SUARA NTB 7 FEBRUARI 2013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

KAMIS, 7 FEBRUARI 2013

12 HALAMAN NOMOR 283 TAHUN KE 8 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

(Suara NTB/sir)

TAK MAMPU - Papuq Unduk bersama istrinya Papuq Milase warga Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru Lotim, duduk di depan gubuk reotnya.

Pasangan suami istri tak mampu secara materi ini membutuhkan bantuan pemerintah.

Kemensos Anggarkan Rp 99 Miliar untuk RTS Miskin di NTB Mataram (Suara NTB) Tahun ini, Kementerian Sosial menganggarkan dana untuk NTB mencapai Rp 99 miliar lebih. Anggaran sebesar ini untuk masyarakat miskin dan dana ini belum termasuk anggaran-anggaran lain yang mencakup penataan pascakerusuhan di Pulau Sumbawa yang nilainya mencapai puluhan miliar.

Kepada wartawan usai

menggelar dialog bersama Forum Keserasian Sosial NTB di Mataram, Rabu (6/2), Menteri Sosial RI, Salim Segaf al Jufrie merinci, pada tahun 2013,dana sosial yang dianggarkan untuk bantuan Rumah Tangga Sasaran (RTS) miskin, pada program keluarga harapan di Pulau Lombok dan Sumbawa detailnya mencapai Rp 99.323.005.000. Sementara

bantuan dana dekonsentrasi dan perbantuan nilai yang disiapkan mencapai Rp 19,67 miliar lebih. ‘’Kedatangan kami ke sini dengan komitmen yang serius, bahkan untuk bantuan sosialnyapun tidak sedikit yang kita anggarkan pada tahun ini di NTB, dengan harapan akan tercipta keserasian sosial secara utuh,” harapnya.

Bersambung ke hal 5

Dugaan SPPD Fiktif

Kejaksaan Telusuri ”Manifest” Maskapai Penerbangan Mataram (Suara NTB) Status kasus dugaan SPPD fiktif penjabat Pemkab Lombok Barat (Lobar), sampai saat ini masih dalam penyelidikan Kejaksaan Tinggi NTB. Saat ini, Kejaksaan masih menelisik ke arah manifest maskapai penerbangan.

Bersambung ke hal 5

Diduga Sembunyikan Pencuri

TO K O H

Mapolsek Janapria Dirusak Massa

(Suara NTB/dok)

Tak Melewati ”Pagar”

Praya (Suara NTB) Ratusan warga Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah (Loteng), Selasa (5/2) malam mengamuk dan melempari Mapolsek setempat hingga rusak. Warga marah diduga lantaran pihak Kepolisian dituduh menyembunyikan pelaku dugaan pencurian yang sebelumnya diamankan oleh anggota pamswakarsa. Aparat kepolisian pun kini menyelidiki kasus tersebut.

PARA bakal calon gubernur dan wakil gubernur wajib melampirkan daftar kekayaannya atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam proses pendafataran dan pencalonannya sebagai kandidat yang akan bertarung dalam Pilkada NTB 2013 mendatang. Untuk itu KPU NTB telah berkonsultasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hal ini. ‘’Terkait daftar kekayaan kita sudah konsultasi ke KPK. Bersambung ke hal 5 Fauzan Khalid

Informasi yang diperoleh Suara NTB, Rabu (6/2) kemarin, menyebutkan, pada sore harinya anggota sebuah pam swakarsa, berhasil mengamankan dua orang war-

ga yang diduga pelaku pencurian sapi di wilayah setempat.

Kedua orang tersebut lantas diamankan di Posko Amphibi Janapria untuk diinterogasi.

Selama beberapa waktu

kemudian, aparat dari Polsek Janapria datang ke posko pam swakarsa itu hendak membawa kedua orang tersebut ke Polsek.

Bersambung ke hal 5

Opsi PKS Kian Sempit (Suara NTB/ist)

DIRUSAK - Bagian depan Mapolsek Janapria yang dilempari massa hingga rusak.

Mataram (Suara NTB) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tampaknya tidak lagi punya cukup banyak pilihan yang bisa diambil di Pilkada NTB 2013.

Sebab, sejumlah parpol yang diharapkan bisa bergandengan dengan mereka kini satu persatu memilih untuk bergabung dengan

koalisi pengusung tiga pasangan calon yang sudah lebih dulu ada.

Kemarin, dua pasangan calon telah menggelar deklarasi pencalonan mereka.

Mereka adalah pasangan Dr. TGH. M. Zainul Majdi – H. M. Amin, SH, MH (TGB – Amin) Bersambung ke hal 5

Daftar Pertama di KPU

Paket Harum Janjikan Peningkatan IPM NTB Pasangan bakal Calon Gubernur dan bakal Calon Wakil Gubernur NTB, Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si – Dr. TGH. L. Abdul Muhyi Abidin, MA (Harum) menjadi pasangan calon pertama yang mendaftarkan diri di KPU NTB, Rabu (6/2) kemarin.

Dengan dukungan dari koalisi 17 parpol non parlemen dengan 15 persen suara lebih serta dukungan Partai Hanura dan Partai Bintang Reformasi (PBR) pada detik-detik terakhir menjelang pendaftaran, paket Harum membulatkan perolehan dukungan dari 19 parpol (23,70 persen) untuk maju dalam Pilkada NTB 2013.

PAKET Harum tiba di Kantor KPU sekitar pukul 10.00 Wita diantar ratusan massa pendukungnya.

Selain itu tampak juga 18 pengurus inti parpol pengusung minus PBR, karena pengurus pusat mereka sedang dalam perjalanan menuju NTB. Turut hadir Ketua Umum Pengurus NW NTB, Raden Tuan Guru Bajang, KH. Lalu Gde Muh. Zainuddin Atsani, LC dan TGH Lalu Gde Wira Sakti Amir Murni. Selain itu juga Ketua DPW Partai Nasdem NTB, H. Darmawan.

Paket Harum diterima oleh Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, S. Ag, M.Si, anggota KPU NTB, H. Darmansyah, M.Si dan Ilyas Sarbini, SH serta Sekretaris KPU NTB, Hj. Desak Putu Yuliastini, SH, MH. Bersambung ke hal 5 PENDAFTAR PERTAMA - Paket Harum pasangan pertama bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018 yang mendaftar di KPU NTB, Rabu (6/2) kemarin (atas). Pasangan Harum didampingi pengurus teras parpol pendukung saat deklarasi di Lapangan Umum Mataram.

(Suara NTB/nas)

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Kamis, 7 Februari 2013

Rangkul Kepala Lingkungan DALAM menjalankan roda pemerintahan, Pemkot Mataram tidak bisa memandang sebelah mata peran dari kepala lingkungan. Sebab kepala lingkungan merupakan unsur pimpinan yang berada di kalangan masyarakat akar rumput. Menyadari hal itu, pemkot merangkul semua kepala lingkugan di Kota Mataram dalam menjalankan programprogram pemerintahan.

Menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Mataram, Drs. Cukup Wibowo, di awal tahun 2013 ini Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mencoba merangkul kepala lingkungan se-Kota Mataram yang berjumlah 321 orang.

Sebab ia menyadari landasan pembangunan di Kota Mataram berada di masing-masing lingkungan. “Walikota menyadari basis pembangunan itu ada di lingkungan,” katanya.

Pendekatan kepada para kepala lingkungan itu terlihat dalam beberapa pertemuan dan peluncuran program Pemkot Mataram, seperti program PBB P2 dan silaturahmi kepala lingkungan diundang untuk hadir. Paling tidak, katanya, kepala lingkungan bisa memahami apa yang dijalankan dan hambatan yang dihadapi Pemkot Mataram.

Dengan demikian, diharapkan semua program pembangunan yang telah dibuat pemkot dapat berjalan dengan maksimal.

Menurut Cukup komunikasi yang dilakukan Walikota Mataram merupakan upaya yang dilakukan seorang kepala daerah kepada kepala lingkungan yang memahami permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Hal itu tidak hanya dilakukan di tahun 2013 ini, namun dilakukan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun, sehingga persepsi dalam pembangunan bisa selaras. ‘’Kepala lingkungan tidak hanya melakukan protes, namun juga memahami kendala yang dihadapi pemerintah. Komunikasi yang dibangun akan terus menerus dan berkesinambungan,” tandasnya. (sir)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pertahankan Gunung Lawoe, Dewan Dukung Walikota Mataram (Suara NTB) Sikap Walikota Mataram H. Ahyar Abduh yang enggan memutuskan kontrak dengan pihak PT. Gunung Lawoe Mercu Buana yang melanggar memorandum of understanding (MoU) mengenai pengembangan eks Pelabuhan Ampenan mendapat dukungan beberapa anggota Dewan.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Yeyen Seprian Rachmat, Rabu (6/2), mengharapkan, Pemkot Mataram duduk bersama antara eksekutif dengan legislatif membahas masalah itu. Dari pembicaraan antara kedua belah pihak tersebut, apa yang menjadi kendala dan hambatan bisa segera dipecahkan.

“Justru itu kami belum tahu masalahnya apa, jadi yang kami tahu hanya informasi di media.

Oleh karena itu langkah pertama harus dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif, karena bagaimanapun dalam mengambil kebijakan harus juga melibatkan DPR,” katanya.

Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Mataram, Drs. H. M. Zaini, mengaku masih mempercayakan penyelesaian masalah pembangunan eks Pelabuhan Ampenan kepada Walikota Mataram. Alasannya, walikota terus melakukan komunikasi dengan pihak investor. Dirinya masih menunggu bagaimana keputusan yang diambil Pemkot Mataram, karena memandang niat baik itu harus tetap didukung.

Menurutnya pembangunan eks Pelabuhan Ampenan membutuhkan perencanaan dan biaya yang tidak sedikit, sehingga dirinya masih memberikan rasa toleransi kepada sikap walikota.

Meski demikian, ia berharap apa yang sudah direncanakan segera terealisasi. “Harapan kita ya mudah-mudahan terealisasi,” tandasnya. (sir)

(Suara NTB/ham)

NIKMATI PANTAI - Pengembangan eks Pelabuhan Ampenan oleh investor masih terkendala. Janji realisasi pembangunan di awal Januari lalu tidak ditepati. Namun, Walikota Mataram masih memberikan kesempatan pada investor. Tampak dalam gambar, beberapa pengunjung sedang menikmati suasana Pantai Ampenan.

Telusuri Penggunaan Dana BOS Cukup Wibowo

F IGUR

(Suara NTB/sir)

Persiapkan UKK MENJELANG pelaksanaan Ujian Nasional (UN) seluruh sekolah di Kota Mataram mulai mempersiapkan diri. Termasuk di SMKN 6 Mataram yang saat ini tengah mempersiapkan Uji Kompetensi Kejuruan (UKK), sebagai salah satu prasyarat penentuan kelulusan UN di jenjang SMK. Kepala SMKN 6 Mataram H. Mugni, Rabu (6/2), menjelaskan, saat ini sekolahnya sedang mempersiapkan UN dengan (Suara NTB/nia) megadakan berbagai persiaH. Mugni pan. Mulai dari pengayaan, pendalaman materi hingga menggelar berbagai try out. Selain itu, saat ini sekolah juga tengah mempersiapkan UKK dengan melakukan beberapa perbaikan mesin peraga dan jaringan listrik.

Uji kompetensi ini, lanjutnya, dilakukan sekolah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan peserta didik dalam praktik di lapangan sesuai jurusannya. Tahun ini dari ke empat jurusan kejuruan yang ada di SMKN 6 Mataram, tiga di antaranya akan melaksanakan UN tahun ini. Jurusan tersebut antara lain body otomotif, teknik kendaraan ringan dan pengelasan.

Tidak hanya itu, lanjutnya, SMKN 6 Mataram juga telah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI) untuk melakukan kerjasama, sebagai mitra assessor yang akan ikut dalam penilaian UKK yang direncanakan 23 Maret 2013. (nia)

Isu Mutasi Beredar Via SMS

Sejumlah Pejabat Eselon III Dapat Promosi Mataram (Suara NTB) Meski waktu pelaksanaan mutasi belum ada kepastian, nuansa mutasi di kalangan pejabat mulai terasa. Sejumlah pejabat di lingkup Pemkot Mataram harap-harap cemas menunggu perombakan.

Berbagai spekulasi mulai bermunculan di kalangan pejabat lingkup Pemkot Mataram, kemana mereka akan dipindahkan dan siapa yang akan mendapat promosi jabatan. Bahkan SMS gelap pun mulai beredar tentang nama-nama pejabat yang akan dimutasi.

Menanggapi hal itu, Sekda Kota Mataram, Ir. H. L. Makmur Said, MM, yang ditemui di ruang kerjanya, menanggapi dingin mengenai banyaknya spekulasi seputar perombakan pejabat via telepon seluler. Ia bahkan, hanya bisa tersenyum membaca pesan singkat yang masuk ke HP miliknya.

Makmur menjelaskan, nama-nama pejabat yang akan dimutasi atau dirombak kembali masih sedang digodok pihak Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Bahkan, ungkapnya, Selasa (5/2) lalu pihak baperjakat telah melakukan rapat untuk menentukan siapa-siapa pejabat yang akan diberhentikan, dirolling dan sebagainya. Namun format tersebut belum finish.

Makmur memastikan, dalam mutasi kali ini akan ada beberapa pejabat eselon tiga yang akan dapat promosi ke eselon II B. “Pasti akan ada pejabat eselon III yang akan dipromosikan ke eselon II, karena saat ini yang kosong ada delapan,”katanya.

Dari sekitar delapan pejabat yang memasuki masa pensiun, ada beberapa di antaranya tidak akan diperpanjang lagi dan sebagian akan tetap dipertahankan. Empat staf ahli juga sudah akan pensiun, sehingga beberapa kepala SKPD yang pensiun akan ditempatkan di jabatan staf ahli. Jika dikalkulasikan akan ada sekitar 12 pejabat eselon III yang promosi jabatan.

Namun tidak semua pejabat tua itu akan dipensiunkan, sehingga jumlahnya bisa saja berkurang.

Ia menegaskan, pada dasarnya mutasi bisa dilakukan kapan saja, bahkan kalau mau hari inipun bisa tergantung dari Walikota Mataram sebab dia yang memiliki otoritas tertinggi. Namun belum dirampungkannya format mutasi disebabkan masih ada beberapa pertimbangan, karena masalah itu menyangkut nasib dan karir pejabat. “Kalaupun mau dilantik besok pagi siap, tapi ini masalah nasib orang itu yang menjadi pertimbangan Pak wali,” katanya. (sir)

Cegah Peredaran Narkoba

BPK Lakukan Audit ’’Sampling’’

Mataram (Suara NTB) Terungkapnya pemeriksaan 347 kepala sekolah di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bukan satu satunya daerah yang jadi sasaran. Ternyata, sejumlah daerah lain juga dilakukan pemeriksaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan metode sampling.

Humas BPK RI Perwakilan NTB, I Ketut Wisnu memastikan audit sampling tersebut masih berlangsung di beberapa daerah. “Setelah di Lombok Barat, berlanjut ke daerah lain, tapi tidak semua. Hanya beberapa saja, ini namanya sampling,” katanya, menjawab Suara NTB, Rabu (6/2).

Dalam hal ini, ujarnya, dalam kewenangan pihaknya sebagai auditor, proses tersebut diistilahkan audit dengan tujuan tertentu. “Dalam hal ini, di luar audit reguler atau di luar audit investigasi, tapi tentu saja tetap terjadwal,” sebutnya.

Meski demikian, ujarnya, tujuan akhir dari proses itu untuk mengetahui sejaumana

penggunaan dana BOS di sekolah. “Apakah sudah sesuai ketentuan atau tidak.

Hasilnya ini, tetap akan dituangkan dalam laporan untuk ditindaklanjuti,” sebutnya.

Pada intinya, pemeriksaan tersebut untuk mengetahui penggunaan dana pendidikan untuk meringankan beban siswa miskin itu, apakah sudah sesuai petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis atau malah menyimpang.

Mengenai daerah yang menjadi sasaran audit, Wisnu mengaku jumlah sekolah belum diketahui persis. ”Tapi prosesnya masih berlangsung sampai hari ini,” pungkasnya. (ars)

Setelah di Lombok Barat, berlanjut ke daerah lain, tapi tidak semua.

Hanya beberapa saja, ini namanya sampling, I Ketut Wisnu

Dispenda Perpanjang BBN II Gratis Hingga Juni Mataram (Suara NTB) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) NTB tetap memberikan kesempatan pada pemilik kendaraan bermotor dengan plat luar daerah memutasi kendaraan atau Bea Balik Nama (BBN) II ke plat DR dan EA secara gratis di tahun 2013. Semenjak diluncurkan tahun 2012 lalu, respons pemilik kendaraan dengan plat luar daerah memutasi kendaraannya ke plat nomor NTB cukup tinggi. ‘’Tahun 2013 ini, kita masih gratiskan untuk BBN II. Respons pemilik kendaraan plat luar daerah memutasi kendaraan ke plat DR dan EA cukup tinggi,’’ ungkap Kepala Dispenda NTB Drs. L. Suparman menjawab Suara NTB via ponselnya, Rabu (6/2).

Menurutnya, pada tahap pertama penerapan BBN II gratis tahun 2013 akan dilakukan hingga bulan Juni. Itu artinya, pemilik kendaraan dengan plat luar daerah masih memiliki waktu panjang untuk memutasi kendaraannya.

Apalagi, ungkapnya, banyak kendaraan plat daerah yang beroperasi di NTB dan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di daerah asal.

Dalam memutasi kendaraan, lanjutnya, pihaknya memberi batasan pada kendaraan dengan tahun pembuatan 2012 ke bawah. Sementara, kendaraan dengan tahun pembuatan 2013 ke atas masih belum bisa diterapkan.

Diakuinya, semenjak pihaknya menerapkan BBN II gratis, hasil PKB tahun 2012 melebihi dari target yang

Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram Abdul Latif Nadjib meminta kepala lingkungan lebih pro aktif berperang pada peredaran narkoba yang saat ini mulai merambah ke lingkungan masyarakat. Latif meminta masyarakat kembali menghidupkan peraturan/ awig-awig untuk mencegah meluasnya peredaran narkoba di masyarakat.

Menurutnya, awig-awig ini perlu segera diterapkan, menyusul penggerebekan aparat kepolisian yang berhasil menyita 45,67 kilogram ganja di sebuah rumah di Lingkungan Kebon Bawak Tengah, Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Ampenan belum lama ini.

Hal yang perlu diperhatikan, katanya, aturan seperti bertamu 1 x 24 jam yang diwajibkan melapor harus tetap ditegakkan dan ditindaklanjuti. ‘’Jangan hanya sekadar slogan dan dijadikan pajangan.

Bila perlu aparat lingkungan lebih pro aktif dengan mendatangi masyarakat, jika ada penduduk luar yang datang dan tinggal di lingkungan,’’

(Suara NTB/dok)

Abdul Latif Nadjib

ujarnya mengingatkan.

Saat ini, lanjutnya, BNN terus melakukan berbagai upaya dan antisipasi peredaran narkoba di tingkat pelajar, pekerja baik PNS atau non PNS termasuk di tingkat masyarakat.

Bahkan di tahun 2013 ini, ungkapnya, BNN telah mempersiapkan 4.000 alat tes urine yang akan dilakukan kepada seluruh divisi, baik pendidikan, kampus dan kalangan pekerja. Selain itu BNN juga akan mempertajam jaringan dengan melakukan sosialisasi hingga tingkat kelurahan dan lingkungan. (nia)

Kapolda Cek Layanan ’’Call Centre’’ di Polres Mataram

(Suara NTB/ham)

PELAYANAN - Seorang petugas dari Dispenda NTB sedang memberikan pelayanan pada wajib pajak melalui Mobil Samsat Keliling beberapa waktu lalu. sudah ditetapkan. ‘’ Tahun 2012 lalu kita menargetkan Rp 154 miliar lebih. Dan Alhamdulillah, dengan adanya BBN II gratis ini, target PKB kita meningkat menjadi Rp 165 miliar lebih. Mudahmudahan tahun 2013 bisa lebih meningkat lagi,’’ harapnya.

Selain itu, lanjutnya, dalam mendukung tercapainya realisasi PKB agar sesuai target, penambahan drive thru di beberapa kabupaten/kota terus dilakukan. Tahun 2012 lalu, ujarnya, pihaknya sudah membangun drive thru di Narmada Lombok Barat, Sumbawa Besar dan Alas di Pulau Sumbawa, Aikmel Lombok

Kepala Lingkungan Diminta Terapkan ’’Awig-awig’’

Timur. Drive thru yang dibangun ini, lanjutnya, sudah dioperasikan dan mendapat respons positif dari wajib pajak.

Sementara di tahun 2013, pihaknya berencana menambah beberapa drive thru di Kediri Lombok Barat dan Jerowaru Lombok Timur. Harapannya, dalam waktu dekat, drive thru yang dibangun ini mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mencapai target yang diharapkan. ‘’Sementara untuk Mobil Samsat Keliling, kita sudah ada penambahan baru, yakni di Bima. Itu artinya, kita sudah punya 10 unit Mobil Samsat Keliling,’’ ujarnya. (ham)

Mataram (Suara NTB) Kebijakan Mabes Polri untuk membuka call center 110, sudah ditindaklanjuti pihak Polda NTB. Polres Mataram sudah menerapkan layanan informasi dan pengaduan ini.

Rabu (6/2), Kapolda NTB Brigjen Pol M Iriawan mengunjungi Polres Mataram.

Jenderal bintang satu itu langsung mengecek fasilitas call centre 110 yang sudah dibuka beberapa waktu lalu itu.

Kasubag Humas Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto menyebut, kunjungan Kapolda itu untuk mengecek langsung kondisi mobil operasional polres, kemudian dilanjutkan dengan memeriksa perangkat operator call centre dan ruang Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK).

Tidak hanya peralatan yang diperiksa, Kapolda menurut Arief, juga mengecek kesiapan anggota dalam mengoperasikan peralatan saat menerima laporan dari masyarakat yang menghubun-

gi nomor layanan 110 tersebut.

“Jadi Kapolda menegaskan, masyarakat silahkan menelepon di call centre 110, dan setiap laporan itu akan kita tindaklanjuti,’’ jelasnya. sebagaimana dijelaskan Kapolda, layanan call centre untuk mempercepat proses pelayanan.

Ketika masyarakat menyampaikan laporan, wajib Polisi menindaklanjuti. Akan tetapi, tidak hanya soal kejadian, masyarakat juga bisa menyampaikan keluhan mengenai penanganan kasus.

Secara teknis disebut, ketika ada laporan, jika tidak ditindaklanjuti, alat dalam bentuk alarmnya akan bunyi terus. “Alat itu akan berhenti jika laporan sudah ditindaklanjuti,’’ jelas Arief. Sebaliknya, ketika ada ada masyarakat yang iseng, tambahnya, nomor yang menghubungi tersebut akan terekam dan akan diusut kepolisian. (ars)

SUARA NTB Kamis, 7 Februari 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

KLU Minta Jalur Pemenang-Bayan Dilebarkan Tanjung (Suara NTB) Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH., meminta kepada Pemprov NTB untuk segera melebarkan ruas jalan Provinsi jalur Pemenang hingga Bayan. Dari lebar ruas jalan saat ini, Djohan Sjamsu mengisyaratkan tambahan pelebaran jalan menjadi 6 m - 7 m.

“Kita inginnya lebar jalan dari Pemenang hingga Bayan ini 6 sampai 7 meterlah. Lebar yang ada sekarang hanya 4 meter, sehingga sangat sempit untuk dilalui kendaraan,” katanya, Selasa (5/2).

Tak hanya ruas jalan Pemenang - Bayan yang menjadi penekanan Bupati. Ruas jalan jalur Pusuk Pas hingga Dusun Bentek Kecamatan Pemenang juga menjadi atensinya. Dalam hal ini, Bupati mematok lebar minimal jalan Pusuk mencapai 15 meter atau bertambah setengahnya dari lebar jalan sekarang ini, 8 meter. Dengan kondisi saat ini, Djohan meragukan penanganan Longsor dan kemacetan akan berjalan lancar dan tidak konsisten tertangani.

“Begitu diperbaiki tetapi longsor lagi, diperbaiki lagi, ini kan tidak selesai-selesai. Kita sudah ajukan permohonan ke Provinsi karena kita inginnya jalan Pusuk ini dilebarkan,” simbuhnya.

Djohan mengatakan, Pemprov NTB menyambut baik usulan Pemda KLU ini. Pemprov NTB akan segera mengajukan usulan tersebut ke Pemerintah Pusat mengacu pada usulan KLU. Tak hanya usulan anggaran untuk pelebaran jalan jalur Pemenang - Bayan, KLU juga mengajukan permohonan izin pemanfaatan hutan lindung di kawasan pusuk untuk digunakan sebagai areal pelebaran jalur pusuk apabila anggaran pelebaran jalur pusuk dari Kementerian terkait disetujui.

Djohan Sjamsu menilai, lebar jalan yang masuk kategori jalan Provinsi dan Jalan Negara di KLU sudah tidak representatif. Kondisi lebar jalan sudah tidak menampung kepadatan lalu lintas yang mulai ramai dilalui kendaraan, baik roda 2, roda 4. KLU yang memiliki potensi sumber daya alam berupa komoditas hasil bumi mulai ramai dilalui kendaraan berkapasitas besar seperti Fuso dan tronton.

Ia mengkhawatirkan, apabila ruas jalan di KLU tidak segera dilebarkan akan berdampak terhadap tingkat kerawanan dan potensi kecelakaan yang sewaktu-waktu mengancam keselamatan pengguna jalan. Terhadap kondisi ini, Pemda KLU mengharapkan agar Pemprov NTB dan Kementerian terkait di pusat memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan di KLU untuk mendukung keamanan lalu lintas serta mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Lombok Utara. (ari)

Penggunaan Tidak Jelas

Guru Sertifikasi Diduga Jadi Korban Pungli Dikpora Loteng Praya (Suara NTB) Kasus pungutan bagi para guru di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kembali terjadi. Kali para guru yang telah dinyatakan lulus seleksi sertifikasi guru pada tahun 2012 lalu, diduga dipungut oleh oknum pejabat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng. Ironisnya, arah penggunaan dana hasil pungutan tersebut tidak diketahui secara pasti dan jelas.

Keterangan yang diperoleh Suara NTB dari Konsorsium LSM Loteng, Rabu (6/2) kemarin, menyebutkan, besaran pungutan dari masing-masing guru mencapai Rp 150 ribu per orang. Dikhususkan bagi para guru yang sudah dinyatakan lulus seleksi sertifikasi tahun lalu dan akan memperoleh sertifikat tahun ini.

“Bahkan di Kecamatan Jonggat dan Praya Barat Daya, para guru penerima sertifikasi sudah dikumpulkan oleh masing Kepala UPT setempat, terkait pungutan tersebut,” ungkap Presidium Konsorsium LSM Loteng, Saeful Muslim, saat ditemui di Kantor Bupati Loteng. Diakuinya, dari laporan sejumlah guru sertifikasi, uang hasil pungutan tersebut akan digunakan sebagai biaya wisuda bagi para guru yang sudah lulus sertifikasi.

Dimana rencananya nanti saat pelaksanaan wisuda itulah para guru yang sudah lulus sertifikasi akan diberikan sertifikat. Padahal dari segi aturan, tidak ada yang mengatur harus ada wisuda bagi guru yang lulus sertifikasi. Sehingga pihak menduga kalau hal tersebut hanya akal-akalan pihak Dikpora Loteng untuk bisa menarik uang dari para guru yang lulus sertifikasi.

Dikatakannya, pihak guru sebenarnya tidak keberatan kalau kemudian dipungut sebesar itu. Asalkan arah penggunaannya jelas dan memang sesuai aturan. “Tapi ini, sudah jumlah cukup besar. Arah penggunaannya juga tidak jelas,” timpalnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dikpora Loteng, Drs. H.L. Idham Khalid, M.Pd., membantah pihaknya telah memungut dana dari guru sertifikasi. Memang ada pungutan dari guru sertifikasi. Tetapi pungutan itu bukan merupakan kebijakan dari Dikpora Loteng. Melainkan hasil kesepakatan para guru. Nantinya dana yang terkumpul akan digunakan sebagai biaya syukuran atas kelulusan dalam seleksi guru serfikasi.

“Jadi kami tidak pernah ada kebijakan memunggut dari guru serfikasi. Tetapi itu hasil kesepakatan guru itu sendiri.

Kalau kemudian ada pihak yang mengaku, pungutan itu kebijakan Dikpora maka itu salah,” jelasnya. Ia mengungkapkan, sebelumnya dirinya pernah bertemu dengan perwakilan para guru untuk membahas masalah wisuda. Karena memang ada aturan yang menyatakan untuk dilaksanakan wisuda bagi guru yang lulus sertifikasi. Tetapi itu tidak wajib sifatnya. Dengan kata lain, bisa dilaksanakan bisa juga tidak.

“Tapi waktu itu saya katakan kepada perwakilan guru, supaya tidak dilaksanakan. Tapi kalau mau tetap dilaksanakan, silahkan. Tetapi panitia kegiatan langsung dari guru itu sendiri,” terangnya. Sehingga kalau ada pungutan, itu di luar kewenangan Dikpora Loteng. Karena Dikpora Loteng dalam hal ini bukan sebagai pelaksana kegiatan. (kir)

Pengangkatan Dirut PD SF

Dewan Merasa Dilangkahi Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H.M. Sukiman Azmy kabarnya telah mengangkat Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (PD) Selaparang Finance (SF) tanpa melalui uji kelayakan atau fit and propertest. Mengetahui hal itu, kalangan DPRD Kabupaten Lotim merasa telah dilangkahi.

Ketua Komisi III DPRD Lotim, Ubaidillah kepada wartawan Rabu (6/2) kemarin, menilai, Bupati Lotim kurang memahami secara detail Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 tahun 2006 tentang PD SSF. “Kita kan melihat patokannya Perda,” ujarnya.

Didalam Peraturan Daerah tegasnya yang melakukan pengangkatan memang Bupati Lotim. Akan tetapi harus melalui mekanisme uji kelayakan yang dilakukan para anggota dewan.

Sarannya, pengangkatan Heri Sabri Akbar menjadi Dirut PD SF yang baru harus ditinjau ulang.

Politisi Partai Amanah Nasional (PAN) ini ini meminta Bupati tidak melanjutkan rencana pengangkatan. Diketahui, hampir dua tahun jabatan Dirut PT SF lowong. Hal itu diduga karena pada seleksi sebelumnya tidak ada calon yang memenuhi ketentuan sesuai hasil uji kelayakan.

Menurut Ubaidillah, dilihat dari sejumlah figur yang mengikuti uji kelayakan calon Dirut sebenarnya cukup bagus.

Dikhawatirkan, dengan adanya pengangkatan Dirut PT SF yang tidak melalui mekanisme fit and propertest sesuai Perda justru akan menjadi pertanyaan publik.

Ditemui secara terpisah terkait pengangkatan Dirut PD SF tersebut, Asisten II Bidang Kesra dan Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, H. M. Aminuddin enggan berkomentar “Saya no comment, silahkan tanya ke Kabag (Kepala Bagian) Ekonomi,” cetusnya. (rus)

DAPAT BANTUAN - Rumah warga yang mendapat bantuan dana oleh Pemda. Sayangnya dana bantuan ini diduga disunat.

Praya (Suara NTB) Pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau bedah rumah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diduga bermasalah di lapangan. Dimana banyak disinyalir terjadi penyimpangan dalam proses penyaluran bantuan bagi masyarakat sasaran program. Salah satunya, diduga jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat ’’disunat’’.

Untuk itu, sejak beberapa hari terakhir Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Loteng sudah mulai menerjunkan tim pemantau program. Guna menyelidiki kebenaraan dugaan penyimpangan yang terjadi tersebut. “Ada tujuh tim yang kita bentuk untuk melakukan pemantauan sekaligus evaluasi pelaksanaan program ini (bedah rumah, red).

Dan, timnya sendiri sudah mulai turun ke lapangan,” ungkap Kepala BPMD Loteng, Ir. L. Haris Munandar kepada Suara NTB, Rabu (6/2) kemarin.

Ditemui di Kantor Bupati Loteng, Haris mengungkapkan, pihaknya memang mendapat beberapa laporan terkait pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut. Sehingga pihaknya memandang perlu untuk melakukan klarifikasi atas laporan yang ada. Harapannya, semua dugaan yang ada bisa terjawab.

Dikatakannya, program tersebut merupakan program dari BPMD NTB. Dengan jumlah sasaran di Loteng 580 rumah tidak layak huni. Tersebar di semua kecamatan pada 25 desa seluruh Loteng. Dimana masing-masing rumah memperoleh bantuan dana Rp 5 juta.

Namun bantuan tersebut, tidak berupa uang tunai. Tetapi dalam bentuk material bangunan. Mengingat setiap rumah tidak sama kebutuhannya.

Proses penyaluran bantuan tidak melalui BPMD kabupaten. Melainkan langsung ke rekening masing-masing kelompok masyarakat penerima bantuan.

“Jadi polanya masyarakat penerima bantuan membentuk kelompok. Dana kemudian disalurkan ke rekening kelompok.

Kelompok inilah yang kemudian membeli bahan bangunan sesuai kebutuhan masing-masing rumah,” jelasnya.

Kendati dananya tidak melalui pemerintah kabupaten, tetapi sebagai leading sektor pihaknya, lanjut Haris berkewajiban untuk memantau dan mengevaluasi hasil kegiatan. Supaya bisa benar-benar tepat sasaran dan sesuai target yang ada.

Molor Berbulan-bulan Sementara itu, bantuan rumah ku-

muh untuk warga miskin di sejumlah desa di Lombok Barat (Lobar) juga diduga disunat. Di Desa Tanak Beak, Narmada misalnya, bantuan ini diduga disunat dengan nominal yang lumayan besar. Hal serupa juga terjadi di Dusun Beremi Desa Jagerage, diduga 19 kepala keluarga yang menerima bantuan ini dipungut dengan kisaran Rp 500 ribu sampai 600 ribu per KK untuk biaya administrasi Menurut pengakuan sejumlah warga, bantuan ini sempat macet sekitar beberapa bulan lalu kemudian baru akhir tahun lalu dilaksanakan dan selesai sekitar Januari lalu. Di Desa Jagerage, terdapat tiga dusun yang memperoleh bantuan yakni Dusun Beremi, Adeng dan Dasan Geres. Khusus di dusun Beremi, terdapat 19 KK dari jumlah total 400 KK di dusun ini memperoleh bantuan.

Nominal bantuan masing-masing KK mencapai Rp 6 juta. Total bantuan mencapai Rp 114 juta lebih. “Hampir semua yang menerima bantuan ini dimintai uang administrasi masing-masing Rp 500 sampai Rp 600 ribu,”aku salah seorang warga Beremi yang tak bersedia dikorankan namanya.

Pria paruh baya ini menyebutkan, sebelum diberikan bantuan ia bersama warga lain diminta melengkapi sejum-

(Suara NTB/her)

lah persyaratan administrasi berupa KTP, buku tabungan dan pas foto. Biaya awal untuk membuat masing-masing KTP Rp 50 ribu dan buka buku tabungan Rp 50 ribu. Jadi total biaya awal yang dikeluarkan warga sekitar 100 ribu.

Anehnya, dirinya sudah punya KTP masih berlaku namun petugas tetap saja memungut untuk membuat KTP baru dengan alasan E-KTP belum jadi. Setelah lengkap administrasi, baru setelah itu bantuan ini dicairkan. “Kami tidak berani protes, karena takut tidak dapat bantuan lagi,” ujarnya.

Anggota komisi I DPRD Lobar, I Nyoman Arsa menyayangkan adanya pemotongan bantuan yang berkedok biaya administrasi. “Tidak layak dan tidak pantas bantuan kepada orang miskin (termasuk rumah kumuh) dipotong. Entah itu untuk alasan biaya apapun, apalagi biaya administrasi,” tegasnya.

Menurutnya, pihak eksekutif jangan mencari kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi dalam hal pemberian bantuan ini. Untuk mencari kebenaran informasi itu, langkah Dewan akan turun ke lapangan untuk mengecek kebenarannya. Kalau informasi itu benar, maka pihaknya akan memanggil SKPD bersangkutan. (kir/her)

DP4 di Lobar Menyusut 50 Ribu Orang Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lobar, H. Zulkarnaen, kepada wartawan, Rabu (6/2) menyatakan, setelah pihaknya melakukan pembersihan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang ganda dari data pemilih dalam pemilihan gubernur (pilgub). DP4 Lombok

Barat mengalami penyusutan mencapai 50 ribu pemilih.

Di Lobar jelasnya, persoalan DP4 tidak terlalu mencolok dibandingkan daerah lain. Yang menjadi masalah, peningkatan jumlah penduduk dan yang menjadi pemilih sangat signifikan mencapai dua persen. Seperti halnya di Lombok Tengah mencapai 2 persen, artinya dalam

setahun jika jumlah penduduknya 600 maka meningkat menjadi 1 juta jiwa.

Sedangkan di Lobar masih normal, berkisar 0,9 persen.

Dari hasil Rakor bersama kabupaten/kota se NTB di Senggigi beberapa waktu lalu, persoalan jumlah pemilih di Lobar tidak terlalu bermasalah. Namun yang menjadi soal, warga lain

Pemasangan Baliho

Panwaslu Antisipasi Munculnya Konflik Selong (Suara NTB) Maraknya pemasangan gambar dan baliho calon bupati dan wakil bupati Lombok Timur (Lotim) di sejumlah tempat disoroti Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Sejauh ini, Panwaslu memang belum bisa mengambil tindakan pelarangan. Salah satu lembaga penyelenggara Pemilu ini saat ini mencoba mengantisipasi munculnya resistensi.

Demikian digambarkan Ketua Panwaslu Lotim, Joyo Supeno. Menjawab wartawan di Selong, Rabu (6/2) kemarin, ia mengakui pemasangan gambar di sepanjang jalan Kabupaten Lotim ini sudah cukup ramai. Bahkan gambar-gambar dipasang berdempetan antara gambar balon satu dengan yang lainnya.

“Kita sejauh ini hanya bisa antisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa mengarah ke konflik,” ungkapnya. Terhadap semua pihak terkait, para ketua tim pasangan calon sudah diajak komunikasi untuk tetap menjaga keharmonisan dan mencegah segala bentuk po-

Joyo Supeno (Suara NTB/rus)

tensi kericuhan.

Dituturkan, sudah ada laporan yang masuk mengenai gambar salah satu pasangan calon yang dirusak oleh orang yang tidak dikenal. Menyikapi hal itu, pihak Panwaslu Lotim pun belum bisa bertindak karena belum ada aturan yang mengikat.

Sampai saat ini, wewenang mengenai pemasangan gambar-gambar di sepanjang jalan itu menjadi kewenangan pemerintah daerah (Pemda).

Ranah Panwaslu belum masuk. Panwaslu akan mulai mengatur penataan dan pelarangan pascapenetapan Calon Maret mendatang.

Hal senada diutarakan sebelumnya oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lotim, Khaerul Anwar. Katanya, aturan tentang pemasangan gambar untuk para pasangan calon itu berlaku setelah pemasangan calon. Pengaturan tata letak gambar saat ini menjadi wewenang Pemerintah Daerah.

Kepala Bidang Penerimaan Pajak Dinas Pedapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Lotim, H. Anwar Salman saat dikonfirmasi terkait maraknya pemasangan gambar itu mengatakan pihaknya tidak melakukan pungutan sama sekali terhadap baliho-baliho yang ramai terpampang di tempat-tempat umum Lotim.

Pemasangan gambar dipandang merupakan sosialisasi mensukseskan program pemerintah dalam ajang pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Karenanya, baliho yang marak terpasang itu digratiskan. (rus)

yang tinggal di Lobar seperti di Sekotong saat ini ditinggali banyak penduduk Loteng. Hal ini menjadi masalah ketika pemilihan, selain itu warga yang tinggal di perbatasan juga menjadi masalah. Seperti warga Loteng yang masuk Lombok Timur namun tinggal di daerah Loteng.

Pengurangan DP4 di Lobar

menurutnya bukan karena adanya penduduk Lobar yang masuk dan tinggal di Kota Mataram, namun pendataan sendiri mengacu database.

Dijelaskan sejak tahun 2010 Lobar punya cara pemutakhiran data secara massal, setelah didata mereka diberikan NIK pada tahun 2011 dan direkam KTP 2012. “Hal ini menjadi acuan,” ujarnya. (her)

Dipicu Mahalnya Biaya

Marak Pemalsuan Akte Kelahiran di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Pemalsuan akte kelahiran di Lombok Barat makin marak. Hal ini diduga dipicu tingginya biaya administrasi dan rumitnya birokrasi yang ditempuh masyarakat dalam pembuatannya. Sehingga masyarakat mengambil jalan pintas dengan memalsukan akte kelahiran.

“Banyak pemalsuan akte kelahiran di Lobar ini, karena masyarakat tak ingin repot urus. Sehingga menempuh jalan pintas dengan memalsukan,” ungkap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lobar, H. Zulkarnaen, kepada wartawan, Rabu (6/2).

Ditemui di ruang kerjanya, Zulkarnaen menyatakan, pemalsuan akte kelahiran itu dilakukan berbagai modus.

Ada pemalsuan tanda tangan kepala dinas, nomor seri dan nama kepala dinas. Ada akte yang dibuat dengan nama kadis sebelumnya sekitar tahun tahun 2009, ada juga nama dan tanda tangan yang dipalsukan. Terakhir ditangkap seorang warga yang memiliki akte kelahiran palsu dari Lobar di Jakarta. Selain itu, ada jasa pembuatan akte kelahiran di Labuapi.

Lebih jauh dikatakan, pemalsuan ini lebih banyak untuk pembuatan akte di atas satu tahun karena proses yang panjang dan menelan biaya yang lumayan besar. Hal ini dikarenakan sesuai surat edaran MA yang mencabut dispensasi sejak tahun 2011 lalu. Sebelumnya, akte itu bisa dibuat Dinas Kependudukan akan tetapi sekarang hanya bisa setelah ada penetapan dari pengadilan.

“Sementara masyarkat repot, harus ke pangadilan dan ongkos bertam-

bah,” imbuhnya.

Sejauh ini pihaknya mencatat sekitar lima kasus pemalsuan, termasuk empat temuan Polda dan Imigrasi di Jakarta tidak terdata di Lobar. Sehari sebutnya, pembuatan akte di Lobar untuk usia di bawah satu tahun sebanyak 10 sampai 15 orang dan diterima dari pengadilan 10 orang.

Terkait usulan pencabutan persyaratan penetapan pengadilan sebagai salah satu syarat dalam pembuatan akte di atas 1 tahun, pihaknya sudah bersurat ditandatangani Bupati ke pusat meminta membatalkannya. Karena menurutnya, ada hak masyarakat sesuai undang-undang untuk dijamin negara. Undang-undang yang dimaksud yakni UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (adminduk) pasal 32 ayat 2. Aturan dalam pasal ini tentang pembuatan akte untuk umur satu tahun ke atas harus melalui penetapan pengadilan. Sesuai hasil Rakornas kependudukan sudah masuk dalam prolegnas 2013, dua materiyangditekankan terkait pemberlakuan KTP yang awalnya 5 tahun menjadi seumur hidup.

Kedua akte pencatatan sipil terkait proses penetapan melebihi 1 tahun dikembalikan ke aturan semula. (her) H. Zulkarnaen (Suara NTB/her)

SUARA NTB Kamis, 7 Februari 2013

SUARA PULAU SUMBAWA Jikra Datangi DPRD

(Suara NTB/ula)

DATANGI DEWAN Puluhan keluarga Jikra didampingi pemuda saat mendatangi Dewan (atas) dan Jikra serta keluarganya mempertanyakan nasib Sirajuddin, anaknya yang hilang misterius, saat hearing di kantor DPRD Dompu, Rabu (6/2).

(Suara NTB/ula)

Biayai Kegiatan Dinas di Dompu

Utang ke Warga Jadi Budaya Dompu (Suara NTB) Kasus utang pada masyarakat sudah menjadi tradisi setiap tahun dialami Setda Dompu, karena bukan hanya terjadi pada masa bendahara Muhammad. Demikian terungkap dalam sidang majelis hakim yang mendengarkan pledoi dari tergugat Muhammad di PN Dompu, Rabu (6/2).

Ia juga meminta agar Drs. H. Saladin Hasan selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) dan Drs. H. Zaenal Arifin HIR selaku Pengguna Anggaran (PA) bertanggung jawab atas pinjaman Muhammad kepada M Jajuli. Namun M. Jajuli justru meminta Bupati untuk mengganti uangnya yang dipinjam Muhammad.

Dalam pembelaannya, Muhammad mengaku telah meminjam uang milik M. Jajuli sebesar Rp 400 juta pada 25 Agustus 2011 untuk keperluan dinas Setda Dompu. Pinjaman itu dilakukan karena tugas dan jabatannya selaku bendahara pengeluaran pada Setda Dompu tahun 2011. Itupun dilakukan karena Drs. H. Saladin Hasan selaku KPA yang menjadi atasan langsungnya memerintahkan agar dirinya menyelesaikan hutang warisan bendahara dan Kasubag rumah tangga tahun anggaran 2010.

“Sumber uang untuk penyelesaian hutang warisan tersebut, turut tergugat II (Drs. H. Saladin Hasan) telah memerintahkan secara lisan kepada turut tergugat III untuk meminjam sementara dulu dari pihak ketiga (masyarakat) atau dengan kata lain hutang baru untuk menutup hutang lama karena dalam dokumen pengeluaran anggaran (DPA) tahun 2011 tidak tersedia pos anggaran untuk pembayaran hutang warisan 2010,” jawab Muhammad dalam pembelaannya.

Namun dalam perintah lisan tersebut, H. Saladin Hasan meminta agar namanya tidak dicantumkan dalam kuitansi pinjaman. Tetapi identitas pemberi pinjaman tetap dicantumkan dan tetap dilaporkan ke H. Saladin Hasan selaku atasan langsungnya secara tertulis, lisan maupun via telepon atau SMS, sehingga saat meminjam uang M Jajuli, dirinya juga menginformasikan bahwa M. Jajuli bersedia memberikan pinjaman uang sebesar Rp.400 juta. “Peminjaman pada pihak ketiga (masyarakat) memang benar pada prinsipnya adalah atas dasar perintah turut tergugat II selaku kuasa pengguna anggaran C.q Asisten III Sekretariat Daerah sekaligus atasan langsung turut tergugat III (Muhammad) dalam rangka proses tahapan penyelesaian pokok dan bunga atas hutang warisan bendahara dan kepala Sub Bagian rumah tangga tahun 2010,” kata Muhammad.

Selain itu, pinjaman pada pihak ketiga dilakukan untuk membiayai kegiatan prioritas Setda yang tidak termuat dalam DPA tahun 2011 yang memang tidak dapat ditunda penyelesaiannya dan kegiatan yang tidak cukup anggarannya. Masalah pinjaman juga telah dilaporkan secara lisan kepada Bupati pada pecan pertama September 2011 tentang volume pinjaman sejak Februari hingga September 2011.

Ia juga telah menyampaikan alasan peminjaman dilakukan, tetapi Bupati menyarankan agar tetap bertahan dulu dalam kondisi ini hingga pembelaan dibuat. “Penggugat memberikan pinjaman karena telah memenuhi ketentuan untuk membayar bunga/jasa pinjaman sebesar 10 % per bulan dan itu merupakan kesepakatan penggugat dengan turut tergugat III,” jelas Muhammad.

Karenanya, Muhammad selaku turut tergugat III meminta agar dirinya dibebaskan dari semua konsekuensi hukum terkait piutang, karena tindakannya atas dasar jabatan bendahara pengeluaran dan terikat dalam satu sistem, berfungsi sebagai juru bayar dan identik dengan kasir dari sebuah perusahaan perbankan.

Sidang yang dipimpin hakim Ketua Agus Walujo Tjahyono, SH, M.Hum ini tidak dihadiri oleh Drs. H. Saladin Hasan karena sedang izin berobat lanjut ke Mataram selama 4 hari, 5-8 Februari 2013. Dalam surat yang dibacakan Majelis hakim, Saladin mengaku tidak keberatan sidang dilanjutkan.

Sementara M. Jajuli selaku penggugat, mengatakan, jawaban tergugat yang menyebutkan soal prosedur utang Pemda terjadi untuk kondisi normal, namun secara struktur organisasi kelembagaan maka Bupati bertanggungjawab atas seluruh kegiatan kedinasan. Karenanya, ia meminta agar uang pinjaman yang sepengetahuan Bupati, Drs. H. Zaenal Arifin HIR (Sekda), Drs. H. Saladin Hasan (Asisten III) sebesar Rp.400 juta beserta bunganya 10 % selama tiga bulan dapat dibayarkan. “Menghukum tergugat (Bupati) untuk membayar uang paksa Rp 100 juta per hari bila dalam melaksanakan putusan,” katanya.

Sidang akan dilanjutkan Selasa (12/2) depan dengan agenda duplik atas jawaban penggugat. (ula)

(Suara NTB/ula)

SIDANG - Sidang gugatan M. Jajuli di PN Dompu, Rabu (6/2) dan (insert), Muhammad.

Dompu (Suara NTB) Setelah sehari sebelumnya datang ke Polres Dompu, Jikra, ayah Sirajuddin (21) warga Woro Baka Desa Baka Jaya Kecamatan Woja, kabupaten Dompu, Rabu (6/2) mendatangi DPRD Dompu.

Didampingi sejumlah aktivis pemuda, dia mempertanyakan nasib anaknya yang masih misterius.

Sirajuddin santer disebut sebagai terduga teroris yang meninggal saat penggerebekan di ladang Lingkungan Ginte Kelurahan Kandai Dua, 5 Januari 2013 lalu. Namun pihak Kepolisian sendiri belum mengumumkan keterlibatan Sirajuddin.

Puluhan keluarga Sirajuddin, mendatangi kantor DPRD Dompu untuk melakukan hearing sekaligus mempertanyakan keberadaan anaknya.

Kekhawatiran keluarga menyusul simpang siurnya informasi yang diterima tentang keberadaan Sirajuddin sejak penggerebekan terduga teroris dilakukan tim Densus 88 Antiteror di ladang warga Lingkungan Ginte Kelurahan

Kandai Dua, 5 Januari 2013 lalu. “Pascakabar tentang penggrebekan terduga teroris oleh Densus 88, orang tua melakukan pencarian Sirajuddin di O’o, tempatnya bekerja, tetapi tidak ada. Kita juga sudah mencari di rumah keluarga yang ada di Dompu dan Bima, juga tidak ada,” kata perwakilan keluarga saat hearing dengan DPRD Dompu yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Dompu, Rafiuddin H. Anas, SE. Baharuddin, perwakilan keluarga lainnya mengatakan, pihak keluarga telah melaporkan masalah ini ke Polres tetapi tidak ditanggapi baik. Ketika dipertanyakan lagi ke Polres, baru akan diklarifikasikan ke pimpinan. “Itulah sebabnya kami hadir ke sini (DPRD) untuk mempertanyakan keberadaan Sirajuddin,” ungkapnya.

Sirajuddin santer disebut telah meninggal dan terkena tembakan pasukan Densus 88 saat penggerebekan terduga teroris di Kandai Dua lalu. Bahkan pihaknya keluarga mendapat informasi dari anggota Polisi walaupun tidak secara

formal, bahwa Sirajuddin telah meninggal ketika digerebek terduga teroris oleh Densus 88.

“Inilah yang menguatkan keluarga bahwa anaknya Sirajuddin sudah meninggal saat digerebek Densus dan kami ingin menanyakan kebenarannya,” ungkap Baharuddin.

Ketua DPRD Dompu, Rafiuddin H. Anas, SE pada kesempatan itu meminta agar keluarga Sirajuddin bisa bersabar dan memberi waktu 3 x 24 jam kepada Dewan dalam mengkoordinasikan dengan Kapolres Dompu. Apalagi masalah ini cukup sensitif dan menyangkut ketahanan negara. “Kami minta dalam waktu 3 x 24 jam untuk koordinasi dengan Kapolres, karena hanya Kapolres yang bisa menjelaskan masalah ini kepada kita semua. Apalagi posisi kita sama-sama masih mengirangira,” katanya.

Bila Sirajuddin termasuk di antara tiga orang yang digerebek Densus 88 di Kandai Dua lalu dan mayatnya di Jakarta, maka perlu dipikirkan keluarga untuk menjemputnya untuk dimakamkan sebagai

Halaman 4

kewajiban orang yang hidup.

“Persoalan proses lain, biar dibicarakan belakangan seperti mau diproses secara hukum atau dilaporkan ke Komnas HAM,” kata Rafiuddin.

Sementara H. Didi Wahyudi, SE anggota DPRD Dompu lainnya menyesalkan lambannya kinerja Kepolisian dalam mengungkap identitas terduga teroris. Kondisi ini menyebabkan keluarga Sirajuddin semakin cemas, apalagi pihak keluarga telah mendapatkan informasi soal kematian Sirajuddin dari anggota Kepolisian dan telah difoto. “Masalah ini tidak bisa dibiarkan sampai di sini saja, tapi harus diproses lanjut dan dilaporkan ke Komnas HAM,” katanya.

Selain itu, H. Didi mengatakan, mestinya dalam pengungkapan terduga teroris pihak kepolisian harus berani mengumumkan nama dan foto terduga teroris. Dengan demikian, masyarakat bisa mengetahui dan bisa ikut membantu Kepolisian dalam memberantas teroris. Ini juga untuk menghilangkan rasa saling curiga dari masyarakat. (ula)

Bantuan Rumah Dampak Rusuh Sumbawa Segera Diproses Sumbawa Besar (Suara NTB) Pendataan rumah dampak kerusuhan yang akan mendapatkan bantuan di Sumbawa telah difinalkan. Pemerintah daerah segera mengirim data tersebut ke Jakarta, untuk proses pencairan.

Sebagaimana disampaikan Kepala Bidang TTG dan Sumber Daya Badan Pembangunan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Sumbawa, Ni Wayan Rusmawati M.Si, Rabu (6/2), usulan penerima bantuan dampak kerusuhan

dan tuntas desa dan kelurahan ke Kemenpera telah dilakukan. Untuk sejumlah wilayah, yakni Kelurahan Umasima, Kelurahan Brang Biji, Kelurahan Seketeng, Kelurahan Lempe, desa Labuan Badas, desa Karang Dima, desa Rhee,

desa Rhee Loka, desa Sabedo dan desa Satoe Brang.

Jumlah penerima bantuan rehab rumah untuk korban kerusuhan sebanyak 75 unit.

Sementara bantuan untuk tuntas desa dan kelurahan sebanyak 1.706 rumah. Data ini seg-

Mutasi Pejabat di Sumbawa

Sejumlah Kepala Dinas Digeser Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik, kembali menggerakkan gerbong mutasi pejabat struktural di lingkup Pemkab Sumbawa, Rabu (6/2). Kali ini, cukup banyak pejabat setingkat Kepala Dinas (Kadis) dan Camat yang mengalami pergeseran.

Total sebanyak 75 pejabat struktural di lingkup Pemkab Sumbawa dari berbagai eselon yang dimutasi.

Sejumlah pejabat Kepala Dinas yang digeser tersebut, di antaranya, Yahya Adam, BA, yang sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dilantik menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kabupaten Sumbawa. Drs.Arief,M.Si., Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang kemudian digeser sebagai Kepala Disnakertrans. Sementara, Kepala Pelaksana BPBD, diisi Ir. Mukmin, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan.

Selanjutnya, Drs.Abdul Gani Nasby, Inspektur pada Inspektorat dialihkan menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik. Sedangkan Insepktur Inspektorat kini ditempati A. Rahim, S.Sos., yang sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Drs.H.Hasan Basri Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas), mengisi posisi Kepala BKPP. Sementara Kepala Dinas Diknas kini ditempati pejabat baru, Sudirman Malik yang sebelumnya menjadi Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Labuan Badas. Sedangkan Dr. Muhammad Ikhsan Safitri, M.Si, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan menjadi Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar). Trikaryati,S.Sos., Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan.

Drs.H.Naziruddi, Kepala Disporabudpar menjadi

(Suara NTB/arn)

LANTIK - Bupati Jamaluddin Malik melantik pejabat struktural di lingkup Pemkab Sumbawa, Rabu (6/2).

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Ir. Mustafa, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPK) menjadi Staf Ahli Bidang Pembangunan. Tarunawan, S.Sos yang sebelumnya Kabag Aset, dipromosikan menjadi Kepala Badan Pelaksana BPPPK. Pergeseran juga terjadi pada sejumlah Camat, Kepala Bagian dan Kepala Bidang.

Seperti, Husaini, SH, Camat Unter Iwes menjadi Sekretaris Inspektorat. Drs. Surianto, Kepala Bagian Umum menjadi Sekretaris pada Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup (BPM-LH).

Mas‘ud,S.Sos., Sekretaris Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) menjadi Sekretaris pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo). Ir.Irawan Syarifuddin, Camat Alas menjadi menjadi Sekretaris BKBPP. Agus Mustamin, S.Sos,M.Si, Camat Sumbawa menjadi Kepala Bagian Aset.

Rahmat Ansor,S.Sos,M.S.E., Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan menjadi Kepala Bagian Umum. Drs. Burhanuddin MT,MTP, Kepala Bagian Organisasi menjadi Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan. Ishak. S.Sos., sekretaris pada Inspektorat menjadi Kepala Bagian Organisasi.

Varian Bintoro, S.Sos., Kepala Bagian Umum menjadi Kepala Bagian Humas dan Protokol

pada Sekretariat DPRD Sumbawa. Mulyadi,S.Sos., Camat Labuhan Badas menjadi Camat Sumbawa.

Tajuddin, SH, Kepala Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat DPRD Sumbawa menjadi Camat Lenangguar.

Bupati dalam sambutannya, meminta para aparatur untuk meningkatkan kinerjanya. Semua staf mesti difungsikan sesuai tugasnya. Sambil mengingatkan para pejabat untuk bekerja dan mengambil tindakan secara hati-hati. “Kita ketahui, banyak pejabat yang tergelincir ke dalam persoalan. Sehingga, penjabat dilarang untuk mencampur adukkan antara persoalan lain diluar persoalan kerja,”cetus Bupati.

Selain itu, bupati juga menegaskan pentingnya pengawasan para pimpinan terhadap bawahannya.

Sebaliknya, atasan jangan sampai tergelincir ke dalam persoalan, agar dapat melakukan fungsi pengawasan dengan baik.

Sebab dari pengecekan di Inspektorat, ada pegawai yang sudah tidak masuk kerja selama 40 hari. “Biar saja terus tidak masuk.

Maka enam hari lagi akan diberhentikan dengan tidak hormat. Ada juga pegawai yang tidak masuk selama 15-20 hari. Tetapi tidak pernah ada teguran,”pungkasnya. (arn)

era dikirimkan. Namun, mesti diketahui proses pencairan membutuhkan waktu. Dengan memperhatikan kelengkapan administrasi, kelengkapan lapangan dan gambar kerja.

Untuk dampak kerusuhan yang dibantu adalah rumah tinggal yang sesuai persyaratan Kemenpera. Untuk rumah rusak berat (terbakar) diberikan bantuan sebesar Rp 15 juta dan rumah rusak sedang Rp 7,5 juta. “Untuk rumah-ru-

mah yang rusak ringan seperti kaca pecah tidak dapat bantuan, karena dianggap masih layak,’’ terang Wayan.

Sementara untuk bantuan rehab rumah tuntas desa dan kelurahan sebanyak 1.706 rumah, masing-masing akan diberikan bantuan sebesar Rp 7,5 juta. Sedangkan untuk laporan akhir program bedah rumah yang sebelumnya sudah berjalan di Sumbawa sudah rampung. (arn)

’’Security’’ Newmont yang Dipecat akan Dipertemukan dengan Manajemen PT NPN Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berencana akan memfasilitasi pertemuan anggota Security 911 PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang dipecat oleh induk perusahaannya, PT Nawakara Perkasa Nusantara (NPN). Namun, hingga saat ini belum dijadwalkan pertemuan tripartit guna membahas PHK yang dituding sepihak tersebut.

“Memang ada permintaan dari karyawan yang terkena PHK melalui serikat. Tapi kita belum membuat jadwal pertemuannya,” ungkap kepala Disnakertrans KSB, Abdul Hamid, M.Pd, belum lama ini.

Belum ditetapkannya jadwal pertemuan tripartit itu dikarenakan hingga saat ini manajemen PT NPN pusat belum memberikan konfirmasi jelas seputar kesanggupannya untuk menghadiri pertemuan tersebut. Menurut Hamid, sebelumnya pihaknya pernah melakukan komunikasi dengan manajemen pusat perihal permintaan karyawannya tersebut. Tetapi manajemen PT NPN pusat mengaku saat itu belum siap karena masih berada di Sumatera. “Saya sengaja konfirmasi mereka dulu supaya ada kepastian mereka bisa datang memenuhi undangan kita. Tapi saat itu mereka bilang sedang di Sumatera,” timpalnya.

Hamid mengatakan, dalam pertemuan tripartit nanti pihak manajemen PT NPN langsung

diwakili oleh jajaran manajemen pusatnya. Dengan demikian pertemuan tersebut dapat membuahkan hasil karena perwakilan perusahaan adalah pihak-pihak yang bisa memberikan kebijakan langsung. “Kami mau dalam pertemuan manajemen tidak diwakili oleh orang yang tidak punya kewenangan mengeksekusi.

Karena itu kita pastikan harus orang pusatnya dan yang punya kewenangan eksekusi langsung yang hadir,” tukasnya.

Untuk memastikan para petinggi PT NPN pusat yang hadir dalam pertemuan nanti, Hamid mengatakan pihaknya akan segera mengkonfirmasi ulang kesanggupan waktu kehadiran manajemen perusahaan security yang akrab dengan sebutannya Security 911 tersebut. Ia mengatakan, selain melalui komunikasi langsung pihaknya juga telah mengirimkan undangan perihal kegiatan pertemuan tripartit atas permintaan karyawan PT NPN itu. “Hari ini kita kirim e-mail resmi ke PT NPN. Semoga cepat dibalas agar kita bisa segera menjadwalkan pertemuan itu,” paparnya.

Permintaan pertemuan tripartit dari serikat pekerja PT NPN itu, untuk membahas kebijakan perusahaan yang telah memPHK 30 anggota 911. Oleh karyawan kebijakan PHK yang diambil manajemen PT NPN itu dianggap tidak sesuai aturan karena dilakukan secara sepihak tanpa ada peberitahuan sebelumnya kepada para karyawan yang terkena PHK. (bug)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 7 Februari 2013

Tak Melewati ”Pagar” Dari Hal. 1 Itu boleh langsung dan tidak.

Artinya pihak bakal calon bisa langsung ke KPK atau bisa saja lewat KPU. Nanti KPU yang mengantar ke KPK,” terang Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, S.Ag.,M.Si. Fauzan menegaskan bahwa persoalan bagaimana meneliti kekayaan bakal calon gubernur dan wakil gubernur bukan tugas dari KPU, melainkan tugas dari KPK. Dan nantinya setelah KPK memeriksa dan meneliti jumlah kekayaan para bakal calon, hasilnya akan diserahkan oleh KPK ke KPUD. Pada bagian lain, Fauzan juga menanggapi pernyataan Ketua Masyarakat Adat Sasak (MAS) Lombok Tengah tentang lampiran daftar riwayat hidup atau curriculum vitae bakal cagub dan cawagub.

Menurutnya hal itu adalah kewajiban personal calon untuk membuka biodatanya se-

luas-luasnya kepada publik baik positif maupun negatif. “Jadi yang akan disampaikan oleh KPU hanya yang sesuai dengan peraturan atau yang melanggar peraturan perundang-undangan. Kalau yang tidak, tidak akan.

Karena nanti kalau KPU yang menyampaikan dianggap diskriminatif dan tidak independen,” terangnya.

Hal-hal yang mengatur tentang mekanisme dan proses pendaftaran calon sudah memiliki ‘’pagar ‘’atau peraturan tersendiri.

KPU lanjutnya tidak boleh melewati pagar tersebut dan juga tidak boleh membuat ‘’pagar-pagar” baru di luar yang telah diatur oleh UU. “Saya apresiasi tuntutan semacam itu tetapi sebaiknya disampaikan kepada yang berhak membuat peraturan. KPU fungsinya hanya melaksanakan peraturan itu,” pungkasnya. (yan)

Pemda KLU akan Bongkar Paksa Restoran Villa Queen Tanjung (Suara NTB) Pemda KLU melalui Tim Penertiban memastikan akan membongkar paksa bangunan berupa restoran milik Hotel Villa Queen di Gili Trawangan, Desa Gili Indah. Kepastian itu diperoleh setelah Tim Penertiban melakukan rapat tertutup untuk membahas upaya penertiban pada bangunan yang melanggar roi pantai tersebut.

Namun sempat ditolak, karena kedua orang tersebut masih belum mengaku. Sehingga masih harus diinterogasi. Tapi setelah melalui pembicaraan, akhirnya satu orang berisial Sy (40) warga Lombok Timur (Lotim) diperbolehkan untuk dibawa ke Polsek. Sementara satu orang lagi, tetap ditahan di posko pam swakarsa itu.

Beberapa jam kemudian, beredar kabar kalau ternyata Sy yang dibawa oleh anggota Polsek tadi tidak ada di Polsek Janapria. Warga pun mulai berdatangan untuk menanyakan hal tersebut. Benar saja setelah dicek ke sejumlah ruangan termasuk sel tahanan Mapolsek Janapria, Sy tidak ada.

Akibatnya, warga pun emosi. Terlebih setelah beredar berbagai kabar yang tidak benar perihal keberdaan Sy. Kian malam, jumlah warga yang datang ke Mapolsek Janapria kian banyak. Aparat yang mencoba menenangkan warga tidak berdaya. Sekitar pukul 21.00 Wita, warga yang emosi mulai melakukan pelemparan atas Mapolsek Janapria. Hingga menyebabkan sejumlah bagian gedung rusak, terutama kaca depan hancur.

Beruntung emosi warga bisa diredam oleh aparat bersama para tokoh masyarakat setempat. Satu jam berselang, warga akhirnya berhasil di-

tenangkan. Setelah puluhan anggota Polres Loteng dating ke lokasi kejadian. ‘’Kasus pengerusakan (Mapolsek Janapria) sedang kita tangani,’’ ujar Kapolres Loteng, AKBP Supriyadi, S.Ik membenarkan pengerusakan Polsek Janapria.

Terkait dua pelaku pencurian yang diamankan, dikatakan kalau polisi juga masih melakukan penyelidikan. Karena menurut Kapolres, belum tentu kedua orang tersebut pelaku pencurian. Sehingga harus diselidiki terlebih dahulu.

Keduanya pun saat ini masih diamankan di Mapolres Loteng.

Ia mengungkapkan, pihaknya mengamankan dua orang yang diduga pelaku pencurian tersebut atas permintaan warga. Jangan sampai warga berbuat halhal yang tidak diinginkan.

Sehingga oleh aparat keduanya diamankan. ‘’Dan, memang tidak diamankan di Polsek. Tetapi langsung diamankan di Polres. Karena dikhawatirkan kalau diamankan di Polsek, warga bisa bertindak di luar batas,’’ jelas Kapolres. ‘’Yang jelas kasus pengerusakan (Mapolsek Janapria) masih diselidiki, apakah ada tindak pidana atau tidak. Begitu juga terkait pelaku dugaan pencurian juga terus didalami,’’ tegas Kapolres. (kir)

Opsi PKS Kian Sempit Dari Hal. 1 dan pasangan Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si – Dr. H. L. Abdul Muhyi Abidin (Harum). Duet TGB – Amin telah memperoleh dukungan dari tujuh parpol, yaitu Partai Demokrat, Golkar, PDI-P, PAN, PPP, Gerindra dan PKB. Sementara, Harun yang sudah langsung mendaftarkan diri kemarin sukses meyakinkan 17 parpol non parlemen, ditambah Hanura dan PBR untuk mendukung mereka. Pasangan calon lainnya, yaitu KH. Zulkifli Muhadli – Dr. H. M. Ichsan (Kyai Zul – Ichsan), juga telah mengantongi dukungan dari PBB, PPRN, PKNU, PKPB dan PPPI. Perkembangan ini tentu saja membuat PKS menjadi satu – satunya parpol pemilik kursi di DPRD NTB yang belum menentukan sikap. Padahal, dengan enam kursi, mereka tidak bisa memenuhi persyaratan KPU jika ingin mengusung pasangan calon baru di Pilkada NTB. PKS sebelumnya telah membuat kejutan dengan merekomendasikan Ketua DPW PKS NTB, Suryadi Jaya Purnama, ST sebagai calon gubernur yang akan mereka usung. Namun, kini pilihan yang tersisa hanyalah bergabung ke salah satu dari tiga pasangan calon yang menempuh jalur dukungan parpol.

Dikonfirmasi soal perkembangan ini, Suryadi menegaskan pihaknya masih melihat perkembangan sebelum mengambil keputusan. Suryadi juga tidak khawatir meski pasangan Harum sudah mendaftarkan diri ke KPU NTB. ‘’Kan baru satu yang daftar, yang lain belum,” ujarnya.

Sementara, saat ditanyai soal opsi untuk bergabung ke pasangan calon lain selain Harum, Suryadi menampiknya. ‘’Belum tentu, opsi – opsi sedang kita pertimbangkan,” tandas Wakil Ketua DPRD NTB ini.

Partai Hanura telah menjatuhkan pilihan mendukung paket Harum. Pada saat pasangan Harum mendaftar ke KPU NTB, Rabu (6/2), Ketua dan Sekretaris DPD Partai Hanura juga menyertai pasangan ini.

Sekretaris DPD Partai Hanura NTB, H. Suharto, ST.,MM menyampaikan bahwa keputusan partainya untuk mengusung dan mendukung pasangan Harum bukan keputusan mendadak. Namun melewati proses sebagaimana mekanis-

me yang berjalan di dalam partainya.

“Secara hitam di atas putih, tadi pagi (kemarin) sekitar jam 08.00-09.00 Wita kami menerima faximile terkait SK usungan dari DPP. Sekaligus memerintahkan seluruh kader Hanura melalui Ketua DPD untuk wajib mendaftarkan Harum ke KPU. Keberadaan kami di sini sebagai bentuk kepatuhan kami kepada partai.

Jadi apapun yang menjadi perintah partai, kami kader harus tunduk dan taat,” terangnya saat ditemui di Kantor KPU NTB. Keputusan Hanura untuk mengusung pasangan Harum sebagai bakal cagub dan cawagub, pihaknya pun akan tetap mengawal kebijakan tersebut dan mengikuti semangat perjuangan partai untuk memenangkan pasangan ini. Harun Al Rasyid ditegaskan Suharto adalah salah satu dari tujuh bakal calon gubernur yang mendaftar ke Hanura. Pasangan ini telah mendaftar jauh hari sebelumnya dan proses di DPP berjalan normal. ‘’Berdasarkan pandangan DPP atas dasar masukan dari DPD, akhirnya DPP memutuskan pasangan Harum.

Ini tidak ada kesan mendadak. Semua berproses dan partai kami memutuskan sesuatu sesuai dengan mekanisme,” jelasnya.

Pihak-pihak yang beranggapan bahwa Hanura secara tiba-tiba mendukung Harum ditepis Suharto. Ia mengatakan keputusan tersebut melalui proses dan mekanisme partai. Dan hasil rapat terakhir DPP yang berlangsung Selasa (5/2) lalu memutuskan untuk mengusung pasangan Harum.

Selain Hanura, partai yang juga memutuskan untuk mendukung duet Harun-Muhyi ialah Partai Bintang Reformasi (PBR). Namun dalam pendaftaran kemarin, pimpinan PBR tidak turut serta ke KPU NTB karena masih dalam perjalanan menuju Lombok. Total partai yang mendukung pasangan ini sebanyak 19 partai; 17 partai non-parlemen dan dua partai parlemen dengan total suara sebesar 441.223 ribu atau 23,75 persen. (aan/yan)

Pascarapat di Aula Kantor Bupati KLU Rabu (6/2), Ketua Tim Penertiban, H. Ali Ansari, dikonfirmasi di ruang kerjanya, tak menyangkal Tim telah mengambil keputusan menertibkan atau menggusur satu bangunan dari sekian banyak bangunan yang akan ditertibkan. Restauran milik Hotel Villa Queen yang berjarak sekitar 11 meter dari bibir pantai menjadi sasaran penertiban perdana.

“Kita masih belum tahu kapan akan digusur, karena belum ada ang-

H. Ali Ansari

garannya. Tetapi dari kesimpulan kita dengan Tim, kita sepakat bangunan milik Villa Queen akan dibongkar paksa. Ini merupakan komitmen Pemda KLU dan akan dilakukan secara bertahap dan kontinyu ke bangunan yang lain yang juga melanggar roi pantai,” tegas Ali. Mantan Kadis PU Tamben KLU yang juga Asisten II Setda KLU ini menyebut, dalam rapat kemarin dihadiri oleh unsur terkait, seperti Bagian Pembangunan Setda KLU, Kejaksaan, Polres, Danramil, Satpol PP, Dinas PU Tamben, KLH, Dishubparkominfo, serta Kesbangpolinmas. Semuanya sepakat bahwa

untuk bangunan yang telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Perda akan ditertibkan.

Dalam hal ini, jarak batas bangunan dari garis pantai yang dibolehkan adalah 50 meter.

Ali Anshari menjelaskan, pembongkaran paksa bangunan milik Villa Queen telah lebih dulu melalui proses dan mekanisme yang diatur dalam penertiban. Manajemen Villa Queen telah disurati atau ditegur sebanyak 3 kali. Dengan masing-masing batas waktu respon dari surat pertama sampai surat ketiga yakni 1 minggu, 1 minggu dan 2 minggu.

“Dari batas waktu surat teguran terakhir, bongkar paksa ini

telah melampaui batas. Terakhir kita beri kesempatan sampai dengan tanggal 28 Januari. Perwakilan perusahaan sudah pernah datang ke Pemda, tetapi tidak ada tindakan yang riil untuk membongkar sendiri,” sambungnya.

Tim Penertiban yang ditunjuk oleh Bupati, lanjut dia, telah berupaya melakukan penertiban melalui pendekatan persuasif. Didahului dengan sosialisasi kepada manajemen perusahaan, dilanjutkan dengan melayangkan surat teguran, lalu dirapatkan untuk menyimpulkan apakah akan membongkar paksa atau tidak.

“Kita tidak mungkin untuk membongkar dengan membawakan alat berat, karena sangat tidak mungkin, butuh biaya besar. Kemungkinan akan kita bongkar secara manual, dengan sumber daya yang ada,” tutup Ali Ansari. (ari)

(Suara NTB/ari)

Kampanye Pemilu

Mapolsek Janapria Dirusak Massa Dari Hal. 1

Halaman 5

ILM Hanya Boleh Dilakukan Tiga Lembaga Pemilu Mataram (Suara NTB)Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah mengeluarkan peraturan baru terkait kampanye pemilu. KPI pun telah melakukan penandatanganan MoU dengan KPU RI. Hal itupun telah dibicarakan oleh KPID dengan KPU NTB. Ketua KPID NTB, Badrun AM mengatakan salah satu aturan tersebut adalah soal iklan layanan masyarakat (ILM). Hanya tiga lembaga yang diperbolehkan membuat ILM yaitu KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). ‘’Selain itu tidak boleh membuat ILM. Walaupun ada calon atau parpol tertentu yang mengajak masyarakat untuk ikut terlibat pada proses pemilu besok tanpa mengajak untuk memilih dia atau parpolnya, itu tidak boleh. Jadi yang boleh hanya KPU, Bawaslu, dan DKPP,” terangnya.

Disamping itu, Badrun menyebutkan bahwa KPI juga mengatur kampanye di lembaga penyiaran. Untuk radio diberikan kuota 10 spot per hari dengan durasi 60 detik dan televisi 10 spot per hari dengan durasi 30 detik. Sementara untuk advertorial hanya boleh disiarkan tiga kali dalam sehari, serta super inform dan running text hanya dibolehkan lima kali dalam sehari.

Terkait prime time atau jam siar utama diatur secara tegas oleh KPI. “KPI mengatur

(Suara NTB/dok)

Badrun AM

secara tegas hal itu agar berkeadilan. Jadi di masingmasing lembaga penyiaran punya waktu siar utama yang harus diberikan secara adil dan proporsional kepada peserta pemilu,” tegasnya.

Aturan-aturan tersebut lanjutnya telah berlaku secara nasional. Namun terkait persoalan dalam konteks lokal, KPID NTB menerima banyak aduan terkait operator televisi kabel di desa-desa pada tahun 2009 lalu. Operator TV kabel ini diduga bermain dan punya saluran sendiri yang memutar kampanye salah satu peserta pemilu dan atau mematikan TV masyarakat karena dia partisan. “Ini problem yang kami temukan. Jadi

kalau masyarakat tidak mengikuti pilihan dia, tinggal dia cabut dan TV masyarakat mati semua,” ujarnya.

Hal ini pun menjadi diskusi antara KPID dengan KPU NTB beberapa waktu lalu.

Apakah nantinya hal tersebut akan diatur dalam peraturan tambahan karena hal tersebut tidak diatur dalam Peraturan KPU dan KPI. Pihaknya juga berencana untuk bertemu kembali dengan KPU NTB untuk membicarakan persoalan tersebut dan hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan lembaga untuk dibuat peraturan tambahan.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, pihaknya pun berencana untuk memanggil seluruh lembaga penyiaran yang ada di NTB untuk meminta masukan sekaligus sosialisasi terkait peraturan kampanye tersebut. KPID juga meminta kepada lembaga penyiaran untuk menyerahkan jam siar utama (prime time). Prime time ini juga harus diberikan kepada peserta pemilu secara proporsional.

“Jangan satu partai diberi waktu ‘’sampah” dan partai lain dikasih waktu siar utama. Hal ini bertujuan agar demokrasi kita ke depan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan amanat UU. Prinsipnya aturan yang dibuat tidak keluar dari substansi Peraturan KPU dan UU tentang Pemilu,” terangnya. (yan)

Bupati akan Resmikan Sejumlah Proyek pada Peringatan HUT Lobar Giri Menang (Suara NTB) Usia Pemerintah Kabupaten (pemkab) Lombok Barat akan bertambah setahun lagi pada 17 April 2013 mendatang menjadi 55 tahun. Untuk memeriahkan perayaan HUT Lobar ke-55 tahun ini Panitia Pelaksana HUT sudah dibentuk berdasarkan SK Bupati Nomor: 377/46/PDE/2013 tanggal 21 Januari. Yang unik perayaan HUT Lobar kali ini dimeriahkan dengan angka serba 55.

Penanggung jawab kegiatan HUT Lobar ke-55, Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar Drs.H.Moh Uzair mengatakan sesuai dengan usia Lobar yang memasuki usia 55 tahun sejak tahun 1958 silam, maka rangkain kegiatan yang dilakukan semua jumlahnya 55 seperti jenis kegiatan berjumlah 55, Panitia pelaksana 55 orang, Usia ketua panitia yakni Asisten II Bidang Administrasi Umum H. Halawi Mustafa, 55 tahun dan panitia dibentuk pada H-55 hari pelaksanaan. ‘’ Semua kita sesuaikan dengan angka 55,” tandas H.Moh. Uzair kepada wartawan Rabu (6/2), kemarin.

Beberapa rangkain acara yang akan di gelar dalam HUT Lobar ke-55 dengan tema “ Bersama, Kita Membangun Lombok Barat” selain Sidang Paripurna Istimewa DPRD Lobar dengan agenda Refleksi 4 Tahun Pemerintahan Lobar serta upacara bendera tanggal 17 April, di kesempatan itu pula akan dilakukan peresmian proyel-proyek tahun 2012 yang akan dipusatkan di Monumen Lobar

(Suara NTB/dok)

H.Moh Uzair

Bangkit .

Selain itu, panitia juga merencanakan beberapa acara hiburan seperti, pekan Olah Raga Wartawan, senam massal Car Free Day yang diikuti 555 orang, pemilihan wajib pajak terbaik, Forest Tracking, Lobar Idol, Tournament Golf Amatir Bupati Lobar Cup IV di GEC Rinjani dan banyak lagi lainny.

Selain itu juga akan digelar Lobar Berzikir serta seminar pendidikan seks dalam keluarga juga direncanakan digelar dengan menghadirkan penceramah Uts. Arifin Ilham dan Dokter Boyke.

Rapat persiapan dalam rangka HUT Lobar ini sudah dilakukan beberapa kali dan akan digelar kembali pada Jumat mendatang. ‘’ Semua SKPD dan FKPD termasuk organisasi pemuda KNPI terlibat dalam kegiatan ini,” pungkas Sekda. (her)

Kejaksaan Telusuri ”Manifest” Maskapai Penerbangan Dari Hal. 1

(Suara NTB/nas)

DEKLARASI - Massa memadati Lapangan Umum Mataram saat deklarasi pasangan Harum, Rabu (6/2) kemarin.

Paket Harum Janjikan Peningkatan IPM NTB Dari Hal. 1 Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si mengatakan pendaftaran bakal Calon Gubernur dan bakal Calon Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018 sudah dimulai sejak tanggal 5 Februari hingga 11 Februari 2013 mendatang. Selanjutnya pada tanggal 12 Februari KPU akan melakukan pemeriksaan kesehatan semua bakal calon.

Terhadap berkas-berkas persyaratan yang diserahkan bakal calon, kata Fauzan, KPU akan mengecek ada atau tidaknya berkas persyaratan pencalonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ‘’Sah atau tidaknya berkas tersebut nanti akan diperiksa dan tidak menutup kemungkinan akan memfaktualisasinya ke lapangan,” jelasnya.

Ke-17 parpol non parlemen ayang mengusung paket Harum yaitu PNBK Indonesia, PPDI, Partai Buruh, PNIM, PDP, PSI, PPNUI, PPN, PPI, PKP, Partai Patriot, Partai Merdeka, PMB, PIS, Partai Barnas, Partai Kedaulatan, dan PKPI. Dari 17 parpol itu terhimpun 307.139 suara atau 15,13 persen dari suara sah yang diperoleh saat Pemilu 2009. Sementara Partai Hanura yang memiliki kursi di DPRD NTB sesuai hasil Pemilu 2009 sebanyak tiga kursi, atau perolehan suara sah sebanyak 93.778 suara. Sedangkan PBR memiliki dua kurr-

si di DPRD NTB dengan perolehan 80.316 suara pada pemilu 2009.

Sementara itu, anggota KPU NTB, Drs. H. Darmansyah, M.Si mengatakan, paket Harum didukung oleh 19 parpol, namun satu parpol yakni PBR tidak ikut dalam pendaftaran pasangan calon itu tetapi dalam berkas pendaftaran sudah termasuk PBR di dalamnya.”Tetapi dari 18 parpol ini sudah memenuhi syarat minimal 15 persen. Karena jumlah dukungan suaranya sebanyak 19,75 persen,” sebutnya. Selanjutnya, berkas persyaratan pencalonan yang sudah diserahkan tersebut akan ditindaklanjuti pada tahapan verifikasi dokumen dukungan parpol.

Setelah selesai mendaftar di KPU NTB, sekitar pukul 16.00 Wita, paket Harum kemudian melakukan deklarasi di Lapangan Umum Mataram. Pada deklarasi tersebut, selain dihadiri parpol pengusung, turut hadir Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, H. Patrice Rio Capella. Pada deklarasi yang dihadiri ribuan simpatisan dan kader Partai Nasdem se-NTB tersebut, Rio Capella menginstruksikan seluruh kader Nasdem dari tingkat provinsi sampai kecamatan dan desa-desa di seluruh daerah NTB untuk serius dan menggalang kekuatan supaya pasangan Harum memenangkan Pilgub NTB 2013.

Dalam pidato politiknya, ia mengatakan tidak akan ada yang merubah nasib rakyat NTB kalau rakyat NTB itu sendiri yang akan merubahnya. “Kita akan berubah kalau Harum menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur 20132018. Untuk itu kami menegaskan, Nasdem akan sungguh-sungguh memenangkan pasangan ini supaya menjadi pasangan Gubernur/Wakil Gubernur NTB untuk periode 2013-2018.

Perbaiki IPM Sementara pasangan Harum menjanjikan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB yang masih bertengger di posisi ke-32 dari 33 provinsi seIndonesia. ‘’ Kami akan memperbaiki secara signifikan peringkat IPM NTB. Terutama dari aspek kesehatan dan pendidikan,” kata Harun, usai pendaftaran pasangan calon itu di KPU NTB. Menurutnya, perbaikan peringkat IPM NTB sebenarnya sudah dilakukan penentu kebijakan di daerah ini melalui berbagai program pemberdayaan. Namun, peringkat NTB masih berada pada posisi 32 dari 33 provinsi. ‘’Kami akan upayakan lebih signifikan perubahannya, terutama yang berkaitan dengan kesehatan ibu melahirkan dan bayi, serta peningkatan kualitas pendidikan,” ujarnya. (nas/*)

Penelusuran ke manifest pesawat ini, dibenarkan Wakajati NTB, I Gede Sudiatmaja, SH, MH. Memperjelas posisi kasus, disebutnya, saat ini kasus tersebut masih dalam rangkaian puldata dan pulbaket untuk memperkaya data dan informasi terkait kasus itu. ‘’Kami masih telusuri manifest pesawat,” sebut Wakajati menjawab Suara NTB, via ponsel Rabu (6/2). Terkait berapa maskapai yang akan didatangi untuk tujuan penelusuran ini, Wakajati menyebut dua maskapai penerbangan. Berdasarkan data awal yang diterima pihaknya, pada dua maskapai itulah pejabat penting Lobar itu

melakukan serangkaian kegiatan dinasnya.

Sementara tujuan pengecekan manifest secara umum, tidak lain untuk mengecek sejauhmana kebenaran kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan selama tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012. Dengan harapan, data ini akan semakin menguatkan pengaduan yang diterimanya terkait indikasi fiktif 90 kali perjalanan dinas dimaksud.

Pihak Kejaksaan juga belum merilis nilai perjalanan dinas yang dilakukan oknum pejabat Pemkab Lobar itu. Juga langkah ini untuk mengkonfrontir penjelasan yang bersangkutan saat dihadirkan di Kejaksaan pekan lalu untuk dimintai keterangan. (ars)

Kemensos Anggarkan Rp 99 Miliar untuk RTS Miskin di NTB Dari Hal. 1 Dia mengomentari apa yang terjadi di Pulau Sumbawa (kerusuhan sosial) belum lama ini, menurutnya menjadi bagian serius yang harus diperhatikan, termasuk oleh pemerintah daerahnya sendiri. Disebutkannya, NTB sebenarnya mampu dijadikan sebagai daerah percontohan ke dua di Indonesia. Mengingat banyaknya faktor pendukung yang dapat menciptakan keserasian sosial.

Salah satu yang ia sebutkan yakni, banyaknya para tokoh dan tuan guru yang dianggap memiliki massa yang kuat untuk menjaga kestabilan daerah bagian timur nusantara ini. Earli warning menurutnya harus dilakukan sedini mungkin, guna menekan terjadinya kemungkinankemungkinan lain, agar tidak terjadi konflik sosial yang ber-

kelanjutan.

Selain itu Kemensos juga menyiapkan bantuan pemulihan untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi mantan pekerja migran di NTB. Bantuan akan diberikan kepada 200 jiwa, masing-masing Rp 3 juta/orang, total yang disiapkan mencapai Rp 600 juta.

Belum lagi bantuan keserasian sosial bagi lima desa, yakni Labuhan Badas, Kelurahan Uma Sima, Desa Rhee, Sebedo dan Desa Batu Alang, masing-masing Rp 109 juta/ desa, total yang sudah disiapkan mencapai Rp 545 juta. ‘’Bantuan kearifan lokal satu paket senilai Rp 50 juta untuk Kabupaten Sumbawa, satu unit truck penanganan bencanapun telah kita siapkan, yang nilainya sebesar Rp 250 juta. Pemerintah pusat memperhatikan secara serius persoalan ini,” pungkasnya. (bul)

SUARA NTB Kamis, 7 Februari 2013

OPINI

Halaman 6

Jokowi dan ’’Blusukan’’-nya Harus Segera Ditangani MASALAH ekonomi harus mendapat perhatian serius dari jajaran pemerintah daerah untuk diatasi. Pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan IV tahun 2012 seperti disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Soegarenda yang mengalami pertumbuhan negatif tidak bisa dipandang sebelah mata. Masalah ini harus segera ditangani, sehingga pertumbuhan ekonomi di triwulan I tahun 2013 bisa lebih baik dari triwulan sebelumnya.

Negatifnya pertumbuhan ekonomi di NTB yang disebabkan menurunkan produksi sektor pertanian harus dicarikan solusi. Fakta di lapangan, sekarang ini seluruh petani di NTB dihadapkan dengan kelangkaan pupuk. Distribusi pupuk seperti diharapkan bersama belum seperti diharapkan. Petani masih saja dihadapkan oleh persoalan kelangkaan pupuk.

Lebih ironis lagi, fakta di Dompu. Petani di Woja menghentikan truk pengangkut pupuk dan mengambilnya. Kalau seperti ini siapa yang disalahkan, apakah petani, pengusaha pupuk atau pemerintah? Namun, siapapun yang salah dalam kasus kelangkaan pupuk yang masih terjadi tidak membuat pertumbuhan ekonomi NTB semakin negatif. Perlu ada upaya cepat dari pemerintah untuk menangani kasus ini, sehingga tidak menimbulkan gejolak di lapangan.

Begitu juga pada sektor lainnya, pemerintah mesti memperhatikannya dengan baik. Seperti infrastruktur yang rusak harus segera diperbaiki. Termasuk, keamanan yang menjadi jaminan bagi investor untuk menanamkan investasinya di satu daerah harus diberikan. Jangan sampai, kasus kecil yang tidak ditangani dengan baik berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Artinya, apapun persoalan yang terjadi harus segera dituntaskan, sehingga tidak menimbulkan dampak bagi pertumbuhan ekonomi.

Harus diingat, jika tahun 2013 adalah tahun perwujudan target dari beberapa kepala daerah yang akan berakhir jabatannya tahun ini. Sebut saja, pasangan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Ir. H. Badrul Munir, MM, Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy dan H. M. Syamsul Luthfi, Walikota Bima H. Qurais H. Abidin dan Rahman H. Abidin. Tentunya, pasangan ini menginginkan berbagai program unggulan yang sudah diluncurkan berhasil dan memenuhi target yang sudah ditetapkan.

Apalagi, seluruh kepala daerah ini kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada Pilkada yang digelar 13 Mei mendatang. Mereka tidak ingin kegagalan program yang sudah diluncurkan, termasuk program yang menyangkut masalah ekonomi gagal memenuhi target dan menjadi kendala maju pada pilkada. Namun, maju atau tidaknya dalam pilkada, kepala daerah ini harus tetap konsen dengan program yang sudah diluncurkan.

Begitu juga, kita harapkan, seluruh elemen yang berkaitan dengan peningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), seperti ekonomi, kesehatan dan pendidikan harus bahu membahu mengatasi persoalan yang terjadi di lapangan. Jangan sampai hasil yang dicapai membuat seluruh masyarakat kecewa dan pembangunan tidak seperti diharapkan. (*)

Oleh : UA kata yang mungkin paling sering muncul di media massa beberapa bulan terakhir ini adalah: Jokowi dan blusukan. Yang pertama merujuk ke Gubernur DKI Jakarta. Yang kedua menggambarkan trade mark Sang Gubernur yang suka datang menemui rakyat dari kampung ke kampung untuk melihat langsung kondisi mereka dan mendengar langsung apa yang mereka inginkan.

Jokowi datang menemui rakyat kecil di kampung-kampung dengan wajah yang penuh senyum, kesediaan penuh untuk mendengar, dengan penampilan sederhana layaknya rakyat kebanyakan, tidak ragu membaur bersama rakyat dan kadang membawa beras dan bantuan lain yang memang dibutuhkan.

Jokowi datang ke titik-titik masalah untuk mengetahui dan merasakan langsung kondisi sebenarnya: dari bus-bus tua di terminal-terminal Jakarta, bergeser ke sungai-sungai yang penuh sampah, berpindah ke rumah-rumah kumuh di bantaran kali, turun ke gorong-gorong yang tidak kuat menahan debit air yang terlalu besar bahkan ikut menjadi “mandor” membangun tanggul yang jebol di musim darurat banjir seperti sekarang ini.

Dengan blusukan Sang Gubernur jadi tahu gorong-gorong yang tidak pernah diperbesar sejak tahun 1970-an tahu tanggul yang jebol karena lepas dari manajemen kontrol yang baik, tahu kalau pelayanan di kantor-kantor kelurahan dan kecamatan jauh dari optimal, menjadi tahu kalau budaya Betawi belum menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri dan seterusnya dan seterusnya.

Banyak kejutan yang ditemukan dari kebiasannya blusukan itu.

Karena banyak kejutan itulah, media menyukainya. Ia menjadi media darling. Dan karena posisinya yang di jantung Indonesia, di ibukota negara, gaungnya menggema ke seluruh penjuru negeri. Namun demikian, ada banyak pelajaran yang dapat ditarik dari blusukan ala Jokowi ini.

Blusukan dan Kesejatian Pemimpin Kalau saja perilaku kepemimpinan para pemimpin di negeri ini tidak menyimpang, Jokowi dan blusukan-nya tidak akan jadi fenomena yang menghebohkan. Media massa tidak akan kerepotan mengejar kemanapun Jokowi blusukan. Tetapi karena Jokowi berbeda, karena ia melawan arus utama, ia menjadi pusat perhatian. Bahkan ketika

Dedy W. Sanusi (Dosen IAIN Mataram)

orang nomor satu di negeri ini turun langsung menemui rakyat pun, banyak pihak yang mengasosiasikannya dengan blusukan ala Jokowi.

Dalam bukunya: “The 48 Laws of Power”, Robert Greene memang merumuskan bahwa salah satu kunci berkuasanya para politisi atau politikus adalah mereka harus bergabung dengan orangorang elite, orang-orang beruntung, bukan dengan orang-orang tersisih dan miskin. Ia menulis, “Avoid: The Unhappy and Unlucky (hindari orang-orang sengsara dan tidak beruntung)”. Sebab menurut Greene, kesengsaraan dan ketidakberuntungan bersifat menular dan kalau anda ingin beruntung dan berkuasa jangan dekat-dekat dengan mereka.

“Assosiate with the happy and fortune instead (bergabunglah dengan orang-orang yang bahagia dan beruntung)”, tulis Greene.

Namun ini adalah rumus politikus, bukan pemimpin.

Pemimpin sejati adalah pemimpin yang berbaur-melekat dengan rakyatnya; pemimpin yang setiap saat tahu persis kondisi rakyatnya; pemimpin yang merasakan isi batin rakyat; pemimpin yang mendahulukan kepentingan rakyat banyak daripada kepentingannya sendiri.

Itulah pemimpin sejati.

Dalam bahasa al-Qur’an, blusukan bisa disebut “tafaqqud”.

Al-Qur’an menggambarkan bagaimana misalnya Nabi Sulaiman mencari tahu kabar burung Hud-hud yang menghilang. “dan Dia (Nabi Suliaman) memeriksa burung-burung lalu berkata: “Mengapa aku tidak melihat hud-hud [sejenis burung pelatuk], Apakah Dia termasuk yang tidak hadir”. (an-Naml, ayat 20). Pemimpin sejati memeriksa keadaan rakyatnya, bahkan rakyat itu burung sekalipun.

Rasulullah Muhammad SAW tahu keadaan rakyatnya, para sahabatnya, secara detil. Beliau memeriksa barisan prajurit perangnya untuk mengetahui apakah ada yang tidak hadir; kadang turun ke pasar untuk memastikan apakah para sahabat yang berprofesi pedagang sudah jujur dalam perdagangannya; memastikan apakah para sahabatnya sudah betul dalam menjalankan ibadah sehari-hari; dan seterusnya dan seterusnya.

Umar Bin Khattab R.A., khalifah kedua dalam sejarah Islam yang terkenal keadilannya itu juga tidak segan siang dan

malam turun memeriksa kondisi rakyatnya: apakah semuanya sudah cukup makan, mendapatkan keadilan dan pelayanan negara dan aparatnya sebagaimana mestinya. Sampai suatu ketika beliau sendiri yang memikul karung berisi gandum dan bahan makanan lain untuk diberikan kepada seorang ibu yang sedang berpura-pura memasak untuk mengelabui anak-anaknya yang menangis karena kelaparan.

Umar R.A. menemukan rakyatnya menderita. Beliau segera bertindak memberi solusi dengan penuh empati dan rasa tanggung jawab.

Ini hanyalah beberapa model dari kegemilangan para pemimpin yang hatinya menyatu dengan rakyat. Dalam taffaqud, blusukan, memeriksa kondisi rakyat yang sesungguhnya, beliau-beliau berhasil menemukan kesejatian makna kepemimpinan hingga beliau-beliau dikenang sebagai pemimpin abadi sepanjang masa.

Cinta dan Doa untuk Sang Pemimpin Bukan cuma dikenang, tetapi dicintai dan didoakan. Pertautan hati yang terbangun dari intensitas komunikasi pemimpin dan rakyat akan menyemaikan dan terus menguatkan rasa cinta dan harapan-harapan kebaikan pada keduanya. Sebaik-baik pemimpin –demikian Sabda Rasulullah SAW—adalah pemimpin yang mencintai dan mendoakan rakyatnya dan rakyat mencintai dan mendoakannya. Sebaliknya, sejelek-jelek pemimpin adalah pemimpin yang membenci dan melaknat rakyatnya dan rakyat membenci dan melaknat mereka.

Inilah rahasia membangun solidaritas dan partisipasi tulus di tengah masyarakat. Ketika rakyat percaya bahwa pemimpin mereka betul-betul bekerja untuk kebaikan semua, maka tanpa diminta sekalipun, mereka akan dengan sukarela memberikan apa yang bisa mereka berikan untuk kesuksesan pembangunan.

Masalahnya adalah jika yang terjadi sebaliknya. Rakyat tidak percaya kepada pemimpin.

Pemimpin tidak sungguh-sungguh mencintai dan membela rakyat.

Yang kemudian muncul adalah energi negatif-destruktif yang paling tidak tergambar pada sumpah serapah dan kata-kata buruk yang di era social media seperti sekarang ini sangat mudah kita temukan, baik di media cetak apalagi media elektronik.

STASIUN RADIO

Sabda Nabi di atas terkonfirmasi manakala kita membuka laman-laman internet dan membaca komentar-komentar di media online terhadap sepak terjang Jokowi dengan trade mark blusukan-nya itu. Boleh dikata hampir 100 persen pembaca media online memberi komentar baik. Banyak dari mereka yang terkesan dan berdoa untuk kesehatan dan kebugaran Sang Gubernur agar bisa tetap fight bekerja untuk kepentingan rakyat.

Karena fenomena Jokowi dan blusukan-nya ini riil maka tidak tepat rasanya untuk berandaiandai. Andai saja semua pemimpin menemukan kesejatiannya pada memberi pelayanan terbaik untuk rakyat; siang malam memeriksa kondisi rakyat untuk tahu mana yang belum sejahtera; memeriksa fasilitas umum mana yang masih perlu dibangun dan diperbaiki; membaur-melekat bersama rakyat, bukan hanya ketika masa-masa kampanye. Ini adalah harapan — apalagi tahun ini akan ada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di NTB dan tahun depan akan ada Pemilu Legislatif— semoga sebaik-baik pemimpin itu –pemimpin yang mencintai dan dicintai rakyat, mendoakan dan didoakan rakyat— lahir sebanyakbanyak, tidak lagi menjadi barang langka seperti sekarang ini.

POJOK Kemensos anggarkan Rp 99 miliar untuk RTS miskin di NTB Semoga tepat sasaran dan tak ‘’disunat’’

***

Program bedah rumah, bantuan untuk masyarakat diduga ’’disunat’’ Warga miskin kerap jadi korban

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, Sirtupillaili, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Kamis, 7 Februari 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Toyota Krida Gelar Expo Terbesar di NTB

Lembaga Keuangan Non Konvensional Harus Perkuat Layanan Mataram (Suara NTB) Kekhawatiran pernah muncul dari perkoperasian, termasuk juga dari kalangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), menyangkut pola pengembangan pasar yang dikembangkan perbankan konvensional, dengan menjangkau langsung lapisan terendah masyarakat dalam hal penyaluran kredit.

Dengan trend pengembangan bisnis yang terjadi di NTB saat ini, Bank Indonesia (BI) perwakilan provinsi NTB mengimbau agar lembaga keuangan non konvensional, kiranya memberikan (Suara NTB/bul) layanan yang lebih maksimal Bambang Himawan dan berkualitas, agar mampu bersaing dengan perbankan konvensional lainnya.

“Saya fikir sebenarnya apa yang terjadi sekarang bukan pada masalah persaingan, tapi bagaimana memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, atau kepada UMKM,” demikian diungkapkan Kepala Perwakilan BI NTB, Bambang Himawan di Mataram, Rabu (6/2).

Menurutnya, lembaga keuangan di luar perbankan konvensional, semisal koperasi dan BPR, tidak merasa khawatir dengan pengembangan bisnis yang dilakukan bank-bank konvensional, tetapi sebisa mungkin untuk dilakukan perimbangan. Salah satu caranya dengan menawarkan layanan-layanan lebih kepada masyarakat, UMKM pada intinya.

Dengan demikian, diharapkan akan terjadi persaingan yang sehat, bahkan efek yang dominan akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

“Saya ingin cerita, pada intinya adalah masalah tujuan, bagaimana menghidupkan masyarakat kecil yakni UMKM. Siapa yang bisa lebih baik, terserah, entah bank konvensional, koperasi, BPR, silakan, yang terpenting orang kecil bisa terangkat,” terangnya.

Dengan berkembangnya sistem layanan saat ini, menurutnya akan tumbuh kemajuan secara ekonomi, karena semua lembaga keuangan logikanya akan menggarap semua segmen. Sehingga, dari yang sebelumnya yang kaku dengan sentuhan perbankan, bisa terakomodir secara langsung.

Ditanya mengenai trend pertumbuhan perbankan di NTB, sekarang dan mendatang, Bambang menyebut, pada tahun yang baru masih dilakukan pengolahan database tahunan. (bul)

(Suara NTB/fit)

MAHAL - Musim hujan ternyata berdampak pada meningkatnya harga komoditi perkebunan seperti buah-buahan. Apel misalnya, naik dari Rp 19 ribu menjadi Rp 24 ribu per kilogram. Kenaikan harga ini tidak saja dikeluhkan pembeli tapi juga penjual yang mengaku omsetnya menurun.

Imbangi Penyusutan Lahan

Komoditi Buah Harus Diprioritaskan Mataram (Suara NTB) Menyikapi penyusutan lahan pertanian karena pertumbuhan pembangunan, pemprov NTB mulai tahun ini memprioritaskan pengembangan komoditi buah dan sayur-sayuran.

Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura NTB, Ir. H. Abdul Maad, MM, beberapa daerah di pulau Lombok telah dianggarkan dana APBN untuk penambahan lahan.

Di kota Mataram saja, terdapat seluas 35 hektar lahan sayur-sayuran untuk penambahan tahun ini.

Seluas 105 hektar pengembangan lahan buah mangga garipta dikhususkan untuk wilayah Lombok Tengah dan Lombok Timur. Termasuk pada dua daerah ini, melon menjadi bagian yang akan dikembangkan secara besar-besaran. Tak lepas juga, sentra pengembangan sayur dan buah di Sembalun, Lombok Timur, berupa bawang merah dan bawang putih, juga menjadi perhatian yang serius.

“Pemerintah sudah melakukan pembahasan tentang pengembangan lahan hortikutura dan buah. Setiap tahunnya akan dialokasikan bantuan untuk perluasan lahan. Dan tahun ini sudah mulai dilaksanakan,” terangnya kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (6/2).

Beberapa hari lalu, sebelumnya diakui Maad, tingkat pembangunan dan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir ini, tak bisa dikendalikan di NTB. Hal itu bagian dari perkembangan ekonomi di daerah ini. Tetapi, pihaknya sendiri menyiapkan alternatif untuk mengimbangi itu.

Pada bagian lain diungkapkan, tahun 2014 mendatang pemerintah pusat telah menyepakati untuk memperbanyak pengadaan rumah tembus cahaya, yang diistilahkannya screen house.

“Alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan hortikultu-

KEK Mandalika Segera Dibahas pada Sidang Kabinet Praya (Suara NTB) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk kawasan Mandalika, di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, segera dibahas pada sidang kabinet, yang diagendakan Februari 2013. “Dokumen usulan KEK Mandalika sudah ditangan Dewan Nasional KEK, dan akan diusulkan pada sidang kabinet Februari ini,” kata Kepala Divisi Pengembangan PT BTDC Untung Darma Gunadi, dalam pertemuan koordinasi di Pendopo Bupati Lombok Tengah, Selasa.

(Suara NTB/dok)

H. Abdul Maad

ra dan sayuran kita, pemerintah pusatpun telah fokus untuk memperbanyak jumlah screen house, NTB tahun ini ndak tahu akan dapat penambahan jatah,” sebutnya.

Untuk Pulau Lombok disebut Maad, screen house ini masih sangat terbatas, karena baru terdapat tiga unit di Kota Mataram, dan lima unit di Lombok Timur, yakni di sentra pengembangan tanaman hortikultura di Sembalun.

Pengembangan screen house, setelat-telatnya akan dilaksanakan sekitar tahun 2014, di mana NTB dipandang sebagai daerah yang memiliki tingkat kesuburan tinggi. Kemudian direlevansikan dengan berkembangnya pariwisata kedepan. Dengan diberlakukannya sistem tanam dan perluasan lahan seperti ini, maka kebutuhan perhotelan dan masyarakat untuk komoditi hortikultura dapat terpenuhi secara mandiri.

“Sehingga dengan keberadaan screen house ini nantinya, maka akan terpenuhi sayur dan buah segar kita, tanpa pandang musim.

Bukan saja untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat, tetapi hotel-hotel juga bisa dipenuhi atas kerjasama Pemda dengan PHRI,” jelasnya. (bul)

Retribusi Tembakau Virginia Tak Capai Target Selong (Suara NTB) Realisasi target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi tembakau virginia Lombok pada tahun 2012 tidak mencapai target. Pemkab Lombok Timur (Lotim) menargetkan Rp 1,123 miliar, namun hanya bisa terealisasi Rp 1,91 miliar.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Lotim, Lalu Ansori kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (6/2).

Menurunnya produksi tembakau pada tahun 2012 disinyalir menjadi penyebab merosotnya capaian retribusi dari tembakau ini. Disamping itu, pada musim tanam tahun 2012 terjadi gejolak harga dan penurunan target pembelian yang dilakukan sejumlah perusahaan mitra tembakau.

Alasan lainnya, pemberian retribusi ke pemerintah daerah ini tidak lepas dari kebijakan kantor pusat perusahaan mitra tembakau virginia tersebut. Seperti ada sejumlah perusahaan yang kantor pusatnya di luar negeri. “Seperti PT Export Leaf Indonesia (ELI) itu kan kantor pusatnya di Singapura,” terang Ansori.

Dilihat dari sisi masa pembayaran, dipastikan Kabid Retribusi PPKA ini sudah cukup jelas. Begitupun kemana retribusi hendak dibayar oleh perusahaan. Intinya, ungkap Ansori, pada musim tembakau 2012 terbatas juga perusahaan yang melakukan pembelian tembakau virginia.

Disoal mengenai rekap PAD Lotim secara umum? Lalu Ansori menyebut, tahun 2012 cukup menggembirakan. Dari Rp 87,4 miliar lebih yang ditargetkan, mampu direalisasikan hingga Rp 88,3 miliar lebih. “Realisasi PAD tahun 2012 mencapai 101 persen,” demikian paparnya. (rus)

Pertemuan koordinasi itu dipimpin Bupati Lombok Tengah Suhaili FT, yang juga dihadiri Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi NTB yang membidangi percepatan pembangunan kawasan Mandalika, selain pejabat terkait di jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam pertemuan itu, Untung didampingi stafnya. Keduanya mewakili jajaran direksi PT BTDC yang juga tengah menggelar rapat teknis pengembangan kawasan Mandalima, di Jakarta.

Untung mengatakan, Dewan Nasional KEK menginformasikan bahwa dokumen usulan KEK Mandalika tinggal dilengkapi penyempurnaan studi kelayakan (visibility study) kawasan Mandalika, yang disesuikan dengan rencana pengembangan kawasan pariwisata terpadu yang ditawarkan investor.

“Studi kelayakan itu sudah pernah disiapkan namun beberapa kali diperbaharui sesuai rencana investasi, dan sekarang tengah disempurnakan lagi, dan mudah-mudahan segera rampung, akan dokumen usulan KEK Mandalika itu segera dibahas di Sidang Kabinet,” ujarnya.

Menurut Untung, kerangka acuan Amdal (analisis men-

genai dampak lingkungan) dan izin lingkungan, serta syarat lainnya yang diwajibkan dalam pengajuan dokuman usulan penetapan KEK Mandalika, sudah dipenuhi.

Karena itu, BTDC selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipercayakan mengembangkan kawasan pariwisata terpadu di Mandalika karena dianggap sukses mengembangkan kawasan pariwisata Nusa Dua, Bali, tinggal menunggu upaya tindak lanjut Dewan Nasional KEK. “Diharapkan kawasan Mandalika segera ditetapkan sebagai KEK, agar bisa beri intensif, dan bisa tingkatkan iklim investasi,” ujarnya.

Usulan penetapan KEK bagi kawasan pariwisata Mandalika itu, mengacu kepada Undang Undang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Penetapan KEK atas kawasan Mandalika itu juga merupakan bagian dari upaya mendapatkan insentif yang diberikan pemerintah kepada para investor yang berminat berinvestasi di kawasan pariwisata tersebut.

Dengan ditetapkannya Mandalika sebagai KEK, maka durasi kontrak sewa la-

han di kawasan itu bisa mencapai 50 tahun dengan opsi perpanjangan 2 x 20 tahun.

Jika tidak menjadi KEK, maka tetap mengacu kepada ketentuan Undang Undang Agraria, yakni durasi kontrak sewa lahan selama 30 tahun dengan opsi perpanjangan 20 tahun.

Selain itu, apabila kawasan itu disetujui sebagai KEK, maka pengembang kawasan tersebut akan mendapat fasilitas fiskal dan nonfiskal yang tentunya akan dapat meningkatkan daya tarik investor terkait pengembangan sektor pariwisata.

Saat peresmian dimulainya pembangunan (groundbreaking) kawasan pariwisata Mandalika itu, 21 Oktober 2011, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, berjanji akan mempercepat penetapan status KEK untuk kawasan pariwisata Mandalika.

Waktu itu, Hatta selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, berjanji di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meresmikan dimulainya pembangunan kawasan Mandalika itu, akan memperlancar usulan penetapan kawasan pariwisata Mandalika sebagai KEK bila keseluruhan persyaratannya telah dipenuhi sebagaimana aturan yang berlaku. (ant/bali post)

PDAM KLU Segera Beroperasi Tanjung (Suara NTB) Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH., meminta manajemen PDAM Lombok Utara yang telah ia tunjuk segera bertugas dan mengoperasionalkan perusahaan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. PDAM KLU terpisah dengan PDAM Menang, Perusda milik Lombok Barat dan Kota Mataram.

“Awalnya kita ingin dengan Lobar, tapi karena kita sudah bentuk sehingga operasionalnya, ya PDAM KLU sendiri.

Saya sudah minta PDAM yang sudah kita bentuk ini agar segera beroperasi,” kata Djohan Sjamsu, Rabu (6/2).

Diisyaratkan Bupati, operasional layanan air bersih kepada pelanggan awalnya akan dikerjakan bersama Lombok Barat. Namun mengingat sumber daya air murni milik KLU dan peralatan juga sudah berada di wilayah KLU, maka diputuskan agar manajemen yang ada untuk bekerja secara mandiri menurut kemampuannya.

Kabar bahwa ada layanan air bersih dari PDAM yang masih mengalami gangguan, diklarifikasi Bupati, adalah bagian dari pemasangan 1.000 sambungan yang berada di Kayangan. Di mana 1.000 sambungan di Kecamatan itu, sebelumnya telah memperoleh subsidi dari Pemda KLU akhir 2012 sebesar Rp 1 miliar atau Rp 1 juta per KK pemegang meter air.

“Ada sekitar 22 atau 21 pelanggan (terlanjur dipasangkan ke PDAM Lobar, red), akan kita ganti uangnya. Mereka memang belum dikerjakan, tapi saya bilang, bisa saja diganti, nanti kita bicarakan,” lanjut Bupati.

Djohan mengakui, Pemda KLU terlanjur kecewa dengan PDAM Giri - Menang, yang dalam kepemilikan saham pada perusahaan tersebut tidak melihat keberadaan KLU. Dalam empat tahun sejak dana Rp 500 juta digelontorkan, Pemda KLU telah berencana menambah jumlah dana penyertaan tersebut sebelum ditolak oleh Banggar DPRD KLU beberapa waktu lalu. Selama dana penyertaan itu mendekam di kas PDAM Lobar - Mataram, Pemda KLU selama itu pula tidak memetik hasil dalam bentuk retribusi apapun ke kas daerah. Selain kerugian dari dana penyertaan itu, KLU juga dirugikan dengan pemakaian sumber air yang notabene digunakan oleh PDAM Menang Mataram untuk keperluan bisnis tetapi tan-

pa memperhatikan eksistensi KLU di dalamnya.

“Terus terang, dalam empat tahun kita tidak mendapatkan apa-apa dari mereka.

Secara formal, KLU juga belum jelas posisinya di perusahaan itu, sehingga kontribusinya ke daerah tidak pernah ada,” imbuh Djohan kecewa.

Sebagai tindak lanjut dalam pelayanan jangka panjang PDAM KLU, Bupati mengisyaratkan akan mengambil alih pelayanan pelanggan yang ada di tiga Gili. Pihaknya akan menindaklanjuti pelanggan di tiga pulau pariwisata itu dengan pelayanan yang bersumber dari PDAM KLU. Mengingat sumber air yang digunakan oleh Lobar Mataram tidak dihitung sebagai bagian dari investasi oleh Giri Menang - Mataram. (ari)

H. Djohan Sjamsu

(Suara NTB/dok)

SEBAGAI bentuk apresiasi kepada masyarakat NTB, Toyota Krida Dinamik Autonusa, untuk pertama kalinya menggelar otomotif Expo terbesar di NTB. Dengan menawarkan produk-produk paling baru dari Toyota, Honda, serta menghadirkan berbagai perlombaan menarik, dengan total hadiah miliaran rupiah.

Dilaksanakan sejak hari Kamis (7/2) ini hingga tanggal 10 Februari mendatang, berbagai hadiah langsung, door prize, dan undian disiapkan. Selain pameran produk-produk otomotif, Toyota dan Honda, juga dipamerkan sparepart.

Menurut Marketing Manager Krida, sekaligus Ketua Pelaksana Krida Expo Rastika, bersama Manager Karya Kencana, Cahyadi serta Supervisor Marketing Toyota Krida, Gde Sukma di Mataram, menyebut, selain pada tujuan pada promosi, Krida Expo 2013 yang dilaksanakan di Narmada Convention Hall, sejak pukul 10.00 pagi hingga pukul 20.00 Wita ini, sekaligus dirangkai dengan kegiatan “Family Fun Day”, di mana dilaksanakan lomba Fit In The Car ( peserta paling banyak masuk mobil), dengan hadiah Rp 5 juta. Selain itu, dilaksanakan juga lomba Touch The Car (paling lama menyentuh mobil), dengan hadiah Rp 3 juta, serta lomba mewarnai dan lomba menggambar.

Pada kegiatan promosinya, berbagai penawaran menarik diberlakukan, di antaranya, untuk pembelian kendaraan roda empat Toyota berbagai type, customer berhak mendapatkan hadiah langsung Honda CBR, Vario dan Beat.

Pada pembelian kendaraan roda dua produk Honda, costumer berhak mendapatkan hadiah undian berupa dua unit rumah type 36, dua unit mobil Toyota Avanza, delapan paket umroh, serta emas batangan. Bahkan, diberikan keringan potongan harga dengan total Rp 4.800.000 bagi yang mengutamakan sistem kredit.

Pada bagian lainnya, pengunjung yang datang pada kegiatan Krida Expo inipun, akan disiapkan satu unit Honda setiap hari untuk hadiah undian, tanpa ada pungutan apapun.

“Semua yang kami tawarkan ini, hanya berlaku selama empat hari ke depan saja. Setelah itu semua jenis layanan akan berlaku secara normal. Semua ini didesain pertama dan terbesar di NTB, seperti yang sudah dilakukan di Jakarta,” terang Rastika. (bul)

Halaman 8

SUARA NTB Kamis, 7 Februari 2013

Liverpool Diguncang Skandal Pengaturan Skor (ant/bali post)

Liverpool Gonjang-ganjing menerpa sepak bola. Mencemaskan, karena klub papan atas Liga Utama Inggris (Premier League) Liverpool diduga terlibat skandal pengaturan skor.

London Penyesalan selalu datang di kemudian hari. Dan manajer timnas Brazil Luis Felipe Scolari melontarkan penyesalan telah mengabaikan kesempatan untuk melatih timnas Inggris.

Scolari seakan terpicu kenangan masa lalu ketika ia tengah menyiapkan timnas Brazil menghadapi timnas Inggris dalam laga persahabatan yang digelar di Stadion Wembley pada Rabu (6/2).

“Tentu saja pengalaman

itu menyakitkan. Menyakitkan, karena saya berkeinginan menjadi manajer timnas Inggris. Siapa yang tidak mau menjadi pelatih timnas Inggris?” katanya dalam laman BBC. Pelatih berusia 64 tahun itu membawa Portugal melaju keempat besar di ajang Piala Dunia 2006. Portugal mampu mengalahkah Inggris lewat adu penalti di kuarter final.

“Ketika saya diminta menjadi pelatih timnas Inggris, dan

kami telah bicara bersama, saya masih terikat kontrak dengan timnas Portugal. Dan saya tidak mau mengingkari kontrak itu,” katanya.

Scolari menggantungkan asa untuk mampu membawa Brasil lolos ke Piala Dunia 2014 yang akan diadakan di Brazil. “Saya mengandaikan Inggris mampu lolos. Saya berharap mereka bersama Brazil dan Portugal mampu lolos sampai ke ajang Piala Dunia,” katanya. (ant/bali post)

Ejek Balotelli

Wakil Presiden AC Milan Lakukan Rasisme Milan Pemain AC Milan Mario Balotelli yang tampil gemilang dengan mencetak dua gol (doppietta) ke gawang lawan kini berada dalam pusaran badai isu rasisme di Italia.

Isu rasisme itu ditiup oleh Wakil Presiden AC Milan Paolo Berlusconi yang menyebut Balotelli sebagai “keturunan keluarga negro”, sebagaimana dikutip dari laman Guardian. “I Rossoneri” menekuk Udinese dengan skor 21 di Stadion San Siro pada Senin dini hari WITA. Paolo, adik dari mantan Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi melukiskan Balotelli sebagai “negretto di famiglia” dalam pertemuan politik yang digelar di Monza. Ucapan itu direkam oleh wartawan televisi setempat.

Hasil rekaman itu dimuat dalam website harian Italia La Repubblica. Silvio mengatakan semua orang di Italia melihat ada keturunan keluarga negro. ‘’Ia punya potongan rambut yang unik.

Banyak perempuan muda tertarik kepadanya. Anda dapat berkesempatan bertemu dengan presiden klub (Silvio Berlusconi),” tulisnya.

Berbagai komentar diungkapkan di seluruh Italia sebagai reaksi atas kasus itu. Balotelli dibeli dari Manchester City senilai 20 juta Euro atau sekitar Rp268 miliar. (ant/bali post)

HILANG HLB BPKB MOBIL R4 TOYOTA DR1514DZ, NOKA/ NOSIN : ITR-6058441/MHKYW426652022986.

AN.H.MUSLIH KHOLIL, SIP. HLG DISKTR JL.RAYA GERUNG MENUJU KEDIRI. NO.BPKB : 4042659.G

Mario Balotelli

“The Reds” terlibat skandal pengaturan skor ketika Liverpool melakoni laga melawan klub Hungaria Debrecen VSC di ajang Liga Champions yang digelar di Anfield Stadium pada 16 September 2009. Kala itu Dirk Kuyt mampu mencetak gol semata wayang bagi Liverpool, sebagaimana dikutip dari laman BBC. Sebuah laporan dari kepolisian Eropa (Europol) menyatakan laga Liverpool kontra De-

brecen terindikasi terjadi skandal pengaturan skor. Dan kubu Anfield langsung membantah hasil temuan itu.

Sementara, Debrecen mengatakan Asosiasi sepak bola Eropa (UEFA) telah menjatuhkan sanksi disiplin kepada penjaga gawang Vukasin Poleksic pada 2010.

Poleksic diganjar dua tahun tidak boleh ikut bertanding selama dua tahun. Debrecen menulis dalam website mere-

ka, jika Komite disiplin UEFA telah menjatuhkan sanksi kepada Vukasin Poleksic, karena sebelum pertandingan itu digelar, ada orang yang tidak dikenal berusaha membujuk dia (Poleksic) untuk mengatur hasil pertandingan.

Europol kini juga tengah mulai menyelidiki kasus serupa di Jerman, Finlandia, Hungaria, Slovenia dan Austria, menganalisa 13.000 kiriman email, menahan 50 orang dan

mencurigai 425 orang lainnya.

Europol mengarahkan penyelidikannya mencakup laga Piala Dunia, babak penyisihan kejuaraan Eropa, dua pertandingan Liga Champions.

Juru bicara Liverpool mengatakan, pihaknya belum dihubungi Europol. ‘’Dan tidak ada agensi yang berhubungan dengan Liverpool,” kilahnya.

Sementara, Direktur Europol, Rob Wainwright mengaku, skandal pengaturan skor tersebut merupakan kerja dari organisasi kriminal yang berpusat di Asia. ‘’Jaringan ini beroperasi lewat jaringan di seluruh Eropa,” ujarnya. (ant/bali post)

Rusni Fokus Bina Tarung Derajat Mataram (Suara NTB) Menjelang pemilihan kepala daerah di sejumlah kabupaten/kota di NTB dalam waktu dekat, banyak pihak yang mendekati pengusaha bidang perumahan, H. Rusni untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Namun Ketua Umum Pengprov Kodrat NTB ini menegaskan, dirinya lebih fokus mengembang-

kan bisnis dan tarung derajat.

Kepada Suara NTB belum lama ini, Rusni mengaku, dalam beberapa hari ini telah banyak pihak pengurus partai di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) yang mendekatinya. Tujuanya adalah mendesak dirinya mencalonkan diri menjadi calon Bupati Lobar.

Namun, dirinya menegaskan, tidak akan mencalonkan diri

sebagai kepala daerah.

Menurutnya, mengabdi untuk daerah tidak harus menjadi kepala daerah. Namun dengan menjadi pimpinan di salah satu cabang olahraga merupakan sebuah pengabdian untuk daerah.

Diakuinya, selain fokus pada usahanya, saat ini ia ingin fokus membina olahraga tarung derajat yang merupa-

Status PPLM Rintisan

Mantan Petinju Nasional Adrianus Taroreh Meninggal Manado (Suara NTB) Mantan petinju nasional dari Sulawesi Utara, Adrianus Taroreh meninggal di Rumah Sakit Siloam Manado, pada Selasa (5/2) malam.

Sekretaris KONI Manado, Chris Hombukou di Manado, Rabu, mengaku merasa kehilangan dengan meninggalnya Adrianus Taroreh. “Adrianus adalah petinju yang telah mengharumkan nama daerah dan bangsa pada berbagai kejuaraan nasional maupun internasional,” kata Hombukou saat melayat di rumah duka.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Manado, JL Sondakh mengatakan, sebagai atlet tinju terbaik, Adrianus telah membawa nama harum daerah dan bangsa Indonesia.

Sondakh menambahkan semasa hidupnya Adrianus

(Suara NTB/ist)

Adrianus Taroreh (alm)

bukan hanya berprestasi tetapi juga terus berkarya untuk memajukan olahraga khususnya tinju. “Adrianus mendorong generasi muda untuk mempersiapkan diri men-

Dikpora Dukung Langkah Kemenpora

ingkatkan prestasi di bidangnya masing-masing seperti cabang tinju,” katanya.

Menurut Sondakh, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), di Dinas Pemuda dan Olahraga Manado, Adrianus juga telah berbuat yang terbaik. “Kendati hari- hari terakhir fisiknya melemah, tetapi semangatnya tinggi untuk melakukan pekerjaan dan bertangungjawab sebagai PNS,” katanya.

Adrianus sebelum meninggal dirawat di Rumah Sakit Siloam Manado. Saat ini jenazahnya disemayamkan di rumah duka di Kelurahan Bahu Kota Manado.

Selama hidupnya, sebagai atlet tinju, Adrianus pernah tampil membela Indonesia pada Olimpiade Seoul, tahun 1988. (ant/bali post)

(ant/bali post)

kan cabor unggulan NTB, sehingga dirinya tidak ingin mencalonkan diri sebagai seorang kepala daerah.

“Dan kalau saya sudah siap untuk menjadi calon kepala daerah, saya akan buat pernyataan di media massa. Saya tidak akan menerima gaji bila menjabat sebagai kepala daerah, baik itu bupati maupun apapun,” ucapnya. (fan)

Mataram (Suara NTB) Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, H. Suhaimi, SH, menegaskan prestasi atlet pencak silat PPLM NTB di tahun 2012 lalu mengalami penurunan. Tak salah jika Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menurunkan status PPLM NTB menjadi PPLM Rintisan.

Di sisi lain, Suhaimi tidak membantah, jika Mariati dan Milasari punya prestasi nasional. Bahkan, mampu mengharumkan NTB di PON XVIII Riau 2012 lalu. Namun, kedua atlet tersebut sejak 2012 lalu tidak lagi memegang status atlet PPLM NTB, sehingga sangat keliru pihak IKIP mengklaim Milasari dan Mariati sebagai keberhasilan pembinaan PPLM NTB Suhaimi yang juga selaku pihak yang ikut bertanggungjawab sebagai pihak pengelola PPLM NTB ini mengaku sengaja melontarkan pernyataan tersebut karena ingin meluruskan pemahaman tentang penurunan status PPLM menjadi PPLM Rintisan.

Sebelumnya, Dekan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK) IKIP Mataram, Drs. H. Sunarto mengklaim atlet pencak silat PPLM NTB, Milasari dan Mariati sukses mengukir prestasi di kejuaraan pencak silat dunia tahun 2012 lalu. Untuk itu, lanjutnya, alasan Kemenpora menurunkan status PPLM NTB harus dilihat kembali. (fan)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU RUPA-RUPA

RUMAH MAKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok Hanya :

PENGOBATAN

KONTRAKAN DIKONTRAKKAN RUMAH DEKAT INDOMARET CEMARA MATARAM

COCOK UNTUK KANTOR Jl. Hos Cokro Aminoto No. 25A Cemara Mataram

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris)

HP. 087 864 023 731 Telp. 0370 - 6677407

BOUTIQUE

RUPA-RUPA

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Kamis, 7 Februari 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN

SALON

KOMPUTER

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Fax

PROPERTY

Hub. 081 803 730 764

FASHION

ACCU

PENGOBATAN

HOTEL

TELEVISI

* Mini Market Biao Praya * Toko Buku Andi * Foto Copy Agung Tiga Dara

RUPA - RUPA

KOS/KONTRAKAN

RUPA-RUPA

RUPA - RUPA

BANK

* Mini Market Labi - Labi

RUPA - RUPA

* Barokah Cell

PERAWATAN AC

BENGKEL

TRAVEL

SUARA NTB Kamis, 7 Februari 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 10

Film ’’True Heart’’, Promosikan Potensi Batam

TARI GENDERANG Seniman petani padepokan Gadung Melati lereng Merapi membawakan tari Genderang Gunung saat digelar Festival Lima Gunung (FLG) XI di lereng Gunung Sumbing Krandegan, Sukomakmur, Kajoran, Magelang, Jawa Tengah.

Batam (Suara NTB) Film berjudul True Heart yang mulai tayang di bioskop-bioskop Kota Batam, Selasa, mempromosikan keindahan kota kepulauan itu.

“Sebanyak 99 persen adegan diambil di Batam. Film ini mempromosikan potensi Batam,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam Yusfa Hendri di Batam.

Bagi pariwisata, film yang sudah tayang di Jakarta sejak pekan lalu itu merupakan publikasi yang baik, sehingga Batam semakin dikenal masyarakat Indonesia.

Film yang bercerita tentang bahaya narkoba itu dikreasikan sineas muda Batam dan mengambil setting cerita di kota industri.

Film yang dibintangi aktor ibukota di antaranya Ray Sahetapi, Agung Sada dan Masayu Clara itu merupakan kebanggaan Batam, kata dia, karena film itu asli bikinan rumah produksi Batam dengan pekerja seni Batam. “Film ini bukan hanya sebagai tontonan, tapi sarat makna,” katanya.

Dalam film itu, diceritakan tentang seorang remaja yang berasal dari rumah tangga yang kandas, terjerat narkoba.

Menurut Yusfa, film itu mengajarkan banyak hal kepada orang tua dan remaja tentang bahaya narkoba. “Film ini membuktikan film tidak hanya berasal dari pusat. Daerah juga mampu menghasikan yang bagus,” katanya.

Keberhasilan film itu juga mendorong Pemkot Batam menjadikan kota kepulauan itu sebagai kiblat perfilman ASEAN. “Bisa jadi, dengan dukungan masyarakat Batam, suatu ketika jadi kiblat perfilman ASEAN,” katanya.

True Heart bukan film pertama yang digarap anak muda Batam.

Sebelumnya juga sudah tayang film berjudul Laskar Anak Pulau.

Batam juga memiliki studio film terbesar di Asia Tenggara, Studio Kinema Infinite yang terletak di Nongsa. Studio garapan Mike Wiluan itu sudah memproduksi film Dead Mine dan serial HBO pertama, Serangoon Road.

Studio Kinema juga memproduksi berbagai serial dan film kartun yang tayang di jaringan televisi cartoon network dan televisi lain di luar negeri.

Ia mengatakan 2012 merupakan tonggak kebangkitan sineas Batam dengan produksi film Laskar Anak Pulau yang didominasi pemain film dan kru lokal Batam. (ant/bali post)

Seniman Prancis Tertarik Budaya Lereng Merapi Magelang (Suara NTB) Seorang seniman Prancis Dr Catherine Basset tertarik untuk menggali kebudayaan komunitas Lereng Gunung Merapi di Kabupaten Magelang, untuk disebarluaskan ke negaranya dan memperkaya materi kuliah yang diampunya di Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Inalco).

“Banyak kegiatan kesenian dan kebudayaan di Merapi yang menyatu dalam kehidupan masyarakat, menarik untuk dipelajari dan disebarluaskan kepada masyarakat luas,” katanya di Sanggar Bangun Budaya Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Selama sekitar 1,5 bulan ia akan tinggal di desa itu dengan menginap di Sanggar Bangun Budaya Desa Sumber yang dikelola seniman muda kawasan lereng barat Gunung Merapi,

Untung Pribadi.

Ia mengaku mendapat informasi awal tentang berbagai kegiatan budaya kawasan barat Gunung Merapi dari Internet.

Selain itu, beberapa waktu lalu ia menyempatkan diri menyaksikan agenda budaya khusus untuk anakanak bertajuk “Tlatah Bocah” yang dipelopori seorang pegiat sosial budaya dari kota Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Gunawan Julianto, yang antara lain berlang-

sung di desa setempat.

Catherine atau dikenal dengan panggilan Kati, selain bergelar doktor etnomusikologi lulusan Universitas Paris X Prancis, juga pengajar tidak tetap di Inalco, terutama untuk mata kuliah seni, kosmologi, dan ritus Asia Tenggara, serta budaya Jawa.

Kati juga menjadi anggota lepas Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Prancis, untuk tim besar Asia Tenggara dan tim kecil tentang etnopuisi.

“Antara ritus desa dengan kesenian, kegiatan muda-mudi, dan kesuburan alam masih tetap dijaga oleh komunitas di sini sebagai `badan kolektif`,” katanya.

Ia menyatakan ketertarikan untuk mendalami pengetahuan tentang kehidupan komunitas, pengelolaan kesenian tradisional, dan adat istiadat

yang masih dijalani masyarakat desa di kawasan Gunung Merapi.

“Letusan Merapi 2010 memang sempat membuat warga mengungsi, akan tetapi peristiwa itu tidak membuat warga menjadi individualis. Mereka ingin kembali ke kampungnya untuk menjalani kehidupan berkomunitasnya,” katanya.

Pengelola Sanggar Bangun Budaya Desa Sumber Untung Pribadi mengatakan, Kati akan mengikuti berbagai kegiatan keseharian masyarakat setempat baik dalam berolah kesenian maupun menjalani tradisi budaya.

“Barang kali apa yang diperolehnya selama di sini bisa memperkaya dia untuk menciptakan karya seni di negara asalnya atau pun untuk berbagi antarakebudayaan dengan masyarakat di negara asalnya,” katanya. (ant/bali post)

Michelle Williams Akui Hubungannya dengan Jason Segel

Pelawak Mpok Nori Masih Dirawat di Rumah Sakit Jakarta (Suara NTB) Pelawak senior Mpok Nori (82) dirawat di Rumah Sakit Pusdikkes Kodiklat TNI AD, Kramat Jati, Jakarta Timur, sejak sepekan lalu, kata petugas bagian pendaftaran rumah sakit tersebut Irawan.

“Tidak benar Mpok Nori meninggal dunia, itu hanya isu.

Mpok Nori masih sehat,” kata Irawan, ketika dihubungi di Jakarta, Selasa. Menurut Irawan, Mpok Nori sudah dirawat di Rumah Sakit tersebut sejak tujuh hari yang lalu di Ruang Bougenvil no.4.

“Kemungkinan sakit jantung,” katanya. Sebelumnya pada Selasa malam beredar kabar di jejaring sosial Twitter yang menyebutkan bahwa Mpok Nori meninggal. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Aktris Michelle Williams akhirnya mengaku pacaran dengan Jason Segel. Seperti dikutip dari laman E Online, Williams mengatakan dirinya nyaman bersama sang aktor yang telah menemaninya selama 10 bulan terakhir.

“Dia baik.. Saya sebenarnya tidak sadar siapa dia sebelum kami berpacaran. Saya melihat film ‘The Muppets’ dan saya pikir, ‘oh, lucu’, tapi saya tidak sadar dia banyak tampil dalam film atau TV show komedi yang populer,” kata Williams pada majalah In Style.

Aktris 32 tahun dan tinggi 163 cm itu juga mengungkapkan betapa dia harus menyesuaikan diri terhadap perbedaan tinggi badan mereka karena Segel jauh lebih menjulang, sekitar 193 cm.

“Yang lebih penting, saya tidak sadar bahwa dia sangat tinggi. Saya pernah mencoba memakai wedges dengan hak untuk menyesuaikan, tapi itu bukan gayaku dan saya menyerah saja.”

Akting Williams di layar lebar selanjutnya dapat dilihat dalam “Oz the Great and Powerful” sebagai Glinda the Good Witch bersama James Franco, Mila Kunis, dan Rachel Weisz yang tayang pada 8 Maret mendatang. (ant/bali post)

Michelle Williams dengan Jason Segel

Psy ’’Gangnam Style’’ akan Rilis Lagu Baru

Jakarta (Suara NTB) Aktor Abimana Aryasatya menjagokan Daniel Day-Lewis di perhelatan Academy Award. “Saya selalu suka Daniel DayLewis,” kata Abimana, saat ditemui di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan.

Ia tetap mendukung pemeran Lincoln tersebut meski belum mengetahui aktor dan film apa saja yang masuk nominasi Piala Oscar. Tidak hanya aktor asing, Abimana juga memuji rekannya sesama aktor. “Lukman (Sardi), Reza Rahadian. Tidak pernah mengecewakan penontonnya,” pujinya. Ketika ditanya sosok aktor favorit, dia menyebut, Slamet Rahardjo. (ant/bali post)

Seoul – Penyanyi rap Korea Selatan, Psy, mengatakan lagu barunya setelah “Gangnam Style”, akan dirilis pada April mendatang.

“Saya menyelesaikan lagunya tapi untuk membuat video musiknya, itu neraka,” katanya, Senin, di Bandara Internasional Incheon, seperti yang dilaporkan Yonhap.

Video “Gangnam Style” menjadi klip paling banyak ditonton di YouTube pada Desember

Pertunjukan Broadway Tampilkan Kisah Hidup Gloria Estefan New York – Penyanyi Amerika Serikat kelahiran Kuba Gloria Estefan dan suaminya, pengusaha di bidang musik, Emilio, membuat pertunjukan Broadway berdasarakan atas kisah hidup mereka, demikian kata produser acara itu, Selasa.

Pasangan tersebut bekerja sama dengan Organisasi Nederlander untuk produksi itu, yang mengisahkan kehidupan mereka sejak meninggalkan Kuba hingga mencapai sukses internasional.

“Perjalanan Estefan menuju keberhasilan, yang didasari oleh bakat dan semangat, sangat menawan karena itu berhasil membawa mereka dari bukan siapa-siapa menjadi sensasi global,” kata Jimmy Nederlander, presiden organisasi itu dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan kesepakatan tersebut.

Estefan, salah satu bintang latin paling sukses di Amerika, melarikan diri dari Kuba dengan keluarganya saat kanakkanak. Dia bertemu suaminya di Miami dan menjadi penyanyi utama group musiknya, yang berganti nama menjadi Miami Sound Machine. Pasangan itu menikah pada tahun 1978.

Dia telah menjual lebih dari 100 juta album di seluruh dunia, memenangkan tujuh Grammy Awards dan menghasilkan sejumlah lagu hits termasuk “Conga”, “The Rhythm is Going to Get You” dan “1,2,3”.

Emilio, seorang sutradara musik, televisi dan film, adalah sosok di balik karir istrinya. Ia juga membantu membangun karir sejumlah bintang antara lain Shakira, Ricky Martin, dan Jennifer Lopez.

“Berbagi kisah hidup kita melalui musik akan memberi kita kesempatan baru untuk menghormati akar kita dan mudah-mudahan, untuk dapat menginspirasi generasi yang akan datang,” kata pasangan itu dalam sebuah pernyataan. (ant/bali post)

Laudya Chintya Bella Bintangi Film ’’Belenggu’’

Academy Award

Abimana Aryasatya Jagokan Daniel Day-Lewis

Ray Sahetapi

yakni 1 miliar kali, dan menjadi 1,2 miliar pada bulan lalu.

Psy, baru-baru ini juga membintangi iklan Super Bowl untuk “Wonderful Pistachios”, merek produk pistachio terkenal di Amerika Serikat.

Iklan pertama Psy di Amerika Serikat itu disiarkan pada half time Super Bowl ke-47 yang ditayangkan langsung di CBS TV, jaringan televisi besar di AS. “Saya merasa bangga,” katanya, setelah mengonfirmasi tentang

iklan tersebut kepada wartawan saat wawancara di bandara.

Dalam iklan tersebut, Psy yang memakai jas warna pistachio, melesat keluar dari sebuah kacang pistachio. Ia kemudian menarikan tarian menunggang kuda yang menjadi ciri khasnya, bersama dengan para penari yang didandani seperti kacang pistachio.

Psy untuk sementara berada di Seoul, sebelum terbang ke Los Angeles. Ia akan menghabiskan waktu bersama keluarga, mengingat ini adalah pertama kalinya ia kembali pulang setelah dua bulan.

Menurut manajemen sang artis YG Entertainment, Psy akan terbang ke AS pada Selasa dan menghadiri acara sebelum menuju Brazil untuk hadir dalam acara karnaval pada Jumat dan Sabtu.

Pada 11 Februari, Psy akan menampilkan “Gangnam Style” pada festival “Lunar New Year” di Penang, Malaysia.

Ia, kemudian, akan kembali Seoul untuk menghadiri upacara inaugurasi Presiden Korea Selatan tepilih Park Geun-hye pada 25 Februari. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Aktris Laudya Chintya Bella ini untuk pertama kalinya bermain dalam film bergenre thriller berjudul “Belenggu”.

Pada film itu, Bella memerankan Djenar, seorang ibu muda dengan suami yang posesif dan protektif.

“Karena ini pengalaman pertama. Terus ceritanya sangat menarik,” kata Bella kepada wartawan di daerah Gandaria, Jakarta Selatan.

Berperan menjadi karakter yang sangat berbeda dengan dirinya, Bella mengaku menemui kesulitan.

“Biasanya kalau orang ngomong pasti pakai ekspresi dan di sini harus jadi orang yang dingin. Itu sih yang agak susah, dari cara ngomong beda,” ceritanya.

Untuk mendalami Djenar, Bella mengaku mendapat banyak bantuan dari sutradara Upi dan selama proses reading Bella banyak bertanya mengenai karakter khas orang yang depresi dan paranoid. “Akhirnya dikasih tahu dan aku ngembangin sendiri,” tuturnya. (ant/bali post)

Laudya Chintya Bella

SUARA NTB Kamis, 7 Februari 2013

SUARA NUSANTARA

Halaman 11

Percakapan Suswono-Luthfi Diungkap di Sidang

(ant/bali post)

Kondisi Demokrat Bikin SBY Resah Jakarta (Suara NTB) Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono resah karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak kunjung menuntaskan kasus dugaan korupsi Pembangunan Pusat Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Kab Bogor, Jawa Barat.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie di MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu. Yudhoyono menurut Marzuki mempertanyakan hal tersebut kepada KPK. “Dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus Hambalang kok lama, yang lain cepat, langsung, kok Hambalang ini lama, berarti kan dia (Yudhoyono) juga resah, selama ini dia diam tapi sebagai kepala negara juga resah kenapa tidak selesai,” kata Marzuki.

Marzuki menegaskan permintaan Yudhoyono kepada KPK tersebut bukan bentuk intervensi sama sekali. “Selama ini kan kalau beliau bicara, dibilang intervensi, padahal kan bukan seperti itu. Ini juga membuktikan bahwa kasus ini tidak ada hubungannya dengan keluarganya,” kata Marzuki.

Ia juga membantah kalau ada permintaan dari kader Partai Demokrat untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) yang bertujuan untuk melengserkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PD. “Saya rasa semua kader mengerti tentang AD/ART, jadi tidak ada rencana untuk melengserkan Anas,” tegasnya.

Marzuki Alie juga menyarankan Anas Urbaningrum agar segera mengumpulkan para petinggi partai untuk memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi partai. “Saya minta Mas Anas bersama beberapa orang DPP PD mengundang Dewan Pembina, Majelis Tinggi, dan Dewan Kehormatan Partai Demokrat untuk duduk bersama membicarakan ini. InsyaAllah ada solusinya,” kata Marzuki.

Menurut dia, pertemuan petinggi partai diperlukan untuk membahas konsolidasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi Partai Demokrat. “Memang sejak pemilu yang lalu elektabilitas PD turun terus, ini yang harus dicari solusinya. Nah solusinya bermacammacam. Kalau menurut saya, mari bersama-sama untuk mencari jalan keluarnya,” kata Marzuki.

“Itu yang saya himbau pada Mas Anas, agar jangan seolah-olah ada perpecahan antara Wanbin, Wanhor dengan DPP PD. Sesegera mungkinlah kalau bisa,” katanya. Marzuki juga menegaskan bahwa tidak ada konflik dalam partainya, yang ada hanya pernyataan yang berbeda tentang sebuah hasil j a j a k pendap a t . (ant/ b a l i post) Marzuki Alie

Slank Gugat UU Polri ke MK

(ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Band Slank pada Rabu mendaftarkan permohonan pengujian Pasal 15 Ayat 2a Undang-Undang No. 2/ 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mengatur kewenangan mengeluarkan izin keramaian ke Mahkamah Konstitusi.

Lima personel Slank, Kaka (vokalis), Abdee (gitaris), Ridho (gitaris), Ivanka (bassis) dan Bimbim (drummer) mendaftarkan permohonan tersebut ke kantor Mahkamah Konstitusi di Jakarta didampingi kuasa hukum mereka, Andi Muttaqin.

Sementara Pasal 15 Ayat 2a UU Polri berbunyi: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya”.

Slank juga mengajukan permohonan pengujian Pasal 510 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang ancaman pidana bagi pihak yang mengadakan pesta atau keramaian tanpa izin dari polisi.

Menurut Slank, kedua aturan tersebut membuat mereka rugi karena beberapa kali polisi tidak mengeluarkan izin pertunjukan mereka berdasarkan ketentuan itu. Bimbim menjelaskan, sejak 2008 Slank sering tak bisa tampil karena polisi tidak memberikan izin pertunjukan di daerah tertentu. Polisi, katanya, menganggap pertunjukan Slank bisa mengganggu keamanan. “Slank disebut emosional,” kata Bimbim.

Oleh karena itu Slank menggunakan hak konstitusi mereka untuk mendapatkan keadilan. Mereka berencana mendatangkan saksi ahli dan saksi korban pada sidang pengujian aturan yang dianggap merugikan tersebut. “Kami tidak memusuhi polisi. Ini bagian dinamika demokrasi,” kata Bimbim. (ant/bali post)

Slank

Jakarta (Suara NTB) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, mengatakan rekaman percakapan antara Menteri Pertanian Suswono dan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq soal impor daging akan diungkap di persidangan.

(ant/bali post)

JOKOWI - Ketua Pusat Data Bersatu (PDB) Didik J Rachbini memaparkan hasil Survai Bursa Capres 2014 oleh Pusat Data Bersatu di Jakarta, Rabu (6/2). Survai itu menunjukkan Joko Widodo sebagai capres dengan tingkat elektabilitas tertinggi, mencapai 21,2 persen.

Elektabilitas Jokowi Paling Tinggi Jakarta (Suara NTB) Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo paling potensial untuk menjadi calon presiden pada Pemilu 2014, demikian menurut survai Pusat Data Bersatu yang dilakukan 3-18 Januari 2013.

“Ini merupakan fenomena baru yang diungkapkan bahwa ternyata Jokowi lah tokoh potensial untuk capres 2014,” kata Ketua PDB Didik J Rachbini dalam konferensi pers “Dinamika Baru Bursa Capres 2014” di Jakarta, Rabu kemarin. Berdasarkan tingkat popularitas tokoh, Jokowi juga paling banyak disukai masyarakat Indonesia hingga mencapai 65,3 persen.

“Sebetulnya yang paling banyak dikenal itu Megawati hingga mencapai 91,9 persen, tapi banyak dikenal belum tentu disukai,” katanya lalu menambahkan bahwa kesukaan masyarakat terhadap Megawati hanya mencapai 52,9 persen diikuti

Jusuf Kalla 59,2 persen, Prabowo Subianto 51,9 persen dan Rhoma Irama 50 persen.

“Jokowi itu tokoh baru yang menyita perhatian publik baik dijejerkan dengan 33 maupun 13 kandidat,” katanya. Jokowi juga unggul dalam elektabilitas tokoh potensial capres dengan perolehan 21,2 persen disusul Prabowo Subianto 17,1 persen, Megawati 11,5 persen, Rhoma Irama 10,4 persen, Aburizal Bakrie 9,7 persen dan Jusuf Kalla 7,1 persen.

“Bahkan elektabilitas Jokowi mengalahkan Prabowo dan Megawati,” katanya.

Didik menyebutkan elektabilitas Jokowi untuk menjadi calon wakil presiden pun masih jauh melesat di antara caloncalon lain. Jokowi memimpin elektabilitas tokoh cawapres dengan perolehan 16,6 persen disusul Prabowo Subianto 9,8 persen, Jusuf Kalla 8,5 persen, Rhoma Irama 7,3 persen Aburizal Bakri 6,2 persen dan Mega-

wati 5,1 persen.

Didik menilai Jokowi masih menjadi pilihan masyarakat karena mewakili karakter masyarakat Jawa menengah bawah. “Sikap dan penampilan Jokowi baik dari gaya berbicara dan gaya berpakaian itu yang membuat masyarakat hingga melihatnya sebagai capres potensial,” katanya.

Hasil survai tersebut didapat dengan wawancara tatap muka dengan kuesioner terstruktur terhadap 1.200 responden di 30 provinsi di Indonesia dengan margin error (kemungkinan meleset) 2,8 persen.

Penelitian menggunakan teknologi penarikan sampel di semua kecamatan dengan 10 responden per kelurahan-desa dengan usia minimum 17 tahun atau sudah menikah. Sebanyak 95 kabupaten-kota yang terpilih dalam penarikan sampel tersebut dari Aceh Barat hingga Jayapura. (ant/bali post)

Agung Laksono Batal Bersaksi untuk Kasus Suap PON Pekanbaru (Suara NTB) Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono batal memberi kesaksian di Pengadilan Tipikor Pekanbaru terkait kasus dugaan suap PON XVIII 2012 dengan terdakwa Lukman Abas.

Panitera sidang kasus dugaan suap PON Riau yang ditemui sesaat sebelum dimulainya sidang di Pekanbaru Rabu siang mengatakan, sidang hari ini seyogyanya Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan dua saksi. Kedua saksi itu Agung Laksono dan AB Purba, anggota DPRD Riau dari Fraksi PDI Perjuangan.

Dari keduanya hanya AB Purba yang tampak hadir memenuhi panggilan.

Terdakwa Lukman Abas yang juga mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

(ant/bali post)

Agung Laksono

(Dispora) Riau dan mantan Staf Ahli Gubernur Riau, juga tampak hadir di ruang sidang dengan didampingi dua kuasa hukumnya. Situasi penjagaan tampak seperti biasa-

nya, dua orang anggota polisi berjaga-jaga di pintu ruang sidang sebelah kanan.

Dalam kasus dugaan suap revisi Peraturan Daerah (Perda) terkait Proyek PON XVIII 2012, KPK telah menetapkan 13 orang tersangka.

Lima di antaranya Faisal Aswan anggota DPRD Riau dari Fraksi Golkar, M Dunir selaku anggota DPRD Riau dari Fraksi PKB dan Taufan Andoso Yakin selaku Wakil Ketua DPRD Riau dari Fraksi PAN serta Eka Dharma Putra selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga pada Dispora Riau, kemudian Rahmat Sahputra pihak rekanan dari PT Pembangunan Perumahan (PP) yang telah divonis. Agung Laksono, sudah beberapa kali diperiksa KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi. (ant/bali post)

Indonesia 10 Besar Pengirim Email ”Spam” Jakarta (Suara NTB) Indonesia masuk dalam 10 besar negara penghasil email sampah atau spam. Head of Content Analysis & Research Kaspersky Lab. Darya Gudkova dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu, mengatakan laporan itu dirilis berdasarkan riset Kaspersky Lab sepanjang 2012.

China, yang pada 2011 bahkan tidak masuk dalam 20 teratas negara penyebar spam, menduduki tempat pertama dengan menyumbang 19,5 persen dari seluruh email spam 2012. Spam yang berasal dari Amerika Serikat naik 13,5 poin menjadi 15,6 persen dan berada di tempat kedua.

Asia tetap menjadi daerah pengirim spam terbanyak dimana tahun lalu, jumlah email sampah dari Asia naik 11,2 poin menjadi 50 persen

dari total email sampah dunia. “Indonesia sendiri berada di sepuluh besar negara penyebar spam yakni di peringkat ketujuh dengan persentase sebesar 3,1 persen,” katanya.

Menurut dia, meningkatnya kontribusi spam dari Amerika Serikat menempatkan Amerika Utara di posisi kedua dalam daftar 10 teratas dengan 15,8 persen, naik 2 persen dari 2011.

Di saat yang sama, jumlah spam yang berasal dari Amerika Latin turun 8 poin menjadi 11,8 persen.

Eropa dilaporkan juga mengalami penurunan peringkat yang mana pada 2012, jumlah spam yang berasal dari Eropa Barat dan Timur adalah 15,1 persen, hampir setengah dari jumlah spam pada 2011.

“Pada 2012, persentase spam dalam setahun menurun dan pada tiga bulan terakhir 2012

jumlahnya tetap di bawah 70 persen,” katanya.

Pihaknya memperkirakan penurunan itu adalah hasil perpindahan gradual para pengiklan dari spam ke alat promosi lain yang lebih nyaman dan legal untuk mengiklankan barang dan jasa. Namun, hal ini tidak berarti spam akan hilang dalam waktu dekat karena spam berbahaya, penipuan dan iklan barang ilegal tidak serta merta berpindah ke platform legal, karena sifat dasar kriminalnya.

“Kami memperkirakan pada 2013 hanya akan ada sedikit penurunan jumlah spam.” “Alasan utama menurunnya jumlah spam adalah karena peningkatan perlindungan anti-spam secara keseluruhan,” katanya. (ant/bali post)

“Begini, jadi masalah rekaman itu menjadi bagian dari strategi penyidikan yang akan diumumkan di persidangan dan itu menjadi rahasia,” kata Abraham sebelum rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Rabu.

Menurut Abraham, hasil pemeriksaan bukti rekaman percakapan tersebut sudah bisa diketahui hasilnya pekan depan.

“Itu rahasia penyidik, saya nggak bisa mengungkapnya. Kita lihat pemeriksaanya nanti. Insya Allah minggu depan,” katanya. Dia mengatakan, selanjutnya KPK akan memanggil Menteri Pertanian Suswono.

“Iya, diperiksa kapasitasnya sebagai saksi,” katanya.

KPK juga berencana memanggil Menteri Perdagangan Gita Wirjawan untuk memberikan penjelasan tentang pengurusan impor daging sapi. “InsyaAllah. Kita panggil semua orang-orang yang bisa memberikan keterangan scara terang benderang, termasuk Menteri Perdagangan,” kata dia.

Kemarin, KPK juga telah memeriksa mantan Luthfi Hasan Ishaaq sebagai saksi dalam kasus pengurusan impor daging sapi di Kementerian Pertanian. “Diperiksa sebagai saksi untuk JE (Juard Effendi),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi

KPK, Priharsa Nugraha.

Luthfi datang ke gedung KPK di Jakarta sekitar pukul 10.15 WIB dan sempat mengungkapkan alasan pengunduran dirinya sebagai Presiden PKS. “Saya prihatin dengan pekerjaan di partai, jadi saya ajukan penguduran diri supaya partai bisa bergerak,” kata Luthfi. Dia juga menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI agar daerah pemilihannya (dapil) tetap mendapat perhatian.

“Saya konsentrasi pada dapil saya supaya tetap ada perhatian untuk dapil sehinga saya dengan ini mengundurkan diri sebagai anggota DPR supaya segera diganti. Orang sesudah saya bisa memberikan perhatian kepada dapil saya,” tambah Luthfi yang berasal dari dapil Jawa Timur V. KPK pada hari ini juga akan memeriksa Direktur PT Indoguna Utama Juard Effendi, pegawai perusahaan tersebut Fani dan Aji serta General Manager PT Indoguna Petrus.

“JE diperiksa sebagai saksi untuk LHI,” ungkap Priharsa.

Dalam kasus ini KPK menetapkan empat orang tersangka yaitu Luthfi Hasan Ishaaq, orang dekat Luthfi Ahmad Fathanah serta dua orang direktur PT Indoguna Utama yang bergerak di bidang impor daging yaitu Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi. (ant/bali post)

(ant/bali post)

RAPAT DPR - Ketua KPK Abraham Samad (kanan) bersama Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas (kiri) saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/2).

Abraham Keluhkan Minimnya Penyidik KPK Jakarta (Suara NTB) Ketua KPK Abraham Samad mengeluhkan minimnya jumlah personel penyidik yang membuat kinerja KPK menjadi kurang optimal dalam menangani kasus-kasus korupsi.

“Mundurnya sejumlah penyidik KPK dari Polri yang kembali ke lembaganya menurunkan kinerja KPK dalam menangani kasus korupsi,” kata Abraham saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Abraham Samad menjelaskan, pada awal tahun 2012 KPK memiliki penyidik sekitar 90 orang, tapi pada akhir tahun banyak penyidik yang kembali ke lembaga Polri hingga jumlahnya turun menjadi 55 orang. Pengurangan jumlah penyidik ini, menurut dia, menurunkan kecepatan KPK dalam menangani kasus dugaan korupsi sehing-

ga harus segera diantisipasi.

“Untuk mengisi posisi penyidik yang lowong, KPK sudah melakukan seleksi penerimaan penyidik pada Desember 2012,” katanya.

Menurut dia, dari hasil seleksi tersebut KPK mendapat tambahan 26 penyidik baru.

KPK, kata dia, akan menempuh jalur seleksi penyidik secara internal untuk mendapatkan penyidik baru yang lebih independen karena sudah tidak mungkin meminjam penyidik dari Polri.

“KPK menyadari Polri juga membutuhkan penyidik untuk melaksanakan tugas-tugasnya sehingga KPK melakukan seleksi penerimaan sendiri secara internal di luar institusi kepolisian,” katanya. Menurut Samad, tambahan 26 penyidik masih belum mencukupi untuk menangani kasus-kasus dugaan korupsi secara cepat sehingga masih akan menambah penyidik lagi. (ant/bali post)

Atasi Banjir, Denmark Tawarkan Bantuan Jakarta (Suara NTB) Duta Besar Denmark untuk Indonesia HE Martin Hermann menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) guna membahas rencana kerja sama khususnya dalam penanganan masalah banjir di Jakarta.

“Saya datang ke sini untuk berdiskusi bersama Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mengenai masalah banjir serta cara mengatasi perubahan iklim,” kata Martin usai melakukan pertemuan dengan Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu kemarin. Martin mengungkapkan ibu kota Denmark, yaitu Kopenhagen juga pernah dilanda banjir besar

seperti yang terjadi di Jakarta beberapa hari yang lalu.

“Dua tahun yang lalu, curah hujan di Kopenhagen sangat tinggi, sehingga menyebabkan banjir di hampir seluruh wilayah di kota itu. Akibatnya, kerugian materi yang dialami oleh pemerintah dan juga warga kami sangat besar,” ujar Martin. Martin menambahkan pihaknya juga akan mencoba menjajaki investasi dalam bidang infrastruktur dan pengelolaan air di Jakarta.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Jokowi menyambut baik kedatangan dubes Denmark tersebut beserta rencana ker-

ja sama yang ditawarkan untuk mengatasi banjir. “Kita saling berbagi pengalaman saja. Teknologi yang sudah mereka terapkan di sana, diperkenalkan kepada kita, misalnya teknologi pompa yang terbaru untuk mengatasi banjir. Saling bertukar pengalaman dan informasi ini memang harus dilakukan,” tutur Jokowi.

Hujan berintensitas tinggi kembali mengguyur Jakarta setelah dalam beberapa hari terakhir ibukota tidak lagi dihujan sederas kemarin.

Sejumlah ruas jalan ibukota, mengutip TMC Polda Metro, dikabarkan tergenang air sedalam antara 30 - 40 cm. Hujan deras ini juga membuat

sejumlah jalan protokol macet, diantaranya sepanjang Jalan MH Thamrin dan Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, sementara depan Wisma ANTARA, sekitar 400 meter dari Balaik Kota DKI Jakarta, air menggenang kira-kira setinggi 30 cm.

Mengutip laman TMC Polda Metro, air setinggi 40 cm menggenangi jalan depan Kemenakertrans, arah Pancoran, Jakarta Selatan. Lalu lintas di sekitar wilayah ini juga mendadak macet. Di depan Shell Jl. Dr. Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, air stinggi 20-30 cm menggenangi kawasan ini dan membuat laju kendaran tersendat.

Jalan padat kendaraan

akibat hujan deras juga terlihat dari arah Grogol menuju Tomang, Jakarta Barat.

“Kepadatan dipicu oleh faktor volume kendaraan yang meningkat hingga saat ini.

Laju kendaraan terlihat bergerak merayap. Selain itu, kepadatan juga dipicu pleh hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut,” demikian TMC Polda Metro Jaya dalam laman resminya.

Polda Metro Jaya terus berupaya mengatur arus lalu lintas agar kembali normal.

“Pengguna jalan diminta bersabar dan berhati-hati karena cuaca hujan dan pemukaan jalan yang licin,” tulis TMC Polda Metro dalam laman resminya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

BANJIR - Kendaraan terjebak banjir di kawasan Bundaran Hotel Indonesia - Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (6/ 2). Hujan lebat disertai angin dan petir selama sekitar tiga jam membuat kawasan Bundaran Hotel Indonesia tergenang hampir 50 centimeter.

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Kamis, 7 Februari 2013

Deklarasi TGB-Amin dan SUFI Dibanjiri Ribuan Pendukung “TGB, Lanjutkan !!!

TGB - Amin, menang !!!

SUFI, lanjutkan !!!

2013, menang !!!”

DEMIKIAN yel-yel yang digemakan pada acara Deklarasi Pasangan Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA dan H. M. Amin SH, MSi (TGB - Amin) sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018 Rabu (6/2) di Lapangan Tugu Kota Selong.

Bersamaan dengan itu, turut dideklarasikan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H.M. Sukiman Azmy, MM-H.M. Syamsul Luthfi, SE. Msi (SUFI).

Ribuan massa larut dalam suasana meriah dan penuh khidmat, prosesi deklarasi calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Lotim itu. Kibaran bendera-bendera parpol pendukung menghiasi setiap sudut tempat acara.

Hadir para pimpinan partai pengusung, antara lain Ketua DPD I Partai Golkar, Dr. H. Zaini Arony

MPd, Ketua DPD PDIP NTB, H. Rahmat Hidayat, Ketua DPW PPP Hj. Warti’ah, Ketua DPW PAN H. M. Muazzim Akbar, Ketua DPW PKB NTB, H. Najamuddin Mustafa. Tidak terkecuali para pimpinan tinggi partai Demokrat NTB. Semua pimpinan partai pengusung secara bergiliran membacakan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai masingmasing dan menggelorakan semangat dukungan siap memenangkan pasangan TGBAmin pada ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 13 Mei 2013 mendatang.

TGH Mahally Fikri selaku ketua panitia deklarasi menyampaikan, dilakukannya de-

klarasi menjawab semua pertanyaan masyarakat tentang kepastian TGB maju kembali menjadi Gubernur NTB. Begitu juga tentang pasangan SUFI di Lotim.

TGB dalam pidato politiknya di hadapan belasan ribu massa pendukung menyatakan ia mencalonkan diri kembali menjadi Gubernur NTB dengan niat baik. Yakni, didasari atas rasa cinta yang mendalam terhadap NTB. Atas dasar kecintaan terhadap NTB itulah, TGB ingin melakukan pengkhidmatan yang lebih baik ke depan. Ia janjikan pembangunan NTB yang jauh lebih baik. “Kita ingin lihat NTB yang lebih maju, lebih hebat, lebih membang-

gakan lagi,” tegasnya.

Selama menjadi Gubernur, TGB mengaku sudah banyak yang dilakukan. Namun, masih banyak lagi hal yang harus diperjuangkan menuju NTB yang jauh lebih membanggakan dibanding tahuntahun sebelumnya.

TGB menggandeng H.M. Amin, putra terbaik dari Kabupaten Sumbawa yang telah mendapatkan dukungan dari partai-partai besar. Dimana, partai telah menghilangkan ego kepentingan partai masing-masing.

Keinginannya untuk tampil lagi menjadi Gubernur NTB dengan harapan NTB jauh lebih baik lagi sarana prasarana pendidikan, kesehatan,

infrastruktur jalan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya. Tetap dengan slogan perjuangan, NTB yang beriman dan berdaya saing (NTB BerSaing).

Maju dengan membangun koalisi ikhtiar bersama, TGB mengajak masyarakat pendudukungnya turut berjuang bersama-sama. Memenangkan TGB - Amin. Pesan TGB, masyarakat pendukung bergerak dengan niat baik. Tidak menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan. Jika niat yang ditanamkan sudah baik, diyakinkan hasilnya akan penuh dengan keberkahan. “Jangan terpancing dengan isu-su, anggap saja isuisu itu sebagai pupuk perjua-

ngan,” tekannya.

Amin sendiri dalam penyampaian singkat mengenalkan dirinya pada seluruh massa yang hadir. Putra Sumbawa yang memiliki pengalaman 10 tahun menjadi Ketua DPRD Sumbawa dan sekarang menjadi anggota DPRD NTB itu menyatakan siap bersama TGB untuk berjuang.

Sementara itu, H.M. Sukiman Azmy dalam orasi politik penuh semangat menyampaikan sekelumit keberhasilannya bersama pasangannya, H.M. Syamsul Luthfi. Selama memimpin, SUFI ini diwarisi 25 persen lebih angka kemiskinan. Saat ini diklaim, sudah mampu diturunkan hingga 19 persen.

Jumlah desa pada awal tahun 2008 silam hanya 119 desa, kini telah berkembang menjadi 254 desa/kelurahan. Panjang jalan yang diperbaiki semasa kepemimpinannya mencapai 800 km dari total 1073 km panjang jalan se Kabupaten Lotim.

Prestasi-prestasi yang diungkap Sukiman itu disadarinya masih banyak yang kurang. Kembali maju ingin melanjutkan semua program pembangunan yang disadari tidak bisa dilakukan hanya dalam satu periode kepemimpinan.

“Perkenankan kami kembali mengucapkan terima kasih atas dukungan sembilan partai politik,” demikian teriaknya.

Diibaratkan Sukiman, TGB dan SUFI ini adalah nasi matang. Pertanyaan pilihan dilontarkan Sukiman kepada masyarakat pendukungnya, apakah memilih nasi matang, nasi mentah atau nasi basi.

Jawabannya sudah pasti, nasi matang. (rus/*)

TGB – Amin diapit oleh pimpinan parpol pengusung mereka, berpose bersama.

TGB – Amin saling menyatukan tangan sebagai perlambang kesiapan mereka untuk bersama – sama memimpin NTB.

Calon Wakil Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy berpidato didampingi Calon Wakil Bupati Lotim, H. M. Syamsul Luthfi.

Ketua DPD Partai Golkar NTB, Dr. H. Zaini Arony, membacakan SK Dukungan Partai Golkar kepada pasangan TGB – Amin.

WakilKetuaDPDPartaiDemokratNTB,TGH.MahallyFikri,membacakan SKDukunganPartaiDemokratkepadapasanganTGB–Amin.

Keluarga besar Nahdlatul Wathan dan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan tampak hadir dalam deklarasi.

Korut Harus Bayar Mahal Atas Uji Coba Roketnya Beijing Cina harus meminta bayaran mahal dari Korea Utara jika Pyongyang melakukan uji coba nuklir yang telah direncanakan, kata media pemerintah, Rabu. Beijing dan Pyongyang selama ini bersekutu dekat sebagai sesama negara komunis di dunia.

Beijing, yang telah bersikap tenang dan menahan diri saat negara tetangganya yang tak terduga itu bersiap untuk melakukan uji coba ke tiga nuklirnya, cenderung menghindari tindakan menghukum terhadap aksi itu, Juga karena takut memprovokasi ketidakstabilan di kawasan.

“Jika Korea Utara bersikeras melakukan uji coba nuklir ketiga meskipun upaya untuk menghalanginya, maka Pyongyang harus membayar harga yang mahal. Bantuan yang Pyongyang dapat dari Cina harus dikurangi,” kata Global Times dalam editorialnya.

“Cina tidak pernah takut Pyongyang,” katanya. “Jika Pyongyang menjadi keras dengan Cina, Cina harus menyerang balik dengan keras, bahkan jika itu berarti memburuknya hubungan bilateral.

“Beijing bersedia untuk mempertahankan persahabatan Sino-Korea Utara” katanya, “namun Pyongyang harus melakukan hal yang sama”. “Cina tidak boleh disandera oleh aksiaksi ekstrim Korea Utara,” tambah artikel itu, yang muncul baik dalam edisi bahasa Inggris dan bahasa Cina harian itu.

Bulan lalu Kementerian Luar Negeri Beijing menjauhkan diri dari editorial seru-

pa Global Times yang mengancam pemotongan bantuan jika uji coba dilakukan, menyebut hal itu sebagai hanya pendapat media.

Sementara, Korea Selatan sukses meluncurkan roket pertama yang membawa satelit untuk keperluan ilmiah ke antariksa. Peluncuran itu merupakan upaya ketiga Korea Selatan mengirim roket untuk meletakkan satelit ke orbit dalam empat tahun terakhir, setelah dua peluncuran sebelumnya batal karena masalah teknis.

Roket Naro diluncurkan dari pusat antariksa Korea Selatan di pantai selatan dan sukses melalui tahap pemisahan

sebelum memasuki orbit, kata pejabat pengendali misi seperti dikutip Reuters. Peluncuran roket seberat 140 ton yang disebut Korean Space Launch Vehicle-1 (KSLV-1) atau Naro itu merupakan kesuksesan pertama Korea Selatan setelah dua usaha peluncuran yang gagal pada 2009 dan 2010.

Roket yang membawa satelit seberat 100 kilogram itu diluncurkan pada Rabu (30/1) dari Naro’s Space Centre di Goheung, sekitar 482 kilometer di selatan Seoul.

“Analisis data terkait menunjukkan satelit telah berhasil memasuki target orbitnya,” kata Menteri Ilmu Pengetahuan, Lee Ju-ho, di

laman Pusat Riset Teknologi Satelit Korea Selatan yang dikutip RIA Novosti.

Pusat Riset Teknologi Satelit di Korea Advanced Institute of Science and Technology di Daejeon mengumumkan komunikasi pertama dengan Science and Technology Satellite 2C (STSAT 2C) dilakukan pada Kamis dini hari waktu setempat. Selanjutnya Korea Selatan menyatakan berencana membangun sebuah roket secara mandiri pada 2018 dan selanjutnya mengirimkan pesawat ke bulan, demikian laporan kantor berita Reuters. (ant/bali post) (ant/bali post)

ROKET KORUT - Gambar yang diambil dari potongan video dari KCNA, menunjukkan peluncuran roket Unha-3 (Bima Sakti 3) di Situs Peluncuran Satelit Laut Barat Korea Utara di pusat kendali satelit di Cholsan, provinsi Pyongan Utara. Video tersebut diambil pada 12 Desember 2012.