Snt07022015 by Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

16 HALAMAN

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU, 7 FEBRUARI 2015

NOMOR 278 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

KPK Diduga Bidik Proyek Rp 4,4 Miliar di Lotim Selong (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diduga membidik proyek fisik Sistem Resi Gudang (SRG) yang dikelola oleh perusahaan swasta di wilayah Pringgabaya, Lombok Timur (Lotim). Proyek senilai Rp 4,428 miliar lebih itu, dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012-2013 Kementerian Perdagangan. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Perindustrian dan Perdagangan (PP) Kabupaten Lotim, Suwardi dikonfirmasi Jumat (6/2) mengaku, tidak tahu menahu soal adanya dugaan suap di

balik pembangunan gedung SRG tersebut. Waktu pelaksanaan proyek pembangunan SRG tersebut katanya, ia belum menempati jabatan sebagai kepala bidang. Begitupun Kepala Dinas ESDM PP sendiri, Frama-

di Anugrah Kartika juga menyatakan hal yang sama. Bahwa ia sama sekali tidak tahu soal proyek DAK tersebut. Menurutnya, keberadaan proyek tersebut, jauh sebelum ia menjabat. Sepengetahuannya, SRG

dikelola oleh Koperasi Selaras. Hal ini diketahui berdasarkan klausul dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan Koperasi Selaras. Tertuang dalam Surat Perjanjian Bersama Nomor 181.6./07/ESDMPP/2013 dan Nomor : 111/Kopsel/JKT/VI/ 2013, Koperasi Selaras selaku pihak kedua siap mengelola dengan kesanggupan menyerahkan retribusi bagi daerah. Besaran retribusi dicantum-

kan Rp 10/kg/bulan yang diserahkan pihak Koperasi Selaras langsung ke rekening pemerintah daerah. Perjanjian kerjasama ditandatangani pada 29 Juli 2013 dan berakhir 31 Juli 2018 mendatang. Resi Gudang sendiri merupakan dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. SRG di Pringgabaya itu lanjutnya, Bersambung ke hal 15

DERMAGA APUNG - Pemkab Lombok Timur membangun dermaga apung di Tanjung Luar. Dermaga ini digunakan sehari-hari oleh penduduk untuk menyandarkan kapal angkutan umum dan pribadi dari dan k e Tanjung Luar – Pulau Maringkik. Beberapa nelayan dan anak-anak tampak asyik memancing ikan dari atas dermaga apung tersebut.

(Suara NTB/bul)

’’Black Box’’ Garuda Dibawa KNKT

TO K O H

Praya (Suara NTB) Penyebab pasti tergelincirnya pesawat Garuda GA-7040 saat mendarat di Bandara Internasional Lombok (BIL), Selasa (3/2) lalu, belum terungkap. Guna mengungkap penyebab kecelakaan tersebut, pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) pun sudah mengamankan black box (kotak hitam) pesawat jenis ATR72-600 tersebut. Demikian disampaikan, General Affair and Comunication Section Head PT. Angkasa Pura (AP) I BIL, M. Albar Wahyudi, Jumat (6/2) kemarin. Ia menjelaskan, untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan pesa-

Kritis Tapi Terkontrol

Kerugian Negara Kasus Bendungan Sebewe Rp 1,4 Miliar (Suara NTB/dok)

Empat Kades Diperiksa

(Suara NTB/dok)

wa Komisi II DPRD NTB baru saja menggelar kunjungan kerja dalam daerah dan Bank NTB menjadi salah satu yang mereka kunjungi. Dalam pertemuan dengan jajaran pimpinan Bank NTB, Johan mendapati adanya persoalan belum maksimalnya pengelolaan dana-dana milik pemerintah di daerah. “Ternyata, Pemda-Pemda ini, ada dana-dana yang tidak ditempatkan di Bank NTB. Bersambung ke hal 15

Perhitungan BPKP

KO M E N TTAA R BATAL meminta keterangan pejabat Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), saksi lain disasar Kejaksaan Negeri Mataram, kaitan kasus proyek bantuan rehabilitasi rumah kumuh di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Empat kepala desa (Kades) diperiksa bergilir, Kamis (5/2) lalu. Pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa di empat desa itu memang menjadi sasaran program Bersambung ke hal 15 Herya Sakti Saad

Mataram (Suara NTB) – Ketua Komisi III (Bidang Keuangan) DPRD NTB, Johan Rosihan, ST, mempertanyakan bunga simpanan di bank-bank umum yang selama ini dijadikan tempat menyimpan dana pemerintah. Seharusnya, Pemda di NTB memprioritaskan bank milik daerah sebagai tempat menyimpan dana-dana tersebut. Dalam wawancara dengan Suara NTB, Jumat (6/2) kemarin, Johan mengemukakan bah-

Sugeng Hariadi

Mataram (Suara NTB) Auditor negara menemukan kerugian negara cukup besar dalam kasus dugaan korupsi proyek Bendungan Suplesi Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Sumbawa Besar. Nilainya mencapai Rp 1,4 Mil-

iar. Hasil audit kasus yang ditangani Kejari Sumbawa ini akan segera diserahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasarkan hasil audit investigasi, BPKP menyimpulkan kerugian negara kasus itu tanggal 30 Desember 2014 lalu. Angkanya cukup fantastis. ‘’Kerugian negara yang kami temukan, mencapai Rp 1.458.354.554,’’ sebut Darius

AK menjawab Suara NTB, Kamis (5/2) lalu. Selanjutnya resume hasil audit itu akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sumbawa untuk ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan. Informasi sudah tuntasnya audit kerugian negara proyek bendungan Sebewe disambut gembira Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi, SH,MH. ‘’Saya sampaikan terimakasih kepada

BPKP,’’ kata Sugeng kepada Suara NTB via ponsel, Jumat (6/2). Selanjutnya, pihaknya tinggal menunggu hasil resmi temuan BPKP tersebut, untuk segera ditindaklanjuti. ‘’Tentu hasil audit ini kami akan gunakan untuk mendalami lebih jauh kasus tersebut,’’ kata Sugeng. Bersambung ke hal 15

Empat Pejabat Dinonjobkan

Sekda NTB Penuhi Panggilan Komisi ASN Pekan Depan Mataram (Suara NTB) Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH mengaku telah mendapatkan surat panggilan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait dengan pemberhentian empat pejabat struktural eselon II atau dinonjobkannya pada mutasi yang digelar Gubernur, 28 Januari 2015 lalu. Sekda mengatakan dirinya akan memenuhi panggilan Komisi ASN pada Jumat, 13 Februari 2015, pekan depan. ‘’Saya akan memenuhi pang-

gilan Komisi ASN. Karena kan ndak ada tiket (akibat penutupan sementara BIL). Kita tunggu aja pesawat di BIL lancar supaya kita konfirmasi Jumat berikutnya,’’ kata Muhammad Nur dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (6/2). Dikatakan, pemanggilan Komisi ASN itu merupakan hal yang biasa dalam era demokrasi sekarang ini. Hal itu untuk mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait dengan mutasi

empat pejabat yang dinonjobkan dari jabatan struktural yang kemudian ditempatkan dalam Tim Gubernur untuk percepatan pembangunan daerah. Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemprov NTB ini menegaskan bahwa proses mutasi yang digelar 28 Januari lalu sudah sesuai dengan prosedur. Bersambung ke hal 15

’’

Saya akan memenuhi panggilan Komisi ASN

H. Muhammad Nur

(Suara NTB/ist)

(ant/Bali Post)

Arief Yahya

MENTERI Pariwisata, Arief Yahya berharap agar media di Indonesia bisa kritis namun tidak menjatuhkan reputasi bangsa. ‘’Kritis boleh tetapi tidak menjatuhkan. Ada fungsi kontrol dari media,’’ kata Arief usai acara perayaan Hari Pers Nasional (HPN) bersama Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (6/2). Menurut Arief, media sebaiknya tidak menjelek-jelekkan bangsanya sendiri. Bersambung ke hal 15

wat bukan perkara mudah. Butuh waktu dan proses cukup lama. Karena memang harus melalui penyelidikan yang mendalam. Begitu pula halnya dalam kasus tergelincirnya pesawat Garuda GA7040 ini. ‘’Penyebab kecelakaan tidak bisa secepat itu diketahui. Butuh penyelidikan cukup lama,’’ ujarnya. Dalam mengungkap penyebab kecelakaan pesawat, termasuk pada GA-7040, black box pesawat menjadi andalan utama. Karena dari sanalah bisa terungkap seperti apa kejadian sebelum kecelakaan berlangsung. Bersambung ke hal 15

Dewan Pertanyakan Bunga Simpanan di Bank Umum

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 7 Februari 2015

Halaman 2

Kurangi Angka Kemiskinan

Perbaikan Rumah Tak Layak Huni Dianggarkan Rp 1,3 Miliar

Lampu Banyak Hilang SAMPAI saat ini rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang ada di Kelurahan Mandalika belum mulai dioperasikan walaupun pembangunan fisik sudah rampung dilaksanakan. Bahkan saat ini lampulampu yang terpasang di rusunawa tersebut mulai hilang. Demikian disampaikan Lurah Mandalika, Romy Karmin kepada Suara NTB. “Dari bangunannya sendiri banyak bola-bola lampu yang (Suara NTB/ynt) mulai hilang,” cetusnya. Hal Romy Karmin ini pun dilaporkan pihaknya ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram dan dari pihak PU menyatakan bahwa itu masih dalam tanggung jawab pihak kontraktor untuk menggantinya dengan lampu yang baru. Selama beberapa kali operasional rusunawa tersebut molor. Awalnya akan diresmikan pada akhir tahun lalu, tapi sampai saat ini belum direalisasikan karena kendala pemasangan daya listrik. Atas keterlambatan ini, Romy mengatakan pihaknya mendapat banyak pertanyaan dari warga atau para calon penghuni kapan rusunawa bisa ditempati. “Banyak pertanyaan yang kami terima dari warga. Kami hanya bisa menjelaskan belum bisa ditempati karena kendala listrik yang belum dipasang sampai sekarang,” ujarnya. Bagi warga yang ingin mendaftar menjadi penghuni rusunawa bisa mendaftarkan diri melalui kantor kelurahan. Romy mengatakan saat ini pendaftar yang tercatat di pihaknya sekitar 100 orang lebih. Para penghuni diprioritaskan warga Kota Mataram, meski tidak semuanya berasal dari warga Mandalika. “Yang sudah mendaftar itu yang pasti semuanya warga Kota Mataram, bukan hanya warga Mandalika,” ujarnya. Jika ada warga luar Mataram yang mendaftar, pihaknya meminta untuk melengkapinya dengan surat keterangan pindah. “Karena itu kita khususkan untuk warga Kota Mataram,” ujarnya. Warga Mandalika sendiri disampaikan Romy cukup antusias tinggal di rusunawa tersebut, khususnya bagi keluarga yang masih menumpang di rumah keluarga. Beberapa warga Mandalika yang tinggal di rusunawa Selagalas juga ikut mendaftar karena ingin kembali tinggal di Mandalika. “Mereka mau balik kampung seperti ada beberapa warga dari Lendang Lekong dan Montong Are yang telah mendaftar,” sebutnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Program perbaikan rumah tak layak huni di Kota Mataram dilaksanakan beberapa SKPD terkait. Selain dianggarkan secara khusus di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, perbaikan rumah tak layak huni juga dianggarkan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram, Disosnakertrans (Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi) Kota Mataram, dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram. Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang mengatakan untuk tahun ini melalui Dinas PU Kota Mataram anggaran perbaikan rumah tak layak huni dianggarkan cukup besar, sekitar Rp 1,3 miliar. Namun ia tak menyebutkan secara pasti berapa jumlah rumah yang

tawang sebagai salah satu upaya Pemkot Mataram dalam mengurangi angka kemiskinan di Kota Mataram. Dalam upaya ini, Martawang mengatakan pihaknya juga tetap berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar program di pusat maupun daerah tetap sinkron. Sampai saat

di Kota Mataram berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram sekitar 25 ribu jiwa. Martawang mengatakan sejauh ini pihaknya belum menerima perbaruan data dari BPS. Di bawah pemerintahan nasional yang baru, Martawang mengatakan penanggulangan kemiskinan ini lebih banyak ditangani Kementerian Sosial. Pihaknya juga akan mencari informasi apakah tim penanggulangan kemiskinan nasional yang dulunya berkantor di Sekretariat Wakil Presiden masih berjalan atau tidak. (ynt)

Mengganggu Lalu Lintas

Parkir Taman Malomba Dilokalisir

Mahfuddin Noor

Aturan Tak Boleh Fleksibel

Mataram (Suara NTB) Banyaknya pengunjung di Taman Malomba atau Tugu Adipura Ampenan dari sore sampai malam hari dinilai mengganggu arus lalu lintas dimana para pengunjung memarkir kendaraan di pinggir jalan raya atau sisi barat dan timur taman. Untuk itulah belum lama ini Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informastika (Dishubkominfo) Kota Mataram melokalisir parkir di kawasan tersebut. “Melihat kondisi itu yang sangat mengganggu lalu lintas, kami bersama Satlantas Polres Mataram juga menginisiasi untuk menata parkir disitu. Parkir kita lokalisir disana antara taman dan sebelah utara SPBU,” jelas Kepala Bidang Pengendalian dan Rekayasa Lalu Lintas Dishubkominfo Kota Mataram, Mahfuddin Noor kepada Suara NTB, Jumat (6/2). Mahfuddin mengatakan pihaknya bersama Satlantas Pol-

WAKIL Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Syamsul Bahri, SH., mengkritisi maraknya pembangunan di Mataram yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Kondisi ini harus segera disikapi. ‘’Tata Kota dan BPMP2T harus berkoordinasi,’’ cetusnya. Kinerja keduanya harus sinkron antara izin yang telah diterbitkan dengan kenyataan di lapangan. Harus ada komitmen yang jelas dari Dinas Tata Kota untuk memajukan Kota Mataram sesuai visi maju, religius dan berbudaya,’’ pintanya. Kalau sudah ada aturan yang mengatur soal itu, tinggal bagaimana sikap mental SKPD yang melaksanakan aturan itu. ‘’Jangan sampai aturannya A, praktiknya B,’’ ujar Syamsul. Artinya bangunan-bangunan yang memang tidak punya izin harus ditertibkan. Termasuk bangunan-bangunan yang menyimpang dari izin yang diajukan. ‘’Makanya sebelum memberikan izin harus tahu betul. Bila perlu taruh site plan itu di meja kerja supaya tidak salah memberikan izin nanti,’’ ujarnya. Sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang tertuang dalam perda dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai pembangunan sudah berjalan lalu ada persoalan muncul. ‘’Kita di sini (Mataram, red) kan ada LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat yang memantau,’’ imbuhnya. Sehingga, ketika ada yang menyimpang dari izin yang diajukan, Dinas Tata Kota tidak perlu ragu-ragu untuk menertibkannya. Karena bagaimanapun aturan tidak fleksibel. ‘’Aturan itu baku, tidak boleh ada fleksibel. Kalau fleksibel perlu dipertanyakan,’’ kata politisi Nasdem ini. Menurut Syamsul, ketika aturan dibuat, nilai-nilai sosial kemasyakatan jelas sudah dimasukkan. Karenanya aturan itu harus dilaksanakan. Ia mengapresiasi langkah BPMP2T yang menyampaikan data berkala kepada Dinas Tata Kota sebagai acuan melakukan pengawasan terhadap izin yang telah diterbitkan. Syamsul tidak menampik bahwa banyak pelanggaran tata ruang merupakan ‘’warisan’’ kepala Dinas Tata Kota terdahulu. Mungkin saja dinas tata kota kesulitan melakukan penertiban sementara bangunan sudah rampung. Karena kalau dilakukan pembongkaran, Dinas Tata Kota tentu berpikir dua kali karena sudah banyak anggaran yang dikeluarkan oleh pemilik bangunan. Artinya, sambung Syamsul, itu adalah warisan yang buruk yang dilakukan kepala dinas terdahulu. (fit)

res Mataram memasang pagar pembatas (stick) di sekitar area parkir sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Ia mengatakan kondisi sekitar taman tersebut pada malam hari cukup riskan untuk keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Memang diakui tidak terlalu macet dan kendaraan masih bisa bergerak. “Karena disitu ada banyak rombong PKL, sepeda motor, campur jadi satu sementara pengunjung juga ramai. Dan jalur itu juga cukup padat,” jelasnya. Mahfuddin mengatakan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan para juru parkir disana dan diminta untuk ikut menjaga ketertiban parkir pengunjung disana. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan lurah setempat untuk dilakukan koordinasi dengan pengelola Lapangan Malomba agar kawasan depan lapangan bisa dimanfaatkan untuk parkir pengunjung. Dengan diberlakukannya lokalisir parkir ini diharapkan bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di sekitar jalan tersebut. Disamping itu juga dari segi estetika Taman Malomba yang seharusnya sebagai taman pasif itu bisa terjaga. Mahfuddin mengatakan Taman Malomba tersebut sebenarnya jenis taman pasif dimana hanya berfungsi sebagai ornamen kota. Tapi pada perkembangannya taman itu banyak dikunjungi warga dan semakin hari semakin banyak PKL disana. Hal ini berakibat pada tidak teraturanya parkir kendaraan pengunjung sehingga perlu ditata dan dilokalisir. (ynt)

Pengurus BKPRMI Dilantik

Pemuda Remaja Masjid di NTB Jangan Terlena Mataram (Suara NTB) Pengurus Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) NTB secara resmi dilantik Sabtu (Hari ini, red). Pelantikan tersebut diharapkan pemuda remaja masjid di NTB jangan terlalu terlena tertidur, karena umat islam sudah lama menunggu. Demikian disampaikan, Ketua DPW BKPRMI terpilih Nanang Edward, Jumat (6/2). Dikatakan, dengan perkembangan zaman serta pengaruh globalisasi sudah saatnya pemuda remaja masjid tampil sebagai garda terdepan untuk mengajak umat membangun kekuatan islam. Disamping itu, pemuda tidak hanya menjadi garda dalam membentengi kepentingan untuk mempertahankan agama, tetapi harus memiliki wawasan yang luas untuk membela agama dan negara. “Jangan terlalu lama dan terlena kita tertidur, saatnya kita bangkit. Karena umat sudah

Syamsul Bahri (Suara NTB/fit)

(Suara NTB/cem)

Penentuan Royalti Mataram Mall Masih Tarik Ulur

menunggu kita,” seru Nanang. Pada intinya lanjutnya, BKPRMI bagaimana mengajak umat islam khususnya pemuda untuk memakmurkan masjid. Masjid bukan semata – mata untuk tempat ibadah tetapi juga untuk peningkatan kapasistas keimanan melalui diskusi, menambah kajian – kajian tentang keislaman maupun ketatanegaraan. Masjid pula sebagai wadah untuk merevolusi mental akhlak manusia. Disebutkan, jumlah masjid di NTB sekitar 4.684 dan 5.499 mushala. Artinya, dengan jumlah seperti itu kekuatan atau brigade umat islam berjumlah 24.400. Jumlah tersebut sangat signifikan untuk menguatkan generasi islam. Brigade nantinya bisa saja membantu pemerintah mengontrol perbuatan yang menyimpang. “Bayangkan kalau brigade dengan jumlah 24.400, Insya Allah kekuatan agama islam sangat kuat. Nanang yang juga Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan di Kota Mataram, memiliki komitmen dengan bangkitnya kembali BKPRMI di NTB bisa membantu meningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Karena dengan kajian, pendidikan dan menambah wawasan kebangsaan bisa memberikan kontribusi besar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di NTB. “Dengan kajian serta pendidikan yang dilakukan di masjid, bisa mendongkrak IPM NTB,” harapnya. Dengan kepemimpinannya selama lima tahun ke depan nantinya, ia berharap pemuda remaja masjid bisa menguasai wawasan tentang islam serta siap membantu tugas Nanang Edward negara. (cem)

(Suara NTB/cem)

TAK TERPENGARUH - Kementerian Perdagangan melarang penjualan baju bekas karena dinilai mematikan usaha garmen dan mengandung bakteri. Namun begitu, pedagang baju bekas di Karang Sukun tak terpengaruh dengan larangan tersebut dan tetap berjualan.

Diskoperindag akan Sidak Penjual Baju Bekas Mataram (Suara NTB) Kebijakan dari Kementerian Perdagangan kepada para pedagang baju bekas yang dinilai mengganggu industri garmen serta ditemukannya bakteri berbahaya pada baju tersebut, langsung direspon oleh Pemkot Mataram. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) pun berencana segera akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar. Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Uun Pujianto membenarkan sudah menerima surat dari Kementerian Perdagangan terkait larangan menjual baju bekas tersebut. Instruksi tersebut nantinya akan ditindaklan-

juti dengan segera menggelar operasi ke sejumlah pasar di Kota Mataram. “Iya, baru kemarin kita terima suratnya, makanya kita segera turun ke pasar,” kata Uun dikonfirmasi lewat ponsel, Jumat (6/2). Larangan yang dilakukan oleh kementerian karena pedagang baju bekas tersebut dinilai mengganggu hasil produksi garmen serta ditemukannya bakteri berbahaya di pakaian khususnya pakaian dalam, sehingga dikhawatirkan menimbulkan penyakit. “Kenapa dilarang karena bakteri adanya bakteri berbahaya,” lanjutnya. Sebenarnya tambah Uun, larangan seperti itu sudah lama digencarkan oleh pemerintah pusat, akan tetapi baru digencarkan kembali. Langkah yang dilakukan

oleh pemerintah sudah bagus, tetapi memang harus ada kebijakan yang tidak membuat masyarakat atau pedagang rugi. Terkait dengan kapan melakukan sidak, Uun belum bisa memastikan hal tersebut, karena masih berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan tentang regulasi tersebut. “Pastinya sih belum, tapi sekarang ini saya baru nyampai di Kementerian membahas soal itu,” paparnya. Perlu diketahui, pedagang baju bekas di Kota Mataram terbesar di Kota Mataram yakni di Pasar Karang Sukun Kelurahan Mataram Timur. Selain itu, ada di Lingkungan Tembeloq Kelurahan Mandalika. Dan ada sebagian juga, pedagang berjualan di pasar tradisional lainnya. (cem)

Mutasi Disesuaikan dengan Kondisi Daerah Mataram (Suara NTB) Sorotan kalangan legislatif dan para pemerhati pendidikan yang tidak menerima keputusan mutasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram, Rabu (4/2) lalu, terlebih masih adanya pejabat yang mengisi jabatan abadi, ditangapi Sekretaris Daerah (Sekda). Ia berdalih proses mutasi dilihat dari kondisi daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said menjelaskan, memang secara aturan Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah terbentuk di pemerintah pusat. Akan tetapi, selama ketentuan dan perangkat belum lengkap, maka daerah masih menggunakan sistem assessment center di Pemprov. “Memang ASN sudah terbentuk, tapi itu kan di pusat. Jadi, daerah masih gunakan pola lama dengan menggunakan assessment di Pemprov,”kata Sekda dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (6/2). Mengenai pejabat menempati jabatan paling lama, Pemkot melihat dari sisi kinerja pejabat tersebut. Selama dinilai mampu bekerja, tidak menutup kemungkinan akan dipertahankan, kecuali ada pejabat dinonjobkan, maka dilakukan open rekrutmen. Sekda kembali menegaskan, mutasi tersebut dilihat dari kondisi daerah. Kaitannya dengan aturan ASN, mutasi ke depan baru akan dilakukan seleksi terhadap pejabat eselon II.

“Aturannya kan ada dua, dilihat dari kinerja atau melalui open rekrutmen,” paparnya. Disinggung jabatan H. Sudenom yang diberikan posisi sebagai Kadiskpora? Sekda mengatakan, kedua pejabat yang dipromosikan menjadi eselon II sudah melalui fit and propert test. Pengajuannya dua calon tersebut sudah dilakukan melalui assessment center. Kalaupun dikaitkan dengan penyegaran birokrasi, tentu sesuatu yang bagus. Tetapi prinsip dan pemikiran Walikota, siapapun yang mengisi jabatan tersebut pasti mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Artinya, tidak menggantungkan kepentingan secara kolektif. “Kita berikan kesempatan dulu ke

(Suara NTB/cem)

(Suara NTB/ynt)

Mataram (Suara NTB) Hampir genap satu tahun penentuan royalti Mataram Mall belum juga tuntas. Padahal, Pemkot Mataram sudah keluar anggaran Rp 200 juta untuk menggunakan jasa akuntan publik dan tim appraisal untuk mengkaji besaran royalti yang harus dibayar oleh PT. Pasifik Cilinaya Fantasi. Selain itu, Bagian Umum dan tim akademisi Universitas Mataram (Unram) harus studi banding ke Sidoarjo Jawa Timur. Tetapi hingga kini, belum ada kepastian bahkan masih saling tarik ulur tentang besaran yang pantas. Menanggapi alotnya penentuan royalti tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said menjelaskan, hasil kajian yang telah dilakukan oleh tim appraisal dan studi banding terhadap royalti itu sudah ditemukan angka. Jumlah itu sudah dimasukan dalam draf dan akan disampaikan langsung ke manajemen Mataram Mall. “Drafnya sudah ada, sekarang kita tinggal undang manajemen mall, setuju atau tidak,” kata Sekda ditemui di ruang kerjanya, Jumat (6/2). Dari hasil diskusi atau rapat bersama tim dan manajemen Mataram Mall, apakah disepakati atau tidak. Pastinya akan ada tawar menawar royalti, tetapi Sekda tidak bisa memastikan kemungkinan naik 100 persen atau lain sebagainya. Tidak mungkin Pemkot memaksa menaikan tinggi royalti, karena bagaimana pun juga manajemen mall adalah mitra pemerintah. Pemkot sendiri tambahnya, hanya bisa menganjurkan serta mengimbau paling tidak ada kenaikan. Diketahui, awalnya mall tidak dibuat menjadi dua melainkan dijadikan hotel. Akan tetapi perkembangan Managjemen Mataram Mall memperluas menjadi mall dua. Belakangan, berdirinya dua mall baru dinilai sebagai saingan sehingga manajemen mall berdalih harus membagi kue dan meminta agar royalti di tetapkan Rp 150 juta pertahun. (cem)

bisa diperbaiki dengan dana tersebut. Karena secara teknis nantinya akan ditangani Dinas PU Kota Mataram. “Rumah tak layak huni kita anggarkan Rp 1,3 miliar, itu merupakan angka yang fantastis,” cetusnya, Jumat (6/2). Perbaikan rumah tak layak huni disampaikan Mar-

ini Pemkot Mataram juga belum menerima undangan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait penanggulangan kemiskinan di daerah. “Kita berharap semakin banyak kita berkontribusi untuk mengurangi angka kemiskinan. Kalau angka-angka atau komitmen anggaran di Pemkot Mataram tidak pernah berubah atau berkurang dari yang kita anggarkan sebelumnya dan selalu terjadi peningkatan. Program kita disini juga tentu kita sinkronkan dengan kebijakan nasional,” jelasnya. Saat ini angka kemiskinan

HL. Makmur Said

pak Sudenom, karena dulu kan beliau sudah jadi guru di Lingsar,” sebutnya. Akan tetapi proses mutasi ke depannya, Pemkot Mataram akan melakukan seleksi dan test sesuai dengan aturan dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Seperti diketahui, Pejabat yang mengisi jabatan abadi di lingkup Pemkot Mataram, salah satunya adalah Effendi Eko Sasmito yang menjabat sebagai asisten II Bidang Pembangunan Setda Kota Mataram kurang lebih tujuh tahun. (cem)

SUARA NTB Sabtu, 7 Februari 2015

Lewat ”Jalur Tikus” DINAS Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB mengkhawatirkan NTB akan terjangkit virus di pakaian bekas yang saat ini marak digandrungi masyarakat. Ada indikasi ‘’jalur tikus’’ digunakan oleh para pemasok pakaian bekas impor yang belum bisa ditertibkan. Jalur masuk pakaian bekas yang didatangkan dari beberapa negara itu, kuat perkiraan masih menggunakan salah satu pelabuhan tradisional di pulau Sumbawa. Rencananya, pelabuhan rakyat tersebut akan diawasi lebih ketat. (Suara NTB/dok) Tim pemantau barangEndang Khairuddin barang beredar dalam waktu dekat akan dibentuk. Seperti biasa, akan dilibatkan pihak Kepolisian, Yayasan Perlindungan Konsumen, BPOM dan pihak terkait lainnya. “Saya sering mendengar, salah satu pelabuhan rakyat di Bima digunakan untuk memasok barang-barang impor. Apakah aktivitas memasokkan barang-barang impor masih kuat dari sana, kami akan pantau,” demikian Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Disperindag Provinsi NTB, Endang Khairuddin di ruang kerjanya, Jumat (6/2). Kemeterian Perdagangan RI, saat ini akan mengeluarkan kebijakan secara tegas untuk menyetop impor pakaian bekas dari luar negeri. Sebab dikhawatirkan berbagai macam penyakit dan jamur mengancam pengguna pakaian bekas di Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel juga memastikan akan banyak industri tekstil dalam negeri yang akan terpengaruh langsung. Sebab, banyaknya masyarakat yang menggandrungi pakaian bekas ini, akan mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan produksi dalam negeri. “Pakaian bekas itu murah dan masih layak pakai, dan kualitasnya juga bagus. Tetapi masyarakat tidak menyadari ancamannya,” tambah Endang. Sejauh ini, untuk Provinsi NTB, pihaknya belum melakukan pengujian langsung terhadap kandungan bakteri pada pakaian bekas impor yang beredar. Sebab sejauh ini belum ada alat khusus untuk meneliti itu. Kendati demikian, Endang memastikan akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap masuknya pakaian-pakaian impor bekas itu. Kepada masyarakat, diimbaunya juga agar lebih bijak dengan pakaian bekas impor. Lainnya yang menjadi sorotan Disperindag yakni apel impor yang belakangan mejnadi isu hangat di Indonesia karena kandungan virusnya. Endang menyebut pemantauan juga dilakukan di beberapa pedagang buah impor. “Kita pantau pasar sudah tidak ada, malah yang banyak dijual apel lokal, apel Malang. Kita atensi sesuai arahan dari Kementerian Perdagangan terhadap produk-produk impor,” demikian disebutkan. (bul)

Harga Solar Turun Mulai 15 Februari Jakarta (Suara NTB) Pemerintah akan memberlakukan penurunan harga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi mulai 15 Februari 2015. Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmadja di Jakarta, Jumat, mengatakan pengumuman penurunan harga solar dilakukan pada 12-13 Februari 2015. “Sementara, berlakunya 2-3 hari kemudian,” katanya. Namun, ia belum mengetahui secara pasti besaran penurunan harga solar karena masih harus mengevaluasi sampai 9 Februari 2015. Menurut dia, pemerintah berpandangan pemberlakuan penurunan harga solar per 15 Februari tersebut bertujuan menjaga kesinambungan kebijakan pemerintah yakni Peraturan Menteri ESDM No 4 Tahun 2015. Sesuai peraturan tersebut, harga BBM bersubsidi dan penugasan ditetapkan setiap dua minggu sekali. “Selain itu juga, kalau sekarang diberlakukan, nanti harga berubah lagi pada 15 Februari, akan membingungkan masyarakat,” ujarnya. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, lanjutnya, pemerintah memutuskan pemberlakuan penurunan harga solar subsidi tetap per 15 Februari 2015. Sebelumnya, saat rapat kerja Komisi VII DPR dan Menteri ESDM Sudirman Said pada Selasa (3/2) disepakati penurunan harga solar dari saat ini Rp6.400 per liter. Dalam rapat tersebut, sejumlah Anggota Komisi VII DPR meminta penurunan harga dilakukan secepatnya. Padahal, pemerintah baru saja memutuskan harga solar berlaku per 1 Februari 2015 yakni Rp6.400 per liter. Harga Rp 6.400 per liter tidak berbeda dengan per 19 Januari 2015. (Ant/Bali Post)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Agen Tiket Penerbangan akan Dikeluarkan dari BIL “Dilaksanakan, karena itu perintah,” kata GM. PT. AP I BIL, Pudjiono dihubungi di Mataram, Jumat (6/2). Keberadaan ticket sales counter yang ada di dalam kawasan bandara sekarang, katanya sudah diinformasikan. Kendati demikian, bukan berarti PT. AP akan

merugi. Sebab loket-loket penjualan akan diubah menjadi tempat pelayanan maskapai. “Tidak, tidak rugi PT. AP, karena loket penjualannya akan diubah menjadi area service oleh maskapai,” katanya. Terhitung sejak 1 Februari 2015, Kementerian Perhubun-

sendiri memiliki satu counter penjualan di BIL. Bagaimanapun, aturan akan tetap diikuti. Apalagi hajatan pemerintah adalah memberikan layanan terbaik kepada pengguna jasa pesawat terbang. Tentu dengan aturan tersebut, counter penjualan tiket Citilink di BIL akan ditiadakan lagi. Bahkan, rencananya manajemen Citilink akan mencari lokasi khusus di luar bandara. “Kemungkinan kita akan buka di luar bandara, kita akan cari tempat yang tepat,” demikian dikatakan. (bul)

lamatan penumpang. Kementerian Perhubungan telah mengirimkan surat edaran ini kepada para general manager bandar udara PT. AP I dan PT. AP II. Selain itu, juga kepada para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan para Kepala UPTD Bandar Udara. Dedy Sudarwanto, Humas maskapai penerbangan Citilink untuk NTB, mengatakan manajemen Citilink sudah menerima pemberitahuan resmi tentang edaran tersebut. Citilink Indonesia

Mataram (Suara NTB) PT. Angkasa Pura I akan melakukan penertiban kepada seluruh agen maskapai penerbangan yang menjajakan tiket di area Bandara Internasional Lombok (BIL), menyusul adanya Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. HK.209/I/16PHB.2014, yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, pada tanggal 31 Desember 2014. gan (Kemenhub) melarang adanya ruang penjualan tiket di seluruh bandara di Indonesia. Seperti yang tertuang dalam surat edaran Kemenhub kepada seluruh pengelola bandara. Karena fokus utama Kemenhub saat ini menyangkut pelayanan dan kese-

(Suara NTB/bul)

CUKLI - Seorang perajin melakukan pengecatan (penyemprotan) mebel khas Lombok, cukli. Ini merupakan salah satu dari proses akhir kerajinan cukli di Rungkang, Jangkuk, Mataram. Proses finishing nanti apabila serpihan kerang berkilau ditempelkan sedemikian rupa, dan aksesoris tersebut akan mendongkrak harga kerajinan cukli ini.

Harus Jelas, Kompensasi Penumpang Telantar di BIL Mataram (Suara NTB) Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) Provinsi NTB akan mendatangi manajemen PT. Angkasa Pura I di Bandara Internasional Lombok (BIL) dan manajemen Garuda Indonesia, menyusul telantar nya konsumen di BIL pasca tergelincirnya pesawat Garuda GA-7040. Insiden itu menyebabkan kelumpuhan penerbangan selama 2,5 hari lalu. Ketua YPK Provinsi NTB, Dr. Moh. Saleh, SH, MH, Jumat (6/2), menyatakan, semestinya ada kejelasan hak bagi konsumen yang telantar selama vakumnya aktivitas penerbangan di BIL. “Hari Senin kami akan datangi langsung manajemen PT. Angkasa Pura dan Garuda,” katanya pada Suara NTB. Kendati aktivitas penerbangan sudah berjalan normal, setelah badan pesawat

dievakuasi jauh dari landasan pacu, bukan berarti menurut Saleh, hak-hak kepada konsumen diabaikan. “Pertemuan nanti, sekaligus kami akan mengantarkan surat mengenai hak-hak konsumen dihormati atau nggak. Kalau dihormati, apa kompensasi manajemen Garuda pada konsumen yang terkena dampak meskipun badan pesawat sudah dievakuasi,” tambahnya. Pemerintah telah memberi perlindungan melalui Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang konsumen. Untuk pengguna jasa pesawat terbang, keterlambatan pelayanan selama satu jam saja wajib diberikan kompensasi kepada calon penumpang yang ditelantarkan, apalagi tidak ada kepastian. Calon penumpang menurutnya wajib diberikan jaminan, makan dan minum, termasuk

dipenuhi. “Konsumen ada kesetaraan hak dengan penyedia jasa penerbangan, atau otoritas terkait. Jadi kalau kita terlambat beberapa menit saja, tiket kita hangus. Sekarang ini puluhan jam tidak ada kepastian, harus ada kompensasi juga. Ini terlepas dari adanya pesawat yang bermasalah atau bagaimana. Hak konsumen, tetap harus diberikan,” demikian dosen Fakultas Hukum Unram ini. (bul)

penginapan selama kurun waktu tanpa kejelasan penerbangan itu. Bahkan harus ada alternatif dari pihak otoritas terkait, calon penumpang jika dipulangkan ke rumahnya sebelum ada kejelasan keberangkatan diantar jemput secara khusus ke mana calon penumpang menginap. Tetapi hingga kemarin, YPK sendiri belum mendengarkan adanya hak-hak tersebut sudah dilaksanakan oleh Garuda Indonesia terutamanya. Konsumen harus didengar, harus ada kesetaraan hak. Misalnya jika calon penumpang terlambat setengah jam dari jadwal penerbangan maskapai, tiket yang sudah dipesan biasanya hangus dan tidak ada toleransi bagi penumpang. Sebaliknya sekarang, jika pihak maskapai selama puluhan jam tidak ada kepastian, hak-hak calon penumpang juga harus

Moh. Saleh (Suara NTB/dok)

Hipmi NTB Dinilai Melempem Mataram (Suara NTB) Penggagas asosiasi pelaku bisnis Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi NTB, sekaligus mantan Ketua Hipmi Kota Mataram, H. Masbuhin menginginkan secara tegas pembubaran kepengurusan Hipmi NTB periode sekarang.

H. Masbuhin

Dia menilai asosiasi pengusaha yang dinakhodai Putra Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, MH itu, hingga kini belum menunjukkan aktivitasnya dan berkontribusi terhadap pembangunan dunia usaha di daerah ini. Dia melihat organisasi para profesional muda ini melempem. “Hipmi jangan tidur. Hipmi sekarang ternyata kondisinya tidak jauh berbeda dari Hipmi sebelumnya. Hipmi tidak banyak berubah dari keadaan dan tidak banyak belajar dari perkembangan zaman. Masih saja seperti ini,” sebut H. Masbuhin di Mataram, Jumat (6/2). Fungsi legislator mestinya dapat dilaksanakan. Setidaknya pengurus Hipmi NTB yang sudah terbentuk bisa peka terhadap apa yang terjadi di lapangan. Misalnya melihat langsung apa yang menjadi kebutuh a n

(Suara NTB/dok)

para pedagang kecil. Atau memantau langsung apa yang menjadi kebutuhan pemerintah dalam melaksanakan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Hipmi adalah jembatan antara pemerintah dan pengusaha-pengusaha kecil. Jangan sampai Hipmi kalah jauh pergerakannya dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (Apkli). Struktur jajaran pengurus Hipmi yang sekarang pernah diharapkan akan memiliki terobosan yang kuat dan meningkatkan heterogenitas dunia usaha dan investasi di NTB. Sebab diyakini, kemampuan berfikir para pengurusnya sangat jitu dan responsif terhadap perkembangan. Tetapi kenyataannya terbalik, ini yang menurut H. Masbuhin di luar dugaan. “Ayolah, pengurus Hipmi jalan-jalan turun melihat para pedagang kecil, jembatani kebutuhan mereka. Jika tidak mampu menciptakan iklim usaha yang lebih dinamis, jadilah legislator antara pemerintah dengan pengusaha kecil,” demikian dikatakan Masbuhin. Jika keberadaan pengurus Hipmi NTB saat ini sedang dalam ketidakharmonisan, sebaiknyalah ambil tindakan cepat untuk memangkas pengu-

rus-pengurus yang tidak berkontribusi terhadap pembangunan dunia usaha di NTB. Manajerial kepengurusan menurutnya harus kuat sekarang. Sebab pemerintah daerah sangat mendukung asosiasi pengusaha seperti Hipmi. Tantangan yang paling berat adalah menyongsong persaingan dunia usaha dalam pemberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir tahun ini. “Solusinya koordinasi dengan senior pengusaha, kembalikan Hipmi, kalau tidak bisa berbuat taktis, jadilah jembatan bagi dunia usaha dan pemerintah,” demikian H. Masbuhin. Sebelumnya, Ketua Hipmi NTB, Sultan Kertapati menyinggung akan melakukan reshuffle pengurusnya. Salah satu yang akan diwujudkan adalah klinik entrepreneur yang menampung calon dan para pengusaha muda di NTB menghadapi persaingan internasional. (bul)

RUPA-RUPA

Harga Rata-rata Beberapa Bahan Pokok di Pasar Tradisional di KOTA MATARAM Tanggal pemantauan : 06 03/02/2015 No Nama Barang 1 2 3

8 9 10

BERAS -C4 Medium/Dolog GULA PASIR

kg kg

MINYAK GORENG -Bimoli Refill Biasa

KEBON ROEK

PAGESANGAN

MANDALIKA

RATA-RATA

Kemarin

Hari ini

Kemarin

Hari ini

Kemarin

Hari ini

Kemarin

Hari ini

9,000 12,000

8,500 12,000

8,833 12,000

Rp.

-333

-2.74

Liter

15,000

-Tanpa Merk TEPUNG TERIGU - Segitiga Biru

12,000

11,000

12,500

12,167

11,833

10,000

9,000

9,667

- Cakra Kembar - Kunci DAGING

kg kg

10,000 11,000

10,000 11,500

10,000 11,000

10,000 11,167

-Sapi Murni -Ayam Boiler -Ayam Kampung

kg kg kg

100,000 30,000 60,000

100,000 32,000 50,000

100,000 30,000 50,000

100,000 30,000 60,000

100,000 31,000 60,000

100,000 30,667 56,667

100,000 30,333 56,667

-333

-1.09

Butir

1,350

1,400

1,300

1,367

1,333

-33

-2.44

Butir

2,000

1,600

1,867

TELUR -Telur Ayam Broiler -Telur Ayam Kampung CABE MERAH - Kriting

25,000

22,000

20,000

18,000

22,333

21,000

-1,333

-5.97

- Biasa CABE RAWIT - Hijau

20,000

22,000

20,000

16,000

12,000

19,333

17,333

-2,000

-10.34

15,000

20,000

10,000

9,000

15,000

14,667

-333

-2.22

- Merah BAWANG MERAH BAWANG PUTIH

kg kg kg

28,000 20,000 14,000

35,000 22,000 16,000

30,000 20,000 15,000

22,000 16,000 12,000

25,000 17,000 12,000

28,333 19,333 14,000

27,667 19,000 13,667

-667 -333 -333

-2.35 -1.72 -2.38

-667

-3.08

SUSU KENTAL MANIS - Merk Bendera - Merek Indomilk SUSU BUBUK - Merek Indomilk

Satuan

- Merek Dancow GARAM BERYODIUM - Bata (250g)

397gr/kl

10,000

9,000

9,667

390gr/kl

9,500

9,600

8,500

9,200

400 gr/kt

35,000

33,000

32,500

33,500

400 gr/kt

45,000

43,000

42,500

43,500

buah

8,000

6,000

6,667

- Halus KACANG KEDELAI

-Ex. Impor -Kedelai Lokal KACANG TANAH

kg kg kg

11,000 11,000 23,000

10,000 12,000 20,000

10,000 12,000 18,000

10,000 11,000 22,000

10,333 11,333 21,667

10,333 11,333 21,000

14 15 16

KACANG HIJAU INDOMIE KARI AYAM IKAN ASIN TERI

kg bungkus kg

20,000 2,000 60,000

20,000 1,900 55,000

18,000 1,850 40,000

19,333 1,917 51,667

17 18 19

IKAN KEMBUNG KETELA POHON JAGUNG PIPILAN KERING

kg kg kg

30,000 3,000 4,000

25,000 2,500 3,500

30,000 2,500 4,000

28,333 2,667 3,833

(Bukan Untuk Pakan Unggas)

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 7 Februari 2015

Halaman 4

Dukung Penertiban

(Suara NTB/her)

NAIK BOAT - Banyaknya saingan yang berjualan es krim di daratan Pulau Lombok memaksa salah satu pedagang es ini berjualan di pulau-pulau kecil yang ada di Sekotong Lombok Barat. Seperti terlihat dalam gambar, tampak salah satu pedagang es krim menggunakan sepeda motor yang akan menyeberang menggunakan boat menuju salah satu pulau kecil di Sekotong beberapa waktu lalu.

Madrasah Masih Dianaktirikan

Gubernur Dorong Pemerintah Pusat Berikan Perhatian Sama

Tanjung (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lombok Utara, berharap perubahan regulasi Perppu yang masih dibahas di tingkat Komisi DPR RI dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Salah satunya, proses Pilkada berlangsung dengan sistem paket dan tidak individu. “Kami di KPUD berharap pelaksanaan pemilihan berlangsung dengan sistem Paket seperti dulu. Karena kalau hanya memilih bupati, walikota atau gubernur saja, agak janggal. Misalnya, kita tidak tahu berapa umur seseorang, tetapi umpama, kepala daerah berhalangan dan hanya memimpin 6 bulan, tidak secara otomatis wakilnya jadi pengganti. Dan sangat sulit juga 4,5 tahun daerah dipimpin oleh Plt (Pelaksana Tugas),” papar Ketua KPUD KLU, Fajar Marta, S.Sos., Jumat (6/2). Menurut Fajar, terdapat sejumlah poin yang masih disempurnakan dalam perbaikan Perppu Pilkada. Selain masalah paket atau tidak paket, beberapa di antaranya menyangkut, persentase perolehan suara, standar minimal pendidikan, usia minimal, dan uji publik. Pada persentase perolehan suara, Perppu awalnya mensyaratkan perolehan suara 30 persen plus 1, yang mana angka ini diturunkan menjadi 25 persen plus 1. Demikian pula dengan usia, ada wacana batasan minimal 25 tahun dan ujii publik tidak lagi digelar oleh KPUD tetapi oleh partai politik. “Dengan persentase perolehan suara 25 persen 1, akan lebih membuka proses Pilkada berlangsung hanya dalam 1 putaran saja. Umpama calonnya ada 4, mustahil semua calon akan mengumpulkan 25 persen. Tetapi dengan hanya 2 calon seperti KLU, maka tinggal menunggu siapa memperoleh persentase perolehan suara tertinggi,” ungkapnya. Pada standar minimal pendidikan, lanjut Fajar, terdapat rencana Komisi II DPRD RI mengubah standar pendidikan menjadi Diploma 3. Apabila syarat ini diberlakukan, maka hampir pasti ada calon kepala daerah di NTB yang terganjal untuk maju. Gonjang-ganjing Pilkada yang masih belum pasti ini, KPUD yang awalnya menargetkan tahapan dimulai Februari ini urung melakukan persiapan. Fajar mengatakan, tahapan Pilkada KLU sedianya sudah bisa dimulai Februari ini dengan asumsi awal Pilkada positif digelar 16 Desember. Namun demikian, dengan rencana pemerintah untuk menggelar Pilkada pada Februari 2016, maka pihaknya pun tidak berani menempuh tahapn apapun. “Kita tunggu saja kapan kepastiannya baru dilakukan tahapan. Tetapi ada beberapa yang sudah kita siapkan, seperti untuk tes kesehatan bakal calon, kita sudah bekerjasama dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) KLU. Selain itu, pada saat pendaftaran calon, kita minta supaya pimpinan dan Sekretaris Partai harus hadir di K P U D , ” pungkas Fajar. (ari)

“Kondisi madrasah yang dibina oleh Kemenag relatif tidak sebagus sekolah yang dibina oleh Kemendikbud melalui Dinas. Situasi ini juga menjadi bahasan terkait alokasi anggaran pendidikan yang bersifat fungsional,” kata gubernur saat silaturahim di Genggelang, Kamis (5/1). Menurut Gubernur, dalam perspektif pendidikan seharusnya semua sekolah diperlaku-

kan sama dari sisi anggaran. Bahwa sekolah di bawah Kemendikbud tidak lantas lebih besar porsi anggarannya, dibandingkan sekolah di bawah kendali Kemenag. “Perhatian anggaran seharusnya sama, fasilitas sama. Inilah yang kami dorong supaya pusat tidak membedakan. Di tataran provinsi, tidak ada perlakuan perbedaan antara sekolah umum dan

ong agar Pemda KLU juga memberi perhatian kepada madrasah agar laju pendidikan antara sekolah umum dan madrasah bisa beriringan. Pada kesempatan tersebut, gubernur menyerahkan total Rp 50 juta kepada Pondok Pesantren Riyadul Jannah, Desa Genggelang. Masing-masing anggaran itu, Rp 10 juta berasal dari Baznas Provinsi NTB dan Rp 40 juta dari Bansos APBD Provinsi NTB. Ponpes Riyadul Jannah diketahui merupakan salah satu pondok yang konsisten dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. Sekolah ini bahkan dianggap mampu bersaing dengan SMP dan SMA yang ada di Kecamatan Gangga.

madrasah,” ujarnya. Kendati demikian, lanjut gubernur, Pemprov NTB memiliki keterbatasan anggaran untuk dialokasikan kepada sekolahsekolah khususnya madrasah. Ia pun tidak memungkiri, kondisi sebagian besar madrasah yang ada di KLU masih memprihatinkan. Tidak hanya fisik sekolah yang harus diperbaiki, fasilitas sekolah juga harus ditambah. Untuk itulah, ia mendor-

Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) akan menjadikan seluruh puskesmas di Lobar menyandang status BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Status BLUD untuk semua puskesmas di Lobar yang jumlahnya melebihi jumlah kecamatan yakni 17 unit puskesmas akan di-launchingBupati Dr. H .Zaini Arony bertepatan dengan hari ulang tahun Kabupaten Lobar pada 17 April 2015 mendatang. “Kita berencana mulai April seluruh puskesmas,

polindes dan poskesdes yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan Lobar akan melayani masyarakat dengan sistem BLUD,” terang Wakil Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, kepada wartawan Jumat (6/2). Saat ini lanjut Wabup, yang menyandang status BLUD di Lobar hanya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Patut Patuh Patju (Tripat) Gerung. Jika semua puskesmas di Lobar telah menyandang status BLUD, maka Lobar paling pertama di NTB

dangkan kelebihan pada puskesmas, puskesmas bisa mengelola sendiri keuangannya. Bagi Pemda Lobar tidak lagi menggelontorkan anggaran perawatan bagi puskesmas karena selain keuangannya dikelola sendiri juga puskesmas telah mendaptkan bantuan dari pusat. (her)

menggunakan BLUD pada puskesmas. Dipaparkannya status BLUD diterapkan di Lobar merujuk hasil studi banding Dinas Kesehatan Lobar ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Di mana seluruh pusat pelayanan kesehatan di Kota Gudeg tersebut menerapkan sistem BLUD kepada masyarakat. Keuntungan sistem BLUD kepada masyarakat adalah pembiayaan pengobatan seluruhnya gratis, karena telah ditanggung oleh negara. Se-

Parkir di Pusuk Jadi Rebutan Warga Selong (Suara NTB) Warga di Kampung Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun dengan Jurang Koak Bebidas Kecamatan Wanasaba diduga saling berebut lahan parkir di kawasan Pusuk. Kedua kelompok warga ini mengklaim sama-sama berhak untuk mengelola kawasan yang selalu ramai dikunjungi wisatawan ini. Akibat perebutan tersebut, salah seorang dari warga salah satu desa diparang warga desa lain beberapa waktu lalu. Hubungan antar kampung ini pun sempat memanas. Badan Kesatuan bangsa dan Politik dalam Negeri (Bakebangpoldagri) Lombok Timur (Lotim) pun langsung turun tangan untuk mendamaikan kisruh kedua kampung tersebut. Kepala Bakesbangoldagri, Sudirman, S.Sos saat dikonfirmasi di Selong, Jumat (6/ 2) menuturkan, pihaknya sudah mempertemukan camat, kepala desa dan perwak-

ilan warga dari kedua belah pihak. Dalam pertemuan terakhir sudah ada kesepakatan untuk berdamai dan membagi tenaga yang akan menjaga areal parkir di kawasan Pusuk. Hanya saja untuk beberapa waktu ke depan ini akan berada di bawah pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP). Karena posisi perparkiran juga berada di areal umum kewenangannya diserahkan ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo). Menurutnya, kawasan tersebut direncanakan akan ditata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Apalagi pada kondisi saat ini dijadikan ajang rebutan dari dua desa bertetangga. Terlebih pada saat hari libur seperti Sabtu dan Minggu, banyak pengunjung. Disepakati jumlah tenaga parkir yang dibutuhkan di kawasan tersebut ada enam orang. Ada pembagian waktu bagi tenaga yang ditunjuk. Diinginkan Bakesbangpoldagri,

Rekrutmen Guru Honor

Dikhawatirkan Kurangi Jam Mengajar PNS

terjalin komunikasi yang baik antara dua kampung ini. Mengenai masalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oknum warga diserahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum. Kepala Sub Bagian Humas Polres Lotim, AKP Komang Samia yang dikonfirmasi secara terpisah mengatakan, kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oknum dari salah satu desa terus didalami jajaran reskrim Polres Lotim. Dalam kasus tersebut, sang Kepala Dusun Ah Alias Mb sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Sedangkan pelaku utama yang sebelumnya sempat ditangkap namun dilepas karena perkiraan awal aparat tidak terlibat. Pelaku utama AB sampai saat ini masih buron. Polisi pun sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lain yang semuanya mengarah kepada AB dan kepala dusun. (rus)

Penderita DBD di Masbagik Terus Menurun Selong (Suara NTB) – Tenaga survailance pada Puskesmas Masbagik Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H.Ali Hasan Sadri, Jumat (6/ 2) menyatakan, masyarakat yang terkena Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah kerja Puskesmas Masbagik terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 lalu, masyarakat yang terkena DBD di wilayah kerja Puskesmas Masbagik sebanyak 33 kasus. Sementara di tahun 2014 ditemukan 13 kasus. ‘’Sedangkan di tahun 2015

baru tercatat 3 kasus masyarakat yang terkena DBD. Selain itu, untuk masyarakat yang meninggal dunia yang disebabkan oleh DBD sejak tahun 2013 sampai sekarang belum ada catatan alias bisa terselamatkan,’’ terangnya pada Suara NTB, Jumat (6/2). Namun, sebutnya, masyarakat yang meninggal yang disebabkan DBD itu hanya tercatat pada tahun 2012 lalu. Di mana, pada tahun 2012 itu, jumlah masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Masbagik tercatat sebanyak 2

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, MH., menyampaikan bantuan bagi madrasah melalui APBD 2014 telah tuntas diberikan sampai akhir tahun lalu. Dari alokasi anggaran APBD KLU, Pemda memberikan stimulus untuk rehab madrasah bervariasi, antara Rp 15 juta hingga Rp 25 juta. Besaran alokasi tergantung dari kondisi bangunan sekolah dan kebutuhan akan ruang kelas yang dimiliki lembaga. “Kita harus akui, bahwa Madrasah di KLU ini masih banyak yang belum peroleh bantuan. Harapan kita, yang belum ini dapat dituntaskan tahun 2015 ini,” kata Najmul. (ari)

Rancang Puskesmas di Lobar Dijadikan BLUD

orang dan itu termasuk dalam Kejadian Luar Biasa (KLB). “Masyarakat yang meninggal dunia hanya ditahun 2012, sedangkan mulai dari tahun 2013 sampai sekarang belum ada dan bisa tertangani,” klaimnya. Dijelaskannya, satu nyamuk yang menyebabkan penyakit DBD itu biasanya berkembang biak pada awal musim hujan. Bahkan satu nyamuk itu biasanya memiliki 300 telur yang hanya satu minggu bisa menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk yang menyebabkan penyak-

it DBD itu biasanya beroperasi dan menggigit korbannya pada siang hari. Untuk itu, dirinya meminta masyarakat harus lebih waspada lagi terlebih sekarang sedang musim hujan. Diakuinya, untuk menangani kasus DBD ini, pihak Puskesmas Masbagik sudah memiliki jaringan, seperti di RSUD R. Soedjono Selong, Rumah Sakit Namira dan Rumah Sakit Risa. Jika ada masyarakat yang berada di wilayah kerja Puskesmas Masbagik yang terkena DBD dan langsung dibawa ke beber-

apa rumah sakit untuk mendapat penanganan lebih maksimal. “Setiap ada kasus di wilayah kerja kita ditemukan terkena DBD. Mereka langsung menginformasikan kita dan kita langsung tanggulangi, karena kasus DBD ini cepat menyebar,” terangnya. Untuk menangani kasus DBD, akunya, pihak Puskesmas Masbagik yang tergabung dalam Tim gerak Cepat (TGC) sudah menyebar di masingmasing desa khususnya di wilayah kerja Puskesmas Masbagik yang mencakup 5 desa untuk wilayah kerjanya. (yon)

(Suara NTB/rus)

(Suara NTB/ari)

KPUD KLU Harap Pilkada Sistem Paket

Tanjung (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, mendorong pemerintah pusat untuk memberikan perhatian (fasilitas) yang sama kepada sekolah berbasis agama, yakni madrasah dan sekolah umum. Sejauh ini, alokasi anggaran pusat untuk perbaikan madrasah yang ditangani Kementerian Agama masih minim dibandingkan dengan sekolah umum (negeri) yang ditangani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Selong (Suara NTB) Rekrutmen tenaga guru honor daerah di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) dikhawatirkan menimbulkan masalah, yakni berkurangnya jam mengajar dari guru-guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi. Inspektur pada Inspektorat Lotim, Drs. Haris, MAP, pada media di Selong, Jumat (6/2) mengaku takut kalau ribuan guru yang diterima tahun 2015 ini justru akan menghilangkan jam mengajar bagi guru sertifikasi. Pasalnya, guru sertifikasi sendiri wajib mengajar 24 jam dalam sepekan. Jika tidak memenuhi ketentuan waktu itu sertifikasi terancam hilang. Haris juga mengkritik soal mekanisme perekrutan guru honor yang akan digaji oleh daerah Rp 650 ribu/bulan. Menurutnya pertimbangan kelulusan 50 persen dari nilai tes dan 50 persen dari masa pengabdian itu juga akan menimbulkan masalah, yakni dinilai masih kental subjektivitas. ‘’Belum lagi kalau ada yang mau menitip-nitip orang,’’ kritiknya. Pihak Dikpora, katanya, sudah diberikan peringatan agar memiliki database guru yang lengkap. Berapa kekurangan guru di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Apalagi selama ini, Dikpora tidak menunjukkan telah memiliki data yang lengkap. Selain itu, ujarnya, lulusan seleksi honorer daerah ini tidak boleh menerima gaji ganda, yakni dari pemerintah daerah dan sekolah masing-masing. Sekolah sudah tidak dibolehkan lagi memberikan honor kepada guru bersangkutan, termasuk 108 guru sertifikasi yang juga diangkat jadi honor daerah. Jika ada yang dapat maka diminta untuk dikembalikan lagi ke daerah. “Kecuali honor kegiatan baru diperbolehkan,” demikian paparnya. Menurut Haris, adanya para guru honorer ini sebenarnya hanya menginginkan legalitas. Yakni berupa Surat Keputusan dari Bupati. Harapanya ke depan ada kebijakan baru yang bisa berpeluang untuk diangkat menjadi PNS. (rus)

(Suara NTB/dok)

WACANA sewa sempadan atau roi pantai terhadap sejumlah bangunan yang telanjur ada di kawasan yang melanggar Perda RTRW, turut didukung DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU). Menurut Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH, Jumat (6/2), langkah sewa bukan langkah solutif bagi pemecahan masalah pelanggaran roi pantai di kawasan wisata KLU. “Kami harus klarifikasi, bahwa wacana sewa roi pantai tidak datang dari DPRD, melainkan dicuatkan sejak awal oleh Bappeda KLU sejak masa sidang k3 4 tahun lalu. Kami di DPRD tidak mendukung roi pantai disewakan,” kata Ardianto di ruang kerjanya. Politis Hanura KLU ini bersikeras, seluruh pelanggaran roi pantai oleh perusahaan harus ditindaktegas. Jika memang dianggap melanggar, maka Komisi I DPRD KLU mendorong dilakukannya penggusuran, siapapun pemiliknya dan dimanapun tempatnya membangun. Ia bahkan meminta, penggusuran seharusnya dilakukan tanpa terkecuali dan idealnya dilakukan sejak awal karena terbukti tidak sedikit perusahaan yang melanggar. “Sebaliknya, kami di DPRD justru tidak melihat ada hasil dari pekerjaan Pemda KLU dalam menertibkan, kecuali di lahan PT. WAH. Ini pun menimbulkan pertanyaan, ada apa di lahan itu?” tanyanya. Sekalipun mendukung wacana perubahan Perda untuk mengatur batas roi pantai sebagaimana dilakukan Pemprov NTB, Ardianto tetap tegas bangunan yang masih berada di batas (regulasi baru) harus digusur. Sebab dengan perubahan ini, ia menganggap Pemda KLU sudah cukup memberi ruang bagi pengusaha untuk eksis. Tidak hanya itu, Pemda KLU dinilai lembek karena dari tahun ke tahun, selalu yang menjadi alibi adalah gelaran pesta demokrasi, entah Pileg, Pilgub, Pilpres, hingga alasan Ramadhan. “Sekarang kita tanya, sudah berapa jumlah bangunan hotel yang ditertibkan selain di lahan PT. WAH? Saya justru yakin, Pemda tidak berani,” cetusnya. Ardianto bahkan melihat, kelemahan eksekusi Pemda terletak pada lemahnya SDM yang bekerja di bagian Hukum Setda KLU dan Tim Penertiban. Sekalipun melanggar, DPRD belum melihat ketegasan yang diambil oleh Pemda. “Kadang kami heran, kalau sudah gubernur yang bilang stop, baru distop. Apa kita harus menjadi gubernur supaya saran kita didengarkan,” tandasnya. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 7 Februari 2015

Halaman 5

Diduga Dikomersilkan

Bupati Lobar Ancam Cabut Izin Vila Pribadi Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony mengancam akan mencabut izin vila pribadi yang diduga dikomersilkan. Dari hasil temuan jajarannya di lapangan, bupati ada sejumlah vila pribadi diduga dikomersilkan oleh pengelolanya.

(Suara NTB/dok)

DINAS Kehutanan (Dishut) Lombok Barat mencatat ada tiga perusahaan pemegang izin pengembangan Taman Wisata Alam (TWA) Bangko-Bangko, di antaranya PT. Bangko-Bangko Lestari, PT. Kembang Kidul Permai dan PT. Putera BangkoBangko Sejati. Dari tiga perusahaan ini yang sejauh ini serius mengurus perizinan hanya PT Bangko-Bangko Lestari. Sementara dua perusahaan pemegang izin dinilai kurang serius, lantaran sejak 2003 belum mengurus perizinan. Bahkan H. L. Syaeful Arifin dua perusahaan dimaksud belum membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kepala Dishut Lobar H. L. Syaeful Arifin mengaku, PT. Bangko-Bangko Lestari sudah membayar PNBP dan tinggal menunggu izin keluar. Sementara dua perusahaan sejauh ini belum membayar PNBP, sehingga izinnya pun belum jelas. Menurutnya, jika perusahaan tidak mengurus izin maka tentu akan dibatalkan perizinannya, sehingga jika ada perusahaan lain yang berminat bisa diberi kesempatan untuk mengembangkan TWA Bangko-Bangko. Diakuinya, kendala yang dihadapi pihak perusahaan, sehingga belum serius adalah persoalan finansial. Di samping itu, persoalan lahannya masih ditempati warga liar. Menurutnya, yang paling banyak lahannya ditempat warga liar adalah PT. Kembang Kidul Permai, dari luas lahan yang dipegang 200 hektar masih banyak ditempati warga liar. Lahan ini tersebar di Pemalikan Alit, Pemalikan Agung dan Tanjung Kablet. Pihak perusahaan katanya pernah memasang tanda batas, namun warga menolak, sehingga terkendala. Di samping itu, PT Putera Bangko-Bangko Sejati memegang luas lahan 75 hektar. Sedangkan PT Bangko-bangko Lestari memegang 50 hektar, cenderung tidak banyak mengalami kendala lahan. Dalam hal ini, katanya, pihaknya tidak bisa berbuat banyak seperti menegur pihak perusahaan sebab yang berhak menegur adalah pihak BKSDA. Ditambahkan, luas TWA Bangko-Bangko sekitar 2.600 hektar. Saat ini jumlah KK yang menempati sekitar 500 KK dengan perkiraan 1.500 jiwa. Untuk menangani masalah penduduk liar, pihaknya Dishut Provinsi melibatkan aparat TNI dan Polri akan menggelar operasi gabungan (Opgab) besar-besaran untuk membersihkan warga liar yang bermukim di TWA Bangko-Bangko. Opgab ini masih dirahasiakan kapan dilaksanakan, namun yang jelas dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Menurutnya, Opgab di TWA Bangko-Bangko ini merupakan instruksi dari pemerintah pusat. Dilakukannya Opgab karena kawasan itu dilarang ditempati dan masuk kawasan konservasi. Mengenai penduduk yang ada di sana, ungkapnya, akan dikembalikan ke kampung asalnya. Alasannya, mereka sudah memiliki rumah di daerah asal. (her)

H. Zaini Arony

Tindakan ini, ujarnya, merugikan daerah sebab tidak memberi kontribusi berupa pajak ke daerah. Untuk itu, ia akan mengambil tindakan tegas mencabut izin vila tersebut jika terbukti menyalahi izin yang diberikan Pemda. “Tentunya betul ini merugikan daerah, sebab dengan cara itu berarti pengelola menghindari pajak daerah. Karena itu, kami akan ambil tindakan tegas mencabut izin vila, jika hal ini dilakukan berulang-ulang terus,” tegasnya, Jumat (6/2).

Diakuinya, dari hasil inspeksi mendadak ke sejumlah tempat seperti di Sekotong beberapa waktu lalu, pihaknya menemukan beberapa vila yang seharusnya mengacu izinnya diperuntukkan untuk pribadi, namun disewakan oleh pengelolanya. Untuk itu, ia memerintahkan BPMP2T turun bersama Dinas PPKD melibatkan Satpol PP mendata kembali semua vila yang ada. Sebab menurutnya jika semua vila bisa didata dan bisa ditarik pajaknya maka target PAD Rp

200 miliar tahun ini bisa tercapai, kalau itu bisa dicapai akan membuat pembangunan lebih lancar, baik itu di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Bupati juga menginstruksikan kepada jajarannya untuk memberlakukan sistem kerja 3:2. Artinya 3 hari di kantor dan 2 hari di lapangan. “Kalau itu dilaksanakan maka optimis pemasukan daerah melalui sektor PHR, bisa maksimal,” ujarnya. Hal senada disampaikan Wakil Bupati H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, mensinyalir praktik yang dilakukan para pemilik vila pribadi untuk menghindari pajak. “Kita sinyalir praktik yang dilakukan ini untuk menghindari pajak

NORMAL - Para calon penumpang masuk menuju ruang tunggu terminal sebelum diberangkatkan ke daerah tujuan, Jumat (6/2). Sehari setelah evakuasi badan pesawat Garuda GA-7040 selesai dilakukan, aktivitas penerbangan di BIL dinyatakan normal.

Perusahaan Bandel Urus Izin Lingkungan

BLH Lobar Libatkan Polda NTB Giri Menang (Suara NTB) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Lombok Barat (Lobar) sedang membentuk tim pendataan dan pengawasan izin lingkungan perusahaan yang ada di Lobar. Di dalam tim ini juga dilibatkan Polda NTB. Pelibatan Polda didalam tim, lantaran ada konsekuensi pidana bagi pihak perusahaan jika tidak mengurus izin lingkungan dan perlindungan, artinya melanggar peraturan terkait lingkungan. “Kami sudah dapat respons (surat balasan, red) dari Polda bahwa bersedia terlibat di dalam tim pendataan dan pengawasan yang kami bentuk,” tegas Kepala BLH Lobar H. Mulyadin, SH, MH, Jumat (6/2). Menurutnya, mengacu aturan, sampai tujuh bulan kedepan (bulan juli) semua pelaku usaha atau kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan harus memiliki izin lingklungan. Usaha yang diwajibkan izin adalah semua usaha yang berdampak lingkungan. Jika sampai tenggat waktu itu belum direspon perusahaan maka tentu bisa ditempuh upaya hukum oleh Pemda, artinya persoalan ini bisa dipidanakan. Untuk itu, sebagai langkah awal maka tim ini juga memberi sosialisasi kepada pengelola vila dan hotel serta pengelola kegiatan usaha lainnya agarsegera mengurus kelengkapan izin lingkungannya. Sosialisasi dimaksudkan, agar pengelola usaha taat dan patuh terhadap aturan. Diakuinya, pengelola kegiatan usaha masih belum memahami terkait pentingnya izin lingkungan. Padahal, izin lungkungan sebagai prasyarat untuk mengurus izin yang lain. “Kapasitas Polda untuk pendampingan di dalam tim, sebab konsekuensinya ada unsur pidana,” ujarnya. Ia menambahkan, pihaknya akan memberi sosialisasi bagi dua kecamatan, yakni Batulayar dan Sekotong. Jika setelah diberi sosialisasi pengelola kegiatan usaha belum juga mengurus maka Pemda bisa menempuh jalur hukum. “Ini bukan mau kami (Pemda) namun mau aturan (UU),”tegasnya. (her)

dan itu tidak boleh terjadi,” ujarnya. Dirinya sudah mencurigai adanya praktik pemilik vila pribadi tersebut mengkomersilkan vilanya secara diamdiam kepada tamu. Atas dasar itu, Pemkab Lobar telah lama membentuk tim penertiban untuk menelusuri kebenaran informasi di lapangan. Diberitakan sebelumnya, Pemkab Lobar mencatat ada 19 buah vila mewah di kawasan pariwisata Senggigi. Dari 19 vila tersebut hanya 2 buah vila yang mengantongi izin komersil dan sudah menyetor pajak yakni The Studio Villas dan Dream Estate Lombok. Sedangkan 17 vila lainnya tidak setor pajak alasannya, karena vila privat. (her)

(Suara NTB/kir)

(Suara NTB/dok)

Perusahaan Tak Serius

Penerbangan di BIL Dibuka hingga Larut Malam Praya (Suara NTB) Akibat penutupan penerbangan pascatergelincirnya pesawat Garuda GA-7040 selama dua hari terakhir, menyebabkan penumpukan penumpang dalam jumlah cukup besar. Mengingat, hampir sebagian besar penerbangan ditutup, sehingga banyak calon penumpang yang tidak bisa terangkut ke daerah tujuan. Guna mengurangi penumpu-

kan calon penumpang tersebut, pihak PT. Angkasa Pura (AP) I BIL, memutuskan tetap membuka penerbangan hingga larut malam lebih lama dari jadwal hari-hari sebelumnya. “Jadi mulai Kamis sore, penerbangan di BIL kita buka sampai larut malam, hingga jam 02.00 WITA dini hari,” jelas General Affair and Communication Section Head PT. AP I BIL, M. Albar Wahyudi, Jumat (6/2).

Sepeda Motor Raib

Adanya kebijakan ini, ujarnya, penumpukan calon penumpang akibat banyak jadwal penerbangan yang tertunda bisa terurai, sehingga aktivitas penerbangan di BIL bisa kembali normal seperti sebelum kejadian kecelakaan pesawat Garuda GA-7040 terjadi. Ia pun mengaku, saat ini kondisi penerbangan perlahan mulai kembali normal. Hampir tidak ada jadwal penerban-

gan yang tertunda apalagi dibatalkan. “Semua penerbangan untuk semua jurusan sudah kembali berjalan. Tidak ada yang tertunda maupun sampai dibatalkan,” tegasnya. Pantauan Suara NTB di terminal BIL menunjukkan tidak nampak lagi ada penumpukan calon penumpang seperti yang terlihat sebelumnya. Seluruh maskapai pun sudah membuka konternya. Para penumpang

yang sebelumnya, harus menunggu di terminal sudah terangkut. Sejumlah maskapai yang seharus sebelumnya membatalkan penerbangan, kini sudah dibuka kembali. “Harapan kita semua penerbangan yang sebelummya tertunda dan dibatalkan, bisa selesai hari ini (Jumat kemarin,red). Supaya penerbangan bisa kembali normal seperti biasanya,” tandas Albar. (kir)

Tekan Pelanggaran Lalu Lintas

Kawasan Pemkab Lobar Polres Loteng Gelar Operasi di Kawasan BIL Rawan Pencurian Giri Menang (Suara NTB) Selama beberapa hari terakhir ini, aksi pencurian kerap terjadi di kawasan lingkungan Pemkab Lombok Barat (Lobar). Kamis (5/2) sore lalu, sepeda motor merek Vixion milik mahasiswa yang praktik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) raib saat diparkir di depan kantor. Sehari sebelumnya, kejadian serupa terjadi di Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan, sebuah mesin air hilang digondol maling. Informasi yang diserap koran ini, sepeda motor milik mahasiswa praktik ini hilang sekitar pukul 18.00 WITA. Saat itu, mahasiswa yang sedang praktik ikut lembur bersama staf di di Kantor Dinas Dikbud. Sebelumnya, motor korban parkir di belakang kantor. Namun, karena sudah mendekati malam, korban memindahkan kendaraannya ke depan kantor dan memparkir kendaraannya di dekat tiang bendera. Tak berapa lama kemudian, korban bersama sejumlah staf selesai bekerja dan bermaksud pulang. Alangkah terkejutnya, ketika korban tidak mendapati kendaraannya di lokasi parkir. Ia pun langsung melapor ke pegawai Dikbud, saat itu direspons dan langsung lapor ke Polsek Gerung. “Saya kira dia bohong, tapi setelah kita cari-cari ternyata memang hilang,” kata salah seorang staf di Dinas Dikbud Lobar, Jumat (6/2). Sejumlah aparat dari Polsek Gerung tiba di lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Setelah mengambil keterangan korban, selanjutnya aparat kembali. Kapolsek Gerung, AKP. Kadek Metria, menjelaskan, pencuri diduga menggunakan kunci letter T untuk membuka kunci kendaraan. Ia menolak membeberkan lebih jauh terkait penanganan kasus ini, pasalnya hal ini untuk keperluan penyelidikan. Pihaknya sedang fokus menyelidiki pelaku pencurian. Menanggapi kondisi lingkup Pemkab Lobar yang rawan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, I Nengah Sugiartha, menegaskan, jika lingkungan kantor Bupati Lobar diperketat melalui penjagaan di pintu masuk dan keluar. Namun, persoalannya kantor yang berada di luar lingkup kantor Bupati, pernah diusulkan untuk dibuatkan kartu bagi pengunjung yang masuk, namun belum bias, karena kebijakannya ada di Bagian Umum. “Yang jelas kita akan awasi, tapi yang terpenting bukan saja Pol PP, namun juga SKPD lain juga harus bersamasama,” kata Ical sapaan akrabnya. (her)

Praya (Suara NTB) Jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lombok Tengah (Loteng) menggelar razia kendaraan bermotor di kawasan Bandara Internasional Lombok (BIL) Jumat (6/ 2) pagi. Operasi tersebut digelar dalam rangka penertiban sekaligus memburu para pelaku pelanggaran lalu lintas (lalin). Hasilnya sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat berhasil dijaring. “Total ada sekitar 20 kendaraan yang kita tilang dalam operasi kali ini,” aku Kasat Lantas Polres Loteng, Iptu L. Ryan Aditya, kepada Suara NTB di sela-sela operasi. Ia menjelaskan, operasi yang digelar jajarannya semata-mata sebagai upaya menertibkan kawasan BIL dari aksi pelanggaran lalu lintas. Mengingat selama ini kawasan BIL belum tersentuh operasi penertiban. Sementara aksi pelanggaran lalu lintas dikawasan BIL sendiri tercatat cukup tinggi. “Kita ingin kawasan BIL lebih tertib lagi dalam hal lalu lintas. Karena bagaimanapun juga, BIL merupakan wajah dari Loteng,” ujarnya. Sasaran operasi sendiri bukan hanya pengguna sepeda motor. Tetapi juga pengguna kendaraan roda empat dengan fokus untuk melihat kelengkapan kendaraan serta surat-surat kendaraan yang ada. Pihaknya memfokuskan razia pada kendaraan travel yang beroperasi di BIL. ‘’Jangan sampai, ada travel yang tidak memiliki kelengkapan kendaraan dan surat-surat pengemudi, justru bebas beroperasi di BIL. Dengan begitu kawasan BIL bisa benarbenar tertib dalam hal lalu lintas,’’ tegasnya.

(Suara NTB/kir)

OPERASI - Sejumlah pengendara dihentikan dalam operasi lalu lintas di kawasan BIL, Jumat (6/2). Tampak seorang warga negara asing diamankan anggota Satlantas Polres Loteng, karena menggunakan sepeda motor tanpa helm dan tidak memiliki surat kendaraan yang lengkap. Ryan menambahkan, sebelum menggelar operasi kendaraan bermotor tersebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak PT. AP I BIL selaku pengelola kawasan. Dan, pihak PT. AP I BIL pun sangat mendukung, karena kondisi tertib lalu lintas yang dinilai masih rendah di kawasan tersebut. Operasi serupa, lanjutnya akan terus digelar. Sampai kondisi di BIL benar-benar tertib. Menurutnya, jika sudah tertib, maka kenyamanan masyarakat juga akan semakin baik. Bahkan di masa mendatang, kawasan BIL ditargetkan bisa menjadi contoh kawasan tertib lalu lintas di Loteng. “Dalam hal berlalu lintas, kawasan BIL diharapkan bisa menjadi tolak ukur lalu lintas di Loteng,” tambahnya. Diakuinya, kegiatan operasi sempat diwarnai protes dari

sejumlah pengguna jalan. Pasalnya, kawasan BIL dinilai sebagai kawasan khusus dan selama ini tidak pernah ada kegiatan operasi lalu lintas. “Tapi perlu saya berikan pemahaman, di kawasan manapun asalkan bersentuhan dengan kepentingan umum, itu tetap jadi kewenangan aparat kepolisian,” ujarnya. Untuk itu, pihaknya sangat mengharapkan pengertian dan pemahaman masyarakat, jika persoalan operasi lalu lintas tidak pernah memandang tempat. Selama kawasan tersebut menyangkut kepentingan umum, maka operasi lalu lintas bisa digelar. “Jadi, dari pada protes, lebih baik mari mendukung upaya kepolisian dalam menciptakan kawasan BIL sebagai kawasan tertib lalu lintas,” harapnya. (kir)

SUARA NTB Sabtu, 7 Februari 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

PERLEMENTARIA

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

DPRD KSB Kunker ke DPRD Sumbawa Bahas Mekanisme Hibah dan Bansos Sumbawa Besar (Suara NTB) Rombongan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar kunjungan kerja ke DPRD Sumbawa, Jumat (6/2). Terkait mekanisme pengelolaan hibah dan bansos. Sharing mencari perbandingan dalam pelaksanaan hibah dan bansos di kedua daerah. Dengan harapan bisa diterapkan di KSB, termasuk dalam kerangka pengawasan terhadap penerapan dana ini di lapangan. Rombongan KSB yang dimpin Wakil Ketua DPRD KSB, Iwan Panjidinata bersama pimpinan dan anggota Komisi II DPRD KSB diterima Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suryata, SP dan Komisi II DPRD Sumbawa. Begitu acara perkenalan, mereka langsung dalam pembahasan terkait mekanisme bansos dan hibah. Pola penerapan bansos dan hibah pada kedua daerah

hampir sama, karena merujuk pada regulasi yang sama, Permendagri No. 32 tahun 2011 yang kemudian direvisi melalui Permendagri no. 29 tahun 2012, tentang pedoman pemberian dana hibah dan bansos yang bersumber APBD. Namun, menurut Iwan, hibah dan bansos merupakan kebijakan yang diambil pemerintah daerah atas persetujuan DPRD. Disaat eksekutif menerapkan hibah dan bansos ini, maka fungsi kontrol DPRD juga mesti tetap dijalankan. Apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai ketentuan atau tidak. “Lalu bagaimana bentuknya di lapangan, teknisnya seperti apa sebagai bagian dari implementasi di lapangan kita juga ingin tahu di Sumbawa,” terangnya. Intinya, bagaimana komunikasi kedua lembaga terkait politik anggaran dalam penetapan hibah dan bansos ini. Tentu hibah disampaikan lebih awal sebelum KUA/PPAS ditetapkan. Untuk memasti-

DPRD Sumbawa Minta Rekanan Diberi Sanksi Tegas

kan agar arah penyaluran hibah dan bansos ini menjadi jelas, sehingga memudahkan nantinya DPRD melakukan pengawasan. Hal ini juga terkait banyaknya masalah di lapangan terkait penerapan bansos dan hibah. Akibat komunikasi politik kedua lembaga yang tidak jelas. “Makanya kami berkunjung kesini tentu mencari perimbangan bagaimana penerapan di Sumbawa dan bagaimana penerapannya di KSB,”tukasnya. Ketua Komisi II DPRD KSB, Khairuddin menambahkan, di lapangan banyak sekali kendala yang ditemui. Sehingga sekiranya di Sumbawa dalam penerapannya dapat diadopsi oleh KSB. Tentunya dalam meminimalisir persoalan yang mungkin saja muncul. Termasuk sektor mana saja yang paling banyak mendapatkan porsi dari hibah dan bansos ini. Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suryata kemudian menjelaskan tentang mekanisme

penerapan bansos dan hibah yang etap mengacu kepada Permendagri. Turunannya di lapangan diatur pula dalam Perbup No. 45 tahun 2011 yang direvisi Perbup No. 26 tahun 2012 tentang tata cara penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan evaluasi pemberian dan hibah Bansos. Mengacu kepada Perbup dimaksud, dalam pendistribusiannya, diberikan melalui permintaan masyarakat, serapan dari Musrenbang atau serapan anggota DPRD melalui reses yang diinventarisir dan diterjemahkan dalam proposal yang diajukan sebelum pembahasan KUA PPAS dilaksanakan. Semua usulan akan ter-cover dalam KUA/PPAS. Selanjutnya dalam proses pelaksanaan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mesti dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Kemudian membentuk tim di DPRD yang melibatkan staf Sekretariat hingga Staf Ahli, agar taat azas dan tepat waktu.

Setelah semua terakomodir, secara kelembagaan disampaikan ke Pemerintah Daerah melalui Bappeda. Bansos dalam bentuk orang per orang, dan hibah untuk kelompok masyarakat. Besarnya hibah dan bansos, disesuaikan dengan kekuatan fiskal daerah, proporsional sesuai besaran APBD. Untuk tahun 2015, dari total APBD Rp 1,3 triliun, dan besar PAD Rp 124 miliar, dialokasikan hibah sebesar Rp 11.,9 miliar dan Bansos Rp 15,124 miliar. Sekretaris Komisi II DPRD Sumbawa, M. Yamin, S.E, menambahkan, porsi terbesar dana hibah di Sumbawa diperuntukkan untuk sektor pertanian, terutama alat-alat pertanian. Dalam penentuan besaran dan alokasi hibah dan bansos lebih kepada komunikasi yang dibangun eksekutif dan legislatif. Dalam hal ini, Bappeda dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) juga aktif membantu melalui koordinasi dan komu-

(Suara NTB/arn)

CINDERAMATA - Tukar menukar cinderamata Ketua DPRD Sumbawa dengan Wakil Ketua DPRD KSB, Jumat (6/2). nikasi dengan anggota Dewan. Dalam kunjungan tersebut, juga hadir Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Sumbawa, Z. Arifin, M. Si dan perwakilan dari DPPK, yang juga membantu menguraikan mekanisme penerapan hibah dan bansos di Sumbawa. Untuk hibah

dan bansos harus jelas sasarannya dan usulannya tertib secara adminsitrasi. Usulan disampaikan ke Bupati yang kemudian SKPD teknis yang akan menilai dan mengevaluasi kelayakan penerima bantuan. (arn/*)

Jembatan Penghubung di Luk Rusak Parah Sumbawa Besar (Suara NTB) Jembatan penghubung ke kawasan pertanian di desa Luk kecamatan Rhee, rusak parah sehingga tak bisa lagi dilalui. Akibatnya petani setempat kelimpungan, karena mesti mengeluarkan biaya ekstra untuk membawa ataupun mengangkut alat dan hasil produksi pertaniannya.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suryata S.P, meminta Pemkab memberikan sanksi tegas kepara para kontraktor yang gagal menyelesaikan proyeknya hingga kontrak berakhir 2014. Meski masih ada toleransi penambahan waktu hingga 50 hari kedepan, namun hal itu bisa menjadi preseden buruk. “Terkait pelaksanaannya yang tidak selesai sampai kontrak berakhir, itu sudah wan prestasi, harus diberikan sanksi. Tak ada itikad baik. Selain sanksi denda, harus dievaluasi lebih dalam. Dengan tidak diberikan lagi ruang pada tahun berikutnya,” tandas Budi, Jumat (6/2) terkait empat paket proyek yang gagal dirampungkan 2014 lalu. Menurut Budi, proses seleksi alam mesti diberlakukan. Mesti ada reward dan punishment yang baik. Sebab kalau tidak, maka tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Maknya, perlu diambil tindakan tegas bagi kontraktor yang tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. “Denda itu harus diterapkan secara konsisten. Bagi yang tidak beritikad baik, segera blacklist. Sebab kalau hal ini tidak dilakukan, maka bisa menimbulkan preseden buruk kedepannya,” tukasnya. Pemkab juga diminta melakukan seleksi terhadap perusahaan yang ada. Agar jangan sampai keterbatasan perusahaan menjadi alasan pembenar terjadinya pelanggaran. Paket lelang harus dipercepat dari sekarang, agar kasus serupa tak terulang di 2015. Serta menjamin mutu dan kualitas pekerjaan proyek. (arn)

(Suara NTB/arn)

SEDIMENTASI - Jembatan penghubung yang tersedimentasi, sehingga jembatan menjadi rusak di sejumlah bagian, (insert) Salman Al Faridzi

Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Salman Al Faridzi, kepada Suara NTB, Jumat (6/ 2), masyarakat sudah bersurat hingga tiga kali ke Pemkab agar masalah ini dapat diatasi. Bahkan pada tahun anggaran sebelumnya juga sudah disampaikan. Namun sampai sekarang belum ditindaklanjuti. Pihaknya bersama sejumlah anggota dewan Dapil IV pun sudah turun langsung ke lokasi melihat sendiri jembatan penghubung di jalan produksi menuju areal persawahan dengan luas 1.300 hektar lebih tersebut. Bagian bawah jembatan sudah mengalami sedimentasi sehingga di musim penghujan seperti ini, air melintasi atas jembatan. Akibatnya jembatan menjadi rusak dan retak di beberapa bagian. Petani pun tak bisa lagi menggunakannya. Hal ini berimbas pada biaya ekstra yang mesti dikeluarkan petani ketika akan membawa alat produksi pertanian seper-

ti handtractor, pupuk, benih dan lainnya. Termausk nantinya ketika akan mengangkut hasil produksinya. “Sekarang biaya yang dikeluarkan petani dua kali lipat, karena jembatan yang ada tak bisa lagi dilalui,” cetusnya. Untuk itu, perbaikan terhadap jembatan sepanjang 8 meter ini dinilainya mendesak. Sebab akses kendaraan masyarakat menuju areal persawahan menjadi terhambat dan tak lagi bisa dilalui. Dalam hal ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum yang menjanjikan perbaikan akan dianggarakan dalam APBD Perubahan 2015 ini. “Kalau harus menunggu APBDP terlalu lama. Sementara jembatan saat ini sangat dibutuhkan warga. Mestinya Pemkab bisa menalanginya sekarang ini melalui dana bencana, karena ini juga bagian dari bencana alam,” tukasnya. (arn)

Newmont Tanam Pohon Warga Diminta Jaga Kebersihan Sungai di Bantaran Sungai Taliwang

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN TERNAK - Sekda KSB Dr. Ir. W Musyafirin, MM saat menyerahkan bantuan sapi dari PP-KPDT kepada kelompok ternak di desa Seloto.

Bantuan Sapi PP-KPDT Mulai Disalurkan Taliwang (Suara NTB) Bantuan sapi dari Program Percepatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PP-KPDT) mulai disalurkan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Penyaluran bantuan tersebut perdana dilaksanakan pada Rabu lalu, di desa Seloto Kecamatan Taliwang. “Penyalurannya sudah dimulai pekan ini,” terang Kabid Ekonomi Bappeda KSB, Mars Anugrahinsyah, S.Hut kepada wartawan, Jumat (6/2). Pada tahun ini KSB memperoleh bantuan sebanyak 1.155 ekor sapi dari program tersebut. Ternak sapi itu dibagikan kepada 38 kelompok, adapun rinciannya di antaranya di kecamatan Taliwang tujuh kelompok, Brang Ene enam kelompok, Brang Rea tiga kelompok, Jereweh tujuh kelompok, Seteluk empat kelompok dan kecamatan Poto Tano 11 kelompok. “Kelompok penerima itu tersebar di enam kecamatan dan tiap kelompoknya mendapatkan bantuan Sapi antara 30 dan 31 ekor,” papar Mars. Penyaluran bantuan ternak sapi dari KPDT ini kata Mars, merupakan bagian dari keberhasilan pengelolaan bantuan tahun-tahun sebelumnya. Di mana berdasarkan hasil evaluasi terhadap Bantuan Sosial (Bansos) berbentuk ternak Sapi sejak tahun 2007 hingga kini mengalami perkembangan signifikan. Ia mencontohkan di desa Kiatar kecamatan Poto Tano, di mana terdapat salah satu kelompok ternak yang telah berhasil mengembangkan bantuan yang diterimanya. “Di Kiantar ini mereka awalnya terima bantuan Sapi 30 ekor sekarang sudah berkembang menjadi 80 ekor. Tapi tidak semuanya berhasil, karena misalnya di Seteluk Atas malah hanya tersisa 8 ekor dari 30 ekor bantuan yang diterima,” tukasnya. Sekda KSB, Dr. Ir. W Musyafirin, MM meminta kelompok untuk menjaga dan memelihara dengan baik ternak bantuan tersebut. Pasalnya selama keberlanjutan program bantuan tergantung dari keberhasilan pengembangan bantuan yang diterima sekarang ini. “Saya minta dinas terkait melakukan pendampingan dan evaluasi secara ketat terhadap seluruh kelompok penerima,” tegasnya. Selain evaluasi, Sekda juga menekankan agar aturan penerima bantuan diterapkan secara ketat. Termasuk pendampingan pemerintah dengan melakukan pengecekan dan redistribusi ternak secara merata kepada tiap kelompok. Setiap SKPD juga harus aktif melakukan dan membuka jaringan ke pusat. Menurut Sekda, banyak dana proyek dari pusat yang tersedia dan perlu kesigapan daerah untuk menjemput anggaran tersebut. “Saya minta SKPD aktif mencari bantuan ke pusat, karena sebenarnya banyak anggaran pusat untuk daerah. tapi kita perlu melakukan penjemputan,” pungkas Sekda. (bug)

Taliwang (Suara NTB) PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) menggelar penanaman pohon di bantaran sungai Taliwang. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian panjang program perlindungan lingkungan oleh perusahaan tambang asal Amerika itu. Kegiatan tersebut digelar Jumat (6/2) dengan melibatkan pihak pemerintah dan masyarakat kelurahan Sampir. Dalam kegiatan itu sebanyak 200 pohon tanaman nangka disalurkan pihak PT NNT yang kemudian oleh warga ditanam di sepanjang bantaran sungai yang melintasi wilayah kota tersebut. “Totalnya bibit pohon yang kita salurkan hari ini sebanyak 1.200 pohon. Yang 200 pohon adalah bibit nangka kita tanam di sepanjang tepi sungai dan yang 1.000 pohon jenis mahoni kita bagikan ke masyarakat untuk ditanam di tempat lain dalam kota,” jelas General Supervisor SR PT NNT, Zainul Bahri kepada wartawan di sela kegiatan. Pada kegiatan penanaman pohon di bantaran sungai Taliwang kali ini, PT NNT sengaja memilih tanaman buah. Menurut Zainul Bahri, dipilihnya bibit nangka ke depan tidak hanya memberikan manfaat penguatan sempadan bantaran sungai dan pencegahan banjir tapi sekaligus dapat dinikmati masyarakat. “Pohon itu nanti kan akan berbuah dan masyarakat bisa menikmatinya,” timpalnya. Ia berharap, pohon-pohon

yang telah ditanam di bantaran sungai tersebut dapat dijaga keberadaannya oleh masyarakat setempat. “Manfaatnya kan untuk jangka panjang. Bukan hari ini, karena itu untuk merasakannya perlu masyarakat menjaga dan memelihara pohon-pohon itu sampai besar,” harap pria yang akrab disapa Deden ini seraya menambahkan dalam waktu dekat pihaknya akan mengadakan kegiatan yang sama di desa Kertasari. “Minggu depan jadwal kita di Kertasari. Lokasinya di sepanjang jalan dan pesisir pantai,” sambungnya. Sementara itu kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) KSB, H. Usman HI yang turut dalam kegiatan penananam kemarin, menyatakan pihaknya menyambut baik program penanaman pohon yang dicanangkan PT NNT itu. Menurut dia, pemerintah selama ini pun terus melakukan upaya penghijauan di seluruh wilayah kabupaten. “Program perusahaan ini sangat membantu pemerintah. Sebab persoalan lingkungan perlu semua pihak terlibat,” tukasnya. Ia pun berharap, program penanaman pohon ini secara berkesinambungan dapat dilaksanakan PT NNT. Pasalnya dalam menjaga ekosistem lingkungan tetap hijau, upaya peremajaan tanaman perlu dilakukan secara berkesinambungan. “Daya dukung dari semua pihak akan menjamin kelestarian lingkungan kita,” pungkasnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

PENANAMAN - Kepala BLH KSB H. Usman HI (tengah) didampingi General Supervisor SR PT NNT, Zainul Bahri dan Camat Taliwang saat melakukan penanaman simbolis menandakan dimulainya kegiatan penanaman pohon di bantaran sungai Taliwang, Jumat (6/2).

Taliwang (Suara NTB) Warga sepanjang bantaran sungai Taliwang diminta untuk menjaga kebersihan sungai. Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. Usman HI saat menghadiri acara penanaman pohon di kelurahan Sampir, Jumat (6/2) mengatakan, kebersihan sungai menjadi salah satu parameter penjamin tidak terjadinya banjir. Sebab sungai yang penuh dengan sampah akan membuat daerah aliran sungai (DAS) menyempit dan terjadi pendangkalan. “Kalau sudah sempit dan dangkal. Sementara volume air terus meningkat, bisa dipastikan air sungai akan meluap ke pemukiman,” timpalnya. Ia menyebutkan, tugas menjaga kebersihan sungai sebenarnya merupakan tugas semua pihak. Namun demikian, warga terutama yang ber-

mukim di sepanjang bantaran sungai menjadi garda terdepan untuk memastikan aliran sungai selalu bersih. “Yang setiap hari berada di dekat sungai adalah warga. Jadi warga tentu bisa setiap saat melakukan pemantauan untuk senantiasa menjaga kebersihan sungai,” tukasnya. Menjamin kebersihan aliran sungai, menurut Usman tidak diperlukan biaya dan tenaga besar. Kebersamaan seluruh pihak terutama warga setempat dan komitmen yang kuat, maka sungai akan tetap bersih. “Menjaga itu bukan hanya sekadar melarang saja, tapi membersihkan sampah yang sudah terlanjut ada di sungai juga harus terus dilakukan,” pintanya. Ia mengakui, penyebab kotornya aliran sungai dikarenakan masih minimnya fasilitas penampungan sampah di lingkungan warga. Akibatnya

warga yang tidak mempunyai alternatif, memilih membuang sampah ke aliran sungai dengan dalih kebiasaan. “Mulai sekarang kebiasaan itu harus dihentikan. Jadi kalau ada warga yang membuang sampah, tolong saling mengingatkan,” tegasnya. Guna mengatasi minimnya fasilitas pembuangan sampah itu, terutama dalam kota Taliwang, Usman menyebutkan, pihaknya telah melakukan berbagai hal. Salah satunya dengan membagikan kendaraan roda tiga (tossa) di masingmasing kelurahan untuk mengangkut sampah warga agar tidak lagi dibuang ke sungai. “Usaha ini memang belum maksimal. Tapi ke depan BLH terus berupaya melengkapi seluruh fasilitas sehingga warga tidak perlu lagi menjadikan sungai sebagai alternatif tempat membuang sampah,” janjinya. (bug)

Kelola Dana, Itkab akan Dampingi Desa Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten (Itkab) Sumbawa Barat tahun ini memulai program pendampingan desa. Kegiatan tersebut dalam rangka persiapan penerapan Undang Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Inspektur kabupaten (Itkab) Sumbawa Barat, Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si mengatakan, kegiatan pendampingan tersebut akan difokuskan pada proses pengelolaan dan pengadministrasian keuangan desa. “Pendampingan kita fokuskan pada keuangan desa,” jelasnya. Menurut dia, pendampingan terhadap desa jelang pemberlakuan UU 6/2014 perlu dilaksanakan. Mengingat regulasi terbaru itu membuka peluang droping anggaran besar ke desa. Sementara selama ini diketahui di tingkat desa, Itkab masih kerap menemukan kesalahan pengelolaan dan pengadminsitrasian pelaporan keuangan. “Jargon UU 4/ 2014 itu kan tiap desa akan dirop anggran Rp 1 miliar. Nah untuk memastikan semua anggaran itu tepat sasaran dan tertib administrasi pelaporannya, maka perlu dilaku-

(Suara NTB/bug)

H. Usman HI

kan pendampingan,” tandasnya. Persiapan pendampingan itu sendiri sebenarnya telah dirintis Itkab sejak bulan Desember tahun lalu. Ady mengatakan, saat ini pihaknya tengah menformulasikan kekuatan personel dalam rangka pendampingan. “Personel kami kan sedikit, sementara ada 57 desa yang perlu dilakukan pendampingan,” urainya. “Kami sudah ancang-ancang satu personel akan mendamp-

ingi empat atau lima desa. Tapi ini baru rencana, yang jelas dalam waktu dekat kita sudah mulai pendampingannya,” sambungnya. Ady mengakui, dalam beberapa tahun terakhir terkait pengelolaan keuangan oleh desa terus mengalami perbaikan. Hingga tahun 2014 Itkab bahkan hampir tidak menemukan lagi adanya temuan kerugian. Kesalahan kebanyakan dalam proses administrasi karena masih kurang pahamnya personel di tingkat desa. “Yang kita utamakan sekarang pendampingan soal pengadministrasian keuangan. Kalau soal pengelolaan teman-teman di desa sudah sangat ketat,” pungkasnya. Pendampingan yang dilaksanakan pihaknya semata untuk membantu pemerintah desa. Pasalnya, besarnya anggaran yang akan dikucurkan pemerintah ke desa dengan pemberlakuan UU 6/2014 sangat besar dengan beban tanggung jawab besar pula. “Kita dalam hal ini membantu teman-teman di desa. Sebab ada tanggung jawab besar yang dibebankan ke desa dengan anggaran yang banyak didrop ke desa,” imbuhnya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 7 Februari 2015

Honorer K2 di Bima Dapat SK CPNS

Diduga Hendak Lakukan Curanmor

Polres Dompu Bekuk Pemilik Senpi Dompu (Suara NTB) Polres Dompu kembali berhasil mengamankan pelaku kepemilikan senjata api (senpi) rakitan jenis pistol dari tersangka MR (19) warga Jatibaru Manggelewa. Pelaku dibekuk aparat di Taman Kodim bersama kunci T yang diduga akan digunakan untuk mencuri sepeda motor.

(Suara NTB/ula)

Bima (Suara NTB) Sebanyak 598 orang dari 601 honorer Kategori 2 (K2) yang mengabdi pada sejumlah SKPD dan kantor Camat seKabupaten Bima mendapat SK pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) daerah. Acara penyerahan ini dilaksanakan di gedung Paruga NaE Kecamatan Woha Kabupaten Bima pada Kamis (5/2). Penyerahan SK dilakukan oleh Bupati Bima, Drs H. Syafrudin H.M. Nur, M.Pd secara simbolis kepada 10 orang CPNS. Namun dari 601 honorer K2 yang dinyatakan lulus hanya 598 orang dan berhak menerima SK. Pasalnya, dua orang tidak melakukan pemberkasan ulang dan 1 orang meninggal dunia. 598 CPNS ini terdiri dari 368 tenaga guru, 173 tenaga teknis (administrasi), 25 tenaga penyuluh dan 23 tenaga kesehatan. Selain pejabat Pemkab Bima, acara penyerahan ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor BKN Regional X Denpasar, Drs Made Ardita, M.Si. Bupati Bima, Drs H. Syafrudin H.M. Nur, M.Pd dalam arahannya mengawali dengan menyampaikan ucapan selamat kepada 598 honorer yang menerima SK CPNS dimaksud. Predikat sebagai CPNS yang mulai disandang tersebut tidak datang begitu saja, melainkan melalui penantian panjang dan sejumlah tantangan. Untuk itu kepada para CPNS, diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab selama berstatus CPNS dengan baik. “Sehingga pada waktunya nanti dapat benarbenar menikmati status sebagai PNS,” janjinya. Selanjutnya dengan peningkatan status dari pegawai honorer menjadi CPNS ini diharapkan akan turut mendorong semangat kerja dan kinerja aparatur, khususnya dalam mendukung program kerja Pemda. Selama berada dalam masa transisi menuju PNS, CPNS juga dihimbau menjaga sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas di dinas atau instansi tempat mengabdi. “Sebab bila tidak mampu menjaga perilaku dan menjunjung tinggi etika kepegawaian, maka status sebagai CPNS tidak diproses lebih lanjut sebagai PNS,” ancamnya. Mengakhiri amanatnya, Syafrudin berharap kedepan CPNS dapat menjaga kekompakan dan kebersamaan. Karena inilah modal terpenting meraih citacita bersama, sekaligus bersama-sama mendukung dan melanjutkan program Pemda. Sementara Kepala Kantor BKN Regional X Denpasar, Drs Made Ardita, M.Si menyampaikan pascapenyerahan SK CPNS, para CPNS ini akan mengusulkan kelengkapan bahan administrasi untuk penetapan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) di BKN Regional X Denpasar. (use)

Kapolres Dompu, AKBP Brurry Sukocho, SIK kepada wartawan di Mapolres Dompu, Jumat (6/2) mengungkapkan, pihaknya berhasil mengamankan pelaku kepemilikan senpi rakitan jenis pistol, Kamis (5/2) malam sekitar pukul 23.00 wita di taman Kodim Dompu. Penangkapan

SENPI - Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman memperlihatkan senpi rakitan dan kunci T yang diamankan dari tersangka MR warga Manggelewa, Kamis (5/2) malam.

pelaku dilakukan dalam operasi Bina Kusuma yang digelar pihaknya sejak 27 Januari hingga 5 Februari. “Tadi sudah kita coba pistolnya dan masih berfungsi. Pelaku kita kenakan undang-undang darurat,” kata Brurry. Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman menambahkan, tersangka MR (19) warga Jatibaru Manggelewa diamankan pihaknya dengan kunci T di kantong celananya. Sementara senpi jenis pistol disimpan pelaku di pinggangnya. Ada dugaan, kunci T tersebut akan digunakan pelaku untuk mencuri sepeda motor. “Kuat dugaan ia hendak mencuri sepeda motor dengan kunci T yang

dimiliki,” kata Herman. Namun MR dikenakan pasal undang-undang darurat No 12 tahun 1951 ayat (1) dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kini pelaku diamankan di Polres Dompu dengan sepeda motor yang dikendarainya. “Kita kenakan undang-undang darurat,” jelasnya. Selain senpi dari MR, Herman juga mengaku, dalam operasi Bina Kusuma pihaknya juga telah mengamankan empat pucuk senjata peluru kelereng dari warga Dorongao Kandai 1 dan Kempo. Namun kepemilikan senpi ini tidak diproses kepemilikan senpi karena diserahkan langsung oleh warga. ”Kalau ini tidak kita proses karena diserahkan secara sukarela. Tapi ini termasuk senjata api, karena pemicu ledakan menggunakan api,” ungkapnya. (ula)

Bima akan Gelar Sendiri Kegiatan Festival Tambora

(Suara NTB/ula)

Bupati Diingatkan Tidak ’’Alergi’’ Pansus Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin diingatkan Dewan untuk tidak ‘’alergi’’ terhadap pembentukan panitia khusus (Pansus). Pembentukan pansus jangan diartikan untuk mencari kesalahan pemerintah dan menghalangi proses investasi di daerah, tapi justru akan menguatkan peran daerah. Bupati jangan alergi terhadap pembentukan pansus oleh Dewan. Pansus merupakan salah satu Ikhwayuddin alat kelengkapan Dewan yang diatur oleh konstitusi untuk menelusuri masalah dan bisa melahirkan perbaikan serta solusi dari masalah yang terjadi,” kata Ikhwayuddin AK, Ketua Fraksi PAN DPRD Dompu kepada Suara NTB, Jumat (6/2). Pernyataan Bupati pada kegiatan HMI Dompu yang memandang sinis pembentukan pansus investasi oleh Dewan, dikatakan Ikhwayuddin, tidak patut disampaikan seorang pemimpin karena akan membenturkan mahasiswa dengan Dewan. “Pansus investasi yang dibentuk Dewan, jangan diartikan sebagai upaya menghalangi proses investasi di daerah. Tapi justru akan menguatkan posisi tawar daerah terhadap investor dan ini juga dalam rangka rencana Dewan merevisi Perda Investasi,” katanya. Ia mencontohkan status pekerja di PT SMS yang belum jelas dan lainnya. Selain itu, dikatakan Ikhwayuddin, pembentukan tiga pansus oleh Dewan telah prosedural. Dibahas di Komisi saat rapat evaluasi dengan Dinas/Instansi terkait, serta desakan berbagai kelompok masyarakat. seperti kelompok tani ternak Doroncanga, kelompok tani Doropeti, serta temuan terbaru soal izin yang dikeluarkan Bupati terhadap PT SMS seluas 30.000 ha. “Ini semua perlu diperjelas,” katanya. (ula)

Halaman 7

Kota Bima (Suara NTB) Perhelatan event festival Tambora Menyapa Dunia guna memperingati dua abad meletusnya Gunung Tambora akan dilaksanakan tahun 2015 ini. Untuk kegiatan ini digelar oleh Provinsi NTB sebagai pendana utama. Sementara untuk Kota Bima, tidak menyertakan modal dalam kegiatan tersebut. Pemkot Bima justru akan menggelar kegiatan sendiri guna mendorong geliat wisata. “Khusus untuk Tambora menyapa Dunia, Pemkot menggelar kegiatan sendiri,” ujar Plt Kabag Humas dan Protokol, Ihya Gazali, S.sos yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (6/2). Dikatakannya, jika kegiatan yang akan digelar Pemkot merupakan kegiatan yang unik. Antara lain, Tour The Kolo menggunakan sepeda dari kawasan Amahami hingga ke Pantai Kolo. Ada lagi, kegiatan doa dana serta pawai budaya. Dise-

butkannya lagi, dia sendiri tak tahu pasti berapa anggaran untuk kegiatan pada momen Tambora Menyapa Dunia nanti. Hanya saja, jauh hari sebelumnya Walikota Bima telah berkomitmen guna mendukung kegiatan dimaksud dengan memberikan informasi kepada sejumlah pihak dari luar daerah. Bahkan, mengingat kegiatan ini merupakan event yang sangat luar biasa dan berdekatan dengan HUT Kota Bima, tentu akan semakin meriah. Pasalnya, saat HUT nanti banyak tamu yang akan menghadiri. Para tamu tersebut akan disuguhkan dengan kegiatan yang dikemas khusus sehingga menarik minat untuk menyaksikan. “Karena nanti kita punya program tolu nai ara Mbojo,” tuturnya. Di mana program ‘tolu nai ara Mbojo’ yang berarti tiga hari di Bima ini menyuguhkan paket kegiatan unik yang telah disebutkan. (use)

(Suara NTB/ist)

BANTUAN – Para korban banjir di Dompu saat menerima bantuan dari LPEM Kota Bima.

LPEM Bima Sambangi Korban Banjir Dompu Kota Bima (Suara NTB) – Setelah banjir menggenangi Kabupaten Dompu minggu lalu, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Produktif Masyarakat (LPEM) Kota Bima menyambangi korban banjir dan menyerahkan bantuan untuk korban banjir di Desa Potu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Senin malam (2/2). Ketua LPEM, Muhtar, S.H kepada Suara NTB, Jumat (6/ 2) mengatakan bantuan itu

diberikan kepada korban banjir yang kondisinya memprihatinkan terutama anak-anak dan lansia, Bantuan yang diberikan kepada korban banjir berupa mie instan 100 dus, selimut, dan bantuan lainnya akan menyusul. “Insya Allah hari berikutnya akan memberikan bantuan berupa baju sekolah, susu dan kebutuhan dasar lainnya, sesuai kebutuhan,” imbuh aktivis penggiat sosial ini. Muhtar meminta agar para

korban tetap bersabar dan selalu berprasangka baik terhadap cobaan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. “Semoga ujian ini bisa diambil hikmah, agar kita senantiasa selalu bersyukur kepada yang di atas,” pintanya. Sementara Pantauan Suara NTB, banjir yang menggenangi Kabupaten Dompu minggu lalu, sudah berangsurangsur surut, dan warga bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. (uki)

Peringatan Milad Ke-68

HMI Bima Gelar Doa Bersama (Suara NTB/use)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Dompu (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 PLN Dompu berencana 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 melakukan tindakan pemu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 tusan jaringan listrik ter1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 hadap beberapa dinas/in1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 stansi serta fasilitas milik 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 pemerintah. Pemutusan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 jaringan dilakukan karena 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 sudah dua bulan tagihan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 listrik belum dibayar. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Hal itu terungkap dalam 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 rapat dengar pendapat PLN 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Dompu dengan Komisi II 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 DPRD Dompu, Jumat (6/2). 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 “Pemerintah daerah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 menunggak tagihan listrik 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 dua bulan, Januari dan Feb1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 ruari 2015. Kita berencana 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 akan melakukan pemutusan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 (Suara NTB/ula) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 (listrik) dan bila empat bu- DENGAR PENDAPAT - Komisi II DPRD Dompu menggelar rapat dengar pendapat dengan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 lan menunggak, kita akan PLN Dompu terkait penerangan jalan dan kelistrikan di Dompu, Jumat (6/2). 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 lakukan pembongkaran (jar1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 ingan),” kata Kepala PLN selama dua bulan,” ungkapnya. Dompu ini menggunakan tra- Tata Kota,” katanya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Selain menggelar rapat Dompu, Rosihan Anwar. Tiap bulannya, PLN selalu vo dan kabelnya ditanam ke 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Di banyak instansi, lan- menyetorkan PAD bagi Dom- tanah. Akibatnya, arus listrik dengar pendapat dengan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 jut Rosihan, berdalih kare- pu melalui pajak penerangan tetap keluar kendati listrik PLN, Komisi II juga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 menggelar rapat dengan na anggarannya belum bisa jalan (PPJ) sebesar 10 persen mati,” jelasnya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 cair dan ada juga yang me- dari pembayaran listrik pelKetua Komisi II DPRD Bidang Perdagangan Dinas 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 manfaatkan untuk belanja anggan. Sehingga pada 2014 Dompu, Kurniawan Ahmadi Koperindag Tamben Dom1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 lain. Tetapi daya listrik PLN lalu berhasil terkumpul seki- menyampaikan apresiasinya pu. Rapat dengar pendapat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 tetap terpakai, sehingga tar Rp 3,3 miliar dari PPJ. pada PLN Dompu. Informasi ini terkait selisih harga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 menjadi tunggakan dan be- Pembayaran kembali pada soal sistem penerangan jalan yang ditampilkan Perda1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 ban bagi PLN. Selain itu, PLN dari penggunaan daya dan pola penanganan agar gangan dengan realita har1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 ada beberapa fasilitas pe- penerangan jalan sekitar Rp Kota Dompu lebih hidup den- ga di lapangan. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 “Kalau data yang disajimerintah yang selama ini 200 juta. Tingginya tagihan gan mengedepankan efisiensi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 tidak terpakai seperti ge- pembayaran ini disebabkan anggaran akan ditindak lan- kan dipublis di media, ini 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 dung Sama Ngawa juga instalasi listrik yang dipasang juti dengan rapat bersama in- malah akan menimbulkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 menunggak biaya beban. tetap memakan daya kendati stansi terkait. “Kita akan gejolak karena perbedaan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 “Total tunggakan listrik lampunya tidak menyala. menindaklanjuti pertemuan yang cukup jauh,” kata 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Pemda sebanyak Rp 206 juta “Lampu penerangan jalan di ini dengan Bagian Umum dan Kurniawan. (ula) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678

Kota Bima (Suara NTB) Memperingati 68 tahun usia organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang bertepatan dengan tanggal 5 Februari 2015, HMI Komisariat STIE Bima gelar bakar 115 lilin dan doa bersama di tengah musibah yang dihadapi bangsa maupun daerah. Kegiatan yang diprakarsai oleh HMI Komsariat STIE Bima ini mendapatkan respon positif dari seluruh komisariat (Komsat). Gufran H. Anwar, selaku Ketua Umum Komsat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima mengatakan, kegiatan yang berlangsung pada pukul 19:30 – 22:23 wita ini dihadiri Alumni, Komsat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Mbojo Bima, Komsat STKIP Kota Bima, Komsat STKIP Taman Siswa Kabupaten Bima dan beberapa kader Komisariat lainnya di HMI se-Cabang Bima, di Kampus STIE Bima.

(Suara NTB/uki)

Jaringan Listrik Pemda Dompu Terancam Diputus

Dikatakannya, kegiatan itu bermaksud membangkitkan semangat kader dan alumni dalam melihat kondisi bangsa yang seringkali terkena musibah. Belum lagi kasus KPK Vs Polri yang belum ada titik temu, ditambah lagi perang sosial, kasus korupsi dan berbagai macam permasalahan yang ada di Kota Maupun Kabupaten Bima selama setahun belakangan ini. “Lewat momentum ini kami mereflesikan bersama, kejadian atau masalah yang datang dari luar ataupun dari dalam daerah sejak tahun kemarin,” ujarnya. Harapannya di usia yang ke 68 itu, kader HMI se-Indonesia khususnya di Bima mampu merumuskan gerakan pembaharuan untuk umat dan bangsa, “HMI harus mempertahankan independensinya sehingga eksistensi terjaga, kemudian antara kader dan alumni tetap berkomitmen sal-

ing bahu membahu menmbangun HMI ke depan,” harapnya. Sementara alumni HMI, yang juga Direktur Pusat Studi Konflik, Agama dan Budaya (PUSKAB) NTB, M. Taher Irhas, M.Pd mengatakan dalam memperkokoh komitmen kader dan alumni, diantaranya harus memahami hak dan tanggung jawab, “Dengan usia yang ke 68 ini menjadi salah satu wujud nyata bagi gerakan dan perjuangan HMI ke depan , yang telah memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara. Akademisi Pendidikan itu memghimbau, agar kader-kader tidak terkooptasi dengan politik yang sedang hangat dibicarakan di publik dan kasus-kasus korupsi yang lagi mengguncang bangsa, agar tidak terjebak ke dalam hal-hal yang mengganggu keharmonisan antarkader. “Yang paling penting adalah menjaga tali silaturahmi serta menjaga nama baik organisasi,” tegasnya. (uki)

MILAD - Para aktivis HMI dalam perayaan milad ke-68 HMI di Bima.

SUARA NTB Sabtu, 7 Februari 2015

Mulai Tahapan Pilkada

KPU Kota Mataram Tunggu Hasil Revisi Perppu Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram masih menunggu hasil revisi dari Perppu terkait penyelenggaraan Pilkada serentak sebelum memulai tahapan penyelenggaraan Pilkada Kota Mataram. Komisioner KPU Kota Mataram, Bedi Saparwadi menyampaikan pihaknya secara resmi belum menerima PKPU untuk pelaksanaan Pilkada. Bedi mengatakan jika acuan pelaksanaan Pilkada serentak adalah draft PKPU dan Perppu 01 tahun 2014 yang belum direvisi, pendaftaran calon dimulai tanggal 26 Februari 2015. Tapi ada usulan dari Komisi II DPR RI untuk mengundur jadwal pelaksanaan Pilkada dari Desember 2015 menjadi bulan Februari 2016. “Usulannya sebanyak tujuh poin dan salah satunya pengunduran jadwal dan penghapusan uji publik,” ujarnya Jumat (6/2). Hasil revisi tersebut disampaikan Bedi akan selesai pada tanggal 18 Februari mendatang. Untuk itulah pihaknya masih menunggu keputusan tersebut sebelum memulai tahapan awal Pilkada. “Apakah nanti pelaksanaan Pilkada itu 2016 atau Desember 2015, kita tunggu saja karena Perppu masih direvisi sampai tanggal 18 Februari,” jelasnya. Terkait pendataan pemilih, Bedi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram untuk tahapan pemutakhiran data pemilih. Ia mengatakan dalam aturannya tidak ada penjelasan apakah akan menggunakan data SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) atau hasil konsolidasi. “Secara normatif, KPU hanya menerima DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih), mana yang lebih valid itu yang kita gunakan,” ujarnya. Dalam proses pemutakhiran data pemilih, Bedi mengatakan akan ditemukan kendala banyak pemilih yang tidak terdaftar maupun dobel pencatatan. Untuk menghindari itu, data yang diserahkan Dinas Dukcapil berbasis kepemilikan E-KTP. Meski demikian pihaknya akan tetap melakukan pemutakhiran data pemilih. “Kita tetap lakukan pemutakhiran data dan kendala-kendala itu akan bisa kita hilangkan atau perkecil. Ada juga nanti kita bentuk tim dan ada juga dari Dinas Dukcapil untuk pemutakhiran data itu,” jelasnya. PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) juga akan dilengkapi dengan operator sehingga bisa mencegah kesalahan pada saat input data. Bedi mengatakan jika Pilkada Kota Mataram dilaksanakan pada Desember 2015, data pemilihnya akan berbeda dengan pelaksanaan pada bulan Februari 2016. (ynt)

Curi Kulkas Perusahaan

Oknum Satpam Ditangkap Polisi Mataram (Suara NTB) Oknum Satpam IW S (36) yang bertugas di PT. Cahaya Bima Berlian Mitsubishi, Cakranegara, Kota Mataram terpaksa berurusan dengan polisi. Ia ditangkap karena diduga mencuri satu unit kulkas milik perusahaan yang dijaganya. Aksi pencurian itu dilakukan saat dirinya piket jaga di perusahaan show room mobil tersebut. Kapolsek Cakranegara Kompol I Gusti Putu Suarnaya, usai membekuk pelaku di kediamannya di Lingkungan Pandan Alas, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Jumat (6/2) menuturkan, penangkapan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan oleh tim identifikasi. Saat ditangkap, kulkas milik perusahaan ditemukan di dalam rumah pelaku. Satpam dari PT CBB tersebut telah diamankan aparat kepolisian untuk dimintai keterangan serta menjalani proses hukum yang berlaku. “Ini berdasarkan hasil penyelidikan yang kami lakukan. Saat olah TKP kami melihat tidak ada bekas – bekas kerusakan sehingga kecurigaan mengarah pada petugas setempat,” tutur Suarnaya saat ditemui di ruang kerjanya. Oknum satpam tersebut beraksi bersama seorang kerabatnya. Mereka mengambil kulkas tersebut dari dalam gedung dan melarikannya menggunakan mobil pick up. Hingga ditemukannya barang bukti tersebut oleh aparat kepolisian. “Pengakuan mereka bahwa kulkas ini sempat mau digadaikan, tetapi karena tidak ada yang berminat, akhirnya mereka sembunyikan di rumah security tersebut. Peristiwa kehilangannya terjadi tanggal 23 Januari lalu sekitar pukul 17.30 Wita. Saat ini kami masih memburu rekan pelaku lainnya,” tambahnya. Pelaku terancam dikenakan pasal 363 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian. Pelaku juga akan dikenakan pasal 480 KUHP tentang penadah yang menyimpan barang hasil curian. (met)

POLHUKAM

Halaman 8

Mayat Mr.X Itu Warga Brazil yang Hilang Mataram (Suara NTB) Identitas jenazah Mr. X yang ditemukan terapung di Teluk Nare, Kabupaten Lombok Utara Selasa (3/2) lalu, akhirnya berhasil diidentifikasi. Tim dokter RS Bhayangkara Polda NTB menyebut, jenazah tersebut Fernando Vieira Campello (24), warga negara asing (WNA) asal Brazil yang sempat hilang sepekan lalu. “Berdasarkan hasil visum dan identifikasi, mayat tersebut adalah Fernando Vieira Campello WNA asal Brazil yang dilaporkan hilang sejak seminggu lalu,” kata Humas RS Bhayangkara Mataram AKP I Wayan Redana di Mataram, Jumat (6/2). Menurut Wayan Redana, proses visum berjalan kurang lebih dua jam, dimulai sejak pukul 14.00 Wita kemarin, setelah ada permintaan dari Polsek Pemenang. Ada juga pendampingan dari keluarga Fernando, juga izin dari kedutaan besar Brazil yang datang dari Jakarta. Dijelaskannya, jenazah yang sudah tak berbentuk itu awalnya diidentifikasi berdasarkan pengakuan ibu kor-

IDENTIFIKASI - Jenazah Fernando Vieira Campello (24) yang diidentifikasi di RS Bhayangkara Polda NTB. (Suara NTB/ars)

ban yang mengatakan ada tato motif jangkar kapal di lengan kiri bagian belakangnya. “Memang ada (tatto), tapi saat itu ibunya sempat ragu dan memberikan ciri-ciri lainnya untuk lebih memastikan bahwa itu anaknya,” ujar Redana. Selanjutnya ibu Fernando memberikan ciri lain yaitu adanya pelat metal yang terpasang di tulang kering bagian kaki kirinya karena mengalami patah tulang dan dioperasi. Nah, setelah dilakukan rontgen pada kaki kirinya, plat dimaksud ditemukan. Setelah proses itu, dipastikan jenazah itu adalah Fernando. “Setelah mengetahui itu (mayat) adalah anaknya, ibu Fernando didampingi staf dari Kedutaan Brazil diarahkan ke Polsek Pemenang untuk memberikan keterangan mengenai kebenaran hasil identifikasi mayat Fernando,” terang Redana. Selanjutnya, untuk proses berikutnya, apakah ada penyelidikan lebih lanjut, tergantung Polsek Pemenang. (ars)

Pilkada Kota Mataram

Pemeriksaan Anas Amrullah Jajaki Kolaborasi Tersangka Kasus dengan Hanura Kedaro Ditunda

Mataram (Suara NTB) Ir. L. Anas Amrullah dan jajaran pengurus DPC Hanura Kota Mataram Jumat (6/2) kemarin menggelar pertemuan khusus. Pertemuan itu membahas visi misi menjelang Pilkada Kota Mataram. Putra H. L. Mudjitahid ini memberikan gambaran, jika ada kesamaan perjuangan untuk membangun Kota Mataram yang lebih baik, kolaborasi bisa saja terjadi. “Kalau hajatnya untuk kepentingan banyak dan itu untuk perubahan yang lebih baik, kemudian ada kebersamaan, kita akan coba,” demikian L. Anas Amrullah menggarap visi misi bersama dalam pertemuan kemarin. Menurutnya, pembangunan di Kota Mataram tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Tetapi harus bersama-sama dalam satu bahasa yang sama. Ia menginginkan, pembangunan Kota Mataram bisa melibatkan kekuatan pihak swasta. Sebab, pemerintah hanya mampu melakukan pembangunan di kisaran 30 persen. Ia pun mengatakan siap men-

gawal Kota Mataram melalui hubungan bisnis yang selama ini melekat di dirinya. Pertemuan yang dilakukan di kantor DPC Hanura Kota Mataram kemarin, menurutnya sebagai bagian dari silaturrahmi.Tidak menutup kemungkinan, peluang silaturrahmi tersebut akan dilakukan dengan partai-partai lainnya. Semuanya dalam konteks saling mempelajari. Seperti diketahui, banyak pihak yang mendorong agar L. Anas Amrullah maju melanjutkan kepemimpinan ayahnya dulu, yang juga sudah membangun Kota Mataram selama dua periode. Pengusaha yang banyak berkecimpung di organisasi pengusaha, Hipmi, Kadin, REI bahkan TDA ini dianggap sebagai salah satu figur yang sesuai memiliki motivasi kuat untuk membangun Kota Mataram dan NTB. Meskipun, caranya melalui gerakan-gerakan kewirausahaan. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah di Hanura Kota Mataram, H. Wildan menga-

takan, penjaringan Balon akan dimulai tanggal 1 sampai 29 Februari ini. Dalam penjaringan ini, Hanura menurutnya terbuka untuk siapapun. L. Anas Amrullah diklaim sebagai figur yang diinginkan partai besutan Wiranto ini. “Kita menginginkan golongan muda yang peduli dengan Kota Mataram. Pak Anas Amrullah, salah satu yang kami anggap figur di Kota ini,” kata Wakil Ketua DPC Hanura Kota Mataram ini. Kendati demikian, untuk kelanjutan kedepan, pihak L. Anas Amrullah diminta mempelajari visi misi dari partai ini. Sehingga kedepan tidak muncul opini membeli kucing dalam karung. Jika dipandang partai Hanura ada kesamaan visi misi dengan pihak L. Anas Amrullah, peluang untuk berkolaborasi bisa dipastikan. “Gambarannya kita saling pacaran,” tegasnya. Sebab Hanura menurutnya tidak ingin ketika pencalonan sukses, akan terjadi perselisihan antara partai dengan kandidat yang diantarkannya menjadi kepala daerah. (bul)

PT Kurangi Hukuman Anas Urbaningrum Jakarta (Suara NTB) – Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta mengurangi hukuman mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam perkara tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah dari sejumlah proyek pemerintah dan pencucian uang menjadi tujuh tahun penjara. “Sudah ada putusan pada 4 Februari 2015. Putusan PT menjadi turun, turun satu tahun, dendanya sama,” kata Humas Pengadilan Tinggi Jakarta M Hatta melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat (7/2). “Selain itu, tanah yang Krapyak dikembalikan ke pesantren untuk kepentingan santri,”

tambah Hatta. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada 24 September 2014 menjatuhkan vonis hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti Rp 57,59 miliar dan 5,26 juta dolar AS kepada Anas. Dalam putusan Pengadilan Negeri, majelis hakim yang dipimpin oleh Haswandi memerintahkan perampasan tanah Pondok Ali Ma’sum, Krapyak, Yogyakarta, seluas 7.870 meter persegi karena dinilai bagian dari hasil pidana pencucian uang yang dilakukan Anas. “Mengenai tanah di Man-

tri jeron, pengelolaan dan pemanfaatannya diserahkan ke Yayasan Ali Masum, Krapyak, majelis hakim berpendapat jika dituangkan di amar putusan, di kemudian hari dikhawatirkan timbul permasalahan hukum perdata. Untuk itu harta tersebut dirampas negara,” kata Ketua majelis hakim Haswandi, dalam sidang 24 September 2014 Salah satu pengacara Anas, Handika Honggowongso, mengaku belum mendapat salinan resmi putusan pengadilan tinggi. “Resminya kami belum menerima. Tentu kalau sudah terima akan dipelajari untuk tentukan sikap dan langkah hukum lebih lanjut,” kata Handika dalam pesan singkat. Namun ia mengaku mengetahui bahwa dalam putusan banding, hukuman Anas memang diperingan menjadi tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta. “Tanah di Yogja dikembalikan ke pesantren,” tambah Honggo. Komisi Pemberantasan Korupsi juga belum memutuskan apakah akan mengajukan kasasi atau tidak terkait hasil banding perkara tersebut. “Saya tanyakan dulu ya,” kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi saat ditanya mengenai hal tersebut. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Pertama kalinya sejak ditetapkan sebagai tersangka, mantan Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat, H. Mahrip, hadir di gedung Kejaksaan Negeri Mataram, Jumat (6/2) kemarin. Sedianya Mahrip akan diperiksa sebagai tersangka. Namun pemeriksaan batal, karena tak didampingi pengacara. Namun sebelumnya, dua tersangka dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah diperiksa. Mahrip datang seorang diri sekitar Pukul 13.40 Wita. Seperti biasa, dengan penampilan barunya sejak melepas jabatan Wabup, Mahrip tetap mengenakan sorban, selempang dan peci putih. Dia masuk ke ruang Pidsus dan ditemui langsung Kasi Pidsus Kejari Mataram, Herya Sakti Saad, SH. Sekitar 30 menit di ruangan pidsus, Mahrip keluar dikawal dua staf Pidsus menuju mobil dinas Kejari. Menurut Herya Sakti Saad, Mahrip dibawa kembali ke Lapas Mataram. “Pemeriksaanya batal, karena tidak ada pengacara mendampingi,” kata Herya. Sebab menurut ketentuan KUHAP, pemeriksaan tersangka harus didampingi pengacaranya. “Sampai saat ini pengacaranya tidak hadir, karena ada acara keluarga,” sebut Herya. Karena batal, pe-

meriksaan ditunda dan dijadwalkan ulang. Rencananya Mahrip akan diperiksa sebagai tersangka Senin (9/2) pekan depan. Dalam perkara ini Mahrip didampingi Edy Rahman, SH, MH, Lawyer yang juga mengadvokasinya dalam kasus dugaan korupsi SPPD Fiktif. Sedianya ini menjadi pemeriksaan pertama sebagai tersangka mantan orang nomor dua di Pemkab Lobar itu. Dia sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama istrinya, Indah Mahrip dalam kasus pembuatan sertifikat lahan hutan lindung Kedaro, Sekotong seluas 10 hektare. Pada kesematan itu, Herya juga menginformasikan, serangkaian kasus yang sama, dua tersangka lainnya sudah diperiksa. “Dua tersangka dari BPN sudah kita periksa Kamis kemarin. Jadi tinggal Mahrip saja,” kata mantan Kasi Datun ini. Dua tersangka dari BPN itu IMD, menjabat sebagai Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah. Serta tersangka ZK sebagai Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan. Sebelumnya dua tersangka ini sempat ditunda pemeriksaannya karena tak didampingi penasehat hukum. “Tapi kemarin keduanya hadir dengan pengacara, sudah diperiksa,” pungkas Herya. (ars)

PROPERTY (Suara NTB/ars)

SANTAI – Mantan Wabup Lombok Barat, H. Mahrip terlihat santai berbincang dengan Kasi Pidsus Kejari Mataram, Herya Sakti Saad, Jumat (6/2). Saat itu dia batal diperiksa karena tak didampingi pengacara.

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 7 Februari 2015

Halaman 9

CERPEN

Di Pusat Lampu Merah Indah Darmastuti

Hari-hari menjadi pendek belakangan ini. Tetapi Sabtu itu lebih pendek dari hari sebelumnya. Gelap sudah turun melingkupi kota, bahkan sejak waktu baru menunjuk pukul tiga sore. Bau angin basah rasanya sanggup membekukan cuping hidung. District party, toko-toko, bar, artshop, klab malam yang biasa ramai dikunjungi, semua menggigil sepi. (TS Lan)

LELAKI bermata gelap tergesa menyusur trotoar di depan deretan pertokoan tutup, di sisi jalan distrik St. Pauli. Mantel panjang rapat dikancingkan, syall, topi bulu dan sepatu lars membungkus tubuh kurusnya. Berjalan merunduk menyuruk angin yang bertiup membawa bau beku. Langkahnya ganjil oleh dingin yang semakin menggigilkan dan menusuk tulang-tulangnya. Seperti lokomotif tua, dari lobang mulutnya menguar uap. “Semoga tak terlalu terlambat,” desisnya. Rasa dingin yang mencengkeram jelas membuat langkah-langkahnya goyah. Musim dingin itu datang terlalu cepat dan dahsyat. Ia ada janji akan menemui Deborah hari itu. Lajang jalang yang sudah menunggunya di Pusat Lampu Merah, Reeperbahn -tempat biasa bertebaran kupu-kupu malam dengan sayap-sayap yang menyembunyikan kekosongan. Mengepak membawa terbang lalu hilang dihancurkan oleh bermacam perjumpaan. Ah, Deborah. Perempuan itu telah membuat si Lelaki mengidap insomnia dan kadangkadang terserang migren jika selama lebih dari seminggu tak ketemu sejak pertemuan pertama mereka. Ia mendongak sejenak, mengukur berapa jauh lagi akan sampai di tempat yang dijanjikan. Temaram di sekelilingnya. Sinar lampu tampak redup membayang dari kaca-kaca jendela yang tertutup menembus lapisan hording putih tulang berenda pada tepitepinya. Tentu di dalam bangunan merah megah itu, penghuninya berkeruntelan di dekat perapian sambil menyeruput cokelat panas atau sirup jahe penghangat badan. Bercerita tentang hari-hari yang dimulai lebih lambat dari biasa dan disudahi terlalu cepat. Pukul delapan pagi masih gelap hingga tidur dan istirahat rasanya begitu panjang. Gemelutuk gigi lelaki itu beradu. Bayangannya pada musim panas atau gugur atau semi hanya sedikit meringankan derita bekunya. Tak hentihentinya ia menungku ingatan betapa distrik ini akan tersulap

seketika dan membius mata para pejalan kaki jika musim dingin berakhir. Bagaimana bisa tempat yang namanya begitu relijius, justru menjadi sarang segala kenikmatan dunia. Adakah yang keliru kala para pelaut membangun kota pelabuhan ini dari puing-puing akibat tangan Perancis yang meluluhlantakkan tempat yang terbentang dari Landungbrucken hingga Reeperbahn ini pada 1848. Mestikah disalahkan kalau pelaut itu kemudian memberi nama tempat ini dengan nama suci Santo Pelindung mereka: Paulus? Kemudian merasa nyaman lalu memulai pesta kecil-kecilan untuk membunuh jenuh setelah berbulan terapung di lautan? Ayolah, mereka hanya pesta dan bersenang-senang menghadiahi diri dengan anggur dan emm.. perempuan. Jika tak begitu, pasti mereka mudah mati karena bosan. Diam-diam, si Lelaki berterimakasih karena pesta kecil-kecilan itu telah berevolusi, hingga membuatnya kembali menginginkan masa depan. Mengingat itu, sesungging senyum melengkung di bibir pucatnya. Hanya beberapa jangkah lagi lelaki itu sampai di Pusat Lampu Merah. Tetapi ia tak melihat perempuan Deborah. Mungkinkah ia terlalu lama menunggu lalu putus asa, dan pergi dengan kecewa? Lelaki itu menepi di sisi kiri. Matanya terus mengitari, mengawasi setiap yang lewat. “Deborah tak mungkin lupa. Seperti hari-hari sebelumnya.” Ia menenangkan diri. Setengah jam berlalu, ia nyaris membeku saat melihat Deborah melintas bersama pria jangkung yang merangkul tubuh perempuannya. Mereka bersitatap, si Lelaki dan perempuan Deborah. Perempuan itu bicara sebentar dengan penganggandengnya, sebelum berjalan sendirian menemui si Lelaki yang masih teguh berdiri. “Aku sudah berjalan secepat aku bisa. Tetapi, nyatanya begitu terlambat bagimu.” “Hanya beberapa jam saja. Tunggulah di sini. Aku butuh uang.”

“Sayang, aku berencana mengajakmu tinggal di flat sewaanku. Cukup dekat dengan pelabuhan Hamburg. Malam ini,” uap menguar dari mulut keduanya. “Baiklah, setelah lelaki satu itu. Percayalah padaku.” Deborah meyakinkan. “Lelaki mana dia?” “Perancis. Yang pernah menghancurkan kota ini, katamu!” “Lupakanlah! Tetapi manisku, aku ingin mengajakmu minum anggur yang masih tersedia untukmu, lalu kita makan roti beberapa potong. Lalu bercinta.” “Tentu. Percintaan yang kuharapkan dahsyat melebihi percintaan kita pada pertemuan pertama dulu. Tetapi sekarang aku harus pergi. Aku terlanjur menyepakati. Tunggulah barang dua-tiga jam.” “Oh,” si Lelaki menyerah. Deborah memberi sepasang cium dan sedikit lumatan penghangat di bibir si Lelaki. Disambut dengan desah yang enggan sudah. Lalu Deborah menjauh pergi. Lelaki itu terpejam, meski dalam ruang gelap matanya sanggup melihat panggul perempuannya bergoyang, dan sepasang kaki jenjang yang terayun di atas sepatu rendah mutu. Perempuan dan lelaki Perancisnya sudah lenyap saat si Lelaki membuka mata. Hanya meninggalkan bayangan awal pertemuannya dengan perempuan itu di klab malam Herzblut, St. Pauli yang berjendela kaca lebar, memajang tiga penari erotis unjuk kemahiran di atas meja bar. Ia menggosok-gosokkan dua telapak tangannya. Lalu memasukkan lagi keduanya ke saku mantel bulu lusuh sambil mengutuki diri menjadi lelaki sepi di sudut St. Pauli pada Sabtu bertepatan tanggal perkenalanannya dengan Deborah. Kala itu, ia duduk di bangku paling pinggir di Klab Malam Herzblut. Ia tahu ada yang mengamati. Perempuan berkulit cokelat tinggi semampai. Rambut terurai yang mengingatkan pada pelepah-pelepah nyiur di negeri asalnya. Terlalu dekat

di mata, tetapi tak ada dana untuk meremas menyentuh dan merasai angin yang menghela nyiur-nyiurnya. Perempuan mendekat. Wangi kuat menikam penciumannya yang peka. Ia bersin. Bersin sekali lagi. “Maaf.” Lelaki itu mengusap hidung dengan saputangan biru muda entah milik siapa, ia menemukannya di geladak kapal sebulan sebelumnya. Perempuan tersenyum, tanpa tersinggung. “Boleh aku menemani duduk?” Lelaki mengangguk. Otaknya sudah berubah menjadi kalkulator dan menghitung cermat uang di sakunya, juga yang ia simpan di flat sewaan. Rasanya tak apa sekali-kali menghabiskan hasil kerja keras di pelabuhan Hamburg, membongkar muatan kapal yang merapat. Di ujung ruang riuh oleh suara-suara cabul yang menyemangati penari erotis tengah beraksi. Bikini. Wine. Asap rokok. Sendawa. Cengkrama. “Sering ke sini?” Lelaki menggeleng. “Hanya sesekali. Eemm.. maksudku ini kali kedua.” Sepertinya telinga perempuan itu hanya basa-basi mendengarkan, matanya menuju kerumunan. “Tidak turut mendekat sana?” Si Lelaki tersenyum, menggeleng. “Itu untuk yang muda-muda. Aku sudah setengah abad.” “Oh yah? Kalau kamu jujur, artinya kamu tampak lebih muda dari usia.” “Ha ha ha.. terimakasih. Setengah abad. Tepat hari ini.” “Oh?” “Yah! aku menghadiahi diri dengan sedikit kesenangan di sini.” Katanya masih menyisa senyum lebar atas (entah) sanjungan atau godaan dari perempuan di hadapannya. “Kamu dari mana?” “Ya?” “Asalmu.” jelasnya dalam Jerman. “Ah, aku warga dunia yang kebetulan terbuang di sini.” “Terbuang?” “Sejarah mencatatku sebagai anak haram dari perempuan hitam yang dibawa pelaut putih

ke sini.” “Tetapi aku melihatmu seperti Santa Maria.” Perempuan itu melengos. “Minumlah, aku sedang berulang tahun. Aku traktir kamu dengan sedikit uangku.” Lelaki itu mengeluarkan seluruh harta yang ia bawa. Ia letakkan di atas meja. “Mari kita habiskan, untuk merayakan perkenalan kita.” katanya dengan mata bercahaya mengalahkan bintang yang bersinar pada langit musim semi itu. “Simpanlah.” Tangan perempuan meraup dan memasukkan kembali koin-koin itu di saku rompinya, lalu ia menarik tangan si Lelaki dan melangkah menjauhi meja. Memesan kamar dan bercinta dengan hebatnya. “Untuk kado ulangtahunmu.” Lelaki itu menitikkan dua titik air langka dari matanya, dalam dekap Santa Maria-nya. “Namaku Deborah. Jangan tanya di mana ibu dan ayahku. Atau siapa nama-nama mereka. Karena aku tak tahu dan tak ingin mencari tahu.” Lalu malam berlalu dan mereka berpisah tanpa berjanji untuk bertemu lagi. Namun sejak itu, si Lelaki selalu membunuh waktu di St. Pauli. Menyusur trotoar hingga mencapai Pusat Lampu Merah, dan tanpa disangka, di sana ia melihat perempuan yang telah membunuh sepinya di malam peringatan setengah abad-nya di dunia. Seluruh uang yang ia punya dibawanya. Ia melangkah pasti menuju perempuan berbikini hijau muda dan hotpant nyaris memancang seluruh jenjang paha yang pernah memanjakannya. “Deborah!” panggilnya. Perempuan itu menoleh, melambaikan tangan lalu mendekat. “Kali ini, tak boleh gratis lagi. Ambilah, ayo kita…” “Stttt… tidak sekarang. Tunggu beberapa jam. Aku sudah berjanji dengan seseorang.” “Sampai jam berapa? aku akan menunggumu.” “Baiklah. Tunggu sekitar dua atau tiga jam dari sekarang.” Ia menunggu di sudut St.

Pauli di tempat yang sama dengan saat ini. Menyesal mengapa tak membawa anggur simpanannya. Mengapa tak dia bawa beberapa potong roti isi keju dan selai kacang. Ia mendesah. Tak ada toko yang masih buka selarut ini dan Deborah tak kunjung datang. Lapar, dingin, menunggu kekasih tengah bercinta dengan orang lain. Ia terus memertanyakan hak dan kepemilikan. Tubuh kekasihnya adalah milik dunia, tetapi ia yakin hati Deborah adalah miliknya. Ia tahu, harus mengalah setidaknya untuk malam ini. Sebab, malammalam selanjutnya, ia akan memiliki seluruh Deborah. Tubuh dan hatinya. Tak akan ia ijinkan lagi hari esok menculik kekasihnya lalu diseret ke Pusat Lampu Merah Santo Paulus. “Tidak! Aku akan menikahinya!” Ia membunuh jenuh dengan membayangkan betapa bergelora percintaannya dengan Deborah. Itu menjadi kekuatan terakhir menahan gigil dan beku seluruh ngilu pilunya. Ia terpejam, tersenyum kala memanggil bayangan Deborah untuk datang. Terus ia genggam tanpa ingin melepaskan. Ia tahu, itu satu-satunya cara bertahan dalam penantian. Tetapi malam dan kegelapan terlampau panjang. Ia tetap di situ seperti yang ia janjikan. Menunggu kekasihnya demi sebuah pesta kecil. Seperti kemarin, terang datang terlambat. Reeperbahn membuka mata dengan berat. Santo Paulus menghela nafas saat memandangi kemuraman. Orang-orang dan polisi patroli. “Ada cincin di dalam saku mantelnya. Tercetak sebuah nama. Mungkin nama istrinya.” “Siapkan pemakaman untuk gelandangan ini.” [] Solo, 2 Maret 2013

Indah Darmastuti, anggota redaksi buletin sastra Pawon (Solo). Antara lain menghasilkan novel Kepompong.

PUISI

Irma Agryanti

Dalasari Pera

Planetarium

Terbaring Di Sisiku

Sepasang Arca

Doa Akar

di ruangan ini layar besar, langit berkubah yang jauh mendekat

terbaring di sisiku hujan, matahari

Terbayang tubuh kita adalah kutuk waktu Tabah menadah manja lumut dan girang debu Tanpa tahu mengabarkan debar abu-abu Sering membikin dadamu ragu; Kau jelmaan kupu-kupu atau semata batu?

Tuhan, kami datang dari biji yang sama ditakdirkan padaku selapang tanah dinasibkan padanya sebentang langit

kusaksikan bintang murung sebelum angkasa buta : ia yang membiarkan matanya dikilau matahari : sihir menghukumnya aku tahu tak ada pemburu meski kau menggantung dengan jurang di mataku sementara maut, helium menyembunyikan nova dari gelap dan kejam gerhana 10.000 mil kecepatan cahaya setelah bintang murung setelah kesedihan tumpah hanya ada lubang hitam paling gelap, paling dalam kau tak melihatku, tapi aku melihatmu 2013

membayangkan betapa panjang mimpi tangan yang luput menyentuh ranjang tanah liat mencium tahun keheningan rasa sakit melahirkan, mengenangkan perempuan pada derita aku menyaru tangis menahan luka jantung hati yang memaku 2013

Aku sering menertawakan kesedihan kita Sepasang yang tak pernah utuh Selain sempurna pada sepi tak rubuh Pada genit kerlip kamera pesiarah Terbayang jalanan menjarah jarak Yang tak pernah kita cicipi meski sekali

sekiranya kami kekasih, bujukkan angin agar ia hantarkan padaku daun menjulang itu kami pulang ke lahat yang sama Belawa, 2014

Dan ketika malam pelan merayap Sekuat lengkung langit kita menahan gigil Kau mulai gemetar memanggil kenang melindap Telah tiba masa menjadi bagian yang gelap Berdoa untuk dua pasang sayap Ke laju waktu kita akan terbang lalu lenyap Belawa, 2014

Irma Agryanti lahir di Mataram. Buku puisinya berjudul Requiem Ingatan (2013).

Dalasari Pera lahir di Belawa, Sulawesi Selatan. Founder Komunitas Legi-Lego, Makassar.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 7 Februari 2015

Halaman 10

Tingkatkan Minat Baca Pegawai

LATIHAN MENARI Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah penting bagi siswa, khususnya dalam mengasah bakat yang dimiliki. Seperti kegiatan ekstrakurikuler yang diterapkan SDN 1 Danger Kecamatan Masbagik Lombok Timur ini sedang latihan menari tradisional diiringi kesenian gendang beleq beberapa waktu lalu. (Suara NTB/yon)

KEBERADAAN Perpustakaan Sekretariat Daerah (Setda) NTB diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi terbaru pada PNS yang berada di lingkup Setda. Di tengah kesibukan para staf maupun pejabat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, membaca buku, koran, majalah atau jenis bacaan lainnya di sela-sela istirahat perlu juga dilakukan. Setidaknya dari buku yang dibaca ini akan mampu memberikan pengetahuan atau referensi bagi staf dalam melaksanakan tugas. Hal inilah yang diharapkan Fungsional Pustakawan pada Perpustakaan Setda NTB Hamudin, S.Sos, MM, dengan keberadaan perpustakaan di lingkup Setda NTB akan mampu meningkatkan minat baca di kalangan pegawai. ‘’Kita mengharapkan perpustakaan kita lebih ramai dan dikenal. Tidak hanya di lingkup pegawai, tapi bagi masyarakat luar,’’ ungkapnya menjawab Suara NTB di Kantor Gubernur NTB, Jumat (6/2). Untuk lebih mengenalkan keberadaan perpustakaan lingkup Setda, ujarnya, setiap 3 bulan sekali akan menggelar pameran buku di tempat terbuka atau di pusat keramaian. Adanya pameran ini, tidak hanya mengenalkan pada masyarakat mengenai buku yang dipamerkan, tapi mampu meningkatkan minat baca pada masyarakat. Meski demikian, masalah lokasi dan waktu pameran ini masih dalam proses pembahasan. Hamudin mengaku, pihaknya masih dihadapkan dengan keterbatasan tempat untuk menyimpan bukubuku yang lama. Sekarang ini, Unit Perpustakaan yang berada di bawah Bagian Humas dan Protokol Biro Umum Setda NTB ini memiliki koleksi buku sebanyak 1.000 eksemplar dengan 500 ribu judul buku. Di sisi lain, pihaknya dituntut terus memperbaharui judul bukubuku melalui pengadaan yang dilakukan setiap tahun. Di tahun 2014 lalu, ujarnya, pihaknya sudah melakukan pengadaan buku sebanyak 250 eksemplar. Menurutnya, pengadaan buku-buku baru disesuaikan dengan kebutuhan para pegawai di lingkup Pemprov NTB, seperti masalah perekonomian, peraturan perundang-undangan dan keuangan. Namun, pengadaan buku disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki Perpustakaan Setda NTB. ‘’Kalau tahun 2014, anggaran pengadaan buku sebesar Rp 21 juta, tahun ini ada peningkatan sebesar Rp 24 juta,’’ ujarnya. Disinggung mengenai minimnya alokasi dana pengadaan buku, diakuinya, karena Perpustakaan Setda NTB merupakan perpustakaan yang diperuntukkan bagi PNS lingkup Setda dan setiap instansi memiliki perpustakaan tersendiri. Apalagi, jumlah pengunjung ke Perpustakaan Setda NTB dinilai cukup banyak, yakni antara 20 hingga 30 orang per hari. Pada bagian lain, pihaknya berobsesi untuk menjadikan Perpustakaan Setda NTB terhubung secara online. Namun, adanya kendala pada masalah tenaga informasi dan teknologi (IT) membuat pihaknya masih belum bisa action. ‘’Mudahmudahan dalam waktu dekat, kita bisa lewat online,’’ tandasnya.(ham)

Kepala Dinas Dikpora Harus Mampu Tingkatkan Kualitas Pendidikan Mataram (Suara NTB) Digantinya Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram dalam mutasi yang digelar Pemkot Mataram, Rabu (4/2), membawa pengharapan baru membaiknya kualitas pendidikan di Kota Mataram. Termasuk mampu mengatasi persoalan dunia pendidikan di Mataram. Harapan ini disampaikan anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Lalu Suriadi. Kepada Suara NTB, Jumat (6/2), Suriadi meminta Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram, H. Sudenom cepat menyesuaikan diri dengan tugas barunya menggantikan

si yang membidangi pendidikan ini, Sudenom dengan latar belakang pernah menjadi guru, harus mempunyai target awal, bagaimana mensukseskan pelaksanaan ujian nasional. Sebab, kebijakan pemerintah pusat sekarang kelulusan ditentukan oleh guru

anggap baik dan tidak merugikan siswa. Politisi PAN ini tidak menampik selama ini masih banyak persoalan terkait pungutan di sekolah. ‘’Nah ini yang masih menjadi PR untuk bisa dibenahi,’’ cetusnya. Demikian pula dengan persoalan bina lingkungan. Jangan karena pendekatan individu, tetapi harus berdasarkan kedekatan wilayah. ‘’BL itu untuk mendekatkan siswa dengan sekolahnya,’’ pungkas Suriadi. (fit)

SMK Islam Raudatul Azhar Masbagik Lomba Sekolah Sehat Nasional SDN 11 Kota Bima Wakili NTB Minim Peralatan Praktik

Hamudin (Suara NTB/ham)

Dapatkan Pendidikan Layak

Ponpes Raudatul Azhar Gratiskan Biaya bagi Anak Yatim

(Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) Pondok Pesantren (Ponpes) Raudatul Azhar Masbagik Kabupaten Lombok Timur (Lotim) beberapa tahun terakhir ini menggratiskan biaya pendidikan bagi anak yatim yang menimba ilmu di beberapa lembaga pendidikan yang bernaung di bawahnya. Ponpes Raudatul Azhar memiliki lembaga pendidikan mulai dari PAUD sampai SMK. ‘’Tujuan digratiskannya siswa yang tergolong anak yatim maupun piatu itu untuk memberi kesempatan kepada masyarakat terutama anak-anak yang sudah ditinggal mati oleh orang tuanya untuk bisa mengenyam pendidikan yang layak,’’ ungkap Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana SMKI Raudatul Azhar Masbagik, Abdurrahim, SIP, Jumat (6/2). Menurutnya, penggratisan siswa yatim maupun piatu di ponpes ini sudah lama dicanangkan, bahkan sejak mulai beroperasinya. Apalagi, anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus didik kearah yang lebih baik dan senantiasa didukung perkembangannya. “Sejak mulai beroperasinya ponpes ini, kita sudah menggratiskan siswa yang tergolong dalam anak yatim untuk menimba ilmu di sini,” terangnya. Diakuinya, semangat yang dimiliki oleh santri yang tergolong dalam anak yatim maupun piatu itu tidak kalah saing dengan santri yang perekonomiannya menengah ke atas. Sehingga, itulah yang dimanfaatkan oleh pihak ponpes untuk mengembangkan segala kemampuan maupun keterampilan santri, baik yang berada di tingkat PAUD maupun di atasnya. ‘’Kita juga masih menerapkan majelis ta’lim, hafalan Al Qur’an, tilawah dan lainnya,’’ ujarnya. Meski demikian, pihaknya mengalami keterbatasan asrama. Pihaknya berharap supaya pemerintah memberikan suntikan dana untuk perbaikan lokasi asrama para santri, karena, ponpes merupakan salah satu langkah dalam memupuk akhlak santri dari dalam. (yon) Abdurrahim

Drs. H. Ruslan Effendi, MPd. ‘’Komunikasi dengan mitra kerjanya harus cepat dilakukan. Seperti dengan kepala sekolah selaku pelaksana teknis, juga dengan jajarannya di Dikpora, seperti kepala bidang,’’ terangnya. Dikatakan anggota komi-

itu sendiri. Sehingga, lanjut Suriadi, terkait kondisi yang baru ini, Sudemon diimbau membuat kebijakan. ‘’Jangan sekali-kali mengintervensi penilaian guru untuk menentukan kelulusan,’’ pintanya. Untuk itu, Suriadi kembali mengingatkan agar Sudenom segera membangun komunikasi dengan mitra kerjanya. Mantan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Mataram itu juga diimbau melanjutkan kebijakan pendahulunya kalau memang kebijakan itu di-

Selong (Suara NTB) Jurusan Multimedia merupakan jenis bidang ilmu yang menggabungkan antara seni, teknologi (komputer), maupun animasi yang merujuk dalam dunia perfilman. Besarnya potensi pada jurusan ini membuat banyak calon siswa tertarik untuk mempelajarinya. Begitu juga saat SMK Islam Raudatul Azhar Masbagik membuka Jurusan Multimedia di sekolahnya cukup banyak siswa yang berminat. Namun, minimnya alat praktik, seperti komputer membuat siswa tak maksimal belajar. “Fasilitas kita sangatsangat masih terbatas terutama untuk computer. Kita di sini hanya memiliki delapan unit komputer, sedangkan yang kita butuhkan sebenarnya 35 unit komputer, jika kita berpatokan pada jumlah siswa ketika melakukan praktik,” papar Kepala Jurusan

Multimedia SMK Islam Raudatul Azhar Masbagik Lotim, Alwi, S.Pd, Jumat (6/2) pagi. Selain itu, SMK Islam Raudatul Azhar juga lebih banyak menggunakan waktu siswa untuk praktik. Alasannya, jika hanya mengandalkan teori untuk mengasah keterampilan siswa, maka hasilnya kurang maksimal. Sementara, jika siswa lebih banyak diarahkan ke praktik, keterampilan siswa akan mudah terasah, karena berhadapan langsung dengan komputer terlebih dunia kerja. ‘’Tapi kalau hanya sebatas teori siswa akan kesulitan. Teori itu bisa kita ciptakan sendiri melalui praktik, karena teori itu hanya gambaran saja,” terangnya. Terkait dengan sarana dan prasarana, pihak SMK Islam Raudatul Azhar berharap supaya pemerintah menggelontorkan dana atau

Alwi

(Suara NTB/yon)

bantuan untuk menambah sarana dan prasarana sekolah, terutama penambahan alat praktik siswa. Menurutnya, untuk jurusan multimedia peralatan yang dibutuhkan itu tidak hanya komputer saja, melainkan proyektor, kamera dan lainnya. (yon)

Kota Bima (Suara NTB) SDN 11 Kota Bima mewakili NTB dalam lomba sekolah sehat tingkat nasional yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Saat ini, sekolah sedang melakukan sejumlah persiapan sebelum lomba dilaksanakan. Plt. Kabag Humas dan Protokol Ihya Gazali, S.Sos yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (6/2), menjelaskan, keberhasilan SDN 11 Kota Bima mewakili NTB di lomba sekolah tingkat nasional setelah menyisihkan peserta lain di NTB. Dalam lomba ini, ujarnya, tim penilai menetapkan SDN 11 Kota Bima sebagai pemenang lomba sekolah tingkat provinsi. Untuk mewakili lomba tingkat nasional, saat ini SDN 11 Kota Bima sedang melakukan persiapan dengan memantapkan kegiatan yang ada. Untuk saat ini, katanya, persiapan tersebut sudah mencapai 90 persen. Namun secara kasat mata, terpilihnya SDN 11 Kota Bima untuk mewakili NTB sangat layak. Sebab, di sekolah ini terdapat sejumlah program, antara

lain, budaya harian yakni setiap akan dimulainya kegiatan belajar mengajar (KBM), para siswa sekolah setempat melakukan salaman dengan guru atau teman sesama siswa serta pemeriksaan kuku. Khusus untuk hari Rabu, para siswa melaksanakan senam kesehatan anak dan melaksanakan kegiatan budaya membaca. Hari Jumat, guru dan siswa menggelar kegiatan tadarus, zikir dan do’a bersama. Sementara hari Sabtu siswa dan guru menggelar kegiatan gotongroyong. Di samping itu, di sekolah ini juga terdapat kegiatan budidaya tanaman hias. Belum lagi kegiatan ekstrakurikuler seperti drum band yang diikuti kelas 3 dan kelas 5 serta drum band dan melukis. Beberapa waktu lalu, Walikota Bima juga melakukan kunjungan ke sekolah tersebut dengan mengajak Dinas Dikpora. Selain itu, Walikota juga mengajak para kepala sekolah dengan maksud mengambil contoh dari sekolah yang terletak di Jalan SoekarnoHatta ini untuk diterapkan di sekolah masing-masing.(use)

Penambahan Buku ’’Braille’’ Disesuaikan Kebutuhan Masyarakat KPAD Lotim Amankan Selong (Suara NTB) Kepala Seksi (Kasi) Perpustakaan pada Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi (KPAD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Lalu Nasrun,SIP, mengaku pihaknya hanya memiliki dua koleksi buku Braille. Keberadaan dua buku itu digunakan hanya sebagai sampel tanpa adanya penambahan. Menurutnya, tidak adanya penambahan terhadap buku Braille itu disebabkan masyarakat yang membutuhkan buku khusus bagi penyandang tuna netra ini belum terlalu banyak. Namun, pihaknya siap melakukan pengadaan, asalkan ada permintaan dari masyarakat. “Jika ada permintaan, ya kita langsung respons,” terangnya pada Suara NTB, Jumat (6/2). Diakuinya, buku ini hanya dimanfaatkan beberapa orang, karena di masing-masing Sekolah Luar Biasa (SLB) sudah memiliki fasilitas yang disediakan khusus. “Kalau ada yang mencari, maka kita akan tambah, tapi sejauh ini belum ada permintaan, karena pada dasarnya sudah disiapkan di sekolah mereka

Buku ’’Staatsblad’’

(Suara NTB/yon)

TUNJUKKAN - Kepala Seksi Perpustakaan pada KPAD Lotim, Lalu Nasrun menunjukkan koleksi buku Braille di ruang koleksi buku KPAD Lotim, Jumat, (6/2). masing-masing,” kilahnya. Untuk pengadaan buku Braille harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dikonsultasikan kepada pihak-pihak yang sudah memakai dan memiliki. Tujuannya mengetahui jenis-jenis buku atau Braille yang dibutuhkan. ‘’Karena

yang namanya buku Braille itu bukanlah sembarangan buku yang tentunya tidak semua orang mampu menggunakan atau bisa membacanya. Dimana, untuk memahami isi dalam buku braille itu dibutuhkan pelatihan-pelatihan khusus,’’ tandasnya. (yon)

Selong (Suara NTB) Koleksi buku tempo dulu atau yang dikenal dengan buku “Staatsblad” saat ini masih diamankan Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi (KPAD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Pasalnya, keberadaan buku tersebut saat ini sudah langka, bahkan sulit ditemukan di tempat-tempat lain, seperti toko-toko. Koleksi ini hanya bisa ditemukan di perpustakaan dan museum. KPAD Lotim sudah berusaha mengamankan dan menjaga buku-buku Staatsblad itu. Di mana, buku-buku yang lebih didominasi oleh tulisan bahasa Belanda itu diamankan oleh pihak KPAD Lotim dari Pemkab Lotim. Kepala Seksi Perpustakaan pada KPAD Lotim, Lalu Nasrun, SIP, Jumat (6/2), mengatakan, buku Staatsblad itu merupakan salah satu buku yang berisi tentang hukum, ketatanegaraan, sampai awal mula lahirnya Lombok (hari jadi Lombok). Diakuinya, isi buku yang menggunakan Bahasa Belanda membuat masyarakat enggan membaca dan tidak merasa memerlukannya. Namun,

pihaknya tetap melakukan perawatan, karena mengandung nilai-nilai sejarah dan merupakan peninggalan yang harus dijaga keberadaannya. Menurutnya, untuk mengungkap asal mula lahirnya Lombok itu tidaklah sulit. Dengan menguasai sedikit bahasa asing, terutama Bahasa Belanda, masyarakat bisa mengetahui tentang hukum ketatanegaraan dan sejarah Sasak Lombok maupun yang lainnya. Selain mengamankan buku Staatsblad itu, di dalam ruang koleksi itu juga terdapat puluhan buku-buku sejarah dan budaya Lombok. Akan tetapi, persoalan yang dihadapi oleh pihak perpustakaan dalam menjaga semua koleksi, karena masih terkendala ruangan. Pasalnya, ratusan buku Staatsblad yang dimiliki oleh KPAD Lotim hanya bisa ditampung di dua rak buku. ‘’Sedangkan sisanya masih disimpan menggunakan kardus,’’ akunya. Untuk itu, pihaknya berencana melakukan penambahan rak buku tahun 2016 mendatang supaya buku-buku sejarah bisa tersusun lebih rapi. (yon)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 7 Februari 2015

Operasi, James Absen Dua Bulan

Atletico Madrid vs Real Madrid

Kembalinya Sang Bintang

Madrid Gelandang serang Real Madrid asal Kolombia, James Rodriguez, dijadwalkan untuk menjalani operasi terhadap cidera di kakinya sehingga ia harus beristirahat selama dua bulan, kata klub pemuncak Liga Spanyol. Klub menyatakan bahwa hasil pemindaian menunjukkan adanya retak pada tulang kelima metatarsal di kaki kanan saat pertandingan liga yang dimenangi Real Madrid atas Sevila skor 21 pada Rabu. Pemain internasional Kolombia, yang dengan tinggi postur tubuhnya itu berhasil mencetak gol pembuka saat melawan Sevila dengan sundulannya, terpaksa ditarik keluar lapangan setelah bermain kurang dari 30 menit. “Setelah dilakukan tes kepada James Rodriguez oleh tim medis Real Madrid... dia didiagnosa mengalami keretakan pada tulang kelima metatarsal di kaki kanannya.” “Pemain ini segera menjalani operasi dalam beberapa jam mendatang,” demikian klub raksasa Spanyol itu. Ikon pemain bertahan Madrid Sergio Ramos juga mengalami cidera dalam pertandingan itu sementara pemain sayap belakang Marcelo telah mendapatkan dua kali kartu kuning sehingga dipastikan kedua pemain tersebut bakal absen saat pertandingan derby dengan Atletico, Sabtu. Namun demikian, tim Carlo Ancelotti tersebut akan kembali diperkuat penyerang bintangnya Cristiano Ronaldo dan pemain internasional asal Portugal lainnya yang serba bisa Fabio Coentrao, demikian AFP melaporkan. (ant/bali post)

Madrid Bintang di panggung utama Real Madrid, Cristiano Ronaldo bakal melakoni comeback-nya dalam Derby Kota Madrid melawan Atletico Madrid di Vicente Calderon, Sabtu (7/2). Namun, bukanya bikin nyali ciut, kabar kembalinya sang bintang pemilik gelar pemain terbaik dunia 2014 itu justru memantik semangat di kubu rival. Mendengar fakta tersebut, bek andalan Atletico, Juanfran, melah mengaku senang. Hal tersebut diutarakan karena sosok 29 tahun itu ingin menghadapi deretan pemain terbaik dalam pertandingan terbaik. “Ronaldo melakukan tindakan yang membuatnya mendapat hukuman. Namun ia sudah menyadari kesalahannya,” tutur Juanfran pada harian AS, dan

dikutip dari goal.com. “Jika ia bisa bermain melawan kami, maka hal itu bakal fenomenal. Saya ingin menghadapi yang terbaik dan Ronaldo merupakan yang terbaik,” pungkasnya tak sabar. Juanfran juga mengimbau timnya untuk tampil 200 persen jelang hadapai tim sekota, Real Madrid. Laga itu berlangsung dalam tajuk jornada22 La Liga Spanyol, di Vicente Calderon. Pertandingan tersebut juga bisa mengindikasikan sejauh apa langkah kedua tim dalam perebutan gelar juara La Liga. Karenanya Juanfran ingin timnya tampil sekuat tenaga. “Kami sangat menghormati mereka. Kami tahu mereka punya potensi yang luar biasa, dengan banyak pemain hebat. Banyak di antaranya bahkan menjadi pemain terbaik dunia dan pertandingan akan berjalan sulit, seperti sebelumnya,” tutur Juanfran, seperti dikutip harian AS.

Derby London Utara Tanpa Sanchez

KONI Ajukan Rp 8,15 Miliar

Komisi V DPRD NTB Janji Perjuangkan Anggaran Olahraga

Enam Negara Pastikan Ikuti Piala Presiden 2015 Palembang (Suara NTB) Amerika Serikat, Australia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan tuan rumah Indonesia memastikan ikut kejuaraan tinju amatir internasional Piala Presiden XXII/2015 di Palembang, Sumatera Selatan, 19-25 April 2015. Ketua Harian Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Sumatera Selatan, H Sulfa Ganie, di Palembang, Jumat, penyelenggara masih menunggu pendaftaran peserta dari negara-negara yang diundang hingga awal April. “Sudah 50 negara yang disurati dan sementara ini ada enam yang sudah menyatakan kesediaan,” kata dia. Ia mengemukakan panitia pelaksana telah melayangkan surat ke 50 negara sebagai anggota induk Asosiasi Tinju Amatir Dunia (AIBA) di antaranya, Afganistan, Banglades, Brunei Darussalam, Kamboja, Tiongkok, Jepang, Yordania, Kazastan, Korea, Kuwait, dan Makau. Kemudian, Malaysia, Amerika Serikat, Thailand, Nepal, Pakistan, Filipina, Qatar, Arab Saudi, Singapura, China Taipeh, Uni Emirat Arab, Vietnam, Italia, Rep Ceko, Spanyol, Mesir, Selandia Baru, dan Samoa. “Penyelenggara mengharapkan setidaknya ada 200 petinju amatir dari Asia, Eropa, dan Amerika yang akan ambil bagian,” ujar dia. Kejuaraan Piala Presiden ini merupakan agenda AIBA yang terakhir lagi digelar pada 2011. Sebelumnya kejuaraan ini diagendakan setiap tahun namun banyaknya agenda tinju amatir tingkat dunia membuat kejuaraan tersebut tidak bisa dilakukan secara simultan. (ant/bali post)

tingen NTB ke PON, sementara KONI NTB membutuhkan anggaran Rp 10 Miliar untuk kegiatan itu. Syukurnya, kekurangan anggaran KONI NTB saat itu kata Kasdiono tak membuat pengurus KONI NTB kehabisan akal. Dalam hal ini Kasdiono bersama pengurus KONI NTB mencari pinjaman untuk menalangi biaya keberangkatan atlet ke PON Riau 2012. Dan hasilnya NTB berhasil melampaui target 10 medali emas, yakni 11 emas, 5 perak dan 8 perunggu. Hasil ini membanggakan Pemprov NTB, sehingga uang pinjaman KONI NTB pun tergantikan. “Bagaimana kalau saat itu kita tidak mampu meraih target 10 emas? Dan saya harap pengalaman di PON sebelumnya tidak terulang kembali.” Selanjutnya Hj. Nurlaila Haerunisa mengatakan bahwa selain mendukung dana pembinaan olahraga, pihak Pemprov NTB ke depannya akan serius memperhatikan masa depan atlet yang berprestasi. Sehingga kedepannya atlet NTB tidak mudah hengkang serta merasa bangga menjadi atlet NTB. “Salah satu yang harus dilakukan oleh Pemprov NTB adalah mengikat atlet dengan pekerjaan agar atlet tidak mudah hengkang keluar daerah,” jelasnya. Komitmen dari Komisi V DPRD NTB itu tak disia-siakan oleh Ketua KONI NTB. Ia pun memaparkan rancangan anggaran yang dibutuhkan pada periode 2015. Menurutnya, jumlah anggaran dirancang sebanyak Rp 8,15 Miliar. Dari angka itu, 70 persen akan dialokasikan pada pelatihan atlet untuk persiapan PRA PON. Andi bertekat atlet NTB harus mampu meraih prestasi pada PON 2016. Karenanya, sebagian besar anggaran akan dialokasikan untuk Pelatda atlet berprestasi dan persiapan pelaksanaan PRA PON. “Paling sedikit anggaran yang dibutuhkan untuk pemusatan latihan itu sebanyak Rp

London -

5,5 Miliar,” ungkapnya. Ditambahkan oleh Andi, sisa dari anggaran tersebut dialokasikan untuk

Peningkatan Kualifikasi bagi Pelatih, Wasit/Juri sebanyak Rp 75 Juta. Untuk belanja pegawai, barang dan jasa serta modal Rp 1,3 Miliar. Pengadaan rapat anggota KONI NTB sebanyak Rp 35 Juta. Rapat Kerja Daerah KONI Provinsi NTB Tahun 2015 Rp 35 juta. Rehab Asrama atlet GOR Turide Rp 150 juta. Perbaikan dan Penataan Spot Hall GOR Turide Rp 200 juta. Pemberian apresiasi kepada atlet dan pelatih NTB yang berprestasi sebanyak Rp 130 juta. Pengadaan fasilitasi badan-badan fungsional KONI & Paralimpic Rp 85 juta. pengadaan dalam menyusun Tabloid KONI NTB Rp 20 juta. Pembinaan organisasi kepada pengurus provinsi cabang olahraga sebanyak Rp 200 juta. Persiapan dalam mengadakan peringatan HUT RI, HUT NTB, Haornas Dan Kegiatan Olahraga KONI NTB Rp 60 juta dan bantuan dana stimulan kepada Cabang Olahraga Rp 300 juta. (fan/rai)

(Suara NTB/ist)

OPERASI - James Rodriguez, menjalani operasi dan ia harus absen selama dua bulan untuk proses pemulihan cidera kakinya.

Mataram (Suara NTB) Anggota Komisi V DPRD NTB mengunjungi tempat Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Sentralisasi di GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (7/ 2) kemarin. Para anggota komisi yang membidangi Bidang Pemuda dan Olahraga itu diterima langsung Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto. Pada kunjungan itu para angggota dewan dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H. MNS. Kasdiono, sementara Ketua Komisi V DPRD NTB, Hj Wartiah, M.Pd tidak hadir karena berhalangan. Kasdiono yang merupakan mantan Ketua Umum KONI NTB saat itu didampingi rekannya sesama anggota Komisi V DPRD NTB, TGH, Muammar Arafat, Hj. Rahmah, Hj. Nurlaela Hairunisa dan Hj. Surya Hartin. “Kedatangan kami kemari untuk menyelesaikan sejumlah persoalan. Kami dari komisi lima DPRD NTB sepakat olahraga ini menjadi perhatian. Kita akan memperjuangkan anggaran KONI NTB sehingga bisa merealisasikan terget pemprov NTB meraih 15 medali emas,” ucap Kasdiono. Menurut Kasdiono, target NTB meraih 15 medali emas di PON bukan saja target dari Gubernur NTB, Dr. TGH M. Zainul Majdi (eksekutif-red) namun pihak legislatif juga merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Itu artinya pihaknya yang merupakan bagian dari Pemprov NTB akan mendukung sepenuhnya program lima belas medali emas (Libas) di PON Jabar 2016. Bentuk dukungan yang akan dilakukan oleh mereka adalah memperjuangkan kebutuhan anggaran KONI NTB dalam rangka meraih Libas. Mantan Ketua KONI NTB yang sukses membawa kontingen NTB melampaui target 10 medali emas NTB di PON Riau 2012 itu mengakui bila dukungan pihak DPRD NTB terhadap anggaran untuk pembinaan olahraga berprestasi selama ini masih minim. Hal itu terbukti dari pengalaman mengikuti PON Riau 2012 lalu, dimana pihak DPRD NTB hanya merealisasikan anggaran Rp 2,5 Miliar untuk keberangkatan kon-

“Kami harus mencoba untuk tampil 200 persen dan mencoba memenangkan pertandingan,” pungkasnya. Bek Real Madrid Alvaro Arbeloa optimistis mendulang tiga poin dari Atletico Madrid. Kembalinya Cristiano Ronaldo dalam partai ini dianggap menjadi modal positif bagi El Real. Madrid besusah payah meraih kemenangan dalam tiga laga terakhir tanpa Ronaldo. Pasalnya, megabintang asal Portugal itu harus menjalani sanksi bertanding akibat menerima kartu merah ketika menghadapi Cordoba beberapa waktu lalu. Arbeloa berharap bisa membalas kekalahan Madrid dari Atletico dalam beberapa pertemuan terakhir. “Mereka (Atletico) mengalahkan kami dalam beberapa pertemuan terakhir karena mereka bermain lebih baik, tetapi kami antusias menghadapi mereka di Vicente Calderon,” seru Arbeloa, seperti dilansir Football Espana. (ant/bali post)

Alexis Sanchez

Pemain depan Arsenal Alexis Sanchez dipastikan absen saat timnya bertandang ke Tottenham Hotspur untuk pertandingan Liga Utama Inggris (Premier League) pada Sabtu, tetapi manajer Arsene Wenger sudah bisa memainkan Danny Welbeck dalam laga derby London utara itu. Pencetak gol terbanyak Sanchez, yang telah membukukan 18 gol di semua kompetisi sejak kehadirannya dari Barcelona musim lalu, masih bergulat memulihkan cedera pada otot pahanya. Pemain internasional Chilie berusia 26 tahun itu tidak diturunkan saat Arsenal menang 50 atas Aston Villa minggu lalu. Rekan-rekannya, walaupun, tetap mampu membuktikan bahwa mereka bisa menciptakan gol tanpa kehadirannya dan hal itu akan dilakukan lagi saat mengunjungi rival lokalnya itu. “Alexis masih belum siap dimainkan,” ujar Wenger dalam website resmi Arsenal (www.arsenal.com) pada Kamis. “Dia tidak akan lama, saat pertandingan melawan Leicester (pada Selasa) ada kemungkinan. Dia tentu sangat sulit untuk berdiam diri. Dia tetap berlatih, tetapi hanya latihan ringan saja.” Wenger mengkonfirmasi bahwa penyerang Inggris Welbeck, yang tidak pernah diturunkan lagi sejak 28 Desember ketika dia turut mencetak gol dalam kemenangan 2-1 atas West Ham United, telah pulih dari cederanya dan siap untuk dimainkan. Arsenal yang berada di peringkat lima klasemen Premier League juga tidak akan diperkuat gelandang Jack Wilshere dan Alex Oxlade-Chamberlain, keduanya masih belum pulih dari cedera masing-masing dan belum berlatih secara penuh, saat melawan Tottenham, yang berada satu peringkat di bawah Arsenal dan berselisih dua poin dalam klasemen. Demikian laporan Reuters. (ant/bali post)

Asah Kekuatan Spiritual Atlet Mataram (Suara NTB) TGH. Muammar Arafat, SH, MH anggota Komisi V DPRD NTB menyarankan kepada Ketua KONI untuk mendorong para atlet mengasah nilai spiritual mereka. Metode itu diharapkan dapat menanamkan keyakinan pada para atlet. Melalui kesempatan kunjungan aspirasi ke Sekretariat KONI NTB, Anggota DPRD NTB tersebut mengingatkan agar atlet juga sekiranya dibina dalam kegiatan keagamaanya. Paling tidak, di selang waktu istirahat untuk

meluangkan kesempatan membangun dinamika spiritual pada atlet. “Saya yakin atlet akan dicerahkan hatinya, diberi ketenangan dalam segala urusan termasuk dalam kompetisi baik nasional, regional bahkan internasional,” usul Muammar Arafat di ruangan Ketua KONI NTB. Lebih lanjut politisi Partai Golkar ini menerangkan, dalam meraih prestasi, doa, usaha, Ikhtiar dan tawakal perlu ditanamkan pada keyakinan masing-masing atlet. Dengan berlatih keras itu sudah menjadi bagian usaha

para atlet, sabar dan tekun merupakan bagian ikhtiar dan tawakalnya meraih prestasi. “Namun doa juga memegang peranan penting dalam kegiatan keseharian atlet-atlet NTB, selain latihan, atlet juga perlu dibangun dinamika spiritualnya,” katanya. Muammar berarap, latihan yang keras dan semangat yang terus dijaga selama ini, semoga akan mengangkat lagi nama NTB lebih baik melalui prestasi yang diraih oleh para atlet binaan. (rai)

SUARA NTB

Sabtu, 7 Februari 2015

Halaman 12

IKLAN AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

TRAVEL

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO AGEN

OTOMOTIF

SUARA NTB

Sabtu, 7 Februari 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 7 Februari 2015

Halaman Halaman 14 14

Menuju Perbaikan Program Raskin Jangan Sekadar Tampil MESKI masih diwarnai oleh ketidakpastian di sanasini, namun para bakal calon kepala daerah yang akan tampil di Pilkada sudah harus segera mempersiapkan diri. Mereka yang memiliki hajat untuk tampil, sudah saatnya menyusun konsep pembangunan yang akan mereka tawarkan kepada masyarakatnya. Seperti diketahui, dalam waktu dekat, tujuh kabupaten/kota di NTB sudah harus berganti pemimpin. Sayangnya, konstalasi politik di tingkat pusat yang riuh rendah mengakibatkan sejumlah aspek teknis penyelenggaraan Pilkada harus terkatung-katung dalam ketidakpastian. Untuk kepastian jadwal penyelenggaraan saja, hingga kini belum ada kepastian yang dapat diberikan karena masih harus menunggu proses revisi undang-undang yang menjadi alas hukum penyelenggaran Pilkada. Ditekennya perubahan undang-undang Pilkada oleh Presiden RI, Joko Widodo juga tidak serta merta melapangkan jalan karena masih ada sejumlah pasal krusial yang akan direvisi kembali. Proses revisi di DPR RI ini juga membutuhkan waktu yang tampaknya tidak akan singkat mengingat banyaknya sengkarut pendapat yang menyertainya. Problem itulah yang menjadi ganjalan serius bagi pelaksanaan Pilkada di daerah-daerah yang sudah akan habis masa jabatan kepala daerahnya – termasuk di kabupaten/kota di NTB. Meski aspek teknis masih bermasalah, namun hal itu tidak dapat menjadi alasan bagi para figur yang ingin tampil di perhelatan Pilkada untuk menyiapkan rencana apa yang akan mereka lakukan jika kelak terpilih menjadi kepala daerah. Sayangnya, tren yang berkembang tampaknya tidak demikian. Hanya sedikit figur yang bicara soal substansi persoalan daerah sementara kebanyakan hanya membincangkan aspek teknis penyelenggaraan. Dengan kata lain, substansi Pilkada sebagai sebuah adu gagasan di antara para calon pemimpin seperti tertutupi oleh riuh rendahnya problem teknis yang dipicu oleh kericuhan politik di tingkat pusat. Logikanya, kalau saja para calon pemimpin kita benar-benar memiliki niatan serius untuk membangun daerah, mereka seharusnya terlebih dulu menyiapkan perangkat pokok yang akan mereka jadikan modal dalam membangun – semisal visi misi dan program-program yang akan dijalankan. Dengan kata lain, para figur tersebut jangan sekadar tampil, melainkan sudah memiliki rencana besar dengan rancangan kebijakan yang jelas pula. Tenggelamnya substansi Pilkada itu, tampaknya mencirikan bahwa di daerah, demokrasi masih kita maknai sebatas pada aspek prosedural semata, bukan pada aspek substansial. Tak heran jika pemimpin yang lahir dari proses Pilkada seringkali gagal mengelola mandat yang mereka peroleh dari rakyat. Padahal, jika dikelola dengan konsep yang jelas dan dengan cara yang konsekuen, daerah-daerah di NTB memiliki potensi yang besar untuk berkembang menjadi daerah yang maju. Dan untuk itu, salah satu syaratnya adalah adanya pemimpin besar yang bisa mengelolanya. (*)

ROGRAM Raskin (Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpedapatan Rendah) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2015 di Launching penyalurannya, Rabu (3/ 2) di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB Mataram. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan sosialisasi yang dihadiri Tim Koordinasi Raskin Provinsi NTB, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten/Kota se NTB, Kepala Nbagian Ekonomi Kabupaten/Kota se NTB, Perwakilan Camat, Lurah, Kepala Desa, dan perwakillan rumah tangga sasaran penerima manfaat. Hadir juga unsur Setda Provinsi NTB dan Perum Bulog Divre NTB. Banyak masukan dan kritik terhadap program Raskin di NTB yang muncul dalam sosialisasi tersebut. Mulai dari kualitas beras yang disalurkan, sampai pada penentuan rumah tangga sasaran. Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi Tim Koordinasi Raskin Provinsi NTB, kecuali meningkatkan kualitas pelaksanaan program di tahun 2015 ini dan tahuntahun mendatng. Hasil Kajian Berdasarkan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), distribusi beras untuk rumah tangga miskin (raskin) tidak tepat dalam hal jumlah, penerima, kualitas, dan waktu. Bukan hanya KPK, juga kajian Bank Dunia, lembaga swadaya masyarakat (LSM) Semeru, serta Badan Kebijakan Fiskal juga sudah mengeluarkan kajian mengenai raskin. Temuan kajiannya hampir sama, raskin tidak tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat administrasi. Dengan hasil kajian yang demikian, pernah ada wacana untuk menghapus program Raskin. Menteri BUMN Rini Soemarno, pernah mengungkapkan pemerintah berencana menerapkan sistem baru untuk mendistribusikan bantuan beras miskin (Raskin) dengan menggunakan elektronik money (eMoney) bekerja sama dengan pihak perbankan. Rencananya program ini akan dijalankan 2015. Mekanismenya, masyarakat diberikan e-money dalam bentuk kartu yang hanya bisa dibelikan beras di cabang-cabang bulog maupun toko kelontong yang bekerja sama dengan bulog. Semacam voucher dimana uang dalam kartu itu tidak bisa digunakan membeli yang lain, keculi hanya bisa untuk beli beras. Namun, dalam kenyataannya, Program Raskin masih diimplementasikan pada tahun 2015. Ini artinya, belum ada alternatif terbaik pengganti Program Raskin yang sudah berjalan selama 16 tahun ini.

Oleh:

Manggaukang Raba

(Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB)

Kita menunggu perbaikan implementasi kebijakan program Raskin di NTB ke arah yang lebih baik dan lebih berhasil guna. Caranya adalah dengan memulai penataan RTS-PM pada tahun 2015, perbaikan pedoman pelaksanaan (Juklak), penataan kembali tim koordinasi raskin dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas. Karena itu, pilihannya adalah membenahi manajamen raskin mulai dari hulu sampai hilir. Alternatif Perbaikan Program Raskin Masih ada upaya untuk memperbaiki program raskin. Karena, pada dasarnya raskin masih sangat dibutuhkan masyarakat yang berhak guna membantu masyarakat kurang mampu melalui bantun pemenuhan kebutuhan pangan berup beras sebanyak 15 kg/Rumah Tangga Sasaran (RTS)/ bulan. Pertama, rumah tangga sasaran penerima bantuan raskin perlu dibenahi. Artinya, pendataan yang dilakukan oleh BPS perlu diperjelas konsepsinya, dan perlu ada kesamaan persepsi antara BPS, Dinas Sosial, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan masyarakat. Pelibatan Kepala Lingkungan/Dusun dan Kepala Desa/Lurah serta Camat dalam penentuan RTS sangat diperlukan. Adanya dialog dengan unsur masyarakat di setiap desa/lurah dalam penentuan final RTS sangat diharapkan. Dengan demikian RTS sangat transparan. Kedua, perbaikan manajemen dan peran Tim Koordinasi (Tikor) Raskin. Hal ini penting, sebab dalam banyak kasus, Tikor selama ini belum bekerja optimal dalam satu tim yang solid. Banyak anggota tim, tapi tidak semua bekerja. Karena itu perlu dikaji ulang Tikor Raskin pada semua tingkatan, siapa yang seharusnya terlibat dalam tim, dan pembagian peran yang jelas dari masing-masing anggota.

Dengan demikian setiap anggota bertanggungjawab atas perannya masing-masing. Ketiga, perlu ada pengawalan dalam implementasinya, terutama dalam penentuan kualitas, harga dan jumlah pada saat pendistribusian yang disertai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi yang terencana. Dengan demikian beras yang dislurkan benar-benar sesuai dengan standar kualitas, harga dan jumlah yang ditentukan. Keempat, terkait dengan waktu pendistribusian haruslah direncanakan dengan baik, terutama di titik bagi. Perlu disampaikan lebih awal kepada Desa/Kelurahan tentang hari “H” pembagian raskin sehingga semua RTS datang mengambil berasnya pada hari tersebut di titik bagi yang telah ditentukan. Kelima, penyusunan petunjuk pelaksanaan (Juklak) di Provinsi haruslah Juklak yang benar-benar dapat diimplementsikan, juklak yang berisi kebijakan provinsi dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait, seperti sarana pasarana angkutan, dan sebagainya. Keenam, penyusunan petunjuk teknis (Juknis) di kabupaten/kota haruslah Juknis yang secara teknis mengatur semua hal yang terkait dengan penyaluran raskin sampai rumah tangga sasaran. Jika hal-hal ini diatur dan dikelola dengan baik dan benar, program raskin yang yang telah dirsakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya RTS akan bisa lebih optimal dan berhasilguna.

Program Raskin di NTB Kita menginginkan, masyarakat kurang mampu yang ada Nusa Tenggara Barat benar-benar mendapatkan haknya atas sebgian kebutuhn pangan dalam bentuk beras. Kita juga menginginkan agar melalui raskin, beban pengeluaran rumah tangga sasaran dapat terbantu. Jika pada tahun 2014, pagu raskin reguler sebesar 84.882 ton sudah tersalur dengan baik dan masih ada sejumlah persoalan dan kendala, maka pada tahun 2015 juga diharapkan semua tersalur dengan baik dan tidak ada lagi masalah di lapangan. Pada tahun 2015, jumlah pagu penyaluran sebesar 84.881.880 kg dengan jumlah sasaran rumah tangga sasaran (RTS) – penerima manfaat (PM) sebanyak 471.566. Artinya, pagu raskin tahun 2014 sama dengan pagu raskin tahun 2015. Jika nanti BPS melakukan pendataan ulang RTS-PM, maka tidak menutup kemungkinan pagu raskin dan jumlah RTS-PM akan berubah. Artinya, bisa bertambah atau berkurang. Kita menunggu perbaikan implementasi kebijakan program Raskin di NTB ke arah yang lebih baik dan lebih berhasil guna. Caranya adalah dengan memulai penataan RTS-PM pada tahun 2015, perbaikan pedoman pelaksanaan (Juklak), penataan kembali tim koordinasi raskin dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas. Jika semua ini dibenahi, bisakah NTB menjadi provinsi terbaik dalam implementasi program raskin? Semoga.

Dewan pertanyakan bunga simpanan di bank umum Pengelolaan dana negara harus transparan

***

Rekrutmen guru honor, dikhawatirkan kurangi jam mengajar PNS Juga akan membebani keuangan daerah

***

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 7 Februari 2015

Kerugian Negara Kasus Bendungan Sebewe Rp 1,4 Miliar Dari Hal. 1 Proyek bedungan ini diketahui dikerjakan tahun 2009 lalu, oleh PT. Ngandek Jaya. Namun dalam perjalanannya, proyek ini ambruk, diduga karena kualitasnya buruk. Hasil pemeriksaan Kejasi Sumbawa, menemukan indikasi penyimpangan, kemu-

dian menetapkan tiga orang tersangka. Mereka adalah Direktur PT. Ngandek Jaya, LMM, tersangka lainnya MS sebagai pengawas proyek dan SM sebagai pelaksana lapangan. Setelah audit itu keluar, Sugeng mengaku, tinggal menunggu audit untuk pengadaan kapal perintis. (ars)

Empat Kades Diperiksa Dari Hal. 1 bantuan rehabilitasi rumah kumuh. Empat orang yang diperiksa itu, diantaranya Kades Senaru, Kades Sambi Elen, Kades Akar – Akar dan Kades Karang Bajo. Sedianya ada lima Kades, namun untuk kades Sukadana yang baru menerima panggilan, dijadwalkan pekan depan. ‘’Empat kepala desa itu kami mintai keterangan, karena di desa mereka menjadi lokasi pembangunan rumah stimulan sebanyak 2400 lebih unit,’’ kata Kasi Pidsus Kejari Mataram, Herya Sakti Saad, SH kepada Suara NTB Jumat (6/2). Keterangan yang dipetik dari para saksi, bahwa benar bantuan untuk program subsidi rumah itu diterima, disebut dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Nilainya per kepala keluarga yang menerima, Rp 7,5 juta dikucurkan tahun 2013. Sesuai dengan keterangan saksi, bantuan itu dalam juklak juknis Kemenpera, diberikan kepada warga penerima dalam bentuk material. Ada tiga spek bangunan dari pemberian bantuan itu, diantaranya untuk pembuatan atap, dinding dan lantai, dengan luas bangunan sembilan meter per segi. Jumlah

bantuan itu memang diakui tidak akan mencukupi membangun sebuah rumah utuh, sehingga dalam juklak juknis Kemenpera, disyaratkan ada swadaya anggaran dari pemilik rumah. ‘’Kata kepala desa, semua bantuan itu sudah diterima masyarakat, dilanjutkan dengan swadaya. Tapi memang ada kendala kelancaran, alasannya karena terganggu cuaca sehingga belum maksimal,’’ papar Herya. Alasan lain, tingkat swadaya dari pemilik rumah tidak maksimal, sehingga ada bangunan yang belum tuntas. Keterangan itu tetap ditampungnya, untuk melengkapi proses pemeriksaan perkara, dipadukan dengan keterangan saksi lain dan hasil pemantauan lapangan. Herya mengaku sudah menurunkan tim ke empat desa tersebut, mengecek langsung kondisi fisik proyek. Fakta lapangan dengan dokumen, termasuk keterangan saksi, diakuinya ada yang kontradiktif. Tapi apapun itu, kasus ini masih harus didalami untuk menentukan, apakah bisa ditingkatkan ke penyidikan atau tidak. (ars)

Dewan Pertanyakan Bunga Simpanan di Bank Umum Dari Hal. 1 Contoh, dana DAK, itu tidak ditempatkan di bank daerah, itu disimpan di bank lain,” ungkap politisi PKS ini. Menurut Johan, kecenderungan pengelola menaruh anggaran di bank-bank umum ini memicu timbulnya pertanyaan yang cukup serius. “Pertanyaan besarnya, kalau di bank umum, deposito atau giro itu, bunganya masuk kas daerah atau tidak? Karena uang itu pasti ada bunganya,” ujar Johan. Menurut Johan, data yang diperoleh pihaknya dari Bank NTB memperlihatkan bahwa bank milik daerah itu ternyata hanya kebagian jatah untuk menyimpan dana APBD saja. Selebihnya, dana-dana dari pemerintah pusat, disimpan di bank umum. Persoalan lain adalah adanya problem kekurangan tenaga analis di Bank NTB yang membuat kinerja bank tersebut hanya terfokus pada segmen PNS dan pemerintah semata. Padahal, banyak sekali potensi kredit produktif yang perlu digarap oleh Bank NTB. Jika berpatokan pada standar ideal di bank-bank umum, jumlah tenaga analis yang dimiliki di tiap cabang sekitar enam orang. Namun, cabangcabang Bank NTB sejauh ini hanya memiliki tenaga analis hanya satu orang saja. “Artinya, bank kita ini belum begitu konsen untuk

membuka peluang kreditkredit produktif. Jadi hanya menyimpan gaji-gaji pegawai saja. Kalau yang seperti itu kan tidak perlu analisa, tinggal potong gaji saja,” ujarnya. Johan menilai, kalau saja Bank NTB memiliki tenaga analis dalam jumlah memadai, maka mereka bisa mulai menggarap kredit untuk pengusaha. Misalnya, para pengusaha yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa atau pengusaha jasa konstruksi yang mengelola proyek-proyek pembangunan di NTB bisa menjadikan Bank NTB sebagai tempat meminjam modal usaha mereka. Para pengusaha yang memenangkan tender proyek tertentu dari pemerintah daerah, bisa saja mengajukan pinjaman dengan bank garansi ke Bank NTB ketimbang mengajukan ke bank lain. Dengan demikian, keuntungan dari bunga kredit tersebut bisa kembali ke kas daerah melalui deviden Bank NTB. “Nanti tinggal kita komunikasikan saja dengan para kontraktor itu. Tapi di situ juga tentu kita butuh tenaga analis untuk menilai kelayakan mereka memperoleh modal dari Bank NTB. Di situlah pentingnya tenaga analis,” tegas Johan. (aan)

KPK Diduga Bidik Proyek Rp 4,4 Miliar di Lotim Dari Hal. 1 untuk menampung komoditi jagung, padi dan rumput laut. Hanya saja sejauh ini yang pernah jalan hanya komoditi jagung. Sampai saat ini, SRG ini kata Suwardi memang terlihat masih berfungsi. Hanya saja sebagian besar petani memilih enggan memasukkan jagungnya karena terbentur masalah biaya transportasi. Selain itu juga, belum ada jaminan langsung diterima mutunya oleh pengelola gudang. Pengelola SRG itu diketahui bekerjasama dengan Universitas Mataram (Unram). ‘’Petani enggan bawa jagung ke sana. Seperti petani dari Jerowaru kan jauh tempatnya,’’ katanya. Ada petani yang berharap SRG ada di tiap kecamatan namun hal itu tidak memungkinkan. Soal turunnya KPK diduga menelisik proyek tersebut, Suwardi mengaku tidak tahu. ‘’Saya tidak tahu ada yang diperiksa. Siapa yang dipanggil dan kenapa dipanggil oleh KPK itu saya tidak tahu apa penyebabnya,’’ kelitnya. Sementara, Inspektur pada Inspektorat Lombok Timur (Lotim), Drs. Haris, MAP yang dikonfirmasi terkait pemanggilan sejumlah pejabat dan mantan pejabat Lotim oleh KPK, mengetahuinya dari media massa. Pasalnya, KPK sendiri sama sekali tidak ada komuni-

kasi dengan Inspektorat terkait proses hukum ini. Mengenai keberadaan SRG yang dikelola oleh Koperasi Selaras yang diketahui Haris satu kesatuan dengan i Pasar. Beberapa waktu lalu katanya, sudah dilakukan audit oleh BPK sekitar tahun 2012-2013. Menurutnya, ada temuan dari hasil audit tersebut. Hanya saja apa temuan hasil audit, itu di luar kewenangan Inspektorat. Temuan dari BPK lanjutnya, juga menjadi bagian yang diupayakan oleh Inspektorat untuk proses pengembaliannya. Disebutkan, dari keseluruhan kasus terindikasi menimbulkan kerugian negara dari hasil temuan BPK. cukup besar. Sementara itu, KPK hingga Jumat (6/2) kemarin belum bisa diminta konfirmasinya. Juru Bicara KPK yang juga Deputi Bidang Pencegahan, Johan Budi SP yang dikonfirmasi mengarahkan agar Suara NTB menghubungi Kepala Bidang Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha untuk mengkonfirmasi terkait pemanggilan sejumlah pejabat dan mantan pejabat Lotim oleh KPK. Namun hingga berita ini ditulis, konfirmasi Suara NTB via SMS belum dijawab Priharsa Nugraha. (rus)

Halaman 15

Dari Kunjungan Kerja ke Kaltim

Tindaklanjuti Kerjasama ALKI II, Dorong Percepat Penerbangan Langsung BIL-Balikpapan Samarinda (Suara NTB) Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) akan segera menindaklanjuti penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepakatan kerjasama dengan Pemprov NTB terkait dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Sebanyak 11 provinsi yang masuk dalam ALKI II akan serius bekerjasama dalam sejumlah bidang, salah satunya dalam bidang perhubungan. Hal itu ditegaskan Pejabat dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kaltim, Noor Albarakati saat menerima rombongan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB di Kota Samarinda, Selasa (3/2) siang. Rombongan dari Dishubkominfo NTB dipimpin Kabid SKDI, M. Ilham. Rombongan diterima Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim, Muhammad Rizali, SE. Noor Albarakati pada pertemuan itu mengatakan, ada beberapa gubernur telah menandatangani kesepakatan terkait AKLI II Seperti Gubernur Kalsel, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kaltim dan Gorontalo. Ia mengatakan, Kaltim diminta untuk menjadi motor penggerak kerjasama ALKI II tersebut. Ia menambahkan, menindaklanjuti kerjasama ALKI II itu, pihaknya akan langsung

membawa surat nota kerjasama itu ke Mataram. Namun, ia meminta kejelasan waktu yang tepat supaya nota kesepakatan kerjasama itu bisa ditandatangani pimpinan masing-masing daerah. “Ada sembilan provinsi yang belum mendandatangani. Kami akan membawa secara langsung karena ini dokumen yang penting,”ujarnya. Kaitan dengan ALKI II itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim, Muhammad Rizali, SE mengatakan, di Kaltim akan dibangun proyek besar yaitu Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kabupaten Kutai Timur. Saat ini kawasan itu menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan Economic Zone (MBTKEZ). Ia menjelaskan, kawasan ini dipersiapkan menjadi pusat pengolahan Crude Palm Oil (CPO) beserta produk turunan dan pusat industri yang terintegrasi dengan pelabuhan berskala internasional. Kaltim didesain menjadi salah satu provinsi penghasil CPO terbesar di Indonesia. KIPI Maloy dilewati Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) yang merupakan lintasan laut perdagangan internasional dan berada pada kawasan pusat ekonomi dunia masa depan (Pacific Rim). Kawasan Maloy termasuk dalam jalur interkoneksitas Kalimantan dan Sulawesi, yang dilalui

jalur regional lintas transKalimantan dan transportasi penyeberangan feri TarakanToli Toli, Balikpapan-Mamuju. Sementara itu, Kabid SKDI Dishubkominfo NTB, M. Ilham mengatakan maksud kedatangan rombongan dari NTB ke Kaltim untuk menindaklanjuti rencana kerjasama ALKI II. Ia mengatakan, kaitan dengan ALKI II itu, akan dibangun kawasan industri terpadu di sekitar Bayan Lombok Utara. Mega proyek yang akan dibangun yakni Global Harbour. Bahkan, kata Ilham, sudah disiapkan Detil Engginering Design (DED) untuk pembangunan bandar laut internasional tersebut. Nantinya, kawasan itu juga akan dibangun kilang minyak. Ilham menambahkan, kaitan dengan kerjasama bidang perhubungan soal ALKI II, selain membangun pelabuhan laut internasional, Pemprov juga menginginkan segera terwujud penerbangan langsung Bandara Internasional Lombok (BIL)-Balikpapan. Rencana penerbangan langsung menuju Bandara Muhammad Aji Sulaiman Sepinggan Balikpapan itu diharapkan secepatnya dibuka untuk mempercepat konektivitas antar kedua daerah. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim, Muhammad Rizali mengatakan, penerbangan langsung

17 Mahasiswa Pasca Sarjana STAH Diyudisium Mataram (Suara NTB) Sejumlah 17 orang mahasiswa Pasca Sarjana (S2) Program Studi Ilmu Komunikasi Hindu di Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Negeri Gde Pudja Mataram diyudisium, Jumat (6/2). Tiga diantara para mahasiswa S2 itu diberikan penghargaan karena meraih peringkat terbaik. Ketua STAH Negeri Gde Pudja Mataram, Dr. Ni Putu Listiawati,SE.Ak.MM, saat memberikan sambutan dalam yudisium perdana tersebut menyampaikan harapannya terhadap para wisudawan. Mewakili Lembaga Perguruan Tinggi yang dipimpinnya, ia berpesan agar para mahasiswa S2 yang siap diwisuda ini mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah digali selama mengikuti proses belajar mengajar selama 4 semester. “Untuk mencapai gelar Magister ini tentu tidak mudah, maka saya berpesan agar para lulusan tidak menjadikan gelar ini hanya sebagai hiasan nama semata. Jadikanlah gelar ini sebagai motivasi untuk berjuang kedepannya, mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah didapat baik saat mengabdi ditengah masyarakat,” pesannya. Sebelumnya, Direktur Program Pasca Sarjana STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Wayan Ardhi Wirawan mengatakan, bahwa yudisium yang berlangsung Jumat (6/2) kemarin merupakan pelepasan lulusan perdana dari program yang dipimpinnya. ‘’Ini yang perdana, jadi yang diyudisium ini merupakan mahasiswa S2

(Suara NTB/STAH)

YUDISIUM - Para mahasiswa yang diyudisium dari Program Studi Ilmu Komunikasi Hindu STAH Negeri Gde Pudja Mataram mengikuti prosesi keagamaan sebelum diyudisium, kemarin. yang masuk pada tahun 2012 lalu,” jelasnya . Dikatakan, selain yudisium pihaknya juga telah menggelar prosesi samavartana. Prosesi tersebut merupakan salah satu rangkaian upacara yang setara dengan yudisium. Diterangkan, samavartana digelar seusai para mahasiswa menjalani proses pembelajaran semasa perkuliahan. “Samavartana digelar setelah berakhirnya proses belajar mengajar selama perkuliahan. Prosesi ini dapat dimaknai sebagai semacam simbol pengembalian mahasiswa kepada orang tua atau keluarga mereka. Kalau saat memulai perkuliahan itu disebut sebagai upanayana atau ba-

hasa akademisnya yakni matrikulasi,’’jelasnya. Secara terpisah, Ketua Pelaksana Yudisium pertama untuk program S2 di STAH Gde Pudja Mataram, Dr. Ni Wayan Rasmini, menyampaikan bahwa belasan mahasiswa yang mengikuti yudisium merupakan peserta didik yang telah berhasil menyelesaikan syarat wisudanya. Ia menilai bahwa para mahasiswa itu telah menyelesaikan thesis serta melengkapi beberapa syarat kelulusan lainnya. Satu diantara mahasiswa yang telah lulus S2 tersebut meraih IPK 4,0. Para lulusan itu diresmikan dalam Surat Keputusan STAH Nomor No. 01/SK/65/ 2015 yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga. (met/*)

Kritis Tapi Terkontrol Dari Hal. 1 Ia pun tidak setuju dengan istilah “bad news is a good news” apabila isi dari berita tersebut menyakiti bangsa. ‘’Mungkin berita bad news banyak dibaca tetapi jangan menyakiti bangsa sendiri,’’ ujar Arief. Ia menambahkan media

bisa beriringan dengan akademisi dan pemerintah. ‘’Bersatu lah, kalau kita tidak solid tidak akan menang bangsa ini,’’ tambahnya. Pada kesempatan tersebut, Arief juga berharap media meningkatkan peran dalam mempromosikan pariwisata di Indonesia. Sebab, lanjut Arief, pengaruh media

dalam promosi bisa mencapai 50 persen. “Pengaruh peran media dalam promosi minimal mencapai 50 persen sebagai marketing dan PR kita. Ibaratnya, kalau pemerintah yang ngomong, masyarakat tidak percaya tetapi kalau media yang bilang mereka relatif percaya,” jelas Arief. (ant/Bali Post)

Sekda NTB Penuhi Panggilan Komisi ASN Pekan Depan Dari Hal. 1 Dikatakan, seseorang yang diangkat dalam sebuah jabatan tertentu harus memenuhi persyaratan dan kepercayaan. ‘’Bisa jadi banyak memenuhi syarat. Allah saja mengatakan akan memberi petunjuk pada orang yang dikehendaki. Begitu dunia itu. Sudah melalui uji kompetensi. Itulah prosedur yang kita ikuti,’’ jelasnya. Sampai saat ini, kata Muhammad Nur, dirinya belum mendapatkan informasi ada pejabat yang mengadu karena

kecewa dengan hasil mutasi itu. ‘’Saya belum tahu kalau ada yang sudah mengadu. Ndak ada yang mengadu, semuanya berjalan sebagaimana adanya,’’ pungkasnya. Empat orang pejabat yang dinonjobkan atau tak menduduki jabatan struktural eselon II dalam mutasi yang digelar 28 Januari lalu antara lain, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Drs. H. L. Imam Maliki, MM, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Drs. H. Arsyad Gani, Staf Ahli Gubernur

Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ir. H. Ali Syahdan dan Staf Ahli Gubenrur Bidang Hukum dan Politik, H. Rachmad Radjendi, SH. Empat orang mantan pejabat eselon II ini selanjutnya dipercaya oleh Gubernur menjadi Tim Gubernur untuk percepatan pembangunan daerah. Dimana anggota Tim ini diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur NTB Nomor 821.2-1/036/BKD-Diklat/2015 tentang pengangkatan anggota Tim Gubernur untuk percepatan pembangunan daerah lingkup Pemprov NTB. (nas)

(Suara NTB/nas)

CINDERAMATA - Pimpinan rombongan Dishubkominfo NTB, M. Ilham tukar cindermata dengan Sekretaris Dishub Kaltim, Muhammad Rizali usai pertemuan membahas rencana tindaklanjut kerjasama bidang perhubungan soal ALKI II di Kantor Dishub Kaltim, Selasa (3/2). BIL-Balikpapan memang sangat diharapkan. Bukan hanya Pemprov Kaltim yang menginginkan itu segera terwujud, namun juga puluhan ribu warga Lombok yang ada di Kaltim. Ia menilai konektivitas kedua wilayah akan memberikan keuntungan yang besar termasuk dalam bidang pariwisata dan sektor usaha. Apalagi, sebelumnya antara Pemprov NTB dan Kaltim telah menandatangani nota kesepakatan kerjasama dalam bidang perdagangan dan peternakan dengan NTB. Ia mengatakan, saat ini, war-

ga Kaltim yang ingin berlibur ke Lombok harus transit dulu melalui Surabaya atau Bali. “Jika nanti ada penandatangan kerjasama, nanti kita minta bersama-sama ke menteri Perhubungan agar penerbangan bisa langsung antar kedua daerah,”imbuhnya. Pengurus Kerukunan Keluarga Sasak Lombok (KKSL) Kaltim, Alimudin mengatakan, jika ada penerbangan langsung menuju Lombok, hal itu akan menjadi pendorong kemajuan kedua daerah. Ia memprediksi orang Kaltim yang akan berlibur ke Lombok akan meningkat. (nas/*)

Tiga Bacabup Mendaftar ke Nasdem, Golkar Tunggu Instruksi DPD I Dompu (Suara NTB) Partai politik peserta pemilu 2014 lalu mulai membuka pendaftaran untuk bakal calon (balon) Bupati yang akan diusung pada Pilkada Dompu. Setelah Partai Golkar dan PKS, Partai Nasdem juga membuka pendaftaran telah menerima tiga balon. Sementara Partai Golkar masih menunggu instruksi untuk memproses tujuh balon yang telah mendaftar. H Mulyadi Jaya, pengurus DPC Partai Nasdem Dompu yang juga anggota DPRD Komsi 1 kepada Suara NTB, Jumat (6/2) kemarin, mengatakan, partainya telah membuka pendaftaran sejak Kamis (5/2) dan tiga balon langsung mendaftarkan diri. Diantaranya Drs H Bambang M Yasin (incumbent), Drs H Syamsuddin MK, dan H Mulyadin, SH, MH (birokrasi). “Saat ini kami masih melakukan penjaringan bakal calon Bupati,” ungkapnya. Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Dompu, Abdul Fakah pada kesempatan yang sama, mengatakan, pihaknya telah

menutup pendaftaran sejak 30 Januari lalu. Sebanyak tujuh balon mendaftar diantaranya Drs H Bambang M Yasin, H Syaifurrahman Salman, SE, MSI, H. Mulyadin, SH, MH (birokrat), Kisman Pangeran, SH (advokat), Syafruddin Yasin, S.Ap (birokrat), Drs H M Amin, MM dan Ir Khairul Usman (swasta). “Untuk proses lebih lanjut, kami masih menunggu instruksi. Sejauh ini kami mengakomodis saja dulu,” terangnya. Sementara Sekretaris DPD PKS Dompu, Bukhri Ramadhan, ST di tempat terpisah, mengatakan, yang mendaftar hingga batas waktu 5 Februari pada PKS Dompu ada 4 bakal calon. Diantaranya Drs H Bambang M Yasin, Syafruddin Yasin, S.Ap, Drs H M Amin, MM, dan H Mulyadi, SH, MH. Pada Jumat kemarin ditambah Drs H Syamsuddin MK. “Dari 5 bakal calon yang mendaftar, hanya Drs H Bambang M Yasin yang mengantarkan langsung berkas pendaftarannya. Yang lain diantar oleh tim. Hasil ini telah dilaporkan ke DPW,” katanya. (ula)

(Suara NTB/rak)

SILATURAHMI - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) NTB dan Komisi Informasi (KI) NTB, Jumat (6/2) kemarin bersilaturahmi ke Harian Suara NTB. Tampak Sekretaris PPID, M.Ilham (paling kiri) dan Ketua KI NTB, M.Syauki (ke dua dari kiri) bersama tim, foto bersama dengan Penanggung Jawab Suara NTB, H.Agus Talino (ke tiga dari kanan).

’’Black Box’’ Garuda Dibawa KNKT Dari Hal. 1 ‘’Jadi memang keberadaan black box salah satu andalan bagi KNKT dalam mengungkap penyebab kecelakaan pesawat GA-7040 ini. Black box-nya sendiri sudah dibawa ke Jakarta oleh KNKT,’’ tambah Albar. Dari black box tersebut, pihak KNKT bisa memperoleh data-data penting terkait penerbangan. Terutama terkait rekaman pembicara pilot sesaat sebelum kecelakaan terjadi. Dari data itulah baru bisa disimpulkan, penyebab kecelakaan pesawat. Pun demikian, untuk membuka dan membaca rekanan pada black box juga tidak bisa cepat. Butuh waktu yang cukup lama. Bahkan sampai berbulan-bulan. ‘’Jadi bisa kita pastikan, penyebab kecelakaan pesawat Garuda GA-7040 masih cukup lama. Karena memang

harus menunggu hasil penyelidikan secara lengkap oleh pihak KNKT,’’ katanya. Disinggung kondisi pesawat Garuda GA-7040 setelah berhasil dievakuasi, Albar menambahkan sampai saat ini masi diparkir di apron BIL. Pesawat masih dalam proses perbaikan. Selama proses perbaikan itu, pesawat masih belum bisa diizinkan untuk terbang kembali. ‘’Masalah kapan pesawat bisa diterbangkan kembali, itu sangat tergantung dari proses perbaikan yang dilakukan oleh pihak maskapai,’’ imbuhnya. Kalau perbaikan sudah selesai dilakukan dan oleh teknisi maskapai menyatakan pesawat sudah layak diterbangkan kembali, baru akan diberikan izin. Sehingga pihak PT. AP I BIL belum bisa memastikan kapan pesawat yang tergelincir tersebut bisa diterbangkan kembali. (kir)

Sabtu, 7 Februari 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mahfud MD Bela Abraham Samad Jakarta (Suara NTB) Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai tindakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad sehingga dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri adalah tindakan yang tidak merugikan siapa pun.

Mahfud MD

“Saya melihat kasus Samad yang di Sulawesi Barat itu kan hanya sifatnya mala prohibita, bukan serius pemalsuan. Mala Prohibita adalah orang melanggar aturan tetapi sebenarnya tidak merugikan apa-apa seperti misalnya orang mencantumkan nama orang di KK (Kartu Keluarga) karena keperluan praktis,’’ kata Mahfud di gedung KPK Jakarta. Pada 2 Februari 2015, seorang perempuuan bernama Feriyani Lim melaporkan tuduhan pemalsuan dokumen yang diduga dilakukan Abraham Samad karena memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari suatu daerah ke Makassar, Sulawesi Selatan pada 2007. Saat itu Feriyani ingin mem-

buat paspor namun domisili Feriyani masih di Pontianak, Kalimantan Barat. Feriyani kemudian ditawari bantuan untuk mengurus pembuatan paspor Abraham dan rekannya Uki, dengan memasukkan identitas Feriyani ke dalam kartu keluarga Abraham. Feriyani sendiri adalah tersangka dugaan kasus pemalsuan dokumen yang ditangani Polda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat pada 2007. Bareskrim Polri sebelumnya sudah menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan terlapor Abraham Samad terkait laporan dugaan pertemuan Abraham dengan beberapa politisi PDIP. “Misalnya saya punya pembantu tanpa ada dokumen

resmi dari daerah asalnya, saya bawa ke kantor kelurahan. Tolong ini cantumkan pembantu saya ke dalam keluarga saya. Itu mungkin dari prsedur salah, tetapi kesalahannya mala prohibita bukan mala inse,” tambah Mahfud. Mala prohibita mengacu perbuatan yang tergolong kejahatan karena diatur demikian oleh hukum positif atau oleh Undang-Undang yang umumnya dirumuskan tanpa mensyaratkan niat jahat (mens rea) pelakunya, sedangkan mala inse adalah perbuatan yang dianggap ssesuatu yang jahat bukan karena diatur demikian atau dilarang hukum positif atau UU. “Kalau yang begitu-begitu saja dijadikan pidana yang

alnya. Kapan saya minta ini? Itu kan tidak melanggar rasa keadilan meskipun aturannya tidak meminta tiba-tiba datang surat pindah, banyak pejabat begitu,” tegas Mahfud. Mahfud mengaku sudah bicara dengan Wakapolri Komisaris Jenderal Pol Badrodin Haiti terkait kondisi KPK dan Polri. “Saya sudah bicara langsung dengan Pak Badrodin agar ini selesai dengan baik tidak dalam konflik. Pandangannya sama, Pak Badrodin ingin negara ini terus baik. Kalau begitu semua berlaku fair saja dan membedakan antara mala inse dengan mala prohibita itu dalam hukum menjadi penting. Kalau hal-hal sepele itu dijadikan kasus kriminal serius bisa ratusan ribu di negeri ini,” tambah Mahfud. Tujuannya adalah agar KPK sebagai anak kandung reformasi tetap berdiri bersama-sama dengan Polri dan kejaksaan, demikian Mahfud.(ant/Bali Post)

PDIP 1.000 Persen Tetap di Belakang Pemerintah Jokowi

Empat Lagi Jenazah Korban AirAsia Ditemukan Jakarta (Suara NTB) Tim pencarian dan penyelamatan kembali menemukan empat jenazah korban pesawat AirAsia QZ8501 yang jatuh di perairan Teluk Kumai, Kalimantan Tengah, pada 28 Desember 2014. ‘’Tadi pagi (kemarin) sudah ditemukan tiga, lalu pada siang hari saya dapat laporan penemuan satu korban lagi,’’ kata Kepala Badan SAR Nasional Marsekal Madya F Henry Bambang Soelistyo di Jakarta, Jumat (6/2). Ia mengatakan keempat jenazah korban tersebut masih berada di Kapal Negara Pacitan dan selanjutnya akan dibawa ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Soelistyo juga telah memastikan penambahan waktu operasi pencarian korban selama tujuh hari. “Penemuan korban sampai hari ini masih banyak, jadi pencarian korban akan tetap dilanjutkan,” katanya. Selama operasi pencarian yang kini memasuki hari ke41, tim SAR telah menemukan 97 jasad korban, dengan 13 jenazah telah dievakuasi dari bangkai badan pesawat pada operasi lanjutan yang dimulai 31 Januari 2015. Ketigabelas jasad korban tersebut diterbangkan ke Bandar Udara Juanda, Surabaya, pada Kamis siang. Selanjutnya, Basarnas berencana mengangkat badan pesawat AirAsia QZ8501 untuk memastikan bahwa sudah tidak ada korban yang belum dievakuasi dari lokasi tersebut. Hingga kini tim penyelam gabungan yang terdiri atas kelompok Basarnas Special Group, Indonesian Diver (I-Divers), Galangan Citra Batam (AHA), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Migas (SKK Migas), dan penyelam tradisional dari Kumai masih melanjutkan kegiatan evakuasi di sejumlah daerah pencarian. (ant/Bali Post)

serius, jadinya menimbulkan kesan kriminalisasi. Kita ini sebenarnya punya arah kebijakan, yaitu arah hukum yang ke arah restorative justice. Itu tidak terlalu membesarkan hal yang sepele, misalnya yang disebut mala prohibita. Tengah malam Anda melanggar lampu merah, itu melanggar aturan tapi kan tidak merugikan orang lain karena sepi, jadi hukumannya seharusnya dibuat tidak terlalu serius,” ungkap Mahfud. Hal itu menurut Mahfud termasuk tuduhan memalsukan dokumen, padahal masalahnya sepele. “Orang punya KTP banyak, padahal (mereka) hakimhakim, pejabat KTP-nya lebih dari satu, semua melanggar aturan itu mala prohibita, bukan mala inse. Seperti saya waktu jadi menteri tanpa minta surat pindah tiba-tiba datang KK dan KTP sebagai penghuni rumah dinas negara mis-

(ant/Bali Post)

UJANG ISKANDAR DIPERIKSA BARESKRIM - Bupati Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, Ujang Iskandar berada dalam mobil keluar dari Bareskrim Polri Usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (6/2).

Polisi Cecar Bupati Kotawaringin Barat dengan 75 Pertanyaan Jakarta (Suara NTB) Penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri mencecar Bupati Kotawaringin Barat Ujang Iskandar dengan 75 pertanyaan terkait dengan kasus yang menyeret Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto (BW). ‘’Ada 17 pertanyaan, kalau tidak salah dikembangkan menjadi 75 pertanyaan,’’ kata Ujang usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (6/2) dini hari. Ujang menjalani pemeriksaan sejak Kamis (5/2) pukul 17.00 WIB hingga Jumat sekitar pukul 01.30 WIB.

Diketahui BW merupakan tim pembela hukum Ujang saat mengajukan gugatan sidang sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat, Kalimantan Selatan, di Mahkamah Konstitusi pada pertengahan 2010. Ujang mengelak memiliki peran menyuruh saksi untuk memberikan keterangan palsu pada sidang sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat tersebut. Ujang juga membantah pengakuan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang pernah bertemu BW membahas pengaturan saksi dan pemenangan sidang gugatan tersebut. Tidak banyak jawaban

yang disampaikan Ujang saat pewarta mengonfirmasi hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik kepolisian. Ujang bergegas meninggalkan Gedung Bareskrim Mabes Polri dengan menumpang mobil warna hitam bernomor polisi B-1842-WFM. Kasus yang menyeret BW itu berdasarkan laporan anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sugianto Sabran Nomor: LP/67/I/ 2015/ Bareskrim tertanggal 19 Januari 2015. Tersangka BW dijerat Pasal 242 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 Ayat ke-2 KUHP. (ant/Bali Post)

Menteri ESDM: ’’Smelter’’ akan Dibangun di Gresik dan Papua Jakarta (Suara NTB) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga, emas, dan perak akan dibangun di Gresik, Jawa Timur dan Papua. “Untuk smelter akan paralel dibangun di Gresik dan Papua,” katanya usai menerima Gubernur Papua Lukas Enembe di Jakarta, Jumat (6/2). Gubernur Lukas didampingi empat bupati dari wilayah di sekitar pertambangan Freeport yakni Mimika, Puncak, Intan Jaya, dan Paniai. Hadir pula Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari Daerah Pemilihan Papua, Tony Wardoyo. Menurut Sudirman, opsi membangun pabrik pengolahan dan pemurnian di Gresik dan Papua merupakan solusi yang ditawarkan Gubernur Papua. “Tadi, Pak Gubernur sudah memberi jalan keluar yakni kalau dua-duanya jalan, itu tidak masalah. Jadi, di

Gresik silakan diteruskan, tapi nanti jangka panjang dibangun di Papua,” ujarnya. Menteri ESDM dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan berkunjung ke Papua pada 17 Februari 2015 untuk memastikan kesiapan pembangunan smelter di Papua, khususnya ketersediaan infrastruktur seperti lahan, jalan, dan listrik. Kementerian PUPR sudah memiliki alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur di Papua. Dalam waktu bersamaan, kata Menteri ESDM, rencana pembangunan smelter di Papua akan dibicarakan lagi antara tiga pihak yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PT Freeport Indonesia. “Pekan depan, sudah ada kesimpulan apakah juga akan dibangun di Papua,” ujarnya. Permasalahan lokasi pembangunan smelter menjadi perdebatan belakangan ini. Masyarakat Papua ingin pabrik dibangun di wilayah mereka, de-

kat dengan lokasi tambang Freeport. Masalahnya pembangunan pabrik di Papua diperkirakan bakal memakan waktu lama dan kemungkinan baru bisa terealisasi setelah 2020. Sementara pembangunan pabrik di Gresik diperkirakan bisa berjalan lebih cepat sehingga pabrik sudah bisa beroperasi pada 2017. Sudirman mengatakan, pertemuan tersebut juga membicarakan percepatan pembangunan di Papua. “Kami akan mengintegrasikan proses negosiasi dalam enam bulan ke depan ini dengan rencana percepatan pembangunan di Papua,” ujarnya. Pada kesempatan itu, Sudirman mengingatkan kepada Freeport untuk mengubah cara pandang terhadap Indonesia dan Papua yang sudah berbeda dari saat pertama beroperasi. Ia juga meminta Freeport menempatkan tim manajemen di Indonesia yang mempunyai kewenangan penuh, sehingga negosiasi bisa lebih cepat. (ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Ketua DPP Bidang Politik PDIP, TB Hasanuddin menegaskan partainya 1.000 persen berada di belakang pemerintahan Presiden Joko Widodo dan meminta kader-kader lain separtainya untuk lebih bijak dalam menyikapi jalannya pemerintah, termasuk soal wacana reshuffle kabinet. “Saya mengajak lebih arif soal reshuffle. Ya kita serahkan, beri keleluasaan Pak Jokowi, beliau kan manajer tertinggi di republik ini. PDIP tetap mendukung 1000 persen kepemimpinan juga,” kata TB Hasanuddin di di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (6/2). TB Hasanuddin mengakui memang banyak kader PDIP yang menginginkan pergantian atau reshufle kabinet. “Akhir-akhir ini saya banyak mendengar rekan-rekan di partai mulai menghendaki adanya reshuffle di kabinet Pak Jokowi. Bahkan secara direktif menunjuk satu dua orang yang konon itu menjadi

(ant/Bali Post)

TB Hasanuddin barrier (penghalang) antara istana dengan partai,” kata TB Hasanuddin. Namun Hasanuddin menghimbau kader-kader PDIP menyikapi lebih arif jalannya pemerintahan. Dia sendiri menginginkan di masa mendatang komunikasi antara partai dan Presiden Jokowi bisa terjalin lebih baik lagi. “Itu harus dirintis dan sedang dirintis,” demikian TB Hasanuddin. (ant/Bali Post)

F-Golkar Sayangkan Sikap Pimpinan DPR RI Jakarta (Suara NTB) Fraksi Partai Golkar di DPR RI menyayangkan sikap pimpinan DPR yang menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait Budi Gunawan (BG) dilantik atau tidak dilantik kepada presiden. ‘’Kalau benar Presiden Jokowi nanti batal melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, maka ini akan menjadi tamparan keras bagi DPR,’’ kata Sekretaris F-Golkar di DPR RI Bambang Soesatyo melalui pesan singkat telepon seluler di Jakarta, Jumat (6/2). Dia menjelaskan dalam proses politik, suka atau tidak suka, BG harus dilantik dan setelah dilantik mau diberhentikan, itu terserah presiden. Bambang mengatakan fraksinya paham bahwa proses politik di Dewan maupun di Istana, tidak boleh menafikan hukum. “Tapi menjaga kehormatan lembaga tinggi negara seperti DPR, juga tidak bisa dikesampingkan begitu saja,” ujarnya. Menurut dia, fraksinya sangat menyayangkan sikap pimpinan DPR yang secara tidak sadar merendahkan lembaga yang dipimpinnya itu saat mereka bertemu Presiden di Istana. Dia mengatakan para pimpinan DPR tanpa minta persetujuan atau membicarakannya terlebih dahulu dengan pimpinan fraksi-fraksi lainnya di DPR, mengatakan bahwa DPR menyerahkan sepenuhnya keputusan soal Budi Gunawan dilantik atau tidak dilantik kepada presiden.

(ant/Bali Post)

Bambang Soesatyo ‘’Hal ini jelas keliru karena tugas utama pimpinan DPR adalah menjaga marwah institusi DPR sekaligus juru bicara parlemen sebagaimana diatur dalam UUMD3,’’ katanya. Menurut dia dengan menyerahkan sepenuhnya keputusan dilantik atau tidak dilantiknya BG ke presiden, itu merendahkan martabat DPR. Bambang mengatakan para pimpinan DPR RI tidak bisa menyimpulkan sendiri pendapat DPR atau membuat agenda-agenda negara lainnya. “Itu jelas bukan suara DPR, tapi suara pribadi pimpinan,” ujarnya. Dia mengatakan masyarakat tahu sidang Paripurna DPR telah memutuskan dan memberikan persetujuan kepada BG untuk menjadi Kapolri sebagaimana permohonan presiden sendiri dalam suratnya ke DPR. (ant/Bali Post)