Snt07012015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

RABU, 7 JANUARI 2015

16 HALAMAN NOMOR 251 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemprov akan Bedah Titik Permasalahan Proyek RSUP NTB ‘’Kita tidak ada waktu untuk saling menyalahkan.

Waktu kita untuk konsolidasi, cepat langkah untuk mencapai tujuan. Itu baru bagus untuk NTB.

(Suara NTB/ars)

H.Muhammad Nur

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan mencari letak permasalahan proyek RSUP NTB di Dasan Cermen, Sandubaya, Kota Mataram yang tak tuntas dikerjakan oleh kontraktor tahun 2014 ini. Pemprov berencana akan membedah titik permasalahan yang menyebabkan pengerjaan gedung I dan K RSUP NTB capaiannya jauh dari target. ‘’Di dalam birokrasi kita bekerja dalam sebuah sistem. Sistem itu saling mengisi, memperkuat dan saling melengkapi satu sama lainnya. Diantara birokrasi tidak boleh saling ‘’menembak’’. Itu

MANAJEMEN RSUP NTB menempuh sejumlah langkah terkait kroditnya pembangunan dua gedung baru di Dasan Cermen, Sandubaya, Kota Mataram.

Selain memutuskan blacklist pada dua rekanan, manajemen Selasa (6/12) kemarin turun ke lokasi. Mereka sidak kondisi enam proyek gedung yang dinamai dengan abjad itu.

Sidak itu dipimpin Direktur Pelayanan RSUP NTB dr.

Lalu Fikri diikuti sejumlah pejabat dan dokter rumah sakit terbesar di NTB itu. Pantauan Suara NTB, rombongan

SEJUMLAH proyek di Kota Mataram belum tuntas dikerjakan di tahun 2014. Menyikapi persoalan itu, Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh meminta agar SKPD mengevaluasi kinerja dari kontraktor.

Hal tersebut disampaikan, Walikota Mataram saat dikonfirmasi usai menandatangani Momerandum of Understanding (MoU) dengan BPJS Ketenagakerjaan, Selasa (6/1).

Seperti diketahui, sejumlah proyek yang belum tuntas dikerjakan yakni kantor dan laboratorium milik Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) dengan nilai ke dua paket proyek hampir Rp 5 miliar.

Bersambung ke hal 15

ramainya sorotan media dan desakan dewan terkait kroditnya proyek gedung K dan gedung I yang sampai saat ini belum rampung. ‘’Manajemen sedang sidak. Ini sidak biasa,” jawab Solikhin. Sidak itu menurutnya bagian dari proses supervisi pembangunan rumah sakit. Supervisi itu nantinya jadi bahan evaluasi untuk mempercepat pemanfaatan gedung. ‘’Supervisi ini dalam rangka kesiapan penggunaan fasilitas gedung dan kesiapan pelayanan,’’ kata Solikhin.

Bersambung ke hal 15

Identitas 16 Jenazah Teridentifikasi

(Suara NTB/dok)

Satpol PP Kurang Tegas WAKIL Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid menilai Satpol PP kurang tegas dalam melakukan penertiban kendaraan yang parkir sembarangan di lingkup Pemkab Lobar. Terbukti, beberapa mobil pribadi milik pejabat yang parkir sembarangan justru tidak ditindak. Hal ini justru dikhawatirkan menimbulkan kecemburuan para pegawai. ‘’Satpol PP juga kurang tegas menindak kendaraan yang parkir sembarangan,”kata Wabup beberapa waktu lalu menanggapi adanya oknum pejabat yang memarkir kendaraannya di lokasi parkir Wabup.

Menurutnya, tidak ada aturan protokoler terkait parkir pimpinan dalam hal ini Bupati, Wabup dan Sekda.

Bersambung ke hal 15 H. Fauzan Khalid

keluar dari gedung J yang sudah rampung dikerjakan PT. Adhi Karya. Di gedung ini, mereka mengamati sejumlah ruangan gedung berlantai empat itu. Sebelumnya, rombongan juga mengamati gedung I yang sampai saat ini belum rampung. Di gedung ini mereka juga mengamati proses pekerjaan oleh rekanan PT. Pilar Persada yang sedang menuai sorotan.

Humas RSUP NTB Solikhin yang ditemui di lokasi mengaku, kegiatan siang itu hanya sidak biasa. Menurutnya tidak ada kaitan dengan

39 Korban AirAsia Ditemukan

KO M E N TTAA R

kata Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH ketika ditanya mengenai proyek RSUP yang tak tuntas, Selasa (6/1) siang kemarin.

Bersambung ke hal 15

SIDAK - Pejabat dan karyawan RSUP NTB saat sidak proyek pembangunan gedung baru di Dasan Cermen, Selasa kemarin.

TO K O H Evaluasi Kontraktor

salah siapa itu. Kita harus evaluasi bersama dimana letak ‘’turbulensinya’’. Tidak boleh saling menyalahkan. Kita harus lihat, besok (hari ini, red) akan kita bedah dimana titik lemahnya itu,’’

Surabaya (Suara NTB) Sebanyak 16 jenazah korban kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 teridentifikasi dari total 39 jenazah yang ditemukan dan diidentifikasi Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Timur di Rumah Sakit Bhayangkara, Polda Jawa Timur, Surabaya. ‘’Hingga hari ini (kemarin), sebanyak 16 jenazah kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 telah teridentifikasi dari total 39 jenazah yang kami terima,’’ kata Ketua Tim DVI Kombespol Budiyono dalam keterangan persnya di Surabaya, Selasa (6/1).

Budiyono mengatakan untuk hari ini tiga jenazah telah teridentifikasi, yakni satu jenazah dari Probolinggo bernama Indra Yulianto, dan dua jenazah lain dari Surabaya bernama Indarto Halim dan Jou Brian Youfito.

Jenazah Indra Yulianto dengan kode B031 jenis kelamin lakilaki usia 51 tahun asal Probolinggo, Jawa Timur teridentifikasi berdasarkan metode primer, yakni kesamaan antara data antemortem yang dimiliki keluarga

Realisasi Investasi di NTB Optimis Tercapai Rp 6,1 Triliun Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BKPM PTSP) optimis realisasi investasi tahun 2014 lalu menembus angka Rp 6,1 triliun dari target sebesar Rp 6 triliun. Sampai dengan triwulan III 2014, realisasi investasi di daerah ini telah mencapai Rp 5,896 triliun lebih. Saat ini masih dilakukan perhitungan, realiasasi investasi di NTB sepanjang tahun 2014. ‘’Realisasi (investasi) sampai dengan triwulan III sebesar Rp 5,8 triliun. Apabila data triwulan IV sudah masuk semua, kami optimis bisa mencapai sekitar Rp 6,1 triliun, melampaui dari target 2014 sebesar Rp 6 triliun,’’ kata Kepala BKPM PTSP NTB, Drs. L. Bayu Windya, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (6/1) siang kemarin di Mataram.

Bersambung ke hal 15

Pemkot Mataram Fasilitasi Pemulangan Korban AirAsia PEMKOT Mataram terus berkoordinasi dengan Pemprov NTB menyangkut tiga warga daerah ini yang menjadi korban tragedi AirAsia QZ8501. ‘’Kami sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari informasi terhadap tiga warga asal Ampenan Kota Mataram yang menjadi korban AirAsia,” kata Walikota Mataram, H Ahyar Abduh di Mataram, Selasa (6/1) Ahyar mengaku telah menempuh berbagai upaya guna mencari informasi ketiga korban asal Kota Mataram itu dengan miminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengikuti berbagai perkembangan seputar temuan Basarnas dan pihak-pihak lain.

“Namun, sejauh ini memang belum ada informasi terkait dengan tiga orang warga asal Kota Mataram itu,” ujarnya. Ahyar menegaskan, kapan pun ketiga warga Ampenan itu ditemukan, pemerintah kota siap memfasilitasi pemulangan ketiganya ke rumah duka.

Bersambung ke hal 15

(ant/Bali Post)

ULAMA DAN PENCARIAN PESAWAT - Sejumlah ulama berada di dalam helikopter Super Puma NAS 332 TNI AU saat terbang melintas di atas lokasi jatuhnya pesawat AirAsia QZ850 di dekat Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Senin (6/1). Pemuka agama diberangkatkan ke atas Laut Jawa untuk memanjatkan doa bagi para korban pesawat AirAsia QZ8501 yang jatuh pada 28 Desember lalu. dengan data postmortem yang diperiksa tim postmortem. ‘’Juga ada data primer seperti sidik jari dari tim Mabes Polri dan kesamaan antara sidik jari yang ada pada jenazah dengan sidik jari pada database e-KTP, serta diperkuat dengan data

identifikasi sekunder berdasarkan data medis,’’ ungkapnya.

Selain itu diperkuat informasi dari keluarga seperti gambar pada pakaian sebelum naik pesawat dengan temuan properti pada jenazah, Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 7 Januari 2015

Halaman 2

Fokus Pilkada

Tahun 2015 Nihil Pembangunan Gedung Pemerintahan

PELANTIKAN Kepala Lingkungan Pagesangan Indah pada pergantian tahun baru, dipercaya sebagai momentum paling bagus. Selain adanya semangat baru, juga diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik serta dapat membantu program – program Pemerintah Kota Mataram. Demikian disampaikan Lurah Pagesangan, Drs. I Made Gde Yasa saat dikonfirmasi Selasa (6/1).

Sempat hadir saat pelantikan tersebut, Camat Mataram, Amran. M. Amin, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta lintas etnis di Kelurahan Pagesangan. Pelantikan Kaling terpilih yakni Ir. Taufik langsung dilakukan oleh Camat Mataram. Yasa mengatakan, proses pelantikan itu sebagai bentuk melegalkan kepemimpinan kaling di tengah masyarakat, karena sudah melalui proses pemilihan langsung oleh masyarakat.

Artinya, hal ini dapat berdampak positif ketika kepala lingkungan bertugas atau melayani kebutuhan administrasi dan lain sebagainya. “Pertama, supaya masyarakat tahu sendiri siapa kalingnya. Kedua, bisa cepat bekerja membantu masyarakat,” terangnya. Hampir lima hari lanjutnya, Yasa masih memantau kinerja kaling terpilih. Tapi diyakini, jajaranya di birokrasi pemerintah kelurahan bisa menjalankan amanah dan mampu bekerja maksimal. Dirinya pun sama sekali tidak menemukan kendala berarti baik mejelang maupun proses pelantikan.

Hanya saja, kondisi saat itu pergantian malam tahun baru dan pelantikan kaling diwarnai hujan deras. Hal itu bisa menjadi semangat dan tantangan ke depan bagi kaling terpilih untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawab.

Sebagai kaling terpilih selama periode lima tahun ke depan, Yasa kembali menekankan agar bisa memberikan pelayanan terbaik dan revolusi atau perubahan besar- besar yang dilakukan untuk memaksimalkan program sebelumnya di lingkungan.

Nantinya, bisa berdampak positif kelurahan, terlebih dengan adanya visi misi sebagai lingkungan Pagesangan Indah yang Bersih, Aman, Ramah dan Unggul (Baru). Selain itu, ia juga berharap agar enam lingkungan lainnya bisa memberikan kontribusi kepada kelurahan maupun Pemkot Mataram, baik melalui program unggulan serta prestasi lainnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Tahun 2015 ini, Sekda Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said, MM menegaskan tak akan ada pembangunan gedung pemerintahan baru. Pemkot Mataram tahun ini fokus pada persiapan Pilkada 2015. “Kita akan fokus pada persiapan pilkada,” jelasnya.

Sekda mengatakan masih banyak SKPD lingkup Pemkot Mataram yang belum memiliki kantor. Ia menyebutkan seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan beberapa kantor lurah. Kantor yang ditempati

kan berarti lanjutnya, pemerintah mengharapkan ada bencana yang menimpa masyarakat, melainkan harus ada antisipasi lebih awal. Sejauh ini lanjutnya, bentuk antisipasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah yang dikoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram dengan membuat tanggul menggunakan karung yang diisi pasir. “Antisipasi awal kita sih cuman bisa buat tanggul sementara,” imbuhnya.

Dalam rentang waktu Januari hingga Februari diakui kondisi angin dan air pasang sangat mengkhawatirkan.

Oleh karena itu, nelayan diminta agar menyiapkan keperluan selama dua bulan bilamana tidak melaut. Pemerintah lanjutnya, sudah pasti akan memberikan bantuan seandainya ada bencana, tetapi harus melalui mekanisme atau prosedur yang cukup memakan waktu. “Kita (Pemerintah, red) pasti berikan bantuan, tapi kan bisa sampai satu hingga dua hari. Nah, rentang satu atau dua hari itu masyarakat menyiapkan kebutuhannya,” pintanya. (cem)

Penggunaan Lampu LED untuk PJU

Pertamanan Belum Bisa Hitung Efisiensi Mataram (Suara NTB) Dinas Pertamanan Kota Mataram belum bisa menghitung nilai efisiensi setelah penggunaaan lampu hemat energi jenis LED untuk penerangan jalan umum (PJU). Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H.M. Kemal Islam mengatakan secara keseluruhan pihaknya belum bisa melakukan penghitungan.

Tapi untuk menghitung efisiensi tersebut pihaknya akan mengambil sampel di sepanjang Jalan Langko sampai Pejanggik. “Kita bisa melihat pembayaran kita misalnya bayaran dalam sebulan dengan lampu konvensional sekitar Rp 3 juta, kita akan lihat setelah diganti LED apakah akan menurun menjadi Rp 1,5 juta,” terangnya ditemui di Kantor Walikota Mataram, Selasa (6/1).

Kemal mengatakan pihaknya belum bisa melakukan penghitungan nilai efisiensi karena pihaknya terus menambah jumlah lampu. Ia juga menambahkan pihaknya belum bisa menggunakan lampu hemat energi jenis LED ini di semua ruas jalan Kota Mataram karena keterbatasan anggaran. “Kita belum bisa menggunakan lampu hemat energi seperti LED secara keseluruhan dalam jangka waktu yang cepat kare-

na kita keterbatasan anggaran tetapi kita akan berusaha menggunakan lampu-lampu hemat energi lain di luar LED,” jelasnya.

Proyek pemasangan lampu LED ini diperpanjang karena keterlambatan kedatangan lampu yang diimpor dari Tiongkok. Kontrak pemasangan PJU ini dimulai pada tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan 29 Desember 2015.

“Ada keterlambatan pengiriman dari China karena ini akhir tahun. Kontraknya berakhir pada 29 Desember 2014 dan kita perpanjang 50 hari dengan jaminan garansi bank,” terangnya. Kemal menyebutkan ada 149 titik pemasangan lampu LED ini.

Sampai saat ini pengerjaannya baru mencapai sekitar 50 persen. Sisa lampu yang dipesan dari Tiongkok saat ini telah berada di Surabaya. “Sudah datang sebagian dan diangkut menggunakan pesawat. Kalau yang kemarin tidak bisa lewat ekspedisi jalan darat karena dikhawatirkan macet penyeberangan karena tahun baru,” jelas mantan Kepala BPBD Kota Mataram ini. Dari lima paket proyek pemasangan PJU ini kontraktornya cukup banyak. Lima paket proyek tersebut yaitu di Jalan Langko, Jalan Udayana, Jalan Pejanggik, Jalan Majapahit, dan Jalan Sandubaya. (ynt)

akan dilakukan perbaikan di beberapa tempat seperti di Karang Pule dan sepanjang Pagutan Timur sampai Pagutan Barat sekitar 2 kilometer.

Selain jalan lingkungan dan drainase, yang menjadi fokus adalah perbaikan rumah tak layak huni dan pemasangan sambungan air bersih.

Walikota menyampaikan di tahun terakhir lima tahun kepemimpinannya bersama H. Mohan Roliskana, pihaknya tetap bertumpu pada tiga program utama yaitu peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Setiap tahun, Ahyar mengatakan pihaknya selalu melakukan

evaluasi terkait capaian-capaian berbagai program tersebut. Pimpinan SKPD juga selalu diberikan penekanan untuk menyelesaikan berbagai programnya.

Terkait program-program yang tak tuntas di akhir tahun anggaran, Walikota mengatakan jumlahnya sudah menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Di tahun-tahun sebelumnya sudah ada perbaikan dan ada beberapa program yang tak bisa diselesaikan tepat pada waktunya sudah lebih berkurang dari tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya. Walikota mengatakan tolok ukur sebuah proyek selesai atau tidak itu tidak pasti. Menurutnya penyelesaian proyek ini

sangat tergantung pada kinerja pihak ketiga.

“Tolok ukurnya tidak ada ukuran yang pasti proyek itu selesai apa tidak dan ini sangat bergantung kepada pengusaha itu sendiri,” jelasnya.

“Seperti sekarang ada yang belum selesai akhirnya harus kita lanjutkan itu karena juga ada peraturan atau ketentuan yang membolehkan untuk melanjutkan. Itu lebih kepada persoalan yang ada di pengusaha itu sendiri,” jelasnya.

Seandainya ujar Walikota kewenangan melanjutkan atau menghentikan sebuah proyek sepenuhnya berada di tangan kepala daerah, maka ia akan menghentikan proyek yang tak tuntas. (ynt)

PENGEMIS - Idah seorang pengemis yang berasal dari Sambelia, Lombok Timur saat meminta – minta di Taman Sangkareang.

(Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Kondisi cuaca yang tidak bersahabat belakangan ini memang harus diwaspadai.

Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP) Kota Mataram meminta nelayan khususnya sepanjang Pantai Ampenan agar tidak memaksakan diri untuk melaut. Hal tersebut disampaikan, Kepala Dinas PKP, Ir. H. Mutawali dikonfirmasi di Kantor Walikota Mataram, Selasa (6/1).

Jika nelayan memaksakan diri untuk melaut dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, paling tidak jarak tempuh untuk mengambil tangkapan berkisaran 10 hingga 15 mil dari bibir pantai. Hal itu diantisipasi bila sewaktu – waktu terjadi angin kencang dan gelombang tinggi, sehingga nelayan bisa bergegas kembali ke daratan.

“Jangan paksakan dirilah.

Paling jauh 10 sampai 15 mil saja,” pintanya.

Mutawali menyadari, rata – rata dari total 1.500 nelayan di Ampenan hampir secara keseluruhan masih melaut.

Hal ini disadari karena tidak adanya profesi lain yang bisa dikerjakan oleh nelayan. Bu-

Perbaikan Jalan Lingkungan dan Drainase Diprioritaskan Mataram (Suara NTB) Di tahun terakhir masa pemerintahan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana, fokus pembangunan yang akan dilaksanakan adalah perbaikan infrastruktur. Tahun 2015, perbaikan infrastruktur akan diprioritaskan untuk perbaikan jalan lingkungan dan saluran drainase. Demikian disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Selasa (6/1).

“Jalan lingkungan yang akan jadi sasaran termasuk drainase,” ujarnya. Untuk jalan lingkungan, masih ada puluhan kilometer yang masih dalam kondisi rusak. Untuk drainase, Ahyar mengatakan

Sekda mengatakan pihaknya juga fokus untuk pembebasan lahan. Tahun ini akan ada beberapa pembangunan ruas jalan dan Pemkot Mataram bertanggung jawab untuk membebaskan lahan. Salah satunya adalah pembangunan jalan masuk menuju Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan. Pembangunan jalan ini dalam rangka menyambut Kota Mataram menjadi tuan rumah event skala nasional yang akan diselenggarakan RTH tersebut. (ynt)

Nelayan Ampenan Diminta Tidak Paksakan Diri Melaut

Tak Puas Kinerja PU KEMBALI jebolnya tanggul di Sungai Pesongoran Kelurahan Pagutan Timur beberapa hari lalu, sangat disesalkan oleh kalangan dewan. Pasalnya, tidak mungkin tanggul itu jebol akibat debit air, melainkan kualitas proyek yang buruk. Hal ini pun membuat Dewan tidak puas dengan kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram.

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar kepada Suara NTB via ponselnya, mengaku heran proyek yang baru dikerjakan satu tahun tersebut sudah rusak. Ia melihat bukan perkara debit air, melainkan kualitas proyek yang amburadul. Secara teknis PU harus memperhatikan tekstur atau kondisi tanah sebelum membuat tanggul. Artinya, harus ada kajian – kajian terlebih dahulu.

Apa artinya kata Muhtar, kontraktor memiliki konsultan perencana kalau tanggul rusak terus. “Kalau sudah jebol lagi, tidak mungkin debit air. Ini karena kualitas proyek yang buruk.

Dong percuma ada konsultan,” sesalnya.

Jika dibandingkan dengan kondisi tanggul di beberapa sungai. Tanggul Sungai Pesongoran, Jangkok dan lain sebagainya tidak jauh berbeda. Pada intinya, instansi terkait harus mengecek kinerja kontaktor dan melihat track record – nya. Ditambahkan, masa pemeliharaan tanggul tersebut sudah selesai, nantinya perbaikan pasti akan membebankan APBD Kota Mataram padahal pembuatannya saja sudah menelan anggaran Rp 1 miliar dan penambahan pemeliharaan Rp 200 juta.

“Masak harus minta anggaran lagi untuk memperbaiki,” pungkasnya. Seharusnya, PU menjadikan hal ini sebagai Pekerjaan Rumah (PR) untuk mengevaluasi baik model pengerjaan dan terus melakukan pemantaaun. Kalau pekerjaan kontraktor bobrok, PU harus mengambil sikap dengan memutus kontrak atau mem – blakclist kontraktor tersebut.

Muhtar menyarankan, SKPD terkait agar mengerjakan proyek tidak diakhir tahun anggaran. Pertimbangannya, selain pengerjaan proyek bisa tuntas dikerjakan tepat waktu, juga kualitas pengerjaan bisa sesuai dengan diharapkan. Karena perlu diketahui lanjutnya, Dewan sangat pro aktif memantau seluruh item pengerjaan dan persoalan anggaran. (cem)

wasan tersebut seperti Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Dikes, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) dan Unit Metrologi Diskoperindag Kota Mataram. “SKPD yang belum punya kantor ini harapan kita

saat ini masih sewa atau merupakan aset Pemprov NTB seperti yang ditempati Dinas Kesehatan (Dikes) saat ini. Beberapa SKPD juga akan segera pindah berkantor ke kawasan Jalan Lingkar Selatan.

Beberapa gedung kantor sudah selesai dibangun di ka-

semua dipindah ke Lingkar Selatan,” ujarnya. Di Lingkar Selatan, lahan Pemkot Mataram seluas 2 hektar. Di atas lahan tersebut telah terbangun beberapa kantor pemerintahan. Selain Dikes, Diskoperindag dan unit metrologi, dan Dinas Dukcapil, juga telah berdiri kantor BPBD dan Bazda Kota Mataram. Direncanakan Kantor Dinas PKP (Pertanian Kelautan dan Perikanan) juga akan pindah ke Lingkar Selatan.

Selain fokus untuk Pilkada,

Cuaca Buruk

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Berikan Pelayanan Terbaik

Target Mataram Bebas Anjal Tinggal Wacana Mataram (Suara NTB) – Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, telah mewacanakan Mataram bebas tahun 2015. Tetapi kenyataannya, keberadaan pengemis seolah tidak bisa ditekan, meskipun sudah ada Satgas Disosnakertrans yang beroperasi setiap hari di perempatan lampu merah hingga pusat pertokoan. Target Mataram bebas anjal di tahun 2015 diprediksi hanya tinggal wacana.

Pantuan Suara NTB, pengemis sudah meninggalkan pola – pola lama yakni meminta – minta di perempatan jalan, melainkan mendatangi masyarakat yang sedang duduk di tempat – tempat rekreasi. Seperti halnya di Taman Sangkareang, sudah dua kali pengemis mengenakan pakaian lusuh mengulurkan tangan pada salah seor-

ang PNS di lingkup Pemkot Mataram dan warga yang duduk menikmati jam istirahat. Alasan prihatin pun menjadi hal mendasar sehingga pengunjung memberikan lembar rupiah kepada pengemis.

Menanggapi masih adanya pengemis yang berkeliaran di Kota Mataram, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik berdalih, tuntutan masyarakat terhadap pengemis dan anjal bisa sepi di perempatan sudah terjawab. Kalau kemudian ada pola baru pengemis, pihaknya akan terus juga memformulasikan pola dan cara penanganannya, sehingga pada prinsipnya masyarakat bisa nyaman. “Kalau di perempatan kan sudah terjawab, tinggal kita ikuti pola baru yang dilakukan,” kata Khalik menjawab Suara NTB lewat pon-

selnya, Selasa (6/1).

Kalaupun pengemis masih ada menurut Khalik, itu adalah sunnatullah. Dan Pemkot Mataram akan terus bergerak memperkecil ruang gerak mereka. Jadi kalau sekarang mereka (Pengemis) lanjutnya, tidak ada di jalan lagi bisa dikatakan satgas berhasil. Hanya saja tinggal menyesuaikan formulasi yang harus dilakukan satgas. Khalik menegaskan, target Mataram bebas anjal tetap berjalan. “Ndak akan terpental,” tegasnya.

Tidak menunggu waktu lama setelah mendapatkan informasi, Satgas Disosnakertrans akhirnya berhasil mengamankan pengemis yang beroperasi di Taman Sangkareang. Informasinya, pengemis tersebut merupakan pendatang baru yang berasal dari Sambelia Kabupaten Lombok Timur dan ditangkap di Perempatan Kamboja. (cem)

Gencarkan Sosialisasi

LAZ Harus Diberi Kesempatan untuk Berkembang Mataram (Suara NTB) – Pembahasan tiga paket raperda hak inisiatif DPRD Kota Mataram, terus dikebut.

Selasa (6/1) kemarin, Dewan melakukan pembahasan raperda zakat bersama eksekutif. Dewan meminta tanggapan eksekutif terhadap beberapa revisi pasal dalam raperda zakat yang telah dibahas sebelumnya oleh gabungan panitia khusus.

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd., menekankan untuk LAZ (Lembaga Amil Zakat) harus diberikan ruang untuk berkembang. ‘’Jangan hanya Baznas, karena Baznas kan sudah banyak mustahiknya,’’ ujar Husni. Karena bagaimanapun eksistensi Baznas salah satunya terukur dari keberadaan LAZ. Politisi PPP ini juga menggarisbawahi pentingnya dilakukan pemisahan rekening. ‘’Tidak sekadar pembukuannya yang dipisah,’’ cetusnya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini mengimbau agar Perda zakat ini nantinya digencarkan sosialisasinya. Jangan sampai ada pihak-pihak yang bakal dikenakan zakat, tidak mengetahui aturannya. ‘’Kita mintalah supaya sosialisasinya digencarkan. Baik lewat media cetak maupun elektronik,’’ demikian Zaini.

Zaini menyadari membuat Perda dengan tujuan untuk kebaikan memang banyak tantangannya. Untuk itu dalam hal ini dibutuhkan kerja keras semua pihak. Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi

(Suara NTB/fit)

KETOK PALU - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi mengetok palu terhadap item-item yang telah disepakati dalam rapat pembahasan raperda zakat bersama eksekutif, Selasa (6/1) kemarin.

Sumardi, SH., mengingatkan kepada Pemkot Mataram melalui Kabag Hukum Setda Kota Mataram, Mansyur, SH., agar menerbitkan perwal pendukung Perda Zakat itu, paling lambat setahun sejak diundangkan dalam lembaran negara.

Zakat dipandang sangat urgent untuk meningkatkan kemampuan membantu masyarakat yang kurang mampu. Karenanya, begitu Perda Zakat diketok nantinya diharapkan segera ditindaklanjuti dengan Perwal.

Sebelumnya, Sekretaris Baznas Kota Mataram, Heri Kusnandar mengaku bingung kalau rekening zakat, infak dan sedekah dipisahkan.

Meskipun rekeningnya di-

gabung, namun tiap jenis penerimaan, katanya, mempunyai pembukuan sendiri-sendiri.

Terkait LAZ, menurutnya keberadaan LAZ di Mataram masih tanda tanya besar. ‘’Pembentukannya belum ada yang resmi. Belum pernah ada yang lapor ke kita (Baznas, red),’’ akunya.

Pada bagian lain Kepala Kantor Kemenag Kota Mataram, H Burhanul Islam mengatakan, dengan adanya pengakuan pemerintah terhadap LAZ maka perlu diikuti dengan pembiayaan. ‘’Baznas hanya mengambil hak amil 7,5 persen, seharusnya 12,5 persen. Sehingga yang 5 persen bisa diperuntukkan bagi lembaga pengumpul zakat seperti LAZ dan UPZ,’’ terangnya. (fit)

SUARA NTB Rabu, 7 Januari 2015

Industri Olahan Dibantu Kemasan TAHUN ini pemerintah provinsi melalui BPKUD dan K, UPT di bawah koordinasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) akan memberikan dukungan cuma-cuma kepada 40 jenis industri olahan berbahan dasar Sapi Jagung dan Rumput Laut (PIJAR).

Dukungan tersebut kata Kepala UPT, I Ketut Sudiarta berupa bantuan untuk kemasan produk, baik kemasan untuk kotak, kemasan stiker, plastik dan berbagai jenis kemasan lainnya.

Kemasan-kemasan tersebut tanpa pembebanan biaya (Suara NTB/bul) jasa apapun bagi para pelaku I Ketut Sudiarta Indusri Kecil Menengah (IKM).

Selain itu, dukungan juga diberikan dalam bentuk pelatihan-pelatihan kepada IKM yang terlibat langsung dalam industi olahan PIJAR yang dimaksud.

Untuk tahun 2014, pemerintah daerah membantu 33 jenis industri olahan. Bantuan yang dimaksudkan juga sama, dukungan kemasan gratis dan IRT, sehingga produk-produk olahan IKM tersebut layak dikatakan berkualifikasi, serta siap dihadapkan langsung dengan pasar berskala global.

“Tantangan kita adalah bagaimana menghadapkan IKM atau produk-produk IKM bersaing di tataran global, baik SDM maupun kualitas produknya,” demikian Ketut kepada Suara NTB, Selasa (6/1).

Sesuai tupoksinya, tahun ini BKPUD dan K fokus meningkatkan desain dan grade produk makanan dan minuman hasil olahan para IKM dalam daerah. Apalagi di akhir 2015 ini sudah akan disosialisasikan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan akan direalisasikan pelaksanaannya di awal 2016 mendatang.

Melanjutkan program tahun 2014 lalu, BPKUD dan K telah memberikan pelatihan pengolahan kepada 200 orang dengan 20 angkatan. Bahkan untuk meningkatkan kompetensinya, peserta pelatihan tersebut difasilitasi magang ke Malang. Tahun inipun, kegiatan yang sama akan dilaksanakan. 2015 ini, setidaknya lima angkatan yang yang akan didukung intensif.

Untuk dukungan cuma-cuma itu, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100 juta.

Kedepan, jika dukungan anggaran pemerintah daerah melalui UPT ini relatif stagnan, kemungkinannya mesin-mesin tersebut beroperasinya akan dikomersilkan. Para IKM di 2016 mendatang tidak lagi diberikan layanan gratis.

“Jika dikomersilkan jasa pengemasan ini, kemungkinan juga akan kita pihakketigakan. Untuk 2015 ini fokus dukungan kita masih gratis kepada IKM,” demikian Ketut. (bul)

Kerajinan Cukli Lombok Dicaplok Daerah Lain Mataram (Suara NTB) Para pekerja industri kerajinan cukli Lombok kian hari banyak dicaplok daerah lain. Ada indikasi, daerah-daerah yang mencaplok para perajin lokal ini akan membuat cukli tandingan, kemudian mengklain bahwa cukli adalah industri kerajinan yang menjadi kekayaan khas daerahnya.

Fendi, salah satu pekerja sekaligus pengusaha cukli di Rungkang, Sayang-sayang, Mataram membenarkan banyak pekerja cukli yang bermigrasi ke daerah lain, salah satunya adalah Bali. Pekerja-pekerja tersebut dibayar untuk menghasilkan kerajinan khas yang menjadi ikon NTB ini.

“Mungkin karena mereka digaji lebih besar. Atau mungkin saja karena pasar cukli di sini sudah lesu,” akunya ditemui Suara NTB di Rara Art Shop, Selasa (6/1).

Di Bali, sudah berkembang sentra pembuatan cukli, demikian juga di Jawa. Padahal, cukli ini sendiri asal muasalnya adalah Lombok, Rungkang terutamanya. Mengapa kemudian daerah-daerah tersebut melirik mengembangkan industri cukli?

Kata Fandi, kondisi ini adalah bagian dari kelemahan daerah. Demikian itu lantaran selama ini cukli-cukli yang dihasilkan oleh para perajin selalu dikirim melalui cargo yang ada di Bali maupun Surabaya. Sebab, fasilitasnya tersedia pelabuhan peti kemas.

“Kita kan belum ada pelabuhan peti kemas. Buyer kita lebih banyak dari Bali dan Jawa,” terangnya.

Selama ini, art shop yang ada di Kota Mataram menggunakan jasa pengiriman dari luar daerah untuk pemesanan di luar negeri. Sebelum Bom Bali 2005 silam, pesanan ke luar negeri cukup banyak. Dan rata-rata dikirim melalui buyer di luar daerah.

Salah satu dukungan pemerintah daerah, mungkin untuk menekan kerajinan lokal ini tergerus persaingan adalah dengan memaksimalkan DIJUAL MOBIL kembali pasarnya dengan me- MATAHARI AUTO GALLERY realisasikan rencana mem- 081999388810 HUMMER H3 bangun pelabuhan peti ke- HITAM DAN SILVER TAHUN mas. Ada harapan dari itu.

2010 DAN 2011 WRANGLLER Selain itu, upaya menyiap- SPORT 4 PINTU MERAH kan cargo di Bandara Interna- TH2013 BAN 33 VELG 20 ISsional Lombok agar pengusa- TIMEWA NEW VELLFIREZG ha cukli Lombok mampu TH2014 HITAM NEW LEXUS mandiri mengirim pesanan NX 200 TH2014 PUTIH LAND langsung ke luar negeri. (bul) CRUISER DIESEL 2011

DIREKTORI

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

BLK Internasional Punya Andil Besar Kurangi Pengangguran Mataram (Suara NTB) Secara psikologis, pemerintah daerah melalui Balai Latihan Kerja (BLK) bertaraf internasional, baik yang ada di Poto Tano Sumbawa Barat, maupun BLK internasional di Aikmel, Lombok Timur memiliki beban menyiapkan tenaga-tenaga terampil, yang notabene berpotensi menjadi pengangguran.

Apapun alasannya, pemerintah daerah telah memiliki fasilitas tersebut. Tentunya harus diefektifkan dan menghasilkan tenaga-tenaga terampil yang akan disandingkan bersaing dengan tenaga-tenaga terampil berkualifikasi dari luar negeri, jelang diberlakukannya persaingan global, khususnya di Asia Tenggara.

“Ini sudah menjadi tuntutan, bagaimana BLK internasional yang kita miliki mampu memberdayakan lulusanlulusan perguruan tinggi yang berpotensi menganggur. Bila memungkinkan, BLK internasional adalah fasilitas bagi para SDM lokal yang tidak formal pendidikannya,” demikian pemerhati ekonomi Unram, Dr. Firmansyah, SE, M. Si., Selasa (6/1).

Ia menjawab makin dekatnya persaingan MEA, dimana pekerja luar negeri begitu leluasa akan menggerogoti peluang kerja dalam negeri, utamanya peluang kerja di Provinsi NTB. Beberapa sandaran lapangan kerja bagi SDM di daerah ini adalah Mandalika Resort, hotel-hotel, kapal pesiar maupun investasi lainnya yang menunjukkan trend positif peningkatannya di NTB. “Jangan sampai tertinggal, kita masih mampu mengejar ketertinggalan kita apabila BLK internasional dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dari sekarang,” demikian Firmansyah.

Data Badan Pusat Statis-

tik (BPS), jumlah angkatan kerja di Provinsi NTB pada Agustus 2014 mencapai 2.221.810 orang, bertambah sekitar 75.808 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 5,75 persen, kondisi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPT Agustus 2013 dan TPT Februari 2014 (5,30 persen).

Pada Agustus 2014, penduduk bekerja masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan rendah yaitu SD kebawah yaitu sekitar 1.143.453 orang (54,60 persen). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sekitar 211.899 orang mencakup 44.181 orang (2,11 persen) berpendidikan Diploma dan 167.718 orang (8,01 persen) berpendidikan Universitas.

Pada Agustus 2014, TPT untuk pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 13,88 persen, disusul oleh TPT Sekolah Menengah Atas sebesar 12,10 persen, sedangkan TPT terendah terdapat pada tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 2,73 persen. Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2013, TPT pada semua tingkat pendidikan mengalami peningkatan kecuali pada tingkat pendidikan Universitas Dari gambaran tersebut, bicara masalah BLK internasional itu target lulusannya diterima luas secara internasional. Tenaga yang dihasil-

(Suara NTB/zul)

BLKI – Gedung Balai Latihan Kerja Internasional (BLKI) Desa Lenek Utara, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur (Lotim) yang siap melatih calon-calon TKI ber-skill mumpuni. kan berkualifikasi penguasaan bahasa asing, kemampuan bekerja berstandar internasional, pengalaman kerja dan memahami budaya tempat kita bekerja. Yang tak kalah penting adalah lisensi legal formalnya.

“Saya kira tidak bisa kalau target BLK hanya untuk menciptakan tenaga kerja berpengetahuan, bukan tenaga kerja berpengalaman. Namun saya beri apresiasi atas inisiatif membangun BLK ini,” katanya.

Dalam jangka pendek per-

lu fight dalam hal industri jasa pelayanan dan ekonomi budaya. Minimal kita jadi pemain di daerah sendiri. Generasi muda kita perlu dilatih pertunjukan-pertunjukan budaya yang menjadi kekayaan leluluhurnya. Di kawasan Mandalika Resort harus ada kluster kampung Sasak, misalnya yang menyediakan pertunjukan budaya Sasak, penganan Sasak, pakaian Sasak, ruangan hotel etnik Sasak dan seterusnya.

Situs-situs budaya perlu direvitalisasi dijadikan se-

bagai pusat-pusat kunjungan wisata, karena setiap menjadi pusat junjungan (kerumunan) akan ada saja peluang orang berbisnis di sana.

Terakhir, BLK lebih fokus melatih orang untuk membuat pekerjaan dari pada menyiapkan pekerja. Kalau dua-duanya jalan tentu lebih bagus.

“Saya pribadi lebih happy mendengar BLK Internasional menjadikan lulusannya sebagai pengusaha dari pada menjadi pekerja,” demikian dosen Fakultas Ekonomi ini. (bul)

SUARA NTB Rabu, 7 Januari 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Lambat Sampaikan SPJ

10 Desa di Lotim Terkena Sanksi

Selong (Suara NTB) Sebanyak 10 desa/kelurahan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terkena sanksi tidak dapat mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap terakhir tahun 2014 lalu. Hal itu disebabkan desa-desa tersebut terlambat menyampaikan laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lotim, H. Syamsudin kepada media di Selong, Selasa (6/1), menjelaskan, jumlah dana yang tidak ditransfer itu bervariasi jumlahnya. Semua yang tidak ditransfer itu merupakan sisa pada tahap terakhir 2014 untuk kegiatan pembangunan. “Itu akibat dari kelalaian dari kepala desa sendiri,” ungkap H. Syamsuddin.

Dipastikan, semua yang tidak bisa dicairkan itu diluar ADD rutin seperti penghasilan

dari Kepala desa dan unsur pelaksana pemerintahan desa.

“Kalau penghasilan tidak ada yang tertunggak,” jawabnya.

Desa yang kena sanksi tersebut adalah Desa Gunuk Rajak Kecamatan Sakra Barat, Desa Jurit Baru Kecamatan Pringgasela, Desa Rengsing Raya Sakra Barat, Dane Rase Sakra, Sikur Selatan Kecamatan Sikur, Dames Damai Kecamatan Suralaga dan Kelurahan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji. “Sebetulnya ini bukan sanksi, tapi karena akibat kelalaian dari

kepala desa sendiri makanya tidak bisa dicair,” tegasnya.

Seluruh desa, ujarnya, sejak awal sudah diingatkan agar tidak terlambat menyampaikan laporan. Pasalnya, sanksi administratif sudah jelas. SPJ yang diserahkan oleh desa itu merupakan dasar utama bagi BPMPD untuk merealisasikan dana berikutnya. Tidak ada SPJ sudah pasti tidak ada pencairan.

Keterlambatan terjadi sebagai salah satu kelemahan desa yang dinilai tidak tertib administrasi. Desa-desa ke depan, terlebih setelah

(Suara NTB/rus)

H. Syamsudin

berlakunya UU Nomor 6 tahun 2014 ini tidak boleh terlambat lagi dalam pembuatan laporan. Hal serupa akan dilakukan BMPD jika desa masih mengalami ket-

erlambatan.

Pihak BPMPD juga tidak menginginkan terjadi lagi hal serupa, karena yang dirugikan adalah masyarakat desa. Akibat dari kelalaian kadesnya membuat dana tahapan terakhir tidak bisa dicairkan.

Bagi Lotim sendiri, tertib administrasi akan tetap dilakukan. Pasalnya, jika salah satu desa terlambar maka pengaruhnya sangat besar.

“Pengaruh aliran dana transfer pusat ke daerah juga bisa terhambat kalau satu saja ada yang terlambat,” demikian ujarnya.

Pada bagian lain, H. Syamsudin menyampaikan dana yang digelontorkan ke desadesa tahun 2015 ini sudah ada yang tembus Rp 1 miliar. Pi-

hak BPMPD sudah mulai mensosialisasikan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 ini kepada seluruh desa.

Diakuinya, ada 12 desa di Lotim yang sudah tembus Rp 1 miliar. Di antaranya Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela. Desa desa lainnya, minimal tahun 2015 ini mengelola anggaran mencapai setengah miliar.

Dana yang digelontorkan ke desa itu ia jelaskan berasal dari tiga sumber sekaligus, yakni Dana Alokasi Desa (DAD) yang datang dari transfer dana pusat (APBN) yang nilainya tembus Rp 43 miliar, Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD kabupaten Lotim sendiri, ketiga bagi

hasil pajak dan retribusi daerah. “Jadi akumulasinya minimal Rp 500 juta,” terangnya.

PTO sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Thun 2014 ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi desa-desa untuk bisa mengelola anggaran secara lebih efektif. Dalam PTO tersebut dijelaskan, ada empat lampiran. Pertama mengenai penghasilan dari Kepala desa dan unsur pemerintahan desa lainnya, lampiran 2 besaran dana transfer pusat, pembagian masing-masing desa. Ke empat dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dihitung berdasarkan ketentuan standar minimal 10 persen. (rus)

Dukcapil KLU Siap Cetak Empat Ribu E-KTP Bangun Pemuda Lotim PEMBANGUNAN kepemudaan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diakui masih belum ada program yang jelas. Lingkup Pemuda dan Olahraga (Pora) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) terbilang sangat minim kegiatan dan dukungan dana untuk pemuda.

Hal ini diakui Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora Lotim, Hasanuddin, SPd. Menyadari persoalan itu, ujarnya, (Suara NTB/rus) Hasanuddin pihaknya berencana menggelar silaturahim dengan seluruh elemen kepemudaan di wilayah Kabupaten Lotim. Termasuk dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Komite Pemuda Lotim (KPL), elemen organisasi mahasiswa seperti HMI, LMND, PMII dan lainnya.

Tujuan pertemuan tersebut, ujarnya, bisa dibangun kesepahaman bersama tentang kepemudaan dan peran-peran pemuda. Apalagi sejauh ini disadari belum diketahui arah dan kemauan pemuda Lotim. Bicara soal potensi pemuda dari segala bidang sangat besar. Jumlah penduduk yang banyak akan berbanding lurus dengan banyaknya potensi pemudanya. Pemuda Lotim itu banyak yang potensial,” ungkapnya, Selasa (6/1).

Bidang Pemuda dan Olahraga, lanjutnya, sejauh ini memang tidak bisa bebuat banyak soal pembangunan kepemudaan. Pasalnya sumber dana yang dikelola terbatas hanya dari APBD murni. “Kalau kita sejauh ini memang hanya untuk menggerakkan pemuda yang sudah punya talenta untuk diikutkan dalam sejumlah kegiatan lomba,” paparnya.

Harapan ke depan bisa bisa lebih intensif lagi dalam kegiatan pembangunan kepemudaan. Salah satu keinginan terbesar Kabid Pora ini, ada sebuah kegiatan pelatihan kepada para pemuda. Hasilnay, pemuda-pemuda yang dilatih itu bisa langsung berdikari sendiri. Menciptakan peluang usaha sendiri atau jenis kegiatan lainnya yang bersifat mandiri. (rus)

Pemda KLU Isyaratkan Segera Mutasi Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersiap melakukan mutasi pejabat yang disinyalir merupakan mutasi terakhir sebelum masa jabatan bupati/wakil bupati berakhir (Agustus mendatang). Mutasi yang dekat dengan akhir masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah ini pun dibantah bermuatan politis.

Sekretaris Daerah (Sekda) KLU, H. Suardi, SH., kepada wartawan, (Suara NTB/dok) H. Suardi Selasa (6/1), mengisyaratkan akan dilakukannya mutasi pejabat dalam waktu dekat. Hal ini menguatkan pernyataan Kepala Dinas PU Tamben KLU, H. R. Nurjati, yang memperoleh rumor mutasi digelar bulan ini juga. “Ya, saat ini kita memang tengah mempersiapkan bahannya,” ucap Sekda.

Ia menerangkan, mutasi dilakukan sebagai tindak lanjut atas disahkannya Perda perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Di mana, jumlah SKPD bertambah setelah usulan eksekutif untuk membentuk SKPD baru pada bidang Pariwisata, Bidang Penyuluhan dan UPTD Pertamanan yang sebelumnya berada di bawah komando Dinas PU Tamben.

Menurut Suardi selaku Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemda KLU, terbentuknya SKPD baru itu perlu diisi oleh sumber daya manusia yang siap menjalankan tugas. Mengingat bertambahnya SKPD akan menambah beban kerja, baik di SKPD baru maupun SKPD yang ditinggal oleh pejabat yang terkena mutasi. Sehingga kata dia, kinerja dan kecakapan pejabat menjadi salah satu pertimbangan utama bagi Pemda untuk menggeser pejabat yang satu dengan pejabat yang lain.

“Jelas, kinerja merupakan salah satu pertimbangan untuk dilakukan mutasi. Dan mutasi ini pun, tidak ada muatan politis,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengatur Pilkada, menegaskan tidak dibolehkannya dilakukan mutasi pada rentang waktu 6 bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir, begitu pula 6 bulan setelah Pilkada. Mengingat jabatan Bupati/Wakil Bupati KLU berakhir pada Agustus 2015 mendatang, maka setidaknya pelaksanaan mutasi paling lambat digelar Januari ini.

Suardi menambahkan, dalam hal dirinya sebagai Ketua Baperjakat, ia tidak melihat momen politis atau tidak, melainkan mempersiapkan materi mutasi melalui pengkajian masing-masing personel. “Kami tengah menyiapkan materi, dan belum ada instruksi langsung dari Pak Bupati kapan pelaksanaannya,” pungkas Sekda KLU. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Setelah pemerintah pusat memangkas alur pelayanan EKTP dengan mengirimkan alat ke daerah, kini Pemda KLU bersiap untuk mencetak KTP Elektronik dengan alat tersebut mulai awal tahun ini.

Dari perekaman pelamar EKTP di Dukcapil, tercatat sekitar 4.215 lembar KTP yang siap dicetak.

Kepada wartawan, Selasa (6/1), Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) KLU, H. Rubain,

mengatakan pencetakan EKTP akan dicoba mulai awal tahun 2015 ini. Karena setidaknya, terdapat lebih dari 4 ribu lembar KTP yang akan dicetak dari pemohon yang usianya sudah terpenuhi dan diwajibkan memiliki KTP. “Kami sedang mempersiapkan tempat dan menguji coba alat yang dikirimkan oleh pusat ini. Mesin cetak ini perlu diujicoba, untuk melihat seberapa kemampuan cetak mesin ini dalam sehari,” ujar Rubain di ruang kerjanya.

Dukcapil KLU dalam hal ini, memperoleh kiriman 2 unit mesin cetak KTP Elektronik dari pemerintah pusat. Hanya saja, dari dua unit mesin itu, salah satunya mengalami gangguan pascapemeriksaan.

Praktis, Dukcapil akan mencoba mencetak satu per satu KTP dengan 1 mesin yang tersisa dan berfungsi.

Ia mengakui, bahwa problem mesin cetak ini sudah dilaporkan ke pusat. Meski tidak berfungsinya 1 mesin tidak menimbulkan masalah lanju-

tan, namun Rubain memastikan kelancaran cetak E-KTP akan sedikit terhambat.

Hasil uji cetak sementara, satu mesin itu mampu mencetak sebanyak 25 lembar sampai 50 lembar KTP. Angka ini dapat bertambah apabila kedua mesin mampu cetak secara bersamaan. “Sehingga untuk tunggakan EKTP yang akan dicetak mulai Januari ini diperkirakan akan selesai dalam tiga bulan,” imbuhnya.

Adapun E KTP yang dicetak kali ini, kebanyakan merupa-

kan warga yang terdata dan masih tertunggak pada periode program 2012 - 2013 lalu. Dukcapil selanjutnya akan menerapkan one day service apabila tunggakan ini terselesaikan lebih cepat. Sebagai catatan, total E KTP yang sudah didistribusikan ke masyarakat sebanyak 136.100 lembar, dari jumlah pemohon mencapai 140.315 orang. “Untuk ketersediaan blanko di KLU sudah tidak ada kendala. Kita harapkan proses cetak ini berjalan lancar,” pungkasnya. (ari)

Puskesmas Terara Harapkan Masyarakat Minum Air yang Dimasak

(Suara NTB/rus)

BERSAMA - Ketua Tim penggerak PKK Lotim, Hj. Supinah Ali BD (paling kanan) bersama dengan Ketua GOW Hj. Rakyal Ain Haerul Warisin dan Hj. Sukaenah Rohman Farly dalam pembahasan evaluasi tim gizi penanggulangan buruk di Pendopo Bupati Lotim, Selasa (6/1).

Tangani Gizi Buruk

Lotim Perlu Langkah Komprehensif Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sampai saat ini belum bisa bebas dari kasus gizi buruk. Untuk penanganan kasus ini Lotim memerlukan langkah lebih komprehensif.

Pasalnya, persoalan gizi buruk tak hanya masalah kesehatan, tapi menyangkut sejumlah masalah lainnya.

Demikian terungkap dalam rapat evaluasi tim penanggulangan Gizi Buruk Kabupaten Lotim di Pendopo Bupati Lotim, Selasa (6/1). Pengarah Tim Penanggulangan Gizi Buruk yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Lotim, Hj. Supinah Ali Bin Dachlan mengemukakan, gizi buruk ini tidak bisa hilang, karena manusia terus bertambah.

Hj. Supinah didampingi Hj. Rakyal Ain istri Wakil Bupati H. Haerul Warisin dan Hj. Sukaenah istri Sekretaris Daerah H. Rohman Farly dalam pertemuan tersebut menyampaikan keinginnya agar ada sajian data yang lengkap mengenai gizi buruk. “Keinginan saya, harus ada laporan soal gizi buruk,” tegasnya.

Sejauh ini, ujarnya, cukup banyak bantuan yang diberikan pemerintah dalam penanganan kasus gizi buruk. Gizi buruk erat kaitannya dengan orang miskin. Akan tetapi, penyebab munculnya kasus gizi buruk ini bukan karena tidak ada makanan. Salah satu penyebabnya adalah soal cara hidup. “Saya pernah punya cucu juga gizi buruk, masalahnya bukan karena tidak ada makan, tapi pola asuh dari orang tuanya,” katanya.

Tim penanggulangan gizi

buruk diingatkan Istri Bupati Ali BD ini, agar bisa bekerja dengan tulus ikhlas dan transparan. Seluruh elemen sejatinya bisa berperan dalam penanggulangan gizi buruk. Tim sendiri diminta bisa bekerja menanggulangi gizi buruk tidak karena mengejar honor.

Bahkan soal honor ini dikatakan Hj. Supinah lebih baik dihilangkan. “Jangan terlalu banyak honor untuk dekati, usulan saya tak perlu ada honor,” ucapnya.

Dalam pertemuan evaluasi tim kemarin terungkap adanya persoalan perbedaan data. Ada sejumlah data berbeda. Antara lain status gizi dari laporan data kecamatan jumlah kasus gizi buruk tercatat selama tahun anggaran 2014 ini sebanyak 116 kasus.

Sedangkan data tercatat dari puskesmas jumlah gizi buruk mencapai 2.400 kasus.

Catatan dari Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim seperti disampaikan Kepala Dikes, dr. Utun Supria jumlah kasus gizi buruk di Lotim selama tahun 2014 ini dicatat sekitar 130 kasus. Data yang sudah ril dicatat terakhir sampai bulan November lalu sebanayk 120 kasus. Prediksi Desember ini muncul sekitar 10 kasus, sehingga diakumulasi totalnya setahun sekitar 130 kasus.

Kasus yang meninggal disebutkan ada 3 kasus. Masingmasing di Puskesmas Denggen, Puskesmas Montong Betok dan Puskesmas Suela. Terbanyak temuan kasus gizi buruk selama tahun 2014 kata Utun di wilayah Puskesmas Keruak se-

banyak 11 kasus, menyusul Puskesmas Rengsing dan Kotaraja masing-masing 9 kasus dan Puskesmas Wanasaba sebanyak 8 kasus.

Kadikes menjelaskan, kasus gizi buruk bukan hanya masalah kesehatan. Selain karena persoalan pola asuh juga adanya penyakit penyerta seperti penyakit infeksi. Di antaranya kelainan ginjal, TB tulang, hyprotiroid, pneumenia dan hidrocephalus dan lainnya.

Penanganan gizi buruk, lanjutnya, perlu langkah komprehensif. Seperti persoalan pola asuh yang dalam penanganannya perlu melibatkan sektor terkait. Dalam penanggulangan tidak cukup dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Pengalaman Lotim sebelumnya pernah mengasramakan terpapar gizi buruk ini selama beberapa pekan. Namun kurang efektif, karena saat pulang ke rumahnya si penderita gizi buruk kembali terkena.

Penyebabnya karena kondisi lingkungan. Rumah yang tidak layak huni dan penyebab lainnya. Ke depan, lanjutnay, dalam pemberian PMT perlu kolaborasi dengan program bedah rumah, pemberian modal usaha dan lainnya.

Sekretaris Tim Penanggulangan Gizi Buruk yang juga Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Toni Satria Wibawa mengatakan, status kasus gizi buruk di Lotim dinamis. Diakui selama ini terjadi perbendaan data soal gizi buruk, namun kemudian telah disepakati, satu-satunya sumber data yang sah adalah dari Dikes. (rus)

Selong (Suara NTB) – Untuk mencegah masyarakat supaya terhindar dari penyakit yang salah satunya penyakit diare. Puskesmas Terara Lombok Timur (Lotim) gencar melakukan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan pengkonsumsian air yang bersih dan sehat.

Staf Bidang Kesehatan Lingkungan pada Puskesmas Terara, Lalu Muhammad Yunus, S.KM, menegaskan, sumur bor maupun air dari PDAM belum higienis untuk dikonsumsi secara langsung. “Air yang sehat untuk dikonsumsi itu adalah air yang sudah dimasak,” terangnya di Puskesmas Terara belum lama ini.

Terkait hal itu, ujarnya, Puskesmas Terara saat ini sudah memiliki program yang berbasis lingkungan yang dikenal dengan Sanitasi Total Berbasis Lingkungan (STBM).

Program STBM yang berbasis lingkungan itu terdiri dari lima pilar, di antaranya, stop buang air besar di sembarang tempat, cuci tangan pakai sabun, pengolahan air minum rumah tangga secara aman, serta pengolahan air limbah rumah tangga secara aman dan pengolahan sampah rumah tangga secara aman.

Ditegaskannya, jika kelima pilar itu diterapkan oleh masyarakat, maka akan tercipta lingkungan sehat dan masyarakat sehat. “Air itu membawa bakteri dan kuman, sehingga sumur bor itu minimal jaraknya harus 10 meter

dari sumber-sumber pencemaran,” terangnya.

Diakuinya, sumber penyakit itu paling banyak berada pada kotoran manusia. Sehingga, dengan lahirnya program STBM dan digencarkannya penyuluhan, masyarakat lebih sadar dan peduli terhadap kesehatannya sendiri. “Sebenarnya, semua tenaga kesehatan itu adalah penyuluh,”katanya.

Dengan demikian, melihat keefektifan program STBM itu.

Pihak puskesmas akan tetap mempertahankan program itu di tahun 2015 ini, karena masih ada desa khususnya di wilayah kerja Puskesmas Terara yang berada di bawah target MDGs. “Untuk tahun 2015, kemungkinan penyuluhan kita fokuskan ke Desa Terara, Selagik, Embung Raja,” terangnya.

Karena, terang Yunus, betul-betul ODF belum telihat di beberapa desa itu. Ia menambahkan, program merubah prilaku maupun kebiasaan masyarakat itu merupakan program dari provinsi yang diturunkan ke kabupaten dan seterusnya diturunkan ke puskesmas. “Seiring dengan digencarkannya penyuluhan oleh pihak puskesmas baik terkait dengan mengajak masyarakat untuk terbiasa minum air yang sudah dimasak dan membuang air dijamban khusus, di tahun 2014 masyarakat yang mengidap penyakit diare sudah mengalami penurunan khususnya di wilayah kerja Puskesmas Terara,”pungkasnya.(yon)

BPM KLU Kaji Penyamaan Penghasilan Tetap Kades Tanjung (Suara NTB) Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan KB dan Pemerintahan Desa (BPM PPKB Pemdes) Kabupaten Lombok Utara (KLU), akan mengkaji penghasilan tetap yang seharusya diperoleh oleh kepala desa (kades) seKLU. Pasalnya, jika tidak diatur atau disamaratakan, dikhawatirkan penghasilan tetap per bulan masing-masing kades akan berbeda-beda.

“Kita inginkan disamakan saja dengan kita yang ada di PNS. Pegawai negeri di mana saja dengan golongan yang sama, gajinya sama, yang berbeda hanya tunjangannya saja,” ungkap Kepala BPM PPKB Pemdes, Heriyanto, SP, kepada wartawan, Selasa (6/1).

Dijelaskan Heriyanto, mengacu ke Undang-Undang, penghasilan sebulan setiap kepala desa cukup variatif. Misalnya, penghasilan tetap yang diukur dari persentase rasio jumlah penduduk dan jumlah ADD (alokasi dana desa) yang diterima dari pemerintah.

“Kalau untuk ADDnya 900 ke atas, 30 persen itu penghasilan tetap kepala desa sama perangkat desa. Bagi desa yang

wilayahnya luas dan penduduknya padat, ADDnya ‘kan besar, sehingga otomatis untuk penghasilan tetapnya juga besar,” paparnya.

Pada kondisi desa dengan wilayah dan ADD besar, jelas Heri, pembagi anggaran yakni aparat desa, termasuk unsur kepala dusun. Dalam konteks ini, pada desa yang wilayahnya luas, dengan penduduk padat tetapi aparatur desa dan kepala dusun lebih sedikit, berpotensi memperoleh penghasilan tetap yang lebih besar.

“Nah, ini akan menyebabkan kesenjangan (pendapatan) antara aparatur desa, dusun dengan mereka yang ada di desadesa yang lain,” imbuhnya.

Sebagai salah satu solusi mencegah kesenjangan pendapatan, Heriyanto mendorong masyarakat untuk melakukan pemekaran dusun, tentu setelah melalui kriteria dan penilaian menyangkut syarat pemekaran. Terutama kata dia, desa yang didorong pemekaran dusunnya adalah Desa Jenggala dan Desa Pemenang Barat. Di kedua desa itu, rasio jumlah penduduknya besar dibandingkan dengan jumlah dusun yang ada. (ari)

SUARA NTB Rabu, 7 Januari 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Tak Kantongi Izin Lingkungan

Sejumlah Vila di Sekotong dan Senggigi akan Ditertibkan Giri Menang (Suara NTB) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Lombok Barat (Lobar) mencatat sekitar ratusan bangunan vila dan losmen ada di Lobar. Dari ratusan bangunan itu yang memiliki izin lingkungan sangat sedikit bahkan bisa dihitung dengan jari.

Terkait hal ini, BLH Lobar segera turun melakukan penertiban izin lingkungan itu di kawasan Senggigi dan Sekotong sebagai wilayah yang marak dibangun vila dan perhotelan.

Penegasan ini disampaikan Kepala BLH Lobar, H. Mulyadin, SH, MH, mengenai banyaknya bangunan vila di Lobar yang tidak memiliki izin lingkungan, Selasa (6/1).

Untuk itu, lanjutnya, pihaknya segera membentuk tim pengawas dan segera turun ke lapangan. Dalam melakukan penertiban, pihaknya akan melibatkan aparat kepolisian dari Polda dan Polres Lobar. ‘’Mengacu aturan, sampai tujuh bulan ke depan, semua pelaku usaha atau kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan harus memiliki izin lingkungan,’’ tegasnya.

Usaha yang diwajibkan izin, ujarnya, semua usaha yang berdampak lingkungan wajib memiliki izin lingkungan.

Karena itu, untuk mengetahui

berapa vila yang belum memiliki izin dan kepemilikannya maka BLH turun melakukan penertiban. “Hanya saja kami kesulitan data terkait pemilik bangunan vila di atas gunung di sekitar kawasan Senggigi itu,” akunya. Untuk itu, BLH sudah menyampaikan ke camat dan berkoordinasi dengan dusun dan desa untuk mendata bangunan itu.

Ia menjelaskan, izin lingkungan itu sebagai prasyarat untuk izin lain. Izin lingkungan ini, diurus setelah sesuai RTRW baru dikaji di BLH. ‘’Kalau dampaknya benting dan besar maka perlu ada Amdal, sedangkan jika usaha itu berdampak sedang ke bawah maka perlu urus UKL/ UPL,’’ terangnya.

Ia menambahkan, apa saja kegiatan yang memiliki

Rombak Direksi PDAM JAJARAN DPRD Lombok Barat (Lobar) menagih janji komisaris dalam hal ini Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony, MPd, untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan merombak direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang. RUPS seharusnya dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2014, namun hingga saat ini belum dilakukan. Batalnya RUPS perusahaan plat merah tersebut mengundang reaksi dari kalangan anggota DPRD Lobar.

“Sudah saatnya dilaksanakan RUPS, karena seharusnya Desember tapi molor,” kritik Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Mukhlis, Selasa (6/1). Dijelaskan, RUPS yang dilakukan pemegang saham dan hasilnya dilaporkan ke DPRD Lobar, karena PDAM Giri Menang ini adalah perusahaan pemerintah yang dimiliki Pemkab Lobar dan Pemkot Mataram.

Dalam RUPS, lanjut Sulhan, selain menghitung keuntungan maupun kerugian juga melakukan perombakan di jajaran direksi, jika sekiranya jajaran direksi dalam menjalankan perusahaan selama setahun tidak menghasilkan keuntungan sesuai dengan apa yang ditargetkan. “Kita harus berikan apresiasi kalau berhasil, jika tidak perlu kita lakukan evaluasi,” sarannya.

Evaluasi dilakukan dewan komisaris dalam hal ini Pemda Lobar dan Kota Mataram, sedangkan lembaga DPRD Lobar hanya bisa memberikan rekomendasi dari hasil kinerja Perusahaan plat merah. Kaitan dengan perombakan direksi, Sulhan menyebut adanya beberapa jajaran direksi dan juga karyawan PDAM yang memasuki usia pensiun, karenanya sangat diperlukan penyegaran dengan melakukan pergantian posisi.

Ditambahkan sulhan, komposisi saham dua pemerintah daerah ini menunjukkan bahwa saham pemda Lobar masih mayoritas yakni 65 persen sedangkan Kota Mataram hanya 35 persen.

Besarnya saham milik Lobar ini karena sumber mata air berada di Lobar sedangkan pelanggan terbanyak di Kota Mataram.

Sebelumnya, Bupati Lobar H. Zaini Arony mengatakan pada bulan Desember lalu pihaknya berencana melakukan RUPS dengan jajaran pemegang saham yakni Kota Mataram. Selain RUPS, pihaknya juga akan melakukan fit and proper test terhadap jajaran direksi PDAM Giri Menang yang habis masa jabatannya.

Bahkan bupati menegaskan akan melakukan perombakan, sebelum dilakukan perombakan pihaknya terlebih dahulu akan melakukan koordinasi dengan Walikota Mataram, Kota Mataram memiliki saham di PDAM Giri Menang. (her) H. Sulhan Muhklis (Suara NTB/dok)

Pengelolaan Dana Jasling Rawan Diselewengkan

dampak harus ada izin. Hal ini mengacu aturan pada UU Nomor 32 tahun 2010, jika usaha dan kegiatan wajib memiliki izin lingkungan. Namun, sebelum berlaku aturan bisa sebatas rekomendasi.

Mengenai bangunan dan usaha setelah tahun 2009 dan 2010 yang memiliki izin (IMB) namun belum memiliki izin lingkungan, menurutnya wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan (DPLH). “Hal inilah yang dilihat kondisinya di atas gunung itu. Kalau tidak ada izin, maka akan dirobohkan. Namun, ini harus dibahas lintas sektor,” tegasnya, seraya menambahkan, pemda memberikan semacam kelonggaran terhadap usaha semacam itu, agar tidak merugikan pengusaha, salah satunya diberlakukan pajak progresif. (her)

(Suara NTB/dok)

MEMBAHAYAKAN - Inilah kondisi salah satu perbukitan di Batulayar Lobar. Gambar yang diambil pertengahan Desember 2014 lalu memperlihatkan kondisi material yang ada di atas bukit bisa membahayakan pengguna jalan yang ada di bawah.

Validasi Data Masih Rancu

Kasus ADD Loteng

Kepemilikan SPPT Tanah Didata Ulang

Dua Dihentikan, Empat Kasus Dilanjutkan

Praya (Suara NTB) Status serta kepemilikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tanah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hingga saat ini masih diragukan validasinya. Kondisi tersebut menyulitkan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemasukan bagi pendapatan asli daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB). Untuk itu, pemerintah daerah mulai tahun ini bakal melakukan pendatang ulang sekaligus validasi data SPPT yang ada di Loteng.

“Untuk kegiatan validasi ini kita sudah anggaran dana sekitar Rp 1,5 miliar lebih,” ungkap anggota Komisi II DPRD Loteng, Supriyadi, kepada Suara NTB, Selasa (6/1). Dalam kegiatan validasi itu, nantinya, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (Dispeda)

Loteng tidak hanya mendapat ulang jumlah SPPT yang ada.

Tetapi juga melakukan pengelompokan kembali status tanah yang ada sesuai wilayah, kondisi wilayah serta harga tanah di wilayah tersebut.

Pasalnya, harga tanah di wilayah Loteng bagian selatan jelas berbeda dengan yang ada di Kota Praya. Begitu pula dengan harga tanah kawasan wisata dan lainnya. Mengingat status wilayah dan harga tanah tersebut akan sangat menentukan besaran perhitungan besar pajak yang akan ditarik. “Semakin tinggi harga jual tanah, tentunya pajak yang ditarik juga akan semakin tinggi,” ujarnya.

Jika validasi data sudah dilakukan, baru bisa dilihat potensi pemasukan yang bisa diterima dari pajak bumi dan bangunan ini. “Hal Ini yang belum dilaku-

kan selama ini. Sehingga target pemasukan dari pajak bumi dan bangunan masih belum optimal sesuai dengan potensi yang ada,” imbuh Supriyadi.

Ia menambahkan, optimalisasi pemasukan dari pajak bumi dan bangunan sangat penting dalam mendongkrak pendapatan asli daerah. Karena, pajak bumi dan bangunan sekarang ini sudah diserahkan pengelolaan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sehingga diharapkan pemerintah daerah bisa memaksimalkan pemasukan dari sektor tersebut demi menunjang proses pembangunan yang tengah berjalan. ‘’Kita berharap pemerintah daerah serius melakukan validasi data ini. Apalagi anggaran yang sudah disiapkan juga cukup besar. Sehingga hasilnya pun diharapkan benar-benar maksimal,” harapnya. (kir)

Terkendala Keamanan

Pariwisata Loteng Sulit Berkembang Praya (Suara NTB) Pengamat Pariwisata NTB, H. Misbach Mulyadi, mengaku kalau dunia pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) masih sulit berkembang, jika situasi keamanan di kawasan wisata belum terjamin. Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi salah satu pertimbangan utama bagi wisatawan untuk datang berkunjung.

Mantan anggota DPRD NTB yang ditemui di kantor Bupati Loteng, Senin (5/1) lalu ini, mengaku, kalau dari sisi potensi wisata, Loteng tidak kalah dari daerah lain. Terutama dari sisi potensi wisata alamnya, Loteng termasuk salah satu yang terindah di Indonesia. “Tapi mengapa dunia pariwisata Loteng sulit berkembang, karena memang jaminan keamanan yang belum ada,” kritiknya.

Banyaknya kasus-kasus kriminalitas yang dialami para wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara, se-

cara tidak langsung telah mencoreng nama baik daerah. Walaupun kemudian kasus kriminal tersebut tidak terekspose, tetapi wisatawan mencanegara yang jadi korban kejahatan pasti bercerita kepada temannya.

Dari cerita para korban itulah kemudian berkembang ke wisatawan lainnya, sehingga banyak yang mengurungkan niatnya untuk datang berkunjung.

“Saya banyak mendapat pesan singkat baik itu melalui email atau telepon, yang menanyakan kondisi keamanan di Loteng.

Karena mereka banyak mendapat cerita kalau kondisi daerah tidak aman,” ungkapnya.

Hal itulah yang kini menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah daerah dalam membangun dunia pariwisata. Apalagi tantangan yang dihadapi pariwisata Loteng saat ini bukan dari luar. Tetapi dari dalam daerah itu sendiri.

Menurutnya, mewujudkan stabilitas keamanan yang baik, bukan pekerjaan mudah. Butuh

Giri Menang (Suara NTB) Komisi II DPRD Lombok Barat (Lobar) menanyakan transparansi penggunaan dana jasa lingkungan (jasling) senilai Rp 700 juta. Jasling yang bersumber dari pelanggan PDAM pengelolaannya dianggap kurang transparan, karena dalam penggunaan di lapangan tidak melibatkan dewan, masyarakat dan instansi terkait lainnya.

“Kami (Komisi II DPRD, red) akan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dana jasling tersebut,” ungkap anggota Komisi II DPRD Lobar, Hj. Nurhidayah kepada wartawan, Selasa (6/1).

Menurutnya, penggunaan dana jasling ini seharusnya tidak ditutup-tutupi. Karena bagaimanapun, dana itu terkumpul dari uang masyarakat yang dipungut khususnya pelanggan PDAM. Untuk itu, pihaknya akan mempertanyakan ke pihak yang mengelola jasling, karena rawan diselewengkan.

Hal senada dikatakan Anggota Komisi II Indra Jaya Usman juga mempertanyakan peruntukan dana jasling dari PDAM yang selama ini dikelola oleh Institusi Multi Pihak (IMP), pasalnya pembahasan terkait dana ini tidak pernah melibatkan dewan, sehingga tidak diketahui peruntukannya. IMP ini juga dinilai tidak efektif, karena terlalu banyak banyak kepanitiaannya, sehingga menyedot banyak dana operasional yang diambil dari jasling itu sendiri. ‘’Imbasnya, dana jasling yang tadinya harus turun ke masyarakat berkurang akibat dipotong untuk honor panitia,’’ kritiknya.

Sementara Koordinator IMP, Halawi Mustafa menampik peruntukan dana tidak jelas.

Menurutnya, dana dari jasling digunakan untuk membeli kendaraan. Dalam hal ini, pihaknya tidak berani menggunakan dana ini untuk bayar gaji. Menurutnya, peruntukan dana ini diarahkan untuk kelompok yang ada di hulu sumber air seperti di Lingsar dan Narmada.

Dalam panitia IMP, ujarnya, ada tim verifikasi dan tim yang turun ke lapangan, ketika ada proposal dari masyarakat hulu diseleksi tim. Dana ini untuk biaya benih, biaya penanaman. Ia mengaku total dana Rp 700 juta, masing-masing Rp 500 juta dari Kota Mataram dan Rp 200 juta dari Lobar. (her) Hj. Nurhidayah

Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah fraksi di DPRD Lombok Barat (Lobar) meminta Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, segera mengisi sejumlah jabatan SKPD yang lowong. Pasalnya kelowongan jabatan tersebut mempengaruhi kinerja SKPD. Seperti Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan (TKPK) serta Badan BKBPP. Khusus Dinas TKPK, masyarakat banyak mengeluhkan pengelolaan sampah. Dinas seolah dinilai tidak peka dan lamban menangani persoalan sampah.

Harapan ini disampaikan anggota DPRD Lobar dari Fraksi PAN, Munawir Haris pada Suara NTB, Selasa (6/1). Ia menyebut dua SKPD yang lowong tersebut terlalu lama tidak terisi hampir tiga bulanan, sehingga ada dampak dan pengaruhnya dirasakan masyarakat. Karena terlalu lama rangkap jabatan, maka tidak maksimal bekerja. Padahal, sebelumnya bupati berencana akan melakukan mutasi awal tahun ini.

Kaitan dengan mutasi, kata Munawir, itu urusan bupati.

Namun, munculnya keluhan yang banyak dari masyarakat soal kinerja pengelolaan sampah harus direspons dengan cepat oleh bupati. Karena itulah, salah satu upayanya perlu dilakukan pengisian jabatan yang lowong tersebut. Meski ditunjuk Plt untuk mengisi sementara waktu jabatan tersebut, namun tidak maksimal, Munawir Haris karena pejabat

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

upaya keras dari pemerintah daerah. Tentunya dengan dibantu oleh seluruh elemen masyarakat yang ada dan bersama dengan aparat keamanan lainnya. “Tentunya tidak arif jika kemudian persoalan kita timpakan kepada pemerintah daerah.

Harus ada keterlibatan semua pihak di daerah ini,” sarannya.

Namun, ujarnya, kuncinya ada di tangan pemerintah daerah.

Karena dalam hal ini pemerintah memiliki peran vital dalam menciptakan stabilitas keamanan.

Pasalnya, kalau pemerintah daerah tidak mau bergerak,maka elemen masyarakat lainnya juga sulit untuk bergerak.

Untuk itu, terobosan dan inovasi pemerintah daerah dalam mewujudkan stabilitas keamanan sangat menentukan. Berhasil tidaknya menciptakan stabilitas keamanan di daerah tersebut tergantung cara merangkul semua pihak agar mau ikut bersama-sama menjaga stabilitas keamanan yang baik. (kir)

Kinerja SKPD Tak Maksimal

Jabatan Lowong Harus Segera Diisi bekerja di dua tempat dengan banyak pekerjaan dan tanggung jawab yang besar.

Terkait pengelolaan sampah, banyak dikeluhkan. Padahal masyarakat khususnya pelanggan PDAM mengeluarkan retribusi terhadap penanganan persoalan sampah. Namun gereget dari Pemda terkesan lamban dan tidak peka terhadap persoalan sampah ini sendiri.

Ia menambahkan, jika pengelolaan sampah dialihkan ke Dinas Tata Kota menurutnya mengacu sruktktur organisasi dan dipa anggaran pengelolaan sampah ada di dinas terkait bukan di kecamatan.

Harapan senada disampaikan anggota Fraksi PKS DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha. Dirinya banyak menerima keluhan masyarakat terkait kinerja pengelolaan sampah. Buruknya pengelolaan sampah, karena belum ada pejabat tetap yang mengisinya. “Ya harus segera diisi agar kinerja lebih maksimal,” sarannya.

Menurutnya, persoalan sampah ini harus didukung sarana perasarana yan memadai seperti truk pengangkut. Namun saat ini Lobar sendiri kekurangan kendaraan, belum lagi peralatan banyak yang rusak, karena usianya tua.

Ia menambahkan, ke depan Dewan bersama pemda perlu membuat semacam regulasi seperti Perda pengelolaan sampah agar bisa maksimal.

Seperti di kota besar, Jakarta telah memiliki Perda Pengelolaan Hj. Nurul Adha Sampah. (her) (Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) Sebanyak enam kasus dugaan penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) kini tengah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya Lombok Tengah (Loteng). Namun dua kasus di antaranya, dipastikan tidak akan dilanjutkan proses penyelidikannya. Lantaran penyidik Kejari Praya tidak menemukan adanya indikasi penyimpangan ADD di desa bersangkutan.

Dua kasus desa yang dihentikan penyelidikan yakni kasus ADD Desa Pengembur Pujut serta Desa Mantang Batukliang. “Jadi setelah kita lakukan penyelidikan awal, kita tidak menemukan indikasi penyimpangan di kedua desa tersebut. Sehingga kasusnya tidak kita rekomendasikan untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya,” sebut Kasi Intel Kejari Praya, Zulkarnaen, S.H., Selasa (6/1) kemarin.

Berbeda dengan dua kasus dugaan penyimpangan ADD lainnya, masing-masing Desa Mujur serta Desa Tumpak tetap dilanjutkan. Pasalnya, setelah diselidiki ternyata memang ditemukan ada indikasi penyelewengan. Hasil penyelidikan tersebut, semakin diperkuat dengan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) Inspektorat Loteng yang juga sama-sama menemukan indikasi penyimpangan.

Kedua kasus tersebut pun kini sudah ditindaklanjuti oleh penyelidikan lanjutan oleh tim

penyidik Pidana Khusus (Pidus) Kejari Praya. Dan, diharapkan dalam waktu yang tidak lama lagi proses penyelidikannya bisa dituntas. “Untuk kasus desa, dua kasus ini memang jadi perhatian utama,” terang Zulkarnaen.

Selain kasus Desa Mujur dan Tumpak tersebut, masih ada dua kasus lain yang kini juga tengah diselidiki, yakni kasus ADD Desa Bunkate serta Desa Lekor. Namun kedua kasus tersebut masih belum akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, karena masih harus menunggu hasil pemerikasaan oleh pihak Inspektorat.

Hasil pemerikasaan pihak Inspektorat tersebut penting adanya. Sebagai bahan tambahan untuk menguatkan dugaan penyimpangan yang terjadi. Karena bisa saja, saat penyelidikan oleh pihak Kejari Praya tidak ditemukan ada indikasi penyimpangan. Tetapi muncul saat pemeriksaan oleh Inspektorat Loteng.

“Atau bisa saja muncul dari hasil penyelidikan Kejari dan Inspektorat. Sehingga hasil pemeriksaan pihak Inspektorat tersebut menjadi penguat dari hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Kejari Praya sebelumnya,” ujarnya seraya menambahkan masih ada satu kasus desa lainnya yakni kasus Desa Serage. Kasus itupun dipastikan tetap berjalan. Terlebih sudah ada penetapan status tersangka pada kepala desanya. (kir)

Putusan Banding Belum Turun

Penahanan Kades Menemeng Bisa Diperpanjang Praya (Suara NTB) Masa penahanan terhadap Kepala Desa (Kades) Menemeng Pringgarata Lombok Tengah (Loteng) Syarifudin yang tersangkut kasus korupsi jatah beras miskin (raskin) bakal berakhir tanggal 17 Januari mendatang. Namun, masa penahanan tersebut bisa lebih panjang lagi. Alasannya, putusan banding yang diajukan Syarifudin, terhadap putusan Pengadilan Tipikor Mataram belum turun.

Pengadilan Tipikor Mataram sebelumnya telah menjatuhkan vonis 2,5 tahun bagi Syarifudin atas kasus korupsi raskin akhir tahun 2011 lalu. Terhadap putusan tersebut, Syarifudin kemudian mengajukan banding. Karena mengajukan banding, pihak hakim Pengadilan Tipikor Mataram kemudian mengubah status tahanan dari tahanan kota ke tahanan lapas.

“Sebelumnya statusnya masih tahanan kota. Tetapi setelah ada vonis, hakim memutuskan untuk merubah menjadi tahanan lapas,” terang Kasi Intel Kejari Praya, Zulkarnaen, S.H, Selasa (6/1). Atas keputusan hakim tersebut, Syarifudin pun sudah resmi dititip di PN Praya sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai tanggal 17 Januari mendatang.

Penahanan terhadap Kades Menemeng tersebut sembari menunggu turunya putusan banding yang diajukan oleh pihak Syarifudin. Dan, sesuai aturan yang ada jika sampai batas akhir penahanan pertama, putusan banding belum turun, maka masa penahanan bisa diperpanjang satu kali selama 60 hari lagi. Jika sampai batas akhir masa perpanjangan penahanan kedua ternyata putusan banding ternyata belum turun, barulah kemudian Kades Menemeng bisa keluar. Karena vonis pengadilan Tipikor tidak bisa menjadi dasar untuk tetap melakukan penahanan. Lantaran vonis tersebut belum memiliki kekuaatan hukum tetap sampai turunnya putusan banding.

Putusan banding itulah yang nantinya menjadi dasar bertindak. Jika putusan banding nantinya menyatakan Kades Menemeng, tetap bersalah maka mau tidak mau Kades Menemeng harus tetap dihukum sesuai isi putusan banding tersebut.

Disinggung kapan putusan banding akan keluar, Zulkarnaen mengaku belum bisa memastikan. Tetapi sesuai standar yang ada, putusan banding paling telat keluar enam bulan setelah diajukan. “Untuk masalah kapan putusan banding keluar, kita belum bisa pastikan. Tapi standarnya paling lambat enam bulan,” tandasnya. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 7 Januari 2015

Proyek PLTU Kertasari Enggan Bayar Pajak

830 Rumah Tidak Layak Huni di Sumbawa Direhab Tahun Ini Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 830 rumah tangga miskin akan mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun 2015. Sharing bantuan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Sumbawa.

Calon lokasi dan calon penerima akan diidentifikasi berdasarkan data masyarakat miskin di BPS. Sebagaimana disam(Suara NTB/dok) Wayan Rusmawaty paikan Kabid Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM PD) Sumbawa, Ni Wayan Rusmawaty M.Si, kepada Suara NTB, Selasa (6/ 1), program ini dilaksanakan berdasarkan MoU yang telah ditandatangani Bupati Sumbawa dan Gubernur NTB. Dengan pembagian anggaran masing-masing 50 persen. Nilai bantuan per rumah sebesar Rp 10 juta.

Calon penerima diutamakan masyarakat miskin yang terdata di Badan Pusat Statistik (BPS). Data BPS akan dikroscek ke lapangan terkait kelayakan calon penerima.

Sebab meskipun terdata di BPS, kalau kondisi rumahnya dianggap layak, maka tidak akan mendapatkan bantuan rehabilitasi ini. Bantuan diutamakan pada daerah yang pernah mengajukan proposal namun belum sempat terealisasi.

Kerusakan yang ditangani pada tiga item pekerjaan, atap, lantai dan dinding. Inklud di dalamnya pembangunan MCK. Bisa juga menggali sumur secara berkelompok, sepanjang di lokasi bersangkutan nantinya belum ada sumur. “Realisasi program ini tinggal menunggu kelanjutan pembahasan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dari Pemprov,” terang Wayan.

Sedangkan terkait program bedah rumah dari Kementrian PU dan Perumahan Rakyat, masih menunggu informasi lebih lanjut. Yang jelas, pihaknya terus berkoordinasi dengan pusat. Bahkan data 523 rumah tidak layak huni di Sumbawa sudah disiapkan, kalau memang nantinya ada kelanjutan program ini dari Kementerian. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Meski pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di desa Kertasari telah memasuki tahun ketiga, tapi ternyata hingga kini proyek yang dikerjakan oleh kontraktor asal Tiongkok tersebut masih enggan membayar pajak galian C kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

(Suara NTB/bug)

Muslimin HMY

Berdasarkan perkiraan perhitungan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) setempat, potensi pajak Galian C dari proyek pembangunan PLTU dalam dua tahun terakhir ini angkanya mencapai ratusan juta rupiah, bahkan tembus Rp 1 miliar. “Kalau kita lihat dari kegiatan yang sudah dikerjakan di lapangan mungkin bisa sampai Rp 1 miliar tunggakan pajak Galian C-nya. Sebab sampai sekarang mereka sama sekali belum melakukan penyetoran,” terang kepala Dinas ESDM KSB Ir. H Muslimin HMY kepada wartawan,

Selasa (6/1).

Sebenarnya Dinas ESDM selaku perwakilan pemerintah yang bertugas menagih pajak Galian C, bukan tidak pernah mengejar pihak PT ZUG selaku kontraktor agar membayar kewajibannya tersebut.

Setidaknya telah dua kali Dinas ESDM melayangkan surat meminta perusahaan menyerahkan Surat Perintah Kerja (SPK) agar dinas dapat melakukan perhitungan beban pajak yang harus dibayarkan. Sayang hingga kini permintaan tersebut tak pernah dipenuhi oleh PT ZUG. “Dalam SPK itu ada Renca-

na Anggaran Belanja (RAB) yang memuat data penggunaan material galian C-nya. Kita minta ke mereka supaya kita bisa menghitung lebih rinci pajaknya, tapi mereka sampai sekarang belum menyerahkannya,” ungkap Muslimin.

Pada tahun 2015 ini, Muslimin menegaskan pihaknya akan lebih getol melakukan penagihan. Langkah pertama yang akan dijalankan Dinas ESDM dengan kembali menyurati PT ZUG agar segera menyerahkan SPK proyek PLTU sehingga nilai pajak Galian C yang harus dibayarakan dapat ditetapkan. Selain itu dinas pun akan melakukan pendekatan dengan mendatangi langsung manajemen perusahaan. “Kita tetap dahulukan korespondensi supaya ada bukti resmi penagihan.

Tapi kalau mereka tetap sep-

erti sekarang ini mungkin kita datangi saja manajemen mereka mempertanyakannya langsung,” tandasnya.

Dikatakan, sepanjang taun 2014 lalu penerimaan pajak Galian C telah melampaui target yang ditetapkan dinas.

Tahun lalu Dinas ESDM menargetkan untuk pajak Galian C sebesar Rp 1,5 miliar, tetapi realisasinya jauh melampaui hingga Rp 2 miliar. “Kalau saja yang dari PLTU masuk, kita bisa pastikan angkanya akan lebih besar lagi,” bebernya seraya menambahkan untuk target tahun 2015 masih akan tetap dipertahankan dengan angka yang sama. “Tahun ini kita tetap pasang Rp 1,5 miliar itu. Dan mudah-mudahan bisa surplus seperti tahun lalu, apalagi kita akan kejar PLTU supaya bisa terbayar tahun ini juga,” tandas Muslimin. (bug)

SMA di KSB Gunakan Kurikulum 2006

DPRD Minta Pelayanan PDAM Sumbawa Optimal Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, Indra Hermawan menekankan target pelayanan 80 persen di PDAM Batulante Sumbawa harus tercapai. Sebagai catatan atas kenaikan tarif PDAM, sehingga pelayanan ke masyarakat harus ditingkatkan.

“Kami setuju, asalkan pelayanan bisa dioptimalkan. Pelayanan ke masyarakat harus ditingkatkan. Sehingga, target pelayanan 80 persen di PDAM Batulante dapat terpenuhi. Dan dapat memberikan PAD bagi daerah ini,” tandasnya dalam pertemuan Komisi II dengan PDAM, terkait kenaikan tarif harga PDAM, Selasa (6/1).

Sebagaimana disampaikan Direktur PDAM Batulante, pihaknya berencana menaikkan tarif menjadi Rp 1.260 per meter kubik (m3), dari harga Rp 800/m3. Setelah selama tujuh tahun dari 2007 hingga 2014 lalu tidak pernah melakukan penyesuaian tarif. Tarif PDAM di Sumbawa ini yang paling terendah, hanya Rp 800 per meter kubik. Sementara di kabupaten lain ada yang Rp. 2.300, Rp. 3.000 per meter kubik. Dengan harga minim tersebut, pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan biaya operasional. Tunggakan mencapai sekitar Rp 500 juta. Bahkan, PDAM juga memberikan subsidi ke pelanggan hingga mencapai Rp 1,2 miliar per tahun. Kabag APP, Wirawan Ahmad juga sudah menyetujui rencana kenaikan tarif, meskipun tidak setara dengan harga pokok produksi air yang mencapai Rp 2.100/m3 untuk di Sumbawa. (arn)

(Suara NTB/arn)

KESEPAKATAN - Syamsul Fikri dan Amirinsyah menunjukkan surat kesekapatan bersama hasil rapat yang merekomendasikan empat item penting dan telah ditandatangani pengurus DPAC, Selasa (6/1).

Demokrat Rekomendasikan Fikri Maju di Pilkada Sumbawa

DPRD Dorong Percepatan Realisasi Dividen PT.DMB

Sumbawa Besar (Suara NTB) Hasil rapat koordinasi dan konsultasi DPC Demokrat bersama DPAC se-Kabupaten Sumbawa menghasilkan empat rekomendasi. Salah satunya mendorong Ketua DPC Demokrat Sumbawa, Syamsul Fikri, M.Si, maju sebagai bakal calon Bupati atau Wakil Bupati pada Pilkada Sumbawa mendatang.

Hal itu dituangkan dalam surat peryataan bersama yang ditandatangani seluruh pimpinan DPAC Demokrat, Selasa (6/1). Selain itu, rapat juga merekomendasikan sejumlah keputusan penting lainnya. Yakni, mendukung SBY memimpin kembali Partai Demokrat. Kemudian mendukung Tuan Guru Bajang (TGB) yang juga Gubernur NTB untuk memimpin kembali DPD Partai

Demokrat NTB dalam Musda mendatang. Serta secara bulat memberikan suaranya kepada Syamsul Fikri untuk kembali menjadi Ketua DPC Demokrat Sumbawa.

Menurut Sekjen, Amirinsyah, S.E, rekomendasi ini menjadi dasar menentukan arah politik Demokrat kedepan. Yang disepakati bersama oleh seluruh pimpinan DPAC yang dituangkan dalam keputusan bersama. Salah satunya mendorong kader terbaik partai, Syamsul Fikri untuk bertarung sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati dalam Pilkada. “Sebanyak 20 DPAC yang hadir dalam pertemuan ini telah menandatangani surat keputusan ini. Empat DPAC lainnya akan menyusul,” tegasnya.

Atas dasar ini, Amirinsyah memastikan apabila orang yang bersuara di luar mengklaim

didukung Demokrat dalam Pilkada adalah sebuah kebohongan publik. Apalagi menghembuskan isu telah didukung oleh sejumlah PAC, itu tidak bisa diterima. “Kalau ada suara lain yang menyatakan didukung Demokrat itu adalah kebohongan publik dan tidak ada PAC bayangan di Sumbawa.

PAC tetap kompak dan solid dan semuanya memegang SK dan mendukung Syamsul Fikri,” tandasnya.

Ketua DPC Demokrat, Syamsul Fikri juga memastikan semua DPAC akan mematuhi semua rekomendasi yang dibubuhkan dalam kesepakatan bersama. Sebab keputusan tertinggi ada di PAC. Bahkan, bagi PAC yang membelot telah siap menerima sanksi tegas dari partai. Hal ini juga ditegaskan oleh beberapa pengurus PAC yang hadir pada kesempatan tersebut. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Sesuai instruksi Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Mendikbud), seluruh sekolah SMA/Sederajat di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memasuki semester kedua tahun ajaran 2014-2015 ini, kembali menerapkan kurikulum 2006.

Sebelumnya sepanjang perjalanan semester pertama, siswa kelas X dan XI dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) menggunakan kurikulum 2013 sesuai kententuan dari pusat. Namun sekarang hal tersebut dikembalikan lagi menggunakan Kurikulum 2006 atau yang dikenal dengan Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP). “Sekarang masuk semester II, semua sekolah SMA/sederajat sudah kembali pakai KTSP lagi,” terang Kabid Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga (Dikbudpora) KSB, Aku Nurrahmadin, S.Pd, Selasa (6/1).

Dijelaskannya, instruksi Mendikbud agar sekolahsekolah kembali menerapkan kurikulum 2006 sesuai dengan surat menteri kepada para kepala sekolah tertanggal 15 Desember 2014 lalu. Instruksi itu kemudian dipertegas lagi melalui Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum 2013 dan kurikulum 2014. Dalam peraturan itu kementerian menginstruksikan kepada provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan kurikulum 2013 selama satu semester, maka diminta untuk kembali menerapkan kurikulum 2006. Sementara bagi provinsi dan kabupaten/kota yang telah menerapkan kurikulum 2013 selama tiga semenster agar tetap melanjutkannya.

“Nah, di tempat kita ini seluruh sekolah baru satu semester menerapkan kurikulum 2013. Makanya masuk semester kedua tahun ajaran 2014-2015 ini kita kembalikan lagi ke kurikulum 2006,” papar Nurrahmadin.

Persiapan untuk mengembalikan metode pembelajaran ke kurikulum 2006 di tingkat SMA/sederajat itu sendiri telah dilakukan oleh sekolah selama libur semester lalu. Nurrahmadin mengungkapkan, sejumlah kepala sekolah bahkan telah menggelar pertemuan dengan pengawas sekolah dan dinas untuk mempersiapkan segala sesuatunya. “Sekarang semua sekolah sudah mulai jalan dengan kurikulum 2006 itu, karena sudah disiapkan sebelumnya,” katanya. selanjutnya ia menyampaikan, sekolah-sekolah di KSB sebenarnya telah mempersiapkan diri menyongsong penerapan kurikulum 2013 itu. Buktinya selama satu semester berlalu tidak ada kendala berarti yang dihadapi sekolah, m e s k i metode pembelajaran yang digunakannya baru. Selain itu menjawab surat dari dinas pendidikan provinsi yang meminta proyeksi kesiapan sekolah untuk menerapkan kurikulum 2013, banyak sekolah yang sudah menyatakan siap menerapkannya pada tahun ajaran 20162017. “Ada juga yang sudah menyatakan siap pada tahun ajaran depan (2015-2016).

Tapi untuk rencana jangka panjang, banyak yang pilih mulai tahun ajaran 2016-2017 agar lebih matang persiapannya,” kata pria yang akrab disapa Madin ini. (bug) Aku Nurrahmadin (Suara NTB/bug)

Pameran Batu Cincin Bakal Meriahkan HUT Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Menyambut HUT Sumbawa yang ke 56, Pemkab Sumbawa akan menggelar sejumlah kegiatan. Termasuk dukungan kegiatan dari beberapa elemen masyarakat. Salah satunya eksebisi batu khas Sumbawa yang kini tengah booming di daerah ini,. Sebagai salah satu upaya memajukan ekonomi kreatif dan ekonomi alternatif yang memberikan income bagi masyarakat.

Kabag Humas Setda Sumbawa, Rachman Ansori M.Se, kepada Suara NTB, Selasa (6/ 1) mengatakan, ada banyak kegiatan digelar menyambut HUT, seperti kegiatan olahraga, gotong - royong dan penanaman pohon serentak. KPH Batulante juga akan melakukan penanaman pohon madu di Batudulang yang dirangkaikan (Suara NTB/arn)

Taliwang (Suara NTB) Kalangan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan mendorong percepatan realisasi pembayaran dividen kepemilikan saham pemerintah di PT Daerah Maju Bersaing (DMB). Sebagaimana diketahui, dalam tiga tahun terakhir perusahaan patungan pemerintah tiga daerah (NTB, KSB dan Sumbawa) untuk pembelian saham divestasi PT (Suara NTB/bug) Newmont Nusa Tenggara Muhammad Natsir (NNT) tak kunjung menyetor keuntungan kepada daerah selaku pemegang saham.

“Secara keseluruhan kita akan dorong seluruh pendapatan yang belum terealisasi termasuk percepatan realisasi pembayaran dividen dari DMB itu,” kata ketua DPRD KSB, Muhammad Natsir, ST, Selasa (6/1).

Ia mengatakan, pada APBD 2015 ini pemerintah dan DPRD sepakat tidak memasukkan hutang dividen PT DMB yang belum terbayar sejak tahun 2011 lalu sebagai sumber pendapatan. Sebagai gantinya pemerintah hanya mencantumkan pendapatan dari PT DMB sebesar Rp 16 miliar yang hitungannya berasal dari advance dividen (keuntungan di muka). Dimana anggaran tersebut diberikan oleh PT Multy Capital sebagai komitmen perusahaan mitra PT DMB itu bersama-sama membentuk PT Multy Daerah Bersaing (DMB), perusahaan yang ditugaskan mengakuisisi saham PT NNT. “Jadi hutang dividen sekitar Rp 43 miliar itu tidak kita masukkan sebagai item pendapatan tahun ini. hanya advance dividen saja,” urainya.

Meski tak memasukkan dalam item pendapatan, Natsir menyatakan, DPRD secara kelembagaan tetap mendorong pemerintah mengejarnya. “Dalam waktu dekat kami akan gelar rapat koordinasi dengan bupati khusus membahas sumber-sumber pendapatan kita yang belum terealisasi. Dan khusus soal dividen kita akan minta beliau melakukan optimalisasi pendapatannya dengan cara mencari langkah strategis guna mempercepat realisasinya,” tandas politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Selanjutnya disinggung apakah DPRD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas kebuntuan realisasi keuntungan dari perusahaan patungan tiga daerah itu? Natsir menyatakan, opsi tersebut tidak menutup kemungkinan dapat dijalankan DPRD. Namun demikian, sebelum sampai ke tahap itu beberapa upaya masih bisa dilakukan oleh pemerintah. “Kalau memang dipandang perlu dibentuk Pansus, kenapa tidak. Tapi kita berikan ruang dulu kepada pemerintah untuk mengupayakan cara-cara lainnya sambil kita terus evaluasi juga yang sudah dijalankan,” pungkasnya. (bug)

Halaman 6

dengan launching madu Trigona (black honey). Selain itu ada juga kegiatan dari Sumbawa Beryanyi berupa lomba suara burung pada 18 Januari. Serta lomba sejarah dan bahasa Sumbawa yang digelar Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) di Istana Dalam Loka.

Yang menarik, lanjut Kabag, masih rangkaian HUT juga akan digelar eksebisi batu cincin Sumbawa di RTH Gang Mangga dari 20-22 Januari.

Dalam rangka menggali potensi batu khas Sumbawa. Sebab selama ini, orang banyak mengenal intan dari Martapura dan Bacan dari Halmahera. Sementara di Sumbawa juga memiliki potensi batu logam mulia yang besar. Bahkan batu cincin tersebut kini tengah booming dan menjadi trend di daerah ini.

Hampir di setiap wilayah di Sumbawa muncul perajin batu

BATU CINCIN Kabag Humas Setda Sumbawa, Rachman Anshori, menunjukkan batu cincin khas Sumbawa karya para perajin daerah itu.

cincin yang tampaknya memberikan income bagi masyarakat. “Ekonomi kreatif seperti inilah yang ingin kita kembangkan. Seperti arahan Bupati, agar perajin batu ini juga dibina. Apalagi masyarakat juga mendapatkan income dari usaha ini. Baik itu perajinnya, pemilik gerinda hinga bisnis jual beli gagang (pengikat) cincin dan lainnya,” terang Anshori.

Eksebishi bakal memamerkan batu khas Sumbawa sehingga memiliki tren merek sendiri. Sekaligus bagian dari promosi batu Sumbawa.

Nantinya perajin dari berbagai kecamatan akan membawa batu dari daerah kecamatan masing-masing. Ada sekitar 10 tenda dibangun di RTH saat eksebisi. Apalagi Wakil Bupati juga meihat keberadaan para perajin ini cukup antusias sebagai salah satu ekonomi kreatif yang membangkitkan gairah masyarakat. “Kalau kita bina, perlu buat outlet khusus untuk batu Sumbawa,” pungkas Kabag Humas. (arn)

SUARA NTB Rabu, 7 Januari 2015

Soal Pasar Kumuh

Pemkot Bima Tak Bisa Berbuat Banyak Kota Bima (Suara NTB) Menanggapi keluhan pedagang terkait kondisi pasar tradisional Kota Bima yang kumuh, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima tak bisa berbuat banyak.

Pasalnya, pasar tradisional tersebut dikelola oleh swasta. Namun saat ini, Pemkot Bima memastikan jika kondisi ini hanya untuk sementara. Pasalnya, di kawasan Amahami sudah dibangun pasar semi permanen yang bisa membuat pedagang maupun pembeli merasa nyaman.

(Suara NTB/use) Kabag Humas dan ProIhya Gazali tokol Pemkot Bima, Ihya Gazali, S.sos yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (6/ 1), tak menampik terkait kondisi pasar yang kumuh tersebut.

Hal ini diakibatkan karena sudah masuk musim hujan. Namun, akunya, pihaknya tak bisa berbuat banyak karena pasar tradisional saat ini dikelola oleh swasta. Kalaupun sampahsampah tersebut dibersihkan namun kondisinya tetap becek.

“Akibat kondisi ini, dampaknya tidak hanya para penjual, pembeli pun segan untuk berbelanja,” tuturnya.

Meski demikian, lanjut Ihya, saat ini sudah tersedia pasar di kawasan Amahami Kelurahan Dara Kota Bima yang jaraknya sekitar 1 kilometer ke arah selatan. Hadirnya pasar ini untuk mengantisipasi kondisi pasar yang ada saat ini. “Di samping aman dan nyaman, pasar semi modern di lokasi yang baru ini juga disediakan tempat parkir elektronik,” sebut Ihya.

Hanya saja, Ihya mengaku belum tahu kapan pasar tersebut diserahterimakan dari rekanan pelaksana pengerjaan pasar itu ke Pemerintah. Rencananya, dalam acara serah terima nanti pihaknya akan mengundang pihak Menteri Perdagangan.

Sebab, anggaran pembangunan merupakan bantuan dari Kementerian Perdagangan dengan anggaran APBN tahun 2014 senilai Rp 11 miliar yang di kucurkan dalam dua tahap. Memang, Kota Bima merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mendapatkan kucuran dana dari pusat untuk pembangunan pasar semi modern dimaksud. Nantinya para pedagang akan diberikan pilihan, apakah memilih pindah di tempat baru atau di pasar lama. Namun pihaknya yakin, dengan fasilitas yang ada serta kenyamanan yang disediakan para pedagang berbondong-bondong menempati pasar baru. (use)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kades di Dompu Ancam Boikot Kegiatan Dewan Dompu (Suara NTB) Kepala Desa se-Kabupaten Dompu mengancam akan memboikot kegiatan DPRD Dompu yang dianggap menghambat realisasi alokasi dana desa (ADD) minimal 10 persen dari dana perimbangan di luar dana alokasi khusus (DAK) tahun 2015.

Kepala Desa Mangge Nae, Ikraman H. A. Hamid kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (6/1) mengatakan, ketentuan soal ADD sudah cukup jelas yaitu minimal 10 persen dari dana perimbangan di luar DAK tahun 2015. ADD di Dompu hanya setengahnya dan itupun tidak sampai 5 persen. “Makanya beberapa kepala Desa bersama forum kepala Desa pergi menghadap Gubernur,” kata Ikraman.

Dikatakan Ikraman, minimnya ADD di Dompu diduga dihambat anggota Dewan untuk kepentingan dana program aspirasi Rp 1 miliar per anggota. Dengan 30 anggota Dewan, total dana program aspirasi mencapai Rp 30 mil-

iar lebih. “Hasil kesepakatan rapat Kepala Desa, kita akan memboikot kegiatan Dewan termasuk program dana aspirasinya,” katanya.

Kepala Desa Katua, Helman, S.Sos yang dihubungi terpisah mengatakan, tidak hanya dana aspirasi yang diprogram anggota Dewan dalam APBD Dompu tahun 2015. Tapi juga dana untuk pengadaan beberapa unit mobil dinas yang menyedot banyak anggaran. “Kita kemarin menghadap Wakil Gubernur, tapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena pengesahan APBD 2015 sudah dilakukan (31 Desember 2014) dan akan diupayakan tambahannya

pada APBD Perubahan,” terangnya.

Namun pihaknnya diingatkan untuk memperketat pengawasan terhadap program kegiatan dana aspirasi Dewan. Ada dugaan, program tersebut untuk mendapatkan fee program 10-30 persen per kegiatan. “Modusnya dengan membangun deal bersama kontraktor pelaksana kegiatan,” ungkap Helman yang menghadap wakil Gubernur NTB, Senin (5/1).

Ia juga mengungkapkan, pihaknya berencana melakukan aksi unjuk rasa dengan melibatkan semua kepala Desa dan staf Desa se-Kabupaten ke DPRD dan Bupati terkait ADD. Apalagi alasan yang disampaikan ke pihak Provinsi sehingga diloloskannya ADD kurang dari 10 % karena kemampuan SDM di Desa belum memadai untuk mengelola anggaran besar.

“Kita dipermalukan di Provinsi oleh Dewan, makan-

(Suara NTB/ula)

Ikraman H. A. Hamid ya kami akan melakukan aksi ke kantor Dewan,” terangnya.

Ikraman menambahkan, pengalaman mengelola ADD dalam tiga tahun terakhir tidak sampai ada yang bermasalah secara hukum. Bahkan ADD itu dirasa cukup bermanfaat bagi Desa untuk

(Suara NTB/ula)

Helman pengembangan masyarakat serta potensi di Desa. “Kemampuan apalagi yang diinginkan? Selama ini kita sudah mengelola anggaran untuk desa dan tidak ada satupun desa yang sampai tersangkut persoalan hukum,” katanya. (ula)

(Suara NTB/ula)

MEGAH - Bangunan RSUD Dompu yang tampak megah dengan lantai tiga. Pelayanan di RSUD Dompu ini terus dibenahi, termasuk untuk memenuhi harapan upah yang layak bagi karyawannya.

Pilkada Dompu 2015 Dianggarkan Rp 18 Miliar Dompu (Suara NTB) Anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Dompu yang direncanakan sekitar akhir 2015 dialokasikan pemerintah hanya Rp 18 miliar. Alokasi ini tidak hanya untuk pelaksana, tapi juga termasuk pengawasan dan mengamanan Pilkada. Besaran dana Pilkada ini tidak sebanding kebutuhan, karena untuk KPU saja diajukan Rp 18,7 miliar, belum termasuk pengawasan dan pengamanan.

Asisten III Setda Dompu, Muhammad, ST, M.Si kepada wartawan, Selasa (6/1) mengatakan, anggaran pilkada Dompu telah dialokasikan. “Untuk anggaran Pilkada kita sudah alokasikan dalam anggaran hibah sebanyak Rp 18 miliar.

Itu bukan hanya untuk KPU, tapi juga untuk pengawas dan pengamanan,” katanya. Muhammad mengatakan, pihaknya tidak ingin berspekulasi terkait mekanisme Pilkada antara langsung atau tidak langsung karena masih akan dibahas di DPR RI. Berdasarkan Perppu, Pilkada dilakukan secara langsung, sehingga pengalokasian anggaran harus tetap disiapkan pihaknya. “Kita tidak ingin berspekulasi. Kita sudah anggarkan dana Pilkada,” terangnya.

Ketua Divisi Sosialisasi KPU Dompu, Suherman, S.Pd mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapat informasi pasti berapa alokasi anggaran ke KPU untuk penyelenggaraan Pilkada. Namun sesuai ketentuan penyusunan anggaran pelaksanaan pemilu, pihaknya telah menyampaikan ke Pemda dan DPRD sebesar Rp 18,7 miliar. Herman mengaku, pihaknya memiliki keinginan agar Pemda dan pihak lain mengundang KPU agar membahas anggaran yang diajukan KPU. Bila alokasi Rp 18,7 miliar dinilai ada yang belum rasional, bisa dibahas bersama untuk mengkajinya.

“Kita punya keinginan agar pemda dan pihak lain mengundang untuk memabhas itu. Rasionalitas berapa? Sampai hari ini kita belum dapat informasi pasti,” ungkap Herman.

Selain menunggu plafon anggaran untuk KPU dari Pemda, Herman mengaku, pihaknya tengah mempelajari draf PKPU tentang pencalonan, pentahapan jadwal pemilu dan pemutakhiran data pemilih. “Kita sudah mendapat draf PKPU yang mengacu pada Perppu tentang pilkada,” jelasnya. (ula)

Dewan Kota Gelar Masa Sidang Pertama Tahun 2015 Kota Bima (Suara NTB) Masa sidang pertama tahun 2015, digelar oleh DPRD Kota Bima, Selasa (6/1) . Dalam rapat paripurna ini, Dewan memperkenalkan sejumlah program dan kebijakan, untuk mendukung dan menyukseskan visi dan misi daerah Kota Bima yakni terwujudnya Kota Bima sebagai Kota Perdagangan dan jasa yang beriman, maju, adil dan sejahtera.

Sidang yang dibuka oleh Wakil Ketua, Syahbudin didampingi unsur pimpinan ini dihadiri oleh Walikota Bima diwakili Asisten I, M. Farid, M.Si didampingi oleh para pejabat SKPD, Camat serta Lurah. Selain itu, hadir juga perwakilan FKPD Kota Bima. Sesuai dengan agenda tentang pembukaan masa sidang pertama, acara pokok yakni pembukaan masa sidang yang dirangkai dengan pembacaan surat-surat masuk yang diajukan oleh pihak eksekutif.

Syahbudin dalam penyampaiannya menyebutkan Dewan telah diagendakan untuk dilaksanakan pada masa sidang pertama tahun 2015. Agenda tersebut antara lain, perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan oleh Komisi-komisi Dewan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Kota Bima tahun 2014. Pembahasan dan penetapan beberapa Raperda Kota Bima sebagai salah satu sumber hukum dan acuan bagi Pemerintah daerah dalam melaksanakan Pemerintahan dan pembangunan.

Pembahasan dan penetapan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bima akhir tahun anggaran 2014 sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Bima. “Di sisi lain, dalam rangka peningkatan pemahaman, pengetahuan dan kapabilitas anggota dan akan dilaksanakan bimtek dan kunjungan kerja Komisi-komisi Dewan ke luar daerah,” sebutnya.

Kegiatan-kegiatan tersebut, akunya, tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan dan kerjasama dari semua pihak. Karena, seberat apapun persoalan yang ada dan serumit apapun permasalahan yang dihadapi akan mampu diselesaikan apabila kebersamaan dan kemitraan telah terbangun dengan kuat sebagai komponen daerah.

Untuk itu, melalui momen tahun baru ini dia atas nama pimpinan dan segenap anggota dewan Kota Bima mengajak semua yang hadir untuk selalu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kapasitas dan fungsi masing-masing. Sekaligus, melalui momen tahun baru ini Syahbudin juga mengajak segenap pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Bima untuk lebih meningkatkan kinerja dan semangat berkreasi sehingga dapat melahirkan daerah yang poduktif. “Dalam mewujudkan masyarakat dan daerah Kota Bima yang lebih sejahtera,” tambahnya. (use)

Tuntut Penyesuaian Gaji

Perawat RSUD Dompu Ancam Mogok Dompu (Suara NTB) Perawat honorer dan sukarela di RSUD Dompu berencana melakukan aksi mogok kerja menuntut penyesuaian gaji. Gaji yang diterima perawat saat ini sebesar Rp 200.000/bulan untuk pemula di luar tunjangan lainnya.

Kepala TU RSUD Dompu, Drs Arifmunandar kepada Suara NTB, Selasa (6/1), membantah ada rencana aksi mogok kerja dari para perawat terkait penyesuaian gaji. Namun ada usulan sejak 2014 lalu agar ada penyesuaian pendapatan dan usulan itu telah direspon pihak manajemen dengan mensosialisasikannya sejak tiga bulan lalu. “Semuanya berpulang pada kemampuan keuangan ru-

mah sakit,” jelas Arifmunandar.

Dijelaskan, penyesuaian pendapatan tenaga kesehatan di RSUD mulai berlaku Januari 2015 dengan memperhatikan beberapa kriteria seperti lama pengabdian dan pendidikan.

Karena tanggungan tenaga honorer dan sukarela yang tinggi yaitu mencapai 248 orang, sehingga penyesuaiannya tidak terlalu tinggi seperti dari Rp 200.000/bulan menjadi Rp 250.000/bulan. “Akibat penyesuaian ini, untuk pembayaran honor ini dalam setahun di RSUD meningkat dari Rp 600 juta menjadi Rp 1 miliar,” katanya.

Pendapatan tenaga kesehatan di RSUD Dompu tidak hanya gaji, tapi ada juga pendapa-

tan lain seperti insentif layanan dari masing-masing ruang perawatan, remunerasi, dan pembayaran iuran BPJS kesehatan. “Kalau dijumlahkan semua, pendapatan per orang bisa mendekati UMK Dompu (Rp 1,2 juta/bulan),” ungkap Arif.

Selain itu, Arif mengungkapkan, pada awal diterima sebagai tenaga kesehatan di RSUD Dompu para sukarela telah menyetujui digaji Rp 200.000/bulan. Namun setelah masuk bekerja, beberapa harapan disampaikan terkait pendapatan. “Kita akui, pendapatan itu tidak sepadan dengan beban kerja yang dilakukan.

Tapi kembali pada kemampuan keuangan manajemen RSUD.

PNS dan Pelajar di Bima Terjaring Pol PP Kota Bima (Suara NTB) Sat Pol PP berhasil menjaring belasan PNS dan pelajar yang berada di luar kantor/ sekolah saat jam kerja dan belajar berlangsung. Pada hari pertama, anggota Sat Pol PP Kota Bima menyasar pasar Tradisional Kota Bima.

Di tempat tersebut, anggota sat Pol PP yang dipimpin Kasi Ops Abdurahman, S.Sos mendapati sejumlah pegawai yang menggunakan seragam dan atribut PNS tengah berbelanja.

Mereka kemudian didata dan hanya diberi pembinaan.

Pol PP juga menyasar sejumlah tempat keramaian termasuk di pasar Senggol dan Barata. Di tempat ini, petugas penegak Perda ini mendapati sejumlah pelajar yang berada di luar sekolah saat jam belajar berlangsung. Parahnya di Barata, para pelajar ini kedapatan saat tengah karaoke. Mereka juga turut didata dan diberi pembinaan. Di lokasi ini, para pelajar tersebut sempat kucing-kucingan dengan petugas Sat Pol PP karena takut diamankan.

Kasi Ops Abdurahman, S.sos yang dikonfirmasi Selasa (6/1), menyebutkan mereka yang terjaring di hari pertama merupakan guru SD, MIN serta SMKN 3 Kota Bima. Alasan mereka di pasar untuk berbelanja kebutuhan keluarga. Namun, tegasnya, pihaknya tetap melakukan pen-

(Suara NTB/use)

RAZIA POL PP - Salah seorang PNS (dua dari kanan, red) tengah ditanyai oleh anggota Satpol PP saat kedapatan di Pasar Tradisional Kota Bima saat jam kerja, Selasa (6/1). dataan dan selanjutnya akan dikoordinasikan dengan pimpinan masing-masing karena tak dapat penunjukkan surat kendali dari pimpinan masing-masing. “Nanti yang memberikan tindakan selanjutnya adalah pimpinan masingmasing,” terang Abdurahman.

Para pelajar yang berkeliaran di Pasar Senggol dijaring, mereka langsung dibawa ke guru BP masing-masing untuk membuat surat pernyataan tidak akan membolos lagi saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Sementara itu, di Barata pelajar yang diamankan berjumlah 12 orang. Tiga diantaranya setingkat SMA, sementara delapan lainnya merupalan pelajar Akademi Keperawatan (Akper). Mereka turut diamankan

karena menggunakan seragam sekolah. Sebab setiap yang mengenakan seragam meski Akper tetap dijaring karena berada di Kota Bima. “Kalaupun mereka mau karaokean, jangan menggunakan atribut sekolah,” tuturnya.

Ditambahkan Abdurahman, operasi penertiban ini dilakukan sesuai dengan surat Perintah Walikota Bima. Dalam surat perintah ini, operasi yang dilakukan menyasar sejulah pelanggaran mulai dari PNS yang berada di luar kantor saat jam kerja, pelajar, PKL, PSK, ternak liar, miras, ketertiban umum, dan illegal logging. “Kalau PSK belum, nanti kita akan turun untuk menyasar termasuk tempat-tempat kos,” pungkasnya. (use)

Selama keuangan RSUD cukup, kami akan tetap memperhatikan,” terangnya.

Arif juga mengingatkan, agar tidak membandingkan pendapatan dengan tenaga kesehatan di daerah lain. Karena manaje-

men RSUD Dompu dikelola sendiri dari klaim jasa pelayanan dan subsidi pemeritah daerah (Pemda). “Jangan disamakan dengan pendapatan di daerah lain, karena masing-masing daerah berbeda,” ingatnya. (ula)

MAN Kandai Dua Beri Ruang Ekspresi bagi Siswa Dompu (Suara NTB) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kandai Dua, Dompu memiliki semboyan ‘Lakukan yang terbaik dan jadilah yang terbaik’ dalam rangka mewujudkan madrasah yang lebih baik dan lebih baik madrasah. Ruang berekspresi bagi siswa pun dibuka pihak sekolah untuk kegiatan ekstrakurikuler tanpa mengabaikan prestasi akademik dalam kelas.

Kepala MAN Kandai Dua Dompu, Drs H. Hasaruddin H. Majid kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (6/1) mengatakan, pihaknya membuka ruang berekspresi bagi siswa cukup luas untuk kegiatan ekstrakurikuler selain kegiatan akademik di pagi hingga siang hari.

Beberapa kegiatan ekstrakurikuler diikuti para siswa seperti pramuka, UKS, kelompok ilmiah remaja, PMR, olahraga bela diri Boxer, Tinju, panjat tebing, voli, basket, futsal, sanggar plastik dan kelompok marawis. “Semuanya kita beri keleluasaan untuk mereka ekspresikan kemampuan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Alhamdulillah siswa kita bisa mewakili Dompu dalam Porprov kemarin dan meraih medali,” kata H. Hasaruddin.

Kegiatan ekstrakurikuler ini tidak lantas membuat siswa MAN Kandai Dua tertinggal di bidang akademiknya. Pada peringatan hari amal bhakti se-Pulau Sumbawa di Kota Bima 2014 lalu, siswa MAN Kandai Dua Dompu meraih juara 2 Olimpiade Fisika, dan juara pada karya tulis dengan tema ‘pemanfaatan kulit singkong untuk keripik’.

Lomba pidato bahasa Inggris tingkat Kabupaten Dompu, siswa MAN berhasil meraih juara 1,2 dan 3, serta juara 1 untuk tingkat putri. “Siswa kita juga meraih juara 1 dan 2 saat kompetisi sains,” terang Hasaruddin.

Terkait pelaksanaan kurikulum memasuki awal semester genap 2015, H. Hasaruddin mengungkapkan, untuk mata pelajaran umum pihaknya kembali menggunakan kurikulum 2006.

Sementara untuk mata pelajaran agama Islam dan Bahasa Arab tetap melanjutkan pada kurikulum 2013, sesuai instruksi dari Dirjen Madrasah Kementerian Agama RI. “Sesuai instruksi pusat, untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Bahasa Arab kita tetap menggunakan kurikulum 2013. Sementara mata pelajaran umum kita kembali ke kurikulum 2006,” terangnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

POSE - Kepala MAN Kandai Dua Dompu, H. Hasaruddin H Majid berpose di samping piala yang diraih siswanya pada berbagai event yang diikuti.

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 7 Januari 2015

Outlet HP di Cilinaya Dibobol Maling Mataram (Suara NTB) Salah satu outlet HP di Jalan Cilinaya, Cakranegara, Kota Mataram, dibobol maling. Pembobolan outlet barang elektronik tersebut diketahui, Senin (6/1) pagi oleh penjaganya.

Jajaran Polres Mataram yang mendapatkan informasi terkait kejadian itu, langsung mengerahkan tim untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Hal itu dilakukan untuk mendeteksi serta melacak identitas para pelaku.

Kasubbag Humas Polres Mataram, AKP I Wayan Suteja, membenarkan terkait adanya peristiwa tersebut. Meski demikian, dirinya mengaku belum dapat menjelaskan secara mendetail perihal hasil olah TKP yang dilakukan aparat. Demikian pula mengenai taksir kerugian yang dialami korban. “Kalau kerugian yang dialami korban saya belum tahu persis, yang jelas jajaran Polres telah melakukan olah TKP,” bebernya.

Selaku aparat, dirinya mengimbau seluruh masyarakat tetap waspada dan mengantisipasi kejadian yang sama.

Terutama, kepada seluruh pemilik toko di Kota Mataram.

Ia meminta, sebelum toko ditinggalkan, para pemilik diminta untuk memastikan apakah gembok pengunci sudah terpasang dengan benar.

“Kami mengimbau agar seluruh masyarakat waspada, terutama kepada para pemilik toko. Ketika hendak meinggalkan toko, harap dipastikan apakah kuncinya sudah terpasang dengan benar. Sebelum meninggalkan toko, pastikan semuanya sudah dalam posisi aman,” jelasnya. Patroli Sitem Rayon. Ia menuturkan, jajaran kepolisian selalu menggelar patroli baik pagi, siang maupun malam.

Dijelaskan patroli yang dilakukan oleh aparat keamanan itu digelar dengan sistem rayon. Sistem tersebut maksudnya pemantauan oleh Polres Mataram melalui jajaran di setiap Polsek. “Patroli selalu dilaksanakan secara intens, baik pagi, siang atau malam. Patroli dengan sistem rayon, dan kalau malam itu dilaksanakan pada jam – jam rawan.

Kadang sebelum jam 00.00 Wita, atau bahkan diatas waktu tersebut,” tandasnya. (met)

65 Persen Tertangani

Masyarakat Laporkan 500 Kasus ke Polres Lobar Giri Menang (Suara NTB) Selama tahun 2014 sekitar 500 laporan masyarakat masuk ke Polres Lombok Barat. Ratusan laporan dari masyarakat ini berupa kasus dan laporan lainnya. Jumlah laporan kasus ini jauh dibawah target Polres 700 kasus selama kurun waktu tahun bersangkutan.

Dari 500 laporan yang diterima polres tersebut, hanya 65 persen yang ditangani polres. Hal ini diakui kasatreskrim Polres Lobar, Iptu Sidik Priamursita, kepada wartawan di kantornya Senin. “Polres ditarget 700 kasus, tapi yang masuk 500 laporan kasus yang bisa ditangani 65 persen,” jelas Sidik.

Terdiri dari kasus korupsi, kasus curanmor, kasus-kasus dugaan penyimpangan lain yang dilaporkan masyarakat.

Termasuk Polres menangani 10 kasus korupsi di Lobar dan KLU, dua kasus diantaranya kasus SMP 3 Gerung yang sudah diputus dan kasus aset Pemda di Jagaraga. Kasus lain yang masih tahap lidik juga tengah berjalan akan dilengkapi untuk melakukan penyidikan.

Ia merinci 10 kasus korupsi yakni kasus prona, PJU Lobar, PNPM dan kasus Raskin di Kuripan, kasus bantuan sapi. Sedangkan dua kasus terdapat di KLU, yakni proyek pembangunan jembatan dan pembangunan taman.

Kasus-kasus korupsi ini terang Sidik, tengah dilengkapi untuk bisa masuk tahap penyidikan. Sejumlah kasus diupayakan maksimal dilidik tahun ini agar bisa dinaikkan ke penyidikan, jika tidak bisa maka fokus ditangani tahun berikutnya.

Untuk melengkapi berkas lidik, pihaknya terus melakukan pengumpulan barang bukti, dokumen dan keterangan saksi.

Menurutnya, delapan kasus dari 10 kasus korupsi tersebut bukan tunggakan di Polres karena proses penyelidikan masih berjalan. Karena kalau tunggakan kasus maksudnya, kasus sudah ditetapkan ke penyidikan namun tidak majumaju. “Itu namanya tunggakan,” terangnya.

Dalam menaikkan status kasus korupsi dari penyelidikan ke penyidikan, pihaknya benar-benar cermat. Karena agar sampai pada saat penyidikan nanti tidak terjadi tunggakan, sehingga kelengkapan berkas itu harus maksimal didapatkan pada saat proses penyelidikan. Karena penanganan kasus korupsi berbeda dengan kasus lain seperti Curanmor, kasus korupsi ini bersifat spesifik menyangkut dokumen. Disamping itu, kasus ini tidak bisa dihentikan atau didamaikan.

Sedangkan terkait kasus pencurian, baru-baru ini Polres juga menangani kasus pencurian ternak sapi dan curanmor.

Jumat lalu empat ekor ternak warga Giri Sasak digasak pencuri di rumahnya. Polres berhasil menemukan dua ekor ternak sapi sedangkan dua ekor belum ditemukan, sedangkan pelaku sudah berhasil diidentifikasi.

Sabtu (3/1) lalu kendaraan seorang perwira Polisi yang menjabat Kapolsek Lembar Polres Lombok Barat (Lobar) motornya dibawa kabur oleh maling dirumahnya di perumahan pemda Lobar Dasan Geres Gerung. Motor perwira polisi jenis Kawasaki KLX 150 L ini diketahui seorang residivis yang belum sebulan keluar dari lembaga pemasyarakatan (LP) Mataram. Saat itu juga polisi Polres Lobar bekerja sama dengan polisi Polres Lombok Tengah (Loteng) serta pamswakarsa setempat langsung bisa menangkap pelaku beserta barang bukti (BB) berupa sepeda motor Kawasaki KLX 150 L pada hari itu juga di Bilelando Praya Timur Loteng sekitar pukul 23:30 wita. (her)

Kasus Dana BOS Mengarah ke Tersangka Mataram (Suara NTB) Kasus dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 50 Cakranegara, dari proses penyelidikan kepolisian, sudah mengarah ke tersangka. Namun sebelum itu, penyidik akan gelar perkara.

Demikian penjelasan Kasat Reskrim Polres Mataram, AKP Agus Dwi Ananto, SH, Selasa (6/1) ditanya perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi dana BOS SDN 50 Cakranegara. Sebelum penetapan tersangka, dalam waktu dekat, ia bersama timnya akan ekspose perkara tersebut, untuk menentukan siapa saja yang dijadikan tersangka karena paling bertanggungjawab atas indikasi penyimpangan dana dimaksud.

Kasus ini mengerucut ke tersangka karena ada indikasi kuat terjadi tindak pidana korupsi, dengan modus kegiatan menggunakan dana BOS itu banyak fiktif. “Modus kasusnya fiktif. Jadi ada kegiatan belanja yang diduga fiktif,” kata Kasat Reskrim. Dari proses penyelidikan, ada beberapa pengeluaran dalam bentuk belanja barang. Setelah dicek ke toko atau pihak ketiga, tidak ada pembelian dari sekolah dimaksud.

Kasat Reskrim menaksir,

nilai belanja dana BOS itu mencapai Rp 300 juta lebih. Hanya saja, mengenai indikasi berapa yang difiktifkan, masih ditelusuri. “Untuk mengecek berapa nilai kerugian negara, kami harus libatkan BPKP,” kata Agus Dwi. Tahapan terbaru sebelum gelar perkara (ekspose), timnya menjadwalkan pemeriksaan saksi dari pihak ketiga. Saksi ini penting baginya, untuk mengkonfrontir dugaan belanja fiktif.

Dikesempatan yang sama, Kasat Reskrim juga menjelaskan perkembangan kasus dugaan korupsi dana BOS SDN 1 Ampenan. Berkas untuk tersangka mantan Kepala Sekolah RT dan bendahara dana BOS berinisial TR sudah dilengkapi dan telah diserahkan ke Jaksa.

“Kami tinggal tunggu petunjuk dari Jaksa,” terangnya. Kerugian negara kasus ini juga sudah dirilis BPKP senilai Rp 400 juta lebih. Jika sudah tidak ada petunjuk dari jaksa, ia memperkirakan berkas kasus ini rampung dan akan disidangkan. (ars)

Kasus Pengadaan Ambulans

Tunggu Ekspos Internal Kejari Praya Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini sudah hampir menyelesaikan proses pengumpulan badan dan keterangan (pulbaket) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan ambulans RSUD Praya tahun 2014 lalu. Kepastian kelanjutan proses penyelidikan kasus itupun kini tinggal menunggu hasil ekspos di internal Kejari Praya. Hal itu diungkapkan Kasi Intel Kejari Praya, Zulkarnaen, S.H., Selasa (6/1).

Ditemui di ruang kerjanya, Zulkarnaen mengaku pihaknya belum bisa memastikan ada tidaknya dugaan penyimpangan dalam kasus tersebut.

Mengingat, tim masih membuat kesimpulan dari proses pengumpulan keterangan yang telah dilakukan sebelumnya. “Bagaimana hasilnya, masih menunggu kesimpulan dalam ekspos internal yang kini tengah kita lakukan,” terangnya.

Menurutnya, kesimpulan dari proses ekssos tersebut sangat menentukan. Terkait kelanjutan proses penyelidikan kasus tersebut. Apakah akan terus dilanjutkan dengan proses penyelidikan atau berhenti sampai tahap pulbaket saja. Jika memang dari hasil ekspos nantinya ternyata ditemukan dugaan penyimpangan, maka bisa dipastikan penyelidikannya akan dilanjutkan.

Akan tetapi, jika tidak ditemukan tentunya pi-

haknya tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga proses ekspos tersebut, merupakan kunci dari keberlanjutan kasus tersebut. “Kita tunggu saja hasilnya seperti apa,” tegasnya.

Semula, rencana ekspos kasus ambulan RSUD Praya tersebut akan digelar akhir tahun 2014 lalu. Akan tetapi, karena sedang ada proses pergantian pimpinan di Kejari Praya, maka hasil ekspos belum bisa diketahui. “Prinsipnya kita menjalankan aturan yang ada. Kalau memang ada indikasi penyimpangan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak melanjutkan penyelidikan kasus ini,” tandas Zulkarnaen.

Sembari menunggu proses ekspos, pihaknya tetpa melakukan pengumpulan data dan keterangan yang dibutuhkan. Guna melengkapi keterangan dan bahan penyelidikan dalam kasus tersebut. Supaya bisa lebih memudahkan proses selanjutnya nantinya, jika memang kasusnya tetap dilanjutkan ke proses penyelidikan lebih mendalam.

Kasus pengadaan ambulan RSUD Praya tersebut, memang mendapat perhatian serius dari pihak Kejari Praya. Setelah kasus tersebut mencuat ke permukaan dan menjadi perhatian publik. Kasus itu mencuat lantaran proses pengadaan mobil seharga Rp 400 juta lebih itu, bermasalah. Mobil ambulan yang dibeli itu pun diduga mobil bekas. (kir)

Komplotan Pencuri Motor Ditangkap Mataram (Suara NTB) Kawanan pencuri motor diringkus tim Satuan khusus (satsus) Sat Reskrim Polres Mataram, Senin lalu. Polisi juga mengamankan sepeda motor yang diduga hasil kejahatan. Tim juga masih memburu otak curanmor ini berinisial Z. Terbongkaranya kawanan begal motor ini berawal dari kecurigaan polisi terhadap pemuda berinisial AS, yang membawa sepeda motor dengan nomor polisi (nopol) palsu. Motor jenis Yamaha Mio ini kemudian disita aparat, AS juga diamankan. “Hasil interogasi kami, ternyata motor ini memang hasil kejahatan di Jalan Arya Banjar Getas Ampenan,” tutur Kasat Reskrim, Selasa kemarin.

Setelah diselidiki lagi, AS melakukan aksi itu bersama rekannya MS dan SN. Ketiganya berasal dari Gerung Lombok Barat. Modus yang dijalankan, dengan merampas sepeda motor saat dikendarai pemiliknya. Ini dikenal dengan aksi begal motor.

Pihaknya mencurigai, aksi sama juga dilakukan di beberapa titik di Kota Mataram dan pernah dilaporkan korban.

Untuk mengembangkan barang bukti dan pelaku lain, Satsus saat ini sedang memburu otak aksi begal berinisial Z. Karena dari pengakuan tiga tersangka, Z yang menyuruh mereka. “Kami menduga Z ini otaknya,” sebut Kasat Reskrim. Sementara tiga tersangka dan barang bukti kini diamankan di Mapolres Mataram. (ars)

Halaman 8

(Suara NTB/ars)

BARANG BUKTI - Barang bukti sepeda motor diduga hasil kejahatan diamankan di Sat Reskrim Polres Mataram.

(Suara NTB/ars)

DITELANTARKAN - Yuliana Ayu Purniti (3,6) bocah yang ditelantarkan orang tuanya di pangkuan Aktivis LPA Joko Dumadi, sembari berbincang dengan Yuliawan, korban yang motornya dibawa kabur.

Diduga Telantarkan Anak, Pasutri Bawa Kabur Motor Warga Mataram (Suara NTB) Pasangan suami istri DN dan NK, diduga menelantarkan anaknya Yuliana Ayu Purniti (3,6), di rumah Yuliawan, Jalan Dr. Soetomo RT 02 Karang Baru, Kelurahan Karang Baru Selatan Mataram. Parahnya, tidak hanya menelantarkan anak, pasutri ini diduga membawa kabur sepeda motor milik warga tersebut. Warga diminta mewaspadai kejadian ini sebagai modus baru pencurian sepeda motor (Curanmor). Akibat kejadian itu, Yuliawan tidak hanya terpukul kehilangan motornya, tapi juga kasihan dengan anak yang ditelantarkan dan kini diasuhnya bersama istri, Suhaimiah.

Kasus itu kini ditangani Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB. Korban juga sudah melaporkan D dan N ke Polres Mataram berharap motornya kembali dan anak itu diambil.

Kejadian itu Tanggal 17 Desember 2014 lalu. Berawal dari SMS DN yang ingin menggadai kulkasnya kepada Yuliawan.

Karena kasihan, Yuliawan datang ke kos DN dan hendak memberi bantuan. “Sampai di kosnya, dia (DN, red) minta pinjam motor saya. Saya kasih dia pakai. Tidak ada curiga apa apa waktu itu,” kata Yuliawan kepada wartawan dan sejumlah aktivis LPA NTB. Setelah pinjam motor, DN pergi dengan istrinya NK, namun sebelum itu menitipkan anaknya di rumah Yuliawan.

Tidak diceritakan DN akan kemana, sementara Yuliawan dan istrinya sama sekali tidak curiga. Mereka memang sudah akrab sebelumanya, DN yang mengaku berasal dari Karang Medain dan NK dari Kabupaten Dompu adalah langganan ojek Yualiawan.

Ditunggu sampai malam

hari, DN tak kunjung mengembalikan motor tersebut. Kabar hanya disampaikan melalui telepon dan SMS. DN berjanji akan segera mengembalikan motor tersebut. Sekitar dua hari kemudian, NK datang ke rumah Yuliawan untuk melihat anaknya. “Saya tanya mana motor saya. Kata dia masih dipegang suaminya dan akan segera dikembalikan. Cuma itu yang dia bilang. Setelah itu pergi, sampai sekarang tidak balik - balik,” tutur Yuliawan yang terlihat berusaha tetap sabar dengan kejadian itu.

Setelah sepekan motor itu dibawa kabur, DN sempat kembali menghubunginya via ponsel dan lagi – lagi berjanji akan kembalikan motor yang masih sisa kredit dua bulan itu. Kata DN, jika dalam sehari motor tidak kembali, ia siap dilaporkan ke polisi. Benar saja, Yuliawan yang berang, kemudian melapor ke Polres Mataram. Tidak hanya berharap motornya dikembalikan dan DN bersama istrinya ditangkap, tapi juga khawatir disangka menculik anak. “Saya takut pak, nanti dikira culik anak orang.

Makanya kita lapor ke Polisi,” tutur Suhaimiah, istri Yuliawan.

Setelah kejadian itu, hidup Suhaimiah benar-benar keteteran. Sepeda motor jenis Honda Supra X 125 nopol DR 3655 BO itu sehari-hari dipakai ngojek, untuk membiayai sekolah anak dan menutupi kebutuhan sehari-hari. Akibat motor itu dibawa kabur, anaknya yang masih duduk di bangku SMP dan satu anaknya lagi di SMA, harus jalan kaki tiga pekan terakhir. Suahimiah pun terpaksa membuka lapak dan berjualan di pinggir jalan untuk membiayai

hidup keluarga mereka.

Terhadap Yuliana, anak yang kini diasuhnya, Yuliawan dan Suhaimiah samasekali tidak terbebani. Mereka mengasuh bocah ini sebagaimana anak mereka sendiri. “Samasekali ndak ada perasaan saya jadi beban. Saya asuh dia seperti anak saya sendiri,” kata Suhaimiah sambil menggendong bocah malang itu.

Aktivis LPA, Joko Dumadi kepada wartawan, mengaku sempat akan mengambil anak itu untuk diasuh agar psikologinya tidak terganggu.

Namun karena Yuliana terlihat nyaman di pangkuan Suhaimiah dan Yualiawan, maka pihaknya membiarkan sementara. “Tapi kami tetap kontrol kondisinya. Sambil kami terus membantu mencari orang tuanya,” kata Joko.

Apalagi anak tersebut diduga sebelumanya jadi korban kekerasan. Karena menurut penuturan orang tua asuhnya, terdapat luka lebam dan lecet di beberapa bagian tubuhnya.

Kasus itu menurut Joko tergolong baru. Ia curiga, anak tersebut tidak diinginkan kelahirannya dan menjadi korban kekerasan, lantas ditelantarkan. Patut dicurigai juga, motor tersebut diniatkan dicuri, sementara anak dibiarkan.

“Kalau ini pencurian. Berarti modus baru. Kami akan berkoordinasi dengan Polisi untuk menelusuri keberadaan orang tuanya,” kata Joko.

Sementara Kasat Reskrim Polres Mataram, AKP Agus Dwi Ananto berharap masyarakat mewaspadai ini sebagai modus pencurian sepeda motor. Khusus terkait kasus menimpa Yuliana, ia akan menelusuri. “Saya akan cek laporannya dulu kalau memang sudah masuk (Dilaporkan),” kata Agus Dwi. (ars)

Gubernur Diminta Pecat Oknum Anggota DPRD Bima Mataram (Suara NTB) Sekitar 10 orang massa melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur NTB, Selasa (6/1) siang kemarin. Kedatangan mereka untuk mendesak Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memecat salah satu oknum anggota DPRD Kabupaten Bima berinisial Nuk karena diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap Kepala Desa Rupe Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

Nuk diketahui merupakan salah satu anggota DPRD Kabupaten Bima dari Fraksi Partai Demokrat. Untuk itu, mereka juga meminta Gubernur yang juga Ketua DPD I Partai Demokrat NTB untuk segera mengeluarkan izin pemeriksaan kepada yang bersangkutan.

“Keluarkan surat izin pemeriksaan kepada Nuk. Pak gubernur memiliki hak melakukan pemanggilan saudara Nuk karena punya kewenangan. Atas tindakan kader Demokrat, silahkan keluarkan surat PAW, memecat secara tidak hormat yang bersangkutan,” kata Mulyadin dalam orasinya.

Unjuk rasa itu mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP NTB. Bahkan, berdasarkan pantauan Suara NTB, jumlah aparat kemananan jauh lebih banyak dibandingkan jumlah massa aksi yang hanya sekitar 10 orang lebih.

Mulyadin mengatakan, belum ada surat izin pemeriksaan dari Gubernur itu menyebabkan aparat hukum tak bisa menindak kasus kekerasan itu. Menurutnya, dugaan kasus kekerasan itu adalah persoalan yang serius se-

(Suara NTB/nas)

UNJUK RASA - Sekitar 10 orang warga melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur NTB, Selasa siang kemarin. Mereka mendesak Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi memecat salah satu oknum anggota DPRD Kabupaten Bima, Nuk. hingga harus disikapi dengan serius juga. Mereka mengancam jika tuntutan mereka tak diindahkan, maka mereka akan melakukan konsolidasi.

“Belum ada izin secara resmi dari pak Gubernur. Bila persoalan yang kami angkat ini adalah serius, masalah kemanusiaan. Kami telah mngirim beberapa surat kepada pak Gubernur untuk melakukan audiensi. Namun tak ada tanggapan,” imbuhnya.

Massa yang datang membawa pengeras suara menggunakan mobil bak terbuka tersebut terus berorasi. Namun tak saupun pejabat Pemprov NTB yang menemui mereka. Setelah hampir puluhan menit berorasi, massa kemudian membubarkan diri.

Dihubungi terpisah, Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H. Mahdi Muhammad, SH, MH yang dikonfirmasi mengenai apakah sudah ada

surat permohonan dari aparat penegak hukum untuk memeriksa oknum anggota DPRD Kabupaten Bima itu, sampai saat ini belum ada permohonan yang masuk.

“Belum ada pengajuan, atau permintaan. Masih kita tunggu dulu. Belum ada permohonan, biasanya itu (permohonan) dari penyidik,” ujarnya.

Sebenanrnya, lanjut Mahdi, jika mengacu pada UU yang baru mengenai DPR/ DPRD, tidak ada lagi pasal yang mengatur tentang perlunya izin Gubernur untuk memeriksa anggota DPRD terkait dengan masalah hukum.

Artinya, aparat penegak hukum bisa langsung melakukan pemeriksaan.

“Tetapi kalau penyidik mengajukan permohonan izin tetap akan kita fasilitasi. Kita tunggu permitaan dari penyidik. Kalau ada hari ini maka hari ini kita proses,” tandasnya. (nas)

SUARA NTB Rabu, 7 Januari 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

”Bau Nyale” Dilaksanakan 9-10 Februari Mataram (Suara NTB) Perayaan tradisi bau nyale di Kabupaten Lombok Tengah telah ditetapkan. Pelaksanaan prosesi adat di kawasan Pantai Seger itu akan berlangsung pada tanggal 9-10 Februari 2015 nanti. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) NTB, Drs. H. Muhammad Nasir kepada Suara NTB, Selasa (6/1).

H.Muhammad Nasir

Adapun penetapan tanggal pelaksanaan perayaan tradisi itu ditentukan dalam rapat oleh para tokoh adat dan masayarakat serta jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah. Rapat putusan yang melibatkan pihak Disbudpar NTB itu berlangsung pada Senin (5/1) siang.

“Penentuan event bau nyale telah dilakukan. Pelaksanaan bau nyale akan jatuh pada tanggal 9-10 Februari 2015. Ini berdasarkan penetapan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama tokoh masyarakat setempat berdasarkan penanggalan kalender suku Sasak,” tuturnya.

Dalam rapat yang berlangsung di Kantor Bupati Lombok Tengah itu juga ditetapkan pembentukan panitia pelaksana kegiatan. Akan tetapi, dalam rapat itu tidak dibahas mengenai rangkaian pengisi kegiatan guna menambah kemeriahan pelaksanaan prosesi adat tersebut.

Rencananya, rangkaian kegiatan tambahan sebagai pengisi pelaksanaan prosesi bau nyale, akan digagas dalam pertemuan yang selanjutnya.

“Rapat itu juga membahas pembentukan panitia event bau nyale oleh Bupati Lombok Tengah. Sementara untuk rangkaian kegiatan lainnya akan dibicarakan lebih lanjut oleh para panitia dalam kesempatan berikutnya,” tambahnya.

Ajang Pesta Rakyat Prosesi yang dilakukan satu kali setahun itu dipandang sebagai ajang pesta rakyat. Betapa tidak, setiap pelaksanaan, bibir pantai seger yang menjadi lokasi perayaan selalu dipadati pengunjung.

Perayaan tradisi itu juga dihiasi dengan bermacam jenis hiburan pengisi malam, sepanjang berlangsungnya pelaksanaan bau nyale itu sendiri.

Adapun demikian, Disbudpar NTB menyatakan sikap bahwa pihaknya akan selalu memberikan dukungan terhadap perayaan – perayaan berbau adat dan tradisi ditengah masyarakat.

Sebab, ini juga berkaitan dengan stimulus yang dapat menggerakkan ekonomi kepariwisataan. Kegiatan tersebut berpotensi menarik perhatian para wisatawan serta “memikat” kunjungan mereka untuk menyaksikan secara langsung.

“Prinsipnya, Disbudpar NTB sendiri akan siap memberikan dukungan terhadap agenda tahunan tersebut. Kita berharap, melalui prosesi adat dan tradisi masyarakat ini dapat menjadi pemikat kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara,” tandasnya. (met)

(Suara NTB/met)

Michael Learns To Rock

(Suara NTB/ist)

Hari Ini, MLTR Tampil Akustik di Jakarta Jakarta (Suara NTB) Grup musik pop asal Denmark, Michael Learns To Rock (MLTR) akan tampil secara akustik di The Foundry 8, kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu.

Para personel grup MLTR yang digawangi Jascha Ritcher (Penyanyi dan Keyboard), Kare Wanscher (Drummer), Mikkel Lentz (Gitaris) itu mengatakan ini kali pertama

bagi mereka untuk tampil di venue yang kecil, serta tampil secara akustik. Mereka menjanjikan performa yang lebih intim dengan para penggemar.

“Kami akan tampil di venue yang lebih dari yang sebelumnya pernah kami lakukan. Ini adalah pengalaman yang luar biasa di mana penonton berdiri di ruangan yang sempit dan kami harap nanti akan lebih banyak yang hadir, kami sudah

tak sabar,” kata Kare Wanscher sang drummer dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Berbeda dengan penampilan sebelumnya di TransStudio Bandung, Jumat lalu, MLTR tampil menggunakan alat musik lengkap.

Promotor Marygops dan 7Kings menbanderol harga tiket penampilan MLTR sebesar Rp 900.000. Pihak Marygops menyebutkan tiket untuk

tiket sendiri sudah terjual habis. Rencananya MLTR juga akan manggung di Medan, Manado, Makassar dan Bali.

Sejak berkarya di tahun 1991, lebih dari 30 judul lagu ditelurkan MLTR dari sembilan album, di antaranya Paint My Love, That’s Why You Go Away, The Actor, Out of Blue, 25 Minutes, Nothing To Lose, Someday, hingga Blue Night. (ant/bali post)

Halaman 9

Musikus FRM Ditangkap Polisi karena Kepemilikan Heroin Jakarta (Suara NTB) Petugas Polres Metro Jakarta Selatan menangkap musisi berinisial FRM dengan dugaan kepemilikan narkoba jenis heroin.

“Iya artis FRM saat ini masih diperiksa Satuan Narkoba,” kata Kepala Polres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Polisi Wahyu Hadiningrat di Jakarta, Selasa.

Namun Wahyu belum bersedia menyampaikan informasi detail soal barang bukti dan

lokasi penangkapan FRM. Wahyu mengatakan pihaknya akan memberikan keterangan resmi terkait pengungkapan kasus narkoba yang melibatkan musisi era 1980-an itu.

Sementara itu sesama musisi Addie MS menulis di akun Twitter @addiems “Fariz RM...” beberapa menit setelah media daring mewartakan penangkapan tersebut. (ant/bali post)

Banyak Turis Belanda Bernostalgia ke Bali Denpasar (Suara NTB) Masyarakat Belanda yang berusia lanjut kini banyak datang melakukan perjalanan wisata ke Bali bersama anak cucunya sebagai acara nostalgia, dengan menyaksikan pantai, keindahan alam, dan seni budaya.

“Benda-benda budaya Bali pada zaman kerajaan tempo dulu banyak diboyong dan tersimpan di Museum di Leaden, Belanda, dan mereka ingin menyaksikan Bali masa kini,” kata Made Suardana, pemandu wisata khusus turis Belanda, Selasa.

Ia mengatakan, pantai, keindahan alam, pemandangan berupa sawah bertingkat milik petani anggota subak (organisasi pengairan tradisional Bali) masih menjadi daya tarik tersendiri dari wisatawan Belanda untuk menikmati liburan di Pulau Dewata.

Karunia Tuhan berupa keindahan alam yang masih alami ada di Bali menjadi daya tarik tersendiri bagi turis Belanda, baik yang berusia lanjut maupun usia muda, ingin menyaksikan dari dekat perkembangan budaya Bali tempo dulu hingga terkini.

Anak-anak muda asal negeri kincir angin itu tetap ramai berlibur ke Bali terutama pada musim libur pertengahan tahun, sedangkan wisatawan lanjut usia (lansia) biasanya datang melakukan perjalanan wisata sekitar bulan-bulan diakhir tahun.

“Turis Belanda masih ramai ke Bali bahkan sekarang lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya,” tutur Made Suardana yang mengaku sering saat mengantar tamunya ke-

liling Pulau Dewata, terpaksa menginap di daerah pegunungan atau di kawasan jurang sungai.

Kesulitan transportasi udara dari Bali ke Eropa terakhir ini tampaknya tidak mengurangi minat masyarakat Eropa terutama asal Belanda yang berlibur ke Pulau Dewata dengan ratarata sekali kunjungan selama dua minggu.

Ia bersama kelompok pemandu wisata lainnya hampir setiap hari mengantar tamu asal Belanda ke pelosok pedesaan untuk bisa menyaksikan keindahan alam yang masih alami di daerah pegunungan, adat istiadat masyarakat yang tiada duanya di dunia.

Jika pelancong asal Belanda yang berusia lanjut yang umumnya suami istri ke Bali, melakukan perjalanan untuk bernostalgia, dan mereka bisa menetap di daerah ini hingga satu bulan untuk bisa mengenang pengalaman yang pernah terjadi tempo dulu.

Dinas Pariwisata Bali mencatat jumlah kunjungan turis Belanda ke daerah yang dijuliki Pulau Kahyangan oleh masyarakat internasional bertambah hampir lima persen dari sebanyak 66.413 orang selama Januari—November 2013 menjadi 69.732 orang periode sama pada 2014.

Tidak saja turis Belanda, wisatawan asing asal negara-negara Eropa juga bertambah banyak yang melakukan perjalanan ke Pulau Dewata, yakni mencapai 687.700 orang selama sebelas bulan terakhir 2014, atau peranannya 20,12 persen dari seluruh orang asing ke Bali yakni 3,4 juta orang. (ant/bali post)

Kasus Narkoba, Putra Jackie Chan Diadili di Tiongkok Beijing Jaycee Chan, anak dari bintang film kung fu Jackie Chan, akan diadili pada Jumat (9/1) untuk kasus penyalahgunaan narkoba, yang merupakan kasus terbaru dalam serangkaian kasus selebriti yang terlibat pelanggaran narkotika, demikian dilaporkan Legal Evening News, Selasa.

Sebuah laporan microblog dari surat kabar semiresmi, Legal Evening News mengatakan putra Chan, yang adalah aktor dan penyanyi berusia 32 tahun, akan diadili di Pengadilan Distrik Timur di Beijing (Suara NTB/ist) untuk kasus yang akan diJackie Chan (kiri) bersama Jaycee Chan. awasi ketat oleh masyarakat Tiongkok. derung pasti di pengadilan Tiongkok, yang Jaycee Chan resmi didakwa bulan lalu dikendalikan oleh Partai Komunis yang dengan tuduhan “kejahatan melindungi or- berkuasa. ang lain dalam penyalahgunaan narkoba” Tindak penyalahgunaan dan pengedaran setelah menjalani tes dan terbukti positif narkoba mendapatkan hukuman yang keras menggunakan ganja. Polisi mengatakan te- di Tiongkok, termasuk hukuman mati atau lah menemukan 100 gram ganja di rumah- penjara seumur hidup untuk kasus-kasus senya. Namun, panggilan untuk menghadap ke rius.

Pengadilan Distrik Timur tidak ditanggapi.

Obat ilegal, terutama zat sintetis seperti Jaycee Chan adalah salah satu dari se- sabu, ketamin dan ekstasi, telah berkembang bagian besar selebriti daftar-B yang ditah- dalam kalangan popular di Tiongkok seiring an tahun lalu oleh pihak berwenang di Tion- dengan munculnya masyarakat kelas metgkok atas tuduhan penyalahgunaan narko- ropolitan baru dengan pendapatan yang lebba, yang telah dipublikasikan secara luas di ih besar. media negara dan sosial. Kasus narkoba di Bulan lalu, media resmi pemerintah mekalangan selebriti di Tiongkok juga melibat- laporkan bahwa Jackie Chan merasa malu kan bintang film dan televisi, sutradara film, atas kasus penyalahgunaan narkoba anaknserta penulis skenario populer. ya dan berharap bahwa suatu hari ia akan Penahanan terhadap sederetan selebiriti dapat berbicara tentang bahaya mengkonitu dilakukan di tengah kampanye Departe- sumsi narkoba. men Keamanan Publik Tiongkok untuk menJackie Chan pernah menjabat sebagai indak tegas kasus penyelahgunaan narko- juru bicara untuk Komite Anti-Narkoba ba, perjudian dan prostitusi. Ada kemungki- Nasional Tiongkok pada 2009 untuk memnan besar bahwa Jaycee Chan akan dinya- promosikan pendidikan anti-narkoba. takan bersalah karena tuntutan hukum cen- (ant/bali post)

”Garuda Superhero” Rilis 8 Januari Jakarta (Suara NTB) Film pahlawan super Garuda Superhero segera rilis di bioskop Indonesia mulai 8 Januari 2014.

“Garuda merupakan film lokal pertama yang membuka industri perfilman Tanah Air dengan tema action superhero. Tema yang sudah hilang lebih dari 30 tahun dalam peta perfilman Indonesia,” kata produser film Garuda, Dhoni Ramadhan di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan film superhero itu merupakan buah dari perjuangan selama 10 tahun untuk memproduksi film Garuda. Film superhero lokal pertama itu menggunakan 90 persen teknologi “Computer Generated Imagery” (CGI).

Menurut Dhoni, produksi film Garuda memiliki tantangan khusus terutama dari aspek sumber daya manusia dan kemampuan dalam proses penggarapan efek visual yang diinginkan.

“Tim CGI yang mengerjakan film Garuda merupakan generalis semuanya. Mereka menguasai semua kemampuan efek visual yang dibutuhkan, bukan hanya mengerjakan bagian demi bagian dalam suatu babak,” kata dia.

Uniknya, kata Dhoni, jumlah tim CGI film Garuda tidak lebih dari sembilan orang tim inti dan beberapa pendukung padahal tingkat kesulitan produksi cukup tinggi. Semua yang terlibat dari divisi CGI merupakan animator asli Indonesia seperti dari Yogyakarta, Malang, Padang, Jakarta, Solo dan daerah lainnya.

“Hal menarik lainnya, ada adu akting ant-

ara aktor kawakan dengan aktor muda dalam film yang sebagian besar dilakukan dengan layar biru (blue screen),” katanya.

Film juga didukung sejumlah aktor kawakan Slamet Rahardjo yang memainkan tokoh antagonis pengancam keselamatan dunia.

Selain Slamet, ada pula Robby Sugara, Piet Pagau dan Rudy Salam.

Sementara di barisan aktor muda didukung Agus Kuncoro, Alexa Key, Kia Putri dan tokoh utama Rizal Alaidrus sebagai Garuda. Film Garuda juga menggaet Julia Perrez sebagai manajer promosi untuk mendukung film.

“Dukungan terhadap film Garuda juga terus bergulir dari berbagai kalangan seperti Kak Seto, Adhyaksa Dault, Ustad Yusuf Mansyur hingga Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) bentukan Presiden Joko Widodo. Mereka mengapresiasi film Indonesia berteknologi canggih seperti yang dilakukan Hollywood,” katanya.

Rencananya, Garuda Superhero juga akan mencoba masuk pada jaringan bioskop di kawasan regional ASEAN. Saat ini komunikasi perluasan pasar sudah terjadi. “Dengan kesempatan tersebut, maka pasar dari film Garuda Superhero akan lebih besar lagi,” kata Dhoni.

Garuda Superhero merupakan terobosan yang dilakukan oleh Garuda Sinergi Putaar Sinema di tahun 2014. Film yang diproduseri oleh Dhoni Ramadhan dengan Produser Eksekutif Mulyadi memiliki target penonton dari keluarga dan anak-anak. (ant/bali post)

SUARA NTB Rabu, 7 Januari 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Tak Terpengaruh Perubahan Kurikulum KETUA Yayasan Pendidikan Kristen Aletheia Ir. Stevan Suminganto meminta agar penghentian sementara kurikulum 2013 tidak membuat para guru di lingkungan sekolah menjadi bingung. Termasuk, adanya perubahan yang terjadi para kurikulum tidak mempengaruhi materi pelajaran di dalamnya.

“Tidak usah bingung sama kurikulum, karena materi pelajarannya sama,” ujarnya pada Suara NTB, belum lama ini.

Kurikulum, akunya, dibuat dalam upaya menciptakan dan memancing kreativitas anak dan guru. Steven mengklaim, apapun kurikulum yang digunakan oleh sekolah tidak memiliki pengaruh apa-apa, kecuali guru yang menjadi ujung tombak pelaksanaan kurikulum tersebut mampu menggunakan kurikulum dengan baik dan benar.

Untuk itu, guru sebelum itu, harusnya sudah tuntas mendapatkan berbagai pelatihan yang menunjang kemampuan mengajar mereka.

Sementara itu, kata Stevan, di Aletheia sendiri saat ini telah mengembangkan bentuk kurikulum sendiri yang memungkinkan para guru dapat mengembangkan kreativitasnya sendiri. Cara pertama yakni dengan memberikan pelatihan terhadap guru-guru secara tuntas dengan mendatangkan para instruktur, baik dari luar daerah maupun dari LPMP. Selain itu, Stevan juga mengkritik keberadaan buku paket kurikulum 213 yang dianggapnya masih mentah, tidak matang dan tidak mendalam. Ketika ditanya pihak Aletheia hendak menggunakan apa, Stevan mengaku akan menggabungkan antara kedua buku baik yang terdapat pada buku KTSP maupun pada buku kurikulum 2013. “Yang penting spirit di dalam bukunya itu yang penting,” tandasnya. (dys) Stevan Suminganto (Suara NTB/dys)

Masalah Lahan Segera Tuntas

Proses Perkuliahan AKN Mataram Segera Pindah Mataram (Suara NTB) – Sebagai salah satu Akademi Komunitas Negeri (AKN) perintis di Indonesia, keberadaan AKN Mataram mesti mendapat dukungan banyak pihak, khususnya pemerintah daerah. Jika selama ini, keberadaan AKN Mataram masih dihadapkan dengan hibah lahan yang belum tuntas, maka tahun ini Pemkot Mataram sudah menyediakan lahan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang berlokasi di Petemon Mataram.

Menurut Koordinator AKN Mataram Drs. H. Musta’in, SS, MM, adanya hibah lahan ini membuat peluang AKN Mataram segera definitif cukup besar. Bahkan, ujarnya, selesai semester dalam waktu dekat ini, tempat perkuliahan mahasiswa AKN Mataram segera dipindah ke salah satu sekolah di Mataram. ‘’Insya Allah, setelah selesai semester.

Terus libur sebentar, kita akan mulai perkuliahan di salah satu sekolah dasar dekat tanah yang diperuntukkan buat kita (AKN, red),’’ terangnya pada Suara NTB, Selasa (6/1).

Mantan Kepala SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram ini, menegaskan, pihaknya tidak ingin peluang emas dengan adanya AKN di Mataram ini hilang. Apalagi, pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi sudah mengingatkan agar pengelola AKN Mataram dan pemerintah daerah segera menyediakan lahan. Jika tidak bisa disediakan hingga akhir tahun 2014 lalu, maka AKN Mataram yang merupakan salah satu perintis AKN di Indonesia ini tidak lagi bisa eksis.

Namun, ujarnya, adanya dukungan dari Pemkot Mataram yang bersedia menghibahkan lahan di SKB Mataram seluas 1 hektar untuk sementara dan sisa lahan lain segera menyusul menjadikan AKN Mataram tetap bisa eksis dalam memberikan pengetahuan pada mahasiswa tentang dunia pariwisata. ‘’Kami berterima kasih pada Pemkot Mataram yang telah bersedia mengalokasikan buat kami,’’ ujarnya.

Musta’in mengaku, keberadaan AKN Mataram yang kini masih menumpang di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram di Labuapi Lombok Barat telah menjadikan banyak daerah di Indonesia tertarik untuk studi banding. Bahkan, ujarnya, salah satu kota di Yogyakarta yang merupakan kota pendidikan di Indonesia melakukan studi banding ke Kampus AKN Mataram. Ini membuktikan, keberadaan AKN Mataram telah diakui eksistensinya.

Apalagi telah mampu meluluskan sejumlah mahasiswa dan telah bekerja di sejumlah hotel dan restoran di NTB. (ham) H. Musta’in

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dys)

LATIHAN - Marching band, merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler di SMA 3 Hang Tuah Mataram. Marching band sering digunakan untuk menyambut para tamu yang datang ke sekolah. Tampak, siswa yang ikut ekstrakurikuler marching band sedang latihan di halaman sekolah beberapa waktu lalu.

Minum Miras Saat Jam Belajar

Satpol PP Lotim Amankan Empat Oknum Pelajar Selong (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Timur (Lotim) berhasil mengamankan empat oknum pelajar yang sedang membolos di jam sekolah di Pantai Ketapang Kecamatan Pringgabaya. Keberadaan oknum empat pelajar itu diketahui setelah masyarakat melapor ke Satpol PP Lotim yang berada di luar sekolah saat jam belajar. Apalagi, oknum pelajar saat diamankan sedang menenggak minuman keras (miras).

“Keberadaan pelajar itu kita ketahui dari laporan masyarakat yang resah atas tindakan para pelajar yang memanfaatkan jam sekolah untuk minum-minuman keras bersama teman-temannya,” ungkap Kepala Satpol PP) Lotim, Nurhadi Muis, SH, mela-

lui Kasi Samapta, Saidun,S. AP, Selasa (6/1).

Dijelaskannya, tindakan ke empat pelajar itu sudah melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum. Oleh sebab itu, para pelajar itu akan

dibina untuk diberikan arahan oleh Satpol PP Lotim sebelum diserahkan ke pihak sekolah maupun orang tua mereka masing-masing, supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi.

Diakuinya, jumlah pelajar yang membolos sebanyak

Jaga Kondusivitas

Pihak Sekolah Libatkan Babinkamtibmas Mataram (Suara NTB) Salah satu aspek penting pendidikan yakni terjadinya proses pembelajaran yang kondusif. Kondusivitas bisa terwujud, jika semua pihak mampu berkoordinasi satu sama lain seperti yang dilakukan SMPN 3 Mataram.

Guna menjaga kondusifitas, pihak sekolah melibatkan Babinkamtibmas.

Kepada Suara NTB, Selasa (6/1), Babinkamtibmas Kelurahan Ampenan Tengah Bripka (Pol) Sopian Hakim mengaku kondusivitas bisa terwujud jika ada koordinasi antara semua pihak yang memiliki kepentingan yang sama. ‘’Baik itu antara aparat kemanan dengan pihak sekolah dan masyarakat secara umum,’’ terangnya.

Menurutnya, konflik di sekolah tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan potensi konflik di tengah-tengah masyarakat. Hanya saja, meski potensi itu tidak besar, semua pihak terutama warga sekolah untuk selalu berhatihati dan senantiasa menjalin koordinasi. Adapun konflikkonflik di area lingkungan sekolah, Sopian Hakim mengaku sangat minim. Dalam setahun, hanya satu dua konflik yang pernah terjadi dan bisa diselesaikan dengan baik tanpa melalui jalur hukum.

“Kita koordinasi, berikan arahan, sosialisasi libatkan tokoh agama, masyarakat dan

(Suara NTB/dys)

TERIMA - Kepala SMPN 3 Mataram H. L. Suwarno saat menerima kunjungan Babinkamtibmas Bripka Sopian Hakim di SMPN 3 Mataram, Selasa (6/1). pemuda. Pernah ada konflik di sekolah, tapi bisa diselesaikan di luar ranah hukum. Cara menyelesaikan konflik, kita tengahi dan pertemukan mereka. kita buatkan surat perdamaian hitam di atas putih agar masalah tidak sampai terulang kembali,” ujarnya.

Bentuk kontrol, ujarnya, dilakukan pihak Babinkamtibmas ke seluruh area wiliayah Kelurahan Ampenan Tengah dan dilakukan minimal tiga kali seminggu. Adapun bentuk kontrol yang dilakukan bisa melalui kunjungan ke sek-

olah-sekolah dan masyarakat.

Kepala SMPN 3 Mataram H. L. Suwarno mengaku keberadaan Babin Kantibmas yang senantiasa mengontrol sekolah-sekolah dinilainya membawa dampak positif.

Untuk itu, Suwarno mempersilahkan Babinkamtibmas yang hendak berkunjung sekolah. Selain itu, pendekatan lain yang digunakan pihak sekolah kata Suwarno yakni dengan melakukan pendekatan secara personal kepada masyarakat asal siswa berasal. (dys)

enam orang. Namun, dua di antaranya berhasil melarikan diri setelah mengetahui kedatangan para petugas yang melakukan razia ke lokasi.

“Kita berharap para orang tua lebih mengawasi tingkah laku dan kegiatan anak-anaknya,” ujarnya mengingatkan.

Diakuinya, penyergapan terhadap pelajar-pelajar yang membolos sudah sering dilakukan. Oleh sebab itu, dengan dilakukannya razia-razia khususnya kepada pelajar yang membolos diharapkan bisa memberi efek jera kepa-

da seluruh pelajar khususnya yang ada di Lotim. Selain itu, pihak Pol PP juga meminta supaya masyarakat segera melapor ke pihak yang berwenang jika ditemukan ada pelajar berseragam yang berkeliaran saat jam sekolah sedang berlangsung.

“Di tahun 2015, kita akan lakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait dengan Perda itu,” terangnya, seraya menambahkan . penertiban juga dilakukan pada PNS yang berkeliaran di tempat umum saat jam kerja. (yon)

Latih Siswa Bertanggung Jawab

SDN 4 Pancor Buat Taman Kelas Selong (Suara NTB) Pihak SDN 4 Pancor Lombok Timur (Lotim) melatih siswa bertanggung jawab sejak dini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun taman kelas. Keberadaan taman kelas yang dibuatkan itu diharapkan bisa dijadikan wahana dalam melatih tanggung jawab para siswa serta kepeduliannya terhadap lingkungan. ‘’Selama ini kepedulian para siswa terhadap lingkungannya masih kurang. Oleh sebab itu pihak sekolah berinisiatif membuatkan para siswa taman kelas dan nantinya taman kelas itu akan dilombakan setiap tahunnya,’’ ungkap Kepala SDN 4 Pancor, Nurmawan,S.Pd, Selasa (6/1).

Selain itu, lanjutnya, tujuan dilakukannya pembuatan taman kelas itu sebagai bentuk kepedulian pihak sekolah dalam upaya

menumbuhkan kesadaran para siswa supaya cinta terhadap lingkungan, baik dari segi kebersihan maupun lainnya. Termasuk, sifat tanggung jawab siswa juga diharapkan bisa tumbuh dengan dibuatkannya taman kelas itu. Karena, setiap kelas itu nantinya bertanggung jawab menjaga dan melestarikan taman yang dibuatkan itu. “Taman itu nantinya akan mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab dan melatih kecintaan kepada tanaman,” ucapnya.

Tidak hanya siswa, kecintaan terhadap lingkungan dan keindahan sekolah juga dituntut kepada guru. Alasannya, banyak guru yang kadang tidak peduli terhadap lingkungannya. “Guru itu adalah seseorang yang akan ditiru oleh siswa. Jadi sebelum membawa siswa pada perubahan, gurulah yang terlebih dahulu kita rubah,”terangnya. (yon)

SMPN 3 Mataram Siap Amankan Permen Mataram (Suara NTB) Kepala SMPN 3 Mataram H. L. Suwarno mengaku siap mengamankan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 160 Tahun 2014 yang mengatur tentang pelaksanaan kurikulum yakni pemberhentian kurikulum 2013 dan kembali ke KTSP di sekolah-sekolah.

Sebagai pihak bawahan, apapun kebijakan yang di keluarkan oleh atasan dalam hal ini menteri melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) masing-masing kabupaten/ kota akan senantiasa ditaati dan

dikawal dengan sebaik-baiknya.

Dirinya pun tidak ingin terjebak mengomentari perdebatan terkait dengan adanya penerimaan dan penolakan terhadap keberadaan Permen tersebut melainkan ingin fokus dengan kurikulum yang sesuai dengan perintah di dalam Permen itu. Menurutnya, SMPN 3 Mataram sesuai dengan Permen harus kembali ke KTSP. Untuk itu, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan diri kembali menggunakan KTSP. Adapun kesiapan yang dibutuhkan, ujar Suwarno, yakni

mempersiapkan kembali bukubuku KTSP yang nantinya digunakan oleh siswa. Akunya, sebagian besar buku KTSP yang sebelum itu tersimpan rapi di perpustakaan kini telah didistribusikan kepada siswa. Meski ia mengaku masih ada kekurangan buku KTSP disebabkan oleh buku selama dalam proses penyimpanan menjadi rusak, tidak terawat dengan baik dan hilang.

Untuk melengkapi itu, pihaknya akan membeli buku sejumlah kekurangan tersebut.

Sedang buku paket kurikulum 2013 yang telah diterima pihak

sekolah kini disimpan ke perpustakaan. “Buku semua ada meski masih kurang, tidak ada kendala kembali ke KTSP karena semua kurikulum bagus.

Buku kurang karena rusak, ada yang pinjam tidak dikembalikan,” terang Suwarno.

Lebih jauh, pria asal Desa Ranggagata, Lombok Tengah ini mengaku anggaran pembelian buku paket KTSP yang masih kurang akan diambil dari anggaran sebanyak 5 persen untuk perpustakaan. Akan tetapi, proses pembelian belum bisa dilaksanakan disebabkan belum diba-

hasnya Rencana Anggaran Keuangan Sekolah (RAKS) 2015.

Ditanya terkait kesiapan sekolah yang saat ini terakreditasi A sebagai salah satu syarat untuk mengajukan diri guna melanjutkan kurikulum 2013, Suwarno mengaku akan membiarkan proses yang berjalan sesuai dengan Permen yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. “Ingin loyal terhadap pimpinan (sesuai dengan keputusan dinas), selain itu rasio guru dengan murid juga tidak sesuai,” ujarnya. (dys)

Suara NTB/yon)

TAMAN - SDN 4 Pancor Lotim membuat taman.

Taman ini akan diserahkan pengelolaannya pada setiap kelas dengan tujuan mengajar siswa untuk belajar bertanggung jawab.

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 7 Januari 2015

Szczesny Kena Denda karena Merokok

Messi Panaskan Rumor ke Chelsea Mataram (Suara NTB) Lionel Messi memanaskan kembali rumor kepindahannya ke Chelsea setelah ia kedapatan mulai menjadi pengikut akun instagram Chelsea. Rumor ini diperkuat pula dengan ketegangan di internal klub Catalan itu, usai kekalahan memalukan dari Real Sociedad.

London Kiper Arsenal Wojciech Szczesny dikabarkan didenda 20.000 poundsterling akibat tertangkap tangan merokok di kabar mandi setelah menjalani pertandingan.

Pemain 24 tahun itu dikabarkan membuat pelatih Arsene Wenger geram ketika ia ketahuan merokok setelah kalah 0-2 dari Southampton pada Tahun Baru. Ini bukan pertama kali pemain Polandia itu tertangkap merokok. Ia memiliki dua gambar dirinya dengan rokok pada musim panas 2013.

Wenger telah berbicara mengenai insiden lalu yang melibatkan Jack Wilshere, gelandang Arsenal yang difoto merokok pada liburan musim panas lalu, dan William Gallas.

Szczesny dipaksa meminta maaf atas kelakuannya, tetapi itu belum jelas apakah dia akan dilarang ikut pertandingan Liga Inggris pekan ini di kandang melawan Stoke.

David Ospina menjadi kiper ketika Arsenal mengalahkan Hull di Piala FA pada Mingggu dan menjaga clean sheet, dengan Szczesny yang bahkan tidak dibangkucadangkan.

Itu mungkin telah menjadi rencana sebelumnya bahwa kiper Polandia ini tidak bermain dalam salah satu pertandingan domestik Arsenal musim lalu.

Mantan pemain Arsenal John Jensen mengklaim bahwa Szczesny berdebat dengan Wenger dan tidak akan bermain lagi musim ini. Arsenal menyangkal tuduhan itu dan mengatakan Szczesny tetap menjadi bagian dari rencana tim utama.

(Suara NTB/ist)

Kepindahan Podolski Penyerang Arsenal Lukas Podolski (29) telah menyelesaikan kepindahannya ke Inter Milan dengan status pinjaman sampai akhir musim, demikian dailymail.co.uk. Kubu Inter menyatakan, pemain berusia 29 tahun tersebut sudah ambil bagian dalam latihan Senin petang.

Arsenal menyatakan, kesepahaman antara kedua klub tentang pemain itu sudah terwujud seperti disiarkan dalam Twitter. Mantan pemain Bayern Munich itu akan duduk di bangku cadangan pada pertandingan Selasa ketika mereka berkunjung ke kandang juara Juventus, kata pelatih Inter Roberto Mancini.

“Saya sudah menyiapkan pertandingan ini tanpa Podolski. Ia akan duduk dulu di bangku cadangan. Ia pemain bagus dan ia akan banyak menolong kami,” kata Mancini pada temu pers menjelang laga.

Seminggu lalu, pelatih Arsenal Arsenge Wenger menyatakan, pendekatan Inter kepada pemain itu merupakan “lelucon”, dan tim Italia itu “tidak serius” — (karena) tim Italia memiliki catatan sejarah kurang bagus karena selalu mencoba mengontrak pemain deWojciech ngan bayaran lebih rendah.

Szczesny Podolski memenangi mahkota Bundesliga bersama Cologne pada 2005 serta Bayern tiga tahun kemudian. Ia memenangi gelar Piala FA bersama Arsenal musim lalu, juga mengangkat Piala Jerman bersama Bayern p a d a 2008.

Ia merupakan bagian dari pemain Jerman yang memenangi Piala Dunia di Brazil pada Juli lalu, kendati ia bermain hanya pada babak penyisihan grup. (ant/bali post)

Louis van Gaal Keluhkan Jadwal Padat Manchester Louis van Gaal mengutarakan puas dengan penampilan Manchester United (MU) selama periode laga tahun lalu, meski pelatih Belanda itu mengutarakan keluhannya dengan padatnya jadwal pertandingan.

Keluhan Van Gaal itu dikemukakan jelang MU menghadapi Southampton dalam pertandingan yang digelar pada Minggu pekan depan di Old Trafford.

Wayne Rooney dan (Suara NTB/ist) kawan-kawan baru saja Louis van Gaal meraih hasil positif ketika menyambangi markas Yeovil Town, pada Minggu (4/1) dengan meraih kemenangan 2-0.

Kedua gol itu dicetak Ander Herrera dan Angel Di Maria.

Kemenangan itu meloloskan skuat Setan Merah ke babak 32 besar Piala FA. “Saya senang kami mampu bertahan manakala menapaki musim ini di tahun lalu,” kata Van Gaal kepada para wartawan.”

“Saya telah melakukan perubahan kecil-kecilan dengan mendatangkan sejumlah kecil pemain baru. Selain itu, kami harus terus berjuang menghadapi Chelsea dan mampu lolos ke babak selanjutnya di ajang Piala FA. Dengan begitu, apa yang dapat saya katakan sebagai seorang manajer?”

“Kami tentu ingin memenangi gelar liga musim ini. Prioritas kami tetap di liga.” katanya. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

RUMOR KE CHELSEA – Lionel Messi memanaskan rumor kepindahan dirinya ke Chelsea dengan mengikuti akun instagram Chelsea. Akun twitter Oddschecker bahkan memasang foto manipulasi Messi yang mengenakan seragam Chelsea.

Atlet Menembak Tak Ingin Diinapkan di GOR Mataram (Suara NTB) Rencana KONI NTB menggelar Pelatda terpusat pada bulan Januari disambut antusias sejumlah pengurus cabor. Dengan program tersebut persiapan atet menghadapi PON XIX di Jabar 2016 akan lebih fokus. Namun demikian cabor menembak meminta agar tidak semua atlet diwismakan di GOR, terutama atlet menembak. Sebab atlet-atlet menembak masih berstatus pelajar sehingga harus fokus juga dengan aktifitas pendidikan di sekolah.

“Kalau memang atlet pelatda diharuskan diinapkan semuanya kesana (GOR-red) atlet kami sepertinya tidak bisa karena mereka masih kecil, usia mereka baru 16 dan 17 tahun. Saya takut psikologi atlet kami akan terganggu karena mereka juga dituntut harus masuk sekolah oleh gurunya,” ucap Pelatih Menembak Andik Budi Hariono, kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (6/1) kemarin.

Pelatih Pelatnas PRIMA Pratama menembak ini menginginkan atlet menembak tetap tinggal di rumah masingmasing karena atlet-atlet itu masih berstatus pelajar SMA. Lagipula, mereka butuh bimb-

ingan orang tua agar bisa belajar dengan tenang.

Pengalaman mengikuti PON Remaja tahun 2014 lalu menjadi pelajaran berharga bagi atlet menembak, sebab kedua atlet menembak NTB, Citra Putri Budi Andini dan Dimas Restu Arindra Putra yang merupakan pelajar SMA 7 tak bisa fokus latihan serta tak bisa konsentrasi pada pertandingan karena tak mendapat dukungan penuh dari sekolahnya. Sekolah meraka tidak menjamin mereka lulus sekolah karena mereka harus meninggalkan bangku sekolah selama sebulan lebih untuk persiapan mengikuti PON Remaja.

“Prestasi kedua atlet kami anjlok di PON Remaja karena psikologi mereka terganggu.

Saat itu konsentrasi mereka pecah, di sisi lain mereka harus memikirkan sekolah sebab pihak sekolah tidak menjamin kelulusan mereka karena mereka meninggalkan sekolah terlalu lama,” terangnya.

Dijelaskan, pelaksanaan Pelatda PON 2015 lebih lama dibandingkan Pelatda PON remaja yang hanya berlangsung sebulan. Itu artinya, selama setahun lebih psikologi para atlet akan terganggu kare-

na harus memikirkan sekolah dan latihan. Oleh karena itu solusi terbaik masalah tersebut kata Andik atlet menembak tidak diinapkan di GOR Turide, sehingga atlet menembak juga bisa fokus belajar.

“Kita bukan bermaksud melawan aturan, namun atlet kami butuh pendamping orang tua dalam hal belajar, karena mereka masih sekolah. Tolong mereka diperlakukan khusus karena cabor menembak masih usia pelajar, dan kami ditargetkan dua emas,” jelasnya.

Lanjutnya, kalau harus masuk pemondokan di GOR dirinya tidak bertanggungjawab atas dampak psikologi atlet karena harus digabungkan dengan atlet dewasa.

Sementara itu Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto SH, mengatakan bahwa Pelatda akan dimulai dalam beberapa hari lagi. Saat ini pihaknya sedang membuat SK atlet dan pelatih Pelatda dan mengecek lokasi pemondokan atlet.

Soal permintaan cabor menembak itu akan menjadi bahan pertimbangan KONI NTB. (fan)

Tak hanya mengikuti akun instagram Chelsea, Messi juga mengikuti akun instagram dua pemain The Blues, Thibaut Courtois serta Filipe Luis. Sontak saja tindakan ini memicu gosip dia ingin hengkang. Daily Mail melaporkan, sehari setelah tidak diikutsertakan dalam deretan starter pemain Barca melawan Real Sociedad, timbul rumor bahwa Messi ingin meninggalkan Nou Camp.

Pemain 27 tahun itu dikabarkan juga melewati sesi berlatih yang dihadiri ribuan anakanak pada Senin dan kemudian mengikuti instagram Chelsea. Peraih trofi Ballon d’Or empat kali itu juga mengikuti akun instagram Manchester City, Newell’s Old Boys, Argentina, dan Barcelona.

Pada November Mourinho menyangkal bahwa Chelsea tertarik datangkan Messi. Dia berkata, “Pada saat ini, sangat mudah, sangat mudah memiliki berita yang tidak benar.”

“Sangat mudah orang-orang meletakkan berita tanpa kon-

Alaba Kembali Berlatih dengan Muenchen Muenchen David Alaba kembali berlatih untuk pertama kali sejak November seiring bek Bayern Muenchen itu dalam pemulihan dari cedera lutut.

Pemain Austria itu mengalami robek pada ligamen dan rusak pada lutut kanan ketika Bayern menang 2-0 atas Roma di fase grup Liga Champions.

Bek itu kembali ke Sabener Strasse tempat pusat latihan Bayern pada Senin, menyelesaikan sprint dan lari dengan menggunakan sepatu olahraga sebelum mengganti sepatu lari selama 30 menit jogging.

Sisa skuat tidak wajib lapor untuk bertugas sampai 7 Januari, tetapi Alaba kembali lebih awal dalam usahanya untuk fit.

Holger Nadstuber, Mehdi Benatia, dan Pierre-Emil Hojbjerg bergabung dengan Alaba dalam latihan, begitu juga dengan Tom Starke.

Bayern juga memiliki pemain yang cedera jangka panjang di tim utama, yakni kapten Philipp Lahm serta duo gelandang Javi Martinez dan Thiago Alcantara, demikian fourfourtwo.com. (ant/bali post)

KONI NTB Diminta Seleksi Pelatih Pelatda Mataram (Suara NTB) Dalam hitungan hari Lagi KONI NTB akan menggelar Pelatda Sentralisasi. Namun sebelum melaksanakan Pelatda tahap dua persiapan mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) Jabar 2016 itu, pengurus KONI NTB diminta terlebih dahulu melakukan seleksi pelatih.

Seleksi pelatih harus dilakukan agar atlet yang mengikuti Pelatda ditangani oleh pelatih berkualitas dan berlisensi standar pelatih nasional. Dengan dilatih pelatih nasional maka Pelatda PON NTB akan dapat melahirkan atlet yang berprestasi.

Hal ini disampaikan oleh Pelatih Tarung Derajat NTB, Abdul Khair kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (6/1) kemarin. “Sebelum Pelatda

dimulai KONI NTB harus melakukan seleksi pelatih, serta menetapkan regulasi pelatih Pelatda PON,” ucapnya.

Dikatakannya, pelatih yang menangani atlet Pelatda PON harus betul-betul berstandar nasional, tentunya memiliki keahlian dalam meracik program pelatihan atlet baik program jangka panjang, menengah maupun program latihan jangka pendek.

Dengan ditangani pelatih-pelatih yang ahli maka kualitas atlet yang akan dipersiapkan mengikuti PON 2016 akan betul-betul terlatih dengan baik.

Dalam hal ini penjaringan pelatih betul-betul melalui uji kompetensi atlet. Itu artinya hasil tes kepelatihan itu harus ada tindak lanjut dengan nyata, bukan sekedar evaluasi.

Demikian halnya cabor harus taat terhadap regulasi yang ditetapkan KONI NTB. Dengan begitu tidak akan ada tebang pilih pelatih yang akan menjadi Pelatih Pelatda. Se- m u a mengacu pada standar tes dan nilai hasil tes kepelatihan yang dilakukan oleh KONI NTB. “Yang menjadi pelatih itu harus betul-betul orang yang memiliki disiplin ilmu.

Tidak ada alasan pelatih tidak tahu soal program Pelatda,” katanya.

Ketua Litbang KONI NTB, Drs. Nasaruddin M. Kes, sangat setuju dengan dilakukannya seleksi pelatih, hal ini haru dilakukan untuk menetuka pelatih yang berkompeten melatih atlet.

“Para pelatih harus paham program, sehingga mereka bisa melahirkan atlet-atlet yang handal di PON Jabar 2016,” jelasnya seraya menambahkan bahwa selain pelatih bahwa atlet yang di Pelatda merupakan atlet yang beprestasi di kancah nasional.

Seleksi atlet itu diakukan untuk mengindari keributan di internal pelatih cabor, karena dengan begitu tidak adalagi unsur tebang pilih, karena pelatih dipilih berdasarkan standar dan kualitas profesional pelatih. (fan)

firmasi atau membicarakan tentang rumor itu. Tentu saja itu tidak benar. Jelas itu tidak benar,” kata Mourinho lagi seperti dikutip dailymail.co.uk.

Sementara Fabregas mengatakan pada bulan lalu bahwa dia tertarik jika bisa berhubungan kembali dengan mantan rekan setimnya di Barcelona. Ketika ditanya apakah dia berpikir Messi harus bergabung dengan Chelsea, Fabregas berkata, “Saya berharap!

Kenapa tidak? Saya senang jika itu terjadi.”

“Sebagai orang Barca, saya percaya Messi pantas untuk pensiun di sana untuk segala yang telah dia berikan pada klub.”

“Dia legenda yang mengubah sejarah Barca. Tetapi sebagai rekan setim dan teman, tanpa keraguan saya senang memiliki Leo di samping saya.” Spekulasi rencana hengkangnya Messi ke Liga Inggris seiring dengan Direktur Olahraga Barcelona Andoni Zubizarreta dan Carles Puyol yang meninggalkan klub tersebut. (ant/bali post)

David Alaba

SUARA NTB

Rabu, 7 Januari 2015

RUPA - RUPA

Halaman 12

RUPA - RUPA

SALES

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

SUARA NTB

Rabu, 7 Januari 2015

Eksekutif Dinilai ” Lelet” Tuntaskan Temuan BPK Giri Menang (suara NTB) – Eksekutif dinilai lelet menuntaskan temuan-temuan LHP BPK yang bertutut-turut, termasuk menindaklanjuti rekomendasi dan masukan dari Dewan terkait temuan menyangkut aset dan piutang Rp 10 miliar. Bahkan terkesan, eksekutif dinilai melakukan pembiaran persoalan temuan berlarut-larut, padahal dewan sudah memberian masukan.

Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis, ST, dikonfirmasi di kantornya, Selasa (6/1). “Di sini siapa yang melakukan pembiaran, kan eksekutif. Karena dewan sejak 2012 lalu memberi masukan soal penyelesaian temuan aset ini namun tidak dijalankan,” ujarnya.

Politisi PKB ini menyatakan, upaya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan diusulkan penghapusan aset Rp 41 miliar lebih belum bisa dikatakan persoalan aset clear, karena masih ada berbagai kendala di pengelolaan aset. Misalnya dana Rp 10 miliar yang ada di Perumda, sejak tahun 2012 menjadi temuan BPK. Saat itu, ujarnya, Sekda Lobar H. M. Uzair menjanjikan persoalan ini segera selesai. Namun hingga diberikan waktu dua bulan bahkan sampai saat ini justru belum juga tuntas. Dewan pun sering kali menagih komitmen itu, namun molor sampai 2015 ini. “Jadi siapa yang melakukan pembiaran, ternyata jelas-jelas eksekutif,” kritiknya.

Bahkan saking inginnya persoalan ini tuntas, Dewan melakukan konsultasi ke Kementerian Keuangan terkait apa langkah untuk penuntasan temuan Rp 10 miliar tersebut. Sehingga Kemenkeu memberikan jalan keluar agar Pemda pro aktif menagih. ‘’Kalau mentok, maka pemda disarankan untuk menyerahkan ke KPKNL. Namun hal ini baru dilakukan September tahun lalu,’’ tambahnya.

Menurutnya, semua masukan itu tidak tidak dijalankan dan dibiarkan begitu saja. “Jangan giliran usulkan penghapusan aset ke dewan injury time, lalu dewan didesak untuk menyetujui penghapusan aset Rp 41 miliar. Karena dewan minta perpanjang seolah-olah dewan yang dikira menghambat,” imbuhnya.

Terkait usulan penghapusan aset Rp 41 miliar tersebut, kalangan DPRD Lobar menolak menyetujui penghapusan aset daerah tersebut. Dari sembilan fraksi yang ada di DPRD hanya tiga fraksi yang menyatakan setuju penghapusan tersebut diparipurnakan. Tiga fraksi ini antara lain Golkar, PAN dan PPP. Sedangkan enam fraksi lainnya menolak diadakan paripurna penghapusan aset tersebut, alasannya karena perlu pengkajian mendalam sehingga enam fraksi ini mengusulkan agar usulan penghapusan aset diperpanjang. Dengan ditolaknya penghapusan aset tersebut, maka masalah aset ini akan menjadi temuan berturut-turut BPK tahun depan 2015 ini. (her)

Halaman 13

Kasus Narkoba Mantan Guru Besar Unhas Dilimpahkan ke Kejaksaan Makassar (Suara NTB) Penyidik Narkoba Polrestabes Makassar yang menangani perkara pidana narkoba mantan Wakil Rektor III Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Muzakkir SH, MH melakukan pelimpahan tahap dua ke Kejaksaan Negeri Makassar.

“Hari ini ada enam orang tersangka yang langsung dilimpahkan perkaranya ke kejaksaan, dan salah satunya itu adalah Prof Muzakkir,” ujar Kepala Kejari Makassar Deddy Suwardi di Makassar, Sulsel, Selasa(6/1).

Keenam orang tersangka yang berkasnya dilimpahkan itu yakni mantan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Unhas Prof Dr Muzakkir SH,MH serta dua teman wanitanya yang berstatus mahasiswa Ainun dan Nilam Ummi Qalbi.

Sedangkan tiga lainnya yakni mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang juga dosen Fakultas Hukum Unhas Ismail Alrif, Andi Syamsuddin dan Hariyanto.

“Enam orang tersangka, tiga tidak ditahan dan tiga lainnya di tahan. Yang tidak kita tahan itu karena kami mengikut saja penanganan dari kepolisian,” katanya.

Kajari menuturkan, pihaknya sudah mempelajari perkara ini setelah penyidik kepolisian telah melakukan

pelimpahan tahap pertama.

Kajari juga mengaku sudah membentuk tim jaksa penuntut umum yang akan melakukan penuntutan saat persidangan nanti.

Beberapa tim jaksa penuntut yang ditunjuk yakni Jaksa Masud (Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara) dan Andi Armasari, Zulkarnaen (Kasi Pidana Umum), Kamariah dan Muhammad Yusuf.

Berdasarkan perbuatan tersangka, polisi sudah menetapkan pasal yang akan disangkakannya itu yakni pada pasal 112 dan 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengedar dan pengguna diancam minimal empat tahun penjara.

Informasi yang diperoleh dari Kejari Makassar, Prof M u za k k i r , N i l a m d a n Ainun masih direhabilitasi, sementara tiga orang lainnya yang salah satunya adalah Direktur LBH Unhas Ismail Alrip masih ditahan di Polrestabes Makassar. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

KASUS NARKOBA - Petugas mengawal mantan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Muzakkir (kiri) usai menjalani pemeriksaaan di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari), Makassar, Sulsel. Selasa (6/1).

IKLAN

AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

TRAVEL

OTOMOTIF

OTOMOTIF LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

OTOMOTIF

OPINI

SUARA NTB Rabu, 7 Januari 2015

Halaman Halaman 14 14

Pendidikan yang Membangun Mimpi

Basmi Calo Proyek PROYEK pembangunan yang didanai APBD maupun APBN tidak selesai sesuai jadwal, seperti lagu lama.

Itulah yang terjadi di sejumlah daerah di NTB. Mulai dari tingkat Kota Mataram sampai Provinsi NTB. Untuk Kota Mataram sebut saja pembangunan Kantor Dinas Koperindag dan UPTD Metrologi dan Kantor Dinas Dukcapil.

Apakah masih perlu mencari benang merah atas amburadulnya proyek-proyek di daerah ini? Pasalnya, fenomena proyek molor sepertinya sudah menjadi ‘’tradisi’’. Kalau Pemda sebagai pemilik anggaran mencari pangkal persoalan molornya proyek pembangunan hanya untuk menunjukkan kepada publik bahwa mereka juga bereaksi atas keterlambatan proyek bernilai miliaran, puluhan miliar bahkan mungkin ratusan miliar, nampaknya bukan jawaban yang tepat.

Masyarakat yang kini semakin kritis sudah bosan melihat ‘’dagelan-dagelan’’ oknum pejabat. Karena sikap yang dipertontonkan atas molornya proyek pembangunan hanya untuk meraih simpati masyarakat.

Masyarakat menghendaki ada pelajaran yang dipetik dari keterlambatan proyek itu. Misalnya, setelah itu tidak ada lagi proyek molor lainnya. Tetapi nyatanya, hal itu terus saja terjadi.

Ketika masyarakat mempertanyakan keterlambatan proyek itu, pemerintah berikut rekanan selalu punya dalih untuk membela diri. Mulai dari perubahan desain hingga faktor cuaca. Kedua alasan itu kerap menjadi tameng atas ketidakmampuan mereka merampungkan pekerjaan sesuai kontrak. Padahal, kalau saja rekanan melaksanakan tahapan sesuai jadwal, tentu pekerjaan akan selesai tepat waktu.

Tetapi nyatanya, tidak sedikit rekanan yang memulai pekerjaan setelah beberapa pekan atau bahkan beberapa bulan kemudian. Sebetulnya tidak harus menunggu berminggu-minggu atau beberapa bulan kalau memang rekanan bersangkutan benar-benar berkompeten. Tetapi praktik di lapangan kerap berbeda. Pascamemenangkan tender, rekanan ‘’sibuk’’ mencari perusahaan lain untuk mengerjakan tender yang telah dimenangkan.

Modusnya jelas, ingin mendapat fee dari penjualan proyek itu kepada pihak ketiga atau mungkin pihak keempat. Karena konon tidak sedikit perusahaan kontraktor yang hanya modal bendera saja. Perusahaan yang hanya bermodal bendera saja tidak ubahnya calo yang ingin mencari keuntungan dengan menjual kembali pengerjaan proyek itu. Tidak hanya mereka, calo yang diduga berasal dari internal pemerintah juga tidak sedikit.

Sudah menjadi rahasia umum, oknum tertentu juga ingin mencicipi fee dari rekanan. Padahal, gratifikasi itu berpotensi merusak moral oknum bersangkutan. Sehingga tidak heran rekanan yang mendapat proyek adalah mereka yang berani memberi fee lebih besar. Tidak bisa dipungkiri budaya fee proyek akan berimbas pada kualitas bangunan itu. Seperti kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Syamsul Bahri bahwa bangunan kantor yang dibangun bukan untuk hewan melainkan untuk manusia. Untuk itu aspek kualitas harus menjadi prioritas.

Kalau saja semua oknum tertentu di daerah ini tidak lagi berambisi mendapat fee, tentu semua proyek di daerah ini kualitasnya lebih terjamin. Karenanya, sudah waktunya calo proyek dibasmi. (*)

UATU hari seorang murid bertanya pada gurunya, “Bu ketika temantemanku bercitacita ingin menjadi dokter, tentara dan pengacara, tapi saya hannya ingin jadi seorang nelayan seperti ayah. Ada apa yang salah jika saya mau menjadi nelayan? Rasanya saya tak ingin pergi jauh-jauh dari tanah itu. Saya hanya ingin di sini, dan akan saya jadikan di sini seperti di sana.”

Kira-kira begitulah ungkapan salah satu anak negeri yang tinggal di Pijot, Keruak, Lombok Timur.

Anak kecil ini berani memupuk harapan yang besar. Dia ingin suatu saat nanti dapat memajukan daerahnya (NTB) seperti halnya kota-kota besar di Indonesia. Meski kenyataannya, mimpi tak selalu sejalan dengan harapan.

Pijot, Keruak, hanyalah satu diantara tempat diantara banyaknya tempat tempat di mana impian anak-anak bangsa bersemanyam, namun tak diiringi dengan fasilitas pendidikan yang memadai. Hingga terbersit pertanyaan, mengapa mimpi mereka seakan diragukan?

Mengapa keberadaan mereka seperti tidak dianggap? Padahal mereka termasuk generasi penerus bangsa yang berhak punya masa depan.

Kisah-kisah seperti ini akan banyak kita dapatkan dari mereka, para pengajajr muda yang tergabung dalam gerakan Indonesia mengajar.

Tak dimungkiri, saat ini merekalah segelintir pihak yang memahami betul seberapa baik kualitas pendidikan yang tersedia di pelosokpelosok pulau negeri ini. Indonesia begitu kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Negeri ini juga dianugerahi sumber daya manusia yang besar. Namun, tidak banyak yang turun tangan untuk berkontribusi secara lansung terhadap nasib pendidikan bangsa ini di masa akan datang.

Dalam suatu kesempatan di Jakarta, saya mengikuti acara teman-teman gerakan Indonesia mengajar. Turut hadir Anies Baswedan (Menteri Pendidikan) ia mengatakan, Indonesia ini tidak bisa disamakan semua. Tapi, sering orang berpikir bahwa pendidikan di mana mana sama saja dengan Jakarta. Itu tidak bisa”. Tidak banyak orang menyadari bahwa masyarakat yang berada di kepulauan terluar Indonesia ini tidak selalu diibaratkan sebuah gelas

Oleh:

Ahyar Rosyidi

(Penerima Beasiswa S2 dari Lembaga Penggelola Dana Pendidikan (LPDP) RI, asal NTB)

Di NTB kita masih punya banyak generasi yang memiliki mimpi besar itu, tinggal tugas kita bagaimana mendorong anak-anak dari usia dini untuk membangun mimpi mereka.

Agar kelak mereka menjadi sumber inspirasi sekaligus memberi denyut baru bagi masa depan Nusa Tenggara Barat dan Indonesia. kosong, yang bisa diisi dengan mudah. Siswa tidak sama dengan plastik kosong yang dapat dibentuk sesuai dengan keinginan gurunya.

Seperti anak kecil dalam kisah di atas, anak-anak di sana sudah membawa nilai-nilai budaya dari lingkungan keluarga dan masyarakatnya.

Alangkah bijaknya bila gurunya menyelipkan nilai-nilai kearifan lokal dalam setiap bentuk proses pendidikan di sana. Bila pendidikan di sana lebih diperhatikan, semangat belajar meraka akan mengalahkan keterbatasan yang mereka hadapi. Tak perlu kurikulum yang begitu terperinci. Yang mereka butuhkan hannyalah sedikit perhatian dari pemerintah untuk mau membantu mengembangkan potensi wilayah mereka. Katakanlah model pendidikan ini disebut dengan pendidikan berbasis lokal.

Pendidikan yang berkiblat pada kearifan lokal dapat melestarikan sekaligus meningkatkan mutu sumber daya spesifik yang dimiliki suatu daerah. Karena mencintai kearifan lokal, bukan berarti mereka ketinggalan zaman. Bangsa Jepang merupakan salah satu contoh bangsa yang maju karena menjunjung tinggi kearifan lokalnya, sekalipun mereka sudah menguasai berbagai teknologi modern. Pendidikan berbasis lokal ini juga dap-

at diwujudkan mimpi masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang maju dan berkembang.

Kemajuan Bangsa di Tangan Guru Memaksakan pendidikan ala modern pada penduduk yang belum mengalami modernisasi merupakan metode penndidikan yang kurang tepat, jadi belum tentu bermanfaat untuk pengembangan potensi daerahnya. Tidak mungkin pendidikan dipisahkan dari nilainilai dan konteks pandangan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah komunitas. Menurut Anies Baswedan, letak keberhasilan dan kegagalan sebuah pendidikan nasioanl ada di tangan para guru. Ketika guru memiliki pemahaman dan kemampuan yang baik dan mentrasfer ilmu serta memahami peserta didiknya, tujuan pendidikan itu akan tercapai.

Tiga hal yang harus diperhatikan pemerintah adalah kualitas guru, distribusi guru dan kesejahteran guru. Semua orang berdebat di dunia ini tentu memiliki seorang guru, dan guru yang baik adalah guru yang mampu memahami kondisi peserta didikannya. Kembali kita dapat melihat sebuah implementasi dari konsepsi guru yang sesuai dengan konteks dalam diri para pengajar muda yang membawa lilin harapan kepada anak-anak pelosok. Kehad-

iran mereka ikut membangun impian di dalam hati para calon orang hebat dan pembaharu bangsa.

Dengan implentasi pendidikan berkiblat pada kearifan lokal para pengajar ini dapat memberikan solusi untuk pemerataan pendidikan, serta mendorong proses kemajuan pendidikan di Indonesia. Guru berperan menyampaikan kepada anak bangsa di mana pun mereka berada bahwa cakrawala pengetahuan itu begitu luas. Karena itu, anakanak tersebut harus berani membangun mimpi yang bukan hanya sebatas oleh hamparan laut dan hutan belantara, tapi hingga langit di atasnya.

Di NTB kita masih punya banyak generasi yang memiliki mimpi besar itu, tinggal tugas kita bagaimana mendorong anak-anak dari usia dini untuk membangun mimpi mereka. Agar kelak mereka menjadi sumber inspirasi sekaligus memberi denyut baru bagi masa depan Nusa Tenggara Barat dan Indonesia.

Pemprov akan bedah titik permasalahan proyek RSUP NTB Mencari solusi agar kasus serupa tak terulang

*** Kerajinan cukli Lombok dicaplok daerah lain Mendesak dipatenkan

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 7 Januari 2015

Pemprov akan Bedah Titik Permasalahan Proyek RSUP NTB Dari Hal. 1 Diberitakan sebelumnya, antara pihak RSUP NTB dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkesan saling menyalahkan terkait dengan dimenangkannya PT. Pilar Persada untuk mengerjakan proyek pembangunan gedung I RSUP NTB. Di satu sisi ULP mengatakan, PPK bisa mengajukan keberatan terhadap pemenang tender hasil Pokja ULP. Di sisi lain, PPK proyek RSUP mengungkapkan bahwa pernah bersurat ke ULP untuk meminta peninjauan kembali dimenangkannya PT. Pilar Persada untuk mengerjakan proyek senilai Rp 62 miliar lebih itu.

Menurut Sekda, ULP adalah sebuah sistem. Sementara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bekerja dalam sebuah sistem tersebut. ‘’Tidak boleh kita katakan siapa yang salah. Terus yang salah siapa? Memang kontraktornya itu yang salah. Kenapa dia tak mau menyelesaikan kontraknya sesuai dengan kontrak kerja dalam perjanjian,’’ katanya.

Untuk itu, lanjut Muhammad Nur, pada Rabu (7/1) hari ini, ia akan mengundang pihak-pihak terkait untuk membedah permasalahan tersebut. Nantinya, hasil bedah letak titik permalahan proyek RSUP NTB itu menjadi pelajaran dalam melaksanakan program/kegiatan pada tahun 2015 ini. ‘’Kita tidak ada waktu untuk saling menyalahkan.

Waktu kita untuk konsolidasi, cepat langkah untuk mencapai tujuan. Itu baru bagus untuk NTB. Saya mengawasi dimana letak kelemahannya.

Tetapi jangan pernah saling menyalahkan. Kalau memang salah kita selesaikan. Jangan pernah terulang lagi. Kalau itu yang kita kedepankan saya berkeyakinan, NTB itu akan cepat maju. Tetapi kalau mencari siapa yang salah maka akan sulit maju,’’ katanya mengingatkan.

Dalam pertemuan itu akan dicari letak kelemahan sistem yang dilakukan saat ini. Ke depan, kata Sekda, dalam proses lelang selain dilakukan verifikasi dokumen rekanan juga perlu dilakukan konfirmasi lapangan untuk mengetahui track record calon rekanan yang akan memenangkan suatu proyek. ‘’Cuma kemarin itu, memang tak ada biaya untuk tim Pokja itu mengkonfimrmasi perusahaan itu ke lapangan. Harus ada itu. Kalau ada itu, kita harus cek perusahaannya,’’ katanya.

Ia menambahkan, kelemahan-kelamahan yang ada pada tahun 2014 lalu tak boleh terulang lagi pada tahun 2015 ini. Untuk itu, dalam waktu dekat akan segera digelar rapat persiapan pelaksanaan APBD 2015.

Seperti diberitakan sebelumnya, dua kontraktor yang mengerjakan proyek RSUP NTB di Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram akhirnya di-blacklist.

Pasalnya, kedua kontraktor (rekanan) itu tak mampu

mencapai target pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja yang sudah disepakati.

Sampai dengan batas kontrak, realisasi fisik pembangunan gedung I hanya mencapai 24,35 persen. Sedangkan untuk gedung K, realisasi fisiknya sampai batas kontrak hanya mampu dicapai 33,179 persen. ‘’Yang kita blacklist dua kontraktor. Jadi tentu yang kita blacklist, yang kita putus kontraknya, yang tidak memenuhi target sesuai kontrak kerja,” kata Direktur RSUP NTB, dr. H. Mawardi Hamri, MPPM ketika dikonfirmasi usai rapat kerja dengan Komisi V DPRD NTB yang membidangi masalah kesehatan, Senin (5/1) siang lalu.

Mawardi menyebutkan, dua kontraktor yang diblacklist itu adalah PT. Pilar Persada Cabang Makassar dan PT. Pembangunan Nusantara Mandiri Cabang Lamongan Jawa Timur. PT. Pilar Persada merupakan kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan gedung I RSUP NTB dengan pagu sekitar Rp 66,972 miliar. Sementara PT. Pembangunan Nusantara Mandiri merupakan kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan gedung K RSUP NTB dengan pagu sekitar Rp 8,524 miliar.

Disebutkan, sampai dengan batas kontrak, realisasi fisik pembangunan gedung I hanya mencapai 24,35 persen. Sedangkan untuk gedung K, realisasi fisiknya sampai batas kontrak hanya mampu dicapai 33,179 persen. Selain pembangunan dua gedung itu, ada juga pembangunan lanjutan gedung K yang tak tuntas tahun 2013 lalu yang kembali dianggarkan dalam APBD Perubahan 2014 yang dikerjakan oleh PT. Galih Medan Persada.

Sampai dengan batas kontrak akhir Desember lalu, PT. Galih Medan Persada realisasi fisiknya lebih dari 99 persen. Sehingga diberikan perpanjangan waktu selama 50 hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan konsekuensi dikenakan denda. Namun, posisi sampai dengan pekan pertama Januari ini, PT. Galih Medan Persada sudah menuntaskan pekerjaannya. ‘’Jadi ada dua yang kita blacklist itu yaki PT. Pilar Persada Cabang Makassar dan PT. Pembangunan Nusantara Mandiri Lamongan.

Jadi semuanya orang luar semua. Ini hasilnya ULP (Unit Layanan Pengadaan).

ULP tentu berdasarkan sesuai aturan memenuhi persyaratan dia dimenangkan.

Jadi kita tidak tahu, kebetulan orang luar daerah semua ini (kontraktornya), yang dua ini. Saya selaku KPA mengatakan dua-duanya putus kontrak dan blacklist,’’ tegas Mawardi. (nas)

Manajemen RSUP NTB Sidak ke Proyek Dasan Cermen Dari Hal. 1 Pada intinya pihaknya akan segera mempercepat pelayanan masyarakat di rumah sakit. Ditanya, apakah hasil supervisi ini akan disampaikan ke Dewan atau gubernur?

Menurut Solikhin, proses supervisi dimaksud, hanya untuk internal. ‘’Nanti kalau soal mau dilaporkan kemana, Pak Dir (Direktur RSUP, red) yang berwenang menjelaskan,’’ jawabnya. Selebihnya, terkait hal lebih teknis tentang sidak

itu, tidak dijawabnya.

Sementara pemandangan yang terlihat di beberapa bagian gedung terdiri dari enam paket proyek itu, masih berlangsung pengerjaan proyek. Khususnya di gedung I, beberapa orang terlihat sibuk mempersiapkan untuk cor lantai tiga yang sudah dipasang rangka. Pihak RSUP NTB dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelumnya sudah memutus kontrak dua rekanan pelaksana (kontraktor). (ars)

Identitas 16 Jenazah Teridentifikasi Dari Hal. 1 yakni kaos dan sepatu serta dompet berisi identitas jenazah.

Sementara jenazah Indarto Halim, laki-laki asal Surabaya 61 tahun dengan kode jenazah B033 itu terindentifikasi dari hasil pemeriksaan gigi yang terdapat kesamaan antara data yang diperoleh dari antemortem dengan postmortem. Serta data primer gigi identik dengan data skunder seperti yang disampaikan keluarga korban seperti jenis kelamin dan usia.

Untuk jenazah Jou Brian Youfito teridentifikasi setelah

identifikasi primer identik dari otodogram gigi dan persamaan antemortem dengan postmortem yang diperkuat properti seperti KTP dan Kartu mahasiswa. ‘’Berdasarkan data primer gigi dan data skunder medis serta properti, maka jenazah B026 tidak terbantahkan adalah Jou Brian Youfito, laki-laki 19 tahun asal Kota Surabaya,’’ tukasnya.

Dengan demikian, hingga hari kesepuluh sejak hilangnya kontak AirAsia QZ8501 pada Minggu (28/12), total sudah 16 jenazah sudah diidentifikasi. (ant/Bali Post)

Satpol PP Kurang Tegas Dari Hal. 1 Seperti halnya, di Kantor Bupati tidak ada yang boleh parkir selain Bupati dan Sekda karena itu adalah ketentuan yang berlaku. Meski tidak ada aturan secara tertulis namun itu terkait juga etika dan kaedah umum.

Menurutnya, jika semua staf

dan pejabat boleh memarkir kendaraan di lokasi parkir Bupati dan Wabup maka tentu tidak ada ketertiban. ‘’Jika dibiarkan maka tentu yang lain akan merasa iri,’’ katanya, seraya meminta agar oknum pejabat tidak mencari alasan sebagai alibi pembenaran. (her)

Halaman 15

Diduga Disalahgunakan

Dewan Dukung Langkah Satpol PP Tutup Hotel Melati di Suranadi Giri Menang (Suara NTB) Anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) dari Dapil Narmada H. Ahmad Zaenuri mendukung penuh langkah Satpol PP menutup sejumlah hotel mleati yang diduga bodong alias tak berizin. Apalagi hasil serapan dewan, lokasi-lokasi penginapan ini diduga kerap disalahgunakan.

“Kami mendukung upaya pemda dalam hal ini Pol PP menutup hotel melati, karena hasil pantauan kami diduga disalahgunakan,” ungkapnya di Kantor DPRD Lobar, Selasa (6/1).

Menurut politisi PKPI ini, tindakan tegas itu wajar manakala memang hotel terse-

but tak berizin. Dalam hal ini, jelasnya dewan juga akan melakukan penelusuran dan penertiban retribusi dan izin hotel dan vila yang ada di Lobar. Komisi II bersama Komisi I akan turun pada minggu kedua bulan ini dan mengecek retribusi dan izinnya.

Anggota Komisi II ini men-

yatakan, dari hasil serapan dan pantauan di daerah setempat bahwa beberapa hotel melati memang kerap kali disalahgunakan. Hotel ini dipergunakan atau disewakan short time.”Karena kan seharusnya kalau hotel itu digunakan untuk menginap sehari, lalu kalau hanya short time kan ada

apa?,” ujarnya menggambarkan.

Satpol PP Lobar akan menutup lima hotel melati yang diduga tak mengantongi izin. Tindakan ini dilakukan, karena untuk menegakkan aturan dan perda sebagai tupoksi dari Satpol PP sendiri.

Kelima hotel melati ini teridentifikasi tak berizin setelah Satpol PP langsung turun menanyakan izinnya.

Hal ini juga berdasarkan laporan dan keluhan dari masyarakat bahwa operasi hotel ini banyak dikeluhkan

masyarakat. Sejauh ini, hotel ini beroperasi tanpa izin sehingga termasuk ilegal. Pengurusan izinnya terkendala rekomendasi dari desa, karena masyarakat khususnya desa tak mau mengeluarkan rekomendasi untuk penerbitan izin.

Beberapa hotel yang dimaksudkan, inisial 69, A, Cy, PG/S, dan C. Keenam hotel ini telah diperingatkan melalui teguran lisan dan surat resmi.

Inti surat itu, meminta pihak hotel menutup sendiri hotelnya sebelum satpol PP turun mengeksekusi. (her)

Semua Perusahaan Diminta Masuk Program BPJS Ketenagakerjaan Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meminta kepada seluruh perusahaan di Kota Mataram baik BUMN, BUMD, perusahaan swasta, maupun para tenaga kerja mandiri untuk masuk dan terdaftar dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Program ini memberikan jaminan sosial untuk tenaga kerja di hari tua (Jaminan Hari Tua/JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan kematian (JK). “Harapan saya semua BUMN, BUMD, dan perusahaan-perusahaan swasta, para tenaga kerja mandiri untuk bisa ikut masuk dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan,” jelasnya, Selasa (6/1) seusai menandatangani MoU antara Pemkot Mataram dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, Walikota juga mengatakan para pejabat Pemkot Mataram yang memiliki pembantu rumah tangga (PRT) untuk memberikan perhatian dengan mendaftarkannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan ini.

“Harapan saya juga kepada utamanya para pejabat di kota ini untuk bisa memperhatikan pembantu, saudara atau bagian keluarganya bisa dimasukkan (didaftarkan),” jelasnya.

Terkait kerjasama Pemkot

Mataram dengan BPJS Ketenagakerjaan, Walikota mengatakan seluruh penyelenggara negara di Kota Mataram mulai dari Walikota, Wakil Walikota, pimpinan Dewan, Anggota Dewan, para pimpinan SKPD, sampai staf di lingkup Pemkot Mataram telah terdaftar dalam program ini. Sebanyak 7 ribu PNS Pemkot Mataram telah terdaftar dalam program ini.

“7 ribu pegawai secara otomatis sudah terdaftar dan itu wajib sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada para penyelenggara negara,” jelasnya. Untuk program ini, Pemkot Mataram membutuhkan dana sekitar Rp 2 miliar per tahun yang langsung dipotong melalui gaji para penyelenggara negara.

Dengan adanya program ini, Walikota meminta para penyelenggara negara Pemkot Mataram untuk meningkatkan kinerja serta kedisiplinan yang akan berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengimbau para pimpinan SKPD untuk memberikan contoh kepada para stafnya.

“Semangat kerja harus kita tingkatkan dan kinerja ini juga demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kita,” pesannya. Walikota juga mengatakan Kota Mataram merupakan kota pertama diantara 10 kabupaten/kota di

Farouk Ingin Perkuat Peranan PTS Mataram (Suara NTB) Sekolah dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di NTB, khususnya di Pulau Lombok dianggap memiliki peranan yang kuat dalam mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB. Sayangnya, saat ini pemerintah dianggap masih menomorduakan PTS sehingga mereka kerap tertinggal dalam banyak hal dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri.

Fenomena itu menjadi salah satu persoalan yang mengemuka saat Wakil Ketua DPD RI, Prof. Dr. Farouk Muhammad, menggelar reses di Lombok Timur dan Lombok Tengah, belum lama ini.

Farouk mengutarakan, Lombok memiliki karakteristik pendidikannya yang cukup unik. “Di sini, perguruan tinggi swasta itu lebih dominan. Kalau di daerah lain kan yang lebih dominan itu perguruan tinggi negeri,” ujar anggota DPD RI yang mewakili Dapil NTB ini.

Sayangnya, menurut Farouk, pengaruh yang ditorehkan PTS di Lombok, tidak sebanding dengan perhatian pemerintah terhadap perkembangan mereka. Karena itulah, Farouk menegaskan akan mencoba memperjuangkan pemerataan perhatian pemerintah terhadap PTS di NTB ini.

“Perlakuan terhadap sekolah negeri dengan swasta itu sangat timpang. Mulai dari dana BOS, kesejahteraan guru tetap, guru tidak tetap, sertifikasinya, fasilitasnya.

Karena itu saya akan coba membawa Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, untuk berdialog dengan semua perguruan tinggi swasta di sini,” ujarnya.

Dari dialog itu diharapkan bisa lahir kebijakan yang lebih mengedepankan dukungan terhadap kemajuan PTS di NTB. Farouk mengakui bahwa dengan peningkatan kualitas PTS, maka sedikit banyak juga akan berimbas pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB yang saat ini masih berada di posisi yang terpuruk. (aan/*)

(Suara NTB/ist)

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh (kiri) dan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTB, Sudiono (kanan) menandatangani kesepakatan bersama (MoU) kepesertaan program jaminan sosial bagi penyelenggara negara di lingkup Pemkot Mataram, Selasa (6/1).

NTB yang telah menandatangani kerjasama ini dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTB, Sudiono, SH menyampaikan BPJS Ketenagakerjaan ini adalah pengganti dari jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) sesuai dengan aturan Undang-Undang. Dengan

Dari realisasi investasi sebesar itu, investasi dalam sektor pertambangan menunjukkan nilai tertinggi. Namun tak dirinci jumlahnya. Sementara dari sektor pariwisata merupakan sektor yang paling banyak perusahaan yang menanamkan investasi.

Disebutkan, dari total realisasi investasi sebesar Rp 5,896 triliun sampai triwulan III itu, Penanaman Modal Asing (PMA) mendominasi. Jumlahnya mencapai 103.159.490 US dollar. Sementara realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sampai triwulan III mencapai Rp 703.584.652.333.

Untuk menarik minat in-

vestor menanamkan investasinya di daerah ini, BKPM dan PTSP NTB telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penanaman investasi. Dalam Raperda investasi itu, nantinya akan diatur juga mengenai kemudahan apa saja yang didapat investor. Selain itu, juga akan diatur mengenai kewajiban investor.

Jika dibandingkan tahun 2013 lalu, realisasi investasi di daerah ini sebesar Rp 4,7 triliun. Realisasi investasi ini dinilai jauh melebihi target sebesar Rp 1,9 triliun pada tahun 2013 sesuai dengan target yang tertuang RPJMD NTB 20082013. Dengan capaian itu, sehingga pada tahun 2014, target

Sudiono mengatakan, setelah adanya kerja sama antara Pemkot Mataram dengan BPJS Ketenagakerjaan maka secara otomatis seluruh penyelenggara pemerintah di Kota Mataram per tanggal 1 Januari 2015 sudah menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan hingga masuk masa purnatugas. (ynt)

Laskar Lombok DI usia yang terbilang masih seumur jagung, organisasi Laskar Lombok yang didirikan H. Zulfan Tohid, S.Sos, dan sejumlah rekan-rekannya kini sudah mulai unjuk gigi, terutama setelah ikut mengawal terpilihnya Prof Dr. Farouk Muhammad sebagai anggota DPD RI di Pemilu 2014 lalu.

Demikian disampaikan Zulfan saat berbincang dengan Suara NTB, di sela kegiatan reses Wakil Ketua DPD RI, Prof Dr. Farouk Muhammad, Senin (5/1).

Zulfan mengutarakan, Laskar Lombok yang dideklarasikan pada tahun 2013 lalu saat ini tetap eksis sebagai salah satu wadah aktifitas masyarakat dari berbagai kalangan di NTB. Pada Pemilu 2014 lalu, Zulfan dan rekan-rekannya di Laskar Lombok terlibat cukup aktif dalam upaya memenangkan Farouk Muhammad sebagai anggota DPD RI untuk periode keduanya.

Zulfan menilai, pihaknya juga mendukung sosok Farouk Muhammad bukan tanpa alasan, melainkan dengan pertimbangan yang matang dari berbagai aspek. Ia menilai, sosok Farouk Muhammad adalah sosok yang berprestasi, memiliki integritas yang cukup terjaga serta mampu menyuarakan aspirasi masyarakat NTB melalui koneksi yang ia miliki di tingkat pusat.

“Dan kami sekarang bisa ikut berbangga karena beliau ternyata cukup dipercaya oleh

Realisasi Investasi di NTB Optimis Tercapai Rp 6,1 Triliun Dari Hal. 1

demikian, program Jamsostek tidak berubah dengan bergantinya nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan, karena tetap merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

investasi yang dibebankan sebesar Rp 6 triliun.

Pada tahun 2012, realisasi investasi sebanyak 79 perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp 1, 777 triliun yang terdiri dari PMDN sebanyak 18 perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp. 738.608.217.869,- dan PMA sebanyak 61 perusahaan dengan nilai investasi sebesar 115.447.250 dolar Amerika atau Rp. 1.039.025.250.000.

Realisasi investasi tersebut diatas di luar investasi sektor minyak dan gas bumi, perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, asuransi, sewa guna usaha, investasi Porto Folio (Pasar Modal) dan investasi rumah tangga. (nas)

rekan-rekannya sehingga bisa menjadi Wakil Ketua DPD RI. Ini merupakan bukti bahwa penilaian kami di Laskar Lombok tidak keliru,” ujar Zulfan.

Menurut Zulfan, saat ini Laskar Lombok tengah fokus mengawal aktifitas dan tugas-tugas Farouk saat berkunjung ke NTB dan menemui konstituennya.

Ia menilai, saat ini Farouk menjadi salah satu figur yang cukup bisa diharapkan untuk berbicara banyak di pentas nasional. Dengan reputasi yang cukup dikenal oleh para penentu kebijakan di Indonesia, Farouk akan lebih mudah mengkomunikasikan kebijakan yang diharapkan oleh masyarakat NTB. Karena itulah, ia menyerukan agar masyarakat NTB tetap konsisten memberikan dukungan kepada Farouk

H. Zulfan Tohid dalam melaksanakan mandatnya sebagai anggota sekaligus sebagai Wakil Ketua DPD RI. “Kami juga, di Laskar Lombok, insya Allah akan tetap konsisten berada di barisan pendukung beliau,” tandas Zulfan. (aan)

Evaluasi Kontraktor Dari Hal. 1 Kemudian pengerjaan Penerangan Jalan Umum (PJU) milik Dinas Pertamanan Kota Mataram dengan anggaran sekitar Rp 1,8 miliar.

Walikota sendiri sudah jauh – jauh hari mewanti – wanti proyek yang dikerjakan dipenghujung tahun. Artinya, harus ada jaminan yang benar – benar sesuai dengan ketentuan dari pimpinan SKPD. Terkait PJU yang belum tuntas, ada addendum atau perpanjangan waktu 50 hari untuk mentuntaskan pekerjaan tersebut.

Tapi kontraktor pelaksana tetap dikenakan sanksi.

Kebijakan memberikan addendum, karena seandainya tidak diberikan kepada kontaktor maka pekerjaan tidak bisa

tuntas. Walikota juga menyayangkan kontraktor yang tidak memperhatikan tender. Kalaupun tidak ada aturan untuk menambah waktu, tidak menutup kemungkinan pengerjaannya akan distop. ‘’Terpaksalah karena ada aturan maka kita perpanjang pengerjaannya,’’ katanya.

Pelayanan terhadap masyarakat seperti PJU tegas walikota, seharusnya cepat – cepat diseleaikan, karena masyarakat sudah lama menunggu. Pemerintah Kota Mataram sendiri tidak mau rugi waktu hanya mengurus persoalan tersebut. Dan ke depan, seluruh pengerjaan proyek fisik pada APBD 2015 harus dikerjakan di triwulan pertama.

“Pokoknya saya tidak mau ada pengerjaan fisik di triwulan ketiga,” tegasnya. (cem)

Pemkot Mataram Fasilitasi Pemulangan Korban AirAsia Dari Hal. 1 ‘’Kapan pun tim menemukan dan berhasil mengindentifikasi kalau tiga korban yang ditemukan itu benar warga Kota Mataram, kita sudah siap menfasilitasi,’’ ujarnya.

Dari 13 warga NTB itu, tujuh orang dari Kota Bima, tiga dari Dompu, dan tiga lainnya dari Ampenan, Kota Mataram.

Tiga warga Ampenan itu adalah Ang Mie Jong alias Lin Chen (50), bersama anaknya Lina Soetanto (20) dan keponakannya Thirza Aurelia (20). Pada manifest QZ8501, Thirza berada pada manifest 138, Lin Chen 139 dan Lina 140. Lin Chen diketahui sebagai saudagar beras dan sudah lama tinggal dan membangun usaha di Ampenan. (ant/Bali Post)

Rabu, 7 Januari 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Lima Belas Tahun YMP Berkarya “Telah lima belas tahun perjalanan Yayasan Masyarakat Peduli, tak dinyana kami masih tegak berdiri sampai kini.

Sebuah perjalanan …. perjalanan waktu yang memperkaya kami dengan segala keindahan tak terkira.

Keindahan yang mengasah kepekaan kami terhadap lingkungan, Keindahan yang mengasah kepekaan kami terhadap masalah sosial, Keindahan yang mengasah kepekaan kami terhadap dinamika masyarakat.

Ketika senja berlabuh di peraduan, tirai langit perlahan diturunkan, pula saat semangat mulai mereda …. Kami bersikap untuk diam sejenak. Bukan untuk berhenti apalagi mundur, tapi untuk instropeksi. Ada kalanya kami harus memberi jeda terhadap langkah untuk membuka hati, mendengarkan suara hati masyarakat kemudian bergerak kembali dengan ketegaran yang berbeda.

Kemudian, apa sebenarnya yang menggerakkan langkah kami?

Adalah pagi yang tak pernah ingkar untuk hadir sebagai penanda bahwa harapan itu selalu ada.

Adalah embun yang tak pernah lupa membasahi dahaga sebagai penanda bahwa masalah pasti akan ada akhirnya.

Adalah senyummu Kawan (masyarakat) yang meluluhlantakkan segala kepenatan kami.

Adalah senyummu Kawan …. Sesederhana itu yang menggerakkan indera serta jiwa kami untuk kembali berbaris, berderap guna bersama-sama mengakhiri kelu akan masalah.

Hari ini, di lima belas tahun kami berdiri, kami berusaha merangkai makna perjalanan menjadi lebih sederhana serta lebih berarti.

Lebih berarti untuk menyentuh......

Lebih berarti untuk berbagi......

Serangkaian ‘selebrasi penuh arti’ kami hadirkan mulai hari ini sampai dengan tanggal 29 Januari 2015. Selebrasi sederhana sebagai tanda kesyukuran atas 15 tahun berdiri.

Selebrasi ini tentu tak cukup untuk mewakili ’kesyukuran’ begitu besar yang kami rasakan. Ini hanyalah secuil rasa ‘bahagia’ yang ingin kami bagi dengan masyarakat.

Secuil rasa ‘bahagia’ untuk kemudian membuat kita tersenyum bersama.

Secuil rasa ‘bahagia’ untuk kemudian (semoga) membuat kita menjadi manusia yang berbeda …

Manusia yang lebih baik.

Terima kasih kepada seluruh Kawan (Staf), Volunteer YMP …... kalian adalah rotor utama lembaga ini.

Terima kasih kepada masyarakat, sekolah, kelompok dampingan …... kalian adalah guru terbaik yang kami miliki.

Terima kasih kepada aparat, pemerintah daerah …... kalian adalah partner yang menguatkan kami.

Terima kasih kepada semua pihak yang mendukung pun mengkritk YMP sehingga kami tumbuh berkembang menjadi lebih punya arti.

Happy Milad ke 15 Yayasan Masyarakat Peduli.

Happy Birthday ke 15 Yayasan Masyarakat Peduli”. by Ellena Rahmawati (Direktur Eksekutif YMP-NTB)

Insya Alloh kami staf YMP siap mewakafkan hati untuk perubahan

Pemerintah Perketat Izin Usaha Angkutan Udara Jakarta (Suara NTB) Kementerian Perhubungan akan memperketat aturan izin angkutan udara hingga tingkat menteri dari yang selama ini hanya tingkat Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

“Izin usaha angkutan udara yang selama ini cukup Dirjen saja, nanti kemungkinan akan ditingkatkan ke menteri,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan JA Barata di Kemenhub, Jakarta, Selasa (6/1).

Barata mengatakan rencana mekanisme baru ini berlaku untuk izin usaha penerbangan berjadwal dan tidak berjadwal.

Dia menjelaskan upaya mengetatkan mekanisme izin usaha ini ditujukan untuk

menjamin keselamatan penerbangan yang memegang peran sangat penting menyusul tragedi terjatuhnya AirAsia QZ8501 pada 28 Desember 2014.

“Administrasi memang bukan langsung terkait dengan safety (keselamatan). Ini mungkin belum tentu penyebab jatuhnya.

Tapi administrasi memegang peran penting,” katanya.

Dia mengatakan peraturan tersebut akan keluar secepatnya untuk menghindari terulangnya kejadian serupa. “Dalam waktu dekat ini akan keluar, kita enggak main-main,” katanya.

Hal ini karena Kemenhub telah menyatakan AirAsia Q78501 melanggar rute penerbangan dari izin yang dikeluarkan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub.

Kemenhub mengeluarkan izin penerbangan pada rute Surabaya-Singapura untuk AirAsia melalui surat nomor AU/008/30/6/DRJU/DAU pada 24 Oktober 2014, yakni untuk hari Senin, Selasa, Kamis dan Sabtu (kode hari:1246) sesuai permintaan AirAsia.

Namun, maskapai berbiaya murah tersebut malah terbang dalam rute itu Senin, Rabu, Jumat dan Minggu (kode hari 1357).

Pelaksana Tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Djoko Murdjatmodjo menilai persoalan izin tidak berhubungan langsung dengan kecelakaan, namun ia juga tidak menampik hal substansial memicu kealpaan itu. (ant/Bali Post)

20 Tahun Kiprah Aprindo ASOSIASI Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) telah genap berusia 20 tahun. Sudah banyak yang dilakukan oleh asosiasi ini dalam mengadvokasi para peritel, bekerja sama dengan pemerintah hingga melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan dunia usaha, khususnya peritel.

Hal tersebut diungkapkan, Pudjianto Ketua Umum Aprindo. Namun perkembangan saat ini, justru lebih kompleks lagi dibandingkan 20 tahun silam.

Pertumbuhan ekonomi yang terus membaik, peran peritel yang makin kuat, serta masuknya peritel asing ke Indonesia yang berlangsung cukup masif dalam lima tahun terakhir ini. Ini jelas tantangan yang tidak mudah.

Sekadar kilas balik, saat Aprindo didirikan oleh sejumlah pengusaha ritel kondisi ekonomi dan politik cukup stabil. Namun persaingan pun belum seketat seperti sekarang. Para pelaku usaha ritel kecil dan menengah belum bertumbuh seperti saat ini. Awalnya organisasi ini masih berkutat pada usaha ritel besar.

Tapi saat ini, dengan kondisi demografi yang baik dan pertumbuhan ekonomi yang terus merangkak naik berdampak pada daya beli masyarakat. Peritel jelas mendapatkan keuntungan dari berkah ekonomi ini. Pertumbuhan ritel berjaringan hingga toko independen yang tersebar di pelosok tanah air pantas untuk disyukuri. Satu ritel kecil saja bisa membuka puluhan lapangan pekerjaan, belum dampak lanjutannya bagi para produsen dan pemasok, pedagang kecil ikut berjualan di sekitar toko bahkan jasa para tukang ojek.

Karena itu, ritel sebenarnya bukanlah entitas bisnis yang dikerjakan oleh para pengusaha besar. Ritel juga milik para pelaku usaha kecil dan menengah. Bila dulu antara peritel besar dan pedagang usaha kecil menengah sering dibenturkan, kini paradigma itu perlahan mulai mencair.

Sebab pada dasarnya, Peritel punya tujuan yang sama yakni mencari rezeki dengan asas persaingan yang sehat. Tidak ada semangat untuk menjegal apalagi mematikan kelompok lain. Justru semangat saling bekerja sama itu yang harus ditumbuhkan dan kini terus diperjuangkan oleh para pengurus Aprindo.

Apalagi hadirnya peritel asing yang membawa modal besar berbunga murah, teknologi yang lebih canggih dan tentu saja manajemen yang modern. Inilah tantangan sesungguhnya para pelaku usaha ritel baik besar maupun

Pudjianto (Suara NTB/ist)

kecil, bersatu dan bersama untuk bersaing secara sehat dengan peritel asing. Apalagi tepat 1 tahun lagi kita akan memasuki pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Terbukanya liberalisasi ekonomi ini tidak perlu ditakuti, namun harus dihadapi dengan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

Dan komitmen peritel Indonesia untuk turut mendorong, menjadi ujung tombak pemasaran produk dalam negeri.

Karena itu, tidak ada cara lain selain memperkuat organisasi para peritel. Sekali lagi, ini bukan organisasi bagi peritel besar dan sudah punya nama saja, tapi juga ritel-ritel kecil (UMKM) yang mulai merangkak menapaki dunia bisnis. Justru peritel kecil inilah yang semestinya dirangkul untuk mendapatkan dukungan demi kemajuannya. Karena itu, Aprindo

membuka diri terhadap pelaku usaha ritel kecil dan menengah.

Dengan bergabung dalam satu wadah, maka kesamaan pandangan akan mudah dicapai. Hambatan pun bisa dicarikan jalan keluar secara bersama-sama. Pemerintah pun akan punya mitra sejajar kala mereka menyusun regulasi. Ini penting, sebab pembuatan kebijakan pemerintah dalam bidang perdagangan jelas berpengaruh terhadap peritel.

Maka asosiasi akan menjadi pemberi masukan penting sehingga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selaras bahkan menjadi pelumas dalam upaya mempercepat kemajuan ritel. Hambatan yang sering menghadang seperti kenaikan tarif dasar listrik, biaya sewa ruang, pajak, hingga upah buruh, bisa diselesaikan bersama tanpa merugikan pihak lain. (r)