SUARA NTB 6 MARET 2013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

NOMOR 5 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

RABU, 6 MARET 2013

12 HALAMAN

Banyak Proyek Molor SEPANJANG tahun 2012 lalu, banyak proyek di Lombok Barat (Lobar) pengerjaannya molor. Karena itu memasuki pengerjaan ditahun 2013, Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony, MPd sudah menginstruksikan kepada semua kepala SKPD yang menangani proyek fisik di tahun ini agar sejak awal melakukan tahapantahapan pelaksanaan tender proyek agar semua pekerjaan tidak mengalami keterlambatan.

Selain itu, bupati juga mengundang dan meminta bantuan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran(TEPPA) UKP4 (Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) Provinsi NTB. “Saya sudah bersurat ke semua SKPD agar tahapan pelaksanaan proyek tahun 2013 dimulai di tahun 2012,” ujar bupati dalam Rapat Pimpinan (rapim) yang digelar Selasa (5/3) di Aula Kantor Buapti setempat.

Bersambung ke hal 5

Saya memberikan apresiasi terhadap sikap tegas TGB sebagai gubernur yang mencopot pejabat yang terindikasi korupsi. Bagi saya, tindakan seperti itu hanya mungkin dilakukan oleh pemimpin yang bersih dan tanpa beban masa lalu yang bermasalah. Predikat tertinggi berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam tata kelola keuangan dan aset daerah juga capaian yang membanggakan. Saya berharap ke depan TGB terus melakukan terobosan yang lebih kongkret lagi untuk memberikan sebuah model tata kelola birokrasi daerah yang baik.

Gubernur Minta Polisi Usut Sistem Penyaluran Raskin

(Latief Madjid, Bupati Sumbawa 2000-2005)

Daftar Pemilih Ideal Sulit Tercapai

Mataram (Suara NTB) Persoalan keluhan kualitas raskin di lapangan, ditanggapi serius oleh Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi. Gubernur meminta pihak Kepolisian untuk turun tangan mengusut tuntas sistem penyaluran beras yang dijatahkan untuk warga miskin itu.

Pulihkan Citra DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) telah memberhentikan sedikitnya 250 pegawainya sejak beberapa tahun terakhir yang dinilai telah melanggar kode etik dan perundang-undangan. Langkah tegas itu dalam upaya melakukan reformasi dan pemulihan citra DJP terhadap kasus-kasus penyimpangan perpajakan di Indonesia. DJP hanya memberikan pelayanan bersifat administratif atau tidak menerima fisik uang dari masyarakat wajib pajak.

“Direktorat Jenderal Pajak itu hanya menyangkut administrasi saja. Tidak menerima duit dari wajib pajak.

Bersambung Pontas Pane ke hal 5 (Suara NTB/bul)

ma raskin atau Rumah Tangga Sasaran (RTS), berulang kali terjadi dan bahkan setiap tahun.

Dengan tindakan tegas, diharapkan, tidak ada alasan untuk terjadi kembali pada penyaluran sekarang.

Bersambung ke hal 5

Polisi selidiki dan pastikan siapa yang bermain.

TGH.M.Zainul Majdi

(Suara NTB/bul)

TO K O H

“Polisi selidiki dan pastikan siapa yang bermain, kalau ada temuan nyata polisi harus turun tangan, karena ini program pemerintah. Saya dorong pihak Kepolisian untuk menanganinya,” tegas gubernur usai mengikuti kegiatan panutan pajak, Selasa (5/3).

Keluhan peneri-

Mataram (Suara NTB) Daftar pemilih yang ideal, di mana seluruh pemilih terdata secara akurat tanpa adanya cacat sedikitpun dinilai akan sulit tercapai. Sebab, untuk menghasilkan data pemilih yang sedemikian akurat, seluruh pihak terkait haruslah memberikan porsi perhatian yang besar. Rentang waktu perbaikan DPS hingga tanggal 22 Maret mendatang dinilai terlalu sempit.

Demikian benang merah pendapat sejumlah tim pe-

menangan pasangan calon yang dikonfirmasi Suara NTB, terkait masih adanya temuan sejumlah persoalan dalam daftar pemilih, Selasa kemarin.

“Memang proses – proses ini tidak bisa sepenuhnya ideal seperti yang kita harapkan,” ujar Zainul Aidi, SP, Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB yang menjadi tim pemenangan pasangan Dr. TGH. M. Zainul Majdi – H. M. Amin, SH, M.Si (TGB – Amin).

Bersambung ke hal 5

JATAH RASKIN Sejumlah petugas sedang mengangkut beras ke Gudang Bulog Dasan Cermen, Mataram.

KO M E N TTAA R

Sebagian beras

Ditingkatkan ke Penyidikan SETELAH melalui gelar perkara, Selasa (5/3), pihak Kejaksaan Tinggi NTB akhirnya meningkatkan status kasus tanah pecatu di Dusun Ireng Daye Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat (Lobar) naik ke tahap penyidikan. Kejaksaan pun menjadwalkan para pihak yang terkait dengan kasus itu untuk didengar keterangannya.

Demikian disampaikan, Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB Made Sutapa, SH. “Dalam gelar perkara yang dipimpin Ibu Kajati, Pak Wakajati, para asisten dan jaksa senior lainnya, akhirnya disepakati kasus itu naik ke penyidikan,” beber Sutapa, menjawab Suara NTB kemarin.

Bersambung Made Sutapa ke hal 5 (Suara NTB/dok)

diantaranya untuk jatah raskin.

(Suara NTB/bul)

Tuntut Oknum Dewan Diproses Hukum

Testimoni Juandi Setiawan Diserahkan ke Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Tidak hanya sekadar “bernyanyi” melalui testimoni, terdakwa kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Lombok Barat (Lobar) 2009, Juandi Setiawan juga menuntut Kejaksaan bertindak. Melalui testimoninya yang menyebut 30 anggota dan mantan anggota DPRD Lobar serta tujuh ketua fraksi menerima aliran dana

bansos, diserahkan ke Kejaksaan dan diminta untuk ditindaklanjuti.

Diserahkannya dokumen berisi testimoni Juandi Setiawan itu dibenarkan kuasa hukumnya, Dr. Zarman Hadi, SH, MH. Penyerahan tanggal 1 Maret lalu, dengan harapan agar diproses oleh pihak Kejaksaan. Menurut Zarman, kliennya merasa tidak adil dengan kesalahan pengelolaan dana bansos yang di-

lakukan. Karena bagaimana pun juga, kasus itu muncul tidak lepas dari desakan para politisi Giri Menang, sehingga dana itu cair tidak sesuai ketentuan.

“Klien saya mendesak Kejaksaan untuk menindaklanjuti testimoninya itu. Itu harapannya,” tegas Zarman ditemui di PN Mataram, Selasa (5/3).

Testimoni yang dibuat sendiri Juandi di Lapas Mataram itu, ditegaskan-

nya, tidak ada tekanan atau intervensi, saran dari dirinya atau siapapun.

Karena itu murni dari Juandi yang tidak ingin masuk penjara sendiri.

Seharusnya menurut Zarman, itu sudah cukup bagi Kejaksaan untuk bersikap, setidaknya menindaklanjuti ke tahap pengumpulan data dan keterangan seluruh politisi tersebut.

Bersambung ke hal 5

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Rabu, 6 Maret 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Diduga Palsukan Disposisi Walikota Bebas BAB MESKI sudah menjadi program pemerintah pusat, Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara ingin menjadi terdepan dalam program Bebas Buang Air Besar (BAB) Sembarangan. Hal itu disampaikan Lurah SayangSayang, R. Arief Setiawan kepada Suara NTB, Selasa (5/3).

Dia berharap, program ini bisa diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat Kelurahan Sayang-Sayang. Dia menambahkan, selama ini sebagian masyarakat terkesan cuek dalam hal BAB, karena melihat aspek praktisnya. Meski (Suara NTB/smd) demikian, BAB sembarangan R. Arief Setiawan yang masih dilakukan masyarakatnya selain karena faktor kebiasaan, juga dikarenakan memang masyarakat ada yang tidak memiliki sarana mandi cuci kakus (MCK) yang relevan.

Dalam hal ini, dirinya sedang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram untuk program jambanisasi.

“Paling tidak masyarakat kita dibantu pengadaan jamban.

Sudah ada pembicaraan dengan Dinas Kesehatan, namun kita belum tahu bagaimana konsep jambanisasi itu,” ujarnya.

Diakuinya, masih banyak kendala yang harus dihadapi dalam merubah perilaku masyarakat untuk tidak BAB sembarangan. “Sebagian masyarakat seolah terbiasa BAB di sungai, ini yang akan kita ubah pelan-pelan,” tambahnya.

Selain itu juga, di Kelurahan Sayang Sayang juga tengah berkonsentrasi melakukan pentalutan dan pembersihan parit.

“Kita juga sudah imbau kepada seluruh kepala lingkungan untuk mengerahkan warganya untuk konsen menjaga kebersihan, terlebih kebersihan parit dari sampah,” tandasnya. (smd)

Bebas Narkoba MERAIH sertifikat bebas penyalahgunaan narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram, Senin lalu. Sekolah Kristen Aletheia Ampenan akan menindaklanjuti hal ini dengan melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba di sekolah.

Ketua Badan Pelaksana Pendidikan Sekolah Kristen Aletheia Ampenan, Ir. Steven Sumiyanto D. menyebutkan, setelah sekolah menerima serti(Suara NTB/nia) fikat bebas penyalahSteven Sumiyanto D. gunaan narkoba dari BNN, yang paling penting adalah menindaklanjuti dan menjaga sekolah dari penyalahgunaan narkoba. “Nah ini yang harus kita tindaklanjuti untuk bagaimana kita menjaga. Biasanya kalau ada plang seperti ini, perhatian dari masyarakat akan lebih tinggi,” terangnya pada Suara NTB belum lama ini.

Diakuinya, beberapa waktu lalu sekolahnya sempat dihebohkan dengan adanya dugaan penyalahgunaan narkoba melalui pensil dan parfum yang beredar di tengah siswa.

Namun, sekolah cepat mengambil sikap, sehingga peredarannya tidak sampai berlarut-larut. “Sampai saat ini kita selalu memberikan penekanan itu. Karena kalau sudah mencoba narkoba itu efeknya terlalu panjang, terutama merusak masa depan anak-anak,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya sepakat untuk berkomitmen sama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Salah satunya dengan memberikan pendidikan karakter pada anak. Contohnya saja dengan membentuk kegiatan ekstra di sekolah. Diharapkan dengan mempersempit waktu bermain di luar, anak-anak akan lebih melakukan hal-hal yang bermanfaat di sekolah. Termasuk melakukan pembinaan kesenian di sekolah. ‘’Karena lewat kesenian, bisa memperhalus jiwa dan menyeimbangkan kehidupan para siswa,’’ ujarnya. (nia)

Demokrat NTB Tetap Solid Mataram (Suara NTB) Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, menegaskan kader Partai Demokrat di NTB tetap solid dan tidak terpengaruh dengan permasalahan yang terjadi di tingkat pusat.

“Kita tetap solid,” kata M. Zainul Majdi yang juga Gubernur NTB ini saat dikonfirmasi wartawan, mengenai ditetapkannya Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat sebagai tersangka oleh KPK, di ruang tamu Kantor Gubernur NTB, Selasa (5/3).

Ia mendoakan Anas Urbaningrum yang dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi Hambalang bisa tabah dan menjalani proses hukum dengan baik. “Kita juga mendoakan mantan ketua umum tabah dan menjalani proses hukum dengan baik. Mudahan beliau tidak bersalah, karena beliau cukup potensial,” ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono meminta seluruh kader Partai Demokrat untuk tetap solid, bersatu dan mendoakan agar Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bisa diberikan ketabahan dan kekuatan pasca-penetapan status tersangka oleh KPK. Ia juga meminta KPK untuk objektif dan transparan dalam menyelesaikan kasus Hambalang. Disamping itu, pihaknya juga akan mengawal proses hukum yang dijalankan Anas Urbaningrum secara seksama dan memberikan bantuan hukum yang maksimal jika dibutuhkan. (nas)

Pemohon Proposal ke PDAM Giri Menang Ditangkap Mataram (Suara NTB) Kedok Shb yang mengajukan proposal mengatasnamakan Forum Pemuda NTB Bersatu terbongkar, Selasa (5/3). Shb ditangkap jajaran Polsek Mataram di PDAM Giri Menang Mataram, setelah meminta pencairan anggaran proposal yang dimasukkan ke perusahaan milik daerah itu.

Penangkapan Shb setelah petugas PDAM curiga atas proposal yang diajukan ada kejanggalan. Di mana, di proposal itu ada disposisi Walikota Mataram H. Ahyar Abduh yang diduga dipalsukan.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, Shb datang sekitar Pukul 09.00 Wita kemarin di kantor PDAM untuk menagih pencairan anggaran proposal yang tak kunjung cair. Proposal diajukan sejak Februari 2013 lalu. Namun pihak PDAM, mencurigai disposisi Walikota yang dilampirkan dalam proposal tersebut. Pihak perusahaan daerah itu pun mengkonfirmasi ke Bagian Protokol Setda Kota Mataram, untuk mencocokkan disposisi. Tapi setelah dicocokkan, disposisi itu diduga palsu.

“Kami langsung berkoordinasi dengan Polsek Mataram dan Sat Pol PP untuk mengamankan oknum ini,” kata Syahrir Syair S.Tp, Kepala PDAM Senggigi yang saat itu berada di Kantor Pusat PDAM di Jalan Pendidikan Mataram. Syahrir juga yang mengantar pelaku ke Polsek

Mataram.

Menurut Syahrir, berdasarkan pengakuan bendahara PDAM, oknum datang untuk mencairkan anggaran yang diajukan tersebut. Namun, karena kedoknya tercium, ia bersama petugas PDAM lainnya melakukan penjebakan, dengan meminta bantuan Polisi dan Sat Pol PP. “Setelah tertangkap tangan, awalnya dia tidak mau mengaku,” terangnya.

Di ruang Kepala PDAM Giri Menang L. Ahmad Zaini, Shb sempat diinterogasi dan akhirnya mengakui perbuatannya. “Setelah kami periksa laptopnya, flash disc, ternyata banyak file proposal di sana. Dia mengaku sebagai pembuat proposal itu.” tutur Syahrir.

Kecurigaan sebenarnya sudah cukup lama, karena pihaknya mengaku selalu didatangi oknum mahasiswa berbeda. Bahkan sehari sebelum penangkapan, ada seorang oknum marah-marah, karena dana proposalnya tidak kunjung cair.

Dari penangkapan itu, terungkap dugaan melibatkan jaringan lainnya. Bahkan ada

gawai. Bahkan, tahun 2013, BNN menargetkan bisa melakukan tes urine terhadap 4.000 pelajar dan PNS. ‘’Untuk kalangan pelajar saja jumlahnya kurang dari 10 orang, sementara untuk kalangan umum berada di bawah 15 orang. Menurut kami, itu cukup tinggi. Kalau bisa hasilnya nihil,” ungkap Kepala BNN Kota Mataram H. A. Latif Nadjid, di ruang kerjanya, Selasa (5/3).

Dari jumlah tersebut, lanjutnya, pihaknya menargetkan

(Suara NTB/ars)

PROPOSAL - Tumpukan proposal yang diduga dipalsukan Shb. Kasus ini sedang ditangani Polsek Mataram.

Mataram. “Oknum bersama barang bukti sudah kita serahkan ke Polres Mataram.

Bagaimana penanganannya nanti, kami akan koordinasi dulu,” terangnya.

Kasubag Humas Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto belum banyak berkomentar terkait dilimpahkannya kasus ini dari Polsek Mataram. “Yang jelas, kami akan lakukan gelar perkara untuk menentukan kelanjutan pemeriksaan kasus ini,” pungkas Arief.

Bagaimana keterangan Shb? Kepada wartawan, dia mengaku hanya disuruh sese-

orang berinisial TH,yang selama ini diketahui sebagai aktivis salah satu organisasi.

“Saya hanya terima proposalnya dalam keadaan sudah ada disposisinya. saya terima proposalnya dari TH,” sebutnya. Ia sepertinya tidak ingin diproses hukum sendiri. “Saya cuma disuruh saja,” aku alumni salah satu kampus swasta yang wisuda tahun 2012 ini.

Jika perbuatan Shb terbukti, bersama rekannya akan dijerat Pasal 236 ayat 1 KUHP tentang pemalsuan tanda tangan surat, dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. (ars)

Parade Ogoh-ogoh

Polisi Antisipasi Berbagai Tindak Kejahatan Mataram (Suara NTB) Parade Ogoh-ogoh dipastikan berlangsung, Senin (11/3) mendatang. Jalur yang dilalui, start dari Jalan Langko sampai Pejanggik dan finish di Taman Mayura.

Dalam parade tahun ini, pihak Polres Mataram mendapat daftar peserta pawai mencapai 125 ogoh-ogoh. Sementara jumlah personel yang diturunkan mencapai 459 personel dari semua satuan di Polres.

Bahkan pihaknya juga akan mendapat BKO (bawah kendali operasi) dari Polda NTB sebanyak 40 lebih personel.

“Kami juga dibantu Sat Pol PP, Pam Swakarsa dan Pecalang,” sebut Kasubag Humas Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto, usai pertemuan dengan panitia pawai, Selasa (5/3) yang dpimpin Kapolres Mataram AKBP Kurnianto Purwoko, SH, SIK. Dengan pengamanan maksimal ini, diharapkan situasi pawai aman terkendali. Tidak ada gangguan berarti. Hanya yang tetap diantisipasinya, titik rawan konflik seperti Lingkungan Tohpati dan (Suara NTB/smd)

OGOH-OGOH - Menjelang perayaan Nyepi, umat Hindu sudah mempersiapkan diri dengan membuat ogoh-ogoh. Tampak salah satu ogoh-ogoh yang dibuat oleh masyarakat di Kota Mataram.

Jelang Nyepi

Sekitar 200 Ogoh-ogoh Ikuti Parade Mataram (Suara NTB)Perayaan hari raya Nyepi tahun baru Saka 1935 tahun ini nampaknya akan benar-benar meriah. Bagaimana tidak, dalam pelaksanaan upacara pengerupukan pada Senin (11/3) mendatang, sekitar 200 Ogoh-ogoh akan turun ke jalan untuk mengikuti parade di Kota Mataram.

Ketua Dewan Ogoh-ogoh Mataram (DOM), I Nyoman Artha Kusuma yang dikonfirmasi, Selasa (5/3), menjelaskan, sudah 90 koordinator yang mendaftar untuk ikut parade. Artinya, dengan jumlah 90 koordinator ogoh-ogoh yang mendaftar, maka jumlahnya diperkirakan mencapai 200 ogohogoh. “Yang 40 koordinator saja

bisa mencapai 100 ogoh-ogoh, kalau sampai 90 koordinator yang mendaftar, diperkirakan mencapai 200 ogoh-ogoh,” katanya.

Mengenai asal peserta parade, Artha Kusuma mengatakan, untuk pelaksanaan parade tahun ini tidak hanya mencakup dua kabupaten/kota saja yakni Kota Mataram dan Lombok Barat. Tapi, peserta kali ini juga datang dari Lombok Tengah. “Persiapan sudah siap.

Kita akan laksanakan pertemuan lanjutan pada Sabtu mendatang,” imbuhnya.

Mengenai upacara mecaru akan dilakukan di masing-masing Desa Pakraman. Namun, lanjutnya, khusus bagi koordinator

Tinggi, Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar dan PNS Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram tidak ingin kecolongan dengan meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan PNS. Terlebih, dari data tahun 2012, jumlah pengguna narkoba di kalangan pelajar dan pegawai cukup memprihatinkan.

Pemkot Mataram melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram akan melakukan tes urine bagi pelajar dan pe-

dugaan, selama 2012 sudah beberapa kali pencairan dengan modus yang sama. Total yang pernah dicairkan Rp 52 juta dari pengajuan proposal selama 2012. Nominal pencairan antara Rp 2 juta, sampai Rp 5 juta. Alasannya selalu untuk kegiatan pelatihan kepemimpinan.

Setelah digelandang ke Mapolsek Mataram, Shb langsung diinterogasi penyidik. Dari tangannya, diamankan belasan eksemplar proposal yang disposisinya diduga dipalsukan.

Kapolsek Mataram, Kompol Yunus Junaidi, S.Sos, memastikan berdasarkan bukti awal, yang dipalsukan adalah disposisi Walikota Mataram, H Ahyar Abduh untuk mencairkan anggaran di PDAM. Saat diinterogasi, oknum juga menyebut nama lainnya yang terlibat dalam pembuatan proposal.

“Kami tahan dulu yang bersangkutan, kita akan periksa sampai sejauhmana keterlibatannya,” kata Yunus.

Untuk menyelidiki kasus ini, pihaknya berkoordinasi dengan Sat Reskrim Polres

2.000 pelajar dan mahasiswa bisa menjalani tes urine. Begitu juga, sebanyak 2.000 sisanya dari kalangan PNS lingkup Pemkot Mataram.

“Jumlah itu target kita pada 2013 ini. Kami berkomitmen untuk melakukan itu,” ujarnya optimis.

Untuk mendukung program tes urine tersebut, lanjutnya, pihaknya akan mengundang Dewan Pendidikan dan juga para kepala sekolah di wilayah Kota Mataram.

“Persiapan sudah kita laku-

kan, kami harap semua berjalan lancar,” tegasnya.

Mengenai tujuan dilaksanakannya tes urine itu, H.A. Latif Nadjib mengatakan, upaya itu dilakukan untuk menekan dan juga mengantisipasi penyalahgunaan narkoba.

“Tujuan tes urine hanya untuk mengetahui apakah siswa dan pegawai itu pernah mengonsumsi narkoba ataupun obatobatan terlarang lainnya,” tandasnya. (smd)

ogoh-ogoh yang ingin mengikuti pecaruan di Taman Mayura, pihak panitia membuka diri.

Sementara itu, Ketua PHDI NTB, Drs. I Gede Renjana, M.Ba yang dikonfirmasi terpisah, menjelaskan, terkait pelaksanaan Nyepi 1935 ini, pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran. “Dalam surat edaran itu, upacara melis akan dilaksanakan pada tanggal 9 Maret di Pantai Melase Batu Layar Lombok Barat,” ungkapnya.

Kemudian untuk upacara pengerupukan, Renjana mengatakan, itu akan dilaksanakan di beberapa tempat dengan tingkatan Manca Kelud, seperti di Taman Mayura, Pagutan, Pagesangan dan beberapa tempat lainnya.

“Persiapan sudah kita lakukan.

Untuk ogoh-ogoh sendiri diserahkan ke pihak yang melaksanakan dalam hal ini DOM,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua PHDI NTB itu juga mengimbau agar perayaan Nyepi tahun ini, umat Hindu bisa memaknainya sesuai dengan Kitab Suci Wedha. “Dengan Catur Bratha penyepian kita bisa mengintrospeksi diri . Di tahun baru Saka ini diharapkan timbul kejernihan pikiran dan semangat baru. Kita samasama tumbuhkan perdamaian dan persatuan,” terangnya seraya menambahkan, melalui perayaan Nyepi ini umat Hindu bisa menciptakan kebersamaan dan kedamaian. (smd)

Karang Mas Mas. Personel juga akan disiagakan untuk mengantisipasi gangguan keamanan di dua lingkungan ini. Tidak kalah penting yang diantisipasi, aksi pencurian kendaraan bermotor, pencopetan saat pawai, juga kasus lain, seperti perkelahian antarpemuda. “Semua kita antisipasi, agar perayaan ogoh-ogoh ini tetap aman,” harapnya.

Polisi menyarankan masyarakat untuk mencari jalur alternatif lain, untuk menghindari kemacetan hebat. “Karena pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pawai ogoh–ogoh ini selalu macet, karena banyak pengendara yang memaksakan melalui jalur pawai,” kata Arief.

Saran khusus kepada masyarakat agar menghindari jalur pawai ini, demi mengurangi kemacetan pada jalur jalur yang menghubungkan ke Jalan Langko sampai Pejanggik. “Akan tetapi, kalau masyarakat yang khusus menonton, tidak jadi persoalan melalui jalur menunju area pawai,” sarannya. (ars)

Anggota TNI-Polri Masuk DPS

Kinerja PPS Harus Dipantau Mataram (Suara NTB) Setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB menemukan ratusan pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Kota Mataram, KPU NTB langsung mengkoordinasikan hal tersebut dengan KPU Kota Mataram. Dalam hal ini, KPU NTB meminta KPU Kota Mataram tetap memantau kinerja PPS di lapangan sampai dengan berakhirnya masa perbaikan. ‘’Diharapkan sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 22 Maret mendatang, tidak ada lagi ada temuan daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat,’’ ungkap anggota KPU NTB Divisi Sosialisasi, Informasi, Pendidikan Pemilih dan Pembangunan SDM Drs. H. Darmansyah, M.Si, Selasa (5/3).

Selain itu nama-nama daftar pemilih yang berasal dari anggota TNI/Polri diminta segera dicoret. Begitu juga dengan nama pemilih yang sudah meninggal dunia dan pemilih tak memenuhi syarat lainnya.

Dalam koordinasi itu, lanjutnya, KPU Kota Mataram mengaku belum menerima data secara detail daftar namanama yang seharusnya tidak terdaftar tersebut. Darmansyah menambahkan jika ada informasi dari masyarakat maupun Panwas, KPU Kota Mataram maupun KPU Kabupaten/Kota lainnya diminta segera menindaklanjuti.

Darmansyah berharap ada informasi yang jelas terkait data daftar pemilih tak me-

menuhi syarat tersebut termasuk daftar nama dan di TPS mana. Dengan informasi yang kelas dan rinci, maka akan memudahkan petugas dalam melakukan perbaikan DPS. “Jadi saya kira akan lebih baik jika nanti ada data atau informasi dari Panwas kabupaten/ kota. Barangkali akan lebih bagus kalau ada (data) dengan lebih rinci, sehingga akan lebih memudahkan,” tambahnya.

Darmansyah menyatakan jika Bawaslu menemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat, pihaknya mudah melakukan cross check di lapangan.

Munculnya nama-nama pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut menurut Bawaslu akibat dari kelalaian petugas yang kurang cermat dalam melakukan pendataan di lapangan. Menurut Darmansyah, pihaknya belum bisa menyimpulkan penyebabnya sebelum pihaknya mendapatkan datanya secara valid.

“Sekali lagi kami harap untuk betul-betul kita memperbaiki ini dengan baik dan datanya juga harus jelas. Jelas siapa, TPS mana, latar belakang dia sebagai apa, sehingga nanti kita bisa mengatakan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk terdaftar dalam daftar pemilih,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi masuknya daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat di kabupaten/kota lainnya, di masa perbaikan ini, KPU NTB meminta KPU kabupaten/ kota tetap melakukan koordinasi dengan PPK dan PPS di lapangan. (yan)

SUARA NTB

Rabu, 6 Maret 2013

Halaman 3

Pekan Panutan Pajak Resmi Digelar

Pemprov NTB Komitmen Sukseskan Target Penerimaan Pajak Mataram (Suara NTB) Pekan Panutan Penyampaian SPT tahunan PPh OP tahun pajak 2012 secara resmi mulai diberlakukan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kegiatan ini biasanya dilaksanakan di setiap kantor pajak. Namun, Selasa (5/3) kemarin, kegiatan rutin tahunan ini digelar di Gedung Graha Bhakti Praja Pemprov NTB, dengan harapan akan terbangun sinergisitas antara semua elemen, khususnya wajip pajak, guna mensukseskan pencapaian target penerimaan pajak tahun ini.

Hadir pada kesempatan itu, seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah NTB, perwakilan DPRD NTB, Sekda dan Pimpinan SKPD NTB, pimpinan instansi vertikal NTB, para pengusaha dan lainnya.

Kepala Kantor DJP Nusa Tenggara, Pontas Pane dalam sambutannya mengatakan, rencana menggelar kegiatan tersebut di Pemprov NTB, dengan harapan peningkatan pelayanan yang lebih prima. Pada tahun lalu, target penerimaan Kanwil DJP Nusra sebesar 103,4 persen, nilainya Rp 3,2 triliun.

Undang-undang APBN tahun 2013 telah ditetapkan, jumlah APBN sebesar Rp 1.500 triliun, Rp 1.042 triliun berasal dari penerimaan pajak. Beberapa waktu lalu, masingmasing Gubernur telah menerima DIPA dari Presiden, dengan programnya dan jumlah yang telah ditentukan, kaitannya dengan pembangunan di segala aspek.

Kanwil DJP Nusra diberikan alokasi sebesar 40 persen dari target tahun 2012, atau sekitar Rp 4,7 triliun, dan NTB mengambil porsi Rp 2,5 triliun. “ Tidak dipungkiri ada beberapa kasus yang menimpa DJP, yang memunculkan kritik. Berangkat dari itu, DJP terus introspeksi diri dan berbenah serta tidak ditawar-tawar lagi untuk moderenisasi dan mengendepankan nilai-nilai Kemenkeu berupa integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan,” kata Pontas.

Disebutkan data statistik Provinsi NTB,

TGH.M.Zainul Majdi

jumlah penduduk yang bekerja mencapai 1.978.765 orang. Dari jumlah tersebut, yang terdaftar SPTnya hanya 182,429 orang. Itu artinya di bawah 10 persen untuk pembayaran pajak (WP OP). Yang melakukan pelaporan sebesar 116.485, dan jumlah yang melakukan WP OP hanya sebesar 11.252 dan 105.233 SPT dianggap nihil.

Untuk WP badan sendiri, jumlah WP terdaftar wajib SPT sebesar 14,916, dari jumlah itu, yang melapor SPT sebesar 5.849, dan yang melakukan pembayaran hanya 4.250.

Kondisi ini menandakan, masih rendahnya tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahun 2012, yang berkisar 62 persen dari jumlah WP efektif.

“Perlu ada upaya peningkatan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dengan melaporkan SPT tahunan PPh lebih awal, guna tercapainya pelaksanaan pembangunan untuk mensejahterakan rakyat,” harapnya.

Pelaporan SPT tahunan, lanjutnya dapat dilakukan pembaharuan melalui Kantor Pajak, melalui drof box yang telah disediakan, atau melalui sistem online dengan memanfaatkan sarana e-filling, melalui website www.pajak.go.id.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi, menegaskan, akan mendukung sepenuhnya program DJP dalam kaitannya dengan penerimaan pajak, seperti yang telah ditargetkan untuk tahun 2013 ini.

“Pemprov NTB akan jadi contoh terdepan dalam komitmen membayar pajak,” katanya. Beberapa hal ia sampaikan, diataranya, DJP sebagai tulang punggung negara dalam hal penerimaan pajak, dianggap semakin kokoh setiap tahunnya. Terlihat dari besarnya pembangunan dari penerimaan pajak. Bahkan di NTB sendiri, berbagai infrastruktur semakin bagus, dengan demikian pengembangan usaha akan semakin lancar, dan penerimaan pajak akan semakin meningkat.

Sejalan dengan itu pula, pemerintah daerah telah merencanakan peningkatan 100 ribu wirausaha baru. Jika kesemuanya masuk starata wajib pajak, menurut gubernur, itu akan menyumbang kenaikan pajak. Penerimaan pajak, selanjutnya dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat, sehingga perlu didukung oleh semua pihak dalam hal rencana pencapaian target tahun 2013 ini.

“Saya mengapresiasi pencapaian DJP Nusra dalam hal penerimaan pajak yang mencapai 103 persen pada tahun lalu. Sehingga perlu didukung oleh semua pihak untuk mencapai kembali target penerimaan yang dibebankan meningkat 40 persen dari target sebelumnya,” demikian gubernur. (bul/*)

Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi, didampingi Kakanwil DJP Nusra, Pontas Pane ( paling kanan) saat memasukkan SPT tahunan, kemarin.

Foto bersama segenap jajajaran pegawai DJP Nusra, pada pelaksanaan Pekan Panutan Pajak

Pontas Pane

Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pimpinan SKPD dan para pejabat lingkup Pemprov NTB memasukkan SPT tahunan

Pengusaha di NTB memasukkan SPT tahunan

Para Kepala SKPD menghadiri acara Pekan Panutan Pajak

Kesenian gendang beleq memeriahkan Pekan Panutan Pajak

SUARA NTB Rabu, 6 Maret 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

Kerjasama Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Sumbawa dengan Harian Suara NTB

POPDA Tingkat Kabupaten Berlangsung Sukses

(Suara NTB/arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB)Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) tingkat Kabupaten Sumbawa tahun 2013 yang berlangsung selama sepekan terakhir berlangsung sukses. Kegiatan yang dimulai 25 Februari lalu, ditutup Wakil Bupati Sumbawa, Senin (3/3) di GOR “Mampis Rungan”. POPDA diakhiri dengan final pentandingan Futsal sebagai puncaknya.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Sumbawa, Dr. Ikhsan Safitri menjelaskan, POPDA sebagai salah satu kegiatan olahraga pelajar tingkat Kabupaten yang dilaksanakan setiap tahunnya, merupakan puncak pembinaan prestasi olahraga pelajar Kabupaten.

Ajang seleksi atlet yang nantinya akan mewakili Sumbawa LAPORAN - Dr. Ikhsan Safitri pada POPDA Provinsaat memberikan laporan si NTB, POPWIL hing-

Kontestan Pilkada Diminta Tidak Saling Menjelekkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua DPC Demokrat Sumbawa yang juga Tim Pemenangan TGB-Amin, Syamsul Fikri, M.Si, meminta semua kontestan Pilkada atau tim pasangan calon yang bertarung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB tidak saling menjelekkan. Dia melihat adanya indikasi black campaign yang mengarah kepada salah satu pasangan calon.

“Kita berharap kepada seluruh tim pasangan calon untuk melakukan kampanye secara bersih dan santun. Tidak melakukan pembodohan kepada masyarakat dengan black campaign,” tandas Fikri, panggilan akrabnya, Selasa (5/3).

Himbauan ini disampaikannya setelah melihat adanya gesekan di tingkat bawah, dengan menjelekkan salah satu pasangan calon. Namun, Fikri enggan menyebutkan seperti apa bentuk gesekan dimaksud. Yang jelas, pihaknya mengajak kepada seluruh tim untuk saling beradu program. “Mari kita beradu program. Toh semua yang kita lakukan kembali kepada masyarakat yang menilai,” tandasnya. (arn)

Warga Keluhkan Bantuan Rehab Rumah Kota Bima (Suara NTB) Bantuan bedah rumah di Lingkungan Mande 2, kelurahan Mande, kecamatan Mpunda, Kota Bima, dikeluhkan. Pasalnya penyerahan material oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tidak utuh hingga akhirnya pengerjaan terbengkalai. Selain itu terdapat perbedaan pernyataan baik dari penerima maupun Ketua KSM terkait besaran bantuan yang diterima. Warga mengaku bantuan yang didapat hanya sebesar Rp 5 juta, sementara Ketua KSM, Midun, menyebutkan per unit rumah mendapat Rp 7 juta.

Salah seorang penerima bantuan program bedah rumah yang bersumber dari PNPM ini, M. Nur Saleh (55) mengaku sudah dua minggu pengerjaan bedah rumah miliknya terbengkalai dan tak dilanjutkan lagi oleh KSM. Padahal masih banyak bagian rumahnya yang belum selesai, termasuk plester lantai.

Siti Hawa, anak M. Nur Saleh yang ditemui di rumahnya mengatakan bantuan tersebut diterima pada bulan Februari lalu. Ia bersama tiga warga lainnya tercatat mendapatkan program bedah rumah dalam wadah KSM yang dibentuk oleh BSM. Setelah terdaftar, pengerjaan pun dilakukan pada bulan Februari dimaksud. Namun belakangan, pengerjaannya terhenti dengan alasan dana rehab ini belum keluar.

Dijelaskannya, selama pengerjaan kebanyakan material yang digunakan adalah milik pribadi, termasuk atap (genteng) dan kayu. Begitu juga dengan bambu, bahan tersebut diambil oleh orang tuanya di kebun keluarga. Sementara bahan-bahan yang disediakan oleh KSM berupa pasir, bedek, triplek, semen dan bata untuk tembok setinggi satu meter. “Kita kebanyakan bahan sendiri,” ujarnya. Namun belakangan pengerjaannya belum selesai dan terhenti sejak dua minggu lalu. Alasannya dana belum cair dan uang yang digunakan tersebut merupakan dana yang dihutang oleh kelompok.

Ditambahkan Siti Hawa, sepengetahuannya bantuan dana yang diterimannya sebesar Rp 5 juta. Namun anehnya penerima bantuan rehab lainnya mendapat Rp 7 juta. Itu pun selama menerima bantuan tak ada kuitansi maupun administrasi apapun yang ia tandatangani.

Ketua KSM, Midun yang dikonfirmasi, berkilah penghentian pengerjaan karena rumah tersebut kelebihan spek. Karena keluarga tak mampu pihaknya menambah spek dari 3 x 5 meter menjadi 4 x 6 meter sehingga dana menjadi tak mencukupi. Selain itu, karena ini program PNPM sehingga memang banyak bahan sendiri yang digunakan. “Harus kelihatan fisiknya dulu baru dapat dana,” ujarnya. Hanya saja, Midun berkilah jika bantuan yang diserahkan sebesar Rp 5 juta. Bantuan yang didapat M. Nur Saleh sebesar Rp 7 juta. “Tapi kalau belum selesai tinggal kita kerjakan, bahan-bahan sudah siap kok,” ujarnya lagi. (use)

(Suara NTB/use)

BELUM TUNTAS - Siti Hawa menggendong anaknya di dalam rumah yang pengerjaan bagian pagarnya belum tuntas.

ga POPNAS. Tahun ganjil 2013 sebagai ajang seleksi secara berkesinambungan agar pelajar lebih bergairah dalam meningkatkan prestasi di bidang olahraga. Kegiatan ini juga bertujuan, meningkatkan kecintaan dan apresiasi terhadap bidang olahraga, kecakapan dan kolaboratif. Kemudian menciptakan kondisi kompetitif secara sehat.

Serta melatih sifat sportivitas dan tanggung jawab.

Ada empat cabang yang diperlombakan dalam POPDA tahun ini, yakni Futsal, Tenis Meja, Volley Ball dan Catur putra dan putri. Dengan jumlah peserta, Futsal terdiri dari 25 klub SMP dan 27 klub SMA. Tenis Meja, diikuti 47 putra dan 21 putri. Volley Ball, dengan peserta 30 tim putra dan 35 tim putri.

Sementara catur diikuti 58 orang putra dan 20 orang putri.

Untuk diketahui, tahun 2013, prestasi POPDA mewakili Provinsi NTB ke tingkat nasional, yakni volley ball atas nama Dery Anggraini dari SPMN 1 Batulante dan Wahyu dari SMA Negeri 1 Sumbawa. Di cabang catur atas nama Gerry Kristianto dari SDN 2 Sumbawa mengikuti Kejurnas Catur. Sedangkan dari Sepakbola, dua orang mewakili Indonesia pada kompetisi Sepakbola Frenz Nuinted FIFA Internasional atas nama Rahmat Hidayat dari SMPN 1 Labuan Badas dan Risky Rhamdani dari SMPN 1

(Suara NTB/arn)

POSE BERSAMA – H. Arasy Muhkan, H. Mustami H. Hamzah, H. Rasyidi, Iksan Safitri foto bersama usai penyerahan hadiah juara POPDA Sumbawa.

Moyo Hilir. Rahmat Hidayat juga dikontrak Akademi Sepak Bola Frenz United FIFA Internasional di Malaysia dengan nilai Rp 250 juta per tahun selama lima tahun pertama.

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Arasy Muhkan, ketika menutup POPDA menyampaikan apresiasi kepada para pelajar yang telah ikut ambil bagian dalam pertandingan dan berjuang semaksimal mungkin menunjukkan kemampuannya, demi pencapaian prestasi terbaiknya. Capaian prestasi ini diharapkan bisa berlanjut pada tingkat lebih tinggi, minimal POPDA Provinsi. Terpenting bisa berimbas secara luas pada peningkatan pembangunan keolahragaan di daerah ini. “Saya berharap semoga even ini dap-

at memberikan kontribusi positif bagi daerah kita terutama dalam mencetak atlet-atlet yang berkualitas,” katanya.

Dalam setiap kegiatan olahraga yang bersifat lomba atau kompetisi, paling tidak ada dua hal yang menonjol, yaitu semangat juang dan nilai-nilai sportivitas.

Kedua hal inilah yang senantiasa dibutuhkan dalam membangun daerah dan bangsa. Berhasil atau gagal, kalah atau menang dalam sebuah kompetisi merupakan sesuatu yang lumrah. Dengan semangat juang dan jiwa sportivitas yang tinggi, semua pihak akan dapat menerima hasil dengan lapang dada, tanpa harus saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. “Sikap dan suasana seperti inilah yang perlu terus kita kembangkan, sehing-

ga mampu menciptakan iklim kondusif bagi pembangunan,” ujar H. An, panggilan akrabnya.

Kepada para peserta yang berhasil meraih juara, Wabup mengucapkan selamat dan sukses, disertai harapan agar terus memacu diri untuk meraih prestasi dan mengangkat reputasi daerah pada even-even lebih tinggi. Sedangkan bagi yang belum berhasil, diminta tidak merasa kecewa, melainkan dijadikan cambuk untuk lebih giat berlatih pada masa mendatang.

Sebab dalam suatu pertandingan, kalah dan menang adalah sesuatu yang wajar, yang harus diterima dengan jiwa besar dan sportivitas yang tinggi.

Berikut daftar prestasi POPDA yang baru saja berlangsung.

Untuk cabang Tenis Meja kelas tunggal putra, Juara I diraih, Virga Inayatullah (SMAN 1 Sumbawa), Juara II, Adi Kusuma (SMAN 3 Sumbawa), Juara III, Joni Rhamdani (SMAN 4 Sumbawa).

Di tunggal putri, Juara I, Winda Sulastri (SMAN 1 Sumbawa), Juara II Baiq Mimika (SMAN 2 Sumbawa) dan Juara III, Rani Mulyani (SMAN 2 Sumbawa).

Untuk cabang Volley Ball beregu putra, Juara I, Tim MAN 1 Sumbawa, Juara II, Tim SMAN 1 Sumbawa dan Juara III, Tim SMKN 1 Sumbawa. Sedangkan dikelas beregu putri, Juara I, Tim SMAN 1 Utan, Juara II, Tim SMAN 4 Sumbawa dan Juara III, Tim SMAN 1 Sumbawa.

Sementara untuk cabang Futsal tingkat SMP, Juara I dan Juara II disabet Tim dari SMPN 1 Labuan Badas, dan Juara III dan Juara IV masing-masing Tim SMPN 1 Sumbawa dan Tim SMPN 4 Labuan Badas. Untuk tingkat SMA, Tim SMK Mercury berhasil mengalahkan Tim SMAN 4 Sumbawa di pertandingan final, sedangkan SMAN 3 Sumbawa dan MAN 1 Sumbawa berhak atas Juara III dan Juara IV. Selanjutnya, kejuaraan catur, kelas bawah 12 tahun putra, keluar sebagai juara, Ogy S (SDN 2 Sumbawa), Kelas bawah 15 tahun putra, Risky Ramadhan (SMPN 1 Sumbawa), Kelas bawah 15 tahun putri juaranya Miftahurezki (SMPN 1 Alas), Kelas 19 tahun putra, Wahyu Hidayat (SMAN 1 Alas), Kelas bawah 19 tahun putri disabet Oyi Febri S (SMAN 1 Sumbawa), terakhir Kelas atas 19 tahun yang keluar sebagai juara Ariel Hidayat (SMKN 3 Sumbawa).

Wakil Bupati bersama Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Mustami H. Hamzah, Sekda, Drs. H. Rasyidi, masing-masing menyerahkan hadiah kepada perwakilan para juara. Setelah menyaksikan atraksi taekwondo yang cukup menghibur para penonton. (arn/*)

Sidang Kasus Kerusuhan Sumbawa

Polisi Siapkan Pengamanan Ekstra Sumbawa Besar (Suara NTB) Rencananya, Rabu (6/3) hari ini Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa akan menggelar sidang kasus kecelakaan lalu lintas oknum polisi, GES, yang merupakan rentetan awal kasus kerusuhan di Sumbawa. Untuk itu, Polres Sumbawa menggelar simulasi pengamanan persidangan, Selasa (5/3).

Polres sendiri akan menurunkan ratusan personelnya untuk mengamankan jalannya sidang. Termasuk bantuan personel dari Brimob dan Polres KSB. Menurut Kasubag Humas Polres Sumbawa, AKP. Musa, S.H, M.H, pasukan lengkap kini telah disiagakan. Sekitar 287 personel polisi, termasuk Brimob dan tambahan personel dua truk Dalmas dari Polres KSB khusus ditempatkan di PN Sumbawa, mulai dari pintu masuk hingga halaman PN dalam mengamankan jalannya persidangan. Para pengunjung juga akan diperiksa dengan alat detektor untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Polres Sumbawa juga mendapatkan bantuan kendaraan water canon dan APC

(mobil lapis baja) dari Polda NTB. “Intinya, kita siap mengamankan jalannya persidangan dengan super ekstra ketat,” tandas Musa.

Diketahui, PN Sumbawa akan menggelar sidang perdana, kasus kecelakaan oknum polisi, GES, rangkaian awal dari kasus kerusuhan sosial yang terjadi di Sumbaawa Januari lalu.

Sejauh ini, Polres Sumbawa sudah melimpahkan 12 berkas perkara ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, GES dan para tersangka yang melakukan penjarahan. Dari total 35 berkas perkara dengan 40 tersangka dalam kejadian tersebut, termasuk para provokator.

Sehingga diperkirakan persidangan kasus ini akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. (arn)

Bangun Rumah Adat

KSB Sediakan Rp 4 Miliar Taliwang (Suara NTB) Rencana Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk membangun “Rumah Adat” yang sempat dicetuskan bupati Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM beberapa waktu lalu nampaknya akan segera terealisasi.

Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) setempat, pemerintah KSB di tahun 2013 ini telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4 miliar untuk pembangunan Rumah Adat yang rencananya akan dijadikan pusat kegiatan kebudayaan di KSB. “Memang ada alokasi anggaran sebesar Rp 4 miliar untuk pembangunan Rumah Adat itu di rencana program dinas,” jelas Kasubag Program Dinas Dikbud KSB, Abdul Munir, S.Pd kepada wartawan, Selasa (5/3).

Dana Rp 4 miliar itu diproyeksikan untuk menyelesaikan seluruh tahapan pembangunan Rumah Adat. Mulai dari perencanaan sampai finishing rencananya sepenuhnya akan dikerjakan di tahun 2013 ini. “Kalau melihat rencana kegiatannya, pelaksanaannya akan dimulai pada triwulan ketiga tahun ini,” ungkapnya.

Meski angaran pembangunannya telah disediakan, tetapi lokasi penempatan Rumah Adat tersebut belum difinalkan.

Informasi yang diterima media ini, terakhir pemerintah sempat mewacanakan lokasi pembangunan akan ditempatkan di lapangan alun-alun Taliwang, tepatnya memanfaatkan areal

eks bangunan Rapulung yang saat ini tidak dimanfaatkan lagi oleh Pemda KSB sejak Kemutar Telu Center (KTC) digunakan sebagai areal perkantoran pemerintah.

“Saya juga dapat informasi memang belum final lokasinya di situ (alun-alun Taliwang). Tapi mungkin ke depan akan ada kepastian apakah tetap memanfaatkan eks Rapulung atau ada lokasi lain yang disediakan pemerintah.

Namun yang jelas di tahun 2013 ini anggarannya ada masuk dalam program kerja dinas,” timpal Munir.

Bupati KSB Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM dalam beberapa kesempatan telah mencetuskan ide pembuatan Rumah Adat di KSB itu. Menurut dia, kebedaraan Rumah Adat nantinya akan dijadikan pusat dari segala kegiatan kebudayaan di KSB. Tak hanya itu, bupati juga menginginkan agar Rumah Adat sekaligus dijadikan museum daerah. “Sudah saatnya kita juga punya Rumah Adat yang fungsinya nanti menampung segala bentuk kegiatan dan aktivitas kebudayaan di daerah kita ini,” timpal bupati.

Tak sekadar mencetuskan ide pembuatannya, bupati juga sempat menyatakan akan membuat sayembara mendesain Rumah Adat yang akan dibangun nantinya di KSB. Sayembara akan dibuka umum bagi masyarakat, namun kriteria desain tetap mengutamakan inti dan hakikat corak Rumah Adat Tana Samawa. (bug)

(Suara NTB/arn)

DISIAGAKAN - Inilah kendaraan water canon dan APC Polda NTB yang disiagakan untuk mengamankan jalannya persidangan di PN Sumbawa, Rabu (6/3) hari ini.

Tuntut Pelaku Pembunuhan Ditangkap

Warga Talabiu Blokir Jalan

Bima (Suara NTB) Warga desa Talabiu, kecamatan Woha, kabupaten Bima memblokir Jalan Lintas Sumbawa-Bima, Selasa (5/3). Aksi pemblokiran ini dilakukan warga, menyusul peristiwa tewasnya salah seorang warga mereka, Ahmad (28) oleh sejumlah orang yang mengendarai mobil pada Minggu (3/3) dini hari.

Warga menuntut aparat segera menangkap pelaku. Jika tidak, blokir tak akan dibuka.

Aksi pemblokiran ini dilakukan warga sejak pukul 15.00 Wita. Warga yang jumlahnya sekitar seribu lebih ramai-ramai turun ke jalan dan memblokir jalan dan memalang jalan dengan berbagai material berupa kayu dan batu. Menyusul pemblokiran ini praktis tak ada satu pun kendaraan yang bisa melintas. “Kita tidak akan membuka pemblokiran ini sebelum pelaku pembunuhan terhadap warga kami ditangkap,” ujar F, salah seorang warga.

Usai memblokade jalan dengan material tersebut, para warga berkonsentrasi menunggu tindakan kepolisian. Sebenarnya konsentrasi warga terjadi sejak malam sebelumnya.

Aparat sempat datang untuk melakukan pendekatan terhadap warga, namun kemudian kabur setelah dilempari warga. “Warga Talabiu tidak memiliki masalah. Kami hanya ingin pelaku ditangkap, kenapa Polisi harus datang ke sini,” katanya lagi.

Menurut F, aparat terlalu lamban dalam menangani kasus ini. Padahal titik awal terkait pembunuhan ini sudah dipegang aparat Polres Bima Kota. Berdasarkan informasi

yang ia dapat, jika mobil yang digunakan oleh para pelaku dini hari saat kejadian merupakan mobil mantan Kepala Desa Ngali, Imam. “Seharusnya dari situ sudah bisa ditelusuri siapa yang mengemudi dan siapa-siap saja yang ada dalam mobil saat kejadian,” tandasnya heran. Oleh karenanya dalam kesempatan tersebut, ia dan warga lainnya meminta agar aparat Polres Bima Kota segera menangkap para pelaku.

Sebelumnya, Minggu dini hari, Ahmad tewas ditusuk oleh sejumlah pemuda tepat di depan Kafe Flamboyan jalan Lintas Bima-Sumbawa, tepatnya di dusun Wadu Mbolo Kelurahan Dara Kecamatan Rasa NaE Barat, Kota Bima. Kabar terkait penyebab peristiwa pembunuhan ini masih simpang siur. Berdasaran informasi saat tengah nongkrong usai menonton sepak bola, tibatiba saja sebuah mobil avanza berwarna kuning gading dengan nomor polisi L 1183 YV ke luar dari areal kafe. Sepertinya si pengemudi tengah mabuk sehingga hampir saja menabrak tembok. Melihat peristiwa ini, kelompok pemuda ini pun tertawa. Rupanya tertawaan itu membuat orang-orang dalam mobil tersinggung sehingga mereka keluar dan mendekati lokasi korban dan rekan-rekannya berada. Salah seorang diantaranya kemudian mengeluarkan senjata api (senpi) dan menodong salah seorang rekan korban.

Melihat senpi yang ditodongkan, sontak saja para pemuda ini kalang kabut dan berpencar melarikan diri. Hanya saja, korban yang berbon-

cengan dengan salah seorang rekannya dapat ditarik oleh pelaku. Hingga akhirnya korban dibacok pada bagian belakang punggung. Korban yang berlumuran darah akhirnya ditinggal begitu saja. Sementara para pelaku kabur dan menghilang dari lokasi.

Sementara informasi lainnya menyebutkan, guru honorer SMP ini merupakan korban salah sasaran. Awalnya teman-teman korban dan kelompok pelaku memang memiliki masalah dalam kafe. Hingga akhirnya berlanjut di luar kafe. Hanya saja, korban yang tak tahu apa-apa kemudian menjadi salah sasaran karena tak berhasil lolos saat berupaya kabur.

Sementara guna menyelidiki kasus tersebut, aparat Polres Bima Kota telah memeriksa sedikitnya tujuh saksi termasuk Mantan Kepala Desa Ngali, Imam. Kepala Desa Ngali yang dikonfirmasi usai pemeriksaan mengakui mobil tersebut adalah miliknya yang dipinjam oleh Hunter alias Irfan untuk jalan-jalan. Diakuinya ia sempat diajak namun karena kelelahan tak jadi ikut. “Selanjutnya dia ke mana, saya tidak tahu,” ujar Imam singkat.

Sementara Kapolres Bima Kota AKBP Kumbul KS, SIK, SH yang dikonfirmasi terkait perkembangan kasus tersebut mengatakan hingga Senin pihaknya masih menyelidiki para pelaku. Selain itu, pihaknya juga belum tahu motif pembunuhan terhadap korban.

Hanya saja, guna kepentingan penyelidikan Polisi sudah memeriksa sedikitnya empat orang saksi. “Kita masih buru pelakunya,” ujar Kumbul. (use)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 6 Maret 2013

Gubernur Minta Polisi Usut Sistem Penyaluran Raskin Dari Hal. 1 Kebijakan Bulog yang siap menerimapenukaranraskinyangrusak menurut gubernur, tidak menyangkut penyelesaian persoalan.

Tetapi semaksimal mungkin, Bulog dapat mengantisipasinya dan tidak sebatas menunggu laporan masuk.

Bulog dimintanya untuk memastikan sistem pendistribusiannya secara benar dan berasberas tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan kualitasnya. ‘’Nanti saya akan panggil langsung Kadevrenya (Bulog) untuk mengklarifikasi permasalahannya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Perekonomian, Setda NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si menyebutkan, Bulog harus menjalankan peran fungsi bisnis dan fungsi sosialnya secara berimbang. Selly melihat, berasberas yang kualitasnya bagus justru dibawa langsung ke luar daerah untuk dijual oleh Bulog. Sementara beras yang kualitasnya rendah didatangkan kembali dari luar, kemudian dibagikan untuk jatah raskin. ‘’Saya melihat sisi bisnisnya saja yang dijalankan, sementara menyangkut sosialnya tidak diperhatikan,” katanya.

Sementara itu, dikonfirmasi

terpisah, Kepala Devisi Regional Bulog NTB, Ir. M. Kasim mengatakan, tetap melakukan seleksi sebelum beras-beras tersebut didistribusikan.

Bahkan imbauan langsung juga disampaikan kepada pihak desa dan kelurahan untuk menukarkan kembali beras-beras yang dinyatakan kualitasnya tidak baik.

Terkait raskin yang disebutkan ditolak sebanyak 16 ton di wilayah Desa Jelantik, Jongat Lombok Tengah, Kasim menanggapi, setelah dilakukan pengecekan langsung, jumlah yang ditolak warga sebanya 525 Kg (setengah ton), sudah langsung diganti.

Diketahui, jumlah pagu raskin di NTB tahun 2013 ini sebanyak 84.881.800 Kg dengan jumlah RTS penerima 471.566. Untuk Kota Mataram sebanyak 28.533 RTS, Lombok Barat 70.843 RTS, Lombok Utara 30.686 RTS, Lombok tengah 94.745 RTS, Lombok Timur 137.973 RTS. Sementara Sumbawa 30.945 RTS, Sumbawa barat 9.178 RTS, Bima 39.204 RTS, Kota Bima 9.326 RTS dan Dompu sebanyak 20.133 RTS. (bul/nas)

Pulihkan Citra Dari Hal. 1 Tapi dengan set assessment wajib pajak langsung menyetor ke kas negara melalui bank atau Kantor Pos. DJP yang sudah memberhentikan pegawai sudah banyak, 250 orang,” sebut Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Pontas Pane, Selasa (5/3), dis ela-sela kegiatan Panutan Pajak di Kantor Gubernur NTB. Pontas menambahkan untuk mengecek apakah bendahara dinas/instansi sudah membayar

pajak karyawan atau belum harus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jika bendahara belum membayar pajak, maka akan diberikan teguran dan diimbau segera membayarnya. Bendahara dinas/ instansi juga telah diberikan pelatihan terkait hal itu secara berkala. Karena bendahara dinas/instansi yang melakukan pemotongan langsung di setiap gaji pegawai/karyawan. (ozi/kmb)

Ditingkatkan ke Penyidikan Dari Hal. 1 Berdasarkan kesepakatan ke tahap penyidikan itu, kasus itu kemudian akan ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan saksi dan para pihak yang dianggap bertanggung jawab atas penjualan aset seluas 1.747 m2 itu. ‘’Tapi siapa yang akan dipanggil, saya belum tahu, karena sprindiknya belum turun. Nanti, setelah itu turun, baru kita tahu siapa yang akan dipanggil,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus penjualan aset Pemda Lobar berupa tanah pecatu di Dusun Ireng Daye itu menyeret sejumlah nama. Selain eksekutif di Pemkab Lobar, kalangan legislatif juga terseret. Nama salah seorang oknum anggota dewan disebut sebut andil dalam penjualan aset senilai Rp 300 juta itu.

Nama oknum berinisial BF itu muncul dalam proses pengurusan sertifikat dan akta notaris. BF diduga melakukan pemalsuan dokumen pemilikan tanah atas nama Kadus Ireng Daye, Muham-

mad Gazali, bersama oknum di eksekutif berinisial BR. Maka terbitlah surat keterangan kepemilikan tanah, tanpa sepengetahuan Gazali, berdasarkan SPPT dan Daftar Himpunan Ketetapan dan Pajak (DHKP) tahun 2011 dan peta blok.

Data diperoleh Suara NTB, berdasarkan surat keterangan kepemilikan tanah itu lah, diajukan penerbitan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), Tanggal 2 Mei 2012.

Selain terbit sertifikat, dibuat juga akta notaris atas nama Mashuda Nur’ahsan, SH, MH jual beli dari oknum kepada warga berinisial AK. Surat pernyataan jual beli itu terbit 11 April 2012. Maka dengan berbagai dokumen itu, terbitlah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanggal 11 April 2012 atas nama Muhammad Gazali. Dengan dasar itu, kedua oknum (BR dan BF), menjual tanah itu kepada AK senilai Rp 300 juta. (ars)

Daftar Pemilih Ideal Sulit Tercapai Dari Hal. 1 Menurutnya, untuk mendorong perbaikan yang menyeluruh terhadap daftar pemilih dibutuhkan sosialisasi yang massif dan dorongan agar masyarakat terlibat aktif melaporkan adanya persoalan dalam daftar pemilih yang sudah diumumkan KPU NTB dan jajarannya. Zainul menilai, KPU NTB saat ini sudah berbuat cukup maksimal untuk mendorong adanya partisipasi dari berbagai pihak untuk ikut berpartisipasi dalam perbaikan daftar pemilih tersebut. ‘’Mereka juga sudah mensosialisasikan ini kepada pimpinan parpol. Mungkin dari aspek masyarakat yang perlu lebih memberikan perhatiannya,” tandas Zainul., Ia berharap, dengan adanya sosialisasi yang telah dilakukan, masyarakat bisa tergerak untuk melaporkan diri mereka seandainya belum masuk di daftar pemilih. Sebaliknya, masyarakat juga bisa aktif menyampaikan laporan seandainya ada nama – nama yang tidak seharusnya ada di daftar pemilih, namun masih tercantum disana. ‘’Makanya kami di tim pemenangan dalam setiap kesempatan selalu berusaha menyampaikan agar jangan hanya sekadar mendukung tapi ternyata mereka sendiri tidak terdata,’’ ujar Zainul.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komite Aksi Pemenangan Pemilu (Kappu) DPW PBB NTB, H. L. M. Syamsir, SH, yang juga merupakan tim pemenangan pasangan KH. Zulkifli L. Muhadli – Prof. Dr. Ir. H. M. Ichsan (Zul-Ichsan), menegaskan pihaknya bisa saja melayangkan gugatan atau permintaan penundaan tahapan Pilkada NTB jika diketemukan adanya upaya secara sengaja untuk memanipulasi daftar pemilih demi menguntungkan pasangan calon tertentu. ‘’Kalau benar ada permainan, kita bisa minta keberatan.

Kita bisa minta diundurkan ini

Pilkada,” ujar Wakil Ketua DPRD NTB ini.

Meski demikian, Syamsir menegaskan pihaknya masih akan melakukan pengecekan berapa jumlah temuan keganjilan dalam daftar pemilih tersebut. Syamsir menilai, KPU NTB bersama jajarannya sebenarnya sudah berupaya maksimal untuk memperbaiki daftar pemilih. Hal ini terlihat dari ditemukannya 480 ribu lebih pemilih fiktif yang akhirnya dikeluarkan dari daftar pemilih sementara.

“Nah, untuk yang masih ada kelebihan ini, kita akan minta secara resmi, lalu kita crosscheck. Kita akan turunkan tim,” tandas Syamsir.

Terpisah, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si – Dr. H. L. A. Muhyi Abidin (Harum), Suryo Adi Putro menilai bahwa rentang waktu antara penyampaian daftar pemilih sementara hasil perbaikan, pada 5 Maret kemarin dengan tenggat penetapan daftar pemilih tetap pada 22 Maret mendatang masih terlalu sempit. “Hari ini, baru KPU menyampaikan kepada semua tim pemenangan, DPS hasil perbaikan itu.

Artinya, sedikit sekali waktu untuk melakukan kontrol terhadap DPS hasil perbaikan ini,” keluhnya.

Meski demikian, Suryo tetap mengapresiasi temuan – temuan KPU NTB dan Bawaslu terhadap daftar pemilih yang kini tengah digodok.

Ia juga menekankan bahwa saat inilah waktu yang tepat bagi seluruh pihak untuk bersama – sama mengambil peran mengontrol DPS yang telah disampaikan KPU NTB. “Jadi memang akan dicrosscheck, kalau ada yang belum masuk dimasukkan, demikian juga kalau ada yang seharusnya tidak masuk daftar pemilih, dilaporkan saja ke KPU. Itu yang perlu dilakukan sekarang,” tandasnya. (aan)

Halaman 5

Gubernur Tetap Berharap 7 Persen Saham untuk NTB Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi kembali mengharapkan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan memberikan hak pembelian 7 persen saham PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) tahun 2010. Harapan gubernur, khususnya Pemprov NTB membeli divestasi terakhir saham milik PTNNT senilai 246,8 juta dolar Amerika ini akan disampaikannya pada kunjungan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo tanggal 10 Maret nanti. ‘’Harapan kita, setelah Menkeu berkunjung ke NTB, bisa menjadi milik daerah,” ungkap gubernur mengenai ren-

cana kedatangan Menkeu yang akan menandatangani memorandum of understanding (MoU) pendirian Sekolah Tinggi Administrasi Negara (STAN) di Sumbawa Besar, Selasa (5/3).

Gubernur mengakui, keinginan daerah memiliki 7 persen saham PTNNT ini cukup besar. Bahkan, pemerintah daerah beberapa waktu lalu sudah menyurati Menkeu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), termasuk pihak DPR RI agar 7 persen saham tersebut menjadi milik NTB. Namun, hingga kini keinginan daerah tersebut masih belum direspons pemerintah pusat.

Untuk itu, lanjutnya, momen kedatangan Menkeu yang jarang berkunjung ke daerah ini akan dimanfaatkan dengan baik untuk melakukan lobi, agar 7 persen saham PTNNT yang akan didivestasikan tersebut menjadi milik daerah.

Harus diakui, divestasi 7 persen tahun 2010 ini membutuhkan waktu panjang. Bahkan, pemerintah pusat yang sebelumnya tidak berminat membeli saham ini, ngotot untuk memilikinya. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan melibatkan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk membelinya. Di satu sisi, jika PIP ingin membeli 7 persen saham ini harus mendapatkan per-

Sekolah di KSB Tingkatkan Intensitas Persiapan UN Taliwang (Suara NTB) Memasuki bulan Maret ini intensitas sekolah-sekolah di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mempersiapkan anak didiknya menghadapi Ujian Nasional (UN) semakin ditingkatkan. Terutama bagi siswa SMA dan SMP sederajat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) setempat menyebutkan, program pengayaan materi untuk tiap mata pelajaran yang diujiankan telah dipersiapkan baik dari pihak sekolah maupun Dinas Dikbud sendiri. ‘’Kegiatannya kita padatkan di bulan Maret ini,” jelas Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Dinas Dikbud KSB Saifullah, Selasa (5/3).

Metode pengayaan materi bagi siswa masih

terhitung sama yang diterapkan pada tahuntahun sebelumnya. Menurut Saifullah, untuk try out (uji coba) dinas dan sekolah memiliki jadwal kegiatan masing-masing. Dimana tahun ini Dinas Dikbud mengadakan dua klai try out sementara sekolah sesuai kemampuan masing-masing. “Biasanya tiap sekolah minimal melaksanakan dua kali try out bagi siswanya,” urainya.

Selain try out, tradisi persiapan UN yang tetap dilaksanakan oleh Dinas Dikbud di tahun ini adalah kerjasama dengan pihak ketiga.

Dalam hal ini, Dinas Dikbud bersama degan PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) mengadakan pemantapan bagi siswa SMA dan SMP sederajat dengan melibatkan lembaga pendidikan Progressio dari Surabaya. (bug)

Kerjasama Unram dengan Suara NTB

Mendesak, Pemerataan Layanan Listrik Daerah Terpencil Mataram (Suara NTB) Listrik sebagai ruh pembangunan suatu negara, semestinya dikelola dengan adil dan arif.

Terutama pentingnya subsidi pemerintah, dalam upaya pemerataan layanan listrik di daerah terpencil.

Bertempat di ruang sidang Senat Universitas Mataram (Unram) Selasa (5/3), Unram menggelar seminar sehari bertemakan tenaga kelistrikan NTB tahun 2013. Prof. Lalu Wira Sapta Karyadi usai membuka seminar kemarin menyebutkan, konsep pemikiran yang berkembang terkait dengan bagaimana pengelolaan energi listrik harus dilakukan secara arif dan adil. Sehingga PLN sebagai Perusahaan Listrik Negara bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, khususnya di NTB. “Harapan kita adalah ada sebuah konsep tentang tarif/ harga listrik ini yang nantinya tarif ini benar-benar mempertimbangkan kondisi sumber daya energi listrik ini sendiri dan kebutuhan masyarakat dan daya beli masyarakat ini yang terpenting,” terangnya.

Karyadi menyebutkan, PLN sebagai perusahaan negara di dalam managemen pengelolaannya harus memiliki keberimbangan dari dua perspektif.

Yakni, perspektif PLN sebagai perusahaan dan masyarakat sebagai pengguna energi listrik termasuk semua jajaran dan lapisan masyarakat pada berbagai jenjang.

(Suara NTB/ nia)

SEMINAR - Suasana seminar tenaga kelistrikan NTB tahun 2013 yang berlangsung di ruang sidang Senat Unram, kemarin.

Menurutnya pertimbangan daya beli ini menjadi sangat penting, karena dengan daya beli itulah yang menentukan seberapa banyak masyarakat kita di NTB akan bisa mengakses layanan itu atau tidak. Sebab dalam kenyataannya, masih ada sejumlah masyarakat yang belum terlayanai oleh listrik. Untuk bisa memenuhi itu semua tentunya akan ada penambahan cost yang diharapkan keluar untuk melayani masyarakat di daerah pinggiran.

Artinya masyarakat harus mampu membeli listrik ini dengan harga yang sesuai dengan hitungan yang baru.

Untuk itu dengan adanya kenaikan tarif ini, masyarakat diminta legowo, sebab kenaikan

tarif yang akan berdampak pada pengurangan subsidi pemerintah ini, akan dialihkan kepada masyarakat yang belum tersentuh listrik.

“Jadi subsidi pemerintah harus tetap ada, terutama untuk masyarakat yang belum menikmati layanan listrik. Harapannya agar masyarakat ini benar-benar terjangkau oleh pembangunan sebab ruh dari sebuah pembangunan adalah listrik,” tandasnya.

Sementraa itu selain menghadirkan narasumber General Manager PLN NTB Ir. Akbar Ali, seminar juga dihadiri oleh Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB dan Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) NTB. (nia/*)

baiki pada tanggal 23 Februari lalu. Kemudian para bakal calon diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi dari tanggal 26 Februari-4 Maret.

Setelah para bakal calon mengembalikan kembali berkas persyaratannya ke KPU NTB setelah masa perbaikan, selanjutnya KPU NTB akan memeriksa keabsahan dari berkas persyaratan tersebut. “Mulai tanggal 5-18 Maret kami akan memeriksa kembali data dokumen yang sudah diserahkan itu,” ujarnya.

Sementara itu untuk calon dari jalur perseorangan juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi dokumen syarat pencalonannya.

Calon dari jalur perseorangan

diberikan waktu lebih panjang daripada calon dari jalur parpol yaitu dari tanggal 26 Februari11 Maret. Perbedaan waktu ini menurut Darmansyah terkait dengan syarat dukungan yang juga harus dilengkapi pasangan dari jalur perseorangan.

“Calon perseorangan ada jadwal yang berbeda dengan calon yang diusung parpol. Tapi pada akhirnya tentu kita akan umumkan bersama apakah sudah memenuhi syarat atau belum,” ujarnya. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat akan dilaksanakan pada tanggal 25 Maret mendatang dan esok harinya atau tanggal 26 Maret dilanjutkan dengan pengundian nomor urut pasangan cagub dan cawagub. (yan)

Testimoni Juandi Setiawan Diserahkan ke Kejaksaan Dari Hal. 1 Bahan Kejaksaan semakin lengkap menurutnya, ketika keterangan para anggota dewan terungkap di persidangan. ‘’Mereka (Dewan, red) kan mengakui secara terbuka di persidangan sudah menerima dana bansos itu. Lalu apa lagi yang harus ditunggu kejaksaan?

Apalagi JPU kan hadir dan mencatat langsung keterangan itu,’’ tegas Zarman. Ditegaskannya, siapapun yang terlibat sebagaimana disebut testimoni itu, harus diproses oleh Kejaksaan Tinggi NTB yang memproses para anggota dewan.

Harapannya, dengan diungkapnya kasus itu, akan terbuka se-

BPBD KSB Masih Lakukan Pemantauan Wilayah Potensi Bencana Taliwang (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih terus melakukan kegiatan pemantauan di seluruh wilayah kecamatan yang terindikasi memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.

Kepala Sekretariat BPBD KSB Drs. Mukhlis. DM mengatakan, pemantauan yang dilakukan pihaknya tetap fokus pada kondisi aliran sungai yang selama ini berpotensi menyebabkan banjir. Diantaranya sungai Brang Rea, Brang Ene, Seteluk dan aliran sungai di Kecamatan Jereweh. “Potensi bencana terbesar saat ini masih bencana banjir. Makanya sungai-sungai yang jadi fokus pemantauan kita,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (5/3) kemarin.

Pola pemantuan terhadap sungai-sungai yang berpotensi banjir itu dilakukan secara berkesinambungan. Mukhis meyebutkan, terutama di saatsaat hujan turun Tim Reaksi Cepat (TRC) dengan jadwal yang telah ditetapkan akan siaga di titik-titik pos pemantauan

di tiap kecamatan. Tak hanya itu BPBD juga membentuk tim mobilisasi informasi yang bertugas mengumpulkan data langsung untuk selanjutnya diinformasikan ke masyarakat.

“Tim mobilisasi ini tugasnya memberikan peringatan kepada warga saat air sungai sudah berpotensi banjir,” tukasnya.

Tak hanya di darat, pemantauan BPBD juga diperluas hingga ke perairan. Semenjak terjadi kasus hilangnya kapal nelayan warga desa Labuhan Lalar yang kemudian ditemukan di perairan Lunyuk kabupaten Sumbawa, BPBD KSB juga mengarahkan petugas TRC-nya di desa-desa pesisir. Tugasnya selain melakukan pemantauan, juga memberikan informasi kepada nelayan seputar kondisi perarian setiap harinya. “Kami juga sudah melayangkan surat ke seluruh camat yang wilayahnya ada perkampungan nelayan. Isinya kami meminta agar para camat mengimbau warganya (nelayan, red) untuk memperhatikan kondisi cuaca sebelum turun melaut,” urai Mukhlis. (bug)

Kolaborasi Lagu ”Pelecing Island”

Lima Pasangan Bakal Cagub-Cawagub Kembalikan Berkas Persyaratan Mataram (Suara NTB) Anggota KPU NTB Divisi Sosialisasi, Informasi, Pendidikan Pemilih dan Pembangunan SDM Drs. H. Darmansyah, M.Si menyampaikan kelima pasangan bakal calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) NTB telah menyerahkan kembali berkas-berkas persyaratan ke KPU NTB setelah melengkapi dan memperbaiki berkas persyaratan dalam masa perbaikan.

“Semua pasangan calon sudah menyampaikan perbaikan sesuai dengan apa yang diminta oleh KPU provinsi,” ujarnya, Selasa (5/4). KPU NTB mengirimkan berkas persyaratan kepada masing-masing calon dengan disertai dengan daftar kekurangan yang harus dilengkapi dan diper-

setujuan DPR RI. Sementara, DPR RI belum memberikan izin pada PIP membeli saham, malahan mendukung daerah mendapatkannya.

Sebelumnya tiga pemerintah daerah (Pemprov NTB, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa) melalui PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) yang bekerjasama dengan PT. Multi Capital (anak perusahaan Bakrie Group) telah mendapatkan 24 persen saham. Artinya, jika daerah diberikan kesempatan membeli 7 persen saham tahun 2010, maka komposisi kepemilikan saham menjadi 31 persen. (ham)

mua aliran dana bansos senilai Rp 68 miliar lebih, dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp 3 miliar lebih itu.

“Karena jelas, terungkap dari persidangan. Dana bansos yang seharusnya untuk konstituen ini tidak diserahkan para anggota dewan. Disisi lain, mereka juga tidak ada surat kuasa untuk mencairkan dana bansos itu,” bebernya.

Pada kasus ini, pencairan itu memang tidak lepas dari perbuatan kliennya yang tidak tertib administrasi dan menginisiasi pembuatan 500 stempel dan kwitansi yang diduga palsu. Namun itu juga tidak lepas dari desakan para anggota dewan agar segera mencairkan pro-

posal bansos itu. “Bahkan ada ancaman langsung kepada klien saya. Karena jiwanya terancam, makanya uang yang diminta sudah dicairkan. Ada juga ancaman mereka mau meratakan Kantor Bupati Lobar. Ini kan tidak benar,” tegasnya.

Sementara Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH yang dikonfirmasi tentang penyerahan testimoni oleh Juandi Setiawan itu, mengaku belum menerima informasi. Sutapa mengaku akan mengcek kebenaran laporan itu. “Saya belum terima informasi itu, tapi besok saya cek dulu,” ujarnya dihubungi Suara NTB sore kemarin. (ars)

SETELAH sukses dengan lagu Kesepian Panjang yang ada di album perdananya tahun 2011 lalu, penyanyi muda asal Lombok Utara, Dina Glistan saat ini sedang menyiapkan project kolaborasi dengan beberapa musisi indie lainnya. Dina bersama band indie reggae D’JMBE dan band indie D’Jempol sedang mempersiapkan lagu bertema Lombok yaitu Pelecing Island.

Dina menyampaikan lagu Pelecing Island tersebut mengusung aliran musik pop dan rock. “Ada unsur pop dan rocknya. Pokoknya nanti didengar, biar jadi kejutan,” ujarnya sedikit membocorkan. Lagu tersebut saat ini masih dalam proses pengerjaan.

Pelecing yang memang menjadi masakan andalan di Pulau Lombok sengaja dipilih sebagai judul lagu untuk menegaskan bahwa pelecing itu memang identik dengan Lombok. Karena di daerah lain tidak ada menu masakan yang sama seperti pelecing. “Lagu itu menceritakan kalau pelecing itu ya identik dengan Lombok,” ujarnya.

Selain mengerjakan project kolaborasi, saat ini Dina juga sedang menyiapkan dua buah lagu yang akan dibawakan sendiri. “Sekarang masih dalam tahap menyusun materi lagunya,” tambahnya. Perbedaan dua lagu tersebut dengan lagu-lagu di album sebelumnya terletak pada tema lagu.

“Kalau lagu-lagu sebelumnya bercerita tentang seseorang yang disakiti, tapi kalau yang sekarang ini cerita tentang kenyamanan seseorang berada di dekat kekasihnya, “ terangnya. Namun kelahiran 13 September 1993 ini belum mau membocorkan kedua judul lagu tersebut.

Dina menyatakan keinginannya di bidang tarik suara yang telah lama ia geluti tidak muluk-muluk. Ia hanya ingin masyarakat bisa menikmati karyanya. “Disana ada kepuasan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata,” tandasnya. (yan)

Dina Glistan (Suara NTB/ist)

Banyak Proyek Molor Dari Hal. 1 Dalam Rapim kali ini, Bupati menghadirkan TEPPA UKP4 NTB, Sadimin untuk memberikan pemahaman terhadap Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lobar dengan tujuan agar teknis serta tahapan dalam mengelola anggaran di Lobar sesuai dengan SK Mendagri RI nomor. 903/601/ SJ tanggal 5 Februari 2013 tentang menuju disiplin realisasi anggaran belanja daerah tahun 2013.

Untuk diketahui kata Sadimin, TEPPA dibentuk Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono (SBY) yang didasari atas kekecewaan SBY terhadap penyerapan anggaran yang rendah pada tahun 2011 yang mencapai 87 persen. “ TEPPA ini nantinya akan melaporkan ke presiden perkembangan penyerapan anggaran setiap 3 bulan sekali,” ujar Sadimin.

Dalam pemaparannya, Sadimin menjelaskan tahapan pengelolaan anggaranproyek fisik yang terdiri dari sembilan proses. ‘’Sembilan proses ini mutlak harus dilakukan, dan jika tahapan ini dilakukan sesuai petunjuk, maka 2013 tidak ada lagi proyek yang pengerjaannya molor,” katanya optimis. (her)

OPINI

SUARA NTB Rabu, 6 Maret 2013

Apresiasi Langkah Pemkot Mataram LANGKAH Pemkot Mataram menutup pasar modern tak berizin patut diapresiasi. Ketegasan ini, merupakan sebuah langkah untuk menata keberadaan pasar modern yang belakangan ini tumbuh subuh bak jamur di musim hujan.

Wakil Walikota Mataram, H.Mohan Roliskana menyebutkan, setidaknya, tujuh pasar modern terpaksa dihentikan operasionalnya oleh Pemkot Mataram.

Penghentian operasional ke tujuh retail itu telah sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwal) Mataram Nomor: 23 tahun 2008. Dalam Perwal itu sudah dijelaskan tentang keberadaan (jumlah) pasar modern, termasuk penataannya. Pemkot Mataram memberi batas waktu selama satu minggu kepada tujuh retail itu untuk menghentikan operasionalnya.

Tujuh waralaba yang ditutup masing-masing empat milik Indomaret yang tersebar di Karang Pule, Monjok Timur, Jalan Industri dan Jalan Energi. Sementara tiga lainnya milik Alfamart di Jalan Energi, Monjok dan Babakan.

Langkah tegas yang ditempuh Pemkot Mataram, di samping pertimbangannya karena waralaba itu tak berizin, juga lokasinya menyalahi ketentuan.

Mencermati penutupan tujuh waralaba ini, semestinya bisa diantisipasi sejak awal. Artinya, jika ada komunikasi yang baik antara Pemkot Mataram (eksekutif) dengan pengelola waralaba, penutupan tidak akan terjadi. Kenapa ?

Karena pengelola retail sejak awal sudah memperoleh informasi yang akurat dari penentu kebijakan di Kota Mataram, soal di mana saja retail ini bisa dibuka.

Jika kemudian Alfamart dan Indomaret sudah membangun retail di zona yang ternyata dilarang, itu artinya ada informasi yang tersumbat. Atau jika persoalannya bukan karena informasi yang tersumbat, melainkan karena pengelola retail mengabaikan aturan (soal zonasi) mendirikan tempat usaha, tindakan tegas dengan menutup usaha tersebut, merupakan pilihan tepat.

Disisi lain, pembatasan operasional waralaba yang dilakukan Pemkot Mataram, juga sebuah langkah bijaksana. Pembatasan ini, di satu sisi sebenarnya menutup peluang bagi tenaga kerja yang terserap di usaha tersebut.

Namun di sisi lain, pembatasan itu adalah sebuah solusi untuk memberi kesempatan kepada usaha serupa skala kecil (kios atau toko dan sejenisnya) untuk tetap hidup dan bahkan berkembang.

Tak dipungkiri bahwa kehadiran pasar modern di Kota Mataram, belakangan ini mengundang reaksi sebagian besar kontra (menolak). Pasalnya kehadiran waralaba itu, telah menjepit keberadaan usaha serupa yang berskala kecil. Kehadiran usaha retail dengan pelayanan prima dan tempat berbelanja yang nyaman, telah membuat konsumen berpaling dan memilih berbelanja ke pasar modern itu. (*)

Halaman 6

Mewujudkan Netralitas Birokrasi dalam Pilkada Oleh : Birokrasi didefinisikan sebagai institusi pemerintah yang bertugas menjalankan fungsi melayani masyarakat. Berdasarkan birokrasi rasional dan modern Max Weber, maka birokrasi dalam menjalankan tugas harus berdasarkan pada prinsip netralitas dan profesional. Pasca reformasi 1998, pemerintah mengeluarkan sejumlah peraturan hukum tentang netralitas dan profesional birokrasi. Adapun netralitas PNS telah ditegaskan dalam UU No. 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menpan No. SE./04/M.PAN/03/ 2004 tentang pemberian sanksi bagi PNS yang terlibat kampanye politik.

ADA peraturan di atas ditegaskan birokrasi tidak dapat dijadikan sebagai alat politik atau kepentingan tertentu, birokrasi dilarang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan politik, dan birokrasi menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan mekanisme sesuai aturan hukum berlaku.

Posisi netralitas birokrasi seperti tersebut harus dijalankan pada kondisi, posisi, dan dalam lingkungan manapun. Netralitas birokrasi adalah bagian dari etika birokrasi yang harus dipegang dan dijalankan dari level atas hingga level bawah sehingga peran sebagai pelayan masyarakat dapat dijalankan dengan baik.

Praktik birokrasi Indonesia dinilai belum mampu menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan prinsip tentralitas dan profesional. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah menjadi arena nyata bagimana posisi birokrasi diarahkan oleh kepentingan politik.

Birokrasi dianggap sebagai mesin politik efektif untuk mobilisasi dan menggerakkan massa dalam mencapai kemenangan politik khususnya kepala daerah.

Hasil penelitian penulis tahun 2010 tentang netralitas PNS pada Pilkada Dompu NTB menunjuk-

Salahudin

(Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, asal Dompu NTB)

kan posisi PNS sebagai mesin politik khususnya incumbent. Posisi PNS tersebut disebabkan oleh penekanan incumbent dan pragmatisme PNS dalam mendapatkan jabatan. Penyebab tersebut dilakukan dengan modus masing-masing, incumbent berperan mengatur PNS, dan PNS cari muka terhadap incumbent dengan harapan mendapatkan posisi jabatan yang dinginkan. Modus kedua terlihat dukungan PNS terhadap incumbent sangat total dengan mengeluarkan biaya pribadi untuk mobilisasi massa. Hasil penelitian R. Siti Zuhro (peneliti LIPI) menunjukkan persoalan yang sama “terdapat kecenderungan menjadikan birokrasi sebagai mesin politik dan mesin uang untuk memenangkan pasangan jabatan politik�.

Posisi birokrasi berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan makna subjektif birokrasi yaitu terlibat dalam politik ingin mendapatkan jabatan dan kekuasaan strategis. Karena itu, di era saat ini birokrasi dalam berkarir semakin tidak profesional yaitu mencapai karir tidak melalui kapasitas dan keahlian sebagai birokrasi, justru sebaliknya melalui keahlian menjalankan politik dalam pilkada.

Menurut Sjahrajad Madzar (2005:24) akar persoalan begitu sulitnya menempatkan birokrasi untuk senantiasa netral dan profesional, adalah terbukanya kesempatan bagi kader partai politik untuk menduduki jabatan publik namun tidak disertai aturan tegas dan bisa memastikan yang bersangkutan akan menjaga jarak yang sama (netral) terhadap kekuatan politik yang ada.

Posisi birokrasi seperti ini berdampak buruk pada tata kelola birokrasi sehingga terbentuk kinerja buruk birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tata kelola birokrasi berdasarkan like and dislike, pernah berjasa dalam pemengan pilkada atau tidak, dan menyenangkan kepala daerah atau tidak. Dengan tata kelola seperti itu melahirkan posisi jabatan birokrat tidak sesuai dengan keahlian (spesialisasi) keilmuan dan pengalaman. Banyak kita temukan diber-

bagai pemerintah daerah Kepala Dinas Kesehatan diisi oleh birokrat sarjana hukum, Kepala Dinas Pendidikan diisi oleh sarjana politik, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan diisi sarjana pendidikan, dll.

Dampak tata kelola birokrasi seperti ini menciptakan kinerja buruk birokrasi dengan ditunjukkan melalui lahirnya kebijakan sektoral tidak sesuai dengan sasaran dan potensi. Birokrasi tidak produktif dalam bekerja namun anggaran tetap banyak dikeluarkan, dan implementasi kebijakan daerah tidak terukur dengan baik.

Kinerja buruk birokrasi tersebut bermuara pada pelaksanaan kebijakan otonomi daerah tidak optimal, pembangunan daerah cenderung lambat, tingkat kesejahteraan masyarakat yang terpuruk, dan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme yang terus berlangsung.

Karena itu, persoalan netralitas dan profesional birokrasi di daerah tidak dapat dipandang sebelah mata namun dibutuhkan langkah serius dari pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Aparatur Negara, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), lembaga seperti Ombudsmen Republik Indonesia (ORI), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Media Massa, dan Partai Politik. Keberdaan lembaga pemerintah, sosial, pendidikan, dan politik seperti disebutkan tadi penting mengedepankan peran kemitraan strategis agar peraturan hukum tentang netralitas dan profesional birokrasi dapat dilaksanakan. Sanksi tegas dapat ditegakkan, pengawasan dapat dilakukan dengan objektif, peran kritis partisipatif civil society seperti LSM, parpol, dan perguruan tinggi terus ditumbuhkembangkan dan dikedepankan sehingga netralitas dan profesional birokrasi dapat diwujudkan.

Menurut Sjahrajad Madzar (2005:24) terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan dalam menata, mendorong, dan mewujudkan birokrasi netralitas dan profesioanal yaitu: (1) Perlu ac-

STASIUN RADIO

countability yang cukup kuat seperti kesuksesan negara Denmark yang mampu menekan korupsi dengan prinsip akuntabilitas birokrasi yang baik, (2) Memperhatikan kesejahteraan birokrasi melalui pemberian insentif yang proposional dengan tugas dan fungsi yang dijalankan, (3) Pemberlakuan hukum yang kuat dan kejam terhadap birokrasi pelanggar peraturan hukum, (4) Pemegang kekuasaan (kepala daerah) memberikan contoh yang baik terhadap birokrasi, dan (5) Mencegah politisasi birokrasi untuk mewujudkan pilkada jujur, adil, dan fair.

Dengan peran strategis dan langkah-langkah di atas birokrasi dapat netral dan profesional dalam Pilkada 2013 yang sedang dan akan dilaksanakan pada berbagai daerah. Diharapkan Pilkada 2013 benar-benar dijadikan sebagai sarana terbentuknya birokrasi yang berkualitas, akuntabilitas tinggi, dan visioner dalam menjalankan tugas dan fungsi sehingga pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan baik, terukur, dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat di aras lokal (daerah).

Gubernur minta polisi usut sistem penyaluran raskin Jika disimpangkan, pelakunya harus ditindak

*** Tinggi, penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan PNS Butuh kerja keras untuk mencegahnya

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Rabu, 6 Maret 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Tujuh Pasar Modern Ditutup

Pengelola Belum Bersikap

Kembangkan ’’Advertising’’ dan EO BERAWAL dari hobinya sebagai seorang musisi yang menjalani akativitas di beberapa hotel di Senggigi, Lombok Barat, sekarang sudah berkembang menjadi pengusaha yang bergerak di bidang percetakan dan Event Organizer (EO). Dan hasilnya dapat memberikan kesejahteraan secara langsung. Begitu pula bagi karyawannya.

Berbicara singkat tentang profilnya, Ir. Bambang Kusyanto kepada Suara NTB, bapak dari dua anak ini menyebut apa yang digelutinya sekarang, dasarnya (Suara NTB/bul) adalah menjalankan hobi seBambang Kusyanto bagai seorang anggota group band, di bawah tahun 2000 lalu.

Dalam perjalanan karirnya menghibur tamu-tamu hotel, Bambang menjadi dipandang cukup dipercaya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan hiburan sejenis, meskipun lingkupnya masih pada tataran hotel-hotel yang ada di Senggigi.

Perjalanan karirnyapun mulai nampak. Pelayanan yang diberikan Bambang, menaungi perusahaan yang dibuatnya, Yankees (Diyan Kencana Sukses) menjadi tersebar dari mulut ke mulut, dari pengusaha ke pengusaha, hingga akhirnya Yankees yang dipimpinnya bersama 15 pegawainya sering dilibatkan pada kegaiatankegiatan besar yang menghdirkan Presiden dan Kementerian.

“Alhamdullillah karena kepercayaan orang, sudah sering juga kita ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan di luar daerah, seperti halnya di Bali. Yang terpenting pada intinya apa yang kita perbuat akan berkembang tergantung dari pelayanan yang kita berikan saja kepada customer,” katanya santai.

Khusus untuk EO ini, dalam sebulan setidaknya ada dua kegiatan besar yang ia laksanakan, dan total dalam setahun, paling sedikit 50 kegiatan yang dipercayakan kepadanya. Dari sisi penghasilan sudah barang tentu bukan menjadi pertanyaan. Apalagi konsekuensi usahanya rutin setiap bulan ia harus membayar pegawai dengan standar Upah Minimum Regional (UMR).

Untuk bisnis lain yang dikembangkan, advertising dan multimedia tetap dijalankan, dengan menyiapkan sound system, peralatan dan perlengkapan kegiatan Expo, termasuk penyewaan proyektor. Total aset yang dimilikinya tak kurang dari Rp 2,5 miliar.

Gampang menurutnya untuk mempertahankan dan menumbuhkan relasinya, tetap komitmen kepada klien, kerja keras serta jujur. Dengan demikian, lelaki kelahiran Mataram tahun 1967 ini, bisnis akan tetap eksis, bahkan dalam prinsipnya, klien tidak perlu dicari, melainkan datang mencari langsung.

Terbukti, di tengah menjamurnya dua jenis bisnis yang ia tekuni sekarang, Yankees sudah mampu eksis dan masih cukup bersaing dengan yang lainnya. Relasinya sudah menjamah ranah nasional.

Bahkan, baginya untuk mendatangkan kegiatan tidak begitu berat.

“Saya hanya ingin apa yang saya jalankan sejak tahun 2002 ini, bisa memberi pekerjaan bagi orang lain, paling tidak mampu mengangkat rekan-rekan yang menganggur,” katanya. (bul)

Tiga Investor Tertarik Kelola Lahan BIL Praya (Suara NTB) Sebagai bandara dengan luas lahan terluas kedua di Indonesia, banyak lahan milik Bandara Internasional Lombok (BIL) yang kini masih belum dimanfaatkan alias menganggur. PT. Angkasa Pura (AP) I BIL selaku pengelola pun terus berusaha mencari terobosan supaya lahan-lahan tersebut bisa mendatangkan manfaat. Salah satunya, dengan menawarkan lahan kosong tersebut ke sejumlah investor nasional untuk dikembangkan sebagai pusat hiburan dan perkantoran.

“Saat ini sudah ada tiga investor nasional yang menyatakan minatnya untuk mengembangkan dan mengelola lahan BIL yang masih kosong tersebut,” sebut Sales Departement Head PT. AP I BIL, Iwan S. Libere, saat dikonfirmasi Suara NTB, di ruang kerjanya, Selasa (5/3). Namun demikian Iwan enggan mengungkapkan indentitas ketiga investor tersebut.

Tapi yang jelas, katanya, ketiga investor tersebut bergerak di bidang hiburan dan sudah menyatakan minat untuk mengembangkan lahan BIL. Pihaknya pun saat ini masih terus membangun komunikasi dengan para investor bersangkutan. “Kalau nama investor belum bisa kita ungkap. Nanti kalau sudah ada kesepatan baru diungkap,” jelasnya.

Ia menjelaskan, ketiga investor tersebut saat ini masih melakukan studi kelayakan terkait rencana pengembangan lahan BIL. Untuk bisa memastikan potensi seperti apa yang cocok untuk dikembangkan. Karena investor tentunya tidak sembarang mau menginvestasikan dananya. Tanpa memperhitungan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Dari hasil komunikasi yang sudah terbangun, minat para investor tersebut terbilang cukup besar. (kir)

(Suara NTB/dok)

INSEMINASI BUATAN - Salah satu Pedet yang merupakan hasil Inseminasi Buatan (IB) Sexing di Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek yang diberi nama Teganang, salah satu tokoh pengarat sampi (penggembala sapi) dalam cerita suku Sasak di Lombok. Investasi yang akan ditanam oleh Grup Rajawali ke depan akan menambah populasi ternak sapi IB.

Grup Rajawali Investasi Rp 7,5 Miliar untuk Pengembangan Sapi Mataram (Suara NTB) Kementerian BUMN telah sepakat menjadikan Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek sebagai percontohan di Indonesia. Salah satu BUMN yang sudah sepakat menjalin kerjasama dengan perusahaan daerah Gerbang NTB Emas (GNE) adalah Grup Rajawali melalui anak perusahaannya Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Tak kurang dari Rp 7,5 miliar siap diinvestasikan untuk pengembangan sapi dan pemotongan di Banyumulek, Lombok Barat.

Manajer GNE, Sudirman, Senin (4/2) menyebutkan, nilai investasi tersebut masih belum final, dan kemungkinan akan ada penambahan. Tetapi saat ini, proses sedang berjalan dalam hal pembahasan kontrak antara kedua belah pihak, yang kemudian diajukan kepada Kementerian BUMN langsung untuk disahkan.

Saat ini, tim dari RNI sudah mulai melakukan penataan kandang di RPH Banyumulek, dan sekitar pertengahan Maret ini, dipastikan sudah dimulai kegiatan penggemukan sapi.

Selain itu, sedang diakomodir kelompok peternak di wilayah setempat, tak kurang sebanyak 30 kelompok rencananya dibutuhkan, dengan anggota masing-masing sepu-

luh orang. Selain itu, direncanakan tak kurang dari 50 tenaga pendamping dari lulusan di bidang terkait akan dilibatkan, serta tenaga kerja secara total yang akan dilibatkan dibutuhkan dalam jumlah besar.

“Pertengahan Maret ini, RNI sudah action. Sekarang sedang pembenahan infrastruktur yang ada di sana, menyangkut revitalisasi peralatan RPH itu murni dari APBN, tidak dengan RNI,” demikian dikemukakan Sudirman kepada Suara NTB, di Mataram.

Dalam prosesnya nanti, tahap awal akan dilakukan penggemukan sapi dalam daerah selama tiga bulan ke depan.

Setalah itu masuk pada proses pemotongan, dengan tak kurang dari 20 ekor sapi direncanakan

akan dipotong per hari.

Hasil pemotongan tersebut, rencananya akan didistribusikan langsung ke beberapa daerah lain, karena RNI sendiri sudah memiliki Rajawali Mart yang tersebar di beberapa kota.

Dengan terlaksananya program kerjasama ini, diharapkan kedepan sumbangsih GNE kepada PAD akan semakin semakin meningkat, walaupun sebenarnya sudah ada hitunghitungan dengan Pemda.

“Sudah pasti kerjasama ini akan berpengaruh terhadap PAD, dan sudah ada hitung-hitungannya di Pemda. Tetapi setidaknya akan banyak tenaga dalam daerah yang terlibat di dalamnya, dan akan ada efek terhadap peningkatan ekonomi,” katanya. (bul)

KLU Minta Pertamina Tambah Kuota BBM Tanjung (Suara NTB) Pertamina Depo Ampenan diminta mengkaji kembali, sekaligus membijaksanai penambahan kuota BBM yang dialokasikan ke Lombok Utara.

Sampai saat ini, KLU hanya memperoleh jatah BBM khususnya premium sebanyak 11 ribu liter, atau setara dua tangki.

Kedua tangki ini praktis hanya mengisi satu kali pada dua unit SPBU yang ada di KLU, SPBU Pemenang dan SPBU Kayangan.

“Jatah BBM (jenis premium) untuk KLU hanya 11.666 Liter per hari, atau setara 1 tangki untuk 1 SPBU. Tidak sampai sore, siang saja premium sudah habis. Pegawai (Pemda) seringkali mengeluh. Idealnya Pertamina mengkaji lagi kuota ini, dan kita minta supaya ditambah,” kata Kepala Disperindagkop dan UMKM KLU, melalui Kabid Perdagangan, Drs. I Komang Karta, kepada

DIJUAL HILANG STNK HONDA DR2439AZ NOKA/NOSIN: MH1JB1166K615016/JB51E1618869 AN.APRILIANI HILANG DISEKITAR AMPENAN MENUJU JL.PANJI TILAR NEGARA

Suara NTB, Senin (4/3).

Seiring terbentuknya Lombok Utara sebagai Kabupaten definitif, praktis mobilitas masyarakat juga semakin meningkat. Kondisi tersebut juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi “leverage” bagi pertumbuhan kendaraan di KLU. Meski belum terdapat data resmi dari Dinas terkait perihal jumlah kendaraan, namun Karta meyakini jumlah roda dua di KLU sudah membludak. Terbukti lalu lintas kendaraan di jalan raya KLU khususnya dari Pemenang hingga Kecamatan Gangga sudah mulai ramai.

Paling sering menjadi keluhan kata Karta, kondisi SPBU yang kerap ditemui dalam kondisi kosong oleh konsumen. Entah karena memang tingkat demand – suplay-nya tidak berimbang ataukah serapan pengecer yang berlebihan, tetapi bagi Karta, harusnya gejala kekosongan ini harus disikapi oleh Pertamina untuk dapat diantisipasi lebih dini.

“Sudah sangat sering temanteman pegawai mengeluh, termasuk melalui telepon, kok SPBU cepat sekali habis, jam 11 kadang juga belum datang. Ke-

kosongan ini sangat berdampak pada mobilitas masyarakat.

Kita tidak ingin aktivitas ekonomi tersendat hanya karena tidak ada BBM,” tandasnya.

Main Belakang Lain halnya dengan kuota dan sering telatnya tangki Pertamina mendistribusikan BBM, Disperindagkop dan UMKM KLU juga mengindikasikan adanya keganjilan praktik pengisian Premium oleh petugas SPBU. Pascakeluarnya Perpres 15/2012 yang mengatur rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu (premium dan solar) kepada pengecer, praktik penjualan premium ke pengecer mulai dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh petugas.

“Petugas SPBU rupanya memanfaatkan rekomendasi Dinas.

Pada antrean pengisian BBM memang tidak terlihat ada jeriken, tetapi jeriken - jeriken ini diisi oleh petugas lewat belakang.

Petugas di sana konon memungut Rp 2.000 per jeriken dari pengecer, dikalikan sekian, berapa semuanya,” beber Karta.

Ia mengatakan, akibat indikasi praktik petugas SPBU itu, juga menyebabkan sering terjadinya kekosongan SPBU lebih cepat, karena sedianya SPBU untuk motor diserap oleh pengecer.

Tak tanggung-tanggung, kapasitas jeriken pengecer berkisar antara 30 liter - 35 liter. (ari)

Mataram (Suara NTB) Langkah Pemkot Mataram yang menutup operasional tujuh pasar modern tak mau ditanggapi pihak pengelola dua retail terbesar. Padahal, pihak Pemkot Mataram hanya memberikan waktu satu minggu untuk menghentikan operasional pasar waralaba itu.

Seperti Faruq dari Alfamart, ketika di kirimi pesan singkat, Selasa (5/3), hanya mengatakan, dalam beberapa hari ke depan, dirinya akan datang ke Lombok dan berencana berkunjung ke beberapa perusahaan media.

“Rencananya beberapa hari ke depan, saya mau ke Lombok, sekaligus kunjungan ke kantorkantor media. Mungkin lebih baik konfirmasinya saat ketemu biar datanya lebih akurat dan lengkap,” jawabnya singkat.

Kemudian, Husen dari Indomaret, ketika dikirimi pesan singkat, justru tidak memberikan jawaban. Padahal, wartawan hanya ingin meminta tanggapan dari pihak retail terkait wacana Pemkot Mataram yang akan menutup dan menghentikan operasional tujuh pasar modern yang ada di Kota Mataram.

Sebelumnya, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menegaskan, sebanyak tujuh pasar modern terpaksa dihentikan operasionalnya karena tidak sesuai tempat dan belum mengantongi izin. Penghentian operasional ke tujuh retail itu telah sesuai dengan peraturan Wali Kota Mataram nomor 23 tahun 2008. Dalam perwal itu sudah dijelaskan tentang zonasi-zonasi keberadaan pasar modern termasuk penataannya. “Kita beri waktu satu minggu untuk menghentikan operasionalnya,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan Mohan, dari tujuh retail yang ada, empat di antaranya adalah Indomaret di Karang Pule,

Monjok Timur, Jalan Industri dan Jalan Energi. Sementara tiga retail adalah milik Alfamart di Jalan Energi, Monjok dan Babakan. “Selain karena tak memiliki izin, penutupan atau penghentian operasionalnya dikarenakan tidak sesuai letaknya,” ungkapnya seraya menyampaikan bahwa pemilik retail tersebut sudah bersedia dan tidak mempermasalahkan penutupan itu.

Terkait persoalan itu, lanjutnya, seluruh manajer operasional pasar modern itu sudah dipanggil. Nantinya, keputusan Pemkot Mataram itu akan dituangkan dalam bentuk berita acara. “Kalau berbicara soal keberatan, kita juga samasama keberatan,” pungkasnya.

Wakil Walikota Mataram itu juga menyampaikan, dari 66 pasar modern yang ada di Kota Mataram, pihaknya memberikan toleransi terkait keberadaan kedua pasar waralaba itu. Untuk Indomaret dan Alfamart diberikan masingmasing 15 unit untuk beroperasi. “Kita beri waktu sampai akhir tahun untuk menyelesaikan segala sesuatunya termasuk perizinan,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha menegaskan, munculnya persoalan terkait keberadaan pasar modern itu disebabkan adanya komunikasi yang tersumbat di pihak eksekutif. “Seharusnya sejak awal di antisipasi. Kalau semua seperti itu, untuk apa kita buat peraturan,” sindirnya.

Dia juga menilai, banyaknya pasar modern tak berizin di Kota Mataram merupakan suatu pelecehan terhadap Pemkot Mataram. “Yang terpenting adalah, harus ada penekanan terhadap pasar modern itu agar menampung produk lokal,” tandasnya kemudian. (smd)

NTB Intensifkan Pengembangan Ulat Sutra Mataram (Suara NTB) Memasuki tahun 2013, Dinas Kehutanan NTB memprogramkan pengembangan ekonomi petani kawasan hutan.

Salah satunya dengan mengintensifkan pembudidayaan ulat sutra.

Dalam hal ini, sudah dibangun kerjasama dengan satusatunya balai Kesutraan terbesar di Indonesia, yang ada di wilayah Sulawesi. Dipastikan dalam waktu yang tak lama ditahun ini, kerjasama sudah berjalan, setidaknya sosialisasi dan pelatihan.

“Ini kita lakukan untuk memaksimalkan potensi kehutanan dan petani di wilayah hutan, karena banyak diantaranya kelompokkelompok ini mati suri, walaupun dibina. Yang paling menarik berdasarkan survey adalah dengan pembudidayaan ulat sutra,” demikian dikatakan Sekretaris Dinas Kehutanan NTB, Ir. Joko Triyono. R dihubungi Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (4/3).

Joko mengatakan, selama ini kebutuhan dalam daerah selalu didatangkan dari daerah-daerah lain, termasuk dari India. Dengan besarnya potensi kehutanan di daerah ini, baginya tidak ada asalan untuk tidak mengembangkan semua potensi-potensi tersebut.

Untuk itu, masih perlu dilakukan kerjasama lintas sektoral, dalam upaya pengembangannya, di antaranya bersama dinas Koperasi, dinas Perindag, dan dinas Pariwisata dalam kaitannya dengan pengembangan Kepariwisataan di NTB. Saat ini, menurutnya sedang dipetakan kelompok-kelompok tani di beberapa daerah hutan, di antaranya Lombok Utara, Lombok Tengah dan di wilayah Sumbawa, yang selama ini dicatat cukup intensif menjaga stabilitas hutan.

(Suara NTB/bul)

Joko Triyono

“Sudah ada Kelompok Pengolahan Hutan (KPH), bahkan sudah ada asosiasinya. Ini yang akan kita berdayakan guna meningkatkan perekonomian secara kelompok, dan peningkatan ekonomi NTB pada level luasnya,” kata Joko.

Lebih jauh, kelompok-kelompok yang sudah ada ini, tahap awalnya akan diberikan sosialisasi menyangkut keseluruhan proses yang melibatkan langsung tim teknis dari Balai. Selanjutnya, kelompok-kelompok ini akan dikirim mengikuti pelatihan di Sulawesi, dan awal tahun 2014, dipastikan program pengembangan sutra sudah berjalan.

Beberapa keuntungan yang diharapkan dengan dilaksanakannya program ini, jelas Joko adalah selain menjaga stabilitas hutan oleh petani yang tinggal di wilayah hutan, ada manfaat besar lainnya, yakni pengembangan budidaya sutra bernilai jual tinggi.

Efek keterkaitannya, beberapa rumah produksi kain dalam daerah, taruh saja kain Sasambo yang dikembangkan di NTB, kedepan bahan bakunya akan terpenuhi secara mandiri, berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. (bul)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB DIJUAL

TRAVEL

TRUSS

PENGOBATAN

RUMAH MAKAN

RUKO

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB PHOTOGRAFI

RUPA-RUPA

OJEK

BENGKEL

Halaman 8

SUARA NTB Rabu, 6 Maret 2013

Mimpi Maradona Melatih Barca Madrid Legenda Argentina yang juga mantan bintang Barcelona, Diego Maradona, mengungkapkan, ia mempunyai mimpi membina rekan senegaranya, Lionel Messi, di klub Catalan itu.

“Mimpi kecil saya adalah pada suatu hari nanti bisa melatih Leo di Barca,” ujar Maradona kepada Marca dalam satu wawancaranya yang dipublikasikan, Senin.

Maradona, juara dunia 1986, telah melatih Messi selama dua tahun di tim nasional Argentina yang berakhir mengecewakan pada Kejuaraan Dunia 2010.

Pria berusia 52 tahun itu membela Messi, yang mendapatkan kritik untuk beberapa penampilan terakhirnya - termasuk kekalahan atas AC Milan di Liga Champions dan juga ketika ditaklukkan Real Madrid.

“Saya tidak berpikir anda mempunyai hak untuk “mem-

Diego Maradona

bunuh” Messi berdasarkan dua penampilan buruk terakhirnya dibandingkan keseluruhan gol yang telah ia ciptakan sepanjang musim,” ujar Maradona.

Walaupun Barca masih mempunyai kekuatan memuncaki La Liga, kekalahan 2-0 atas Milan bisa mengancam ambisi klub menjuarai Eropa pada musim ini dan Maradona mengatakan ia menyesali kemerosotan kecil itu dan juga kepergian Pep Guardiola sebagai pelatih di akhir musim lalu.

“Barca telah benar-benar kehilangan dengan kepergiannya, termasuk tiga sentuhan bola dan kemudian tembakan ke gawang. Mereka sekarang melakukan se-

suatu yang lain. mereka menikmati sentuhan tak masuk akal,” ujar Maradona.

Dia sempat memenangkan Piala Spanyol, tetapi ia tinggal hanya dalam waktu singkat sebelumnya menemukan kesuksesan yang lebih besar serta pujian dengan Napoli.

Maradona mengatakan bahwa dalam pandangannya Barca sudah tampak “lelah” karena miskinnya persiapan untuk musim ini. “Barca memiliki persiapan yang buruk pada pramusim. Mereka pergi untuk pertandingan persahabatan dimana harga yang mereka dapatkan hanya uang kecil di Cina, Malaysia, atau di mana pun,” katanya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Chris John dan Daud Yordan akan Bertanding di Senayan Jakarta (Suara NTB) Dua petinju kenamaan Indonesia, Chris “The Dragon” John dan Daud “Chino” Yordan, akan bertanding untuk mempertahankan gelar di Ring Tinju Tennis Indoor Senayan, Jakarta, 14 April mendatang.

Chris John akan menghadapi penantangnya, petinju peringkat enam WBA asal Jepang, Satoshi “Bazooka” Hosono, untuk mempertahankan gelar ke-18. Sementara Chino akan menghadapi Simpiwe “V12” Vetyeka asal Afrika Selatan.

“Pertandingan ini adalah sejarah yaitu dua juara dunia dari satu negara bisa bertanding secara bersamaan,” kata promotor pertandingan dari Dragon Fire, Rajasapta Oktohari, di Jakarta, Selasa.

Dia berharap semua pihak mendukung penuh gelaran tinju kelas dunia itu. “Sebelumnya pertandingan selalu digelar di luar. Tapi khusus pertandingan ini kami gelar di Tanah Air. Ini permintaan khusus dari Menpora,” kata Okto.

Pemegang sabuk Super Champion kelas bulu WBA, Chris John, mengatakan dia akan berusaha tampil baik dalam pertandingan itu. “Saya senang bisa bermain lagi di Indonesia. Makanya saya terus mempersiapkan diri agar bisa memberikan hasil terbaik,” kata Chris John penuh semangat.

Chris John mengaku telah mendapatkan beberapa rekaman pertandingan Satoshi Hosono untuk mempelajari karakter calon lawannya. “Besok saya akan kembali ke Perth. Di situ saya dan jajaran pelatih akan mempelajari karakter lawan,” katanya.

Semangat untuk menang juga disampaikan Chino.

Petinju asal Pontianak itu bertekad mempertahankan predikat dua juara kelas bulu WBO. “Semua persiapan telah kami lakukan. Tinggal latih tanding saja. Yang jelas saya telah mengetahui karakter calon lawan,” katanya.

Chris John saat ini memiliki rekor tanding 50 kali, 48 kali menang dan dua kali draw. Chris John belum pernah mengalami kekalahan. Sedang Daud Yordan memiliki rekor 30 menang dan dua kali kalah. (ant/bali post)

Pertina NTB Siapkan Figur Calon Ketua KONI NTB Mataram (Suara NTB) Penyelenggaran Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB yang diagendakan awal April 2013 seperinya akan berlangsung ketat. Pasalnya, sejumlah cabor telah menyiapkan jagoannya masing-masing untuk maju di ajang pemilihan ketua KONI NTB. Salah satunya, Pengprov Pertina NTB mengaku telah menyiapkan figur untuk maju di ajang pemilihan Ketua Umum KONI NTB priode 2013-2017, belum lagi calon dari cabor lain sudah terang-terangan akan maju. Sekretaris Umum Pengprov Pertina NTB, Haryoto AZ, yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (5/3), mengaku, masih merahasiakan nama calon yang akan diusung.

“Saya belum bisa membeberkan nama calonnya sekarang. Yang pasti kita (Pertina NTB, red) sudah menyiapkan calon yang akan maju di Musorprov mendatang,”ucapnya seraya menambahkan, figur yang akan diusung adalah orang yang berpengalaman mengurus olahraga. Saat ini, lanjutnya, figur tersebut masih memimpin salah satu cabor unggulan NTB. Menurutnya, Pertina NTB komit akan menyiapkan figur calon ketua KONI NTB yang akan bertarung di Musorprov NTB. Pasalnya, mereka mendengar Ketua Umum KONI NTB, MNS. H. Kasdiono tak akan maju mencalonkan diri menjadi ketua KONI NTB lagi. Kasdiono akan maju, jika dipilih secara aklamasi dan tidak ada yang bersedia mencalonkan diri sebagai Ketua Umum KONI NTB. (fan)

Kota Bima Belum Layak Jadi Tuan Rumah Porprov

Rafael Nadal (Suara NTB/ist)

Tes Kekuatan Kaki

Nadal Manfaatkan Indian Wells New York Rafael Nadal akan memanfaatkan turnamen ATP mendatang di Indian Wells untuk tes kekuatan kaki kirinya bermain di lapangan keras. Harapannya, ia dapat tampil lagi di kompetisi yang terjadwal, setelah istirahat selama tujuh bulan.

Sejak tampil lagi dilapangan bulan lalu setelah selama ini cedera, Nadal sudah memenangi 12 dari 13 pertandingan di lapangan tanah liat di Amerika Selatan, dengan menempati posisi runner-up di Vina del Mar, Chile, sebelum meraih gelar di Sao Paulo dan di Mexico Terbuka.

“Hari ini saya menyadari bahwa saya dapat bermain di lapangan tanah liat. Saya akan mencoba minggu depan tampil di lapangan keras, “ kata Nadal seperti dikutip AFP. “Bermain tenis merupakan proses bagi saya dalam usaha beradaptasi lagi dalam kompetisi.”

Dirinya berharap memiliki peluang untuk dapat bermain normal dan dapat mengikuti kegiatan jadwal pertandingan seperti yang dilakoni sebelumnya. “Saya tidak dapat meramalkan masa depan. Saya harus menunggu bagaimana hasil pertandingan nanti di Indian Wells minggu depan. Bisa ber-

main di Indian Wells luar biasa.

Saya tidak mengetahui minggu lalu, apakah saya dapat turun di Indian Wells,” tanyanya.

Setelah di Indian Wells, Nadal memperhitungkan akan dapat turun pada turnamen lapangan keras bulan depan di Miami, dan beralih ke lapangan tanah liat di Prancis Terbuka dan lapangan rumput di Wimbledon sebelum turun di lapangan keras di AS Terbuka.

Nadal, yang akan bermain eksibisi melawan Juan Martin del Potro di New York, Senin, mengatakan ia merasa kesehatannya semakin pulih dalam beberapa hari ini. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Kota Bima sepertinya belum siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB tahun 2014. Pasalnya , sejumlah sarana olahraga yang ada dilokasi tersebut belum layak untuk pelaksanaan event empat tahun sekali itu.

Sekretris Umum (Sekum) KONI Kota Bima, Tayeb Usman , yang dihubungi Suara NTB saat berkunjung di GOR 17 Desember Mataram, Selasa (5/3), mengharapkan KONI NTB harus meninjau kembali rencana penunjukan Kota Bima sebagai tuan rumah Porprov.

Dicontohkannya, sarana olahraga atletik yang bertempat di Lapangan Mangge Maci Kota Bima tak layak digunakan untuk pertandingan Porprov NTB 2014. Alasannya, lapangan yang baru dibangun dengan bantuan dana APBD Pemprov NTB sebesar Rp 5 miliar itu tidak memenuhi standar penyelenggaraan event regional.

Menurutnya, panjang lintasan atletik yang berbahan dasar tanah merah itu 370 meter, sementara untuk kegiatan pertandingan Porprov tidak boleh kurang dari 400 meter. “Itu artinya lintasan yang dibangun oleh Pemkot Kota Bima itu masih kurang 30 meter dari standar lintasan yang sesungguhnya,”ucapnya.

Tak hanya lintasan atletik yang memenuhi standar, lapangan sepak bola yang dibangun di lokasi dinilai Tayeb tak layak digunakan, sebab ukuran lapangannya tidak beraturan. “Bila hujan, lapangan itu tergenang air, dan ukurannya tidak beraturan. Panjang bagian samping kanan dengan bagian samping kiri tidak sama,” ungkapnya.

Wakil Ketua III KONI NTB, Mufti Murad, selaku tim peninjau sarana olahraga di Kota Bima membenarkan Kota Bima belum layak untuk menjadi tuan rumah Porprov NTB 2014. Pasalnya ada sejumlah sarana olahraga di lokasi tersebut tak memenuhi standar. Begitu juga dengan lokasi penginapan masih terbatas. (fan)

DIREKTORI BISNIS SUARANTB RUMAH MAKAN

KURSUS

Hanya 270.500

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU SERVICE

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok Hanya :

PENGOBATAN

KONTRAKAN DIKONTRAKKAN RUMAH

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris)

DEKAT INDOMARET CEMARA MATARAM

COCOK UNTUK KANTOR Jl. Hos Cokro Aminoto No. 25A Cemara Mataram

HP. 087 864 023 731 Telp. 0370 - 6677407

BOUTIQUE

RUPA-RUPA

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

AC std Rp. 270.500

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Rabu, 6 Maret 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN

SALON

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Fax

PROPERTY

Hub. 081 803 730 764

FASHION

ACCU

PENGOBATAN

HOTEL

TELEVISI

RUPA - RUPA

KOS/KONTRAKAN

RUPA-RUPA

RUPA - RUPA

BANK

RUPA - RUPA

PERAWATAN AC

BENGKEL

TRAVEL

SUARA NTB Rabu, 6 Maret 2013

SOSOK

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 10

Belum Direspons Bupati

Situasi Lotim Kondusif SITUASI keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lotim sejauh ini cukup kondusif. Meski demikian, situasi saat ini perlu kewaspadaan. ‘’Secara umum dari sejumlah kasus-kasus yang mengganggu situasi Kamtibmas di Lotim selama dua tahun terakhir mengalami penurunan. Penurunannya pun dipandang cukup signifikan,’’ ungkap Kapolres Lotim, AKBP Agus Nugroho di Selong, Selasa (5/3).

Catatan pada tahun 2011, lanjutnya, jumlah kasus di Lotim mencapai 2.093 kasus. Kasus ini turun pada tahun 2012 menjadi 1.551 kasus (25%) atau sebanyak 542 kasus. Pada dua bulan terakhir Januari hingga Pebruari tahun 2013 ini, kasus gangguan kamtibmas di Lotim pun mengalami penurunan. Sebanyak 114 kasus pada Januari, menurun menjadi 106 kasus pada Pebruari.

Meski demikian, lanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi dan analisa, ada tiga kasus menonjol di kabupaten Lotim yang perlu mendapatkan perhatian serius. Kasus tersebut, adalah 3 C, pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan pemberatan (curat) dan pencurian dengan kekerasan (curas).

Kapolres berharap, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bisa turut mensosialisasikan upaya penjagaan kamtibmas ini.

Pasalnya, pengamanan tidak bisa diandalkan hanya dari aparat penegak keamanan dan ketertiban. Semua masyarakat diharap bisa terlibat aktif dalam pengamanan.

Bersinergi dengan aparat keamanan. (rus)

DPRD KLU Wacanakan Hak Angket Kasus Trawangan Tanjung (Suara NTB) Lambannya respons Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) atas rekomendasi kasus sengketa tanah Gili Trawangan membuat sejumlah anggota DPRD KLU gerah. Jika rekomendasi Pansus Trawangan yang sudah dikirimkan ke eksekutif tak direspons, maka anggota DPRD siap melayangkan hak angket untuk menggiring kasus tersebut ke ranah hukum.

“Kita tunggu sampai waktu yang kita rasakan dia (bupati, red) tidak menindaklanjuti, maka kita ajukan Hak Angket DPRD ke Yudikatif. Hak ini untuk meminta dilakukannya penyelidikan atas tanah Trawangan, karena temuan

Pansus yang dituangkan dalam rekomendasi sudah jelas,” ungkap Anggota DPRD KLU, Sopian, SIP., kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (5/3).

Ia mengakui jika hingga saat ini, lembaga legislatif tengah memantau sikap bu-

pati atas penyelesaian kasus tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian versi DPRD KLU adalah tidak dibenarkannya mekanisme yang ditempuh bupati sebelumnya. “Jika memang bupati tidak beker-

Korban Puting Beliung Perbaiki Rumah Sendiri

(Suara NTB/dok)

Komplotan Pencuri Dibekuk Polisi

Suami Lapor Polisi, Mantan TKW Menghilang dari Rumah Giri Menang (Suara NTB) Mantan TKW, Eti Nova Apriana (26) asal Dusun Pelowok Desa Kediri, menghilang dari rumahnya sejak hari Minggu (3/3) lalu. Ia diduga tertekan batin karena mengidap sakit sejak jatuh dari gedung lantai III ketika masih bekerja di Arab Saudi 2011 lalu, sehingga menjadi pelupa. Selasa (5/3) kemarin, Ahmad Faiz, suami Eti Nova melaporkan kasus ini ke Polsek Kediri.

Ahmad Faiz, suami Eti Nova Apriana tampak sedih dan bingung ketika datang ke Kantor Polsek setempat. Ia melaporkan istrinya yang menghilang dua hari lalu.

Kepada wartawan Ahmad Faiz mengatakan, istrinya meninggalkan rumah sejak Minggu (3/3) lalu. Pukul 09.30 WITA, istrinya pamit pergi ke Pasar Sweta untuk membeli kompor gas. Namun, sampai sore hari setelah pulang kerja sebagai petugas SPBU, istrinya belum juga pulang. Bahkan, hingga Selasa siang, istrinya masih belum kembali.

Ayah tiga anak ini, mengaku, sang istri menjadi pelupa setelah pulang dari Arab Saudi. Istrinya dipulangkan dari Arab Saudi, karena jatuh dan patah tulang belakang. “Saya curiga dia tidak tahu jalan pulang, bukan diculik. Karena dia pelupa, apalagi dia juga tidak bawa handphone,” ungkapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kapolsek Kediri AKP. Burhanuddin mengaku sudah menerima laporan tersebut. Saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Polres Lobar untuk menindaklanjuti laporan ini.

Untuk tahap awal lanjutnya, dirinya akan menyebar foto Eti Nova Apriana ke seluruh Polsek di Lobar bahkan ke luar wilayah Lobar. “Nanti foto dan ciri-cirinya kita akan sebar,” janjinya. Burhanudin juga meminta pihak keluarga tetap melakukan pencarian, karena wajah dan ciriciri yang hilang lebih dikenali pihak keluarga dibandingkan orang lain.”Polisi siap menindaklanjuti laporan ini dengan serius,” ujarnya. (her)

(Suara NTB/her)

TUNJUKKAN FOTO - Ahmad Faiz, suami dari Eti Nova Apriana asal Kediri menunjukkan foto istri yang hilang ketika melapor ke Polsek Kediri, Selasa (5/3).

Anggota DPRD lain, Ardianto, SH., lebih politis dalam menyikapi rekomendasi Pansus yang belum ditindaklanjuti bupati. Karena baginya, tidak adanya sikap bupati disebabkan tekanan politik yang dihadapi bupati.

Senada dengan Sopian, Ardianto mengatakan akan memberi batasan waktu untuk menunggu langkah bupati dalam menindaklanjuti 6 poin rekomendasi Pansus Trawangan. Hanya saja, Ardianto belum terbuka mengungkap deadline dimaksud. (ari)

Bantuan Lamban

Agus Nugroho

Selong (Suara NTB) Tim buru sergap Kepolisian Resort (Polres) Lombok Timur (Lotim) bersama tim khusus Polda NTB berhasil membekuk empat pelaku pencuri asal Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Para spesialis pencurian uang nasabah bank dengan modus mencongkel jok motor ini tertangkap saat hendak beraksi di areal parkir Bank BRI Cabang Selong, sekitar pukul 14.00 WITA Senin (4/3) lalu.

Hal itu disampaikan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lotim, AKP Yuyan Priatmaja, SIK. Menjawab wartawan di Selong, Selasa (5/3) kemarin, Kasatreskrim menyebut ke empat pelaku adalah MDM. Warga yang tinggal di Praya Loteng ini kelahiran Bontamanjanang, 31 Desember 1962 silam.

Pelaku kedua IM, kelahiran Bone Sulawesi Selatan 04 Agustus 1962. Mengaku tinggal di Semayan, Kecamatan Praya Kabupaten Loteng. Selanjutnya, LWD, beralamat Sengkol kelahiran 10 Mei 1982. Kini tinggal di Sengkol, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang Kabupaten Loteng. Terakhir, ASM, warga Sengkol kelahiran 10 Mei 1986, mengaku tinggal di Sengkol, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang Kabupaten Loteng.

Setelah berkoordinasi dengan aparat Polres Loteng, Polres Lotim langsung melimpahkan penanganan kasus pelanggaran tindak pidana pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman lima tahun penjara ini ke Polres Lotim. Di mana, sebagian besar kasus pencurian yang dilakukan kawanan spesialis pencurian jok motor itu dilakukan di wilayah hukum Polres Lotim.

Bersamaan dengan itu, Polres Lotim melimpahkan alat-alat bukti berupa empat buah dompet, dua buah kunci T, empat unit telepon genggam, dua unit sepeda motor masing-masing merk Honda Vario warna biru tanpa plat nomor polisi dan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna merah dengan nomor polisi DR 4169 SY. (rus)

ja, kita akan arahkan ke sana.

Ini mekanisme yang akan kita tempuh,” sambungnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini menjelaskan, anggota DPRD KLU akan menempuh mekanisme yang ada untuk menjawab aspirasi warga Trawangan yang tengah bersengketa dengan PT. Wanawisata Alam Hayati (WAH). Untuk mengajukan Hak Angket, dipersyaratkan minimal 5 orang anggota Dewan dari unsur fraksi. Sehingga baginya, tidak sulit untuk memenuhi persyaratan tersebut.

(Suara NTB/kir)

TARIF NAIK - Salah seorang pengendara tengah mengambil tiket masuk BIL di mesin tiket otomatis. Terhitung sejak tanggal 1 Maret kemarin, PT. AP I BIL memberlakukan tarif parkir yang baru.

Terus Merugi

PT. AP I Naikkan Tarif Parkir BIL Praya (Suara NTB) PT. Angkasa Pura (AP) I Bandara Internasional Lombok (BIL) secara resmi telah memberlakukan besaran tarif parkir bandara yang baru awal bulan Maret kemarin. Dengan kenaikan mencapai sekitar 60 persen dari tarif sebelumnya.

Hal itu dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut, untuk memangkas kerugian yang dialami selama mengelola parkir bandara.

Sales Department Head PT. AP I BIL, Iwan S. Libere, kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (5/3) kemarin mengungkapkan, penyesuaian tarif parkir BIL tersebut mau tidak mau harus dilakukan. Mengingat besarnya beban biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh PT. AP I BIL. Adanya kenaikan tarif parkir tersebut, harapnya, kerugian bisa dipangkas.

Diakuinya, pengelolaan parkir bandara dalam sebulan rugi hingga Rp 130 juta lebih.

Pasalnya, pemasukan yang diperoleh dari jasa parkir nyatanya masih jauh dibawa beban biaya operasional yang mesti dikeluarkan. Seperti untuk biaya pemeliharaan peralatan, fasilitas pendukung, gaji pegawai sampai pajak kepada Pemkab Loteng.

“Dengan penyesuaian tarif parkir ini, diharapkan bisa

memangkas besaran kerugian sekitar 40 persen,” jelasnya.

Karena kalau berharap keuntungan, masih jauh. Dimana tarif parkir untuk semua jenis kendaraan paling tidak harus dinaikkan sampai 100 persen. Namun itu tidak dilakukan. Tetapi akan diupayakan secara bertahap. Supaya tidak terlalu memberatkan masyarakat.

Menurut Iwan, besaran kenaikan tarif parkir sudah melalui proses analisa dan perhitungan yang matang.

Dengan mempertimbangkan kemampuan daerah serta kondisi masyarakat dan jumlah penumpang. Besaran tarif parkir baru tersebut, juga sudah dikonsultasikan pemerintah daerah setempat.

Bahkan, lanjutnya, pemerintah daerah sendiri sudah memberikan rekomendasi kebijakan tarif baru tersebut. Bukan hanya itu, Pemkab Loteng sendiri bahkan memberikan kebijakan pemotongan persentase pajak yang harus disetor. Yakni dari semula 30 persen menjadi sekitar 15 persen. Sebagai bentuk dukungan Pemkab Loteng kepada PT. AP I BIL, dalam mengurangi beban operasional pengelolaan lahan parkir.

Adanya kebijakan tarif baru tersebut maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat diupayakan bisa

lebih baik lagi. Baik itu dari segi keamanan dan kenyamanan di area parkir. Karena kenaikan tarif parkir akan diikuti pula dengan penambahan sejumlah fasilitas pendukung, sehingga kasus kehilangan sepeda motor bisa diminimalir.

Data yang diperoleh menyebutkan, untuk sepeda motor tarif parkir baru sebesar Rp 3.000. Naik dari tarif sebelumnya yang hanya sebesar Rp 1.500. Sedangkan untuk kendaraan roda empat, dari Rp 3.000 naik menjadi Rp 5.000 per jam. Khususnya untuk sepeda motor, tarif parkirnya bersifat flat sampai 24 jam.

Jadi tidak ada penambahan untuk setiap kelebihan jam parkir. Sementara kendaraan roda empat tetap bersifat progresif, dengan penambahan biaya parkir sebesar Rp 1.000 setiap jamnya.

“Khusus untuk sepeda motor, kelihatannya memang naik 100 persen. Tapi sebenarnya tidak. Justru dengan kebijakan tarif baru ini, pemasukan dari sepeda motor menurun,” imbuhnya. Karena sebelum tarif baru diberlakukan, untuk sepeda motor bersifat progresif dengan penambahan biaya parkir Rp 500 tiap kelebihan jam. ‘’Tetapi sekarang tidak, mau 1 jam atau 24 jam tetap bayar Rp 3.000,’’ tandasnya. (kir)

Pengamanan Pilkada

Polres Lotim Ajukan Anggaran Rp 3 Miliar Selong (Suara NTB) Anggaran pengamanan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) 2013 ini tidak tertuang dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Polres Lotim. Hal itu membuat jajaran Polres membuat proposal sendiri kepada Pemkab Lotim, meminta anggaran pengamanan sekitar Rp 3 miliar.

Demikian disampaikan Kapolres Lotim, AKBP Agus Nugroho, SIK. SH,MH, dalam rapat koordinasi pimpinan daerah di Pendopo Bupati Lotim, Selong, Selasa (5/3) kemarin.

Selain mengandalkan kekuatan 828 personil di Polres Lotim sendiri, direncanakan pihak Polres Lotim, akan didatangkan tim Brimob dari Polda NTB untuk membantu. Ditambah lagi dengan dua kompi Brimob dari Polda Jawa Timur.

Karena kebutuhan tim pengamanan yang besar, berakibat pada peningkatan kebutuhan dana. Komitmen aparat Polres Lotim, siap melakukan pengamanan. “Polres Komitmen untuk pengamanan Pilkada agar bisa berjalan damai,” paparnya.

Proposal diajukan ke Pemkab Lotim. Jika dalam perjalanannya, ada kelebihan anggaran pihak Polres siap untuk mengembalikan. “Kami ke depankan akuntabilitas,” tegasnya pada pertemuan yang dipimpin Bupati Lotim, H.M. Sukiman Azmy itu. Harapannya, proses Pilkada yang tengah berlangsung saat ini bisa berlangsung secara baik.

Pilkada diakui Kapolres sebagai bagian dari instrumen demokrasi. Saat ini, diketahui kampanye sejatinya belum mulai. Namun sebagian besar sudah melakukan kampanye. Harapannya, tim pemenangan bisa mensosialisasikan untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Pesta demokrasi yang akan berlangsung ini menurut Kapolres bukanlah ajang perpecahan.

“Saya selalu sampaikan, jangan sampai karena Pilkada ini kita jadi terpecah belah. Sebaliknya Pilkada ini jadikan untuk mempererat persaudaraan,” ungkapnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, tertuang jelas dalam pasal 28, diwajibkan aparat kepolisian untuk tetap

netral dalam kegiatan Pilkada maupun Pemilu. Ia menegaskan, jika ada pejabat Polres yang tidak netral, Kapolres Lotim ini siap akan memberikan tindakan tegas. “Jika ada Kapolsek yang bermain-main, maka saya akan langsung copot jabatannya,” ancam Kapolres.

Bupati Lotim, H.M. Sukiman Azmy menjelaskan, berdasarkan pengalaman tahun 2008, anggaran pengamanan Pilkada 2008 bersumber dari APBN dan APBD Provinsi.

Saat ini, APBD Provinsi sudah ada anggaran Rp 5 miliar untuk pengamanan.

Anggaran pengamanan yang disediakan di APBD Provinsi ini bisa difokuskan ke daerah-daerah yang mengadakan Pilkada.

Utamanya bagi Kabupaten Lotim. Selain Pilkada Gubernur, di Lotim berlangsung Pilkada bupati dan wakil bupati.

Meski demikian, Bupati Lotim ini siap untuk mengalokasikan anggaran dari APBD Kabupaten Lotim sendiri untuk membiayai proses pengamanan.

“Kami juga akan siapkan di plafon anggaran ABPD Lotim, mudahan tidak mengecewakan,” ujarnya. (rus)

Giri Menang (Suara NTB) Korban puting beliung di Dusun Pelowok, Desa Kediri mengeluhkan lambannya bantuan perbaikan rumahyangrusakakibatterjanganangin seminggu lalu. Padahal para korbanberharapagarrumahmerekasegera diperbaiki, karena sering hujan.

Namun harapan itu tak kunjung terealisir, Pemkab Lobar terkesan lamban menangani perbaikan rumah para korban. Karena tak tahan menunggu kepastian bantuan dari pemerintah tersebut, sebagian warga memperbaiki sendiri rumah mereka yang rusak.

Seperti halnya sejumlah warga di Pelowok, sejak beberapa hari terakhir mulai memperbaiki sendiri rumah mereka yang rusak ringan. Seperti mengganti genteng yang pecah dan bangunan yang roboh. Namun kemampuan mereka sebatas itu saja, karena dana mereka terbatas, sehingga tak mampu memperbaiki rumah yang rusak berat.

Belum lagi, karena atap rumah mereka yang rusak ketika hujan yang acap kali datang mengakibatkan rumah mereka kemasukan air. Tak jarang mereka berpindah ke rumah tetangga ketika hujan datang. Akibat cuaca tersebut, banyak warga mulai mengeluhkan sakit berupa flu dan demam serta diare.

Kepala BPBD Lobar melalui Kasi kedaruratan, Hartono Ahmad, MSi, dikonfirmasi, Selasa (5/3) mengatakan, pihaknya harus melakukan survai ulang terkait jumlah warga yang bisa memperolah bantuan dan yang tak bisa diberikan bantuan.

Ia tidak menampik, kalau ada sebagian warga mulai memperbaiki rumah mereka, karena bantuan dari pemerintah lamban.

Untuk mencairkan bantuan tanggap darurat tersebut, pihaknya masih menunggu peraturan bupati (Perbup) yang masih dalam proses penyelesaian.

Sementara, kerugian akibat bencana ini mencapai Rp 182 juta. Menanggapi permintaan korban untuk segera memperbaiki rumah mereka, pihaknya sudah mengadakan rapat koor-

dinasi dengan BPBD NTB, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan provinsi serta unsur terkait. Dalam hal ini dibahas usulan ke pusat agar dana bantuan segera diajukan.

“BPBD provinsi sudah memonitor untuk data dikirim ke pusat sebagai bahan untuk mengajukan dana On Call itu,” ujarnya. Biasanya, dua hari setelah pengusulan dana ini langsung dicairkan ke BPBD provinsi kemudian diberikan ke BPBD kabupaten. Per warga sebutnya, diberikan bantuan sekitar Rp 3 juta sampai 5 juta, namun tergantung dari tingkat kerusakan.

Seperti diketahui, akibat bencana ini tidak ada korban jiwa, namun merusak sekitar 156 unit rumah akibatnya banyak warga mengungsi. Berdasarkan data BPBD Lobar, kerusakan terparah terjadi di kediri. Dari data BPBD, tercatat sekitar 113 rumah warga rusak di tiga dusun, yakni Dusun Pelelot Selatan, Karang Bedil Selatan dan Karang Bedil Timur. Dari hasil identifikasi pihak BPBD di desa itu terdapat 13 unit rumah mengalami rusak berat, 24 unit rumah rusak sedang dan 76 unit rumah rusak ringan.

Selain di Desa Kediri, kerusakan cukup parah juga di Desa Montong Are. Disini didata sekitar 9 unit rumah, perkantoran dan tempat penjemuran padi yang rusak parah. Sedangkan di Desa Gelogor terdapat 5 unit rumah warga mengalami rusak ringan akibat terjangan angin. “Total rumah yang rusak di Kecamatan kediri saja sekitar 127 unit rumah, itu ada yang rusak parah, sedang dan ringan,”ungkapnya.

Selain di Kecamatan Kediri, angin puting beliung juga menerjang tiga desa di Kecamatan Labuapi. Di tiga desa ini terbilang tidak terlalu parah, karena masih ditangani oleh pihak kecamatan dan desa setempat. Tercatat sekitar 7 unit rumah di Desa Kuranji Dalem rusak, 18 unit rumah di Desa Kuranji Bangket dan 6 unit rumah di Desa Paok Dodol mengalami kerusakan. (her)

Akses Listrik PLTU Jeranjang Belum Masuk Lotim Selong (Suara NTB) Hingga saat ini, pemasangan kabel listrik melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Lombok Timur (Lotim) belum bisa dipasang PT PLN. Akibatnya, akses listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang Lombok Barat ke Kabupaten Lotim belum bisa masuk. Hal itu terjadi karena masih adanya protes sejumlah warga terhadap pemasangan kabel SUTT. Demikian diungkapkan Bupati Lotim, H.M. Sukiman Azmy pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Daerah (di Pendopo Bupati Lotim, Selong, Selasa (5/3) kemarin.

Bupati menerangkan, penolakan warga Lotim itu menjadi hambatan pihak PLN untuk memasang kabel. Kabel listrik dari Jeranjang ke Lotim sampai saat ini sudah sampai di Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia. Sampai di situ, sejumlah warga melakukan protes dengan alasan takut, jaringan SUTT menimbulkan

radiasi.

Padahal, tinggal dua tower lagi yang belum terpasang.

Persoalan pembebasan tanah diketahui sempat menulai masalah juga. Namun saat ini sudah teratasi. “Penolakan warga itu membuat selama dua minggu, pihak PLN tidak bisa bekerja,” tuturnya.

Bupati mengharapkan, persoalan ini segera dituntaskan agar Lotim segera bisa terkoneksi jaringan listrik dari PLTU Jeranjang.

Ketua DPRD Lotim, Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengutarakan untuk mengatasi penolakan masyarakat itu perlu dilakukan pendekatan secara persuasif. Jika dibiarkan, penolakan warga akan semakin keras.

Dalam hal ini, lanjutnya, Pemkab Lotim harus cepat melakukan pertemuan dengan pihak terkait. ‘’Dekati masyarakat. Ajak berbicara dari hati ke hati. Diyakini, masyarakat akan bisa menerima,’’ sarannya. (rus)

(Suara NTB/rus)

RAPIMDA- Rapat koordinasi pimpinan daerah lingkup Pemkab Lotim di Pendopo Bupati Lotim, Selasa (5/3) kemarin.

SUARA NTB Rabu, 6 Maret 2013

SUARA NUSANTARA

Halaman 11

Ditunjuk Majelis Tinggi KETUA Umum Partai Demokrat pengganti Anas Urbaningrum akan ditunjuk langsung oleh Majelis Tinggi. Penunjukan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat berarti tidak diperlukan Kongres Luar Biasa.

“Pertemuan di Cikeas dengan 33 Dewan Pimpinan Daerah pada Sabtu (3/3) itu salah satunya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Tinggi PD untuk memilih Ketua Umum secara langsung, tidak melalui (ant/bali post) KLB,” kata politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul Ruhut Sitompul di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa.

Penunjukan Ketua Umum oleh Majelis Tinggi partai menurut Ruhut tidak berbenturan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai (AD/ART) partai. “Tidak ada yang dilanggar.

Jelas di AD/ART, Majelis Tinggi dapat menunjuk ketua umum dan struktur partai,” ujarnya. (ant/bali post)

Komisi IX DPR akan Panggil Paksa Menteri BUMN Jakarta (Suara NTB) Komisi IX DPR RI akan memanggil paksa Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, karena sudah tiga kali tak menghadiri rapat kerja dengan komisi yang membidangi masalah kesehatan dan ketenagakerjaan.

“Komisi IX DPR RI akan memanggil paksa Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait ketidakhadiran Menteri BUMN pada rapat kerja untuk yang ke tiga kalinya, sesuai dengan pasal 72 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan pasal 190 Tata Tertib DPR,” kata Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning.

“Hari ini juga kita kirim surat kepada Kapolri, tapi melalui pimpinan DPR,” katanya usai melakukan rapat kerja dengan Menteri Negara Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, dan pejabat perusahaan negara di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Selasa kemarin.

Menurut Ribka, Komisi IX DPR RI juga akan menggunakan hak interpelasi atas kebijakan Kementerian Negara BUMN. “Komisi IX DPR sepakat mengajukan hak interpelasi atas kebijakan Kementerian BUMN terhadap permasalahan ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan BUMN,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nova Riyanti Yusuf, banyak masalah ketenagakerjaan di perusahaan negara yang tak diselesaikan. “Serikat pekerja di perusahaan yang ada dibawah BUMN mendatangi Fraksi Partai Demokrat. Mereka mengeluh karena masalah yang ada tak pernah diselesaikan Dahlan Iskan.

Kami merasa perlu untuk menyampaikan aspirasi serikat pekerja tersebut,” kata Nova. (ant/bali post)

Kemlu Pastikan WNI di Sabah Telah Dievakuasi

(ant/bali post)

ATAP RUMAH - Sejumlah warga bertahan di atas rumah mereka yang terendam banjir di Jalan Kampung Melayu Kecil, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta, Selasa ( 5/3). Banjir kiriman dari Bogor tersebut menggenangi ratusan rumah yang berada di bantaran Sungai Ciliwung hingga mencapai 2 meter.

Periksa Sri Mulyani di AS, KPK Dianggap Kerdilkan Diri Jakarta (Suara NTB) Anggota Komisi III DPR Achmad Basarah menyebut rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyidik mantan Menteri Keuangan yang kini Direktur Pelaksana World Bank Sri Mulyani di Washington DC, Amerika Serikat sebagai tindakan yang mengerdilkan KPK. “Sebagai anggota Komisi III DPR RI, saya tidak setuju terhadap rencana tersebut,” kata Achmad di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa kemarin. Ia menyebut sesuai konsitutsi semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum.

“Oleh karena itu sangat tidak patut dan mencederai amanat konstitusi dan rasa keadilan masyarakat jika untuk memeriksa Sri Mulyani sebagai saksi dugaan korupsi kasus Century saja KPK harus yang mendatangi Sri Mulyani ke Washington AS,” kata Basarah.

Politisi PDIP itu menilai pengangkatan Sri sebagai pejabat Bank Dunia di tengah dugaan keterlibatannya dalam kasus Century telah menimbulkan kecurigaan bahwa pihak asing terlibat dalam upaya penyelamatan Sri dari kemungkinan jerat hukum kasus Century. “Jika KPK memeriksa Sri Mulyani di AS dapat diibaratkan sama

dengan KPK sedang berburu kancil di kandang macan,” kata Basarah.

Dia juga mengkhawatirkan penyidik akan merekayasa pemeriksaan Sri Mulyani di AS yang menguntungkan Sri Mulyani dan kroni-kroninya.

“Atau bahkan bisa menimbulkan kesan bahwa institusi KPK takut jika harus berhadapan dengan kepentingan asing,” kata dia.

Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al-Habsyi juga mempertanyakan langkah KPK tersebut. “Sebenarnya perkara ini cukup sederhana, tinggal ditanyain saja, apakah Sri Mulyani masih warga Indonesia?

Bila memang masih, KPK tinggal melayangkan surat panggilan untuk diperiksa,” katanya di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Selasa kemarin.

“Itu kan prosedur standar yang berlaku. Tidak perlu ada akrobatik hukum seperti ini. Bila Sri Mulyani mangkir silahkan dilakukan pemanggilan paksa,

Jakarta (Suara NTB) Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Michael Tenne memastikan 162 Warga Negara Indonesia yang berada di Sabah, Malaysia, telah dievakuasi menyusul mengkhawatirkannya situasi keamanan akibat masuknya kelompok bersenjata Filipina ke wilayah tersebut.

“Sebanyak 162 Warga Negara Indonesia yang bekerja di perkebunan dekat wilayah konflik telah dievakuasi ke wilayah yang aman di Sabah,” kata Tenne kepada Antara melalui pesan singkat, Selasa kemarin. Menurut Tenne, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, terus memantau kondisi keamanan di Sabah dengan terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur serta Konsulat RI di Tawau, Sabah.

Tenne menjelaskan kementerian akan melakukan langkah pengamanan selanjutnya terhadap WNI berdasarkan perkembangan situasi keamanan di kawasan tersebut. “Kami akan terus memantau keadaan di Sabah dan langkah pengamanan WNI selanjutnya akan kami sesuaikan dengan perkembangan keadaan disana,” kata Tenne.

Para tenaga kerja tersebut diungsikan dari tempat mereka bekerja di ladang sawit Sahabat 17 ke kompleks Embara yang berjarak sekitar 6 km dari tempat konflik.

Jakarta (Suara NTB) Selain itu Konsulat Jenderal RI di kota KinAnggota Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Hayono abalu Soepeno Sahid mengimbau WNI unIsman meminta mantan ketua umum PD Anas Urbanintuk tidak membahayakan diri sehingga grum bersikap kesatria dengan menyampaikan apa adanya menjadi korban konflik tersebut. mengenai kasus Bank Century.

Konjen Soepeno juga menjelaskan “Saran saya silakan dibuka berbagai hal yang menurut bahwa sejumlah kapal tidak diperbolehMas Anas ada kader partai terlibat dalam Century. Samkan merapat dan berlayar di dekat paikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Hayono di wilayah tersebut dan meliburkan para Gedung DPR RI di Jakarta, Selasa kemarin. Hayono melanAnak Buah Kapal asal Indonesia. Pada jutkan, “Tidak perlu seperti Nazaruddin. Lebih bagus berSelasa pukul 07.00 waktu setempat, Tensikap ksatria, sampaikan apa adanya.” tara Malaysia melakukan penyerangan Partai Demokrat, ujar anggota Komisi I DPR RI itu, terhadap sekitar 180 warga bersenjata merupakan partai yang concern dengan pemberantasan asal Kesultanan Sulu, Filipina selatan. korupsi. Maka sudah selayaknya Anas menyampaikan Menurut Juru Bicara Perdana Menteri kepada KPK. “Silakan disampaikan ke KPK, jangan keMalaysia Najib Razak sebanyak 27 orang pada pihak yang tak punya kewenangan. Tim Pengawas tewas akibat bentrokan bersenjata terseCentury Itu manuver politik,” kata Hayono. but. Selain itu TNI Angkatan Darat dari Kepada tim kecil Tim Pengawas Bank Century yang Batalion 407 Padmakusuma memperketberkunjung ke kediamannya di Duren Sawit, Jakarta Timur, at penjagaan di perbatasan Indonesia MaAnas telah menyampaikan tiga dokumen terkait bail out laysia yang terletak di Kabupaten NunuBank Century. Bahkan Anas juga menyebutkan ada 4 orang kan, Kalimantan Timur. Pengetatan terseyang diduga ikut terlibat dalam bail out Century, namun but dilakukan untuk menghindari penynama-nama itu tak pernah terungkap dalam keputusan usupan warga asing yang masuk ke wilayah Indonesia. (ant/bali post)

bisa juga dilakukan pencekalan agar tidak melarikan diri,” tambah dia. Menurut dia, upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK dengan memeriksa Sri Mulyani di AS juga bisa menimbulkan masalah.

“Tentunya ini akan sangat bermasalah dari sisi hukum acara, karena penegakan hukum hanya bisa dilakukan pada wilayah hukum Indonesia saja,” katanya. “Tentunya kita tidak ingin legalitas pemeriksaan Sri Mulyani nantinya akan juga dipermasalahkan di persidangan,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Dia juga mengatakan, sebagai lembaga independen dengan kewenangan besar seharusnya KPK memanggil Sri Mulyani untuk diperiksa. “Publik pasti akan bertanya kenapa lembaga superbody seperti KPK takut memanggil Sri Mulyani. Ada apa sebenarnya. Itu yang menjadi pertanyaan,” kata dia. Meski demikian ia

Anas Diminta Kesatria Soal Century Panitia Khusus Hak Angket Bank Century.

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengaku telah menerima laporan dari tim kecil mengenai empat nama yang diduga terlibat dalam bail out Bank Century. “Secara informal, saya sudah menerima laporan dari Tim Kecil soal empat nama yang disebutkan oleh mantan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum. Secara informal,” kata Priyo sebelum menghadiri HUT Fraksi Partai Golkar di Gedung DPR RI di Jakarta, Selasa.

Namun, Priyo enggan menyebut apa saja laporan informal tersebut, termasuk nama-nama baru yang disebutkan Anas. “Nama-nama belum waktunya untuk dipublis, tapi ada relevansinya dengan kasus Bank Century,” elak Priyo.

Atas informasi yang disampaikan oleh Anas, maka kemungkinan Tim Pengawas Bank Century berencana memanggil Anas. “Anas akan dipanggil oleh Timwas Century tapi belum teragendakan. Bisa saja kalau diperlukan,” kata Priyo.

Anggota Tim Pengawas Century Syarifuddin Sudding menyatakan, dari hasil kunjungan tim kecil yang terdiri dari 9 orang ke rumah Anas, di bilangan Duren Sawit, Jakarta Timur kemarin, Anas menyerahkan tiga dokumen penting terkait bail out Century. “Anas juga mengaku, ada empat nama baru yang diduga memiliki peran penting saat terjadinya bail out,” kata Sudding tanpa menyebutkan empat nama tersebut. (ant/bali post)

(ant/bali post)

(ant/bali post)

Achmad Basarah

Aboe Bakar Al-Habsyi

Bisa menimbulkan kesan bahwa institusi KPK takut jika harus berhadapan dengan kepentingan asing

Tidak perlu ada akrobatik hukum seperti ini. Bila Sri Mulyani mangkir silahkan dilakukan pemanggilan paksa, bisa juga dilakukan pencekalan agar tidak melarikan diri

mengapresiasi upaya KPK untuk menuntaskan kasus Bank Century. “Perlu kita apresiasi keberanian untuk semakin memperdalam perkara ini,” katanya. (ant/bali post)

INFO ORANG HILANG Eti Nova Apriana Umur : 26 thn Alamat: Dsn pelowok,desa kediri, kec. Kediri, Lobar

Ciri-ciri : - tahi lalat dibawah bibir - kulit sawo matang - rambut pirang bergelombang - tubuh kurus, jalan agak pincang Saat hilang mengenakan kerudung biru, baju biru, jaket abu, meksi biru tua Hilang sejak hari minggu (3 Maret 2013 sekitar pukul 09.30 Wita). Korban mengaku hendak kepasar bertais untuk beli kompor gas dan hilang sampai sekarang Nama suami : Ahmad Fais (36 th) Anak-anak : - Raudhatul Jannah (11 th/ kelas 4 SD) - Melsa Faeruza (7 th/ kelas 1 SD) - Ibnu Sina Al Makki (4,5 th)

CP: - 087863717771 (Rodhian) - 081805261678 (Ahmad Fais)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Rabu, 6 Maret 2013

RESEP PENGOBATAN HERBAL ASLI TIONGKOK TIDAK ADA EFEK SAMPING Presentase timbulnya diabetes di Indonesia diperkirakan mencapai 17,8%, ada sekittar 18 juta lebih penderita diabetes sangat menyiksa kehidupan penderitnya, terutama bahaya yang timbul pada tubuh, antara lain beresiko menimbulkan kerusakan parah pada organ hati , otak, paru-paru, liver , ginjal dan alat reproduksi. Apalagi jika terjadi komplikasi kondisi akan semakin parah, sehingga presentase kematian akibat penyakit diabetes sangatlah tinggi. Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) bahkan menyebutkan penyakit diabetes sebagai salah satu pembunuh terbesar di dunia yang sangat membahayakan setelah kanker. Besarnya jumlah penderita di Indonesia harus sangat di waspadai. Gejala diabetes berupa : banyak minum,banyak makan, banyak kencing, berat badan menurun drastis , sakit kepala, insomnia, seluruh tubuh tidak bertenaga, gangguan penglihatan mata, kaki tangan kesemutan dan membengkak, borok pada kulit, susah BAB, pada pria akan muncul ejakulasi dini, fungsi seksual menurun dan lainnya . Bahaya komplikasi yang ditimbulkan penyakit diabetes antara lain : penyakt jantung , hipertensi,ginjal , mata dan lainnya.

Metode pengobatan eksklusif TCM memiliki sejarah 2000 tahun lebih, merupakan ilmu pengobatan yang sangat mujarab,sudah terkenal hampir di seluruh dunia. Hongkong

Jepang Tangkap Seorang Kapten Kapal Cina Tokyo Penjaga pantai Jepang menangkap kapten kapal Cina atas dugaan melakukan penangkapan ikan secara ilegal di zona ekonomi eksklusif pada Selasa.

Pejabat penjaga pantai mengatakan, kapal nelayan dengan sebelas awak ditemukan oleh pesawat patroli penjaga pantai di perairansekitar44kilometerditimurlautpulauMiyako,digugusan Okinawa.AFPmelaporkan,kaptenkapalberusia44tahunitu,yang namanya belum diungkapkan, ditangkap karena kecurigaan menangkap ikan di zona laut eksklusif tanpa izin dari Jepang.

“Setelah menerima informasi dari pesawat kami, tiga kapal patroli kami mendekati kapal Cina itu, dan mereka sekarang berlayar kembali ke Miyako dengan kapal Cina,” kata pejabat tersebut. Insiden itu terjadi di tengah perselisihan bergolak atas kepulauanSenkakuyangdikendalikanTokyo,dimanaCinajuga mengklaim dan menyebutnya Diaoyu. Miyako terletak sekitar 210 kilometer dari pulau terbesar di kepulauan Senkaku. Kapal pemerintahCinatelahsecararutinmengelilingipulau-pulauyang disengketakan di Cina Timur Laut itu sejak September, ketika Tokyo menasionalisasi sejumlah pulau-pulau tersebut.

Pada awal Februari, kapten kapal Cina yang lain juga ditangkap atas dugaan melakukan penangkapan ikan karang secara ilegal di daerah tersebut. Ia kemudian dibebaskan setelah menyerahkan jaminan. Media lokal mengatakan penangkapan ikan tidak sah di perairan 200-mil laut zona ekonomi eksklusif Jepang dapat dihukum dengan denda hingga 10 juta yen (109.000 dolar AS) berdasarkan undang-undang Jepang. (ant/bali post)

Medistra TCM sudah hadir di dunia sekitar 38 tahun, menerapkan sistem pengobatan modern berstandar internasional , sekarang ini merupakan satu-satunya pusat pengobatan penyakit kronis terbesar dan terpercaya dengan metode eksklusif TCM. Bidang pengobatan utamanya antara lain : penyakit diabetes dan komplikasinya, berbagai jenis kanker/tumor, radang hidung dan tenggorokan, asma , ginjal, penyakit usus dan lambung, impotensi , ejakulasi dini, radang prostat , pembesaran prostat, penyakit seksual pria / wanita, kemandulan pria/wanita, stroke, lumpuh setengah badan, remati,wasir,dll.

Hongkong Medistra TCM , dengan kerja keras penelitian sekitar 12 tahun lebih, menggunakan 108 jenis obat herbal TCM yang diolah dengan teknologi tinggi menhasilkan zat obat yang sangat efektif mengatasi penyakit diabetes, berhasil menemukan metode pengobatan yang sangat mujarab yakni (Hongkong 3 plus 1 Liao Fa).

Rata-rata setelah diobati 2-3 hari, kadar gula menurun normal, gejala banyak kencing , sakit kepala, sering haus, seluruh tubuh tidak bertennaga, sakit kepala,susah tidur, dan lainnya berangsur menghilang secara nyata, pasien akan kembali berseangat. Setelah 30 hari akan pulih total, setelah diatasi tidak kambuh kembali. Metode eksklusif ini merupakan resep rahasia satu-satunya yang hanya bisa di dapatkan di Hongkong Medistra TCM. Metode TCM (Hongkong 3 plus 1 Liao Fa). Diabetes telah mendapat respon yang sangat hangat dari masyarakat di Tiongkok, Hongkong, dan beberpa Negara lainnya. Juga mendapatkan liputan pemberitaan berbagai media. Ini merupakan terobosan terbaru dalam mengatasi penyakit diabetes. Sekarang ini sudah hadir dan memberikan kontribusi dalam membantu megatasi diabetes yang dialami masyarakat Indonesia .

Ibu Shinta,51 tahun, warga depok. Menderita penyakit diabetes (kencing ma-

nis) sudah ada 13 tahin, kondisi gula darah tinggi, bahkan mengalami borok pada kaki, komplikasi juga terjadi di organ jantung dan ginjal. Ini mungkin karena pengaruh konsumsi obat dalam jangka panjang, namun sangat sangat disayangkan belum bisa pulih. Saya sudah hampir putus asa berobat kemanapun juga hasilnya sama saa selalu kam- buh. Sampai akhirnya suami saya minta agar berobat ke Hongkong Medistra TCM, ternyata hasilnya sangat mujarab, kondisi gula darah stabil , dan komplikasi organ jantung dan ginjal sudah berkurang secara nyata. Sekarang saya sudah sehat dan beraktifitas secara normal.

Tentara Malaysia Serang Kelompok Filipina di Sabah Kuala Lumpur Tentara Malaysia, Selasa, melancarkan serangan terhadap kelompok bersenjata Filipina, dalam upaya mengakhiri kebuntuan di Sabah, Kalimantan, setelah kekerasan dalam beberapa hari terakhir menewaskan sedikitnya 27 orang.

Operasi untuk mengambil alih wilayah Malaysia yang ditempati oleh sekitar 180 orang Filipina belasan dari mereka bersenjata itu dimulai pada pukul 07.00 waktu setempat, kata juru bicara Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Pemerintah mengirim tujuh batalyon tentara ke daerah itu, Senin, untuk memperkuat polisi.

Menurut laporan Bernama, Minggu, satu polisi Malaysia tewas dalam serangan oleh kelompok penyusup bersenjata di Kampung Sri Jaya, Siminul, Semporna, Sabah, dan menjadikan jumlah polisi Malaysia yang tewas dalam kejadian itu mencapai enam orang.

Inspektur Jenderal Kepolisian Malaysia Tan Sri Ismail Omar mengatakan enam penyusup bersenjata juga tewas dalam bakutembak yang terjadi pukul 20.00 waktu setempat. Dalam operasi penyelamatan yang diluncurkan kemarin, yang akan berakhir pada pukul 19.00 waktu setempat, polisi juga berhasil membawa keluar 19 dari orang mereka ke tempat yang aman dari desa.

Sebelumnya, Pemerintah Filipina memastikan laporan bahwa setidak-tidaknya 10 tentara kerajaan Sulu tewas dalam bentrokan dengan polisi Malaysia di Sabah, dan berharap tidak ada kekerasan serupa di Sabah.

“Kami sangat sedih mendengar laporan itu yang dipastikan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, bahwa sepuluh hingga duabelas orang Filipina dan dua warga Malaysia meninggal saat keluarga Kiram dan pengikut mereka bentrok dengan pihak berwenang Malaysia di Lahad Datu, Sabah,” kata Sekretaris Komunikasi dan Perencanaan Strategis Presiden Filipina, Ramon A. Carandang.

Hal ini adalah pertama kalinya pemerintah Filipina secara terbuka mengakui kematian gerilyawan Sulu dalam bentrokan yang meletus pada Jumat pagi di Sabah, setelah kebuntuan lama antara gerilyawan dan polisi Malaysia.

Dalam konferensi pers sebelumnya, Raul Hernandez, juru bicara Departemen Luar Negeri Filipina hanya mengatakan, kebuntuan itu berakhir dan tiga orang Malaysia tewas dalam bentrokan itu.

Ia menambahkan bahwa pemerintah Filipina masih memvalidasi laporan bahwa 10 anggota tentara kerajaan Sulu tewas.

Selain menyampaikan belasungkawa dalam pernyataan itu, Carandang juga mengatakan, ada “jendela kecil kesempatan” bahwa pemerintah Filipina melihat dan yang mereka akan gunakan untuk menyelesaikan kebuntuan Sabah secara damai, untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut.

“Sekarang ada sebuah jendela kecil kesempatan untuk mencapai satu penyelesaian damai, untuk situasi di Lahad Datu, kita menger-

ahkan segala upaya guna merebut kesempatan itu, dan berharap bahwa keluarga Kiram dan pengikut mereka akan merebut peluang itu dengan kami, sehingga pertumpahan darah lebih lanjut dapat dihindari,” demikian Carandang. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

BERSIAGA - Personil kepolisian Malaysia tengah bersiaga di Lahad Datu, daerah sebelah timur Sabah.