Snt05122014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

JUMAT, 5 DESEMBER 2014

16 HALAMAN NOMOR 228 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kajati Berkunjung ke ’’Suara NTB’’

Fadil Zumhanna: Ada 10 Titik Rawan Korupsi Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi NTB mengidentifikasi ada 10 titik rawan korupsi, yang biasa terjadi di beberapa sektor. Modus korupsi ini terjadi di tingkat pusat hingga daerah. Pihaknya mengatensi titik – titik rawan korupsi ini, apalagi jika didukung data-data dari laporan masyarakat.

Diantara 10 titik itu, paling rawan adalah sektor pendidikan dan sektor kesehatan, sektor perbankan. Tataran pelaksanaannya, pengadaan barang dan jasa. ‘’Indikasi awalnya, ketika ada proyek mangkrak. Ini jadi atensi kami,’’ ujar Kajati NTB, H.Fadil Zumhanna, SH, MH saat berkunjung ke Redaksi Harian Suara NTB, Kamis (4/12) kemarin.

Dalam rangkaian silaturahminya itu, Kajati mengaku perlu dukungan dari masyarakat dan media dalam konteks membongkar dugaan – dugaan tindak pidana korupsi di beberapa sektor tadi. ‘’Jika ada laporan dari masyarakat NTB, insya Allah,

saya pasti proses,’’ tegasnya.

Secara khusus Kajati menyoroti pengadaan alatalat kesahatan (Alkes). Secara massif, pengadaan sarana pendukung rumah sakit ini, ditengarai menjadi ladang korupsi mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Ada stigma, pengadaan Alkes sudah di by design dari awal. Sehingga semua pihak mendapat bagian anggaran di luar ketentuan. ‘’Modusnya biasanya menggunakan harga distributor, sehingga nilainya tinggi. Dari sanalah oknum-oknum ini mendapat bagian,’’ duganya.

Bersambung ke hal 5

’’

Indikasi awalnya, ketika ada proyek mangkrak. Ini jadi atensi kami.

H. Fadil Zumhanna

(Suara NTB/ars)

BERKUNJUNG - Kajati NTB, H. Fadil Zumhanna (kanan) disambut Penanggung Jawab Suara NTB, H.Agus Talino saat berkunjung ke Redaksi Suara NTB, Kamis (4/12) kemarin.

Investor Dubai Lirik Pantai Cemara Sanksi untuk SKPD

Selong (Suara NTB) Investor asal Dubai tertarik menanamkan investasi di Lombok Timur (Lotim). Investor ini, melirik Pantai Cemara, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru sebagai tempat investasi. Tawaran investor Dubai ini, membangun resort senilai 10,2 juta dolar Amerika di atas lahan seluas 9,25 hektar (ha).

Demikian disampaikan, investor Dubai, William Helmers yang telah menggandeng PT Galeri Propherty Development dalam presentasinya di Aikmel, Kamis (4/12) kemarin.

Katanya, 2015 mendatang, investor ini sudah siap untuk membangun. Pembebasan lahan sudah setahun yang lalu dilakukan. Investor Dubai ini menyampaikan keseriusannya untuk berinvestasi di Lombok. Karena menurutnya, Lombok merupakan destinasi wisata yang sangat menawan.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

dan Perizinan Terpadu Pemprov NTB, Drs. Lalu Bayu Windia, dalam pertemuan itu mengaku sudah kenal lama dengan William. ‘’Mari dukung kegiatannya membangun resort. Nilai investasinya untuk Lotim sangat besar yang mencapai Rp 1 triliun,’’ sebutnya.

Terpenting kata Bayu, ada kesanggupan dari investor memenuhi apa yang telah disyaratkan Pemkab Lotim. Memasukkan jaminan ke bank yang ditunjuk diharapkan, dapat dipermudah. ‘’ Angka 20 persen itu kan sekitar Rp 200 miliar,’’ imbuhnya.

Supriyadi, Kabid PPSDW Disbudpar Lotim juga menyampaikan dukungannya. Kehadiran investor ini jelas akan dapat meningkatkan PAD bagi Lotim. ‘’Kita tunggu keseriusannya,’’ katanya.

Direktur PT Galeri Ali Yusron menambahkan akan siap memulai pembangunan setelah semua proses perizinan dari Pemkab Lotim terbit. (rus)

TO K O H Jangan ’’Main’’ Proyek KAJATI NTB H. Fadil Zumhanna, SH, MH dengan tegas mengingatkan kepada seluruh Kajari dan jajarannya, jangan sampai ada yang terlibat dalam pengerjaan proyek. Tidak sekadar soal kode etik dan bertentangan dengan prinsip kode etik jaksa, tapi lebih dari itu, akan mengganggu kinerja penegakan hukum.

Yang ditekankan Kajati adalah soal independensi. ‘’Bagaimana bisa bekerja dengan baik, kalau Kajarinya ‘’main’’ proyek,’’ kata Fadil, saat berkunjung ke Harian Suara NTB, Kamis (4/12).

Pintu masuk Kejaksaan memanfaatkan kewenangannya biasanya melalui cara dekat dengan kepala daerah (gubernur/bupati/walikota).

Kedekatan dengan pejabat, rentan penyalahgunaan wewenang, ujung – unjungnya m i n t a proyek.

Bersambung ke hal 5 H.Fadil Zumhanna

(Suara NTB/rus)

PRESENTASI - Investor Dubai, William Helmers sedang menyampaikan presentasinya terkait rencana pembangunan resor di Pantai Cemara, Lotim.

Tegakkan Perda No.10 Tahun 2008 dan Perda No.2 Tahun 2009

Satpol PP NTB Intensifkan Operasi Pekat

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ist)

TERJARING - Sejumlah pasangan bukan suami istri yang terjaring operasi pekat oleh jajaran Satpol PP NTB di wilayah Suranadi dan Lingsar dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kantor Satpol PP NTB, beberapa waktu lalu.

Mataram (Suara NTB) Dalam mengawal dan menegakkan Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Pencegahan Pemberantasan Perdagangan Orang dan Perda No. 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan Anak Korban Tindak Kekerasan, Satpol PP NTB terus mengintensifkan operasi penyakit masyarakat (Pekat) pada sejumlah hotel melati dan penginapan yang ada di daerah ini.

Tempat yang sering menjadi sasaran operasi Pekat Satpol PP NTB bersama Satpol PP Kabupaten Lombok Barat (Lobar), diantaranya hotel melati dan penginapan di wilayah Suranadi dan Lingsar , Lobar.

Bersambung ke hal 5

Zona Merah

Mataram (Suara NTB) Pimpinan SKPD yang berada di zona merah dalam serapan anggaran seharusnya dijatuhi punishment atau sanksi oleh Gubernur NTB. Serapan anggaran yang digeber di akhir tahun dianggap tidak efektif dan berpotensi melahirkan penyimpangan di sana-sini.

Sekretaris Komisi III DPRD NTB, M. Hadi Sulthon, S.Sos, yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (4/ 12) kemarin meminta agar

gubernur mempertimbangkan sanksi kepada Pimpinan SKPD yang realisasi anggarannya buruk.

Menurutnya, beberapa waktu lalu, pihaknya telah mengundang sejumlah Pimpinan SKPD untuk membahas performa mereka dalam realisasi anggaran tahun 2014.

Dalam pertemuan itu, menurutnya, SKPD-SKPD memberikan gambaran bahwa realisasi mereka tidaklah bermasalah. Sayangnya, kenyatan menunjukkan sebaliknya.

Bersambung ke hal 5

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 5 Desember 2014

Halaman 2

Perlu Kontrol Orang Tua

Walikota akan Evaluasi Beberapa Proyek yang Belum Tuntas Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan akan melakukan evaluasi terkait adanya beberapa proyek yang belum tuntas dan progresnya masih rendah sampai Bulan Desember ini. “Saya segera lakukan evaluasi apa saja persoalannya,” ujarnya, Kamis (4/12).

Program 2015

PU Tetap Fokus Perbaikan Drainase dan Jalan Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menjelaskan, pengajuan program fisik yang dirancang di tahun 2015 tidak jauh berbeda dengan program – program di tahun sebelumnya. Program tersebut yakni, perbaikan sejumlah drainase dan jalan – jalan lingkungan. “Iya, tetap yang dua itu. Drainase dan jalan,” sebut Mahmuddin Tura dikonfirmasi di Kantor Walikota Mataram, Rabu (3/12).

Selain penekanan pada drainase dan jalan lingkungan, tidak terlepas juga pada persoalan air bersih dan sanitasi. Selain itu, ada beberapa perbaikan rumah tidak layak huni. Khusus drainase memang, pemeliharaan rutin setiap tahunnya dengan jumlah tenaga sebanyak 220 orang. Selanjutnya, ada beberapa ruas yang harus diperbaiki fisiknya. “Memang itu pekerjaan setiap tahunnya,” katanya.

Jalan lingkungan tambahnya, menjadi priotitas program yang menjadi keinginan Walikota Mataram. Sehingga, terus dianggarakan di APBD Kota Mataram setelah pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) belum terealisasi. Disebutkan, anggaran drainase khusus perbaikan fisik dan pemeliharaan diajukan sekitar Rp 4 hingga 5 miliar. Kemudian, jalan lingkungan sekitar Rp 10 miliar. “Untuk sementara Rp 4 miliar dan untuk jalan Rp 10 miliar,” sebutnya.

Terkait saran dari Dewan untuk memperbaiki infrastruktur di batas kota? Ia mengatakan, persoalan batas kota hanya gapura saja, sehingga tidak menjadi bagian yang diprioritaskan.

Kendati demikian, program itu akan masuk secara menyeluruh.

Drainase dan jalan selalu menjadi program setiap tahunnya, kira – kira kapan persoalan drainase di Kota Mataram bisa tuntas? Mahmuddin mengatakan, berbicara persoalan drainase sebenarnya tidak bisa diselesaikan begitu saja. Tetapi, harus tetap dilakukan pengawasan dan pemeliharaan. Artinya, Pemkot tidak bisa memasang target kapan persoalan drainase bisa tuntas. “Ndak bisa kita pasang target kalau soal itu,” cetusnya. (cem)

(Suara NTB/dok)

Jangan Tunggu Semrawut

H. Ahyar Abduh

Walikota optimis beberapa proyek yang belum selesai menjelang tutup tahun 2014 ini akan bisa segera diselesaikan. Untuk itu pihaknya akan langsung mengawal dan mengevaluasi progres proyekproyek tersebut. “Mana yang bisa segera harus segera diselesaikan,” katanya singkat.

Sebelumnya, Asisten II Setda Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito menyampaikan dari 15 paket proyek pembangunan, ada dua yang capaiannya masih rendah yaitu pembangunan kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram dan pemasangan PJU (Penerangan Jalan

PMKS di Mataram Mulai Didata

(Suara NTB/fit)

KINERJA Bidang Opdal pada Dishubkominfo mulai menjadi sorotan DPRD Kota Mataram. pasalnya, sebagai pengatur jalan di Kota Mataram, kinerja Opdal perlu dikaji, karena anggaran yang digunakan besar , sedangkan kondisi lalu lintas di jalan utama semrawut dan macet.

Demikian penilaian Komisi III DPRD Kota Mataram. wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Syamsul Bahri, SH., kepada Suara NTB mengungkapkan, kegiatan Opdal belum signifikan hasilnya jika dibandingkan dengan besarnya anggaran yang parkir di Bidang Opdal. Seharusnya, setiap kegiatan kerja di SKPD manapun termasuk di Bidang Opdal harus berkorelasi dengan anggaran yang ada. ‘’Di Mataram ini saya melihat banyak yang belum mengerti jalur-jalur. Kedua, semrawutnya penataan jalur-jalur,’’ aku politisi Nasdem ini. Dikatakan Syamsul, ada beberapa tempat yang seharusnya menjadi jalur satu, tidak lagi menjadi jalur dua. Ia mencontohkan di Jalan Swadaya. Peningkatan penduduk semakin padat serta siswa dan mahasiswa semakin banyak, sementara jalan tetap menjadi jalur dua arah. Demikian pula jalan Swakarya.

Untuk itu, Syamsul menyarankan, petugas dari Bidang harus rajinrajin turun ke lapangan. ‘’Jangan menunggu lebih semrawut dulu baru mau turun. Sekarang ini sudah semrawut, jangan tunggu lebih semrawut lagi,’’ tandasnya. Menurut dia, masih banyak titik kemacetan di Mataram yang mestinya menjadi perhatian Bidang Opdal.

Ke depan Bidang Opdal mampu memberi solusi bagaimana mengurai kemacetan di titik-titik tertentu.

Mengingat, anggaran yang diberikan kepada Bidang Opdal terbilang cukup besar. ‘’Semua dianggarkan. Ada uang honor dan lain sebagainya. Dengan anggaran itu, harus sesuai apa yang kita lakukan,’’ pungkas Syamsul.

Supaya, Dewan dalam kapasitas mengawasi kinerja eksekutif tidak lagi menerima laporan masyarakat tentang jalur yang tidak teratur misalnya.

Syamsul berharap, kepala Dishubkominfo Kota Mataram mampu menjadi panutan bagi bawahannya, termasuk bidang Syamsul Bahri Opdal. (fit)

(Suara NTB/cem)

SAMPAH - Pemkot Mataram telah melakukan upaya restorasi terhadap sungai. Akan tetapi, minimnya kesadaran masyarakat menjadi kendala. Nampak sampah tercecer di Sungai Jangkuk.

(Suara NTB/cem)

PENYALAHGUNAAN serta peredaran narkoba yang sudah merambah ke lingkungan – lingkungan menjadi kekhawatiran tidak hanya oleh masyarakat, melainkan pemerintah kelurahan. Kendati demikian, masyarakat khususnya orangtua harus mengenali ciri –ciri pecandu narkoba serta mengawasi gerak gerik pengedar narkoba di lingkungan masyarakat. Yang tidak kalah penting, perlu peran serta orangtua untuk mengontrol aktivitas anaknya baik di luar maupun dalam lingkungan keluarga. Demikan disampaikan Lurah Kebon Sari, Muhammad Irfan dikonfirmasi Kamis (4/12).

Untuk penanganan dini, pihaknya bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakebangpol) dan Polres Mataram, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Selain itu, keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat, dinilai sangat penting untuk memberikan pengarahan serta pencerahan bagi generasi muda terkait bahaya dan dampak yang dirasakan apabila sudah terkena narkoba. “Iya, kita ajak toga dan toma.

Nanti, mereka yang imbau dan sebagainya,” ujar Faisal.

Penelusuran aparat kepolisian, wilayah Kebon Sari berpotensi dijadikan sasaran untuk peredaran bahkan tempat untuk mengkonsumsi narkoba. Terlebih dengan dekatnya titik peredaran di Kota Mataram dan kasus penangkapan narkoba terbesar di Kota Mataram beberapa waktu lalu. Sehingga mengisyaratkan pihaknya tetap mengawasi gerak – gerik pemuda yang dinilai mencurigakan. “Kemarin kan (beberapa waktu lalu, red) ada ditangkap pengedar dan sejarahnya paling banyak di Kota Mataram,” akunya.

Tidak menutup kemungkinan, pengedar maupun pecandu tersebut berasal dari masyarakat sekitar. Artinya, perlu pengawasan ketat dengan menyambangi sejumlah kontrakan atau kos – kosan. Pasalnya, pesta narkoba dan transaksi sering menggunakan kos – kosan. “Bersama Babinsa dan Babinmaspol kita pantau kos – kosan,” tambahnya.

Terkait penyuluhan narkoba yang diadakan bersama Bakesbangpol, BNN dan Polres Mataram, diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat khususnya generasi muda untuk terbebas dari narkoba, sehingga kedepan bisa menjadi generasi harapan bangsa. (cem) Muhammad Faisal

Mataram (Suara NTB) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram mulai melakukan pendataan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang akan mendapatkan bantuan beberapa jenis kartu dari pemerintah pusat seperti KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar), KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) maupun Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera). Warga yang didata ini terdiri dari para penyandang cacat, anak terlantar, warga miskin, perempuan rawan sosial ekonomi dan lainnya.

“Kita mulai pendataan seminggu ini. Kenapa kita lakukan pendataan? Karena mereka akan mendatapkan KIS, kemudian anak-anak terlantar usia sekolah akan mendapatkan KIP,” terang Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, Kamis (4/12).

Data jumlah penyandang cacat, warga miskin, anak terlantar dan lainnya sudah ada di Disosnakertrans Kota Mataram. Tapi menurut Khalik data-data tersebut perlu divalidasi sehingga tidak ada warga yang layak mendapat bantuan tidak masuk dalam daftar. “Jangan sampai nanti dengan data kita yang lama ada warga yang tidak masuk,” ujarnya. Data

tersebut menurutnya bisa saja bertambah maupun berkurang.

Untuk data penerima KKS, Khalik mengatakan akan menggunakan data keluarga miskin yang ada di Bappeda Kota Mataram. Data itulah yang kemudian akan kembali divalidasi.

Pada tahun 2015 mendatang, Badan Pusat Statistik juga akan melakukan pendataan ulang. Data BPS ini merupakan data top down dari pemerintah pusat sedangkan data yang dimiliki pemerintah daerah adalah bottom up. Kedua data tersebut nantinya akan dipadukan oleh Kementerian Sosial.

“Data terpadu ini akan dikeluarkan Kementerian Sosial berdasarkan keputusan menteri kemudian menjadi pegangan semua lembaga dan kementerian termasuk pemda. Jadi tidak boleh lagi keluar dari data yang sudah dikeluarkan Kementerian Sosial,” jelasnya. Khalik menyebutkan tidak ada lagi kategori masyarakat sangat miskin, miskin dan rentan miskin. “Semua dianggap miskin,” tambahnya.

Setelah KKS dikeluarkan, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) tidak akan berlaku lagi.

Tapi warga yang mendapatkan KPS bisa jadi juga akan mendapatkan KKS jika hasil validasi menunjukkan bahwa yang bersangkutan masih miskin. (ynt)

Royalti Mal Dipastikan Tuntas Akhir Tahun Mataram (Suara NTB) Setelah lama tidak terdengar persoalan royalti Mataram Mall, pasca pulangnya Kepala Bagian Umum Sekretaris Daerah Kota Mataram untuk studi banding persoalan royalti di Sidoarjo Jawa Timur.

Kini dipastikan, royalti Mataram Mall bisa diketahui akhir tahun mendatang. “Insya Allah, mudah – mudahan akhir tahun ini sudah selesai,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said, dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (3/12).

Sejauh ini diakui Sekda, pihaknya memang belum menerima laporan dari pihak akademisi Universitas Mataram (Unram) dalam hal ini Dr. Basuki yang mendampingi Pemkot Mataram untuk mengkaji permasalahan royalti di Jawa Timur. Kendati

demikian, ia mengharapkan royalti atas lahan yang digunakan PT Pasifik Cilinaya Fantasi, bisa ditentukan akhir tahun ini sehingga ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. “Belum saya terima laporannya,” aku Sekda.

Apakah ada kemungkinan royalti Mataram Mall mentok diangka Rp 150 juta? Ia mengatakan, selama aturan atau Momerandum of Understanding (MoU) antara Pemkot Mataram dengan manajemen Mataram Mall, maka royalti akan mentok Rp 150 juta perbulan. Lagi pula sambungnya, sumber pendapatan tidak hanya royalti saja melainkan ada sumber – sumber lain seperti pajak, retribusi restoran dan hiburan dan retribusi parkir. “Selama belum ada perubahan, iya akan tetap,” ujarnya. (cem)

Umum) sepanjang Jalan Pejanggik sampai Jalan Selaparang. “Yang mengkhawatirkan pembangunan Kantor Diskoperindag yang baru 50 persen,” ujarnya.

Eko mengatakan nilai 15 proyek tersebut mencapai sekitar Rp 30 miliar. Selain pembangunan Kantor Diskoperindag dan PJU, ia menyebutkan beberapa proyek lainnya yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU) ada tiga paket peningkatan jalan hotmix dan satu paket perbaikan saluran drainase. Ada juga dua paket proyek pembangunan Dinas Kesehatan yaitu pembangunan kantor tahap dua dan rehabilitasi Puskesmas, pembangunan ruang ker-

ja dan ruang rapat Inspektorat Kota Mataram, pembangunan ICCU, ruang operasi dan ruang bersalin di RSUD Kota Mataram, pembangunan gedung SMPN 24 Mataram, dan pembangunan gedung Kantor Dinas Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil).

Untuk pembangunan gedung Kantor Dinas Dukcapil, Eko mengatakan berdasarkan laporan pada akhir November lalu sudah mencapai 60 persen. Dan diharapkan sampai tanggal 14 Desember mendatang bisa mencapai 85 persen.

“Sehingga optimis sampai tanggal 31 Desember bisa mencapai 100 persen,” ujarnya. “Yang perlu pembicaraan lebih lanjut dengan pihak kontraktor adalah Diskoperindag dan Dinas Pertamanan.

Mereka harus buat komtimen untuk bisa menyelesaikan proyek ini,” ujarnya.

Eko mengatakan jika kesalahan berada pada pihak kontraktor, maka sanksinya bisa diputus kontraknya dan diblacklist. (ynt)

Penyelesaian Revitalisasi Pasar Mandalika Butuh Rp 15 Miliar Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Wartan, SH mengatakan penyelesaian revitalisasi pembangunan Pasar Induk Mandalika masih membutuhkan dana Rp 15 miliar.

Jumlah itu untuk membangun sesuai dengan apa yang telah direncanakan sejak awal.

“Lagi Rp 15 miliar kira-kira yang dibutuhkan supaya bisa tuntas revitalisasi Pasar Mandalika,” cetusnya. Untuk tahun depan, Diskoperindag juga menyediakan anggaran Rp 5 miliar untuk pembangunan los pasarn dan beberapa fasilitas lainnya.

Wartan mengatakan pihaknya juga mengusulkan bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk revitalisasi ini. Diperkirakan bantuan dari Pemprov NTB sekitar Rp 1,5 miliar. “Tapi

masuknya dimana, saya belum tahu,” ujarnya. Disamping itu, tahun depan akan ada juga Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 3,2 miliar dari pemerintah pusat.

Saat ini pembangunan di Pasar Mandalika untuk program tahun 2014 ini disebutkan Wartan sudah mencapai 90 persen lebih. Ditargetkan pembangunan tersebut dapat tuntas bulan Desember ini.

“Yang belum finishingnya,” ujarnya. Tahun ini yang dibangun adalah los pasar, kios dan drainase. Dana untuk pembangunan di tahun ini menghabiskan Rp 5 miliar.

Revitalisasi pasar yang ada di Bertais tersebut diharapkan dapat rampung pada tahun 2016 mendatang.

Pengerjaan revitalisasi pasar tersebut membutuhkan dana yang cukup besar. Wartan mengatakan jika hanya men-

gandalkan anggaran dari Pemkot Mataram, pengerjaan revitalisasi tidak akan selesai dalam waktu yang singkat.

Untuk itu sangat diharapkan tahun 2015 mendatang pemerintah pusat kembali menggelontorkan dana untuk program tersebut. “Kalau saya dibantu pemerintah pusat melalui dana tugas pembantuan di tahun 2015, mungkin tahun 2016 sudah tuntas,” terangnya.

Tahun 2014 ini, Diskoperindag Kota Mataram Mataram mendapatkan DAK sebesar Rp 3,2 miliar untuk sarana perdagangan. Selain mendapatkan dana untuk sarana perdagangan, Diskoperindag juga mendapatkan dana untuk pembangunan UPTD dan laboraturium metrologi sebesar Rp 3,2 miliar. Dengan dana tersebut, pihaknya akan melengkapi fasilitas pembangunan di Pasar Mandalika. (ynt)

Dirancang Ulang

Gedung Paripurna DPRD Kota Mataram Dibangun 2016 Mataram (Suara NTB) Keinginan DPRD Kota Mataram memiliki gedung graha paripurna, harus tertunda kembali. Sekretariat DPRD Kota Mataram bakal merancang ulang pembangunan gedung graha paripurna DPRD Kota Mataram. Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS, SH., kepada Suara NTB di ruang kerjanya menjelaskan, sebetulnya gedung graha paripurna sudah dirancang tiga tahun yang lalu oleh konsultan.

Namun dalam perjalanannya, ada pergeseran rencana. ‘’Tiga tahun yang lalu, saya tidak tahu persis rencana itu,’’ aku Aria. Catatan Suara NTB, Aria baru menjabat sebagai Sekwan setahun lebih.

Tiga tahun yang lalu, lanjutnya, tidak terpikirkan bahwa rapat pleno dengan jumlah anggota Dewan 40 dan eksekutif 20 orang, sehingga jumlahnya 60 orang.

Lebih lanjut disampaikan Aria, pihaknya tidak melakukan revisi atas gambar rancangan gedung graha paripurna tiga tahun lalu itu. Sebab, perubahan atas rancangan itu cukup banyak. ‘’Kalau perubahannya sudah 50 persen, itu bukan lagi revisi, tapi mulai dari awal,’’ terang Aria. Ia me-

ngaku, rencana merancang ulang gedung graha DPRD Kota Mataram, sudah diusulkan .

Selain ruang paripurna, pihaknya, lanjut Aria juga membutuhkan ruang rapat pleno berkapasitas sekitar 60 orang. ‘’Untuk APBD saja kan kita rapat dua kali setahun, APBD murni dan APBD perubahan,’’ sebutnya. Menurutnya, pembangunan gedung graha paripurna DPRD Kota Mataram, sangat mendesak.

Rancangan gedung graha paripurna DPRD Kota Mataram rencananya akan ditender tahun 2015 mendatang. Sementara itu, untuk pembangunan fisik gedung graha paripurna paling cepat bisa terlaksana di tahun 2016 men-

datang. Perencanaan rancangan gedung graha paripurna disiapkan pagu anggaran sebesar Rp 250 – 300 juta.

Tidak hanya ruang paripurna dan ruang rapat berkapasitas 60 orang, di gedung graha itu nantinya juga bakal dibangun ruang transit Walikota/Wakil Walikota. ‘’Kalau selama ini kan, karena tidak ada ruang transit, jadi kita arahkan langsung ke ruang pimpinan,’’ imbuhnya.

Ditambahkan Aria, gedung graha paripurna DPRD Kota Mataram tidak hanya ansih digunakan untuk rapat oleh Dewan, tapi masyarakat juga bisa memanfaatkannya. ‘’Tapi bukan tujuan komersil,’’ cetusnya. (fit)

SUARA NTB Jumat, 5 Desember 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Trotoar Jalan Rusak

Dinas PU Tamben Tegur PDAM KLU Tanjung (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi (PU Tamben) Kabupaten Lombok Utara (KLU) tak hanya komplain ke PLN terkait perbaikan instalasi listrik. PU Tamben juga menyurati manajemen PDAM KLU guna melayangkan komplain dan teguran lantaran rusaknya trotoar jalan akibat pemasangan pipa PDAM. Kepada wartawan, Kepala Bidang Bina Marga, pada Dinas PU Tamben KLU, Rizaldi Rahardian, ST, Kamis (4/12), mengaku telah melayangkan surat teguran ke PDAM Lombok Utara. Pasalnya di beberapa ruas jalan, trotoar jalan rusak akibat penggalian pipa dari proyek PDAM. “PU sudah menyurati PDAM, karena beberapa ruas jalan yang sudah kita rabat rusak akibat penggalian pipa.

Buruh proyek PDAM seenaknya menggali dan hanya men-

imbun, tetapi tidak memperbaiki rabat atau paving block yang dibongkar,” ungkap Rizaldi.

Rizaldi mencontohkan, di beberapa ruas jalan yang ada di Kecamatan Bayan, buruh proyek menggali di trotoar jalan yang telah dirabat. Begitu pemasangan pipa selesai, ternyata bekas galian dibiarkan begitu saja. Pihaknya berpikir, buruh proyek akan memperbaiki kembali rabat jalan atau memasang kembali paving block, namun ternyata tidak. Kondisi ruas trotoar jalan pun semakin amburadul, karena tumpukan material.

Hal yang sama terjadi di sepanjang jalan dari Karang Kates menuju Lekok dan ke timur hingga Gondang. Di depan Dinas Pertanian misalnya, tampak tumpukan paving block yang berserakan setelah dilakukan penimbunan. Pemandangan serupa

juga terlihat di depan rumah warga yang ada di Dusun Lekok, yang notabene satu jalur dengan Dinas Pertanian KLU. “Kami maklum mungkin problem anggaran antara di dinas dengan perusahaan daerah tidak keluar bersamaan, tetapi harapan kami, minimal PDAM lebih dulu berkoordinasi dengan kami.

Jangan langsung gali dan ditinggalkan begitu saja, karena kami sendiri tak punya anggaran untuk memperbaiki,” harap Rizaldi agar PDAM bersedia memperbaiki dampak dari pekerjaannya.

Dikonfirmasi terpisah terkait hal itu, Direktur PDAM KLU tak berada di tempat.

Yang bersangkutan disebutkan sedang tugas di luar daerah selama seminggu ke depan. “Bapak tidak ada di kantor, beliau di Senggigi ada rapat. Kemungkinan seminggu di sana,” aku salah seorang staf. (ari)

(Suara NTB/ari)

RUSAK - Buruknya koordinasi pemasangan pipa PDAM dan Dinas PU dan Tamben KLU membuat trotoar di KLU rusak. Apalagi saat musim hujan membuat trotoar becek dan mengganggu pengguna jalan. Tampak bagian jalan rusak akibat penggalian pipa di KLU.

Tagih Sisa Kerugian Sejak 2003

RAPBD Telat Dibahas

Bupati KLU Gusar

Tagih Belasan Kontraktor

Zainal Idrus

(Suara NTB/ari)

INSPEKTORAT Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga saat ini masih berupaya menyelesaikan target zero debt (piutang nol) atas piutang kerugian negara yang masih tertunggak di kontraktor. Sampai awal Desember 2014 ini, tercatat masih ada belasan kontraktor yang menunggak utang yang harus dibayarkan ke kas negara.

“Utang kerugian negara masih ditagih, jumlahnya yang tersisa sekitar belasan kontraktor. Deadline kita tetap Desember ini harus selesai,” ungkap Inspektur pada Inspektorat KLU, H. Zainal Idrus, SH, di ruang kerjanya, Kamis (4/12).

Zainal mengakui, seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang direkomendasikan untuk ditagih berada dalam penanganan Inspektorat, serta melalui Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Pemda KLU. Menyikapi itu, Inspektorat KLU telah berulangkali melakukan penagihan termasuk dengan membuat pernyataan pembayaran. Menyusul deadline yang akan tiba kurang dari sebulan ini, Zainal mengakui tengah menyusun konsep surat untuk ditandatangani Bupati KLU. Surat ini berisi pemanggilan kepada seluruh kontraktor yang hingga kini belum menyelesaikan kewajibannya. “Kita juga memerlukan Perda TPTGR, karena payung hukum kita bergerak masih menggunakan Peraturan Bupati,” ucapnya.

Zainal menyebut jumlah kontraktor yang saat ini, masih menunggak berasal dari luar daerah termasuk beberapa kontraktor lokal (KLU). Namun demikian, ia memastikan dari kerugian negara yang belum tertagih tersebut kesemuanya bersumber dari proyek yang didanai dari APBD KLU. “Untuk proyek yang dari APBN langsung ditangani Irjen, kita hanya menangani proyek dari APBD,” pungkasnya.

Sebelumnya Kepala Bidang Bina Marga, Dinas PU Tamben KLU, Rizaldi Rahardian, mengakui sejumlah kontraktor masih menunggak utang pengembalian kerugian negara atas proyek yang dikerjakan. Yang paling lama, kontraktor yang menunggak berada pada kisaran rentang taun 2011 lalu. “Bagi kontraktor yang tidak mampu menyelesaikan proyek, pasti di-blacklist,” imbuh Rizaldi. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Djohan Sjamsu, SH, gusar dengan kondisi pembahasan RAPBD KLU yang sudah sangat telat dibahas. Memasuki periode akhir tahun sidang belum juga dimulai, bupati pun mengingatkan jajaran anggota DPRD bahwa gajinya bisa dipotong 6 bulan.

“Kondisi sekarang, APBD 2015 memang sangat telat. Ini sudah bulan Desember, mau kapan nanti selesai. Malam juga kita agendakan rapat, ternyata Banmus tak kuorum,” keluh Djohan Sjamsu sebelum bertolak ke Gorontalo, Kamis (4/12).

Djohan pun mengingatkan agar jajaran anggota DPRD KLU akan menerima konsekuensi yang ditanggung apabila RAPBD tak sesuai tepat waktu. Dalam hal ini, Djohan menerima informasi dari “koleganya”, Mariadi, S.Ag., bahwa Kemendagri telah melayangkan surat peringatan ke DPRD KLU untuk mempercepat pembahasan RAPBD 2015.

“Kemendagri sudah menegur, ada suratnya di lembaga DPRD KLU. Kalau tidak bisa dibahas tepat waktu, anggota DPRD akan terancam tidak

tidak adanya paripurna ulang terkait klarifikasi dan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA PPAS), lantaran saat penandatanganan nota kesepahaman KUA PPAS dua fraksi walk out (WO). Bagi Bupati, tanda tangan daftar hadir yang dibubuhkan Anggota dewan yang WO ketika itu tetap dihitung dan sah menurut administrasi.

Bupati juga menyangkal dirinya telah diajak berkomunikasi oleh dua fraksi dan terdapat kesepakatan untuk mengagendakan paripurna ulang.

“Tidak, saya tidak pernah ketemu dengan dua fraksi itu. Dan saya juga tahu mereka sudah ke Kemenkumham. Kalau KUA PPAS ada yang belum tuntas, nanti di APBD bisa kita bahas.

Lagi pula tidak ada KUA yang didesain bulat-bulat (sempurna),” pungkas Djohan. (ari)

Adopsi Gaya Jepang

Giri Menang (Suara NTB) – Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TPTGR) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) terus menagih sisa kerugian daerah Rp 24 miliar yang terakumulasi dari sejak tahun 2003 silam. Dari jumlah ini, yang masih tersisa sekitar Rp 300 juta saja.

Selama dua tahun terakhir ini, tim TPTGR telah mampu menagih kerugian sekitar Rp 1,6 miliar lebih yang berasal dari seluruh SKPD. Hal ini ditegaskan Inspektur pada Inspektorat Lobar, Lobar, H. Agus Rahmat Hidayat belum lama ini. Ia menegaskan, selama kurun waktu belasan tahun kerugian daerah ini ditagih hingga sata ini tersisa hanya sekitar Rp 300 juta. Awalnya tersisa Rp 2 miliar, namun beberapa tahun terakhir mampu ditagih dari semua SKPD Rp 1,6 miliar lebih. Sisa kerugian ini, berada hampir tersebar di seluruh SKPD. Ia merasa yakin, sisa kerugian ini bisa dituntaskan akhir tahun ini.

Lebih jauh dijelaskan, kerugian daerah ini berasal dari pajak PPH dan PPN

yang belum tersetor, namun setelah disidangkan oleh TPTGR akhirnyal angsung disetor. Ada pula kerugian dari proyek yang tak sesuai spek, namun sudah disetor setelah disidangkan. Menurutnya, kesulitan penagihan ini bervariasi, karena jika menghadapi SKPD bandel maka memerlukan waktu.

Namun kendala yang dihadapi tidak terlalu besar, sehingga proses penagihan tidak terkendala.

Terkait piutang Rp 10 miliar yang ada di perumahan pegawai, sudah diussulkan untuk diputihkan, terkait hal ini tinggal menunggu persetujuan dari KPKNL.”Sudah diajukan tinggal minta rekomendasi dan kajian dari KPKNL,”jelasnya.

Hal senada disampaikan Wakil Bupati, H. Fauzan Khalid, mengaku setelah bertemu dengan pihak KPKNL ditemukan solusi, jika piutang Rp 10 miliar itu diusulkan diputihkan. “Ternyata dananya bukan 10 miliar namun Rp 13 miliar yang Rp 3 miliar itu hibah pancing yang masih ada di neraca sejak beberapa tahun silam,” ungkapnya. (her)

Puskesmas Labuhan Haji akan Gelar ”Home Care” Selong (Suara NTB) Puskesmas Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji akan melakukan terobosan baru dalam penanganan kesehatan. Sebuah sistem gaya Jepang siap akan diterapkan, yakni sebuah kegiatan pera-

(Suara NTB/rus)

Seluruh SKPD Loteng akan Dievaluasi Total Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) merencanakan bakal menggelar evaluasi total terhadap seluruh program kegiatan yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada. Baik itu berkaitan dengan capaian program hingga serapan anggaran masing-masing SKPD bersangkutan. Evaluasi ini sebagai dasar dalam menentukan arah dan kebijakan program pembangunan tahun depan.

“Evaluasi total ini kita rencanakan nanti pada tanggal 11 Desember,” sebut Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, Drs. H.L. Supardan, M.M., Kamis (4/12).

Dalam evaluasi itu nantinya, selain akan mengukur tingkat capaian program dalam satu tahun anggaran serta tingkat serapan anggaran, termasuk di dalamnya mengukur capaian program dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasalnya, tahun ini merupakan tahun ke empat pelaksanaan pemerintah RPJMD tahuan 2010-2015. Artinya, tahun depan merupakan tahun terakhir pelaksanaan program dalam RPMJD Loteng. Sehingga capaian program tahun ini akan sangat menentukan langkah serta kebijakan pemerintah dalam mencapai target RPMJD pada akhir tahun 2015 mendatang.

Ia menjelaskan, evaluasi nantinya fokus pada kinerja lembaga atau SKPD itu secara menyeluruh. Bukan evaluasi personal, baik itu terkait kinerja kepala SKPD maupun pejabat ayang ada di dalamnya. “Titik tekan evaluasi ini nantinya, pada kinerja lembaga secara menyeluruh.

Bukan kinerja perseorangan,” tegasnya.

Dalam arti yang dilihat adalah manajemen SKPD dalam melaksanakan program guna memenuhi target capaian progam yang ada dan tidak dalam arti sempit. Apalagi berkaitan dengan kinerja kepala SKPD. Pasalnya, kalau untuk kinerja perseorangan itu ada proses tersendiri.

Lebih lanjut Supardan menambahkan, evaluasi sendiri titik awalnya dari hasil evaluasi sebelumnya. Apakah target dalam evaluasi sebelumnya sudah bisa tercapai atau tidak. Baru kemudian capaianya dipadukan dengan target capaian RPJMD pada tahun ke empat. “Hasil evaluasi ini nantinya, akan dijadikan pijakan untuk menentukan kebijakan tahun anggaran 2015 mendatang,” imbuh mantan Asisten III Setda Loteng ini. (kir)

menerima gaji selama 6 bulan.

Itu konsekuensi yang harus ditanggung,” tegas Djohan.

Bupati mengatakan, meski teguran dari Kemendagri itu bersifat nasional dan tidak berlaku untuk KLU semata, namun ia meminta agar lembaga DPRD mempertegas surat teguran itu ke anggotanya. Menurutnya momentum penyelesaian pembahasan RAPBD 2015 memasuki masa – masa kritis.

Sebab jika terlambat diketok apalagi sampai diketok tahun 2015, maka tentu hal ini akan sangat memalukan dan merusak citra Pemda (eksekutif dan legislatif) KLU. “Mun wah ene sawek, jakak sita mele ngeraos setaon dek kembek (jika ini sudah selesai, biarpun mereka minta membahas 1 tahun tidak apa-apa,” cetusnya.

Djohan mengamini bahwa

Inspektorat Lobar Yakin Segera Tuntas

watan kesehatan lewat rumah warga langsung (home care).

Hal ini dijelaskan Kepala Puskeasma Labuhan Haji, dr.

Anjasmara kepada Suara NTB di Selong, Kamis (4/12).

Gaya Jepang dalam pemeliharaan kesehatan warga tersebut telah dipelajari langsung di negeri Matahari Terbit itu. Kepala Puskesmas Labuhan Haji ini terpilih sebagai peserta The Training Program for Young Leaders 2014 yang digelar Japan International Corporate Agency (JICA) selama 18 hari pada bulan September 2014 lalu.

Menurut Anjas mengikuti program JICA itu setelah melewati seleksi ketat.

Sebanyak 400 orang yang ikut se-Indonesia dan yang dinyatakan lulusan hanya 13 orang. Dua di antaranya dari NTB, yakni L o t i m dan Loteng.

Anjasmara

Materi pelatihan antara lain tentang perawatan medis, sistem pelayanan keperawatan, penanganan sampah dan home care. Pemerintah Jepang, tuturnya, telah memberikan asuransi kesehatan kepada rakyatnya sejak tahun 1961 silam. Beda jauh dengan Indonesia yang mulai 2014 ini.

Home care, lanjutnya, sangat tertarik untuk diaplikasikan di wilayah Puskesmas Labuhan Haji. Dr. Anjas pun siap membagikan pengetahuannya di Dikes Lombok Timur pada tanggal 8 Desember mendatang. Penanganan kesehatan, katanya, tetap mengedepankan kondisi sosial budaya masyarakat Lombok.

Ditambahkan, home care dipilih utamanya pada aspek pengawasan pasien yang mengidap penyakit degeneratif.

Perawatan di rumah dipandang penting dilakukan, karena pascapulang dari rumah sakit kontrol ke medis kurang. Tidak diinginkan pascaperawatan terjadi sakit lagi. “Nanti kita yang daang kunjungi ke rumah pasien untuk kontrol kesehatannya,” tandasnya. (rus)

Kembali Molor, Rencana Cetak E-KTP di Daerah Praya (Suara NTB) Rencana Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mulai melakukan pencetakan KTP elektronik atau E-KTP langsung di daerah, kembali molor.

Setelah sebelumnya, pencetakan E-KTP direncanakan dimulai pada awal bulan Desember ini. Menyusul, masih adanya beberapa peralatan yang masih kurang.

Hal itu diakui Kepala Disdukcapil Loteng, H. Darwis, S.H, kepada Suara NTB, Kamis (4/12). Menurutnya, pencetakan E-KTP langsung di daerah direncanakan mulai pertengahan tahun. Namun rencana

tersebut, molor lantaran blangko E-KTP dari pemerintah pusat belum diterima, walau alatnya sudah siap.

Akibatnya, rencana pencetakan E-KTP akan dimulai pada awal bulan Desember dengan catatan, semua kekurangan yang ada sudah terpenuni. Tapi pada kenyataannya, sampai saat ini masih ada beberapa kebutuhan yang masih kurang, seperti tidak adanya plat film untuk melakukan pencetakan.

“Kalau blangko sudah ada. petugas yang akan melakukan pencetakan E-KTP juga sudah siap. Tinggal beberapa item kebutuhan lagi yang masih belum lengkap,” ungkapnya.

Pihaknya pun mengaku tidak bisa berbuat apa-apa, karena kekurangan yang terjadi, lebih dikarenakan persoalan di tingkat pusat bukan dikarenakan persiapan di tingkat daerah. “Kalau kita kapan saja siap. Asalkan semua kebutuhan sudah lengkap. Tapi ini karena persoalan di tingkat pusat, maka kita hanya bisa menunggu,” tegasnya.

Dengan belum adanya kepastian pencetakan E-KTP di daerah tersebut, maka penggunaan KTP manual tetap akan diberlakukan. Proses pembuatan KTP manual juga tetap dilanjutkan sampai proses pencetakan E-KTP sudah bisa dilaksanakan di daerah. (kir)

(Suara NTB/rus)

Suardi

Gerasi Dikes Sasar 29.774 Ibu Hamil Selong (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus menggencarkan Gerakan Aksi Seribu Hari (Gerasi). Sebuah trobosan baru Dikes ini menyasar 29.774 ibu hamil. Langkah ini dilakukan dengan cara mengawasi ibu hamil selama seribu hari. Teranyar, akan diberikan multivitamin mengandung glukonat. Suplemen penambah homoglobin yang diyakini jauh lebih baik untuk mengatasi ancaman anemia para ibu hamil.

Kepala Bidang Kesehatan Keluarga (Kesga) Dikes Lotim, Suardi, SKM,MPH, menjawab Suara NTB di Selong, Kamis (4/12), menjelaskan, selain ibu hamil disasar juga ribuan remaja putri.

Dana dipersiapkan untuk pengadaan glukonan sebesar Rp 1 miliar yang bersumber dari APBD Lotim sendiri.

Pemberian glukonat itu, kata Suardi karena sejauh ini persoalan anemia paling banyak menjadi penyebab tingginya kasus kematian ibu dan

anak di Lotim. Menurut standar World Health Organization (WHO), minimal 11 miligram/dl. Di bawah 11 mg/dl itu dipastikan mengidap anemia.

Kepada ibu hamil, diberikan tambahan HB untuk diminta dapat diminum satu kali satu hari. Kekurangan HB, lanjutnya, baik pada remaja maupun ibu hamil akan menyebabkan kondisi badan tidak sehat. “Akan tampak lemas, letih dan lesu, untuk pelajar konsentrasi belajar akan berkurang,” imbuhnya.

Dikatakan pula, akibat anemia pada ibu hamil akan sebabkan proses sirkulasi oksigen tidak lancar ke seluruh tubuh.

Nutrisi makanan tidak sampai pada bayi. Karenanya, ketika terjadi kasus kekurangan HB akan timbulkan masalah pada proses melahirkan.

Disampaikan pula ketentuan untuk ketersediaan energi.

Kebutuhan Energi Kalori (KEK) minimal 23,5 cm. Kondisi ini bisa dilihat lingkar lengan atas. Energi kalori bagi bumil harus besar. (rus)

SUARA NTB Jumat, 5 Desember 2014

Pimpinan DPRD Sumbawa Bantah Tudingan KMP Sumbawa Besar (Suara NTB) Pimpinan DPRD Sumbawa, memberikan tanggapan dan klarifikasi atas tudingan lima fraksi yang tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP) yang menilai sikap pimpinan dalam sidang paripurna pertama pembahasan RAPBD tidak aspiratif dan arogan. Menyusul adanya penolakan agenda mengikuti paripurna APBD 2015 oleh lima fraksi secara tertulis, yakni, Fraksi partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi Bintang Keadilan. Termasuk seluruh agenda proses di dalamnya. Dalam keterangan persnya, Kamis (4/12), pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa melalui Ketua Budi Suryata S.P, menilai, peristiwa politik tersebut merupakan dinamika politik yang terjadi sebagai imbas dari implikasi perseteruan politik di tingkat pusat. Seharusnya kondisi tersebut di atas tidak perlu terjadi kalau semua berpikiran jernih.

Dalam pandangan politiknya, tidak mengenal adanya kelompok KMP maupun KIH. Harus disadari, lembaga kita DPRD Kabupaten Sumbawa merupakan mitra Pemerintah Daerah. Berbeda dengan kondisi yang terjadi di DPR RI. Lembaga tersebut berbeda dari sisi komposisi alat kelengkapan, fungsi serta kewenangan yang berbeda pula. “Saya berharap kita semua menahan diri, berfikiran jernih, kita boleh saja memperebutkan posisi di alat kelengkapan DPR dan itu merupakan langkah politik yang wajar/lumrah dalam dinamika demokrasi. Namun langkah - langkah politik tersebut harus sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” terangnya.

Budi yang didampingi dua Wakil Ketua DPRD Sumbawa, H. Ilhma Mustami S.Ag dan Kamaluddin S.T, meminta pentingnya menyadari keberadaan kita di lembaga ini dalam rangka mengabdi dan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili dan bukan untuk mengejar jabatan. Terkait dengan tudingan beberapa Fraksi yang menyatakan, Pimpinan DPRD tidak adil, arogan, dan tidak aspiratif karena tidak memberikanruangbagifraksiuntukmengumumkansuratpengunduran diri anggota beberapa anggota Fraksi Bintang Keadilan dari alat kelengkapan DPRD, menurut pendapatnya tudingan tersebut tidak benar.Faktanyasuratpengundurandiritersebuttelahtertuangdidalam agenda sidang paripurna. “Jadi tidak benar kalau kemudian pimpinan tidak membacakan seperti yang dituduhkan,”tandasnya.

Sesuai dengan ketentuan peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 pasal 73 ayat 1 dimana pimpinan rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta sidang, dan hal itu sudahdilakukan. Jadi sangat tidak rasional kalau alasan tersebut dijadikan sebagai alasan untuk memboikot/walkout dari sidang paripurna. Proses penolakan tersebut secara substansial sangat tidak memiliki relefansi antara penolakan pembahasan paripurna APBD dengan surat pengunduran diri tersebut di atas sehingga terkesan sangat tidak rasional.

Berkaitan dengan kekosongan unsur pimpinan komisi yang ditinggalkan anggota fraksi bintang keadilan, merupakan masalah internal DPRD Sumbawa yang dapat di selesaikan di tingkat komisi masing masing. Dan bukan menjadi faktor pendorong yang signifikan untuk menggagalkan paripurna DPRD. Untuk itu, pihaknya berharap rekan-rekan fraksi menahan diri dan, berpikiran jernih dmenyikapi hal ini.

“Kita masih memiliki ruang untuk rekonsiliasi guna mengawal APBD 2015 agar segera dituntaskan sesuai dengan surat menteri dalam negeri yang telah mengingatkan pemerintahan daerah dalam hal ini eksekutif dan legislatif untuk menyelesaikan APBD per 31 desembar tahun barjalan, karena jika tidak maka pemerintah daerah akan mendapatkan sangsi administratif berupa tidak di bayarkan hak-hak keuangan daerah yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan,” terangnya.

Terakhir, pimpinan DPRD mengingatkan kepada kepada seluruh anggota fraksi yang melakukan pemboikotan terhadap paripurna DPRD akan implikasi yang ditimbulkan dari boikot yang dilakukan. Yakni, anggota DPRD akan kehilangan hakhaknya selama enam bulan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6865/SJ tertanggal 24 Nopember 2014 tentang percepatan penyelesaian rancangan APBD tahun anggaran 2015. Gagal APBD maka akan terjadi kegagalan pemerintah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang implikasinya adalah pemerintah tidak akan mendapatkan dana kompensasi sebesar Rp 23 Miliar.

Sesuai dengan ketentuan aturan terkait pengelolaan keuangan daerah dan pedoman pengelolaan keuangan daerah jika pemrintahan daerah gagal dalam melakukan pembahasan APBD maka pemerintah dapat menggunakan APBD tahun 2014,jadi implikasinya adalah terjadi pengurangan besaran APBD kurang lebih sebesar 100 miliar,karena besaran APBD 2015 lebih besar di banding anggaran 2014. “Makanya, marilah ruang rekonsiliasi ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membahas dan mengawal APBD 2015 ini untuk kepentingan Rakyat yang kita wakili,” himbau Budi. (arn)

Sempat Sembunyi di WC

Kepala Gudang Bulog Dompu Ditangkap Kejaksaan

(Suara NTB/ula)

Joko Suryanto

Halaman 4

Rekonsiliasi Buntu

Paripurna RAPBD Sumbawa Tetap Dilanjutkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pimpinan DPRD Sumbawa tetap akan melanjutkan rapat paripurna yang dijadwalkan Sabtu besok dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi setelah upaya rekonsiliasi yang dilakukan dengan lima fraksi yang menolak mengikuti paripurna gagal tercapai. Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suryata S.P, menyatakan, ketentuan aturan memberikan waktu tiga hari untuk melakukan rekonsiliasi. Dalam hal ini, pihaknya sudah bersurat kepada semua fraksi yang tidak mau menghadiri paripurna pembahasan RAPBD untuk hadir dalam pertemuan, Kamis (4/12) kemarin. Namun lima fraksi yang menolak paripurna juga tak kunjung hadir.

Dari hasil pertemuan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dihadiri Sekda, Kepala DPPK, Bagian Hukum dan lainnya, Banmus DPRD menetapkan agenda pelaksanaan paripurna lanjutan pada Sabtu mendatang dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi dewan.

Kalaupun dalam paripurna tersebut nantinya tetap tidak quorum, maka seluruh perangkat APBD dan rangkaiannya akan diserahkan ke Gubernur untuk ditindaklanjuti. Hal ini sesuai ketentuan Peraturan DPRD Sumbawa No. 1 tahun 2014. Dalam pasal 79 ayat 6 peraturan tersebut menyatakan bahwa jika deadlock dan gagal maka penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.

“Dalam rangka penguatan pemahaman, kami juga akan konsultasi ke Biro Hukum

Propinsi dan selanjutnya ke Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan,” terangnya.

Dalam posisi ini, pihaknya tetap konsisten kepada aturan.

Bukan mencari menang kalah atau mempertahankan ego.

Sebab selama ini, komunikasi dengan pimpinan lain dari Partai Golkar, Arahman Alamudy telah dilakukan. Termasuk dengan pimpinan Fraksi seperti Ketua Fraksi Demokrat, Syamsul Fikri.

“Pimpinan lain juga melakukan lobi upaya rekonsiliasi dengan lima fraksi. Namun tak ada respons dan buntu dan kami sudah menerima surat penolakan mengikuti rapat RAPBD dari lima Fraksi. Namun, kita masih berikan ruang bagi mereka untuk menarik surat tersebut. Bahkan kemarin, Staf Ahli dari Fraksi Bintang Keadilan datang ingin mencabut surat

penolakan itu dan kita persilahkan,” urai Budi.

Meski demikian, kalaupun nantinya RAPBD diserahkan ke Gubernur, masih ada ruang rekonsiliasi dan Gubernur yang akan memediasi.

Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Kamaluddin ST, menambahkan, upaya lobi dan membangun komunikasi dengan lima fraksi yang menolak mengikuti paripurna telah dilakukannya bahkan secara pribadi. Termasuk mengingatkan impikasi dari gagalnya pembahasan RAPBD. “Secara administrasi, mereka (lima fraksi) mesti menarik dulu surat penolakan itu. Namun, harus diingat pula kita dikejar waktu, sebab pembahasan RAPBD punya batas waktu,” tukasnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Sumbawa, H. Ilham Mustami S.Ag, menyampaikan permohonan maaf kepada pub-

lik atas kejadian yang baru pertama kalinya terjadi di Sumbawa ini. Terkait proses pengesahan penetapan APBD 2015 yang mungkin dilakukan dengan mekanisme yang tidak biasanya. “Kami semua sudah berupaya semaksimal mungkin supaya ini tidak terjadi, karena kita tahu implikasi yang terjadi. Inilah sebatas kemampuan yang telah kami lakukan dan kami tetap berjalan sesuai aturan,” pungkasnya.

KMP akan Tetap Absen Sekretaris Presedium Koalisi Merah Putih (KMP) yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumbawa, menilai pembahasan RAPBD telah melabrak aturan. Dengan tidak mengacu kepada UU Nomor 23 tahun 2014, berkaitan dengan mekanisme dan prosedur pembahasan.

Akibat kelalaian eksekutif.

Dalam UU dimaksud, kata Fikri, disebutkan 60 hari dari awal tahun anggaran atau awal Januari, semua dokumen KUA PPAS/ RKA APBD 2015 mesti sudah disampaikan ke anggota DPRD Sumbawa. Artinya, ssejak November dokumen itu mesti sudah tersampaikan.

Namun, kenyataan, ketika anggota DPRD Sumbawa dari KMP berteriak soal RKA, baru diberi-

kan Desember ini.

“Kok sewaktu KMP minta, baru diberikan RKA Desember ini. Inilah kebiasaan politik, strategi anggaran yang dimainkan eksekutif, agar waktu pembahasan makin mepet.

Inilah yang bertentangan dengan aturan. Sangat jelas, tolong Bupati membaca aturan,” tukasnya.

Menurut Fikri, justru Bupatilah yang melanggar aturan yang bisa berimbas pada gagalnya pembahasan. “Dokumen RAPBD itu mestinya masuk pada November, tetapi kita baru terima Desember.

Jadi, Bupatilah yang menggagalkan RAPBD. Itulah mengapa kami tidak mau ikut paripurna, karena kami KMP ikut aturan,” tukasnya, seraya menyatakan, hal ini jelas merugikan Bupati.

Fikri sekaligus membantah pernyataan pimpinan DPRD Sumbawa yang katanya telah berupaya membangun komunikasi dan lobi. Sebab pimpinan DPRD hanya bersurat secara formal ke fraksi.

Tanpa ada upaya membangun komunikasi secara informal antar pimpinan parpol untuk menyelsaikan masalah ini. “Tidak ada itu ruang komunikasi secara informal,” pungkasnya. (arn)

Dugaan Korupsi RTLH

Dua Pegawai BPMDes Jadi Tersangka

(Suara NTB/ist)

BASAH - Tampak plafon dan karpet ruang pertemuan di lantai 3 gedung Setda basah akibat rembesan air hujan dari atap yang bocor.

Lagi, Atap Gedung Setda KSB Bocor Taliwang (Suara NTB) Kondisi bocor yang terjadi di atap gedung kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sepertinya sangat parah. Buktinya meski telah beberapa kali mengalami proses perbaikan, atap gedung berlantai tiga itu tetap saja dirembesi air hujan.

Pemandangan yang membuktikan betapa buruknya kualitas atap gedung bernama lain ‘Graha Praja’ itu terlihat saat gelar acara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Dharma Wanita Persatuan (DWP) ke15, Kamis (4/12) kemarin.

Kegiatan yang mengambil tempat di lantai tiga gedung Setda itu sedikit terganggu karena sebagian lantai ruangan basah oleh air hujan yang merembes melalui atap gedung.

Dari pantauan media ini, langit-langit ruang pertemuan utama gedung Setda itu mulai tampak menggantung di beberapa bagian bahkan tak sedikit yang mulai terkelupas.

Parahnya lagi yang basah akibat rembesan air hujan tepat

berada di tengah ruangan.

Akibatnya para peserta yang hadir di acara HUT DWP kemarin, enggan duduk di kursi yang berada di bawah rembesan air. Para ibu-ibu ini memilih menepi di bagian yang kering karena khawatir rembesan air hujan yang sesekali mengucur dari platfon gedung akan membasahi pakaian mereka.

“Jangan duduk di situ, bahaya,” bisik salah seorang ibu anggota DWP kepada rekannya lainnya sambil menunjuk plafon yang tampak akan jatuh akibat beban berat dari rembesan air yang masuk dari atap gedung.

Kondisi mengkhawatirkan atap gedung kantor Setda KSB ini sebenarnya sudah lama terjadi. Bahkan sejak diresmikan pemanfaatannya pada tahun 2009 lalu, atap gedung yang menelan biaya puluhan miliar itu tidak pernah benarbenar terlihat baik. Hampir setiap tahun dilakukan perbaikan, namun di kala musim hujan tiba, air hujan dengan mudah merembes dan meru-

sak platfon yang hampir setiap tahun pula turut dilakukan perbaikan.

Kabag Umum dan Perlengkapan Setda KSB Drs. Amiruddin. DH tak menampik jika sejauh ini atap gedung tertinggi di kompleks Kemutar Telu Center (KTC) itu masih terus mengalami kebocoran.

Karenanya di akhir tahun ini Pemda kembali menganggarkan untuk perbaikannya.

“Sekarang ada pekerjaan perbaikan tapi belum selesai,” ungkapnya.

Menurut dia, penganggaran perbaikan atap gedung Setda tahun ini untuk mengantisipasi musim hujan kali ini.

Tetapi proses pengerjaannya terlambat sebab meski hujan sudah mulai turun, proses pekerjaan untuk menutupi kebocoran gedung berlantai tiga itu tak kunjung rampung. “Memang telat karena seharusnya sebelum musim hujan sudah selesai dikerjakan. Ini disebabkan proses pengadaan (perbaikannya) memerlukan waktu karena melalui tender,” pungkas Amiruddin. (bug)

Kasus Pengadaan Pistol di Satpol PP Berlanjut Dompu (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu tetap memproses kasus dugaan korupsi pengadaan pistol tahun 2005 di Sat Pol PP Dompu. Pengembalian uang senilai kontrak oleh rekanan dari PT Budiman Maju Megah dari Jakarta tidak bisa menghentikan perkara yang sudah dalam proses penyidikan. Kasus yang menjadikan mantan Kasat Pol PP, H.Spd dan ER dari PT Budiman Maju Megah sebagai tersangka ini masih terkendala keterangan tersangka ER. Kasi Pidsus Kejari Dompu, Joko Suryanto, SH kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (4/12) kemarin, mengatakan, kasus dugaan korupsi pengadaan pistol di Sat Pol PP Dompu tahun 2005 yang ditangani pihaknya belum bisa diajukan ke persidangan

dalam tahun 2014. Kasus ini masih terkendala pemeriksaan tersangka dari rekanan yang berada di Jakarta.

“Kita sudah berulang kali melayangkan surat panggilan, tapi tidak pernah hadir. Makanya kita yang harus ke (Jakarta) sana, tapi belum ada kesempatan dan banyaknya kasus yang ditangani,” kata Joko.

Namun Joko memastikan, PT Budiman Maju Megah yang beralamat di lapangan tembak Senayan Jakarta kantornya ada dan direktur yang menandatangani perjanjian kontrak ada.

Karenanya, tahun 2014 belum bisa dilakukan pemeriksaan dan direncanakan tahun 2015 mendatang. “Tahun depanlah kita akan selesaikan,” katanya.

Diakui Joko, rekanan pengadaan pistol telah mengembalikan kerugian negara senilai kontrak melalui kas daerah dan

bukti pengembalian telah disampaikan oleh tersangka H.Spd. Pengembalian kerugian negara ini tidak bisa menghentikan kasus karena perkaranya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Pengembalian itu tidak bisa menghentikan perkara, karena kasusnya telah naik ke tahap penyidikan,” ungkapnya.

Kasus dugaan korupsi pengadaan pistol ini, Sat Pol PP Dompu tidak pernah memegang pistol hasil pengadaannya.

Karena pistol yang diperlihatkan rekanan langsung dititipkan ke Polda NTB dan tahun 2010, pistol tersebut diambil kembali oleh rekanan dengan alasan akan dititipkan ke Mabes Polri. Ternyata, pistol yang ditunjukkan ke Sat Pol PP Dompu dan dititipkan ke Polda NTB tersebut hanya pistol contoh (spesimen). (ula)

Bima (Suara NTB) Program dana stimulan rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni (RTLH) ABPD tahun 2012 ditangani oleh penyidik Sat Reskrim Polres Bima. Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, Polres pun menetapkan dua orang tersangka masing-masing berinisial LH dan Ab yang merupakan pegawai BPMDes Kabupaten Bima. Berkas dua tersangka ini pun tengah diteliti oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima setelah dilimpahkan tahap I. Kajari Raba Bima melalui Kasi Pidsus Indrawan Pranadita SH yang dikonfirmasi, Kamis (4/12) siang menjelaskan pihaknya sudah menerima pelimpahan berkas dimaksud.

Diterangkannya, proyek yang bersumber dari APBD ini sebesar Rp 2 Miliar yang diperun-

tukkan bagi 400 warga dari 15 Kecamatan yang terdiri dari 22 kelompok. Setiap warga penerima mendapat dana bantuan masing-masing Rp 15 juta.

Tapi dalam pelaksanaanya, oknum di BPMDes diduga melakukan pemotongan masing-masing sebesar Rp 500 ribu.

“Sehingga berdasarkan penghitungan sementara ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 200 juta,” terang Indrawan.

Kedua orang tersebut, lanjutnya, masing-masing berinisial LH dan AB. Saat ini setelah dilimpahkan, berkas kedua oknum tersangka ini dalam penelitian. Rencanannya, pihaknya akan menentukan sikap atas berkas ini pada minggu depan. “Karena sesuai ketentuan kita punya waktu 14 hari untuk melakukan penelitian dan penelaahan,” ujar Indrawan. (use)

Kasus Dugaan Ijazah Palsu

Pemeriksaan Terhadap Sukardi Batal Dilaksanakan Taliwang (Suara NTB) Pemeriksaan terhadap Sukardi,anggotaDPRDKabupatenSumbawa Barat (KSB) yang dilaporkan terkait dugaan penggunaan ijazah palsu batal dilaksanakan oleh Polres setempat. Sedianya pemeriksaan politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) III KSB ini berdasarkan suratpanggilanyangdilayangkanoleh Polres KSB dilaksanakan, Kamis (4/12) kemarin. Namun bersangkutanberhalanganhadirlantaranterganjal dengan tugasnya sebagai anggota DPRD KSB. “Batal diperiksa hari ini (kemarin, red) oleh penyidik. Agenda kerjanya padat karena saat ini DPRD tengah melakukan pembahasan APBD 2015,” jelas Kapolres KSB melalui Kasubag Humas Polres Ipda Hofni Nepa Bureni kepada sejumlah wartawan, kemarin.MenurutHofni,sejauhiniSukardi menunjukkan sikap kooperatif kepada aparat menyangkut kasus yang sedang dihadapinya. Bahkan meski alasan ketidakhadirannya dalam pemeriksaan kali ini sangat mendasar, karena tugasnya sebagai anggota dewan. Ia tetap mengkonfirmasi ketidakhadirannya tersebut melalui surat resmi.

“Ia menunjukkan sikap taat hukumnya. Dan alasannya pun sangat mendasar,” ujarnya.

Atas permintaan penundaan pemeriksaan tersebut, pihak kepolisian pun memenuhinya. Hofni mengatakan, aparat memahami tugas Sukardi selaku anggota DPRD. Terlebih tugas yang saat ini tengah dilaksanakan yang bersangkutan terhitung penting karena untuk menyelesakan pembahasan APBD 2015. “Di KUHP juga diatur. Kalau tidak bisa hadir yang bersangkutan harus memberikan penjelasan secara tertulis.

Dan itu sudah dilakukan.Dankitapaham karena memang benar ada tugas yang harus diselesaikannya,”

papar Hofni.

Berdasarkan aturan pemeriksaan, pemanggilan terhadap para pihak yang terkait dalam sebuah kasus dilakukan sebanyak tiga kali pemanggilan.Jikapemanggilanpertama tidak dipenuhi, maka penyidik dapat melakukan pemanggilan kedua dan ketiga. Hingga pemanggilan ketiga pun tidak dipenuhi, maka terhadap bersangkutan dapat dilakukan pemanggilan secara paksa. “Tapi untuk ini, kita belum sampai kesitu. Toh beliau juga sejauhinisangatkooperatifhanyasaja memang minta untuk ditunda pemeriksaannya,” ujar Hofni.

Selanjutnya Hofni menyampaikan, dalam surat permintaan penundaan pemeriksaan yang diterima pihak kepolisian. Sukardi meminta agar agenda pemeriksaan terhadap dirinya dijadwalkan ulang pada tanggal 11 Desember mendatang. Berdasarkan surat tersebut,pihakkepolisianpunakan menjadwal ulang pemanggilan terhadap Sukardi. “Dia punya waktu tanggal 11 nanti. Jadi kita tunggu saja sampai tanggal itu baru kita lakukan pemanggilan lagi,” imbuh Hofni. (bug)

(Suara NTB/bug)

Dompu (Suara NTB) Kepala Gudang Bulog Kabupaten Dompu, M yang mangkir dari panggilan penyidik Kejaksaan Negeri Dompu akhirnya ditangkap. Penangkapan M dilakukan di rumah dinasnya Mangge Asi dan sempat berusaha sembunyi di WC sebelum ditangkap.

M langsung dijebloskan ke Lapas Dompu setelah diperiksa kesehatannya. Kasi Pidsus Kejari Dompu, Joko Suryanto, SH kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (4/12) kemarin, mengatakan, penangkapan terhadap M tersangka kasus dugaan korupsi beras raskin ke 13 Desa Wawonduru tahun 2012 dilakukan karena tidak memenuhi panggilan penyidik. Sehingga pimpinan memutuskan untuk menangkapnya. “Awalnya kita panggil untuk hari Rabu (3/12), tapi tidak hadir tanpa keterangan,” katanya.

Kepala Gudang Bulog Dompu ini ditangkap di rumah dinasnya Desa Mangge Asi Dompu. Anggota kejaksaan dibantu tim buser Polres Dompu menjemput tersangka M dan saat dijemput ia sempat bersembunyi di WC rumahnya. “Memang saat ditangkap di kediamannya, ia sempat bersembunyi di WC rumahnya. Tapi akhirnya mau dibawa ke kantor (Kejari),” ungkap Joko.

Usai ditangkap, M sedianya langsung diperiksa penyidik dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Namun ia tidak bersedia karena tidak didampingi Kisman Pangeran, SH selaku penasehat hukum (PH)nya. Karena tidak ada pemeriksaan, M kemudian langsung ditahan di Lapas Dompu setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan. “Tersangka M langsung kita tahan ke Lapas Dompu, tapi kita periksa dulu kesehatannya di RSU Dompu,” kata Joko.

Joko mengatakan, kasus dugaan korupsi beras raskin ke 13 Desa Wawonduru tahun 2012 dengan tersangka M tinggal pemeriksaan tersangka. Untuk bukti dan keterangan lainnya sudah lengkap. “Rencananya dua pekan kedepan kita akan limpahkan berkasnya ke Pengadilan Tipikor untuk bisa disidangkan,” jelas Joko. Kasus dugaan korupsi beras raskin ke 13 Desa Wawonduru tahun 2012 ini, jaksa penyidik menetapkan dua orang tersangka yaitu Jr (kaus Desa Wawonduru) dan AE (mantan karyawan gudang Bulog Dompu). Hasil pengembangan dari kedua tersangka ini, penyidik menetapkan kepala Bulog Dompu, M sebagai tersangka.

Namun Jr dan AE telah ditahan lebih awal, 21 November lalu untuk 20 hari pertama. “Kita tinggal memperpanjang masa penahanannya dengan meminta surat JPU,” kata Joko. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA

Hofni Nepa Bureni

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 5 Desember 2014

Halaman 5

Kejati Usut Proyek Bantuan Sapi di Banyumulek Mataram (Suara NTB) Selain Polres Lombok Barat, perlahan lahan Kejaksaan Tinggi NTB juga mengusut kasus proyek bantuan sapi untuk kelompok ternak di Banyumulek, Lombok Barat (Lobar). Mengawali penanganan kasus ini, ketua kelompok ternak diperiksa, Rabu (3/12) lalu. Kelompok Tawar Ternak Mandiri asal Banyumulek yang dimintai keterangan kemarin. Ada lima orang dimintai keterangan, diantaranya Ketua Kelompok Mahrup, Bendahara Azhar. Tiga orang diantaranya anggota kelompok ternak tersebut.

Informasi dihimpun Suara NTB, ketua dan anggota kelompok ternak itu diperiksa maraton sekitar pukul 09.00 Wita sampai siang, bahkan berlanjut sore. Pemeriksaan tertutup berlangsung di ruang Bidang Intelijen Kejati NTB. Pemeriksaan terkait bantuan

sapi senilai Rp 740 juta.

Mereka dimintai keterangan seputar proses penerimaan bantuan ternak tersebut, terindikasi nilainya mencapai Rp 740 juta, untuk program bantuan tahun 2010 - 2011.

Dana itu dicairkan dua tahap, Rp 740 juta tahap pertama dan

tahap kedua Rp 193 juta. Dengan dana itu, dipakai membeli sapi 33 ekor pejantan dan 33 ekor betina, sehingga totalnya menjadi 66 ekor. Ada dugaan, sebagian dijual, sehingga tersisa 20 ekor.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB Made Sutapa, SH

yang dikonfirmasi Kamis(4/ 12) sore kemarin membenarkan adanya pemeriksaan kasus bantuan sapi di Lombok Barat itu. Kasus ini ditegaskannya diproses atas dasar pengaduan masyarakat.

“Karena ada laporan, ya kami tindaklanjuti,” terang Sutapa.

Sebagai tindak lanjut, tahap awal dengan pemeriksaan saksi, baik dari pelapor dan terlapor. Kedua pihak ini dimintai klarifikasi dalam rangka menemukan konstruksi kasus itu, sebelum ditindaklanjuti ke tahap berikutnya.

“Jadi ini tahapannya masih klarifikasi, jadi masih seputar pencarian alat bukti,” pung-

kas Sutapa.

Dihubungi terpisah, Ketua Poktan Dasan Tawar Mandiri Desa Banyumulek, Mahrup membenarkan jika dirinya diperiksa di Kejati NTB Rabu lalu. Ia diperiksa terkait laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan bantuan sosial program penyelamatan sapi betina produktif senilai Rp 740 juta. “Ya saya diperiksa oleh Kejaksaan,”akunya.

Secara detail ia tidak bisa menjelaskan karena kondisi tidak memungkinkan, namun ia mengaku kalau Kejaksaan memeriksa kaitan kapasitas ia selaku Ketua Poktan. Di samping itu terkait peruntu-

Jangan ’’Main’’ Proyek Dari Hal. 1 ‘’Saya tidak ingin berasumsi apakah ada Kajari saya yang main atau tidak, tapi saya ingin wanti – wanti jangan dekati itu (proyek, red),’’ tegasnya.

Tapi Kajati tidak berarti melarang keras untuk dekat dengan kepala daerah dalam konteks tugas sebagai Muspida. ‘’Dekat boleh, tapi sebatas silaturahmi,’’ sarannya.

Ia pun melakukan itu, dengan tetap menjalin silaturahmi dengan jajaran Muspida di tingkat provinsi. Tapi

batasannya tegas dan jelas, tidak ada tendensi berkaitan dengan tugasnya. Dengan begitu, ia tidak akan ada beban dalam melaksanakan tugas.

Demikian juga kepala daerah dan pemda serta jajaran akan lancar melaksanakan tugas. ‘’Jadi itu maksud saya, kalau kita tidak intervensi dengan tidak ‘’main’’ proyek, Pemda enak kerjanya. Kita (Kejaksaan) pun lancar dalam bertugas,’’ ujarnya. (ars)

Fadil Zumhanna: Ada 10 Titik Rawan Korupsi Dari Hal. 1 Selain soal Alkes, juga pembangunan rumah sakit.

Ia mencatat ada rumah sakit yang mangkrak, padahal anggarannya sudah maksimal terdistribusikan. ‘’Di daerah, ada saja bangunan rumah sakit mangkrak. Untuk apa dibangun kalau kemudian tujuannya bukan untuk dimanfaatkan masyarakat, melainkan hanya orientasi proyek,’’ katanya dengan tanda tanya.

Kajati sangat prihatin, justru proyek yang menyangkut hajat hidup orang banyak, utamanya terkait dengan pelayanan kesehatan, jadi ladang meraih keuntungan pribadi. Imbasnya pada kualitas pekerjaan yang tidak maksimal, sementara anggaran sudah dicairkan.

Sektor lain adalah perbankan, juga rawan disalahgunakan. Ia banyak mencatat munculnya kredit topengan yang banyak terjadi. Ini juga bagian dari atensi Kejati NTB. Dalam kunjungannya ke Redaksi Suara NTB, Kajati yang didampingi Asisten Intelijen, R.Suryanto dan Kasi Humas dan Penkum, Made Sutapa, SH disambut Penanggung Jawab Harian Suara NTB H. Agus Talino didampingi Redpel, Raka Akriyani.

Pada kesempatan itu Kajati juga mengungkap upaya – upaya penegakan hukum yang sudah dilakukan bersama jajarannya. Kendala yang dihadapi, masih klasik, soal kekurangan personel. Seandainya ia diberi kekuatan 10 personel yang khusus menan-

gani penuntutan dan 10 personel penyidikan, maka ia menjamin penegakan hukum akan ‘’kencang’’. ‘’Tapi dengan personel yang ada sekarang, saya tidak boleh mengeluh, karena memang kondisi sama hampir di semua daerah terjadi. Hanya tinggal memaksimalkan saja,’’ terangnya.

Dalam hal tindakan represif, khususnya terkait penahanan, kebijakannya tetap memberlakukan penahanan terhadap tersangka. Tapi catatannya, penahanan tidak dilakukan di awal penanganan perkara setelah ditingkatkan ke penyidikan. ‘’Saya mengeluarkan kebijakan penahanan biasanya di akhir. Karena kasihan tersangkanya.

Saya ingin memberi kesempatan kepada tersangka untuk berkumpul dengan keluarganya lebih lama, sebelum ditahan,’’ ujarnya.

Pertimbangan ini diambil, juga terkait dengan kualitas penegakan hukum. Dalam perkara tindak pidana korupsi yang tersangkanya ditahan diawal, biasanya akan terburu- buru. Jika penyidik merasa di-deadline, maka kualitas perkaranya diyakini lemah. Juga bila mengejar batas waktu penahanan yang 20 hari dan kalau sudah habis harus ada perpanjangan. ‘’Ini yang saya tekankan kepada jajaran. Tidak apa – apa lama, tapi kualitas perkaranya bagus, lengkap,’’ ujar Kajati. (ars)

tan kandang jepit, Rp 25 juta untuk perluasan kandang, penyediaan obat-obatan dan penyediaan HMT masingmasing Rp 5 juta.

Namun poktan diduga hanya membeli ternak 78 ekor sehingga ada 25 ekor belum dibeli. Akan tetapi dalam penggunaannya, dana ini diduga diperuntukkan di luar usulan RUK. Dana ini juga diduga dipergunakan untuk pembelian lahan kandang dan mendirikan koperasi. Anehnya, poktan juga terindikasi mengalirkan sebagian dana ini sebagai komisi atau persenan kepada pengurus yang mengurus proses pembelian sapi. (ars/her)

Diadukan ke Kemendagri

25 Warga Tewas Akibat Miras Oplosan Bandung (Suara NTB)Korban tewas akibat keracunan setelah menenggak minuman keras oplosan di Kabupaten Sumedang dan Garut, Jabar, hingga Kamis sore, sebanyak 25 orang.

Dilaporkan, korban tewas sebanyak 16 orang di Kabupaten Garut dan sembilan orang di Kabupaten Sumedang, semuanya tewas di Rumah Sakit umum daerah setempat dalam waktu yang berbeda.

“Yang meninggal sampai tadi pagi sebanyak 16 orang, dari seluruhnya 20 orang yang dirawat di RSU Garut,” kata Humas RSUD dr Slamet Garut Ade Sunarya, Kamis.

Ia menuturkan, pasien yang tewas itu akibat keracunan mengonsumsi minuman keras oplosan.

Empat pasien lainnya, kata dia, masih dalam pengamatan tim medis di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSU Garut.

“Empat orang yang masih dirawat kondisinya membaik, tapi tetap kita amati terus perkembangannya,” kata Ade. Humas RSU Sumedang Iman Budiman mengatakan pasien yang tewas akibat keracunan minuman keras oplosan hingga Kamis mencapai sembilan orang.

Ia menyebutkan, pasien kasus minuman oplosan sebanyak 61 orang, sembilan orang meninggal, satu kritis dan 45 pasien masih dalam peninjauan tim medis.

“Korban meninggal seluruhnya sampai hari ini mencapai sembilan orang, satu kritis dan 45 orang masih dalam observasi kami,” katanya. Korban minuman keras oplosan di Garut dan Sumedang itu kebanyakan berusia remaja. (ant/Bali Post)

kan dana bansos tersebut.

Diberitakan sebelumnya, dalam rekapitulasi rencana usaha kelompok (RUK) seharusnya ternak yang dibeli 103 ekor terdiri dari 75 sapi betina produktif dan 28 ekor sapi siap potong dengan total dana Rp 700 juta. Sisanya dana Rp 40 juta untuk pembuatan kandang, obat-obatan dan penyediaan HMT. Secara rinci dana Rp 740 juta ini terbagi Rp 490 juta untuk pembelian sapi betina produktif 75 ekor, Rp 210 juta untuk pembelian ternak siap potong. Sedangkan dana sisa 40 juta diperuntukkan antara lain Rp 5 juta untuk pembua-

Wabup KLU Minta Lobar Taat Undang-undang

(Suara NTB/yon)

DIBUANG - Bayi laki-laki dalam keadaan sehat yang ditemukan di pinggir jalan diduga dibuang orang tuanya.

Warga Wanasaba Digegerkan Penemuan Bayi Laki-laki Selong (Suara NTB) Kamis (4/12) pagi kemarin, warga Wanasaba Kabupaten Lombok Timur (Lotim) digegerkan dengan penemuan sosok bayi laki-laki di pinggir jalan. Diduga, bayi masih hidup itu sengaja dibuang oleh orang tuanya. Bayi itu ditemukan sekitar pukul 05.40 Wita tepatnya di Dusun Beak Daye Desa Wanasaba Kabupaten Lotim.

Supriati, warga Wanasaba yang menemukan bayi itu mengaku sangat terkejut ketika mendengar tangisan seorang bayi. Warga Wanasaba yang berusia 30 tahun itu, rencananya akan ke pasar. Akan tetapi, ketika keluar dari rumah, ia langsung mendengar tangisan bayi yang berasal

dari sebuah kardus dan diletakkan di pinggir jalan. “Saya kan mau pergi ke pasar pagipagi itu, tiba-tiba saja saya mendengar tangisan bayi dari depan toko itu. Saya coba hampiri dan ternyata saya menemukan bayi ini menangis tanpa memakai baju,’’ tuturnya.

Tidak mau ambil risiko, Supriati lasngsung membawa bayi tanpa dosa itu ke Puskesmas Wanasaba untuk secepatnya mendapatkan perawatan medis. Sehingga, kondisi bayi laki-laki itu sampai kemarin sore masih dalam kondisi selamat dan sehat.

Bidan Koordinator Puskesmas Wanasaba, Hj.Syarifa Alwiyah,S.ST yang dikonfirmasi menjelaskan, sekitar pukul 06.00 Wita, Supriati tiba

Puskesmas dengan membawa bayi laki-laki. Bayi yang ia bawa itu dalam keadaan sehat, segar dengan tali pusarnya belum dipotong. Sehingga, diakuinya, bayi mungil itu lahir subuh. “Alhamdulillah bayi ini masih segar dan sehat, melihat kondisinya bisa kita prediksi bahwa ia lahir sekitar subuh,”terangnya.

Sementara itu, terkait dengan pelaku pembuangan bayi itu, saat ini sedang dilakukan diselidiki Polsek Aikmel. Pihak Puskesmas juga sangat berharap supaya pelaku pembuangan bayi itu cepat ditemukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Untuk sementara bayi tanpa dosa itu akan dirawat oleh Supriati . (yon)

Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) tak ingin berpolemik lebih jauh terkait persoalan tapal batas di Hutan Pusuk yang belum juga selesai.

Persoalan tersebut oleh Pemda KLU diadukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepada wartawan, Wakil Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, MH., meminta Pemda Lombok Barat untuk mentaati peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, telah diatur bahwa dalam UU No. 26 tahun 2008 terkait pembentukan Lombok Utara, telah diatur dengan jelas batas wilayah kedua kabupaten (Lobar – KLU).

“Mengacu pada UU itu, sudah jelas mana yang menjadi batas wilayah menurut Garis Koordinat dan rupa-rupa bumi.

Kalau kita mentaati Undang Undang itu, sebenarnya tapal batas sudah tidak ada persoalan,” ungkap Najmul.

Ia mengakui, Pemda KLU telah meminta agar Pemprov NTB tegas dalam penyelesaian batas wilayah kedua kabupaten. Provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, sedianya mengambil peran sesuai tupoksinya.

Pada konteks tapal batas yang mengacu pada garis koordinat dan rupa-rupa bumi, maka jelas tapal batas atau posisi Gapura yang dibangun oleh Lombok Barat terletak persis di Kali (jalan bentuk huruf U) yang ada di Pusuk pas.

Namun faktanya, Pemda Lobar lebih jauh mengambil lokasi KLU. Kini problem muncul lagi setelah Lombok Barat meminta lagi 15 meter ke utara dari titik Gapura yang ada

saat ini.

“Sebaiknya semua pihak berpedoman pada aturan yang diakui. Pemda Lombok Barat masih beda persepsi dengan kita, dan permintaan mereka itu yang jadi persoalan,” ujarnya.

Najmul mengakui, KLU juga tak ingin mengalah untuk memenuhi permintaan 15 meter ke utara dari Gapura. Permintaan itu mustahil untuk dipenuhi lantaran tidak sesuai dengan UU 26/2008, rupa-rupa bumi dan garis koordinat.

Ia mensinyalir, keinginan Lombok Barat untuk meminta batas baru tersebut sangat terkait dengan keberadaan sejumlah kegiatan usaha yang ada di Pusuk Pas saat ini. Bahkan jika mengacu pada Gapura yang dibangun Lobar, saat ini kegiatan usaha dimaksud sudah masuk ke wilayah yang diklaim (sepihak) oleh Lombok Barat.

“Ibarat kita membuat bangunan, kalau kita membangun tidak sesuai dengan gambar, kan salah kita. Harapan kita semua bisa mempertanggungjawabkan, karena beberapa saat ini persoalan opini BPK sangat berkaitan dengan aset, di dalamnya soal tapal batas ini,” pungkas Najmul. (ari)

H. Najmul Akhyar (Suara NTB/ari)

Sanksi untuk SKPD Zona Merah Dari Hal. 1 “Kalau yang seperti ini, ada baiknya gubernur mempertimbangkan punishment untuk Pimpinan SKPD yang lamban dalam mengelola anggaran,” ujarnya.

Menurutnya, pengelolaan anggaran yang digeber di akhir tahun adalah perilaku yang tidak sehat karena seringkali hal itu memaksa pekerjaan dilakukan dengan tergesagesa. Realisasi fisik dari pekerjaan-pekerjaan yang digeber di akhir tahun juga seringkali tidak sesuai yang diharapkan.

Karena itulah, ia meminta agar kontrol terhadap realisasi anggaran maupun fisik atas pembangunan di NTB dilakukan dengan ketat. ‘’Sebenarnya gubernur juga sempat cukup keras mengingatkan soal ini,’’ ujarnya.

Terpisah, pengamat ekonomi, Dr. Firmansyah, mengutarakan bahwa serapan anggaran, di samping menunjukkan prestasi kerja SKPD juga akan mendorong pertumbuhan

ekonomi di sebuah daerah.

“Pengeluaran pemerintah itu adalah investasi bagi daerah. Belanja pemerintah, proyek-proyek pemerintah akan mendorong sektor-sektor usaha,” ujarnya.

Menurutnya, di akhir 2014 ini, upaya menggenjot realiasi anggaran kita nyaris mustahil dilakukan. “Jadi, pelajaran ke depan, evaluasi kinerja SKPD setiap triwulan,” sarannya.

Pemerhati masalah Pemerintahan dan Politik NTB, Dr. Ahyar Fadli juga menyampaikan hal senada. Ia melihat masih rendahnya serapan anggaran SKPD lingkup Pemprov NTB itu disebabkan pengawasan DPRD NTB terhadap eksekutif (Pemprov) NTB dinilai masih sangat lemah. Disisi yang lain, penentu kebijakan dinilai belum tegas terhadap pemberian sanksi kepada Kepala SKPD yang serapan anggarannya rendah.

Seperti diketahui, menjelang berakhirnya tahun anggaran 2014, puluhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov NTB masih

berada pada zona merah terkait dengan serapan anggaran baik keuangan dan fisik. Realisasi keuangan SKPD ratarata 78,97 persen dari target 95 persen pada 31 Desember mendatang. Sementara, realisasi fisik sampai dengan 3 Desember 2014, rata-rata baru mencapai 82,22 persen dari target 97 persen pada 31 Desember 2014.

“Yang utama bisa kita lihat dari kinerja SKPD yang memang harus digenjot. Kemudian pengawasan dari legislatif itu juga perlu kita pertanyakan, masih sangat lemah.

Tiga fungsi DPRD itu lemah, salah satunya fungsi pengawasan. Padahal dia bisa memanggil SKPD,” kata Dosen IAIN Mataram ini.

Menurutnya, dengan rendahnya serapan anggaran pada SKPD Pemprov NTB maka yang menerima dampaknya adalah eksekutif itu sendiri dan merugikan masyarakat NTB secara umum. Dengan rendahnya serapan anggaran ini maka bisa dinilai bahwa pemban-

gunan di NTB jalan di tempat.

“Karena indikatornya jelas tidak terserapnya anggaran sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Imbasnya tidak ada pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur yang bisa diselesaikan tahun ini. Itu berdampak, rakyat akan rugi kemudian sisa anggaran akan dikembalikan ke negara. Otomatis di tahun anggaran berikutnya itu kan secara kebijakan mesti ada pengurangan-pengurangan , jatah dalam sektor-sektor tertentu,” kata Ahyar.

Selain soal pengawasan dari legislatif yang masih sangat lemah, Ahyar melihat perlunya ketegasan penentu kebijakan dalam memberikan sanksi bagi SKPD yang tak mampu membelanjakan uang (anggaran) yang sudah diberikan. Padahal, anggaran itu sudah direncanakan oleh masing-masing SKPD. Jika faktor yang menyebabkan masih rendahnya realisasi anggaran itu adalah faktor kehati-hatian Kepala SKPD

dalam menggunakan anggaran karena banyaknya pejabat yang berurusan dengan aparat penegak hukum. Ahyar mengatakan jika hal itu terjadi maka patut dipertanyakan.

Pasalnya, dalam penggunaan anggaran sudah ada juklak dan juknis. Artinya, penggunaan anggaran tahun 2014 ini sudah direncanakan sejak awal tahun sebelumnya.

Mestinya, kata dosen yang juga mengajar di IAI Qamarul Huda Bagu Lombok Tengah ini, jika dalam penggunaan anggaran mengacu pada juklak dan juknis maka tak ada yang perlu ditakutkan.

Ahyar menyarankan, jika ingin pembangunan di NTB berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan target yang ditetapkan, maka Kepala SKPD yang serapannya rendah harus diganti’’ “Saya kira Pak Gubernur punya target, indikator-indikator yang harus dicapai dalam tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya. Kalau ndak tercapai ya sudah ganti saja,”sarannya. (aan/nas)

Satpol PP NTB Intensifkan Operasi Pekat Dari Hal. 1 Kepala Satpol PP NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si mengatakan hal yang melatarbelakangi kegiatan itu sebagai upaya melakukan tindakan proyustisia pelanggaran Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Pencegahan Pemberantasan Perdagangan Orang dan Perda No. 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan Anak Korban Tindak Kekerasan.

Kemudian tindaklanjut laporan masyarakat mengenai pelanggaran Perda terkait penyakit masyarakat.

Upaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat melalui penegakan Perda. Serta meningkatkan sinergitas aparat penegak Perda dan unsur terkait.

Maksud dilakukannya kegiatan itu untuk melindungi kedudukan, harkat, martabat dan hak asasi yang melekat pada diri manusia dari segala

bentuk pelanggaran kesusilaan. Menyelamatkan hakhak asasi manusia dari kejahatan yang terorganisir yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan kepatutan yang dapat mengancam tatanan kehidupan bermasyarakat yang bertaqwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan baik itu kekerasan terhadap pelecehan seksual atau pemaksaan hubungan seksual dengan tujuan tertentu. Kemudian sebagai bentuk sosialisasi perundang-undangan daerah.

Sementara tujuannya, melakukan tindakan penyidikan dan pemberkasan terhadap kasus pelanggaran Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang dan Perda Nomor 2 tahun

2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.

Melakukan tindakan pencegahan terhadap praktik perdagangan orang. Upaya pembinaan dan pengarahan kepada masyarakat terkait perlindungan Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang dan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan. Serta upaya mewujudkan ketertiban dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda.

Peraturan yang menjadi payung hukum yakni Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian Keputusan Gu-

bernur NTB Nomor 800.05-56 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Penyidikan dan Pemberkasan Kasus-kasus Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi NTB Tahun 2014.

Ibnu mengatakan, beberapa kegiatan yang dilakukan Tim Satpol PP NTB bersama pihak terkait lainnya yakni Tim I melakukan penyisiran terhadap hotel/penginapan yang ada di wilayah Surandi.

Tim II Melakukan penyisiran terhadap hotel/penginapan yang ada di wilayah Lingsar.

Tim bergerak pada tempat yang ditentukan menuju titik temu. Apabila menemukan pasangan bukan suami istri dan tidak dapat menunjukkan identitas, langsung dibawa ke Kantor Satpol PP. Penertiban dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014 lalu.

Ruang lingkup kegiatan yakni pasangan bukan suami istri yang berada di dalam hotel/penginapan di wilayah Sur-

anadi dan Lingsar. Pengawasan orang dan pemeriksaan identitas KTP. Pencegahan prostitusi terselubung. Serta penyidikan dan pemberkasan terhadap penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang dan Perda Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.

Hasil yang diharapkan, tercegah dan terbatasinya kasus pelanggaran Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang dan Perda Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan. Kemudian terdata dan tertanganinya kasus pelanggaran yang ditemukan di lapangan dan diproses sesuai ketentuan. (nas/*)

SUARA NTB Jumat, 5 Desember 2014

Evaluasi Pejabat Harus Segera Dilakukan DUA minggu menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke 56 di tahun 2014 ini, Pemprov NTB mendapat kado yang ‘’cukup manis’’ dari puluhan SKPD yang masih berada di zona merah.

Adanya SKPD yang masih berada di zona merah ini sepertinya membuat malu pemimpin mereka, yakni Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, MSi, di tengah upaya pasangan ini menjadikan NTB sebagai daerah yang mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia.

Adanya data dari Biro Administrasi Pembangunan Setda NTB tertanggal 3 Desember 2014 mengenai realisasi serapan anggaran, kinerja puluhan pimpinan SKPD di lingkup Pemprov NTB tidak terbantahkan. Meski sudah diberikan waktu cukup lama, serapan anggaran masih terus berada di zona merah. Sebuah kondisi yang memprihatinkan. Di mana, realisasi keuangan SKPD rata-rata 78,97 persen dari target 95 persen pada 31 Desember. Sementara, realisasi fisik sampai dengan 3 Desember 2014, rata-rata baru mencapai 82,22 persen dari target 97 persen pada 31 Desember 2014.

Terkait dengan realisasi keuangan, sebanyak 21 SKPD masuk zona merah dengan serapan di bawah 80 persen. Kemudian 22 SKPD masuk zona kuning dengan serapan keuangan antara 8090 persen. Cuma satu SKPD masuk zona biru, dengan serapan keuangan di atas 90 persen yakni Satpol PP NTB dengan serapan keuangan 91,12 persen. Selanjutnya, realisasi fisik sebanyak 10 SKPD masuk zona merah dengan serapan di bawah 80 persen, 33 SKPD masuk zona kuning dengan serapan fisik antara 80-92 persen dan satu SKPD masuk zona biru dengan serapan fisik di atas 92 persen yakni Biro Administrasi Pembangunan dengan realisasi sebesar 92,10 persen.

Jika melihat realisasi itu tentu tidak bisa diabaikan oleh gubernur dan wakil gubernur, termasuk Sekda NTB dalam mengawasi kinerja pimpinan SKPD. Para pimpinan SKPD tersebut harus terus diberikan motivasi agar mampu bekerja maksimal dan memenuhi apa yang target di tahun 2014.

Di satu sisi, Sekda NTB H. Muhammad Nur, SH, MH, optimis, jika realisasi fisik dan keuangan SKPD yang berada di zona merah tersebut akan memenuhi target sampai dengan waktu yang ditentukan, yakni hingga batas waktu yang sudah ditentukan. Apalagi sekda melihat, serapan anggaran SKPD hingga saat ini masih belum disimpulkan, karena pelaksanaan proyek masih berjalan.

Meski demikian, pimpinan daerah harus menyadari, jika sebuah pelaksanaan program tidak bisa dilakukan secara sistem kebutkebutan, sehingga kualitas program tidak sesuai harapan. Paling tidak SKPD sebelum berakhirnya akhir tahun anggaran harus sejak awal merencanakan program dengan baik. Adanya perencanaan matang ini setidaknya tidak membuat SKPD kelabakan dan terpaksa mementingkan proyek selesai dan kualitas dikorbankan.

Hal inilah yang mesti jadi bahan pertimbangan pimpinan daerah dalam mempertimbangkan komposisi atau keberadaan pimpinan SKPD yang masih bekerja di bawah standar. Jangan sampai pimpinan SKPD dengan realisasi rendah atau terus berada di zona merah dipertahankan. Sementara pimpinan SKPD yang berkinerja baik dan mampu melaksanakan tugas justru digeser atau tidak diberikan posisi sama sekali.

Beberapa waktu lalu, Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi menjanjikan akan mengevaluasi pejabat-pejabat yang masih berkinerja buruk di pertengahan Desember 2014 ini. Kita berharap, janji gubernur yang akan mengevaluasi kinerja pejabat tersebut direalisasikan, sehingga tidak ada lagi pejabat yang berkinerja buruk.

Selain itu, adanya evaluasi bagi pejabat ini akan menjadi motivasi bagi mereka untuk bekerja dengan baik dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Jangan sampai, kinerja kepala SKPD yang selalu di bawah target pimpinan menjadi kado pahit bagi gubernur dan wakil gubernur menjelang peringatan HUT NTB ke 56. Tapi bagaimana, kinerja SKPD yang memuaskan mampu menjadi kado manis bagi daerah dengan sebutan Bumi Gora ini. Namun yang paling penting di sini adalah, kinerja pimpinan SKPD yang rendah tidak boleh diabaikan. (*)

OPINI

Halaman 6

AFTA 2015 dan Masa Depan Pembangunan Pariwisata NTB AAT ini kita sudah berada di penghujung tahun 2014.

Tinggal satu bulan lagi kita akan menghadapi AFTA 2015.

AFTA yang merupakan akronim dar ASEAN Free Trade Area sejatinya merupakan kesepakatan dari negara - negara di ASEAN untuk membentuk sebuah kawasan bebas perdagangan.Perjanjian perdagangan bebas AFTA dicetuskan ketika terjadi pertemuan tingkat Kepala Negara ASEAN atau SEAN summit ke-4, yang dilakukan pada tahun 1992. Pada pertemuan itu kemudian para kepala negara mengumumkan akan membentuk sebuah kawasan perdagangan bebas di asean dalam jangka waktu 15 Tahun. Kalau dihitung seharusnya akan efektif berjalan secara penuh pada tahun 2007. Namun kenyataanya, AFTA ini akan aktif pada tahun 2015 atau 22 tahun kemudian.

Makna AFTA 2015 Bagi Kepariwisataan Indonesia AFTA 2015 ini sebenarnya memiliki tujuan agar bisa meningkatkan daya saing ekonomi dengan harapan kawasan negara-negara ASEANbisa menjadi basis produksi industri dan perdagangan yang cukup kuat dan disegani dunia.Sebab hingga saat ini basis produksi perdagangan dan industry dunia ini masih dikuasai oleh belahan dunia utara yakni Eropa, Amerika, Jepang, Korea dan Cina.Sementara ASEAN masih ditempatkan hanya sebagai pasar potensial untuk penjualan produkproduk mereka.

Melalui AFTA 2015 tersebut, negara-negara ASEAN akan membuka regulasi seluas-luasnya bagi terciptanya sinergi atau kerjasama diberbagai bidang dengan membuka akses dibidang pendidikan, ketenagakerjaan, perdagangan dan permodalan. Sehingga ASEAN akan menjadi pasar tunggal yang juga memiliki basis produksi tunggal dimana terjadi percepatan arus barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja yang lebih bebas dan terbuka diantara Negara ASEAN. Di sisi lain, tentu akan terjadi “kompetisi dan persaingan” antar Negara ASEAN itu sendiri dalam memperebutkan segala peluang dan akses dari AFTA 2015 tersebut.

Dengan kondisi yang ada sekarang, daya saing Indonesia dalam berbagai bidang dianggap cukup lemah dibanding negara-negara lain di ASEAN, sehingga muncul satu kekhawatiran bahwa AFTA 2015 justru dianggap kurang menguntungkan bagi Indonesia.

Kekhawatiran seperti itu sesungguhnya tidak perlu terjadi. Sebab Indonesia dengan jumlah penduduk dan luas kewilayahan serta memiliki sumberdaya alam terbesar di ASEAN justru bisa menjadi kekuatan utama yang akan membawa ASEAN menjadi kekuatan dunia yang diperhitungkan. Tentu saja, tantangannya adalah meningkatkan kapasitas daya saing dan keunggulan sumberdaya manusianya.

Jika kita melihat trend ekonomi global saat ini masyarakat

Oleh:

Hj. Diah Ratu Ganefi, SH (Anggota DPD RI)

dunia sudah semakin menyadari bahwa tidak mungkin lagi bergantung pada kekayaan sumberdaya alam yang tidak diperbarui seperti pengerukan sumberdaya alam maupun menyokong industri yang tidak ramah lingkungan.Karena itu masyarakat dunia mulai beranjak untuk mengembangkan industri kreatif dan serta interkonektifitas berbagai bidang ekonomi dan bisnis.Industri kepariwisataanpun berkembang dan mengalami pertumbuhan yang cukup pesat.Industri ini juga merupakan muara bagi banyak sektor lainnya, terutama terkait dengan arus barang, jasa, lalu lintas manusia dan investasi yang menopangnya.

Indonesia dengan luas kewilayahan yang memiliki panorama alam serta keragaman budaya merupakan syurga pariwisata.Hal ini tentu belum cukup sebab diperlukan energi kreatif untuk menciptakan daya tarik yang lebih fleksibel dan akomodatif terhadap pasar dan peluang pariwisata dunia. Apabila hal tersebut bisa dikelola dengan baik tentu akan menjadi berkah tersendiri dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia.

Dalam konteks kawasan atau ASEAN, kompetitor utama Indonesia adalah Thailand dan Malaysia.Namun sejak berbagai kecelakaan penerbangan melanda maskapai Malaysia, pasar pariwisata Malaysia menurun sangat drastis. Begitu juga dengan Thailand yang lebih menawarkan kekuatan wisata alam dan hiburan, akan segera bergeser ke Indonesia apabila kita mampu membuka peluang dan daya saing terhadap jenis pariwisata tersebut, mengingat Indonesia memiliki kekayaan panorama, budaya, sejarah, kuliner yang jauh lebih beragam dan unggul dibanding negara-negara lain di ASEAN. Namun jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar ditambah dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, justru dianggap sebagai pasar terbesar di ASEAN. Beberapa Negara seperti Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar juga mulai bergeliat dengan menawarkan berbagai keunikan destinasi masing-masing. Vietnam, misalnya, selain pemandangan alam pantai dan pegunungan juga banyak menawarkan wisata petualangan seperti menyusuri lorong-lorong bawah tanah (bunker) eks perang Vietnam-Amerika di masa lalu.

Sementara Kamboja, Myanmar dan Laosyang memiliki peninggalan bangunan suci agama Budha (candi) berkutat pada wisata sejarah dan kepurbakalaan serta wisata sungai.

Pariwisata Dan Potensi Kesejahteraan Ekonomi NTB Dalam beberapa tahun terakhir ini, kita berbangga dan bersyukur, bahwa daerah kita NTB ini telah membuktikan sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia, bahkan mungkin di dunia.NTB memang memiliki panorama alam,

pantai, gunung yang sangat Indah, serta keragaman budaya dan tradisi yang cukup kaya. Tahun 2013 yang lalu, Pemerintah Daerah NTB mengklaim telah mampu melampaui target Kunjungan 1 juta wisatawan, kemudian tahun 2015 akan berusaha meningkatkan target kunjungan mencapai 2 Juta Wisatawan. Tentu kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas usaha keras pemerintah daerah dalam mensukseskan Sektor Kepariwisataan ini.

Akan tetapi, apakah capaian tersebut telah benar-benar memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat secara umum, terutama para pelaku pariwisata lokal?Kita tentu berharap agar berkah pariwisata tersebut tidak hanya dinikmati segelintir orang ataupun pemodal besar saja, sementara Trickel Effect Down atau keuntungan pariwisata itu hanya sedikit yang merembes ke bawah.Sebab kalau kita lihat faktanya di lapangan, hanya ada dua hal yang memperkuat kunjungan tersebut yakni faktor MICE, dan keberadaan Pulau Gili Trawangan yang selalu ramai dikunjungi oleh turis mancanegara.Sementara itu, kunjungan umum freetourism atau turis yang murni berwisata ke pulau Lombok, apalagi pulau Sumbawa masih sangat rendah.

Beberapa waktu ini kita sering membaca atau melihat melalui pemberitaan media, pemerintah (pusat) akan melakukan berbagai penghematan, salah satunya adalah dengan memperketat anggaran untuk melakukan kegiatan rapat dan event tertentu di hotel. Ini tentu bisa menjadi “Kiamat” tersendiri bagi dunia wisata seperti di NTB yang selama ini sangat bergantung kepada kegiatan-kegiatan MICE yang dilakukan oleh pemerintah.

Disisi lain konsep pariwisata NTB sepertinya kurang mengakomodir pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama bisnis dan jasa kepariwisataan secara umum. Hal tersebut bisa terlihat jelas dalam transaksi kepariwisataan yang terjadi di NTB, dimana tingkat hunian tertinggi masih didominasi oleh hotel berbintang dan wisatawan hanya terkonsentrasi di beberapa titik seperti kawasan Gili Trawangan dan Pantai Senggigi Lombok.

Demikian juga jika kita lihat arus perdagangan, terutama ekspor barang-barang kerajinan yang masih sangat rendah angkanya dibanding dengan komoditas lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepariwisataan.

Kondisi demikian tentu bisa memprihatinkan mengingat segala potensi yang kita miliki.Oleh karena itu perlu upaya-upaya nyata untuk memperkuat bidang kepariwisataan ini agar mampu menjadi kekuatan ekonomi yang mensejahterakan masyarakat tanpa harus “menggadaikan” moral dan kepribadian budaya.

Upaya Membangun Strategi Pengelolaan Kepariwisataan NTB

Yang Berkelanjutan Pariwisata merupakan satu jenis industri yang sangat maju (most advented), sebab mengandaikan adanya interconnectivity berbagai bidang yang mampu mendukungnya.Karena itu, untuk membangun dunia kepariwisataan dibutuhkan sebuah konsep, jaringan dan kekuatan modal (baik financial maupun human resources) yang cukup mumpuni.Sayangnya, pengembangan pariwisata di Indonesia itu masih sebatas jargon dan basa-basi (politik) pembangunan.

Untuk membangun kepariwisataan yang tangguh dan berkelanjutan maka upaya utama yang harus dilakukan adalah 1) mengembangkan human resources kepariwisataan yang memiliki kapabilitas serta tangguh.Human Resourches ini meliputi pembuat dan pelaksana kebijakan (Pemerintahan yang bergerak dibidang kepariwisataan), para pelaku wisata serta masyarakat penyangga berbasis Industri kreatif.2) Membangun Infrastruktur Kepariwisataan (destinasi) yang sesuai dengan karakter local genius 3) Jaringan pasar yang tepat dan sesuai dengan target kunjungan.

Diluar itu semua, yang terpenting adalah komitmen dari pemerintah daerah untuk membangun dunia kepariwisataan NTB agar lebih maju, berdaya saing dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Upaya tersebut akan terlihat jelas apabila daerah memiliki semacam masterplan perencanaan pembangunan kepariwisataan dalam jangka tertentu sehingga kinerja pemerintah maupun capaian hasil yang diharapkan bisa dievaluasi dan dilakukan perbaikan-perbaikan serta inovasi yang diperlukan untuk mensukseskan kepariwisataan di NTB. (*)

Jaksa jangan “main” proyek Penegakan hukum akan gagal

*** Walikota akan evaluasi beberapa proyek yang belum tuntas Pemberian sanksi dan penghargaan harus diterapkan

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Jumat, 5 Desember 2014

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

FKDK/P BPD Se-Indonesia Gelar Raker dan Seminar Menuju BPD Sehat Tantangan Berat ADANYA edaran agar seluruh elemen pemerintah menghentikan kegiatan dan pertemuan di hotel menjadi tantangan paling berat bagi bisnis hotel. Kebijakan pemerintahan baru tersebut berpotensi menekan perkembangan bisnis perhotelan.

Demikian General Manager Jayakarta Hotel, Cherry Abdul Hakim, Kamis (4/12) kemarin. Ia menyebutkan, tantangan yang dihadapi bisnis hotel itu dirinci dari kenaikan harga Bahan Bakar (Suara NTB) Minyak (BBM) yang secara langCherry Abdul Hakim sung telah berdampak pada kenaikan biaya operasional hotel.

Selanjutnya, kondisi tersebut dihantam lagi dengan kebijakan larangan pemerintah menggelar kegiatan di hotel menjadi kerugian kedua bagi bisnis perhotelan. Sebab, setelah kebijakan itu resmi berlaku 1 Desember ini, banyak kegiatan yang sudah terjadwal justru dibatalkan. baik perjanjian pertemuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Perjanjian dan kesepakatan kita sudah jadi, tapi batal gara-gara berlakunya kebijakan larangan tersebut. Kesepakatan sudah kita bangun sebelum keluar kebijakan tersebut. Tahun depan ini berat bagi bisnis hotel. Sekarang saja sudah sangat terasa,” kata Cherry.

Beratnya tantangan tersebut untuk sementara ini belum disimpulkan apakah akan dilakukan efisiensi atau PHK karyawan, seperti yang sudah diberlakukan di hotel-hotel di luar daerah.

Seminimal mungkin katanya akan dipertahankan karyawankaryawan yang digunakan jasanya selama ini.

Kebijakan itu baginya sangat terburu-buru. Sehingga sedikit kesempatan bagi manajemen hotel untuk melakukan persiapan. Idealnya, setahun sebelum kebijakan itu diberlakukan, harus disosialisasikan. “Ini cepat sekali jedanya dari rencana dan implementasi kebijakan. Bagaimana tidak kelabakan kalangan hotel,’’ tambahnya.

Belum dipastikan aksi penolakan yang akan dilakukan oleh pengusaha hotel, sebab koordinasinya masih tetap dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Jika memungkinkan menurutnya, perlu dilakukan aksi protes (demo) dengan caracara yang intelek untuk menyuarakan penolakan tersebut.

NTB menurutnya menjadi salah satu daerah wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Sehingga kalangan perhotelan selama lima tahun terakhir cukup fokus mengembangkan bisnisnya di bidang itu. MICE telah memberi share pasar perhotelan sebesar 30 hingga 40 persen. Khususnya yang ada di kawasan wisata Senggigi. Sisanya adalah kegiatan pertemuan dan penginapan dari pihak swasta dan wisatawan.

Mengimbangi tantangan yang begitu besar tersebut, Cherry menyebut pihaknya sendiri memutar haluan, dengan memaksimalkan promosi luar untuk mendatangkan kunjungan wistawan ke Jayakarta.

Jika tidak demikian, maka potensi melesunya bisnis perhotelan tentu menjadi risiko bagi keberlangsungan kebijakan yang sekarang. (bul)

Penuhi Modal Inti Bank NTB, Gedung Wanita akan Dijual Giri Menang (Suara NTB) Sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan modal inti Rp 1 triliun Bank NTB pada 2016 mendatang berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), direncanakan asetaset milik Pemprov NTB yang dianggap pasif akan dijual. Salah satunya Gedung Wanita yang berlokasi di Jalan Udayana.

Gedung yang tidak begitu banyak dipakai dalam setiap kegiatan itu, nilainya diperkirakan dapat memberikan suntikan modal inti bagi Bank Pembanguanan Daerah (BPD) ini untuk memenuhi kriteria BPD level sehat.

“Sedang diupayakan bagaimana Bank NTB bisa berada pada level sehat sesuai ketentuan OJK,” demikian Komisaris Bank NTB, H. L. Sulhan.

Asset-aset milik daerah yang tidak produktif dan rencananya akan dijual itu, bukan menjual begitu saja. Tetapi dengan dialihkannya asset tidak bergerak tersebut menjadi modal inti itu, tentu Bank NTB akan membuat nilai asset tersebut menjadi lebih produktif. Artinya kedepan, nilai itu dapat dikembangkan dalam bentuk penyediaan kredit yang dapat memberi keuntungan bagi Bank NTB dan daerah tentunya.

Saat ini Bank NTB memiliki modal inti sebesar Rp 623 miliar, targetnya tahun ini modal akan bertambah menjadi Rp 780 miliar, tetapi nilai yang kemungkinan ril akan tercapai kata L. Sulhan, hanya sebesar Rp 708 miliar sampe/31 Desember.

Selain rencana menjual Gedung Wanita yang sekaligus menjadi gedung Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi NTB itu, direncanakan beberapa asset pasif yang menjadi milik kabupaten/kota juga akan dijual. Mengingat untuk mencapai modal inti Rp 1 triliun dalam jangka waktu hanya setahun lebih ini tentu tidaklah mudah.

Dalam hal ini, Bank NTB menurutnya sudah membangun komunikasi intens dengan Bupati dan Walikota di sepuluh kabupaten/kota di NTB, serta mengkoordinasikannya dengan Ketua DPRD masing-masing.

Demikian juga soal wacana penggabungan seluruh Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut L. Sulhan, wacana itu pernah dibahas, termasuk dengan seluruh kabupaten/kota.

Tetapi wacana tersebut kandas, lantaran beragam karakter masing-masing penentu kebijakan di setiap daerah sehingga tidak ada titik temu. (bul)

DIJUAL

Giri Menang (Suara NTB) Forum Koordinasi Dewan Komisaris dan Pengawasan (FKDK/P) Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia pada Kamis (4/12) kemarin menggelar rapat kerja (Raker) dan seminar, dengan tema Menuju BPD Sehat dan Permasalahannya.

Dilaksanakan di Hotel Jayakarta, Raker yang mengutamakan 9 BPD di Indonesia Timur tersebut dihadiri oleh, Deputi Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat, Heru Kristina, Ketua FKDK/P Islahudin, Ketua OJK NTB, Yusri, Kepala BI NTB, Bambang Himawan, serta dihadiri langsung oleh Sekda NTB, H.Muhammad. Nur, SH, MH. Kegiatan itu, dirangkai juga dengan pemberian santunan oleh istri-istri FKDP/ P kepada salah satu Ponpes di Sekarbela Mataram.

Bank NTB telah ditunjuk sebagai koordinator untuk BPD Indonesia wilayah Timur, untuk tiga tahun ke depan. Koordinator FKDK/P, sekaligus Komisaris Utama Bank NTB, Idris Kadir pada kesempatan itu juga menyampaikan begitu besarnya peran BPD dibanding perbankan konvensional lainnya.

Untuk itu menurutnya, perlu dilakukan pembahasan strategis untuk mempertahankan keberadaan BPD. Ketua FKDK/P, Islahuddin juga menyampaikan, pentingnya kegiatan rakor dan seminar tersebut sebagai bagi kedudukan komisaris dalam menetapkan target, menyusun SOP dan melakukan pengawasan pencapaian target bagi BPD. Fungsi pangawasan juga menjadi hal yang sangat teknis menurutnya, karena kegiatan tersebut adalah upaya untuk memperkuat barisan dan mengefektifkan fungsifungsi pengawasan.

Raker tersebut juga sebagai upaya untuk membahas isuisu nasional, menyangkut soal capaian target sesuai yang diharapkan OJK, memperkuat posisi BPD dimata perbankan nasional serta membahas isu merger FKDP dengan Isbanda.

Dirut Bank NTB dalam sambutannya yang dibacakan, Direksi Bank NTB, Fery Satrio secara khusus menyampaikan kondisi Bank NTB saat ini. Dalam rangka memenuhi regulasi/ketentuan perbankan terkait dengan Kelompok Kegiatan Usaha

(Suara NTB/bul)

RAKER- Perwakilan OJK Pusat, bersama Sekda NTB dan jajaran FKDK/P pada kegiatan Raker, kemarin.

(BUKU) dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, keberadaan Bank NTB terkait modal inti saat ini masih di bawah Rp 1 triliun, atau berada pada BUKU 1, namun dari sisi aktivitas, Bank NTB mengarah ke BUKU 2.

Sesuai ketentuan untuk menuju BUKU 2, maka Bank NTB berdasarkan keputusan RUPS telah menyusun action plan kepada Bank Indonesia, dan telah memperoleh per-

setujuan Bank Indonesia.

Berbagai upaya-upaya dan ikhtiar guna meningkatkan modal inti telah dilakukan secara aktif, itu sesuai dengan arahan gubernur selaku pemegang saham pengendali. Diantaranya melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan modal inti bank menjadi Rp. 1 triliun, namun upaya tersebut belum memperoleh hasil maksimal mengingat sampai dengan Oktober 2014 modal inti

Dukung Sikap Bupati Lotim

Pemda Harus ”Jual Mahal” Soal Rencana Investasi

Mataram (Suara NTB) Pemerintah daerah (Pemda) diminta harus berada di atas angin dan harus “jual mahal” terhadap rencana investasi. Cukup sudah aksi investasi bodong berkedok investor di daerah ini. Bank Indonesia mendukung sepenuhnya sikap Bupati Lombok Timur, H.Moch.Ali Bin Dachlan yang mengharuskan dana penjaminan kepada calon investor, sebagai wujud upaya mempertegas dan menekan para investor.

“Sikap Bupati Lotim dengan uang menekankan uang penjaminan kepada daerah bagi investor yang berencana berinvestasi. Pemerintah harus tegas menekan para investor kalau mereka (investor) mau sungguh-sungguh,” kata Kepala Bank Indonesia, Bambang Himawan melalui para analisnya, Petrus Effendi dan Imam Dwi Kuncoro saat penyampaian rilis Kajian Ekonomi Regional (KER), kemarin.

Sikap tegas yang menjadi kebijakan Bupati Lombok Timur kepada calon investor tersebut mestinya diadopsi dan diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Sebab, selama ini beberapa contoh investasi bodong telah banyak menipu masyarakat dan pemerintah daerah di kabupaten/kota di NTB. Ada kecenderungan, pemberian izin rencana investasi di daerah ini terkesan masih polos.

Misalnya ketika ada yang mengajukan rencana investasi, pemerintah daerah langsung memberikan izin, tanpa menekan syarat-syarat tertentu secara tertulis (hitam diatas putih).

Misalnya dalam perjanjian sebelum penerbitan izin, mestinya tertuang dalam perjanjian

tersebut, pertahunnya seberapa persen tahap penyelesian dari rencana investasi tersebut.

“Misalnya, setahun target fisiknya berapa persen misalnya, dua tahun berapa persen. Itu harus tertuang dalam perjanjian. Kemudian mereka harus menyerahkan uang jaminan, dan tidak boleh ditarik sebelum investasi tersebut rampung.

Kami setuju sekali sikap Bupati Lotim,” kata Petrus Effendi Kamis (4/12).

Ia mengharapkan pemerintah daerah tak perlu khawatir soal rencana investasi. Dari hasil pemantauan Bank Indonesia. NTB memiliki potensi yang luar biasa, soal objek dan potensi pariwisata misalnya.

Di Lombok Barat ada Senggigi, Mataram ada Kota Metro, Lombok Utara ada Gili-gili dan air terjun. Lombok Tengah ada Pantai Kuta dan kawasan-kawasan pantai yang daeral lain tidak memilikinya. Demikian juga dengan Lombok Timur dengan Pantai Surga dan Pantai Pink, tidak terkecuali Pulau Sumbawa hingga Bima Dompu.

Kesemuanya itu menurutnya diincar oleh para investor dan memiliki nilai jual yang tinggi.

Disinilah pemerintah daerah

harus selektif memberikan izin kepada calon investor.

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor andalan bagi NTB. Dibandingkan, Nusa Dua Bali yang digarap oleh BTDC yang sekarang ITDC, potensinya ke depan hanya setengah dari potensi yang ada di NTB. Jika itu digarap sungguh-sungguh oleh pemerintah.

“Nusa Dua cuma punya 4 ribu kamar, kita Mandalika Resort akan punya 10 ribu kamar, bayangkan kalau Nusa Dua menyumbang pajak Rp 200 miliar perbulan. Kita bisa berlipatlipat,” tambahnya.

Imam Dwi Kuncoro menambahkan, keseriusan pemerintah daerah mengembangan infrastruktur dan potensi wisata saat ini harus dipertahankan dan ditingkatkan. Beberapa sarana pendukung telah dimiliki NTB, misalnya pelebaran Dermaga Lembar, rencana pembuatan dermaga kapal pesiar di Sekotong. Jalan-jalan, perpanjangan taxi way dan landasan pacu BIL dan yang lainnya. Itu baginya cukup akan menggeliatkan ekonomi NTB, tinggal pemerintah harus tetap gengsi dan menekan investor untuk merealisasikan investasinya.(bul)

Pemprov Segera Tetapkan Penasihat Investasi Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB segera menetapkan penasihat investasi daerah, yang merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam draf Raperda Penyertaan Modal.

Penasihat investasi daerah itu, dalam waktu dekat akan diajukan ke gubernur untuk ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK). Selain itu, Pemprov NTB juga sedang dan telah menyiapkan rencana investasi, analisis investasi dan analisis kelayakan.

Demikian dikatakan Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Drs. Hendro Kartiko, M.Si dikonfirmasi Kamis (4/12) kemarin. Hendro mengatakan, untuk penasihat investasi daerah saat ini dalam tahap penyusunan draf SK. Sesuai dengan amanat Permendagri No. 52 tahun 2012, penasihat investasi daerah terdiri dari kalangan profesional dan independen.

“Siapa-siapa yang kita masukkan dalam penasihat

LOWONGAN

DI JUAL TEMPAT USAHA LOKASI PINGGIR JALAN UTAMA KLU LENGKAP DENGAN ASET YANG ADA LT 20 ARE LB 228 DAPATKAN KEUNTUNGAN 30JT TIAP BULAN STATUS SHM+IMB HARGA BAGUS SIAPA CEPAT DIA DAPAT HUB.081805000055

MEBEL

MEBEL

Bank NTB baru mencapai Rp. 630.576 juta.

Sekda NTB, M. Nur, SH, MH dalam kesempatan itu juga menekankan bahwa keberadaan BPD di daerah dilahirkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus sebagai pemegang kas daerah.

Untuk itu, BPD harus didorong untuk terus tumbuh, guna memaksimalkan hajatan dari keberadaan BPD tersebut di daerah.(bul)

RUPA-RUPA

investasi daerah itu masih digodok. Penasihat investasi itu maksimal nanti lima orang diantaranya berasal dari akademisi,” kata Hendro.

Ditargetkan, semua persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan menyangkut Raperda Penyertaan Modal itu bisa dituntaskan pada minggu ini. Sehingga, pada pekan depan akan diserahkan dan dikonsultasikan ke Pansus Penyertaan Modal DPRD NTB. Hendro mengatakan, secara garis besar, seluruh persyaratan –persyaratan mengenai Raperda penyertaan modal itu telah terpenuhi.

Namun, secara detailnya yang masih perlu dilengkapi.

“Salah satu persyaratan yang dipenuhi pembentukan penasihat investasi. Rencana sudah dibuat lima tahun, analisi investasi lima tahun, penasihat sedang dikerjakan, analisa kelayakan sedang dikerjakan. Kita masih optimis, Raperda itu bisa selesai tahun ini,”ujarnya. (nas)

SUARA NTB Jumat, 5 Desember 2014

POLHUKAM

Halaman 8

Dendam Politik, Picu Persoalan Kades Praya (Suara NTB) Banyaknya kepala desa (kades) di kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang dilaporkan ke proses hukum oleh masyarakat, lantaran diduga menyelewengkan ADD dan sebagainya, diakui Asisten I Sekda Loteng, Ir. H.M. Amin, bukan ansih karena memang ada penyelewengan yang terjadi. Tetapi lebih dikarenakan faktor lain. Terutama adanya dendam politik dari lawan politik kades pada Pilkades sebelumnya.

Banyak contoh kasus yang membuktikan hal tersebut.

Salah satunya, kasus dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh Kades Bunkate beberapa waktu lalu. Tenyata, setelah ditelusuri dan diselidiki, penyelewengan yang disangkakan tidak terbukti. Justru yang terungkap kemudian, dugaan-dugaan yang disangkanya ternyata dibuat-buat oleh pihak-pihak yang sebelumnya kalah dalam Pilkades.

Hal yang sama pun terjadi sekarang ini. Dimana, hampir semua dugaan penyelewengan dilaporkan oleh kubu lawan politik kades bersangkutan. Namun pihaknya dalam hal ini bukan menyalahkan siapa-siapa. Perkara lapor melapor ke proses hukum, itu hak dari masyarakat.

Amin pun mengaku, Pemda dalam hal ini tetap akan menghormati proses hukum yang berjalan. “Biarkan nantinya proses hukum yang menjawab semua dugaan yang ada,” tegasnya. Jika memang benar terbukti ada kades yang melakukan penyelewengan, maka harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Artinya, jika persoalan banyaknya kades yang bermasalah dengan hukum, karena belum maksimalnya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak sepenuhnya benar.

Bahwa pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada desa-desa yang ada, sudah maksimal dilakukan.

Proses pembinaannya pun berlapis-lapis.

Mulai oleh kecamatan, kemudian oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) selaku leading sektor pemerintahan desa. Sampai oleh Pemkab Loteng sendiri. “Jadi kalau bicara pembinaan ke desa sudah maksimal. Hanya saja mungkin belum optimal hasilnya. Dan, kita akui itu,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya tidak akan berhenti melakukan pembinaan kepada desa-desa yang ada. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Terutama terkait pembinaan pola pengelolaan keuangan desa yang baik. (kir)

Dewan Ancam Tolak Draf RDTR Giri Menang (Suara NTB) – Draf usulan RDTR dua kecamatan yakni Narmada dan Gunung Sari akan dikembalikan legislatif, lantaran draf usulan tidak lengkap. Draf itu tidak dilengkapi dasar hukum, aturan main dan zona tidak jelas dalam draf tersebut. Ketua Komisi II yang juga pansus RDTR, H Yakti menerangkan, jika berbicara zona tidak jelas didalam draf, dimana lokasi perkantoran dan perumahan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan kalangan dewan, apakah tim yang membuat draf ini turun ke lapangan atau tidak.

Didalam draf itu tidak jelas dasar hukum dan aturan mainnya.

Misalnya, ketika ada persoalan, ada bangunan di zona terlarang namun tidak ada apa tindakan selanjutnya yang harus dilakukan terhadap bangunan itu. sebelum lebih jauh, dewan akan membahas draf ini dengan tim ahli untuk mempertanyakan persoalan ini.

Komisi II, H Zaenuri meminta agar eksekutif melengkapi semua kelengkapan antara lain kajian akademis dan peta wilayah kecamatan yang diusulkan dibuatkan RDTR. Menurutnya banyak kelengkapan yang belum dilengkapi eksekutif dalam pengusulan RDTR dua kecamatan ini, yang paling krusial menurutnya adalah peta wilayah yang menggambarkan wilayah kecamatan. Peta ini menggambarkan dimana titik yang layak untuk potensi seperti halnya industri dan pertanian dan sektor uang ingin dikembagkan di daerah itu.

Usulan RDTR ini sebenarnya usulan serupa seperti usulan sebelumnya, ditolak karena tidak lengkap seperti usulan saat ini. menurutnya dalam hal pembahasan dan pengkajian RDTR ini harus benar-benar, khususnya oleh Bappeda selaku leading sektor. Karena itu Bappeda diminta hadir dan lebih aktif. Perusahaan selaku pembuat peta ini harus dicek sejauh mana memahami tentang daerah Narmada dan Gunung Sari. Jangan sampai katanya perusahaan ini tidak paham soal kecamatan itu. Ia mempertanyakan apakah perusahaan itu sudah mengkaji ke lapangan. (her)

Wartawan Radar Mandalika Diperiksa Polisi

(Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) Suparman, wartawan Radar Mandalika (Jawa Post Grup) diperiksa penyidik Subdit I Ditreskrimum Polda NTB, Kamis (4/12) kemarin. Ia diperiksa terkait pemberitaan dugaan kemahalan pembuatan SIM di Sat Lantas Polres Lombok Tengah. Sejumlah wartawan dari Lombok Tengah dan Mataram mendampingi pemeriksaan yang berlangsung hingga Kamis siang itu.

Kasubid PID Bid Humas Polda NTB, Kompol Raden Djoko membenarkan terkait pemeriksaan wartawan itu. Ini terkait laporan Kasat Lantas Polres Loteng terkait dugaan pencemaran nama baik. “Kami sudah cek laporannya memang ada. Dan kalau pun sekarang ada pemeriksaan terhadap wartawan, ini masih dalam proses klarifikasi saja,” kata Djoko, sapaannya, menjawab sejumlah wartawan di ruangannya.

Usai pemeriksaan nanti, secara internal Krimum akan mengkaji kasus tersebut, apakah memang masuk ranah pidana atau di luar itu. “Jadi sifatnya masih umum. Penyidik masih menggali dan melakukan penelitian,” terangnya.

Ditanya kemungkinan Polda NTB akan menggunakan Undang – Undang Pers sebagai sarana penyelesaian kasus ini, diakuinya sangat terbuka peluang ke arah itu. Instrumen aturan lain selain KHUP, akan dipertimbangkan, sebagai bagian dari upaya penyelesaian masalah. Apalagi diketahui, sudah ada MoU antara Dewan Pers dengan Kapolri yang menyebut, ketika ada persoalan berkaitan dengan sengketa pemberitaan, maka mekanisme penyelesaian adalah Dewan Pers didasarkan undang – undang 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Namun Joko mengaku tidak bisa menyampaikan kesimpulan, karena akan tergantung dari hasil pemeriksaan saksi dan pengkajian pihak Krimum. Bersamaan dengan kehadiran wartawan Lombok Tengah, ada juga Redaktur Pelaksana Radar Mandalika, Agus Wahaji. Kepada Suara NTB, Agus mengaku sudah memenuhi kaidah jurnalistik dalam proses peliputan pembuatan SIM di Sat Lantas Polres Lombok Tengah. “Kami udah klarifikasi pihak Sat Lantas, dan ada tulisannya,” terang Agus.

Sebenarnya sudah ada upaya mediasi, juga klarifikasi lanjutan atas pemberitaan itu. Kedua pihak sebenarnya sepakat melalui penyelesaian secara damai. Namun tak diduganya, muncul panggilan dari penyidik Polda NTB. Wartawannya Suparman dan ia sendiri dipanggil sebagai saksi.

“Kami tetap kooperatif, karena memang ranah polisi untuk memproses laporan. Tapi tentu kami akan bersikap terkait kasus ini, dan berkoordinasi dengan organisasi wartawan seperti PWI, AJI dan IJTI,” tegasnya. (ars)

Raden Djoko

(Suara NTB/ars)

UPAL - Kasubag Humas Polres Mataram AKP I Wayan Suteja dan KBO Sat Reskrim menunjukkan barang bukti upal yang disita dari tangan IRT, Kamis kemarin. (kanan) FT, ibu rumah tangga yang diduga membelanjakan uang palsu, diinterogasi di Sat Reskrim Polres Mataram.

Belanjakan Uang Palsu, IRT Ditangkap Mataram (Suara NTB) Aksi nekad FT (37) dengan membelanjakan yang palsu, akhirnya terbongkar juga. Kamis (4/12) pagi kemarin, ibu rumah tangga ini ditangkap Polisi setelah sempat belanja buah-buahan di Gunung Sari Lombok Barat. Dari tangannya, uang palsu Rp 8,8 juta disita. Kronologi sebelum ia ditangkap, ketika itu FT membeli tiga buah nanas dan buah duku dua kilogram di kios Zaenab sekitar pukul 09.00 Wita, seharga Rp 50.000. Ia menyerahkan uang kepada korban Rp 100.000, kemudian diberikan kembalian Rp 50.000.

Zaenab yang curiga uang itu

palsu, lalu mengejar FT dan berhasil dijegat saat itu juga.

Korban kemudian mendatangi petugas kepolisian yang sedang melaksanakan operasi zebra. Petugas kemudian mengamankan FT dan membawanya ke Mapolsek Gunung Sari. Di Polsek, tas pelaku digeledah, ditemukan uang puluhan lembar pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan. FT kemudian dibawa ke Polres Mataram untuk diamankan.

Dari tangannya disita uang palsu pecahan lima puluh ribu dengan nilai Rp 3.000.000. juga uang pecahan seratus ribu dengan nilai total Rp

5.800.000. Total uang yang disita Rp 8.800.000, termasuk pecahan Rp 100.000 yang dipakai belanja juga disita. “Sehingga total yang disita dari tangan FT senilai Rp 8.900.000. Itu dipastikan uang palsu semua,” jelas Kasubag Humas Polres Mataram, AKP I Wayan Suteja, Kamis kemarin.

Dari proses penyelidikan sementara, dijelaskan, ada dugaan kesengajaan dari oknum tersebut membelanjakan uang palsu. “Kami menduga, dia tahu bahwa itu uang palsu, tapi tetap dipakai belanja,” kata Wayan Suteja kepada wartawan, Kamis kemarin. Tapi masih didalami,

apakah yang bersangkutan hanya membelanjakan, atau ada peran lain, yaitu sebagai pengedar. “Indikasi sebagai pengedar masih kita selidiki,” terangnya.

Hasil pemeriksaan terhadap wanita asal Karang Taliwang Cakranegara ini terungkap, barang bukti itu diperoleh dari temannya asal Lombok Timur. Ia mendapat pinjaman uang dari temannya itu dan rencananya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. “Alasannya untuk kebutuhan hidup. Apalagi ia baru 9 bulan lalu melahirkan, jadi untuk biaya makan anaknya juga,” terang Kasubag Humas sete-

lah mendengar pengakuan dari FT. Sementara itu FT yang saat itu mengenakan kerudung merah terlihat tersedusedu. Ia tak henti-hentinya menangis setelah diamankan polisi, sembari mengaku tidak tahu sama sekali bahwa yang dibelanjakannya itu ternyata uang palsu.

Meski memelas, namun proses hukum tetap berjalan.

Jika terbukti, polisi akan menjerat FT dengan pasal 244 jo pasal 245 KUHP yang narasinya, barang siapa menggunakan uang palsu sementara ia mengetahuinya, akan diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. (ars)

Walikota Marah dengan Tindakan Pol PP Provinsi Mataram (Suara NTB) Terjaringnya lima PNS lingkup Pemkot Mataram oleh Satpol PP Provinsi NTB, membuat Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh marah. Dikonfirmasi usai menghadiri kunjungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kelompok Wanita Tani (KWT) Kelurahan Karang Baru, Kamis (4/12), Walikota sangat geram dengan tindakan Satpol PP Provinsi yang menjaring PNS Kota Mataram. “Apa-apaan Pol PP Provinsi itu,” jawabnya dengan ekspresi marah menjawab pertanyaan Suara NTB. Ditegaskan, bisa saja PNS Kota Mataram yang tertangkap tersebut ada tugas dari Kepala Dinas terkait untuk membeli kebutuhan kantor. “Kan banyak PNS-nya juga keliaran kenapa tidak ditangkap,” tegas Wa-

likota sambil berjalan menuju mobilnya. Orang nomor satu di Kota Mataram ini, tidak terlalu banyak memberikan komentar seharusnya apa yang dilakukan Pol PP Provinsi.

Senada dengan Walikota.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said mengaku menyesali tindakan Satpol PP Provinsi. Seharusnya ketika melakukan penertiban atau penindakan kedisiplinan PNS di Kota,

harus ada koordinasi terlebih dahulu. “Kita kan daerah otonomi. Iya, mereka harus kasih tahu kita dulu,” sesal Sekda.

Dalam hal penegakan disiplin PNS, lanjutnya, bukan ranah dari Pol PP Provinsi mengintervensi urusan Pemkot. Tetapi, Pemkot memiliki tanggungjawab terkait pengawasan staf.

Selain itu, Kepala SKPD masing - masing sudah diserahkan untuk mengawasi serta memberikan pembinaan kepada stafnya. “Kalau persoalannya di staf, kan ada Kepala Seksi yang ngurus. Kasi nanti naik ke Ka-

bid. Kalau ndak bisa di Kabid baru naik ke Kepala Dinas. Nah, baru kalau tidak bisa di Kepala Dinas, baru kita yang turun tangan,”pungkas Sekda.

Diberitakan sebelumnya, lima PNS lingkup Pemkot Mataram terjaring razia Pol PP Provinsi tanggal 26 Oktober lalu. Lima PNS tersebut masing - masing, dua dari BKD, dua staf Puskesmas Tanjung Karang dan satu staf Dikpora Kota Mataram. Pada penertiban Rabu, (3/12) Pol PP Provinsi juga menjaring dua PNS lingkup Pemkot Mataram. (cem)

Sekda : Tugas Pol PP Hanya Penegak Perda Mataram (Suara NTB) – Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., angkat bicara menanggapi persoalan Satpol PP Kota Mataram yang merasa tidak difungsikan dalam hal penegakan kedisiplinan PNS lingkup Pemkot Mataram. Sekda menegaskan, tugas Pol PP hanya sebagai penegak perda, bukan menyangkut kedisiplinan PNS. “Pol PP kan penegak

perda, bukan mengarah kedisiplinan,” kata Sekda dikonfirmasi, Rabu (3/12).

Dikatakan, tugas pokok Satpol PP menyangkut atau mengurus persoalan – persoalan sosial dan kemasyarakatan bukan regulasi persoalan PNS. Kecuali tambahnya, Kepala Daerah memberikan tugas tambahan menyangkut hal tersebut.

Dijelaskan, prosedur tetap (protap) Satpol PP menjalan-

kan tugas sebagai penegak Perda dan memang tidak difungsikan menindak disiplin PNS. Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) 53 tahun 2010 tentang kedisiplinan PNS, ada regulasi dimana kepala dinas memiliki tanggungjawab melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Trantibum Satuan Polisi Pa-

Polisi Tangkap Penjual Minuman Oplosan di Garut Bandung (Suara NTB) – Kepolisian Resort Garut menangkap pasangan suami istri penjual minuman keras oplosan yang diduga menjadi penyebab 20 orang keracunan 16 orang di antaranya tewas, dan empat orang kritis. “Kedua orang yang ditangkap karena diduga kuat menjadi penjual miras oplosan, mereka adalah pasangan suami istri,” kata Wakil Kepala Polres Garut Kompol Irfan Nurmansyah kepada wartawan, Kamis.

Ia menuturkan, penjual berinisial R (52) dan Y (40), ditangkap di rumahnya di Keca-

matan Leles, Garut, Kamis sekitar pukul 12.00 WIB. Pemeriksaan sementara, lanjut dia, kedua orang tersebut mengaku menjual minuman keras di sebuah tempat Jalan Guntur Melati, Kecamatan Tarogong Kidul.

“Terkait meracik atau tidak minuman yang mereka jual masih dalam proses pendalaman,” katanya. Berdasarkan pengakuannya, kata Irfan, minuman oplosan yang dijualnya diperoleh dari seseorang di kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung.

Polres Garut, lanjut dia, sedang mengejar pemasok mi-

numan keras oplosan tersebut ke daerah Cicalengka. Polisi juga telah menyegel dengan memasang garis polisi di kios yang diduga sebagai tempat para korban membeli minuman keras oplosan tersebut.

Minuman oplosan “C” tersebut biasa dijual dengan harga Rp10 ribu sampai Rp15 ribu per kantong plastik yang banyak dibeli kalangan pemuda bahkan berusia belasan tahun.

“Pengakuan penjual, minuman itu didapat dari seseorang di Cicalengka, kemudian dijual per kantong plastiknya Rp10 ribu sampai Rp15 ribu,” kata Irfan. (ant/bali post)

Kapolri Tinjau Pengamanan Perbatasan di Natuna Batam (Suara NTB) – Kapolri Jenderal Sutarman bersama rombongan mengunjungi wilayah Kabupaten Natuna yang menjadi kawasan terdepan dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

“Sekitar pukul 12.00 WIB Kapolri tiba di Natuna. Kedatangan Kapolri untuk memastikan kesiapan anggota kepolisian dalam penegakan hukum pulau-pulau terdepan di NKRI,” kata Kabid Humas Polda Kepri AKBP Hartono melalui siaran pers di Batam, Kamis (4/12).

Kapolri, kata Hartono, menilai wilayah Natuna yang terdiri dari pulau-pulau dan me-

miliki kekayaan alam melimpah harus mendapatkan penjagaan yang memadai.

“Kesiapan yang dicek berkaitan dengan personel, sarana dan koordinasi instansi terkait dalam rangka penegakan hukum di wilayah laut dan pengamanan pulau-pulau terdepan berbatasan langsung dengan negara lain,” katanya.

Hartono mengatakan, sekitar pukul 13.50 WIB, Kapolri dan rombongan menuju Pulau Laut yang merupakan pulau terdepan berbatasan dengan Vietnam dan Malaysia.

“Kapolri ingin memastikan kondisi wilayah terdepan dan sarana yang dimiliki untuk pengamanan,” kata dia.

Kapolri juga sempat meny-

inggung mengenai penambahan peralatan dan bantuan kapal patroli besar untuk menjaga wilayah Natuna dari berbagai kejahatan.

“Intinya, Kapolri berupaya memberikan perhatian lebih pada wilayah terdepan termasuk Natuna yang memiliki kekayaan alam melimpah,” katanya.

Kunjungan ke Natuna, kata Hartono, merupakan rangkaian sejumlah kunjungan Kapolri di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau.

Selain ke Natuna, Kapolri beserta rombongan didampingi Kapolda Kepri Brigjen Pol Arman Depari juga dijadwalkan berkunjung ke wilayah Pulau Bintan pada Jumat (5/ 12). (ant/bali post)

mong Praja (Sat. Pol PP) Kota Mataram, Bayu Pancapati mengatakan,tidak bisa berbuat apa – apa terkait pengawasan dan penindakan terhadap PNS yang keluyuran di jam kerja. Disisi lain, pihaknya juga belum diberikan lampu hijau oleh kepala daerah untuk melakukan penertiban.

Kondisi lanjutnya, akan mengakibatkan kedisiplinan PNS akan longgar kemudian se-

lanjutnya akan semakin hilang bila kesalahan – kesalahan kecil dibiarkan begitu saja tanpa diberikan sanksi. Akhirnya apa, pelanggaran berat akan dianggap biasa saja, toh tidak ada hukuman dari kesalahan yang dilakukan,” sesalnya seraya menambahkan hal tersebutlah yang membuat lemahnya disiplin PNS bahkan melemahkan kinerja dari aparatur pemerintah tersebut. (cem)

Tak Terapkan UMK, Perusahaan Bisa Dipidana Mataram (Suara NTB) Sebanyak 60 perusahaan baik skala besar dan menengah diundang Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram untuk sosialisasi penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Mataram tahun 2015 yang telah diteken Gubernur NTB sebesar Rp 1.405.000, Kamis (4/12) di Kantor Walikota Mataram. Bagi perusahaan yang tak menerapkan pembayaran upah karyawan sesuai UMK, perusahaan tersebut bisa dipidana.

Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik,S.Sosmengatakansanksi pidana tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Kalau tidak dilakukan pembayaran UMK sesuai dengan yang ditetapkan gubernur, bisa dipidana satu sampai empat tahun atau denda sebesar Rp 100 juta - 400 juta,” ujarnya. Tapi sebelum sanksi pidana diberlakukan,pemerintahakan memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis agar perusahaan melaksanakan pembayaranupahsesuaiUMK. Dalam memberikan sanksi, mantan Camat Cakranegara ini mengatakan ada hal yang menjadi pertimbangan pihaknya.

Salah satunya adalah dilihat dari aspek apakah merugikan atau mengun-

tungkan pekerja. “Jangan sampai kita ambil satu sikap yang malah merugikan pekerja. Artinya kalau kita mengambil kebijakan ataupun sanksi malah menambah pengangguran kan susah juga,” cetusnya.

Bagi perusahaan kecil, pihaknya juga akan melihat kemampuan keuangan mereka. Menurutnya tidak bijak jika sanksi diberikan tapi malah mematikan usaha dan merugikan pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan. “Ini juga harus kita pikirkan,” imbuhnya. “Untuk perusahaan besar dan menengah yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran maka kita akan tegas melaksanakan aturan-aturan yang ada di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu,” lanjutnya.

Melalui proses pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan, ada satu perusahaan yang pernah ditemukan pihaknya melakukan pembayaran upah di bawah UMK, namun langsung diubah oleh manajemen perusahaan setelah diinformasikan aturan tersebut.

Perusahaan juga diizinkan melakukan penangguhan pembayaran gaji sesuai UMK yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 23 Tahun 2003. (ynt)

SUARA NTB Jumat, 5 Desember 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Tempat Hiburan Diminta Sediakan Ruang untuk Musisi Lokal Mataram (Suara NTB) Sejumlah tempat hiburan di NTB diminta menyediakan ruang ekspresi bagi musisi – musisi lokal. Hal itu demi memacu kreativitas kaum muda juga dapat dilihat sebagai sisi pengembangan industri ekonomi kreatif di wilayah pariwisata.

Permintaan itu disampaikan langsung oleh mantan vokalis L. Yodi Asrianto yang kini telah menjadi manajer produksi sekaligus Direktur MM Production. Menurutnya, jika ketersediaan ruang ek-

spresi bagi para musisi untuk mengembangkan bakatnya, ia yakin pengembangan industri ekonomi kreatif di NTB akan mengalami keterlambatan.

“Selain mengandalkan ruang – ruang ekspresi yang te-

lah disediakan oleh pemerintah, di tempat – tempat hiburan juga semestinya harus memberikan porsi yang pas sebagai ruang ekspresi musisi–musisi lokal. Ini demi menjamin kelancaran pemban-

gunan ekonomi kreatif bagi masyarakat setempat,” jelasnya, Kamis (4/12) kemarin.

Dikatakannya, selama ini satu hal yang masih menjadi kendala adalah ketersediaan peluang bagi musisi lokal adalah kurangnya vokalis perempuan. Tidak banyak menemukan penyanyi perempuan yang berbakat serta siap ditampilkan di tempat – tempat tertentu. Menurutnya Selama ini, penyanyi – penyanyi perempuan di

dunia hiburan masih didominasi oleh pendatang dari luar kota.

Ia berharap, hal tersebut tidak dijadikan patokan bagi pemilik tempat hiburan seperti café, kedai, dan beberapa jenisnya memberikan peluang dan kesempatan bagi para musisi untuk menampilkan karyanya. Penilaian Yodi, dari sisi skil dan keahlian musisi lokal tidak jauh berbeda jika disandingkan dengan musisi – musisi luar daerah. (met)

Presiden akan Hadiri FFI di Palembang Palembang (Suara NTB) Presiden Joko Widodo akan menghadiri acara penganugrahan Festival Film Indonesia (FFI) di Palembang pada 4—6 Desember 2014.

Gubernur Sumsel H Alex Noerdin usai meninjau persiapan Festival Film Indonesia (FFI) di Palembang Sport Convention Center, Kamis (4/12), mengatakan memang Presiden langsung akan menghadiri malam penganugrahan karya terbaik seniman film tersebut.

Hal ini karena FFI merupakan kegiatan seni dalam meningkatkan perfilman nasional, ujarnya.

Oleh karena itu FFI direncanakan dihadiri langsung Presiden sehingga kegiatan tersebut semakin bergengsi, tambah dia.

Yang jelas di Palembang pertama dihadiri Presiden dan juga pertama digabungkan antara film bioskop dan TV. Ia mengatakan FFI ini banyak mendapatkan keuntungan bagi Sumsel terutama kehadiran artis-artis akan meningkatkan perekonomian rakyat dan perhotelan Sementara Ketua Panitia FFI 2014 Kemala Atmojo mengatakan, FFI ini merupakan sejarah baru karena dihadiri Presiden.

Bahkan, lanjut dia, hari ini artis mulai berdatangan dan inilah kesempatan bagi masyarakat Sumsel membuktikan bahwa FFI lebih baik.

FFI 2014 ini dilakukan melalui akuntan publik ini sebagai sebagai bentuk keterbukaan.

Kunjungan Presiden ke Palembang selain menghadiri FFI juga akan meninjau persiapan ASEAN University Games di Jakabaring..(ant/bali post)

Taylor Swift Duduki PosisiTeratasTangga Album Amerika Serikat Los Angeles Penyanyi Taylor Swift berhasil naik kembali ke posisi teratas tangga album Amerika Serikat Billboard 200.

Album lagu milik Swift “1989” melompat dari posisi 2 ke nomor 1 minggu ini dengan total penjualan album sebanyak 339.000 unit, berdasarkan penjualan album fisik, lagu digital dan angka online streaming yang disusun oleh Nielsen SoundScan.

Penentuan urutan tangga album Billboard 200 mingguan, yang sebelumnya diukur hanya dengan penjualan album musik AS secara fisik dan digital, sekarang akan mencakup penghitungan lagulagu digital juga.

Cara penghitungannya adalah setiap penjualan 10 lagu digital dianggap sama dengan penjualan satu unit album, dan 1.500 online streaming dihitung sama dengan satu unit album.

Untuk album “1989” pada minggu ini, tercatat 281.000 kopi album penuh terjual, 580.000 lagu dibeli secara satuan, dan 36.000 online streaming.

Seperti dikutip dari Reuters, angka streaming lagu-lagu Swift yang semakin rendah disebabkan penyanyi itu menghapus seluruh katalog musiknya dari situs Spotify.

Grup acappella Pentatonix naik satu peringkat ke posisi nomor 2 dengan album “Thats Christmas to Me” terjual sebanyak 227.000 unit.

Penyanyi rap Eminem berada di urutan ketiga dengan album ShadyXV” yang terjual sebanyak 148.000 unit.

Juara tangga album minggu lalu, boy band asal Inggris One Direction turun ke posisi nomor 4 minggu ini dengan album “Four” yang hanya terjual sebanyak 125.000 unit.

Beberapa album baru lainnya yang masuk dalam daftar 10 teratas Billboard 200 pekan ini, antara lain penyanyi rap Rick Ross di posisi nomor 6 dengan album “Hood Billionaire”, dan penyanyi R&B Beyonce di urutan kedelapan dengan album “Beyonce: More Only EP”.

Pada grafik lagu digital, lagu Taylor Swift yang berjudul “Blank Space” memegang posisi teratas dengan penjualan 342.000 kopi.

Selanjutnya, aktris Jennifer Lawrence membuat kejutan berada pada nomor 2 dengan lagu ciptaan James Howard “Hanging Tree”, yang ia nyanyikan dalam “Hunger Games: Mockingjay - Part 1”. Lagu “Hanging Tree” terjual sebanyak 200.000 kopi digital. (ant/bali post)

Halaman 9

Trailer Film Garuda Superhero Diluncurkan Jakarta (Suara NTB) – Trailer resmi Film Garuda Superhero yang diproduksi Putaar Film-Sultan Sinergi Indonesia dan Garuda Sinergi Putaar Sinema garapan sutradara muda X.Jo resmi diluncurkan di Jakarta, Kamis.

“Garuda Superhero merupakan film Indonesia bertemakan sosok kepahlawanan modern dibuat menggunakan teknologi animasi Computer Generated Imagery (CGI) yang akan resmi tayang di bioskop Tanah Air pada 8 Januari 2015,” kata Produser Film Garuda Superhero Dhoni Al Maliki Ramadhan di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan Garuda Superhero merupakan film laga pertama yang diproduksi pada 2014 dimana sebelumnya lebih banyak memproduksi film bertema drama.

“Film ini betul-betul menghadirkan karya asli anak bangsa dan diharapkan bisa membanggakan Indonesia,” kata dia.

Eksekutif Produser Film Garuda Superhero Mulyadi mengatakan film ini bukan hanya hiburan dan seni tapi juga harus memberi ruang kepada anak-anak muda untuk berkreativitas berkiprah pada skala internasional.

Sutradara film X Jo mengatakan Garuda Superhero menceritakan teror yang dilakukan oleh kelompok penja-

hat bernama Durja King.

Mereka membajak sebuah senjata canggih yang sebelumnya digunakan untuk menghancurkan asteroid yang berpotensi menabrak bumi dan dialih fungsikan sebagai ancaman kehancuran dunia.

“Di saat genting muncul sosok Garuda yang memiliki kekuatan super dan berpihak pada kebenaran,” kata dia.

Film ini diperankan oleh sejumlah aktor dan artis antara lain Rizal Al Idrus, Slamet Rahardjo, Agus Kuncoro, Alexa Key, Robby Sugara, Rudy Salam, Kia Poetri, Inzalna Balqis, dan lainnya.

Sementara aktor senior Slamet Rahardjo yang memerankan Durja King dalam film tersebut merasa mendapat kehormatan karena ini merupakan film kedua dimana ia berperan sebagai tokoh antagonis.

Jika main film drama sudah bisa, kalau cerita tidak bagus tidak mau, tapi begitu bertemu X Jo dan disodorkan ceritanya ternyata sesuatu yang baru dan belum pernah dilakoni, kata dia.

“Dalam film Garuda Superhero kalau saya memukul orang bisa terpental sampai menghancurkan dinding bahkan juga bisa terbang dimana ini belum pernah saya lakukan,” katanya. (ant/bali post)

Korban Pelecehan Bill Cosby Bertambah

(Suara NTB/ist)

GENDANG BELEQ - Massa aksi yang mendatangi Kantor BPPD NTB disambut menggunakan gendang beleq.

Demonstran di Kantor BPPD NTB Disambut Gendang Beleq Mataram (Suara NTB) Ada peristiwa unik yang terjadi di Kantor Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Kamis (4/12) pagi. BPPD yang sejak awal mengetahui akan kedatangan para pendemo telah lebih awal menyiapkan penampilan personel alat musik gendang beleq untuk menyambut kedatangan para pendemo. Selain itu, BPPD juga telah menggelar karpet merah serta menabur bunga kamboja bak menyambut kedatangan mempelai pengantin atau pejabat tinggi negara.

Belasan pendemo yang mendatangi Kantor BPPD NTB pagi itu tidak dihalang – halangi untuk masuk. Justru sebaliknya, mereka dipersilakan memasuki area kantor dan menyampaikan misi tuntutannya. Bahkan mereka sempat diminta untuk memasuki ruangan kantor BPPD yang ada di Jalan Langko Kota Mataram.

“Kita sengaja mempersiapkan karpet merah ini untuk para demonstran, bahkan kami juga meminta mereka untuk masuk dan mambicara-

kan apa yang menjadi tuntutannya di dalam kantor, tapi mereka tidak mau, sesampainya di halaman kantor ini mereka berhenti, tidak lama terus mereka membubarkan diri,” ujar Taufan Rahmadi Ketua BPPD NTB yang ditemui usai didatangi demostran.

Tidak hanya itu, beberapa staf di BPPD juga menyatakan seandainya mereka mengetahui perihal kedatangan para demostran sejak jauh – jauhari, mereka akan mempersiapkan hidangan berupa makanan untuk menjamu mereka. “Ini baru kemarin kita tahu bahwa akan ada massa yang mau demo, coba dari hari – hari sebelumnya pasti kita siapkan makanan untuk menjamu mereka,” ujar salah satu staf tersebut.

Tidak diketahui secara pasti, apa tuntutan massa aksi yang mendatangi kantor BPPD tersebut, demo yang berdurasi sangat singkat itu berlangsung begitu saja dan hanya menyisakan serakan bunga – bunga kamboja di halaman kantor BPPD NTB tersebut. (met)

Los Angeles Tiga lagi perempuan datang bersama dan merinci tuduhan bahwa komedian Bill Cosby melecehkan mereka secara seksual puluhan tahun lalu pada Rabu (3/12), sehari setelah Cosby digugat oleh seorang perempuan yang mengaku dilecehkan semasa remaja pada tahun 1974.

Lebih dari selusin perempuan telah menuduh komedian itu melakukan pelecehan seksual sampai rentang tahun 1960an dan tuduhan-tuduhan itu telah membawa pergi proyek televisi Cosby dan menyebabkan pembatalan sejumlah pertunjukan komedinya.

Salah satu pelapor yang mengatakan bahwa dia berusia 17 tahun ketika bertemu dengan Cosby, setiap kali terisak ketika membacakan pernyataan dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh pengacara selebriti Gloria Allred, yang dikenal dengan sikap agresifnya pada isu-isu perempuan.

“Selama bertahun-tahun, saya tidak memberitahu siapapun tentang apa yang telah dia lakukan kepada saya karena saya takut,” kata pelapor bernama Beth Ferrier, yang mengklaim punya hubungan dengan Cosby pada pertengahan tahun 1980an.

“Saya merasa terancam oleh dia, dan saya tidak berpikir orang akan mempercayai saya,” katanya seperti dilansir kantor berita Reuters.

Ferrier mengatakan dia adalah satu dari beberapa “Jane Does” dalam tuntutan sipil dengan tuduhan yang sama terhadap Cosby tahun 2005.

Allred mengusulkan komedian Afrika-Amerika itu mengesampingkan ketetapan pembatasan yang melindungi dia dari tuduhan berusia satu de-

(ant/bali post)

Bill Cosby kade atau menyediakan dana 100 juta dolar AS untuk membayar kerugian pada pelapor.

Pengacara Cosby menyebut tuduhan terhadap kliennya sebagai fitnah dan meragukan dan tidak segera bisa dihubungi untuk dimintai komentar tentang tuntutan tersebut.

Cosby belum pernah dituntut atas kejahatan apapun.

Seorang perempuan yang hanya menyebut namanya Chelan mengatakan ketika berusia 17 tahun pada 1986, Cosby memberi dia obat dan alkohol dan mulai mencumbunya sebelum dia tak sadarkan diri.

Perempuan yang lain, Helen Hayes, menuduh Cosby meraba payudaranya di sebuah restoran tahun 1973.

Gugatan hukum yang diajukan Judy Huth, perempuan California yang menuduh Cosby melecehkan dia ketika berusia 15 tahun di Playboy Mansion di Los Angeles tahun 1974.

Gugatan Huth merupakan tantangan hukum pertama bintang “The Cosby Show” itu ketika gelombang laporan bermula bulan lalu. (ant/bali post)

SUARA NTB Jumat, 5 Desember 2014

PENDIDIKAN

Halaman 10

Pelaksanaan Semester Ganjil

Jadi Kebanggaan Bangsa PROF. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met, resmi menjadi Rektor Universitas Indonesia (UI) periode 2014-2019 setelah dilantik berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 020/SK/ MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor UI. “UI sebagai institusi pendidikan memiliki reputasi dan budaya prestasi yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia,” kata Anis usai dilantik menjadi Rektor UI di Balai Sidang UI Depok, Kamis. Acara pelantikan Rektor UI dilaksanakan bersamaan serah terima jabatan dari Pejabat Rektor UI Prof. Dr. Bambang Wibawarta, S.S., M.A. Ia mengatakan tantangan global dan lonjakan penduduk dunia termasuk Indonesia berdampak pada permasalahan yang kompleks terhadap keberlanjutan kehidupan manusia di muka bumi, maka ke depannya UI harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut baik permasalahan di tingkat nasional maupun di tingkat global. “Jabatan rektor merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak ringan,” katanya.

Menurut dia dengan visi mewujudkan UI sebagai universitas yang otonom sebagai penghasil ilmu pengetahuan untuk solusi masalah nasional dan global dan berharap dapat menyumbangkan yang terbaik bagi UI. ”Saya mengajak seluruh civitas akademika untuk bersama-sama membangun UI, karena UI adalah milik kita bersama,” katanya.

Prof. Anis lahir di Jakarta, 26 Juni 1957. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Jurusan Metalurgi FTUI pada tahun 1977. Tahun 1986, ia melanjutkan studinya ke University of Sheffield di UK, mengambil Master Metalurgi. Ia lulus pada 1988 dengan predikat distinction dan langsung melanjutkan ke jenjang doktoral di universitas yang sama.

Ia merupakan alumni pertama Jurusan Metalurgi FTUI yang menjadi doktor.

Prof. Anis telah lama berkarier di UI di antaranya sebagai Senat Akademik UI (2000—2003), (2003—Juli 2006), (2003— 2007); Direktur Pendidikan UI (2003— 2007) serta Wakil Rektor UI bidang akademik dan kemahasiswaan (2007—2012). Pada Mei 2013 hingga September 2014 Prof. Anis mendapatkan amanah sebagai Pejabat Rektor UI. (ant/bali post) Muhammad Anis

(ant/bali post)

Berantas Pengangguran

LLK Selong Kembangkan Keterampilan Remaja Selong (Suara NTB) Pengangguran di Lombok Timur (Lotim) setiap tahun terus meningkat, khususnya dari kalangan remaja. Meningkatnya pengangguran ini membuat Loka Latihan Kerja (LLK) Selong berupa meminimalisir dengan memberikan pelatihan pada lulusan sekolah atau usia produktif.

Instruktur Menjahit pada LLK Selong, Naning Yuningsih menjelaskan, tujuan dari dilakukannya kegiatan pelatihan ini, karena LLK melihat banyaknya pengangguran di Lotim yang didominasi oleh usia-usia produktif. Oleh sebab itu, dengan dilakukannya pelatihan-pelatihan itu diharapkan bisa meminimalisir pengangguran yang ada di Kabupaten Lotim.

Ia menambahkan, sebelumnya, beberapa desa yang menjadi lokasi dalam melaksanakan keterampilan menjahit maupun keterampilan-keterampilannya yang sudah diprogramkan LLK Selong merupakan permintaan dari pihak desa yang bersangkutan. Karena, tanpa dilayangkannya surat permintaan bimbingan ke LLK, maka pihak LLK juga tidak mengetahui kebutuhan masyarakat di setiap desa.

“Memang ini merupakan program LLK. Akan tetapi, pihak desa yang terlebih dahulu bersurat kepada kita untuk dilakukannya pelatihan di desanya,” jelasnya pada Suara NTB, Kamis (4/12).

Sementara itu, pelatihan yang dilakukan selama 15 hari di masing-masing desa. Di Desa Sikur, ujarnya, pelatihan menjahit sudah dilakukan selama sembilan hari yang diikuti 16 peserta tanpa mengeluarkan biaya apapun. Bahkan, akunya, setelah mengikuti pelatihan menjahit itu, semua peserta pelatihan rencananya akan diberikan mesin jahit baru yang diberikan langsung oleh Disosnakertrans yang bekerjasama dengan LLK Selong. Ia menambahkan, tujuan diberikannya mesin jahit baru itu diakuinya supaya pelatihan yang tidak sia-sia. Melainkan, pelatihan yang pernah dilakukan itu tetap terasah kepada peserta yang sudah mengikuti pelatihan dan bisa dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Nanti semua peserta akan diberikan masin jahit baru beserta obrasnya untuk membuka usaha di rumah sesuai dengan keterampilan yang sudah ia dapatkan melalui pelatihan yang sudah kita berikan selama ini,”akunya.

Sementara itu, Kepala Desa Sikur, H.Muhammad Nasib RH mengatakan, pelatihan menjahit itu merupakan bukti nyata atas kepedulian pemerintah desa terhadap masyarakat setempat dalam upaya mengatasai pengangguran dan pernikahan dini khususnya kaum hawa. Karena, beberapa tahun terakhir banyak sekali ditemukan masyarakat yang putus sekolah mengambil jalan pintas dengan kawin muda yang disebabkan tidak adanya pekerjaan yang harus dikerjakan.

Ia menambahkan, pada tahun 2015 mendatang, pihaknya berencana bersurat kembali ke LLK Selong untuk dilakukannya pelatihan lagi di Desa Sikur. Akan tetapi, yang menjadi prioritas usulan selanjutnya adalah keterampilan untuk laki-laki. “Kita akan coba usulkan lagi nanti yang dikhususkan kepada pemuda supaya perhatian pemerintah desa seimbang,”tutupnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

PELATIHAN - Peserta menjahit yang merupakan usia produktif mengikuti pelatihan menjahit di Kantor Desa Sikur, Kamis (4/12).

Sekolah Keluhkan Keterlambatan Soal Selong (Suara NTB) Beberapa hari dilaksanakannya ujian semester ganjil mulai dari SD sampai SMA. Sejumlah sekolah di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih mengeluhkan keterlambatan soal semester ganjil itu. Pasalnya, keterlambatan itu dikarenakan pihak percetakan yang terlambat mengantarkan soal ke kantor UPTD setempat yang menjadi lokasi pendropan soal yang selanjutnya akan diambil langsung oleh masing-masing sekolah.

Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Sikur, Lalu Sukarwan,M.Pd, mengaku, pelaksanaan ujian semester ganjil di Lotim sudah berjalan sejak hari Senin. Namun, keterlambatan pendistribusian lembar soal dan LJK yang digunakan masih dirasakan oleh sekolah-sekolah yang ada di Lotim khususnya di Sikur. Ironisnya, berdasarkan hasil pantauan Suara NTB, ditemukan masih mengalami keterlambatan. Bahkan, sampai jam 9 pagi soal yang menjadi penentu dalam pelaksanaan ujian semester ganjil masih terlihat berjejer di kantor UPTD Sikur.

“Berdasarkan hasil kesep-

akatan Forum K3S Sikur bahwa soal itu dititipkan oleh percetakan ke UPTD dan nantinya pihak sekolah yang akan datang mengambilnya sendiri ke sana,” jelasnya.

Terkait dengan masih adanya soal semester yang berjejer di kantor UPTD itu, Sukarwan mengaku, kemungkinan sekolah yang soal masih berada di sana meminjam dan menggandakan soal sekolah lainnya yang sudah datang mengambil ke UPTD. “Seharusnya pendistribusian soal harus dilakukan semuanya harus dilakukan pada hari Sabtu, sehingga tidak terjadi keterlambatan maupun keluhan,” kritiknya.

Diharapkannya, terkait dengan segala bentuk persoalan yang ditemukan di lapangan, ketua K3S itu mengharapkan supaya para guru menyikapinya dengan benar dan estapet.

Selain itu, salah satu guru di Masbagik , Suryadi mengatakan, pelaksanaan ujian semester tahun ini sangat amburadul. Pasalnya, tidak hanya keterlambatan soal saja yang menjadi persoalan, melainkan, kualitas dari segi kertas juga kurang memadai.

“Sudah kualitas kertas tidak bagus, dibolak balik lagi penulisan soalnya. Sehingga, banyak siswa kita kesulitan membacanya,”kritiknya. (yon)

(Suara NTB/yon)

BELUM DIBAGIKAN - Lembar soal dan LJK masih berada di UPTD Sikur hingga pukul 9.00 pagi, Kamis (4/12).

Padahal, semestinya lembar soal dan LJK sudah dibagikan pada siswa jam 7 pagi.

Tinggi, Minat Siswa Ikut Lomba Mewarnai Mataram (Suara NTB) Minat siswa-siswi PAUD dan SD di Kota Mataram terhadap seni menggambar dan mewarnai cukup tinggi.

Itu setidaknya dapat terlihat dari jumlah pendaftar lomba mewarnai jenjang PAUD dan SD yang akan diadakan oleh Nusantara Surya Budaya pada 6 – 7 Desember mendatang. Pascamembuka pendaftaran sekitar dua pekan lalu, jumlah pendaftar mencapai 536 orang. Meski telah ditutup, antusiasme masyarakat mengikuti lomba masih sangat tinggi.

“Jumlah pendaftar sangat banyak tidak kita duga-duga. Bahkan banyak sekolah yang telepon mau daftar lagi tapi kami dari panitia kewalahan, kalau diakomodir semua bisa mencapai 700 peserta,” ujar Ketua Panitia Lomba Mewarnai Sunardy Kasim, S.Pd, M.Sn, ditemui Suara NTB di Taman Budaya.

Sunardy mengaku lomba mewarnai jenjang PAUD dan SD ini merupakan rangkaian dari Gebyar Lokalitas Global Art yang akan berlangsung tanggal 6-7 Desember. Tujuannya yaitu agar para siswa sejak dini dapat mengenal berbagai keragaman budaya dan kesenian yang dimiliki oleh NTB. Terlebih tema lomba berkaitan dengan budaya dan seni. Karena dalam gebyar tersebut, nantinya berbagai jenis kebudayaan dan kesenian dari Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, KLU dan Mataram akan ditampilkan.

Jenis pementasan yang ditampilkan, seperti teater, pentas seni musik kreasi, pentas wayang, gendang beleq, tawak-awak, tari gandrung. serta workshop pembuatan wayang, pembuatan gerabah, pembuatan kain tenun khas Lombok, pameran berbagai kerajinan tangan khas Lombok, pameran seni rupa. “Kita sangat berharap dengan adanya kegiatan yang melibatkan ratusan siswa PAUD dan SD ini dapat merangsang mereka untuk mencintai kebudayaan dan kesenian daerah. Jadi selain mewarnai, mereka juga dapat ikut melihat pen-

(Suara NTB/dys)

MENGGAMBAR - Menggambar dan mewarnai merupakan salah satu kegiatan siswa salah satu PAUD di Kota Mataram yang akan dilombakan oleh Surya Nusantara Budaya serangkaian Gebyar Lokalitas Global Art. tas budaya dan seni yang disajikan.

Mudahan nanti mereka dapat menjadi generasi penerus yang mencintai budaya dan seni daerah,” terangnya.

Sementara agar penilaian terhadap para peserta lomba benar-benar objektif, Sunardy mengaku men-

datangkan dewan juri yang benar-benar independen. Kriterianya yakni tidak merupakan guru di sekolah atau tidak memiliki sanggar. Sehingga dengan demikian, dirinya menjamin pelaksanaan dan penilaian lomba berlangsung objektif.

“Kita ingin jawab kekhawatiran guru-guru sekolah yang mempertanyakan juri agar objektif. Makanya kita ambil yang benar-benar independen,” pungkasnya. Kegiatan Gebyar Lokalitas Global Art sendiri rencananya dibuka Sabtu sore (6/12). (dys)

Terkendala TOEFL

Jumlah Yudisium Mahasiswa MM Unram Berkurang Mataram (Suara NTB) Sebanyak 19 mahasiswa program pascasarjana Magister Manajmen (MM) Universitas Mataram (Unram) mengikuti yudisium periode I tahun akademik 2014-2015. Jumlah tersebut berkurang dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 25 orang mahasiswa.

Kepada Suara NTB, Kamis (4/12) Sekretaris I Program Magister Manajemen (MM) Dr. Lalu Suparman mengaku jika berkurangnya jumlah mahasiswa yang diyudisium dikarenakan persoalan skor TOEFL yang tidak mencukupi sesuai dengan syarat yang ditetapkan pihak Unram. Hal

itu sesuai dengan kebijakan di beberapa fakultas yang memberlakukan TOEFL sebagai syarat akademik baik sebelum ujian skripsi ataupun sebagai syarat wisuda.

Seperti Fakultas Teknik Unram yang menjadikan TOEFL sebagai syarat mengikuti ujian comprehension dengan skor TOEFL mencapai 380, sementara Fakultas Kedokteran Unram menjadikan TOEFL sebagai syarat wisuda mencapai skor 400, sedang jurusan Bahasa Inggris FKIP Unram sebagai syarat ujian skripsi mencapai skor 500.

Adapun program magister dan doktoral sesuai dengan aturan

Dikti masing-masing dengan skor 450 dan 500. Untuk itu, Suparman mengaku tidak ada kompromi bagi mahasiswa yang belum mencukupi syarat skor TOEFL sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Sebenarnya tidak terhambat, tapi belum memenuhi syarat saja. Ada 9 mahasiswa program magister manajemen yang tidak bisa ikut yudisium, karena skor TOEFL belum memenuhi, ya kita tidak bisa tolong,” ujarnya.

Selain syarat pemberlakuan skor TOEFL, Suparman juga mengaku syarat lain agar mahasiswa bisa mengikuti yudisium harus menyertakan karya

ilmiah yang dibuktikan melalui jurnal. Kedua syarat tersebut tidak bisa di tawar-tawar mengingat persaingan perguruan tinggi ke depan akan semakin kompetitif, sehingga diharapkan kedua syarat ini dapat semakin menghasilkan kualitas lulusan yang andal.

“Tesisnya bisa disarikan sebagai jurnal, apalagi kita sudah punya jurnal dan bisa ditampung di sini. Tapi sebelum itu, tentu ada proses review panjang sebelum sampai ke pihak editor. Saat ini MM punya jurnal yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk memasukkan karya tulis ilmiahnya, di antaranya yaitu

Jurnal Riset Manajemen (JRM) terakreditasi B dan Jurnal MM Online yang sedang dalam tahap pengurusan akreditasi. Ke duanya bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa,” terangnya.

Ke depan, Suparman mengaku syarat TOEFL tidak lagi digunakan sebagai syarat mutlak agar bisa yudisium akan tetapi sebagai syarat untuk mengikuti ujian tesis.

“Periode nanti skor TOEFL jadi syarat untuk ujian tesis, dan bagi mahasiswa yang belum memenuhi skor memang butuh proses. Tapi kita akan fasilitasi dilatih dan dikursuskan,” janjinya. (dys)

Pendidik Pertama

Pendidikan Orang Tua Sering Terlewatkan Keluarga merupakan salah satu trisentra pendidikan yang pertama dan utama. Kinerja akademik anak di sekolah dipengaruhi oleh faktorfaktor di luar sekolah, terutama rumah. Fakta yang terjadi sekarang ini di lapangan yang sering ditemui justru rumah bukan lagi media pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak.

BANYAK orang tua yang tidak tahu bagaimana menjadi pendidik yang baik bagi anaknya. Terlebih tuntutan kebutuhan ekonomi yang semakin membengkak meng-

haruskan orangtua berada di luar rumah untuk mencari rezeki. Dan anak-anak mereka lebih dipercayakan kepada sekolah untuk mendidiknya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, dalam mendidik anak-anak peran orangtua sangat vital. Orangtua secara aktif harus terlibat dalam proses pendidikan di sekolah agar pembelajaran yang diterima anak bisa selaras dan tidak saling menegasikan.

“Sebagai pendidik pertama, orang tua seharusnya memiliki bekal Anies Baswedan yang cukup. Tapi

yang justru terjadi, pendidikan orang tua sering terlewatkan,” ungkapnya, sebagaimana dikutip dari laman www.kemdikbud.go.id, Kamis (4/12).

Mengamati kondisi masyarakat hari ini, Mendikbud menganggap perlu menyebarkan program-program yang mendukung orangtua dalam mendapatkan panduan dan bimbingan dalam mengawal proses pendidikan dan tumbuh kembang anaknya. Program tersebut tidak hanya dari pemerintah pusat saja, tapi perlu dukungan pemerintah daerah.

Pada bagian lain, Mendikbud menegaskan, revolusi mental (Suara NTB/ist)

dalam pendidikan harus melibatkan berbagai pihak. Orang tua menjadi salah satu bagian terpenting dalam menyiapkan revolusi mental tersebut, karena yang menyiapkan anak untuk masuk ke dalam lingkungan pendidikan adalah orang tua.

Dalam kesempatan yang sama Mendikbud mengatakan bahwa untuk mengembangkan pendidikan harus memiliki tujuan yang besar, impian yang tinggi, karena bila tidak kita akan cepat puas terhadap hal kecil yang sudah diraih saat ini. “Yang saya takutkan bukan tidak berhasil meraih mimpi, yang saya takutkan adalah berhasil meraih mimpi, namun mimpi tersebut terlalu rendah,” ujar Mendikbud. (ham)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 5 Desember 2014

Chelsea Nyaman Tanpa Costa London Dua striker cadangan Chelsea, Didier Drogba dan Loic Remy melengkapi pesta gol The Blues ketika mereka membekuk Tottenham 3-0 dan semakin kokoh di puncak klasemen dalam lanjutan Liga Inggris di Stamford Bridge.

Barca Lumat Huesca Huesca Rafinha melengkapi empat gol yang dicetak pemain Barcelona ketika menggilas Huesca 4-0 dalam Copa del Rey di Estadio El Alcoraz, Huesca.

Gol Barca dicetak oleh Rakitic pada menit 12, Iniesta menit 15, Pedro menit 38, dan Rafinha menutupnya pada menit 71. Huesca menciptakan peluang ketika menekan dari sayap kanan lewat Guillem, tetapi tendangan bisa dihalau kiper Barca.

Pada menit ke-12 Rakitic membuat Barca memimpin ketika melesakkan tendangan bebas dari jarak 25 yard dan mengalahkan mantan rekan setimnya di Sevilla Jimenez. Barca kembali menyerang dengan Adriano bergerak dari sayap, tetapi tendanganya tidak menimbulkan masalah.

Tiga menit kemudian Barca mendapat gol keduanya lewat Iniesta. Berawal dari tendangan pemain Huesca yang tak membahayakan dan membuat tim tamu menyerang balik.

Rakitic mengumpani Iniesta di dekat kotak penalti, kemudian mengubahnya menjadi gol.

Ter Stegen kembali membuat penyelamatan ketika Huesca bergerak melaui Camacho di kiri dan melepaskan umpan silang ke Guillem, tetapi tendangannya bisa dihentikan kiper Barca. Pada menit ke-38 Pedro menambah pundi-pundi gol Barca ketika menerima umpan dari Iniesta. Rafinha mencetak gol keempat Barca pada menit ke-71.

Sementara itu, Atletico Madrid menundukkan L’Hospitalet 3-0 dalam lanjutan Copa del Rey di Estadio Municipal Feixa Llarga, L’Hospitalet de Llobregat. Atletico mengetes kiper L’Hospitalet melalui Rodriguez yang mendapat ruang di kiri kemudian menemukan Cerci dengan umpan silang ke tengah.

Pemain Italia itu kemudian melepaskan tendangan voli, tetapi bisa diselamatkan Oliver.

Menit 19 Jimenez berada di bawah tekanan di dalam kotak dari beberapa pemain L’Hospitalet ketika dia ingin melesakkan tendangan yang kemudian jatuh. Tetapi wasit tidak menunjuk titik putih. Menit 31 Bueno mengklaim penalti.

Awalnya Bueno dijepit oleh Mario ketika menuju ke kotak penalti, kemudian terjatuh, tetapi wasit tidak memberikannya.Delapan menit kemudian, Cerci yang menerima bola dari tendangan pojok hampir memecah kebuntuan Atleti, tetapi melebar. L’Hospitalet berjuang di Segunda B ketika mereka duduk di peringkat 13 dalam Grup 3 dengan hanya empat kali menang dari 15 pertandingan liga musim ini. Hasil itu hanya memisahkan klub Catalan empat poin dari dasar klasemen.

Gol baru tercipta menit 65 dari Antonie Griezmann untuk Atletico. Berawal dari umpan silang Gamez, kemudian Griezmann berlomba dengan Agustin untuk menanduk bola yang dimenangkan oleh Griezmann. Kemudian bola tak bisa dihentikan Oliver. Kemudian menit 80 Atleti mendapat penalti dari wasit. Berawal dari Cerci yang dijatuhkan Agustin di kotak penalti, wasit kemudian langsung menunjuk titik putih.

Kesempatan itu dibuat Atletico untuk semakin menjauh dari L’Hospitalet ketika tendangan Gabi tak bisa dihentikan Oliver. Menjelang akhir laga Atletico di atas angin dengan mencetak gol ketiga lewat Rodriguez. Berawal ketika pemain Uruguay itu melepaskan tendangan dari 25 yard dan tak bisa ditangkap Oliver. (ant/bali post)

Pesepakbola Argentina Dipukuli Sampai Mati Buenos Aires Seorang kapten tim sepak bola dipukuli sampai meninggal dunia oleh pemain dan pendukung tim lawan, menyusul pertandingan liga sepak bola strata ketiga Argentina yang berlangsung sengit, kata polisi pada Rabu (Kamis WIB).

Pertandingan yang berlangsung Sabtu antara Tiro Federal dan Chacharita, keduanya dari Aimogasta, di barat laut Argentina, dihentikan selama sepuluh menit sebelum waktu normal karena perkelahian di dalam lapangan antara para pemain, lapor AFP. Setelah pertandingan usai, Franco Nieto (33), kapten Tiro Federal, diserang sejumlah orang “termasuk pemain dari tim lawan, asisten pelatih, dan perusuh sepak bola,” kata ketua polisi wilayah Fabian Bordon kepada televisi TN. “Orang-orang datang untuk mengejeknya. Mereka menendangi dan memukulinya. Ia berusaha membela diri, namun ia mendapat hantaman di kepala. Ia dioperasi pada Selasa, dan meninggal dunia hari ini,” kata Pablo Nieto, keponakan korban, kepada stasiun televisi itu.

Kekerasan di luar lapangan terkait sepak bola telah menghasilkan 15 kematian sejak awal tahun, penambahan sebesar tiga kali lipat dari periode yang sama pada 2013, menurut organisasi non pemerintah Salvemos al Futbol. (ant/bali post)

lah berhasil mengambil bola dari tengah, tetapi umpan Eriksen tak bisa dijangkau Kane. Kane kembali mendapat kesempatan ketika dia memenangkan bola dari Cahill dan berlari menuju kiri sebelum melesakkan tendangan yang melebar.

Menit 18 giliran Chelsea menyerang lewat Drogba yang melewati dua pemain bertahan Tottenham sebelum memberi umpan Fabregas di tepi kotak penalti

SELEBRASI – Selebrasi khas Didier Drogba gol ke gawang Tottenham. Ia berhasil melapisi absennya Diego Costa yang terkena larangan bermain.

Ancelotti Sanjung James Madrid Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menyebut James Rodriguez sebagai pemain yang berkualitas dan berkarakter rendah hati.

Pemain berpaspor Kolombia itu mampu menunjukkan penampilan produkt i f deng a n mencetak gol.

Jam e s bukan pemain “ y a n g suka umbar janji”, melainkan mampu mewujudkan kerja keras dengan mencetak gol. Ia menyumbangkan gol ketika Real Madrid menang 50 melawan Cornela dalam laga kedua Piala Raja yang digelar di Santiago Bernabeu, pada Selasa waktu setempat.

Kemenangan pasukan asuhan pelatih Ancelotti ini membawa tim lolos ke babak 16 besar dengan agregat 9-1. Sebelumnya skuad “Los Blancos” menang 4-1 dalam laga leg pertama yang digelar di Cornella-El Prat pada 29 Oktober lalu.

“Saya suka sekali dengan corak pribadi James. Ia pemain yang sangat rendah hati meski kualitas permainannya sungguh luar biasa,” kata Ancelotti sebagaimana dikutip dari situs Marca.com. Ketika mengomentari kemenangan itu, ia menjawab, “Kami menang dan mampu menunjukkan permainan yang berkualitas dalam pertandingan itu.” (ant/bali post)

Tottenham. Tetapi tendangan Fabregas bisa dihentikan Lloris.

Satu menit kemudi-

(Suara NTB/ist)

James Rodriguez

an ke Drogba dan diubah menjadi gol.

Menjelang turun minum Tottenham mendapat kesempatan ketika Lamela namun tendangannya bisa diselamatkan Courtois. Menit 52 Eriksen memotong ke dalam lewat sayap kiri dan mengalahkan Droga yang setelah itu melepaskan tendangan dari jarak 25 yard. Tetapi tendangannya melebar.

Menit 67 Drogba ditarik keluar dan digantikan Remy.

Tak butuh waktu lama bagi Remy menjauhkan Chelsea dari kejaran Tottenham ketika Remy tak menyiakan umpan Azpilicueta menjadi gol.

Sementara itu, Sergio Aguero mencetak dua gol dan membuat Manchester City terus membuntuti Chelsea sebagai urutan dua klasemen ketika mengalahkan Sunderland 4-1 di Stadium of Light dalam lanjutan Liga Inggris.

Gol telat Alexis Sanchez membuat Arsenal mengantongi tiga poin setelah mengalahkan Southampton 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris di Emirates Stadium. (ant/bali post)

Futsal Lotim dan Monster Tersingkir Lebih Awal Mataram (Suara NTB) Di hari kedua Turnament Futsal Nasional Gubernur NTB Cup yang berlangsung di sport hall GOR 17 Desember Turide M a t aram, Kamis (4/12) kemar-

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

AKSELERASI PEDRO - Penyerang Barcelona, Pedro berakselerasi mengejar umpan terukur Andres Iniesta.

Barcelona melumat tuan rumah Huesca dalam Copa del Rey di Estadio El Alcoraz, Huesca.

Setelah peluit ditiup Chelsea langsung menekan dari kiri melalui Hazard, tetapi lini pertahanan Tottenham, bisa mencegahnya. Menit sembilan tendangan Kane mengenai mistar gawang. Berawal dari Lennon yang melepaskan umpan silang ke area kotak penalti Chelsea yang disambut sundulan Kane. Tetapi sundulannya menyentuh mistar gawang.

Kemudian Tottenham mencoba serangan balik sete-

an Eden Hazard membuat Chelsea unggul. Berawal dari umpan silang jauh Ivanovic yang kemudian diterima Hazard. Pem a i n Belgia itu kemudian memberi bola ke Drogba yang diserahkan kembali ke Hazard di kotak penalti.

Setelah itu Hazard melepaskan tendangan mengincar pojok bawah gawang dan berhasil mengalahkan Lloris.

Menit 22 Didier Drogba menggandakan keunggulan Chelsea memanfaatkan kesalahan Lloris. Kiper Tottenham itu salah umpan dengan memberikan bola ke Hazard, yang dengan tenang mengumpani Oscar di luar kotak penalti. Kemudian pemain Brasil itu memberi ump-

in telah memastikan dua tim tersingkir lebih awal. Adalah tim Moster dan Futsal Lotim yang tersingkir lebih awal setelah menelan kekalahan di hari pertama dan kedua.

Kekalahan pertama tim Futsal Lotim terjadi di hari pertama. Mereka kalah tipis 3-4 dari IKIZ Bima, selanjutnya di pertandingan hari kedua remuk 0-9 ditangan anakanak tim Vamos Lombok A, selanjutnya tim Monster juga ikut angkat koper lebih awal setelah menelan kekalahan 24 atas BPN di hari kedua laga penyisihan Grup C . Sebelumnya, tim Monster dikalahkan oleh tim Pingdus Surabaya 27 di hari pertama.

“Hari ini ada dua tim yang tersingkir, yakni Anker Lombok dan Futsal Lotim. Mereka mengalami kekalahan berturut-turut selama dua kali pertandingan penyisihan,” ucap Pengawas Pertandingan, I Wayan Gunarsana, saat ditemui Suara NTB di sela-sela pertandingan penyisihan Tournament Futsal Nasional Gubernur NTB Cup, Kamis (4/12) kemarin.

Lanjutnya, selain terdapat dua tim yang tersingkir di babak pertama, juga terdapat dua tim yang dipas-

tikan lolos ke putaran 8 besar, yakni Pingdus dan Libido Bandung. Kedua tim berhasil meraih poin 6 setelah memenangkan pertandingan di dua laga yang diikuti. Di laga pertama tim Pingdus Surabaya unggul 7-2 atas tim Monster, selanjutnya di pertandingan kemarin mereka berhasil melibas Sinar Orens Papua 3-1, sementara itu tim Libido Bandung berhasil menundukan IKIZ Bima dengan skor telak 8-1, serta mengalahkan tim Vamos Lombok A 3-0.

Dengan dua kali kemenagan itu, tim Libido Bandung berhasil memimpin klasemen sementara Grup C dengan meraih poin 6, disusul Vamos A Lombok di peringkat dua serta IKIZ Bima dan Futsal Lotim di peringkat ketiga dan keempat. Selanjutnya posisi klasemen pertama sementara Grup B diraih oleh Pingdus Surabaya dengan 6 poin, disusul Sinar Orens Papua 3 poin, BPN 3 Poin dan Monster 0. Kemudian dipertandingan Grup A kemarin, tim Vamos B ditahan imbang 2-2 oleh tim BJL 2000 semarang.

Demikian halnya Pinky Boys ditahan Imbang 1-1 oleh Ulet Jaya Bima. (fan)

Kontingen Voli Pasir Berangkat Hari Ini Mataram (Suara NTB) Keberangkatan kontingen NTB yang mengikuti PON remaja di Surabaya sebelumnya telah dijadwalkan tanggal 7 Desember. Namun demikian khusus atlet cabor bola voli pasir dipastikan akan berangkat lebih awal. Pasalnya, mereka akan menjalani pertandingan lebih awal.

Demikian disampaikan Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (4/ 12) kemarin. “Atlet bola voli pasir akan berangkat lebih awal, karena meraka akan mengikuti pertandingan tang-

gal 6 Desember,” ucapnya.

Dikatakan Andy, keberangkatan atlet bola voli yang terdiri dari dua atlet dan dua official akan berangkat, Jumat (5/12) hari ini. Pasalnya atlet bola voli akan mengukiti pertandingan lebih awal, sementara untuk rombongan besarnya akan berangkat tanggal 7 Desember yang diikuti Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, Manajer Kontingen, Arianto dan kontingen lainnya.

Sementara itu Pelatih Bola Voli NTB, Hendri yang dihubungi di tempat terpisah membenarkan bila dia bersa-

ma dua atletnya akan berangkat lebih awal.”Kita akan berangkat besok, karena kita akan mengikuti technical meeting tanggal 6 Desember, sehingga harus berangkat lebih awal,” ucapnya.

Untuk diketahui, cabang olahraga bola voli pasir NTB merupakan cabor unggulan NTB. Pihak KONI NTB mematok target medali dari cabor bola voli pasir, sebab pada PON Riau 2012 lalu atlet bola voli berhasil mempersembahkan medali emas dari tim putri. Namun di PON remaja di Surabaya nanti NTB akan diwakili tim remaja putra. (fan)

KONI NTB Segera Rombak Pengurus Mataram (Suara NTB) Setelah resmi terpilih sebagai Ketua Umum KONI periode 2014-2017, H. Andy Hadianto SH. MH mengatakan segera melakukan perombakan pengurus. Pengurus yang kinerjanya tidak lagi efektif akan diganti.

Hal ini dikatakan Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto ketika dihubungi Suara NTB di Mataram, Rabu (4/12) lalu. “Kita akan lebih optimalkan lagi kinerja pengurus. Melihat ada pengurus-pengurus yang tidak aktif kita akan evaluasi kembali. Pengurus yang tidak efektif kita ganti,” ucapnya.

Dikatakannya, rencana perombakan pengurus

KONI NTB ini akan dilakukan setelah kepulangan kontingen NTB mengikuti PON remaja di Surabaya, 7-15 Desember 2014. Saat ini, pengurus KONI NTB memang tengah sedang sibuk mempersiapkan keberangkatan atlet yang mengikuti PON Remaja.

Lanjutnya, rencana perombakan pengurus KONI NTB ini bukan karena tekanan dari kalangan tertentu, namun berdasarkan kebutuhan. Sebab, saat ini jabatan lama Andy, yaitu Wakil Ketua I KONI NTB (Bidang Pembinaan Presatsi) lowong.

Itu artinya jabatan Wakil Ketua Umum KONI NTB harus segera di isi. Sebab jabatan tersebut merupakan jabatan penting dalam kepengurusan KONI NTB,

karena menyangkut pembinaan atlet berprestasi.

“Kita ingin pengurus KONI NTB harus evektif bekerja, karena kita akan dihadapakan dengan PraPON. Mungkin ada reshuffle (perombakan), mungkin ada yang mengundurkan diri, terutama posisi wakil ketua akan kita isi, karena saat ini sedang kosong. Wakil ketua satu merupakan jabatan strategis, kita akan mencari figur-figur yang menguasai manejemen olahraga, paham ilmu olahraga dan tentu harus jago mentreatment, terutama pelatda. Kita butuh orang yang jago men-treatment sehingga target meraih 15 medali emas bisa diwujudkan,” terangnya. (fan)

SUARA NTB

Jumat, 5 Desember 2014

Halaman 12

RUPA-RUPA

PERHIASAN

FINANCE

295.000

SHOWROOM

TRAVEL

SALON

PERAWATAN AC

TOKO MAINAN

PET SHOP

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

RUPA-RUPA

BENGKEL 18.00

SUARA NTB

Jumat, 5 Desember 2014

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

087 865 633 888 / 087 861 811 999

RUMAH MAKAN

KURSUS

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LOWONGAN

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SERVICE AC

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

TERASI

LOWONGAN

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM BIBIR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TRAVEL

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

RUPA - RUPA

RUPA_RUPA

FASHION

RUPA-RUPA

DIJUAL

RUPA - RUPA

KONVEKSI

SUARA NTB

Jumat, 5 Desember 2014

Halaman 14

(Suara NTB/bug)

Keluhan PAUD Soal Deposito Ditanggapi Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengaku dalam beberapa waktu terakhir telah mendengar banyaknya protes dari kalangan pendiri Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terkait keberadaan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 44 Tahun 2014.

Perbup yang mengatur tentang penyelenggaraan PAUD tersebut menuai protes lantaran adanya ketentuan yang diberlakukan pemerintah, mewajibkan setiap lembaga PAUD memiliki deposito (simpanan) di bank sebagai syarat untuk mendapat atau memperpanjang izin operasional dari pemerintah.

“Kita memang sudah dengar keluhan para pengelola PAUD soal Perbup itu,” jelas Sekretaris Dinas Dikbudpora KSB Yahya So’ud kepada media ini, Kamis (4/12).

Adanya keluhan tersebut, Yahya mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian terhadap beberapa poin yang dalam Perbup. Dan ia pun mengakui, keberatan para pengelola PAUD atas Perbup tersebut cukup beralasan terutama soal syarat deposit yang harus dimiliki kelembagaan PAUD jika ingin mendapatkan atau melakukan perpanjangan izin operasional. “Ada juga poin lain. Tapi yang paling berat menurut mereka ya soal deposito tersebut,” timpalnya.

Pada dasarnya syarat deposito bank oleh kelembagaan PAUD tersebut, semangatnya bukan untuk memberatkan para pengelola PAUD. Yahya mengatakan, pemerintah memberlakukan syarat tersebut hanya untuk memastikan adanya jaminan keberlangsungan aktifitas pendidikan oleh PAUD bersangkutan terhadap peserta didiknya.

“Dana itu kan di bank disimpannya bukan di pemerintah.

Nah kenapa perlu ada deposito itu, untuk meminimalisir terhentinya kegiatan pendidikan akibat kendala keuangan lembaga PAUD itu. Itu semangatnya,” cetusnya.

Adanya keluhan tersebut pemerintah KSB tak menutup mata. Yahya mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan reaksi para pengelola PAUD tersebut kepada bupati.

Selain itu Dinas Dikbudpora pun telah mengkaji dan mewacanakan akan melakukan revisi terhadap sejumlah ketentuan dalam Perbup yang dirasa memberatkan.

“Kita akan lakukan revisi.

Jangan karena hanya ingin kita menjalankan aturan, aktivitas pendidikan usia dini kita justru tersendat,” ujarnya.

Berdasarkan data yang diperoleh media ini, dalam Perbup Nomor 44 Tahun 2014 Pasal 10 dan 11 menyebutkan ketentuan lembaga PAUD yang diharuskan memiliki deposit di Bank. Untuk PAUD formal minimal nilai deposito yang disyaratakan sebesar Rp 25 juta, PAUD Informal minimal sebesar Rp 15 juta dan untuk PAUD Terpadu deposito yang harus dimiliki minimal senilai RP 35 juta. (bug) Yahya So’ud

Dapat Bantuan Mesin

Kelompok Ngajah Berseri Bakal Produksi Pangan dari Jagung Dompu (Suara NTB) Kelompok Ngajah Berseri di Desa Songgajah Kecamatan Kempo merintis pangan berbahan dasar jagung hibrida. Pangan berupa beras analog, mie instan, dan makaroni dihasilkan dari mesin penepung jagung dan ekstroder. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Dompu siap memberikan dukungan dana untuk pemasaran selain mesin yang sudah dibantu.

Kepala Bidang Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan pada BKP3 Dompu, Ir M Makmun kepada Suara NTB, Selasa (2/12) lalu, mengatakan, kelompok Ngajah Berseri di Dusun Mada Safahu Desa Songgajah Kempo mendapat bantuan pangan miskin (pankin) berupa penepung jagung dan ekstroder yang bisa menghasilkan beras analog, mie, dan makaroni berbahan dasar jagung hibrida.

“Untuk melatih anggota kelompok, kit langsung menghadirkan tenaga tekhnis dari BPPT pusat,” kata Makmun.

Kelompok Ngajah Berseri, lanjut Makmun, satu-satunya kelompok yang mendapat bantuan dari program disertifikasi pangan pada BKP3 Dompu. Bantuan ini diharapkan bisa dikembangkan sehingga menjadi industri rumahan terkait pengolahan jagung. “Kita akan memberikan dukungan dana untuk bisa dipasarkan secara luas hasil produksi kelompok,” jelasnya.

I Ketut Wardani, bendahara kelompok mengatakan, bantuan mesin ini baru diterima pihaknya sejak tiga pekan lalu dan sudah langsung dilakukan uji coba. Hasil uji coba yang dilakukan, bisa beras analog, mie, dan makaroni. “Semuanya berbahan dasar jagung hibrida produksi sendiri,” katanya.

Ke depan, lanjut Wardani, pihaknya berkomitmen untuk memproduksi secara massalnya. Sehingga jagung Dompu bisa bernilai lebih untuk dipasarkan kembali kepada masyarakat dan bahkan keluar daerah. Namun saat ini belum mulai diproduksi karena masih terkendala naik turun tegangan listrik dan seringnya pemadaman listrik oleh PLN. “Ketika bahan baku masih dalam mesin dan listriknya padam, itu bisa merusak mesin dan buang-buang bahan baku,” katanya. (ula)

(Suara NTB/ula)

CONTOH PRODUKSI - I Ketut Wardani, bendahara kelompok Ngajah Berseri menunjukan contoh produksinya di kantor BKP3 Dompu, Selasa (2/12) lalu.

(ant/bali post)

MENYUSUT - Sebuah bangunan tengah didirikan di areal persawahan produktif di Monjok, Mataram, NTB, Senin (24/11). Menurut data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) NTB dari 247 ribu hektar luas lahan irigasi produktif pertanian di NTB sebanyak 500 hektar lahan mengalami penyusutan setiap tahunnya.

Distribusi Soal Telat

Pelaksanaan Ujian Semester Buruk Selong (Suara NTB) Memasuki hari ke empat pelaksanaan ujian semester di tingkat satuan pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Kamis (4/12) masih terlihat buruk. Kembali soal tidak lengkap datang dari percetakan. Hal ini sangat dikeluhkan sejumlah satuan pendidikan.

Kepala Sekolah SDN 5 Montong Kecamatan Montong Gading, Maat kepada Suara NTB menuturkan soal tematik 4 yang dijadwalkan pada Kamis kemarin terlambat datang. Kabarnya dari pendistribusi soal baru bisa didatangkan sekitar pukul 14.00 siang.

Akibat dari keterlambatan distribusi soal itu membuat pelaksanaan ujian semester untuk kelas dijadwalkan ujian tematik 4 ini terpaksa ditunda pelaksanaannya. “Rencana akan ditunda sampai besok,” tuturnya.

Buruknya persoalan pelaksanan ujian semester ini dinilai tidak akan terjadi jika pelaksanaannya diserahkan ke sekolah. Sekolah yang melaksanakan sendiri ujian semester sehingga tidak harus menunggu soal dari luar. Ia menilai, tampaknya pihak percetakan yang kurang profesional dalam proses pendistribusian soal ini.

Hal senada diungkapkan Kepala SD di Pringgajurang, Kurnaen. Diharapkan pelaksanaan ujian semester ini segera diperbaiki sistemnya sehingga tidak mengganggu pelaksanaan evaluasi belajar siswa.

Dijelaskan tematik empat pada hari Kamis kemarin diperuntukkan bagi kelas 4-5.

Sedangkan untuk kelas lainnya sudah bisa melangsungkan ujian semester dengan soal yang ada. (rus)

Sosialisasikan Pemahaman Haji Sekali Seumur Hidup Jakarta (Suara NTB) Irjen Kementerian Agama M Jasin menyatakan para ulama diperlukan untuk ikut menyosialisasikan pemahaman masyarakat bahwa kewajiban untuk menunaikan ibadah haji hanya sekali seumur hidup.

“Para ulama kini sudah harus ikut berperan dalam hal ini,” katanya ketika tampil sebagai pembicara dalam Silaturahim, Evaluasi dan Sarasehan Haji 2014 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Bina Haji dan Umroh Nahdlatul Ulama (Asbihu-NU) di Jakarta, Kamis.

Sebab, lanjut Jasin, diperlukan dukungan dan kesadaran dari masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada orang lain yang belum berhaji. Jadi, katanya, haji sekali dalam seumur hidup adalah hukumnya wajib. Sementara yang sudah berhaji hukumnya sunnah. Karena itu diharapkan jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib.

Ia mengakui untuk memberlakukan haji hanya sekali bagi seseorang dalam seumur hidup diperlukan dukungan dan kesadaran dari masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada orang lain yang belum berhaji.

Pada acara bertema “Tingkatkan Persaudaraan dan Produktivitas” tersebut hadir Ketua Asbihu-NU H. Hafidz Taftazani, H. Amir Machmuddin Aziz selaku “Head of Business Development” Asbihu-NU dan pendiri Asbihu-NU KH Nuril Huda.

Pada sarasehan tersebut KH Nuril Huda memberi tausiyah tentang pentingnya kesadaran dalam memperjuangkan keyakinan. Khususnya terkait dengan Ahlus Sunnah Waljamaah yang menjadi landasan bagi Asbihu-NU. Organisasi ini didirikan atas dasar keyakinan dan idealisme. Karena itu KH Nuril Huda meminta kepada pengurus untuk tetap konsisten membina umat. Terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, Jasin menjelaskan bahwa jumlah warga negara Indonesia yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat.

Di sisi lain kuota haji terbatas, sehingga jumlah jamaah haji tunggu meningkat.

Ia juga menjelaskan terjadi penumpukan akumulasi dana haji yang berpotensi ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan haji yang lebih berkualitas. “Tentu dilakukan melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya. (ant/bali post)

LPA Tangani Lima Kasus Pencabulan dan Kekerasan Anak Bima (Suara NTB) Selama tahun 2014, tak sedikit tindak pencabulan dan kekerasan yang menimpa anak di bawah umur. Namun dari sekian banyak, lima diantaranya ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Bima.

Salah seorang anggota LPA, Ana Mariana menyebutkan sesuai dengan catatan yang dimiliki pihaknya tindak kekerasan dan pencabulan terhadap anak tejadi di beberapa desa di Kabupaten Bima. Antara lain, kasus pencabulan terhadap anak di Dusun Lamare Desa Hidi Rasa Kecamatan Wera, kasus pemerkosaan di Desa Sumi Kecamatan Lambu serta kasus kekerasan anak di Desa Boke juga di Kecamatan Sape hingga kasus pembunuhan pada Juli 2014 yang saat ini tengah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima.

Salah satu yang sempat men-

uai aksi masa yakni pencabulan di Desa Hidi Rasa. Di mana, seorang pria yang diduga menggunakan modus perdukunan mencabuli anak di bawah umur berinisial MF. Saat itu korban ditakut-takuti jika salah satu ujian sekolahnya nanti tidak lulus sehingga korban panik sehingga menanyakan apa yang harus dia lakukan.

Pelaku, MH yang berasal dari Desa Sangiang lantas mengatakan jika korban harus dimandikan. Korban diminta datang ke rumahnya dengan membawa seragam dan sarung. “Saat itu korban yang datang bersama adiknya lantas disetubuhi,” terang Ana, Kamis (4/12).

Menyusul, tindak kekerasan ini pihaknya yang tergabung dalam tim terpadu sudah melakukan upaya-upaya dengan mendatangi rumah korban. Selain memberikan motivasi dan dorongan, LPA bersama Dinsos, Dikes, Pemberdayaan Perem-

puan, Bappeda dan Kesra melakukan kunjungan guna melihat langsung kondisi korban.

Selain itu, tim gabungan ini juga memberikan sosialisasi bagi masyarakat jika tentang adanya lembaga yang menangani masalah anak. Pihak desa pun mengapresiasi kedatangan dimaksud karena dinilai merupakan hal baru bagi masyarakat. Karena menurut Kepala Desa Suryadin, selama ini banyak anak yang menjadi korban pemerkosaan, pelecehan dan korban kekerasan namun belum mendapat perhatian khusus. Sehingga, pihak desa meminta agar Pemerintah maupun LPA untuk memberikan perhatian terbaik bagi masalah perlindungan anak. Hal yang sama juga diungkapkan, warga, Arifrahman yang meminta agar Pemerintah mensosialisasikan mengenai undang-undang perlindungan anak kepada masyarakat hingga pelosok. (use)

SUARA NTB Jumat, 5 Desember 2014

SUARA NUSANTARA

Putera Mantan Menkop Dituntut 7,5 Tahun Penjara Jakarta (Suara NTB) Rievan Avrian dituntut 7,5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan karena dinilai merugikan negara Rp 5,39 miliar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan UKM. “Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Riefan Avrian selama tujuh tahun enam bulan ditambah denda sebesar Rp 200 juta, bila tidak dibayar, maka mesti mengganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan,” kata jaksa saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (4/12).

Selain itu, Rievan yang merupakan anak mantan Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan juga dituntut membayar uang pengganti Rp 5,39 miliar, jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk mengganti pidana pengganti dan bila tidak mencukupi, maka dipidana selama tiga tahun sembilan bulan.

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan pertama berdasarkan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 b UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dalam analisa hukumnya jaksa mengatakan, Rievan sengaja mendirikan PT Imaji Media di samping perusahaannya, PT Rifuel,

khusus buat mengikuti proyek videotron. Rievan yang merupakan Direktur PT Rifuel meminta karyawan PT Rifuel untuk melengkapi dokumen penawaran sehingga seolah-olah PT Imaji Media berpengalaman melaksanakan pekerjaan pengadaan videotron, sehingga PT Imaji Media diluluskan dalam seleksi administratif bersama PT Rifuel dan PT Batu Karya Mas. Sehingga PT Rifuel dinyatakan tidak lulus karena usulan teknis tidak relevan serta tidak melengkapi gambar teknis sebagaimana disyaratkan dan PT Imaji Media sebagai penawar terendah dinyatakan sebagai pemenang lelang pada 8 Oktober 2012.

Dokumen surat perjanjian antara PT Imaji Media dan Kementeria KUKM pun ditandatangani oleh Hendra Saputra, namun sesungguhnya Hendra tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak yaitu terkait pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal dan tidak dilakukan dengan cermat dan akurat.

Namun Riefan telah mengambil alih seluruh pekerjaan PT Imaji Media dalam pengadaan 2 unit video tron pada Kementerian KUKM dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Pekerjaan yang tidak sesuai itu misalnya pemasangan LED Display Videotron tidak sesuai gambar perencanaan, ukuran videotron dibuat dua kali lebih besar dari yang seharusnya 8 x 16 meter persegi menjadi 8 x 32 meter persegi, struktur baja yang tidak sesuai gambar, tidak ada pemasangan genset dan sejumlah pekerjaan lain. (ant/Bali Post)

Ical Terpilih, 17 Kader Golkar Dipecat Denpasar (Suara NTB) Ada keputusan lain selain memilih kembali Aburizal Bakrie (Ical) menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar, di Munas IX Partai Golkar, di Bali. Itu adalah pemecatan 17 kadernya, karena dinilai melanggar AD/ART bekas partai penguasa pada masa Orde Baru itu. “(15 orang) Nama-nama tersebut diberhentikan dari

kepengurusan dan keanggotaan Partai Golkar,” kata Sekretaris Pimpinan Sidang Paripurna Munas Partai Golkar ke-9, Ulla Nuchrawati, saat memimpin di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Rabu petang.

Sebelumnya Nuchrawati membacakan 15 nama kader yang dipecat karena terkait pembentukan Presidium Penyelamatan Partai dan tidak mengakui hasil Rapim-

nas VII Partai Golkar di Yogyakarta.

Ke 15 kader tersebut masing-masing, Ace Hasan Syadzily, Lamhot Sinaga, Melchias Markus Mekeng, Andi Sinulingga, Djasri Marin, Laurens Siburian, Zainuddin Amali,.

Juslin Nasutio, Leo Nababan, Agung Laksono, Priyo Budi Santoso. Kemudian Yorrys Raweyai, Ibnu Munzier, Ricky Rahmadi dan Agun Gunandjar.

Selain ke 15 orang tersebut ada dua kader lagi yang dipecat yakni: Agus Gumiwang dan Nusron Wahid (kini menjadi kepala BNPTKI). Dengan demikian total kader yang dipecat melalui keputusan Munas IX berjumlah 17 orang. (ant/Bali Post)

Kemenpan akan Terbitkan Inpres Hemat Perjalanan Dinas Aparat Jakarta (Suara NTB) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan segera menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) mengenai perjalanan dinas dan konsinyering bagi aparatur sipil negara.

“Inpres ini merupakan sistem baru yang disebut e-Perjadin, ditujukan untuk menghemat dan mengefisiensikan penggunaan anggaran dalam perjalanan dinas,” kata Menteri Pan-RB, Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Kamis (4/12).

Dia menjelaskan usulan untuk menghemat anggaran perjalanan dinas dengan membuat e-Perjadin sangat membantu, di mana ePerjadin yang diterapkan di Kementerian Luar Negeri mampu

menghemat sampai 60 persen karena adanya transparansi.

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga dapat menghemat sampai Rp6,3 triliun dalam setahun,” ujarnya. Yuddy menuturkan dalam e-Perjadin nantinya akan mengevaluasi siapa yang melakukan perjalanan dinas pada tahun itu, ke mana, dan berapa biaya yang dikeluarkan sehingga terlihat kinerja dari aparatur sipil negera tersebut.

“Awalnya akan muncul culture

shock, kalau hasilnya baik akan diberikan kompensasi dengan catatan kinerjanya harus baik, cara menaikkannya pun bukan hanya pada gajinya, tapi pada standar kebutuhan hidup dan kinerja individu,” katanya lagi.

Dia menjelaskan terhadap rencana ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Pariwisata sangat mengapresiasi e-Perjadin, yang mana travel agency dilihat desentralisasinya dalam pemesanan pesawat

dan hotel, kemudian diambil yang terbaik harganya, jadi bisa dibandingkan.

“Biasanya para pejabat tidak mempedulikan harganya, padahal bisa dapat yang lebih murah, kualitas perjalanan tetap sama tapi lebih murah,” ujarnya.

Dia menambahkan revolusi mental bukan mengeliminasi, tapi memperbaiki struktur birokrasi yang selama ini dianggap tidak berpihak pada rakyat.

“Perlu waktu untuk memberikan tampilan yang bagus, tapi kalau Central Processing Unit (CPU) tidak diinstal ulang, sama saja tidak akan terawat,” katanya. (ant/Bali Post)

KPK Geledah Rumah Ketua DPRD Bangkalan Bangkalan (Suara NTB) KPK menggeledah rumah mewah milik Fuad Amin Imron, Ketua DPRD Bangkalan, Madura di Jalan Raya Saksak, Kelurahan Kraton, Bangkalan oleh tim KPK berlangsung Kamis (4/12) dimulai pukul 09.30 WIB dan hingga pukul 16.10 WIB. Dalam rumah mewah berukuran besar ini, tim KPK menggeledah dan memeriksa berkas, dan mengintrogasi para penghuni rumah.

Di dalam rumah antara lain ada istri muda Fuad, Musnuri Fuad, beberapa orang lainnya, dan pembantu rumah tangga.

Ketika penggeledahan oleh KPK berlangsung, terdengar suara ledakan dari rumah tersangka kasus suap, Fuad Amin Imron, di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Ledakan itu mengagetkan sejumlah polisi dan wartawan yang berada di sekitar rumah itu.

Bahkan, suara ledakan terdengar keras layaknya suara petasan sehingga petugas kepolisian berjaga di luar rumah itu pun berupaya mencari sumber suara ledakan.

Beberapa wartawan tampak panik, namun sebagian ada

RUPA-RUPA

(ant/Bali Post)

yang berupaya merekam suasana di dalam rumah melalui lubang pagar seng yang menjadi tutup rumah Ketua DPRD

ADVERTISING

AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

Halaman 15

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

RUPA-RUPA

TRAVEL ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

Bangkalan RKH Fuad Amin Imron di Jalan Raya Saksak, Kelurahan Kraton, Bangkalan. (ant/Bali Post)

GELEDAH - Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan pada rumah Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron di Jalan Kupang Jaya, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (4/12). Fuad Amin yang juga mantan Bupati Bangkalan selama dua periode tersebut ditangkap dan ditahan KPK dalam kasus dugaan suap terkait jual beli pasokan gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur,Bangkalan,Madura, JawaTimur.

Jumat, 5 Desember 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pusat Tambah Alokasi Dana 100 Persen

NTB Masuk 14 Daerah Sentra Produksi Jagung Nasional Giri Menang (Suara NTB) – Berdasarkan data Kementerian Pertanian, NTB termasuk sebagai daerah sentra produksi jagung nasional bersama 14 daerah lainnya di Indonesia. Karena itu, pemerintah pusat memberi perhatian yang besar terhadap NTB. Untuk mendukung program pengembangan jagung yang dikenal dengan program Pijar, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menambah alokasi pendanaan hampir 100 persen. Karena ke depan, tidak saja Dompu yang dijadikan sebagai kabupaten jagung, namun juga Lobar akan didorong menjadi sampel pengembangan komoditi di tingkat nasional.

Demikian dikatakan Plt. Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Sputnik Sujono ketika menghadiri panen raya jagung di Desa Jembatan Kembar, Lembar. Hadir pada kesempatan itu, Deputi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Drs. Johozua M Yoltuwu, Deputi Pascapanen Kementerian Pertanian, Dading Dadih Permana, Wakil Bupati Lobar, H Fauzan Khalid, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB Ir. H. Husni Fahri, MM, Sekretaris Bakorluh Ir. Hj. Husnanidiyati Nurdin, MM, dan Kepala BKP NTB Ir. Hj. Hartina, MM. Hadir pula, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Lobar, Chaerul Bachtiar, Kepala Dinas Kehutanan Lobar, H. L. Syaeful Arifin.

Menurutnya, alokasi dana untuk NTB tahun depan meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 100 persen, penambahan anggaran ini untuk mendukung pengembangan komoditi jagung di daerah ini.

Menurut data, pada angka ramalan (ARAM) II khusus produktivitas jagung di NTB dan Lobar jauh lebih baik dibandingkan nasional.

Produktivitasnya bahkan melampaui target nasional dengan rata-rata bisa mencapai 49 kuintal lebih per hektarnya. Karena itulah, pusat memberi apresiasi dengan menambah anggaran ke daerah. Tidak saja anggaran, namun NTB juga akan dibantu sarana prasarana (sarpras) pasca panen sebanyak sekitar 98 unit.

Untuk pengawalan program ini pun pusat menambah anggaran jauh lebih besar dibandingkan tahun ini, ditargetkan dengan penambahan alokasi dana dan sarpras, maka target produksi pusat untuk komoditi jagung bisa tercapai sebanyak 73 ton lebih. “Kita berkeyakinan mampu mencapai target, meskipun naiknya 3 juta ton,” tukasnya.

Di samping itu, kata Sputnik Sujono, untuk mendukung program swasembada jagung ini tahun depan akan diawali dari perbaikan irigasi (tersier dan Kwarter), bahkan Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Tansmigrasi memprogramkan optimalisasi lahan. Untuk program ini, presiden menyetujui hampir Rp 15 triliun. Termasuk memprogramkan penyediaan benih, pupuk dan pasca panen.

Deputi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Drs. Johozua M Yoltuwu menambahkan, awalnya Dompu sebagai sentra produksi jagung, namun ke depan akan didorong daerah lain, seperti Lobar sebagai sampel pengembangan jagung nasional. Untuk mengantisipasi agar petani jagung tidak merugi, pemerintah akan berupaya menjamin harga bekerjasama dengan perusahaan mitra. Sehingga ke depan petani tidak takut menanam jagung.

Sementara Wakil Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menambahkan, jagung merupakan komoditi yang menjanjikan untuk dikembangkan di Lobar. Bahkan pola tanam petani berubah tadinya dua kali tanam padi menjadi dua kali tanam jagung. Ia menyebut produksi jagung di Lobar meningkat drastis tahun 2010 sekitar 10.613 ton naik pada tahun 2013 menjadi 31.753 ton. “Karena itu butuh dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini kementerian terkait,” ujarnya. (her/*)

(Suara NTB/her)

TERIMA – Kelompok tani dari beberapa kecamatan di Lobar diberikan bantuan sarpras oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jembatan Kembar, Lembar.

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

PANEN RAYA - Plt. Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Sputnik Sujono dan Deputi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha bersama Wakil Bupati Lobar, Kadis Pertanakbun Lobar, Kepala Bakorluh NTB, Kepala BKP NTB saat panen raya jagung di Jembatan Kembar Lembar, Kamis (4/12).

TINJAU - Plt. Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Sputnik Sujono bersama Wakil Bupati H. Fauzan Khalid, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB Husni Fahri meninjau stan panen raya di Jembatan Kembar Lembar.

Lobar Jadi Sampel Pengembangan Jagung Nasional Giri Menang (Suara NTB) – Lombok Barat (Lobar) menjadi salah satu daerah yang yang dijadikan sampel pengembangan komoditi jagung ke depan. Karena itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian menambah alokasi dana ke Lobar yang tadinya Rp 3 miliar menjadi Rp 11 miliar lebih.

Demikian diungkapkan Pelaksana Tugas Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Sputnik Sujono ketika diwawancara di sela-sela panen raya jagung di Lembar, Kamis (4/12).

Dijelaskan, penambahan anggaran itu sendiri sudah diusulkan pada APBN murni agar bisa masuk ke Lo-

bar pada APBD. Alokasi dana ini untuk mendukung program pengembangan jagung, karena Lobar menjadi salah satu daerah pengembang jagung dengan produksi terbesar di NTB, bahkan produktivitasnya melampaui target nasional.

Untuk mendukung ini, lanjutnya, perlu disokong infrastruktur seperti irigasi, sarana prasarana dan benih sera obat yang memadai. Dalam hal ini, pemerintah akan membantu Lobar. Termasuk pemenuhan kebutuhan pupuk yang kerap bermasalah di daerah. Masalah pupuk, pihak produsen tidak memainkan petani, karena itu dinas harus lebih tegas dalam hal ini.

Menurutnya, Lobar terbantu karena Kepala Dinas Pertanian yang berkinerja baik, sehingga koordinasi dengan pusat berjalan dengan baik. “Di samping beliau adalah kawan dekat saya sewaktu di Lombok,” akunya.

Sementara Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Lobar, Chaerul Bachtiar menyatakan, bantuan pusat dari Kementerian Pertanian dan Kementeran Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ditingkatkan terus ke depan.

Diakuinya, bantuan yang diterima dari pusat berupa benih jagung, obatobatan dan pupuk serta biaya pelaksanaan kegiatan. “Di samping itu ban-

tuan hand tractor sebanyak 20 unit, kemudian alat pertanian lain,” bebernya.

Selain itu, peralatan pengering jagung ,pemipil dan pemecah beras jagung.

Dari kementerian Pertanian juga untuk mendukung program swasembada pangan melalui program SLPTT padi, jagung dan kedelai. Ia menjelaskan, secara kultur pola tanam petani setempat berubah menjadi padi, jagung dan jagung, sehingga mampu meningkatkan produksi jagung. Penanaman jagung juga terintegrasi dengan pemeliharaan ternak sapi, tahun 2012 lalu poktan setempat dibantu 34 ekor, namun bertambah mencapai populasi 200 ekor. (her/*)

Gubernur NTB Tandatangani Komitmen Supervisi Pengelolaan Pertambangan Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi beserta 8 gubernur lainnya di Indonesia menandatangani komitmen bersama tentang koordinasi dan supervisi atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Komitmen ini sebagai tindak lanjut kegiatan koordinasi dan supervisi dan pengelolaan pertambangan yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komitmen gubernur ini disampaikannya dalam rapat Koordinasi dan Supervisi Atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara bersama Gubernur Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, NTT, Maluku dan Papua Barat berlangsung Nusa

Dua Hotel Goodway, Bali Rabu (3/12). Hadir dalam acara tersebut Ketua KPK Abraham Samad, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Sumber Daya Manusia pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan dan lainnya.

Kabag Humas dan Protokol pada Biro Umum Setda NTB Drs. Fathul Gani, MSi, dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Kamis (4/12), menjelaskan, komitmen dalam supervisi pertambangan itu mencakup, penataan izin usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba), pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba. Tidak hanya itu, pelaksanaan penga-

wasan produksi pertambangan minerba. Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang serta pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/ pengapalan hasil tambang.

Tujuannya, untuk mendorong terciptanya tata kelola pertambangan yang efektif, meliputi sistem informasi dan data yang memungkinkan pelaporan yang akurat dan tepat waktu. Tidak hanya itu, adanya sistem pelaporan yang memungkinkan pengawasan atas laporan produksi, sehingga dapat mencegah atau mendeteksi secara dini terjadinya tindak pidana korupsi serta adanya aturan yang memadai, sehingga memungkinkan pelaksanaan tata kelola pertambangan jadi lebih baik. (nas)

(Suara NTB/ist)

HADIR - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi (kanan) bersama Bupati Lombok Barat H. Zaini Arony dan Sekda Loteng H. L. Supardan (belakang) saat mengikuti rapat koordinasi dan supervisi atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Nusa Dua Bali, Rabu (3/12).

Tolak Pemotongan Gaji

Dikpora Lotim Kumpulkan Guru di Masbagik Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim) mengumpulkan para guru di wilayah Masbagik yang beberapa waktu lalu telah melakukan aksi menolak dipotong 2,5 persen yang konon untuk keperluan zakat. Kepala Dinas Dikpora, Mahsin, SPd, MPd, langsung memberikan penjelasan kepada para guru.

Menurut Mahsin, aksi yang dilakukan guru di Masbagik beberapa waktu lalu sangat disayangkan. Zakat, ujarnya, merupakan kewajiban agama dan harus dikeluarkan bagi yang mampu. Sekarang ini, telah keluar instruksi resmi dari Presiden Nomor 3 tahun 2014 yang mengharuskan PNS dan jajaran untuk mengoptimalkan zakat. “Mulai dari jajaran menteri, sampai karyawan semau harus bayar zakat,” katanya.

Mengutip kembali penegasan Bupati Lotim, H. Moch

Ali Bin Dachlan, Mahsin menegaskan, saat ini sudah tidak ada lagi diskusi tentang zakat 2,5 persen. Rapat terakhir bersama bupati, katanya agar Dikpora mengoptimalisasi zakat, khususnya di kalangan guru. Optimalisasi zakat sudah tidak ada tawar menawar. Bupati, katanya, sudah minta penegasan Dikpora dan mengingatkan para pengawas yang disebut banyak yang belum membayar.

Zakat yang dikeluarkan PNS memiliki manfaat yang sangat besar bagi pembangunan daerah. Alasan penarikan zakat pun secara prinsip sudah sangat jelas. Di mana, gaji dari PNS terlebih para guru yang sudah sertifikasi sudah cukup besar.

“Sudah saatnya kita bayar zakat dan tidak lagi diskusikan,” terangnya.

Salah satu agenda besar pemerintah daerah Kabupaten Lotim dari zakat ini adalah un-

tuk pembangunan rumah sakit dhuafa. Rumah sakit tersebut didirikan, karena mengingat banyaknya masyarakat miskin yang kurang tersentuh pelayanan dari rumah sakit umum.

Salah satu perwakilan dari Guru, Fathurrahman, mengaku setelah mendengar penjelasan dari Kadis Dikpora mengaku sama sekali tidak keberatan soal pembayaran zakat. Namun diminta tidak ada penekanan.

Sejauh ini dikatakan, komunikasi dan sosialisasi soal zakat sampai ke tingkat para guru di sekolah yang belum maskimal dilaksanakan. Bahkan para guru ini meminta Baznas bisa menggelar sosialisasi agar semua pihak legowo menerima.

“Tidak ada guru tidak mau berzakat, sebagai buktinya saja setoran zakat dari para guru dan korwas Masbagik naik 100 persen dari sebelumnya Rp 7 juta sekarang menjadi Rp 14 juta,” tuturnya. (rus)