Snt07052015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB

KAMIS, 7 MEI 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 54 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Banyak Program Pengentasan Kemiskinan Tak Tepat Sasaran Mataram (Suara NTB) Data masyarakat miskin yang menjadi sasaran program pengentasan kemiskinan yang ada saat ini di NTB dinilai kurang valid. Akibatnya, banyak program pengentasan kemiskinan yang tak tepat sasaran. ‘’Berdasarkan hasil pemantauan, salah satu fakta yang terungkap adalah banyak program yang tidak tepat sasaran. Seringkali rumah tangga yang menerima program bantuan bukanlah rumah tangga yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan. Misalnya program bantuan beras miskin (raskin),’’ ujar Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si saat rapat koordinasi (rakor) masalah kemiskinan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (6/5).

Hadir dalam rakor tersebut Deputi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Wahnanrno Hadi, Wakil Bupati Sumbawa

Drs. H. Arasy Muhkan, Wakil Bupati Dompu, H.Syamsuddin H Yasin, Kepala Bappeda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM, Kepala BPS NTB, Drs. Wahyudin dan lainnya.

Terkait masalah data masyarakat miskin ini, lanjutnya, BPS dalam waktu dekat akan melakukan pemutakhiran basis data terpadu. Dengan pendataan tersebut diharapkan data masyarakat miskin yang menjadi sasaran pengentasan kemiskinan menjadi lebih valid. Sehingga program-program bantuan yang diberikan tepat sasaran.

Diakui, penurunan angka kemiskinan tahun 2014 lalu mengalami perlambatan. Dari target penurunan angka kemiskinan sebesar dua persen per tahun sesuai RPJMD, Bersambung ke hal 15

Wagub Kecewa Wakil Kepala Daerah Kurang Serius Entaskan Kemiskinan

TO K O H

Program Harus Sinergis

DEPUTI Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Wahnanrno Hadi mengatakan, program pengentasan kemiskinan harus sinergi. Program-program yang dijalankan pemerintah pusat harus sinergi dengan program pemerintah provinsi. Begitu juga, program pemerintah kabupaten/ kota juga harus sinergis dengan program provinsi.

“Kita sinergikan programprogram yang ada di kementerian/lembaga.

Wahnanrno Hadi Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ist)

PEMPROV NTB menggelar rapat koordinasi membahas percepatan pengentasan kemiskinan, Rabu (6/5).

Namun sangat disayangkan, dari 10 Wakil Bupati/Wakil Walikota yang diundang, hanya dua Wakil Bupati yang hadir, yakni Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Arasy Muhkan dan Wakil Bupati Dompu H Syamsuddin H Yasin.

Sementara, delapan wakil

DATA KEMISKINAN Data masyarakat miskin se NTB yang dinilai belum valid. Dampaknya, banyak program pengentasan kemiskinan yang tak tepat sasaran (atas). Potret warga miskin yang berjuang hidup sebagai pemulung.

Waspadai Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm, menegaskan, perlambatan penurunan angka kemiskinan hanyalah ekses dari problem utama yang saat ini mengancam ekonomi kita. Gejala kurang menggembirakan ini memang merupakan gejala yang menasional. Namun, Pemprov NTB juga perlu mengambil terobosan untuk menghindari eksesnya.

Pendapat itu disampaikan Mori menanggapi pemberitaan Suara NTB terkait perlambatan penurunan kemiskinan di NTB saat ini. “Sebenarnya, yang melambat itu bukan penurunan angka ke-

miskinan. Tapi terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Itu yang menyebabkan semua aspek terkena,” ujarnya.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurut Mori telah memicu pelambatan terhadap penurunan angka kemiskinan, bertambahnya pengangguran dan berbagai problem ekonomi lainnya.

“Ini dua hal yang berbeda.

Penurunan angka kemiskinan yang dikatakan melambat itu tidak seharusnya dijadikan fokus. Yang seharusnya dijadikan fokus ini (perlambatan pertumbuhan ekonomi),” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Bersambung ke hal 15

kepala daerah tak nampak dalam rakor yang membahas kemiskinan yang dihadiri Deputi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Wahnanrno Hadi.

“Tingkat kehadiran kita di sini salah satu indikasi keseriusan dalam mengentaskan kemiskinan.

Bersambung ke hal 15

Kasus Rumah Kumuh

Kejaksaan Tetapkan Pemilik Toko sebagai Tersangka

Herya Sakti Saad

Mataram (Suara NTB) Setelah dua bulan proses penyelidikan, Kejaksaan Negeri Mataram akhirnya menetapkan tersangka dalam kasus bantuan rehabilitasi rumah kumuh di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tersangka itu berinisial RS, pemilik toko yang mendistribusikan material ke warga penerima bantuan.

RS dijadikan tersangka karena diduga melanggar juklak juknis tentang penyaluran bantuan rehabilitasi rumah kumuh, sesuai

Peraturan Kementerian Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013. UD. A milik RS memborong pengadaan material senilai Rp 5.002.500.000 lebih untuk warga penerima bantuan yang disebut Bantuan Stimulus Pembangunan Swadaya (BSPS) tahun 2013 itu. Dimana, masing masing warga menerima aliran dana Rp 7,5 juta.

Kajari Mataram Rodiansyah, SH melalui Kasi Pidsus Herya Sakti Saad, SH menjelaskan, Bersambung ke hal 15

Kelola Aset untuk Hotel Syariah

Pemprov Diminta Cari Investor Lain Mataram (Suara NTB) Ketua Komisi III DPRD NTB, Johan Rosihan, ST menegaskan, aset berupa lahan di samping Islamic Center yang sedianya dipakai untuk membangun hotel syariah sebaiknya dikelola oleh investor yang berpengalaman.

Karena itu, sudah saatnya Pemprov NTB membuka kesempatan dengan memanfaatkan momentum saat ini.

Johan yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (6/5) kemarin menegaskan pihaknya sebenarnya berharap rampungnya

pembangunan Islamic Center bisa bersamaan dengan rampungnya pembangunan hotel syariah di sampingnya. Sayangnya, ujar Johan, investor yang telah mendapatkan kepercayaan dari Pemprov NTB tampaknya tidak memiliki kemampuan dan pengalaman untuk mewujudkan harapan itu. ‘’Kami juga ikut memantau,’’ ujarnya. Menurut Johan, dari hasil pantauan, konon sang investor telah mengajukan pinjaman modal ke sejumlah bank, namun tidak juga ada

yang berminat mengucurkan dana pembangunan yang mereka butuhkan. Johan menilai, investor tersebut tampaknya tidak memiliki kekuatan finansial yang cukup baik sehingga mereka kesulitan memperoleh pendanaan.

Karenanya, ia menyarankan Pemprov NTB segera mengevaluasi kondisi ini. “Kalau memang dia tidak mampu, jangan dipaksakan,” ujarnya. Ia juga berharap, proses penunjukan rekanan yang mengelola lahan tersebut bisa dilakukan secara

terbuka kali ini. ‘’Kan penunjukan yang kemarin (diduga) ndak terbuka juga. Ndak ada orang tahu tiba-tiba sudah ada dia di situ. Ya, coba kalau diserahkan ke orang, lokasi sangat strategis begitu, bisa jadi rebutan itu. Kasih saja orang yang sudah punya nama, jaringan,” tandasnya.

Bersambung Johan Rosihan ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 7 Mei 2015

Halaman 2

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567

Ikatan Keluarga Dewan Kota Mataram Bantu Korban Banjir

Mataram (Suara NTB) – Ikatan Keluarga Dewan (IKD) Kota Mataram, Rabu (6/5) kemarin memberikan bantuan kepada puluhan korban banjir di Lingkungan Karang Pule Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela. Bantuan berupa beras, mi instan dan air mineral diserahkan secara langsung oleh Ketua IKD Kota Mataram, Dra. Hj. Evi Ganevia, MSi., didampingi Wakil Ketua IKD, Ratna Kumala Sari Sugiartha dan Sekretaris IKD Sri Utari Dewi Aria Dharma.

Penyerahan bantuan berlangsung di Masjid Darul Jihad Lingkungan Karang Pule. Hadir dalam penyerahan bantuan itu Lurah Karang Pule H. Taufiqqurahman berikut puluhan warga yang akan menerima bantuan tersebut. Ketua IKD Hj. Evi Ganevia dalam sambutannya menyampaikan, bantuan itu merupakan bentuk kepedulian IKD terhadap warga yang menjadi korban banjir. ‘’Selama banjir itu mungkin bapak/ibu tidak bisa bekerja. Sehingga ini kami membawa bantuan ala kadarnya untuk meringankan beban bapak/ ibu,’’ tuturnya. Evi menyebutkan bantuan itu berupa 1,5 kwintal beras, 18 dus mi instan dan 10 dus air mineral. Pembagian ke masing-masing warga diserahkan kepada pihak kelurahan dan lingkungan.

Pada kesempatan itu, istri Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., ini berpesan agar warga Lingkungan Karang Pule melakukan langkah antisipasi bencana banjir. Warga diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. ‘’Semoga kejadian (banjir, red) itu tidak terulang lagi,’’ harapnya.

Dikonfirmasi lebih lanjut, Evi mengatakan, bantuan ini sebelumnya sudah dikoordinasikan baik dengan Camat Sekarbela maupun Lurah Karang Pule. ‘’Permintaannya memang makanan yang instan. Sehingga kita kirimkan mi dan air mineral,’’ imbuhnya. Dipilihnya Lingkungan Karang Pule untuk mendapat bantuan, juga telah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. ‘’Semua sudah ada bagiannya, supaya tidak tumpang tindih,’’ katanya.

Evi yang juga asisten III Setda Kota Mataram ini mengatakan, kegiatan social ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya IKD juga cukup sering berpartisipasi dalam kegiatan serupa bersama GOW (Gabungan Organisasi Wanita) Kota Mataram.

Pantauan Suara NTB, warga yang menjadi korban banjir di Lingkungan Karang Pule bersyukur dengan adanya bantuan dari IKD. Lurah Karang Pule H. Taufiqqurahman menyebutkan, jumlah korban banjir di Kelurahan Karang Pule 201 KK. Namun 119 sudah mendapat bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram. Sisanya, sekitar 82 KK dibantu oleh IKD. (fit/*)

(Suara NTB/fit)

FOTO BERSAMA - Ketua IKD Kota Mataram Dra. Hj. Evi Ganevia, MSi., didampingi Wakil Ketua IKD, Ratna Kumala Sari Sugiartha dan Sekretaris IKD Sri Utari Dewi Aria Dharma berfoto bersama Lurah Karang Pule, H. Taufiqqurahman dan kepala lingkungan usai penyerahan bantuan kepada warga korban banjir.

(Suara NTB/fit)

(Suara NTB/fit)

SALAMAN - Ketua IKD Kota Mataram Dra. Hj. Evi Ganevia, MSi., bersalaman dengan warga korban banjir usai penyerahan bantuan di Masjid Darul Jihad Lingkungan Karang Pule.

(Suara NTB/fit)

SERAHKAN BANTUAN - Ketua IKD Kota Mataram Dra. Hj. Evi Ganevia, MSi., didampingi Wakil Ketua IKD, Ratna Kumala Sari Sugiartha dan Sekretaris IKD Sri Utari Dewi Aria Dharma menyerahkan bantuan mi instan secara simbolis kepada warga korban banjir di Masjid Darul Jihad Lingkungan Karang Pule.

SAMBUTAN - Ketua IKD Kota Mataram Dra. Hj. Evi Ganevia, MSi member sambutan sebelum penyerahan bantuan kepada warga korban banjir di Masjid Darul Jihad Lingkungan Karang Pule.

Pemkot akan Sewakan Perumahan Nelayan Mataram (Suara NTB) – Nelayan yang menempati rumah bantuan harus siap-siap gigit jari. Sebab, bantuan perumahan yang diberikan oleh Pemkot Mataram beberapa waktu lalu, sebagai tempat relokasi puluhan kepala keluarga rencananya akan disewakan. Seperti diketahui, Pemkot Mataram membangun 155 unit perumahan nelayan secara bertahap di Karang Panas Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan.

Perlu Normalisasi KELURAHAN Babakan, Kecamatan Sandubaya adalah kelurahan yang paling parah terkena banjir pada akhir pekan lalu. Ketinggian air di wilayah ini mencapai satu meter. Banjir ini disebabkan oleh air sungai yang meluap. Menurut Lurah Babakan, Abdul Rauf, S.Sos sungai yang berada di wilayahnya perlu dinormalisasi karena sedimentasinya cukup tinggi.

Hal ini menurutnya menjadi salah satu pemicu banjir, apalagi air yang datang tidak bisa dibendung sehingga meluap sampai ke pemukiman warga. “Sungai perlu dinormalisasi dan dipasang (Suara NTB/dok) beronjong biar lebih tinggi,” ujarnya. Usulan normalisasi ini telah lama disampaikan pihaknya ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, tapi sampai saat ini belum dilaksanakan. Ia berharap tahun ini normalisasi bisa dilakukan sehingga banjir bisa dicegah.

Rauf mengatakan pada tahun 2012 lalu, tanggul di sungai yang melintas sampai di Jalan Ali Nafiah tersebut juga pernah jebol. Memang pada saat banjir pada Sabtu (2/5) lalu, tanggul masih dalam kondisi baik, hanya saja volume air yang datang begitu tinggi dan deras sehingga meluap. “Volume air yang terlalu besar datang dari segala penjuru. Dari Kelurahan Mandalika dan Montong Are airnya lari kesini semua jadinya tidak tertampung,” ujarnya.

Warga Kelurahan Babakan yang menjadi korban banjir sebanyak 25 KK dengan jumlah rumah 25 unit di Lingkungan Babakan Timur. Sementara untuk di Lingkungan Babakan Kebon sebanyak 47 KK dengan jumlah rumah 32 unit, dan di Lingkungan Babakan Barat sebanyak 11 KK dan delapan unit rumah. Jumlah KK dan rumah berbeda karena dalam satu rumah tinggal dua sampai tiga KK. Selain itu juga, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Manhalul Hikmah juga terendam air dan pihak sekolah mengeluarkan air dengan menggunakan mesin pompa. Satu unit rumah di Babakan Kebon juga rusak akibat banjir. Tembok salah satu SD dengan tinggi 24 meter di Babakan juga roboh. Selain itu, di Babakan Barat, satu unit pos ronda juga rusak akibat diterjang banjir. (ynt)

Tahap pertama dibangun pada masa pemerintahan mendiang Walikota Mataram, HM. Ruslan di tahun 2007 sejumlah 56 unit, kemudian tahap kedua 80 unit dan terakhir tahun 2014, 19 unit. Pembangunan tersebut bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang selalu diterjang gelombang pasang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura membenarkan Pemkot Mataram

Sering Meluap

Normalisasi Kali Unus Dimulai Juni

(Suara NTB/fit)

Harus Libatkan Dewan RENCANA perbaikan jalan lingkungan diapresiasi kalangan Komisi III. Namun Komisi III meminta agar penentuan jalan mana yang prioritas akan diperbaiki, harus melibatkan dewan. Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd., mengungkapkan perencanaan agar melibatkan Komisi III. Ini dimaksudkan agar Komisi III bisa memberi masukan. ‘’Jangan sampai, perencaan ibarat burung, hanya sayap eksekutif, sayap legislatif ndak masuk,’’ ujarnya. Untuk itu, Husni meminta ada jadwal untuk melaksanakan rapat khusus untuk mengekspos perencanaan perbaikan jalan. Dewan ingin mengetahui berapa jumlah titik jalan lingkungan yang belum tuntas. ‘’Kalau bisa semuanya alhamdulillah,’’ cetusnya.

Pasalnya, Dewan juga memiliki skala prioritas dalam penentuan jalan mana yang akan diperbaiki terlebih dahulu. Sebab, sambung Husni, Dewan sering menerima laporan dari masyarakat terkait jalan rusak. Ia mengusulkan kepada Ketua Komisi III untuk menjadwalkan rapat khusus bersama Dinas PU Kota Mataram guna membahas prioritas jalan yang akan diperbaiki. ‘’Sehingga kita bisa memberi masukan kepada kepala Dinas PU,’’ imbuhnya. Apalagi ada istilah K1 terkait perbaikan jalan yang dewanpun katanya, baru mendengar itu. K1 ini berkaitan dengan sumber dana perbaikan jalan rusak.

Dimana, anggaran perbaikan jalan rusak bersumber dari APBD plus. Sehingga, usulan masyarakat yang tidak masuk dalam K1 tidak bisa diakomodir.

Mengingat, dari sekitar 60 kilometer jalan rusak, dengan anggaran Rp 50 miliar tentu tidak bisa mengcover seluruh jalan lingkungan yang rusak.

Dari sekitar 60 kilometer jalan lingkungan yang rusak, sekitar 45 kilometer bisa diperbaiki menggunakan bantuan dari pusat. ‘’Artinya, jangan nanti bapak saja yang menentukan,’’ sindirnya. (fit)

akan menyewakan perumahan nelayan tersebut.

Sebab, status yang diberikan beberapa waktu lalu yakni pinjam pakai bukan hibah. Pemerintah lanjutnya, tidak mungkin menyerahkan secara percuma kepemilikan aset, karena akan menjadi persoalan atau temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Pemkot lanjutnya, hanya ingin memperjelas status kepemilikan 155 unit perumahan itu serta ingin tertib secara administrasi. Oleh karenanya, masyarakat harus mu-

lai berpikir untuk mencari tempat tinggal lainnya.

Apakah ini tidak akan membebani masyarakat?

Karena sebagian besar masyarakat (nelayan) sudah tidak memiliki rumah, dia menyarankan agar meminta penghuninya mengajukan subsidi.

Nantinya, dasar pengajuan subsidi itu dijadikan pertimbangan bagi pemerintah untuk menganggarkan serta membuat landasan hukum. Belakangan Mahmuddin melihat sudah terjadi perubahan signifikan terhadap kondisi bangunan, karena masyarakat mengembangkan rumah yang dimiliki. Dicontohkan, rumah tipe 36 diubah menjadi tipe 48 dan seterusnya.

Padahal, cara seperti itu tidak diperbolehkan. Tetapi, karena masyarakat menganggap rumah itu diberikan pemerintah dan menganggap jadi miliknya, sehingga mengubah ukuran dan lain sebagainya. “Nah, mindset ini yang diingin kita ubah,” ujarnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Kali Unus adalah salah satu kali di Kota Mataram yang airnya sering meluap dan menyebabkan banjir. Untuk memperlancar aliran air, Kali Unus akan dinormalisasi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir.H. Mahmuddin Tura kepada Suara NTB menyampaikan normalisasi akan dimulai pada bulan Juni mendatang.

Normalisasi Kali Unus telah dianggarkan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB. Mahmuddin menyebutkan anggaran yang disiapkan BWS sebesar Rp 15 miliar. “Satker Bankim juga menangani masalah saluran drainase yaitu (dengan anggaran) Rp 10 miliar, PLP juga Rp 10 miliar. Ada yang normalisasi irigasi, sungai, dan drainase,” terangnya.

Program normalisasi baik irigasi, sungai, dan drainase ini telah dimulai sebagian khususnya kawasan yang dinilai rawan dan harus segera ditangani. “Baru sekitar 10 persen berjalan. Target kita bulan Juni mulai semua secara menyeluruh karena awal tahun digunakan untuk perencanaan seperti pembuatan dokumen DED, gambar desain dan lainnya,” terangnya.

Normalisasi Kali Unus ditargetkan bisa selesai akhir tahun ini. Selain pengerukan sungai, juga akan dilakukan perbaikan tebing sungai sepanjang 2 kilometer. Mahmuddin menyebutkan rata-rata panjang kali atau sungai di Kota Mataram 12-14 kilometer. Dari semua kali yang ada, Kali Unus yang menjadi prioritas untuk dinormalisasi. Sementara untuk Kali Jangkuk di sekitar Kelurahan Kebon Sari, Mahmuddin mengatakan pada saat musim hujan tidak terjadi luapan dari kali tersebut.

Mahmuddin menerangkan debit air Kali Unus sangat tinggi dibanding sungai yang lain karena Unus juga menerima air dari hulu. Hal inilah yang kerap menyebabkan banjir khususnya di wilayah selatan Kota Mataram. Jika hanya sebagai sungai tadah hujan, air tidak akan meluap. “Karena ini air kiriman dari hulu, air dari batas kota atau Sungai Rumeneng meluap juga dan itu airnya masuk ke kota,” jelasnya.

Tahun 2016 mendatang, Pemkot Mataram akan fokus pada upaya penanganan banjir jangka panjang seperti perbaikan saluran irigasi, saluran drainase, maupun normalisasi sungai dan pantai. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

PERUMAHAN - Saluran drainase di kompleks perumahan yang dibangun para pengembang sering tidak terkoneksi dengan saluran Kota Mataram. Salah satu perumahan di kawasan Lingkar Selatan.

Banjir Dipicu Berkurangnya Daerah Resapan Mataram (Suara NTB) Salah satu penyebab utama terjadinya banjir maupun genangan di Kota Mataram adalah karena berkurangnya daerah resapan akibat pembangunan yang sangat marak. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir.H. Mahmuddin Tura kepada Suara NTB. Mahmuddin menyampaikan alih fungsi lahan marak terjadi di Kota Mataram. Dengan pembangunan perumahan, lahan pertanian produktif yang berfungsi sebagai daerah resapan menjadi berkurang.

“Perumahan berkembang dimana-mana. Pembuatan saluran drainase oleh pengembang tidak terkoneksi dengan drainase kota, dan ini salah satu penyebab banjir dan genangan,” cetusnya.

Perbaikan saluran irigasi

yang dilaksanakan tahun ini diharapkan bisa mencegah banjir dan genangan di Mataram di waktu yang akan datang. Tahun ini Pemkot Mataram mendapatkan kucuran DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat sebesar Rp 4,7 miliar untuk perbaikan irigasi. Sementara anggaran yang dialokasikan melalui Dinas PU untuk perbaikan saluran ini disebutkan Mahmuddin hanya Rp 200 juta. Dana ini untuk memperbaiki saluran irigasi sepanjang 700 meter yang ada di kawasan Lingkar Selatan.

Kawasan Lingkar Selatan ini disebutkan Mahmuddin rawan genangan. Setiap tahun kawasan itu pasti tergenang ketika terjadi hujan besar. “Kawasan itu memiliki permukaan rendah. Limpahan air dari timur, utara, dan selatan ber-

temu disana,” ujarnya. Pihaknya telah turun ke lapangan dan melakukan kajian teknis. Dan hasilnya, khusus untuk perbatasan kota, dimensi salurannya sangat kecil sehingga harus dilakukan pelebaran, pendalaman, dan pengerukan sedimen.

Untuk saluran irigasi yang ada di sekitar Asrama Haji akan dipindah karena Pemprov NTB akan membangun areal parkir. “Di areal parkir itu ada saluran irigasi yang dilewati sehingga Pemprov meminta izin ke Pemkot Mataram untuk memindahkan saluran irigasi ke belakang Asrama Haji.

Saluran di belakang itu nanti akan kita belokkan ke utara sehingga terpadu dengan program perbaikan irigasi di bagian utara itu,” terangnya.

Pihaknya juga merencanakan saluran irigasi ini langsung pembuangannya ke laut. (ynt)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 7 Mei 2015

Mulai Tanam Benih Unggul

H. Mutawalli

(Suara NTB/dok)

KOTA Mataram akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Florikultura Nasional pada bulan Oktober mendatang.

Meskipun pelaksanaan masih cukup lama, tapi sejak saat ini Pemkot Mataram telah mempersiapkan diri, khususnya penataan di kawasan ruang terbuka hijau (RTH) Pagutan.

Salah satu yang dipersiapan adalah penanaman berbagai jenis tanaman benih unggul di RTH Pagutan. “Kita mulai menanam benih-benih unggul yang menjadi ciri khas Kota Mataram.

Nanti pada saat pelaksanaan Pekan Florikultura Nasional akan kita pamerkan,” terang Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, Ir.H. Mutawalli kepada Suara NTB, Rabu (6/5).

Beberapa benih unggul yang dikembangkan Dinas PKP adalah duku Ruslan dan mangga Mentaram. Mutawalli mengatakan tim dari Kementerian Pertanian juga langsung turun ke lapangan mengecek kesiapan Pemkot Mataram. “Sekarang turun 20 orang dari pemerintah pusat untuk mengecek lapangan,” ujarnya.

Selain menanam benih unggul untuk beberapa jenis tanaman, Dinas PKP juga menanam berbagai jenis bunga warnawarni yang akan dibentuk menyerupai karpet.

Dirjen dari Kementerian Pertanian akhir tahun lalu juga sudah meninjau RTH Pagutan dan melihat Kota Mataram sangat potensial untuk dikembangkan produk hortikultura.

Jenis bunga yang dikembangkan di RTH Pagutan diantaranya dua hektar untuk bunga heliconia, satu hektar untuk bunga sedap malam, dan satu hektar untuk bunga marigold. Sementara untuk buah-buahan, Dinas PKP telah menaman 300 pohon mangga Mentaram dan juga pohon duku Ruslan. Disamping itu juga ditanam beberapa jenis sayur.

Terkait jumlah petani bunga di Kota Mataram, Mutawalli menyebutkan terdapat sekitar 20 orang yang mengembangkan tanaman bunga. Bahkan di NTB, petani bunga terbanyak ada di Kota Mataram. (ynt)

Harga Jual Listrik di NTB Masih Tinggi Mataram (Suara NTB) Anggota Komosi VII DPR-RI, H. Kurtubi mengkritik masih mahalnya harga jual pokok daya listrik di NTB. Bahkan jauh melebihi harga jual daya listrik rata-rata secara nasional.

Tahun 2014 lalu, biaya pokok listrik di daerah ini sebesar Rp 3.400/Kwh. Angka ini turun menjadi Rp 2.400/Kwh setelah beroperasinya PLTU Jeranjang. Meski biayanya sudah turun, namun tetap saja tergolong masih tinggi karena secara nasional biaya pokok listriknya sekitar Rp 1.200/Kwh. “Mahalnya biaya pokok listrik di NTB lantaran pembangkit listrik didominasi sekitar 80 persen oleh pembangkit bertenaga diesel dengan konsumsi bahan bakar minyak,” katanya berdialog dengan jajaran PLN Wilayah NTB di Mataram, Rabu (6/5).

“Telah dapat diturunkan biaya pokok listrik di NTB menjadi Rp 2.400-an yang dari Rp 3.400. Jadi telah turun Rp 1.000/Kwh. Namun tetap dikasi catatan karena ini tetap lebih tinggi dari rata-rata nasional. Jadi Pak GM bersama jajaran kelistrikan di NTB tetap memiliki tugas untuk menekan biaya pokok kelistrikan di NTB, sebab masih diatas rata-rata nasional yang sebesar Rp 1.200/

Pengusaha di NTB Diminta Ikut Tekan Kemiskinan Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, MH meminta para pengusaha di daerah ini untuk ikut berperan menekan angka kemiskinan.

Sesuai data BPS, penurunan angka kemiskinan tahun 2014 lalu hanya sebesar 0,2 persen. Dengan mengacu pada data BPS pada September 2013, angka kemiskinan di NTB sebesar 17,25 persen. Sementara pada September 2014 menjadi 17,05 persen. Sesuai dengan target RPJMD, sebenarnya angka kemiskinan tahun 2014 diharapkan tinggal 16,25 persen.

Peran pihak swasta ini menurutnya harus sejajar dengan pemerintah. ‘’Pihak swastalah yang harusnya lebih gencar mengundang para

investor dalam dan luar negeri menempatkan investasinya di Provinsi NTB,’’ katanya.

“Makanya yang tidur-tidur itu bangunkan, jangan tidur, bantu pemerintah,” katanya usai menggelar rapat bahas soal kemiskinan dengan pemerintah pusat, Kabupaten/ Kota dan pejabat terkait, Rabu (6/5).

Ia menyayangkan, jika keterlibatan pihak swasta lemah dalam kondisi seperti yang terjadi saat ini. Mestinya, asosiasi pengusaha ini lebih gencar membangun komunikasi dengan para pihak lainnya yang dapat menyuburkan investasi.

“Ayo, undang yang lainnya masuk dan berinvestasi di NTB. Jangan tidur saja asosiasi pengusaha itu,” kata Wagub.

Halaman 3

Beberapa asosiasi pengusaha yang ada di NTB diantaranya Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) yang saat ini diketuai oleh putranya sendiri, Sultan Kertapati. Bahkan tegas dia sampaikan, jika asosiasi pengusaha ini hanya menjadi simbol, pengurus yang tidak aktif diimbaunya agar dilakukan Musdalub.

“Yang tidak aktif pengurusnya, Musdalub saja,” katanya.

Wagub juga menegaskan pengusaha tidak perlu hanya mengandalkan proyek pemerintah semata. “Tidak boleh mengandalkan proyek pemerintah, harus mandiri,” ujarnya. (bul)

(Suara NTB/bul)

H. Kurtubi Kwh,” tambah H. Kurtubi.

Dijelaskan, pembangkit listrik tenaga diesel yang disewa oleh PLN NTB selama ini paling tidak bisa membantu kelancaran pasokan listrik dan mengurangi intensitas pemadaman bergilir. Komisi VII DPR RI mendorong agar PLN NTB mempercepat realisasi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap, tenaga air dan tenaga panas bumi untuk memenuhi kebutuhan listrik yang semakin tinggi di tahuntahun mendatang. (bul)

(Suara NTB/bul)

MINIM TRANSPORTASI - Kemiskinan masih menjadi persoalan serius di NTB. Banyak daerah yang kondisinya memprihatinkan. Seperti halnya warga di daerah pedalaman Lentek, kecamatan Pujut, Lombok Tengah ini. Sambil menggendong anaknya, dia harus berjalan kaki cukup panjang sambil mengangkut gabah di kepalanya untuk mencari tempat penggilingan padi. Minimnya sarana transportasi, baik ruas jalan maupun moda transportasi masih mewarnai banyak desa terpencil di daerah itu.

Pemerintah akan Beli Gabah Petani

(Suara NTB/dok)

Hariyono

Mataram (Suara NTB) Badan Ketahanan Pangan (BKP) melalui Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) akan mem-back up peran Perum Bulog dalam hal penyerapan gabah petani. Hal ini dilakukan demi menjaga kekhawatiran petani atas perilaku anjloknya harga saat terjadi produksi melimpah.

Sekretaris BKP Provinsi NTB, Ir. Prihatin Hariyono.,M. Si., Rabu (6/5) mengungkapkan, telah ada edaran dari BKP pusat, yang ditembuskan kepada Kementerian Pertanian, Gubernur se-Indonesia dan

Kepala BKP se-Indonesia.

Bahwa, LPM dan LDPM harus diperankan untuk melakukan pengamanan harga.

Selama ini, seperti diketahui peran tengkulak sangat besar. Bahkan, pembelian gabah kerap dilakukan dengan harga rendah saat terjadi musim panen. Dan inipun disadari memang menjadi hukum pasar. Saat kebutuhan stok melimpah, harga biasanya akan menyesuaikan.

Hal inilah yang dikhawatirkan, agar petani tidak jenuh dan khawatir untuk berproduksi. Informasi yang diterimanya, bahkan Perum Bulog Wilayah NTB hanya menarget-

kan besaran dana untuk menyerap sebesar 10 persen dari total produksi gabah petani sebesar 2,1 juta ton. Meskipun sebenarnya Bulog juga merencanakan akan membeli sebanyak-banyaknya.

Jika pembeliannya hanya mampu sampai 10 persen, atau sebesar maksimal 200.000 ton setara beras. Maka ada sisa sebesar 800.000 ton yang tidak bisa terserap. LPM dan LDPM inilah yang akan akan menyerap sisa tersebut untuk mempertahankan stok. Pembeliannya menurut Hariyono kemungkinan besar akan menggunakan standar Harga Pembelian Pemerintah (HPP). (bul)

Moge akan ’’Explore’’ Industri Tenun Lombok Mataram (Suara NTB) Komunitas motor bertenaga tinggi atau para pecinta Motor Gede (Moge) pada pertengahan bulan ini akan meng-explore kekayaan budaya Lombok, utamanya industri khas tenun Lombok.

Selanjutnya, akan dipromosikan ke seluruh komunitasnya di berbagai negara belahan dunia.

Ada tujuh Srikandi yang menjadi motor penggerak kegiatan touring di beberapa provinsi sentra tenun dan batik di Indonesia. Ketujuhnya akan berangkat dari Jakarta menggunakan kendaraan di atas 900 cc. Dilepas oleh Walikota Tangerang Selatan, Airin, pada 7 Mei (hari ini).

Beberapa rute provinsi yang akan disinggahi, kata Ketua Panitia The 1st Indonesian Women Bike Week, Maurin Weenas di Mataram Rabu (6/5), di antaranya Jakarta, Cirebon, Rembang, Tuban, Banyuwangi, Bali dan berakhir di NTB. Mengapa NTB, desa Sade di Lombok Tengah dipilih sebagai titik finishing?

Karena disinilah salah satu sentra industri tradisional tenun yang namanya cukup kuat secara nasional.

“Kami juga akan membawa media khusus,” kata Weenas ditemui kemarin.

Komunitas pecinta Moge ini berpusat di Amerika Serikat, tetapi memiliki komunitas di hampir semua nega-

HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA DR3286CA NOKA/NOSIN: MH350C002CK373231/50C373404 AN.SUSILAWATI HLG DI SEKITAR MATARAM

ra-negara didunia, Indonesia salah satunya. Kegiatan yang dilakukan di Indonesia, ialah dalam bentuk menjelajah provinsi-provinsi yang mengembangkan industry tenun dan batik.

Jumlah pengendara akan mencapai seratusan Banyak kegiatan lain yang dilakukan, selama tanggal 13 sampai 16 Mei ini, diantaranya kegiatan bazaar, bakti sosial, termasuk berbagai atraksi motor yang akan melibatkan club motor lokal dan dipusatkan di Lapangan Umum Mataram. (bul)

Maurin Weenas (Suara NTB/bul)

SUARA NTB Kamis, 7 Mei 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kembangkan Pariwisata Masih Diproses BKD MUNDURNYA H. Tahmid Asry sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Timur (Lotim) disayangkan banyak pihak. Pasalnya, kinerja dari kepala dinas tersebut semenjak menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM hingga Kepala Disdukcapil Lotim cukup bagus.

“Saya terus terang ngak terlalu tahu apa maksud di balik kemunduran diri beliau.

Tapi kalau dia mau mengundurkan diri juga itu, hak beliau,” ujar Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat (Suara NTB/yon) (BKD) Lotim, Dra. Hasanah Hasanah Rahmawati Rahmawati, Rabu (6/5).

Diakuinya, berkas maupun surat pengunduran diri yang dilayangkan H. Tahmid Asry pada Bupati Lotim saat ini masih dalam proses di BKD Lotim dan belum sampai ke tangan Bupati. “Untuk sementara ini suratnya masih sedang kita proses dan belum sampai ke tangan bupati, karena Pak Kaban (Kepala BKD dan Diklat) sedang sakit,”kata Mantan Sekdis Dinas Koperasi Lotim itu.

Hasanah menambahkan, H.Tahmid Asry merupakan sosok yang teliti dan hati-hati dalam bersikap untuk membuat suatu terobosan baru dalam membawa institusi yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik. Sehingga, katanya, wajar kalau setiap program yang dicanangkan olehnya sering menuai pro-kontra.

“Pada saat beliau jadi Kadis Dinas Koperasi dan UKM, di sana saya sebagai sekdisnya. Dan juga beliau itu orangnya sangat teliti dalam menentukan dan menyikapi sesuatu,” ujarnya.

Secara pribadi sebagai Sekretaris BKD Lotim mengharapkan, jika H.Tahmid Asry kembali menempati posisinya sebagai Kepala Dinas Dukcapil. Alasannya, ketelitian dan kemampuan beliau dalam membawa perubahan yang lebih baik sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat.

Hal itu, lanjutnya, bisa dilihat dari sejumlah program yang dicanangkannya semenjak menduduki posisi sebagai Kepala Dinas Dukcapil sangat luar biasa dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat walaupun sering menuai pro kontra. (yon)

Bupati Ali BD : Jangan Pakai Cara-cara Barat Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan melarang pengembangan pariwisata di Lotim dengan menggunakan cara-cara barat. Salah satu cara yang tidak boleh digunakan adalah menggelar kontes ratu kecantikan. Cara itu, tidak sesuai dengan kearifan lokal dan nilai-nilai masyarakat Lotim.

Kepada Suara NTB belum lama ini, bupati mengungkapkan, jika kedatangan Putri Indonesia di Lotim beberapa waktu lalu tidak ada restu dari bupati.

Menurutnya, motif promosi pariwisata dengan cara mengemas kontes kecantikan untuk menarik wisatawan tidak jelas. Sebaliknya, adanya kontes kecantikan itu merupakan bentuk tindakan eksploitasi terhadap perempuan.

“Bahaya, kalau perempuan cantik hanya dieksploitir oleh pebisnis,” kritiknya.

Atas kondisi itu, ujarnya, Lotim tidak boleh

menggelar ratu kecantikan yang difasilitasi oleh pemda. Selain itu, bupati mempertanyakan dampak dari keberadaan ratu-ratu kecantikan dalam aspek pariwisata. “Berapa putri sudah dipamerkan, tapi tidak ada hasil. Tidak ada manfaatnya, kita harus kritis,” tegasnya.

Untuk itu, cara-cara promotor ala asing tidak boleh ada di Lotim. Lotim harus punya kemandirian pikiran dan mendorong untuk kemajuan peradaban. “Cara dari dari bangsa kita sendiri mana? Jangan kita hanya mengekor ke bangsa barat!” ujarnya mengingatkan.

Tidak hanya itu, dalam upaya mencegah budaya tersebut, di daerah harus punya tokoh yang kuat dan tidak pula bersikap Jakarta sentris. “Jaga Lotim menurut nilai lokal yang berlaku,” tambahnya. (rus)

(Suara NTB/dok)

Sekotong, Diprioritaskan Pembangunan Infrastruktur Sekolah Giri Menang (Suara NTB) Pemda berjanji akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan dasar terutama fasilitas pendidikan, seperti pembangunan infrastruktur. Selain itu, kualitas serta kesejahteraan guru akan tetap diperhatikan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) H. Ilham, SPd, MM, mengklaim, pembangunan infrastruktur seperti gedung pendidikan saat ini sudah mencapai 75 persen. Selain itu, sudah memenuhi standar sesuai yang diharapkan. ‘’Tahun ini, untuk dana sektor pendidikan ada Rp 60 miliar. Dari jumlah dana ini sebagian besar diarahkan ke Sekotong,’’ terangnya, Rabu (6/5).

Diakuinya, masalah infrastruktur sekolah tinggal sedikit. Dalam hal ini, pemkab hanya merehab bangunan sekolah menjadi layak ditempati secara fisik maupun penunjang sarana prasarananya.

Untuk pembangunan tahun ini, lanjutnya, dana yang bersumber dari APBD murni dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 60 miliar, anggaran ini dialokasikan kepada dua bidang, yakni bidang Pendidkan Dasar tingkat SD dan SMP dan Bidang Pendidikan Menengah tingkat SMA sederajat sebesar Rp 30 miliar. “APBD Rp 35 miliar dan DAK Rp 25 miliar, anggaran ini merupakan sumber pembiayaan, perbaikan, dan penambahan,” jelasnya.

Anggaran ini pun bukan hanya infrastruktur, juga untuk persiapan UN. Dan melalui anggaran ini akan bisa membangun 50 RKB. Melalui anggaran ini diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang kekurangan lokal di sepuluh kecamatan di Lobar, yakni masing-masing sekolah ada yang dikasih dua lokal dan ada juga tiga lokal. “Tentu harus melihat sekolah-sekolah yang membutuhkan,” ungkapnya Ia menyebutkan, tahun ini Kecamatan Sekotong akan menjadi prioritaskan dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Alasannya, di kecamatan ini banyak sekolah sudah definitif beberapa tahun lalu dan banyak sekolah yang masih mengalami kerusakan dan kekurangan lokal belajar mengajar. ‘’Tahun ini akan memberikan penambahan fasilitas, ada yang rehab, revitalisasi ada tiga dan ada juga lanjutan revitalisasi tahun lalu,’’ terangnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Lobar, H. Bahrul Fahmi mengakui kebutuhan banyak di Sekotong. Namun, ujarnya, yang perlu dilihat sarana pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, seperti perpustakaan dan laboratorium, sehingga tidak ketinggalan teknologi. ‘’Kepala dinas juga harus mempertanggungjawaban, kesejahteraan guru. Jangan hanya banyak infrastruktur saja. Seharusnya seimbang,” sarannya. (her)

NTB Masih Kekurangan Tenaga Perawat Praya (Suara NTB) Rasio tenaga perawat dengan jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) khususnya dan NTB pada umumnya, sampai saat ini masih jauh dari kata ideal. Itu artinya, NTB masih butuh tambahan tenaga perawat agar bisa mendukung perbaikan kualitas kesehatan masyarakat di NTB di masa datang.

Ketua Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) NTB, Badrun Nadianto, S.Pd.M.Kes.,di Desa Bagu Jonggat Loteng, menyebut di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB, rasio jumlah pesawat dengan pasien yang dirawat sekitar 1 berbanding 10 orang. ‘’Sementara di Loteng, rasionya sekitar 1 berbanding 8 orang,’’ ujarnya.

Akibat jauhnya rasio tersebut, membuat para perawat di NTB harus bekerja ekstra keras untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut secara tidak langsung berpengaruh pada kualitas pelayanan itu, sehingga tidak jarang, ketika memberikan pelayanan, perawat sering terkesan kurang baik. Alasannya, terpengaruh beban pekerjaan yang begitu berat yang harus dipikul.

“Kalau berpatokan pada standar internasional, rasio perbandingan perawat dan jumlah penduduk yakni 1 berbanding 3 orang. Satu orang perawat melayani 3 orang pasien, baru ideal,” tegasnya, seraya menambahkan kemampuan pemerintah pusat hingga daerah untuk bisa menyediakan tenaga perawat masih sangat terbatas.

Hal inilah, ujarnya, menyebabkan rasio ideal perawat dengan jumlah penduduk belum bisa dicapai. “Kenapa kemudian pemerintah sampai sekarang belum bisa memenuhi standar ideal jumlah perawat, ya karena memang anggaranya untuk menggaji perawat sangat terbatas,” tegas mantan Ketua STIKES Yarsi Mataram ini.

Kondisi tersebut membuat banyak tenaga perawat yang tersedia saat ini, tidak terkecuali di NTB belum bisa terserap seluruhnya, sehingga banyak tenaga perawat yang sampai sekarang belum memperoleh pekerjaan.

Di masa datang, ujarnya, dengan makin kompleks dan beragamnya kebutuhan masyarakat akan kesehatan, kebutuhan akan tenaga perawat jelas akan semakin tinggi. Namun bukan berarti kemudian para perawat hanya menunggu peluang bekerja di pemerintahan saja tanpa mau berinovasi dan kreatif membuka lapangan pekerjaan sendiri. (kir)

(Suara NTB/ari)

PELATIHAN - Penyandang disabilitas di KLU saat mengikuti pelatihan melalui program UPSK yang digelar Disosnakertrans KLU dan Disosdukcapil NTB, Rabu (6/5).

Penyandang Disabilitas di KLU Antusias Ikuti Pelatihan Tanjung (Suara NTB) Sekitar 100 penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengikuti pelatihan yang digelar melalui Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) yang digelar Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) KLU bersama Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial pada Disosdukcapil NTB, Fitriah, kepada wartawan mengatakan, pada gelaran UPSK ini, pihaknya melibatkan dokter dan psikolog. Kedua tenaga profesional itu dihadirkan un-

tuk melihat dari dekat kondisi masing-masing peserta disabilitas untuk selanjutnya akan ditentukan arah pendampingan yang tepat.

“Dokter dan psikolog dilibatkan, karena penyandang disabilitas harus diperiksa dini. Setelah diketahui hasilnya, dapat ditemukan kirakira instrumen alat bantu apa yang tepat untuk diberikan bagi warga pengidap gangguan psikologis,” ujarnya.

Fitriah menyatakan, penyandang gangguan psikologis secara undang-undang memiliki hak yang sama dengan masyarakat yang kejiwaannya normal. Oleh karena itulah, Pemprov NTB bekerjasama dengan Disos-

nakertrans kabupaten/kota diharapkan dapat mengintervensi seluruh penyandang di NTB secara merata.

“Tentunya kita memerlukan data yang akurat. Untuk itu, tentu butuh dukungan berbagai pihak mulai dari tingkat dusun hingga kecamatan maupun masyarakat itu sendiri,” tuturnya.

Sementara Kepala Bidang Rehabilitasi Jaminan dan Penanggulangan Bencana, Disosnakertrans KLU, Wardoyo mengatakan, mengakui program ini cukup bermanfaat bagi penyandang disabilitas.

Namun demikian, ia mengakui belum mampu menyasar seluruh subjek yang ada di KLU.

Kades Diingatkan Tidak Mudah Tertipu Selong (Suara NTB) DPRD Lombok Timur (Lotim) mengimbau pada kepala desa (kades) atau lurah di Lotim berhatihati atau tidak mudah tertipu pada pihak yang mengaku mengatasnamakan Kepala Bappeda Lotim Subagio. Apalagi oknum ini meminta mentransfer uang melalui rekening Bappeda Lotim atas nama Kabag Anggaran Agung Santoso.

“Kita semua mengharapkan semua kades harus berhati-hati. Jangan sampai kades/lurah menuruti permintaan oknum pencatut nama itu,” ujar Wakil Ketua DPRD Lotim, H. M. Fadil Na’im, mengomentari modus penipuan yang menyasar kades mengatasnamakan Kepala

Bappeda Lotim, Rabu (6/5).

Menurutnya, setiap program (proyek) melalui APBD maupun APBDP tidak memiliki mahar dalam bentuk apa pun. Setiap program akan terealisasi ke desa bersangkutan, ketika menjadi skala prioritas dalam program tersebut. Terkecuali, katanya program itu tidak bisa direalisasikan pada APBD murni, sehingga harus terealisasi pada APBDP. “Semua mekanisme program fisik mau pun non fisik, sudah ada aturan yang mengikat.

Semua itu tidak ada maharnya, apa pun itu bentuknya,” ujarnya mengingatkan.

Fadil menegaskan, gaya meminta proyek maupun menawarkan proyek pada kades atau lurah bukan merupakan gaya Kepala Bappeda Lotim, terlebih meminta per-

senan. Bahkan, katanya, walaupun Kepala Bappeda Lotim merupakan salah satu tim anggaran. Namun ia tetap yakin Kepala Bappeda tidak mungkin melakukan itu untuk mencari keuntungan dengan cara yang salah. “Saya kenal baik beliau, jadi ngak mungkin ia melakukan hal seperti itu. Terlebih sekarang beliau sedang sakit,” ujarnya.

Untuk itu, harapnya, kades atau lurah di Lotim ketika mendapatkan tawaran seperti itu dari seseorang, supaya terlebih dahulu mengecek dan mempertanyakan kebenarannya ke Bappeda Lotim. Tujuannya tidak ada lagi kades atau lurah yang tertipu oknum pencatut nama Kepala Bappeda. (yon)

Persoalannya, kata dia, tidak lepas dari kebutuhan anggaran yang diperlukan belum dapat dipenuhi sepenuhnya dalam APBD. Namun melihat jumlah angka penderita, program ini harus dilakukan bertahap dan kontinyu, sehingga menyasar seluruh penderita se KLU. Saat ini, kata dia, jumlah penyandang disabilitas di KLU berkisar di angka 816 orang. Rinciannya, 78 orang di Kecamatan Pemenang, 177 orang di Kecamatan Tanjung, 189 orang di Kecamatan Gangga dan 222 orang di Kecamatan Kayangan serta 150 orang di Kecamatan Bayan.

“Kita memprediksi angka

ini masih akan bertambah menyusul jumlah penderita lain belum masuk database.Kita memang belum sasar sepenuhnya, karena data yang kita temui juga masih data lama, diperoleh tahun 2013. Jadi yang belum terdata kemungkinan masih banyak,” ujarnya.

Meski demikian, pihaknya akan mengupayakan untuk memperbarui data agar perencanaan dan pelaksanaan program bagi penyandang disabilitas dapat berjalan maksimal. Ia juga mengharapkan, agar penyandang sosial ini mendpaat dukungan anggaran, baik di TAPD maupun di DPRD. (ari)

Hadapi MEA, UKM Harus Siap Selong (Suara NTB) Tahun 2015 ini diketahui awal mulai masuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kondisi ini menuntut semua elemen masyarakat, utamanya para pelaku usahaa ekonomi kecil dan mikro (UKM) untuk menyiapkan diri.

Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur (Lotim) H. Zohrowardi, mengungkapkan, jika banyak program yang diturunkan pemerintah dalam membantu meningkatkan kualitas UKM. Termasuk, upaya peningkatan kompetensi pelaku UKM. ‘’Salah satu yang dilakukan dengan dilakukan pelatihan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), yakni membina pelaku usaha mikro menjadi lebih profesional,’’ ujarnya pada Suara NTB, Rabu (6/5).

Menurutnya, dalam meng-

hadapi MEA, semuanya harus berani dan siap, termasuk menyiapkan diri dari sisi kualitas produk. Tidak hanya itu, pihaknya berusaha memberikan pembekalan pada pelaku UKM untuk menciptakan hasil yang mampu berdaya saing.

Meski demikian, dirinya tidak mengingkari, jika sejumlah kegiatan usaha terancam melempem. Hal ini disinyalir, karena beberapa pelaku UKM terlalu manja dan sangat menggantungkan diri pada pemerintah. “Kelihatannya, pelaku usaha kita terlalu manja. Manja ke pemerintah.

Ketika tidak ada support dari pemerintah tidak mau bergerak,” kritiknya.

Dalam mengembagkan usaha, para pelaku usaha diharap tidak terlalu mengandalkan bantuan pemerintah, tapi harus bisa mandiri. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 7 Mei 2015

Halaman 5

Target Turunkan Tagihan

Praya (Suara NTB) Yayasan Qamarul Huda Bagu Lombok Tengah (Loteng) segera mengoperasionalkan Universitas Islam Badrudin.

Ketua Yayasan Qamarul Huda Bagu, Drs.H. L. Azhari, mengungkapkan, persyaratan berdirinya Universitas Islam Badrudin saat ini sedang dilengkapi. ‘’Dan, dalam waktu dekat ini perguruan tinggi yang bakal menjadi universitas pertama di Loteng, bakal segera berdiri. Semua persyaratan untuk mendirikan unversitas terus kita pacu. Terutama persyaratan tenaga pengajarnya dan persyaratan administrasi lainnya,” ujarnya saat pengukuhan dan pengambilan sumpah lulusan Ners STIKes Qamarul Huda Bagu, Rabu (6/5).

Saat ini, ujarnya, beberapa pengajar sudah mulai menempuh jenjang pendidikan S2 maupun S3. Bahkan beberapa di antaranya dalam waktu dekat ini sudah menyelesaikan pendidikan. Mengingat, kesiapan tenaga pengajar juga merupakan salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi.

Ia mengungkapkan, Fakultas Kedokteran menjadi salah satu fakultas yang akan dibuka ketika universitas tersebut nantinya berdiri. Dan, persyaratan pendukung untuk membuka Fakultas Kedokteran, juga terus dilengkapi, yakni pembangunan Rumah Sakit Islam. Rumah sakit tersebut nantinya bukan hanya sebagai tempat praktik para mahasiswa, tapi ikut memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Untuk mendirikan satu universitas. Apalagi ada Fakultas Kedokteran di dalamnya, persyaratannya sangat sulit. Tapi dengan dengan dukungan semua pihak, kami yakin apa yang telah direncanakan tersebut bisa terwujud,” ujarnya yakin.

Diakuinya, mendirikan universitas Islam merupakan citacita besar yang selama ini begitu didambakan pihaknya. Terutama bagi sang pendiri Yayasan Qamarul Huda Bagu, TGH. L. M.Turmudzi Badrudin, sejak merintis berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan (STIP) serta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes), sejak beberapa tahun yang lalu. (kir)

RUSAK - Inilah lahan jagung petani di Banyumulek yang rusak akibat banjir, Senin (4/5) lalu. Petani mengharapkan pemerintah mengganti rugi akibat banjir yang melanda.

Hasil Pengecekan

Pemda Klaim Tidak Ada Rumah Rusak Akibat Banjir Giri Menang (Suara NTB) – Banjir yang menerjang sejumlah desa di Lombok Barat (Lobar) secara berturutturut Sabtu (2/5) dan Senin (4/ 5) lalu diklaim tak mengakibatkan ada rumah warga yang rusak. Adanya laporan kerusakan delapan unit warga di Desa Kediri dan Ombe, ternyata keliru. Setelah dicek ke lapangan tidak ada rumah warga yang rusak.

Penegasan ini disampai-

kan Wakil Bupati (Wabup) Lobar, H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, usai memberikan bantuan kepada korban banjir di Desa Banyumulek, Senin (6/5).

Dalam hal ini, ujarnya, dirinya bertanya pada Kepala BPBD mengenai adanya data delapan unit rumah warga rusak. Ternyata data tersebut diperoleh dari laporan kepala desa, setelah ditelusuri oleh tim BPBD ke lapangan, ternyata tidak ditemukan adanya

rumah warga yang rusak.

Diakuinya, banjir yang terjadi Senin lalu, ada empat desa terkena banjir, yakni Banyumulek, Lingsar, Karang Bongkot dan Sukamakmur.

Dalam pihaknya telah memberikan bantuan kepada korban banjir, baik berupa makanan siap saji dan perlengkapan lain.

Menurutnya, persoalan banjir ini di masa mendatang perlu ditangani dari hulu

hingga hilir. Untuk penanganan di hilir seperti perbaikan drainase memerlukan anggaran besar. Untuk penanganannya akan dilihat porsi anggaran. “Yang perlu itu penanganan di hulu juga, masyarakat perlu digugah untuk buang sampah pada tempatnya,” imbuhnya.

Sementara seorang petani di Banyumulek, Hasanudin, mengungkapkan, tanaman jagung yang ditanamnya di

sawah yang terletak sekitar 20 meter dari Kali Babak rusak dan tidak bisa panen. Dengan musibah yang diterimanya saat ini ia hanya melihat tanaman jagung yang lagi sebentar dipanen tidur semua tanpa ada sebatang jagung yang berdiri tegak seperti semulanya. “Sekarang semuanya rusak,” akunya. Tak hanya kerugian tanaman jagung, bibit padi yang siap tanam terbawa arus banjir. (her)

Soal Aset Lobar di KLU

Wabup Minta Dibahas Secara Kekeluargaan

Giri Menang (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, menegaskan sejumlah aset milik Lobar yang ada di Kabupaten Lombok Utara (KLU) seperti di Amor-Amor dan Gili Trawangan adalah milik Lobar. Jika KLU menginginkan aset itu, maka harus ada pembahasan aset secara kekeluargaan dan tidak berpolemik lewat media.

“Menyangkut aset Lobar yang ada di KLU itu faktanya sekarang milik Lobar, persoalan mau Lobar menyerahkan dan KLU mau diserahkan silakan bertemu. Tapi faktanya belum diserahkan,” tegasnya terkait status aset yang ada di Amor-Amor dan di Gili Trawangan serta beberapa lokasi aset lain di DPRD Lobar, Rabu (6/5).

Didampingi Kepala Kantor

Aset Daerah Lobar, Mahnan, SSTP, Fauzan menjelaskan, saat penyerahan aset di kantor BPK beberapa waktu lalu, sejumlah aset ini tidak masuk diserahkan, namun hanya aset menyangkut pelayanan umum seperti puskesmas dan sekolah.

Menurutnya, saat ini jangan berbicara apakah Lobar wajib menyerahkan aset itu ke KLU. Namun yang perlu diper-

Polres Lobar Tekan Korban Lakalantas Giri Menang (Suara NTB) Tingginya jumlah korban kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di Lombok Barat (Lobar), khususnya dari kalangan usia produktif menjadi perhatian pihak Polres Lobar. Untuk menekan lakalantas, Satlantas Polres Lobar selain turun langsung menyasar pengendara di jalan, Satlantas gencar melakukan sosialisasi ke sekolahsekolah.

“Kami berupaya lebih dulu memberikan imbauan dan sosialisasi kepada pengguna jalan, khususnya sekolah-sekolah SMP dan SMA,” kata Kasat Lantas Polres Lobar, Iptu Pol. Gusriyadi Abustan di ruang kerjanya, Rabu (6/5).

Mantan Kanit Regident Polres Dompu ini, menjelaskan, imbauan yang disampaikan kepada pelajar itu lebih condong kepada penggunaan kendaraan roda dua. Ia mengatakan, para pelajar diminta agar tidak menggunakan kendaraan motor ke sekolah.

Selain itu, pihaknya telah bersurat kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan ditembuskan pada Bupati Lobar. Setelah sosialisasi, langkah selanjutnya adalah penindakan. Namun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

Menurutnya, jika dalam penindakan ditemukan ada pelajar yang melanggar atau menunggangi kendaraan tanpa dilengkapi SIM, pihaknya akanmemanggil orang tuanya. Untuk memberi efek jera, pihaknya akan membuat surat pernyataan agar tidak mengizinkan anaknya bawa kendaraan ke sekolah.

Jika membandel, pihaknya terpaksa menilang.

Sebab, pengendaraan yang belum melengkapi diri dengan SIM melanggar aturan. Langkah ini, sambungnya, untuk menekan angka kecelakaan.

Sebab, korban kecelakaan ini kebanyakan usia produktif atau di bawah umur.

Tidak hanya pelajar, kata Gusriyadi, pengendara umum pun diminta untuk perhatikan keselamatan, karena, banyak pengendara dewasa meninggal di jalan. Ia meminta kepada pengendara melengkapi diri dengan surat kendaraan dan helm jika bepergian menggunakan kendaraan.

Diakuinya, selama tiga pekan dipercaya sebagai Kasat Lantas Polres Lobar, angka kecelakaan di Lobar tidak terlalu tinggi. Kecelakaan yang tercatat hanya 4 lokasi dan tidak ada yang meninggal. (her)

tegas, secara fakta aset itu milik Lobar. Ia menyayangkan perang statemen di media terkait persoalan aset tidak akan menyelesaikan masalah, karena ada cara-cara elegan yang bisa dilakukan.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Mukhlis. Menurutnya, ada cara yang harus ditempuh dalam menyelesaikan masalah aset. Selain itu, jika

aset itu untuk pelayanan dasar dan urusan wajibm maka harus diserahkan.

Contohnya, gedung sekolah, puskesmas dan sarana lain yang mendukung untuk pelayanan pemerintahan di sana.

Sementara kekayaan daerah yang lain seperti aset lahan tidak dalam fungsi sebagai pelayanan dasar dan urusan wajib pemerintah, sehingga tidak diserahkan. Hal ini mestinya dipahami oleh Pemda dan jajaran legislatif di KLU. (her)

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Universitas Islam Badrudin Segera Terwujud

(Suara NTB/her) (Suara NTB/dok)

TAGIHAN pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) di Lombok Barat (Lobar) menjadi salah satu persoalan yang pelik dihadapi. Pasalnya tagihan PJU beberapa waktu lalu terus melambung. Meski demikian, tagihan perlahan mulai turun setelah dilakukan melalui upaya meterisasi dan penertiban ID pelanggan.

Kepala Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lobar, H. L, Winengan, mengaku, saat ini tagihan PJU masih berkisar Rp 1,4 miliar dari sebelumnya Rp 1,9 miliar. Tagihan PU ini bisa ditekan, katanya, disebabkan adanya meterisasi dan penertiban ID pelanggan.

Ia menyebutkan, meterisasi PJU sudah dilakukan di Gerung namun belum menyeluruh. Tahun ini, meterisasi dilakukan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Narmada dan Labuapi. Sementara tahun 2016, meterisasi ditargetkan di enam kecamatan.

Jika meterisasi ini dilakukan, maka ditargetkan pembayaran tagihan PJU bisa Rp 800 juta, sehingga bisa dihitung penurunan tagihan PJU dari 1,9 miliar menjadi Rp 800 juta.

Tidak hanya itu, pihaknya terus membangun koordinasi dengan PLN untuk mengecek dan menyamakan data, terkait jumlah bola lampu, ID pelanggan dan lain-lain.

Saat ini, ujarnya, pihaknya menggunakan dua sistem PJU, yakni kontrak daya (P31) dan meterisasi (P33). Terkait kontrak daya, ia mempertanyakan pembayarannya. Sebab mati atau tidak mati listrik pihaknya tetap membayar tagihan full atau penuh.

Seharusnya tagihan yang dibayar tidak penuh, karena listrik mati.

Pihaknya juga telah bersurat ke PLN untuk meminta data berapa pelanggan yang menggunakan listrik pra bayar, supaya tahu berapa pajak yang dibayarkan. Namun, hasil koordinasi ini tidak serta merta mampu menekan tagihan PJU. Menurutnya, jika jalur Narmada dan Labuapi sudah ditertibkan ID pelanggannya dan diubah dari kontrak daya ke meterisasi, maka pembayaran tagihan PJU pada bulan Agustus bisa ditekan menjadi Rp 1,2 miliar hingga Rp 1,3 miliar lebih. (her)

Jika Partai Golkar Gagal Ikut Pilkada

Partai Demokrat Siap Tampung Calon ’’Incumbent’’ Praya (Suara NTB) Partai Demokrat Lombok Tengah (Loteng) menegaskan tetap membuka diri dan siap menampung calon incumbent, H.M. Suhaili FT, SH, jika nanti Partai Golkar tidak bisa ikut serta pada Pilkada Loteng akibat dualisme kepengurusan.

“Pada prinsipnya kita sangat terbuka. Termasuk dengan calon incumbent, kita siap mengusung,” ungkap Ketua DPC Partai Demokrat Loteng, Ahmad Ziadi, Selasa (5/5).

Diakuinya, saat ini, antara Partai Demokrat dengan calon incumbent sudah ada komunikasi yang terbangun, meski belum

intensif. Hanya saja, untuk urusan mengusung calon kepala daerah tetap ada mekanisme partai yang berjalan dan mekanisme tersebut tetap harus dijalankan sesuai tahapan yang berlaku. “Kita siap mengusung calon incumbent. Tapi mekanisme pencalonan harus tetap berjalan,” imbuh Ziadi.

Meski demikian, diakuinya, dari kader internal partai, Partai Demokrat sudah menyiapkan dua nama, yakni Zainul Aidi, SP serta L. Sudiartawan, SH. Namun, dari dua nama tersebut sejauh ini belum ada yang mendapat rekomendasi dari partai.

Sebelumnya, sempat beredar kabar jika Zainul Aidi sudah mengantongi restu dari Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Namun kabar tersebut langsung dibantahnya. “Siapa yang akan mendapat restu, itu nantinya akan terbukti. Kalau sekarang, belum ada yang mendapat restu,” tegasnya.

Namun, ujarnya, kedua kader internal punya peluang yang sama untuk diusung sebagai calon kepala daerah. “Baik Zainul maupun Sudiartawan, peluangnya untuk diusung oleh partai, sama,” tandas Wakil Ketua DPRD Loteng ini. (kir)

Polemik Internal, Gaji Bulan Mei Anggota Satpol PP Tersendat Giri Menang (Suara NTB) – Akibat polemik di internal Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Barat (Lobar) yang masih berlanjut berdampak pada pembayaran gaji bulan Mei. Mereka harus rela gaji belum dibayar, karena Kepala Satpol PP I Nengah Sugiarta, SH, MH, belum menandatangani pencairan gaji mereka.

“Memang terkendala mener(Suara NTB/her)

ima gaji di awal bulan Mei ini,” aku salah satu Kepala Seksi di Satpol PP Lobar yang tidak ingin dikorankan namanya.

Meski demikian, mereka tetap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. ‘’Misalnya hari ini, ada kegiatan pemda, anggota perwira yang lain melaksanakan fungsinya,’’ ujarnya, seraya menambahkan

polemik internal tidak akan terselesaikan sebelum Kepala Satpol PP diganti.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lobar, H. M. Syukran menyatakan seluruh jajaran kepegawaian Lobar menerima gaji di awal bulan ini. Namun, untuk jajaran Satpol PP akan tetap menerima gaji, asalkan ditandatangani Kepala Satpol PP. (her)

SUARA NTB Kamis, 7 Mei 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kasus SPPD Fiktif

Kerjasama BKBPP Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Polres Periksa Staf Setwan

Sosialisasi BKBPP

Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah sebelumnya mengklarifikasi pelapor terkait laporan adanya dugaan penggunaan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif oknum Dewan, penyidik Polres Sumbawa memeriksa staf Sekretariat Dewan (Setwan), Rabu (6/5). Polisi mengklarifikasi kasus SPPD fiktif yang diduga melibatkan oknum anggota DPRD Sumbawa dari fraksi PDIP dengan memanggil bendahara Setwan, Bambang Wirawan.

Kasat Reskrim Polres Sumbawa, Iptu Tri Prasetyo (Suara NTB/dok) kepada Suara NTB mengaTri Prasetyo takan klarifikasi terhadap bendahara pengeluaran DPRD Sumbawa terkait administrasi dan prosedur dari pengeluaran SPPD itu sendiri. Hal ini untuk mencari lagi data berdasarkan laporan yang diterima pihaknya. Mengingat kegiatan belum terekam, apakah laporan tersebut benar adanya atau hanya sekadar laporan.

“Kita klarifikasi terkait administrasi dan prosedur dari pengeluaran SPPD itu sendiri,” imbuh Tri. Hasil klarifikasi pihaknya, diakui memang ada perjalanan dinas dan anggota DPRD menerima uang panjar sebelum berangkat. Sepulangnya dari perjalanan Dinas, anggota DPRD dimaksud membawa bukti-bukti. ”Nanti diklarifikasi apakah bukti-bukti ini ada kekurangan atau kelebihan. Kalau melebihi dari yang diterima panjar ini dia harus kembalikan, kalau memang kurang, bendahara membayar lagi tambahannya.

Semuanya kurang, ada yang nambah Rp 121.000, ada yang Rp 175.000, bervariasi,’’ katanya. Masalah betul tidaknya mereka ke DPRD Provinsi Bali, tidak tahu dia, yang penting kan di belakang SPPD itu ada stempel Sekwan Provinsi Bali. Pengeluarannya sekitar Rp 36 juta pada bulan April. (ind)

Peneliti Luar Negeri Bakal Tinjau Lebah Trigona di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Rantelan atau lebah madu trigona (black honey) di Sumbawa makin berkembang. Produksinya kian meluas dan makin besar. Terutama di dua desa, Pelat kecamatan Unter Iwes dan Batu Dulang kecamatan Batu Lante. Hingga mengundang minat BPPT RI dan peneliti dari salah satu Universitas di Australia untuk turun meninjau langsung mengembangkan rantelan di dua wilayah tersebut.

Kepala KPH Batu Lante, Julmansyah, S.Hut, Rabu (6/5), Sumbawa selama ini terkenal dengan madu hutannya. Sementara madu hutan ini tergantung iklim. Kalau curah hujan tinggi, maka produksi madunya bisa berkurang. Sehingga membuat ketersediaan madu hutan menjadi terganggu. Untuk itulah dicari substitusi baru, berupa lebah trigona atau dalam istilah daerahnya kadang disebut rantelan atau santelan. ”Potensinya di daerah kita cukup besar,” terangnya.

Buktinya, lanjut Jul, panggilan akrabnya, Asosiasi Lebah Trigona Sumbawa hanya mampu menyerap 50 botol yang diproduksi di Pelat. Sekarang ini makin banyak sehingga mesti difikirkan market (pasarnya). Apalagi diketahui trigona merupakan jenis lebah yang memiliki kemampuan memproduksi propolis paling besar di antara lebah lain. Sementara propolis merupakan produk lebah yang sangat mahal. Makanya dijadikan sebagai sumber ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Belum setahun sejak KPH mengembangkan rantelan 2014 lalu, kini sudah ada 430 unit stup di tiga kelompok besar di desa Pelat. Ditambah 50 stup yang dikelola petani madu di desa Batu Dulang. Untuk itulah, KPH mulai secara serius menyiapkan saluran pemasarannya. Promosi dilakukan bersama Asosiasi Trigona dan UKM yang ada di Sumbawa. Termasuk membuat outlet pemasaran baru di depan Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa. “Animo masyarakat luar biasa. Bahkan satu orang petani di Pelat bisa mengelola sampai 70 stup. Efektif sebagai penopang ekonomi keluarga sekitar hutan. Apalagi lambat laun masyarakat mulai tertarik mengkonsumsi madu trigona ini,” katanya.

Bahkan dari hasil diskusi FGD di Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) RI akan berkunjung ke Pelat dan Batu Dulang. Untuk meneliti lebih jauh dari keberadaan rantelan ini. Sekitar pertengahan bulan ini juga, beberapa peneliti dari salah satu Universitas di Australia akan berada selama empat hari mengunjungi kedua desa sentra rantelan ini. Dalam upaya menjadikan pelat sebagai sentra belajar trigona dan Batu Dulang sebagai sentra belajar lebah madu hutan. (arn)

Sumbawa Kabupaten Layak Anak Sumbawa Besar (Suara NTB) Meski belum dilaunching, secara fisik didukung regulasi, Sumbawa sudah layak dijadikan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Cikal bakal sebagai KLA sudah terlihat. Seperti adanya lembaga P2TP2A, LPA, Forum Anak Samawa dan lainnya. Kemudian didukung keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai tempat bermain bagi anak.

Bahkan sampai tataran edukasi juga akan dirancang seperti taman pintar. Tinggal sekarang membangun komitmen untuk membantu gugus tugas.

Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Sumbawa, A. Yani, Rabu (6/5), setelah dilakukan sosialisasi Kabupaten/Kota Layak Anak sehari sebelumnya. Yang juga dihadiri Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Sosial, TP PKK, Kepolisian dan sejumlah instasnsi terkait lainnya, serta sejumlah lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak dan perempuan.

Dalam pelaksanaan program, kata A. Yani, harus ada komitmen politis maupun komitmen operasional dari semua pihak yang

berkompeten terutama pihak legislatif. Agar program tersebut dapat berhasil dengan baik sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat. Terkait isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mainstream-nya, bagaimana perannya dalam Pengarusutamaan Gender, bukan hanya perempuan yang menjadi focus, tetapi juga anak. “Sekarang ini masih ada anak-anak yang belum menikmati haknya, sehingga melalui kegiatan sosialisasi Kabupaten Layak Anak itu, tentu muaranya dari dusun, desa dan akan terbentuk Kabupaten Layak Anak,” jelasnya.

Sementara permasalahan masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di NTB, dengan indikatornya pendidikan, kesehatan dan ekonomi atau daya beli masyarakat, dan salah satu indikator yang membuat Provinsi NTB masih nomor 2 dari terakhir dipengaruhi oleh Indeks Pengarusutamaan Gender. Hal ini juga berdampak bagaimana kesenjangan kualitas hidup, antara laki dan perempuan. Termasuk juga bagaimana konsen dan kapasitas wanita dalam semua lini pembangunan termasuk juga di birokrasi. Tentu melalui program KLA ini hajatnya untuk men-

jawab visi Nawacita, dari 9 item misinya, pada poin ke-5 dan ke-8, yakni bagaimana melakukan revolusi mental, kemudian meningkatkan kualitas SDM. Untuk menjawab hal itu katanya, yakni harus mampu mengimplementasikan bagaimana menjadikan anak dapat maju dan mandiri dan masyarakat menjadi makmur, hal itu katanya berkorelasi dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Sementara terkait dengan upaya implementasi yang diakukan oleh Kabupaten Sumbawa dalam menyongsong Kabupaten Layak Anak menurut Yani, Kabupaten Sumbawa telah menyiapkan berbagai regulasi terkait dengan hal itu seperti sudah terbentuknya Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Wadah itu katanya merupakan wadah untuk perlindungan anak. Serta beberapa lembaga lainnya seperti P2TP2A yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2013, kemudian juga sudah ada ikon Kabupaten Sumbawa yakni POSPA BKB (Posyandu, PAUD dan Bina Keluarg Balita). Melalui lembaga itu juga

(Suara NTB/arn)

A. Yani berkontribusi dalam kebijakan pembangunan kotanya terlindungi dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan salah. Kemudian dapat berjalan dengan aman di jalanjalan di kotanya, dapat bertemu dengan teman-temannya dan bermain, menikmati ruang terbuka hijau, tinggal dalam lingkungan yang tidak berpolusi, dan dapat berpartisipasi dalam event sosial dan budaya serta mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama tanpa membedakan suku, agama, pendapatan, gender, atau ketidakmampuan fisik. (arn/*)

Desa di Sumbawa Belum Penuhi Syarat Pencairan Dana Desa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Sumbawa, Tarunawan, S.Sos, menyebutkan masih sekitar 30 persen dari 157 total desa di Sumbawa yang belum membuat Perdes APBDes sebagai syarat pencairan dana desa yang digelontorkan pusat.

“Ada perubahan kebijakan di pusat yang mengatur alokasi masing-masing desa. Yang dulunya diatur dalam PP 60 tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana, kini direvisi menjadi PP No. 2 tahun 2015. Yang mengatur ulang komposisi dana desa. Setelah mendapat banyak masukan dari daerah.

Sekarang kita merevisi Per-

bup yang mengatur alokasi dana dimaksud. Ada perubahan berupa kenaikan dana desa dari komposisi sebelumnya,” terang Tarunawan.

Untuk pencairan dana dimaksud, masih ada beberapa desa yang belum memenuhi syarat administratif. Untuk bisa langsung ditranser ke rekening desa. Artinya, masih

ada desa yang belum menyusun Perdes APBDes. “Harus buat Perdes dulu,” tukasnya.

Pada kesempatan tersebut, Tarunawan, juga menyatakan melalui UU Desa, ada gelontoran dana dari pusat agar desa menjadi kekuatan ekonomi baru. Makanya, momentum Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

di Labangka, Kamis hari ini, mendorong masyarakat memanfaatkan potensi yang ada, yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. “ Ini harus dilakukan dengan kekompakan. Intinya harus ada gotong royong, mengembangkan kemampuan mengelola sumber daya yang ada, termasuk dana dari pusat. Harus ada motivasi dari warga. Makanya pencanangan BBGRM menjadi sebuah sikap mental. (arn) Tarunawan (Suara NTB/arn) (Suara NTB/ist)

PANEN JAGUNG Manager SR PTNNT, Sarapuddin Jarot dan Kepala Dishutbuntan KSB Sumbawanto (tengah) didampingi sejumlah petani jagung Jelenga saat menggelar panen perdana, Rabu (6/5).

Pabrik Rumput Laut Kertasari Mulai Dioperasikan Taliwang (Suara NTB) Setelah bertahun-tahun lamanya tanpa kabar, pabrik rumput laut Kertasari mulai beroperasi. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) membenarkan hal tersebut.

“Kami dapat informasi terbaru dari pihak pengelola pabrik. Mereka bilang sudah mulai operasi sejak tanggal 24 April lalu,” jelas kepala Disperindagkop dan UMKM KSB, Ir. Lalu Azhar kepada media ini, Rabu (6/5).

Menurut Azhar, kemampuan produksi pabrik tersebut masih sangat terbatas. Setiap harinya pabrik yang mengelola rumput laut menjadi Alkali Treated Cottoni (ATC) atau bahan setengah jadi itu baru sebanyak dua kali proses. “Sehari itu dua kali produksi saja. Ini karena mereka juga masih melakukan uji coba mesin,” paparnya.

Selama masa uji coba itu, pabrik rumput laut Kertasari baru memanfaatkan hasil tanaman petani desa Kertasari.

Berdasarkan perhitungan pihak pengelola, untuk kontinuitas (keberlanjutan) produksi setiap bulannya pabrik membutuhkan setidaknya 300 ton bahan baku tanaman rumput laut.

“BEP (break event point) bisa tercapai kalau mereka bisa mengelola bahan baku setiap bulannya 300 ton. Dan itu sementara ini belum bisa dipenuhi petani Kertasari,” timpal Azhar.

Meski belum bisa memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik Kertasari, Azhar mengungkapkan, pihak pengelola tetap akan mempersiapkan pabriknya agar tetap bisa beroperasi ke depannya. Dan di lain pihak, pemerintah KSB terus mempersiapkan petani pembudidaya rumput laut guna memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik tersebut.

“Sekarang kita maksimalkan dulu Kertasari. Nanti bertahap bersama dinas teknis (perikanan, red) akan kita siapkan potensi perairan lainnya untuk bisa produksi bahan bakunya (rumput laut),” pungkasnya.

Azhar optimis, beroperasinya pabrik rumput laut Kertasari itu kelak akan memberikan keuntungan besar para petani rumput laut. Sebab dengan pola kemitraan yang akan dibangun pihak pengelola pabrik akan melibatkan semaksimal mungkin para petani. “Jadi petani tidak perlu khawatir lagi soal harga atau kemana akan menjual hasil panennya, karena pabrik akan langsung membelinya ke petani.

Dengan begitu harga panen mereka bisa stabil, dan bagi daerah terjadi peningkatan nilai ekonomis tanaman rumput laut karena yang ke luar bukan lagi rumput laut, tapi dalam bentuk bahan setengah jadi,” urainya.

Rencananya hasil produksi pabrik rumput laut Kertasari itu, nantinya akan dipasarkan ke Jawa Barat (Jabar) dan sekitarnya. “Kebetulan investor pengelolanya itu dari Bandung.

Makanya produksinya akan dibawa ke sana.,” imbuhnya. (bug)

menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk memproteksi dan melindungi anak. “Melalui POSPA-BKB ini, Kabupaten Sumbawa, selalu menjadi bagian dari warna NTB, karena kita memiliki Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini melalui POSPA BKB,” jelasnya.

Selain itu sambungnya, juga telah terbentuk gugus tugas tentang trafficking dan gugus yang lainnya.

Inilah gambaran yang sudah diimplementasikanKabupatenSumbawa dalam menyongsong pelaksanaanKabupatenLayakAnak. Lebih jauh Yani menjelaskan, Kota LayakAnakadalahupayauntukmengintegrasikan komitmen sektoral tersebut dengan lebih membumi dan bersifat holistik ke dalam dimensi spesial. Anak yang hidup dalam komunitas Kota Layak Anak,harusterpenuhihak-haknya.

Antara lain, memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan, dapat berpartisipasi dalam kehidupan keluarga, komunitas, dan sosial.

Serta anak harus dapat mengekspresikan pendapatnya untuk kota yang mereka inginkan. Mendapat minumairyangsehatdanmengakses sanitasi yang layak.

Anak juga harus dapat

Taliwang (Suara NTB) Warga dusun Jelenga desa Beru kecamatan Jereweh, Rabu (6/5), menggelar panen jagung perdananya. Panen tersebut oleh petani dinilai spesial karena hasilnya yang sangat berlimpah.

“Kami senang dengan hasil panen sekarang ini. Hasilnya lebih banyak dari panen tahuntahun sebelumnya,” kata Kalsum, ketua kelompok Tani Kepuri Belo di sela sambutannya.

Penanaman jagung para petani yang tergabung di kel-

ompok tani Kepuri Belo ini, merupakan salah satu program pendampingan pertanian yang digerakkan oleg PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Manajer SR PT NNT, Ir. H. Sarapuddin Jarot, mengatakan, pendampingan petani jagung di dusun Jelenga ini adalah yang pertama kali dilaksanakan perusahaan. “Jumlah lahannya juga sementara ini kita baru bisa sekitar 40 hektar yang dimiliki oleh 38

petani,” terangnya.

Menurutnya, tingginya hasil panen jagung anggota kelompok tani dampingan itu sangat menggembirakan.

“Saya dapat laporan sekarang petani bisa dapat 10 ton per hektar. Padahal sebelumnya paling hanya 2 ton. Tapi dengan pendampingan kita ini hasilnya menjadi berlipat-lipat,” timpalnya.

“Di sini ada potensi lahan sekitar 300 hektar. Jadi Jelenga ini bisa kita tambah. Dan saya kira petani lain pasti ter-

motivasi karena sekarang saja produksi per hektarnya sudah 10 ton,” paparnya.

Sementara itu kepala Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) KSB, Ir. IGB Sumbawanto menyampaikan, ucapan terima kasih kepada PT NNT yang telah turut memberikan pendampingan bagi petani jagung. “Ini program yang sangat bagus. Kami pemerintah sangat terbantu dengan keterlibatan swasta untuk mendukung produktivitas petani

kita,” ujarnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, secara umum potensi lahan untuk tanaman jagung di KSB masih sangat luas. Berdasarkan data Dinas, KSB memiliki lahan potensial untuk jagung seluas 15 ribu hektar, namun yang baru dimanfaatkan sekitar 5 ribu hektar. “Untuk Upsus jagung kita ditarget untuk 10 ribu hektar. Artinya masih ada banyak sekali bantuan program Upsus jagung jatah kita itu yang butuh lahan,” imbuhnya. (bug)

PBB Tetapkan Paket Firin – Fud Taliwang (Suara NTB) Dukungan Partai Bulan Bintang (PBB) Sumbawa Barat menetapkan paket pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati (Wabup) Dr. Ir. W. Musyafirin, MM – Fud Syaifuddin, ST (Firin – Fud) Telah terbitnya surat rekomendasi sebagai bentuk restu DPP itu dibenarkan oleh ketua DPC PBB KSB, Jabaruddin, Rabu (6/5). “Soal dukungan ke F1 (Musyafirin) sudah tidak ada keraguan

lagi. Kami (PBB) sudah kantongi rekomendasi pusat,” terangnya.

Surat rekomendasi DPP PBB itu, kata Jabar, langsung dijemput pihaknya ke Jakarta. Bahkan Fud Syaifuddin, selaku kader PBB yang dipercaya mendampingi Musyafirin turut ikut serta dalam proses penjemputan surat rekomendasi itu. “Sekitar dua minggu lalu kami ke Jakarta. Pak Fud turut serta dan beliau langsung juga yang menerima surat rekomendasi itu dari pen-

gurus DPP,” paparnya.

Jabar mengaku, dengan telah dikantonginya surat rekomendasi dukungan DPP itu pihaknya sangat lega. Saat ini internal PBB tinggal melakukan konsolidasi baik internal maupun eksternal guna memenangkan paket pasangan Firin – Fud pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) KSB Desember mendatang.

Dia menambahkan terpilihnya Fud Syaifuddin mendampingi Musyafirin menjadi kebanggaan tersendiri PBB.

“Fud adalah kader partai kami.

Jadi tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bekerja keras untuk memenangakannya,” sambung Jabar.

Dengan finalnya dukungan PBB itu, maka pasangan Firin – Fud merupakan satu-satunya pasangan calon yang sejauh ini bisa dikatakan paling siap menghadapi Pilkada KSB Desember mendatang. Pasalnya tidak saja final untuk pasangannya, tetapi juga daya dukung kendaraan politiknya telah memenuhi syarat mini-

mal dukungan Parpol.

Selain PBB dan PKPI, masih ada dua Parpol yang telah menyatakan siap mendukung pasangan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Wakil Ketua DPRD KSB itu. Diantaranya PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Informasi yang diperloleh media ini, kedua Parpol itu kini tengah sama-sama menunggu rekomendasi pimpinan pusatnya. (bug)

SUARA NTB Kamis, 7 Mei 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Dialog Pencapaian Swasembada Jagung di Kementan

Jagung Dompu Jadi Model Pengembangan Jagung Nasional masuknya Bulog untuk menyeJakarta (Suara NTB) imbangkan. “Bulog, tolong perProgram pengembangan jahatikan Dompu dan Bima,” pingung di Kabupaten Dompu yang ta Menteri Pertanian. dinilai sukses menurunkan anSudirman, Ketua umum gka kemiskinan hingga 10 persGPMTI pada acara yang sama, en dalam empat tahun menjadi mengatakan, kesuksesan promodel pengembangan jagung gram pengembangan jagung di nasional. Masalah harga yang Dompu hingga sukses menesering menjadi masalah, akan kan angka kemiskinan dari 24 ditangani Bulog dan gabungan persen di 2010 menjadi 14 perpengusaha makanan ternak Insen di 2014 dan meningkatkan donesia (GPMTI). pertumbuhan ekonomi Dompu Menteri Pertanian RI, DrAndi dengan daya beli terkuat di Amran Sulaiman pada acara NTB setelah Kota Mataram. dialog upaya pencapaian “Dompu ini bisa menjadi swasembada jagung di Kementsalah satu model yang baik erian Pertanian RI yang dihadiri pengembangan jagung. Di awal 101 Bupati dan pihak berkompemengembangkan jagung, Buten, Senin (4/5) menyampaikan patinya sering menghubungi apresiasinya kepada Bupati (Suara NTB/ula) kami karena jagungnya sempat Dompu yang sudah bersusah Sudirman Ketua GPMTI. tidak ada yang membeli. Saat payah mengembangkan jagung ini di Dompu sudah di daerahnya. Bahkan sering dimarahi karena persoalan keterbatasan pupuk dan berkembang industri pasca panen yang baik. Saya harga penjualan jagung petani yang turun. Karena rasa, keberhasilan Kabupaten Dompu bisa menpersoalan harga jagung di Dompu inilah membuat jadi inspirasi kabupaten – kabupaten lain dalam Presiden Joko Widodo saat melakukan panen raya mengembangkan jagung,” ungkap Sudirman di jagung di Dompu langsung menetapkan harga pa- hadapan Menteri Pertanian RI dan 101 Bupati setokan pemerintah (HPP) Rp 2.000/kg untuk kering Indonesia yang akan mengembangkan jagung.

Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin panen dan Rp 2.700/kg untuk jagung kering.

Amran mengingatkan, untuk tidak ragu dalam mengaku bersyukur, program jagung kini menmengembangkan jagung di daerah. Pihaknya bah- jadi program nasional. Yang menjadi perhatian kan menyiapkan bantuan bibit dan pupuk untuk 1 saat ini bagaimana menjaga kualitas, kuantijuta ha bagi petani baru di lokasi yang belum per- tas, kontinyuitas (K3) produksi jagung. “Itu bisa nah digunakan menanam jagung. Persoalan harga dicapai apabila harga yang stabil,” katanya.

Namun produktivitas jagung per hektarnya yang selama ini menjadi kendala, ada Bulog yang akan mengendalikan. GPMTI siap menampungn- sangat menentukan keuntungan petani. Ketika ya berapapun produksinya. Karena produksi jag- produktivitas jagung di bawah 5 ton per hektar, ung dalam negeri, kualitasnya jauh lebih bagus dari tentu petani tidak akan diuntungkan. Produktijagung impor. Sistemnya nanti, pengusaha melaku- fitas jagung petani Dompu kini rata-rata sudah kan pembelian dan ketika harga turun, di situlah mencapai 8 ton per ha. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

Tandatangan MOU disaksikan oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

(Suara NTB/ula)

Bupati Dompu saat dialog dengan Menteri Pertanian untuk pencapaian swasembada jagung.

(Suara NTB/ula)

Bupati berjabat tangan dengan Menteri Pertanian.

(Suara NTB/ula)

H. Bambang M. Yasin bersama Menteri Pertanian dan Bupati Bima.

Pilkades 57 Desa di Bima Ditunda Bima (Suara NTB) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di 57 desa di Kabupaten Bima ditunda, menyusul kekhawatiran munculnya instabilitas yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada tahun 2015 ini. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sudah memberikan warning agar tidak melaksanakan kegiatan yang lain selain Pilkada.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bima, Drs. H.M. Taufik, HAK, M.Si, kepada Suara NTB, Rabu (6/5) mengatakan, surat

pemberitahuan yang dilayangkan oleh pemerintah Kabupaten Bima terkait pelaksanaan Pilkades serentak, ming-

gu lalu baru dijawab oleh Pemprov dan saat itu langsung dirapatkan dan hasilnya Pemprov memberikan warning agar

tidak melaksanakan kegiatan yang lain selain pilkada. “Walaupun Pilkades menjadi wewenang Daerah tingkat II, tetapi kami tetap memberitahukan kepada pemprov,’’ katanya. Pada 17 April lalu surat tersebut dijawab, dan hasilnya Pilkades harus diundur karena ada pilkada,” ujarnya.

Pemkab Bima saat ini tengah mengkaji dan berkoor-

dinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), jangan sampai muncul masalah yang besar akibat dampak Pilkades yang bersamaan dengan pilkada.

Pemda menginginkan Pilkades bisa berjalan secepatnya. “Bupati dan kami punya nawaitu yang baik, tapi kalaupun dipaksakan tanpa melihat dampak seperti keamanan, terjadi instabilitas di desa, makan-

signifikan dari segi harga maupun kuantitas dalam proyek pengadaan baju untuk kegiatan BBGRM tahun 2014. Total nilai pengadaan baju untuk tahun 2014 sendiri sebesar Rp 750 juta dengan jumlah baju sebanyak 8.000 lembar. Sementara itu, tahun 2013 nilai pengadaan sebesar Rp 550 juta, namun jumlah baju lebih banyak yakni 15.000 lembar.

Dari perbandingan ini saja, diduga kuat adanya indikasi mark up harga pengadaan. Namun pihaknya belum bisa memastikan berapa nilai kerugian daerah terjadi. Untuk menghitung besarnya kerugian ini pihaknya akan meminta bantuan dari ahli. “Yang menghitung itu nanti adalah ahli, kita tak bisa menduga atau memperkirakan begitu

Secara terpisah, Wakapolres Kabupaten Bima, Kompol Abdul Wahid S.Ik, mengatakan akan mengerahkan kekuatan yang ada dalam mengamankan pilkades ataupun pilkada nanti, apapun itu pihaknya sudah siap untuk mengamankan.

“Saat ini kami menunggu keputusan dari pemerintah dan ada rapat koordinasi nanti,” pungkasnya. (uki)

MIRAS - Prayit Haryanto menunjukkan miras yang berhasil diamankannya dari dalam bus, Rabu (6/5).

Diduga Terjadi ’’Mark Up’’ Harga Baju Seragam BBGRM Kota Bima (Suara NTB) Pemeriksaan saksi terkait dugaan korupsi pengadaan baju seragam Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM) di BPMDes Kabupaten Bima tahun 2014 terus diintensifkan oleh penyidik Sat Reskrim Polres Bima Kota. Dari hasil pemeriksaan saksi dan dokumen, diketahui adanya perbedaan signifikan terkait nilai pengadaan baju per lembar dari tahun ke tahun. Adanya perbedaan signifikan ini pun semakin menguatkan indikasi mark up yang terjadi.

Kapolres Bima Kota melalui Kasat Reskrim, Iptu Yerry T yang dikonfirmasi Rabu (6/5), menyebutkan adanya perbedaan

ya kita kaji dulu agar jangan sampai mengganggu Pilkada yang lebih besar,” ujarnya.

Kepastian Pilkades tersebut akan diketahui secara jelas setelah ada hasil analisis dan kajian BPMdes dan KPU kemudian hasil tersebut akan dibahas di tingkat Pimpinan Daerah (Muspida). “Karena ini pekerjaan menyangkut keamanan,” imbuhnya.

saja,” tutur Yerry.

Sementara itu terkait kasus ini pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi. Salah satunya yakni Taufiq, yang diperiksa pada Selasa (5/ 5). Pemeriksaan terhadapnya dilakukan sejak pagi hingga pukul 17.00 Wita.

Pemeriksaan terhadapnya kemudian ditunda dan akan dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.

Sementara untuk mantan Kepala BPMDes, Ir Put yang kini menjabat sebagai Kadis Pendapatan Kabupaten Bima telah dimintai keterangan. “Dari pihak CV pemenang tender sudah kita layangkan surat panggilan untuk dimintai keterangan,” pungkas Yerry. (use) (Suara NTB/uki)

Penyidik Periksa Dugaan Korupsi Bantuan UMKM Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) Penyidik Sat Reskrim Polres Bima Kota mengagendakan pemanggilan terlapor, Jum, selaku pihak yang mengadakan barang sesuai dengan laporan LSM LAKI. Selain Jum, penyidik juga mengagendakan pemanggilan Kepala Diskoperindag, Ir. Kaharudin.

“Dalam waktu dekat kita akan panggil Jum,” terang Kapolres Bima Kota melalui Kasat Reskrim, Iptu Yerry T

Putra, Rabu (6/5). Menurut Yerry, pemeriksaan terhadap Jum ini untuk dikonfrontir dengan keterangan saksisaksi sebelumnya. Sebelumnya penyidik sudah memeriksa CV dan PPK proyek pengadaan bantuan UMKM senilai Rp 400 juta dari dana APBD Kota Bima tahun 2014 dimaksud.

Hanya saja, lanjutnya, dari keterangan rekanan dan PPK, pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan

dari Jum. Dalam bukti yang ditunjukkan oleh LSM LAKI, pemesanan dan pengiriman barang tertera atas nama Jum. “Makanya kita mau konfrontir dulu,” tandas Yerry.

Kepala Diskoperindag Ir Kaharudin diperiksa sebagai saksi karena posisinya saat itu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Namun kapan pemeriksaan Jum dan Ir Kaharudin belum ditentukan pasti jadwalnya. (use)

Polres Bima Amankan Miras Bima (Suara NTB) – Jajaran satuan Narkoba Polres Kabupaten Bima mengamankan satu dus dan dua karung kecil minuman keras (miras) jenis arak. Polisi mengamankan barang yang dikirim melalui bus dari Sumbawa.

“Miras jenis arak Tuban ini, diamankan didua ditempat yang berbeda oleh anggota, dari hasil razia rutin setiap hari dan ada laporan dari masyarakat,” ucap Kasat Narkoba Polres Kabupaten Bima, Iptu Prayit Haryanto, Rabu (6/5).

Kepada Suara NTB, Prayit menjelaskan, saat razia yang digelar pada Selasa malam di

terminal Tente, Kecamatan Woha, pihaknya berhasil mengamankan satu dus yang berisi 48 botol di dalam satu bus malam jurusan Bima – Surabaya, sedangkan dua karung kecil yang berisi masing-masing 12 botol diamankan saat pulang razia, karena ada laporan masyarakat menemukan kedua karung tersebut di pinggir jalan dekat salah satu kampus di Palibelo Bima. “Jumlahnya ada 72 botol miras,” katanya.

Malam itu juga diciduk diduga pemilik satu dus miras tersebut, salah seorang warga Nisa Tente Kecamatan

woha berinisial N. “Dua karung lainnya belum diketahui pemiliknya,” imbuhnya.

Saat ini, lanjutnya, peredaran miras di Kabupaten Bima kian merajalela. Untuk itu, dirinya berkomitmen untuk membumihanguskan peredaran narkoba terutama di wilayah Kecamatan Woha dan Bolo yang menjadi wilayah dan sasaran peredaran barang haram tersebut.

Selain itu dirinya menambahkan akan menindak tegas beberapa apotek yang masih menjual beberapa macam pil penenang seperti Pil Tramadol tanpa resep dari dokter kare-

na sangat mengkhawatirkan terutama generasi penerus.

Apabila ditemukan di lapangan, pihak akan memproses secara hukum apotek tersebut dengan ancaman menutup, karena sudah melanggar, apalagi sudah dilayangkan dan diedarkan surat himbauan sejak dulu. “Dan saya mengimbau kepada masyarakat Bima agar tidak segan-segan melaporkan bila menemukan ataupu mengetahui ada kegiatan semacam itu, karena miras dan narkoba adalah penyakit yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya,” tegasnya (uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 7 Mei 2015

Kasad Buka TMMD di Lobar Mataram (Suara NTB) Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), Jendral TNI Gatot Nurmantyo dipastikan akan membuka kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) di Lombok Barat, Kamis (7/5) hari ini. Dalam pembukaan nanti, dipusatkan di Giri Menang, Kecamatan Gerung, Lombok Barat.

“Hari ini Pak Kasad sudah hadir di Mataram, langsung mengecek kesiapan pembukaan untuk acara besok (hari ini, red),” kata Danrem 162/WB, Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede kepada Suara NTB, Rabu (6/5). Dalam pembukaan nanti, sambung Danrem, Kasad akan memberikan secara simbolis bantuan kepada masyarakat, termasuk petani.

Bantuan yang diberikan seperti semen untuk pembangunan masjid dan hand traktor untuk kelompok tani.

Penjelasan Danrem, Kasad juga akan memantau langsung lokasi TMMD ke 94, yakni di Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Lombok Barat. Dimana salah satu dusun di desa itu akan dibangun jembatan dan pembetonan jalan, karena saat banjir dusun itu terisolir. Proyek pengerjaan jembatan dan pembetonan jalan ini diungkapkannya, bersumber dari dana bantuan Pemda Lombok Barat, sebesar Rp 390 juta. Hanya saja rangkaian pengerjaan proyek, akan dilaksanakan oleh anggota TNI semua angkatan. Sebab bukan hanya TNI AD saja, tapi TNI AL dan TNI AU juga akan terlibat, termasuk Kepolisian. Sehingga jumlah personel yang akan diterjunkan mencapai 1.090 orang.

Acara kali ini dipastikan akan besar besaran, karena saat pembukaan nanti akan dibuat berbeda. Pembukaan akan berlangsung dipusat pemerintahan Lombok Barat, Giri Menang, Kecamatan Gerung. Mulai dari pembukaan akan dihadiri langsung oleh Kasad, diikuti serentak pembukaan TMMD di seluruh Indonesia. Selain kegiatan fisik pembangunan jembatan tadi, akan dirangkaikan juga dengan kegiatan non fisik. Seperti pengobatan gratis, donor darah, pembangian hand traktor kepada petani. (ars/*)

(ant/balipost)

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo

Tukang Pijat Diduga Pasok Sabu untuk PS Senggigi Mataram (Suara NTB) Belum redam kasus sabu – sabu di Lapas Mataram, kasus narkoba yang ditemukan Polda NTB ini tak kalah memperihatinkan. Kasus ini melibatkan tukang pijat, bahkan pasokan utamanya ke Partner Song (PS) di tempat hiburan Senggigi, Lombok Barat.

Dalam keterangan persnya Rabu (6/5) kemarin, Kasubdit II Dit Narkoba Polda NTB, AKBP I Komang Satra menunjukkan barang bukti sabu-sabu dan dua tersangka. Kedua tersangka adalah HS (45), yang beralamat di Perumahan Lingkar Asri, Desa Bajur Kecamatan Labuapi. Satu tersangka lagi LM (44), asal Jalan Transmigrasi Majeluk Mataram. “Mereka ini pemasok sabu sabu ke PS-PS di Senggigi. Ini kami ketahui berdasarkan pengecekan handphone tersangka LM,” kata Komang Satra didampingi Kabid Humas, AKBP Suryo Saputro, SIK. Tapi berapa lama aktivitas pengiriman barang, termasuk jumlah dan siapa saja PS yang pernah dikirimi, masih dalam penyelidikan pihaknya. “Nanti akan diketahui setelah kami interogasi kedua tersangka,” terang Satra.

Dia kemudian menjelaskan kronologi penangkapan LM dan HS. Awalnya aparat mendapat informasi, ada transaksi sabu-sabu di Jalan Palapa 2 Karang Tapen, Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara. Lima personel diterjunkan, awalnya untuk HS yang membawa barang bukti sabu untuk diserahkan kepada LM. Setelah memastikan HS di TKP, langsung dilakukan penggerebekan. “Penggeledahan di saku HS, ditemukan 0,25 gram. Dimasukkan dalam bungkusan rokok. Kami juga sita handphone dan sepeda motor tersangka,” terang Satra.

Dari penangkapan itu, pengembangan dilakukan terhadap LM yang diketahui bekerja sebagai sopir pengangkut ayam potong. “LM kami tangkap di kediamannya Jalan Transmigrasi. Dari kediaman LM kami sita 0,12 gram sabu sabu,” sebutnya. Dari pengembangan penyelidikan, ternyata keduanya merupakan jaringan pengedar sabu sabu untuk wilayah Mataram dan Lombok Barat.

Sementara penyelidikan dilakukan, kedua tersangka juga dilakukan tes urine, untuk memastikan keduanya selain sebagai pegedar juga sebagai pengguna aktif narkoba. Pada kesempatan itu, Satra menunjukkan sejumlah barang bukti, dua poket sabu sabu, pipet, alat timbangan, korek api, plastik klip dalam jumlah banyak, diduga untuk membagi bagi dalam poketan sabu yang akan diedarkan. (ars)

Halaman 8

Napi Ditetapkan Jadi Tersangka

Diduga Kendalikan Bisnis Sabu dari dalam Lapas

Mataram (Suara NTB) Belum tuntas menjalani hukuman penjara dalam kasus narkoba, IKN malah dijerat dalam kasus yang sama karena diduga melempar sabusabu dari dalam tahanan. Sabu-sabu itu kemudian diambil kurir, untuk diantar ke sesorang di Rembiga, Mataram. IKN diketahui narapidana dalam kasus narkoba jenis ganja.

Dia sedang menjalani hukuman dua tahun penjara akibat perbuatannya. Namun ditengah menjalani hukuman, IKN diduga malah mengedarkan narkoba. Modusnya, dengan menelpon kurir dari dalam blok tahanan. Setelah kurir itu tiba di dalam Lapas, tersangka melempar sabusabu yang dibungkus kotak rokok melewati tembok belakang Lapas. Setelah diterima, barang kemudian diantar.

Kejadian yang cukup menjadi perhatian media itu terjadi Kamis (30/4) lalu. Tersangka menelpon temannya, FZ dan RF agar merapat ke belakang tembok Lapas, yang bersebelahan dengan RS TNI AD itu. Setelah tiba di titik yang ditentukan, tersangka melempar bungkusan yang disebutnya sebagai tawas.

Setelah menerima barang dengan kata sandi tawas itu, FZ dan RF menuju Rembiga dan belum sempat mengantar

barang akhirnya ditangkap.

Dari pengembangan penyelidikan yang dilakukan Sat Narkoba Polres Mataram, hanya bisa mengidentifikasi sampai IKN. “Siapa yang melempar sabu sabu itu sudah kita tahu orangnya. Inisialnya IKN dan sudah ditetapkan jadi tersangka,” kata Kasubag Humas Polres Mataram, AKP I Wayan Suteja, SH, Rabu (6/ 5) kemarin.

IKN dijadikan tersangka karena dari keterangan dua kurir yang sudah ditangkap sebelumnya, identitasnya cocok. IKN lah yang memerintahkah FZ dan RF untuk mengambil sabu-sabu itu, dengan iming-iming upah Rp 100.000.

Mengaku tergiur dengan upah itu, akhirnya FZ dan RF ditangkap dan hingga kini masih diproses penyidik. Namun sejauh ini IKN belum diperiksa sebagai tersangka.

Tapi ini tidak jadi kendala bagi pihak Polres. (ars)

(Suara NTB/ars)

BARANG BUKTI - Barang bukti sabu-sabu milik IKN yang dilempar dari dalam Lapas. IKN diduga mengendalikan narkoba dari balik jeruji besi itu kini jadi tersangka.

Korban Salah Tangkap Oknum Anggota Melapor ke Komnas HAM DPRD KLU Tabrak Pelajar

Giri Menang (Suara NTB) Mahsum (47), warga Desa Tempos Kecamatan Gerung, Lombok Barat (Lobar) yang diduga korban salah tangkap melaporkan oknum buser dan warga ke Komnas HAM. Korban mengaku keberatan dengan penangkapan yang dilakukan sejumlah oknum Buser Polres tersebut.

Yang membuatnya keberatan, dirinya tidak saja sempat ditahan namun sempat dianiaya hingga mengalami cacat fisik. Padahal setelah dilakukan penyelidikan dirinya tidak teribat sama sekali dalam kasus perampokan 2013 lalu.

Buntut dari penangkapan itu, Mahsum melaporkan lima oknum polisi yang bertugas di Satreskrim Polres Lobar. Laporan itu disampaikan korban ke Komnas HAM. “Saya lapor ke Komnas HAM empat kali, karena saya dituduh terlibat perampokan.

Tapi tidak terbukti,” beber Mahsum kepada wartawan di Gerung, Rabu (6/5) kemarin.

Mahsum membeberkan kronologi penangkapan dirinya, ketika itu berawal dari kasus perampokan yang menimpa warga Dusun Tanak Putik, Giri Sasak, bernama

Gales. Kala itu, korban perampokan melaporkan kejadian ke Polres. Laporan tersebut ditindaklanjut dengan memburu kawanan rampok. Hasilnya, polisi menangkap beberapa orang pelaku. Sedangkan kawanan lain masih dilakukan pengejaran.

Namun entah mengapa, nama Mahsum tiba-tiba masuk dalam daftar pengejaran buser. Polisi pun mencari keberadaan pria yang sehari-hari bekerja sebagai sopir dump truk itu. Ia mengaku, saat penangkapan pelaku perampokan, ia sempat menyaksikan karena Kebetulan lokasinya dekat kampungnya. Paskapenangkapan pelaku perampokan, Mahsum memutuskan untuk pulang ke rumahnya.

Selain bersurat kepada Mahsum, Komnas HAM juga mengirim surat kepada Kapolda NTB. Surat dengan nomor 1.240/K/PMT/IV/2015 dikirim 2 April lalu. Surat yang ditandatangani Sub Komisi Peman-

tauan dan Penyelidikan Komnas HAM DR Otto Nur Abdullah berisi klarifikasi Mahsum atas tanggapan Polda NTB. Berdasarkan surat itu, Polda menyangkal oknum polisi melakukan penganiayaan saat penangkapan Mahsum. Polda berdalih oknum yang menyiksa Mahsum itu diduga anggota Pamswakarsa. Otto menjelaskan, pengadu (Mahsum) menyangkal semua alasan Polda, apalagi menyebutkan orang yang menganiaya Mahsum adalah Pamswakarsa.

Pengadu mengenali salah satu oknum polisi ketika melihat foto dan nama yang terpajang di ruangan Kasatreskrim Polres Lobar. Kala itu, pengadu sempat meminta izin kepada Kasat untuk melihat kembali dan memastikan foto serta nama anggota itu. Namun, permintaannya tidak mendapat restu dari Kasat.

Terpisah, Kasatreskrim Polres Lobar AKP Sidik Priamursita yang dikonfirmasi mengenai pengaduan ini enggan berkomentar. “Kami selaku terlapor tidak enak mau berkomentar, karena khawatir dianggap tidak objektif,” cetusnya. (her)

(Suara NTB/her)

Tanjung (Suara NTB) Ali, salah seorang pelajar SMKN 1 Tanjung mengalami nasib sial, Rabu (6/ 5). Sepeda motor bernomor polisi DR 6676 DJ yang dikendarainya ditabrak salah seorang oknum Anggota DPRD KLU, berinisial (Nrs). Kejadian yang berlangsung di pusat kota – Depan Cafe Ken Arok, sekitar pukul 12.00 Wita itu, kontan menyedot perhatian warga dan pengendara yang melintas. Terlebih lagi, Nrs, tengah mengendarai Kendaraan Dinas Komisi III dengan Plat DR 1018 GU. Informasi yang dihimpun di tempat kejadian, tabrakan yang melibat pelajar dan oknum anggota dewan KLU diduga terjadi karena kelalaian pelajar bersangkutan. Di mana, kecepatan pengendara melaju dengan sangat cepat dan tidak bisa dikendalikan. Pada saat kejadian, randis Komisi III DPRD KLU itu berjalan beriringan dengan beberapa mobil lainnya. Pada saat randis akan belok ke rumah makan yang ada di seberang jalan, pelajar yang melaju dengan kecepatan tinggi tidak dapat menghindari body kendaraan yang sudah belok.

Akibatnya, siswa pengendara motor terpelanting. Ia dan sepeda motornya masuk parit. Seketika itu juga, Ali harus digotong dengan keadaan tangan terikat diduga patah dan dalam keadaan pingsan.

Ia pun langsung dilarikan

ke RSUD Tanjung.

“Kejadian sangat cepat, warga sekitar sempat dibuat panik karena melihat kondisi korban yang tidak bisa menghindari body randis yang sudah belok. Sepeda motor korban sempat mengenai body randis sebelum terpental ke parit,” ungkap saksi mata, Hendry.

Semetara itu, Nrs, yang juga Anggota Komisi III DPRD Lombok Utara, yang dimintai pendapatnya mengenai kejadian itu tidak dapat menjawab pertanyaan media.

Ia terlihat shock, karena ternyata ia yang baru kali ini membawa kendaraan dinas Komisi III harus menemui nasib sial.

Namun melalui rekan, Nrs., menyebut kejadian itu bisa ditangani dengan bijak. Usai kejadian, ia langsung membawa korban ke RSUD. Ia pun sudah bertemu dengan pihak keluarga korban, maupun para guru tempat siswa tersebut belajar.

“Sudah tidak ada ada masalah. Karena, korban sudah baikan setelah sebelumnya pingsan. Pihak RSUD juga sudah melakukan pengecekan dan tidak ada patah tulang dan luka yang berat seperti yang kita khawatirkan. Pihak keluarga dan Guru sudah melihat langsung ke RSUD Tanjung. Kami juga sepakat untuk menyelesaikannya dengan jalan damai, di mana semua biaya perawatan akan kami tanggung,” paparnya. (ari)

TUNJUKKAN SURAT - Mahsum korban salah tangkap menunjukkan surat balasan dari Komnas HAM. Ia melaporkan oknum polisi dan warga.

Diduga Gangguan Jiwa, Hanan Nyaris Bunuh Diri Selong (Suara NTB) Masyarakat Sekarteja Kelurahan Sekarteja Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Rabu (6/5) sekitar pukul 12.00 Wita, heboh. Hanan, warga Lingkungan Sekar Anyar Kelurahan Sekarterja nyaris mengakhiri hidupnya dengan melompat dari salah satu tower listrik di Sekarteja. Beruntung, aksi Hanan yang diketahui mengidap gangguan kejiwaan itu berhasil digagalkan oleh warga.

Hanan yang diketahui mengidap gangguan jiwa itu turun dengan sendirinya setelah sejumlah warga mencoba menasihatinya. “Sebelumnya saya antar dia pulang dari Kantor Lurah menuju rumahnya di Sekar Anyar. Mungkin dia balik lagi terus menaiki tower itu dan mencoba melakukan aksi bunuh

diri,” ungkap Lurah Sekarteja Kecamatan Selong, Sanusi.

Dikatakannya, Hanan yang merupakan warganya yang berasal dari Lingkungan Sekar Anyar itu memang mengalami gangguan jiwa setelah ia pulang pergi memancing dari wilayah selatan. Setelah sampai rumah, ia langsung memukul dirinya dan membuang semua pakaiannya. “Usianya itu 20 tahun” sebut Sanusi siang kemarin.

Disinggung masalah perekonomian, ia mengungkapkan Hanan tergolong dalam masyarakat yang cukup sederhana. “Kita nggak tahu pasti apa penyebabnya sehingga ia nekat menaiki tower itu dan mencoba melakukan aksi bunuh diri hingga menghebohkan warga,’’ ucapnya. Namun, yang jelas ia mengalami gangguan jiwa se-

jak satu bulan yang lalu.

Kepala Lingkungan Sekar Anyar Kelurahan Sekarteja Kecamatan Selong, Sulhan Shufi membenarkan ada warganya yang mengalami gangguan jiwa dan mencoba melakukan aksi bunuh diri. Selain itu, ia juga mengatakan, Hanan berasal dari keluargan yang kurang berada.

Sehingga, untuk berobat keluarganya sangat kesulitan. Akan tetapi, ia selaku kepala Lingkungan akan tetap berusaha untuk bagaimana agar Hanan mendapatkan perawatan supaya kembali normal kembali. Bahkan, ia juga mengharapkan pemerintah daerah (Pemda) membantu biaya perawatan Hanan.

“Kalau ada dana akan kita bawa ke RSJ, tapi kita juga sangat mengharapkan ada bantuan dari pemerintah,” katanya. (yon)

Pariwisata Syariah Kedepankan Nilai – nilai Humanisme Mataram (Suara NTB) Pariwisata syariah merupakan sektor industri yang mengedepankan nilai – nilai humanisme (nilai kemanusiaan). NTB, harus berani serta menguatkan tekad untuk mengembangkan industri pariwisata berbasis budaya Islam ini.

Dalam mengembangkan pariwisata yang berbasis budaya Islam ini para pengusaha perhotelan harus mampu menyediakan makanan yang halal. Selain itu, hotel – hotel yang sepakat menggarap hal ini setidaknya menyediakan tempat beribadah meski, sang pemilik atau pengusaha hotel tersebut adalah orang yang nonmuslim.

Wakil Ketua Asosiasi Pramuwisata Islam Indonesia (APII) Akhmad, saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (6/ 5) kemarin menuturkan, penegakan pariwisata syariah bukan berarti daerah ini sepenuhnya akan diatur menggunakan syariat Islam. Melainkan, pariwisata syariah merupakan penegakan industri yang akan menggunakan pendekatan perdamaian, toleransi antar umat beragama serta kerukunan di tengah – tengah masyarakat.

“Kalau urusan beribadah dan agama, itu urusan masing – masing. Pariwisata syariah ini justru akan menjunjung tinggi nilai – nilai penghormatan dan toleransi antar umat beragama,” tuturnya.

Ada sejumlah pihak yang berkeyakinan bahwa apabila pariwisata syariah ini berdiri maka para turis atau wisatawan pelancong yang nonmuslim tidak akan mendatangi daerah ini. Namun, hal ini telah ditepis dengan penjabaran bahwa saat menjalankan pariwisata syariah ini, bukan berarti situs – situs hiburan di tempat wisata harus dibubarkan.

“Ketika ini kita laksanakan, bukan berarti situs – situs hiburan seperti yang sedang berjalan saat ini akan kita hapuskan. Akan tetapi semestinya hal semacam itu ditempatkan pada posisi yang sedikit tertutup demi menghormati dan menghargai umat muslim,” lanjutnya.

Dikatakan, pariwisata syariah ini akan menjadi semacam filter terhadap budaya – budaya asing agar tidak mudah mempengaruhi budaya bangsa. Generasi muda saat ini tampaknya begitu tenang dan terbius sehingga terlena yang akhirnya mereka terjebak ke lubang hidup yang keliru.

“Seluruh asosiasi di Timur Tengah mendukung penegakan hal ini. Bahkan, kementerian pariwisata juga sangat sepakat apabila NTB melaksanakan rencana penerapan pariwisata syariah ini,” imbuhnya.

Dengan demikian, NTB akan menjadi pionir yang dapat diteladani oleh seluruh masyarakat di dunia. Di tengah komponen masyarakat yang multikultur – multietnis ini, kita mampu menjunjung tinggi nilai – nilai perdamaian.

“Itu sebabnya saya katakana bahwa pariwisata syariah ini merupakan pariwisata yang mengedepankan nilai – nilai kemanusiaan. Saling memberikan toleransi antara umat beragama dan mampu menjaga kedamaian, kerukunan dengan meningkatkan nilai penghormatan antar sesame. Maka kita akan menjadi masyarakat yang patut diteladani oleh penduduk dunia,” tandasnya. (met)

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Pepeng Meninggal Dunia

Salman Khan Dihukum atas Kasus Tabrak Lari

Jakarta (Suara NTB) Dunia hiburan Indonesia kembali berduka. Pelawak sekaligus pembaca acara yang melejit lewat telekuis “Jari-Jari”, Pepeng, meninggal dunia pada Rabu kemarin.

Mumbai Sebuah pengadilan di India menghukum bintang Bollywood Salman Khan pada Rabu untuk dakwaan pembunuhan setelah dinyatakan bersalah atas kematian seorang pria tunawisma dalam kasus tabrak lari.

Salman Khan kemungkinan besar menghadapi hukuman penjara maksimal 10 tahun, suatu vonis yang bisa menggagalkan beberapa proyek film besarnya. Khan dinyatakan bersalah karena telah menabrak lima orang tunawsima yang sedang tidur di sebuah trotoar di Mumbai, dan menewaskan salah satu dari mereka.

Hakim D.W. Deshpande dari pengadilan Mumbai yang memimpin persidangan mendakwa Khan bersalah karena telah mengemudi di bawah pengaruh alkohol dan kehilangan kendali mobilnya dalam kasus kecelakaan yang terjadi pada 2002.

Kecelakaan tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dan empat orang terluka.

Aktor India berusia 49 tahun itu sempat membantah bahwa dia berada di balik kemudi, meskipun beberapa saksi bersaksi melawan dia. Khan, yang telah membintangi beberapa film terlaris Bollywood dalam beberapa tahun terakhir, harus menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun tetapi dia dapat mengajukan banding di pengadilan tinggi. (ant/bali post)

“Meninggal sekitar pukul 10.05,” kata artis Sys Ns, teman Pepeng. Artis yang memiliki nama asli Ferrasta Soebardi meninggal di Rumah Sakit Puri Cinere kemungkinan karena penyakit jantung, kata Sys. Komedian kelahiran 1954 ini beberapa tahun belakangan menderita penyakit Multiple Sclerosis yang menyerang sistem saraf tubuh. Sebelum membawakan program Jari-Jari di sebuah stasiun televisi swasta, Pepeng mengisi program Sersan Prambors antara lain bersama Nana Krip. Ia juga pernah membintangi film “Rojali dan Juleha” (1979) dan “Sama-Sama Enak” pada 1986.

Wakil Gubernur Jawa Barat yang juga rekan sesama artis, Deddy Mizwar mengenal Pepeng sebagai sosok yang optimistis semasa hidupnya.

“Saya kira dia itu sosok yang optimis, selalu gembira dan mudah-mudahan dia termasuk orang-orang yang tawakal, yang menerima setiap ketetapan Sang Khalik,” kata Deddy Mizwar di Bandung, Rabu.

Ia mendapatkan kabar tentang kepergian Pepeng saat perjalanan menuju lokasi longsor di Kampung Cibitung RT01 RW15 Desa Margamuk-

(Suara NTB/ist)

TERTAWA LEPAS - Komedian senior Ferrasta Soebardi atau Pepeng (kiri) terlihat tertawa lepas bersama Deddy Mizwar (kanan) di Perumahan Bumi Pusaka Cinere, Depok, Jawa Barat beberapa waktu lalu. ti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. “Saya baru dapat kabar pas di jalan menuju lokasi longsor tadi,” kata dia.

Beberapa hari lalu ia sempat melakukan percakapan melalui layanan pesan singkat Blackberry Messanger dengan almarhum Pepeng.

“Itu masih suka becanda gitu, makanya saya mau lihat bbman terakhir dia itu apa,” kata

dia. Ia mengaku sudah mengenal almarhum Pepeng sejak masih berstatus lajang.

“Saya kenal sejak masih muda, saya belum nikah dia belum nikah. Dan memang orangnya selalu ceria, menghidupkan suasana di mana pun ketika ketemu, termasuk ketika bbm dia selalu menciptakan kondisi yang ceria walaupun kondisinya sedang sakit,” kata dia. (ant/bali post)

Salman Khan

Penertiban Bangunan Ilegal di Trawangan Baru Disosialisasikan

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Penertiban bangunan – bangunan ilegal terutama bangunan yang berdiri diatas tanah publik (Kawasan pantai) khususnya di Gili Terawangan baru masuk tahap sosialisasi, Rabu (6/5). Seluruh bangunan akan didata serta diidentifikasi sebelum akhirnya dieksekusi alias penertiban paksa.

Seperti diatur dalam undang – undang, sebagian luas kawasan tanah pantai memang merupakan ruang publik dan tidak boleh dicaplok oleh para pengusaha. Kawasan yang menjadi milik publik ini adalah ruang bebas dan boleh diakses oleh masyarakat luas. Tanpa dipungkiri, tidak sedikit oknum pengusaha yang nekat mengambil alih dan mendirikan bangunan diatas tanah publik demi kepentingan perusahaannya.

Adapun, para pengusaha yang “nakal” ini memanfaatkan ruang publik sebagai lahan pembangunan. Bahkan, tidak jarang, ada yang sampai memagari tanah pantai tersebut.

Lantas, publik atau masyarakat luar bahkan tidak diperbolehkan menghampiri kawasan yang mereka pagari dengan alasan terganggunya kenyamanan para tamu atau wisatawan mereka. Padahal, perilaku seperti ini sangat meyimpang serta melanggar undang – undang.

Ketua Asosiasi Pengusaha Gili Terawangan (APGT) Sam Samba, saat dihubungi Suara NTB, Rabu kemarin menyatakan, untuk saat ini pihaknya hanya sebatas melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan para pemilik bangunan.

Pemerintah beserta asosiasi akan mencoba membangun komunikasi agar penertiban dapat dilakukan dengan damai dan lancar.

“Untuk saat ini, kita akan melakukan sosialisasi saja dulu. Kita akan data kemudian mengidentifikasi mana saja bangunan yang terindikasi melanggar aturan tersebut. Para pengusaha disini juga kami minta agar kooperatif dan menerima serta menaati aturan perundang – undangan yang berlaku,” tuturnya.

Upaya penertiban yang dilakukan ini juga termasuk dalam kategori penataan destinasi wisata. Sebab, secara teoritis, bangunan – bangunan yang berdiri di atas tanah pantai ini sedikit merusak pemandangan alam. Potret pesona gili terawangan yang dahulunya terkesan alami kini berubah dan menjadi daerah padat akibat maraknya bangunan ilegal. Rencana tata ruang lingkungan tersebut semakin tidak terkendali sehingga hal ini bisa saja menjadi bumerang terhadap perkembangan dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

“Tugas kami sekedar melakukan pendataan serta mengidentifikasi bangunan milik siapa yang terindikasi melanggar aturan tersebut. Kalau terkait penindakan tentu hal itu menjadi kewenangan pemerintah,” tandasnya. (met)

(Suara NTB/ist)

PANTAI TEBING - Dua orang pengunjung berada di pinggiran pantai tebing di Desa Sambi Bangkol, Kecamatan Gangga, Tanjung, Lombok Utara. Untuk bisa dimaksimalkan potensinya, objek wisata semacam ini membutuhkan penataan yang inovatif dari para penentu kebijakan.

Penataan Destinasi Wisata Perlu Inovasi Mataram (Suara NTB) Penataan destinasi untuk seluruh kawasan pariwisata dari tahun ke tahun memerlukan inovasi. Selain beberapa titik objek pariwisata di pulau Sumbawa yang harus dikembang-

kan, termasuk kawasan Lombok Tengah, Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara di pulau Lombok, Kota Mataram menjadi wilayah yang disoroti Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) untuk berinovasi dalam penataan destinasi wisatanya.

Kota ini harus berani berinovasi agar tidak terkesan stagnan.

“Kalau pariwisata kota ini ingin maju maka dalam penataan destinasi wisatanya harus ada semacam inovasi. Disbudpar di tingkat kota yang memegang tanggungjawab untuk itu harus bekerja keras dan memeras keringat agar

mencapai hasil yang maksimal,” jelas Fauzi Gaffar Humas BPPD NTB, Rabu (6/5).

Selain destinasi pariwisata kota, daerah ini juga harus memberikan perhatian terhadap sejumlah objek favorit para wisatawan. Dikatakan, kawasan wisata yang telah menjadi favorit wisatawan baik domestik maupun mancanegara yakni objek – objek pariwisata di daerah Lombok Tengah.

Hampir seluruh kawasan wisata yang digandrungi para wisatawan itu tidak memiliki akses jalan yang bagus.

“Akses jalan raya menuju kawasan pariwisata juga harus diperhatikan. Terutama, terhadap kawasan favorit yang paling digandrungi

wisatawan itu adalah wilayah Kute di Lombok Tengah. Jalan menuju ke sana itu harus segera diselesaikan,” lanjutnya.

Lemahnya perhatian terhadap objek pariwisata yang sangat potensial ini dapat memicu keterlambatan pengembangan industri pariwisata daerah ini. Pemangku kebijakan dituntut memiliki kepekaan untuk melirik kawasan yang patut mendapatkan penataan secepatnya.

Dalam artian, pemangku kebijakan juga tidak boleh mengesampingkan aspek pemerataan.

“Sekarang coba kita amati akses jalan untuk menuju kawasan rekreasi di daerah – daerah potensial khususnya

Martin Freeman Gabung “Captain America”

Martin Freeman

Los Angeles Setelah memecahkan teka-teki kasus pembunuhan bersama “Sherlock” di London dan mondar-mandir melewati Bumi Tengah sebagai Bilbo Baggins dalam “The Hobbit,” aktor Martin Freeman menuju dunia Marvel untuk bergabung dengan “Captain America: Civil War.” Marvel, studio yang ikut dimiliki Walt Disney Co, pada Selasa menyatakan bahwa aktor 43 tahun yang memenangkan penghargaan Emmy untuk perannya sebagai Dr. John Watson dalam seri detektif “Sherlock” itu akan berperan bersama pelakon “Captain America: Civil War” yang lain.

Namun belum diketahui peran dia dalam seri ketiga film “Captain America”, yang kembali memasang Chris Evans sebagai pahlawan super patriotik dan dijadwalkan tayang Mei 2016. “Rentang Martin dari drama sampai komedi membuat kami terkesan,” kata Kevin Feige, presiden Marvel Studios dan produser film itu.

Dalam “Civil War,” yang mengambil kisah dari bagian akhir “Avengers: Age of Ultron”, para pahlawan super akan dipaksa memilih untuk mendukung Iron Man (Robert Downey Jr.) atau Captain America saat keduanya bertarung.

Freeman membintangi serial Inggris “The Office” tahun 2001 dan baru-baru ini masuk nominasi calon peraih penghargaan Emmy untuk perannya sebagai penjual asuransi penakut di sebuah kota kecil dalam miniseri hit “Fargo.”

Mitra Freeman di serial “Sherlock”, Benedict Cumberbatch, juga akan bergabung dengan dunia Marvel sebagai pemeran utama film “Doctor Strange” yang dijadwalkan tayang November 2016, demikian seperti dilansir kantor berita Reuters. (ant/bali post)

di wilayah selatan itu. Ini yang menurut kami harus segera diselesaikan oleh pihak – pihak yang diberikan tanggungjawab,” pintanya.

Upaya menggaet minat kunjungan wisatawan melalui promosi juga harus sejalan dengan pembangunan dan penataan destinasi yang ada.

Jangan sampai, setelah dilakukan promosi, para wisatawan justru akan merasa kecewa lantaran fasilitas dikawasan pariwisata tidak memadai ketika mereka berkunjung. Bisnis pariwisata juga merupakan bisnis yang berupaya membangkitkan kesan terhadap wisatawan agar mereka berkenan untuk berkunjung secara berkali – kali. (met)

Korban Cabut Gugatan Terhadap Chris Brown Los Angeles Pria yang menuduh penyanyi R&B Chris Brown memukulnya saat pertandingan basket di Las Vegas memutuskan mencabut gugatan.

Kepolisian Metropolitan Las Vegas pada Selasa menyatakan korban memberitahu para detektif “bahwa dia tidak lagi ingin mengajukan tuntutan pidana.”

“Penanganan kasus ini tidak akan dilanjutkan,” kata polisi seperti dilansir kantor berita Reuters.

Pengacara maupun humas Brown belum bisa dimintai keterangan mengenai pencabutan gugatan itu.

Konfrontasi antara korban dan Brown terjadi pada Minggu dini hari di ruang tamu hotel Palms Casino Resort. Polisi menyatakan korban melaporkan kejadian itu lewat telepon dari rumah sakit tempat dia menjalani perawatan lukanya.

Brown kemudian diberi pilihan untuk menandatangani berkas perkara penganiayaan atau kasusnya diajukan ke Kantor Jaksa Wilayah Clark County untuk kemungkinan penuntutan. Di Nevada, pelaku tindak pidana penganiyaan diancam dengan hukuman maksimal denda 1.000 dolar AS. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB Kamis, 7 Mei 2015

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 7 Mei 2015

Halaman 10

Acuan Masuk PTN

Majelis Rektor Belum Terima Hasil UN

Tetap Komit Sediakan Lahan DINAS Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram komit memperjuangkan Akademi Komunitas Negeri (AKN) Mataram agar tidak lagi menyandang status sebagai perguruan tinggi di luar domisili (PDD).

Sekretaris Dinas Dikpora Kota Mataram Drs. H. Isin, menegaskan, Pemkot Mataram tetap komit menyediakan lahan AKN. Kepada Suara NTB beberapa waktu lalu, Isin, menjelaskan kepengurusan sertifikat tanah sebagai lokasi kampus AKN saat ini sedang diurus Badan Pertanahan Nasional (Suara NTB/dok) (BPN) Kota Mataram. Adapun H. Isin lahan yang disediakan pemerintah, ujarnya, ialah gedung SKB Kota Mataram meski luas lahan hanya satu hektar dari dua hektar yang dipersyaratkan. “Tinggal tunggu sertifikat, sudah ada pernyataan dari BPN,’’ klaimnya.

Pihaknya berharap sertifikat lahan AKN segera diterbitkan, sehingga bisa segera diberikan anggaran oleh pemerintah. ‘’Sehingga bisa cepat beroperasi, apalagi penerimaan mahasiswa baru akan segera tiba. Jadi ngak bisa dianggarkan, kalau belum ada lahan. Pemkot dan DPRD sudah komitmen semua,” ujarnya.

Isin menyebut, penerbitan sertifikat tanah sebagai syarat agar Politeknik Negeri Bali dapat segera merespons usulan pergantian pimpinan atau koordinator dari Drs. H. Musta’in, MM, ke Dr. Lalu Basuki Rahman. Usulan pergantian dilakukan Dikpora mengingat pengelolaan AKN butuh keseriusan dan tetap fokus. (dys)

(Suara NTB/ist)

YUDISIUM - PGs. Rektor IAIN Mataram H. Nashuddin saat menghadiri yudisium calon wisudawan pascasarjana IAIN Mataram beberapa waktu lalu.

IAIN Mataram Kembali Yudisium 598 Calon Wisudawan Mataram (Suara NTB) IAIN Mataram kembali meyudisium 598 calon wisudawan periode semester ganjil tahun akademik 2014/2015. Seluruh peserta yudisium tersebut tersebar di tiga fakultas, masing-masing Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) sebanyak 422 orang, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam (FSEI) 85 orang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) 35 orang dan program Pascasarjana 55 orang.

Kegiatan yudisium berlangsung di masing-masing fakultas. Secara berturut-turut FSEI berlangsung pada hari Senin (4/5) lalu, Pascasarjana, Selasa (5/5), sedangkan FITK pada Kamis (7/5) masing-masing bertempat di kampus IAIN Mataram. Kecuali FDK memilih tempat di Lesehan Gren Asri Sayang-Sayang Mataram, Rabu (6/5). Acara ini selain dihadiri seluruh calon wisudawan dan dosen, termasuk unsur pimpinan Fakultas dan Institut.

Sekretaris Panitia Wisuda Drs.Burhanuddin menjelaskan rangkaian prosesi yudisium selain mengukuhkan calon wisudawan secara keseluruhan juga dilakukan pemberian penghargaan kepada calon wisudawan terbaik di masing-masing fakultas oleh para Dekan setelah pembacaan Ikrar oleh para wisudawan.

Lebih lanjut Burhanudin mengingatkan agar para peserta yudisium dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama mengenyam pendidikan di IAIN Mataram dapat diamalkan dan dikembangkan untuk masyarakat.

Sementara itu, Plt. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Dr. Hj. Nurul Yakin, M.Pd, berharap akan lahir sumber daya manusia yang profesional yang secara terus menerus melakukan pembelajaran tanpa henti sejalan dengan tantangan dan tuntutan yang semakin tinggi dan kompleks.

Senada dengan itu, Plt. Dekan FKD Dr.Subhan Abdullah Acim, MA, dalam sambutannya berpesan kepada para calon wisudawan dapat menerapkan ilmu yang diperolehnya dengan tepat sasaran.

“Ilmu yang diperoleh di FKD jangan disalahgunakan, jadikanlah ilmu yang dimiliki itu sebagai pilar penyelamat untuk memperoleh derajat tertinggi di mata Allah SWT,” terang Subhan mengingatkan. (dys)

(Suara NTB/dys)

PELATIHAN - Guru PAUD di Kota Mataram mendapat pelatihan seni budaya di SKB Kota Mataram di bawah arahan langsung Kepala SKB H. Ramiun.

Guru PAUD di Mataram Dilatih Seni Budaya Mataram (Suara NTB) Sebanyak 40 guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) seKota Mataram mendapatkan pelatihan seni budaya oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Mataram sejak 28 April-5 Mei. Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sekaligus pemahaman dalam bidang seni dan budaya bagi tenaga pendidik PAUD. Kepada Suara NTB, Ratna Dewi salah seorang peserta dari TK Aisiyah mengaku mendapat banyak manfaat pasca mengikuti pelatihan.

Selama ini, ujarnya, pemahamannya menjadi guru PAUD terkait dengan pengajaran seni budaya masih minim.

Adanya pelatihan ini, ia mengaku wawasan mengenai seni budaya semakin bertambah dan bisa diterapkan saat mengajar di PAUD.

Selain itu, ia juga mengaku lebih mengerti lagi soal budaya yang sering dipraktikkan masyarakat sehari-hari. Mulai dari pakaian adat sampai pada jenis musik saat perayaan adat digelar.

Senada dengan Ratna, Huriah peserta dari TK Kartini mengaku memperoleh banyak keterampilan yang bisa terapkan ke para siswa, seperti keterampilan bernyanyi dan menari. Apalagi, siswa TK tidak terlepas dari tari dan gerak.

Untuk itu ia berharap pelatihan serupa bisa diperbanyak lagi untuk menunjang keterampilan mengajar guru PAUD. Sementara Kepala SKB Kota Mataram Drs. H. Ramiun mengaku bahwa program pelatihan seni budaya ini rutin dilakukan setiap tahun dengan sasaran tenaga pendidik PAUD.Tujuannya men-

ingkatkan bakat, keterampilan mengajar guru PAUD dalam bidang seni budaya.

Tahun ini aku Ramiun, pelatihan menyasar pada seni budaya melayu bernuansa Islam dan seni budaya daerah lokal.

“Agar mereka mengetahui seni budaya secara keseluruhan.

Bagaimana tata berbusana Sasak dan daerah dan bisa mentransferkan ilmunya ke siswa,” terangnya menjelaskan.

Adapun tindak lanjut dari pelatihan ini, lanjutnya, sebulan ke depan akan rutin dilakukan pertemuan antar peserta guna mematangkan konsep yang telah diberikan selama pelatihan. “Mereka bisa mengajarkan ke siswa PAUD dan menanamkan konsep ke siswa.

Karena banyak yang diajarkan di sini mulai lagu shalawat untuk imbangi lagu modern,” papar Ramiun. (dys)

UN Diharap Memacu Indeks Integritas Tinggi Banten (Suara NTB) Ujian Nasional (UN) sebagai salah satu indikator pencapaian kompetensi lulusan secara nasional menjadi penting untuk dilaksanakan dengan panduanpanduan yang jelas dan terarah.

Ada beberapa perbedaan mendasar pelaksanaan UN Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan tahun sebelumnya, salah satunya UN tidak menjadi dasar kelulusan siswa peserta didik. ‘’Diharapkan dengan adanya perubahan tersebut, baik siswa maupun satuan pendidikan terpacu untuk memiliki Indeks Integritas tinggi,’’ ujar Direktur Jenderal Pendidi-

kan Islam pada Kementerian Agama Kamaruddin Amin sebagaimana dikutip dari laman www.kemenag.go.id, Rabu (6/5).

Sesuai dengan peraturan perundangan terbaru, ujarnya, UN bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu (PP 19/2005 yang telah diubah dengan PP No. 32/ 2013 dan PP 13/2015). Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan d a n Penye-

Kamaruddin Amin

lenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional.

Pada tahun 2015 ini, ujarnya, terdapat perbedaan mendasar pelaksanaan UN dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni tidak menjadi dasar kelulusan. Kelulusan sepenuhnya ditentukan oleh satuan pendidikan dengan dasar pertimbangan pemetaan mutu program dan satuan pendidikan. Selain itu, pertimbangan seleksi masuk masuk jenjang pendidikan berikutnya, dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Terkait UN MTs tahun 2014/ 2015 se Indonesia, ujarnya, diikuti sebanyak 996.428 peserta didik. Mata pelajaran yang diujikan pada UN MTs adalah; Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Sementara jenis metode UN yang diselenggarakan yakni Paper Based Test (PBT), yaitu ujian nasional secara manual dengan menggunakan kertas dan Computer Based Test (CBT), yaitu ujian nasional secara online/semi online menggunakan perangkat komputer.

“Pada Tahun Pelajaran 2014/2015 terdapat 1 Madrasah Tsanawiyah mengikuti UN CBT yaitu MTsN 2 Kota Kediri. Tahun depan diharapkan lebih banyak lagi,” harapnya. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Temuan Kunci Jawaban UN

Kepala Dikpora : Jadikan Cambuk untuk Perketat Pengawasan Mataram (Suara NTB) Ditemukannya dugaan jual beli kunci jawaban ujian nasional (UN) oleh siswa tingkat SMP oleh Ombudsman RI Perwakilan NTB, sangat disesalkan semua pihak, termasuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram.

Menurut Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram H. Sudenom persoalan ini akan dijadikan cambuk untuk memperketat pengawasan pada saat pelaksanaan UN ke depannya. Temuan yang disampaikan oleh lembaga negara tersebut kata Sudenom,

harus jelas siswa dari sekolah mana. ‘’Sebab, Dikpora serta seluruh kepala sekolah sudah saat ketat melakukan mengantisipasi hal tersebut,’’ terangnya pada Suara NTB via ponselnya, Rabu (6/5).

Mantan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Mataram ini menambahkan, akan mengkawal serta memperketat pelaksanaan UN, meski hanya tertinggal satu hari. Di samping itu, ke depan pihaknya bersama seluruh sekolah di Kota Mataram akan berkoordinasi memperketat pengawasan. “Sekolah mana dulu, kita harus cek. Dinas dan ke-

(Suara NTB/dok)

H. Sudenom

pala sekolah sudah mengantisipasi,” tuturnya.

Adapun siswa yang diduga berani membeli kunci jawaban Rp 300 bahkan Rp 1 juta dari seorang oknum atau joki, Sudenom mengingatkan agar siswa berhati–hati atau tidak mudah percaya dengan kunci jawaban yang beredar di masyarakat.

Jangan sampai ujarnya, siswa menjadi korban dari orang yang hanya menginginkan keuntungan diri sendiri. Di samping itu juga, dia memerintah kepada seluruh kepala sekolah ataupun guru menindaklanjuti temuan tersebut

kepada orang tua siswa. “Bukan hanya dinas dan sekolah saja, tapi seluruh masyarakat yang peduli pendidikan di Kota Mataram harus ikut menjaga,” pintanya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim menemukan dugaan kunci jawaban UN SMP khusus pelajaran Matematika yang beredar. Bahkan siswa ditemukan membeli kunci jawaban sebesar Rp 300 ribu hingga Rp 1 juta.

Tidak hanya itu, siswa yang membeli kunci jawaban kembali menjual ke rekannya dengan harga bervariatif. (cem)

Mataram (Suara NTB) Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dipastikan belum menerima hasil Ujian Nasional (UN) jenjang SMA sederajat sebagai acuan masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Padahal, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan sebelumnya menjamin, hasil ujian nasional (UN) bisa dijadikan syarat masuk PTN. Agar diketahui, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) saat ini sudah memasuki tahapan akhir. Sementara itu, Majelis Rektor Perguruan Tinggi akan menentukan kelulusan peserta SNMPTN pada 5 hingga 7 Mei hari ini.

Anggota Majelis Rektor PTN, Prof. Ir. H. Sunarpi, mengatakan, syarat kelulusan calon mahasiswa PTN mempertimbangkan nilai rapor dari semester 1 sampai semester lima, prestasi akademik dan akreditasi sekolah. “Khusus untuk nilai rapor, majelis rektor sepakat untuk menggunakan rumus khusus untuk melakukan validasi dalam rangka menghindari kecurangan sekolah dalam proses penentuan nilai rapor,” tuturnya beberapa waktu lalu.

Sementara itu, majelis rektor masih belum menggunakan hasil UN sebagai acuan masuk P T N

melalui jalur SNMPTN. Menurut Rektor Universitas Mataram itu, keterlibatan PTN dalam pelaksanaan UN hanya pada proses pemindaian lembar jawaban UN, sementara dalam proses pengawasan tidak lagi dilibatkan. Di samping itu, tahapan SNMPTN lebih awal prosesnya dari pada pengumuman hasil ujian nasional, sehingga tidak memungkinkan hasil UN dijadikan syarat masuk PTN. Pada bagian lain, ungkapnya, Kementerian Ristek dan Dikti sejauh ini hanya mempertimbangkan hasil UN. Sementara, hampir seluruh PTN di Indonesia sepakat k tidak menjadikan UN sebagai syarat masuk PTN. Pihak PTN beralasan, hasil UN belum sesuai dengan harapan, karena masih ditemukan beragam persoalan selama pelaksanaannya.

Apalagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ini tidak lagi menjadikan UN sebagai penentu kelulusan siswa. Untuk itu, Sunarpi berharap agar ke depan, UN hanya d i j a d i k a n pemetaan mutu pendidikan dan tidak lagi untuk keperluan lain termasuk menjadi syarat masuk PTN. (dys)

H. Sunarpi (Suara NTB/dok)

Mahasiswa Unibraw Ciptakan Parfum Berbahan Jelantah Malang (Suara NTB) Tiga mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang, Jawa Timur, menciptakan parfum aneka aroma yang berbahan baku dari jelantah (minyak bekas menggoreng yang sudah tidak digunakan lagi).

Salah seorang mahasiswa pencetus pembuatan parfum berbahan baku jelantah, Silvia Estrianti (19), mengemukakan ide kreatif tersebut terinspirasi dari sejumlah produk dari bahan baku jelantah yang bermanfaat bagi masyarakat dan bernilai ekonomi, seperti karbol dan sabun mandi.

Selain Silvia, dua mahasiswa lainnya yang bekerja sama menciptakan minyak wangi dari bahan baku jelantah itu adalah Nurul Hidayat (19) dan Arulia Zani (19).

“Untuk menghasilkan parfum berbahan baku jelantah ini tidak sulit dan bahan lainnya pun mudah didapat, seperti ampas tebu dan beberapa bahan lainnya. Mula-mula, jelantah dijernihkan dengan cara merendamnya bersama ampas tebu selama sekitar 48 jam dengan komposisi ampas tebu hanya 5-7 persen dari volume jelantah,” katanya.

Ia mengaku untuk mendapatkan ampas tebu tersebut, mereka membeli dari penjual es tebu di pinggir jalan atau dari pabrik gula, sedangkan untuk mendapatkan jelantah secara berkelanjutan Silvia dan teman-temannya bermitra dengan rumah makan dengan cara membeli dengan satuan liter.

Karena belum memiliki peralatan khusus dan modern, seluruh proses pembuatannya dilakukan dengan cara manual (tradisional).

Silvia mengatakan setelah dilakukan penjernihan, kemudian disaring agar ampas tebu tidak ikut terproses, baru mengolahnya dengan memasak minyak dengan resep

khusus yang ditemukan.

Menyinggung aroma parfum ciptaannya itu, Silvia mengatakan ada tiga, yakni kopi, vanila dan cokelat.

Berdasarkan berbagai literatur, tiga aroma itu memberikan efek relaksasi, seperti kopi agar lebih berenergi, vanila mengurangi stres dan cokelat untuk meningkatkan mood.

Ia menjelaskan bentuk parfum ciptaan mereka itu cukup unik dan lucu seperti biji kopi dan batangan cokelat dengan warna natural. Hanya saja, karya dan aroma parfum ciptaan mereka itu masih lemah dalam segi pengemasan, karena belum mendapatkan perajin yang bisa membuat kemasan sesuai dengan yang mereka inginkan.

“Saat ini kami masih menggunakan kemasan yang sudah tersedia di toko-toko, untuk kemasan toples kami jual dengan harga Rp 8.500, sedangkan sachet seharga Rp 6.500,” ujarnya.

Melihat produknya yang unik, Silvia dan teman-temannya memutuskan memproduksi dan dijual di kalangan fakultas dan secara daring (dalam jaringan/online), namun tetap melalui order terlebih dahulu.

Untuk mewujudkan temuan parfum unik tersebut, Silvia mengaku tidak semudah yang dibayangkan, bahkan mereka pernah nyaris terbakar dalam sebuah eksperimen.

Pada saat itu hari kelima, mereka mencoba menambahkan lilin atau stearin dalam adonan yang dibuat, namun adonan malah terbakar.

Meski gagal, mereka tidak berhenti dan patah arang.

Mereka terus menerus mencoba resep-resep baru, namun juga selalu gagal mewujudkan impian mereka dan akhirnya menemukan resep dan prosedur baru yang justru berhasil. (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 7 Mei 2015

BPPSPO NTB Disorot Madrid Kalah Karena Juve Tumpuk Gelandang Pelaku Olahraga

Tim Sembilan Dorong Kemenpora Susun MoU dengan PPATK Jakarta (Suara NTB) Tim Sembilan mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga sesegera mungkin menyusun dan menandatangani “Memorandum of Understanding” antara Menpora dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

“Tujuannya untuk mempermudah Menpora selaku menteri yang bertanggung jawab bidang keolahragaan sesuai UU No. 3 Tahun 2005 tentang keolahragaan,” kata Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S. Dewa (ant/bali post) Broto dalam konferensi Gatot S. Dewa Broto pers dengan anggota Tim Sembilan di kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu.

Selain itu, kata Gatot, kerja sama dengan PPATK untuk memperoleh kejelasan terhadap kegiatan keolahragaan tertentu yang diduga memiliki muatan persoalan hukum dalam transfer keuangannya.

Sementara itu, Sekretaris Menpora (Sesmenpora) Alfitra Salam mengatakan bahwa kerja Tim Sembilan yang telah bekerja sekitar empat bulan dinyatakan selesai kemarin. “Mereka sudah bekerja keras, sudah banyak memberikan kontribusi untuk memberikan solusi tentang masalah persepakbolaan di tanah air. Nanti rekomendasinya akan kami laporkan ke Presiden, Wapres, menteri-menteri terkait, Komisi X DPR, dan FIFA,” katanya.

Ketidakpastian pencapaian prestasi dan berbagai masalah yang melekat dalam persepakbolaan nasional telah mendorong Tim Sembilan menganalisa inti persoalannya. Hal tersebut dilakukan melalui pemetaan masalah, dialog, evaluasi, dan penyusunan rekomendai dengan tujuan tata kelola sepak bola nasional.

Dalam konferensi pers tersebut, anggota Tim Sembilan yang hadir antara lain Oegroseno (Mantan Wakapolri), Imam Prasodjo (Akademisi), Eko Ciptadi (mantan Deputi Pencegahan Komite Pemberantasan Korupsi), dan Natalia Soebagjo (Ketua Dewan Pengurus Tranparency Internasional Indonesia). (ant/bali post)

kami memperoleh kemenangan. Kami sangat percaya diri,” kata Evra kepada BBC usai pertandingan.

“Tak pernah mudah bermain melawan Real dan saya bangga terhadap para pemain dan staf. Tak ada yang menduga kami bisa melangkah sejauh ini,” lanjutnya.

Evra juga memuji penampilan gemilang Carloz Tevez, yang merupakan rekan setimnya saat masih berseragam Manchester United. Tevez turut menyumbangkan satu gol pada pertandingan tersebut lewat tendangan penalti.

“Tevez memiliki darah United seperti saya. Dia adalah seorang pemenang. Kami ingin memenangkan Liga Champions,” ujarnya.

UEFA mencatat, tim tamu lebih unggul penguasaan bola hingga 53 persen dan membukukan tendangan tepat sasaran sebanyak tujuh kali. Juventus, hanya melakukannya tiga kali. Untuk lolos ke partai final, Juve hanya membutuhkan hasil imbang 0-0 pada pertandingan leg kedua pekan depan. Sementara bagi Madrid, mereka wajib menang 1-0.

Juventus mampu unggul cepat saat laga baru berjalan delapan menit. Gol bermula dari aksi Carlos Tevez, yang melepaskan tendangan keras

(ant/bali post)

DIJATUHKAN – Penyerang Juventus, Carlos Tevez dijatuhkan di areal terlarang, menghasilkan penalti yang berujung gol kemenangan Juventus atas Real Madrid di leg pertama semifinal Liga Champions, Rabu kemarin. ke arah gawang dan tak mampu diantisipasi sempurna oleh Casillas. Bola yang langsung disambar Alvaro Morata, bergulir deras ke dalam gawang.

Ronaldo berhasil menyamakan kedudukan pada menit 27.

Gol tercipta berkat umpan matang James Rodriguez dari sisi kanan lapangan. Ronaldo yang berdiri tepat di mulut gawang, dengan sigap menanduk si kulit bundar. Buffon pun tak ber-

Brazil Tak Masukkan Oscar di Piala Amerika Rio de Janeiro Pelatih tim nasional Brazil Dunga pada Selasa mengumumkan timnya yang tidak diperkuat pemain Chelsea Oscar yang tengah cedera untuk Piala Amerika di Chile, ketika juara dunia lima kali itu berupaya kembali ke jalur kemenangan setelah kegagalan mereka di Piala Dunia tahun lalu.

Sosok yang menggantikan Luiz Felipe Scolari setelah Piala Dunia sepuluh bulan silam, Dunga, ingin memperbaiki citra tim yang moralnya runtuh setelah menelan kekalahan telak dari Jerman di semifinal, lapor AFP. Kekalahan memalukan 17 di Belo Horizonte membuat negara berpenduduk 202 juta jiwa itu meradang ketika Sel e c a o g a g a l menamb a h i mahkota dunia keenam yang dinantinantikan di kandang sendiri, mengulang kenangan menyakitkan saat

mereka kalah dari Uruguay pada final 1950 di Rio. Setelah kekecewaan ganda itu Brazil kini harus membangun ulang tim jauh dari penonton tuan rumah yang marah, dan di bawah asuhan sosok yang membantu membawa negara itu menjuarai Piala Dunia 1994 Dunga, Tim Samba memilki orang yang dengan banyak pengalaman di dalam maupun di luar lapangan untuk membimbing mereka.

Oscar, yang absennya membuat pemain Porto Casemiro dan Everton Riberio yang bermain untuk klub UEA, Al Ahly, mendapat panggilan masuk timnas, mengatakan dirinya menyesal tidak dapat memperkuat Brazil.

“Saya sangat sedih karena tidak dapat mewakili negara saya di Piala Amerika karena cedera. Namun saya akan mendukung rekan-rekan saya ketika mereka berupaya untuk mendaratkan gelar kepada kami,” kata bintang Chelsea itu melalui akun Instagramnya. Dunga mengatakan sang gelandang bintang mendapat cedera saat berlatih.

“Kami berbicara dengan pelatih (Chelsea)

berapa waktu, dan ia tidak akan berada dalam penampilan terbaiknya untuk Piala Amerika,” kata Dunga kepada para pewarta, sambil menambahkan bahwa sang pemain berpeluang kembali untuk kualifikasi-kualifikasi Piala Dunia 2018.

Dunga menyebut Brazil, Argentina, dan Kolombia sebagai favoritnya di turnamen itu, menegaskan bahwa juara delapan kali Brazil tidak lagi berada dalam suasana duka setelah dipermalukan Jerman, bahkan meski mereka brharap dapat tampil lebih baik. “Sepak bola Brazil tetap dikagumi... Kami masih dihormati.”

Fungsionalitas Dunga berarti ia masih harus memenangi hati publik, meski telah mencatatkan delapan kemenangan pada pertandingan-pertandingan persahabatan sejak ia kembali mengarsiteki Brazil.

Kolombia, Ekuador, Argentina, Jepang, Turki, Austria, Prancis, dan Chile telah menjadi korban Brazil dengan total 18 gol bersarang di gawang-gawang mereka - separuhnya disumbangkan Neymar - dan hanya kemasukan dua gol. Namun media masih belum terpukau dengan hasilhasil positif tersebut.

Selain menjadi kapten untuk tim 1994 yang meraih kesuksesan di Piala Dunia AS, Dunga (51), yang memperkuat timnas sebanyak 91 kali sepanjang karirnya di mana ia sempat ber-

daya mengatasinya.

Dua menit jelang waktu normal babak pertama berakhir, Rodriquez mengkreasikan peluang emas lewat sepakan voli usai menerima umpan silang Isco. Sayang, bola melambung tipis di atas mistar gawang.

Skor 1-1 pun berakhir hingga babak pertama usai.

Beranjak ke babak kedua, Juventus langsung menekan Real Madrid lewat berbagai

skema serangan, yang salah satunya berujung pada hadiah penalti. Tendangan 12 pas diberikan wasit usai Marcelo melakukan pelanggaran di kotak terlarang pada menit 57.

Tevez yang bertindak sebagai eksekutor, menyelesaikan tugasnya dengan sukses mengecoh Casillas. Papan skor pun berubah menjadi 2-1 yang sekaligus menjadi skor akhir laga. (ant/bali post)

Kejurnas Atletik Antar PPLP dan PPLM

Hari Pertama, NTB Sabet Tujuh Emas Mataram (Suara NTB) Target NTB meraih medali emas di kejurnas antar pelajar dan mahasiswa akhirnya bisa diwujudkan.

Kontingen NTB yang diperkuat 16 atlet berhasil menyabet 7 emas, 3 perak dan 1 perunggu di hari pertama Kejurnas Antar PPLP dan PPLM di Aceh, Rabu (6/5) kemarin.

Pelatih PPLM NTB, I Gusti Bagus Wirasantana, yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya melaporkan, tujuh medali emas NTB dipersembahkan atlet PPLP dan PPLM NTB di nomor lari gawang, tolak peluru lompat tinggi dan lari jarak pendek. “Hari ini atlet kita berhasil menyumbang tujuh medali emas, tiga perak dan satu perunggu,” ucapnya.

Dikatakannya, medali emas NTB disumbangkan oleh atlet PPLM NTB, Rohani di nomor 100 meter gawang putri, Ni Putu Yogiswari di nomor tolak peluru putri, Rizki Amelia di nomor lompat tinggi. Medali emas selanjutnya disumbangkan lewat atlet PPLP NTB, Muhadir Muhammad di nomor 400 meter gawang putra dan 200 putra, I Dewa Ayu Ita Arianti di nomor lempar cakram dan nomor to-

lak peluru putri.

Kemudian tiga medali perak dipersembahkan oleh Fajar Bahari 400 meter gawang dan nomor 110 meter gawang putra, Wahizatul Hasanahdi lompat jauh. Sedangkan satu medali perunggu diraih oleh Kokom Supriyatna di 100 meter putra.

Lanjutnya, kontingen NTB yang diperkuat sebanyak 16 atlet itu masih bisa menambah pundi-pundi medali.

Pasalnya masih ada empat nomor yang akan diikuti kontingen NTB, Kamis (6/5) hari ini. Diantaranya Nanang Fahmi di nomor 400 meter putra dan 1.500 meter, serta nomor 4x400 meter dan nomor jarak jauh lainnya.

“Kemungkinan kita masih bisa menambah medali emas lagi, soalnya atlet kita masih akan turun di empat nomor lagi,” tuturnya. (fan)

Rafhely Specs Cup V

(Suara NTB/ist)

Mataram(Suara NTB) Balai Pengelola Prasarana dan Prasarana dan Sarana Pemuda dan Olahraga (BPPSPO) NTB diduga menetapkan tarif tinggi bagi pelaku kegiatan pemuda dan olahraga di areal tersebut. BPPSPO NTB dituding memasang tarif berkisar Rp 2 juta hingga Rp 4 juta untuk biaya sewa penggunaan aset tersebut setiap satu event berdurasi 6 hingga 15 hari.

Namun, pihak BPPSPO NTB membantah tudingan tersebut, sebab belum ada regulasi dari Pemprov NTB terkait penetapan biaya sewa aset daerah tersebut. “Balai ini tempat pembinaan atau kegiatan pemuda dan olahraga. Kita tidak pernah mematok biaya untuk penggunaan gelanggang,” bantah Kepala BPPSPO NTB, Hj. Asnirawati yang dikonfirmasi Suara NTB, di ruang kerjanya di Mataram, Rabu (6/5) kemarin. Saat itu Asni didampingi KASI Pengelolaan BPPSPO NTB, L. Ratmaja.

Dikatakan Asni, selama ini pihaknya tidak mematok tarif untuk penggunaan aset gelanggang pemuda dan olahraga di Jalan Pendidikan Mataram. Pasalnya pihak Pemprov NTB belum membuat regulasi terkait tarif sewa gelanggang pemuda tersebut. Namun dengan alasan untuk tambahan biaya pemeliharaan gelanggang pemuda itu, pihaknya terpaksa menerapkan pungutan untuk uang kebersihan.

Menurutnya nominal uang kebersihan yang dipungut dari pengguna gelanggang tidak dipatok secara resmi. Dan uang kebersihan yang terkumpul nanti akan digunakan untuk sewa tukang kebersihan dan perawatan aset olahraga yang digunakan untuk kegiatan pemuda dan olahraga.

“Ada enam orang tukang kebersihan di sini, mereka kita bayar untuk membersihkan gelanggang ini. Karena usai kegiatan sampah bekas makanan bisa berserakan di manamana. Kalau tidak dibersihkan gelanggang ini akan terlihat kotor dan tidak terawat. Apalagi orang yang menggunakan toilet kadang tidak dibersihkan, dan membuat toilet kotor serta menyebarkan bau tidak enak,” ucapnya.

Diakui Asni, pihaknya tidak pernah memasang tarif untuk biaya penggunaan gelanggang karena memang belum ada regulasi semacam Perda maupun Pergub yang mengatur hal itu.

Namun demikian apa yang disampaikan oleh pihak BPLSPO NTB ini sebelumnya mendapat sorotan dari pihak pelaku olahraga, khususnya pihak yang pernah menggelar kegiatan olahraga di lokasi tersebut menyoroti biaya kebersihan itu. Pasalnya, biaya kebersihan yang dipasang oleh BPPSPO NTB kadang terlalu tinggi. “Kita dimintai biaya sewa Rp 2 juta hingga Rp 4 juta setiap event,” ucap salah seorang narasumber yang tak ingin dikorankan namanya.

Soal biaya kebersihan yang mencapai angka Rp 4 juta itu dibantah oleh Asmi. Dia menegaskan dirinya tidak penah memasang tarif untuk biaya kebersihan. Menurutnya untuk biaya kebersihan gedung yang diambil oleh pihaknya dari kegiatan pemuda dan olahraga tidak lebih dari 100 ribu perhari.

Posisi Kepala BPPSPO NTB kata Asmi ibarat buah simalakama. Pihaknya diberi tanggungjawab mengelola aset olahraga. Namun pengelolaan aset itu belum disertai regulasi yang mengatur tarif untuk penyewaan aset. Menurutnya, bila penggunaan aset itu tidak dikenakan tarif atau biaya kebersihan, dia khawatir semua orang bebas keluar masuk serta menggunakan gelanggang tersebut. Kalau hal itu terjadi bakal membuat gelanggang itu tidak terawat dan tidak bisa dikontrol penggunaannya. Apalagi gelanggang itu selalu digunakan untuk kegiatan pemuda dan instansi pemerintah. (fan)

Torino Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti mengatakan timnya semakin sulit menembus pertahanan Juventus yang mengubah strategi permainan dengan menumpuk gelandang mereka di laga leg pertama semifinal Liga Champions, Rabu dini hari kemarin.

“Kami memiliki beberapa masalah, yang semakin sulit untuk menemukan ruang tembak kala mereka mengganti formasi menjadi 3-52 (sebelumya 4-3-21),” katanya kepada Sky Sport Italia usai pertandingan.

“Kami tidak beruntung setelah kebobolan gol kedua. Kesialan sebenarnya adalah ketika bola menghantam mistar gawang,” lanjut Ancelotti.

Pada pertandingan yang dihelat di Juventus Stadium itu, Real Madrid kebobolan gol pertama pada menit ke-8 lewat tendangan Morata, sementara gol kedua diciptakan Tevez melalui titik penalti.

“Itulah Juventus yang saya perkirakan, yang terorganisir dengan baik dan memanfaatkan peluang-peluang mereka,” kata Ancelotti.

Bek kiri Juventus, Patrice Evra menyebut timnya bermain sangat percaya diri setelah mengalahkan Real Madrid. “Kami menyiapkannya dengan sangat baik dan

Oscar

J o s e Mouri n h o d a n dokter klub dan menyad a r i pemulihan akan berlangsung b e -

main di Italia, Jerman, dan Jepang, juga pernah melatih timnas yang memenangi gelar Piala Amerika 1997.

Ia juga menjadi arsitek tim saat Brazil menjuarai Piala Konfederasi 2009 di Afrika Selatan, namun pada Piala Dunia setahun kemudian mereka kalah di perempat final dari Belanda, dan ia dipecat.

Saat ditanyai indikasi bagaimana Dunga II menjadi sesuatu yang berbeda dari masa kerja pertamanya, ia menjelaskan, “Orang-orang berubah dari hari ke hari. Anda mencoba untuk berkembang... memiliki visi baru.”

Brazil semestinya menjadi tuan rumah untuk turnamen Amerika Selatan yang akan berlangsung pada 11 Juni sampai 4 Juli itu, di mana Meksiko dan Jamaika juga turut diundang. Namun mereka memilih untuk memberikan hak itu kepada Chile, di mana Brazil telah menjadi tuan rumah Piala Konfederasi 2014 dan Piala Dunia tahun lalu, dan negara itu juga akan menjadi negara Amerika Selatan pertama yang menjadi tuan rumah Olimpiade tahun depan. Brazil akan menjadi tuan rumah kejuaraan benua ini pada 2019. (ant/bali post)

Tim Pra PON NTB Sempurna di Dua Laga Mataram (Suara NTB) Untuk memantapkan persiapan menghadapi babak prakualifikasi PON Oktober 2015, tim futsal Pra- PON NTB melakoni uji coba dengan mengikuti Open Turnamen Rafhely Specs Cup V di Padang, Sumatera Barat. Dalam turnamen itu tim Pra-PON NTB yang tergabung di Grup B berhasil melakoni dua laga dengan sempurna.

Di laga perdana melawan tuan rumah Bravo FC Padang, secara spektakuler tim Pra PON NTB menang dengan skor telak 12-2. Selanjutnya, Senin (4/5) lalu mereka berhasil menang sempurna 8-2 atas Tata Futsal. Hasil ini membuat tim Pra PON melaju ke putaran selanjutnya.

“Kita bersyukur sejauh ini perjalanan masih mulus. Kami menargetkan masuk empat besar dalam kompetisi ini,” terang Pelatih Futsal Pra PON NTB, Bonshu Hasibuan, yang dihubungi Suara NTB via ponselnya, Rabu (6/5) kemarin.

Pria yang juga menjadi pelatih tim futsal Vamos FC ini menjeskan timnya memasang target meraih peringkat empat

besar. Target empat besar diakuinya cukup realistis mengingat banyak tim profesional yang turun dalam ajang itu.

Sebut saja seperti Libido Bandung FC yang kini telah menambah daya gedornya. Libido Bandung baru saja mendatangkan pemain Timnas yang dijuluki BBS yakni Bambang Bayu Saptadi. BBS merupakan pemain timnas futsal Indonesia yang baru saja pulang dari kompetisi liga futsal di Cina. Keterlibatan Libido Bandung di ajang ini dipastikan membuat kompetisi bakal berlangsung sengit.

Selain Libido, ada juga Pingdus Surabaya, Sinar Onin Fak-fak Papua, dan AFN Bogor. Beberapa tim futsal profesional ini ikut untuk mengisi jeda waktu bergulirnya putaran kedua Kompetisi Futsal Super League yang akan dimulai 26 Mei mendatang.

Tim Pra PON daerah lain seperti tim Pra PON Riau juga ikut terlibat di kompetisi ini.

Tm Pra-PON NTB sendiri akan memanfaatkan event itu untuk uji coba sekaligus sebagai ajang evaluasi hasil latihan yang digelar sejak Januari lalu. (fan)

SUARA NTB

Kamis, 7 Mei 2015

Halaman 12

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO

OTOMOTIF

OTOMOTIF

SUARA NTB

Kamis, 7 Mei 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

081 917 475 999 081 933 154 919

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALON

SALES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

KOMPUTER

TRAVEL

OPINI

SUARA NTB Kamis, 7 Mei 2015

Atasi Kemiskinan Jangan dari Belakang Meja KEMISKINAN masih jadi persoalan yang harus dituntaskan oleh jajaran pemerintah daerah. Kemiskinan seakan “menghantu� dari waktu ke waktu. Setiap hari selalu ada warga yang bertambah miskin, namun mereka seperti diabaikan. Berbagai program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan seakan tidak mempan. Malahan, program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah seperti dijadikan proyek, sehingga kemiskinan masih tetap tidak berkurang. Masyarakat miskin yang dijadikan sasaran masih banyak yang tidak terkena. Sementara masyarakat yang dikatagorikan mampu justru menerima bantuan.

Inilah yang menjadi pekerjaan besar pemerintah dalam menuntaskan masalah kemiskinan. Itu artinya masih ada yang salah dalam pola pendataan di lapangan. Termasuk, beda data kemiskinan antara pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Di satu sisi, pemerintah daerah mengklaim data kemiskinan menurun. Sebaliknya, data BPS yang diakui secara nasional justru sebaliknya. Jumlah warga miskin masih besar dari data kemiskinan versi pemerintah daerah.

Meski demikian harus diakui pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten/kota sudah melakukan berbagai macam cara dan upaya. Termasuk melakukan pertemuan dengan pemerintah kabupaten/kota di NTB yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (6/5).

Sayangnya, dari 10 pemerintah kabupaten/kota yang diundang hadir membahas masalah kemiskinan hanya 2 wakil bupati yang hadir, yakni Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Arasy Muhkan dan Wakil Bupati Dompu Drs. H. Syamsuddin H. Yasin. Sementara pemerintah kabupaten/kota yang lain hanya diwakili asisten dan kepala dinas.

Minimnya kehadiran kepala daerah, dalam hal ini wakil bupati yang bertanggung jawab pada penanggulangan kemiskinan mengindikasikan tidak pekanya kepala daerah pada persoalan kemiskinan di daerahnya masing-masing. Tingginya angka kemiskinan di satu daerah semestinya membuat kepala daerah tidak boleh mengabaikan fakta yang ada. Padahal, wakil kepala daerah yang tidak hadir itu memiliki jumlah kemiskinan yang lumayan tinggi.

Kondisi ini tentunya membuat Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, yang memimpin rapat hanya bisa geleng kepala atau mengelus dada. Semestinya, kepala daerah di kabupaten/kota yang memiliki penduduk miskin harus mengutamakan hadir, bukan malah mewakilkannya pada sekda, asisten atau kepala SKPD. Apalagi dalam rapat kemiskinan yang digelar di Kantor Gubernur NTB itu, perwakilan dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan hadir langsung. Setidaknya saat wakil bupati/wakil walikota yang merupakan Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di kabupaten/kota masing-masing akan bisa memperjuangkan alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan di tingkat pusat. Tapi bagaimana mereka bisa memperhatikan kondisi rakyatnya, sementara dalam membahas upaya penanggulangan kemiskinan termasuk pola penganggaran tidak hadir.

Melihat fakta ini mengindikasikan kepala daerah di NTB dalam membahas masalah kemiskinan selama ini lebih banyak menerima laporan di belakang meja. Mereka sepertinya jarang turun langsung ke masyarakat, sehingga angka kemiskinan cenderung tidak berubah, malahan kemungkinan bertambah. Untuk itu, kita berharap kepala daerah dalam membahas masalah kemiskinan tidak hanya di belakang meja, tapi turun langsung ke tengah masyarakat. (*)

Halaman Halaman 14 14

Daya Saing, STP dan Sistem Inovasi Daerah ALAH satu problem yang kerap menghambat percepatan kemajuan suatu negara/daerah/kawasan adalah rendahnya daya saing (the low of competitiveness). Secara teori, variable daya saing ini menjadi faktor kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu kawasan baik skala nasional, regional, dan global. Daya saing dalam hal ini adalah terkait dengan kapasitas produksi, kapasitas inovasi, dan kemampuan suatu daerah/ kawasan menarik investasi dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Atau dengan kata lain, daya saing adalah kemampuan suatu daerah meningkatkan nilai tambah atas sumberdaya yang dimilikinya. Grand desain untuk mengatasi masalah ini telah disiapkan pemerintah pusat melalui apa yang disebut dengan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yaitu konsep pemberdayaan kawasan berdasarkan kapasitas potensi keunggulan sumberdaya lokal kawasan yang spesifik. MP3EI adalah instrumen untuk merealisasikan visi Indonesia 2025 yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah, efisiensi dalam produksi, dan memperkuat sistem inovasi nasional (SINas).

Sekedar untuk mengingat kembali grand desain tsb, ada 6 koridor yang akan dioptimalkan : (1) koridor Sumatera sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional, (2) koridor Jawa sebagai pendorong industri dan jasa nasional, (3) koridor Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional, (4) koridor Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan serta pertambangan nikel nasional, (5) koridor Bali-Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional, dan (6) koridor Papua-Kepulauan Maluku sebagai pusat pengembangan pangan, perikanan, energi dan pertambangan nasional.

Strategi penyuksesan MP3EI adalah dengan mengintegrasikan 3 elemen utama : (1) pembangunan ekonomi regional, (2) penguatan konektivitas nasional, lokal dan internasional, dan (3) penguatan kapasitas SDM, science & technology, untuk mendukung program-program utama di semua koridor (Wisnu Soenarso, Dadan Nugraha, Eryda Listyaningrum, 2013). Strategi ketiga menunjukkan pentingnya pembangunan Science and dan Technology Park (STP) sebagai pilar pendukung masing-masing koridor. Sadar akan urgensi STP, pemerintah Jokowi-JK telah merencanakan pembangunan

Oleh:

Sambirang Ahmadi

(Penulis adalah dosen pada Fakultas Psikologi Universitas Teknologi Sumbawa)

Salah satu problem yang kerap menghambat percepatan kemajuan suatu negara/daerah/kawasan adalah rendahnya daya saing (the low of competitiveness).

Secara teori, variable daya saing ini menjadi faktor kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu kawasan baik skala nasional, regional, dan global.

100 STP sebagai salah satu program prioritas, sebagaimana termuat dalam sembilan agenda perubahan (nawacita) yang dimasukkan ke dalam RPJMN 2015-2019.

tahuan dan Teknologi (Puspitek), Solo Technopark, Bandung Technopark, Batam Technopark, Sragen Technopark, Jababeka Research Center, dan UI Science Park.

Pentingnya STP STP adalah sebuah kawasan khusus yang diorganisasikan secara professional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas di sekitar kawasan tersebut melalui pendayagunaan iptek dan budaya inovasi yang terintegrasi dengan kegiatan bisnis dan pendidikan (Dadan Nugraha, 2014). Kehadiran STP akan menjadi sarana untuk menginisiasi dan mengalirkan pengetahuan dan teknologi diantara lembaga litbang, universitas dan industri. STP juga akan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya industri-industri berbasis inovasi melalui tahap pra-inkubasi, inkubasi dan paska-inkubasi, menyediakan jasajasa bernilai ekonomi tinggi dalam suatu kawasan yang dilengkapi fasilitas berkualitas tinggi,seperti laboratorium, infrastruktur ICT, media relation, desain industri, intelektual properti, paten, jejaring bisnis, dll.

SDM yang terlibat dalam jejaring STP akan menjadi konsultan, trainer dan mentor baik untuk bisnis skala besar (large companies), skala kecil-menengah (SMEs), dan skala pemula (start-up).

Di beberapa negara, STP atau sebutan lainnya (incubation center, techno park, research park, technopolis, business park, science park, science city, technology zone, technology corridor dan innovation cluster), terbukti berperan sangat penting dalam mendorong inovasi, membantu UMKM, dan meningkatkan daya saing (Narasimhalu, 2012, APTE, 2005). Sejauh ini, di Indonesia telah ada beberapa STP seperti Pusat Penenlitian Ilmu Penge-

Hubungan STP dengan Sistem Inovasi Daerah Tujuan utama pembangunan STP adalah untuk menciptakan dan memfasilitasi inovasi. Wujud inovasi bisa berupa lahirnya produk baru, perbaikan mutu produk yang telah ada, efisiensi proses, dsb. Inovasi sendiri dalam prakteknya melibatkan banyak sekali mekanisme umpan balik yang rumit dan interaktif antara iptek, pembelajaran, kebijakan, produksi dan permintaan (Zulkieflimansyah, 2002). Kehadiran STP di daerah akan menjadi instrumen penting untuk mengorganisasikan proses inovasi di daerah. sehingga harus dimasukan menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem inovasi daerah (SIDa). Sistem inilah yang akan memperkuat kerjasama saling menguntungkan antara tiga aktor inovasi : pemerintah, dunia usaha, dan universitas (triple helix). Dengan sistem ini semua aktor bisa saling belajar, berinteraksi, bekerjasama menginisiasi, memodifikasi, dan mendiseminasi invensi dan teknologi-teknologi baru (APTE, 2005). STP dalam hal ini bisa menjadi integrator bagi smua aktor inovasi di daerah.

Peluang Emas Terpilihnya Sumbawa sebagai lokasi STP adalah peluang emas untuk mewujudkan visi Kabupaten Sumbawa 2025, yaitu :�terwujudnya kabupaten Sumbawa sebagai daerah agribisnis berdaya saing menuju masyarakat sejahtera.�(Perda KS 31/ 2010). Visi ini selaras dengan rencana pemerintah pusat menjadikan koridor NTB dan Bali sebagai pen-

dukung pangan nasional dan pintu gerbang pariwisata. Potensi sumberdaya agro di Sumbawa banyak sekali, namun cara pengelolaannya masih tradisional, belum tersentuh inovasi, bahkan cenderung bersifat subsistensi. Melalui STP akan banyak sumberdaya terkerahkan ke Sumbawa, terutama jika STP tersebut didukung penuh oleh lingkungan ekternalitas di sekitarnya. Intinya, STP dapat mewujudkan apa yang disebut Badrul Munir (2013) dengan istilah PIN : percepatan, inovasi dan nilai tambah.

Tinggal satu langkah : pemerintah Sumbawa menyiapkan kerangka regulasi sistem inovasi daerah!

Kehadiran STP di lingkungan Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) juga menjadi tantangan tersendiri tidak hanya bagi UTS, tapi juga bagi universitas-universitas lain di sekitarnya untuk bersama-sama/ berkolaborasi memanfaatkan potensi SDM (human capital) masing-masing, dalam mengembangkan research & development untuk meningkatkan daya saing daerah. Sebagai aktor utama STP, tentu kita berharap UTS menjelma menjadi universitas riset terkemuka atau entrepreneur university, magnet inovasi dan perekat kebersamaan semua aktor inovasi lainnya.

Banyak program pengentasan kemiskinan tak tepat sasaran Perencanaan tak tepat sasaran

*** Pemkot akan sewakan perumahan nelayan Menyimpang dari tujuan awal

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 7 Mei 2015

Halaman 15

Mengenal Kanker Mulut Rahim (Kanker Serviks) Oleh: : dr. Asep Nasrullah KANKER serviks masih menjadi problema bagi kesehatan masyarakat Indonesia.Kanker serviks atau yang disebut juga sebagai kanker mulut rahim merupakan salah satu penyakit kanker yang paling banyak ditakuti kaum wanita. Berdasarkan data yang ada, dari sekian banyak penderita kanker di Indonesia, penderita kanker serviks mencapai sepertiga nya.

Setiap tahun tidak kurang dari 15.000 kasus kanker serviks terjadi di Indonesia. Itu membuat kanker serviks disebut sebagai penyakit pembunuh wanita nomor 1 di Indonesia.Di Indonesia, diperkirakan ada satu wanita meninggal setiap jamnya akibat terkena kanker serviks. Label itu tidak berlebihan karena tiap hari di Indonesia dari 40 wanita yang terdiagnosa menderita kanker serviks, 20 wanita diantaranya meninggal karena kanker serviks.

Menurut World Health Organisation (WHO) setiap harinya ada 38 kasus baru kankerserviks dan 21 orang perempuan yang meninggal karena kankerserviks di Indonesia. Padatahun 2025 diperkirakan akan meningkat sebesar 74%. Di Indonesia, dari segi jumlah penderita, kanker serviks menempati peringkat kedua. Namun, sebagai penyebab kematian masih menempati peringkat pertama. Tingginya kasus kanker serviks di Indonesia membuat WHO menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penderita kanker serviks terbanyak di dunia.Dan dari data WHO tercatat, setiap tahun ribuan wanita meninggal karena penyakit kanker serviks ini dan merupakan jenis kanker yang menempati peringkat teratas sebagai penyebab kematian wanita dunia.

Kanker serviks menyerang pada bagian organ reproduksi kaum wanita, tepatnya di daerah leher rahim atau pintu masuk ke daerah rahim yaitu bagian yang sempit di bagian bawah antara kemaluan wanita dan rahim.

Penyebab Kanker Serviks Human papilloma Virus (HPV) merupa-

kan adalah virus yang di tularkan melalui hubungan seksual paling banyak terjadi di dunia, terjadi pada sekitar 75 % perempuan aktif secara seksual (Groopman,1999) dan merupakan penyebab dari kanker serviks.

Walaupun infeksi HPV tersebar luas, hanya sedikit orang yang tahu bahwa mereka terinfeksi di karenakan mereka jarang mengalami gejala.Penyebab banyak kematian pada kaum wanita adalah virus HPV tipe 16 dan 18. Virus ini sangat mudah berpindah dan menyebar, tidak hanya melalui cairan, tapi juga bisa berpindah melalui sentuhan kulit.

Selain itu, penggunaan wc umum yang sudah terkena virus HPV, dapat menjangkit seseorang yang menggunakannya jika tidak membersihkannya dengan baik.Selain itu, kebiasaan hidup yang kurang baik juga bisa menyebabkan terjangkitnya kanker serviks ini. Seperti kebiasaan merokok, kurangnya asupan vitamin terutama vitamin c dan vitamin e serta kurangnya asupan asam folat.

Kebiasaan buruk lainnya yang dapat menyebabkan kanker serviks adalah seringnya melakukan hubungan intim dengan berganti pasangan, melakukan hubungan intim dengan pria yang sering berganti pasangan dan melakukan hubungan intim pada usia dini (melakukan hubungan intim pada usia <16 tahun bahkan dapat meningkatkan resiko 2x terkena kanker serviks). Faktor lain penyebab kanker serviks adalah adanya keturunan kanker, penggunaan pil KB dalam jangka waktu yang sangat lama, terlalu sering melahirkan.

Peningkatan kasus kanker serviks di pengaruhi di antaranya oleh masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai penyakit kanker. Ini terkait dengan umumnya orang mempercayai mitos.

Misalnya, bahwa kanker tidak dapat dideteksi, tidak bisa dicegah dan disembuhkan.Kendala lainnya yaitu belum ada program deteksi dini massal yang terorganisir secara maksimal. Saat ini capaian

deteksi dini kanker, khusus leher rahim dan payudara mauh jauh dari harapan.Dari seluruh penduduk berusia 30 sampai 50 tahun yang berisiko tinggi sebanyak 36,7 juta lebih, yang mendapatkan deteksi dini baru 1,75% atau 644.951 jiwa. Padahal target pemerintah adalah 80%.

Ciri-Ciri Perempuan Menderita Kanker Serviks Munculnya gejala kanker serviks membutuhkan proses yang sangat panjang yaitu antara 10 hingga 20 tahun untuk menjadi sebuah penyakit kanker yang pada mulanya dari sebuah infeksi. Oleh karena itu, saat tahap awal perkembangannya akan sulit untuk di deteksi.banyak wanita yang tidak menyadari bahwa dirinya terkena atau berisiko terkena kanker serviks di karenakan pada tahap awal gejala kanker serviks tidak khas. Oleh karena itu di sarankan para perempuan (yang sudah pernah berhubungan intim) untuk melakukan test pap smear minimal 2 tahun sekali atau melakukan test IVA (inspeksi visual dengan asam asetat).

Ciri-ciri berikut bisa menjadi petunjuk terhadap perempuan apakah dirinya mengidap gejala kanker serviks atau tidak: 1. Saat berhubungan intim selaku merasakan sakit, bahkan sering diikuti pleh adanya perdarahan.

2. Mengalami keputihanyang tidak normal disertai dengan perdarahan dan jumlahnya berlebih, sekitar 75% - 85% pasien penderita kanker serviks mengeluhkan adanya keputihan yang tidak biasa atau abnormal. Didefinisikan abnormal jika keputihan ini sudah mengalami perubahan dalam hal warna dan bau. Keputihan yang normal biasanya terjadi menjelang menstruasi dan masa subur. Keputihan yang normal bewarna bening sampai putih, tidak berbau dan tidak menyebabkan gatal. Sedangkan keputihan yang merupakan gejala kanker serviks biasan-

3.

4.

5.

6.

ya bewarna kuning sampai kecoklatan disertai bau yang tidak sedap dan kadang juga disertai darah segar dengan jumlah yang agak banyak.

Sering merasakan sakit pada daerah pinggul Mengalami sakit saat buang air kecil Pada saat menstruasi, darah yang keluar dalam jumlah banyak dan berlebih Saat perempuan mengalami stadium lanjut akan mengalami rasa sakit pada bagian paha atau salah satu paha mengalami bengkak, nafsu makan menjadi sangat berkurang, berat badan tidak stabil, susah untuk buang air kecil, mengalami perdarahan spontan.

Pencegahan Kanker Serviks Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dilakukan kaum perempuan dalam hal mencegah kankerserviks agar tidak menimpa dirinya, antara lain: 1. Jalani pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang cukup nutrisi dan bergizi 2. Selalu menjaga kesehatan tubuh dan sanitasi lingkungan 3. Hindari pembersihan bagian genital dengan air yang kotor 4. Hindari berhubungan intim saat usia dini 5. Selalu setia pada pasangan (Tidak berganti-ganti pasangan) 6. Lakukan pemeriksaan pap smear minimal lakukan selama 2 tahun sekali, khususnya bagi yang telah aktif melakukan hubungan intim 7. Melakuakan test IVA (inspeksi visual dengan asam asetat) minimal 1 tahun sekali, program pelayanan tes IVA dapat di peroleh secara gratis di puskesmas yang sudah terlatih melakukan pemeriksaan IVA. 8. Jika anda belum pernah melakukan hubungan intim, ada baiknya melakukan vaksinasi HPV Saat ini ada vaksin HPV

yang bisa digunakan sejak umur 12 atau 13 tahun. Vaksin ini bisa mencegah dari infeksi virus HPV tipe 16 dan 18.

9. Hentikan kebiasaan merokok. Jika Anda perokok maka segera hentikan kebiasaan buruk ini. Rokok memang tidak menimbulkan infeksi HPV secara langsung, tapi dalam tubuh perokok biasanya mereka tidak memiliki imunitas untuk mencegah infeksi HPV sehingga lebih berpotensi terkena kanker serviks.

10. Perbanyaklah konsumsi makanan sayuran yang kandungan beta karotennya cukup banyak, konsumsi vitamin c dan e.

Meskipun demikian, jika anda sudah terdeteksi mengidap kanker serviks, maka ada beberapa metode pengobatan yang bisa dilakukan. Jika terdeteksi kanker serviks stadium awal, maka pengobatannya dilakukan dengan cara menghilangkan kanker serviks tersebut dengan cara dilakukan pembedahan, baik pembedahan laser, listrik atau dengan cara pembekuan dan membuang jaringan kanker serviks (cyrosurgery), Untuk kasus kanker serviks stadium lanjut akan dilakukan pengobatan dengan cara kemoterapi serta radioterapi, namun jika sudah terdeteksi cukup parah, tiada lain kecuali dengan mengangkat rahim (histerektomi) secara menyeluruh agar kanker tidak berkembang.

Pencegahan dan penanganan kanker serviks membutuhkan sinergisitas semua pihak, baik itu pemerintah melalui program-program yang sudah di buat dan juga kepedulian masyarakat untuk menjaga lingkungan serta kepatuhan untuk memeriksakan diri dalam upaya pencegahan kanker serviks secara maksimal.

Akhirnya kepedulian kita bersama sangat di butuhkan dalam upaya menekan kasus kanker mulut rahim (serviks) di indonesia demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat. (*)

41,5 Hektar Tanaman Padi Terendam Banjir

(Suara NTB/ist)

BERKUNJUNG - KPID Lampung dipimpin Harsono Asmoro (ke dua dari kiri), Rabu (6/5) kemarin berkunjung ke Radio Global FM Lombok diterima Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino (ke tiga dari kanan). Dalam kunjungan itu, KPID Lampung didampingi anggota Bidang Kelembagaan KPID NTB, Arwan Syahroni (paling kiri).

Program Harus Sinergis Dari Hal. 1 Itu kita sinergikan dengan program provinsi dan kabupaten/kota, sehingga betul-betul menyasar pengentasan kemiskinan,”ujarnya saat rakor membahas kemiskinan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (6/5).

Dikatakan, program-program yang dibuat pemerintah pusat tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menurunkan angka kemiskinan. Sehingga, pemerintah membuat program pengentasan kemiskinan melalui program bantuan sosial berbasis keluarga. Program bantuan sosial berbasis keluarga itu antara lain pemberian kartu sakti kepada masyarakat miskin.

Seperti pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi 88 juta jiwa masyarakat kurang mampu dalam upaya pemberian jaminan kesehatan. Kemudian, pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi 20 juta siswa kurang mampu, untuk mencegah anak putus sekolah. Serta pemberian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

bagi 16,3 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan program bantuan raskin.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, lanjut Wahnanrno, melalui UU No. 6 tahun 2014 tentang desa diharapkan mempercepat upaya tersebut melalui program pembangunan desa semesta. Dimana, mulai tahun 2015 ini, seluruh desa di Indonesia mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBN. Jumlah desa yang akan meneirma dana itu secara bertahap seluruh Indonesia sebanyak 74.095 desa.

Sementara jumlah dana desa se NTB tahun 2015 sebesar Rp 172,5 miliar lebih.

Dengan rincian, Kabupaten Bima sebesar Rp 31,3 miliar lebih, Dompu Rp 9,9 miliar lebih, Lombok Barat Rp 21,6 miliar, Lombok Tengah Rp 20,5 miliar lebih, Lombok Timur Rp 43,8 miliar lebih.

Selanjutnya, Kabupaten Sumbawa Rp 28,7 miliar lebih, Sumbawa Barat Rp 10,4 miliar lebih dan Lombok Utara Rp 6 miliar lebih. (nas)

Waspadai Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Dari Hal. 1 Ia menyebutkan, di kuartal keempat tahun 2014 lalu, pertumbuhan ekonomi kita berada pada minus 2,1 persen sementara di kuartal pertama tahun ini kembali berada pada posisi minus 0,18 persen. Mori menilai, jika pertumbuhan ekonomi kembali berada pada posisi minus di kuartal kedua tahun ini, maka bisa dipastikan ekonomi kita akan mengalami resesi secara nasional.

“Kalau di kuartal kedua ini juga terjadi minus, sudah pasti terjadi resesi secara nasional.

Kalau terjadi lagi, pasti terjadi resesi,” ujarnya.

Karena itulah, meski problem ini merupakan persoalan secara nasional, Pemprov NTB harus menetapkan fokus pada titik yang tepat dan bukannya memfokuskan persoalan pada aspek permukaan seperti penurunan angka kemiskinan. Dengan kata lain, jika pertumbuhan ekonomi membaik, hal ini biasanya akan diikuti dengan capaian positif pada penurunan angka kemiskinan.

“Jadi antisipasinya bukan antisipasi yang seperti dikatakan itu. Jadi bukan penurunan

kemiskinan yang melambat, tapi memang pertumbuhan ekonomi, tapi ini memang nasional,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, melambatnya penurunan angka kemiskinan tahun 2014 lalu menjadi atensi pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi NTB pun mengundang para Wakil Bupati dan Wakil Walikota untuk membahas masalah melambatnya penurunan angka kemiskinan di NTB tahun 2014.

“Memang kami sedang mendiskusikan dengan BPS (Badan Pusat Statistik), kemudian kita minta bantuan pakar ekonomi. Dan besok (hari ini) ada rapat kerja TKPKD. Pak Wagub selaku Ketua TKPKD Provinsi mengundang Wakil Bupati/Wakil Walikota, Bappeda bersama dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan membahas percepatan penurunan angka kemiskinan,’’ jelas Kepala BappedaNTB,H.ChairulMahsul,SH, MM dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (5/5). (aan)

Mataram (Suara NTB) Banjir di Kota Mataram pada akhir pekan lalu tidak hanya merendam ribuan rumah warga, tapi juga merendam lahan pertanian yang ada di Kota Mataram. Berdasarkan catatan Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, lahan pertanian yang terendam banjir seluas 41,5 hektar. Lahan pertanian ini seluruhnya ditanami padi. Demikian disampaikan Kepala Dinas PKP Kota Mataram, Ir.H. Mutawalli kepada Suara NTB, Rabu (6/5).

Mutawalli menyebutkan 41,5 hektar lahan pertanian ini berada di wilayah Mapak, Kelurahan Jempong Baru, Sekarbela atau Jalan Lingkar Selatan. Dengan terendamnya ratusan hektar tanaman padi ini, Mutawalli mengatakan tidak akan berdampak pada gagal panen karena untungnya tanaman padi ini baru berumur seminggu sampai dua minggu.

Pihaknya juga langsung turun ke lapangan melihat kondisi lahan pertanian tersebut.

Kondisinya saat ini sudah

Pemprov Diminta Cari Investor Lain Dari Hal. 1 Menurutnya, dalam membangun dan mengelola hotel, tidak saja dibutuhkan kemampuan mendirikan bangunannya. Lebih dari itu, juga dibutuhkan kemampuan manajemen mulai dari menata sumber daya hingga mengisi kamar

hotel yang telah dibangun.

“Nah disitulah kita perlunya mengambil yang memang sudah punya jaringan. Bisa Aston, bisa Accor atau yang lainnya. Karena orang membangun itu pasti harus bisa mengisi. Kalau dia tidak punya track record di situ, apalagi dia juga tidak punya jaringan

yang bisa kita andalkan tentu sulit,” tegasnya sembari menambahkanm Pemprov NTB bisa memanfaatkan momentum tuntasnya masa kesepahaman antara Pemprov NTB dengan investor yang lama untuk mencari investor baru yang lebih mampu mengelola aset potensial tersebut. (aan)

Banyak Program Pengentasan Kemiskinan Tak Tepat Sasaran Dari Hal. 1 hanya mampu dicapai sebesar 0,2 persen. ‘’Meskipun demikian, upaya-upaya strategis yang terus dilakukan menurunkan angka kemiskinan, memperlihatkan hasil baik,’’ imbuhnya.

Amin mengatakan, dari hasil diskusi dengan Deputi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Wahnanrno Hadi bahwa memang angka kemiskinan tak bisa dituntaskan 100 persen. Namun, pemerintah daerah terus berkomitmen menurunkan angka kemiskinan menjadi sekecil-

kecilnya melalui intervensi program atau kegiatan.

“Program penanggulangan kemiskinan adalah program pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan sinergis dengan dunia usaha dan masyarakat. Inilah yang selama ini ingin fokus dan serius dilakukan. Ini memerlukan sinergi semua pihak dan secara bersama-sama,”terangnya.

Beberapa arah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan antara lain, sistem perlindungan sosial yang komprehensif melalui jaminan sosial dan bantuan sosial. Kemudian peningkatan pelayanan dasar melalui

penyediaan sarana dan prasarana dasar serta peningkatan pelayanan publik. Kemudian, pengembangan penghidupan berkelanjutan melalui pengembangan mata pencaharian masyarakat.

Arah kebijakan itu selanjutnya tertuang dalam bentuk program PKH, BPJS, BSM, Jampersal, rehabilitasi rumah tak layak huni, Pembangunan sarana prasaran kesehatan.

Kemudian pendidikan dasar dan menengah, penciptaan tenaga kerja, PMKS. Kemudian pembukaan lapangan usaha, wira usaha baru, program Pijar, penyediaan air bersih dan sanitasi serta infrastruktur wilayah. (nas)

Kejaksaan Tetapkan Pemilik Toko sebagai Tersangka Dari Hal. 1 seharusnya warga penerima bantuan menentukan sendiri toko yang akan ditunjuk tempat membeli material. Namun dalam pelaksanaannya,toko tersangka lah yang diduga memonopoli penyaluran material ke penerima bantuan, diantaranya semen, batu bata, pasir dan seng.

Masalah lainnya, harga material yang didroping kepada warga penerima itu diduga tidak sesuai dengan anggaran Rp 7,5 juta dari masing masing warga. Sesuai dengan total anggaran Rp 5 miliar lebih itu, untuk 667 jumlah warga penerima bantuan, dengan rincian 181 untuk warga Desa Senaru dan 486 untuk Desa Akar – Akar Kecamatan Bayan, KLU. “Hasil pengecekan lapangan, bantuan yang diterima warga itu diduga kurang dari anggaran Rp 7,5 juta,” kata Herya. Namun untuk memastikan berapa akumulasi kerugian negara dari dugaan pengurangan volume material

bantuan itu, masih harus melibatkan auditor negara.

Yang jelas kata Herya, modus penyimpangannya sudah ditemukan berdasaarkan hasil penyelidikan, hingga kasus ini ditingkatkan ke penyidikan. Tersangka, tanpa jelas siapa yang menunjuk, memborong bantuan material untuk dua desa tersebut. Untuk mengelabui warga, dalam nota pengiriman material hahya dicantumkan jenis barang saja, sementara harganya tidak diurai. “Jadi warga hanya menerima saja, tidak tahu, apakah material yang diterima itu sudah sesuai dengan anggaran yang Rp 7,5 juta itu atau tidak,” terangnya.

Padalah seharusnya, masih sesuai juklak juknis tadi, warga yang sudah tercatat menerima bantuan, membuat Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2).

Kemudian warga penerima bantuan menunjuk toko yang dikehendaki untuk memesan material, baru dananya bisa

cair dari Kemenpera. ‘’Dana dari Kemenpera dicairkan ke masyarakat penerima bantuan, lantas masyarakat tadi (penerima bantuan) mengirim ke rekening toko yang ditunjuk utuh Rp 7,5 juta, baru kemudian material diantar,” papar Herya. Hanya saja, oleh tersangka mekanisme itu tidak dijalankan dan di sisi lain indikasi penyimpangannya ke volume material.

Dari catatan, ada enam toko atau distributor yang menerima pemesanan material. Lantas kenapa hanya satu pemilik toko yang jadi tersangka?

Dijelaskan Herya, semua pemilik toko itu sudah diperiksa, bahkan sampai ke semua warga penerima bantuan. Disimpulkan, hanya di UD. A yang paling besar menerima bantuan dan terindikasi melanggar juklak juknis, serta dugaan kerugian negaranya pun besar.

“Tapi sekali lagi kerugian negaranya nanti kewenangan auditor BPKP untuk menghitungnya,” terangnya. (ars)

mulai normal. “Saya sudah suruh teman-teman di kantor untuk mengecek dan tidak ada yang terlalu parah,” ujarnya.

Ia mengatakan salah satu penyebab utama terendamnya lahan pertanian karena penyempitan saluran irigasi.

Kerusakan saluran irigasi yang ada di kawasan Lingkar Selatan Kota Mataram disebut paling parah. Akibat kerusakan parah saluran irigasi ini, pada saat musim hujan di beberapa titik di kawasan itu menjadi langganan banjir dan genangan. Secara keseluruhan, panjang saluran irigasi yang rusak di Kota Mataram disebutkan Mutawalli sekitar 55 ribu meter atau 55 kilometer dari total 70 ribu meter panjang saluran irigasi yang ada. Saluran irigasi ini merupakan hal yang cukup vital untuk meningkatkan produksi pangan di Kota Mataram.

Mengenai berapa kilometer panjang saluran irigasi yang rusak di Lingkar Selatan, Mutawalli mengatakan belum tahu secara pasti. Saluran irigasi di kawasan ini banyak yang terpo-

tong baik itu di depan maupun belakang Asrama Haji. Selain itu ada juga di sekitar Mapak, di dekat kawasan perumahan.

Untuk perbaikan saluran irigasi ini, Pemkot Mataram mendapatkan bantuan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat sebesar Rp 4,7 miliar tahun ini. Dana tersebut akan difokuskan untuk memperbaiki saluran irigasi di kawasan Lingkar Selatan. Khususnya di saluran irigasi yang berdekatan dengan Asrama Haji NTB. “Perbaikan saluran ini kita fokuskan di daerah banjir, di depan Asrama Haji,” ujarnya.

Pada Maret lalu, 130 hektar sawah di wilayah Mapak juga terendam luapan air hujan. Persoalan ini disampaikan Mutawalli terjadi setiap tahun pada saat musim hujan.

Ke depan menurut Mutawalli harus ada dalam aturan atau syarat mengajukan perizinan bagi para pengembang untuk memperhatikan persoalan irigasi ini. Untuk saat ini, belum ada klausul secara khusus yang mengatur hal ini di dalam peraturan. (ynt)

Wagub Kecewa Wakil Kepala Daerah Kurang Serius Entaskan Kemiskinan Dari Hal. 1 Namun kehadiran Wakil Bupati/Walikota yang kita harapkan ini belum maksimal. Padahal publik sangat menantikan kinerja kita,” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si saat membuka rakor tersebut di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (6/5).

Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi NTB ini sangat menyanyangkan ketidakhadiran para wakil kepala daerah yang juga menjadi Ketua TKPKD di kabupaten/kota tersebut. Pantauan Suara NTB, semua wakil bupati/wakil walikota di Pulau Lombok tak menghadiri kegiatan tersebut. Seperti Wakil Walikota Mataram, Wakil Bupati Lombok Utara, Wakil Bupati Lombok Tengah, Wakil Bupati Lombok Timur dan Wakil Bupati Lombok Barat.

Sementara dari wilayah Pulau Sumbawa, hanya dua wakil kepala daerah yang hadir yakni Wakil Bupati Sumbawa dan Wakil Bupati Dompu. Sementara, tiga wakil kepala daerah lainnya yaitu Wakil Bupati Sumbawa Barat, Wakil Bupati Bima dan Wakil Walikota Bima tak menghadiri kegiatan yang sangat penting tersebut.

Wagub mengatakan, diharapkan kegiatan rakor yang menghadirkan pejabat dari Kementerian Koordinator PMK tersebut dapat lebih mensinergikan program-program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pengentasan kemiskinan.

“Saya minta serius untuk penurunan angka kemiskinan atau pengentasan kemiskinan.

Karena bagaimanapun ini

merupakan program yang harus kita sukseskan. Menuntut energi kita lebih banyak dan program yang lebih menukik,”imbuhnya.

Bagaimanapun juga, kata Amin, rakyat miskin yang menjadi sasaran pengentasan kemiskinan berada di kabupaten/kota. “Karena itu kita minta keseriusan kepala daerah masing-masing dalam pengentasan kemiskinan ini,”tandasnya.

Dikatakan, penurunan angka kemiskinan tahun 2014 lalu memang terjadi perlambatan. Sesuai dengan data BPS, penurunan angka kemiskinan tahun lalu hanya sebesar 0,2 persen. Sementara, target yang ditetapkan dalam RPJMD, penurunan kemiskinan di NTB ditargetkan sebesar dua persen pertahun.

Untuk itu, lanjut Amin, ke depan program-program SKPD yang terkait dengan pengentasan kemiskinan harus lebih menukik lagi. Baik program SKPD yang ada di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, perlu juga pemutakhiran data sasaran pengentasan kemiskinan. Data yang ada saat ini dinilai sudah kurang valid, karena berdasarkan data PPLS tahun 2011.

“Penting validasi data, ternyata data ini perlu sinkronisasi. Makanya BPS akan mengadakan untuk validasi data.

Ini penting, karena di beberapa daerah kabupaten/kota masih tidak puas dengan data yang dilansir BPS Provinsi,”terangnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rakor tersebut, penurunan angka kemiskinan di 10 kabupaten/ kota sejak tahun 2011-2013 (lihat tabel). (nas)

Kamis, 7 Mei 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

STIKes Qamarul Huda Bagu Kukuhkan 44 Ners Baru Praya (Suara NTB) Sebanyak 44 orang Ners yang baru menyelesaikan studi profesi Ners di STIKes Qamarul Huda Bagu, Rabu (6/ 5) kemarin, dikukuhkan dan diambil sumpahnya. Acara pengukuhan dan pengambilan sumpah Ners tersebut dipimpin langsung Ketua STIKes Qamarul Huda, H. Menap, S.Kep. M.Kes, bertempat di di Kampus STIKes Qamarul Huda Bagu, Desa Bagu, Kecam a t a n Pringgarat a , Lom-

TGH Turmudzi Badrudin

bok Tengah (Loteng).

Pendiri sekaligus Pembina Yayasan Qamarul Huda Bagu, TGH. L. Moh. Turmudzi Badrudin, turut hadir menyaksikan langsung acara pengukuhan tersebut. Hadir juga ratusan undangan dan para orang tua wali para Ners yang dikukuhkan dan diambil sumpahnya. Dengan begitu, ke 44 Ners baru tersebut kini telah resmi menyandang status Ners, berikut hak-hak yang melekat pada gelar tersebut.

Acara pengukuhan Ners berlangsung khidmat. Diawali dengan pengucapan sumpah Ners dipimpin Ketua STIKes Qamarul Huda Bagu. Dilanjutkan dengan penyematan pin Ners secara simbolis kepada perwakilan Ners, oleh Ketua PPNI NTB, H. Badrun, S.Kep.Ners. “Kita ucapkan selama kepada para Ners yang baru dikukuhkan dan diambil sumpahnya,” sebut Ketua STIKes Qamarul Huda Bagu, H. Menap, S.Kep. M.Kes. Menurutnya, profesi Ners merupakan profesi yang membangga-

kan dan dihormati. Karenanya, para Ners yang baru harus bisa menjaga dan menjadi kebanggaan di tengah masyarakat.

Dengan memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik bagi masyarakat. Seperti apa yang telah diucapkan dalam sumpah Ners.

Ia menjelaskan, ada empat karakter yang harus dimiliki seorang Ners. Sesuai dengan nama Ners itu sendiri. Pertama, Ners harus memiliki nalar dan naluri. Artinya, punya kreativitas dan inovasi yang tinggi. Kemudian, seorang Ners harus beretos kerja tinggi serta religius.

Dalam artinya, mampu menjalankan dan mengamalkan ajaran agama dengan sungguhsungguh.

Terakhir, seorang Ners harus tetap senyum dan simpatik.

Terutama ketika berhadapan dengan tugas sebagai Ners di tengah masyarakat. Kendati harus dihadapkan dengan beban tugas yang begitu berat dan sulit. “Inilah yang membedakan profesi Ners dengan profesi lainnya,” ujar Menap.

Kepada para Ners, Menap juga berharap supaya tidak berhenti be-

lajar. Bahwa ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di kampus belumlah cukup. Tapi harus terus diasah dan ditambah.

Karena perkembangan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan, sangatlah cepat. Dan, hal itu harus mampu diimbangi oleh para Ners lulusan STIKes Qamarul Huda Bagu.

“Lulusan Ners STIKes Qamarul Huda Bagu, harus mampu menjadi yang terdepan.

Sekaligus bisa diandalkan dimanapun ia berada di tengah masyarakat,” imbuhnya. Teru-

(Suara NTB/kir)

tama ketika sudah bekerja, harus mampu memberikan kinerja semaksimal mungkin. Sehingga bisa menjadi kebanggaan masyarakatnya.

Pada kesempatan yang sama, Khairul Azmi, perwakilan Ners, mengaku siap mengemban tugas sebagai Ners. Ia pun berkomitmen bisa ikut terlibat

dan berperan aktif membantu pemerintah. Dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. “Masih banyak masyarakat kita yang butuh perhatian,” ujar salah satu lulusan terbaik dengan IPK 3,8 ini.

Ia berharap, kehadiranya bersama teman-teman Ners lainnya, ke depan bisa menjadi solusi bagi

bangsa ini. Dalam menjawab berbagai persoalan terkait kualitas kesehatan masyarakat. Sehingga akan makin banyak lagi masyarakat yang tersenyum. Tidak kemudian hanya menjadi beban pemerintah. Tetapi mampu berperan aktif membantu pemerintah. (kir/*)

(Suara NTB/kir)

TGH. L.M. Turmudzi Badruddin (kiri), pendiri sekaligus pembina Yayasan Qamarul Huda Bagu, bersama Ketua PPNI NTB, Badrun, (dua dari kiri) bersama undangan, menyaksikan langsung pengukuhan dan pengambilan sumpah Ners STIKes Qamarul Huda Bagu.

(Suara NTB/kir)

Para Ners STIKes Qamarul Huda Bagu, mengucapkan sumpah Ners dipimpin langsung Ketua STIKes Qamarul Huda Bagu, Dr. H. Menap, S.Kep.M.Kes

(Suara NTB/kir)

Ketua PPNI NTB, Badrun, menyematkan pin Ners (Suara NTB/kir) kepada perwakilan Ners STIKes Qamarul Huda Salah satu Ners STIKes Qamarul Huda, Bagu, saat pengukuhan dan pengambilan sump- mendapat pengalungan sebagai tanda ah Ners, Rabu (6/5) kemarin. pengukuhan sebagai Ners baru.

(Suara NTB/kir)

(Suara NTB/kir)

Khairul Azmi, salah satu lulusan Ners terbaik STIKes Qamarul Huda Bagu, menandatangi berita acara pengukuhan Ners. Disaksikan segenap civitas STIKes Qamarul Huda Bagu.

Para orang tua wali Ners STIKes Qamarul Huda Bagu, hadir menyaksikan pengukuhan dan pengambilan sumpah Ners yang baru.

Novel Baswedan Laporkan Penyidik Bareskrim ke Ombdusman Jakarta (Suara NTB) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan melaporkan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) Komisaris Jeneral Pol Budi Waseso dan penyidik Bareskrim ke Ombudsman dengan dugaan melakukan maladministrasi.

“Pada hari ini, Novel Baswedan bersama kami tim penasihat hukum melaporkan maladministrasi yang dilakukan oleh Bareskrim ketika melakukan penangkapan penahanan, penggeledahan rumah dan rekonstruksi di Bengkulu. Semua peristiwa tersebut terjadi pada 1-2 Mei 2015,” kata anggota Tim advokasi anti-kriminalisasi (TAKTIS) Muji Kartika Rahayu di gedung Ombdusman Jakarta, Rabu (6/5).

Novel datang bersama dengan tim kuasa hukumnya antara lain Muji, Asfinawati dan pengacara lainnya. Mereka diterima oleh Komsioner Bidang Penyelesaian Laporan Pengaduan Ombdusman Budi Santoso.

Ada sembilan orang yang dilaporkan Novel dan tim kuasa hukumnya yang terlibat dalam penangkapan dan penahanan Novel di Bareskrim dalam kasus dugaan penganiayaan berat hingga menghilangkan nyawa pencuri sarang burung walet di Bengkulu

pada 2004.

Pertama adalah Brigadir Pol Yogi Haryanto sebagai pelapor kasus yang melaporkan peristiwa tersebut padahal tidak mengetahui mengalami atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.

Pasal yang dilanggar adalah pasal 5 ayat 2 Peraturan Kapolri No 14/2012 tentang manajemen tindak pidana Dua, Komjen Pol Budi Waseso sebagai Kabareskrim atas tindakannya mengeluarkan surat perintah yang menjadi konsideran dalam surat perintah penangkapan dan penahanan “Ini tidak lazim dan bisa ditafsirkan sebagai intervensi terhadap penyidik,” ungkap Muji.

Ketiga, Brigadir Jenderal Hery Prastowo selaku Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim yang mengeluarkan surat perintah penangkapan yang tidak berdasarkan alasan yang sah.

Padahal ada perubahan dalam kedua surat tersebut.

Laporan awal menyebutkan

bahwa tuduhan terhadap Novel adalah pasal 251 ayat 1 dan 3 tapi di surat penangkapan dan penahanan diubah jadi pasal 351 ayat 2 perubahan pasal tuduhan menunjukkan pidana berbeda dan korban berbeda.

Keempat, penyidik bernama Priyo Soekotjo, kelima penyidik Agus Prasetyono, keenam penyidik Herry Heryawan, ketujuh T.D Purwantoro dan kedelapan penyidik Teuku Arsya Kadafi.

“Perbuatan yang dilanggar adalah melakukan penahanan dengan alasan perintah atasan, melakukan penangkapan di luar tujuan penegakan hukum dan melanggar prosedur, memaksa membawa ke Bengkulu bahkan sampai akan mengangkat badan, menghalangi akses penasihat hukum untuk bertemu dengan

Novel baik di Bareskrim maupun di Mako Brimob,” tegas Muji.

Ada sejumlah pasal yang dilanggar yaitu pasal 60 KUHAP yang mengatur tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang punya hubungan kekeluargaan, pasal 54 KUHAP yang menyatakan tersangka berhak mendapat bantuan hukum, pasal 69 menyatakan penasihat hukum berhak menghubungi tersangka dan pasal 70 KUHAP tentang pengacara berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka.

Kesembilan adalah Mahendra yaitu petugas piket bareskrim tanggal 1 Mei 2015 karena menghalang-halangi akses pengacara untuk memberikan bantuan hukum kepada Novel Baswedan.

“Kerugian materiil atau imaterial mengakibat maladministrasi tersebut adalah hilangnya waktu bersama keluarga selama 2 hari,” tambah Muji. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

LONGSOR PANGALENGAN - Sejumlah personel gabungan TNI dan Basarnas melakukan pencarian korban longsor di Kampung Cibitung, Desa Margamukti, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/5). Pada hari kedua pencarian, korban tewas yang telah ditemukan berjumlah empat orang dan diperkirakan sebanyak 9 orang korban masih tertimbun dan belum bisa diangkat akibat minimnya alat berat di lokasi longsor.

Partai Demokrat Hormati Proses Hukum terhadap Jero Wacik Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Hermanto menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait

penahanan mantan Menteri ESDM, Jero Wacik.

“Ini proses yang barang tentu rasanya tak hanya Jero Wacik. Kan semuanya kita hormati proses hukum tersebut. Se-

hingga pelaksanaan kepentingan tertentu dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku,” kata Agus Hermanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (6/5).

Ia menegaskan, Partai Demo-

krat tidak akan meminta bantuan kepada mantan Presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo BambangYudhoyono untuk membantu Jero Wacik.

“Kalau minta tolong SBY,

saya rasa tidalah. Ini dilebihlebihkan. Itu gak mungkin karena semuanya berasaskan aturan hukum. SBY juga menganut taat hukum. Sehingga kita semuanya harus ikut proses ini,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.

Namun, untuk bantuan hukum dari Partai Demokrart untuk Jero Wacik, Agus mengatakan, tentu akan diberikan.

“Kalau bantuan hukum itu hak setiap warga negara. Jangankan Partai Demokrat tapi partai lain juga ada hak itu.

Minta bantuan hukum kemana, dipersilahkan dari Pak Jero Wacik sendiri,” kata Agus.

Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik. Jero ditahan seusai menjalani pemeriksaan selama sembilan jam oleh penyidik kemarin. Selanjutnya, Jero ditahan oleh KPK di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, selama 20 hari pertama.

Sebelum ditahan, KPK telah menetapkan Jewo Wacik sebagai tersangka tanggal 3 September 2014.

Jero ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan penyalahgunaan wewenang saat menjabat Menteri ESDM dan Kemenbudpar. (ant/Bali Post)