selasa (4/11) kemarin. di pusat,” katanya.

Selain itu, Margiono yang juga Ketua PWI pusat ini, mengatakan, wartawan tidak hanya pintar bicara dan menulis, tapi harus pandai mendengar. Mendengar merupakan pengetahun dasar jadi wartawan. “Tapi ada juga wartawan lebih banyak ia bicara ketimbang narasumbernya. Pasti wartawan itu tidak profesional,” terangnya.

Wartawan juga harus menyadari ada hak publik dan narasumber dari setiap pemberitaan. Ketika terjadi kekeliruan, hak jawab dan hak koreksi menjadi keharusan dilakukan pers.

“Kawasan jurnalistik tidak boleh dimasuki penegak hukum. Itulah diantara pointer dari MoU antara Dewan Pers dengan Kepolisian,” jelasnya.

Sekretaris Dewan Kehormatan PWI pusat yang juga mantan anggota Dewan pers, Wina Armada Sukardi mengatakan, kepemilikan kartu pers tidak secara otomatis itu wartawan.

Itu hanya salah satu syarat.

Karena keabsahannya bisa

dipertanyakan. “Orang yang melakukan kegiatan jurnalistik itu berupa mencari, mengolah dan memberitakan,” terangnya.

Selain itu, untuk menjadi wartawan harus melakukan aktifitas jurnalistik dan kontinyu berturut – turut selama 6 bulan. Sesuai amanat undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers, wartawan harus tunduk dan taat kode etik jurnalistik.

Untuk tunduk dan taat, wartawan harus tergabung dalam organisasi wartawan.

Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin pada kesempatan itu, menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan seminar pers kekinian yang diselenggarakan PWI Dompu.

“Kita hidup ini biar mengalir seperti air saja,” terangnya.

Selain menghadirkan Margiono dan Wina Armada Sukardi sebagai tokoh pers Nasional, juga hadir Kapolres Dompu, AKBP Purnama, SIK sebagai narasumber yang menyampaikan materi tentang pers di mata hukum. (ula)

berjalan seimbang. ‘’Semua adalah prioritas, artinya tidak ada prioritas. Jadi semua kegiatan dalam negeri ini saling mengikat dan membutuhkan, ekonomi penting, sosial dan keamanan juga penting. Semuanya saling berhubungan satu sama lain,’’ jelasnya.

Dia menekankan tidak ada satu bidang yang lebih penting dari bidang yang lain, karena untuk kepentingan rakyat semuanya adalah prioritas. ‘’Yang dibutuhkan adalah hal terkait penggeraknya, perlu

keahlian dan pendidikan, soal bagaimana meletakkan semuanya secara bersamaan,’’ ujarnya.

Sebanyak 34 gubernur dan Kapolda dari seluruh provinsi di Tanah Air menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kabinet Kerja yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Selasa.

Rakornas tersebut digelar dalam rangka membentuk sinergitas kinerja Pemerintah Pusat dan daerah selama lima tahun ke depan. (ant/Bali Post)

Dispenda Berikan Keringanan Lagi Bagi Penunggak Pajak Ranmor Mataram (Suara NTB) Mulai berlaku 5 November hari ini, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi NTB kembali memberikan berbagai keringan bagi pemilik kendaraan bermotor (ranmor) dalam daerah yang menunggak pajak.

Sebelumnya, keringan yang diberikan dalam bentuk pemberian insentif bagi kendaraan luar daerah, berupa keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 50 persen, pembebasan BBNKB 2 sebesar 100 persen.

Menurut Plt. Kepala Dispenda Provinsi NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si diberikan insentif pajak bagi kendaraan dalam daerah, menyusul terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB nomor 30 tahun 2014, tentang pemberian keringan atas pajak Ranmor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam daerah.

Keringanan tersebut dijabarkan, diantaranya pembebasan tunggakan PKB bagi kendaraan bermotor yang telah melampaui lima tahun, dan atau kadaluarsa lima tahun ke bawah.

Pemberian keringanan tunggakan PKB selama lima tahun sebesar 50 persen dari total tunggakan, keringanantunggakanPKB4tahun sebesar 45 persen dari total tunggakan, tunggakan PKB tiga tahun sebesar 40 persen dari total tungakan pajak, tunggakan PKB 1 dan 2 tahun sebesar 35 persen dari total

tunggakan pajak.

“Pembebasan ini berupa pembebasan pokok dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda BBNKB untuk ranmor dalam daerah, mulai berlaku hari ini hingga 30 Desember 2014,” terangnya pada Suara NTB Selasa (4/11) kemarin.

Pemberian insentif pajak bagi penunggak pajak ranmor dalam daerah ini, menurutnya sebagai upaya pemerintah daerah untuk melakukan validasi jumlah ranmor yang ada di NTB. Sekaligus memaksimalkan potensi pajak yang ada.

“Ini untuk menarik minat masyarakat membayar tunggakan pajaknya, karena 2015 kita sudah siapkan data base kendaraan bermotor yang ada di NTB,” tambah H. Fathurrahman.

Ke depan, pemerintah akan memberlakukan aturan yang ketat bagi penunggak kendaraan bermotor. Kalau aturan di kepolisian, selama dua tahun berturut-turut terjadi tunggakan pajak ranmor, kendaraan tersebut diblokir. Tetapi aturan pemerintah daerah, ketentuan kendaraan maksimal 5 tahun tidak membayar pajak, harus diregistrasi ulang.

“Keringanan yang pemerintah daerah berikan ini, kaitannya juga dengan kemungkinan akan adanya kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak),” sebutnya. (bul)

Tingkatkan Pengawasan Tangani Kerusakan Hutan Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin bersama jajarannya akhirnya bertemu dengan DPRD Dompu terkait penanganan kerusakan hutan. Peningkatan pengawasan bagi pelaku perusak hutan akan dilakukan bersama antara dinas terkait dengan aparat penegak hukum. Pembagian lahan HKm di blok Kesi juga disepakati akan dilakukan penertiban sesuai SK pembagian awal.

Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos kepada wartawan usai pertemuan terbatas dengan bupati beserta jajarannya, Selasa (4/11) kemarin, membenarkan, adanya pertemuan antara pemerintah daerah, DPRD dan Kepolisian terkait beberapa tuntutan warga soal kerusakan hutan di Dompu. Bupati Dompu, menghadiri langsung rapat koordinasi (rakor) bersama Dewan dan Wakapolres Dompu, Kompol Sajimin, SIK mewakili Kapolres Dompu. “Dalam rakor disepakati pencabutan SK (Bupati) pengosongan lahan HKm di blok Kesi,” kata Yuliadin.

Pembagian lahan HKm di blok Kesi, lanjutnya, dikembali-

kan pada SK pembagian lahan pertama agar tidak menjadi konflik antara warga pendatang dan warga sekitar lokasi HKm. Untuk itu, pemerintah akan melakukan upaya penertiban. “Pencabutan SK akan diikuti dengan penertiban kelompok masyarakat sesuai SK awal bupati untuk menghindari tumpang tindih antara warga pendatang dengan warga setempat,” katanya.

Terhadap kerusakan hutan di Dompu, Yuliadin mengatakan, pihaknya bersama pemerintah daerah juga menyepakati akan mencari solusi terbaik dalam rangka penangana kerusakan hutan secara umum. “Pengawasan akan ditingkatkan melalui dinas terkait dan aparat penegak hukum,” terangnya. Anggaran pengawasan juga akan diperbesar.

Kabag Humas Setda Dompu, Abdul Sahid, SH yang dihubungi terpisah, membenarkan adanya pertemuan antara Bupati beserta jajaran dengan DPRD Dompu di kantor Dewan, Selasa kemarin.

Namun pertemuan tersebut berlangsung terbatas. “Tadi pertemuannya terbatas terkait masalah kehutanan,” katanya. (ula)

Anggota Dewan Minta Kesempatan Klarifikasi Dari Hal. 1 Made Slamet juga membantah data Inspektorat yang menyebutkan angka Rp 4,5 miliar sebagai temuan informasi kerugian keuangan daerah yang timbul selama masa bakti DPRD NTB 2009-2014. Menurutnya, itu adalah temuan yang terakumulasi sejak DPRD tahun 1999 silam. ‘’DPRD yang mana itu? Kalau DPRD yang lama mungkin, karena itu kan sejak tahun 1999 itu.

Kalau dilihat dari data, itu dari DPRD yang lama. Itu bukan saja masalah kelebihan SPPD, tapi ada kelebihan honor, itu DPRD 1999 dan banyak yang sudah meninggal,’’ tegasnya.

Dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas penyelesaiankerugiandaerahpada Pemprov NTB semester II tahun 2013, angka resmi informasi kerugian keuangan daerah yang timbul pada DPRD NTB disebutkan hanya sebesar Rp 537,8 juta lebih.

Dari informasi kerugian

keuangan daerah itu, sudah ada yang dibayar alias dikembalikan sebesar Rp 50,8 juta sehingga total sisa informasi kerugian keuangan daerah di DPRD NTB hingga semester II tahun 2013 versi BPK RI hanya sebesar Rp 487 juta lebih. Angka ini pun, masih berupa informasi kerugian keuangan daerah karena belum ditetapkan oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sebagai kerugian keuangan daerah.

Melihat data itulah, Slamet

menegaskan tidak yakin jika angka yang disampaikan Inspektorat merupakan angka yang lahir pada periode 2009-2014. Menurutnya, temuan yang lahir pada kurun waktu tersebut, kebanyakan disebabkan karena adanya salah satu dokumen penunjang bukti pelaksanaan perjalanan dinas yang diduga dipalsukan oleh pPihak PT. Angkasa Pura, yaitu dokumen PJP2U. ‘’Itu kan dari pihak Angkasa Pura, itu yang banyak terjadi,’’ ujarnya.

Melihat adanya perbedaan

data itulah, Slamet menegaskan perlunya Inspektorat dan Sekretariat DPRD NTB memberikan kesempatan kepada setiap anggota DPRD NTB dan mantan anggota DPRD NTB untuk memberikan klarifikasi atas temuan tersebut.

“Ini saya tidak mengerti dengan sekretariat, sebetulnya kan sekretariat mengumpulkan dulu dewan-dewan itu. Kumpulkan data, ada klarifikasi. Ini selama ini ndak ada proses klarifikasi,” ujarnya. (aan)

2.699 TKI NTB Bermasalah di Luar Negeri Dari Hal. 1 “Rata-rata mereka yang bermasalah ini telah bekerja selama dua sampai lima tahun di luar negeri,” kata Zaenal yang juga Sekretaris Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu NTB. Menurut dia, jumlah TKI yang bermasalah tersebut tercatat sejak Januari hingga Oktober 2014.

Kasus terbanyak terjadi di bulan

September dengan 427 kasus, selanjutnya Maret 344 kasus dan Januari 296 kasus. ‘’Bahkan untuk level nasional, Kabupaten Sumbawa merupakan daerah tertinggi penyumbang TKI bermasalah di luar negeri,’’ ucap Zaenal.

Ia menambahkan, jika melihat secara nasional, tidak dipungkiri bahwa NTB merupakan salah satu kantong TKI terbesar di Indonesia, setelah Provinsi Jawa Bar-

at di urutan pertama dan Jawa Timur di urutan kedua dalam jumlah pengiriman ke luar negeri. ‘’Bahkan, untuk kabupaten/ kota se-Indonesia, Provinsi NTB menempatkan dua kabupaten, yakni Lombok Timur sebagai penyumbang tertinggi TKI di luar negeri, disusul Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Lombok Tengah.’’

Ia menyebutkan, pada 2013

jumlah TKI asal NTB yang dideportasi dari luar negeri sebanyak 2.447 orang. Para TKI ini dideportasi karena melebihi izin tinggal, terlibat kasus kriminal dan tidak disertai dokumen lengkap atau berangkat secara ilegal. ‘’Bahkan setelah diperiksa dan didata, para TKI tersebut diketahui berangkat tidak melewati Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Se-

dangkan jika dilihat negara yang mendeportasi, terbanyak Malaysia, disusul Arab Saudi dan Uni Emirat Arab,’’ ujarnya.

Menurutnya, dari ribuan TKI yang dideportasi dari luar negeri itu, terbanyak berasal dari Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah, karena dua daerah tersebut merupakan penyumbang terbanyak TKI asal NTB. (ant/Bali Post)

SUARA NTB Rabu, 5 November 2014

Selamatkan Hutan untuk Masa Depan UPAYA menjaga hutan untuk masa depan generasi mendatang nampaknya belum maksimal. Termasuk di NTB. Hutan konservasi di daerah Selatan Lombok Barat (Lobar), tepatnya di kawasan Pemalikan, Desa Batu Putih salah satunya. Seperti dilansir Suara NTB edisi Selasa (4/11), kondisi hutan konservasi tersebut, begitu memprihatinkan. Gundul dan nyaris tidak ada pohon yang tersisa.

Tindakan oknum yang merambah hutan dengan cara membakar ini, cukup sadis. Karena akibat pembakaran hutan, tidak saja pohon-pohon yang ada di sana mati tapi juga satwa dan ekosisitemnya. Karena hutan konservasi mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Sayangnya, seperti pengakuan warga sekitar hutan itu, kegiatan pembakaran hutan konservasi itu sudah berlangsung sekitar 10 tahun.

Dengan rentang waktu yang cukup panjang itu, mestinya Pemda sudah mampu merumuskan jalan keluar untuk mengatasi pembakaran hutan tersebut. Kalau sampai hari ini belum ada tindakan konkret dari Pemda, maka komitmen menjaga hutan perlu dipertanyakan. Karena di banyak kesempatan pihak pemerintah selalu menyerukan untuk bagaimana bersama-sama menjaga hutan.

Karena bagaimanapun, hutan memiliki fungsi yang cukup vitas dalam kehidupan manusia. Hutan konservasi mempunyai fungsi pokok dalam pelestarian aneka ragam tumbuhan dan satwa serta ekosisemnya. Fungsi ini didukung oleh peran konservasi sebagai pelestari hutan yang ditugaskan untuk menjaga kelestarian ekosistem yang ada di hutan tersebut. Untuk menjalankan fungsinya.

Pada segi sosial, fungsi dan peran hutan konservasi dapat berguna bagi keberlangsungan makhluk hidup sebagai penyeimbang kondisi alam. Selain itu hutan konservasi juga dapat berfungsi sebagai penyedia sumber dalam alam yang bermanfaat bagi kehidupan sosial. Maraknya eksploitasi hutan, membuat kehidupan aneka tumbuhan dan satwa terancam. Terancamnya tumbuhan dan satwa tersebut dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh karena itu, peran dan fungsi hutan konservasi sangat berarti. Hutan konservasi juga ikut berperan dari segi ekonomi. Kawasan konservasi dapat menguntungkan secara finansial bila dikembangkan sebagai objek wisata. Banyak taman nasional dan taman wisata yang berpotensi di jadikan objek pariwisata.

Komitmen Pemda dalam upaya menjaga kelestarian hutan, ekosistem alam flora dan fauna mestinya tidak sebatas ucapan di balik podium dan di atas kertas belaka. Namun harus ada upaya konkret. Meskipun bukan hutan lindung tapi bukan berarti hutan konservasi ‘’halal’’ untuk dirambah. Pemda melalui Dinas Kehutanan dan BKSDA harus cepat turun tangan.

Pemda bisa mengambil langkah antisipatif seperti melakukan reboisasi. Reboisasi adalah salah satu alternatif untuk melestarikan hutan. Kita dapat menanam kembali hutan – hutan yang sudah rusak, sehingga hutan akan tetap terjaga keberadaannya. menerapkan sistem tebang pilih. Pemerintah harus menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. Hal ini dapat mengurangi penebangan hutan secara liar dan dalam jumlah besar – besaran.

Selain itu sistem ini juga berguna untuk masyarakat agar tidak sembarang dalam melakukan penebangan hutan.

Menerapkan sistem tebang – tanam. Sistem ini sangat berguna bagi pelestarian hutan. Sistem penebangan hutan yang kemudian diganti dengan menanam hutan yang telah ditebang agar hutan tetap terjaga keberadaannya.

Melakukan penebangan secara konservatif. Penebangan secara konservatif adalah penebangan dengan cara menebang pohon yang sudah tidak berproduktif lagi. Jangan sampai pohon yang masih muda dan produktif ditebang. Menerapkan larangan penebangan hutan secara sewenang – wenang dan memberikan sanksi yang berat bagi pelakunya. Selain masyarakat yang harus menjaga kelestarian hutan, pemerintah juga harus ikut terlibat dalam pelestarian hutan. Pemerintah harus ikut turun tangan dalam pelestarian hutan ini. Sebaiknya, pemerintah juga memberikan sanksi yang berat bagi para pelakunya, yang bisa membuat mereka jera agar tidak mengulangi perbuatannya. (*)

OPINI

Halaman 6

Parlemen (Bukan) Taman Kanak-Kanak OTRET Parlemen saat ini seperti menarik ulur emosi masyarakat. Setelah 16 tahun menjalani reformasi, Parlemen gagal mentransformasikan lembaga politik itu menuju keadaban, dan budaya politik yang mapan.

Belum genap satu bulan mengucapkan sumpahnya, anggota DPR sudah dua kali berlaku memalukan. Pertama, gara-gara tidak digubris penjelasannya, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hasrul Azwar menjungkirbalikkan meja (28/10). Karena ricuh, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto langsung menutup sidang paripurna (Kompas, 29/10/14).

Kedua, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membentuk DPR tandingan setelah Koalisi Merah Putuh (KMP) menyapu bersih pimpinan alat kelengkapan dewan (29/10).

Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah mengatakan itu kesalahan KIH sendiri karena tidak menyerahkan nama-nama utusannya (Kompas, 1/11). Sementara itu, Anggota Fraksi PDI-P Aria Bima mengatakan pembagian jatah untuk KIH tidak proporsional. Dari 63 kursi pimpinan alat kelengkapan DPR, KIH hanya mendapatkan lima kursi, padahal KIH memiliki 43,5 persen kursi di parlemen (Kompas, 1/11).

Berbagai kericuhan yang jauh dari etika dan moral politik itu menunjukan kegagalan DPR melakukan shift of paradigm dari rezim-rezim sebelumnya. Alihalih membawa perubahan, mereka justru tampil lebih memalukan. Bukannya tampil membela kepentingan rakyat, mereka justru berkutat perebutan kekuasaan dan kepentingan koalisi.

Politisi “Neurotik” Apa yang kita rasakan saat ini adalah kehidupan publik yang tak lagi memberikan kedamaian, kenyamanan, dan kebahagiaan, apalagi kesejahteraan dan kemakmuran. Para politisi memberikan tontonan yang tidak lagi menarik. Di sisi lain, kehidupan di sekolah justru penuh dengan para predator seksual, siaran TV tak lagi menjadi sarana edukatif, malah destruktif. Ruang publik juga di isi oleh para preman yang lebih mengedepankan otot dari pada otak.

Barangkali inilah yang disebut budayawan Jakob Sumardjo sebagai “Neurotik”. Suatu kehidupan

Oleh:

Anhar Putra Iswanto

(Mahasiswa Magister Sosiologi Politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM); Koordinator Rumah Pencerahan Malang, Asal Leong, KLU) bangsa yang dilanda penyakit neurotik alias sakit jiwa. Sakit jiwa ini ditandai dengan kekaburan nilai dalam kehidupan masyarakat. Orang tidak dapat lagi membedakan mana etika mana dosa, mana baik mana buruk, mana pejabat mana penjahat, mana politisi mana penjilat.

Dalam kehidupan model ini, masyarakat nyaris tak lagi punya harapan, kecuali ikut menjadi “sakit jiwa”.

Sebagai contoh, satu minggu terakhir ini, nama Muhammad Arsad menjadi terkenal di seantero Nusantara, lantaran ulahnya merekayasa foto “mesra” Joko Widodo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Ia ditangkap polisi dan ditahan. Di layar kaca (TV One), Mursidah, ibu Arsad bersujud memohon ampun kepada Presiden Jokowi agar anaknya dibebaskan. Ibunya meronta karena Arsad yang sehari-hari penjual sate menjadi tulang punggung keluarga.

Dalam waktu relatif singkat, Muhamad Arsad mendapat dukungan masyarakat media (netizen), mereka berdalih Arsad orang yang tidak berpendidikan tinggi, rakyat kecil, hanya pejual sate, namun ditikam oleh rezim kekuasaan Jokowi.

Di sisi lain, setelah Jokowi mengumumkan nama kabinetnya, muncul nama Susi Pudjiastuti, seorang pengusaha sukses, lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), tapi terpilih menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Tak ayal, Bu Susi menjadi santapan cacian, protes, dan hinaan, karena sekolah saja tidak beres koq malah jadi menteri.

Rupanya, dalam masyarakat modern, dimana perubahan begitu cepat, kita justru kehilangan nilai, dan parameter untuk mengukur mana baik dan mana yang buruk.

Arsad yang melanggar etika publik menjadi idola baru karena berlawanan dengan rezim kekuasaan (baca: Jokowi). Sementara bu Susi justru menjadi cemohan: ada menteri tidak lulus SMA. Effendi Gozali, pakar komunikasi politik di sebuah stasiun TV mengatakan, penahanan Arsad adalah tindakan polisi yang berlebihan, karena dia tidak tahu apa-apa, hanya tamatan SMP. Pada saat bersamaan, tuh Bu Susi, hanya lulus SMP justru menjadi menteri.

Ada adagium yang mesti kita ingat: “umur tidak pernah menentukan kedewasaan”. Sebab kedeawasaan adalah proses pembelajaran terhadap nilai-nilai kehidupan, dimana kita mengerti ada norma, dan aturan yang selalu mengikat.

Kemampuan untuk mengukur, mentaati, nilai-nilai dan norma itulah yang menjadi kualitas kedewasaan seseorang. Begitu pula dengan pendidikan, tinggi rendahnya pendidikan tidak menentukan peradaban seseorang. Bagaimana kita menghargai dan menjalani kehidupan—itulah yang menjadi cikal bakal kedewasaan. Bukan umur atau pendidikan tinggi.

Moralitas Politik Lama bergelut dalam politik, menjadi anggota parlemen sekian periode, memimpin partai politik, berpendidikan dalam bidang politik yang tinggi, belum tentu akan menumbuhkan moralitas politik yang baik. Moral adalah persoalan fundamental bagi setiap orang.

Tidak dapat dipelajari dari sekolah formal, sebagaimana teori politik.

Tetapi harus ditumbuhkembangkan melalui aktivitas keseharian, berlaku jujur, dan toleransi kepada sesama, dan seterusnya.

Karena itu, sejak kecil orang tua tidak pernah mengajarkan anaknya tentang moral secara langsung.

Tetapi memberikan tanda (signifier) kepada norma-norma, mana yang boleh, dan mana yang tidak, mana yang baik, mana buruk. Saat dewasa, akhirnya kita tahu, bahwa mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan dan moralitas bukan perkara yang mudah, sebagaimana kita belajar 2x2=4.

Karena itu, realitas politik hampir selalu terpisah dengan perkara moral ini. Politik tidak pernah bicara tentang gagasan ideal. Tidak juga menyangkut kehidupan manusia, baik atau buruknya. Politik hanya perkara bagaimana kekuasaan diperoleh.

Politik merumuskan cara dan sistem untuk mencapainya. Apakah kekuasaan akan digunakan untuk kebaikan bersama, diri sendiri, atau justru untuk menghancurkan kehidupan itu sendiri, politik tidak pernah mau tahu hal itu.

Karena itu, banyak pihak mengatakan politik itu tidak kotor, teta-

pi aktornya yang sering kali busuk mentalnya. Politik sendiri tidak kotor, pun tidak juga bersih. Ia hanya jalan bagi sebuah tujuan hidup manusia. Maka, kelangsungan hidup manusia sangat ditentukan oleh baik atau buruk moralitas aktor politik yang bertarung mencapai kekuasaan ini. Jika pertarungan dimenangi oleh mental penjahat, maka buruklah rupa politik. Jika pertarungan dimenangi para asketik, pendekar, dan baik moralnya, baik pula wajah politik.

Marilah melihat wajah parlemen kita saat ini. Hampir tidak terdapat kosa kata lain untuk menjelaskannya, kecuali sebagai tempat nafsu kekuasaan dilampiaskan. Tidak ada lain, kecuali perebutan kekuasaan. Dalam alam demokrasi modern, kompetisi adalah sebuah keniscayaan— keharusan. Tetapi menjadi persoalan apabila pertarungan politik di isi oleh para pemburu kekuasaan, para botoh politik, dan rente anggaaran.

Benarlah kata Aristoteles, “a little mistake at the begining, becomes a big mistake at the end”.

Kericuhan politik di parlemen, akan berdampak terhadap kemasalahatan bangsa mendatang.

Krisis air bersih di Pulau Bungin kian parah Pemerintah daerah harus bertindak cepat

*** Dewan temukan indikasi aset ruko milik Pemda diduga dijual Harus diusut tuntas

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 5 November 2014

Halaman 7

Layanan PLN dan PDAM Banyak Dikeluhkan Konsumen Mataram (Suara NTB) Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) Provinsi NTB lagi-lagi menjadi sasaran ketidakpuasan konsumen. Dua soal pelayanan yang paling banyak keluhannya diterima, yakni layanan PLN (pemadaman listrik) serta PDAM (tersendatnya distribusi air bersih).

“Dalam sehari setidaknya 15 keluhan yang masuk ke layanan telepon kami, keluhan paling banyak adalah PLN, kedua PDAM,” kata Ketua YPK Provinsi NTB, Dr. Moh. Saleh, SH, MH pada Suara NTB di Mataram, Selasa (4/11).

Keluhan dari sisi PLN yang

vestasi terus naik ini mestinya diimbangi dengan pelayanan dari sisi kelistrikan yang memadai.

Ia menyebutkan mestinya PLN lebih transparan kepada masyarakat, terhadap apa yang menjadi persoalan yang dialami sekarang. Sehingga intensitas pemadaman listrik kian tinggi

diterima pihaknya adalah, terganggunya layanan kelistrikan dalam beberapa bulan terakhir. Keluhan ini intens diterimanya sejak tiga sampai empat bulan terakhir.

Disebutkan, PLN dianggap tidak siap melayani pelanggan yang ada di NTB, daerah yang in-

dan telah berpotensi memicu kerugian bagi konsumen, terutama konsumen yang memiliki usaha yang mengandalkan dukungan daya listrik.

“Berapa sih kekurangan daya yang sebenarnya untuk Pulau Lombok misalnya, apa persoalan utamanya, kemudian kapan pastinya PLN memberikan jaminan kelancaran bagi pelanggan,” tambah dosen Fakultas Hukum di Universitas Mataram ini.

Selanjutnya untuk keluhan pelanggan soal distribusi air

bersih ini, soal ini menurutnya terjadi hampir sepanjang tahun. Khusus untuk Kota Mataram saja, masih banyak pelanggan yang tidak kebagian mendapatkan jatah air bersih.

Di Ampenan misalnya, kemudian di wilayah Karang Rundun Sweta, Kekalik Mataram, serta beberapa titik-titik distribusi lainnya. Masyarakat tidak mendapatkan air bersih bahkan hingga tengah malam.

Ironis menurutnya, titik-titik lain yang ada di Kota Mataram, perkantoran misalnya, atau

lokasi-lokasi yang merupakan kawasan elite, justru airnya terus melimpah. Mestinya PDAM memberikan perhatian merata kepada konsumen.

“Di perkantoran airnya tidak pernah macet. Kalau memang seperti itu, kenapa ada titiktitk yang tidak bagus distribusi airnya,” ujar Moh. Saleh.

Jika persoalannya adalah karena perpipaan yang tidak mendukung, mestinya dilakukan revitalisasi pipa.

Menjawab tuntutan dan keluhan konsumen yang masuk ke

ANJLOK - Harga bawang merah di Lotim anjlok. Harga jual panen Rp 350.000 - Rp 400.000 per kwintal. Tampak dua orang petani di subak Lendang Mudung, kecamatan Pringgabaya, mengeringkan bawang yang tak laku dijual belum lama ini.

KULIAH KULIAH SINGKAT JALUR KHUSUS CEPAT MENYANDANG GELAR S1/S2 SEMUA JURUSAN TERAKREDITASI BAN-PT. HUBUNGI : EDI.HP. 085212434374

MEBEL

(Suara NTB/rus)

Jamin Kenyamanan Berwisata

HPI dan Kepolisian Rapatkan Barisan Mataram (Suara NTB) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTB menjadi satu-satunya asosiasi yang bergerak di bidang pelayanan kepariwisataan yang menguatkan barisan dengan pihak Kepolisian, terkait pemberian jaminan keamanan dan kenyamanan berwisata di Provinsi NTB ini.

HPI Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Ainuddin, SH, MH, bersama pengurus HPI lainnya, Selasa (4/11), menggelar pertemuan khusus dengan Ditpamobvit Polda NTB. Dihadiri langsung Kasubdit Wisata, AKBP. Ketut Yasagiri dan jajaran.

Pertemuan perdana yang digelar di Sekretariat HPI di

MEBEL

Jalan Koperasi No.160x Pelembak, Ampenan itu membahas tingkat keamanan dan kenyaman wisatawan di NTB. Fokusnya, ke depan bagaimana HPI dan pihak Kepolisian, serta pihak keamanan lain, pemerintah dan seluruh stakeholder yang bergerak di bidang kepariwisataan, menyatukan barisan, bergerak bersama turut menjamin keamanan dan kenyamaman daerah wisata.

AKBP Ketut Yasagiri memaparkan kesiapan pihak Kepolisian dalam langkah bersama membangun daerah wisata yang aman dan nyaman, menurutnya tidak bisa Polisi berbuat sendiri, dengan terbatasnya personel Kepolisian yang ada di daerah.

Meski demikian, Kepolisian pada intinya siap memberikan jaminan keamanan semaksimal mungkin. Saat ini sudah dibentuk Subdit yang khusus melakukan pengamanan di daerah-daerah wisata. Ditambah personel yang sudah disiapkan di tingkat Polres dan Polsek.

Pertemuan dengan HPI itu,

disebutnya bagaimana upaya asosiasi yang menaungi para guide ini mengimplementasikan upayaupaya yang sejak lama dibahas.

Misalnya, upaya untuk menyiapkan pos pengamanan khusus di daerah wisata. Pos yang direncanakan tersebut adalah pos terpadu, di dalamnya terdapat anggota kepolisian, masyarakat setempat, Pamswakarsa, dan dari pemerintah daerah menyiagakan Pol PP, misalnya.

“Aksi-aksi kejahatan yang terjadi di daerah wisata, salah satunya dipicu karena paceklik, ini yang dirumuskan penanganannya,” terang Ketut Yasagiri.

Sementara itu, Ketua HPI Provinsi NTB, Ainuddin, SH, MH mengatakan, bukan waktunya untuk merencanakan program-program keamanan di daerah wisata. Yang terpenting adalah implementasinya.

Kerjasama HPI dengan Kepolisian tersebut, sebagai upaya menciptakan daerah yang kondusif, untuk meningkatkan jumlah wisatawan serta memberi dampak multiflayer efek yang

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/dok)

Produk Lokal Belum Standar KEPALA Diskoperindag Kota Mataram, Wartan, SH. MH menegaskan masih terdapat produk-produk lokal, olahan makanan dan minuman yang belum mampu mengejar standarisasi produk pasar modern.

Beberapa persoalan yang menyebabkan tidak bisanya pasar modern menampung produk lokal di gerai-gerai penjualannya, di antaranya kualitas yang belum sesuai standar, pengemasan yang juga tidak sesuai standar, bahkan kuantitas produk yang diminta oleh pasar modern tak bisa dipenuhi oleh pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Ditegaskan, kerjasama yang terjalin antara pemerintah selaku pemberi izin, dan pasar modern adalah simbiosis mutualisme (saling menguntungkan). Dari sisi pelau IKM, keberadaan pasar modern diharapkan menjadi sarana pemasaran produk lokal serta upaya agar pasar modern melakukan pembinaan kepada produk lokal untuk mampu memenuhi kualifikasi dan standar pemasaran yang ideal.

“Jadi ada syarat, pasar modern ini bisa melakukan pembinaan kepada IKM lokal dan produk IKM lokal bisa ditampung di pasar modern itu,” kata Wartan dihubungi di ruang kerjanya, Selasa (4/11), menyusul banyaknya kekhawatiran bahwa keberadaan pasar modern yang sudah menjamur hanya akan menyerap keuntungan semata dari potensi konsumen di daerah.

Di antaranya yang paling disoroti keberadaannya saat ini adalah Hypermart di Abian Tubuh, Cakranegara dan Indomaret yang lokasinya sangat dekat dari pasar tradisional. Tentunya menjadi ancaman bagi pedagang kecil dan pedagang pasar tradisional di wilayah itu.

Dikatakan Wartan, sebelum izin diberikan kepada pasar modern, sebetulnya sudah ada kerjasama antara pemerintah Kota Mataram khususnya, agar pasar modern tersebut melakukan pembinaan agar produk lokal dapat memenuhi standar kualitas produk dari pasar modern, sehingga mampu bersaing dengan produk-produk lain.

Meski sebenarnya, pembinaan oleh pasar modern yang disebutkannya itupun hingga kini masih banyak dipertanyakan implementasinya.

“Ada produk IKM binaan kita yang masuk, space untuk produk lokal memang tidak disiapkan khusus, tapi ada produk lokal kita yang masuk di gerai penjualannya,” sebut Wartan, tanpa menyebut pasti produk jenis apa saja yang sudah diakomodir oleh pasar modern yang beroperasi cukup banyak di Kota Mataram.

Ditanya soal banyaknya bermunculan pasar modern di Kota Mataram, Wartan tidak menampikkan hal itu. Menurutnya, memang Kota Mataram menjadi salah satu tujuan investasi yang paling diminati di Provinsi NTB. “Padahal Bandara Selaparang sudah tidak lagi beroperasi, tapi karena faktor apa mungkin, banyak investor yang tertarik ke Kota Mataram,” tambahnya.

Jika investor tersebut bergerak di bidang perdagangan, khususnya pasar modern, dipastikan bahwa syarat utamanya adalah tetap melakukan pembinaan kepada IKM lokal.

Sebab hal ini dikatakan juga erat kaitannya dengan akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. (bul)

YPK, Moh. Saleh mengatakan akan melakukan pendekatan kepada pihak-pihak tersebut, kepada pemangku kebijakannya langsung.

Pemerintah daerah, eksekutif dan legislatif menurutnya harus ambil bagian untuk mendukung hak-hak konsumen.

“Bila perlu para anggota Dewan itu ajak hearing pimpinan PLN dan PDAM, kenapa persoalannya begitu dan sejauh mana kesanggupannya memberikan layanan di NTB,” demikian ditegaskan. (bul)

Pertemuan HPI dan Ditpamobvit Polda NTB, kemarin. besar bagi masyarakat di Bumi Sejuta Sapi ini.

Terlepas dari masih adanya aksi-aksi kejahatan di daerahdaerah wisata, tentunya menjadi pekerjaan bersama semua pihak untuk melakukan tindakan pengamanan.

“Pemerintah, pihak keamanan, Pokdarwis, PHRI, BPBD, Asita, tanpa terkecuali HPI harus sama-sama menciptakan Kamtibmas,” katanya.

HPI dalam pertemuan kemarin, didorong untuk menghandle seluruh kegiatan-kegiatan kepariwisataan yang ada di NTB. Dengan demikian, anggo-

RUPA-RUPA

ta HPI dapat merekomendasikan daerah-daerah wisata yang aman bagi wisatawan. Artinya, jangan sampai wisatawan datang langsung ke daerah-daerah wisata tanpa ada koordinasi. HPI-lah yang kemudian melakukan koordinasi kembali dengan Polisi Pariwisata dalam memberikan perlindungan bersama kepada wisatawan.

Terkait soal masih adanya aksi kejahatan di daerah wisata, pada pertemuan tersebut, dibahas juga bagaimana hotelhotel yang ada di daerah wisata, atau perusahaan jasa lainnya, mestinya mengalokasikan dana Coorporate Social Responsibility (CSR)-nya untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat setempat di daerah wisata.

“Kalau masyarakat setempat dididik dengan dana CSR untuk terampil sebagai tukang cukur, perajin, atau bidang usaha lainnya. Mereka tidak akan melakukan aksi kejahatan, karena ada usaha lain yang digeluti, meskipun saat paceklik. Nah tinggal sekarang apakah perusahaan-perusahaan ini mau menyalurkan CSR-nya untuk itu,” gagas Ainuddin. (bul)

SUARA NTB Rabu, 5 November 2014

Diduga Jadi Komplotan Pelaku Curas

Oknum Satpam Mataram Mall Ditangkap Polisi Mataram (Suara NTB) Oknum Satuan Pengamanan (Satpam) Mataram Mall yakni Sk (inisial) yang diduga terlibat menjadi komplotan aksi Pencurian dan Kekerasan (Curas) di Perumahan Town Palace, dan De One Café di Jalan Sriwijaya, Kota Mataram seminggu yang lalu akhirnya ditangkap Polisi. Sk ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Aparat.

“Ini baru saja kita tangkap sekitar pukul 18.00, dia ini merupakan pelaku curas di perumahan di Jalan sriwijaya 28 oktober yang lalu. Sk kita tangkap dari tempat kerjanya di Mataram Mall, pengakuannya seluruh barang yang dicurinya itu sudah dilelang dengan harga Rp 80 juta,” jelas Kepala Unit Reskrim Polsek Cakranegara Iptu Lanang, Senin (3/11) Malam.

Sementara, Kasat Reskrim Polres Mataram AKP Agus Dwi Ananto yang datang sekitar pukul 20.00 Wita menegaskan, oknum satpam tersebut juga merupakan pelaku yang membobol De One Café. Seluruh barang elektronik di dalam café tersebut diangkut para pelaku. Saat ditanya, Sk mengaku mengambil barang tersebut dengan membawa mobil Pick Up. “Berdasarkan hasil lidik yang kami lakukan, bahwa selain di Town Palace, dia ini juga merupakan pelaku yang membobol De One Café yang letaknya masih di seputaran Jalan Sriwijaya.

Kita akan segera memprosesnya, pelaku akan dijerat Pasal 363 KUHP, dengan ancaman minimal 5 tahun penjara,” katanya.

Terpisah, Kapolsek Cakranegara Kompol I Gede Sukma Wirawan, Selasa (4/11) siang merilis, kerugian yang ditimbulkan dari salah satu TKP pencurian khsusnya di Perumahan Town Palace mencapai angka Rp 100 juta. Barang bukti yang dapat diamankan berupa, Laptop dan TV LCD 32 Inch.

Sementara barang yang dilaporkan hilang berupa, dua unit TV 32 Inchi, Monitor Receiver Kamera CCTV, I Phone, Laptop, Satu unit sepeda, dan 6 unit jam tangan.

“Terungkapnya ya tadi malam, setelah teman – teman dari tim Opsnal ini bergerak. Pelaku diamankan dari tempat kerjanya, dalam waktu dekat pelaku akan segera kita tahan karena tadi malam sudah kita periksa dan di BAP, setelah itu kita akan serahkan ke Polres Mataram,” tandas Sukma. (met)

POLHUKAM Penyidikan Tuntas Tahun Ini

Tersangka Kasus Bedah Desa Masih Bisa Bertambah Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) sampai sejauh ini masih terus berupaya melengkapi berkas-berkas penyidikan terhadap tujuh tersangka kasus dugaan korupsi program Bedah Desa tahun 2012. Sehingga diharapkan, sebelum akhir tahun ini seluruh berkas penyidikan sudah bisa dituntaskan. kemudian bisa dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya.

“Untuk kasus bedah desa, target kita memang harus tuntas tahun ini juga. Dan, itu sudah menjadi atensi pimpinan (Kapolres Loteng),” sebut Kasubag. Humas Polres Loteng, AKP Beni Kunto Hidayat, kepada Suara NTB, Selasa (4/11). Saat ini, masih ada beberapa kekurangan berkas yang masih harus dilengkapi pihaknya. Sehingga proses pelimpahan berkas

penyidikan ke Kejari Praya, belum bisa dilakukan.

Sebelumnya, penyidik sudah mengirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke Kejari Praya. Tetapi untuk pengiriman berkas penyidikan sejauh ini belum bisa dilakukan.

Karena memang ada berkas yang harus dilengkapi. “Tetapi bisa dikatakan sudah tidak ada persoalan lagi. Karena

berkas yang harus dilengkapi, hanya bersifat administrasi penyidikan saja. Kalau masalah kelengkapan penyidikan sendiri, hampir bisa dikatakan sudah selesai,” terangnya.

Disinggung terkait jumlah tersangka, Beni menegaskan sampai saat ini masih tetap tujuh orang. Yang memang memiliki keterkaitan langsung dengan program senilai Rp 1,8 miliar tersebut. Namun

Polres Loteng Kesulitan Ungkap Kasus Curanmor Praya (Suara NTB) Upaya jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) dalam mengungkap kasus pencurian sepeda motor (curanmor) diakui masih belum membuahkan hasil yang maksimal. Dimana masih banyak kasus-kasus curnamor yang sampai saat ini belum berhasil diungkap. Hal itu diakui Kasubag Humas Polres Loteng, AKP Beni Kunto Hidayat, kepada Suara NTB, Selasa (4/11).

Kendati demikian, bukan berarti pihak kepolisian berdiam diri dalam hal ini. Berbagai upaya dan langkah-langkah terus dilakukan. Dalam rangka menekan sekaligus mengungkap kasus-kasus curanmor yang terjadi. “Saya rasa, kalau bicara upaya menekan dan mengungkap kasus curanmor, sudah maksimal kita lakukan. Hanya saja, hasilnya belum sesuai harapan sampai sejauh ini,” sebutnya.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat pihaknya kesulitan mengungkap kasus curanmor. Selain masih minimnya bukti kejahatan. Masyarakat yang jadi korban curanmor juga acap kali enggan melaporkan kasus curanmor yang dialaminya. Sehingga data dan keterangan yang diperoleh pihak kepolisian sangat minim.

Tidak hanya itu, pihaknya mensinyalir kalau para pelaku curanmor dilindung oleh jaringan yang bekerja dengan begitu rapi. Sehingga ketika ada pelaku curanmor yang berhasil ditangkap, kepolisian hanya bisa mengungkap sampai di situ saja.

Sulit sekali bisa mengungkap sampai jaringan-jaringan yang lain. “Jaringan curanmor ini pun tidak hanya di Loteng saja.

Tapi juga melibatkan jaringan dari luar daerah,” terang Beni.

Menghadapi situasi itu, pihaknya berharap masyarakat bisa terus meningkakan kewaspadaan terhadap potensi aksi kejahatan tersebut. Dengan meningkatkan pengamanan pada kendaraan. Paling tidak menyiapkan kunci pengaaman ganda. Karena curanmor bisa saja terjadi dimanapun. Tidak peduli apakah itu daerah rawan curanmor atau tidak.

“Jadi jangan dikira, karena bukan daerah rawan curanmor membuat kita lengah. Kewaspadaan tinggi harus terus dijaga.

Dengan begitu, gerak langkah para pelaku curanmor bisa dipersempit,” timpalnya.

Pihaknya kepolisian secara berkelanjutan juga terus menggelar operasi-operasi pengamanan. Baik melalui kegiatan patroli skala kecil sampai skala besar. Sampai kegiatan razia kendaraan. (kir)

tersebut. Mereka merupakan pihak yang berkaitan langsung dengan program batuan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) itu. Tapi pada akhirnya, Polres Loteng hanya menetapkan tujuh tersangka.

Salah satunya, L.Is, mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Loteng selaku instansi pelaksana program. Ditambah panitia pelaksaan program di Dishutbhun serta pelaksanaan program ditingkat lapangan. Dalam kasus tersebut, hasil dari audit yang dilakukan BPK RI Negara mengalami kerugian mencapai Rp 1,1 miliar. (kir)

Fraksi PDIP Dorong Aparat Berwajib Telisik Proyek GOR Mini

Krisis Air dan Kerusakan Jalan di Kuripan Belum Disentuh Pemda

MENGELUH - Warga Kuripan mengeluh ke dewan terkait kondisi jalan yang rusak dan krisis air bersih di daerah itu

tidak menutup kemungkinan masih akan ada penambahan tersangka baru. Selain tujuh tersangka yang sudah ditetapkan tersebut.

Hanya saja, untuk saat ini penambahan tersangka masih belum. Mengingat, penyidikan masih fokus untuk menuntaskan berkas perkara ke tujuh tersangka tersebut. “Masalah penambahan tersangka, masih ada kemungkinan. Tergantung hasil pengembangan penyidikan nantinya. Karena tentunya penyidikan tidak akan berhenti sampai disitu saja,” timpal Beni.

Disebutkan sebelumnya, setidaknya ada 12 orang yang diduga terlibat dalam kasus

Diduga Rugikan Daerah

Warga Ngadu ke Dewan

Giri Menang (Suara NTB) – Beberapa warga dari Kuripan mendatangi kantor Wakil Ketua DPRD Lobar HM. Nursaid. Kedatangan warga mengeluhkan kondisi jalan yang rusak dan krisis air bersih yang belum ditangani Pemda Lobar. Warga yang ditemui langsung HM. Nursaid meminta agar pemda Perespon tuntutan warga tersebut.

“Masalah kerusakan jalan dan sumur bor untuk tanggulangi kekeringan di daerah Kuripan harus segera ditangani,” kata Nursaid di hadapan warga. Ia menyebutkan, infrastruktur jalan memang memperihatinkan di Kecamatan Kuripan. Jalan yang rusak tak tersentuh aspal sekitar 5-7 kilometer. Terkait perbaikan jalan ini, pihaknya telah mengusulkan ke Pemda.

Saran dari Bupati untuk bisa ditangani Pemda perlu diangkat status jalan itu. Untuk mengangkat status jalan ini melalui SK bupati. Setelah status jalan diangkat, maka jalan itu bisa ditangani. “Terkait peningkatan status akan mulai diusulkan pada Januari saat Musrenbangdes,” tukasnya.

Disamping jalan, warga juga mengeluhkan krisis air bersih.

Untuk menanggulangi ini, pihaknya telah mengusulkan ke Pemda agar dibangunkan sumur bor raksasa di daerah Kuripan Utara. Pengusulan pembangunan bor ini sendiri ke Dinas Perambangan dan Energi. Dinas terkait merespn, berjanji membangunkan sumur bor tersebut dengan total dana Rp 300 juta lebih.

Politisi Gerindra tersebut mengaku, setelah duduk di DPRD Lobar banyak menerima aspirasi perihal kondisi jalan di desa setempat, jalan setempat tidak pernah disentuh pemerintah meskipun daerah ini sering dikunjungi pejabat.

Dirincikan, panjang jalan setempat sekitar 5 kilometer yang kondisinya rusak parah, jalur jalan yang dimaksud mulai dari Dusun Pemangket-Itinglanggem sepanjang 2 kilometer dan sisanya di dusun lainnya. (her)

Halaman 8

INTERUPSI – H. Yakti dari Fraksi Golkar dan H. Zaenuri melakukan interupsi saat sidang paripurna

Bupati Diwakili Sekda

Rapat Paripurna DPRD Lobar Diwarnai ”Hujan” Interupsi Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah insiden mewarnai rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi dalam nota keuangan RAPBD tahun 2015 yang dipimpin Wakil Ketua I, Multazam. Berbeda dengan paripurna Senin (3/11) yang dihadiri langsung Bupati, justru berlangsung lebih adem dan kondusif. Namun, pada paripurna kali ini, Bupati diwakili Sekda.

Insiden yang mewarnai rapat paripruna dewan, mulai dari interupsi hingga juru bicara yang kurang lancar menyampaikan risalah pandangan umum fraksi-fraksi. Bahkan, pemandangan berbeda oknum dewan terlihat merokok saat sidang berlangsung.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna justru tidak tampak anggota yang merokok.

Rapat paripurna dimulai sekitar pukul 10.00 lebih, molor

satu jam dari jadwal 09.00 Wita. Menurut informasi, sejumlah anggota dewan terbelah ingin memboikot paripurna. Namun, kondisi ini mampu dinetralisir karena Bupati turun tangan langsung.

Wakil Ketua I Multazam membuka rapat parpurna, langsung membacakan tujuan rapat parpurna. Ketika Wakil Ketua membuka persidangan, tiba-tiba anggota dewan interupsi. Anggota DPRD fraksi Golkar, H. Yakti, memotong penyampaian wakil ketua.

“Interupsi pak pimpinan sidang, ada kepala dinas yang tidak pernah hadir rapat paripurna,” tegas H Yakti sembari menyebut Dinas dimaksud kepala Dinas Pariwisata, Ispan Juniaidi. Lantas ia menilai, bagaimana kepala dinas tahu program dan anggaran kalau tidak pernah ikut membahas anggaran dan

hadiri paripurna.

Interupsi terus berlanjut, fraksi demokrasi keadilan rakyat, H Ahmad Zaenuri juga mengkritik kepala dinas yang jarang ikut pembahasan anggaran seperti kepala dinas kesehatan, Herman Sahnan Putera. “Kadis yang jarang ikut pembahasan itu sebaiknya dievaluasi bupati,” tegasnya.

Namun dewan lain dari fraksi PAN, Munawir Haris justru membela kepala dinas. Menurutnya kali ini, bukan membahas kinerja namun masalah paripurna tentang APBD. Setelah terjadi perdebatan, anggota dewan lain H. Wahid Syahril mencoba menengahi.

“Silahkan sampaikan masukan tapi jangan ditangapi,” tukasnya menengani. Setelah kondisi tenang, juru bicara pandangan umum fraksi-fraksi, Hj Muslihan memulai penyampaian laporan. (her)

Dewan Temukan Indikasi Aset Ruko Milik Pemda Diduga Dijual Giri Menang (Suara NTB) Wakil ketua II DPRD Lobar HM. Nursaid mengungkap temuannya terkait indikasi aset rumah toko (Ruko) yang dibangun Pemda di depan Rumah Sakit Tripat dijual oknum.

Dugaan penjualan aset Ruko ini diperoleh dari hasil penelusuran langsung ke pedagang.

Disamping aset itu diduga dijual, sewa dari ruko itu juga terindikasi bocor karena nilai sewa yang disetor ke Pemda rendah hanya Rp 554 ribu sedangkan ke pengontrak lebih besar mencapai puluhan juta rupiah per tahun. Dikatakan, dari hasil penelusurannya hampir 50 persen Ruko yang ada di depan rumah sakit itu dialihkan dari pengontrak pertama ke tangan kedua dengan nilai sewa Rp 20 juta lebih. ‘’Namun ada juga yang menjual Rp 35 juta lebih,” beber HM Nursaid.

Politisi Gerindra itu menegaskan, hal ini harus dkontrol oleh aset dan dinas terkait karena indikasi itu ditemukan langsung. Kontrak orang pertama ke orang pihak kedua lebih mahal daripada pengontrak pertama ke pemda.

“Bagaimana kontrol Pemda,” tanyanya. Seharusnya karena itu ruko dibangun Pemda jika pengontrak ingin melepas maka harus dilepas bukan disewakan lagi. Artinya pengon-

trak baru berkoordinasi dengan Pemda. “Ruko itu dibangun Pemda,” tukasnya.

Banyak Aset Sekolah Diklaim Wakil ketua komisi I, L Muhammad mengau banyak menerima laporan terkait lahan sekolah yang bermasalah karena diklaim oleh oknum yang mengaku sebagai ahli waris. Termausk di SD 1 Duman, ahli waris lahan sekolah itu mengguatkan lahan seluas 60 are, namun lahan yang terpakai untuk bangunan sekoah hanya

HM Nursaid

10 are.

Ahli waris mengkalim memiliki bukti otentik. “Pada zaman kepala kantor aset pak burhanudin, ada negosiasi dengan pihak keluarga tapi tidak tuntas sehingga sekaranglah dilanjutkan,” terangnya.

Bahkan saat ini, sebagian lahan sekolah itu telah diambil antara lain ruang kelas, perumahan guru dan kepsek. Disamping itu ada lagi ahli waris lain yang mengguat lahan pada lokasi yang sama seluas 1 are. (her)

Giri Menang (Suara NTB) – Sejumlah kalangan DPRD Lombok Barat mendorong aparat berwajib menelisik persoalan mangraknya proyek Gor mini senilai Rp 2,7 miliar.

Pasalnya, kalangan Dewan menduga adanya indikasi pelanggaran sehingga diduga menyebabkan kerugian daerah pada proyek itu. Karena pembayaran per termin diduga belum sesuai realisasi proyek sesuai ketentuan mencapai 40 persen.

Hal ini ditegaskan Anggota Dewan Fraksi PDIP, Adnan kepada wartawan kemarin. “Itu menjadi dasar akan adanya unsur dugaan pidana ketika mengambil angaran namun tidak dipertanggungjawabkan. Kalau dilaporkan pasti akan kena,” tegas Adnan. Adnan menegaskan, indikasi ketidakberesan mulai diendus sejak pertama proyek itu dikerjakan. Mulai dari persoalan lahan, gambar bangunan hingga ditinggal oleh kontraktor. Menurutnya, indikasi mengarah pada unsure kerugian daerah muncul karena pembeyaran per termin tidak sesuai realisasi proyek di lapangan. Lantas ditanya informasi akan ada pihak berwajib turun memeriksa ke proyek itu? menurutnya sangat terbuka peluang karena setiap proyek harus dipertanggung jawabkan.

Pada tataran ini dewan

bisa mendorong aparat terkait menelisik persoalan ini, karena sebagai fungsi pengawasan. Sebelum itu nanti pihaknya akan memanggil pihak terkait dalam hal ini Dikbud mempertanyakan perihal proyek ini.

Persoalan macetnya sejumlah proyek antara lain Gor mini dan proyek parkiran di halaman kantor bupati Lobar, bukan semata menjadi tanggung jawab Kepala SKPD yang harus ditanggung sendiri.

Namun seharusnya yang ikut dimintai pertanggungjawaban adalah pihak unit layanan pengadaan (ULP) Apa dasar mengatakan ULP bersalah? Karena pertama ULP inilah menunjuk pemenang tender namun kepala daerah tidak memanggil ULP mempertanyakan kirakira apa yang dilakukan sehingga dimenangkan.

Ada tiga item yang tidak dilakukan ULP, tidak ULP meng cross check kantor perusahaan pemenang, SDM tdan masalah anggaran modalnya.

Diputusnya kontrak proyek Gor mini senilai Rp 2,7 miliar menyisakan tanda tanya besar, pasalnya proyek yang ditangani Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut diduga ditinggal lari kontraktor setelah menerima pembayaran pada termin pertama, sedangkan realisasi proyek pada saat ditinggalkan masih rendah. (her)

Lilin Jatuh, Rumah Kontrakan Terbakar Mataram (Suara NTB) Satu unit rumah warga di Jalan Rengganis 15 Lingkungan Wanasara, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Senin (3/11) hangus terbakar. Rumah kontrakan milik Ahing yang ditempati oleh tiga kelompok keluarga itu, terbakar sekitar pukul 20.00 Wita.

“Dugaan sementara bahwa, kebakaran itu dipicu oleh lilin yang menyala di atas meja. Jadi lilin itu jatuh dan membakar meja, sehingga terjadilah kebakaran. Namun sampai saat ini, penghuni kamar yang menjadi asal kebakaran itu belum kita temui, ternyata saat kejadian dia sedang tidak ada di tempat,” Jelas Kapolsek Cakranegara Kompol I Gede Sukma Wirawan.

Saat insiden kebakaran, warga setempat terlihat panik dan berhamburan. Warga langsung berupaya memadamkan api dan mengevakuasi penghuni rumah kontrakan tersebut. Lima unit Pemadam Kebakaran juga dikerahkan untuk memadamkan api tersebut.Tidak ada korban jiwa akibat insiden itu, tetapi diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Api yang berhasil dipadamkan tak lebih dari satu jam itu membakar seluruh perlengkapan rumah tangga

milik tiga kelompok keluarga yang menempati masing – masing lokal rumah kontrakan.

Pemilik kamar yang diduga menjadi sumber api yakni Nr (Inisial) sedang dimintai keterangan lebih lanjut di Mapolsek Cakranegara. Polisi akan mengembangkan kasus tersebut guna mengidentifikasi penyebab kebakaran sebenarnya. Namun dipastikan kebakaran itu tidak disebabkan karena adanya aliran listrik arus pendek. “Kan kejadianya saat itu di TKP masih mati lampu, jadi saya rasa tidak mungkin disebabkan oleh arus pendek,” ujarnya.

Aparat kepolisian meminta agar masyarakat selalu waspada dan mengantisipasi kejadian – kejadian serupa. Polisi mengimbau agar warga selalu berhati – hati dan tetap memberikan pengawasan lebih jika hendak menyalakan lilin, atau yang sifatnya dapat memicu kebakaran. “Kami selalu memberikan imbauan, selalu mengingatkan agar warga selalu dalam posisi waspada, hati – hati terkait untuk mengantisipasi kejadian kejadian yang tidak diinginkan, baik kebakaran, bahkan kejadian kebakaran yang dapat menimbulkan pihak korban,” tandasnya. (met)

SUARA NTB Rabu, 5 November 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Rahayu Saraswati, Anggota DPR yang Aktris Jakarta (Suara NTB) Anggota Komisi VIII DPR Rahayu Saraswati punya latar profesi sebagai aktris.

Sara, panggilan akrab Rahayu Saraswati, menjadi anggota komisi DPR yang membidangi sosial, anak, pemberdayaan perempuan dan agama.

Dia mengatakan, di parlemen maupun sebagai aktris, dia konsisten berjuang menghapus praktik perbudakan anak dan perempuan.

“Jalan Tuhan berbeda saat ini membawa saya terjun ke dunia politik untuk memperjuangkan hak masyarakat,” kata anak Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo itu.

Sara memutuskan terjun ke dunia politik pada 2009 dengan memulai sebagai aktivis antiperdagangan perempuan dan perbudakan modern.

Kini, dia tampil dalam film Gunung Emas Almayer yang menceritakan soal perbudakan.

“Jadi peran saya pada film ini dan tugas saya sebagai anggota parlemen sangat berkaitan untuk berjuang nyata menghilangkan perbudakan modern,” tegas Sara baru-baru ini di Jakarta.

Gunung Emas Almayer yang mengambil sudut cerita dari novel klasik pertama Joseph Conrad berjudul “Almayers Folly” akan tayang perdana di bioskop Indonesia pada Kamis 6 November 2014.

Sara berperan sebagai budak bernama Taminah.

Selama sebulan, Sara berada di desa Malaysia untuk mengambil gambar dengan deraan mulai dari gigitan nyamuk, sengatan sinar matahari, bermain air sungai yang kotor hingga mengonsumsi nasi lemak.

Perempuan yang pernah mengenyam pendidikan seni peran di Amerika Serikat dan Inggris itu tidak mempersoalkan beratnya lokasi syuting; dia telah bermain film secara profesional sejak berusia 14 tahun.

Prestasi wanita berusia 28 tahun itu antara lain meraih gelar penghargaan aktris terbaik melalui Film “Merah Putih” yang berperan sebagai Senja pada Festival Film Internasional Bali 2009. (Ant/Bali Post)

Halaman 9

Citra Scholastika Takut Mengecewakan

(Suara NTB/ist)

RINJANI KEBAKARAN - Kawasan wisata gunung Rinjani hampir setiap tahun mengalami kebakaran, terutama di saat musim kemarau seperti saat ini. Tampak kebakaran di salah satu sisi tebing Danau Segara Anak yang gambarnya dikirim oleh seorang pendaki dan diambil dari dekat kemahnya.

Film ”Cleaning the Fish” Asal Indonesia Masuk UIKFF Swedia

Jakarta (Suara NTB) Citra Scholastika mengaku takut mengecewakan penggemar Fariz RM saat diminta menyanyikan lagu “Kurnia dan Pesona” dalam album kompilasi Fariz RM & Dian PP In ColaborationWith.

“Di sini ada satu tantangan karena lagunya sudah lama sekali, dan di era hits-nya aku sendiri belum lahir, takutnya kalau berubah jauh para fans-nya Om Fariz kecewa,” katanya usai konferensi pers album kompilasi Fariz RM & Dian PP In ColaborationWith di Jakarta, Senin (3/11).

Citra mengaku baru pertama kali mendengar lagu “Kurnia dan Pesona” ciptaan Fariz RM. Ia banyak berdiskusi dengan Fariz RM dan berusaha menghayati isi lagu tersebut.

“Aku benar-benar berusaha menginterpretasikan lagunya dengan jaman sekarang sesuai dengan momen anak-anak muda sekarang yang suka banget dengan lagulagu instrumen seperti David Guetta,” ujarnya.

“Aku berusaha menyanyikannya dengan hati, dengan cara Citra, enggak mau jadi siapa-siapa, dan karena Citra ingin menyanyikan lagu ini dengan cara Citra,” lanjutnya.

Ini merupakan kali ketiga Citra membawakan lagu daur ulang. Ia mengaku bersyukur dipercaya membawakan lagu karya musisi senior.

“Puji Tuhan, dapat tanggapan bagus dari Om Fariz, ketemu fans dari Om Fariz, mereka bilang pertama kali mendengar album ini mereka suka banget sama ‘Kurnia dan Pesona’,” katanya.

“Lega banget pokoknya karena ketakutan-ketakutan aku akhirnya terbayar dengan kepuasan mereka,” tambahnya. (Ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB)Film pendek karya Myrna Paramita Pohan mengisahkan kehidupan ibu rumah tangga berhasil masuk dalam ajang Uppsala International Kort Film Festival (UIKFF) ke-33 di Swedia tanggal 20-26 Oktober 2014.

Siaran pers yang diterima Antara, Senin, menyebutkan film garapan rumah produksi ButtonIjo, berjudul “Cleaning the Fish” mengisahkan kehidupan ibu rumah tangga sehari-hari.

Direktur Program Christoffer Olofsson dalam opininya mengatakan, “Film ini mengisahkan kebosanan tanpa terlihat bosan. Tidak banyak film yang berhasil seperti ini, Saya menyukai film ini.”

Film ini menampilkan almarhum aktor Aryadilla Yarosairi sebagai suami dan aktris Putri Ayudya sebagai istri.

Sesuai dengan topik yang diusung, film berdurasi 16 menit ini berfokus pada sang istri.

Balutan budaya Jawa yang

PARLEMENTARIA

kental mewarnai stereotipe pria bekerja dan wanita mengurus rumah tangga.

Myrna sebelumnya juga berhasil berkompetisi melalui karya berjudul “Rocket Train” di Karlovi Vari International Film Festival (FVIFF) ke-49 Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Swedia dan Republik Latvia Dewa Made Juniarta Sastrawan mengatakan, pentingnya promosi pariwisata dalam berbagai cara.

“Seperti pertanyaan pada post screening film tadi. Apakah memang seperti itu kehidupan wanita di Indonesia?

Bisa jadi nanti ada seorang antropolog yang menyaksikan film itu dan ingin mempelajari soal wanita Indonesia,” ujar dia.

Direktur Festival Niclas Gillbers misalnya ternyata masih mengingat Cleaning the Fish di antara lebih dari 4.000 film yang diseleksi dari seluruh dunia.

“Ceritanya sangat kuat, dengan penyampaian yang sangat halus, gambar-gambar ditampilkan sangat nyata dan artistik,” ujar dia.

Myrna, di samping mengerjakan film dokumenter Ti Hyang Jawa tentang Kejawen, juga sedang mempersiapkan film pendek kedua dengan tema sosial berbalut budaya Bali.

Sementara Putri Ayudya baru saja merampungkan pengambilan gambar untuk film layar lebar HOS Tjokroaminoto arahan Garin nugroho. (Ant/Bali Post)

Citra Scholastika

Kerjasama Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat dengan Harian Suara NTB Pasal 144 Pengaturan mengenai tata kerja anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 ayat (3) huruf c angka 2 memuat ketentuan antara lain : a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD; b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepntingan dan kesejahteraan masyarakat; c. berupaya meingkatkan kwalitas dan kinerja; d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin Pimpinan Fraksi; e. menghadiri Rapat DPRD secara fisik. f. bersikap sopan dan santun senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat-rapat; g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum; h. meperoleh izin tertulis daripejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain. i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan /atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain ; dan k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

Pimpinan Dewan: dari kiri ketua DPRD, HJ Sumiatun, wakil ketua I Multazam (kedua dari kiri), Wakil Ketua II H Nursaid (tengah) dan Wakil ketua III, Sulhan Mukhlis

Sekwan Lobar, HL Saswadi

Pasal 145 (1) pernyataan yang disampaikan dalam rapat adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai anggota DPRD, pimpinan masing-masing alat kelengkapan, atau pimpinan DPRD. (2) pernyataan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai pernyataan pribadi.

(3) anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat dilarang menyampaikan hasil rapat dangan mengatasnamakan anggota DPRD kepada pihak lain.

Pasal 146 (1) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.

(2) Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik sebanyak 3 (tiga) kali terturut-turut dalam rapat sejenis tanpa ijin pimpinan Fraksi, merupakan suatau pelanggaran yang dapat diberikan teguran tertulis oleh pimpinan Fraksi.

(3) Ketidak hadiran anggota DPRD secara fisik selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat-rapat DPRD merupakan pelanggaran kode etik yang dapat diberhentikan sebagai anggota DPRD.

Sambungan

Bagian Kedua Larangan Pasal 140 (1) Anggota DPRD tidak boleh merangkap jabatan sebagai : a. pejabat Negara lainnya; b. hakim dan semua lingkungan peradilan; c. pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada badan usaha milik daerah dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD. (2) Anggota DPRD tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPRD. (3) Anggota DPRD tidak boleh melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

(4) Anggota DPRD yang melakukan perkerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi Anggota DPRD. (5) Anggota DPRD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan oleh pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD. Bagian Ketiga Penyelidikan Pasal 141 (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.

(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD. a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara.berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau c. disangka melakukan tindak pidana khusus BAB XIV KODE ETIK DPRD Pasal 142 (1) DPRD menyusun kode etik yang berisi norma wajib yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD. (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

(3) Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang : a. pengertian Kode Etik; b. tujuan Kode Etik; dan c. pengaturan mengenai : 1. sikap dan prilaku anggota DPRD; 2. tata kerja anggota DPRD; 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan ; 4. tata hubungan antar anggota DPRD; 5. tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain; 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan; 7. kewajiban anggota DPRD; 8. larangan bagi anggota DPRD; 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan 11. rehabilitasi.

Pasal 143 Pengaturan mengenai sikap dan perilaku anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 ayat (3) huruf c angka (1) memuat ketentuan antara lain : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memepertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c. menjunjung tinggi Demokrasi dan hak asasi manusia. d. memiliki integritas tinggi dan jujur; e. menegakkan kebenaran dan keadilan; f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan dan jenis kelamin; g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD daripada kegiatan lian di luar tugas dan kewajiban DPRD; dan h. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan peundang-undangan.

Pasal 156 (1) Anggota DPRD wajib bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya.

(2) Anggota DPRD dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya.

Pasal 157 (1) Anggota DPRD yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar lembaga DPRD harus mengutamakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD. (2) Setiap keikutsertaan dalam suatu organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota DPRD wajib memberitahukan secara tertulis kepada pimpinan DPRD. BAB XV KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS SEKRETARIAT DPRD Pasal 158 Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang membantu Pimpinan DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 159 (1) Sekretariat DPRD membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.

(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD. (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanakan tugas dan fungsi DPRD dan mengkoordinir serta menyediakan tanaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(4) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis operasional berada dibawah dan bertangungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

(5) Anggaran belanja Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 147 Selama rapat berlangsung setiap anggota DPRD wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan memenuhi tatacara rapat sebagaimana diatur dalam peraturan tata tertib DPRD.

Pasal 160 Kedudukan susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah.

Pasal 148 (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan sesuatu permasalahan, anggota DPRD harus menyatakan dihadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya diluar kedudukannya sebagai anggota DPRD. (2) Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

BAB XVI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI Pasal 161 (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.

(2) Kelompok Pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD. (3) Kelompok Pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan. a. berpendidikan serendah-rendahnya strata Satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun; b. menguasai bidang yang diperlukan; dan c. menguasai tugas dan fungsi DPRD; (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD. (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD. (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

Pasal 149 (1) Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas didalam negeri dengan biaya APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(2) Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan diluar tugas DPRD. (3) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.

(4) Anggota DPRD tidak boleh membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas kecuali dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-ungangan.

(5) Dalam hal ini perjalanan dinas atas biaya pengundang harus mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan DPRD. (6) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri dengan anggaran yang tersedia wajib memperoleh ijin tertulis dari Gubernur.

Pasal 150 Anggota DPRD dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 151 Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain.

Pasal 152 Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal alam suatu bidang usaha.

Pasal 153 (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai : a. Pejabat Negara atau pejabat lainnya; b. Hakim pada badan peradilan : atau c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD. (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat, atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD. (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.

(4) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.

(5) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal pasal 153 ayat (1) dan /atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD. (6) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 ayat (3) berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD. Pasal 154 Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan/ atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 153.

Pasal 155 (1) Anggota DPRD wajib menjaga kerahasiaan yang dipercayakan kepadanya termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai dengan permasalahan tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota badan kehormatan.

BAB XVII SURAT MASUK Pasal 162 Tata Cara pencatatan surat masuk dan keluar serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretariat DPRD. BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 163 Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 164 Pada saat Peraturan DPRD tentang Tata Tertib ini mulai berlaku, Keputusan DPRD Nomor : 04/ KEP/ DPRD/ 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 165 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung pada tanggal KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT, SUMIATUN Diundangkan di Gerung pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Drs.H.MOH.UZAIR Pembina utama madya ( IV/d ) NIP.195608031984101O 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 NOMOR 45

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 5 November 2014

Halaman 10 REVITALISASI Menjelang datangnya musim hujan, warga Lombok Timur (Lotim) bagian selatan sudah mulai melakukan revitalisasi embung.

Sejumlah embung coba diperdalam dan diperbaiki.

Sejauh ini, embung bagi sebagian warga tidak saja digunakan untuk memenuhi kebutuhan pertanian, namun juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

(Suara NTB/dok)

MANAJEMEN Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (KLU) ketar-ketir dengan rencana kenaikan insentif dokter spesialis di Pulau Sumbawa.

Sangat dikhawatirkan, sejumlah dokter spesialis yang mengisi pos saat ini di RSUD Tanjung bakal eksodus apabila rencana manajemen RSUD kabupaten lain tak diimbangi.

Menurut Direktur RSUD Tanjung, dr. H. L. Bahrudin, pihaknya tengah mengkaji sekaligus telah mencantumkan usulan kenaikan dalam Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) 2015 terkait insentif dokter spesialis. Walaupun menurut nominal, insentif dokter spesialis di RSUD Tanjung sebesar Rp 15 juta sebulan tercatat yang tertinggi di Pulau Lombok, tetapi belum menjamin kalangan dokter melanjutkan kontraknya.

“Insentif yang ditawarkan RSUD Tanjung adalah yang paling tinggi dari Rumah Sakit manapun di Pulau Lombok. Tetapi rencana RSUD di Pulau Sumbawa yang akan menaikkan insentif dokter spesialis antara Rp 20 sampai Rp 25 juta sebulan harus diantisipasi,” kata Bahrudin, di ruang kerjanya, Selasa (4/11).

Di RSUD Tanjung saat ini memiliki 6 orang dokter spesialis, antara lain, Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Kandungan, Spesialis Bedah, Spesialis Anestesi, Spesialis Mata dan Spesialis Anak. Menurut Direktur RSUD, besaran insentif para dokter yang diterima tahun ini masih memungkinkan bagi para dokter untuk melirik tawaran dari luar daerah. Dari pada kehilangan para spesialis yang telah susah-susah didatangkan ke KLU itu, Manajemen RSUD pun berani mengambil risiko mengimbangi tawaran RSUD di Pulau Sumbawa.

“Para dokter spesialis kita ini memang belum ada yang mengutarakan eksodus, tetapi seringkali di akhir kontrak mereka tiba-tiba melayangkan surat pengunduran diri. Itu yang kita tidak inginkan, karena untuk mencari penggantinya butuh waktu. Kita tawarkan mereka jabatan PNS saja, mereka tidak mau,” paparnya.

Bahrudin menekankan, untuk tahun 2015 mendatang insentif bulanan dokter spesialis akan berada pada kisaran Rp 20 juta hingga Rp 25 juta. Naiknya tawaran itu tetap diimbangi dengan pemenuhan fasilitas rumah dinas, mobil dinas dan tunjangan lainnya.

Dirinya maklum, ilmu dan profesionalitas yang harus dibayar mahal itu sangat sesuai dengan biaya sekolah yang dikeluarkan para dokter, serta optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat Lombok Utara. Selain itu, faktor pertimbangan para spesialis untuk menerima atau menolak tawaran kerap karena pertimbangan fasilitas kesehatan yang ada di daerah setempat, serta sebaran jumlah penduduk. Sehingga kata dia, walaupun insentif oleh Pemda KLU adalah tercatat yang tertinggi, namun jumlah penduduk yang masih sedikit seringkali kurang menguntungkan bagi dokter spesialis untuk membuka praktik sambilan. (ari)

Puluhan Hektar Aset Lobar Masih Tercecer Giri Menang (Suara NTB) Tim penertiban aset Lombok Barat (Lobar) dari kelompok masyarakat merasa geram dengan ulah oknum yang merusak plang aset yang dipasang di daerah sekitar Kebon Roek Ampenan Kota Mataram. Plang dipasang pada lahan tersebut, karena hasil penelusuran tim blahan itu milik Pemkab Lobar.

Tim sejauh ini belum mengetahui pelaku perusakan plang tersebut, namun tim memastikan akan memasang kembali plang Rabu ini. “Plang aset yang kita pasang di sekitar Pasar Kebon Roek itu dirusak, makanya Rabu besok (hari ini, red), kami akan pasang lagi,” ungkap anggota Tim Penertiban Aset Lobar dari masyarakat, Hasbi kepada wartawan, Selasa (4/11).

Menurutnya, aset Pemkab Lobar yang masih tercecer di Mataram sekitar belasan hektar. Beberapa di antaranya ada di Loang Baloq seluas 4 hektar dan di Kebon Roek sekitar 2,5 hektar. Status lahan ini diduga di bawah penguasaan Pemkot Mataram, termasuk masyarakat.

Aset ini terdeteksi setelah tim melakukan penelusuran lahan itu, mulai dari sertifikat dan dokumen lainnya. Ia menambahkan total aset yang sudah ditertibkan selama setahun mencapai 30 hektar lebih, aset ini tersebar di KLU dan Mataram.

“Hasil temuan ini lalu direkomendasikan ke pemda untuk ditindaklanjuti, namun sejauh ini belum direspons,” tegasnya.

Senada dengan Hasbi, anggota Tim Penertiban Aset, Syamsul Hadi Idris menyatakan di KLU aset Lobar juga masih banyak yang belum ditindaklanjuti penanganannya.

Menurutnya ada sekitar 60 hektar di daerah Amor, Pasar Seni seluas 24 are, Teluk Nare sekitar 30 are lebih dan Bengkaong 1,5 ha lebih. “Bahkan ada ditemukan belasan hektar lahan itu disewakan ke salah satu perusahaan senilai Rp 80 juta lebih dan sewanya jatuh tempo tanggal 26 Maret 2016 mendatang,’’ ujarnya.

Ia mengkritisi kinerja pemda dalam hal ini Kantor Aset Daerah yang lamban menindaklanjuti temuan tim. Apalagi dari temuan tim hanya sedikit yang ditindaklanjuti Kantor Aset Daerah Lobar. Menurutnya kinerja aset itu dinilai tidak cukup hanya menguasai fisik tanah, namun juga menginventarisir. Kantor Aset Daerah harus berkomitmen menuntaskan persoalan aset seperti dijanjikan ke Bupati Lobar paling lambat tahun akhir 2015. ‘’Jika tidak sanggup maka patut diberikan sanksi,’’ sarannya.

Ia juga mempertanyakan program sertifikasi aset, dari enam puluh persil yang ditarget baru terealisasi sekitar belasan persil. Ia menyarankan agar aset segera menuntaskan sertifikasi aset untuk mengamankan aset itu sendiri.”Bagaimana mau WTP kalau aset tidak serius ditangani,” kritiknya. Tim penertiban juga meminta komitmen Pemda memperhatikan masalah biaya operasional tim, karena hingga saat ini belum cair. “Gaji tim juga kecil,” akunya. (her)

(Suara NTB/rus)

Manajemen RSUD Tanjung Ketar-ketir

Sering Diganggu Warga

Moratorium CPNS

Investor Keluhkan Iklim Investasi di Loteng Praya (Suara NTB) Iklim investasi yang kurang mendukung, merupakan salah satu kendala yang membuat investasi di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sulit untuk berkembang. Baik karena masih minimnya daya dukung insfrastruktur dasar, termasuk sering munculnya gangguan di tengah masyarakat dan berimplikasi pada menurun minat calon investor untuk berinvestasi di daerah ini.

Hal itu diakui Direktur Proyek PT. Sumber Daya Investasi (SDI), Made Purwanta, S.T., kepada wartawan, Selasa (4/11). Kurang mendukungnya iklim investasi di Loteng, dirasakan sendiri oleh pihaknya. Di mana sejak mulai berinvetasi tahun 2011 lalu, pihaknya harus berhadapan dengan berbagai persoalan, termasuk yang terakhir, munculnya gangguan dari warga sekitar.

Purwanta mengungkapkan, PT. SDI sendiri saat ini tengah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Aik Berik Batukliang Utara dengan rencana produksi listrik sekitar 2,3 megawatt. Ironisnya, kendati sudah tiga tahun berjalan pembangunan PLTMH tersebut hingga kini belum juga bisa beroperasi. “Karena memang persoalan yang kita hadapi di lapangan cukup banyak,” ungkapnya.

Purwanta mencontohkan, persoalan pembebasan lahan yang belum sepenuhnya tuntas. Bukan karena perusahaan tidak mau membayar lahan milik warga. Tetapi harga yang dipatok warga yang tidak masuk akal.

Ia mengatakan, saat ini ada masih ada sekitar 20 are lahan milik warga yang belum bisa dibebaskan. Pasalnya, pemilik lahan mematok harga antara Rp 1,5 miliar sampai Rp 2 miliar untuk lahan

tersebut. Padahal, pemilih lahan lainnya sudah melepas lahannya dengan harga Rp 3 juta per are. “Kita bukan tidak sanggup membayar sebanyak itu. Tapi kalau tetap dibayar, maka akan mengundang reaksi dari warga lainnya yang sudah bersedia lahannya dibebaskan lebih dulu,” ujarnya.

Ironisnya, Pemkab Loteng dalam hal ini terkesan lepas tangan dengan persoalan yang terjadi. Padahal, pemerintah daerah sebelumnya sudah menyatakan sanggup untuk membantu memfasilitas persoalan-persoalan yang terjadi. “Kita seolah-olah dibiarkan oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan sendiri,” keluhnya.

Terakhir, pihaknya sempat dihadang oleh warga oknum warga. Bahkan banyak pekerjaa yang mendapat ancaman dan intimidasi. Padahal yang bekerja hampir 90 persen merupakan warga sekitar.

Terhadap kasus penghadangan dan pengancaman tersebut, pihaknya sudah melaporkan ke aparat kepolisian.

Akibat persoalan-persoalan tersebut, proses pembangunan PLTMH di daerah tersebut terganggu. Sampaisampai PLTMH yang direncanakan sudah beroperasi bulan ini juga, harus molor. “Seharusnya PLTMH Aik Berik sudah beroperasi sekarang.

Tapi karena dihadapkan pada berbagai persoalan, penger-

jaan pun berjalan lamban,” tandas Purwanta.

Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah daerah bisa memberikan perhatian besar kepada persoalan-persoalan yang dihadapi para investor.

Supaya para investor juga bisa semakin bersemangat berinvestasi di daerah ini. Karena kalau investasi sudah masuk, maka manfaatnya bisa dirasakakan langsung oleh masyarakat.

Terkait persoalan itu, Kepala Bidang Penanaman Modal BPMP2T Loteng, Chairil Ishak, mengaku kalau pemerintah daerah tidak pernah lepas tangan dengan persoalan yang dihadapi PT. SDI tersebut. Saat ini, pihaknya justru tengah berupaya mencarikan solusi terbaik dari persoalan yang dihadapi.

“Segera kita akan panggil pihakpihak terkait dalam persoalan ini. Guna mencarikan solusi terbaik atas persoalan yang dihadapi,” tegasnya.

Dengan begitu, proses pembangunan PLTMH bisa berjalan lancar tanpa ada kendala, sehingga bisa segera beroperasi. Dan, masyarakat sekitar bisa segera mendapatkan manfaat dari keberadaan PLTMH tersebut. “Dengan produksi listrik sebesar itu, PLTMH Aik Berik bisa membantu mengatasi krisis listrik yang tengah dihadapi Loteng saat ini. Tapi tentunya, itu butuh dukungan semu pihak. Utamanya elemen masyarakat,” pungkasnya. (kir)

demikian ia mengharapkan agar pengalokasian anggaran ke desa disikapi positif untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat bawah.

“ADD merupakan amanat Undang-Undang. Harapan kita, jangan disikapi pesimis kondisi ke depan. Sampai saat ini pun kita belum bicara pemekaran,” ungkap Kholidi.

Menurutnya, usulan Bappeda untuk meninjau kembali rencana pemekaran desa dengan alasan penyesuaian ADD bagi desa-desa se-KLU bukan langkah mustahil.

Mengkaji kembali pemekaran bisa saja dilakukan jika ala-

Giri Menang (Suara NTB) Adanya kebijakan baru Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo untuk melakukan moratorium penerimaan CPNS hingga 5 tahun mendatang, membuat Pemkab Lombok Barat (Lobar) kalang kabut.

Alasannya, Lobar masih kekurangan tenaga medis dan guru.

Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, MPd, berharap moratorium dikecualikan untuk tenaga guru dan medis, karena tenaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Bagaimana Indonesia akan sehat dan pintar seperti visimisi presiden kalau tenaga yang ahli di bidang itu tidak ada,” katanya, Selasa (4/11).

Meski demikian, bupati mengaku akan mensiasati dengan dua cara, yakni internal dan eksternal. Di internal, tenaga teknik yang dibutuhkan, pihaknya akan mensiasati dengan melatih PNS di dalam untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya sesuai dengan background. Seperti tenaga di bidang pengelolaan keuangan daerah, maka pemda akan melatih PNS yang punya background keuangan untuk lebih meningkatkan kapasitasnya di bidang itu.

Pemda juga akan melatih pegawai yang tidak memiliki

Tingkatkan Angka Kunjungan Posyandu Selong (Suara NTB) Salah satu upaya yang dilakukan untuk memantau kasus gizi buruk di Lombok Timur (Lotim) adalah meningkatkan angka kunjungan warga ke pos pelayanan terpadu (Posyandu). Hal inilah yang terus dilakukan di Puskesmas Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.

Kepala Puskesmas Sukaraja, H. Sejarah kepada Suara NTB, belum lama ini menjelaskan tahun 2013 lalu angka kunjungan warga ke posyandu hanya 38,7 persen. Angka ini jelas sangat memprihatinkan, sementara target pusat harus tembus rata-rata 80 persen.

Menyadari rendahnya jumlah bayi yang ditimbang dalam posyandu itu, Kepala Puskesmas ini terus melakukan sosialisasi mengajak masyarakat untuk terus mengunjungi po-

syandu. Alhasil saat ini angkanya sudah mencapai 70,01 persen dari total 1.500 balita yang ada di wilayah Puskesmas Sukaraja ini.

Puskesmas Sukaraja ini membawahi 6 desa sekaligus.

Semuanya merupakan daerahdaerah yang terpencil dan saat ini diketahui sedang dilanda krisis air bersih. Enam desa tersebut adalah Sukaraja, Sukadamai, Wakan, Pena, Batunampar dan Batunampar Selatan.

Menurutnya, ada 6 kasus gizi buruk yang ada di wilayah puskesmasnya. Tiga kasus sudah mendapatkan penanganan cukup bagus. Sisanya tinggal 3 kasus masih dalam proses penanganan. Gizi buruk tejadi juga karena akibat adanya penyakit penyerta, seperti kelainan jantung dan lainnya.

Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) juga terus dilakukan. Puskesmas

di bawah komando Dikes Lotim bekerjasama dengan Bagian Kesra dan TP PKK Lotim untuk terus memantau dan mengawasi ibu-ibu hamil agar anak yang dilahirkan sehat. Berat badan ideal dan tidak kekurangan gizi.

Penanganan kepada ibu hamil ini sangat menjadi atensi Puskesmas Sukaraja. Dicontohkan kasus yang sedang ditangani, salah seorang ibu hamil mengidap penyakit anemia berat. Angkanya mencapai 5,6 persen dari kondisi minimal sebenarnya 11 persen.

Warga Desa Wakan itu kata H. Sejarah sudah dirujuk ke RSUD Dr. R. Soedjono Selong.

Akan tetapi sempat pulang paksa karena belum dapat donor darah A. untuk itu, dirinya mengajak warga turut membantu mendonorkan darahnya, khususnya yang memiliki golongan darah A. (rus)

Pemekaran Desa Agar Tidak Disikapi Pesimis Tanjung (Suara NTB) Amanat Undang - Undang terkait alokasi Dana Desa (ADD) diklaim memberatkan APBD, agar tidak disikapi pesimis. Meski Pemda sejauh ini belum fokus pada pemekaran desa yang diusulkan, namun upaya peninjauan kembali pemekaran tidak mustahil dilakukan.

Asisten I Setda Kabupaten Lombok Utara, H. Kholidi Kholil, Selasa (4/11) mengutarakan ADD sebesar Rp 1 miliar per desa cukup berpengaruh pada struktur APBD KLU. Meski

Bupati Lobar Harapkan Ada Pengecualian

sannya rasional dan belum dibutuhkan.

Kholidi mengatakan, alokasi dana desa baru akan dimulai apda anggaran 2015 mendatang. Begitu pula, rencana pemekaran direncanakan akan dibahas tahun depan.

Keputusan akhir untuk memutuskan pemekaran kembali terletak pada hasil sidang antara eksekutif dan legislatif.

“Untuk kebutuhan lurah kita masih belum mengarah.

Tapi jika memang mendesak diperlukan, bisa saja kelurahan dibentuk secepatnya dengan lebih dulu menyiapkan aparatur PNS,” sambung Kholidi.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., mengungkapkan belum siapnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa perlu menjadi pertimbangan pemekaran. “Kajian pemekaran desa diperlukan untuk melihat sejauhmana kesiapan sumber daya di desa.

Kami di Komisi telah merekomendasikan baik lisan maupun tertulis, agar pihak terkait menyiapkan kajian itu,” ungkap Ardianto.

Berbeda pandangan menyangkut beban anggaran, Ketua Komisi I ini justru melihat tidak ada permasalahan

pada aspek penganggaran ADD sebesar Rp 1 miliar per desa. Menurut dia, setiap pemerintahan desa sudah barang tentu tercover oleh dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Masalah krusial yang harus segera diselesaikan justru pada perangkat yang ada di desa, terkait desa induk dan desa pemekaran.

“Khusus kesiapan SDM, kita sependapat. Jangan sampai saat dimekarkan, justru pelaksana pemerintahan desa tidak mampu menjalankan fungsinya,” demikian Ardianto. (ari)

(Suara NTB/dok)

kemampuan komputer untuk dilatih baik in dan on the job training. Ia mengaku selama ini pihak pemda selalu mengangkat pegawai honor itu rata-rata karena pegawai tersebut memiliki keahlian komputer, sedangkan PNS banyak yang tidak bisa mengoperasikan komputer.

Sedangkan untuk eksternal, pihaknya akan mensiasati dengan mengarahkan masyarakat untuk bekerja ke lapangan kerja yang sifatnya informal seperti, pertanian, jasa pariwisata, perdagangan dan lainnya, namun sebelum itu masyarakat tersebut perlu melakukan pelatihan di PKPM yang sudah disiapkan di Lobar.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar Rahman Sahnan Putra yang dikonfirmasi wartawan terkait dengan tenaga medis di Lobar mengaku jauh dari kata ideal, misalnya untuk tenaga dokter idealnya untuk dokter umum rasio ideal adalah 40 dokter dalam 100 ribu penduduk. Menurutnya, jika rasio tersebut harus dipenuhi, maka Lobar masih membutuhkan sebanyak 251 dokter dengan jumlah penduduk yang sudah melebihi angka 500 ribu jiwa. “ Sekarang kita baru punya 62 orang dokter umum ditambah 2 dokter pada rekrutmen CPNS 2014 sehingga akan berjumlah 64 orang,” ujarnya, seraya menambahkan, untuk menuju angka ideal Lobar masih membutuhkan 188 dokter. ‘’Itupun baru satu katagori dokter umum, belum lagi katagori lain seperti dokter spesialis, bidan, perawat dan lainnya,’’ tambahnya.

Masalah ini lanjut Rahman butuh perhatian khusus semua pihak, karenanya di setiap kesempatan bahkan di hadapan BKD dan anggota DPRD Provinsi dirinya selalu menyinggung masalah kekurangan ini.” Saya takut kalau betul terjadi moratorium, ya jadi masalah besar bagi kita, namun kita siasati dengan mengangkat tenaga honor,” tukasnya. (her)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 5 November 2014

Mataram (Suara NTB) Setelah sekian lama absen di kejuaraan nasional tinju amatir, kini petinju unggulan NTB, Nasruddin kembali unjuk kebolehan. Atlet peraih medali emas di Kejurnas Sarung Tinju Emas (STE) Bali tahun 2008 itu berlaga di Kejurnas Tinju Elite di Sulawesi Selatan (Sulsel), 4-9 November.

Ketua Harian Pertina NTB, L. Imam Maliki yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (4/11) kemarin mengatakan keikutsertaan Nasruddin pada kejuaraan nasional kali ini merupakan yang pertama, setelah sebelumnya sempat absen di beberapa even nasional selama dua tahun belakangan ini.

Terakhir kali Nasruddin tampil di Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau 2012 lalu dan sukses mempersembahkan medali perunggu NTB. Nasruddin menjadi satusatunya atlet yang sukses menyumbangkan medali perunggu NTB di cabor tinju di PON 2012. Dan seterus diharapkan menjadi unggulan NTB. Di kejurnas tinju amatir tahun ini, Nasruddin kembali mewakili NTB di kancah nasional. Keikutsertaan Nasruddin di kejuaraan elite kali ini tidak sendiri, pihak Pengprov Pertina NTB mengirim empat atlet di kejurnas bergengsi tersebut. Diantaranya, petinju Pelatda NTB, Hary Budinto dan dua atlet tinju pendatang baru dari Sumbawa. Nasruddin sendiri akan turun di kelas berat yakni 91 kilogram (Kg).

Imam, optimis kontingen NTB akan membawa pulang medali, khususnya di kelas berat bakal menjadi unggulan NTB. Tak hanya Nasruddin, namun tiga atlet lainnya punya peluang untuk mendulang medali di ajang bergengsi tersebut. Sementara itu Nasruddin yang dimintai tanggapannya mengaku tak berani memasang target, pasalnya dia sudah cukup lama absen di kejurnas, sehingga dia belum mengetahui kekuatan lawan.

Meski tak berani memasang target medali emas, namun Nasruddin akan berusaha tampil maksimal. “ Saya akan berusaha tampil maksimal saja, soal hasil kita lihat saja nanti,” ucapnya. Sementara itu keberangkatan empat atlet NTB mengikuti kejurnas tinju elite, tanggal 1 November lalu, didampingi Pelatih Pelatda NTB, Idris Abas. (fan)

(Suara NTB/ist)

Roma Roma memastikan akan saat merubah pendekatannya saat bertandang ke markas Bayern Munchen di Allianz Arena dinihari nanti.

Perubahan itu dipastikan setelah Roma babak belur di matchday ketiga Grup E Liga Champions dua pekan lalu.

Di kandang sendiri, saat itu Roma dipermak Bayern dengan skor telak 71 di Olimpico.

“Saya berjanji kalian akan menyaksikan Roma yang berbeda di Allianz Arena,” demikian pernyataan pemilik Roma James Pallotta beberapa waktu lalu, seperti dikutip dari Goal.com.

Kubu Bayern juga memprediksi demikian. Juan Bernat dan David Alaba yakin Roma sudah banyak belajar dari kekalahan sebelumnya dan akan menampilkan permainan yang berbeda di Allianz Arena.

Bukan tanpa alasan, Rudi Garcia sendiri juga menyatakan Roma yang dipimpinnya dua minggu lalu sudah salah memainkan strategi bermain. Itu berarti akan ada perubahan cara bermain yang akan diterapkan.

Tapi, melihat kans Roma meraih sukses di kandang Bayern mungkin kecil, tapi peluang itu tetap ada. Beberapa perubahan yang diterapkan dengan baik di lapangan, bisa mewujudkan asa Roma meraih angka di Munchen dinihari nanti.

City Wajib Tiga Angka Manchester Tuah Manchester City di Liga Inggris sepertinya belum juga terbawa ke Liga Champions. Klub milik taipan arab itu masih tanpa kemenangan dalam tiga matchday pertama Grup D Liga Champions.

Mengingat seretnya prestasi di Liga Champions itu, Pablo Zabaleta menyadari raihan poin maksimal saat menjamu CSKA Moskwa di Etihad, Kamis (6/11) dini hari, sifatnya wajib bagi Manchester City.

Pada pertemuan sebelumnya di Rusia City hanya dapat membawa pulang satu poin kendati sempat memimpin 2-0 di babak pertama. Hasil itu membuat mereka hanya mempunyai koleksi dua angka, ketinggalan tujuh dari Bayern Munich dan dua poin di belakang AS Roma.

Demi menjaga pintu peluang ke 16 besar tetap terbuka, kali ini CSKA harus mampu ditundukkan City di Inggris. “Sebuah laga besar lagi pada Rabu,” ucap Zabaleta kepada Daily Mail, seperti dilansir Goal.com.

“Kami tak beruntung terakhir kali melawan mereka. Kami imbang meski sempat memimpin 2-0, tapi jelas itu menjadi poin krusial untuk kami.”

“Kami membutuhkan kemenangan karena jika tidak akan sangat sulit untuk lolos ke putaran selanjutnya. Sebuah kemenangan bisa mendongkrak kami.”

“Kami sejatinya tim yang lebih baik daripada yang telah kami tampilkan, dan kami bisa berbuat lebih baik lagi.” (ant/bali post)

Jika Roma biasa memainkan skema permainan 4-3-3, khusus melawan Bayern yang dominan dalam hal penguasaan bola dan permainan sayap, sepertinya Rudi Garcia harus menyesuaikan diri jika tak ingin kembali dipermak.

Memainkan skema bermain 45-1 bisa menjadi alternatif dengan memperkuat sektor tengah, namun tidak mengabaikan kemungkinan melakukan serangan cepat.

Dengan skema ini, De Rossi dan Radja Nainggolan bisa dipasang sebagai gelandang bertahan, sementara Pjanic, Iturbe dan Gervinho diperbantukan memperkuat sektor tengah dengan menutup pergerakan pemain cepat Bayern saat dalam posisi tertekan.

Alternatif lain dengan mengganti Pjanic dengan Seydou Keita, yang berarti akan ada tiga gelandang jangkar di tengah selain De Rossi dan Nainggolan. Hanya saja, formasi ini bisa memengaruhi sektor depan karena aliran bola ke lini serang akan sedikit terhambat mengingat karakter tiga pemain tengah yang ada.

Saat menyerang, mengandalkan Mattia Destro yang memiliki kecepatan akan lebih menguntungkan ketimbang memainkan Francesco Totti yang mulai lambat. (ant/bali post)

Francesco Totti

Kejurnas Menembak Antar Klub

Minim Persiapan, NTB Cuma Raih Satu Perunggu Mataram (Suara NTB) Kejurnas Menembak antar Klub di Lapangan Menemb a k Senayan Jakarta, Minggu (2/11) lalu telah berakhir. Kontingen NTB hanya berhasil menyumbangkan satu medali perunggu. Satusatunya medali perunggu NTB disumbangkan lewat atlet putri Liza Rizna Djayanti.

Pelatih Menembak Perbakin NTB, Andik Budi Hariono yang dihubungi Suara NTB, via ponselnya, Selasa (4/11) kem a r i n mengatakan perole-

(Suara NTB/ist)

Nasruddin Kembali Unjuk Kebolehan

Arjen Robben

(Suara NTB/ist)

Praya (Suara NTB) KONI Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bakal melakukan pendataan dan verifikasi ulang terkait keberadaan wasit dan pelatih cabang olahraga (cabor). Mengingat, data jumlah wasit dan pelatih belum dimiliki pihak KONI Loteng.

Kondisi tersebut, membuat pihak KONI Loteng kesulitan merumuskan kebijakan dan konsep pengembangan olahraga prestasi.

“Kalau data atlet sudah kita punya. Nah, yang belum ada data pelatihan dan wasit,” aku Sekretaris KONI Loteng, Taufan Irsan Jaya, kepada Suara NTB, Selasa (4/11) kemarin.

Memang data pelatih sudah ada di masing-masing pengurus cabor. Namun riil datanya secara menyeluruh hingga kini belum ada. Apalagi status dan grade pelatih dan wasit tersebut. Apakah grade-nya daerah, provinsi, grade nasional atau mungkin grade internasional.

Menurutnya, validasi data dan grade wasit serta pelatih sangat penting dilakukan. Dalam rangka mendorong kemajuan olahraga Loteng, khususnya. Terutama olahraga-olahraga prestasi. Karena dengan adanya data tersebut, pihaknya bisa menentukan arah kebijakan. Terkait pola pembinaan atlet sesuai dengan kondisi pelatih dan wasit yang ada.

Dikatakannya, bicara wasit dan pelatih, Loteng memang tidak kekurangan. Hanya saja, grade pelatih dan wasit itu dimana, itulah yang belum jelas. “Sehingga melalui pendataan ulang inilah kita harapkan, Loteng punya database yang jelas terkait jumlah pelatih dan wasit. Sampai grade pelatihan dan wasit tersebut,” terangnya.

Proses pendataan ulang sekaligus validasi pelatih dan wasit itu sendiri direncanakan mulai tahun 2015 mendatang. Tapi saat ini persiapannya sudah mulai dilakukan.

Guna menentukan perangkat pendukung yang dibutuhkan pada saat pendataan dan validasi ulang nantinya.

Lebih lanjut Taufan menjelaskan, setelah adanya database tersebut baru pihaknya bisa bersikap. Khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelatih dan wasit yang dimiliki. Karena kalau pelatih dan wasit yang dimiliki, sudah punya kualitas memadai. Secara tidak langsung bisa mendorong kemajuan prestasi olahraga daerah. (kir)

Tak Mau Jadi Mangsa Lagi

Pablo Zabaleta

Jo Diskors karena Indisipliner Sao Paulo Atletico Mineiro telah menskors striker Piala Dunia Jo dan dua pemain lainnya karena “serius melanggar disiplin,” kata direktur olah raga klub tersebut Eduardo Maluf seperti dikutip Reuters.

Maluf tidak mengungkapkan apa yang telah dilakukan Jo, Andre dan Emerson Conceicao, namun hanya menyatakan kiprah mereka tidak lagi diinginkan oleh klub Belo Horizonte itu.

“Mereka tak akan lagi bermain untuk tim tahun ini,” kata Maluf kepawa wartawan. “Ketika menyangkut disiplin kita harus memberi teladan kepada 27 pemain lainnya dalam skuat ini.”

Maluf mengatakan bahwa klub telah memutuskan apakah mereka mempunyai dasar hukum untuk memecat ketiga pemain itu.

Jo yang mantan striker Everton dan Manchester City baru saja selesai dari masalah pribadinya dan sudah diberi kesempatan untuk memperbaiki sikapnya, demikian Reuters. (ant/bali post)

han medali NTB di kejurnas kali ini memang tidak sebanyak yang diraih di kejurnas menembak sebelumnya. Di mana pada event terakhir di Kejurnas Menembak Awang Faroek di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kalitim) September lalu kontingen NTB sukses meraih dua medali emas, dua perak dan dua perunggu.

Pada Kejurnas Menembak kali ini kontingen NTB hanya mampu mempersembakan satu medali perunggu lewat Liza Risna Djayanti, sementara atlet lainnya, L. Rizal, I Kade Yogi Permana, Dimas Restu Arindra Putra, I Putu Bagus Jaya Daru yang selalu mendulang medali emas di kancah nasional gagal menyumbang medali. “Delapan atlet lainnya masuk final, tapi gagal menyumbang medali,” ucapnya.

Prestasi atlet menembak NTB di kejurnas kali ini memang menurun, pasalnya persiapan atlet menembak mengikuti event ini belum pada puncaknya. Sepulang dari Kejurnas di Kaltim sebulan lalu, para atlet sempat is-

tirahat selama satu Minggu dan fokus persiapan ujian sekolah, sehingga persiapan pun tidak maksimal.

Meski persiapan atlet belum pada puncak maksimal, namun Perbakin NTB harus mengirim atlet ke Kejurnas Menembak Antar Klub tersebut karena menurut Andy ajang tersebut merupakan ajang evaluasi atlet PRIMA Pratama dan Pra-PON Remaja. Lewat event tersebut, pihak Perbakin NTB ingin mengevaluasi kemampuan atletnya, maklum pihak Perbakin NTB akan mengirim atletnya di PON Remaja di Jatim Desember mendatang, sehingga butuh pemanasan berkelanjutan.

Pihak Perbakin NTB tidak mematok target medali di event tersebut karena memang pihak Perbakin NTB ingin memantau sejauh mana kemampuan lawan-lawan yang akan dihadapi atlet NTB di PON Remaja, sehingga pada event sesungguhnya atlet NTB akan tampil memuaskan. Perbakin NTB sendiri mematok target satu emas di PON Remaja. (fan)

Schweinsteiger Kembali Tahun Ini Berlin Kapten Jerman Bastian Schweinsteiger akan kembali bermain pada tahun ini setelah sang pemain menepi akibat cedera lutut sejak final Piala Dunia, demikian Ketua Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge.

Schweinsteiger (30) - yang merupakan bagian integral di tim Jerman yang menjuarai Piala Dunia pada Juli - mendapat cedera pergelangan kaki saat berlatih dengan Bayern sebelum mengalami cedera ligamen lutut, lapor AFP. Tetapi Rummenigge optimistis Schweinsteiger dapat kembali berlatih pada jeda internasional pekan depan, sehingga gelandang bertahan itu dapat kembali bermain sebelum pertandingan terakhir Bayern di Liga Jerman sebelum libur musim dingin pada 19 Desember di Mainz.

“Ia kemungkinan akan kembali bermain pada 2014,” kata Rummenigge kepada majalah Jerman Kicker.

“Semua baik-baik saja. Ia mungkin kembali ke latihan tim pada jeda internasional berikutnya.” Sepanjang absennya Schweinsteiger, Bayern tetap tidak terkalahkan dan memuncaki klasemen Liga Jerman serta grup Liga Champions.

Meski demikian, Jerman kehilangan kepemimpinannya di lapangan tengah, di mana mereka kalah dari Polandia dan ditahan imbang Irlandia, yang membuat Tim Panser harus menghuni peringkat ketiga di grup kualifikasi Piala Eropa 2016 mereka. (ant/bali post) (Suara NTB/ist)

KONI Loteng Data Ulang Wasit dan Pelatih

Bastian Schweinsteiger

SUARA NTB

Rabu, 5 November 2014

Halaman 12

RUPA-RUPA

PERHIASAN

700

FINANCE

SHOWROOM

TRAVEL

SHOWROOM

RUMAH MAKAN

BATIK

TOKO MAINAN

PET SHOP

KONTRAKAN

SALON

PERAWATAN AC

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

RUPA-RUPA

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Rabu, 5 November 2014

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

087 865 633 888 / 087 861 811 999

RUMAH MAKAN

DEALER

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LOWONGAN

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SERVICE AC

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

TERASI

LOWONGAN

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM BIBIR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TRAVEL

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

RUPA - RUPA

RUPA_RUPA

FASHION

RUPA-RUPA

DIJUAL

RUPA - RUPA

KONVEKSI

SUARA NTB

Rabu, 5 November 2014

Halaman 14

MENUJU DESA PAMAN melalui PROGRAM FSMD KEAMANAN Pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, bermutu, bergizi, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Adapun sumber kontaminan pada bahan pangan mencangkup cemaran biologis, kimia, dan benda lain (fisik) yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Pada dasarnya, masyarakat sudah mengetahui tentang adanya keamanan pangan, namun penerapannya masih rendah. Hal ini terkendala pada masalah kebiasaan, sosial ekonomi dan latar belakang pendidikan. Akibatknay penerapan keamanan pangan sekarang ini terkesan hanya diketahui sebagian kecil masyarakat.

Masyarakat terdiri dari berbagai lapisan yang dapat dibedakan berdasarkan ;atar belakang pendidikan, budaya dan perbedaan kebiasaan. Hal ini juga dapat memicu perbedaan dalam pemahaman tentang konsep food safety.

Faktor perekonomian, sosial, politik juga disimpulkan ikut mendukung timbulnya permasalahan ini. Namun demikian, keanekaragaman tersebut mendorong hal baru terhadap perancangan sistem sosialisasi keamanan pangan yang disesuaikan dengan kondisi

lingkungan setempat. Keberhasilan kegiatan ini perlu didukung oleh semua aspek, termasuk kerjasama yang baik antarkomponen, sehingga dapat merambah seluruh lapisan masyarakat dalam bidang food safety. Oleh karena itu, dengan adanya potensi tersebut, maka perlu dipikirkan suatu langkah pemberdayaan masyarakat desa, sehingga penerapan keamanan pangan dapat berjalan dengan baik melalui Program Food Safety Masuk Desa (FSMD).

Tujuan akhir dari Program Food Safety Masuk Desa adalam mewujudkan Desa Pangan Aman ( DESA PAMAN ) yaitu Desa / Kelurahan yang mandiri dalam menjaga Keamanan Pangan.

Adapun tujuan lainnya sebagai berikut : 1. Meningkatkan Awareness Keamanan Pangan di komunitas Desa / Kelurahan dan usaha pangan desa 2. Memberdayakan masyarakat Desa / Kelurahan di bidang Keamanan Pangan agar mampu melindungi diri dari risiko pangan yang tidak aman, melalui pembentukan Kader / Fasilitator Keamanan Pangan di Desa / Kelurahan dan peningkatan kemampuan melalui Bimbingan Teknis kepada Komunitas Desa (Comunity Empowerment) Tahapan pelaksanaan kegiatan Food Safety Masuk Desa sebagai berikut : 1. Analisis Pemilihan Desa / Kelurahan a. Pemilihan Desa / Kelurahan masing – masing 5 Kelurahan di Kota Mataram dan 5 Desa di

Workshop Kemitraan Provinsi NTB

Kabupaten Lombok Barat, b. Kriteria pemilihan Desa / Kelurahan sebagai berikut : Mudah diakses, Kades dan perangkat desa serta masyarakat memiliki komitmen Keamanan Pangan, Mempunyai program yang dapat disinergikan dan dikolaborasi dengan FSMD c. Kelurahan dan Desa yang dipilih untuk pelaksnaan Program Food Safety Masuk Desa yaitu - 5 Kelurahan di Kota Mataram : Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Pejanggik, Kelurahan Karang Pule, Kelurahan Monjok Barat dan Kelurahan Dasan Cermen.

- 5 Desa di Kabupaten Lombok Barat : Desa Dasan Baru Kediri, Desa Batu Kuta Narmada, Desa Dasan Gria Lingsar, Desa Kekeri Gunung Sari dan Desa Senteluk Batulayar.

2. Advokasi kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa / Kelurahan Advokasi dilakukan untuk membangun komitmen dan meningkatkan peran pemerintah ke arah kebutuhan fasilitasi yang lebih mendukung berkembangnya awareness keamanan pangan desa secara berkelanjutan, dengan tujuan : a. Melakukan kemitraan dengan lintas sektor baik ditingkat Pusat, provinsi dan kab/kota b. Mengidentifikasi program keg-

Desa / Kelurahan iatan lintas sektor yang melibatdilaksanakan secara serentak di 5 4. Bimbingan Teknis kepada Kader kan desa/kelurahan Kelurahan Kota Mataram dan 5 Keamanan Pangan Desa / Kelurahan b. Melakukan intervensi keamanan Desa Kabupaten Lombok Barat. yang terdiri dari unsur PKK, KarangTarupangan di desa baik untuk desanMasyarakat yang memerlukan inna, Guru dan petugas Penyuluh formasi tentang obat, kosmetik, obat ya maupun untuk komunitas desa Keamanan Pangan (PKP) serta petu- tradisional, suplemen makanan, c. Meningkatkan komitmen desa/ gas Distric Food Inspector (DFI) dari Di- pangan dan bahan berbahaya dapkelurahan akan program nas Kesehatan Kabupaten / Kota. keamanan pangan at menghubungi : ULPK Balai Be3. Pembentukan Tim Keamanan Pan- 5. Bimbingan Teknis kepada Komuni- sar POM Di Mataram , Telepon : gan Desa / Kelurahan tas Desa / Kelurahan dari unsur PKK, (0370) 621926, Fax : (0370) 628033, Tim Keamanan Pangan Karang Taruna, Guru dan usaha pan- E - m a i l : Serlik_mtr @ Desa terdiri dari Kepacom atau gan di Desa / Kelurahan seperti In- yahoo.la Desa / Lurah dan Perlangdustri Rumah Tangga Pangan, Peda- Datang angkatnya yang beralamat gang Kaki Lima (PKL), Kelompok sung ke fungsi sebagai Sewarga, Usaha Bersama (KUB) dan Kop- Jl Catur bagai koordinator sekaliaram erasi Desa / Kelurahan. Bimbingan M a t gus pelaksana kegiatan NTB. (*) teknis ini di Desa / Kelurahan.

Memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan Koordinasi , sinkronisasi perencanaan & pelaksanaan kegiatan di Desa / Kelurahan dan Supervisi fasilitator / kader keamanan pangan d a l a m melaksanPenyerahan Rapid Test Kit Bahan Berbahaya oleh Kepala Balai Besar POM di akan kegMataram, Drs. I Gde Nyoman Suandi, Apt, MM kepada Kelurahan dan Desa iatan di

Workshop Kemitraan di Kota Mataram

Workshop Kemitraan di Kab. Lombok Barat

Bimtek Komunitas Kelurahan di Kota Mataram

Bimtek Komunitas Desa di Kab. Lombok Barat

SUARA NTB Rabu, 5 November 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Presiden Minta Daerah Tidak Khawatirkan Situasi Politik Jakarta (Suara NTB) Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran pejabat daerah tidak mengkhawatirkan situasi politik dalam negeri beberapa waktu terakhir menyusul ketegangan politik yang terjadi di DPR. ‘’Saya sampaikan kepada gubernur, kapolda tidak ada masalah. Ini dinamika, di DPR juga dinamika politik yang sangat biasa sehingga di daerah juga tidak perlu mengkhawatirkan karena sebentar lagi juga selesai,’’ kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11).

Di hadapan para pejabat daerah yang hadir di Istana Negara untuk melakukan rapat koordinasi nasional dengan jajaran menteri kabinet terse-

but, Presiden mengatakan bahwa hal yang sama juga disampaikannya kepada para tamu dari negara-negara sahabat.

“Setiap tamu dari luar, investor dari luar selalu menyampaikan pada saya kekhawatiran oleh tensi politik kita.

Saya sampaikan tidak ada masalah,” ujarnya.

Semenjak dilantik pada 20 Oktober, Presiden Jokowi telah melakukan pertemuan dengan sejumlah kepala negara sa-

habat serta perwakilan asing, antara lain Perdana Menteri Australia Tony Abbott dan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah.

Sementara itu beberapa waktu lalu perseteruan antarkubu di DPR telah berujung dengan munculnya jajaran pimpinan DPR tandingan.

Ketegangan politik antara dua kubu itu dikhawatirkan berbagai kalangan dapat menghambat proses kerja pemerintah. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

RAKORNAS KABINET KERJA - Presiden Joko Widodo (kesembilan kiri bawah), Wapres Jusuf Kalla (ke-10 kiri bawah) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (ketujuh kiri bawah) berfoto bersama dengan gubernur seluruh Indonesia usai acara peresmian pembukaan Rakornas Kabinet Kerja tahun 2014 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11). Dalam acara yang dihadiri oleh gubernur, kapolda dan kepala BIN daerah seluruh Indonesia serta para menteri Kabinet Kerja, Presiden Jokowi menyampaikan rencana pemerintah untuk melakukan pengalihan subsidi BBM ke subsidi pupuk dan benih, irigasi dan bendungan.

Presiden Paparkan Rencana Pengalihan Subsidi Konsumtif PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menyebut subsidi energi senilai Rp330 triliun memberatkan postur anggaran dan berencana untuk mengalihkan subsidi bahan bakar minyak yang konsumtif ke subsidi produktif dalam bentuk pembiayaan usahausaha produktif.

“Kita ingin pengalihan subsidi BBM, kita arahkan ke subsidi pupuk untuk petani, subsidi benih untuk petani, in-

frastruktur dan irigasi ke petani juga,” kata Presiden saat membuka rapat koordinasi nasional Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11).

Ia menargetkan mencapai swasembada dalam tiga tahun dan pembangunan lima hingga tujuh bendungan setiap tahunnya.

Subsidi BBM, tambah dia, juga harus diarahkan untuk pengadaan mesin kapal dan pendingin ikan untuk nelayan serta infrastruktur, dan kegiatan-keg-

iatan produktif lain.

Pada kesempatan itu di hadapan para pejabat daerah, Presiden menjelaskan bahwa selama lima tahun terakhir nilai subsidi BBM mencapai Rp14,5 triliun. “Kita bakar, hilang selama lima tahun,” katanya.

Sementara itu untuk kesehatan dan infrastruktur hanya Rp202,6 triliun dan Rp577,9 triliun.

“Ini yang harus kita ubah,” katanya seraya menyebut hal

itu sebagai suatu tantangan ekonomi.

Selain menyampaikan mengenai pengalihan subsidi energi, Presiden pada kesempatan itu juga mengingatkan para pejabat daerah untuk berhati-hati dalam memberikan izin pengelolaan sumber daya alam pada investor.

Ia menilai yang diperlukan Indonesia adalah investor di bidang infrastruktur sedangkan pengelolaan sumber daya alam

sepenuhnya hendaknya demi kesejahteraan rakyat.

“Satu-satunya jalan untuk mempercepat pembangunan adalah investasi. Namun (menerima) investor itu milih-milih, kalau infrastruktur silakan masuk,” katanya.

Seusai membuka rapat koordinasi nasional itu Presiden Jokowi melakukan foto bersama dengan para peserta rapat di tangga Istana Merdeka. (ant/Bali Post)

Polda Metro Buru Pengirim Informasi kepada ’’TrioMacan2000’’

(ant/Bali Post)

KASUS PEMERASAN TRIOMACAN2000 - Tersangka kasus pemerasan Raden Nuh (kiri) dan Edi Syahputra (kanan) berteriak saat mengikuti rilis di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (3/ 11). Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menahan tiga admin twitter @TrioMacan2000 Edi Syahputra, Raden Nuh, dan Hari Koeshardjono karena dugaan kasus pemerasan.

Jakarta (Suara NTB) Penyidik Polda Metro Jaya memburu pengirim informasi fitnah yang disebarkan tersangka Raden Nuh, Edi Syahputra dan Hary Koeshardjono melalui akun Twitter “TrioMacan2000” sebagai modus pemerasan terhadap pejabat perusahaan pemerintah.

“Kita akan kembangkan terus,” kata Kepala Subdirektorat Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, AKBP. Hilarius Duha di Jakarta Selasa (4/11).

Hilarius menyatakan informasi atau berita yang disebar

para tersangka melalui akun triomacan2000 itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Para tersangka menyebarkan info dugaan korupsi hingga kehidupan pribadi beberapa pejabat perusahaan pemerintah melalui media sosial tersebut.

Selanjutnya, para tersangka menghubungi korban untuk meminta sejumlah uang hingga ratusan juta rupiah agar menutup pemberitaan tersebut.

Hilarius menuturkan ketiga tersangka mengoperasikan akun Twitter “@TrioMacan2000”, “@TM2000Back”, “@DenJaka” dan “@berantas3” secara bergantian untuk

menyebarkan berita fitnah.

Subdirektorat Cyber Crime telah menerima tiga laporan polisi sejak 2013 terkait informasi yang tersebar pada akun twitter tersebut. Melalui proses penyelidikan, aparat Polda Metro Jaya menangkap tiga tersangka yang diduga terlibat pemerasan dengan modus melempar berita fitnah melalui twitter.

Ketiga tersangka yakni Hary Koeshardjono, Edi Syahputra dan Raden Nuh yang ditangkap aparat kepolisian di kawasan Tebet Jakarta Selatan pada akhir pekan kemarin. (ant/Bali Post)

KPK Periksa Politisi PDIP Soal Pembangunan Wisma Atlet Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) I Wayan Koster dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games dan Gedung Serbaguna Sumatera Selatan 2010-2011.

Saat tiba di gedung KPK Jakarta, Selasa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 itu mengatakan dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rizal Abdullah.

Rizal Abdullah adalah Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet SEA Games Jakabaring Sumatera Selatan yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Sumatera Selatan, yang menjadi tersangka dalam kasus ini.

“Ya kan keputusan Wisma Atlet di DPR, kaitannya dengan anggaran Wisma Atlet,” kata anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 itu.

Menurut Koster, ada perubahan anggaran untuk pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Jakabaring.

“Diajukannya Rp 416 mil-

TRAVEL

iar, tapi disetujui Rp 200 miliar karena uangnya tidak ada, yang diajukan seperti itu, kita putuskan seperti itu, urusan pembangunannya kan urusan mereka,” tambah Koster.

Terpidana kasus Wisma Atlet, Direktur PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, pernah menyebut Koster mendapatkan imbalan karena telah meloloskan proyek tersebut. Uang tersebut diberikan melalui staf Koster di DPR. Selain Mindo, tiga anak buah pemilik Permai Grup, Muhammad Nazaruddin, membenarkan bahwa ada aliran dana ke anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Demokrat, Angelina Sondakh dan Wayan Koster sebesar Rp 2 miliar dan Rp 3 miliar.

Selain Koster, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan Angelina Sondakh dalam kasus ini, namun Angie belum tiba di KPK. Kasus Wisma Atlet sudah menyeret beberapa orang ke penjara, antara lain mantan bendahara umum Partai Demokrat sekaligus pemilik Permai Grup, Muhammad Nazaruddin, Direktur Marketing Permai Grup Mindo Rosalina Manulang, mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam serta pemilik PT DGI El Idris. (ant/Bali Post)

HILANG STNK R2 HONDA DR2321BH NOKA/NOSIN: MH1HB62158K383725/ HB62E-1379780 AN. IR.M. AZHAR HILANG DISEKITAR MATARAM

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA ALAT MUSIK

MEBEL

RUPA-RUPA

MEBEL

ADVERTISING

TOKO BANGUNAN

TRAVEL ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

Rabu, 5 November 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kerjasama Pemkot Mataram dengan Harian Suara NTB

Walikota Mataram Apresiasi Kegiatan NAC Polri

Walikota Mataram H. Ahyar Abduh menyampaikan Sambutan pada Program “Wisata Nurani”

Mataram (Suara NTB) – Sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki karakter dan pola pikir masyarakat agar mampu mengikuti perubahan dan meraih kesuksesan dalam setiap kegiatan, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh memberikan apresiasi terhadap kegiatan Neuro Associative Conditioning (NAC) yang bertujuan meningkatkan semangat dan motivasi anggota Polri.

Kegiatan NAC melalui wisata nurani itu berlangsung di aula lantai tiga Kantor Wali Kota Mataram, Senin (3/11), diikuti sekitar 350 orang pe-

serta dari anggota Polres Mataram serta jajaran pejabat lingkup Pemerintah Kota Mataram. Hadir dalam kegiatan itu Kapolda NTB Brigen Pol. Drs. Srijono, MSi, yang langsung memberikan materi terhadap para peserta.

Walikota Mataram H. Ahyar Abduh mengatakan, tidak dipungkiri, masyarakat banyak berharap agar terjadinya perubahan secara fundamental di hampir setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara terutama di bidang politik, ekonomi dan hukum.

Menurutnya, perubahan kul-

tur di jajaran birokrasi pemerintahan, baik pusat maupun daerah telah diimplementasikan melalui reformasi birokrasi berupa tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government). “Perubahan kultur ini akan semakin efektif jika karakter individu yang duduk di jajaran birokrasi juga mengalami perubahan, sehingga bisa meraih kesuksesan,” ujarnya.

Walikota berharap dengan dilaksanakannya program ini, peserta dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih baik dan lebih andal dalam men-

jalankan tugas sehari-hari sesuai porsi masing-masing dalam melayani masyarakat.

Sementara, Kapolda NTB Brigen Pol Drs Srijono, M.Si, dalam pemaparannya mengatakan, kegiatan itu merupakan rangkaian kunjungan kerja dan pendalaman kebijakan melalui program Wisata Nurani. “Kita sengaja mengambil kata Wisata Nurani untuk memberikan respon yang berbeda kepada para peserta, karena jika kita menyebutkan pelatihan, pengarahan atau pidato kesannya biasa-biasa saja,” katanya.

Dia mengatakan, program NAC Polri ini merupakan metode peningkatan kualitas manusia agar lebih baik lagi. Tentunya dengan pendekatan nurani, karena selama ini semangat ibadah generasi muda sudah dikuasi oleh informasi dan pengaruh budaya luar. Oleh karena itu, wawasan kebangsaan, konsepkonsep hukum, dan peraturan lalulintas akan menjadi materi dalam kegiatan wisata nurani yang berlangsung hingga malam hari. (humas/*)

Sambutan Kapolres Mataram AKBP Kurnianto Purwoko pada acara Pembukaan Program “Wisata Nurani”

Walikota Mataram H. Ahyar Abduh beramahtamah dengan Kapolda NTB Brigjen Pol Srijono, M.Si, Kapolres Mataram AKBP. Kurnianto Purwoko beserta Jajaran Perwira Polda NTB.

Peserta berkumpul di Lapangan Sangkareang Mataram mengitari api unggun.

Peserta berjalan di atas bara api.

Para peserta Program “Wisata Nurani” yang terdiri dari unsur kepala SKPD dan Camat se Kota Mataram.

RAPBD 2015 Capai Rp 2,01 Triliun dasarkan beberapa kebiakan pemerintah pusat dan kebijakan strategis utama Pemkab Lotim. Di antaranya, keinginan untuk tetap konsisten mengalokasikan anggaran pada urusan pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah. Selain itu, teralokasikannya anggaran untuk urusan kesehatan sekurangnya 10 persen dari total belanja daerah di luar gaji.

Selanjutnya, terlihat dari sisi pendapatan dalam struktur APBD 2015 itu meningkat 7,97 persen dari target pendapatan 2014 sebesar Rp 1,82 triliun. Sedangkan dari sisi pengeluaran Rp 2,07 triliun, meningkat 10,56 persen dari target sebelumnya Rp 1,807 trilun.

Belanja tidak langsung 2015 direncanakan Rp 1,35 triliun.

Mengalami peningkatan 13,49 persen dari sebelumnya Rp 1,18 triliun. Belanja langsung masih

Kapolda NTB Brigjen Pol Srijono, M.Si membawakan Materi “Wisata Nurani”

Peminat Biogas Antre

Dikpora Lotim Dapat Alokasi Dana Terbesar Selong (Suara NTB)- Selasa (4/11) kemarin, eksekutif menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2015 mendatang.

Dalam sambutan Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan dalam sidang paripurna, total R-APBD Rp 2,010 trilun lebih.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) mendapat alokasi dana terbesar Rp 901,3 miliar.

Setelah Dikpora, menyusul Dinas Pekerjaan Umum Rp 203,62 miliar, Dinas Kesehatan Rp 144,53 miliar, Sekretariat Daerah Rp 72,96 miliar, RSUD R Soedjono Selong Rp 68 miliar, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Rp 39,6 miliar.

Besaran alokasi anggaran yang diberikan kepada enam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lotim tersebut di-

(Suara NTB/ist)

Para peserta mengikuti program Wisata Nurani hingga malam hari

didominasi belanja pegawai Rp 1,107 trilun. Belanja bunga Rp 2,5 miliar, belanja hibah Rp 32,9 miliar, bantuan sosial Rp 27,3 miliar, belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah Rp 9 miliar. Bantuan untuk desa Rp 116,853 miliar. Angka ini bersumber dari 10 persen Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Rp 43,8 miliar dari dana transfer daerah. Belanja tidak terduga dialokasikan Rp 9,3 miliar.

Adapun porsi belanja langsung dalam R-APBD 2015 direncanakan Rp 657,08 miliar. Masing-masing untuk alokasi urusan pendidikan memperoleh Rp 75,7 miliar. Dana ini diperuntukkan bagi peningkatan kualitas, mutu dan akses pemerataan pelayanan pendidikan. Termasuk perbaikan infrastruktur pendidikan melalui rehabilitasi sedang maupun berat.

Belanja langsung ini juga

akan digunakan untuk penanganan infrastruktur daerah dengan alokasi Rp 114,87 miliar. Untuk porsi infrastruktur ini, diarahkan untuk peningkatan jalan, irigasi, penyediaan air minum dan sanitasi dengan alokasi Rp 67 miliar lebih, perbaikan dermaga labuhan Haji Rp 35 miliar, melanjutkan pembangunan kantor bupati Rp 62,2 miliar.

Sementara itu, dilihat dari sisi pembiayaan penerimaannya direncanakan Rp 60,7 miliar lebih, penambahan investasi daerah ke lima perusahaan daerah Rp 48,5 miliar lebih. Masing-masing Rp 15 miliar untuk Bank NTB, Rp 22,5 miliar untuk Selaparang Finansial, Rp 1 miliar untu BPR NTB Lotim, Rp 5 miliar untuk Agro Selaparang dan Rp 5 miliar untuk Energi Selaparang. (rus)

Pemda KLU Ajak Donatur Amerika Tanjung (Suara NTB) Minat masyarakat Lombok Utara untuk memanfaatkan limbah kotoran sapi menjadi biogas cukup besar. Sampai saat ini, Pemda masih belum mampu memenuhi permintaan lebih dari 200 rumah tangga yang mengusulkan.

Sampai Pemda kekurangan anggaran, inisiatif untuk mengajak donatur luar negeri – asal Amerika pun muncul.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, Drs. H. Raden Nurjati, melalui Kepala Bidang Pertambangan dan Energi, Ir. Rusdi, Selasa (4/11), mengakui alokasi biogas di masyarakat KLU relatif masih kecil dibandingkan tingginya permintaan masyarakat.

Sejak tahun 2011 hingga 2014, total biogas yang sudah termanfaatkan mencapai 1.090 unit dengan rincian tahunan masingmasing, 16 unit, 148 unit, 687 unit dan 239 unit.

Dari alokasi dana yang disiapkan, masyarakat penerima manfaat mayoritas mengeluarkan dana sharing dengan besaran antara Rp 800

sampai Rp 1 juta. “Tahun 2014 ini karena alokasinya sedikit, kami sampai kewalahan mengakomodir. Antrean saja lebih dari 200 rumah tangga. Seandainya diberikan anggaran dengan target 1.000 unit biogas, kita berani,” ungkap Rusdi di ruang kerjanya.

Diungkapkannya, salah satu inisiatif untuk memenuhi ekspektasi minat masyarakat akan biogas, pihaknya mencoba untuk mengajak donatur dari Amerika Serikat untuk mengucurkan biogas di KLU. Mengingat pula, untuk tahun 2015 mendatang, Hivos (Belanda) sudah tidak lagi melakukan pendampingan. Posisinya digantikan oleh Yayasan Rumah Energi (YRE) dan diharapkan dapat optimal mengakomodir aspirasi biogas di KLU. Pemda KLU dalam program ini telah mendapat apresiasi pemerintah pusat dalam bentuk Penghargaan “Energi Prabawa” dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Bupati Lombok Utara. Dampak dari keber-

(Suara NTB/ari)

Rusdi hasilan ini, kata Rusdi, dirinya kerap diminta menjadi narasumber di berbagai daerah, seperti Bali dan Kalimantan.

Pada tahun 2015 mendatang, lanjutnya, diharapkan anggaran yang tersedia dari DAK dan pendampingan APBD sebesar 10 persen, akan mampu membangun lebih dari 500 unit biogas. Mengingat eskalasi harga material setiap tahunnya mengalami perubahan, terlebih lagi, dalam waktu dekat akan terjadi kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan harga material.

“Di KLU, Biogas ini sudah menjadi program unggulan karena manfaatnya luar biasa. Selain energi, limbah gas yang dihasilkan dapat dijadikan pupuk organik yang bernilai jual tinggi. Hanya saja, yang masih jadi kendala, program hilir limbah gas ini belum terintegrasi dengan SKPD lain,” paparnya.

Paradigma Rusdi, Pemda KLU – lintas SKPD, idealnya bergerak simultan dalam biogas ini. PU Tamben selaku penyedia material biogas telah mampu membangun sarana yang diperlukan masyarakat.

Pekerjaan Rumah ke depan, adalah bagaimana supaya SKPD terkait turut bergerak dalam memanfaatkan limbah gas, berupa pupuk padat dan pupuk cair agar termanfaatkan untuk mendukung fungsi pertanian di areal mayoritas lahan kering yang ada di KLU. (ari)