Snt06022015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

16 HALAMAN

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

JUMAT, 6 FEBRUARI 2015

NOMOR 277 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Antara Najmul atau Djohan

TGB Belum Tentukan Sikap Terkait Pilkada KLU Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kamis (5/2), TGB menolak buka suara. Ia berdalih, pelaksanaan Pilkada KLU masih belum pasti sebagaimana Pilkada tujuh Kabupaten/Kota lain di NTB. Sehingga baginya, tidak perlu terburuburu untuk menyatakan sikap ke publik.

“Pilkada masih belum tahu kapan dilaksanakan. Perkembangan terakhir, Komisi II DPR RI sepakat dalam salah satu butir revisi Perppu, jadwal Pilkada dilaksanakan Februari 2016.

Artinya masih lama, masih 1 tahun lagi,’’ kata TGB datar.

Eskalasi politik yang memanas di KLU akhir-akhir ini, turut menyeret posisi dilematis politik seorang TGB. Di satu sisi, sebagai Ketua PBNW NTB, TGB harus menyatakan dukungannya kepada kader NW yang notabene Ketua PDNW KLU, Dr. Najmul Akhyar. Tetapi di sisi lain, TGB juga mustahil untuk mengingkari dukungannya ke Djohan Sjamsu yang mana keduanya sama-sama mengusung panji Demokrat. Terlebih dalam Pilkada Gubernur NTB maupun Pilkada lalu, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGHM. Zainul Majdi, belum menyatakan sikap politik terhadap bakal calon (balon) bupati di Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU). TGB—demikian Gubernur biasa disapa—, saat ini merupakan sosok sentral, yang keputusan politiknya amat ditunggu oleh publik KLU, terkait keberadaan dua sosok kunci balon KLU, yakni Djohan Sjamsu, SH., dan Dr. H. Najmul Akhyar, MH. Dikonfirmasi usai menghadiri pengajian di Ponpes Riyadul Jannah, Dusun Penjor,

(Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) Aktivitas penerbangan di Bandara Internasionla Lombok (BIL), akhirnya kembali normal. Setelah proses evakuasi badan pesawat Garuda GA-7040 yang tergelincir Selasa (3/2) lalu, berhasil dilakukan.

Penegasan tersebut disampaikan General Manager PT. Angkasa Pura (AP) I BIL, Pujiono, Kamis (5/2) kemarin. ‘’Jadi tepat pukul 14.20 WITA, BIL sudah dibuka kembali,’’ tegasnya kepada wartawan.

Bersambung ke hal 15

EVAKUASI - Tim gabungan sedang mengevakuasi pesawat Garuda yang tergelincir di BIL.

DPRD Lotim Dukung Langkah KPK

TO K O H

Demikian diungkapkan, Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori, SE di Selong, Kamis (5/2) kemarin. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar ini mengaku mengetahui adanya pemeriksaan terhadap para pejabat Lotim itu dari media.

Terhadap objek yang ditelusuri KPK

KO M E N TTAA R Rugikan Negara Rp 159 Juta

diduga sebuah perusahaan swasta di Pringgabaya, Daeng mengaku waktu itu juga menjabat sebagai anggota DPRD Lotim. Terkait dengan objek yang ditelusuri itu, ia mengatakan tidak tahu sama sekali ada perusahaan swasta yang berinvestasi di Lotim.

Karena menurutnya, waktu itu ekseku-

tif tidak melibatkan anggota Dewan.

Keberadaan PT i Pasar di Lotim yang diduga ditelisik KPK, tidak diketahui keberadaannya oleh Daeng Paelori. Termasuk ada pembangunan resi gudang senilai Rp 2,9 miliar pun tidak diketahuinya.

Proses hukum lebih lanjut terhadap adanya dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi diserahkan sepenuhnya oleh wakil rakyat Lotim ini kepada KPK. ‘’Silakan saja diperiksa dan ditindaklanjuti. Yang jelas tidak ada keterlibatan Dewan disitu,’’ katanya.

Ditambahkan, Dewan Lotim selama tahun 2012 itu juga tidak pernah melakukan pembahasan terhadap keberadaan perusahaan swasta yang

bergerak di bidang pertanian. ‘’Tidak pernah kita tahu, karena memang tidak pernah kita bahas,’’ katanya.

Semestinya, proyek apapun menurut Daeng Paleori harus sepengetahuan Dewan sehingga mudah dilakukan pengawasan. Setelah adanya langkah KPK ini, DPRD Lotim berencana untuk mengecek keberadaan resi gudang di Pringgabaya tersebut.

Sejumlah pejabat dan mantan pejabat Lotim yang diklarifikasi KPK kata Daeng, tidak bisa langsung ditafsirkan telah melakukan korupsi secara berjamaah. ‘’Terlalu ekstrim kalau kita sebut ada korupsi berjamaah,’’ katanya.

Bersambung ke hal 15

KMP-KIH Bisa Usung Calon Bersama Penumpang Eksodus ke Bandara Ngurah Rai Ketika BIL Ditutup

(Suara NTB/dok)

KASUS pengadaan sampan fiber glass yang cukup menyita perhatian publik di Kota Bima, akhirnya bisa disimpulkan ada indikasi tindak pidana korupsi. Ini menyusul hasil perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang menemukan kerugian negara Rp 159.816.518 dari proyek itu.

Bersambung ke hal 15

Selong (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memberikan dukungan terhadap proses yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan memeriksa sejumlah pejabat dan mantan pejabat di lingkup Pemkab setempat. Supremasi hukum merupakan sebuah keharusan untuk ditegakkan terhadap segala bentuk dugaan pelanggaran hukum.

Banyak calon penumpang pesawat yang rencananya akan berangkat dari Bandara Internasional Lombok (BIL), eksodus ke Bandara Ngurah Rai, Bali untuk terbang ke bebrapa daerah tujuan. Hal ini dilihat dari drastisnya peningkatan pengguna jasa penyeberangan di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. ‘“ADA peningkatan selama dua hari kemarin yang menggunakan penyeberangan laut.

Persentasenya di atas 10-20 persen,’’ sebut Kepala PT.

(Suara NTB/kir)

INSIDEN yang menimpa pesawat Garuda Indonesia jenis ATR di Bandara Internasional Lombok (BIL), Selasa (3/2) lalu telah membuat sejumlah penerbangan dari dan menuju BIL terganggu. Bahkan, hingga Kamis (5/2) kemarin, penerbangan dari dan menuju BIL masih belum normal. Hal ini membuat NTB untuk sementara “terisolir” dari dunia luar.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ham)

Kritik Kinerja PT AP BIL

NORMAL - Aktivitas penumpang di terminal BIL, sejak Kamis siang sudah kembali normal. Menyusul selesainya proses evakuasi badan pesawat Garuda GA-7040 oleh tim gabungan.

ASDP Cabang Lembar, Charda Damanik dihubungi di Mataram, Kamis (5/2).

Dilihat dari trend peningkatan penggunaan jasa angkutan laut ferry, Charda

mengatakan kemungkinan besar itu para penumpang pesawat yang akan menggunakan jasa penerbangan dari Bandara Ngurah Rai, Bali.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) – Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) adalah dua kekuatan politik yang berseberangan di Pilpres 2014 lalu. Namun, untuk Pilkada kabupaten/kota di NTB nanti, dua kekuatan politik ini bisa saja berkolaborasi mengusung satu paket yang sama.

Pendapat itu disampaikan Sekretaris DPW PAN NTB, M. Hadi Sulthon, S.Sos, yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (5/2) kemarin. “Bisa saja, namanya politik,” ujar Sulthon saat dikonfirmasi menyangkut kemungkinan bersatunya dua kekuatan politik ini di momentum Pilkada nanti.

Sulthon menilai, di internal KMP maupun PAN saat ini memang belum ada larangan bagi para anggota koalisinya untuk berkomunikasi dengan partai di KIH dalam rangka usung mengusung kandidat di Pilkada kabupaten/kota. “Memang komunikasinya sebaiknya lebih diarahkan kepada sesama partai koalisi merah putih. Tapi sejauh ini di internal kami setahu saya tidak ada larangan itu,” ujarnya.

Lagipula, menurutnya saat ini kebanyakan partai masih sebatas melakukan proses penjaringan ataupun seleksi awal untuk bakal calon kepala daerah yang akan mereka usung.

“Masalah siapa nanti yang akan diusung, itu proses.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Jumat, 6 Februari 2015

Tata PKL Semrawut SEMRAWUTNYA pedagang kaki lima serta berjualan dengan menutup areal lapak dinilai sudah menyalahi aturan berdagang pada umumnya. Kelurahan Cilinaya berjanji agar segera melakukan penataan terhadap sejumlah PKL. Lurah Cilinaya, I Ketut Parditha W menjelaskan, PKL di jalan Ismail Marzuki dinilai sudah keluar dari koridor atau aturan karena menutup lapak.

Selain itu, PKL sudah mulai semrawut sehingga perlu dilakukan penataan. “Aturannya kan tidak boleh lapak PKL itu tertutup, ini sudah keluar dari aturan,” kata Apel sapaan (Suara NTB/dok) akrabnya dikonfirmasi, I Ketut Parditha W Rabu (4/2). Sejauh ini, pihaknya sudah melakukan pendataan terhadap para pedagang serta berkoordinasi dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kota Mataram untuk segera melakukan penataan dengan mengembalikan pada posisi semula lapak yang dibangun oleh Pemkot Mataram dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag).

Sempat beberapa waktu lalu lanjutnya, pihaknya segera action menata tetapi terhambat dengan sesuatu dan lain hal, sehingga penataan tersebut ditunda. Bahkan, Diskoperindag sendiri sudah turun langsung menegur para pedagang. Dikhawatirkan, bila dibiarkan maka akan mengganggu keindahan Kota Mataram. “Sempat kita mau action, tapi ndak jadi karena persoalan ini itu,” akunya.

Selain persoalan PKL, sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Mataram kepada Lurah dan Camat. Izin pondokan juga menjadi sasaran pengawasan kelurahan. Yang menjadi kendala di lapangan, pemilik pondokan tidak berada di tempat sehingga kelurahan kebingungan melakukan pendataan bahkan mengundang untuk rapat. Pemilik pondokan hanya berinvestasi padahal tidak tinggal di tempat. Seharusnya, pemilik pondokan harus satu dengan pondokan agar mengantisipasi hal – hal yang negatif. “Kebanyakan pemiliknya dari luar, begitu investasi iya ditinggalkan,” ujarnya.

Pengawasan pondokan lanjutnya, diserahkan kepada masing – masing lingkungan karena memiliki awiq – awiq sendiri. Artinya, kalau penghuni kos melanggar aturan, otomatis ada hukuman dari awiq – awiq tersebut. Ia berharap, penghuni pondokan maupun pemiliknya bisa taat secara administrasi serta sama – sama menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. (cem)

Gunakan Genset Harus Ada Izin PEMKOT Mataram berencana memberlakukan izin bagi penggunaan genset. Ketua Pansus Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DPRD Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman yang dikonfirmasi wartawan usai rapat internal pansus, Kamis (5/2) mengungkapkan, sampai saat ini Pansus masih melakukan kajian-kajian.

Pansus telah membahas apa yang menjadi masukan dari Kemenkumham dan menambahkan beberapa pasal dan ayat dari perda-perda daerah lain yang oleh pansus dianggap ada relevansinya dengan pertumbuhan di Kota Mataram. Salah satunya, Pansus menjadikan perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Kebumen, Jawa Tengah sebagai referensi karena memang Kemenkumham sendiri memandang perda tersebut sebagai perda yang baik.

Adapun yang akan diadopsi dari Perda milik Kebumen, ada izin penggunaan genset. Penggunaan genset, kata Mujiburrahman, akan berkontribusi dalam pencemaran lingkungan yang berasal dari polusi udara yang hasilkan. ‘’Jadi kalau di raperda yang diajukan eksekutif, hanya dikutip sedikit, masuk dalam sub satu ayat. Kalau di daerah lain, dia menjadi ayat tersendiri,’’ terang politisi Golkar ini.

Siapa yang objek yang akan diatur dalam penggunaan genset itu, lanjut Mujiburrahman, akan dikaji bersama-sama eksekutif. ‘’Karena ini adalah sesuatu yang faktual terjadi.

Banyak penggunaan genset di Mataram,’’ imbuhnya. Namun demikian, nantinya akan dipilah mana penggunaan genset untuk komersial dan mana penggunaan genset untuk rumah tangga. ‘’Kalau sekali mati lampu di Jalan Airlangga Gomong, itu rata-rata menggunakan genset. Itu sudah berapa polusinya,’’ ujarnya.

Mujiburrahman meminta penggunaan genset di pertokoan agar tidak luput dari perhatian raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Demikian pula dengan limbah-limbah yang dimunculkan oleh usaha laundry yang juga sudah menjamur di Kota Mataram. ‘’Hal-hal itulah yang harus diakomodir dalam raperda ini dan menjadi fokus SKPD terkait,’’ cetusnya. Sabtu (7/2) Pansus akan mengundang BLH dan BPMP2T. Pansus akan meminta BLH menggambarkan situasi lingkungan hidup di Kota Mataram. Pansus akan mempertanyakan apa-apa yang sudah dilakukan BLH dalam mengatasi pencemaran lingkungan hidup di Kota Mataram. (fit) TGH. Mujiburrahman (Suara NTB/fit)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Mutasi Tak Sesuai Harapan, Jabatan ’’Abadi’’ Jadi Sorotan Mataram (Suara NTB) Mutasi yang dilakukan Walikota Mataram, Rabu (4/2) nampaknya belum menjawab ekspektasi masyarakat. Beberapa pejabat yang kinerjanya dianggap ‘’lemah’’ masih dipertahankan. Selain itu, pejabat yang menempati jabatan ‘’abadi’’ juga menjadi sorotan.

Beberapa fraksi di DPRD Kota Mataram menyayangkan hasil mutasi itu. Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I wayan Sugiartha kepada Suara NTB mengungkapkan, hasil mutasi itu tidak sesuai dengan janji Walikota yang menekankan tidak akan promosi dari eselon III ke eselon II, nyatanya terjadi. Di sisi lain, ia juga menyoroti pejabat yang tidak pernah dimutasi atau dipertahankan terlalu lama

pada jabatan tertentu. ‘’Tujuan mutasi itu kan untuk penyegaran, jadi cukupkan 3 – 4 tahun saja. Kalau terlalu lama, pejabat bersangkutan pasti jenuh dan kasihan juga pejabat yang di bawahnya ini, penjenjangan karirnya mandek,’’ terang anggota Fraksi PDI Perjuangan ini. Pejabat yang tetap dipertahankan pada jabatan tertentu mengesankan bahwa di Kota Mataram tak ada SDM

selain pejabat tersebut.

Kendati demikian, ia berpesan kepada pejabat yang baru saja dilantik supaya mampu melaksanakan amanah yang telah dipercayakan kepadanya.

Kepala Dinas Dikpora diharapkan mampu membawa kemajuan bagi dunia pendidikan Kota Mataram serta mengatasi persoalan pendidikan di Mataram, seperti masalah pungutan.

Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar, orang boleh saja

mengakui masih belum maksimalnya pengelolaan limbah rumah sakit di tahun 2014 lalu. Hal itu karena, Instalasi pengeloaan limbah (IPAL) belum sepadan dengan adanya penambahan ruangan rawat inap. “Ipal yang lama memang belum maksimal dengan adanya penambahan rawat inap,” kata dr. Jack sapaan akrabnya dikonfirmasi lewat ponselnya, Rabu (4/2).

Dikatakan, pihaknya akan menambah instalasi pengelolaan limbah untuk mengatasi

pentingan tertentu. ‘’Kalau memang pejabat bersangkutan dipandang perlu dimutasi untuk kepentingan kemajuan Kota Mataram, kenapa tidak?

Penekanan kita profesionalismenya harus jelas,’’ ucapnya.

Profesionalime hasil mutasi itu akan terlihat dari hasil kerja pejabat yang baru saja menempati posisi baru. Seperti diketahui, beberapa pejabat lingkup Kota Mataram menempati jabatan abadi.

Seperti Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. Effendi Eko Saswito, MM. Eko telah menjabat sebagai asisten II sejak masa pemerintahan almarhum Walikota Mataram, H. Moh. Ruslan. (fit)

Wakil Walikota Tegaskan Tak Tolak Mutasi

(Suara NTB/yan)

CARI SAMPAH - Seorang warga sedang mencari sampah plastik di tengah tumpukan sampah yang belum diangkut ke TPA di dekat Kali Jangkuk, Ampenan. Sampah masih menjadi problem di Kota Mataram karena keterbatasan armada pengangkut yang dimiliki. Dengan dibangunnya tempat pengolahan sampah terpadu di Ampenan Selatan, diharapkan persoalan sampah ini bisa dikurangi.

Lahan RSUP akan Dijadikan RTH Mataram (Suara NTB) Keinginan Pemkot Mataram untuk menjadikan lahan RSUP NTB menjadi ruang terbuka hijau (RTH) setelah dipindah nanti telah disetujui Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Pemkot Mataram menyatakan apresiasinya kepada Pemprov NTB khususnya gubernur karena permintaan tersebut telah disetujui.

Demikian disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Kamis (5/2).

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemprov NTB dan gubernur khususnya karena telah memberikan atensi terhadap apa yang menjadi harapan masyarakat Kota Mataram,” terangnya.

Terkait wacana Pemprov NTB yang juga akan memanfaatkan lahan tersebut sebagai salah satu pusat kegiatan tertentu, Mohan mengatakan hal itu bisa diintegrasikan nantin-

ya dengan rencana Pemkot Mataram untuk menjadikan lahan tersebut sebagai RTH. Hal itu menurutnya tidak menjadi persoalan, walaupun nanti tidak semua lahan RSUP tersebut dikelola oleh Pemkot Mataram. “Rencana Pemprov NTB bisa diintegrasikan dengan apa yang menjadi rencana kita untuk menjadikan lahan itu sebagai RTH,” ujarnya.

Saat ini luas lahan tersebut disebutkan sekitar 7,9 hektar.

Walaupun nantinya tak semua dikelola Pemkot Mataram, Mohan mengatakan tidak masalah yang penting gagasan Pemkot Mataram untuk menjadikan lahan tersebut menjadi RTH disambut positif Pemprov NTB. “Tidak masalah tidak dikelola semua, yang penting gagasan ini bisa diterima dan kita bisa bekerja bersamasama. Berapapun lahan yang diberikan kepada kita untuk dimanfaatkan kita terima,”

jelasnya.

Mohan mengatakan dengan keterbatasan persentase RTH yang dimiliki Pemkot Mataram, dengan dimanfaatkannya lahan RSUP NTB tersebut tentunya dapat menambah persentase RTH di Kota Mataram. Disamping itu juga, keberdaaan RTH tersebut juga akan berdampak pada kualitas kota sehingga Kota Mataram menjadi kota yang lebih layak untuk dihuni.

“Keberadaan green open space ini sangat penting karena sekarang Mataram seperti dua sisi mata uang; pembangunan pesat dan populasi penduduk terus meningkat. Ini membawa konsekuensi tersendiri seperti semakin bertambahnya sampah dan emisi karbon,” terangnya. Dengan bertambahnya jumlah RTH di Mataram akan membuat kota ini bisa beradaptasi dengan baik terhadap perubahan iklim. (ynt)

DBD Meningkat, Masyarakat Diimbau Jaga Kebersihan Mataram (Suara NTB) Kasus penyakit deman berdarah dengue (DBD) di Kota Mataram disebutkan meningkat belakangan ini. Pada bulan Januari lalu, Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram mencatat temuan 30 kasus DBD menyebar di seluruh wilayah Kota Mataram.

Temuan ini meningkat sampai awal Februari dengan jumlah temuan menjadi 78 kasus.

Terkait hal ini, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengimbau kepada warga Kota Mataram untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal mereka. Menjaga kebersihan lingkungan menjadi salah satu upaya preventif yang bisa dilakukan masyarakat dalam rangka mencegah munculnya penyakit ini.

Menurut Mohan, munculnya kasus DBD ini merupakan siklus lima tahunan dan cukup sulit untuk diantisipasi dan ditangani. Untuk itulah upaya preventif sangat dibutuhkan sehingga penyakit ini tidak menyebar. “Langkah preventif ini terutama mengimbau masyarakat untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan,’ ujarnya, Kamis (5/2). Selain itu Wakil Walikota juga meminta kepada seluruh aparat di tingkat kecamatan maupun kelurahan untuk aktif menggerakkan masyarakat melakukan pembersihan di lingkungan masing-masing.

“Ini yang paling mendesak untuk dilakukan saat ini,” ujarnya. Mohan juga mengkhawatirkan siklus lima tahunan ini terus berlanjut dan itu harus dilakukan pencegahan. Apalagi dengan meningkatkanya temuan Dikes Kota Mataram terkait DBD ini. “Saya khawatir ini meningkat jadi endemik,” ujarnya.

Langkah Dikes Kota Mataram melakukan koordinasi bersama lurah dan camat se-Kota Mataram yang berlangsung Kamis (5/2) kemarin juga diapresiasi Wakil Walikota. “Itu langkah tepat yang dilakukan Dikes melakukan koordinasi sebagai upaya preventif. Terpenting adalah masyarakat harus terlibat secara langsung untuk mencegah ini,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Dikes Kota Mataram, dr.

Usman Hadi menyampaikan meningkatnya kasus DBD di awal 2015 ini disebabkan oleh cuaca yang tak menentu belakangan ini. Cuaca yang terkadang panas kemudian hujan mempercepat perkembangbiakan nyamuk aedes aegypti. “Cuaca yang panas-hujan, panas-hujan ini menyebabkan nyamuknya cepat menetas,” imbuhnya.

Dibandingkan bulan yang sama di tahun 2014 lalu, Usman mengatakan jumlah kasus DBD yang terjadi di Mataram sama dengan tahun ini. (ynt)

RSUD Akui Pengolahan Limbah Belum Maksimal Mataram (Suara NTB) Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram mengakui pengolahan limbah rumah sakit di tahun 2014 belum maksimal dikelola dengan baik. Hal ini menyusul hasil kajian dari Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB yang menyebutkan RSUD Kota Mataram masuk Zona merah.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, dr. HL. Herman Maha Putra

mengesankan ini dan itu. ‘’Kita berharap, bahwa itu adalah untuk kepentingan organisasi, untuk memudahkan Walikota mengomandoi segala kegiatankegiatan,’’ ucapnya. Ada yang digeser atau sebaliknya ada yang didiamkan di posisi tertentu sekian lama, diyakini tujuannya untuk kepentingan organisasi. Mungkin saja, lanjutnya, pejabat tertentu dengan didiamkan di jabatan yang itu-itu saja, itulah yang terbaik.

Karenanya, kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta, dari awal mutasi itu harus mengedepankan profesionalitas. Jangan sampai ditunggangi oleh kepentingan-ke-

penambahan sarana prasarana rumah sakit. Itu dilakukan bukan saja karena akan melaksanakan akreditasi, juga sebagai tanggungjawab moral terhadap lingkungan. “Ini juga syarat untuk akreditasi,” tambahnya.

Dengan penambahan gedung rawat inap serta sarana pendukung rumah sakit lainnya, secara ideal ipal sebelumnya berukuran 50 meter persegi seharusnya 200 meter persegi.

Dengan penambahan 150 meter tersebut dipastikan akan bisa

menampung sisa air pembuangan limbah dari rumah sakit.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB, Ir. H. Hery Erpan Rayes menyebutkan terdapat lima katagori penilaian yang diberikan mulai dari penilaian hitam, merah, biru, hijau hingga gold. Berdasarkan hasil kajiannya di NTB yang masuk katagori hitam yakni Rumah Sakit Harapan Keluarga (RSHK), RSUD Praya Lombok Tengah dan RSI Siti Hajar Mataram.

Sementara 18 lainnya yang mendapatkan rapor merah yakni PT. Narmada Awet Muda, Samawa Sea Side Cottage, Qunci Villas, Hotel Puri Saron, Jeeva Klui Resort, Lombok Lodge, Lombok Garden, Lombok Plaza, Grand Royal Taliwang, Living Asia, Santika Mataram Hotel. Menyusul RSUD Patut Patuh Patju, RS. Risa Sentra Medika, RSUD Kota Mataram, RSUD Dr. Soedjono, PLTD Taman Barru, PLTD Taliwang dan PLTD Dompu. (cem)

Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menolak mutasi seratus lebih pejabat yang dilaksanakan pada Rabu (4/2) sore lalu. Penegasan ini disampaikan Mohan untuk menepis anggapan yang muncul pascamutasi berlangsung. “Saya tidak menolak mutasi,” tegasnya, Kamis (5/2).

Mohan mengatakan mutasi dilakukan karena memang diperlukan dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi dan peningkatan kinerja jajarannya. “Kenapa saya harus menolak?” cetusnya.

Ia mengatakan mutasi tersebut dilaksanakan setelah melewati berbagai pertimbangan baik itu dilihat dari aspek kepatutan, kapabilitas, maupun akuntabilitas. Ia mengatakan ratusan pejabat yang dimutasi tersebut juga telah dibahas oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). “Dan kita terima itu,” imbuhnya.

Terkait jabatan para staf ahli, Mohan mengatakan tidak ada istilah “masuk dalam ko-

tak” bagi para pejabat yang dimutasi menjadi staf ahli.

Menurutnya itu hanya persepsi saja. Para staf ahli ini tetap dilibatkan dalam roda pemerintahan Kota Mataram. “Itu hanya persepsi saja. Buktinya kita masih meminta dukungan maupun pemikiran beliau-beliau,” ujarnya.

Selama ini para staf ahli disampaikan Mohan tetap dilibatkan secara maksimal. “Pemikiran maupun tenaga mereka masih kita butuhkan,” terangnya. Ia juga membantah para pejabat yang dimutasi menjadi staf ahli khusus pejabat yang akan memasuki masa pensiun.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 138 orang pejabat struktural Eselon II, III, dan IV lingkup Pemkot Mataram dilantik oleh Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana pada Rabu (4/2) sore.

Dua diantara pejabat struktural yang dilantik adalah pejabat eselon III yang dipromosikan untuk menduduki jabatan Kepala SKPD untuk menggantikan dua pimpinan SKPD sebelumnya yang telah mendekati usia purna bhakti. (ynt)

Izin Bangunan Bisa Dicabut Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa menegaskan, bisa saja izin bangunan yang sudah diterbitkan tersebut dicabut, bilamana hasil rekomendasi dari Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan menyebutkan bangunan tersebut menyimpang dari izin yang diterbitkan. “Iya, bisa kita cabut izinya,” kata Cokorda dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (5/2).

Secara teknis sebenarnya, pengawasan terhadap bangunan menjadi ranah dari instansi teknis masing – masing. BPMP2T polanya hanya koordinasi saja dengan SKPD teknis. Izin yang sudah keluar maupun diajukan oleh masyarakat, akan dibahas bersama tim kerja teknis baik itu dari Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan, Diskoperindag, Satpol PP hingga kelurahan.

Khusus mengenai izin bangunan, pihaknya setiap satu kali seminggu menyerahkan laporan kepada Dinas Tata Kota. Hal ini dimaksud, agar instansi teknis bisa mengontrol serta digunakan sebagai dasar pengawasan bangunan. “Bahkan satu minggu sekali saya laporkan dan foto kopinya saya ser a h kan,”

ujarnya.

Setelah adanya pengawasan dari tim kerja teknis, kemudian ada penyimpangan terhadap izin yang telah dikeluarkan.

Cokorda kembali menegaskan, izin bangunan itu bisa saja dicabut kembali dan itu menjadi konsekuensi dari pemegang izin karena sejauh ini pihaknya hanya mengetahui pemohon membangun sesuai dengan izin yang diajukan.

Ia mengakui pengawasan terhadap sejumlah bangunan pun, pihaknya melibatkan kelurahan. Artinya, kelurahan juga bisa membantu Pemkot Mataram untuk mengawasi izin bangunan yang sudah ada. “Kelurahan juga kita kirimkan datanya, biar bisa mengawasi bahwa ini lho izin yang diajukan masyarakatnya,” sebutnya.

Kalaupun dikaitkan dengan tingkat kesadaran masyarakat, ia menilai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap aturan relatif baik dibandingkan tahun lalu.

Tapi tidak dipungkiri masih ditemukan pelanggaran di lapangan.

Namun diharapkan, dengan sistem pelayanan serta keterlibatan tim kerja teknis, paling tidak bisa meminimalisir pelanggaran – pelanggaran tata r u a n g maupun penyimpangan i z i n bangunan. (cem)

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa (Suara NTB/cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 6 Februari 2015

Halaman 3

BARANG BEKAS Mengumpulkan dan menjual kembali besi-besi rongsokan masih menjadi kegiatan usaha utama sebagian masyarakat di Babakan, Mataram.

Banyak di antara pengepul berekonomi mapan dari hasil rongsokan ini. Sebab, penjualannya langsung ke Surabaya. Nampak salah satu pekerja di gudang barang bekas sedang memotong-motong besi bekas untuk diklasifikasikan kembali dan akan didaur ulang.

Perlu Diawasi Lebih Serius

Hj. Hartina

(Suara NTB/bul)

BADAN Ketahanan Pangan Provinsi NTB ikut menjadi bagian dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas Raskin yang didistribusikan Bulog ke Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), salah satu permasalahan yang disorot adalah lemahnya kualitas raskin.

“Raskin ini kan program nasional, kemarin dievaluasi banyak oleh BPK. Ditemukan beberapa persoalan, salah satunya persoalan mutu,” kata Kepala BKP Provinsi NTB, Hj. Hartina, MM, Kamis (5/2).

BKP termasuk salah satu tim yang ditunjuk untuk memonitoring pendistribusian raskin dan mengawasi langsung kualitas raskin yang dibagikan Bulog.

Diskusi yang berkembang, melihat kualitas beras yang dihasilkan petani di NTB cukup diapresiasi pemerintah pusat. Bahkan, Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman yang melakukan kunjungan ke NTB, menurut Hartina, sangat mengagumi beras NTB. Tak heran, Provinsi NTB kemudian menjadi salah satu daerah penyuplai beras bagi beberapa provinsi lainnya di Indonesia.

Lantas dari mana datangnya Raskin yang selalu dikeluhkan kualitasnya oleh masyarakat, padahal kualitas produksi beras di NTB cukup dikagumi? Hartina menegaskan terlepas dari itu perlunya dilakukan pengawasan terkait pola serapan dan distribusi Raskin.

Terkait seberapa penting masyarakat mengharapkan Raskin ini, Hartina mengatakan, berbicara dari sisi stok, produksi beras di NTB sudah mencapai 1,2 ton/tahun.

Sementara untuk konsumsi penduduk di NTB, rata-rata sebulannya hanya berkisar antara 40 ton sampai 45 ton/bulan. Dikalikan 12 bulan, konsumsi hanya sebanyak 500 ton sampai 600 ton/tahun.

Dari produksi per tahun, ada sisa (surplus) sebanyak 500 ton sebenarnya. Dilakukan pendataan, dari surplus itu, di masyarakat ternyata masih tersimpan rata-rata 2,5 Kg/KK/hari.

Setelah dilakukan uji, masyarakat selalu memiliki persiapan setelah panen. Untuk ke panen mendatang, persiapannya masyarakat antara 200 Kg sampai 600 Kg/KK. Itu tidak hanya di kawasan areal pertanian. Bahkan stok per rumah tangga ini hampir sama dari ujung barat hingga ke ujung timur NTB. Bahkan untuk daerahdaerah yang kering, lanjut Hartina, masyarakat sangat antisipatif terhadap cadangan berasnya. Banyak di antaranya yang memiliki ketersediaan jagung, gadung atau komoditi non beras lainnya. Sehingga dipastikan kerawanan pangan itu sebenarnya tidak ada. (bul)

Pemerintah Harus Serius Tangani Limbah Hotel dan Rumah Sakit Mataram (Suara NTB) Pemprov diminta lebih serius untuk menangani persoalan limbah hotel dan rumah sakit di NTB. Pemerintah perlu mengambil sikap tegas terhadap pengelolaan limbah B3 jika pengelola tidak taat terhadap UU lingkungan hidup. Sebab jika tidak ditangani serius, tentunya menjadi ancaman besar.

Persoalan limbah ini (Suara NTB/bul) Agus Rifanto sudah menjadi fenomena yang tidak pernah berubah setiap tahunnya. Terlepas dari berbagai spekulasi lain mengapa ini masih saja terjadi, pemerintah kata Dewan Pembina Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) Unram, Agus Rifanto, sebaiknya mengalah dan mengambil sikap.

Seperti diketahui, sejumlah rumah sakit mendapat penialian paling buruk dari Badan Lingkungan Hidup (BLHP) Provinsi NTB soal penanganan limbah, di antaranya yang terburuk (hitam) adalah Rumah Sakit Harapan Keluarga (RSHK), RSUD Praya Lombok Tengah dan RSI Siti Hajar Mataram.

Sementara 18 lainnya yang mendapatkan penilaian sedikit lebih baik dari yang paling buruk (merah) yakni PT. Narmada Awet Muda, Samawa Sea Side Cottage, Qunci Villas, Hotel Puri Saron, Jeeva Klui Resort, Lombok Lodge, Lombok Garden, Lombok Plaza, Grand Royal Taliwang, Living Asia, Santika Mataram Hotel.

Menyusul RSUD Patut Patuh Patju, RS. Risa Sentra Medika, RS. Kota Mataram, RSUD. Dr. Soedjono, PLTD Taman Barru, PLTD Taliwang dan PLTD Dompu.

Ia mengkhawatirkan kasus yang terjadi di Buyat, Manado akan terjangkit di NTB, demikian juga kasus yang menjadi pembelajaran adalah kasus minamata di Jepang. Apapun dalihnya, limbah B3 sudah tergolong membahayakan bagi kelangsungan hidup banyak pihak.

“Lihat saja beberapa sungai di Kota Mataram misalnya, airnya sudah menghitam dan berbusa. Itu pengaruh limbah berbahaya. Saya sudah mengajukan agar Mapala melakukan penelitian. Entah darimana limbah itu, silakan dicek saja sumbernya,” kata Agus Rifanto di Mataram, Kamis (5/3).

Limah yang dibuang langsung ke sungai sebelum dikelola, sangat membahayakan, karena selain masyarakat dari hulu ke hilir sungai terancam berbagai jenis penyakit kulit, bahkan bisa mengakibatkan cacat keturunan.

Bahkan ikan yang dipancing di sungai atau di muara air yang tercemar, daging ikannya tetap mengandung merkuri.

Khusus di Kota Mataram, Agus menyebut pemerintah Kota pernah memiliki Instalasi Pengolahan Limbah (Ipal), namun tidak ada ceritanya peralatan tersebut. Sebaiknya, pemerintah daerah memaksimalkan peralatan-peralatan seperti itu, tampung semua limbah dan diolah sendiri. “Lebih baik begitu caranya, ini sudah terjadi bertahun-tahun soal limbah ini. Tidak usah menyalahkan siapapun, pemerintah daerah ambil sikap saja,” demikian diusulkannya. (bul)

Penduduk Desa di NTB Kurang Bahagia (Suara NTB/bul)

DPRD Lobar Pertanyakan CSR Pelabuhan Lembar Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) mempertanyakan dana Coorporate Social Responsibility (CSR) dari pengelola otoritas pelabuhan Lembar. Sejauh ini masyarakat di sekitar pelabuhan terutama di Desa Labuan Tereng yang terkena kawasan Pelabuhan tidak pernah kecipratan dana CSR tersebut. Disamping itu, Dewan juga menyoroti kecilnya pemasukan dari Pelabuhan ke Daerah Lobar selaku daerah lokasi pelabuhan tersebut. Untuk itu, Dewan akan mempertanyakan perihal masalah ini ke pihak pelabuhan dalam hal ini ASPD dan Pelindo.

Hal ini dikatakan anggota DPRD Dapil Lembar, Adnan yang juga tingal di sekitar daerah pelabuhan. Dikatakan, persoalan ini ia peroleh dari masyarakat yang mempertanyakan perihal dana pembinaan masyarakat setempat. Seperti di Teluk Waru, sebagian masyarakat setempat berprofesi sebagai nelayan, namun akibat adanya kapal yang lalu lalang di sekitar perairan setempat mengganggu mereka mencari ikan. Bahkan, kapal diparkir di tengah laut hingga ke perairan Sekotong sehingga akses nelayan terganggu.

Dikatakan, dulunya memang jumlah kapal tidak terlalu banyak yang lalu lalang dari dan ke Lembar. Namun saat ini justru jumlah kapal bertambah, bahkan setiap hari mencapai puluhan. Ramainya kapal ini menyebabkan perairan yang biasanya untuk lalu lalang nelayan mencari ikan dipenuhi kapal parkir. Imbasnya tidak saja mengangu nelayan namun salah satu ikon wisata religi yakni makam keramat terancam hilang akibat kapal yang diparkir di perairan setempat.

Manajer Operasi dan Usaha PT ASDP Lembar, Eko Yulianto menyatakan dalam tiga tahun terakhir ini ASDP telah menggelontorkan dana CSR hampir Rp 1 milir lebih kepada masyarakat di sekitar pelabuhan.

Dana CSR ini diberikan kepada masyarakat melalui Desa, untuk keperluan lingkungan dan lain-lain. Ia menjelaskan, ketentuannya bagi BUMN akan membagi dana CSR 2,5 persen dari laba bersih perusahaan untuk dibagi ke seluruh daerah. Namun jumlah besaran CSR ini sendiri tergantung pada besarnya keuntungan perusahaan. Ia menambahkan, terkait kontribusi ke daerah, menurut UU nomor 2 tahun 2009, bahwa daerah tidak diperbolehkan memungut pihak ke tiga. Atas dasar itulah, pihaknya tidak bisa berkontribusi ke daerah khususnya ke Lobar. “Jadi aruran yang melarang daerah memungut ASDP selaku pihak ke-3,” ujarnya. (her)

Mataram (Suara NTB) Dibandingkan dengan kebahagiaan masyarakat yang bermukim di perkotaan, penduduk yang bermukim di desa-desa yang ada di NTB tercatat memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih rendah atau kurang bahagia.

Badan Pusat Statistik (BPS) NTB telah melakukan pengukuran tingkat kebahagiaan itu melalui beberapa parameter.

Temuan menarik BPS itu, kata Kepala BPS NTB, Drs. Wahyudin, MM, Kamis (5/2), dihasilkan dari indeks kebahagiaan di NTB berdasarkan karakteristik demografi dan ekonomi.

Beberapa diantaranya disajikan, Indeks kebahagaian penduduk di perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (70,96 banding 68,07). Penduduk berstatus menikah mempunyai indeks kebahagiaan paling tinggi, yakni sekitar 69,83. Mereka yang berstatus cerai lebih rendah indeks kebahagiaannya, yaitu cerai hidup (66,00) dan cerai mati (66,71).

Selanjutnya, penduduk umur di bawah 24 tahun memiliki indeks kebahagiaan tertinggi (69,86), sementara penduduk lansia (kelompok umur 65 keatas) mempunyai indeks kebahagiaan paling rendah (66,08).

“Ada kecenderungan dengan makin banyak anggota rumah tangga, maka indeks kebahagiaan cenderung semakin tinggi. Namun, ketika jumlah anggota rumah tangga meningkat menjadi tujuh

atau lebih, maka indeks kebahagiaan cenderung menurun,” kata Wahyudin.

Selain itu, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula indeks kebahagiaan. Penduduk yang tidak/belum pernah sekolah mempunyai indeks kebahagiaan paling rendah (64,91), sementara indeks kebahagiaan tertinggi pada penduduk dengan tingkat pendidikan S2 atau S3 (82,15).

Demikian juga jika semakin tinggi rata-rata pendapatan rumah tangga, semakin tinggi pula indeks kebahagiaannya.

Pada tingkat pendapatan lebih dari Rp 7,2 juta per bulan, indeks kebahagiaannya mencapai 80,05, sementara pada tingkat pendapatan Rp 1,8 juta rupiah ke bawah maka indeks kebahagiannya hanya 66,47.

Untuk Provinsi NTB, jumlah sampel sebesar 1.485 rumah tangga yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Komposisi responden di perdesaan lebih besar dibanding perkotaan, masing-masing 57,17 persen dan 42,83 persen. Sebanyak 65,66 persen responden adalah kepala rumah tangga, sedangkan lainnya adalah pasangan kepala rumah tangga (istri/suami).

RUPA-RUPA

Berdasarkan jenis kelamin, responden perempuan lebih banyak dibanding responden laki-laki, yaitu masing-masing 52,05 persen dan 47,95 persen. Selain itu, responden terbanyak berpendidikan tamat SD/MI (22,09 persen), berikutnya berpendidikan SMA/MA/SMK (21,35 persen), dan responden yang tamat perguruan tinggi sekitar 7,74 persen..

Indeks kebahagiaan diukur dari tingkat kepuasan dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan, dan kondisi keamanan. Indeks kebahagiaan masyarakat NTB, lanjutnya tahun 2014 sebesar 69,28 pada skala 0 – 100.

Tingkat kepuasan penduduk di NTB terhadap keharmonisan keluarga adalah paling tinggi (80,94). Sementara itu, tingkat kepuasan yang paling rendah terjadi pada aspek pendidikan (54,83).

“Kita hanya mengukur tingkat kebahagiaan, soal apakah bahagianya si miskin sama dengan bahagianya di kaya jika dirata-ratakan, kita tidak sejauh itu,” demikian Wahyudin. (bul)

RUPA-RUPA

SUARA NTB Jumat, 6 Februari 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Sampah dan Sumur Bor di Tiga Gili Tolak Wacana Sewa WAKIL Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, MH., menolak wacana leasing (sewa) atas aset negara berupa kawasan roi atau sempadan pantai yang diduduki oleh perusahaan di kawasan 3 Gili. Namun, meski tindakan tegas dalam penertiban menjadi satu langkah yang harus diambil, Wabup mengakui langkah tersebut harus ditempuh dengan sangat hati-hati.

“Wacana sewa tidak boleh kita lakukan, karena itu bagian dari cara melegalkan sesuatu yang salah,” tegas Najmul menjawab pertanyaan wartawan, Kamis (5/2).

Ia mengatakan, wacana yang disampaikan sejumlah anggota DPRD KLU tersebut cukup positif. Namun Pemda KLU tidak akan mengambil opsi tersebut sebagai cara penyelesaian. Dikarenakan pelanggaran pihak hotel dilakukan di atas tanah milik negara, maka solusi satu-satunya yang harus diambil adalah menegakkan kebijakan sesuai aturan yang berlaku. Najmul mengisyaratkan harus ditempuh melalui penggusuran.

Pihaknya menyatakan, salah satu opsi yang dilakukan untuk menghindari penggusuran besar-besaran adalah kemungkinan merubah regulasi ketetapan batas roi pantai. Sebagaimana Pemprov NTB, kata Najmul, bahwa batas sempadan pantai diperpendek dari titik pasang air adalah 35 meter dari sebelumhya 100 meter, sangat memungkinkan untuk mengerem penggusuran massif. Hanya saja, terhadap bangunan yang masih juga berada pada batas 35 meter (jika Perda RTRW diubah), maka dengan terpaksa bangunan itu harus digusur.

“Sejauh ini kita masih menjaga kenyamanan bersinvestasi. Tim Penertiban sudah kita bentuk, dan fakta lapangan yang ditemukan, banyak hal yang harus dibahas kaitannya dengan penertiban, tetapi tidak mengganggu suasan pariwisata,” ujarnya.

Terhadap Hotel Amarsvati sebagai salah satu hotel terbesar di KLU yang akan melakukan pembangunan, Wakil Bupati menegaskan perusahaan pengembang resort tersebut harus dikawal ketat. SKPD terkait seperti PU, KPPT, Kantor Lingkungan Hidup, harus secara terintegrasi bersama Tim Penertiban secara berkala mengawasi aktivitas lapangan.

“Peletakan batu pertama yang dilakukan tidak bersifat permanen. Tetapi perkembangannya harus dilihat agar tidak merusak lingkungan. Saya sendiri belum melihat izinnya, baik izin 3 lantai maupun izin 24 lantai,” ucapnya.

Najmul di satu sisi berkeyakinan, perusahaan akan sangat serius melakukan pengembangan pariwisata walaupun areal yang dikuasainya mencapai 25 hektar. Ia sama sekali tidak pernah su’udzon walaupun 25 hektar terasa sangat luas untuk dikembangkan oleh satu investor. “Mungkin investornya sangat serius,” pungkas Najmul Akhyar. (ari) H. Najmul Akhyar (Suara NTB/dok)

Operasi Pasar Hanya Menormalkan Harga Sesaat Selong (Suara NTB) Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan (ESDM Perindag) Lombok Timur (Lotim) sudah melakukan Operasi Pasar (OP) elpiji 3 kg di sejumlah pasar tradisional beberapa waktu lalu. Namun, kebijakan OP yang dilakukan hanya mampu menormalkan harga elpiji 3 kg sesaat. Pasalnya, sekarang ini masih banyak pengecer yang menjual harga elpiji 3 kg di atas harga eceran tertinggi (HET).

Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas ESDM Perindag Lotim, Suardi,S.Sos, M.AP, Kamis (5/2) mengatakan, OP yang dilakukan beberapa waktu lalu itu hanya menormalkan harga sesaat. Akan tetapi, masih tingginya harga elpiji 3 kg itu dipicu oleh para pengecer yang belum menurunkan harga sesuai dengan HET. Padahal, HET yang sudah ditentukan pemerintah sebesar Rp 14.750/tabung.

Namun, banyak ditemukan di tingkat pengecer dijual bervariasi berkisar antara Rp 16.500 sampai Rp 20.000/tabung dan harga itu terjadi di daerah-daerah pelosok. “Kita hanya melakukan pengawasan ke pangkalan dan pangkalan itu harus menjual sesuai dengan HET. Karena kalau sudah pangkalan menjual di atas HET, maka akan berpengaruh kepada harga di tingkat pengecer,” terangnya.

Padahal, jika mengacu pada Permen ESDM, masyarakat yang berhak menggunakan elpiji 3 kg adalah rumah tangga yang tergolong tidak mampu dan usaha mikro. Hal itu juga ditekankan pada Permen ESDM Nomor 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian elpji 3 kg, bahwa ada beberapa kriteria bagi konsumen elpiji 3 kg. Di antaranya, untuk rumah tangga mempunyai penghasilan maksimal Rp 1,5 juta/bulan. Sedangkan kriteria untuk usaha mikro, yakni dia memiliki kekayaan bersih Rp 50 juta di luar tanah dan bangunan. Selain itu juga mempunyai penghasilan lebih dari Rp 300 juta/tahun. Namun pada praktiknya, banyak masyarakat kita yang tergolong kaya tapi menggunakan elpiji 3 kg. “Kita hanya mengingatkan bahwa pangkalan itu harus menjual sesuai HET karena ini barang bersubsidi,”harapnya. (yon)

Kejaksaan Telisik Persoalan K2 Selong (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong mulai menelisik dibalik munculnya persoalan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur katagori 2 (K2). Upaya kejaksaan ini dimulai sejak menerima laporan Januari lalu.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Selong, Jeffry G Lokopessy kepada media di Selong, Kamis (5/2) tidak mau membeberkan identitas pelapor dan bentuk pelanggaran yang dilakukan tenaga honorer K2. Menurutnya, pascamenerima laporan pihaknya sampai saat ini sedang melakukan pengumpulan data. Upaya kejaksanaan mengusut kasus K2 ini juga belum ditetapkan kejelasan pelanggarannya, apakah unsur pidana atau perdata.

Diketahui kejaksaan, penyebab terjadinya kekisruhan di balik K2 coba ditelusuri terlebih dulu sebelum lebih lanjut melakukan proses-proses hukum. Persoalan K2 diakui menimbulkan aksi beberapa kali dari kalangan K2.

“Kita masih meneliti kenapa ada yang lulus dan tidak lulus.

Jadi belum mengarah ada pelanggaran pidana atau perdata” ucap Jeffry. Pertanyaan besar pihak kejaksaan juga menyangkut kerapnya para guru honorer K2 ini melakukan aksi demonstrasi.

“Kita ingin tahu kenapa sampai sering terjadi demo,” kilahnya.

Menindaklanjut laporan kasus K2 ini, Pihak Kejari sudah mulai mencari data pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lombok Timur. Ada rencana pula untuk memeriksa honorer K2, namun sampai saat ini belum dilakukan.

“Soal melanggar hukum atau tidak kita belum sampai sejauh itu,” demikian ucapnya.

Informasi yang dihimpun Suara NTB menyebut ada indikasi pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh para honorer K2. Tindakan pemalsuan dokumen tersebu jelas merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang harus mengikuti proses hukum. (rus)

Gubernur Imbau Pemda KLU Tegas

Tanjung (Suara NTB) Masalah yang terjadi di kawasan pariwisata 3 Gili seperti sampah di Gili Trawangan dan sumur bor di Gili Air, yang terus menjadi sorotan media disikapi Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Menurut gubernur, Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) harus turun tangan dan tegas dalam menyikapi masalah lingkungan di kawasan yang telah menjadi ikon pariwisata NTB itu.

Kepada wartawan, Kamis (5/2) usai menghadiri pengajian di Ponpes Riyadul Jannah, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, gubernur mengimbau agar masalah sampah segera teratasi, demikian pula dengan sorotan tingginya pemakaian sumur bor di 3 pulau kecil itu.

"Saya minta Pemkab segera turun tangan. Kalau memang ada aturan, tolong itu ditegakkan,” tegas Gubernur.

Dikatakannya, pengelolaan pariwisata dalam konsep Geopark Rinjani, maka Rinjani dan 3 Gili adalah penyangga pariwisata KLU. Oleh karena itu, ia meminta agar konsep pariwisata yang dibangun di KLU tidak hanya mengedepankan pariwisata saja, tetapi juga memperhatikan lingkungan.

“Dalam kaidah Geopark, harus ada perhatian terhadap lingkungan dan alam, karena alamnya cuma satu. Kalau ini rusak, tidak ada toko yang jualan untuk memperbaiki alam ini,” ujarnya.

Gubernur cukup prihatin terhadap problem sampah

(Suara NTB/ars)

LIBURAN - Gili Trawangan sebagai salah satu ikon pariwisata NTB masih dihadapkan dengan persoalan sampah.

Atas kondisi ini, Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi meminta Pemerintah KLU serius menangani masalah sampah.

Tampak wisatawan mancanegara saat berlibur ke Gili Trawangan beberapa waktu lalu. dan lingkungan secara umu yang ada di 3 Gili. Dari aspek kebijakan, ia bahkan mendorong agar hasil yang diperoleh Pemda KLU dari pariwisata dialokasikan kembali ke sektor bersangkutan. Terlebih pajak dan retribusi yang dikelola di 3 Gili, tidak ada yang masuk ke provinsi, melainkan seluruhnya masuk ke kas daerah KLU. Gubernur termasuk heran,

hingga kini perhatian terhadap masalah sampah di Trawangan seolah belum ada penekanan. “TPA (Tempat Pembuangan Akhir) masih sewa ya? Saran saya, buatlah TPA yang bagus, dengan anggaran Rp 5-6 miliar tidak masalah, nanti provinsi akan bantu (sharing),” katanya.

Menurutnya asal ada kemauan atau political will Pemda KLU, pihaknya di provinsi

akan sangat merespons guna menjaga lingkungan menjadi lebih baik. Ia pun mendorong, Perda yang ada di KLU ditegakkan untuk mendukung tata kelola lingkungan setempat. “Di provinsi tidak ada (nomenklatur) Dinas Kebersihan, yang ada hanya di kabupaten. Sampah di sana harus dikelola, sehingga tidak menurunkan daya dukung lingkungan terhadap sektor pariwisa-

ta,” lanjutnya.

Selain dukungan sharing anggaran, wujud lain dukungan gubernur terhadap masalah sampah Gili Trawangan adalah pihak provinsi siap meminjampakaikan lahan PT. GTI (Gili Trawangan Indah) yang ada. “Lahan provinsi bisa dipinjam pakai. Tidak ada yang sulit, saya tinggal tanda tangan saja,” demikian gubernur. (ari)

Polisi Belum Berhasil Ungkap Mangkir dari Panggilan Ombudsman Jaringan Kejahatan di Lotim PT. WAH Klaim Masalah Selesai

Selong (Suara NTB) Kasus tindakan kriminal menjadi fokus persoalan kriminal yang menjadi atensi utama aparat Polres Lombok Timur. Maraknya kasus 3C ini diduga kuat terjadi karena ada jaringannya. Kejadiannya pun sudah lintas kabupaten. Kondisi ini membuat jajaran Polres ini membentuk tim khusus (timsus).

Akan tetapi sampai saat ini belum berhasil mengungkap jaringan kejahatan itu.

Hal ini diakui Kepala Sub Bagian Humas Polres Lotim, AKP I Komang Samia. Menjawab media di ruang kerjanya, Kamis (5/2) Komang Samia menjelaskan, ada tiga timsus yang telah dibentuk beberapa pekan lalu, yakni timsus dari Intelijen, Timsus dari Serse Kriminal dan timsus dari Serse Narkoba.

Pada awalnya gerakan timsus ini dinyatakan masih raguragu, karena menganggap belum ada pemegang kendali.

Setelah ditegaskan oleh Kapolres, AKBP Heri Prihanto yang menyatakan langsung sebagai pengendali timsus ini baru kemudian mengambil langkah sigap.

Timsus siap untuk mengungkap jaringan 3C. Telah dibagi kinerja di tiga wilayah kerja, meliputi tengah, ut-

ara dan selatan. Tim siap menyisir dan mengungkap praktik-praktik curas, curanmor dan curat yang cukup meresahkan masyarakat Lotim ini.

Disadari selama ini kasus curat ini kerap sekali terjadi.

Kejadian terbaru terjadi di wilayah Sakra Barat. Korbannya atas nama Wirya. Pelaku ditebas parang hingga luka parah dan nyaris tewas. Sementara uang yang dibawa sebesar Rp 12 juta raib dibawa para pelaku. Kejadian yang terjadi pada Selasa petang lalu itu sampai sekarang belum berhasil menangkap para pelakunya.

Paling marak juga adalah kasus curanmor.

Dituturkan Komang, beberapa hari lalu Kapolres Lotim sudah dipanggil khusus oleh Kapolda bersama Kapolres Loteng dan Mataram. Ada indikasi kuat jaringan kejahatan curanmor ini lintas kabupaten. Seperti temuan terakhir di Loteng, sebuah tempat yang diduga kuat tempat penampungan motor hasil curian.

Disinyalir, dari hasil deteksi intelijen, tempat penadahan motor ini juga ada di Lotim. Aparat Kepolisian sudah mengidentifikasi lokasi dan siap akan digerebek. Pihaknya menginginkan aparat Polres Lotim dengan timsus yang dibentuk ini bisa mempersempit ruang gerak para pelaku jaringan kejahatan 3C tersebut. (rus)

AKP Komang Samia (Suara NTB/rus)

IKM Lotim, Tangguh Hadapi Krisis Selong (Suara NTB) Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Lombok Timur disebutkan memiliki daya tahan terhadap krisis ekonomi dan banyak yang tak dipengaruhi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini dikemukakan Kepala Bidang Perindustrian Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Perindustrian dan Perdagangan (PP) Kabupaten Lombok Timur, Mulyono Slamet. .Dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Kamis (5/2), Mulyono Slamet, mengungkapkan, jika IKM cukup tegar menghadapi deraan krisis ekonomi. Pak Mul sapaan akrab Kabid Perindustrian ini mengatakan, pada umumnya produk IKM ini berbahan baku lokal dan menggunakan alatalat sederhana.

Perkembangan IKM di Kabupaten Lotim sampai saat ini cukup pesat. Meskipun banyak jenis perdagangan

modern yang masuk, namun masih cukup mampu bersaing.

“Saat ini di Lombok Timur terdapat sekitar 9 ribu hingga 10 ribu unit IKM, umumnya memiliki modal awal Rp 10 juta hingga Rp 50 juta di luar aset,” ungkapnya.

Jenis usaha IKM yang terdaftar, antara lain anyaman (ketak dan bambu), pengolah makanan, tenun, gerabah, pande besi, logam dan aksesories lainnya. Menurutnya, IKM tangguh menahan badai krisis memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian di pedesaan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemkab Lotim akan terus melakukan pembinaan dan pengawalan terhadap eksistensi IKM, baik melalui peningkatan kemampuan perajin dengan pelatihan dan sosialisasi, juga membantu modal dan peralatan sederhana yang dibutuhkan.

Menyadari keterbatasan daerah, Pemkab Lotim melakukan pendekatan kepa-

da pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat. Ia berharap, tahun 2015 ini, instansinya mendapatkan alokasi dana Tugas Pembantuan (TP) dari Kementerian Desa dan PDT, agar pihaknya bisa lebih leluasa memberikan penguatan kapasitas pada IKM. Selain itu, diharapkannya pada unit-unit perdagangan modern, seperti Indomart, Alfamart dan yang lainnya menunjukkan kepedulian dengan menampung produkproduk lokal yang sesungguhnya memiliki kualitas yang memadai untuk dipasarkan.

Hanya saja, lanjutnya, produk-produk lokal seperti produksi industri rumah tangga (PIRT) masih banyak yang belum memiliki legalitas, seperti label halal MUI, label registrasi dari Dinas Kesehatan, SNI dan yang penting lainnya.

Ia mengaku tengah berupaya agar industri tersebut mau mengikuti semua ketentuan pelabelan. (rus)

Tanjung (Suara NTB) PT. Wanawisata Alam Hayati (WAH) terlihat memang sengaja mangkir dari pemanggilan pihak Ombudsman. Hal ini terlihat dari pengakuan Kuasa Hukum PT. WAH, yang menganggap problem lahan yang disengketakan dengan sejumlah warga itu, sudah selesai. WAH bahkan sependapat, bahwa sesuai pernyataan Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., di media, bahwa sudah tidak ada lagi masalah antara perusahaan dengan warga.

Menurut Kuasa hukum PT. WAH, H. Sukirno, kasus lahan yang disengketakan warga di atas lahan yang dikuasai oleh perusahaan, telah mencapai solusi. Sehingga baginya, masalah itu pun sudah selesai. Menunjuk mediasi yang ditempuh Pemda KLU, Sukirno menyebut terdapat 72 kepala keluarga (KK) yang bangunannya berada di atas lahan yang dikuasai PT. WAH, telah memperoleh kompensasi masing-masing 3 are dan ganti rugi rupiah. Sukirno bahkan menganggap, Djohan Sjamsu sebagai sosok sentral yang berjasa membantu menyelesaikan kasus ini melalui mediasi yang ditempuh.

“Bagi saya persoalan lahan di Gili Trawangan itu sudah selesai. Kami sangat berterima kasih kepada Pak Bupati yang membantu menyesaikan persoalan ini sampai tuntas,” kata Sukirno, kepada wartawan, Kamis (5/2).

Ia mempermaklumkan, problem sengketa lahan ini mencuat cukup lama dan memakan waktu yang lama pula untuk mencapai solusi penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak. Meski kemudian terdapat sekitar 26 KK yang mengajukan keberatan dan melayangkan surat pengaduan ke Ombudsman pada 19 Januari 2015 lalu, Sukirno tak mau ambil pusing. Kembali pada mekanisme mediasi di mana masing-masing KK memperoleh areal 3 are, menurut Sukirno, maka persoalan sebenarnya sudah selesai.

Kuasa Hukum PT. WAH berpandangan, surat aduan yang dilayangkan oleh warga (Ismail Cs, red) ke Ombudsman hingga kini masih belum diketahui

duduk perkaranya. “Kami belum mengetahuinya apa yang diinginkannya. Sebab sejak awal, Ismail sudah tidak mau menerima hasil penyesaian persoalan itu.

Karena tidak mau menerima, kami tidak berikan lahan sebagai kompensasi ganti rugi itu. Kemudian dia ini berulah, melalui berbagai cara ingin tetap bertahan di tanah orang,” cetus Sukirno.

Tidak hanya itu, Sukirno juga mengungkap fakta hukum pada diri Ismail. Ia dengan tegas mengatakan, bahwa yang bersangkutan telah dua kali dipidanakan atas tindakan pelanggaran hukum.

Kata Sukirno, pidana pertama menimpa Ismail di mana yang bersangkutan menyewakan lahan tanpa izin PT. WAH sebagai pemegang kuasa HGB pada lahan seluas 13,9 hektar dimaksud. Selanjutnya, ia dipidana pula karena kasus pengrusakan pagar dan bangunan milik perusahaan.

“Sekarang kembali dia mengadukan persoalan yang sudah selesai ini kepada Ombusdman. Kami tidak tahu maksud kemauan dari orang yang satu ini,” cetusnya lagi.

Sukirno menyimpulkan, persoalan sengketa lahan yang sudah mencapai titik temu ini dianggap selesai oleh semua pihak. Sebab tidak hanya lahan, Perusahaan juga memberi santuan atas kerugian material yang dialami warga. Ia menyebut, luas lahan yang dibebaskan perusahaan mencapai 3,7 hektar untuk mengakomodir 72 KK dari total luas lahan, 13,9 hektar yang ada.

Jumlah KK yang diberi kompensasi pun, pada awalnya sebanyak 45 KK, namun berkembang menjadi 72 KK. Hanya saja, pada pertanyaan terakhir, ketika mengetahui Bupati KLU melunak untuk kemudian mempersiapkan diri menghadiri panggilan Ombudsman, Sukirno belum dapat memastikan. Termasuk ketika nantinya akan ada ancaman pemanggilan paksa. “Kami belum tahu apa maksud Ombusdman melayangkan panggilan.

Menurut kami, persoalan itu sudah tuntas,” pungkas Sukirno. (ari)

SUARA NTB Jumat, 6 Februari 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Ditarget Produksi 20 Persen

Menteri Pertanian Gelontorkan Banyak Bantuan untuk Lobar Giri Menang (Suara NTB) Dalam kunjungannya ke Lombok Barat (Lobar) Rabu (4/2) lalu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menggelontorkan sembilan item bantuan khusus untuk Lobar. Di antaranya bantuan irigasi 900 hektar, program optimalisasi lahan 2 ribu hektar, bantuan benih jagung seluas 1.000 hektar dan kedelai 3.000 ribu hektar. Ditambah lagi harvester 8 unit dan penggilingan padi 2 unit. Mentan menjanjikan jika Lobar mampu mencapai target 20 persen maka bantuan akan ditambah lagi untuk tahun berikutnya.

Sebaliknya Mentan mengingatkan, jika Lobar tidak mencapai target produksi 20 persen, maka akan diberi sanksi. Bahkan bantuan dari kementerian terkait akan ditiadakan, jika daerah tidak mencapai target produksi yang dipatok pemerintah pusat.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo terhadap pengembangan pertanian sangat besar. Karena itu, pada tahun ini anggaran khusus untuk sektor pertanian, peternakan sangat besar. Hal ini terbukti anggaran pertanian pada APBN Perubahan pada era sebelumnya tidak ada.

Namun pada era saat ini diadakan bahkan nilainya b e s a r .

Tahun ini Menteri Pertanian saja, anggaAmran Sulaiman

ran khusus pertanian mencapai Rp 32 triliun lebih,khususnya untuk menunjang sarana prasarana seperti jaringan irigasi tersier.

Khusus jaringan irigasi ini, mengalami rusak parah sekitar 52 persen, karena itu tahun ini ditarget mampu tuntas 1,5 juta hektar. Di samping itu, ada untuk program optimalisasi lahan, sarana prasarana pertanian dan lain-lain.

Karena itu, dengan banyaknya bantuan yang digelontorkan pusat ke Lobar hanya satu yang diminta yakni mampu mencapai target produksi 20 persen. Ia meyakini Lobar mampu, apalagi saat ini Lobar surplus dengan produksi 186 gabah. Menteri menantang, jika target Pemda hanya 15 persen, maka harus ditingkatkan menjadi 20 persen ketika itu dicapai maka bantuan dari Kementerian akan ditambah. “Kalau bisa naik jadi 20 persen lah,” katanya.

Salah satu upaya pengembangan pertanian ke depan, yakni diubahnya regulasi dengan mengeluarkan Perpres 172 tahun 2014 terkait Mekanisme Penunjukan Langsung untuk Pupuk dan Benih. Untuk mengawal ini, Mentan telah mengadakan kesepakatan (MoU) dengan Kapolri, Jaksa Agung, BPKP bahwa terkait distribusi barang ini tidak dipersulit.

Bupati Lobar, H. Zaini Arony optimis bisa mencapai target 20 persen. Untuk itu pihaknya akan terus berupaya. Ia menyebutkan, luas lahan sawah 17 ribu hektar,lahan irigasi 13 ribu hektar, lahan tadah hujan 3, 6 ribu hektar lebih.

Saat ini produksi gabah mencapai 186 ribu ton ekuivalen 126 ribu ton beras. Dengan kemampuan produksi ini, Lobar mampu surplus 36 ribu ton dari 126 ribu ton, surplus ini terus meningkat dari 19, 22 ribu ton sampai 36 ribu ton.

Namun, katanya tidak bisa dihindari masalah lahan yang dialih fungsi untuk bangunan, karena pertumbuhan penduduk yang cepat, sehingga perlu perumahan dan sarana lain.

Memasuki tahun 2015 ini, luas lahan sekitar 17 ribu hektar diperkirakan menyusut 1 hektar.

Akan tetapi peningkatan produktivitas sekalipun jumlah lahan berkurang. (her/adv)

(Suara NTB/her)

Menteri Pertanian Amran Sulaiman didampingi Bupati Lobar H. Zaini Arony bersama SKPD saat berdialog dengan petani.

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Bupati Lobar H. Zaini Arony saat memberi sambutan di hadapan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Secara ’’Online’’ PEMKAB Lombok Barat (Lobar) dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) mencurigai aktivitas di vila-vila yang mengantongi izin pribadi di Lobar dikomersilkan pemiliknya. Dalam hal ini, pihaknya segera turun melakukan investigasi terhadap oprasional beberapa bangunan vila yang memiliki izin private atau vila pribadi di seluruh wilayah Lobar. ‘’Dari laporan masyarakat, vila-vila tersebut kerap dijual atau disewakan kepada wisatawan. Bahkan pihak DPPKD juga menemukan ada beberapa nama villa private dipasarkan oleh pemiliknya secara online,’’ ungkap Sekretaris DPPKD Lobar Fauzan Husniadi kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (5/2).

Dari data yang yang dimilikinya, terdapat 19 vila di kawasan wisata Senggigi Batulayar. Dari 19 unit vila tersebut hanya 2 unit yang memiliki izin komersil atau disewakan, yakni The Studio Villas dan Dream Estate Lombok. Sementara, 17 unit vila yang berdiri megah di Senggigi mengantongi izin sebagai vila pribadi.

Dari 17 vila yang mengantongi izin pribadi, ada dua vila yang namanya dicurigai dikomersialkan. “Namanya memang seperti dikomersilkan, tapi izinnya private, sehingga kita tidak memungut pajaknya” jelasnya.

Pantauan wartawan, pembangunan vila dan fasiltas lainnya saat ini sepertinya para pengusaha atau orang-orang berduit lebih memilih lokasi membangunnya di bukit-bukit. Bahkan di bukit yang tingkat kemiringannya lebih dari 40 derajat seperti yang direkomendasikan aturan. Di kawasan wisata Senggigi hampir 10-15 persen bukit-bukit yang view-nya menghadap laut sudah berdiri vila cantik dan mewah. Terlihat juga ada beberapa lokasi nampaknya juga akan dibangun vila serupa. (her) Fauzan Husniadi

Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat berdialog dengan petani di Gerung.

(Suara NTB/her)

PT. AP BIL Hitung Kerugian dari Penutupan Bandara Praya (Suara NTB) Dampak dari ditutupnya Bandara Internasional Lombok (BIL) pascamusibah tergelincirnya pesawat Garuda GA-7040, Selasa (3/2) lalu tidak hanya dirasakan para calon penumpang saja. Hampir semua lini yang terkait, turut merasakan dampaknya.

Termasuk pihak PT. Angkasa Pura (AP) I selaku pengelola BIL. Namun demikian, pihak PT. AP I BIL sampai saat ini mengaku belum bisa menghitung besaran kerugian yang dialami dari dampak tergelincirnya pesawat tersebut. “Yang jelas pasti ada dampaknya bagi kita. Tapi berapa besar kerugian yang kita alami, belum bisa dipastikan,” aku General Manager PT. AP I BIL, Pujiono, kepada wartawan, Kamis (5/2).

Menurutnya, kerugian bukan hanya secara materi saja yang dialami. Tetapi juga kerugian lainnya. “Jadi kalau bicara besaran kerugian, kita masih hitung,” tambahnya.

Untungnya, akibat kejadian itu tidak ada fasilitas bandara yang mengalami kerusakan. Terutama landasan pacu, kondisinya masih sangat baik. Artinya, untuk fasilitas bandara tidak terpengaruh

atas kejadian tersebut.

Dari sisi penumpang, selama dua hari BIL ditutup, walaupun tidak sepenuhnya, ada sekitar 4 ribu penumpang yang tidak bisa terangkut, karena penerbangan baik dari maupun menuju BIL tidak ada sama sekali.

Baru pada hari Kamis pagi ada beberapa penerbangan yang jalan. Tapi terbatas hanya untuk jenis pesawat tertentu saja.

Penutupan BIL memang sangat dirasakan dampaknya oleh berbagai pihak. Dari unsur pemerintahan misalnya, banyak pejabat yang harus menunda, bahkan membatalkan keberangkatannya ke sejumlah daerah, karena tidak ada penerbangan ke daerah tujuan.

Begitu juga, puluhan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) juga harus pasrah menunggu.

(Suara NTB/kir)

MENUNGGU - Para calon TKI masih menunggu pemberangkatan ke Malaysia setelah pesawat Garuda Indonesia tergelincir di BIL, Kamis (5/2). Penerbangan di BIL Kamis sore sudah mulai normal, karena pesawat Garuda sudah berhasil dievakuasi.

Bahkan banyak calon TKI yang sudah menginap di BIL selama dua malam, karena

pesawat yang akan ditumpanginya tidak kunjung bisa berangkat. “Prinsipnya kita

semua merasakan dampak kerugian dari kejadian ini,” tegasnya. (kir)

(Suara NTB/dok)

Tukar Guling Lahan SMAN I Batulayar

Kantor Aset Daerah Akui Tanpa Persetujuan DPRD Giri Menang (Suara NTB) Hilangnya sebagian tanah aset Pemkab Lombok Barat (Lobar) di lokasi berdirinya SMAN 1 Batulayar dibenarkan Kepala kantor Aset Daerah (KAD) Lobar Mahnan, S.STP. Meski demikian, Mahnan mengklarifikasi tanah tersebut bukan hilang, namun telah dilakukan tukar guling antara Pemkab Lobar dengan masyarakat.

“Tanah itu tidak hilang, tapi sebagian lahan itu ditukar guling dengan masyarakat,” akunya, Kamis (5/2).

Mahnan mengakui tukar guling dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan DPRD Lobar. Dasar hukum yang digunakan saat melakukan tukar guling tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2006 yang disempurnakan menjadi PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah.

Dalam PP tersebut dijelaskan tukar guling dapat dilakukan tanpa persetujuan lembaga DPRD sepanjang tukar guling tersebut dilaku-

kan untuk kepentingan umum. “Tanah yang kita tukar dengan tanah milik masyarakat yang saat ini dibangun Jembatan Meninting Kecamatan Batulayar,” tandasnya.

Mahnan menjelaskan tanah tempat berdirinya SMAN 1 Batulayar tersebut yang kini dikuasai masyarakat pemilik tanah lokasi dibangunnya Jembatan Meninting. Alasannya, lokasinya tidak terlalu strategis untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh sekolah, karena berada dibelakang sekolah sehingga pihaknya memutuskan untuk melakukan tukar guling.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Lobar H. Bahrul Fahmi mengatakan saat ini Komisi IV DPRD Lobar sedang mendalami kejanggalan tukar guling aset Pemda seluas 1 hektar tempat berdirinya SMA 1 Batulayar, pasalnya proses tukar guling. yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat dengan warga ini tanpa melalui pembahasan dan persetujuan kalangan DPRD Lobar saat itu. Untuk menelusuri masalah ini, Komisi IV akan memaksimalkan kerja Pansus Aset yang telah dibentuk. (her)

SDM Masih Minim

BPN Praya Akui Pelayanan Belum Maksimal Praya (Suara NTB) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Praya Lombok Tengah (Loteng) mengakui sampai saat ini belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di daerah ini.

Mengingat, masih banyak kendala yang dihadapi dalam upaya optimalisasi pelayanan. Salah satu masih minimnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki BPN Praya.

Pengakuan tersebut disampaikan Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan BPN Praya, Edi Budaya Lutfi, saat menerima kunjungan anggota Komisi I DPRD Loteng, di kantornya, Kamis (5/ 2). Menurutnya, jumlah personel yang dimiliki BPN Praya belum sebanding dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani.

Belum lagi, fasilitas dan sarana prasarana penunjang yang dibutuhkan juga masih jauh dari memadai. Sementara jumlah permohonan pembuatan sertifikat tanah dan hal-hal yang terkait lainnya, begitu banyak. Akibatnya, pelayanan yang diberikan belum bisa maksimal.

“Permohonan sertifikat dan lainnya yang sudah masuk mencapai ribuan. Sedangkan kita punya personel dan fasilitas sangat masih minim,” ujarnya. Sehingga wajar kalau kemudian banyak masyarakat yang merasa kecewa, lantaran pelayanan yang diberikan terkesan lamban.

Pihaknya pun mengaku banyak masyarakat yang belum bisa memperoleh sertifikat atas tanahnya. Kendati sudah mengajukan permohonan sejak beberapa bulan

yang lalu. Bahkan ada juga yang sudah bertahun-tahun, belum keluar. “Karena itu tadi, kendala minimnya personel dan sarana pendukung,” harapnya.

Menurutnya, dengan kondisi masyarakat Loteng seperti sekarang ini, jumlah BPN di Loteng harusnya lebih dari satu, sehingga pelayanan yang diberikan masyarakat bisa lebih cepat dan maksimal. Dalam hal ini, pihaknya berharap pengertian dari semua pihak terkait persoalan yang dihadapi oleh BPN Praya saat ini.

Meski dengan personel dan sarana prasarana yang terbatas, pihaknya tetap berkomitmen memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin supaya bisa memberikan rasa kepuasan kepada masyarakat. “Kita tetap berupaya maksimal mem-

berikan pelayanan. Walaupun harus dihadapkan pada berbagai kendala,” tegas Edi. Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, mengaku kedatangan pihaknya ke BPN untuk melihat secara langsung kondisi BPN Praya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat selama ini, pihaknya mendapat banyak keluhan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan BPN Praya, terutama terkait permohonan pembuatan sertifikat tanah dan lainnya. Dalam hal ini, pihaknya merasa perlu untuk melihat secara langsung, seperti apa pelayanan yang diberikan oleh BPN Praya. ‘’Kalaupun kemudian ada persoalan, diharapkan ada solusi yang bisa ditawarkan,’’ kata politisi Partai Demokrat ini. (kir)

SUARA NTB Jumat, 6 Februari 2015

Empat Paket Proyek Gagal Dirampungkan 2014 Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak empat paket proyek tahun 2014 gagal dirampungkan hingga kontrak berakhir. Kontraktor diberikan waktu selama 50 hari sejak kontrak berkahir untuk menyelesaikan pekerjaan. Agar kejadian serupa tak terulang, diminta paket lelang pada 2015 dipercepat.

Demikian disampaikan Kabag Administrasi Pembangunan dan Perekonomian (APP) Setda Sumbawa, Wirawan Ahmad, S.Si, M.T, usai rapat evaluasi proyek 2014 sekaligus Rapat persia(Suara NTB/arn) pan APBD 2015, Kamis (5/ Wirawan Ahmad 2). Serapan anggaran pada 2014 angkanya kecil berada pada kisaran 88,42 persen. Artinya ada 11,58 persen atau Rp. 139,2 miliar yang tidak terlaksana dari total APBD 2014 Rp 1.063 triliun. Untuk realisasi belanja langsung hanya 85,71 persen dan tidak langsung 90,41 persen.

SKPD yang paling rendah tingkat realisasinya, Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) akibat ada paket yang gagal lelang, yakni pengadaan ternak. Kemudian belanja modal yang paling rendah realisasinya ada di Satpol PP, salah satunya akibat tidak terelaisasinya pembelian senjata.

Dari paket proyek yang telah dilaksanakan 2014, sebut Wirawan, ada empat paket yang tidak selesai, yang kemudian dimunculkan 2015. Yakni paket tambatan perahu Labuan Tanjung senilai Rp 695,4 juta. Yang berdasarkan pemantauan terakhir 3 Februari sudah selesai. Paket rehab total Sangrahan Alas senilai Rp 514 juta dan sudah dilaksanakan. Berikutnya, pembanguan gedung kantor DPPK senilai Rp 8,2 miliar lebih dan sampai 3 Februari 2015 realisasinya baru 95 persen. Terakhir pembangunan gudang SRG (resi) senilai Rp 3,9 miliar, di kecamatan Labangka yang baru terealisasi 90 persen. Terhadap paket ini, telah diberikan kesempatan 50 hari tambahan tetapi tetap didenda 1 per seribu per hari dari nilai kontrak. “Kalau tidak berhasil juga dilaksanakan, maka pemutusan kontrak dan pengguna anggaran berhak mengusulkan blacklist,” cetusnya.

Rapat tersebut juga mengidentifikasi beberapa masalah yang ditemukan pada 2014. Agar tidak terulang lagi pada tahun ini.

Berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, banyak sekali perusahaan yang Sertifikasi Badan Usahanya (SBU) yang tidak memenuhi ketentuan. Perusahaan tidak melakukan konversi ke SBU yang baru. Masalah kedua, pekerjaan tidak selesai tepat waktu sampai kontrak berakhir. Ketiga, banyak sekali Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang tidak mengumumkan rencana umum pengadaan barangnya akibatnya mendapat teguran BPKP. Keempat masih banyak paket lelang khususnya paket konstruksi yang dilaksanakan di triwulan ketiga.

Makanya, Bupati telah mengeluarkan instruksi percepatan pengadaan barang dan jasa. Sekda juga sudah membuat surat edaran agar SKPD segera menyampaikan dokumen lelangnya. “Kita sekarang ini sudah menyelesaikan tiga paket lelang, di antaranya pengadaan ternak. Sehingga Maret sudah ditentukan pemenangnya,” tukas Wirawan.

Untuk persiapan menuju pelaksanaan ABPD 2015, disebutkan total APBD 2015, Rp 1,3 triliun. Memang ada penurunan komposisi belanja langsung. Kalau tahun sebelumnya 42 persen sekarang belanja langsung turun menjadi 36,29 persen. Sementara belanja tidak langsung 63,71 persen.

Mengapa turun? karena tahun ini, Pemkab Sumbawa mempunyai kewajiban memberikan bantuan keuangan kepada desa sesuai amanat UU Desa. Dengan serapan anggaran lebih dari Rp 100 miliar. (arn)

Dibantah, Oknum DPRD Diduga Minta Proyek Sumbawa Besar (Suara NTB) Pernyataan Bupati soal adanya oknum anggota Dewan yang melakukan intrevensi terhadap SKDP, termasuk soal proyek fisik mendapat bantahan dari anggota DPRD Sumbawa.

Kalaupun ada oknum dimaksud, maka sebaiknya Bupati menyebutkannya secara transparan.

“Ketimbang Bupati mengeluarkan pernyataan yang bisa membuat hubungan kedua lembaga tidak harmonis, lebih baik mengevaluasi SKPD. Apakah kin(Suara NTB/arn) erja mereka sudah benar Agus Salim selama ini,” tandas anggota fraksi Golkar, Agus Salim, Kamis (5/2). Menyikapi pernyataan Bupati di media terkait adanya oknum anggota Dewan yang melakukan intervensi terhadap SKPD. Tudingan bupati soal adanya oknum Dewan yang minta proyek pun, kata Agus, mesti dikemukakan secara transparan. Dengan menyebut langsung oknum dimaksud. Sebab sepengetahuannya, anggota DPRD Sumbawa tak akan segegabah itu meminta proyek. Apa yang dilakukan DPRD, masih dalam kerangka koordinasi dan fungsi pengawasan.

Sehingga kerap berhubungan dengan SKPD teknis.

“Bupati jangan malah mengurus kami DPRD, sementara SKPD masih banyak yang lemah. Jangan ciptakan konflik yang tidak nyaman antarkedua lembaga eksekutif dan legislatif.

Kita ini lembaga control, berkewajiban melakukan koordinasi dan pengawasan. Bupati mestinya paham. Kami di DPRD berjanji akan menjalankan fungsi kami sebenarnya. Yang salah kami katakan salah, baik kami katakan baik,” tandas Agus.

Bupati semestinya memberikan kesejukan. Kalau memang ada oknum Dewan yang dianggap melakukan intervensi, katakan dengan jelas. Meski demikian, Agus tetap berharap JM tetap menjadi Bupati yang bersih dan amanah selama 10 tahun pemerintahannya. Agar bisa menjadi contoh bagi Bupati berikutnya dan dicontoh daerah lainnya. (arn)

PDAM Batulante Dapat Bantuan Rp 15 Miliar Sumbawa Besar (Suara NTB) Pada tahun ini, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Batulante Sumbawa mendapatkan luncuran program dari pemerintah pusat senilai Rp 15 miliar lebih. Di antaranya untuk perbaiakn sejumlah sumber mata air penyedia air baku.

Ketua Dewan Pengawas PDAM Sumbawa, Wirawan Ahmad, S.Si, M.T, kepada Suara NTB, Kamis (5/2) menyatakan, pihaknya dari Dewan Pengawas berupaya memfasilitasi PDAM agar mendapatkan luncuran program dari pemerintah pusat maupun dari APBD Provinsi dan Kabupaten. Tahun ini mendapatkan program senilai Rp 15 miliar lebih dari Kementerian Pekerjaan umum (PU).

Dana tersebut digunakan untuk proyek penyedia perbaikan sumber air baku bendung Tiu Sai di kecamatan Lape.

Kemudian, perbaikan sumber air baku di kecamatan Empang. Serta perluasan jaringan. “Untuk investasi seperti ini tidak mungkin kita harapkan dari PDAM. Uang dari konsumen hanya cukup untuk menutupi biaya operasional.

Biaya investasi jelas tidak bisa,” cetus Wirawan.

Dalam hal ini, PDAM hanya mengurus teknsi kerusakan yang sifatnya kecil. Makanya keluhan dari konsumen mesti segera ditangani. Seperti kebocoran kecil, air keruh dan lainnya. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Program Dana BOS Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

BOS 2015 Segera Dicairkan

Diknas Mulai Lakukan Sosialisasi Sumbawa Besar (Suara NTB)Dana BOS tahun 2015 segera dicairkan dalam waktu dekat. Sambil menunggu informasi lebih lanjut dari Provinsi.

Untuk itu, Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa mulai menggelar sosialisasi di sejumlah kecamatan.

Sebagaimana disampaikan Kasi Manajemen Pendidikan Dasar Dinas Diknas Sumbawa, Badron, Kamis (5/2), informasi terakhir dari pihak Provinsi, Surat Permintaan Pembayaran Dana (SP2D) sedang diproses sehingga dana BOS dapat segera dicairkan dalam waktu dekat. “Ini kebijakan Provinsi, yang jelas dalam waktu dekat, dana cair,” terangnya.

Untuk diketahui pada tahun ini ada peningkatan nilai nominal BOS yang diterima siswa.

Dari Rp 580.000 per siswa per tahun untuk siswa SD pada 2014 naik menjadi Rp 800.000 per siswa per tahun. Begitu pula untuk jenjang SMP, dari Rp 710.000 naik menjadi Rp 1 juta.

Dari total 364 SD di Sumbawa, jumlah riel siswa penerima BOS sebanyak 49.580 siswa. Sedangkan alokasi siswa penerimanya sebanyak 50.921 siswa. Dengan total uang yang akan diterima Rp. 40.736.800.000.

Sementara itu, dari 100 SMP di Sumbawa, jumlah siswa penerima sebanyak 19.125. Sedangkan alokasi siswa penerima sebanyak 19.177 siswa. Dengan total uang yang diterima Rp 19.777.000.000. Adanya perbedaan jumlah siswa riel dengan alokasi siswa penerima, karena dalam petunjuk teknis penggunaan dan pertanggung jawaban

(Suara NTB/arn)

Badron keuangan dana BOS 2015, yang kemudian disusul dengan Keputusan Kepala Dinas Diknas Sumbawa, Sudirman S.Pd, ten-

tang penetapan alokasi dana hibah BOS bagi SD/SMP perlakuan khusus.

SK Kadis Diknas juga menetapkan alokasi peneriman BOS bagi sekolah yang siswanya di bawah 60 orang. Untuk SMP/ sederajat sebanyak 30 sekolah dan SD/sederajat sebanyak 53 sekolah. Sekolah yang jumlah siswanya di bawah 60 orang, tetap diberikan alokasi untuk penerima siswanya 60 orang. “Kita di Sumbawa, ada beberapa sekolah yang siswanya di bawah 60 orang, namun tetap dapat BOS jatah 60 siswa,” terang Badron.

Untuk menghindari adanya penyalahgunaan dana BOS serta tepat dalam pengelolaannya, Diknas sudah mulai melakukan sosialisasi kepada guru dan kepala sekolah dalam berbagai kegiatan. Termasuk menggelar

sosialisasi hingga sekolahsekolah di kecamatan. Pihaknya selalu mengingatkan kepala sekolah agar pengelolaan dana BOS dapat dilaksanakan sesuai Juklak dan Juknis 2015. Sebab keberadaan dana BOS tak lain untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan. Dalam rangka wajib belajar sembilan tahun.

Serta berperan dalam mempercepat Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM. Adapun tujuan khusus dari BOS ini, untuk membebaskan pungutan bagi seluruh siswa peserta didik SD/SMP miskin terhadap biaya operasional sekolah. Kemudian membebaskan siswa dalam bentuk pungutan apapun. (arn/*)

PERBAIKI JARING Meski cuaca masih belum begitu bersahabat, sebagian nelayan terpaksa harus melaut untuk mencari nafkah. Sebagian nelayan lainnya, seperti halnya nelayan di di Labuan Lalar, kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa barat (KSB) ini, memperbaiki jarring atau jalanya sementara menunggu perubahan iklim.

(Suara NTB/cem)

KSB Belum Terapkan UU Desa Taliwang (Suara NTB) Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa belum dapat diterapkan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pasalnya perangkat pendukung regulasi itu juga belum diturunkan oleh pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. Ir. W Musyafirin, MM di hadapan Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) KSB, Kamis (5/ 2) menyatakan regulasi itu masih menunggu peraturan pemerintah untuk pelaksanaannya di lapangan. Belum adanya perangkat pendukung dari UU desa terbaru itu, Sekda memperkirakan akan butuh waktu sampai aturan itu dapat diberlakukan. Dan selama itu ia berharap para Kades untuk bersabar. “Sementara ini para Kades sabar dulu. Untuk penerapan UU itu harus disiapkan seluruhnya, jangan hanya hulunya saja diatur tapi hilirnya tidak.

Jadi biarkan seluruh perangkat aturannya terbentuk sampai ke kita (kabupaten, red), baru UU itu bisa diberlakukan,” ujarnya.

Sekda menyebutkan, pemberlakuan UU 6/2014 kali ini

perlu persiapan lebih matang.

Pasalnya dalam aturan tersebut desa diberikan porsi lebih besar dalam mengelola keuangan. Sebagaimana diketahui UU ini mengamanatkan alokasi dana bagi desa ditetapkan sebesar 10 persen dari dana perimbangan pusat yang jika dirata-rata tiap desa akan memperoleh sekitar Rp 1 miliar per desa.

Menurut Sekda, ketentuan tersebut tidak sepenuhnya dengan hitungan merata (Rp 1 miliar per desa). Karena UU 6/2014 pun memberikan kriteria desa yang dapat mengelola anggaran itu, seperti misalnya dari jumlah penduduk, luas wilayah dan kondisi perekonomian masyarakat desa bersangkutan. “Jadi tidak juga harus Rp 1 miliar per desa. Dan sekarang aturan itu masih menunggu semua perangkatnya selesai baru bisa dit-

erapkan,” paparnya.

Sambil menunggu seluruh perangkat aturannya rampung, Sekda pun meminta para Kades untuk tetap fokus menjalankan kegiatannya sesuai anggaran yang ada. Ia menyatakan, pemerintah KSB sendiri saat ini tetap menyiapkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk seluruh desa sebelum aturan terbaru itu diberlakukan. “Kades harus siap menghadapi pemberlakuan UU 6/2014 itu. Tapi untuk sementara kita pakai yang sekarang dulu,” timpalnya.

Sementara itu ketua FK2D KSB, Lukmanul Hakim, SP mengatakan, jika UU 6/2014 belum dapat diterapkan, pihaknya meminta agar pemerintah melakukan transparansi anggaran untuk desa. Sebab pada tahun ini, alokasi dana yang didrop pusat sebagai bagian pelaksanaan UU

(Suara NTB/bug)

W. Musyafirin 6/2012 terhitung sangat minim.

“Kalau ikut amanat UU terbaru seharusnya kita terima minimal Rp 57 miliar dari pusat. Tapi nyatanya yang kita terima hanya sekitar Rp 10 miliar tahun ini. Nah kita minta dana itu dibagi secara transparan,” pintanya.

Ia menyatakan, sebelumnya pihaknya telah mewanti-wanti

(Suara NTB/bug)

Lukmanul Hakim untuk pemberlakukan UU 6/ 2014 itu FK2D KSB telah menyuarakan ke pusat agar memperoleh porsi anggaran yang proporsional. “Tapi sepertinya upaya kita itu tidak didengarkan.

Nyatanya tahun ini kita hanya diberikan sekitar Rp 10 miliar sementara ada 57 desa di kabupaten ini,” pungkasnya. (bug)

Sebelas Proyek di KSB Segera Dilelang

(Suara NTB/bug)

BERSAMA - Sekda KSB, W. Musyafirin bersama sejumlah Kades dalam kongres FK2D di Taliwang, Kamis (5/2).

FK2D Diharapkan Turut Selesaikan Persoalan Tapal Batas Taliwang (Suara NTB) Sebagai wadah komunikasi kepala desa (Kades) kiprah Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) diharapkan dapat lebih maksimal. Tak hanya sekadar sebagai tempat menyalurkan aspirasi desa, tetapi juga diharapkan mampu menjadi tempat menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi baik di internal desa maupun antardesa.

Salah satu yang diharapkan FK2D dapat mengambil porsi menyelesaikan persoalan yang terjadi, yakni pada penyelesaian tapal batas antardesa. Sebagaimana diketahui, di beberapa kecamatan persoalan tapal batas antardesa maupun antarkecamatan masih banyak yang belum tuntas.

“Harapan saya FK2D bisa ambil bagian dalam proses penyelesaian sengketa tapal batas beberapa desa yang masih terjadi,” demikian Sekretaris Daerah (Sek-

da) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. Ir. W Musyafirin, MM saat membuka kongres FK2D KSB, Kamis (5/2).

Sekda meyakini, persoalan tapal batas antardesa dapat diselesaikan dalam FK2D. Sebab dalam organisasi dapat memberikan ruang lebih leluasa antaranggotanya untuk menyelesaikan setiap persoalan secara bersama-sama.

“Bukankan dibentuknya organisasi tujuannya untuk menghadapi persoalan. Jadi FK2D tidak salah kalau turut andil dalam penyelesaian sengketa tapal batas desa,” tukasnya.

Beberapa persoalan tapal batas antardesa dan kecamatan yang selama ini belum terselesaikan di antaranya, tapal batas antardesa Benete kecamatan Maluk dengan desa Belo kecamatan Jereweh, serta desa Kertasari kecamatan Taliwang

dengan desa Tuananga kecamatan Poto Tano. Dua contoh sengketa tapal batas antardesa tersebut, kata Sekda patut dijadikan bahan oleh FK2D untuk bisa diselesaikan. “Pemerintah Kabupaten selama ini terus melakukan mediasi. Tapi tentu dengan keterlibatan FK2D ruang komunikasi bisa lebih terbuka lagi untuk mencapai kesepahaman,” harap Sekda.

Tak hanya meminta kepada FK2D secara organisasi turut andil dalam menyelesaikan sengketa tapal batas. Sekda pun secara khusus meminta kepada Kades yang memimpin desa pesisir untuk tegas mengawal batas perairan kabupaten. Terutama desa Poto Tano yang perairannya berbatasan langsung dengan kabupaten Sumbawa untuk tetap menjaga batasbatas wilayah yang telah ditetapkan olehpemerintahprovinsi (Pemprov) sebelumnya. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Hingga kini Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) baru menerima sebelas program kegiatan yang siap dilakukan lelang.

Bedasarkan data ULP, program tersebut merupakan kegiatan perencanaan yang seluruhnya berasal dari satu bidang di Dinas Pekerjaan Umum (PU) yakni Bidang Sumber Daya Air (SDA).

“Yang kita terima sekarang baru ada sebelas kegiatan siap tender. Semuanya dari Dinas PU itu pun semuanya sudah ada sebelum saya menjabat sebagai kepala,” terang kepala ULP KSB, Ir. Ahmad Zaini kepada media ini, Kamis (5/2).

Ia menyebutkan, sebelum pengajuan program untuk ditender di ULP setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) sedianya menyerahkan Rencana Umum Pengadaan (RUP)-nya. Sementara ini dari seluruh SKPD yang ada baru 12 SKPD yang mengajukan dokumen RUP yang dijadikan acuan ULP untuk merancang program kerjanya.

“RUP itu penting karena isinya tidak hanya program SKPD yang ditender tapi juga non tender. Data RUP itu kita akan kita masukkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) website pusat dan website pemerintah,” terangnya.

Diungkapkannya, cepat atau tidaknya kegiatan tender dilaksanakan bukan berada di tangan ULP. Sebaliknya tergantung kecepatan SKPD masing-masing pemilik program. Ia menyebutkan, tak hanya RUP seluruh dokumen tender disiapkan oleh masing-masing SKPD bersangkutan. “Kami di sini hanya pelaksana tender.

Sementara semua hal yang dibutuhkan dalam kegiatan tender sepenuhnya disiapkan dinas pemilik program,” tegasnya seraya menambahkan jika pihaknya saat ini telah siap 100 persen melaksanakan seluruh tender tahun ini.

“Kalau kami selaku pelaksana sudah siap 100 persen.

Baik itu Sumber Daya Manusia (SDM)-nya maupun perangkat pendukung pelaksananya,” sambungnya. Pejabat yang akrab disapa John ini mengatakan, berdasarkan dokumen kegiatan masing-masing SKPD ia memperkirakan ULP tahun ini akan melelang sebanyak 150 kegiatan. “Mudahmudahan SKPD secepatnya bisa menyiapkan semuanya.

Karena hitungan kami, idealnya untuk proyek kecil dengan durasi waktu kerja selama tiga bulan paling maksimal kita bisa tender pada bulan Agustus, September. Sementara kalau proyeknya besar, bulanbulan ini seharusnya sudah masuk persiapannya,” pungkasnya. (bug)

SUARA NTB Jumat, 6 Februari 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Oknum Kepala Sekolah Diduga Keroyok Mahasiswa Pendemo (Suara NTB/ula)

MENDAFTAR - Drs H. Bambang M. Yasin menyerahkan berkas pendaftaran sebagai bakal calon Bupati Dompu periode 2015-2010 dan diterima langsung oleh Ketua PKS Dompu, Abdullah, S.Kel di kantor DPD PKS, Kamis (5/2).

Pilkada Dompu 2015

Bambang Klaim Didukung Demokrat dan Gerindra Dompu (Suara NTB)Drs. H. Bambang M. Yasin mendaftarkan diri ke PKS untuk dicalonkan sebagai bakal calon (balon) Bupati pada pemilihan Kepala (Pilkada) Dompu 2015-2010. PKS menjadi partai kedua H. Bambang mendaftar setelah Partai Golkar. Bupati Dompu ini mengklaim bakal didukung Partai Gerindra dan Partai Demokrat.

Pendaftaran di PKS Dompu diantar langsung oleh H. Bambang M. Yasin yang didampingi tim HBY Center di kantor DPD PKS Kelurahan Simpasai Dompu, Kamis (5/2). H. Bambang yang mengenakan kemeja putih lengan panjang dan celana hitam ini terlihat seragam dengan Ketua DPD PKS Dompu, Abdullah, S.Kel yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam. “Ini namanya kontak bathin saja,” kata H. Bambang.

Selain PKS dan Partai Golkar yang secara resmi telah membuka pendaftaran, H. Bambang mengaku, telah membangun komunikasi dengan Partai Gerindra, Partai Demokrat, termasuk juga PPP melalui Ketua DPW PPP NTB, Hj Wartiah yang akan ditindaklanjuti dengan pembukaan pendaftaran. “Itu (Partai Gerindra) pasti ke saya. Saya sudah bicara dengan orang-orang DPP (Gerindra). Demokrat saya sudah bicara dengan pak Gubernur yang juga ketua DPD-nya,” akunya. “Kita tidak bisa menghambat komunikasi orang. Masa kita di dalam, orang di luar yang diterima,” kata H. Bambang terkait beberapa bakal calon yang juga telah berkomunikasi dengan Partai Gerindra.

H. Bambang berharap bisa diterima dan direkomendasikan PKS untuk dicalonkan pada Pilkada Dompu 2015. Soal komitmennya terhadap PKS, tentu akan dikomunikasikan dan dibicarakan dalam pembicaraan lebih lanjut. “Mengenai komitmen saya ke PKS, tentu akan ada komunikasi dan pembicaraan kita. Ada diskusi,” katanya.

Ketua DPD PKS Dompu, Abdullah, S.Kel kepada wartawan, mengatakan, Drs H. Bambang M. Yasin menjadi pendaftar pertama selama pihaknya membuka pendaftaran sejak 29 Januari – 5 Februari2015. “Sebelum H. Bambang mendaftar, perwakilan Drs H. M. Amin datang ingin mendaftar. Karena belum membawa berkas, ndak kita terima,” ungkap Abdullah.

Hasil pembukaan pendaftaran, dikatakan Abdullah, akan dilaporkan ke DPW PKS NTB untuk mengikuti tahapan proses berikutnya. Bisa dibuka kembali pendaftarannya dan bisa juga dilakukan uji publik untuk mendapat masukan dari masyarakat.

“Nanti kami akan membuka masukan dari masyarat terhadap calon yang mendaftar ke kita,” terangnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

DIRAWAT - Njm (25) warga Nggeru Kecamatan Bolo Bima yang dirawat di RSU Dompu akibat luka yang dideritanya setelah digebuki massa saat dipergoki hendak mencuri, Kamis dini hari.

Diduga Hendak Mencuri

Seorang Warga Dihakimi Massa Dompu (Suara NTB) Njm (24) warga Nggeru Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dihakimi massa karena diduga hendak mencuri di rumah H. Husen Desa Kempo Dompu. Kejadian ini cepat ditangani aparat Kepolisian yang langsung melarikan Njm dan kini dirawat di RSU Dompu untuk mengobati luka pada kepalanya.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman kepada wartawan, Kamis (5/2) mengatakan, Njm kini dirawat di RSU Dompu untuk mengobati lukanya akibat digebuki warga. Ia belum sempat masuk rumah dan mengambil barang milik H. Husen karena cepat dilihat warga dan langsung meneriakinya maling. “Warga yang panik langsung menganiayanya.

Sekarang dia sedang kita rawat di RSU,” jelas Herman.

Herman mengaku, masih mempelajari pasal yang bisa disangkakan kepada Njm. Apalagi ia belum sempat mengambil barang milik H. Husen, sehingga menyulitkan pihaknya untuk penyidikan. “Apakah dikenakan pasal percobaan mencuri, ini yang menyulitkan kita,” terangnya. Njm dirawat di RSU Dompu dengan pengamanan aparat Kepolisian. Ia dipasangi infus karena menderita luka robek pada bagian kepala akibat digebuki massa.

Sementara informasi yang berhasil dihimpun di Desa Kempo, Njm diduga hendak mencuri dan dipergoki warga sebelum sempat mengambil barang curian. Ia pun dianiaya warga sekitar pukul 02.00 wita, Kamis dini hari. Njm diduga memiliki komplotan di Kempo sebagai penunjuk jalan.

Terkait keterlibatakan Njm dalam beberpa kasus pencurian yang marak belakangan ini di Kempo, Herman mengaku, sejauh ini belum mendapatkan laporan. Akan tetapi, untuk mengantisipasi maraknya aksi pencurian pihaknya akan meningkatkan patroli. (ula)

Bima (Suara NTB) Polres Bima Kota melakukan pemeriksaan atas tiga korban aktivis mahasiswa yang diduga dikeroyok kepala sekolah dalam aksi unjuk rasa mahasiswa di Bima, Senin (2/2). Kaur Reskrim Polres Bima Kota, Ipda Pol Masdidin, S.H., Kamis (5/2) menegaskan, pihaknya masih akan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk meningkatkan penyelidikan.

Masdidin menyebutkan, pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih intens terhadap kasus ini. “Kami juga menunggu hasil visum, dan nanti hari Sabtu baru digelar perkara,” tegasnya.

Aksi yang dilakukan oleh FRONT BARA Wera, di kantor UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Wera Kabupaten Bima, Senin (2/3),

menuntut seluruh Kepala Sekolah di kecamatan setempat untuk mengklarifikasi pemotongan dana BSM dan Bos dari Tahun 2013 sampai dengan 2015 itu. Namun naas, dua orang Kepala Sekolah mengeroyok salah seorang massa aksi, hingga para kepala sekolah itu harus berurusan dengan pihak yang berwajib.

“Namanya Abdul Haris 24 Tahun, mahasiswa di salah satu PTS di Kota Bima yang dikeroyok oleh H. Adi Yusuf kepala sekolah

SDN 1 Tawali dan Usman Kepala Sekolah SDN 1 Sangiang,” ujar Rijal, salah seorang saksi mata kepada Suara NTB, di rumah warga Tawali, Rabu (4/2).

Dikatakannya, dua kepala sekolah tersebut tanpa ampun langsung mengeroyok dengan cara memukul bahkan mencekik leher korban, hingga korban tidak berdaya dan langsung dibawa ke Puskesmas setempat.

Ketua FRONT BARA Wera, Fahri menyayangkan sikap arogansi kepala sekolah SD itu.

Menurutnya, hal yang seperti itu tidak layak

dilakukan oleh kepala sekolah.

Dikatakanya aksi yang mereka lalukan itu, buntut dari keluhan dan keresahan masyarakat, karena diduga sudah sering pemotongan dana BSM dan BOS yang dilakukan oleh para kepala sekolah.

Modusnya bervariasi, dari administrasi, transportasi sampai fotokopi dokumen siswa.

“Masa harus dibebankan kepada para siswa, itu kan hak mereka, apapun alasannya sekolah tidak bisa memotong bantuan dari pemerintah

ini walau sepersen,” imbuhnya.

Fahri mengatakan juga untuk melanjuti proses hukum saat setelah kejadian pengeroyokan, kedua kepala sekolah itu langsung dilaporkan kepada Polres Bima Kota untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

“Sudah kita laporkan, sejauh ini sudah mulai dimintai keterangan oleh penyidik ke beberapa saksi-saksi saat kejadin pengeroyokan ini.” jelasnya. (uki)

AKSI PEMUKULAN – Aksi pemukulan aktivis yang tengah berorasi diabadikan oleh sejumlah aktivis lainnya, dan dijadikan sebagai salah satu petunjuk bagi kepolisian untuk menindaklanjuti kasus ini.

(Suara NTB/ist)

Pengadaan Alat TPA Dilaporkan DPRD Dompu Resmi ke Kejaksaan Bentuk Tiga Pansus Kota Bima (Suara NTB) Pengadaan alat dan pembangunan sarana dan prasarana TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Dinas Kebersihan Kota Bima senilai Rp 9 miliar yang terletak di Kelurahan Oi Fo’o Kecamatan Rasa NaE Timur dilaporkan ke Kejari Raba Bima.

Laporan tersebut dilayangkan oleh Lembaga Investigasi dan Penyelidikan Kasus (LIDIK) yang beberapa hari lalu juga melaporkan dugaan korupsi proyek Jaringan suplesi Dam Pela Parado Kabupaten Bima.

Ketua LIDIK, Sinawarman yang dikonfirmasi, Kamis (5/2), menyebutkan jika proyek yang TPA dilaporkan menyusul adanya indikasi penyimpangan, baik pada pengerjaan sarana dan prasarana maupun pengadaan alat. Anggaran sendiri bersumber dari dana APBN tahun 2013-2014 dengan total nilai Rp 9 miliar. Sementara khusus untuk pengadaan alat sendiri diperkirakan sebesar Rp 3,5 miliar.

Hanya saja, pengadaan alat ini terindikasi menyimpang karena alat yang dibangun tidak sesuai dengan spek. Artinya, jelas Sinawarman, alat yang seharusnya dibeli dari Jerman atau Jepang namun dibeli dari

tempat lain sehingga kualitas alat yang didatangkan tak sesuai dengan kontrak yang ditentukan. Salah satunya adalah mesin yang justru bermerek Dongfe asal Cina. Itu pun, alat tersebut diperkirakan merupakan mesin bekas yang dicat ulang sehingga nampak baru.

Hingga kini alat yang berada di TPA tersebut tak bisa dioperasikan. Sementara alat lainnya yakni alat pengangkut sampah buatan Amerika.

Pihaknya menduga, dalam proyek penyediaan alat dan pengerjaan sarana dan prasarana TPA ini banyak yang terlibat. Seperti pada pengadaan alat ini juga di-subkontrakkan dengan kontraktor lain. Subkontraktor ini juga menjadi tanda tanya apakah dilakukan secara resmi atau tidak. Hanya saja, Sinawarman tak menyebutkan berapa indikasi kerugian negara akibat penyimpangan ini.

“Jadi tak heran jika semua alat yang sudah dibeli ini tak berkualitas,” ujar Sinawarman.

Oleh karena itu, menyusul hasil investigasi yang dilakukan, pihaknya pun melaporkan indikasi ini ke Kejaksaan. Sehingga semua pihak yang diduga terlibat di dalamnya bisa diproses sesuai dengan hukum

yang ada. Sebab, indikasi korupsi di Bima pada umumnya sudah terlalu banyak dan melibatkan banyak oknum baik itu dari instansi pemerintah maupun swasta. “Kami menaruh harapan besar kepada aparat Kejaksaan untuk bisa mengungkap semua pihak yang terlibat,” tuturnya. Paling tidak, kerugian negara yang diakibatkan bisa diselamatkan.

Proyek pengadaan alat dan pengerjaan sarana dan prasarana TPA ini dilaksanakan saat Kepala Dinas Kebersihan dijabat Ir. Hj. Siti Zaenab. Dia yang hendak dikonfirmasi langsung mengenai kasus ini tidak di tempat. Salah seorang staf menyebutkan jika Zaenab tengah melaksanakan perjalanan dinas ke Mataram. “Dia berangkat tadi pagi, mungkin sekarang sedang ada di pesawat,” ujar salah seorang staf.

Sementara itu, Kajari Raba Bima melalui Plt Kasi Pidsus, Reza Zavetsila, SH yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (5/2) membenarkan telah menerima laporan dimaksud.

Laporan yang dilayangkan LIDIK ini tengah dipelajari oleh pihaknya. “Benar sudah kita terima, sekarang tengah kita pelajari,” tutur Reza singkat. (use)

Kasek Datangi DPRD

Bangunan Sekolah Nyaris Ambruk Bima (Suara NTB) Kepala Sekolah (Kasek) SMA PGRI Bima, Nanu S.Pd, Kamis (5/2) mendatangi Komisi II DPRD Kabupaten Bima.

Dia mengadukan kondisi bangunan SMA yang dipimpinnya tersebut memprihatinkan, dan kini nyaris ambruk sehingga meminta agar ada bantuan untuk perbaikan.

Dalam kesempatan tersebut, Nanu menyebutkan jika sekolah tersebut terdiri dari tiga lokal Ruang Kelas Belajar (RKB). Bahkan, kondisi bangunan yang rusak parah ini dikhawatirkan sewaktuwaktu akan ambruk dan menimpa siswa yang tengah belajar. Apalagi, kondisi cuaca saat

ini tengah musim hujan. Oleh karenanya, melalui lembaga legislatif dirinya meminta agar Pemkab bisa mengucurkan bantuan. “Selain rusak di bagian atap, bangunan di hampir setiap kelas juga banyak yang ambruk dan nyaris rubuh karena termakan usia,” tutur Nanu.

Dijelaskannya, sekolah yang terletak di Kecamatan Palibelo tersebut dibangun pada tahun 1990 lalu. Saat ini jumlah siswa yang ada sebanyak 150 orang. Sekolah ini hanya memiliki tiga ruang kelas yang dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar (KBM). Sejak dibangun hingga saat ini, sekolah yang baru sebulan dia

pimpin ini sama sekali belum pernah mendapat bantuan rehabilitasi dari Pemda. “Jadi wajar saja jika saat ini kondisinya sudah rusak,” terang Nanu.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bima, Karman, SH menyebutkan Dewan merespon keluhan dimaksud dan akan segera menyampaikan ke Pemda melalui Dikpora. Dikatakannya, sesuai dengan laporan, sekolah swasta ini sudah tentu harus mendapatkan perhatian dan ini harus menjadi prioritas Pemkab Bima. “Nanti akan kami sampaikan, supaya bisa diakomodir melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015,” janjinya. (use)

Dompu (Suara NTB) -

DPRD Kabupaten Dompu membentuk tiga panitia khusus (Pansus) yaitu pansus investasi, kehutanan dan pansus aset dengan masa kerja 30 hari. Kendati ditetapkan 30 hari, pansus bisa diperpanjang dengan melihat perkembangan kerja pansus.

Wakil Ketua DPRD Dompu, Sirajuddin, SH kepada Suara NTB di kantor Dewan, Kamis (5/2) mengatakan, pihaknya telah memutuskan dalam forum rapat paripurna DPRD Dompu untuk membentuk tiga Pansus. ‘’Kita memberi kesempatan kepada masing-masing fraksi untuk mendistribusikan anggotanya pada masingmasing pansus sampai besok.

Kami rencanakan paripurna pengumuman hasil kepengurusan pansus Senin (9/2),” kata Sirajuddin.

Sirajuddin mengungkapkan, masa kerja pansus masih tentatif. Artinya, untuk tahap awal diberi waktu selama 30 hari dan bisa diperpanjang sesuai perkembangannya. “Nanti kita lihat perkembangannya.

Jika masih membutuhkan waktu, kita tambah,” kata politisi PPP asal Kempo ini.

Masalah yang menjadi fokus persoalan pembentukan tiga pansus, dikatakan Sirajuddin, terkait persoalan investasi seperti kasus take over HGU PT BA ke PT SMS dan lainnya.

Pansus kehutanan terkait masalah HKM di Kecamatan Kempo, hutan gundul, dan dugaan perambahan hutan. Pansus aset terkait pengelolaan gedung Samakai, wisma Dompu di Mataram serta aset bergerak maupun tidak bergerak.

“Termasuk kendaraan yang melampui umur. Jika diperlukan pemutihan, kita lakukan pemutihan. Termasuk itu (kendaraan dinas yang masih dipegang mantan anggota Dewan) juga akan kami rekomendasikan untuk ditarik kembali, karena itu juga bagian dari aset,” tegas Sirajuddin.

Namun inventaris masalah terhadap tiga pansus, lanjut Sirajuddin, diserahkan kepada masing-masing pansus yang akan diresmikan keang-

(Suara NTB/ula)

Ismul Rahmadin

gotaan serta strukturnya dalam paripurna, Senin (9/2) depan. “Kami selaku koordinator pansus. Kami berada di luar (pansus). Kami berikan otorisasi pada masing-masing pansus untuk mengambil keputusan,” katanya.

Ketua Fraksi PKS DPRD Dompu, Abdullah, S.Kel kepada Suara NTB menegaskan, fraksinya tidak akan terlibat dalam pansus yang dibentuk Dewan. Karena pembentukan pansus tersebut, pembentukannya tidak prosedural dan masalah yang dipansuskan masih bisa dibahas di tingkat Komisi. Bahkan telah ada keputusan bersama seperti persoalan kehutanan dengan memberi dukungan dana untuk pengawasan tahun 2015. “Kami tidak akan menempatkan anggota pada tiga pansus yang dibentuk,” tegas Abdullah.

Ketua Fraksi Nurani Demokrat DPRD Dompu, Ismul Rahmadin, S.Pd.I mengatakan, pihaknya hanya menyetujui pembentukan dua pansus yaitu pansus aset dan pansus kehutanan. Pendistribusian anggota pun hanya diarahkan pada dua pansus ini. “Untuk pansus investasi, kami menganggap belum diperlukan. Kalaupun ada masalah, masih bisa dipanggil untuk dilakukan klarifikasi.

Karena kami tidak setuju, makanya kami tidak akan mendistribusikan anggota ke pansus investasi,” tegas Ismul. (ula)

Guru Din Dikukuhkan Jadi Ketua PBB Dompu

(Suara NTB/ula)

Syafruddin

Dompu (Suara NTB)Pengurus DPP Partai Bulan Bintan (PBB) resmi melantik Syafruddin, SH alias Guru Din sebagai ketua umum PBB Kabupaten Dompu bersama Andi Surya Ramadhan, S.Pt sebagai Sekretaris. Penunjukan Guru Din dan Andi sebagai Ketua dan Sekretaris DPC PBB Dompu karena me-

nilai hasil muscab PBB yang memenangkan Ir Nursyamsu tidak sah. Guru Din pun berjanji akan segera melakukan rekonsiliasi secara internal.

Ketua DPC PBB Dompu, Syafuruddin, SH kepada Suara NTB, Kamis (5/2) mengaku baru dilantik Ketua umum DPP PBB, Dr H. M.S. Ka’ban, SE, M.Si di kantor

DPP PBB Jakarta. Ia dilantik bersama sekretaris DPC PBB Dompu, Andi Surya Ramadhan, S.Pt. Keduanya diangkat dengan SK kepengurusan Nomor : SK.PP/1613/2015 tertanggal 3 Februari 2015 yang ditandatangani langsung oleh Ketua umum DPP PBB, Dr H. M.S. Ka’ban, SE, M.Si dan Sekjen, B.M Wibowo, SE,

MM. “Alhamdulillah kami baru dilantik oleh Ketua Umum (di Jakarta),” kata guru Din sapaan akrab Syafruddin.

Sementara Ketua PBB Dompu hasil musyawarah cabang beberapa waktu lalu, Ir Nursyamsu, dikatakan Syafruddin, ditunjuk sebagai Ketua MPP PBB Dompu, bendahara partai, Nadirah,

SE, Akt dan Ketua BK, H. M. Nur HK. “Pekan kedua ini, kita akan lakukan rekonsiliasi secara internal (pasca penunjukan pengurus baru),” kata guru Din. Sebelumnya, guru Din mengungkapkan, penunjukan diri sebagai Ketua PBB karena Ir Nursyamsu yang memenangkan Muscab PBB lalu

tidak sesuai AD/ART partai.

Ia telah menjabat sebagai Ketua selama dua periode dan Muscab 2014 lalu terpilih untuk periode ketiga, sehingga dianggap melanggar AD/ART partai. “Karena saya sebagai Ketua Fraksi dan kebetulan kader senior, maka saya langsung ditunjuk sebagai Ketua DPC,” akunya. (ula)

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 6 Februari 2015

Halaman 8

100 Satpam akan Diberi Pelatihan

Rekonstruksi Pembunuhan Warga Singapura

Terduga Pelaku Tusuk Korban 10 Kali Mataram (Suara NTB) Rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka Suparto terhadap Muhammad Bin Syuri Warga Singapura di BTN Panji Pesona, Perumnas, Ampenan digelar Jajaran Polres Mataram, Kamis (5/2) pagi di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dari 19 adegan yang diperagakan terdapat 10 kali fakta penusukan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

Rekonstruksi disaksikan oleh pihak Jaksa serta penasihat hukum pelaku. Selain itu Polres Mataram juga menghadirkan satu saksi tambahan dalam reka ulang adegan di TKP pagi itu. Kapolres Mataram AKBP Bambang Sumitro memimpin gelar rekonstruksi untuk menemukan fakta lapangan tersebut. Kasat Reskrim Polres Mataram AKP Agus Dwi Ananto usai menggelar rekonstruksi menyampaikan jumlah saksi mencapai lima orang. Penambahan saksi dilakukan untuk menambah keterangan serta menemukan serta memvalidasi fakta lapangan yang sesungguhnya.

“Dari 19 adegan itu terdapat sekitar 9 sampai 10 kali penusukan, saat gelar rekon juga kita hadirkan satu orang saksi tambahan yang juga memberikan keterangan di lapangan. Selain itu, rekonstruksi diikuti oleh pihak kejaksaan termasuk penasehat hukum sang pelaku,” jelasnya. Saat ini, penyidik Polres Mataram sedang berupaya menyelesaikan berkas kasus perkara tindak pidana pembunuhan itu.

Tersangka masih menjadi tahanan Polres Mataram sebab berkasnya belum dinyatakan lengkap (P21) sehingga belum bisa dilimpahkan ke Kejaksaan.

Ia berharap agar dalam waktu dekat berkas perkara terhadap tersangka segera rampung dan dirinya dilimpahkan ke kejaksaan untuk menempuh proses persidangan di pengadilan.

“Berkasnya belum lengkap, mudah – mudahan dalam waktu dekat dapat diselesaikan sehingga bisa kita limpahkan ke Kejaksaan. Penyidik masih merekap data – data pemeriksaan yang dilakukan sejak pelaku diamankan,” tuturnya.

Sebelumnya, tragedi pembunuhan sadis tersebut terjadi pada Januari kemarin. Aksi nekat yang dilakukan Suparto warga Karang Sukun itu diduga bermula akibat cemburu pada korban. Ia menilai korban menjalin hubungan asmara dengan Istrinya. Saat itu pelaku dan istrinya sedang menempuh proses sidang gugat cerai di Pengadilan Negeri Agama Gerung. (met)

Tunggu Hasil Praperadilan

Rekomendasi Tim 9 Tidak Diikuti Presiden Jakarta (Suara NTB) – Anggota Tim Sembilan Jimly Asshiddiqie mengatakan pihaknya menghormati keputusan Presiden Joko Widodo terkait calon kepala Kepolisian RI yang menunggu hasil praperadilan yang diajukan Komjen Polisi Budi Gunawan.

“Rekomendasi Tim Sembilan tidak diikuti oleh Presiden 100 persen karena ingin menunggu proses praperadilan. Kita hormati dan tunggu saja,” kata Jimly Asshiddiqie di Jakarta, Kamis.

Jimly mengatakan praperadilan bisa menjadi jalan keluar bagi berbagai faksi dan kelompok, meskipun Tim Sembilan secara substansial telah mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk membatalkan pencalonan Budi Gunawan.

Terkait wacana yang muncul bahwa Presiden akan membatalkan pencalonan Budi Gunawan, Jimly mengatakan itu merupakan isu lama karena Tim Sembilan sudah merekomendasikan hal itu sejak dua minggu sebelumnya.

“Tidak ada yang baru. Presiden berkali-kali menyatakan menunggu praperadilan. Begitu pula dengan Wakil Presiden.

Lalu Presiden mengatakan minggu depan, itu artinya proses praperadilan satu minggu. Saya menduga ada miskomunikasi,” tuturnya.

Saat ditanya apakah Tim Sembilan juga akan menunggu praperadilan untuk mengambil sikap, sehingga ada kemungkinan akan ada rekomendasi baru terkait hasil praperadilan, Jimly mengatakan hal itu bisa saja terjadi. “Bisa saja, tapi belum ada. Kita tunggu saja hasil praperadilan,” ujarnya. (ant/bali post)

SIDANG PERDANA Mantan Wabup Lobar, H Mahrip saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada PN Mataram, Kamis (5/2).

(Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram akan memberikan pelatihan satpam kepada 100 orang secara gratis. Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, S.Sos menyampaikan pelatihan ini juga dalam rangka upaya pihaknya mengurangi angka pengangguran di Kota Mataram.

“Kita rencanakan ada pelatihan khusus untuk satpam sebanyak 100 orang sehingga mereka nantinya memiliki sertifikasi satpam,” jelasnya. Setelah mengikuti pelatihan, Khalik mengatakan satpam ini nantinya bisa ditempatkan di sekolah-sekolah yang ada di Kota Mataram.

Biaya pelatihan satpam ini disampaikan Khalik ditanggung sepenuhnya oleh Pemkot Mataram. Syarat yang harus dimiliki peserta pelatihan adalah khusus warga Kota Mataram yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP Kota Mataram. Untuk mencari peserta pelatihan ini, Disosnakertrans melibatkan lurah untuk mencari siapa warganya yang memang berpotensi dan mau menjadi satpam. Selain lurah, para pekerja sosial Disosnakertrans Kota Mataram juga dilibatkan untuk mencari para peserta pelatihan.

Dipilihnya pelatihan satpam ini karena pihaknya melihat satpam mempunyai peluang besar dengan banyaknya investasi yang tumbuh di Kota Mataram. “Kita lihat banyak peluang investasi di Kota Mataram dan itu membutuhkan satuan pengamanan. Ini juga sebagai peluang bagi warga sehingga keluar rencana pelatihan ini,” jelasnya. Nantinya jika seratus satpam ini tidak tertampung semua di perusahaan maupun BUMN atau BUMD, mereka akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang ada di Kota Mataram.

Selain pelatihan satpam, tahun ini Disosnakertrans Kota Mataram juga akan memberi pelatihan keterampilan untuk beberapa bidang. Seperti tahun lalu, Disosnakertrans memberikan pelatihan untuk teknisi AC, perbengkelan, tata rias, dan juga pelatihan keterampilan untuk para penyandang cacat.

Selain pelatihan yang dilaksanakan sendiri, banyak juga lembaga swasta yang memberi pelatihan keterampilan untuk warga. “Kita juga mendorong perusahaan memberikan pelatihan keterampilan untuk masyarakat sekitar sehingga masyarakat yang ada di sekitar perusahaan itu bisa ditampung bekerja,” jelasnya. (ynt)

Disidang Soal Kasus SPPD Fiktif

Mantan Wabup Lobar Disebut Langgar Perbup Mataram (Suara NTB) H. Mahrip, SE, MM, mantan Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat, menjalani sidang perdana, Kamis (5/2). Dia diadili dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Jaksa penuntut umum (JPU) menuding, Mahrip melanggar peraturan bupati (Perbup) tentang aturan perjanan dinas.

Pada sidang di ruang pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram itu, JPU dari Kejati NTB Marolah, SH mendakwa Mahrip dengan dakwaan primair pasal 2 jo pasal 18 Undang – Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang – Undang 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 KUHP. JPU juga mendakwa terdakwa dengan dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo pasal 18.

Marolah mengurai, ada pelanggaran Perbup dalam peng-

gunaan biaya perjalanan dinas yang sumber anggarannya dari APBD Lombok Barat, diduga dilakukan oleh Mahrip, Wakil Bupati saat itu.

Aturan dimaksud, Perbup nomor 1 tahun 2012, tentang pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah untuk biaya perjalanan dinas, yang ditandatangani Bupati H. Zaini Arony. “Dimana dalam Pasal 22 ayat 1, setiap pegawai yang melakukan perjalanan dinas, wajib melampirkan boarding pass sebagai SPJ dan tanda tangan pejabat

instansi yang dikunjungi,” kata Marolah menyebut isi pasal tersebut.

Selain Perbup yang dibuat Bupatinya sekaligus rival politiknya ketika Pilkada 2013 itu, Mahrip juga disebut melanggar Peraturan Pemerintah (PP) 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, dimana setiap pengeluaran harus disertai bukti.

Marolah merinci, perjalanan dinas Wabup dilakukan berturut – turut sejak 2009, 2010, 2011 dan 2014. Uraian jumlah perjalanan dinas sekaligus

Kesal, Hakim Perintahkan JPU Jemput Paksa Saksi Mataram (Suara NTB) Dr. Sutarno SH, MH, terlihat kesal saat memimpin sidang Kamis (5/2), lantaran satu pun saksi tidak bisa dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan perahu pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Lombok Tengah. Hakim pun meminta JPU menjemput paksa para saksi.

Kekecewaan Sutarno mulai terlihat beberapa saat setelah sidang dibuka, setelah lima terdakwa dari kalangan panitia pemeriksa barang proyek perahu itu, sudah duduk di kursi terdakwa. Ia meminta JPU dari Kejari Praya, Lombok Tengah menyodorkan saksi yang akan diperiksa. “Silahkan JPU ajukan saksi,” pinta Hakim. Namun JPU tidak bisa menunjukkan saksi.

“Maaf yang mulia, tidak ada saksi yang bisa kami hadirkan,” kata JPU, MJ Ferdian, SH. Tim JPU mengaku sudah berusaha menghadirkan 10 orang saksi dari nelayan pantai Gerupuk Kecamatan Pujut. “Tapi tidak ada yang bisa hadir,” sebut JPU. Sementara dalam kasus itu, ada 30 saksi yang rencana dihadirkan.

Menanggapi itu, Hakim Sutarno dengan nada tinggi menegaskan, seharusnya jaksa bisa melakukan jemput paksa apabila saksi mangkir. Karena bagaimana pun juga, sidang yang sudah diagendakan, menjadi terganggu akibat saksi yang mangkir. “JPU bisa melakukan pemanggilan, apabila relaas panggilan yang disampaikan tidak dihiraukan saksi,” tegas Sutarno. Teknis penjemputan paksa dibenarkan jika memang saksi sulit dihadirkan, juga sangat memungkinkan meng-

(Suara NTB/ars)

HANYA DIHADIRI TERDAKWA - Suasana sidang kasus pengadaan sampan di DKP Loteng di Pengadilan Tipikor, hanya dihadiri oleh lima terdakwa, karena JPU tidak bisa menghadirkan saksi. gunakan kekuatan militer. “Silahkan berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan penjemputan paksa saksi,” tegas Sutarno. Dengan alasan setiap warga negara , masyarakat yang tercatat sebagai saksi, wajib menghadiri persidangan setelah menerima relaas panggilan.

Permintaan itu pun diamini JPU. Sidang pun terpaksa ditunda pekan depan, sampai saksi – saksi dimaksud sudah hadir. “Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi saksi,” tegas Sutarno.

Dikonfirmasi usai sidang, JPU Suryo Dwiguno, SH dan MJ Ferdian, SH memastikan akan melaksakan permintaan hakim itu. Namun terkait penjemputan paksa, akan dilakukan setelah panggilan kedua tidak diindahkan para saksi.

“Kami akan layangkan panggilan kedua dahulu. Kalau memang tidak hadir juga, pang-

gil paksa bisa saja dilakukan,” kata Ferdian. Sebenarnya dia mengaku memaklumi ketidakhadiran saksi, karena alasannya mereka melaut.

“Tapi sidang pekan depan kami akan berusaha hadirkan,” terangnya.

Pengadaan Sampan Kasus di DKP itu terkait pengadaan sampan senilai Rp 349.800.000. Ada lima orang diadili dalam kasus itu, diantaranya Lalu Wirhana alias mamik, Wiyono, Lalu abdul Hamid, Ir Muhlis, Sanam alias Pak Nam. Para terdakwa adalah panitia pemeriksa barang, yang pengadaannya dimenangkan CV. Mantap Abdi. Dari kasus yang awalnya ditangani Polres Lombok Tengah itu, sudah banyak terdakwa yang divonis, mulai dari panitia pengadaan dan rekanan pelaksana. (ars)

anggaran yang dikeluarkan, mulai tahun 2009 sebanyak 8 kali senilai Rp 34,850 juta.

Tahun 2010 sebanyak 23 kali senilai 103,203 juta. Tahun 2011 menghabiskan anggaran Rp 104,850 juta untuk 23 kali perjalanan dan tahun 2012 sebanyak 23 kali perjalanan senilai Rp 99,475 juta.

Dari rangkaian perjalanan dinas itu, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menemukan indikasi kerugian negara mencapai Rp 431 juta lebih, berdasarkan selisih dari penggunaan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan bukti dokumen. Atas uraian dakwaan itu, ketua majelis hakim Sutarno SH, MH memberi kesempatan terdakwa sepekan untuk menyampaikan eksepsi.

Mahrip yang saat itu mengenakan sorban dan peci putih, menghampiri kuasa hukumnya Edy Rahman, SH, MH untuk konsultasi. Diputuskan sidang berlanjut pekan depan dengan agenda eksepsi atas dakwaan JPU. Ditemui usai sidang, Mahrip enggan komentar dan menyerahkan ke tim kuasa hukumnya. “Kami tentu saja akan menyiapkan eksepsi, karena dari dakwaan ini masih ada kejanggalan,” kata Edy. Terutama soal penerapan pasal 55 KUHP, seharusnya jaksa juga menyeret ajudan kliennya, karena mengurus urusan SPPD. “Klien saya sebagai Wabup saat itu, tidak mengurusi tetek bengek soal tiket, tapi semua urusan itu oleh ajudannya. Sehingga kami menuntut jaksa fair dong, proses ajudan itu juga,” tegas Edy. (ars)

Ciduk Pencuri Tabung Elpiji

Polisi Amankan Senpi Rakitan dan Peluru Giri Menang (Suara NTB) Aparat kepolisian dari Polsek Kediri berhasil menangkap pencuri yang menggasak tabung elpiji dan kipas angin Kamis dini hari di SD 1 Kuripan Timur. Hasil penyelidikan penangkapan pelaku tersebut, polisi tidak saja mengamankan barang bukti yang dicuri pelaku namun aparat juga mengamankan senpi rakitan berikut beberapa butir peluru dan senjata tajam. Selain itu, beberapa kunci T yang diduga untuk melancarkan aksinya.

Kapolsek Kediri, AKP Nuraini di kantornya Kamis sore kemarin menjelaskan kronologi penemuan senpi rakitan bermula dari laporan masyarakat Kuripan terkait pencurian di SD 1 Kuripan Timur. Pencuri berhasil membawa lari taung elpiji lengkap dengan kompor dan regulator, kipas angin serta dua unit gitar.

Setelah menerima laporan dari masyarakat, pihaknya selanjutnya melakukan penyelidikan. Ia memerintahkan anggota Kanit Reskrim Polsek dibantu anggota buser Polres Lobar untuk melakukan penangkapan pelaku. Aparat dibantu masyarakat melacak keberadaan pelaku. Setelah aparat berhasil mendeteksi keberadaan pelaku, lalu anggota bergerak di rumah pelaku di Batu Banteng Kuripan Timur.

Pelaku J ditemukan bersembunyi di sawah yang ada di belakang rumah pelaku. Tanpa perlawanan pelaku pun berha-

sil diciduk. “Setelah berhasil kami tangkap, kami geledeah rumahnya, lalu ditemukan BB dan senpi rakitan,” katanya.

Setelah berhasil menangkap pelaku, lalu anggota melakukan penggeledahan di rumah pelaku. Hasil penggeledahan, aparat menemukan barang bukti yang dicuri pelaku. Tidak sampai di situ, aparat mengembangkan penggeledahan dengan memeriksa seluruh sudut rumah pelaku. Hasilnya, anggota menemukan senpi berikut amunisinya di atap rumah. “Pelaku juga digeledah, di celana pelaku ditemukan sajam disimpan di celah celana,” sebutnya. Pelaku mengaku, senpi diperolehnya membeli di salah satu rekannya.

Ia menambahkan, selain BB dan senpi rakitan polisi juga mengamankan sepeda motor milik pelaku. Kendaraan ini tidak memiliki plat nopol, diakui pelaku dibeli Rp 1 juta.

Atas temuan itu, Polsek dibantu Polres akan mengembangkan penemuan barang bukti senpi dan kendaraan. Untuk kepentingan pengembangan penelidikan, Kapolsek menolak untuk memberkan langkah selanjutnya. “Kita akan kembangkan penemuan Senpi dan kendaran pelaku ini,”katanya.

Saat berita ini ditulis, aparat Oolsek Kediri dibantu Reskrim Polres Lobar dipimpin Kasat Reskrim Iptu Sidik Pria Mursita masih melakukan pengejaran beberapa pelaku yang merupakan rekan pelaku J yang ditangkap polisi. (her)

Sebagian Anggota akan Mundur Bila KPK Lumpuh Jakarta (Suara NTB) Sebagian anggota Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengundurkan diri apabila lembaga antikorupsi tersebut lumpuh jika seluruh pimpinan KPK dinonaktifkan karena ditetapkan sebagai tersangka, kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi.

“Memang ada opsi sebagian pegawai KPK (akan mengundurkan diri),” kata Johan di

gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, pilihan tersebut diambil apabila KPK sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi.

“Kalau pilihannya adalah lembaga ini sudah tidak bisa lagi beroperasi karena pimpinannya menjadi tersangka dan dinonaktikan semuanya, maka pilihannya adalah mengembalikan mandat (pemberantasan

korupsi) ini pada Bapak Presiden,” kujar Johan.

Namun, Johan mengatakan opsi tersebut tidak atau belum diambil oleh seluruh pegawai yang ada di KPK. “Bukan semua, sebagian, saya tidak mengatasnamakan semua,” ucap dia.

Johan menekankan bahwa dirinya termasuk salah satu anggota KPK yang akan men-

gambil keputusan tersebut.

“Saya termasuk yang akan melakukan itu,” tegas dia.

“Itu pada titik ketika KPK tidak bisa melakukan apaapa, sekarang apa gunanya kalau kita tidak bisa melakukan apa- apa, sementara Bapak Presiden yang kita hormati bersama itu tidak melakukan apa-apa yang signifikan juga. Apa gunanya ada

di KPK?” tukas Johan.

Johan mengatakan, KPK akan melakukan perlawanan selama lembaga antikorupsi tersebut masih bisa memiliki kekuatannya.

“Sebelum kondisi ekstrem itu, kita akan melakukan perlawanan-perlawanan yang diperlukan. Jangan meng-underestimate (memandang rendah) KPK,” ucapnya. (ant/bali post)

(Suara NTB/her)

SENPI RAKITAN - Kapolsek Kediri AKP Nuraini menunjukkan senpi rakitan yang diamankan dari pelaku pencurian.

SUARA NTB Jumat, 6 Februari 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

tatif” dan “makna konotatif”.

Namun, pihak KPID menurutnya hanya mendefinisikan kata-kata tersebut secara denotatif semata.

Secara terpisah Manager Produksi Program Siaran atau Pimpinan Redaksi (Pimred) Lombok TV Yusril Anwar yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (5/2) pagi membenarkan adanya teguran dari KPID tersebut. Ia mengaku telah menerima surat tentang pemberhentian sementara penayangan sarana hiburan khususnya bagi masyarakat suku sasak itu.

“Surat penghentian sementara itu memang sudah kami terima, sebelumnya juga telah ada upaya klarifikasi antara Lombok TV dengan KPID dalam dua kali pertemuan.

Tayangan itu sebetulnya telah disiarkan oleh Lombok TV sejak tahun 2001,” tanggapnya.

Dikatakan, pihaknya akan tunduk serta mengikuti rekomendasi yang dilayangkan oleh pihak pengawas penyiaran media itu. Pada masa penghentian sementara ini, mereka berencana melakukan pertemuan untuk membahas kelanjutan tayangan tersebut.

Ia menilai bahwa tayangan khususnya wayang kulit terse-

Mataram (Suara NTB) Tayangan Wayang Kulit Sasak H.Lalu Nasib dihentikan sementara oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB. Keputusan KPID NTB itu diwarnai protes dari sejumlah kalangan. dalam surat edaran tertanggal 2 Februari 2015. Surat Nomor 42/K/KPID-NTB/II/ 2015 itu dilayangkan kepada media penyiar yang menayangkan wayang tersebut.

“Pemberian sanksi kami lakukan setelah melalui beberapakali upaya teguran. Kami juga menerjunkan tim pemantau yang menganalisa langsung terkait tayangan yang diadukan oleh masyarakat tersebut. Kita sudah memberikan teguran kepada pihak penyiarnya langsung, kita menayakan mengapa kata – kata kasar yang keluar dari tayangan itu tidak disensor, padahal siaran itu tidak bersifat siaran langsung, itu melalui proses editing dan sebagainya,” tambahnya.

Menuai Protes Namun, kebijakan KPID NTB ini rupanya menuai protes dari sejumlah kalangan. Pelaku seni, Geger Prahara melalui akun facebooknya, Adam Gottar Parra mengutarakan protes keras terhadap

kebijakan KPID NTB tersebut.

Menurutnya, sebagai maestro Wayang Kulit Sasak yang eksistensinya sudah diakui oleh seluruh elemen masyarakat selama hampir 50 tahun kiprahnya, Lalu Nasib sebenarnya telah “khatam” dengan persoalan semacam ini. “Beliau adalah seniman yang sudah “lulus” dari seleksi alam dan sejarah, sehingga mampu bertahan di tengah komunitas pendukungnya selama hampir 50-an tahun,” ujarnya. Karena itulah, ia menyerukan agar KPID NTB mencabut larangan tersebut sebelum berbuntut panjang.

Geger menilai, tokoh-tokoh wayang seperti Amaq Ocong, Baok, Kesek, dan tokoh lainnya, tidaklah sedang mencaci-maki ketika mengucapkan kata-kata yang menyebut nama binatang tersebut. Hal ini karena kata-kata tersebut diucapkan dalam semangat bercanda alias guyon. Menurutnya, dalam ilmu bahasa dikenal istilah “makna deno-

Di Balik Panggung L’Arc-en-Ciel gemar di Indonesia terlihat lebih antusias?” adalah salah satu pertanyaan yang terlontar di film dokumenter ini.

Film dokumenter tak hanya menampilkan hiruk pikuk penonton yang menikmati musik dari band yang namanya dalam bahasa Prancis berarti pelangi tersebut, tapi juga mengungkap cerita di balik panggung, saat persiapan konser, cuplikan konferensi pers, potongan wawancara ekslusif bersama wartawan asing dan interaksi bersama penggemar.

Para anggota band dan staf bersama-sama mempersiapkan pertunjukan memukau di beberapa kota, termasuk Singapura, London, Paris, dan New York.

Over The L’Arc-en-Ciel juga menyuguhkan apa yang dikatakan empat anggotanya sebagai rahasia kebersamaan selama dua dekade, serta arti rangkaian tur dunia di Hong Kong, Bangkok, Shanghai, Taipei, New York, London, Paris, Singapura, Jakarta, Seoul, Yokohama, Osaka, Tokyo dan Honolulu.

Film dokumenter L’Arcen-Ciel diputar di Indonesia pada 13-15 Februari 2015 di Blitzmegaplex Grand Indonesia, Central Park, Mall of Indonesia, Teras Kota, Paris Van Java, Bekasi Cyber Park, dan Balikpapan Plaza. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

(ant/balipost)

waktunya terlalu sempit,” jelasnya lagi.

Kendati demikian ia berharap persoalan tersebut segera mendapat solusi sehingga kebutuhan masyarakat akan tayangan wayang itu dapat terpenuhi. Bahkan, menurutnya ada juga kelompok masyarakat yang menilai bahwa ungkapan – ungkapan yang dinilai jorok dalam pewayangan tersebut adalah titik yang menawarkan nilai humoris dari pementasan kesenian tradisional tersebut. (met)

Taylor Swift

Siasat Raisa Atasi Tekanan

Teman Pengaruhi Remaja Tampil Cantik

Remaja (ilustrasi)

Pro dan kontra pendapat masyarakat terkait adanya aksi penghentian sementara atas penayangan wayang tradisional tersebut pasti muncul, lanjut Yusril. “Saya yakin kata – kata yang dinilai jorok yang keluar dari dialog pewayangan tersebut memiliki kemungkinan yang kecil untuk ditiru, wayang itu kami tayangkan mulai pukul 21.00 Wita kami hanya tayang sampai jam 23.00 Wita. Maka kalau kita akan memulainya dari jam sepuluh keatas maka

Los Angeles Album “1989” Taylor Swift kembali ke puncak tangga album mingguan Billboard 200, menjadikan bintang pop itu sebagai perempuan kedua dalam sejarah dengan dua album hit yang menjadi nomor satu selama setidaknya 10 pekan.

Selain “1989”, yang merupakan album terlaris tahun 2014, album kedua Swift “Fearless” menduduki posisi puncak selama 11 pekan. Pencapaian Swift menempatkannya di belakang mediang Whitney Houston, yang punya dua album di puncak peringkat selama sedikitnya 10 pekan, kata Billboard pada Rabu (4/2).

Swift juga menjadi bagian dari total tujuh musisi yang memiliki setidaknya dua album di puncak tangga album Billboard selama itu, yang antara lain meliputi Beatles dan Elvis Presley.

Dengan perhitungan penjualan 101.000 unit, termasuk 71.000 album dan 302.000 lagu yang diunduh, “1989” sudah berada di posisi puncak selama 10 pekan dalam 14 pekan sejak rilis menurut data Nielsen SoundScan pada pekan yang berakhir 1 Februari.

Album “X” Ed Shreeran meloncat kembali ke posisi kedua sementara Meghan Trainor masih di nomor tiga dengan “Title” dan “In the Lonely Hour” milik Sam Smith memantul kembali ke nomor empat dari nomor sembilan.

Yang baru di top 10 hanya album “Non-Fiction” dari penyanyi R&B Ne-Yo yang berada di nomor lima. Juara pekan lalu, “American Beauty/American Psycho” dari grup rock Fall Out Boy, penjualannya merosot 75 persen menjadi 55.000 unit, menempatkannya di posisi keenam.

Sementara lagu hit Bruno Mars dan produser Mark Ronson “Uptown Funk!” menjadi lagu yang paling banyak diunduh selama lima pekan berturut-turut dengan penjualan 365.000 unit, naik tujuh persen dari pekan lalu, demikian seperti dilansir kantor berita Reuters. (ant/bali post)

L’Arc-en-Ciel

Jakarta (Suara NTB) Dorongan menjadi cantik bagi remaja perempuan kebanyakan muncul dari teman. “Remaja butuh diakui di lingkungannya. Masa pencarian jati diri seseorang,” kata psikolog Ajeng Raviando di Jakarta, Kamis.

Hal itu terjadi karena ada keinginan kuat untuk bisa diterima oleh lingkungannya sekaligus ingin menjadi pusat perhatian. Menurut lulusan Universitas Indonesia itu, peer group pressure atau tekanan dari teman, membuat remaja melakukan halhal yang bukan dirinya.

Remaja cenderung mengikutinya agar tidak ketinggalan dan sama seperti teman-temannya, sambung dia. Padahal, setiap manusia unik, memiliki pendapatnya masing-masing. “Tidak perlu takut mengemukakan pendapat tanpa harus mengikuti keinginan kelompoknya,” kata Ajeng.

Menurutnya, remaja sebaiknya mengingat bila dia sedang mengalami transformasi dari anak-anak menjadi dewasa. Menurut Ajeng, peer group pressure tidak selamanya negatif dengan salah satu contoh positif adalah terpacu mengikuti kompetisi karena teman-temannya mengikutinya meskipun dia sendiri kurang percaya diri. (ant/bali post)

but merupakan kebutuhan publik yang harus dipenuhi media massa.

“Kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu, bahwasanya media ini merupakan ruang milik publik. Apa yang menjadi kehendak KPID saat ini akan kami penuhi sebab kita sadar bahwa mereka ingin melindungi publik, akan tetapi kita akan coba membuka ruang komunikasi dengan mereka sebab Lombok TV juga ingin memenuhi kebutuhan publik,” jelasnya.

Taylor Swift Masuk Kelompok Elit Billboard

(Suara NTB/ist)

Jakarta (Suara NTB) Jakarta disambangi L’Arc-en-Ciel pada Mei 2012, dalam rangkaian tur dunia memperingati 20 tahun eksistensi band rock Jepang beranggotakan Tetsu (basis), Hyde (vokalis), Ken (gitaris) dan Yukihiro (drummer) tersebut di blantika musik.

Histeria para penggemar menanti kedatangan pertama band yang kerap disebut Laruku (pelafalan L’Arc dalam bahasa Jepang) itu di Jakarta menjadi salah satu hal yang disorot dalam film dokumenter Ray Yoshimoto bertajuk Over The L’Arc-en-Ciel.

“Meng a p a peng-

Wayang Lalu Nasib

(Suara NTB/ist)

Ketua KPID NTB, melalui Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, Suhadah SE,M.Si, Rabu (4/2) menjelaskan sejumlah alasan mengapa tayangan wayang tradisional itu harus dihentikan sementara. Penghentian itu merupakan salah satu bentuk sanksi administratif kepada media yang menayangkan sarana hiburan tersebut.

“Pelanggaran yang dilakukan antara lain bahwa dalam siaran tersebut banyak menyebutkan kata – kata kasar dan tidak mendidik.

Apalagi tayangan itu disiarkan saat jam nontonnya anak di bawah umur dan remaja.

Dalam tayangan itu juga banyak terjadi pelecehan terhadap perempuan,” tuturnya ketika ditemui Suara NTB di ruangannya.

Dikatakan, penghentian sementara itu dilakukan berdasarkan pengaduan yang disampaikan masyarakat ke KPID. Penghentian yang dilakukan sebagai sanksi adminitratif itu dituangkan

(Suara NTB/youtube)

Protes Warnai Penghentian Tayangan Wayang L. Nasib

Jakarta (Suara NTB) Penyanyi pop Raisa Andriana mengaku dirinya pernah mengalami tekanan dari teman-temannya, baik saat di sekolah maupun sekarang di industri musik.

“Sekarang peer pressure makin ada karena mungkin banyak yang menjadikan saya pusat perhatian,” kata Raisa saat di jumpa pers POND’S White Beauty, Kamis (5/2).

Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda tentang dirinya dan dia pun tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya.

Tetapi, Raisa selalu percaya pada kemampuan dirinya sendiri dan mengembangkan kemampuannya itu. “Tekanan apa pun, kalau kita merasa lebih besar dari tekanan itu, nggak masalah.”

Karena ia suka menyanyi, ia pun terus mengasah bakatnya itu agar ia mampu bersinar di bidang itu.

“Saya berusaha berkualifikasi di bidang saya,” kata pemilik nama Raisa Andriana.

Yang paling penting, kata Raisa, adalah jangan mengharapkan hal yang instan karena setiap hal harus berproses. “Sabar, dalami yang kamu suka nanti kamu sampai ke sana,” katanya.

Raisa mengaku merasa tersanjung waktu dipilih menjadi menjadi duta satu produk kecantikan. “Sebagai perempuan, GR banget waktu diminta jadi brand ambassador. Produk terkenal dan brand ambassador sebelumnya cantik-cantik banget,” kata Raisa di Jakarta, Kamis.

Pelantun lagu “Pemeran Utama” itu dipilih menjadi duta produk kecantikan POND’S White Beauty, produk yang katanya dia kenal saat remaja dari sang ibu. Senior Brand Manager Face Moisturizer Raisa Andriana Mass and Premium (POND’S) PT Unilever Indonesia Anggiaswari Odang menyebut Raisa sebagai contoh transformasi yang terbaik.

“Raisa contoh transformasi terbaik yang kami lihat sekarang,” katanya. Anggiaswari mengaku pernah bertemu Raisa sekitar lima tahun lalu dan melihat perubahan Raisa baik dari segi fisik maupun kemampuannya.

Raisa yang sekarang telah menjadi penyanyi berbakat, menurut dia, bisa menjadi sosok yang menginspirasi karenanya perusahaan memilih dia menjadi duta. (ant/bali post)

PROPERTY

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 6 Februari 2015

Halaman 10

NAIK SEPEDA - Pergi ke sekolah dengan bersepeda dilakukan sebagian besar siswa setingkat SMP di jalan lingkar selatan Kota Mataram. Apalagi lokasi sekolah yang cukup jauh dari rumah.

Selain efisien, bersepeda juga bisa menyehatkan tubuh.

(Suara NTB/ars)

UN akan Jadi PR

H. Sudenom

(Suara NTB/cem)

MESKI kelulusan siswa tidak lagi ditentukan dari hasil ujian nasional (UN) yang didapatkan, namun bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram UN tetap menjadi catatan dan pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram H. Sudenom, SPd, MM, Rabu (4/2). Diakuinya, dirinya belum menerima petunjuk kerja dan petunjuk teknis terhadap pemberlakukan UN tersebut dari Kementerian Pendidikan. Namun, pihaknya akan melakukan pemetaan terhadap potensi siswa kemudian melakukan penataan terhadap kondisi sekolah.

Jika nanti kata mantan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Mataram ini, persoalannya ada pada tenaga pendidik (guru), maka Dikpora berkewajiban memberikan pembekalan atau pendamping terhadap guru.

Ia melihat selama ini, guru tidak pernah diberikan reward terhadap keberhasilan yang dicapai. Maka ketika dirinya sudah resmi menduduki jabatan sebagai kepada dinas, guru akan diperhatikan atau diberikan penghargaan.

Penghargaan dimaksud tidak hanya dinilai dengan materi, tetapi bisa dengan lain sebagainya. Karena, guru dinilai sangat berpengaruh memberikan hasil terbaik terhadap kelulusan siswa. “Yang paling utama bagi saya adalah penghargaan pada guru,” ujarnya.

Selain persoalan UN, program – program di Dikpora nantinya akan dilanjutkan dan beberapa lain sebagainya akan dilakukan inovasi. Inovasi dimaksud, agar memberikan warna baru terhadap perwajahan Dikpora. Selain itu, memang ada yang harus dilakukan penataan.

Namun, dirinya tidak bisa mendikte, karena belum melihat secara pasti program apa saja yang ada di Dikpora. “Saya ingin melanjutkan program yang lama, tapi saya belum lihat apa – apa yang harus saya lanjutkan dan apa yang meski dilakukan inovasi,” paparnya. (cem)

Kaji Mental Siswa

MA Muallimat NW Gandeng Psikolog Selong (Suara NTB) – Salah satu komponen penting dalam menunjang dunia pendidikan di Indonesia khususnya dalam peningkatan prestasi siswa harus diawali dengan penumbuhan mental siswa. Dalam penumbuhan mental siswa itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh semua sekolah. Untuk menumbuhkan mental siswa dalam upaya meningkatkan prestasi siswa, MA Muallimat NW Pancor menggandeng psikolog.

(Suara NTB/dok) ‘’Keberadaan psikolog ini beH.Humaidi nar-benar diharapkan mampu menumbuhkan mental siswa yang nantinya berdampak pada prestasi siswa,’’ ungkap Kepala MA Muallimat NW Pancor Drs. H. Humaidi, Kamis (5/2).

Menurutnya, tujuan dari ditingkatkannya mental siswa itu dalam upaya menggenjot prestasinya. Karena, bagaimanapun pintar siswa, jika mentalnya lembek. Maka siswa akan kesulitan untuk beradaptasi dan mengikuti persaingan dengan sekolah-sekolah lain. Untuk itu, dengan dilakukan pengkajian mental dan bekerjasama dengan psikolog itu diharapkan bisa membawa siswa khususnya di MA Muallimat NW Pancor ke arah yang lebih baik. “Dampaknya itu, kalau mentalnya kuat maka akan berdampak pada prestasinya juga,” jelas Humaidi.

Dikatakannya, untuk penggenjotan mental siswa itu siswa dituntut untuk melawan guru dan mahasiswa. Melawan dalam arti di bidang hal-hal yang positif, seperti berdiskusi dan lain sebagainya. Karena, dengan cara begitu baik guru dan siswa akan lebih mudah mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dan letak kekurangannya. Bahkan, akunya, MA Muallimat merupakan salah satu madrasah di NTB yang mendapatkan juara di bidang Fisika di Unram.

Sementara pada peringatan HUT MAN Selong, pihaknya berhasil mengantongi empat juara 1 di empat mata lomba. Bahkan, sekarang ini sedang dilakukan penggodokan siswa untuk olimpiade di Diknas. “Kita benar-benar berharap supaya siswa melawan guru dan mahasiswa dalam hal berdiskusi. Dan juga untuk penggodokan mental siswa untuk meningkatkan prestasinya kita libatkan mahasiswa IAIH, STKIP, dan para alumni baik yang sedang menimba ilmu di beberapa perguruan tinggi seperti IAIN dan Unram. Bahkan, bulan depan kita rencananya mengundang para alumni MA Muallimat yang sedang menuntut ilmu di Pulau Jawa,” bebernya. (yon)

Dewan Pendidikan Kecewa Hasil Mutasi Pemkot Mataram (Suara NTB) Hasil mutasi yang dilakukan terhadap pejabat di jajaran Pemkot Mataram menimbulkan kekecewaan sejumlah pihak. Salah satunya dilontarkan pengurus Dewan Pendidikan Kota Mataram. Mereka kecewa Walikota memutasi kepala Dikpora Kota Mataram Drs. H. Ruslan Effendy, MMPd. Kepada Suara NTB, Ketua DPKM H. Adnan Muchsin mengaku mutasi terhadap Kadis Dikpora tidak tepat.

Sebabnya adalah banyak momentum penting dunia pendidikan di Kota Mataram saat ini. Di antaranya yaitu jelang

UN, dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sehingga kata dia, dengan kondisi seperti itu dibutuhkan kepala dinas yang mengerti keadaan dan menguasai pendidikan Kota Mataram saat ini.

“Saya kira Pak Ruslan

tidak perlu di mutasi, dia bisa mengemban tugasnya sampai dengan pensiun” ujarnya.

Lebih jauh Adnan menyebut Ruslan Effendy sebagai sosok yang memahami kondisi pendidikan di Kota Mataram.

Untuk itu, langkah walikota

Legislator Desak Buku Ajarkan Pacaran Ditarik Jakarta (Suara NTB) Anggota Komisi VIII DPR Arzetti Bilbina mendesak agar buku “Saatnya Aku Belajar Pacaran” karya Toge Aprilianto ditarik, karena mengajarkan yang tidak semestinya. “Buku itu sebaiknya ditarik saja dari peredaran,enggak benar buku itu,” ujar Arzetti di Jakarta, Rabu.

Dia menegaskan, buku bacaan seharusnya memberi pesan moral yang baik pada gen-

erasi muda, bukan sebaliknya. “Buku itu mengajarkan hal yang kurang baik dan tidak mendidik,” tegas dia.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam Sholeh, juga meminta buku tersebut juga ditarik.

“KPAI meminta langkah cepat para pihak, khususnya penerbit dan penulis untuk menarik buku dari peredaran,” kata Niam.

Niam menilai buku terse-

but bertentangan dengan komitmen revolusi mental yang hendak dibangun pemerintah kabinet kerja.

KPAI juga meminta pemerintah dan aparat kepolisian untuk mengambil langkah preventif mencegah peredaran secara luas dan penegakan hukum yang tegas. Sejumlah kalangan meminta buku tersebut ditarik, karena dinilai mengajarkan seks bebas. (ant/bali post)

Bentuk Karakter Siswa dengan Zikir Selong (Suara NTB) – Untuk membentuk karakter siswa yang taat pada agama serta memiliki akhlak yang mulia, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mamba Ulum Jurit Kecamatan Pringgasela membiasakan siswa untuk berzikir dan membaca ayat-ayat pendek.

Kegiatan itu merupakan salah satu langkah yang dilakukan dalam membangun kepribadian siswa sejak dini.

Kepala MI Mamba Ulum Jurit Kecamatan Pringgasela Abdurrahim, S.Pdi, mengatakan, kegiatan zikir itu merupakan agenda mingguan yang dilakukan oleh yayasan. Di mana, kegiatan itu dianggap cukup efektif dilakukan dalam upaya mendidik akhlak siswa dari dalam.

Karena, jika akhlak siswa sudah dibangun dari sejak dini, maka ketika besar akan berpengaruh terhadap kepribadiannya. “Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu,” ucapnya, Kamis (5/2).

Artinya, lanjut Abdurrahim, jika siswa sudah diberikan pengetahuan terlebih pengetahuan agama kepada siswa sejak dini. Maka pembelajaran yang sudah diberikan kepada siswa akan selalu diingat oleh ketika beranjak dewasa, karena selalu melekat dalam pikirannya.

Sebaliknya, jika siswa terlambat dalam belajar (dewasa, red), maka apa yang dipelajarinya akan lebih cepat memudar dari ingatan. Oleh sebab itulah, dengan dibiasakan siswa berzikir setiap minggu itu diharapkan bisa

mendidik karakter siswa menjadi lebih baik.

Kegiatan zikiran mingguan yang diterapkan pada hari Jumat, lanjutnya, sangat disambut baik oleh orang tua siswa. Karena, para orang tua siswa bisa merasakan dampak yang ditimbulkan dari program yang dicanangkan oleh pihak sekolah.

Manfaat itu terbukti dari berubahnya tingkah laku siswa baik ketika berada di lingkungan sekolah maupun di rumah. Diakuinya, kegiatan berzikir itu selama ini sudah berjalan kurang lebih satu tahun. Namun dampak yang sudah ditimbulkan cukup memuaskan. “Alhamdulillah orang tua siswa sangat menyambut baik karena mereka sudah menikmati manfaatnya,”ujarnya. (yon)

Orang Tua Harus Realistis Saat Beri Target ke Anak Jakarta (Suara NTB) – Kebanyakan orang tua senang memberi target kepada anaknya, termasuk dalam kaitannya dengan prestasi akademis, tetapi seorang psikolog memperingatkan orang tua juga harus realistis dalam memasang target kepada anak itu.

“Sangat berisiko jika orang tua menargetkan sesuatu tetapi anak tidak mampu. Lebih baik, orang tua realistis dan punya rencana a, b, atau c,” ujar psikolog anak dan keluarga, Sani B. Hermawan, Psi, kepada ANTARA News, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Direktur Lembaga Psikologi Daya Insani itu mengungkapkan, target yang tanpa mempertimbangkan kemampuan anak akan membuat anak merasa ditekan, tidak berguna dan tidak berharga. “Anak bisa stres, kabur atau justru memusuhi orang tua,” kata Sani.

Dia mengatakan, dalam kasus ini, orang tua perlu melakukan evaluasi berkala untuk mengukur perkembangan akademis anak. “Makanya di sekolah juga bagus kalau ada tugas-tugas, ujian, pekerjaan rumah, sehingga kita tahu nilai akademis mereka,”

kata dia.

“Lalu, jika anak memang akademisnya belum berubah, jangan dimarahi, dihina, diejek, dilabeli tidak mampu.

Tetapi carikanlah solusinya.

Apakah memang dia tidak mengerti, apakah tidak teliti atau kemampuanya di satu pelajaran tertentu memang kurang,” tambah dia.

Di samping itu, orang tua juga perlu memberi pemahaman pada anak mengenai target yang diberikan orang tuanya sehingga semangat anak terpacudan tak merasa terpaksa mencapai target dari orang tuanya itu. (ant/bali post)

memutasi Kadis Dikpora tidak tepat dan tidak perlu.

Apalagi pengganti Ruslan yang ditunjuk sebagai Kadis Dikpora yang baru belum jelas track record-nya untuk bisa menyelesaikan persoalan yang membelit dunia pendidikan di Kota Mataram.

“Kita butuh kadis yang paham segala hal mulai dari kurikulum, memahami konsep UN, PPDB, dan lain sebagainya. Secara pribadi saya sendiri tidak kenal kadis yang baru

ini,” terangnya.

Meskipun mengaku sangat kecewa, Adnan mengaku semua pihak tetap harus mengamankan apa yang menjadi keputusan walikota ini. “Ini hak prerogatif walikota secara normatif, saya tidak tahu alasannya apa. Tapi tetap kita harus amankan kebijakan ini” jelasnya. Dia pun meminta agar semua pihak menunggu kinerja Kadis Dikpora yang baru dan bersama-sama mengawalnya. (dys)

Meningkat, Pelajar Indonesia Belajar di Amerika Serikat Medan (Suara NTB) – Paling tidak 7.000 pelajar asal Indonesia melanjutkan studi di berbagai perguruan tinggi di Amerika Serikat, baik tingkat S-I, S-2 maupun S-3.

Konsultan Pendidikan EducationUSA, Jeffrey Jeo, di Medan, Kamis, mengatakan, dalam beberapa tahun belakangan ini jumlah pelajar Indonesia yang melanjutkan jenjang pendidikan di Amerika Serikat terus mengalami peningkatan.

“Rata-rata setiap tahun peningkatan jumlah itu mencapai 5-10 persen. Program studi yang paling banyak diminati adalah bisnis, sains, dan teknik mesin,” katanya.

Ia mengatakan tingginya minat pelajar asal Indonesia melanjutkan studi ke berbagai perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat dewasa ini,

tentunya sangat menggembirakan, Namun, lanjut dia, jika dibandingkan dengan jumlah pelajar Cina yang belajar di Amerika Serikat, jumlah pelajar Indonesia masih tergolong sedikit.

Atas dasar itulah, pihaknya menggelar pameran pendidikan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya dan Medan, sehingga akan lebih banyak lagi pelajar Indonesia yang mengenal perguruan tinggi Amerika Serikat.

Pameran di Medan digelar 5 Februari 2015, Jakarta 7 Februari 2015, Surabaya 8 Februari 2015. “Ada 40 perguruan tinggi di Amerika Serikat yang ikut pameran ini. Kalapun untuk pameran di Medan, yang ikut pameran hanya 24 perguruan tinggi,” katanya. (ant/bali post)

Pemberlakuan Jam Malam Tidak Perlu Mataram (Suara NTB) Semakin meningkatnya tindak kriminalitas dan perilaku sosial menyimpang yang melibatkan remaja dan anak di bawah umur di Kota Mataram sempat memunculkan wacana pemberlakuan jam malam bagi pelajar. Alasannya, banyak perilaku sosial menyimpang seperti prostitusi, miras, penggunaan narkoba, transaksinya dilaksanakan malam hari.

Menyikapi wacana tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dikpora Kota Mataram H. Lalu Abdul Hamid mengaku tidak setuju dengan wacana pemberlakuan jam malam bagi para pelajar.

Klaimnya, yang terpenting dari itu semua adalah keterlibatan peran orang tua untuk aktif mengontrol anak-anak mereka. Karena selama ini, peran kontrol orang tua sangat minim. Tidak saja orang tua, masyarakat sekitar juga punya tanggung jawab dan kontrol yang sama dengan pihak sekolah dan orang tua.

“Sekolah punya waktu sedikit sampai di sekolah saja, di luar itu semua dibutuhkan kontrol dari orang tua dan masyarakat” ujarnya.

Lebih jauh Abdul Hamid mengaku, guna menekan tin-

gkat perilaku menyimpang para peserta didik, pihaknya sudah seringkali melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada orang tua murid agar bersamasama melakukan pengawasan terhadap anak-anak mereka.

Begitupun saat peserta didiknya kedapatan atau terjaring razia oleh Sat Pol PP, pihaknya langsung memanggil orang tua murid agar dilakukan pembinaan selain oleh guru BK. “Setiap ada siswa yang terjaring, selalu orangtuanya dipanggil dan menjemputnya agar mereka tahu. Kadang mereka sendiri tidak tahu kalau anaknya pamit ke sekolah tapi tidak sekolah. Dalam kondisi ini, masyarakat yang melihatnya jangan tinggal diam, lapor kepada kami dan aparat sebagai bentuk tanggung jawab “ terangnya.

Dia pun merasa bersyukur dan terbantu dengan razia yang dilakukan oleh Sat Pol PP. Hanya saja, Abdul Hamid menyayangkan minimnya anggaran operasional untuk Sat Pol PP. “Kita sangat terbantu, hanya sayang tidak setiap hari karena terkendala biaya operasional. Coba razia tiap hari, masih banyak siswa dari sekolah lain” pungkasnya. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 6 Februari 2015

Dortmund Terancam Terdegradasi

Toure, yang bermain untuk putaran final untuk keenam kalinya, melepaskan tembakan keras pada menit ke-21 untuk membawa Pantai Gading unggul, namun handball yang terjadi di kotak terlarang membuat Dieumerci Mbokani dapat menyamakan kedudukan melalui eksekusi penalti tiga menit berselang.

Peluang Gervinho kemudian disapu sebelum melewati garis gawang pada menit ke-40, namun Pantai Gading dapat kembali menguasai bola dan menaklukkan pertahanan Kongo di mana Wilfried Bony menyodorkan umpan kepada Gervinho untuk dituntaskan menjadi gol kurang dari semenit kemudian.

Bek Wilfried Kanon menambahi gol ketiga pada pertengahan babak kedua dengan pantulan dari tendangan sudut. Pantai Gading akan bermain pada final yang berlangsung pada Minggu di Bata melawan Equatorial Guinea atau Ghana, yang akan memainkan semifinal kedua di Malabo pada Jumat dini hari.

Mereka menaklukkan lawan-lawan mereka, meski pelatih Herve Renard mengatakan dirinya tidak senang dengan permainan lambat timnya. “Saya harus terus mengingatkan mereka bahwa kami

bermain di semifinal dengan tujuan mencapai final,” ucapnya.

Kekuatan Besar Toure memperlihatkan salah satu penampilannya terbaiknya untuk timnas, melalui sepakan setengah voli dari tepi kotak penalti dengan kekuatan yang besar untuk menjadi gol pembuka.

Bony berusaha untuk membuka jalan melewati pertahanan, namun ia kehilangan bola yang berusaha diarahkannya ke Gervinho, namun sebelum ia dapat menyepaknya, Toure merangsek dengan sepakan mengarah ke gawang yang akurat.

Sentuhan tangan Eric Bertrand Bailly membuat Kongo mendapat peluang untuk segera merespon dengan sepakan penalti, yang tidak disia-siakan Mbokani. Kemudian Gervinho melepaskan tandukan yang membentur mistar gawang sebelum Gabriel Zakuani menyapu bola untuk mengamankan gawang, ketika kubu Pantai Gading menganggap bahwa bola telah melintasi garis gawang.

Mereka kembali mendapatkan ketenangannya ketika Kongo tidak mampu menghalau bola di areanya, dan operan Bony membuat Gervinho

(Suara NTB/ist)

Bata Gol-gol dari Yaya Toure dan Gervinho membantu Pantai Gading melaju ke final Piala Afrika, melalui kemenangan 3-1 atas Republik Demokratik Kongo di Estadio de Bata pada Kamis kemarin. tidak kesulitan untuk mencetak gol yang membawa Pantai Gading kembali unggul.

Yannick Bolasie terus menawarkan harapan bagi Kongo dengan pergerakan-pergerakannya, di mana upayanya pada menit ke-55 masih dapat digagalkan. Namun Gervinho, Bony, dan Toure yang mendikte irama permainan pada babak kedua dan gol ketiga pun tidak terelakkan lagi.

“Ini merupakan satu langkah dalam hidup kami, kami perlu menikmati malam ini dan mempersiapkan diri untuk pertandingan Minggu. Ini merupakan pertandingan berat, namun kami kompak.

Hal yang kami pikirkan sekarang adalah membawa pulang piala itu,” kata Bony seperti dikutip Reuters.

Pantai Gading sekarang t e l a h

mencapai dua final dalam tiga final Piala Afrika terakhir, namun kesuksesan mereka sebelumnya hanya terjadi pada 1992. (ant/bali post)

BEREBUT BOLA – Penyerang Pantai Gading, Wilfried Bony (kiri) berebut bola dengan Pemain Republik Demokratik Kongo, Zakuani dalam laga semifinal Piala Afrika yang dimenangkan Pantai Gading.

Tanpa Ronaldo, Madrid Lebarkan Jarak

(Suara NTB/ist)

Jakarta (Suara NTB) Masih tanpa diperkuat Cristiano Ronaldo, Real Madrid tetap mampu menaklukkan Sevilla 2-1 dalam laga lanjutan Liga Utama Spanyol di Camp Nou Kamis dini hari, dan memperlebar jarak empat poin di atas Barcelona dengan koleksi 54 poin dari 21 laga.

Gol pertama Real Madrid tercipta pada menit ke-12 lewat sundulan James Rodriguez berkat umpan silang

dari Marcelo. Sevilla mencoba membalas lewat aksi Vitolo, namun barisan pertahanan tim tamu dengan sigap mencegah bola bersarang di gawang Casillas.

Pemain pengganti Jese Rodriguez menambah keunggulan Real Madrid pada menit ke36. Gol tercipta berkat umpan terukur Isco yang kemudian diberikan kepada Jese. Nama terakhir melesakkan si kulit bundar ke gawang Beto.

Jelang babak pertama usai, Madrid mendapatkan peluang lewat bola sepakan Khedira, namun kiper pengganti Sergio

Rico berhasil mementahkannya. Skor 2-0 hingga babak pertama berakhir.

Di babak kedua, Madrid kembali berpeluang memperbesar keunggulan lewat tendangan bebas Gareth Bale, Toni Kroos dan sepakan keras Isco.

Namun upaya mereka tak merubah kedudukan.

Pada menit ke-80, Sevilla mengejar ketertinggalan melalui lewat Iago Aspas yang menyambar umpan Vitolo. Skor 2-1 bertahan hingga berbunyinya peluit panjang tanda berakhirnya laga. (ant/bali post)

TANDUKAN JAMES - James Rodriguez mencetak gol dengan tandukan saat Real Madrid mengalahkan Sevilla 2-1 dalam lanjutan Liga Spanyol, Kamis kemarin.

PSSI NTB Segera Seleksi Pemain Pra-PON Mataram (Suara NTB) Dalam rangka persiapan mengikuti babak Prakualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) sepakbola di Kupang (NTT), September 2015 pihak Asprov PSSI NTB, Kamis (5/2) kemarin membentuk tim seleksi atlet Pra-PON sepakbola NTB. Rencananya tim seleksi atlet Pra-PON itu akan melakukan seleksi atlet Pra-PON di kabupaten/kota di NTB. Sekum Asprov PSSI NTB, Muhazam yang dihubungi Suara NTB usai memimpin rapat dengan tim seleksi atlet Pra-PON di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (5/2) kemarin mengatakan tim seleksi atlet Pra-PON itu berjumlah lima pelatih dengan Alex Sungkar sebagai koordinator. Selanjutnya, Petrus Lexi, Samsudin, Agus Sukmayadi dan Nanang Hidayat.

“Kita sudah membentuk tim seleksi atlet PraPON. Mereka akan menjaring sebanyak 30 atlet yang akan mewakili NTB di Pra-PON sepakbola bulan September mendatang,” ucapnya.

Dikatakannya seleksi tim pemain Pra-PON akan dilakukan dua tahap di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Tahap pertama akan dilakukan di Kabupaten Bima, 6-8 Februari. Seleksi tahap kedua dilakukan di Mataram, 13-15 Februari. Untuk tahap pertama pihak PSSI NTB akan menjaring 40 atlet, jumlah tersebut akan dikerucutkan menjadi 30 atlet. (fan)

Dapat Bonus dari Gubernur, Mariati Diminta Tak Cepat Puas Mataram (Suara NTB) Setelah menunggu beberapa Minggu, juara dunia pencak silat asal Lombok Tengah, NTB, Mariati akhirnya diterima secara resmi oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, di ruang kerjanya, Kamis (5/2) kemarin. Orang nomor satu di Lingkup Pemprov NTB itu menyerahkan bonus sebesar Rp 10 juta kepada atlet yang sukses mengharumkan nama bangsa Indonesia lewat Kejuraan Dunia Pencak Silat di Phuket, Thailand, 1017 Januari lalu.

Sebelum menyerahkan bonus, Gubernur NTB yang biasa disapa TGB itu mengungkapkan kebangaan dirinya atas prestasi yang sudah diukir oleh atlet kelahiran Lombok Tengah (Loteng) di level dunia belum lama ini.

“Gimana kabar Mariati? Kita semua bangga dengan Mariati.

Teruslah latihan karena atlet yang kalah akan terus latihan untuk menjadi juara. Mariati tak boleh cepat puas,” ucap Gubernur kepada Mariati di hadapan pengurus KONI NTB. Hadir Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, Wakil Ketua II KONI NTB,

(Suara NTBfan)

POSE BERSAMA - Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Mariati diapit oleh Ketua KONI, H. Andy Hadianto beserta jajaran pengurus KONI, di ruang kerja Gubernur NTB, Kamis kemarin.

Prayitno Basuki dan Sekum KONI NTB, H. Suhaimi.

Pada kesempatan itu Gubernur NTB mengatakan prestasi yang ditorehkan Mariati tidaklah semudah membalik telapak tangan, karena lawan-lawan yang dihadapi oleh Mariati merupakan pesilat-pesilat terbaik tingkat dunia.

Apalagi, saat tampil di babak semifinal kejuaraan dunia Mariati berhasil mengalahkan pesilat dari Belanda yang memang

memiliki postur tubuh yang tinggi dan kuat. Mariati juga sukses mengalahkan pesilat tuan rumah Thailand di babak final. Sehingga melalui kesempatan itu Gubernur pun memberikan bonus berupa uang pembinaan sebesar Rp 10 juta yang diserahkan dalam bentuk tabungan Bank NTB. Pada kesempatan itu Gubernur mengakui bila dirinya menaruh harapan besar kepada Mariati agar terus berlatih sehingga pada PON XIX di Jabar 2016 mendatang Mariati dapat memberikan medali emas di cabor pencak silat. Maklum, NTB mematok target 15 medali emas di PON Jabar 2016.

Di tempat yang sama Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto melaporkan bahwa saat ini terdapat dua atlet yang sukses mengharumkan nama Indonesia di kejuaraan level dunia, yakni Mariati dan atlet beladiri Muay Thai, Risa Septiarini. Risa Septiarini merupakan mantan atlet tarung derajat NTB yang berhasil meraih juara di Kejuaraan Dunia Muay Thai di Thailand 2014 lalu.

Risa yang sebelumnya pernah menyumbang emas di PON XVIII di Riau 2012 hijrah ke cabor Muay Thai lantaran dicoret dari atlet tarung derajat.

Sementara itu, Mariati adalah peraih medali emas di kelas E putri di PON Riau 2012. (fan)

Berlin Ancaman degradasi bagi Borussia Dortmund semakin membesar pada Rabu setelah mereka kalah 0-1 di kandang sendiri dari Augsburg. Ini kekalahan kesebelas musim ini, yang membuat mereka tetap menghuni posisi juru kunci.

Gol Raul Bobadilla di babak kedua mendongkrak Augsburg ke peringkat keempat, namun membuat juara Jerman 2011 dan 2012 Dortmund berada dalam ancaman terdegradasi untuk pertama kalinya sejak 1972. “Hasil ini menyakitkan,” kata pelatih Dortmund Jurgen Klopp.

“Gol yang masuk ke gawang kami semestinya dapat kami lakukan sebanyak lima atau enam kali, dan kami tidak memanfaatkan peluang-peluang bagus kami.”

“Kami tidak memperoleh hasil positif untuk dilaporkan tentang kami.

Kami telah berjuang, namun kami berjuang dengan sikap yang keliru. Maka hasil-hasilnya kami tuai.”

Augsburg berhasil memimpin ketika penyerang veteran internasional Turki Halil Altintop mampu membuka jalan untuk mengoper meski dikawal ketat oleh para bek Dortmund, untuk membuat Bobadilla berdiri bebas dan dapat melesakkan gol ketiganya dari jumlah pertandingan yang sama pada menit ke-50.

Untuk menambah penderitaan Dortmund, Kevein Grosskreutz bergabung dalam daftar panjang pemain cedera mereka ketika ia terpincang-pincang meninggalkan lapangan akibat mengalami cedera paha.

Augsburg harus tampil dengan sepuluh pemain pada menit ke-64 ketika bek Christoph Janker mendapatkan kartu merah akibat pelanggarannya terhadap pemain sayap Dortmund asal Gabon Pierre-Emerick Aubameyang.

Finalis Liga Champions 2013 Dortmund gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan harus menelan kekalahan kandang untuk keempat kalinya di musim ini.

Penyerang Italia Ciro Immobile menyia-nyiakan peluang emas pada masa tambahan waktu, ketika sundulannya mengarah lurus ke kiper Augsburg Alexander Manninger.

Dortmund kini terpaut dua angka dari tim peringkat kedua dari bawah Hertha Berlin dan Stuttgart, yang bermain imbang 0-0 dengan Cologne. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

TENANGKAN PENDUKUNG – Bek Dortmund, Mats Hummels mencoba berbicara untuk menenangkan emosi pendukung mereka yang geram dengan kekalahan melawan Augsburg di kandang sendiri.

Dua Gol Indah Loloskan Liverpool Jakarta (Suara NTB) Dua gol indah dari Raheem Sterling dan Philippe Coutinho meloloskan Liverpool ke putaran kelima Piala FA, Kamis dini hari kemarin.

Tertinggal lebih dulu dari Bolton Wanderers, Liverpool bangkit dengan dua gol cantik.

Gol pertama dicetak Sterling dengan tendangan voli menyambut umpan lob Emre Can. Sementara Coutinho memastikan kemenangan The Reds dengan sepakan brilian dari luar kotak penalti Bolton.

Pelatih Liverpool Brendan Rodgers pun memuji peran Philippe Coutinho saat membawa The Reds mengalahkan Bolton Wanderers 2-1 dalam laga babak keempat Piala FA di Marcon Stadium tersebut.

“Dia adalah panutan hebat bagi banyak pemain teknik di negara ini. Dia akan menjadi pemain kelas dunia dalam beberapa tahun mendatang,” kata Rodgers tentang Cautinho, yang mencetak kemenangan menakjubkan menjelang akhir pertandingan.

“Luis Suarez tumbuh dan tumbuh dalam tim ini dan saya bisa lihat Coutinho seperti itu, meski mungkin tidak seproduktif dia,” katanya seperti dilansir laman SkySports.

Pemain 22 tahun tersebut telah menandatangani kesepakatan jangka panjang dengan Liverpool pekan ini dan Rodgers menyatakan bahwa itu menunjukkan dia benar-benar berkomitmen pada Liverpool dan pengembangannya.

Pada laga putaran kelima Piala FA, Liverpool akan berhadapan dengan Crystal Palace, dan bos Reds sangat bersemangat menyongsong laga tersebut dengan peluang kian bertambah untuk menang.

“Anda tidak bisa mempertanyakan karakter. Mereka telah menunjukkan mentalitas yang sangat kuat selama saya di sini,” ujarnya. “Saya berharap kami bisa menang 1-0. Keyakinan saat ini sangat tinggi,” tambah Rodgers. (ant/bali post)

Umpan lob menawan dari Emre Can menjangkau Raheem Sterling yang berakselerasi melewati kerumunan bek Bolton Wanderers, lalu Sterling melepaskan sepakan langsung yang berbuah gol.

(Sumber: dailymail.co.uk)

Pantai Gading ke Final Piala Afrika

Di laga yang tersisa delapan menit, Philippe Coutinho melepaskan sepakan keras yang melengkung, sempat membentur mistar, lalu menembus gawang Bolton Wanderers.

SUARA NTB

Jumat, 6 Februari 2015

Halaman 12

IKLAN AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

TRAVEL

OTOMOTIF

OTOMOTIF LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO AGEN

OTOMOTIF

SUARA NTB

Jumat, 6 Februari 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

SALES

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

OPINI

SUARA NTB Jumat, 6 Februari 2015

Halaman Halaman 14 14

Rumah Kumuh dan Senjakala Peradaban

Fasilitas Pendukung BIL Harus Lengkap KONEKTIVITAS ke Bandara Internasional Lombok (BIL) dalam 2 hari terakhir ini terganggu. Jatuhnya, pesawat Garuda Indonesia jenis ATR, Selasa (3/2) lalu telah membuat NTB “terisolasi” dari dunia luar. Ribuan penumpang yang akan pergi ke daerah lain atau negara tujuan harus menunggu dalam jangka waktu yang cukup lama. Mereka harus membatalkan atau menunda kunjungan ke daerah lain, karena akses bandara yang ditutup sementara.

Belum normalnya penerbangan di BIL ini membuat banyak pihak yang berkepentingan menjadi terganggu. Bahkan, agenda yang sudah sekian lama disusun di luar daerah atau di luar negeri harus pupus, karena tidak mampu memenuhi janji akibat bandara yang ditutup.

Hal inilah yang membuat banyak pihak, khususnya Wakil Gubernur H. Muh. Amin, SH, MSi, kecewa. Wakil gubernur menilai pihak otoritas bandara lamban menyikapi permasalahan yang terjadi. Semestinya, pihak otoritas bandara yang berlevel bandara internasional mesti mempersiapkan berbagai fasilitas yang dibutuhkan, terutama saat ada insiden terburuk yang bisa terjadi. Fasilitas yang dibutuhkan, alat evakuasi barang bertonase berat harus segera disediakan. Apalagi, status BIL sebagai bandara internasional, fasilitas keselamatan dan evakuasi harus tersedia lengkap.

Apa yang terjadi di BIL pada sekarang ini mesti menjadi bahan evaluasi bagi manajemen pengelola bandara di masa mendatang. Ditutupnya bandara selama 2 hari telah membuat banyak orang rugi, karena tidak bisa memenuhi janji atau bertemu relasi. Bayangkan, NTB seolah ‘’terisolasi’’ dan tidak bisa terhubung untuk sementara waktu, sehingga membuat orang kesulitan datang ke NTB. Inilah menjadi pekerjaan besar pengelola bandara, khususnya PT. AP BIL dalam memberikan solusi terbaik bagi calon penumpang atau pengguna bandara.

Meski Kamis siang, penerbangan di BIL sudah normal bukan berarti permasalahan sudah selesai. Penumpang yang menunggu dan telantar menunggu jadwal penerbangan ke BIL harus bersabar. Pasalnya, luas parkir di BIL yang terbatas membuat penerbangan dibatasi. Penumpang yang dijadwalkan terbang pukul 15.00 WIB atau 16.00 WITA lewat Bandara Juanda Jawa Timur harus ditunda keberangkatannya dengan waktu keberangkatan yang tidak jelas.

Untuk itulah, pihak PT AP I sebagai pengelola BIL mesti memikirkan dampak yang kemungkinan bisa timbul dari ditutupnya bandara karena insiden tertentu. Salah satunya, menyediakan fasilitas yang harus selalu siap terhadap kemungkinan insiden yang setiap saat bisa terjadi.

Selain itu, pihak PT AP I mesti memikirkan langkah alternatif untuk penerbangan darurat. Apalagi, sekarang ini Bandara Selaparang sudah mulai dipergunakan sebagai lokasi sekolah penerbangan. Artinya, jika BIL tidak bisa dipergunakan dalam jangka waktu beberapa jam atau hari, pihak PT. AP bisa mengalihkan penerbangan ke Bandara Selaparang, jika kondisi run way dalam kondisi memungkinkan. Namun, jika dalam kondisi membahayakan keselamatan penumpang, tidak masalah pengelola bandara tetap bersikap seperti sekarang ini, yakni menutup bandara dari aktivitas penerbangan. Bagaimana pun, keselamatan penerbangan menjadi prioritas yang harus dikedepankan. Meski demikian, pihak manajemen harus mengantisipasi kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. (*)

ADA suatu hari saya berjalan-jalan ke daerah Bayan. Jalan menuju Bayan menanjak seakan hendak memangkas jarak ke cakrawala. Sepanjang jalan, hijau membentang. Tonggaktonggak pengusir burung, seperti coretan putih pada latar depan bukit-bukit. Di kejauhan, Gunung Rinjani terlihat seperti seorang tua yang bijaksana menyimpan rahasia dunia. Tepi jalan penuh kembang, kembang oren, kecil dan terang.

Dalam benak saya, Bayan adalah bayangan perihal sifat-sifat asali yang kini bisa jadi agak sulit ditemui.

Sudah pasti ada yang berubah disana. Perubahan adalah penanda paling terang dari eksistensi waktu.

Karenanya apalah yang disebut asali. Tapi mungkin saya percaya bahwa masih ada yang bisa dilihat disana.

Bagaimana pun juga suatu peradaban akan mengalami pengeroposan. Lantaran sifatnya yang lentur dan mudah pengaruh-mempengaruhi. Jika pun muncul suatu kecemasan itu lantaran pikiran (dan perasaan) mencoba bertahan di sebuah peradaban dimana keduanya mulai tumbuh dan berkembang.

Maka yang kerap muncul adalah ketegangan yang rentan benturan.

Generasi masa lalu akan geleng-geleng kepala melihat kelakuan, kecenderungan, dan kemampuan generasi-generasi sekarang. Padahal ketika mereka seusia dengan generasi-generasi sekarang , generasi-generasi di atas mereka juga menggeleng-gelengkan kepala. Dan itu terus berulang. Karenanya muncul keharusan untuk mengaktualisasikan diri, agar tak terlindas perubahan.

Jika peradaban lama sudah keropos, dunia baru yang dianggap lebih ideal mendesakkan diri, berniat menggantikan posisinya. Materi dan pola baru hadir bersama argumentasi masuk akal yang berdasar pada suatu patron tertentu. Dan patron itu diinjeksikan sehingga menjadi laten dalam pikiran. Maka kita harus mengangguk-angguk jika suatu ukuran ditawarkan dari sumber patron tersebut. Bagaimana menggeneralisasi suatu tujuan hidup yang disebut kelayakan dan atau kesejahteraan dari suatu keadaan menyeluruh yang berbeda-beda?

Karena bersumber dari satu patron maka yang paling mungkin terjadi adalah penyeragaman. Dan penyeragaman tak membutuhkan prasyarat cocok atau tak cocok. Yang bisa saja tidak terbayangkan akibat dari itu adalah hilangnya suatu sifat dasar yang pada mulanya menjadi informasi dan ciri dari

Oleh:

Kiki Sulistyo

(Komunitas Akarpohon, Mataram)

Yang bermasalah dari perubahan yang terjadi dalam hubungannya dengan persoalan itu adalah penataan ruang. Mengganti yang sudah tua dengan yang baru belum tentu menghasilkan sesuatu yang lebih baik, lebih bersih atau lebih indah. suatu peradaban. Maka kemana pun kita pergi semuanya memiliki kecenderungan yang sama. Upaya penyeragaman tersebut berlangsung secara berangsur-angsur dan mendapatkan legitimasinya melalui program-program resmi. Maka wilayah keberadaan kita tak lagi dapat ditandai dengan sesuatu yang khas dan milik kita sendiri.

Di Bayan saya mampir ke suatu perkampungan adat. Saya bertanya-tanya apa yang masih menjadi tanda dari adanya perkampungan adat tersebut. Saya membayangkan –dari nama tempat itu- dulunya di sana adalah ladang talas putih yang luas. Flashback imajiner itu menimbulkan rasa takjub, bagaimana perubahan peradaban dapat menjauhkan suatu nama –sebagai identitas- dari makna atau arti yang mungkin melekat padanya.

Satu-satunya tanda yang menunjukkan bahwa kampung itu adalah kampung adat adalah arsitektur rumah-rumahnya. Bambu merupakan bahan utama dari rumah-rumah disana. Rumah-rumah dengan atap rendah. Atapnya juga terbuat dari bambu yang disusun (seolah) tak teratur. Saling tumpang-tindih sehingga dari jauh tampak seperti sisik binatang. Di sudut-sudutnya tertumpuk ijuk hitam yang kalau mengacu pada dongeng-dongeng masa kecil, akan terbayangkan serupa rambut raksasa, yang sudah pasti mendapat peran antagonis.

Pikiran tentang peran antagonis itu semakin kuat ketika saya melihat kenyataan bahwa tidak semua rumah disana berarsitektur seperti itu. Persis di sebelah rumah yang saya perhatikan, berdirilah sebuah rumah dari batako murah. Bentuknya hampir kotak, sehingga kelihatan bagaikan sebuah kotak sungguhan.

Jika kita pandang dari jauh perpaduan keduanya seakan menampakkan pertarungan keras merebut kuasa tanda. Dan secara tata visual mem-

perlihatkan kekacauan.

Saya bertanya pada seorang kawan kenapa ada rumah batako disana. ‘Itu program pemerintah,’ katanya. Tepatnya itu adalah bagian dari program ‘rumah kumuh’. Ada dua pengertian bertolak belakang dari (nama) program itu. Hal ini sebenarnya juga terjadi pada program-program lain, misalnya program BSM (Bantuan Siswa Miskin). Apakah yang dimaksud dengan program ‘rumah kumuh’, apakah maksudnya program menghapuskan keberadaan rumah kumuh atau justru program membuat rumah kumuh?

Pengertian yang kedua tampak tak masuk akal. Tak mungkin ada program membuat rumah kumuh. Konotasi ‘kumuh’ dekat dengan kekotoran, kejorokan dan ketidakpantasan. Tetapi jika kita melihat kenyataan, pembangunan rumah batako (yang terkesan tak tuntas) di tempat itu, membuat keseluruhan wilayah itu terlihat kumuh. Lalu apa yang dimaksud dengan kekumuhan?

Yang bermasalah dari perubahan yang terjadi dalam hubungannya dengan persoalan itu adalah penataan ruang. Mengganti yang sudah tua dengan yang baru belum tentu menghasilkan sesuatu yang lebih baik, lebih bersih atau lebih indah.

Rumah batako itu tak ada indahindahnya sama sekali. Dan itu disebabkan komparasi yang muncul dari kontras tersebab (masih) adanya rumah bambu itu. Jadi, hemat kalimat, jika program rumah kumuh adalah menghilangkan unsur kekumuhan maka dilihat dari kasus tersebut, program itu sudah gagal. Dan bukan hanya itu, program itu seolah juga tak mempertimbangkan hal-hal lain. Misalnya unsur (peninggalan) sejarah dan keotentik-an yang ada padanya. Akibatnya bukan cuma tak mencapai sasaran tapi juga menghancurkan hal-hal bernilai di sekitarnya.

Saya membayangkan betapa di tahun-tahun ke depan, jika hal-hal

seperti itu masih saja berlangsung, tak bakalan ada lagi yang tersisa dari tempat-tempat tua seperti Bayan. Bukan bangkitnya tempat baru yang memiliki keindahan lain, tapi tumbuh-kembangnya kerancuan peradaban sehingga tempat tersebut tak bisa lagi disebut sebagai apapun. Bukan kampung adat bukan pula kampung modern. Situasi itu diperparah oleh kenyataan bahwa terlalu banyak energi yang dibuang percuma oleh sumber dayasumber daya yang ada. Berpikir tidak, berbuat juga tidak. Seperti tak memiliki daya apa-apa.

Beberapa saat kemudian, kawan saya itu bercerita bahwa akan ada rencana pembangunan mushalla di sekitar tempat itu. Saya sudah menduga, nama mushalla itu pastilah diambil dari Bahasa Arab. Lengkaplah sudah ‘pembelokan budaya’ terjadi disana. Dan itu tak dianggap penting. Masyarakat sudah ketergantungan pada pemerintah, tak ada inisiatif, melulu penerimaan semata. Dan sebaliknya, pemerintah tak kunjung berubah, bahwa yang utama bukanlah materi tapi esensi.

Sepanjang perjalanan pulang, saya bayangkan sedang meninggalkan suatu peradaban yang berada di ambang hilang. Kembang-kembang oren, kecil tapi tak lagi terang. Lantaran senjakala pelan-pelan tiba. (*)

Kinerja PT AP BIL lamban Akibat perangkat BIL sebagai bandara internasional belum memadai

***

Pemerintah harus serius tangani limbah hotel dan rumah sakit Sebelum berdampak buruk bagi masyarakat

***

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 6 Februari 2015

DPRD Lotim Dukung Langkah KPK Dari Hal. 1 Pemeriksaan yang dilakukan KPK belum tentu langsung dicap bersalah.

Anggota DPRD Lotim lainnya, Syamsul Rizal juga mengutarakan dukungannya terhadap langkah KPK dalam proses penegakan hukum di Lotim. Siapa yang salah di balik dugaan penyimpangan tersebut harus mempertanggungjawab kesalahannya. ‘’Kita ini kan negara hukum, tidak ada yang kebal terhadap hukum,’’ tegasnya.

Menurut politisi Nasdem ini, di balik pejabat dan mantan pejabat yang diperiksa KPK itu pasti ada aktor sebenarnya yang menduduki jabatan paling strategis yang diduga bermain. Harapannya aktor aktor utama itulah yang bisa dijerat. Pasalnya, posisi pejabat dan mantan pejabat ini berada di bawah perintah yang disampaikan pimpinannya.

Dukungan serupa, sebelumnya juga disampaikan Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan. Dikonfirmasi Suara NTB di Selong, Selasa (3/2) lalu, orang nomor satu di Lotim ini mengatakan, apa yang dilakukan penegak hukum itu harus dijunjung tinggi. Tidak saja KPK, namun semua aparat penegak hukum.

Bupati membenarkan bahwa sebelum ada pemeriksaan, ada surat dari KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap oknum pejabat di Lotim. Dalam surat yang diterima Pemkab Lotim itu katanya, disebutkan bahwa tujuan pemeriksaan oleh KPK tersebut, ada indikasi suap dari perusahaan swasta kepada mantan oknum pejabat di Kabupaten Lotim.

Kasusnya, kata Bupati sebelum masa kepemimpinan-

nya menjadi Bupati Lotim. ‘’Itu kasus lama, bukan zaman saya,’’ tegasnya.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah mantan dan pejabat Lotim itu menurut Bupati, bukan berarti langsung diartikan telah terjadi tindak pidana korupsi. ‘’Jadi ini bukan berarti langsung diartikan telah terjadi tindak pidana korupsi. Para pejabat itu hanya dimintai keterangan atas dugaan praktik suap perusahaan swasta,’’ jelasnya.

Keberadaan KPK yang diketahui banyak menjerat pejabat karena praktik korupsi di Indonesia ini katanya, harus dipandang sebagai hal yang positif. Hal ini dimaksudkan guna menuju pemerintahan yang bersih.

Soal dugaan suap oleh oknum perusahaan swasta terhadap oknum mantan pejabat tersebut ditegaskan Ali BD (demikian Bupati Lotim biasa disapa), sama sekali di luar pengetahuannya. Kaitannya dengan pembangunan sebuah proyek oleh perusahaan swasta pun tidak diketahuinya. ‘’Kita tidak tahu indikasinya lebih jauh.

Dugaan suap itu ada kaitannya dengan pembangunan apa itu kita tidak tahu,’’ jelasnya.

Sementara Juru Bicara KPK, Johan Budi SP dan Kepala Bagian Penerangan Humas KPK, Priharsa Nugraha yang dikonfirmasi via telepon seluler terkait turunkan KPK di Lotim, hingga berita ini ditulis Kamis (5/2) pukul 20.00 Wita belum memberikan konfirmasi. (rus)

TGB Belum Tentukan Sikap Terkait Pilkada KLU Dari Hal. 1 Djohan Sjamsu melalui kendaraan politiknya, berhasil meraup 5 kursi di DPRD KLU dan 73 persen suara mutlak untuk TGB. Namun demikian, terhadap kebingungan masyarakat akan sikap Politik TGB, justru tidak demikian dengan Gubernur NTB tersebut. ‘’Bapak-bapak bingung ndak,’’ tanya Gubernur di hadapan pengurus Ponpes setempat. ‘’Tidak usah bingung.

Ya, nanti kita shalat dulu,’’ katanya lagi.

Seolah turut meredam tensi politik KLU yang meninggi, TGB menyatakan bahwa dari sisi organisasi Nahdlatul Wathan, pada saatnya nanti Pimpinan PBNW NTB akan mengambil sikap tegas. Sebaliknya menurut ketentuan dalam organisasi politik di Demokrat, terdapat Peraturan Organisasi (PO) partai terkait Pilkada yang menjadi kerangka acuan pengambilan keputusan di daerah. ‘’PO Pilkada dari pusat saja belum turun. Masing-masing partai punya PO, yang memuat hal-hal teknis seperti rekrutmen calon kepala daerah,’’ katanya.

Jika demikian dengan KLU, lantas bagaimana dengan Zainul Aidi yang telah disepakati sebagai Balon Bupati di Pilkada Lombok Tengah? ‘’Zainul Aidi di Lombok Tengah, tidak benar itu. In-

formasi itu dari mana?

Tidak benar ada ketetapan Demokrat untuk itu.

Kalaupun berkembang, itu merupakan aspirasi untuk mencalonkan Zainul Aidi,’’ jawabnya.

Ia menegaskan, Demokrat NTB akan berpatokan pada PO dan hingga kini belum satu pun nama bakal calon Bupati di Kabupaten/Kota penyelenggara Pilkada 2016 mendatang. Meski demikian, beberapa tahapan menyongsong Pilkada baru dimulai di mana Demokrat NTB telah membentuk Tim 7.

Tim tersebut berisikan 7 orang, masing-masing 3 orang dari DPP, 2 orang dari DPD dan 2 orang lagi dari DPC. Tim ini selanjutnya akan melakukan tahapan rekrutmen calon kepala daerah yang diajukan Demokrat.

TGB juga sangat cerdik untuk menghindar dari pertanyaan awak media.

Ketika disodori pertanyaan klaim Djohan Sjamsu yang telah memperoleh restunya, TGB kembali menjawab datar. ‘’Secara akal sehat , Bupati seorang Ketua Partai. Sesuai kepartaian, yang paling mungkin beliau, menurut akal sehat. Tetapi kita akan lihat, karena ada survei juga sebagai pertimbangan,’’ tutup Zainul Majdi. (ari)

Kritik Kinerja PT AP BIL Dari Hal. 1 Belum normalnya penerbangan di BIL membuat Wakil Gubernur (Wagub) NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, angkat bicara. Kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (5/2) wagub mengkritik pihak PT. Angkasa Pura I BIL yang dinilai lambat mengantisipasi berbagai macam risiko atau kemungkinan yang bakal terjadi.

“Ini kan bandara internasional. Harusnya ada alat yang lengkap untuk mengevakuasi penumpang dan pesawat. Sampai saat ini (Kamis siang, red) pesawatnya belum dievakuasi, karena belum bisa didarati pesawat berbadan lebar,” ujar wagub kecewa.

Seharusnya, kata dia, BIL sebagai bandara bertaraf internasional dan beroperasi lebih dari 3 tahun mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi. Pihak pengelola mesti mempersiapkan peralatan yang mampu mengevakuasi barang berat.

Wagub mengkritik pihak manajemen yang harus mendatangkan peralatan dari bandara lain dalam mengevakuasi pesawat. Belum lagi, peralatan yang didatangkan tidak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan. “Kalau otoritas bandara lain bisa, kenapa di

sini tidak bisa,” ujarnya. “Ini bandara internasional, bukan bandara perintis,” tambahnya.

BIL seharusnya melengkapi fasilitas dan sarana untuk mengantisipasi berbagai hal-hal yang tidak diinginkan. Adanya fasilitas yang lengkap, khususnya dalam mengevakuasi pesawat yang bermasalah tidak ada lagi penundaan penerbangan seperti yang terjadi sekarang ini.

Wagub mengaku, akibat belum normalnya penerbangan di BIL membuat rencana pertemuan dengan koleganya dari Australia jadi tertunda. Padahal, agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan kepentingan masyarakat NTB. Selain itu, barangbarang yang dikirim ke luar daerah melalui BIL menjadi terhambat. Begitu juga arus barang dari luar daerah tidak bisa masuk NTB, karena pesawat berbadan lebar masih belum mampu mendarat di BIL. Untuk itu, pihaknya berharap penerbangan di BIL kembali normal seperti semula. Begitu juga saat terjadi insiden cepat ditangani dan tidak membuat penumpang dan pihak lain dirugikan. (ham)

Amankan Perayaan ’’Bau Nyale’’

Polres Loteng Siapkan 540 Personel Praya (Suara NTB) Sebanyak 540 personel kepolisian telah dipersiapkan jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) untuk membantu mengamankan perayaan core event Bau Nyale tahun ini.

Jumlah personel tersebut belum termasuk pengamanan dari unsur lainnya.

Kabag Ops. Polres Loteng, AKP Ketut Tamiana, kepada Suara NTB, Kamis (5/2), menjelaskan, jumlah personel kepolisian yang akan diterjunkan tersebut, bukan hanya dari personel Polres Loteng saja, tapi ada juga bantuan dari personel Polda NTB. “Sumber personel kita ada dua, dari Polres Loteng sendiri ditambah dari BKO Polda NTB,” terangnya.

Diakuinya, jumlah personel tersebut dinilai cukup memadai untuk membantu pengamanan perayaan Bau Nyale, karena unsur pengamanan lainnya juga pasti akan terlibat untuk membantu.

“Intinya kita sudah siap membantu pengamanan,” tegas mantan Kasat Reskrim Polres Loteng ini.

Secara terpisah, Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, M.Si., mengungkapkan, perayaan Bau Nyale tahun ini tetap akan dipusatkan di Pantai Seger, meski di beberapa lokasi lainnya di Loteng ada digelar kegiatan serupa. Tetapi itu merupakan perayaan yang digelar oleh masyarakat setempat.

Saat ini beberapa kegiatan sudah dilaksanakan dan ada juga yang sedang berlangsung.

Di antaranya, peresean se Pulau Lombok dan beberapa kegiatan budaya lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut akan

terus digelar hingga puncak perayaan pada tanggal 9 dan 10 Februari mendatang. “Untuk kegiatan penutup nantinya akan digelar lomba memasak sea food. Termasuk lomba masak nyale,” ujarnya.

Adapun lokasi perayaannya sendiri, saat ini terus dikebut persiapannya, terutama akses jalan menuju lokasi perayaan. Saat ini pemerintah tengah menata jalur keluar masuk kendaraan menuju lokasi dan diupayakan satu jalur supaya bisa mengurangi kemacetan seperti perayaan tahun-tahun sebelumnya.

Pihaknya melakukan penataan lokasi bagi para PKL untuk berjualan, sehingga lokasi perayaan bisa lebih tertata dan tidak terkesan semrawut. “Jadi mulai akses jalan hingga lokasi PKL kita tata. Supaya lebih rapi lagi,” harapnya.

Disinggung kegiatan pada malam puncak perayaan Bau Nyale, Herdan menambahkan sudah ada beberapa pagelaran yang disiapkan. Mulai dari pegelaran musik tradisional hingga modern sampai drama kolosal Putri Mandalika. ‘’Dan, khusus untuk musik modern direncanakan bakal dihadiri Band Ungu,’’ ungkapnya.

Untuk menampung para personel band ibu kota tersebut, pihaknya pun sudah menyiapkan kamar hotel khusus, baik bagi kru maupun personel. “Kehadiran Band Ungu ini diharapkan bisa lebih menyemarakkan perayaan Bau Nyale.

Sehingga masyarakat yang datang juga bisa semakin terhibur. Karena tidak hanya disuguhkan pagelaran budaya saja,” pungkas mantan Camat Praya Barat ini. (kir)

Halaman 15

Protes Kejelasan Ganti Rugi Lahan

Ahli Waris Segel Pasar Tawun Giri Menang (Suara NTB) Belasan ahli waris yang mengklaim memiliki lahan Pasar Tawun menyegel pasar tersebut, Rabu (4/2) lalu. Hal ini dilakukan lantaran pihak ahli waris keberatan, karena tidak ada kejelasan terkait ganti rugi lahan tersebut dari pihak Pemda. Bahkan pemda tidak merespons pihak ahli waris ketika mempertanyakan perihal lahan tersebut.

Abdurrahman, salah seorang warga menuturkan penyegelan dilakukan belasan ahli waris Rabu lalu sekitar pukul 09.00 Wita. Warga menyegel menggunakan bambu dan kayu, sehingga menyebabkan aktivitas perdadangan di pasar tersebut lumpuh total.

Para pedagang yang sempat datang ke lokasi saat itu terpaksa pulang, karena tidak ada tempat berjualan. “Ahli waris menyegel lahan pasar Tawun karena mereka protes kejelasan lahan milik mereka dan ganti rugi dari Pemda,” ungkap Abdurrahman, Kamis (5/2).

Dijelaskan, lahan itu dipakai sebagai pasar sejak beberapa tahun lalu. Ahli waris saat itu mengizinkan lahannya untuk dipakai, karena Pemda bersedia ganti rugi, namun hingga saat ini justru tidak ada realisasi. Pihak ahli warispun pernah mempertanyakan kejelasan aset ini ke Kantor Aset, namun saat itu dokumen aset tidak tercatat di kantor tersebut. Bahkan, ahli waris bersurat ke Bupati H. Zaini Arony namun tidak ada respons.

Atas dasar itu, ahli waris melakukan penyegelan agar diperhatikan dan direspon Pemda. “Yang tidak diterima ahli waris justru mereka yang bayar

pajak, sementara lahannya dipakai sebagai pasar,” tukasnya.

Menurut pengakuan ahli waris pernah ada semacam ganti rugi, namun belum jelas kepastian pembayarannya. Sehingga dipertanyakan oleh ahli waris, jika sudah ada ganti rugi dari Pemda maka pembayaran pajak ditanggung pemda. Akan tetapi sebaliknya justru ahli waris yang masih menanggung pembayaran pajak lahan pasar.

Aksi penyegelan pasar akan terus dilakukan oleh ahli waris, jika pemda tidak merespons.

“Karena mereka ingin diperhatikan makanya melakukan penyegelan,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Kepala Desa Sekotong Barat, Nursimah membenarkan adanya penyegelan. Penyebabnya ahli waris belum mengetahui ihwal administrasi lahan itu.

Menurutnya, pemerintah daerah melalui desa telah membayar lahan itu, sehingga bisa ditempati. Namun kemungkinan sertifikat lahannya belum diketahui ahli waris, sehinga ahli waris protes.”Kalau dari desa tahunya sudah dibayar lahan itu ke orang tua ahli waris, tapi mungkin karena ahli waris belum tahu makanya mereka protes,”katanya.

Ditambahkan, pihaknya

sudah mengontak pihak kecamatan untuk mencari solusi mediasi antara ahli waris dengan pemda. Pihak kecamatan akan melakukan upaya mediasi agar persoalan ini tuntas. Saat ini pasar masih disegel, sehingga aktivitas di pasar lumpuh. Kondisi pasar saat ini sepi, pihak ahli waris menyegel pasar tersebut.

Sementara Kepala Kantor Aset Daerah Mahnan mengaku belum nengecek apakah Pasar Tawun masuk inventaris aset di Kantor Aset atau di Dinas PPKD. “Kita hanya inventarisir saja, tapi saya belum cek,” katanya.

Di sisi lain, Sekretaris Dinas PPKD, Fauan Husniadi menyatakan aset Pasar Tawun itu masuk ke neraca DPPKD. Lahan pasar ini seluas 20 are didirikan sejak 1988 dan sertifikat terbit di atas tahun 2000. Menurut informasi yang diterima dari BPN, bahwa sertifikat lahan ini sudah ada pemecahan. “Lahan itu memang milik pemda, hanya saja kami lalai tidak balik nama langsung saat itu,” ujarnya sembari menyatakan pemda belum memegang sertifikat lahan tersebut, karena masih atas nama pemilik lama. Untuk menyelesaikan persoalan ini, pihaknya akan mengundang ahli waris, desa, kecamatan dan pihak aset. (her)

Khawatir Disalahgunakan, Warga Hentikan Pembangunan Hotel di Lingsar Giri Menang (Suara NTB) Warga Dusun Teraktak, Desa Batu Kumbung Kecamatan Lingsar menghentikan pembangunan salah satu hotel. Hal ini dilakukan warga lantaran proyek pembangunan hotel yang hampir rampung ini sejak awal ditentang warga. Belum lagi, pihak desa tidak memberikan rekomendasi pembangunan hotel, karena warga khawatir pengelola hotel menyalahgunakan peruntukan hotel bersangkutan.

Pihak desa mempertanyakan, dasar BPMP2T mengeluarkan izin tanpa ada rekomendasi dari desa dan kecamatan.

“Warga menghentikan proyek hotel di Batu Kumbung.

Sebab pihak desa, warga, tokoh

masyarakat khawatir disalahgunakan. Sebab banyak bukti hotel yang ada diduga disalahgunakan,” ungkap Kades Batu Kumbung, Marni di Giri Menang, Kamis (5/2).

Dijelaskan, awal pembangunan hotel ini tahun lalu pihak pengelola meminta rekomendasi ke desa untuk mengurus izin di Pemda. Setelah menerima permohonan dari pengelola, ia tak ingin memutuskan sendiri, sehingga ia pun turun ke masyarakat khususnya ke dusun, BPD dan para tokoh di mana hotel itu dibangun untuk meminta pendapatnya.

Hasil turun ke masyarakat, semua pihak dan masyarakat tidak setuju jika hotel dibangun.

Alasannya, khawatir hotel itu

nanti disalahgunakan untuk kegiatan yang tidak. Sebab ada bukti sejumlah hotel yang ada di daerah itu diduga disalahgunakan. ”Hampir 100 persen menolak, sehingga atas dasar itulah, pihak desa tidak berani mengeluarkan rekomendasi pendirian hotel tersebut,” ujarnya.

Namun, tanpa sepengetahuan pihak desa pengelola hotel justru membangun diamdiam. Diduga izin membangun diterbitkan oleh pihak BPMP2T tanpa rekomendasi dari desa.

Proses pembangunan pun berlangsung hingga hotel hampir selesai. Lalu ada salah seorang warga melapor bahwa ada pembangunan hotel tersebut, sehingga pihak desa langsung turun ke

Garuda Dievakuasi, BIL Kembali Normal Dari Hal. 1 Pujiono menjelaskan, badan pesawat Garuda GA-7040 tersebut berhasil ditarik ke landasan pacu untuk kemudian langsung dibawa ke apron, sekitar pukul 14.00 WITA. Setelah dilakukan pembersihan di sekitar area evakuasi serta landasan pacu, BIL kemudian dinyatanya normal dan siap didarati pesawat.

Kondisi pesawat Garuda GA-7040 pascaevakuasi , tidak banyak mengalami kerusakan.

Bahkan bisa dikatakan layak terbang. Hanya saja, untuk saat ini masih ada beberapa bagian pesawat yang harus diperbaiki terlebih dahulu.

Ia mengaku kondisi medan tempat pesawat tersebut

tergelincir menjadi kendala utama dalam proses evakuasi. Sehingga proses evakuasi harus berjalan lamban sampai hampir dua hari. ‘’Tapi dengan upaya keras tim gabungan yang ada, proses evakuasi akhirnya bisa dilakukan. Walaupun sempat molor dari target,’’ jelasnya.

Pujiono menambahkan, sejak Rabu (4/2) malam, proses evakuasi makin diintensifkan.

Dengan harapan pada Kamis pagi, BIL sudah bisa normal.

Namun nyatanya target tersebut tidak bisa tercapai dan baru bias dilakukan siang menjelang sore.

Dalam proses evakuasi badan pesawat tersebut, pihaknya melibatkan tidak kurang dari 60 orang personel

gabungan. Dari Basarnas, PT. AP I termasuk dari tim teknis airline bersangkutan. Tidak hanya itu, ada tim dari KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) juga ikut terlibat sejak hari pertama evakuasi.

Terkait penyebab kecelakaan, Pujiono kembali menegaskan kalau tim investigasi dari KNKT masih terus bekerja. ‘’Kalau masalah penyebab kecelakaan, masih diselidiki tim KNKT. Dan, timnya masih terus bekerja,” ujarnya.

Nanti setelah proses investigasi selesai, baru akan disampaikan oleh pihak KNKT secara langsung. Karena memang kewenangan untuk menyampaikan penyebab pasti kecelakaan pesawat tersebut, ada di pihak KNKT. (kir)

Penumpang Eksodus ke Bandara Ngurah Rai Dari Hal. 1 Sebab, trend peningkatannya cukup drastis, bertepatan dengan ditutupnya penerbangan dari dan ke Lombok.

Seperti diketahui, Garuda jenis ATR dengan nomor penerbangan GA.7040, Selasa lalu tergelincir ketika mendarat di BIL. ‘’Sejak saat itu, ada peningkatan jumlah penumpang.

Trendnya masih ada sampai hari ini (kemarin:red),’’ kata Charda menambahkan.

Tidak hanya di Pelabuhan Lembar, bahkan peningkatan pengguna transportasi laut juga meningkat dilihat dari para pengguna speed boot Teluk Nare. Kondisi tersebut juga dipantaunya. Ada kecenderungan banyak yang memilih alternatif lebih cepat berangkat karena persoalan mendesak.

Penumpang Garuda Kecewa Sementara itu, penumpang pesawat Garuda Airlines dengan nomor penerbangan GA 364 jurusan Surabaya-Lombok kecewa dengan ketidakpastian keberangkatan menuju Lombok. Pasalnya, mereka telah menunggu lebih dari 24 jam sejak Rabu pukul 12.00 WIB sampai Kamis pukul

14.00 WIB namun belum ada kepastian untuk berangkat.

“Kami kecewa, sampai saat ini belum ada kepastian akan diberangkatkan ke Lombok,” kata Afifudin Adnan, salah seorang penumpang dari Gerung, Lombok Barat, Kamis (5/1) siang kemarin.

Afifudin merupakan salah satu penumpang yang diinapkan di Hotel Sinar Sidoarjo Jawa Timur bersama puluhan penumpang lainnya karena pesawat Garuda GA 364 yang dibatalkan berangkat menuju BIL pada Selasa, 4 Februari lalu lantaran BIL ditutup.

Afifudin mengatakan, sebelumnya pihak maskapai menginformasikan kepada penumpang untuk bersiapsiap pukul 12.30 WIB. Namun, hingga pukul 14.00 WIB belum ada informasi lanjutan kepastian keberangkatan.

“Kita sudah menunggu jemputan angkutan di lobi hotel menuju bandara sejak pukul 11.00 WIB. Tapi belum juga ada jemputan. Kita bosan menunggu, tak ada kejelasan,”ujarnya dengan nada kesal.

Sementara, para penumpang sudah menyerahkan kunci kamar hotel ke resepsionis karena pukul 12.00 WIB sudah check out. Terpaksa,

para penumpang menunggu di lobi hotel hingga berjam-jam.

Penumpang lainnya, Supriadi menambahkan, pihak maskapai Garuda telah menginformasikan bahwa para penumpang akan diberangkatkan pada pukul 16.00 WIB. ‘’Tadi diinformasikan, selambat-lambatnya jam 16.00 berangkat. Kita akan dijemput jam 15.00 menuju bandara,”ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr mengatakan BIL sudah mulai beraktivitas, Kamis (5/2) siang. Beberapa pesawat kecil mulai mendarat dan terbang melalui BIL. Setelah dua hari penerbangan lumpuh total, hari ini (kemarin) sudah ada aktivitas penerbangan dari dan menuju BIL. Meski belum sepenuhnya normal, beberapa pesawat berukuran kecil jenis ATR dan di bawahnya seperti Wings Air dan Garuda Indonesia sudah mulai melakukan penerbangan. ‘’Alhamdulillah, pesawat Garuda sudah di tarik ke apron.

BIL telah beroperasi kembali jam 14.30 WITA. Sudah landing perdana Citilink jam 14.40 WITA,’’ terangnya.(bul/nas)

lokasi hotel tersebut.

Hasil pantauannya, hotel itu hampir selesai dibangun bahkan mau beroperasi, sehingga pihak desa bersama warga melakukan rapat desa, dihadiri pihak kecamatan, desa dan aparat terkait. Saat diundang pihak pengelola hotel namun tidak hadir. Pertemuan itupun diputuskan, pembangunan hotel dihentikan. “Kalau mau dioperasikan tidak diberikan izin oleh masyarakat,” ujarnya.

Belakangan, pihak pengelola mendatangi rumah kades untuk membahas persoalan ini. Namun

ia tetap berpegang pada hasil rapat desa, jika tetap tidak mengizinkan hotel itu beroperasi. Saat itu pengelola berupaya membujuknya, namun ia tidak berani melanggar hasil keputusan rapat desa.

Lantas mengapa ada keluar izin dari BPMP2T? Menurutnya, izin itu tanpa melalui rekomendasi dari desa. Kendati pihak BPMP2T tururn ke lokasi meminta klarifikasi ke warga terkait penolakannya, namun hal itu tidak bisa dijadikan ukuran. Sebab yang menolak warga secara keseluruhan, termasuk toga, toma dan para tokoh di desa setempat. (her)

Rugikan Negara Rp 159 Juta Dari Hal. 1 Temuan BPKP itu setelah melalui proses perhitungan detail, kemudian kesimpulan kerugian negara diputuskan 30 Desember 2014 lalu. ‘’Dari nilai kerugian negara itu, kami sudah terbitkan resume hasil perhitungan. Resumenya sudah kami serahkan ke penyidik Polres Bima Kota,’’ kata Kepala BPKP Darius, AK kepada Suara NTB, Kamis (5/2).

Metode perhitungan digunakan pihaknya, dengan mengecek lapangan. Harga wajar dari pengadaan itu dibandingkan dengan volume sampan yang dilakukan pengadaan oleh rekanan, senilai Rp 1 miliar lebih. ‘’Kami temukan dugaan mark up harga di pengadaan ini,’’ jelasnya, terkait kasus yang pengadaannya tahun 2012 ini, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Selanjutnya, sebut Darius, temuan kerugian negara itu ditindaklanjuti penyidik untuk dijadikan dasar peningkatan status kasus ke penyidikan. ‘’Tugas kami sampai di situ saja. Tapi untuk di persidangan nanti, kami akan dijadikan saksi ahli terkait hasil audit ini,’’ terangnya.

Sementara kabar terakhir kasus yang ditangani Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Bima Kota ini, akan berlanjut pada pemeriksaan saksi mantan Ketua DPRD Kota Bima berinisial FA, juga orangtua mantan pejabat penting di Kabupaten Bima berinisial F. Sejauh ini belum ada penetapan tersangka, meski sebelumnya sudah meminta keterangan mantan pejabat Dinas PU Kabupaten Bima, pejabat Bappeda Kabupaten Bima.

Dalam rangka peningkatan status kasus ini, pihak kepolisian dalam waktu dekat akan ekspose atau gelar perkara. (ars)

KMP-KIH Bisa Usung Calon Bersama Dari Hal. 1 Sementara ini, dari KMP sendiri, masing-masing partai saya kira masih proses internal saja,” ujar politisi DPRD NTB ini.

Di tempat yang sama, Sekretaris Tim Penanganan Pilkada PKS NTB, Lalu Pahrurrozi, tak menampik kemungkinan leburnya dua koalisi itu dalam satu barisan bersama dalam momentum Pilkada.

Menurutnya, saat ini PKS telah mulai melakukan proses awal dalam rekruitmen bakal calon kepala daerah dengan mengacu pada asumsi bahwa Pilkada masih hanya memilih kepala daerah saja.

Namun, jika revisi undangundang Pilkada ternyata merubah pola pencalonan menjadi satu paket antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, mekanismenya juga bisa disesuaikan.

Hanya saja, ia menegaskan saat ini pihaknya melakukan sejumlah terobosan, yaitu dengan menguji sejumlah aspek yang dimiliki kandidat, mulai dari kredibilitas, elektabilitas maupun kesiapan lainnya. “Karena tidak bisa dipungkiri, ada calon yang pu-

nya kredibilitas, tapi tidak punya cukup elektabilitas,” ujarnya.

Menurutnya, terkait komunikasi antara parpol-parpol di KMP, pihaknya memang belum memperoleh gambaran yang cukup jelas. Namun, ia mengakui adanya kemungkinan bahwa calon-calon yang diusung oleh KMP di tiap daerah nantinya akan diputuskan secara bersama-sama di tingkat pusat melalui mekanisme tertentu.

“Artinya, kita lewat jalur partai masing-masing ini, menawarkan alternatif terbaik.

Misalnya, PKS ada mekanismenya, lalu nanti di tingkat pusat akan mengukur indikatorindikatornya,” ujar politisi yang akrab disapa Ozi ini.

Untuk diketahui, di Kabupaten Bima, PKS baru saja menghimpun 10 kandidat potensial. Mereka adalah, Drs. Efendi H. Ibrahim, MM, H. Achmad H. Abbas, B.Sc, SE, MM, Ady Mahyudi, Letkol H. Muhidin HT, MM, Hj. Indah Damayanti Putri, Drs. Mustamin H. Amin, M.Sc, Drs. H. Syafrudin H. M. Nur, Dr. Aisam Abbas, S.Sos, M.Si, Drs. H. Ali Ahmad dan Mori Hanafi, SE, M.Comm. (aan)

Jumat, 6 Februari 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Terancam Lumpuh, KPK Minta Presiden Jokowi Ambil Tindakan Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Presiden Joko Widodo untuk segera memutuskan kebijakan guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara KPK dan Polri saat ini.

“Kami mengimbau, kalau bisa mengimbau, kepada Pak Presiden Joko Widodo yang terhormat untuk segera melakukan apa yang mesti dan perlu dilakukan untuk mengatasi situasi kondisi saat ini,” kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi di gedung KPK, Kamis (5/2).

Situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, kata Johan, berawal dari permasalahan

pribadi orang per orang dalam tubuh KPK dan Polri yang kemudian berimbas pada eksistensi kedua lembaga KPK dan Polri.

“Saya tidak tahu lagi apa yang bisa dilakukan Bapak Presiden, saya yakin Bapak Presiden punya cara sendiri,” kata Johan.

Ia mengatakan, KPK berharap presiden bisa dengan cepat memutuskan kebijakan

untuk meredakan situasi yang terjadi sekarang ini.

Johan menuturkan, apabila permasalahan dibiarkan semakin larut akan membuat kondisi semakin tidak kondusif. “Semakin lama tidak ada keputusan yang signifikan dari prasiden, kondisi akan semakin tidak kondusif dan tidak jelas,” kata Johan.

Ia pun mengakui saat ini KPK tengah mengalami penu-

runan kinerja pemberantasan korupsi lantaran disibukkan dengan masalah terhadap pimpinan KPK saat ini.

Ia mengkhawatirkan, apabila satu per satu pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka maka seluruh petinggi lembaga antikorupsi tersebut akan dinonaktifkan sementara. “Kalau satu per satu dinonaktifkan, maka sebuah fakta bahwa KPK akan lumpuh,” kata dia.

Sedangkan, lanjut Johan, KPK masih menangani ratusan kasus yang sedang dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, juga per-

sidangan yang terancam terbengkalai.

Seluruh pimpinan KPK dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait sejumlah dugaan melanggar hukum. Satu di antaranya, yakni Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan tersangka dan laporan terhadap pimpinan KPK tersebut terjadi setelah lembaga antikorupsi tersebut menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan tindak pidana gratifikasi dan transaksi mencurigakan. (ant/Bali Post)

”

Saya tidak tahu lagi apa yang bisa dilakukan Bapak Presiden, saya yakin Bapak Presiden punya cara sendiri.

Johan Budi (Suara NTB/ist)

Akil Akui Pengaturan Saksi Sidang Pilkada Kotawaringin Jakarta (Suara NTB) Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar mengakui adanya pengaturan saksi pada sidang sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat yang menyeret Wakil Ketua Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto atau BW. “Ya memang ada pengaturan saksi-saksi,” kata Akil usai menjalani pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Rabu (4/2) tengah malam.

Akil menjelaskan kronolo-

(ant/Bali Post)

DIPERIKSA BARESKRIM - Terdakwa suap penganan perkara Pilkada di Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar keluar dari Bareskrim Polri Usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (4/2).

gis pembahasan saksi sidang sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat itu saat BW menumpang pulang menuju Depok Jawa Barat kemudian turun di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan menggunakan mobil Akil.

Akil mengungkapkan BW membahas sidang sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat termasuk rencana memenangkan pihak penggugat Ujang Iskandar.

Diketahui BW merupakan pengacara calon Bupati Kotawaringin Barat yang menggugat sengketa pemilukada ke MK pada 2010.

Namun Akil menegaskan tidak melakukan transaksi atau pemberian uang saat bertemu BW membahas sidang sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat itu.

Akil juga enggan menjelaskan secara detail maksud pengaturan saksi-saksi persidangan dan rencana pemenangan kubu Ujang tersebut.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat VI Direktorat

Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Daniel Bolly Tifaona menambahkan Akil menjawab seluruh pertanyaan penyidik terkait kasus BW. ‘’Sebanyak 24 pertanyaan dijawab semua,’’ ungkap Bolly.

Akil menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri sejak pukul 21.00 WIB hingga 23.30 WIB. Usai menjalani pemeriksaan Akil menuju Rumah Tahanan (Rutan) KPK menggunakan mobil hitam bernomor polisi B-1372URF. Kasus yang menyeret BW itu berdasarkan laporan anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan Sugianto Sabran Nomor : LP/67/I/ 2015/ Bareskrim tertanggal 19 Januari 2015. BW dijerat Pasal 242 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 55 ayat ke 2 KUHP. (ant/Bali Post)

Penyuap Gubernur Riau Dituntut 4,5 Tahun Penjara Jakarta (Suara NTB) Jaksa menilai terdakwa Gulat Medali Emas Manurung terbukti bersalah melakukan korupsi dengan menyuap Gubernur Riau periode 20142019 Annas Maamun dan menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 4,5 tahun dikurangi masa tahanan.

Dalam sidang perkara tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (5/2), jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kresno Anto Wibowo juga menuntut pendidik dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Riau itu dikenai denda Rp150 juta subsider enam bulan kurungan Hal yang memberatkan ter-

dakwa, menurut jaksa, antara lain karena tindakan Gulat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas korupsi, tidak berterus terang selama di pengadilan, dan tidak mencontohkan sikap baik dalam kapasitasnya sebagai tenaga pendidik dan ketua asosiasi petani.

Sementara hal yang dianggap meringankan Gulat adalah dia berlaku sopan selama persidangan dan tidak pernah dihukum sebelumnya.

Gulat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di-

ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Gulat terbukti memberi uang 166.100 dolar AS atau sekitar Rp2 miliar kepada Gubernur Riau Annas Maamun sebagai imbalan atas penandatanganan SK Gubernur Riau No 050/Bappeda/ 8516 yang telah memasukkan areal perkebunan sawit milik Gulat dan teman-temannya untuk diubah dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.

Padahal setelah dilakukan pengukuran ternyata ada beberapa kawasan yang tidak bisa dimasukkan ke dalam usulan revisi karena merupakan kawasan hutan lindung, tapi Gulat meminta area itu tetap dimasukkan ke dalam usulan.

Jaksa menjelaskan, swalnya Annas meminta Gulat memberikan uang Rp2,9 miliar terkait pengurusan usulan revisi tersebut.

Namun Gulat hanya mampu menyiapkan 166.100 dolar

AS, sebanyak 125.000 dolar AS atau setara Rp1,5 miliar di antaranya diperoleh dari Edison Marudut Marsadauli dan sisanya sekitar 41.100 dolar AS atau setara Rp500 juta milik dia sendiri.

“Terdakwa membawa uang tersebut ke Jakarta untuk diserahkan kepada Annas Maamun,” kata jaksa.

Namun Annas meminta Gulat menukarkannya menjadi dolar Singapura dan Gulat menukarkan uang itu menjadi 156 ribu dolar Singapura ditambah Rp 500 juta pada 25 September 2014. Setelah sampai di rumah Annas, Gulat membawa tas ransel warna hitam dan tas itu disimpan di dalam kamar Annas.

Tidak lama kemudian, datang petugas KPK melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Annas Maamun dengan barang bukti 156.000 dolar Singapura di rumah Annas dan Rp60 juta dari dalam tas Gulat. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

MEMBERI HORMAT - Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Budi Waseso memberi hormat seusai upacara kenaikan pangkat perwira tinggi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/2).

Kabareskrim Naik Pangkat Jadi Komjen

Budi Waseso Isyaratkan Siap Bila Terpilih Menjadi Kapolri Jakarta (Suara NTB) Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Polisi Budi Waseso resmi mendapat kenaikan pangkat dari Inspektur Jenderal (bintang dua) menjadi Komisaris Jenderal (bintang tiga).

Upacara kenaikan pangkat itu dilaksanakan di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/2), dengan inspektur upacara Wakapolri Komjen Badrodin Haiti. Budi mengatakan bahwa dengan kenaikan pangkat ini maka beban dan tanggung jawab yang diembannya sebagai Kabareskrim juga meningkat. “Tanggung jawabnya tambah berat,” katanya.

Selain Budi Waseso, terdapat 12 perwira tinggi dan menengah lainnya yang mengalami kenaikan pangkat, di antaranya dari Brigjen menjadi Irjen yakni Irjen Pol Bachtiar H. Tambunan dan Irjen Pol Deddy Fauzi Elhakim.

Sementara dari Kombes menjadi Brigjen yakni Brigjen Ricardo Hutauruk, Brigjen Hadi Sutoyo, Brigjen Sutrisno Haryan-

to Brata, Brigjen Syafrizal, Brigjen Agus Rianto, Brigjen Rahyono, Brigjen Anton Wahono, Brigjen Bambang Kristiyono, Brigjen Rudolf Alberth Rodja dan Brigjen Agus Andrianto.

Dalam acara tersebut, hadir para pejabat utama Mabes Polri. Namun berdasarkan pantauan, Kalemdikpol Komjen Pol Budi Gunawan dan Sekretaris Utama Lemhanas Komjen Suhardi Alius tidak tampak di antara para pejabat tersebut.

Sementara, Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso mengisyaratkan siap menjabat sebagai Kapolri jika dirinya terpilih. “Apapun kalau sudah diberi tugas, itu amanah. Seluruh prajurit harus siap, termasuk saya,” kata Budi.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebelumnya telah mengajukan lima nama kandidat calon kapolri baru di tengah beredarnya kabar pembatalan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri. Lima nama yang dia-

jukan termasuk nama Budi Waseso.

Menanggapi hal itu, jenderal bintang tiga ini pun enggan berkomentar. “Tanyakan saja pada Kompolnas soal itu,” katanya.

Sebelumnya Komisioner Kompolnas M Nasser membenarkan bahwa Kompolnas telah menyiapkan daftar nama calon Kapolri yang baru. Nasser mengatakan telah mengusulkan lima nama komisaris jenderal polisi pada Presiden Joko Widodo pekan lalu.

“Benar Kompolnas menyiapkan daftar usulan baru, tapi presiden juga bisa menggunakan nama-nama yang diberikan minggu lalu. Kita memberikan riwayat lengkap orang per orang,” kata Nasser.

Lima nama calon Kapolri yangdisampaikan pada presiden pekan lalu antara lain Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Irwasum Komjen Dwi Prayitno, Kabaharkam Komjen Putut Bayuseno, Kepala BNN Komjen Anang Iskandar dan Kabareskrim Komjen Budi Waseso. (ant/Bali Post)

Fadli Zon: Pembatalan Budi Gunawan Prerogatif Presiden Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pembatalan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo sebagai pengguna dan yang mengusulkan.

“Presiden sebagai user, Presiden yang mengusulkan. Kalau merasa ada koreksi, bisa saja dilakukan. Menurut saya tidak ada masalah,” kata Fadli Zon di Jakarta, Kamis (5/2).

Terkait isu yang beredar belakangan bahwa pelantikan Budi Gunawan akan dibatalkan, Fadli mengatakan masyarakat tidak perlu mendengar rumor, tetapi lebih baik menunggu pernyataan resmi dari Presiden.

“Presiden pasti akan mengambil keputusan pada waktunya. Kita tunggu saja.

Apakah menunggu praperadilan atau seperti apa. Kita tunggu pernyataan resmi dari Pres-

iden baru kita bisa bersikap,” tuturnya.

Saat ditanya mengenai pernyataan sebagian pihak bahwa Presiden akan melanggar undang-undang bila membatalkan pelantikan Budi Gunawan kare-

na sudah melewati tahap uji kepatutan dan kelayakan serta disetujui DPR, Fadli mengatakan tentu ada proses yang harus dilalui. “Namun, prinsipnya tetap bergantung pada Presiden,” ujarnya. (ant/Bali Post)

Fadli Zon

(ant/Bali Post)