HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000
Rp. 50.000 Rp. 55.000
SUARA NTB
JUMAT, 7 NOVEMBER 2014
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 204 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
(Suara NTB/ars/nas)
BANGUNAN RSUP - Bangunan RSUP di Dasan Cermen yang sudah rampung dan belum rampung. Sementara bangunan RSUP NTB yang lama yang menurut pasien kondisinya sudah tidak representatif lagi (kiri bawah).
Operasional Molor Lagi
Dinilai Tak Representatif
Proyek PLTU Jeranjang Unit I Ditinggal Kontraktor
Masyarakat Harapkan RSUP NTB Segera Pindah ke Dasan Cermen
Mataram (Suara NTB) Operasional PLTU Jeranjang Unit I kembali molor dari jadwal yang direncanakan rampung pada Oktober-November ini. Pasalnya, kontraktor pelaksana meninggalkan proyek yang saat ini sudah masuk dalam proses commisioning. Proyek itu ditinggalkan diduga karena kontraktor kesulitan masalah finansial. Proyek PLTU Jeranjang Unit I dengan kapasitas 1x25 MW itu kemungkinan bisa operasional pada Desember mendatang.
TO K O H Janji PLN PLN Wilayah NTB menjanjikan pemadaman listrik untuk wilayah Pulau Lombok akan berlangsung sampai akhir November ini. Pasokan listrik akan kembali normal pada Desember mendatang. Pemadaman bergilir itu dilakukan karena adanya pemeliharaan mesin-mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang berada di sistem Lombok. Saat ini, defisit tenaga listrik untuk sistem Lombok mencapai 15 MW. Hal tersebut diungkapkan General Manager PLN NTB, Ir. Andi Lakipadadah saat memberikan keterangan pers di Kantor Gubernur, Kamis (5/11) siang kemarin. ‘’Kami melakukan pemeliharaan mesin-mesin PLTD. Pemeliharaan ini akan selesai sampai akhir November ini,’’ terangnya. Ia mengatakan, jika seluruh mesin-mesin PLTD milik PLN dan mesin sewa beroperasi maka daya listrik yang tersedia untuk sistem Lombok sebesar 190 MW. Namun, akibat pemeliharaan PLTD yang ada, daya mampu pembangkit sistem Lombok per tanggal 5 November ini adalah 170 MW. Bersambung ke hal 5
Andi Lakipadadah (Suara NTB/nas)
Demikian diungkapkan, General Manager PLN Wilayah NTB, Ir. Andi Lakipapadah, Kamis (6/11). ‘’Kami mohon maaf pada kesempatan yang lalu kami menyampaikan PLTU Unit I Jeranjang akan beroperasi di bulan Oktober-November 2014 ini. Ternyata di dalam pelaksan-
aan commisioning-nya mengalami penundaan. Sehingga Unit I ini paling cepat beroperasi di bulan Desember mendatang,’’ katanya. Andi menjelaskan, kendala sesungguhnya bukan pada kendala teknis, namun lebih kepada kendala non teknis dari pihak kontraktor pelak-
sana. Dimana, kontraktor yang mengerjakan proyek PLTU Jeranjang Unit I itu mundur. ‘’Kendalanya di pihak perusahaan, kontraktor yang di dalam perjalanan commisioning ini mundur, ternyata karena masalah finansial. Bersambung ke hal 5
Kasus Alkes Lotim Ditagih KPK Mataram (Suara NTB) Lamanya proses hukum perkara dugaan penyimpangan pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) RSUD Selong, Lombok Timur (Lotim), menimbulkan pertanyaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sebelumnya sempat menggelar koordinasi dan supervisi (Kor-
sup) kasus ini. Melalui suratnya beberapa waktu lalu, KPK menagih perkembangan dan penyelesaian kasus dimaksud. Surat KPK yang menanyakan perkembangan kasus Alkes itu, dilayangkan melalui Bareskrim Mabes Polri. Bersambung ke hal 5
PPP NTB Versi Muhammad Tunggu SK Djan Fariz Mataram (Suara NTB) H. Muhammad SH yang telah ditunjuk sebagai Ketua DPW PPP NTB oleh mantan Ketua Umum DPP PPP, H. Suryadharma Ali, kini sudah menyusun kepengurusan sendiri. Kepengurusan ini nantinya akan disahkan
oleh Ketua Umum DPP PPP yang baru terpilih, yaitu Djan Faridz. “Sudah kita bentuk kepengurusan, cuma SK-nya masih kita menunggu kepengurusan Djan Faridz yang sedang disusun,” ujar Muhammad yang dikonfirmasi Suara NTB, Ka-
mis (6/11) kemarin. Muhammad menegaskan, setelah terpilih sebagai Ketua Umum DPP PPP, Djan Faridz diberi kesempatan menyusun kepengurusan selama tujuh hari lamanya. Bersambung ke hal 5
Dewan akan Hadirkan BPK dan Inspektorat Mataram (Suara NTB) Sejumlah anggota DPRD NTB meminta agar Pimpinan DPRD NTB menghadirkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB dan Inspektorat NTB guna meluruskan sejumlah persoalan hukum yang mencuat dan melibatkan lembaga DPRD NTB belakangan ini. Demikian disampaikan anggota DPRD NTB, Drs. Noerdin H. M. Yacub, yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (6/11) kemarin. ‘’Hari ini sejumlah ang-
gota DPRD Provinsi NTB mendorong pimpinan dewan untuk menghadirkan BPK Perwakilan NTB dan Inspektorat Provinsi NTB dalam acara rapat konsultasi sehubungan dengan dugaan kerugian keuangan daerah/negara atas SPPD Dewan,’’ ujar Noerdin. Bersambung ke hal 5 Noerdin H. M. Yacub (Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) Masyarakat sangat mengharapkan RSUP NTB yang berlokasi di Jalan Pejanggik, samping kantor Gubernur NTB segera pindah ke RSUP yang baru di Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram. Pasalnya, bangunan RSUP NTB yang berlokasi di Jalan Pejanggik saat ini dinilai sudah tak representatif lagi. ‘’Di sini sudah sangat ramai (padat), satu ruang perawatan bisa sampai lima pasien,” tutur salah seorang keluarga pasien asal Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah (Loteng), Inaq Sapri kepada Suara NTB, Kamis (6/11) siang kemarin. Inaq Sapri mengaku, sudah tujuh bulan di RSUP NTB menjaga anaknya yang mengalami patah tulang kaki lantaran ditabrak sepeda motor. Bersambung ke hal 5
SUARA MATARAM
SUARA NTB Jumat, 7 November 2014
Halaman 2
Jukir Liar akan Dirazia
Dihantui Kegagalan, Capaian Retribusi Parkir Baru 60 Persen
Ajarkan Cara Memandikan Jenazah MINIMNYA pengetahuan masyarakat tentang cara memandikan jenazah khususnya yang tinggal di komplek perumahan alias BTN di Kelurahan Tanjung Karang Permai, menjadi perhatikan khusus agar segera mendapatkan solusi. Pasalnya, selama ini masyarakat disibukkan mencari tenaga khusus memandikan jenazah. Oleh karena, pihak kelurahan melalui Kader PKK membuat program khusus mengajarkan cara memandikan jenazah. Demikian disampaikan, Lurah Tanjung Karang Permai, Syamsudi saat dikonfirmasi Kamis (6/11). Pelatihan atau mengajarkan cara memandikan jenazah itu menurutnya sangat penting. Artinya, masyarakat tidak lagi disibukkan untuk mencari orang yang paham tentang itu. Selain itu, masyarakat yang tinggal di perumahan hetrogen juga harus tahu kewajiban yang harus dilaksanakan kepada sesama umat muslim. “Masyarakat biar tidak susah mencari,” katanya. Pola mengajarkan dengan cara seperti itu, bisa saja ditularkan kepada masyarakat atau keluarga lainnya. Paling tidak, sambungnya, kalau tidak mau memandikan jenazah orang lain, masyarakat bisa memandikan jenazah keluarganya sendiri. Ia mengakui, pelatihan tersebut sangat antusias diikuti oleh para peserta. Terbukti pesertanya mencapai 50 orang dari kelompok PKK kelurahan dan PKK lingkungan. Persoalan anggaran katanya, menjadi kendala utama. Kendati demikian, bukan menjadi penghalang karena bisa ditalangi dengan iuran dan sedikit bantuan dari kelurahan. “Kendalanya sih soal dana,” akunya. Disisi lain, Syamsudi mengatakan, program yang sedang melatih masyarakat untuk menanam sayur – mayur di depan pekarangan. Alasannya, disamping lahan pertanian sudah mulai menyempit, juga ada manfaat ekonomis yang dirasakan oleh masyarakat. “Masyarakat tidak perlu beli di pasar, tapi bisa menikmati hasil sendiri,” ujarnya. Dua program yang sedang dijalankan tersebut, diharapkan dapat secara maksimal digarap oleh masyarakat, agar ada manfaat baik dari segi pengetahuan serta nilai ekonomis. (cem)
Mataram (Suara NTB) Pengumpulan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor parkir tepi jalan umum di Kota Mataram, dihantui kegagalan. Dari target Rp 1,35 miliar tahun 2014, hingga 31 Oktober capaian retribusi parkir tepi jalan umum baru mencapai Rp 930 juta lebih atau sekitar 60 persen. Padahal, Kepala Dishubkominfo (Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika), Drs. H. Khalid, ketika membuka kegiatan pembinaan jukir utama se-Kota Mataram di kantornya, Kamis (6/11) kemarin mengakui bahwa parkir tepi jalan umum ini merupakan primadona PAD Kota Mataram. Karenanya, untuk mengejar target retribusi parkir tepi jalan umum, Dishubkominfo Kota Mataram mengumpulkan 550 jukir utama Kota Mataram yang berasal dari enam kecamatan di Mataram. Masing-masing dari Kecamatan Cakranegara 285 jukir, Ampenan 55 jukir, Mataram 83 jukir, Sandubaya 42 jukir, Selaparang 78 jukir, Sekarbela 7 jukir. Selain diberikan rompi berlogo Kota Mataram dan Dishubkominfo Kota Mataram, jukir utama juga bagi-
(Suara NTB/fit)
SEMATKAN IDENTITAS - Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, H. Khalid menyematkan kartu identitas kepada jukir utama secara simbolis di halaman Kantor Dishubkominfo Kota Mataram. yang mengelola parkir di sana. Dihadapan 550 jukir utama yang dikumpulkan di Halaman Kantor Dishubkominfo Kota Mataram, Khalid berpesan supaya keberadaan jukir tidak sekadar memungut uang dari pengguna jasa parkir, tapi bagaimana mampu bertang-
gungjawab. ‘’Supaya kendaraan orang aman, nyaman dan tertib,’’ ucapnya. Terkait masih rendahnya capaian retribusi parkir, mantan Camat Sekarbela ini mengajak jukir untuk bekerja serius agar dapat mengejar target retribusi parkir. Dengan adanya database
yang baik terkait jukir, Khalid optimis tahun 2015 mendatang target parkir tepi jalan umum bisa dinaikkan. Pelatihan dan pembinaan jukir ini juga dihadiri oleh Kasat Lantas Polres Mataram, AKP Indra AP yang juga menjadi salah seorang pemateri. (fit)
KIS Diluncurkan Pemprov NTB Diminta Perhatikan Dikes Mataram Belum Kebersihan Kota Mataram Terima Juklak Juknis
(Suara NTB/cem)
Desak Eksekutif Tuntaskan Royalti
Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB diminta ikut memberi perhatian persoalan kebersihan di Mataram. Karena Mataram adalah ibukota provinsi yang mempresentasikan wajah NTB secara keseluruhan. Hal ini disampaikan Anggota DPRD NTB asal daerah pemilihan (dapil) Kota Mataram, Made Slamet usai bertemu dengan Walikota Mataram, Kamis (6/11) di Pendopo Walikota Mataram. Politisi PDI Perjuangan ini menyampaikan beberapa persoalan yang dihadapi Mataram adalah infrastruktur khususnya jalan lingkungan dan kebersihan. Dari total sampah yang dihasilkan setiap hari oleh warga Mataram, hanya 70 persen yang bisa tertangani dan diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) setiap harinya. “Tiga puluh persen ada yang dibuang ke kali dan macammacam. Masalah persampah-
an di Mataram ini sudah overload sehingga Pemprov NTB perlu memberikan perhatian. Karena Kota Mataram ini ibukota provinsi. Wajah NTB itu di sini. Kalau wajahnya kotor, begitu orang masuk ke NTB, secara keseluruhan asumsi orang kotor,” jelasnya. Made mengatakan kedatangannya bertemu Walikota bersama tiga orang Anggota DPRD NTB dapil Kota Mataram lainnya adalah untuk menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun pada saat masa reses. Terkait persoalan kebersihan dan infrastruktur ini pihaknya akan mengupayakan dalam pembahasan anggaran akan disampaikan usulan tersebut. Sementara itu, H. MNS Kasdiono menyampaikan kedatangannya bertemu Walikota Mataram untuk membangun sinergitas yang baik dengan Pemkot Mataram. “Kami bersama-sama melihat hal
yang perlu untuk kita saling bahu membahu dalam rangka memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, dan juga kita sharing informasi,” ujarnya. Kasdiono menyampaikan dia bersama tiga Anggota DPRD NTB dapil Mataram lainnya yaitu Made Slamet, H. Muzihir, dan H. L. Darma Setiawan juga menyampaikan aspirasi masyarakat yang diserap pada saat reses. Persoalan yang banyak dikeluhkan masyarakat pada saat reses adalah jalan lingkungan dan sampah. Terkait infrastruktur jalan lingkungan yang banyak rusak, mantan Ketua KONI NTB ini mengatakan pihaknya akan membantu Pemkot Mataram agar perbaikan jalan lingkungan mendapat perhatian dari Pemprov NTB dalam hal penganggaran. Dan itu dapat diusulkan pada saat pembahasan APBD Perubahan 2015 mendatang. (ynt)
Belum Tertib, Administrasi Kependudukan di Tingkat Lingkungan dan Kelurahan
(Suara NTB/fit)
BELUM adanya kejelasan royalti Mataram Mall, membuat kalangan legislatif geram dan mulai berspekulasi terhadap hal itu. Pasalnya, penghitungan yang sudah membebankan APBD Kota Mataram, dengan menggunakan tim appraisal dan akuntan publik. Dewan pun mendesak eksekutif agar menuntaskan persoalan royalti sehingga publik tidak berpikir yang bukan-bukan. “Ini sebenarnya sudah lama. Sekarang sudah ada menghitung, kemudian dibayar lewat APBD. Kalau tidak ada hasil dong sia – sia, “ tegas Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha kepada Suara NTB, Rabu (5/11). Sejauh ini, dirinya tidak mengetahui pasti persoalan apa yang dihadapi Pemkot Mataram untuk menuntaskan persoalan royalti itu. Namun yang jelas harus segera dituntaskan, sehingga tidak ada tarik ulur antara kedua belah pihak. Terkait kemungkinan mentoknya royalti sekitar Rp 178 juta, menurut politisi PDI P ini, relatif rendah. Sepengetahuannya, royalti atas aset yang dimanfaatkan PT Pasifik Cilinaya Fantasi dinilai sangat strategis. Dan nilai kenaikannya pun bisa mencapai 100 persen bahkan lebih. “Kalau boleh ekstrem saya katakan, kos – kosan saja sudah berapa perbulan. Kan harus harus sebanding dengan yang dipakai,” tegasnya. Seharusnya eksekutif kata Wayan Sugiartha, harus berpikir untuk menaikkan royalti secara bertahap, karena dalam klausul kerjasama sudah jelas bunyinya. Artinya, jangan sampai nantinya keputusan untuk menaikkan membuat pengusaha kaget. Disinggung alasan manajemen Mataram Mall, karena tidak mau bagi kue dengan berdirinya dua mall? Ia mengatakan, ketidakinginannya tersebut sama artinya memonopoli investasi di Kota Mataram. Sebenarnya yang harus dipertimbangkan oleh Mataram Mall dengan ada persaingan, harus menyempurnakan pelayanan, bersaing harga serta fasilitas lainnya. “Kalau alasan itu dong sama artinya dia (Mataram Mall, red) memonopoli,” terangnya. Ketidakjelasan royalti ini, diharapkan bisa tuntas diselesaikan secepat mungkin dan kenaikan bisa mencapai Rp 300 bahkan 500 juta pertahun, di luar retribusi parkir, pajak hiburan dan lain sebagainya. (cem)
kan kartu identitas yang harus digunakan setiap kali mereka bertugas. Pembinaan jukir ini dihajatkan untuk mengantisipasi maraknya parkir liar. Pascadibagikannya rompi dan kartu identitas sebagai jukir, tim pembinaan dan pengawasan perpakiran yang beranggotakan lintas sektor akan bergerak melakukan razia setiap saat. ‘’Nanti, kalau tidak punya seragam parkir, apalagi tidak pakai identitas, kami akan razia,’’ ancamnya. Namun demikian, jukir liar yang terjaring razia akan diberi pembinaan untuk selanjutnya direkrut menjadi jukir resmi. Terobosan lainnya untuk mencegah jukir liar, UPTD Perpakiran Dishubkominfo Kota Mataram ke depan akan melengkapi setiap lokasi parkir dengan izin lokasi parkir serta mencantumkan nama jukir
Mataram (Suara NTB) Berdasarkan hasil pemetaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram, ditemukan bahwa persoalan administrasi kependudukan di tingkat lingkungan dan kelurahan belum tertib. Bahkan data kependudukannya belum pernah diperbaharui. Persoalan itu juga ditemukan dari hasil diskusi bersama para camat dan lurah. Demikian disampaikan Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Drs. H. Ridwan, Kamis (6/11). Persoalan itulah kemudian menjadi alasan Dinas Dukcapil mengadakan bimbingan teknis (bimtek) administrasi kependudukan yang diikuti oleh sekitar 300 orang dari unsur kecamatan, kelurahan, kepala lingkungan maupun kader yang berlangsung di aula lantai tiga, Kantor Walikota Mataram kemarin. “Dalam rangka penataan administrasi kependudukan khususnya di tingkat kelurahan. Hasil pemetaan kita masalahnya itu ada di hulu; di lingkungan dan kelurahan,” jelasnya. Ridwan mengatakan apabila administrasi kependudukan sudah tertata baik di tingkat lingkungan dan kelurahan, maka data di pihaknya juga akan semakin baik dan
Mataram (Suara NTB) Kartu Indonesia Sehat (KIS) diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo khusus pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Akan tetapi, sejauh ini Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram belum menerima petunjuk pelaksanaan (juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksaan program tersebut. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kota Mataram, dr. Usman Hadi dikonfirmasi wartawan, Rabu (5/11). Kadikes tidak terlalu jauh memberikan keterangan terkait pelaksanaan hal itu. Namun secara umum digambarkan, Kartu Indonesia Sehat (KIS) itu dihajatkan bagi masyarakat yang tidak tercover di Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Disebutkan, ada sekitar 89,07 juta jiwa masyarakat se – Indonesia sudah masuk di JKN. Artinya, sekitar 1,7 juta jiwa yang akan masuk di KIS tersebut. “Statusnya saja tidak tahu dan tidak mau jawab itu,” pungkasnya.
Dikatakan, Kota Mataram sendiri dari sekitar 420 jiwa penduduk sekitar 138.200 sudah tercover oleh Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dari Pemerintah Pusat. Sementara sisanya itu, sudah tercover di JKN dan sisa sekitar lima ribu penduduk sudah ada komitmen Pemkot Mataram dengan BPJS untuk ditanggulangi. Namun demikian, ia menegaskan bukan berarti masyarakat Kota Mataram belum terdaftar di kartu jaminan kesehatan. Karena, program pengobatan gratis sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. “Kan di puskesmas pengobatan gratis, tinggal masyarakat datang periksa saja,” imbuhnya. Kapan masyarakat di Mataram merasakan program presiden ke tujuh? Dia tidak mengetahui secara pasti, karena masih menunggu regulasi dari pusat. Selain itu, ia akan mencoba mengkomunikasikannya dengan koleganya di Kementerian Kesehatan. (cem)
BLK Dirancang Tahun 2015
Pemkot Masih Usahakan Lahan dan Anggaran
(Suara NTB/ist)
BIMTEK - Peserta bimbingan teknis administrasi kependudukan yang berasal dari unsur lingkungan, kelurahan, kecamatan dan Dinas Dukcapil Kota Mataram, Kamis (6/11). tertata. Untuk itu dalam kesempatan bimtek kemarin para kepala lingkungan diberikan Data Rumah Tangga (DRT) penduduk dimana semua anggota dalam satu keluarga mempunyai data kependudukan. DRT tersebut dihimpun dari hasil pengurusan dokumen kependudukan yang dilayani Dinas Dukcapil dan kemudian terdaftar di SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). “Itu kita perbanyak dan kita berikan ke kepala lingkungan bahwa ini warganya yang sudah kita layani dan teregistrasi di Dinas Dukcapil,” ujarnya. Dari data itu kemudian ke-
pala lingkungan dapat mengecek apakah masih ada warganya yang tidak terdaftar. Setelah itu baru kemudian kepala lingkungan bisa turun langsung mengecek penduduk di wilayahnya dengan melihat KTP warga apakah memiliki KTP Kota Mataram atau luar daerah. Penduduk yang memiliki KTP luar daerah termasuk penduduk sementara. “Sehingga kita bisa mendeteksi penduduk di masing-masing lingkungan,” imbuhnya. Berdasarkan basis data itu, kepala lingkungan kemudian bisa menyempurnakan Buku Induk Kependudukan, Buku Mutasi Kependudukan, dan Buku Harian Kependudukan. (ynt)
Mataram (Suara NTB) Sekda Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said mengapresiasi usulan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, terkait rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK). Mengingat moratorium penerimaan CPNS selama lima tahun. Kendati demikian, usulan tersebut akan dirancang di tahun 2015 dengan melihat pos anggaran dan lahan yang representatif untuk dibangun. “Iya, kalau memang ada anggaran, kita akan prioritaskan,” kata Sekda dikonfirmasi Kamis, (6/11). Yang masih menjadi kendala saat ini lanjut Sekda, adalah persoalan lahan atau aset di Mataram yang masih minim. Kalaupun kemungkinan pemerintah membeli lahan, lokasinya harus representatif. Selain itu, tahun 2015 Mataram akan dihadapkan dengan Pilkada dan membutuhkan biaya yang cukup banyak. Sementara itu, kalau mengharapkan dari anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) hanya terjadi kenaikkan sekitar lima persen dari total
anggaran Rp 29 miliar. Sementara gaji karyawan saja tambahnya, sekitar enam persen atau sekitar Rp 40 miliar. Artinya, ada kekurangan sekitar Rp 12 miliar dari rencana kenaikan gaji. Paling tidak, diusahakan di Pendapatan Asli Daerah. “Persoalan mendasarkan ada dua. Pertama, Pilkada secara serentak dan persoalan lahan. Paling tidak ini menjadi prioritas di tahun berikutnya,” jelas Sekda. Lebih jauh Sekda menjelaskan, konsep yang mungkin harus dipertimbangkan untuk membangun BLK nantinya yakni, masyarakat atau siapapun yang mendapatkan pelatihan harus benar – benar siap pakai. Artinya, kondisi itu akan menjawab permasalahan utama di Kota Mataram, mengingat angka pengangguran terdidik sekitar 60 persen dari total pengangguran terbuka sekitar 8.953 jiwa. Terkait dengan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, ia mengatakan sudah pasti akan mengkomunikasi hal tersebut. Dipastikan, pemerintah pusat akan merespon keinginan itu. (cem)
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Mataram (Suara NTB) berapa kebutuhan pegawai di ini juga sejalan dengan kita tingkatkan seperti pe- penerimaan CPNS tahun ini, keputusan pemerintah pusat 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Pemerintah pusat beren- daerah termasuk Kota Mat- perkembangan di suatu daer- nambahan ruang rawat inap. Pemkot Mataram mendapat- akan tetap diikuti oleh Pemkot 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ah sehingga masih saja ada Tenaga medis kita masih bu- kan 59 formasi dengan forma- Mataram. “Kita ini berada di cana untuk melakukan aram. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 moratorium CPNS selama “Kebutuhan pegawai di kebutuhan tenaga pengajar. tuh banyak. Hal-hal seperti itu si terbanyak adalah tenaga bawah pemerintah pusat. Ini 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 lima tahun ke depan masa daerah diharapkan bisa men- Begitu juga dengan tenaga yang harus kita pikirkan,” medis dan guru. Tidak hanya menjadi fenomena di negara 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Pemkot Mataram, bahkan ke- kita, setiap ganti pimpinan ada pemerintahan Presiden dan jadi pertimbangan. Karena medis masih sangat dibutuh- jelasnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 mungkinan menurut Ahyar ke- saja (kebijakan) yang ingin diMeski ada rencana moratokan. Wakil Presiden, Joko Widoada kebutuhan-kebutuhan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Apalagi di Kota Mataram rium, Walikota mengatakan pala daerah atau gubernur dari ubah. Kalau kita di daerah ini do-Jusuf Kalla. Terkait itu, tertentu di beberapa daerah,” 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 yang saat ini sedang dalam Pemkot Mataram akan tetap berbagai daerah akan mem- ikut saja, tidak ada yang bisa Walikota Mataram, H. Ah- ujarnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 yar Abduh berharap rencaBeberapa kebutuhan pe- tahap penambahan berbagai mengusulkan formasi setiap berikan masukan kepada Pres- kita lakukan. Kalau memang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 na tersebut dapat dipertim- gawai di daerah seperti mis- fasilitas kesehatan seperti pe- tahun ke Kementerian Penday- iden terhadap moratorium kebijakannya moratorium 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 bangkan kembali oleh pe- alnya tenaga pengajar atau nambahan ruang rawat inap agunaan Aparatur Negara dan CPNS ini. Termasuk juga ke- CPNS selama lima tahun, kami 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 tidak bisa tidak harus tetap merintah pusat. Karena guru karena banyak guru yang di RSUD Kota Mataram. “In- Reformasi Birokrasi (Kement- bijakan-kebijakan lainnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Meski demikian, apapun mengikuti,” jelasnya. (ynt) menurutnya masih ada be- pensiun setiap tahunnya. Hal frastruktur kesehatan terus erian PAN dan RB). Dalam 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
(Suara NTB/dok)
Walikota Berharap Moratorium CPNS Dipertimbangkan
SUARA NTB Jumat, 7 November 2014
Harus Segera Ditertibkan MARAKNYA bangunan penginapan semi permanen dan permanen di sejumlah daerah wisata, khususnya di kawasan Tanjung Kablet Desa Batuputih Sekotong Lombok Barat (Lobar) harus segera disikapi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T). Badan terkait harus menertibkan semua bangunan di kawasan wisata yang tidak berizin alias ilegal. “Pembangunan losmen (Suara NTB/her) dan penginapan baik untuk Romi Rahman kepentingan pribadi dan lebih-lebih untuk usaha, jika tanpa izin Pemda harus ditertibkan,” tegas anggota Komisi II DPRD Loba Romi Rahman kepada wartawan, Kamis (6/11). Menurutnya, bangunan yang didirikan secara ilegal di samping merugikan daerah, juga merugikan lingkungan di sekitar kawasan itu. “karena itu badan terkait harus turun ke lapangan untuk menertibkan,” tegasnya. Perizinan di daerah wisata khususnya pembangunan losmen dan vila banyak melanggar ketentuan seperti di Pantai Tawun Sekotong. Di mana, bangunan di pinggir laut menutup view pantai, sehingga menghalangi pemandangan pengunjung. Parahnya lagi, bangunan ini diduga melanggar sempadan pantai. ‘’ Jangan sampai keberadaan bangunan ini dibiakran lebih lama, karena nanti sulut ditertibkan. Karena itu langkah dini harus dilakukan melalui penertiban bangunan. Di samping itu, sosialisasi lebih dahulu harus dilakukan pemda,’’ tandasnya. (her)
Lobar Tutupi Defisit Keuangan dari Pinjaman Rp 100 Miliar Giri Menang (Suara NTB) – Defisit dalam RAPBD Lombok Barat (Lobar) tahun 2015 cukup besar mencapai Rp 94 miliar lebih dan direncanakan akan ditutupi dengan pinjaman daerah Rp 100 miliar tahun 2015 mendatang. Demikian dikatakan Wakil Bupati Lombok Barat, H/ Fauzan Khalid, SAg, MSi, dalam sidang paripurna jaawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD tahun 2015 di Kantor DPRD Lobar, Kamis (6/11). Menjawab pertanyaan fraksi-fraksi terkait pinjaman ini, Fauzan menjelaskan, gagalnya pinjaman pada tahun anggaran 2014 disebabkan belum adanya berita acara pengucapan sumpah jabatan bupati/wakil bupati terpilih dan RAPBD tahun 2014 sudah menjadi APBD. “Hal ini bertentangan dengan PP nomor 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah,” ujarnya. Mengantisipasi hal serupa terjadi, artinya pinjaman ini menutupi piutang pihak Pemda telah mengusulkan kembali ke Kemendagri untuk mendapatkan pertimbangan dengan seluruh persyaratan yang diperlukan sesuai PP nomor 30 tersebut. Selain itu ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan izin pelampauan defisit lebih dari 3,25 persen. Di samping itu komunikasi dengan Bank Jabar Banten dan Bank NTB terus dilakukan. “Tanggal 11 November nanti tim BJB akan ke Lobar untuk melakukan negosiasi dengan Pemda,” bebernya. Asisten III Setda Lobar H. M. Taufiq, menjelaskan, Pemda tidak berani memastikan 100 persen akan memperoleh persetujuan. Namun sejauh ini, pemda optimis, karena pihaknya telah menyiapkan berbagai jawaban yang mungkin ditanyakan pihak Kemendagri saat presentasi. Sementara itu, sebelumnya Anggota Komisi II Zaenuri mempertanyakan perhitungan Pemda untuk mengembalikan dana pinjaman itu. “Bagaimana caranya dana yang dipinjam Rp 100 miliar itu bisa mengembalikan piutang itu tanpa mengganggu APBD,” tanyanya. Lantas ia memberikan masukan agar Pemda melakukan rasionalisasi anggaran di SKPD, termasuk memangkas anggaran SKPD yang kurang penting. Wakil Ketua I DPRD Lobar, Multazam menyatakan, Pemda seharusnya mempertimbangkan imbal balik dari pinjaman itu. Karena itu, peruntukan dana itu selain untuk fisik juga harus diarahkan untuk program lain yang bisa menghasilkan PAD menutupi piutang per tahun. (her)
Eksekutif Jawab Semua Pertanyaan Dewan Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang dipertanyakan fraksi-fraksi di DPRD Lotim sehari sebelumnya. Pandangan eksekutif ini dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) H. Rohman Farly mewakili Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan legislatif, yakni bidang pembangunan infrastruktur jalan. Menurut sekda, panjang luas jalan di Lotim mencapai 1.079,49 km. Penanganan ruas jalan terus dilakukan dengan mengedepankan prioritas jalan strategis. ‘’Total panjang jalan yang dipandang sudah strategis dan mantap 514,906 km atau 47,6 persen,’’ klaimnya. Di bidang ekonomi, lanjutnya, menyangkut pajak sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah, tahun 2014 telah dilakukan oleh Pemkab Lotim pendataan sebanyak 13 ribu objek pajak. Tahun 2015 mendatang kembali akan dilakukan pendataan dengan target sekitar 50 ribu objek pajak. Selain itu, dalam upaya meraup PAD yang ditarget mencapai Rp 219 miliar tahun 2015 mendatang akan meningkat Rp 14 miliar atau 6,39 persen dari keadaan target sebelumnya Rp 205 miliar. Hal ini bersumber dari retribusi daerah Rp 5 miliar dan lainnya berupa retribusi pelayanan kesehatan, parkir, KTP, akta catatan sipil, persampahan. Dari hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp 3 miliar, serta peningkatan laba atas penyertaan modal yang telah dilakukan di sejumlah perusahaan daerah. Sementara PAD lain-lain yang sah, ujarnya, diperoleh dari dokumen Amdal, administrasi, kontribusi ternak keluar daerah dan lainnya. Dibidang kesehatan, persoalan gizi buruk ditegaskan eksekutif tidak bisa dilakukan oleh Dinas kesehatan saja. Namun perlu kesadaran semua elemen. Mengatasi hal ini, pihaknya mempercepat dengan terus dilakukan peningkatan sarana medis dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. “Layanan berkualitas, butuh tenaga yng profesional. Kepada siapapun, harus diberikan pelayanan yang ramah dan tamah,” ujarnya. Menyinggung Labuhan Haji, sejauh ini diakui kalangan eksekutif belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini, karena sejumlah kendala kekurangan spesifikasi. Antara lain kurang dalamnya kolam labuh, belum lengkapnya fasilitas dermaga berupa gudang dan terminal penumpang serta beberapa fasilitas lainnya. Tahun 2015, ujarnya, pihaknya mengalokasikan dana Rp 35 miliar yang akan diarahkan untuk pengerukan kolam labuh, sehingga kedalamannya mencapai minus 7 meter. ‘’Lainnya untuk pengadaan pembangunan gudang dan fasilitas lainnya dengan harapan Dermaga Labuhan Haji bisa berfungsi dengan maksimal,’’ tambahnya. (rus)
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 3
SEGERA BERSIKAP Kondisi hutan Batuputih Sekotong Lombok Barat yang dibakar warga. Diduga perambahan hutan ini dilakukan warga luar Lobar untuk dijadikan lahan bercocok tanam. Dalam hal ini, anggota DPRD Lobar Romi Rahman mendesak Pemkab Lobar segera bersikap.
(Suara NTB/her)
Dinilai Boros, Anggaran DPRD Lobar Dipangkas Rp 7 Miliar Lebih Giri Menang (Suara NTB) – Anggaran DPRD Lombok Barat (Lobar) tahun 2015 mendatang dipastikan dipangkas. Karena dalam RAPBD, anggaran yang dijatahkan kepada DPRD hanya Rp 15 miliar, namun dipangkas sekitar Rp 7 miliar lebih dari anggaran tahun ini mencapai Rp 21 miliar. Adanya pemotongan ini mendapat reaksi dari anggota DPRD dalam pandangan umum fraksi-fraksi. Dalam pandangan umum fraksi itu, Dewan mempertanyakan pemotongan menjadi Rp 15 miliar. Jika dibandingkan anggaran dengan DPRD Kota Mataram jauh lebih besar mencapai sebesar Rp 19 miliar, sementara jika dibandingkan dari jumlah anggota Dewannya jauh lebih sedikit. Menjawab hal ini, Wakil Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, menyatakan, penetapan anggaran untuk DPRD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang perubah-
an ketiga atas PP Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD. Sedangkan untuk anggaran Sekretariat Dewan didasarkan pada hasil asistensi dan ekspose yang dilakukan oleh kepala daerah bersama TAPD dengan Sekretariat Dewan. “Dan setiap evaluasi APBD Lobar oleh provinsi selalu direkomendasikan untuk merasionalisasi belanja dewan sesuai dengan azaz kepatutan dan kewajaran,” ujarnya. Diketahui, pendapatan daerah tahun 2015 sebesar Rp 1,2 triliun lebih meningkat sebesar Rp 11.5 persen dibandingkan APBD P 2014 sebesar
Rp 1,15 triliun. Kenaikan itu, diasumsikan dari beberapa iten pendapatan antara lain PAD direncanakan sebesar Rp 182 miliar lebih naik sebesar 9,9 persen dari APBDP 2014 sekitar Rp 166 miliar lebih. Dana perimbangan tahun 2015, dianggarkan 852 miliar lebih meningkat 7,7 persen lebih dibandingkan APBD P 2014 sebesar 790 miliar lebih. Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 250 miliar naik 28 persen lebih dari tahun 2014 sebesar Rp 194 miliar lebih. Belanja daerah direncanakan Rp 1,3 miliar lebih naik 16, 6 persen lebih dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp 1,18 triliun lebih. (her)
LPPNU Lobar Gelar Pelatihan Pengolahan Jagung Tahap Kedua Giri Menang (Suara NTB) Setelah melaksanakan pelatihan tahap I tanggal 2 sampai 4 November 2014 tentang Budi Daya Jagung menggunakan Teknik Tumpang Sari dengan Kayu Jati dan Pengolahan Pasca Panen, Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) kembali melatih 3 kelompok tani Tahap II di Hotel Puri Saron Lobar, Kamis (6/11). Pelatihan ini dibuka langsung Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Lobar Ir. Chairul Bachtiar, MM, dan dihadiri Ketua Tanfidziah Pengurus Cabang (PC) NU Lobar TGH. Nasrullah. Pelatihan bertema Labeling (pemberian identitas) dan packing (pengemasan) Produk Olahan Jagung. Ketua Panitia Pelatihan Sahadeni, SPd, menjelaskan, peserta pelatihan ini sama dengan pelatihan tahap I yaitu Kelompok Tani yang berasal Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar sebanyak 60 orang. Selain itu, lanjutnya, pelatihan ini merupakan lanjutan dari pelatihan sebelumnya, karena konsep pendampingan kelompok yang dilakukan oleh LPPNU Lobar merupakan konsep pembinaan secara terpadu dan berkelanjutan. Harapannya, out put yang ingin dicapai oleh program kerjasama LPPNU Lobar dengan KPPDT RI ini adalah
Dewan Loteng Minta Inspektorat Turun Tangan Praya (Suara NTB) Kasus dugaan penyelewengan anggaran dalam proses pengadaan lencana bagi anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendapat respons dari sejumlah anggota Dewan. Para wakil rakyat itu pun meminta kasus tersebut diusut tuntas. Dan, pihak-pihak yang terlibat supaya bertanggung jawab. “Kita minta kasus ini diusut tuntas. Dan, dalam hal ini pihak Inspektorat kita harapkan bisa segera turun tangan melakukan audit dan penyelidikan atas persoalan itu,” ujar anggota Komisi I DPRD Loteng, Suhaimi, S.H, kepada Suara NTB, Kamis (6/11). Menurutnya, kasus tersebut penting untuk dituntaskan, agar bisa dijadikan pelajaran bagi birokrasi di daerah ini dan tidak main-main dengan anggaran daerah. “Kalau kita lihat nilainya, memang kecil. Tapi ini bukan persoalan besar kecilnya nilai uang. Tetapi lebih pada perilaku birokrat itu sendiri,” kritiknya. Politisi PDIP ini menyebut, jika ada eksekutif memainkan anggaran kecil, apalagi anggaran yang lebih besar lagi. Hal itu menunjukkan kalau memang ada persoalan di
birokrasi dan kasus tersebut bisa menjadi penampakan umum bagaimana sesungguhnya perilaku pejabat di lingkup Sekretariat DPRD Loteng dalam mengelola anggaran daerah. “Kita kan tidak tahu dimana krodit-nya masalah ini. Jadi salah satu cara untuk mengetahui hal itu, harus ada penyelidikan mendalam. Dan, Inspektorat Loteng dalam hal ini harus pro aktif,” ujarnya. Sebelumnya, proses pengadaan lencana anggota DPRD Loteng menuai sorotan. Pasalnya, lencana tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada. Di mana ada beberapa kejanggalan yang ditemukan dalam lencana yang digunakan para wakil rakyat tersebut. Salah satunya terkait kadar kandungan emasnya. Dimana emas yang digunakan untuk membuat lencana, kadar emasnya hanya 21 karat. Sementara aturanya semestinya 22 karat. Selain itu, berat lencana juga tidak sesuai standar dari semestinya minimal 5 gram. Tetapi lencana tersebut beratnya hanya 4,78 gram. Artinya, ada ketidaksesuaian berat sekitar 0,22 gram, dari spesifikasi yang semestinya. (kir)
(Suara NTB/ist)
BUKA - Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Lobar Chairul Bachtiar didampingi Ketua Tanfidziah PC NU Lobar TGH. Nasrullah dan Ketua Panitia Kegiatan Sahadeni membuka pelatihan bagi kelompok petani jagung di Hotel Puri Saron, Kamis (6/11). menghasilkan pengusaha baru yang bergerak di bidang budi daya dan pengolahan jagung yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat terutama warga nahdliyin. Ketua Tanfidziah PC NU Lobar TGH. Nasrullah, dalam sambutannya, mengingatkan peserta kalau pelatihan yang digelar tersebut merupakan bentuk nyata dari berkahnya ber-NU dan mengajak semua peserta untuk terus bersyukur atas nikmat yang diberikan. Jika bersyukur, Allah SWT akan menambahkan nikmatnya. TGH. Nasrullah juga berpesan agar setiap melakukan penanaman jagung agar mengawalinya dengan membaca basmalah, hal itu merupakan
salah satu jalan menuju barokah tersebut. Sementara Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Lobar Chairul Bahtiar memberikan apresiasi kepada KPDT RI dan LPPNU Lobar yang telah menempatkan programnya di Lobar. Selain itu, ujarnya, jagung merupakan jenis pangan berskala nasional yang dijadikan sebagai food security atau swasembada pangan. Di masa mendatang, ujarnya, pemerintah daerah akan terus mendorong dan mendukung petani dalam peningkatan teknologi dan grand design perjagungan di Lobar sebagai salah satu produk unggulan di kabupaten. (ham)
Tinggi, Rasio Pengembalian Kredit di Loteng Praya (Suara NTB) Tingkat pengembalian kredit di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tercatat cukup tinggi. Hal ini menunjukkan kalau kemampuan para nasabah dalam mengelola dana hasil kredit yang diperoleh dari perbankan cukup bagus. Demikian diakui Kepala Bank NTB Cabang Praya, H. Syamsu, kepada Suara NTB, Rabu (5/11). Ia menjelaskan, tingginya tingkat pengembalian kredit bank oleh nasabah di Loteng bisa dilihat dari rasio pengembalian kredit serta rasio kredit macet. Di mana untuk di Bank NTB sendiri, saat ini rasio kredit macetnya sudah dibawah nol persen. “Rasio kredit macet di Loteng yang
Terkait Kasus Lencana
tercatat di kita sangat kecil, hanya 0,57 persen. Artinya, kemampuan nasabah mengembalikan kredit cukup baik,” jelasnya. Syamsu menerangkan pihaknya sampai bulan Oktober 2014 lalu, sudah menyalurkan kredit mencapai Rp 525 miliar. Baik itu kredit konsumsi maupun kredit usaha, baik kecil maupun besar. “Ini angka terakhir yang sudah kita salurkan sejauh ini,” terangnya. Sebagai komitmen untuk terus membantu mendorong kemajuan perekonomian di Loteng, pihaknya akan terus menyiapkan skim kredit yang bisa diakses oleh berbagi elemen masyarakat. Utamanya dunia usaha yang diharapkan bisa sebagai pendorong roda
ekonomi daerah. Menurutnya, dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, Bank NTB tidak semata-mata berorientasi pada usaha, tapi berorientasi pembinaan. “Jadi selain kita berikan kredit, para nasabah secara berkala juga dibina. Supaya dana kredit yang diperoleh bisa dikembangkan dan bisa mendatangkan manfaat bagi nasabah itu sendiri,” timpalnya. Ke depan lanjut Syamsu, dalam rangka terus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Loteng pada khususnya, pihaknya terus melakukan pembenahan. Salah satu upaya yang akan dilaksanakan, ialah pembangunan kantor baru sebagai pengganti kantor yang lama. (kir)
Belasan SKPD ’’Rapor Merah’’, Sekda Klaim Kinerja Meningkat Tanjung (Suara NTB) Meski kinerja SKPD digambarkan 17 SKPD di antaranya masuk rapor merah, namun Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengklaim kinerja secara umum menunjukkan peningkatan dibanding tahun lalu. Fakta capaian yang ditayangkan Bagian Pembangunan – Setda KLU melalui TV monitor dianggap real, dan dipandang lebih objektif daripada menampilkan data “ABS” (Asal Bapak Senang). “Insya Allah, kinerja yang ditampilkan tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Lagi pula, ini bukan ABS, yang memang tidak kita kehendaki,” kata Sekda KLU, H. Suardi, SH., kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (6/11). Menurut Sekda, munculnya klasifikasi 17 SKPD pada list merah pada Teppa TV Monitor yang ada di Aula Bupati, dikarenakan beberapa hal. Antara lain, SKPD ia yakini cukup selektif dalam mengalokasikan anggaran perjalanan dinas setelah pihaknya menekankan pentingya prioritas tupoksi. Tidak hanya itu, ada juga kegiatan yang hingga kini masih selektif direalisasikan, seperti pencairan bantuan sosial. Di mana realisasinya memerlukan ketelitian agar penerimanya tidak salah sasaran. “Pencairan anggaran itu tidak ujug-ujug apa yang ada di plafon langsung dihabiskan. Contohnya perjalanan dinas, ini jelas harus selektif,” lanjutnya. Meski demikian, ia optimis laporan akhir dari kinerja keseluruhan SKPD dalam mengeksekusi anggaran dan melaporkan capaian fisik yang ditanganinya akan mengalami peningkatan di akhir tahun. Setidaknya dari gambaran yang ditayangkan, capaian target per 31 Oktober
baik fisik dan keuangan adalah sebesar 85,26 persen, atau minus 28,81 persen dengan angka capaian 56,45 persen. Sebelumnya, Kepala Bagian Pembangunan Setda KLU, H. Sulfadli, kepada wartawan menyatakan, rilis yang dikeluarkan melaui tayangan TV monitor tersebut berdasarkan pada data keuangan dan data capaian fisik yang diambil dan diolah oleh Bagian Pembangunan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). Jelang deadline pelaporan, belum satupun SKPD yang berinisiatif melaporkan data ke ULP, sehingga pihaknya yang harus menjemput data ke SKPD. Setelah dihitung, jelas Zulfadli, tertera dari Rp 606,019 miliar APBD KLU tahun 2014, realisasi keuangan masih tersisa 28,81 persen dari target 85,26 persen. Mengacu pencapaian per SKPD, hanya 3 SKPD yang berada pada klasifikasi A (realisasi di atas 80 persen), yakni Dinsosnakertrans KLU, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Kecamatan Tanjung masing-masing dengan persentase, 88,07 persen, 81,60 persen dan 80,02 persen. Pada klasifikasi dua (realisasi 60 – 80 persen), terdapat 15 SKPD, dan 17 SKPD berada pada kualifikasi C (list merah) dengan capaian di bawah 60 persen baik fisik dan keuangan. Ke 17 SKPD tersebut yaitu, Bagian Hukum, BPBD, Diskoperindag, Dikbudpora, Bagian Ekonomi, Dikes, Bappeda, KLH, Sekretariat DPRD, Bagian Kepegawaian, Bagian Umum, PU Tamben, Dispenda, Bagian Humas dan Protokol, Bag.Pembangunan, Dishubparkominfo, dan Bagian Pemerintahan. Yang disebutkan terakhir, hanya mampu mencatatkan capaian sebesar 22,50 persen. (ari)
SUARA NTB Jumat, 7 November 2014
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 4
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
Kerjasama Program PAUD Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB
Gebyar PAUD Kabupaten Berlangsung Meriah Sumbawa Besar (Suara NTB) Gebyar PAUD tingkat Kabupaten yang diikuti hampir semua perwakilan kecamatan di auditorium Universitas Samawa (UNSA) berlangsung meriah. Anak usia dini tampak antusias mengikuti tiga mata lomba, menyanyi solo, tari kreasi anak dan menggambar bebas. Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa, Sudirman S.Pd, memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ajang kebersamaan sekaligus proses pembelajaran bagi anak-anak usia dini sebagai generasi penerus bangsa. Membentuk karakter dan kepribadian anak. Hal ini juga bagian dari pengabdian kita menjadikan anak yang sehat dan cerdas serta menjadi harapan masa depan bangsa ini. “Inilah saatnya kita bentuk anak mau
jadi bengkok atau lurus. Itu tergantung kita semua, orang tua masyarakat dan pemerintah. Paling utama guru (tenaga pendidik). Sebab dari tangan manis merekalah tercipta anakanak yang cerdas,” katanya. Gebyar PAUD ini jangan semata-mata dianggap sebagai perlombaan. Tetapi bagaimana melatih dan mendidik anak-anak. Agar kedepannya anak-anak ini dapat bermanfaat bagi daerah bangsa dan negara ini. Hal senada juga disampaikan Kabid PNFI Diknas Sumbawa, Irine Silviani. Melalui kegiatan ini, anak-anak dapat berekspresi secara bebas. Untuk menggali potensi yang mereka miliki. Sebagai agenda tahunan, gebyar PAUD ini telah melibatkan seluruh elemen pendidikan yang bergerak di bidang PAUD, mulai dari Forum PAUD, HIMPAUDI dan
Oknum DPRD ’’Pemain Proyek’’Diancam Dilaporkan Bima (Suara NTB) Masih adanya oknum anggota DPRD Kabupaten Bima yang ‘’main proyek’’ rupanya membuat gerah sebagian anggota Dewan yang lain. Pasalnya, aggota Dewan yang main proyek tersebut menciderai dan mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat. Untuk itu, anggota Dewan yang ditemukan main proyek akan dilaporkan baik secara internal maupun ke aparat penegak hukum. Demikian diungkapkan salah satu anggota Komisi III, Edy Muhlis, S.sos saat dikonfirmasi Kamis (6/11). Dikatakannya, hingga saat ini masih ada oknum anggota Dewan yang main proyek. Bahkan Edy pun sempat menyebutkan inisialnya. Tidak hanya itu, beberapa mantan anggota Dewan juga ditengarai sering bermain proyek. Padahal, angggota dewan yang bermain proyek tersebut menciderai dan mengkhianati kepercayaan yang dimandatkan oleh rakyat. Untuk itu, kedepan jika ditemukan ada oknum yang bermain proyek, ia mengancam akan melaporkan baik secara internal maupun kepada penegak hukum. Sebab, disebutkannya bahwa anggota Dewan memiliki tiga fungsi yakni fungsi legislasi, fungsi budgetting dan fungsi pengawasan. Jika ketiganya tidak dilaksanakan dengan baik, bagaimana bisa mengawasi pembangunan terlebih jika terjadi penyimpangan. “Kalau ditemukan, saya bongkar dan saya sendiri yang akan melaporkan. Ini dalam rangka menguatkan lembaga DPRD,” tegas Edy. Sebab dikatakannya, banyak indikasi dan laporan yang diterimannya mengenai oknum anggota DPRD yang bermain proyek. Bahkan, dia sempat didatangi oleh kontraktor yang menyebutkan jika semua proyek di Kabupaten Bima dikuasai oleh oknum anggota Dewan. Di mana di antaranya yakni yang telah dia sebutkan inisialnya. (use)
Target PAD Sumbawa 2015 Meningkat Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Sumbawa, H. Baharuddin S.Sos menyatakan, dalam tiga bulan terakhir meningkatkan intensitas timnya turun ke lapangan menyasar sejumlah objek yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejauh ini, realiasi PAD sudah mencapai 80 persen. Sementara target PAD tahun 2015 diperkirakan meningkat cukup (Suara NTB/arn) tajam hingga Rp 124 miliar. H. Baharuddin “Kita genjot terus. Kalaupun pajak daerah target kita agak tinggi, kita akan berupaya mencapainya. Tiga bulan ini kita terus turun sampai akhir tahun nanti. Beberapa objek seperti pasar dan rumah makan kita serahkan ke leading sektor,” tandas H. Baharuddin kepada Suara NTB, Kamis (6/11). Artinya, ada upaya untuk terus melakukan peningkatan dan sudah disampaikan dalam KUA/PPAS yang disepakati bersama DPRD. Termasuk penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan yang akan menjadi primadona kita kedepan. Sebagaimana diatur dalam UU 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, PBB kini sudah diserahkan ke daerah. “Kita himbau kepada masyarakat, untuk melunasi kewajiban mereka segera melakukan pembayaran. Sebab dengan pajak kita bisa membangun Sumbawa kedepan,” tukasnya. Sejauh ini sampai 31 Oktober realiasi pendapatan secara umum sudah mencapai 86,71 persen. Khusus PAD, realisasinya sudah sekitar 80 persen dari target. Realisasi ini cukup merata pada semua sektor. Seperti pajak daerah yang sudah mencapai 83 persen, bahkan pajak hotel sudah di atas 100 persen. Hanya saja, PAD dari dividen saham PT. NNT sebesar Rp. 6,4 miliar sampai sekarang belum disetor oleh PT. DMB. Sementara target pada 2015 mendatang diperkirakan mencapai Rp 124 miliar. Angka ini meningkat bila dibandingkan tahun ini pada kisaran Rp 70 miliar – Rp 80 miliar. (arn)
(Suara NTB/arn)
(Suara NTB/arn)
Sudirman
organisasi lainnya yang konsen di bidang anak usia dini. Sementara Ketua Forum PAUD Kabupaten, Rusdianto
DEWAN JURI - Para dewan juri ketiga mata lomba, salah satunya Kasi PAUD Dinas Diknas Sumbawa, Mukhlis S.Pd AR, menyatakan, Gebyar PAUD untuk peningkatan karakter bangsa yang berbudaya. Sebagai sprit bersama teruta-
belum hutan jati di Mbari Rihu dibabat warga, banjir bandang selalu melanda Songgajah dan Tolokalo, apalagi saat ini hutan yang sudah gundul. Tentu banjirnya dikhawatirkan akan jauh lebih besar,” katanya. Mengantisipasi bencana banjir di musim hujan, Kurniawan mengatakan, pemerintah perlu mengantisipasinya. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Songgajah dan Tolokalo, tapi juga terjadi pada beberapa daerah lain sebagai dampak kerusakan hutan yang cukup massif di Dompu. “Bukan hanya di Songgajah dan Tolokalo, tapi juga di tempat lain. Karena kerusakan hutannya cukup merata akibat perladangan oleh warga,” jelasnya. Dikatakan Kurniawan, kerusakan hutan akibat perladangan ini terkesan dibiarkan. Karena hingga saat ini
intens kedepannya, seperti festival anak. Lomba yang diikuti oleh hampir semua perwakilan kecamatan ini nantinya akan
menghasilkan juara yang akan mewakili Sumbawa dalam gebyar PAUD tingkat Provinsi 10 November mendatang. (arn/*)
DPRD Bima Didorong Bentuk Pansus Dugaan Korupsi Bima (Suara NTB) Dua kasus dugaan korupsi yang kini dinilai mandek di tangan aparat penegak hukum menjadi perhatian anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bima. Dua kasus tersebut masing-masing proyek pengadaan sampan fiber glass tahun 2013 senilai Rp 1 miliar yang ditangani aparat Polres Bima Kota dan pekerjaan penimbunan lahan pembangunan kantor Bupati Bima sebesar Rp 9,5 miliar. Komisi III pun didesak membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mendorong penuntasan dua kasus dimaksud. Hal tersebut diungkapkan salah seorang anggota Komisi III, Edy Muhlis, S.Sos saat ditemui di Kota Bima, Kamis (6/11). Dikatakannya, menyusul selesainya pembentukan alat kelengkapan dewan termasuk terpilihnya Ketua-Ketua Komisi, banyak gebrakan yang akan dilakukan oleh pihaknya. Salah satunya, mendorong dua kasus besar yang terjadi di Kabupaten Bima yang diduga kuat terjadi penyimpangan, seperti halnya dua kasus di atas. Kasus penimbunan lahan kantor Bupati Bima senilai Rp 9,5 miliar sempat ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Untuk dua kasus tersebut, dia dan rekan sejawatnya yang merupakan Ketua Komisi I, Sulaiman, MT akan menjadi inisiator. Sebab dia melihat dua kasus ini merupakan kasus yang menjadi perhatian publik. Namun dari segi penegakan hukum, khusus untuk kasus fiber glass dia melihat adanya keterlambatan penanganan bukan karena adanya kendala. Sementara kaitan dengan kasus penimbunan, dia sebagai pelapor di Kejati, menilai langkah penyelidikan dan penyidikan diduga adanya pembiaran. Akibat dari dugaan tersebut, dia pun sempat tidak percaya terhadap kinerja Kejati NTB. Untuk itu, dia tidak ingin menyerah begitu saja dan ingin membongkar tuntas bahkan rencanannya akan dibawa ke KPK. Karena jelas, lanjutnya, standar penilaian adanya indikasi terhadap kasus tersebut karena menelan anggaran yang tidak sedikit. “Penimbunan ini berjalan empat bulan dan beberapa pejabat
Pemkab sempat dipanggil,” terang duta Partai Nasdem ini. Namun belakangan, Kejati kemudian mengeluarkan surat SP3. Rupanya, Kejati keliru menilai kasus ini hingga dikeluarkannya surat SP3 sebab dari sisi mark up terjadi kerugian negara. Kedua, proses lelang yang tak memenuhi syarat-syarat karena anggaran yang sedianya untuk pembangunan Kantor Bupati kemudian digeser untuk penimbunan. Apalagi, dia meyakini tidak ada dalam nomenklatur di DIP anggaran tersebut untuk penimbunan. “Proses pelelangan ini sarat dengan KKN,” ujar Edy yang juga didampingi Sulaiman, MT. Untuk itu, dia sebagai salah satu anggota Komisi III akan mendorong Ketua Komisi untuk membentuk Pansus dalam rangka menangani kasus dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan. Rencananya langkah mendorong tersebut akan dilakukan minggu depan. Kaitan dengan pembentukan Pansus ini, dia akan berkoordinasi dengan teman-temannya di DPRD. Karena, tidak mungkin dia akan bekerja sendirian tanpa dukungan dari seluruh anggota DPRD Kabupaten Bima yang telah diberi mandat oleh rakyat. Apalagi, tugas Komisi III itu adalah penguatan. Hal ini juga, tambahnya, menjadi tantangan bagi Ketua Komisi III yang baru terpilih, H. Mustahid H Kako untuk menunjukkan gebrakannya. Jangan sampai jabatan Ketua Komisi III yang merupakan legitimasi seluruh anggota DPRD dan masyarakat disia-siakan. (use)
Kerusakan Hutan di Dompu Mengkhawatirkan Dompu (Suara NTB) Kerusakan hutan akibat aktivitas perladangan liar warga di Kabupaten Dompu cukup mengkhawatirkan. Pemda terkesan kurang tegas dalam menyikapinya, padahal kondisi ini mengancam keselamatan warga sekitar akibat bencana banjir dan tanah longsor. Ketua Komisi II DPRD Dompu, Kurniawan Ahmadi kepada Suara NTB, Kamis (6/11) mengatakan, banjir bandang sering kali melanda perkampungan warga di Desa Tolokalo dan Songgajah Kecamatan Kempo setiap kali musim hujan. Kerusakan hutan akibat kesalahpahaman warga soal program hutan kemasyarakatan (HKm) di kawasan hutan so Kesi hingga so Mbari Rihu mengancam akan terjadinya banjir bandang yang cukup besar. “Se-
ma bagi tendik dalam memajukan PAUD di daerah ini. Hingga kegiatan-kegiatan serupa perlu digelar secara lebih
(Suara NTB/arn)
TARI KREASI - Salah satu penampilan tari kreasi anak dalam gebyar PAUD di Sumbawa.
tidak ada tindakan tegas pemerintah untuk menindak pelaku perladangan dan memberi efek jera. Pemahaman program HKm warga yang keliru membuat warga melakukan pembabatan hutan untuk ditanami komoditi pertanian seperti jagung. “Program HKm mestinya tidak bisa mengubah fungsi hutan dan sistemnya tumpang sari dengan mempertahankan tonggakan kayu. Tapi kenyataannya di lapangan tidak demikian,” terangnya. Dewan melalui Komisi II, lanjut Kurniawan, akan memanggil Dinas Kehutanan dan pihak terkait untuk membahas lebih lanjut terkait pengawasan hutan dan program HKm di Dompu. “Kita akan panggil Dinas Kehutanan terkait persoalan hutan,” katanya. Selain itu, data tentang HKm serta pembagiannya juga berpeluang menjadi kon-
(Suara NTB/bug)
MANGKRAK - Seperti inilah kondisi tugu syukur di KTC Taliwang, KSB, setelah dilakukan pembongkaran beberapa waktu lalu, dan belum ada kelanjutan pembangunan.
Dipastikan Tugu Syukur Rampung di HUT KSB Taliwang (Suara NTB) Meski banyak pihak yang pesimis renovasi tugu syukur di komplek Kemutar Telu Center (KTC) akan selesai dalam waktu dekat, namun tidak demikian dengan bupati KSB, Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM. Dia tetap optimis tugu yang menjadi epicentrum kompleks kantor pemerintahan itu akan selesai proses renovasinya sebelum puncak perayaan HUT ke 11 KSB pada 20 November mendatang. “Proses renovasinya bisa selesai sebelum Harlah,” katanya kepada wartawan, belum lama ini. Tak hanya menjadi “rapi” setelah dilakukan pembongkaran sebelumnya, bupati juga memastikan penambahan fasilitas air mancur di tubuh tugu pun akan tetap ditempatkan sebagaimana rencana awal renovasi. Menurut bupati, tidak adanya aktivitas pekerjaan di lokasi tugu bukan berarti pros-
es renovasi tidak berjalan. Pembuatan instalasi air mancur yang akan memperindah tugu saat ini sedang berlangsung di tempat lain dan baru akan dipasang dalam waktu dekat. “Sistemnya knock down (bongkar pasang). Jadi nanti tinggal dipasang saja dan pasti akan ada pengerjaan sebentar lagi,” timpalnya. Menyinggung banyaknya komentar miring terkait mangkraknya proses renovasi tugu yang sebelumnya dikabarkan akan menelan anggaran sekitar Rp 2,4 miliar itu, bupati enggan menanggapinya. Ia menyatakan, tudingan tersebut lahir semata karena publik tidak mengetahui proses dan sistem pekerjaannya saja. “Kita tunggu saja nanti hasil akhirnya. Yang jelas pekerjaan renovasinya sedang berjalan,” urainya sembari menambahkan jika selama ini dirinya tetap melakukan
komunikasi dengan pihak penanggung jawab renovasi dan pelaksana pekerjanya. “Saya tetap ingatkan kepada penanggung jawab dan pelaksananya bahwa tugu itu nantinya sudah selesai dikerjakan dan bisa dinikmati pada saat Harlah nanti,” tambahnya. Kegiatan renovasi tugu syukur menjadi tanggung jawab Forum Perusahaan Peduli Sumbawa Barat (FP2SB). Kegiatan renovasi itu sendiri merupakan sumbangsih pertama forum setelah terbentuk sekitar dua bulan lalu. Sayang renovasi tugu syukur itu saat ini menjadi buah bibir masyarakat, pasalnya sejak dilakukan pembongkaran lantai tidak ada lagi aktivitas di lokasi tugu. Banyak pihak menuding renovasi tugu syukur itu terhenti alias mangkrak karena sejumlah persoalan baik yang terjadi di internal FP2SB maupun di internal Pemda KSB. (bug)
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima akan melakukan penjualan di muka umum (lelang) berupa : 1. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk/type Toyota Kijang, Nomor Polisi : EA 1601 HZ, Tahun 2003, Isi Silinder 1781 CC, Bahan Bakar bensin, Warna Biru Metalik, Nomor Rangka MHF11KF8030085333, Nomor Mesin 7K-0656014 atas nama Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Barat dengan Harga Limit Rp.44.077.000,- dan Uang Jaminan Lelang Rp. 40.000.000,-; 2. 1 (satu) paket barang yang terdiri dari 1 (satu) unit lemari es, 1 (satu) buah tape recorder, 1 (satu) buah handy cam, 8 (delapan) buah UPS, 16 (enam belas) buah PC Unit, 9 (sembilan) buah printer dengan Harga Limit Rp.6.785.400,- dan Uang Jaminan Lelang Rp. 6.000.000,-. Semua barang yang dilelang berada di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat. Syarat dan Ketentuan Lelang : 1. Cara Penawaran Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Penawaran Lelang Melalui Email (APLME). APLME dibuka dengan browser pada alamat domain https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat di menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” serta calon peserta lelang diharuskan membaca terlebih dahulu menu “syarat dan ketentuan” sebagaimana terdapat pada domain tersebut; 2. Pendaftaran Calon peserta lelang mendaftakan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP dan memasukkan data NPWP serta nomor rekening atas nama sendiri. 3. Waktu Pelaksanaan a. Penawaran lelang dapat dilakukan melalui domain di atas sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan lelang ini ditutup, pada: Hari/tanggal Pukul
: Rabu / 12 Nopember 2014 : 07.00 waktu server (sesuai WIB) / 08.00 WITA.
b. Pembukaan penawaran lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan pada: Hari/tanggal : Rabu / 12 Nopember 2014 Pukul : 08.00 waktu server (sesuai WIB) / 09.00 WITA. c. Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server. 4. Uang Jaminan Penawaran Lelang a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan jumlah harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini (bukan dicicil), dan sudah efektif selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. b. Penyetoran uang jaminan lelang ditujukan ke nomor Vir tual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA diperoleh dari APLME setelah peserta lelang mengikuti proses pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid. Seluruh setoran uang jaminan melalui nomor VA akan masuk ke rekening Penampungan Lelang KPKNL Bima pada PT Bank BRI Cabang Raba Bima. c. Uang jaminan dari peserta lelang yang tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang akan dikembalikan lagi ke peserta lelang. Pejabat Lelang tidak akan melakukan pemotongan atas pengembalian uang jaminan dimaksud. Namun dimungkinkan pihak BRI akan mengenakan biaya kliring atau RTGS atas pengembalian uang jaminan kepada rekening antar bank. 5. Penawaran Lelang a. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirim secara otomatis dari alamat domain dia atas kepada email masingmasing peserta lelang setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang dan tidak ada dalam daftar hitam/blacklist. b. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali dengan menggunakan token yang telah dikirim ke alamat email masing-masing. 6. Pelunasan Lelang a. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2 % paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. b. Apabila pemenang lelang wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, maka uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara dan pemenang lelang dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 6 (enam) bulan di seluruh wilayah Indonesia. 7. Obyek Lelang a. Obyek dilelang dalam kondisi apa adanya. Foto, spesifikasi teknis, dan informasi tentang obyek lelang dapat dilihat pada alamat domain di atas b. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang atau kuasanya mengambil obyek lelang secara langsung ke Penjual melalui KPKNL Bima.
(Suara NTB/ula)
Kurniawan Ahmadi.
flik. Untuk itu, pihaknya akan meminta data dan SK HKm, terutama di so Kesi Kecamatan Kempo serta sistem pengaturannya. (ula)
8. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi KPKNL Bima, Jalan Soekarno Hatta Nomor 177 Kota Bima Telepon (0374) 42993 atau KPU Sumbawa Barat.
Sumbawa Barat, 07 Nopember 2014 Sekretaris KPU Sumbawa Barat Ttd Suraiyah, S. AP NIP 19600828 198403 2 007
SUARA NTB Jumat, 7 November 2014
Proyek PLTU Jeranjang Unit I Ditinggal Kontraktor Dari Hal. 1 Ini kami sedang berupaya semaksimal mungkin supaya proses commisioning ini dilanjutkan,’’ imbuhnya. Terkait dengan kelanjutan proses commisioning itu, lanjut Andi saat ini sedang dibahas oleh PLN pusat. Pembangunan PLTU Jeranjang sendiri berada di bawah koordinasi UIP PLN XI yang khusus menangani pembangunan pembangkit. Sementara itu, untuk PLTU Jeranjang Unit II direncanakan operasional pada April 2015 tahun depan. Jika Unit I dan II sudah operasional, maka PLN akan mendapatkan tambahan pasokan listrik dari PLTU Jeranjang sebesar 50 MW. Sementara itu, terkait dengan wanprestasi kontraktor itu akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. ‘’Karena dia menunda tentu ada sanksi sesuai dengan klausul-klausul kontrak,’’
tegasnya. Sementara itu, PLTU Jeranjang Unit III sudah beroperasi sejak awal tahun lalu dengan kapasitas 1x25 MW. Sedangkan, operasional PLTU Jeranjang Unit I dan II masih belum bisa beroperasional dengan kendala-kendala yang dihadapi tersebut. Ketiga PLTU ini merupakan pembangkit listrik berbahan bakar batubara pertama di NTB. Memanfaatkan batubara jenis Low Rank Coal, kebutuhan batubara PLTU Lombok NTB diperkirakan mencapai 195.000 ton per tahun. Jumlah batubara sebesar ini setara dengan 69.000 kilo liter BBM per tahun. Sehingga dengan beroperasinya PLTU ini diperkirakan nantinya akan dapat menghemat biaya operasi sebesar Rp 370 miliar per tahun (dibandingkan jika menggunakan BBM). (nas)
Kasus Alkes Lotim Ditagih KPK Dari Hal. 1 Kemudian, Bareskrim meneruskan surat itu ke Polda NTB. ‘’Surat dari KPK itu sudah kami terima, ini yang sedang kami tindaklanjuti untuk mempercepat proses penyidikan,’’ kata Plh. Dir Reskrimsus Polda NTB, AKBP Nurodin, SIK, Kamis (6/ 11) kemarin. Dasar pertanyaan KPK, tidak lepas dari lamanya proses penanganan kasus, karena saat ini sudah tercatat masuk tahun ke enam. KPK yang bergabung bersama Bareskrim Mabes Polri dan Jampidsus Kejagung juga pernah melakukan Korsup kasus ini, sehingga progresnya ditanyakan kembali. Kasus yang sebenarnya sudah ditemukan kerugian negaranya mencapai Rp 1,09 miliar ini, masih harus dilengkapi penyidik setempat karena ada arahan dari Jaksa peneliti di Kejati NTB agar dilengkapi naskah Harga Perkiraan Sementar (HPS). Menindaklanjuti surat itu, pihaknya kemudian membuat surat, dilayangkan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB. Surat itu isinya meminta BPKP menindaklanjuti ke Sotar Duga Huatabarat, mantan auditor BPKP Bali yang mengaudit kasus Alkes Lotim sebelumnya. Harapan Dit Reskrimsus Polda NTB, agar auditor yang kini bertugas di BPKP Jawa
Timur itu, segera mengirim naskah HPS untuk kasus proyek Alkes senilai Rp 4 miliar lebih itu. HPS dimaksud, untuk 25 item Alkes yang pengadaannya berlangsung 2008 lalu. Diuraikan Nurodin, naskah HPS tentang harga riil Alkes itu diperlukan jaksa untuk membuat perbandingan dengan HPS dari pengadaan 25 item yang menyimpang. Sehingga dengan dasar itu, bisa diurai dasar-dasar perhitungan kerugian negara. ‘’Karena kami tidak mungkin membuat naskah HPS, yang berkompeten itu adalah auditor BPKP. Sehingga kami minta Pak Sotar yang membuatnya, melalui BPKP di NTB,’’ beber Nurodin. Namun karena belum ada perkembangan, apalagi jawaban kepastian dari Sotar, sehingga kasus ini kembali terkatung-katung penanganannya. Atas dasar itulah, pihaknya menanyakan kembali perkembangan permintaan itu melalui BPKP NTB. ‘’Kita sih berharapnya cepat. Karena ditagih KPK melalui Bareskrim Mabes Polri. Kami juga sudah balas surat KPK itu kemudian dikirim melalui Mabes Polri tentang perkembangan terakhir dan kendala kendalanya,’’ pungkasnya. (ars)
Janji PLN Dari Hal. 1 Sementara beban puncak mencapai 185 MW. Artinya, terjadi defisit daya sebesar 15 MW. Andi menyebutkan, upayaupaya yang dilakukan untuk mengurangi pemadaman bergilir itu antara lain percepatan penyelesaian pemeliharaan pembangkit mesin unit 5 PLTD Paokmotong dengan daya 5 MW yang akan operasi pada 7 November. Kemudian percepatan perbaikan mesin unit 5 PLTD taman dengan daya 4,5 MW yang akan tuntas pada 13 November. Percepatan perbaikan PLTD Mesin sewa MFO Paokmotong dengan daya 4 MW yang akan tuntas 20 November. Serta perbaikan mesin unit I PLTD Ampenan dengan daya 4,5 MW yang akan tuntas 30 November mendatang. Sementara itu, untuk rencana pembangkit tambahan tahun 2015 mendatang adalah PLTU Jeranjang unit I dengan daya 25 MW akan operasional pada Desember 2014. PLTU jeranjang unit II dengan daya 25 MW akan operasional pada April 2015.
PLTMH IPP Koko Babak I dengan daya 0,9 MW akan operasional pada April 2015, PLTD sewa MFO BBC Ampenan dengan daya 30 MW akan operasional April 2015. PLTD sewa MFO Jeranjang dengan daya 15 MW akan operasional pada Agustus 2015, PLTMH IPP Kumbi Sedau dengan daya 1,3 MW akan operasional September 2015 dan PLTD Sewa MFO Pringgabaya dengan daya 30 MW akan operasional pada November 2015. Untuk mengurangi pemadaman bergilir, Andi mengharapkan para pelanggan di Pulau Lombok dapat melakukan penghematan listrik pada beban puncak masing-masing 50 Watt atau mematikan dua buah bola lampu. Dengan asumsi jumlah pelanggan saat ini di Pulau Lombok sebanyak 600 ribu, maka akan mampu menghemat 30 MW setiap malam. Jika itu bisa dilakukan maka pemadaman bergilir bisa dihindari. (nas)
PPP NTB Versi Muhammad Tunggu SK Djan Fariz Dari Hal. 1 Setelah kepengurusan Djan Faridz resmi dibentuk, barulah kepengurusan Muhammad akan disahkan. ‘’Selama tujuh hari Djan Faridz harus sudah terbentuk kepengurusannya, baru dikeluarkan SK kita oleh kepengurusan Djan Faridz,’’ ujarnya. Ia menyerukan agar kader dan konstituen PPP di NTB tetap bersabar menunggu tuntasnya proses ini. Soal dualisme kepengurusan di tingkat pusat, Muhammad mengaku optimis pihaknya bisa memenangkan gugatan yang sudah dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keputusan PTUN, menurutnya akan menjadi landasan yang membatalkan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang baru. Muhammad juga berharap,
komposisi kepengurusan yang terbentuk di bawah kepemimpinannya nantinya bisa menyatukan PPP NTB yang kini menurutnya memang terbelah dalam dua kubu. Seperti diketahui, kubu seberang, yang lebih condong ke Romahurmuziy adalah kepengurusan DPW PPP NTB yang dipimpin oleh Dra. Hj. Wartiah dengan Sekretaris, Drs. H. Muzihir. Wartiah yang dikonfirmasi terpisah beberapa waktu lalu menampik adanya dualisme kepengurusan PPP NTB yang terjadi menyusul klaim bahwa DPP PPP telah memberhentikannya sebagai Ketua DPW PPP NTB. Menurutnya, sejauh ini komunikasi resmi yang dilakukan oleh mitra koalisi di KMP NTB tetap dilakukan dengan dirinya. (aan)
RAGAM Ketua TP PKK NTB Minta Disbudpar Jangan Sembarang Buat Acara Putri-putrian
Halaman 5
Mataram (Suara NTB) Kritik pedas dilontarkan Ketua Tim Penggerak PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB di Pendopo Gubernur, Kamis (6/ 11). Kritik pedas yang dilontarkan istri Gubernur NTB ini terkait kualitas pemilihan putri di NTB untuk berbagai icon. “Kadisbudpar tidak usah lagi
bikin acara putri-putrian kalau tidak mempunyai ukuran yang jelas mengenai kontribusi acara putri-putrian tersebut terhadap kemajuan pariwisata di NTB. Setiap event yang diselenggarakan harus measurable. Apakah benar bisa mencapai target yang diharapkan atau sekadar membelanjakan anggaran,” kritiknya Dalam kapasitasnya sebagai Ketua TP PKK saat ac-
ara pembekalan Putri Pariwisata NTB 2013 Tamara Meiliana Siswanto yang akan mewakili NTB di ajang Pemilihan Putri Pariwisata Indonesia ini, Erica meminta agar mencerminkan icon NTB mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah. Apalagi duta NTB ini akan dikirim untuk lomba di tingkat nasional, sehingga Disbudpar
tidak bisa asal comot seorang putri sebulan sebelumnya untuk mewakili NTB. Menurutnya, Disbudpar perlu melakukan pembinaan yang komprehensif, melibatkan tokoh-tokoh perempuan dalam berbagai bidang di NTB, sehingga potensi-potensi SDM terbaik NTB seperti Tamara bisa sukses maksimal. Erica juga berharap, agar se-
belum menyelenggarakan acara putri-putrian, Disbudpar memiliki proyeksi ke depan akan dimanfaatkan untuk apa keberadaan putri putri ini dalam kaitannya dengan kemajuan pariwisata NTB. “Jangan sampai potensi mereka dikerdilkan oleh tugas-tugas sepele seperti menyambut tamu dan mengalungkan bunga saja,” kritiknya. (ham)
Serapan Anggaran Belasan SKPD Masih Rendah Sumbawa Besar (Suara NTB) Deviasi anggaran APBD 2014 pada belasan SKPD di Sumbawa ternyata masih cukup tinggi alias serapan anggarannya yang masih rendah. Hingga perlu digenjot dengan meningkatkan progresifitas kerja setiap SKPD. Sebagaimana disampaikan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (APP-LPBJP) Setda Sumbawa, Wirawan S.Si, M.T, Kamis (6/11) kemarin. Realisasi serapan anggaran sampai 31 Oktober 2014 baru mencapai 59,59 persen dari total APBD Kabupaten Sumbawa. “Artinya, ada deviasi (penyimpangan antara target dan realisasi) sekitar 29,89 persen, karena seharusnya, realisasinya sudah mencapai 89,48 persen,”terangnya. Wirawan merinci, untuk belanja tidak langsung, sudah terserap 69,21 persen dari 87,61 persen yang direncanakan. Artinya, ada deviasi sebesar 18,40 persen. Sedangkan yang paling rendah serapannya pada belanja langsung, dari 92,03 persen yang diteragetkan, sampai 31 Oktober lalu baru 46,37 persen yang terserap dengan deviasi sekitra 45,66 persen. Kalau dirinci lagi, dari 46,37 persen belanja langsung yang terserap, sekitar 59,42 persen itu adalah belanja pegawai, kemudian 47,78 persen adalah belanja modal, dan sisanya adalah belanja barang dan jasa baru 42,67 persen.
Kemudian untuk DAK murni yang sudah teserap 49,41 persen. Tapi jika diproporsikan dari jumlah transfer yang masuk, sudah terserap 65,98 persen. Yang paling tinggi serapan DAKnya yakni Dinas PU yang sudah mencapai 84,66 persen, dan yang paling rendah adalah Dishubkominfo yang baru 17,27 persen. Khusus untuk fiisk, tambah Wirawan, progres per SKPD dapat dibagi menjadi tiga bagian. Ada 8 SKPD yang progresnya diatas 70 persen seperti , BP4K, Dislutkan, KPPT, dan lainnya. Yang masih sedang ada 15 SKPD seperti, Inspektorat, Disos, Disnakertrans, Dinas PU, dan lainnya. Kemudian ada 11 SKPD yang progresnya masih rendah atau dibawah 60 persen, yakni Dishutbun, Dishubkominfo, Setda, Diskoperindag, BKPP, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, PPKAD, DPPK, Setwan dan Bappeda. Secara umum, dari 11 SKPD tersebut progresnya rata-rata sudah diatas 50 persen. Terkait hal ini, pihaknya terus berkoordinasi secara intensif dengan SKPD terkait seperti perintah bupati. Meminta kepala SKPD meningkatkan progresivitas kerjanya. Terutama berkaitan dengan paket-paket yang menelan biaya besar, tetapi deviasinya masih tinggi. Seperti paket tambatan perahu Desa Labuhan Ijuk, paket pembangunan kantor DPPK, Jembatan Samapuin dan lainnya dengan nilai anggaran besar dan mestinya tuntas pada tahun ini. (arn)
Alfamart Bagikan Makanan Sehat Kepada Balita di Lotim Selong (Suara NTB) PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (SAT) sebagai pengelola jaringan ritel Alfamart kembali rutin menggelar kegiatan pemberian makanan sehat tambahan dan susu bagi balita di wilayah Lombok Timur, NTB sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat terutama balita di wilayah tersebut. Pelaksanaan pembagian makanan tersebut digelar di Kelurahan Sekarteja dengan peserta sebanyak 300 balita yang melibatkan puluhan kader PKK di daerah itu, Kamis (6/11). ‘’Kegiatan ini sebagai wujud komitmen kami untuk peduli kepada kesehatan balita di
kabupaten ini, sekaligus sebagai salah satu program CSR kami. Kegiatan ini rutin digelar beberapa bulan terakhir di berbagai desa di Lotim,’’ kata Branch Manager Alfamart Lombok Yudi Sobari. Menurutnya, selama ini pihaknya telah rutin menjalankan kegiatan Posyandu di wilayah Lombok dan telah memiliki komunitas kader sendiri. Hal itu sangat membantu Alfamart dalam sosialisasi program Posyandu Nasional tahun ini. Sekitar 300 balita di wilayah desa tersebut mengikuti acara yang disponsori oleh Nestle ini. Selain mendapatkan pemeriksaan kesehatan, para balita itu juga mendapatkan makanan
tambahan berupa bubur. ‘’Kegiatan ini merupakan yang keempat kalinya digelar di wilayah Lombok Timur. Kami berharap hal ini dapat diikuti oleh pihak lain dan terus dilaksanakan ke depannya,’’ katanya. Sementara itu Lurah Sekarteja H Rusdi menyampaikan, apresiasi setinggi mungkin terhadap kegiatan Posyandu dan pemberian makanan tambahan sehat itu. “Kami sangat berterima kasih dan berharap kegiatan seperti tidak terbatas saat ini saja. Selain itu berbagai pelaku usaha dapat menjalin kerja sama dengan kami guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini,” harapnya. (r)
(Suara NTB/ist)
FOTO BERSAMA - Pihak Alfamart foto bersama dengan anak yang didampingi ibunya yang mendapatkan bantuan susu.
Dewan akan Hadirkan BPK dan Inspektorat Dari Hal. 1 Menurutnya, dalam acara tersebut DPRD NTB akan meminta klarifikasi dan penjelasan terhadap dua persoalan utama. Persoalan tersebut antara lain, kebenaran isu dugaan kerugian keuangan daerah sebe-
sar Rp 4,5 miliar atas beban SPPD DPRD NTB periode 2009-2014 dan Temuan LHP Inspektorat Prov NTB nomor : 700/96 R/2011 tertanggal 14 November 2011. Noerdin menegaskan, sikap ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab Dewan untuk
menyelesaikan masalah dengan tuntas. ‘’Selama ini terjadi inkonsistensi dalam penyelesaian masalah dan bahkan pembiaran isu yang cenderung mendiskreditkan nama baik lembaga Dewan dan anggota Dewan tanpa alasan yang jelas,’’ pungkasnya. (aan)
(Suara NTB/ris/kmb)
DIRESMIKAN - Peresmian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia ditandai dengan pengguntingan pita.
BEI Dorong Investor NTB dan BPD Berinvestasi di Pasar Modal Mataram (Suara NTB) PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) mendorong masyarakat/investor NTB yang memiliki modal, untuk berinvestasi melalui Pasar Modal. Tanpa terkecuali Bank Pembangunan Daerah (BPD)/ Bank NTB guna meningkatkan jumlah modalnya dari keuntungan yang lebih besar. Dorongan tersebut melalui kegiatan sosialisasi pasar modal yang dilaksanakan oleh BEI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT. Kliring PenjaminanEfekIndonesiadanPT. Kustodian Sentral Efek Indonesia kepada masyarakat umum, tanpa terkecuali wartawan di NTB, dilaksanakan di Hotel Santika Mataram, Kamis (6/11) kemarin. Devisi Penilaian Perusahaan Group 2 BEI, Ummi Kalsum mengatakan, sebenarnya potensi masyarakat atau investor dari NTB untuk bermain di Pasar Modal cukup besar. Sebab daerah ini dianggap sebagai daerah yang sedang berkembang dengan tingkat perekonomian masyarakatnya yang juga berkembang. Sejauh ini jumlah investor dari NTB yang sudah ikut bermain di pasar modal sebanyak 600-an investor. Hanya saja, faktor minimnya pengetahuan masyarakat tentang Pasar Modal mungkin menyebabkan tidak banyaknya masyarakat yang ikut berinvestasi. Bahkan untuk tercatat masuk listing sebagai pemilik saham di BEI hingga saat ini belum ada satupun, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Bank NTB. Mestinya, berinvestasi di Pasar Modal ini sudah dilakukan, seperti halnya BPD-BPD lainnya di Indonesia, diantaranya BPD Jabar dan BPD Jatim. Pasar modal ini sebagai sarana berinvestasi seperti deposito diperbankan. Hanya saja, untuk pasar modal ini, investasi tersebut bisa diperjualbelikan kepada siapapun. Produk yang disiapkan oleh BEI berupa saham dan obligasi. Saham dan oblogasi ini diterangkan sebagai sebuah produk investasi yang dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar di BEI. Saham-saham perusahaan tersebut bisa dibeli sesuai kemampuan investor, dan bisa diperjual belikan kepada siapapun. BEI tambahnya, bahkan sudah menyiapkan produkproduk syariah, artinya keuntungan yang didapatkan tidak atas bunga, melainkan keuntungan atas kesepakatan jual beli. Sehingga Pasar Modal menurutnya sebagai salah satu cara berinvesati yang sah berdasarkan undang-undang, bahkan sesuai ketentuan agama (Agama Islam). Diresmikan Sementara, Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI) – Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram secara
resmi dibuka Kamis (6/11). Galeri investasi ini diharapkan bisa menumbuhkan minat warga untuk berinvestasi di pasar modal. Untuk diketahui, warga NTB yang telah berinvestasi di pasar modal baru sekitar 600-an orang sampai bulan Agustus 2014 dengan jumlah terbanyak di Kota Mataram. BEI memiliki serangkaian kegiatan di Mataram selain membuka galeri investasi di lingkungan kampus STIE AMM Jalan Pendidikan Mataram. Kegiatan yang dilakukan meliputi seminar pasar modal yang diikuti oleh ratusan mahasiswa STIE AMM Kamis pagi, serta penandatangan nota kesepahaman kerjasama dengan Ketua STIE AMM dan PT Sinarmas Sekuritas. Hadir dalam kegiatan seminar dan penandatangan kerjasama itu antara lain Ketua STIE AMM H Umar Said, Direktur PT BEI Hamdi Hassyarbaini, Associate Directur PT Sinarmas Sekuritas Harta Setiawan, Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 1A Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Retno Ici dan Kepala Divisi Teknologi dan Informasi PT KSEI Asep Permata Suryana. Direktur PT BEI Hamdi Hassyarbaini mengatakan, jika dibandingkan dengan negara lain, pasar modal Indonesia masih relatif bagus. Salah satu indikatornya adalah dari Januari 2014 sampai dengan sekarang, pertumbuahn indeks berada di nomor urut 4 setelah India, Philipina dan Shanghai. Dia mengatakan, pertumbuhan Indeks di Indonesia kurang lebih 19 persen. Artinya jika masyarakat berinvestasi di awal tahun maka hasilnya meningkat sebesar 19 persen. Hamdi mengatakan, jumlah rekening pasar modal secara nasional sekitar 400 ribuan dari jumlah penduduk Indonesia yang sebanyak 250 juta jiwa. Partisipasi investor lokal juga masih relative kecil karena sebesar 65 persen lebih banyak transaksi dilakukan oleh investor asing. BEI menargetkan pada tahun depan, paling tidak 1 persen dari jumlah penduduk Indonesia sudah menjadi investor di pasar modal. Menurutnya, galeri investasi yangdibukadilingkungankampus STIE AMM untuk belajar sekaligus untuk praktik sehingga disebut 3 in 1 karena ada BEI, kampus serta perusahaan sekuritasnya. “Dengan harapan setelah mereka sudah paham mereka bisa langsung terjun praktek dan buka rekening di perusahaan sekuritas “ ujarnya. Sementara itu Ketua STIE AMM H Umar Said menekankan kepada seluruh mahasiswanya agar ikut andil dalam kegiatan pasar modal, di samping sebagai sarana edukasi juga untuk investasi ekonomi yang menguntungkan bagi diri pribadi dan keluarga.” Ini menjadi syarat kelulusannya” kata Umar Said. (bul/ris/kmb)
Masyarakat Harapkan RSUP NTB Segera Pindah ke Dasan Cermen Dari Hal. 1 Seluruh biaya pengobatan anaknya ditanggung oleh BPJS. Ia mengatakan, RSUP NTB sudah tak representatif lagi karena fasilitas gedung yang sudah tak menampung jumlah pasien dari seluruh wilayah NTB yang dirujuk ke rumah sakit milik Pemprov NTB itu. Bahkan, katanya, dengan terbatasnya fasilitas, pasien yang akan dioperasi harus mengantri. ‘’Rencana akan dipindah ke Dasan Cermen. Namun sampai sekarang belum. Kita harapkan segera dipindah. Karena kalau ndak mampu di sini pasien di rujuk ke Bali,’’harapnya. RSUP Dasan Cermen secara bertahap mulai tahun 2013 lalu untuk pelayanan administrasi dan Diklat. Dalam perencanaan awal RSUP representatif yang dibangun di Dasan Cermen itu,
rampung akhir Desember 2013, sehingga pemindahan peralatan dan fungsi dari RSUP NTB yang berlokasi di Jalan Pejanggik, dirampungkan di 2013. Namun, rencana tersebut tidak terealisasi karena pembangunan berbagai fasilitas pendukung rumah sakit representatif itu juga tidak tepat waktu karena terkait keterbatasan anggaran. Sesuai hasil peninjauan dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KAR), suatu rumah sakit belum boleh dioperasikan untuk pelayanan secara menyeluruh jika belum memiliki fasilitas Instalasi Bedah Central (IBC), Intensive Care Unit (ICU) dan Neonatal Intensive Care Unit (NICU). Tahun 2014 ini, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sekitar Rp 137 miliar lebih untuk membangun berbagai fasilitas penunjang yang dibutuhkan
supaya pelayanan RSUP bisa pindah ke Dasan Cermen. Ditargetkan awal tahun 2015, seluruh pelayanan RSUP NTB sudah pindah ke RSUP Dasan Cermen. Melihat progres bangunan RSUP NTB di Dasan Cermen yang belum rampung, dikhawatirkan bangunan tersebut belum bisa dioperasionalkan tahun 2015 mendatang. Direktur RSUP NTB, dr. H. Mawardi Hamri, MPPM yang dikonfirmasi Suara NTB beberapa waktu lalu, mengatakan capaian progres fisik secara keseluruhan proyek lanjutan pembangunan gedung RSUP NTB Dasan Cermen per September 2014 mencapai 70 persen. Dari enam buah paket pekerjaan, diakuinya memang ada satu paket pekerjaan bangunan gedung RSUP yang progresnya rendah. Sehingga hal itulah yang terus dipacu
dalam sisa waktu batas kontrak pada 31 Desember mendatang. ‘’Progres pembangunan RSUP sekarang cukup lancar. Kalau secara keseluruhan bangunan itu, fisik itu sudah 70 persen. Walaupun ada satu bangunan yang masih memerlukan perhatian, ada deviasinya, belum sesuai target capaian fisiknya sesuai dengan bulan, tetapi terus dipacu,’’ kata Mawardi dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (23/10) lalu. Dikatakan, selain terus memacu target progres fisik lima paket bangunan lainnya, satu paket bangunan gedung RSUP yang progresnya masih rendah juga dilakukan pengawalan dan pengawasan. “Dia masih punya waktu sampai tanggal 31 Desember,” imbuhnya. Mawardi mengakui memang realisasi keuangan proyek itu
masih rendah jika dibandingkan dengan realisasi fisik. Hal itu disebabkan, beberapa perusahaan yang mengerjakan proyekproyek itu tidak mengambil pembayaran sesuai dengan termin. Biasanya, perusahaan mengambil uang pembayaran pada triwulan ke empat. Ketika ditanya ada satu bangunan proyek pembangunan gedung RSUP yang baru jadi satu lantai dari rencana empat lantai, Mawardi mengatakan hal itulah yang terus dipacu saat ini. Pada saat rapat dengan Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH bebeberapa hari lalu, rekanan menyatakan kesanggupannya untuk menuntaskan pekerjaanya sesuai dengan batas kontrak 31 Desember mendatang. “Waktu rapat itu mereka manggut-manggut, berarti akan selesai pada Desember,”tandasnya. (nas)
SUARA NTB Jumat, 7 November 2014
OPINI
Halaman 6
Balada Pengangguran Oleh:
PLN Jangan Hanya Sebatas Minta Maaf PEMADAMAN listrik secara bergilir masih menjadi persoalan yang belum tuntas. Hampir setiap malam, beberapa wilayah di Pulau Lombok mengalami pemadaman listrik. Masyarakat termasuk dunia usaha yang mengandalkan listrik dalam menjalankan roda usahanya terganggu dan target penyelesaian tepat waktu menjadi molor. Para karyawan yang sedang bekerja dengan menggunakan komputer sering kali harus marah-marah akibat pemadaman ini. Alasannya, data-data penting yang sedang diketik dan belum disimpan harus hilang, karena listrik tiba-tiba mati. Sementara di satu sisi, mereka dituntut bekerja cepat dengan didukung data akurat, karena adanya deadline waktu. Meski demikian, pemadaman listrik secara bergilir tidak hanya terjadi di NTB semata, tapi sudah terjadi secara nasional. Itu artinya, manajemen PT. PLN (Persero) dalam memberikan pelayanan pada masyarakat di bidang kelistrikan masih dipertanyakan. Jangan sampai alasan pihak PLN sering melakukan pemadaman listrik secara bergilir, karena mesin pembangkit rusak atau sesuatu alasan yang tidak masuk akal. Memang, setiap mesin pembangkit berpotensi terjadi kerusakan dan memerlukan perawatan. Namun, penyedia listrik juga harus memperhatikan bagaimana keluhan dan protes masyarakat sebagai konsumen saat melakukan pemadaman bergilir. Pihak PLN Wilayah NTB menjanjikan pemadaman listrik untuk wilayah Pulau Lombok akan berlangsung sampai akhir November ini. General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah NTB Ir. Andi Lakipadadah, menjanjikan pasokan listrik akan kembali normal pada Desember mendatang. Dalam sebuah acara di Kantor Gubernur NTB, Kamis (6/11), Andi Lakipadadah, berkilah pemadaman bergilir itu dilakukan karena adanya pemeliharaan mesin-mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang berada di sistem Lombok. Saat ini, defisit tenaga listrik untuk sistem Lombok mencapai 15 MW. Ia mengatakan, jika seluruh mesin-mesin PLTD milik PLN dan mesin sewa beroperasi, maka daya listrik yang tersedia untuk sistem Lombok sebesar 190 MW. Namun, akibat pemeliharaan PLTD yang ada, daya mampu pembangkit sistem Lombok per tanggal 5 November sebesar 170 MW. Sementara beban puncak mencapai 185 MW. Artinya, terjadi defisit daya sebesar 15 MW. Pihak PLN menjanjikan, jika mereka tetap mengurangi pemadaman bergilir di Pulau Lombok. Seperti percepatan penyelesaian pemeliharaan pembangkit mesin unit 5 PLTD Paokmotong Lombok Timur, dengan daya 5 MW yang akan operasi pada 7 November. Kemudian percepatan perbaikan mesin unit 5 PLTD Taman dengan daya 4,5 MW yang akan tuntas pada 13 November. Percepatan perbaikan PLTD Mesin sewa MFO Paokmotong dengan daya 4 MW yang akan tuntas 20 November. Serta perbaikan mesin unit I PLTD Ampenan dengan daya 4,5 MW yang akan tuntas 30 November mendatang. Sementara itu, untuk rencana pembangkit tambahan tahun 2015 mendatang adalah PLTU Jeranjang unit I dengan daya 25 MW akan operasional pada Desember. Kita berharap upaya dan janji-janji PLN tersebut tidak hanya sebatas menyenangkan hati masyarakat sebagai konsumen. Paling tidak, masyarakat yang selama ini dikecewakan dengan pemadaman bergilir tidak lagi marah-marah terhadap buruknya kinerja PLN dalam memberikan pelayanan. Di tengah makin gencarnya pembangunan infrastruktur dan pusat perekonomian di NTB tidak lagi diganggu dengan pemadaman listrik yang bisa mengganggu iklim investasi. Untuk itu, kita tunggu bagaimana pihak PLN memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dengan tidak lagi pemadaman bergilir. PLN tidak hanya sebatas meminta maaf atas pemadaman bergilir yang dilakukan, tapi memberikan pelayanan maksimal. (*)
ADAN Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB dalam rilisnya menyatakan pert u m b u h a n ekonomi NTB pada triwulan III 2014 mengalami peningkatan. Meski begitu sebaliknya peningkatan tersebut juga diikuti dengan peningkatan jumlah pengangguran. Suatu kenyataan yang ironis. Seakan tidak ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan lapangan pekerjaan. Orang menyebut pengangguran, lebih sebagai sebuah kondisi tanpa pekerjaan. Pekerjaan dalam hal ini tentu saja yang menghasilkan uang. Kata ‘bekerja’ seolah-olah harus ditempatkan pada suatu aktifitas yang bertujuan menghasilkan uang. Di dalam pergaulan sehari-hari sering kita dengar pertanyaan ‘kerja dimana?’ seakan yang namanya kerja itu harus di satu tempat saja. Bayangkan kalau kita bekerja sebagai tukang bakso keliling, jawaban apa yang harus dilontarkan. Apakah akan menjawab ‘kerja di jalan’? Pertanyaan seperti itu mengindikasikan apa yang di masyarakat disebut bekerja. Bisa dibilang yang disebut bekerja – melalui pertanyaan serupa itu- adalah menjadi pegawai atau karyawan. Pegawai apa saja, terlebih-lebih pegawai negeri. Di daerah kita ini, barangkali seorang peraih nobel tidak lebih dihormati ketimbang seorang pejabat dinas. Betapa tinggi tingkat ketergantungan pada birokrasi, sehingga orang yang berhasil menduduki kursi di tingkat birokrasi akan mendapat berkah ganda berupa penghormatan yang besar.Tak salah jika impian menjadi bagian dari birokrasi itu bagai impian masuk surga di kepala banyak orang. Meski kemungkinan berhasil cuma sekecil lubang jarum. Masalah pengangguran terkait dengan banyak persoalan lain. Pengelolaan sumber daya, politik ekonomi, pendidikan yang miring, dan logika berpikir yang kemudian menjadi acuan atau syarat-syarat dasar untuk mendapatkan pekerjaan. Hubungan yang tidak singkron antara pendidikan dan jaminan pekerjaan membuat fungsi pendidikan formal hanya sebagai pabrik ijazah dan gelar. Untuk bekerja menjadi sopir di sebuah perusahaan, orang harus punya ijazah, meski bukan ijazah menyopir. Kalau ada dua orang pelamar, yang satu lihai dan sudah pengalaman menjadi sopir tapi tak punya ijazah, sedang yang satu punya ijazah sarjana tapi kemampuannya membawa kendaraan pas-pasan, maka yang harusnya dipilih itu yang sudah lihai dan pengalaman itu. Tapi hal
Kiki Sulistyo (Komunitas Akarpohon)
Jika ada pengangguran terselubung, maka bisa dikatakan ada pula pekerja terselubung. Seharusnya penghargaan berupa materi pada pengangguran terselubung itu diberikan pada para pekerja terselubung. Supaya adil dan pantas. tersebut tak mungkin terjadi, sebab sebelum dilihat kemampuannya mereka harus menyerahkan ijazahnya. Padahal benar-benar tak ada jaminan bahwa orang yang punya gelar, juga punya nalar dan sikap yang lebih baik daripada orang yang tidak punya. Belum lagi ditambah syarat lain: berpenampilan menarik. Apa maksud berpenampilan menarik ini? Harus tampan, harus cantik dan seksi meski kemampuan, keterampilan dan kecerdasan ala kadarnya? Semestinya syarat berpenampilan menarik ini hanya berlaku untuk para artis di televisi, sebab memang pekerjaan mereka adalah menghibur. Dan dalam hiburan kita memerlukan yang enak dipandang. Syarat-syarat semacam itu membuat persaingan mendapat pekerjaan bukan lagi pada kualitas, tapi pada merk dan tampilan. Orang yang tidak punya ijazah dan bernasib kurang beruntung karena tidak lahir sebagai sosok yang tampan atau cantik, harus menepi ke pinggir-pinggir. Meskipun di dalam dirinya tersimpan kemampuan yang berpuluh kali lipat dibanding mereka yang punya gelar dan punya fisik menawan. Ada wacana yang mengatakan bahwa di tengah persaingan yang demikian ketat, kita memerlukan keterampilan. Maka sekolahsekolah kejuruan (SMK) dibuka meskipun tidak menjadi sekolah favorit seperti umumnya sekolah menengah bernomor 1 atau 2. Penciptaan kelas-kelas dalam pendidikan melahirkan generasi gerombolan dengan wataknya masingmasing. Sugesti ruang sekolah seakan masuk ke karakter masa pencarian para-remaja. Jadi, kalau ada anak yang masuk sekolah favorit kita seakan sudah langsung berpret-
ensi bahwa anak itu cerdas dan ‘baik’. Sebaliknya jika ada anak yang masuk ke sekolah papan bawah, kita secara diam-diam menempatkannya sebagai anak yang bebal dan ugal-ugalan. Sekolah kejuruan tentu bukan solusi yang efektif apabila di depan sana tidak ada ruang atau kesempatan yang cukup untuk mengembangkan keterampilan tersebut. Ditambah lagi dengan kenyataan betapa rendahnya apresiasi kita terhadap daya kreatif orang lain. Di masa depan, pekerjaan harus diciptakan, tidak lagi harus dicari. Menciptakan lapangan pekerjaan sendiri adalah jalan satu-satunya untuk mengangkat dan menajamkan kemampuan. Untuk itu sungguh tidak terlalu diperlukan sekolah dan ijazah. Orang yang tidak sekolah sering dianggap ‘bodoh’ dan susah mendapat pekerjaan. Tapi seperti yang dikatakan seorang pengusaha kondang, ‘orang bodoh susah mendapat pekerjaan, maka ia menciptakan pekerjaannya sendiri. Untuk meningkatkan usahanya, orang bodoh merekrut orang pintar, maka jadilah orang bodoh itu bos bagi orang pintar’. Sebuah sindiran yang tajam tapi logis. Sudah saatnya orang dinilai dari kemampuan dan kinerja kerjanya, bukan dari labelnya. Apabila pengangguran diartikan sebagai ‘orang yang tidak punya pekerjaan’, maka kita bisa melihat suatu kenyataan lain. Bahwa banyak orang yang menerima gaji tapi tidak kerja apa-apa. Para penerima gaji buta, para pegawai nonjob yang datang ke kantor cuma untuk main catur. Sebaliknya, banyak orang yang bekerja tanpa berpikir apakah ia mendapatkan keuntungan materi atau tidak. Para pegiat sosial, kelompok peduli
lingkungan, para seniman yang sungguh-sungguh menekuni apa yang menjadi pilihannya. Kadangkadang pekerjaan mereka bertumpuk, mereka jadi begitu sibuk mengingat secara alami progresifitas gerakan mereka kian lebar. Dengan kata lain, mereka itu sungguh-sungguh pekerja yang bekerja meski tak menerima gaji. Jika ada pengangguran terselubung, maka bisa dikatakan ada pula pekerja terselubung. Seharusnya penghargaan berupa materi pada pengangguran terselubung itu diberikan pada para pekerja terselubung. Supaya adil dan pantas. Dengan begitu pertanyaan umum dalam pergaulan seharihari juga dapat diubah, dari ‘kerja dimana’ menjadi ‘kerja apa’. Pertanyaan itu lebih tepat, sebab meski seseorang bilang dia kerja di kantor anu belum tentu di kantor anu itu dia kerja apa-apa. Yang paling penting, kita mesti sadar bahwa kita tak bisa bersandar pada pemerintah semata. Di dalam pemerintahan ada orang-orang yang punya keinginan sama dengan kita. Tapi sebagian diantara mereka sesungguhnya tak punya kemampuan dan peran apa-apa. Dan seperti umumnya mental para pegawai, mereka tak benar-benar peduli pada kepentingan orang banyak. Mereka hanya menjalankan perintah, supaya tidak dicap pengangguran.
Operasional molor lagi, proyek PLTU Jeranjang Unit I ditinggal kontraktor Tindak tegas kontraktor tak bertanggung jawab
*** Dihantui kegagalan, capaian retribusi parkir baru 60 persen Harus ada tindakan tegas
***
STASIUN RADIO
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB Jumat, 7 November 2014
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 7
Antisipasi Penimbunan BBM Waspadai Rawan Stok Pupuk BERANGKAT dari pengalaman sebelumnya, tidak jarang terjadi gejolak di tingkat petani, lantaran minimnya ketersediaan stok pupuk saat sedang dibutuhkan. Hal tersebut akibat dari ketidaksiapan produsen yang ada di NTB dalam penyiapan stok pupuk di setiap gudangnya. Tak jarang juga kondisi yang demikian kemudian memicu spekulasi kenaikan harga pupuk melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). “Produsen itu harus siapkan stoknya di setiap lini dari sekarang, jangan sampai nanti ketika musim hujan tidak (Suara NTB/dok) ada stok, alasannya tidak bisa Hj. Husnanidiaty Nurdin bongkar muat,” kata Kepala Badan Koordinasi dan Penyuluhan (Bakorluh) Provinsi NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin di Mataram, Kamis (6/11). Ia menyebut, akhir tahun ini penanaman bahkan sudah dilaksanakan oleh petani, khususnya di daerah-daerah yang memiliki ketersediaan air cukup. Para produsen yang berkantor cabang di Provinsi NTB, di antaranya Pupuk Kaltim dan Petrokimia Gresik menurutnya sangat tepat harus mengisi gudang-gudang penyimpanannya dari sekarang. Sehingga saat petani benar-benar membutuhkan di awal tahun di musim tanam padi, pupuk-pupuk tersebut ada. “Jangan sampai pupuk kosong nanti saat dibutuhkan, alasan kekurangan stok. Atau jangan sampai di gudang penyimpanan stok pupuk tidak ada, karena takut bongkar muat saat musim hujan (bersamaan musim tanam),” tambahnya. Dua distributor yang ada itu, diminta secara tegas untuk mengisi gudang-gudangnya yang ada di Lombok maupun Sumbawa saat cuaca sedang stabil seperti sekarang ini. “Pastikan jumlah pupuk sudah tersedia sesuai kebutuhan sejak sekarang,” tegasnya. Persoalan yang terjadi sebelumnya, petani seringkali kesulitan mendapatkan pupuk saat sedang berlangsung musim tanam. Persoalan yang muncul, tanaman petani terlambat mendapatkan pemupukan. Bahkan, petani harus membeli dengan harga mahal melebihi HET demi memaksimalkan hasil tanamnya. Bahkan, beberapa tahun sebelumnya, tim Rumpun Hijau SKPD di NTB, yang dikomandoi oleh Biro Perekonomian Setda NTB harus turun lapangan memantau ketersediaan pupuk di setiap pengecer dan agen penjualan di pulau Lombok. Hal tersebut terjadi karena sebenarnya ketidaksiapan dari para distributor. “Jangan sampai pupuk langka, harga naik karena permainan spekulan,” tambahnya. Jika kelangkaan terjadi karena permainan spekulan, maka sangat didukung sikap Disperindag NTB yang secara tegas meminta laporan dari masyarakat, jika terdapat pengecer atau agen yang memainkan harga atau memanfaatkan momen untuk mendapatkan keuntungan sebesarbesarnya. Bakorluh dalam hal ini memang tidak punya kewenangan untuk melakukan intervensi. Tetapi ikut berperan dalam menghitung jumlah kebutuhan pupuk petani. “Kebutuhan pupuk petani untuk 2015 sudah kami siapkan,” katanya. Bakorluh melalui penyuluh-penyuluhnya tetap melakukan pengawasan distribusi pupuk agar sampai di tingkat petani sesungguhnya. Bagaimanapun, sebut Eny, para penyuluh berperan mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, salah satunya melalui pemupukan tepat waktu. (bul)
Hiswana Migas Kerahkan Mata-mata Mataram (Suara NTB) Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Provinsi NTB menyatakan mulai mematai-matai para kemungkinan ulah para spekulan yang melakukan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM), di tengah adanya wacana kenaikan harga. Tidak terkecuali yang dimata-matai ini adalah pengusaha SPBU. Sekretaris Hiswana Migas Provinsi NTB, Priatna Riadi, Ka-
mis (6/11) menegaskan untuk sementara ini masyarakat tidak per-
(Ant/Bali Post)
DISTRIBUSI PUPUK – Salah satu distributor pupuk bersubsidi di pulau Lombok sedang mendistribusikan pupuk ke petani. Pemprov NTB mengimbau petani untuk menyediakan pupuk lebih dini, menyusul musim tanam baru yang dimulai bulan depan. Setiap kali musim tanam tiba, petani di Lombok dihantui oleh kelangkaan pupuk.
D’Praya Hotel Tawarkan Kenyamanan dan Kemewahan Praya (Suara NTB) D’Praya Hotel kini telah hadir di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Hotel dengan grade bintang tiga ini pun siap memberikan kenyamanan dalam balutan kemewahan dalam setiap pelayanannya, setara hotel mewah. Namun dengan harga yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Berlokasi di kawasan Penujak Praya Barat, D’Praya Hotel menjadi satu-satunya hotel yang paling dekat lokasinya dengan Bandara Internasional Lombok (BIL) untuk saat ini. Bagaimana tidak, untuk sampai ke BIL, hanya butuh waktu kurang dari lima menit. Sehingga sangat cocok bagi para calon penumpang pesawat
06
yang ingin menghabiskan waktu lama di hotel. Tanpa harus khawatir ketinggalan pesawat. “Salah satu kelebihan yang dimilkiD’PrayaHotelyangmungkin tidak dimiliki hotel lainnya ialah lokasinya yang berdekatan dengan BIL. Sehingga bagi calon penumpang pesawat yang menginap tidak perlu khawatir ketinggalan pesawat,”ungkapHotelManagerD’Praya Hotel,VeliksLantang,Kamis(6/11). Tidak hanya itu, kendati menawarkan pelayanan yang nyaman dan mewah, para tamu juga tidakharusmerogohkantongdalamdalam. Karena harga yang ditawarkan D’Praya Hotel untuk menginap sangat terjangkau. Harganya pun sudah termasuk semua fasilitas tambahan layaknya hotel mewah. Pilihankelaskamarnyapunsangat variastif. Mulai dari yang paling murah sampai yang paling mewah dan berkelas. Sehingga para tamu bisamemilihtipekamarsesuaikondisi keuangan. “Untuk pilihan kamar menginap kita ada tiga kelas. Kelas Deluxe, Cabanas serta kelas Suite,” terang Veliks.
Ruko 2 Lokal (1 Lokal Dijual)
MEBEL
(Suara NTB/kir)
Veliks Saat ini jumlah kamar yang tersedia dan siap memang baru 30 kamar dari total rencana 90 kamar yangdisiapkan.Denganpilihandua kamar suite, dan 15 kamar Cabanas. Sisanya kamar Deluxe. “Untuk keseluruhan kamar, nanti akan siap seluruhnya pada bulan November,” imbuhnya. (kir)
Mataram (Suara NTB) Mencermati banyaknya pengaduan masyarakat baik melalui media cetak, elektronik, media sosial bahkan lewat SMS Center mengenai pemadaman listrik bergilir beberapa bulan terakhir, Gubernur NTB memberikan atensi khusus. PLN wilayah NTB telah dipanggil untuk audiensi dengan Gubernur terkait dengan masalah kelistrikan di daerah ini. “Peristiwa byar - pet atau pemadaman bergilir yang dialami masyarakat saat ini. Dari informasi yang masuk dari berbagai media, pak Gubernur ingin mengetahui, setidaknya apa penyebab dan bagaimana suplai, kemampuan PLN yang riil saat ini. Alhamdulillah, hal itu sudah dipaparkan PLN. Pak Gubernur meminta agar pemadaman bergilir ini segera dituntaskan,” kata Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Aryadi, M.Si saat membeirkan keterangan pers bersama PLN di kantor Gubernur, Kamis (6/11). Hasil audiensi PLN dengan Gubernur terkait dengan kondisi kelistrikan di NTB saat ini bahwa General Manager PLN Wilayah NTB, Ir. Andi Lakipadadah telah melaporkan mengenai pemadam listrik bergilir yang terjadi saat ini. Selain itu, PLN juga memaparkan skenario rencana pemulihan kondisi kelistrikan di daerah ini supaya menjadi normal kembali. “Pak Gubernur memberikan atensi yang khusus tentang PLN ini. Agar bagaimana masyarakat terlayani. Bahkan dalam acara
Rakornas Gubernur se Indonesia Kabinet Kerja I dalam pointer beliau, poin ketiga disebutkan tentang masalah kelistrikan di daerah kita yang perlu mendapatkan dukungan pusat,” tambah Gita. Gita mengatakan, masalah kelistrikan akan berdampak signifikan dalam kegiatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Ketiga sektor ini secara keseluruhan merupakan benang merah atau tali temali yang kuat kaitannya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “Sehingga permasalahn listrik ini juga harus mendapatkan perhatian yang memadai. Tentu sebagai daerah tujuan investasi, yang sekarang geliat investasi semakin membaik mensyaratkan ketersediaan daya listrik memadai. Oleh karena itu, pak Gubernur tadi mohon informasi kepada GM PLN, kepastian suplai daya yang kita miliki serta rencana kedepan,” ungkapnya. Pada saat audiensi dengan Gubenrur, PLN diminta untuk aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah. Jika ada permasalahan yang dihadapi di lapangan maka harus segera dikomunikasi dengan pemeirntah daerah. Terlebih masalah yang dihadapi itu ada kaitannya dengan pemerintah pusat. Sementara itu, terkait dengan investasi dalam bidang kelistrikan, lanjut Gita, ada rencana investasi yang akan mengubah bahan sampah menjadi tenaga listrik di NTB. Untuk uji coba tahap pertama, akan mampu menghasilkan listrik dengan daya 1 MW. (nas)
Pemkot Mataram akan Gelar Pesta Wirausaha Asia Tenggara Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan menggelar Pesta Wirausaha Asia
MEBEL
mata-matai, kalau ada yang beli dalam jumlah besar dan sering, akan dicatat dan itu berhak disiapkan sanksi,” sebutnya, meskipun sanksi yang dimaksud tak dijelaskan rinci. Sedangkan pembelian menggunakan jeriken, BBM subsidi hanya berhak diberikan kepada masyarakat penerima, di antaranya pelaku industri dan nelayan yang sudah diberikan rekomendasi oleh dinas atau pihak terkait. Rekomendasi itupun sudah dibatasi berapa besaran BBM yang harus diterimanya. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan penimbunan BBM oleh spekulan ini, Hiswana Migas menurutnyasudahmelakukankoordinasi kepada anggotanya, para pemilik SPBU untuk ikut melakukan pengawasan terhadap konsumsi BBM. “Untuk sementara, jangan berspekulasi dulu, belum ada keputusan resmi,” imbau Priadi. (bul)
Gubernur Panggil Manajer PLN
DI JUAL TEMPAT USAHA LOKASI PINGGIR JALAN UTAMA KLU LENGKAP DENGAN ASET YANG ADA LT 20 ARE LB 228 DAPATKAN KEUNTUNGAN 30JT TIAP BULAN STATUS SHM+IMB HARGA BAGUS SIAPA CEPAT DIA DAPAT HUB.081805000055
KULIAH SINGKAT JALUR KHUSUS CEPAT MENYANDANG GELAR S1/S2 SEMUA JURUSAN TERAKREDITASI BAN-PT. HUBUNGI : EDI.HP. 085212434374
adanya kemungkinan penimbunan BBM, untuk pihak SPBU menurutnya akan berat bermain. Sebab laporan distribusi dan penjualan harian, bahkan sisa stok penjualan hariannya tetap dilaporkan ke pihak Pertamina. “Bagaimana SPBU bisa melakukan penimbunan, diawasi terus melalui laporan penjualan dan sisa stoknya,” tambah Priatna Riadi menjawab isu adanya kemungkinan penimbunan yang dilakukan oleh pihak SPBU dengan modus menjual BBM secara berlebihan kepada pihak-pihak yang menjadi mitra pemilik SPBU. Bahkan kecenderungan terjadinya penimbunan dengan membeli dalam jumlah banyak menggunakan kendaraan bertangki besar, Priadi menjelaskan juga kemungkinannya kecil. Sebab, setiap kendaraan dibatasi membeli dalam jumlah besar. “Setiap kendaraan juga di-
Listrik Sering Padam
DIJUAL
KULIAH
lu terkecoh meskipun ada wacana kenaikan harga dari pemerintah. Karena yang berhak menyatakan naik atau tidaknya harga BBM adalah pihak Pertamina. “Sebelum ada keputusan resmi dari Pertamina, belum bisa harga naik, meskipun pemerintah telah mewacanakannya,” katanya pada Suara NTB di Mataram. Diterangkan menyangkut
Tenggara pada tanggal 28-30 November mendatang. Kegiatan ini rencananya akan menghadirkan 400 sampai 500 peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan juga negara-negara Asia Tenggara. Demikian disampaikan Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang, Kamis (6/11). Kegiatan ini disebutkan Martawang merupakan kerjasama Pemkot Mataram dengan komunitas Tangan Di Atas (TDA). “Kita akan mengundang peserta dari seluruh negara Asia Tenggara termasuk juga sudah menyampaikan kesanggupannya untuk hadir para pengusaha dari Turki sebanyak lima orang. Selain itu juga akan
hadir pengusaha dari 33 kota di Indonesia yang memiliki komunitas TDA,” terangnya. Untuk pengusaha lokal atau dari Kota Mataram rencananya akan hadir sekitar 150 orang. Nantinya para pengusaha ini akan memberikan motivasi kepada anak-anak muda Kota Mataram yang memiliki komitmen terjun ke dunia usaha. Kegiatan ini juga sebagai salah satu upaya dari Pemkot Mataram dalam rangka memenuhi target terciptanya 5 ribu wirausaha baru. Tujuan dari kegiatan ini dijelaskan Martawang adalah untuk membangkitkan semangat enterpreneurship atau kewirausahaan di kalangan generasi muda. Disamping itu juga adalah untuk membangun jejaring lintas wilayah nasional maupun di kawasan regional Asia Tenggara dalam rangka menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN
RUPA-RUPA
(MEA) tahun 2015 mendatang. “Sehingga kesiapan pengusaha lokal maupun calon pengusaha lokal terhadap pemberlakuan MEA relatif lebih baik. Sehingga dalam kegiatan seminar nanti ada Deklarasi Mataram yang dikeluarkan yang menunjukkan komitmen para wirausahawan untuk mendukung pemberlakuan MEA dan tentu mereka siap dengan diberlakukannya MEA 2015 yang akan datang,” jelasnya. Martawang menyebutkan ada beberapa rangkaian kegiatan dalam Pesta Wirausaha Asia Tenggara ini seperti diskusi panel mengenai MEA dengan pembicara dari beberapa negara Asia Tenggara dan ada juga seminar dengan pembicara pengusaha sukses. “Mereka akan sampaikan success story mereka dan memberikan motivasi kepada peserta bagaimana agar mereka termotivasi membangun kewirausahaan,” ujarnya. (ynt)
POLHUKAM 2014, Tahun Penyelamatan Pengguna Narkoba di NTB
SUARA NTB Jumat, 7 November 2014
Mataram (Suara NTB) Pemberantasan narkoba sudah dilakukan secara massif. Sudah banyak tersangka pengguna dan pengedar dibui, menyusul banyaknya barang bukti disita. Tapi bukannya berkurang, ibarat berkembang biak, pecandu dan pengedar narkoba semakin banyak, demikian juga jenis narkoba malah bertambah 251 jenis sudah beredar di Indonesia. NTB yang menjadi salah satu destinasi wisata, tercatat sebagai daerah tujuan penyelundupan, daerah tempat penangkapan, baik skala nasional maupun internasional. Menyadari BNN tak bisa sendiri memberantas ini, sehingga diperlukan kolaborasi lembaga dengan instansi pemerintah serta pelibatan masyarakat. Dalam rangka itu, Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN Pusat, menjadikan NTB sebagai salah satu daerah sasaran pelaksanaan kegiatan. Dan Mataram – NTB menjadi salah satu kota yang ditunjuk sebagai pilot project karena memiliki fasilitas Rumah Sakit Jiwa. Mataram akan menjadi daerah penerapan konsep ideal penanganan pecandu narkoba dengan rehabilitasi, sesuai Peraturan bersama/01/III/2014/BNN melibatkan MA, Kemenkum HAM,
Kejagung, Polri, Kemenkes, Kemensos dan BNN. Sosialisasi tentang itu, digelar melalui Focus Group Discussion (FGD), dengan tema “Sinergi BNN dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat dalam mendukung pencanangan Tahun 2014 sebagai tahun penyelamatan pengguna narkoba di NTB”, di gedung Sangkareang kompleks Kantor Gubernur NTB, Kamis 6 November. Dalam diskusi itu hadir Drs. Aidil Chandra Salim, M.Comm mewakili Kepala BNN Pusat, sementara Pemprov NTB diwakili Sekda H. Muhammad Nur yang sekaligus membuka acara. Hadir sebagai pembicara, Komjen Pol (purn) Drs. Ahwil Lutan, SH, M.BA, MM sebagai Koordinator Kelompok Ahli BNN. Pemateri kedua Direktur Kerjasama Deputi Nidang Hukum dan Kerjasama BNN Pusat, Brigjen Pol. Drs. Agung Sabar Santoso, SH, MH. Dalam materinya, seputar implementasi undang–undang 35 tahun 2009 menyusul sejumlah peraturan pemerintah lainnya, dalam rangka memberantas, mencegah dan merehabilitasi pengguna narkotika. Ahwil Lutan dalam materinya, membeberkan Inpres No 12 Tahun 2011, yang tujuannya memfokuskan pencapaian “Indonesia Negeri Bebas Narko-
SIAGA Awasi Perairan Rawan MENJAGA wilayah maritim NTB bukan perkara gampang, apalagi dengan personel dan alutista yang terbatas. Tugas tetaplah kewajiban yang harus dilaksanakan. Semangat mengawasi wilayah perairan NTB sampai melewati batas samudera, menjadi rutinitas Direktorat Polair Polda NTB. Dalam catatan Polair, ada sejumlah jalur perairan rawan, karena dikhawatirkan (Suara NTB/ars) menjadi jalur masuk kapal– I Dewa Gede Butirwa kapal asing yang akan melakukan kejahatan di laut NTB. “Salah satu titik rawan yang intens kami pantau adalah Pantai Cemara, karena menjadi jalur keluar masuk dari Lembar ke Bali. Kami mengawasi kapal – kapal ekspedisi dan kapal penumpang, dikhawatirkan ada yang masuk secara illegal,” kata Dir Polair Polda NTB, AKBP I Dewa Gede Butirwa SSt,MK. Jalur laut yang rawan lainnya yang menuju Gili Trawangan, karena begitu bebas masuk kapal cepat wisatawan asing. Pintu masuk lainnya di Kayangan, juga dipantau khusus, sampai ke sebelah Utara Pulau Sumbawa, yang rawan masuknya kapal melakukan aksi pencurian ikan. Patroli dilakukan setiap hari, tidak hanya fokus pada titik tadi, bahkan sampai ekspansi ke wilayah samudera. Mengawasi tindak kejahatan di laut, saat ini pihaknya dibekali sedikitnya 138 personel, yang dilengkapi dengan senjata dan kapal patroli lainnya. “Ada speed boat, ada rubber boat,” sebut mantan Wadir Polair yang dipastikan Januari naik pangkat menjadi Komisaris Besar (Kombes) ini. Diantara fasilitas tugas itu, pihaknya saat ini memiliki enam unit kapal cepat jenis C2 dengan kekuatan mesin 400 PK. Kapal ini lah yang selama ini diandalkan untuk patroli laut, menjangkau hingga wilayah ujung NTB , Sape sampai Ampanan. Mengawasi wilayah laut NTB menurut Butirwa memiliki ekspektasi tersendiri, karena menjadi salah satu bagian tugas yang menantang dari kewajiban Polri menjaga masyarakat dan daerah umumnya. Tidak jarang juga pihaknya ambil bagian dalam upaya penyelamatan kecelakaan yang terjadi di laut. Sebagaimana yang sedang digencarkan saat ini, upaya pencarian pesawat latih Liberty milik PT. LIFT yang sampai saat ini hilang di sekitar Teluk Saleh Sumbawa. Sebelumnya upaya penyelamatan juga dilakukan timnya saat kapal pesiar turis tenggelam di laut Sangiangapi, Kecamatan Wera Bima. (ars)
Keluar Penjara, Oknum Warga Pejarakan Diduga Gelapkan Mobil Tetangga Mataram (Suara NTB) Menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ternyata tidak HS, oknum Warga Lingkungan Pejarakan, Kelurahan Pejarakan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, jera. HS terpaksa kembali berhadapan dengan aparat penegak hukum lantaran diduga menggelapkan mobil milik tetangganya sendiri. Kapolsek Ampenan, Kompol Arief Yuswanto saat ditemui Suara NTB, Kamis (6/11) mengungkapkan, HS sempat masuk penjara akibat tersangkut kasus tindak pidana pencurian. Saat ini HS sedang menjalani proses penyidikan di Mapolsek Ampenan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan kendaraan. Jika terbukti, HS akan dikenakan Pasal 372 tentang penipuan dan pasal 378 tentang penggelapan dengan ancaman kurungan minimal 5 tahun penjara. “Jadi berdasarkan laporan yang kami terima dari masyarakat tetang adanya kasus tindak pidana penggelapan, kami telah mengamankan HS dari kediamannya. Saat ini, Tim Opsenal masih berada di lapangan untuk mencari Barang Bukti berupa mobil yang digelapkan,” katanya. Dari keterangannya, pelaku meminjam mobil dari tangan korban dengan alasan hendak menjemput tamu wisatawan. Setelah membawa mobil jenis Daihatsu APV milik tetangganya, HS lantas menggadai kendaraan itu Rp 15 Juta. Sampai saat ini, belum diketahui keberadaan mobil tersebut. HS mengaku uang hasil gadaian itu sudah habis dipakai bermain judi. Awalnya, dia hanya menggadaikan mobil itu senilai Rp 10 juta. Karena tak pernah menang, bermain Boladil uang gadai mobil itu dinaikkan Rp 15 juta. “Mobil itu sering dipinjam, saya gadai ke orang yang tidak saya kenal ditempat main judi. Uangnya sudah habis saya pakai main judi ditempat,” akunya. Saat ini, dirinya masih menjalani proses penyidikan di ruang Unit Reskrim Polsek Ampenan. Dipastikan, dalam waktu dekat dirinya akan ditetapkan sebagai tersangka dan akan dilimpahkan di Mapolres Mataram. (met)
ba”. Dimana diperlukan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas P4GN) sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Dijelaskan, subjek atau pelaksana, mulai dari menteri sampai kepala daerah, dengan objek pelaksanaan, mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Jakstranas P4GN 2011 – 2015. “Yang meliputi bidang pencegahan, pemberdayaan Masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan,” bebernya. Dari sejumlah bidang itu, ia menitik beratkan pada Bidang Rehabilitasi, yang fokusnya pada upaya mengintensifkan wajib lapor pecandu narkotika, upaya memberikan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba, upaya pembangunan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara prioritas berdasarkan kerawanan daerah penyalahgunaan narkoba. “Serta upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu
narkoba,” bebernya. Pada kesempatan itu, mantan Duta Besar RI untuk Mexico Merangkap Panama, Honduras & Costarica ini membeberkan betapa kejahatan narkoba sudah sangat massif di dunia, sehingga perlu proteksni dari dalam negeri dengan membangun kekuatan bersama. Sementara Agung Sabar Santoso membeberkan, ada dua kebijakan undang–undang narkotika, yakni langkah humanis, meliputi kegiatan direhabilitasi untuk pengguna narkoba yang melaporkan diri. “Sedangkan kebijakan keras, dengan diancam hukuman minimum 4 tahun, sampai tindakan untuk memiskinkan,” tegasnya. Jika tujuannya untuk mengurangi penyebaran narkoba, maka tujuan itu bisa dicapai melalui proses dekriminalisasi, yakni model penghukuman nonkriminal sebagai salah satu paradigma hukum modern, yang bertujuan menekan suplai narkotika ilegal, dan diharapkan mempercepat penyelesaian masalah narkotika di Indonesia. Kedua, Depenalisasi, merupakan perbuatan yang semula diancam dengan pidana, tetapi kemudian ancaman itu dihilangkan, namun masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain. (ars/*)
Halaman 8
(Suara NTB/ars)
FGD - Sekda NTB, Muhammad Nur duduk bersama narasumber dari BNN pusat dalam FGD, Kamis kemarin di Gedung Sangkareang kompleks Kantor Gubernur NTB.
Empat Tersangka Baru
Kasus Kedaro Tak Tergantung BPK
Mataram (Suara NTB) Setelah menetapkan empat tersangka baru, Kejaksaan Negeri Mataram saat ini mengintensifkan penghitungan kerugian negara dalam kasus pembebasan lahan hutan lindung Kedaro, Sekotong, Lombok Barat. Penentuan kerugian negara ini, tidak terlalu bergantung kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK), karena diperkirakan membutuhkan waktu lama. “Kami tetap menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPK. Tapi tidak tergantung itu, karena kami akan berusaha terus mempercepat proses kasus ini,” kata Kasi Pidsus Kejari Mataram, Hendry Andoro, S.Ag, SH, MH kepada Suara NTB, kemarin. Ada
opsi lain ketika BPK belum juga menyimpulkan kerugian negara pada kasus pembebasan lahan seluas 10 hektare itu. “Dengan metode kami, ada keyakinan tersendiri dalam penentuan kerugian negara. Tapi disisi lain, perhitungan BPK tetap kami tunggu,” terangnya.
Sebelumnya, dalam proses gelar perkara, Kejaksaan menetapkan empat tersangka baru. Mereka adalah mantan Wabup Lobar, HM. Tersangka dianggap berperan aktif dalam proses pembebasan lahan dan penerbitan sertifikat kawasan hutan lindung kedaro. Tiga tersangka lainnya
berinisial IMD , ZA dan IB. ketiganya adalah pejabat Kepala Seksi di BPN Lombok Barat saat proses pembebasan lahan itu tahun 2012 lalu. “Mereka dijadikan tersangka kaitan dengan penerbitan sertifikat lahan hutan lindung itu,” tegas Hendry. Sementara terkait perhitungan kerugian negara, dalam kesempatan sebelumnya, Kepala BPK NTB Eldy Mustafa mengaku sedang berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk mengecek status hutan lindung di Kedaro Sekotong, yang saat ini diusut Ke-
jaksaan. Upaya itu tidak lepas dari permintaan Kejari dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara kasus dimaksud. Dari gambaran itu, pihaknya sama sekali belum menyimpulkan apakah kerugian negara kasus itu bisa dihitung atau tidak. Sebab harus bisa dipastikan status lahan, setelah itu, baru kemudian dikoordinasikan dengan tim Appraisal dalam rangka menentukan nilai tanah. Jika harga tanah bisa ditentukan, maka kerugian negara pun bisa dipastikan. (ars)
Pura-pura Minta Ganti Rugi
Sepeda Motor Seorang Pelajar Nyaris Digondol Maling Giri Menang (Suara NTB) – Seorang pelajar SMK 1 Gerung, Azwandi nyaris kehilangan sepeda motor Jupiter MX. Kendaran yang dipinjam dari pamannya itu, nyaris dibawa lari pelaku yang berpurapura meminta ganti rugi karena merasa telah ditabrak korban. Untungnya, dua pelaku yang berhasil membawa lari kendaraan korban berhasil dikejar warga. Sehingga pelaku melepas kendaraan itu lalu lari menggunakan kendaraan sesama pelaku lainnya yang membuntuti dari belakang. Penuturan korban, sekitar pukul 13.00 Wita lebih, selepas pulang sekolah ia ke BTN Pemda di Dasan Geres menjemput rekannya. Setiba di sekitar lingkungan BTN, ia lantas tanpa sengaja menabrak kendaraan pelaku yang tiba-tiba ada di depannya. “Setelah itu dua pelaku ini meminta saya
ganti rugi, karena merasa ditabrak,” terangnya kemarin di Polsek Gerung. Saat itu korban mau mengganti rugi namun harus pulang dulu memberi tahu orang tuanya di rumahnya yang terletak di daerah Kebon Bongor. Korban mengiyakan, lalu berangkat bersama-sama. Korban menggunakan kendaraan sendiri, sedangkan pelaku berboncengan menggunakan kendaraan lain. Namun di tengah jalan, persisnya di jalur Kantor Bupati dekat Taman Kota pelaku tibatiba berhenti dan mendesak mengganti rugi waktu itu juga. Namun korban bingung menolak permintaan pelaku. ‘’Tapi mereka tetap mendesak, bahkan meminta kendaraan Jupiter itu sebagai jaminannya,” ujarnya. Karena tetap menolak, akhirnya salah seorang pelaku yang bertubuh kurus diam-diam
menaiki kendaraan milik korban lalu menghidupkan kontaknya setelah itu tancap gas ke arah simpang lima Gerung. Korban saat itu kaget, langsung meminta mengejar dengan cara berlari sambil meminta tolong. Wargapun ikut menolong mengejar pelaku, lalu korban dibonceng salah seseorang pegawai yang kebetulan lewat tempat itu. sesampai di simpang tiga dekat kantor PDAM Gerung, pelaku yang kalang kabut karena dikejar warga tak bisa berkutik. Kapolsek Gerung, AKP Windy Tjahyadi membenarkan kejadian itu. Korban dan kendaraan diamankan ke polsek untuk dimintai keterangan. Setelah itu, korban pulang membawa kendaraannya. Menurutnya, modus ini tergolong baru. Karena pelaku sengaja seolah menjadi korban tabrakan lalu minta ganiti rugi. (her)
Rambu Lalu Lintas di Praya Ditata Ulang Praya (Suara NTB) Kondisi marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas khususnya di wilayah Praya, sudah banyak yang rusak. Bahkan tidak sedikit diantaranyanya sudah hilang. Akibat, adanya aktivitas pembangunan dan pelebaran jalan utama di jatung Kota Praya. Pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkomnfo) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana melakukan penataan ulang rambu lalu lintas di Praya. Kepala Dishubkominfo Loteng, L. Purnama Agung, Kamis (6/11) kemarin mengaku, tidak semua wilayah
Praya yang rambu lalu lintasnya akan bisa ditata ulang. Mengingat, terbatasnya anggaran yang dimiliki Dishubkominfo Loteng. Sehingga yang menjadi fokus ialah rambu-rambu lalu lintas utama. Seperti traffic light dan rambu lalu lintas utama lainnya. Ia menjelaskan, dengan adanya pelebaran jalan utama di Praya, untuk traffic light pihaknya butuh setidaknya tiga traffic light lagi. Satu traffic light pengganti di perempatan Kodim Praya. Ditambah dua lokasi baru. “Untuk lokasi penempatan traffic light baru terse-
but, kita masih invetarisasi dulu. Dimana lokasi yang paling tepat,” ujar Agung. Adanya penambahan rencana penempatan traffic light baru tersebut, membuat kebutuhan anggaran membengkak. Mengingat, untuk satu traffic light butuh anggaran sekitar Rp 200 juta. Sehingga kalau dikalkulasikan dengan semua kebutuhan, maka paling tidak anggaran yang ada sekitar Rp 1 miliar. Sementara anggaran yang sudah tersedia, baru sekitar Rp 400 juta. Sehingga bisa dipastikan tidak semua lokasi yang tahun ini akan dipasang rambu lalu lintas. (kir)
(Suara NTB/rus)
RICUH - Suasana evakuasi pelaku curanmor yang nyaris dihakimi massa di Lenek, Kamis (6/11) kemarin.
Terduga Pelaku Curanmor Nyaris Dihakimi Massa Selong (Suara NTB) Murdan (16) Salah seorang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah Lenek Kecamatan Aikmel, Kamis (6/11) nyaris dihakimi massa. Terduga pelaku yang diketahui berasal dari Dusun Celewokan, Desa Bagik Parak Kecamatan Pujut Lombok Tengah ini diidentifikasi petugas kepolisian resor (Polres) Lotim itu merupakan joki dari pelaku curanmor sebenarnya yang berhasil kabur membawa serta barang bukti sepeda motor Suzuki Satria Fu. “Identitas pelaku sudah dikantongi Buser dan terus dilakukan pengejaran,” ungkap Kepala Sub Bagian Humas Polres Lotim, Iptu I Komang Samia kepada media diruang kerjanya, kemarin. Menurut keterangan saksi mata, kronologis kejadian, aksi curanmor terjadi sekitar pukul 9.00 Wita di salah satu rumah warga di Lenek. Korban atas nama Dina Fitri, warga Desa Reriyu Kecamatan Suralaga yang berkerja sebagai kasir di salah satu bengkel Yamaha di Lenek. Dina Fitri waktu itu tengah bekerja ditempat kerjanya. Sedangkan sepeda motor dititip di rumah warga berna-
ma Amaq Yusi di belakang bengkel tempatnya bekerja. Pelaku ada dua yang diduga sudah mengicar sepeda motor korban. Pelaku diam-diam datang ke tempat Dina memarkir sepeda motornya. Saat si pemilik rumah lengah, sepeda motor berhasil dibawa kabur. Pemilik rumah pun sempat menandai pelaku dan dilakukan pengejaran. Dua orang pelaku langsung kabur melarikan diri. Malang nasib Murdan, si joki yang jatuh di simpang empat Lenek. Melihat ada pengendara yang jatuh, warga memcoba membantu dan membawanya ke puskesmas Lenek. Saat di Puskesmas Lenek, Yusi si pemilik rumah mengenal pelaku. Saat itulah puskesmas dikrumuni massa mencoba untuk menghakimi. Puluhan anggota Polres Lotim pun langsung sigap mencoba melakukan pengamanan. Upaya penyelamatan terhadap pelaku pun berlangsung alot karena warga tidak menginginkan polisi mengamankannya. Terjadilah aksi lempar warga terhadap aparat. Aparat kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan warga (rus)
Edarkan Upal, IRT Dibekuk Polisi Praya (Suara NTB) Aksi Mi (40) ibu rumah tangga asal Desa Jago Praya Lombok Tengah mengedarkan uang palsu (upal), berakhir di meja kepolisian. Mi dibekuk polisi saat tengah bertransaksi menggunakan upal di Pasar Barebali Desa Barebali, Rabu (5/11). Pelaku bersama sejumlah barang bukti sudah diamankan di Mapolres Loteng untuk keperlu-
an penyelidikan lebih lanjut. Kasubag Humas Polres Loteng, AKP Beni Konto Hidayat, kepada wartawan, Kamis (6/ 11), mengungkapkan awal mula penangkapan pelaku yang keseharian berprofesi sebagai saudagar sembako tersebut. Sebelum kejadian pelaku datang ke Pasar Barebali untuk membeli kue di Muhaiyah. Saat akan membayar, pelaku
menyerahkan uang pecahan Rp 100 ribu kepada Muhaiyah. Namun Muhaiyah curiga dengan kondisi fisik uang yang diserahkan pelaku. Terlebih sudah tiga kali, pelaku berbelanja dengan uang yang kondisinya hampir sama. Ternyata uang pelaku adalah uang palsu. Tidak ingin jadi korban lagi, Muhaiyah lantas melaporkan pelaku ke Polsek Batukliang.
Mendapat laporan, polisi pun langsung bergerak. Secara kebetulan, pelaku masih bertransaksi di pasar tersebut. Sehingga tanpa kesulitan, polisi berhasil membekuk pelaku. Pelaku digelandang ke Polres Loteng guna penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil pemerikasan, polisi menemukan delapan lembar uang pecahan Rp 100 ribu ditam-
bah uang pecahan Rp 50 ribu upal dari tangan pelaku. Uang-uang itu belum sempat dibelanja oleh pelaku. Menurut Beni pemeriksaan masih terus dilakukan. Untuk menelusuri asal muasal upal yang pakai pelaku. Karena bisa saja pelaku hanya menggunakan saja. Sementara yang mencetak upal tersebut pihak lain. (kir)
SUARA NTB Jumat, 7 November 2014
BUDAYA DAN HIBURAN
Halaman 9
Pariwisata NTB
Kunjungan Meningkat, Infrastruktur Masih Miris Mataram (Suara NTB) Setiap tahun angka kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara tujuan NTB terus mengalami peningkatan. Sayangya peningkatan itu tidak sejalan dengan pemerataan pembenahan infrastruktur berupa ketersediaan fasilias umum (Fasum) pada objek pariwisata di NTB. Salah satu akademisi yang melakukan pengamatan terhadap perkembangan pariwisata NTB mengungkapkan kondisi infrastruktur di daerah ini masih miris. Sejumlah objek pariwisata yang dinilainya cukup potensial belum mendapat sentuhan untuk dikembangkan secara maksimal. Padahal, objek – objek wisata yang potensial itu acap dikunjungi oleh wisatawan dalam maupun luar negeri. “Kemajuan pariwisata NTB berkembang pesat. Beberapa indikatornya adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke NTB, kemu-
dian destinasi wisata daerah ini sudah mulai dilirik dari luar, buktinya arah visitor, atau study tour, baik dari Bali dan Jawa sudah mengarah ke NTB,” jelas Direktur Akademi Pariwisata (Akpar) Mataram, Drs. I Putu Gede, M.Par, kepada Suara NTB, Kamis (6/11). Dia mengungkapkan tidak sedikit objek pariwisata di NTB ini memiliki potensi untuk dikembangkan. Meski demikian, dia tidak menampik bahwa pemerintah terus menggarap dengan serius agar sektor pariwisata berjalan maskimal. Ia hanya berharap agar pemerintah tidak hanya terpa-
ku untuk mengembangkan beberapa objek saja, melainkan banyak titik objek wisata yang juga perlu mendapat sentuhan. “Hampir seluruh kawasan wisata di Lombok ini sangat potensial, dan itu harus digarap dengan maksimal. Tetapi kita yakin dan optimis bahwa pemerintah pasti serius melalui kebijakannya untuk menata dan mengelola objek wisata kita. Namun yang perlu ditekankan, semestinya pemerintah juga melihat mana objek wisata yang perlu dikembangkan,” tambahnya. Sementara itu, dari pihak pemerintahan khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisa-
ta (Disbudpar) NTB saat ini membidik objek – objek wisata unggulan untuk mendapatkan perhatian dan pengembangan. Salah satu objek wisata unggulan yang sedang dikembangkan itu adalah objek wisata Gili Trawangan. Saat ini, pemerintah sedang membangun jalan lingkar sebagai wujud realisasi penataan destinasi wisata. Proyek yang menelan anggaran senilai Rp 3,5 miliar itu ditargetkan selesai pada 19 Desember 2014 mendatang. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Drs. H. Muhammad Nasir mengungkapkan proyek itu sedang dikebut agar pengerjaannya tidak sampai keluar pada tenggat yang sudah ditentukan. Sebelumnya ia mengatakan proyek itu akan diselesaikan dalam masa pengerjaan sekitar 160 hari. (met)
Dana Festival Mentaram Dikembalikan ke Daerah
Mataram (Suara NTB) Menyusul diundurnya penyelenggaraan festival Mentaram Desember mendatang, karena pertimbangan cuaca dan pertimbangan lain, membuat alokasi anggaran mencapai Rp 750 juta tersebut terpaksa harus dikembalikan ke kas daerah. Pengembalian tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) kha-
watir akan masuk rapot merah, karena kecilnya serapan anggaran. “Sudah pasti capaiannya kita berkurang,” kata Kepala Dinas Budpar Kota Mataram, H. A. Latief Najib dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (6/11). Latief tidak menyebutkan sudah berapa persen serapan anggaran pada triwulan ketiga dan bahkan masuk triwulan keempat tahun ini. Hanya saja, rilis terakhir yang disampaikan oleh bagian APP serapan anggaran khusus Budpar sekitar 34 persen. Terkait mekanisme pengembalian, Latief belum mengetahui secara pasti, tetapi sepenuhnya akan diserahkan kepada bagian perencanaan. Anggaran sebesar Rp 750 juta menurutnya, hanya cukup untuk kebutuhan fisik saja. Yakni parade, jamuan tamu VIV (Wellcome dinner,red) dan lain sebagainya. Idealnya, untuk event level Asia Tenggara tersebut membutuhkan anggaran minimal Rp 1,5 miliar. Jika dibanding-
kan dengan event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Bandung, kegiatan level Asia Tenggara digelontorkan anggaran sekitar Rp 2 miliar. “Namanya kita mengundang, jangan sampai peserta nanyakan apa yang saya dapatkan dan lain sebagainya. Kalau anggarannya Rp 1,5 miliar, kita bisa siapakan akomodasi baik transportasi dan lain sebagainya,” sebutnya. Kalaupun nantinya terkendala dengan pos anggaran Pilkada serentak, ia mengatakan sudah jelas pos anggaran untuk setiap kegiatan. Oleh karenanya, ia akan mencoba mengkomunikasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram. Dikatakan, hajatan festival Mentaram itu agar menjadi event tahunan dan menja-
Tamara Melaju ke Putri Pariwisata Indonesia 2014 MANTAN Putri Mutiara dan Duta Pariwisata NTB, Tamara Meiliana Siswanto (20) melaju ke ajang yang lebih tinggi, yakni Kontestan Putri Pariwisata Indonesia. Putri Mutiara dan Duta Pariwisata NTB 2013 itu, dikabarkan positif akan mengikuti kontestan yang akan terselenggara 8 -21 November mendatang di Jakarta. Meski disebut sebagai mantan duta pariwisata NTB, putri tersebut tetap akan menjadi delegasi dari daerah NTB. Bahkan sebelum keberangkatannya ke Jakarta, duta pariwisata yang lebih akrab disapa meily diminta mengikuti pembekalan di kantor Gubernur NTB. Demikian disampaikan oleh Kepala Seksi (Kasi) Lingkungan Kebudayaan dan Kepercayaan Disbudpar NTB, Dra. Hj. Esti Ebhi Evolisa, Rabu (5/10). “Dia akan menjadi putri pariwisata Indonesia 2014 perwakilan NTB, saat ini dia sedang diberikan pembekalan serta arahan di kantor Gubernur. Masa karantina di Jakarta akan dimulai pada tanggal 8 November mendatang. Meily adalah kontestan yang meraih gelar putri mutiara dan duta pariwisata NTB pada tahun 2013 kemarin,” terangnya. Gadis kelahiran Mataram 13 Mei 1996 itu sebetulnya baru saja memulai aktivitasnya sebagai seorang mahasiswi. Dirinya yang baru menginjak semester satu di Universitas Negeri Airlangga (UNAIR) Surabaya dengan jurusan Ilmu Hukum dan Tata Negara itu akan mengemban tugas yang lebih berat jika terpilih menjadi Putri Pariwisata Indonesia. Namun demikian, dari pihak pemerintah selalu mengingkan agar kader yang menjadi putri dan duta mereka itu harus mengutamakan pendidikan formalnya dibanding jabatan yang dinobadkan. “Kita akui kemampuan Bahasa Asing yang dikuasainya cukup bagus, rata –rata yang pernah menjadi duta pariwisata ini memiliki kemampuan berbahasa asing yang lumayan. Hal itu, karena disamping mereka berhadapan langsung dengan wisatawan mancanegara, dari dinas juga tetap diberikan pembinaan,” tambahnya. Diterangkan puncak pemilihan Putri Pariwisata Indonesia 2014 itu akan berakir pada 21 November. Selama berlangsungya kegiatan, mantan duta pariwisata NTB itu harus meminta izin dari kampusnya untuk tidak mengikuti kegiatan perkuliahan selama beberapa hari. (met)
(Suara NTB/Dok Disbudpar)
di milik Kota Mataram. Artinya, secara kesiapan pelaksanaan sudah ada panitia tetap (Pantep) yang terus mengawal kegiatan itu, sehingga persiapan memang sudah matang. Ia menambahkan, program itu tidak hanya dibebankan kepada pemerintah atau dinas, melainkan NGO juga harus terlibat langsung. Artinya, pengusaha lebih leluasa mempromosikan objek wisata menarik di Mataram. Latief mengulas, pertimbangan Pemerintah Kota Mataram mengundur kegiatan itu, karena alasan cuaca dan kesanggupan peserta lain masih sedikit yang menyanggupi berkenan hadir. (cem)
(Ant/Bali Post)
KEBAKARAN HUTAN - Kebakaran hutan di Taman Nasional Gunung Rinjani hampir terjadi setiap tahun. Pihak Tim TNGR, hingga Kamis kemarin masih sedang mencari titik sumber kebakaran di hutan Gunung Rinjani.
TNGR Telisik Penyebab Kebakaran Hutan di Rinjani Mataram (Suara NTB) Hingga saat ini, belum dapat dipastikan terkait apa penyebab kebakaran yang melalap hutan di Gunung Rinjani. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Kamis (6/11) menyatakan bahwa pihaknya sedang menelisik dan mencari penyebab kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Gunung Rinjani. “Kami sedang mencari tahu apa penyebab terjadinya kebakaran. Kemungkinan besar hal itu disebabkan karena adanya oknum masyarakat tertentu yang ingin membuka lahan. Kami sedang mencari titik yang menjadi sumber api kebakaran tersebut. Saat ini tim masih berada di lapangan,” jelas Kepala Balai TNGR, Ir. Agus Boediono. Menurut Agus, menjelang tibanya musim hujan seperti saat ini kebakaran di kawasan hutan acap kali terjadi. Meski tidak ada bukti yang konkret dirinya memastikan bahwa penyebab kebakaran itu sebagaian besar karena adanya kesengajaan oknum – oknum tertentu. Beberapa oknum yang kerap bermain dalam hal itu adalah, pelaku yang ingin membuka lahan, pemilik atau pengembala sapi yang menginginkan tumbuhnya rumput ilalang yang baru, bahkan para pemburu hewan yang se-
dang memancing kedatangan rusa atau hewan buruan lainnya. “Bukti konkretnya memang belum ada, tetapi secara garis besar menurut pengamatan saya, setiap adanya pergantian musim khususnya dari kemarau menuju musim hujan, itu wajib terjadi kebakaran, entah itu disebabakan karena adanya oknum yang ingin membuka lahan atau bahkan para pemburu yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyalakan api di dalam hutan,” tambahnya. Sampai saat ini, dirinya belum dapat memastikan berapa luas lahan yang terbakar. Hal itu dikarenakan tim yang bekerja di lapangan belum menyerahkan laporan kepada dirinya. Dari kejadian itu, dikhawatirkan dapat menghambat pendakian dari para wisatawan. Terlebih, jika kebakaran itu menjalar dan melalap jalur pendakian yang sering digunakan para pendaki. “Sampai saat ini belum ada laporan, baik mengenai berapa luas lahan yang terbakar juga terkait adanya korban jiwa. Kami selalu berharap agar tidak adanya korban yang ditimbulkan atas insiden itu. Saat ini, petugas selalu waspada dan mengantisipasi kejadian – kejadian yang tak diinginkan,” tandasnya. (met)
Putri Pariwisata Perlu Perhatian Khusus Mataram (Suara NTB) Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi berharap Pemerintah Daerah bisa lebih memberikan perhatian khusus terhadap eksistensi Putri Pariwisata NTB. Selain itu, perlu adanya pembinaan berkelanjutan agar Putri Pariwisata benar-benar bisa berperan sebagai duta pariwisata dan memotivasi generasi muda di NTB. Hal ini disampaikan istri Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi ini saat menerima kunjungan Putri Pariwisata NTB tahun 2013, Tamara Meiliana Siswandi, yang didampingi (Suara NTB/ist) SILATURAHMI - Putri Pariwisata NTB saat bersilaturahmi dengan Ketua Tim Ketua BKOW Penggerak PKK NTB di pendopo Gubernur NTB, Kamis (6/11). NTB Hj. Syamsiah Muh Amin, Ketua Badan Promosi Parimenguatkan peran putri-putri lebih mencakup bagaimana untuk wisata Daerah (BPPD), tersebut untuk bisa lebih mem- melihat NTB secara keseluruhan. Anggota PKK NTB dan OrUntuk itu, Putri Pariwisata diminta promosikan potensi NTB. ang tua Tamara Meiliana Seperti putri pariwista NTB, lebih banyak membaca, sehingga waSiswandi, di pendopo Guujarnya, seharusnya bisa berpe- wasan menjadi lebih luas. Contohnya bernur, Kamis (6/11). ran lebih besar dalam mempro- dapat mengeksplorasi selain pariwiMenurut Erica, selamosikan NTB jika diberikan sata seperti, sektor ekonomi, Pertama ini pemerintah pembinaaan dan perhatian nian, Peternakan, sosial budaya, podaerah telah menjadikhusus. Sehingga putri pariwisa- tensi kelautan bahkan politik. kan even pemilihan Kepada putri pariwisata nTB ta benar-benar bisa menjadi ikon putri-putri NTB seperpariwisatanya NTB. “Jadi or- tahun 2013 itu, Erica berpesan suti putri Pariwisata, ang-orang yang ingin tahu ten- paya putri pariwisata harus bisa Putri Mutiara, Putri tang NTB itu dapat langsung membantu mengharumkan nama Bunga, Putri Mandabertanya ke Putri Pariwisata. daerah di kancah nasional. Sebab pulika dan Teruna-DeBila perlu ada kolom khusus di tri pariwisata diibaratkan wajah terdare, sebagai agenKoran, misalnya Tamara Men- depan pariwisata NTB. Ia juga meda tahunan. Nanekankan bahwa NTB tidak hanya jawab,” ujarnya. mun sayangnya, Ia juga mengatakan, peran diprioritaskan dari Pariwisata, tetabelum ada proputri pariwisata tidak seseder- pi juga dari religinya. gram kelanjuSementara itu, Ketua Badan Prohana mengajak orang untuk metan yang bisa lihat keindahan alam. Tetapi mosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Taufan Rahmadi mengatakan, Putri Pariwisata merupakan best guide serta pelaksana program promosi pariwisata daerah NTB. Ia juga menyampaikan, pertemuan dengan Ketua TP PKK NTB itu bertujuan meminta arahan terkait persiapan perhelatan Putri Pariwisata Nasional yang akan dilaksanakan di Jakarta, pada 8-21 November 2014 mendatang. Pada perhelatan tersebut, menurut Taufan, di antaranya akan dipresentasikan tentang pariwisata NTB oleh Tamara Muliana Siswandi bertajuk Ecotourism dan program Tambora Menyapa Dunia. Program Tambora Menyapa Dunia adalah hajat Pemprov NTB dalam rangka menggenjot tingkat kunjungan wisatawan sebagai kelanjutan program Visit Lombok Sumbawa (VLS) 2012. Tambora Menyapa Dunia juga menjadi peringatan dua abad meletusnya Gunung Tambora di Pulau Sumbawa. (nas)
SUARA NTB Jumat, 7 November 2014
PENDIDIKAN
Halaman 10
Antisipasi Penyebaran Terorisme Mampu Jadi Motivator MENGINGAT peran guru sangat penting dalam menunjang dan membina siswa, pihak SMPN 3 Selong mengharapkan kepada semua guru tetap memiliki motivasi yang lebih tinggi dari pada siswa. Karena, dengan guru memiliki semangat dan motivasi yang tinggi dalam memberikan materi pelajaran, maka, siswa akan bersemangat dan termotivasi dalam menerima segala jenis dan bentuk pelajaran yang diberikan oleh guru. Dikonfirmasi Suara NTB, di sela-sela acara sosialisasi penyakit kanker, Kamis (6/11), Kepala SMPN 3 Selong, Hj. Nasihi, S.Ag, M.Pd, menjelaskan, pihaknya sedang menggenjot motivasi dan semangat para guru di SMPN 3 Selong. Alasannya, supaya para siswa juga ikut termotivasi dalam menimba ilmu. Karena, salah satu faktor penentu dalam suksesnya sekolah adalah kehadiran guru yang memiliki semangat dan motivasi yang tinggi dalam mengukir prestasi kepada siswa di tempat ia mengabdikan ilmunya. “Guru adalah pahlawan penentu keberhasilan sekolah,” jelasnya. Ia menambahkan, untuk menggenjot motivasi dan semangat para guru yang ada di SMPN 3 Selong, pihaknya sudah menggelar segala bentuk pelatihan-pelatihan guru dan workshop, baik itu dilakukan di dalam maupun di luar sekolah. Bahkan, ujarnya, setiap bulannya ada bimbingan khusus kepada guru tentang bagaimana menjadi guru yang andal dan profesional. Selain itu, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) juga setiap bulan dilakukan. “Setiap bulan itu pasti ada bimbingan guru yang dilakukan oleh sekolah,”akunya. Terkait dengan itu, tujuan dari dilakukannya sejumlah pelatihan, workshop dan bimbingan-bimbingan kepada guru, supaya guru lebih termotivasi dalam menjalankan segala bentuk aktivitas dan tugasnya di sekolah. Namun, akunya, yang menjadi kendalanya dalam melaksanakan segala kegiatan dan pelatihan-pelatihan itu adalah masalah waktu, karena setiap guru memiliki jadwal yang padat di masing-masing kelas dan bisa mengganggu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). “Memang guru mudah kita kumpulkan, tapi waktu m e r e k a yang sedikit,” terangnya. (yon)
BNPT Minta Mahasiswa Berperan Aktif Mataram (Suara NTB) Fenomena keterlibatan mahasiswa dan alumni perguruan tinggi (PT) dalam jaringan kelompok radikal terorisme, termasuk dukungan terhadap gerakan ISIS mencerminkan PT sebagai tempat pengkajian keilmuan tidak imun dari penyebaran ideologi kelompok radikal terorisme. Atas dasar itu, Badan Nasional Pusat Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyasar elemen mahasiswa di berbagai PT. seperti yang dilaksanakan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, Kamis (6/11). Di hadapan sekitar 500 mahasiswa IAIN Mataram, Direktur Deradikalisasi BNPT Prof. Dr. Irfa Idris, MA, mengemukakan sebagian besar para pelaku terorisme dan penyebar paham radikalisme berasal dari lulusan PT yang notabenenya merupakan aktor-aktor sosial yang terdidik. Atas dasar itu, dirinya meminta mahasiswa dapat berperan aktif untuk mencegah dan menangkal paham radikalisme dari perkembangannya di tengah-tengah masyarakat. Disebutkannya paham radikalisme yang berkembang di sebagian masyarakat oleh mereka selanjutnya diwujudkan dalam bentuk aksi-aksi kekerasaan yang merupakan ancaman nyata bagi keamanaan NKRI. Sebagai bukti yakni banyaknya aksi kekerasaan mengatasnamakan agama, seperti bom bunuh diri, perampokan, pembunuhan terhadap aparat
kepolisian dan lain sebagainya. Tentu, fenomena itu tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Oleh karena itu, peran strategis dari kalangan terdidik kampus, tokoh masyarakat, tokoh agama sangat dibutuhkan. Selain itu, upaya lain yang telah dilakukan BNPT yakni memberdayakan tempat-tempat ibadah. “Untuk itu, partisipasi aktif kelompok-kelompok masyarakat terdidik khususnya civitas akademika kampus dalam melakukan kontra naratif terhadap penyebaran paham radikalisme sangat diharapkan. Upaya pendinamisasikan proses pembelajaran di PT juga menjadi strategi pencegahan penyebaran paham radikalisme,” ujarnya. Sementara itu, Rektor IAIN Mataram Dr. Nashuddin, M.Pd, menilai upaya BNPT dalam menanggulangi persebaran paham
SMPN 3 Selong Gelar Sosialisasi Pengenalan Kanker Hj.Nasihi (Suara NTB/yon)
Kepsek Ditarik Jadi Pejabat Struktural Sudah Dipertimbangkan Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony, menyatakan, adanya kritikan terhadap dirinya terkait mutasi eselon III dan IV beberapa waktu lalu sangat dipahami dan benar adanya. Namun menurutnya, pendidikan berbeda dengan dinas lain karena membawahi guru dan kepala sekolah (kepsek). ‘’Para guru dan kepsek ini nota bene mengerti kurikulum, manajemen pendidikan dan lain-lain. Hal ini menjadi salah satu kajian kepala sekolah SMA 2 Labuapi dipromosikan menjadi kepala bidang di Dikbud,’’ ungkap bupati belum lama ini. Dalam hal ini, ujarnya, pihaknya sangat dilematis. Di satu sisi ingin mengangkat dari lingkup pemda, namun tidak bisa memberi pembinaan kepada guru atau mengangkat kepsek yang memiliki kompetensi. Ia menerangkan dalam proses mutasi dilakukan fit and proper test, namun pada tataran spiritual dan leadership. Menurutnya, pejabat hasil fit and profer test menyangkut kecerdasan, lemah di bidang sosial, relationship dan leadership. Uji itu tidak bisa terjawab komitmen dan disiplin Sebelumnya kalangan dewan menyoroti kebijakan Bupati Lobar, H. Zaini Arony memutasi guru masuk pejabat struktural dan diberi jabatan sebagai salah satu kepala bidang. (her)
Selong (Suara NTB) – Penyakit kanker merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Jika seseorang terkena penyakit kanker, penderitanya hanya mampu bertahan satu atau dua tahun saja. Sedangkan, penyakit kanker merupakan penyakit keturunan (genetik). Bahkan, sejak lahirpun semua orang sudah memiliki bibit kanker. Maka dari itu, pihak SMPN 3 Selong menggelar sosialisasi pengenalan kanker sejak dini. Hal tersebut disampaikan Konsultan Yayasan Kanker Indonesia Jakarta Cabang Mataram, Muhammad Rizal dalam Acara Sosialisasi Pengenalan Kanker di SMPN 3 Selong, Kamis (6/11). Menurutnya, penyakit kanker merupakan penyakit keturunan dan bukan penyakit menular. Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan kesehatannya, terlebih masyarakat atau guru yang orang tua dan sanak keluarganya ada yang menderita penyakit kanker itu. “Ingat, penyakit ini bukan penyakit menular, melainkan penyakit keturunan,” ujarnya mengingatkan. Terkait dengan itu, Rizal mengatakan, bibit kanker yang sudah ada pada setiap manusia sejak lahir akan mudah berkembang jika sel manusia rusak maka bibit kanker itu secara langsung akan berkembang biak. Maka
dari itulah, ia berpesan kepada masyarakat dan guru yang ada di SMPN 3 Selong agar memperhatikan dan memilih makanan sehari-hari. “Jika sel telur itu rusak dan memakan makanan yang mengandung bahan pengawet (formalin), maka akan membuat kanker itu aktif dan mudah berkembang biak,”terangnya. Sementara Kepala SMPN 3 Selong, Hj.Nasihi,S.Ag, M.Pd, menjelaskan, kegiatan sosialisasi itu merupakan langkah yang sangat tepat dan bermanfaat dilakukan oleh pihak sekolah. Karena, masyarakat, guru, dan siswa nantinya akan mengetahui dari mana penyakit kanker itu berasal, cara mengatasinya, dan bahaya kanker itu sendiri. Menurutnya, adanya sosialisasi kesehatan seperti itu akan menambahkan pengetahuan kepada masyarakat, para guru terlebih kepada siswa khususnya yang ada di SMPN 3 Selong. “Kegiatan ini sangat bermanfaat, karena kita bisa mengetahui asal muasal dan dampak kanker itu,”paparnya. Ia menjelaskan, diadakannya kegiatan sosialisasi itu, maka secara otomatis akan menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat dan guru yang hadir dalam acara sosialisasi itu. karena, jika kesehatan terganggu, maka aktivitas belajar juga akan terganggu karena para guru sakit. (yon)
(Suara NTB/yon)
SOSIALISASI - Konsultan Yayasan Kanker Indonesia Cabang Mataram, Muhammad Rizal saat memberikan arahan mengenai bahaya kanker di SMPN 3 Selong, Kamis (6/11).
radikalisme dengan melibatkan civitas PT sangat tepat, karena didasari atas situasi kampus sebagai tempat persemaian manusia terdidik dan intelektual. Meski diakuinya, hal itu tidak bisa terjadi seratus persen. Lebih jauh Nashuddin meminta agar segenap masyarakat khususnya mahasiswa untuk mewaspadai masuknya pahampaham radikalisme yang dapat merugikan diri dan masyarakat secara luas. Meskipun NTB saat ini terlihat adem-adem saja tanpa ada riak, namun potensi ke arah sana tetap saja ada. Dirinya pun meminta agar semua civitas PT, baik PT umum dan agama agar sama-sama memiliki kepedulian terhadap ancaman laten ini. Sementara itu, Guru Besar UIN Jakarta Prof. Thibraya meminta perbedaan cara penafsiran atas teks suci Al Qur’an yang menjadi awal atas
(Suara NTB/dys)
DIALOG - Direktur Deradikalisasi BNPT Irfa Idris didampingi Rektor IAIN Mataram H. Nashuddin saat memberikan materi pada acara dialog anti kekerasan di IAIN Mataram, Kamis (6/11). perbedaan pandangan yang kerap menyebabkan perselisihan disikapi dengan arif. Hal itu mengingat makhluk Tuhan
semuanya diciptakan dalam bentuk yang berbeda-beda untuk menunjukkan kebesaran sang pencipta. (dys)
Dikpora Lotim Bantah Lakukan ”Bisnis Gelap” Selong (Suara NTB) Jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim) menanggapi tudingan sejumlah pihak, termasuk dari kalangan wakil rakyat Lotim dalam pandangan fraksinya pada sidang paripurna Rabu lalu. Tudingan adanya praktik bisnis gelap di Dikpora Lotim dianggap Dikpora merupakan tudingan yang tidak sesuai kenyataan. Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dikpora Lotim, M. Zaini kepada Suara NTB via ponselnya, Kamis (6/11), menjelaskan, semua sorotan dan tudingan wakil rakyat Lotim itu dianggap tidak benar. Segala kebijakan yang diambil Dikpora ini semua mengacu pada rapat koordinasi seluruh perangkat pendidikan yang difasilitasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada awal penerapan Kurikulum 2013 lalu. Seluruh kesiapan dari pelaksanaan Kurikulum 2013, termasuk persiapan perangkat pelaksanaan, seperti penyusunan RPP, pengadaan buku kurikulum, pedoman penilaian dan lainnya yang terkait langsung dengan kurikulum berbasis pendidikan karakter tersebut. Menurutnya, berdasarkan dari rakor di tingkat pusat itu, pada awal penerapan kurikulum 2013, kabupaten/kota bisa melakukan sosialisasi secara mandiri. Menyambut kesepakatan itulah, Kabupaten Lotim melalui Dikpora melakukan perluasan impelementasi dari kurikulum 2013. Zaini menjelaskan, mekanisme penganggaran dan perencanaan dari pelaksanaan kurikulum 2013 ini tahun 2013-2014 berbeda dengan sistem penganggaran dan perencanaan 2014-2015. Tahun 2013-2014 diketahui sebagai awal permulaan dari implementasi kurikulum 2013 di tingkat sekolah dasar ini hanya diperuntukkan pelaksan-
aan uji coba sebanyak 9 SD dan 6 SMP sederajat. Pada semester pertama anggaran pengadaan buku misalnya 95 persen bersumber dari bansos, dari sisanya 5 persen dari Biaya Operasional Sekolah (BOS). Dikpora Lotim menginginkan adanya pemerataan pelaksanaan, sehingga menjadi keharusan bagi sekolah-sekolah di luar uji coba itu melakukan pembelian dari buku. Pembelian dilakukan pihak sekolah, karena anggarannya sudah jelas. Maksud pembelian pun untuk menambah referensi, “Jadi sebenarnya bukan memperjualbelikan buku,” ucapnya menegaskan. Pada semester dua nantinya, baru sistem pengadaan buku ini melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk SD disebut dananya mencapai Rp 2 milia lebih dan untuk SMP ada Rp 1,4 miliar lebih. Karena itu, ujar Zaini, sistem perencanaan dan penganggaran yang berbeda itu lanjutnya harus dipahami seutuhnya. Menyinggung soal RPP, diakui Zaini ada pembuatan secara kolektif. Namun adanya praktik jual beli RPP tersebut dengan kisaran Rp 350 ribu/ RPP sama sekali tidak diketahuinya. “Kita tidak tahu itu, itu urusannya dengan pihak perusahaan. Karena bukan kita yang buat, tapi pakar pendidikan di tingkat nasional,” imbuhnya. Keberadaan RPP yang sudah tersusun rapi itu sebenarnya sangat membantu para guru. Di mana, guru pada awal penerapan kurikulum 2013 itu tidak cukup waktu untuk menyusun RPP. “Kan tidak mungkin dalam satu hari seorang guru itu bisa menyusun RPP 15 halaman,” nilainya. RPP pun bisa menjadi pedoman langsung dari para guru. Terlebih beban guru utamanya di tingkat Dikdas ini berkewajiban memegang 3-4 mata studi tiap harinya.
Ditambahkan, sebenarnya kebijakan Dikpora Lotim melakukan perluasan implementasi penerapan kurikulum 2013 dengan menggandakan buku-buku tidak dipermasalahkan oleh jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ia menuturkan, Dikpora sudah diaudit oleh salah satu Inspektur Jenderal di lingkup Kemendikbud. Hasilnya, pusat sama sekali tidak mempermasalahkan. Zaini mengatakan, sebenarnya sangat menyayangkan masih dipersoalkannya penggandaan buku kurikulum 2013 Dikpora Lotim ini. Energi untuk seharusnya mengerjakan yang lain dinilai terbuang siasia, karena masih membahas yang sudah berlalu. Sebelumnya, jajaran Dewan Lotim melalui sejumlah fraksi menyampaikan kritik keras kepada Dikpora Lotim. Disoroti dewan adalah persoalan dugaan praktik jual beli buku dan RPP oleh Dikpora dan persoalan pengangkatan kepala sekolah yang tidak prosedural. Terkait RPP, Muhir, salah seorang guru di SDN 6 Korleko Kecamatan Labuhan Haji menuturkan kepada Suara NTB, menjelaskan, guru menolak membeli RPP seharga Rp 350 ribu tersebut. Katanya, pembuatan RPP sebenarnya merupakan kewajiban guru. Melihat jumlah halamannya RPP, menurut Muhir harga RPP tersebut sebenarnya cukup Rp 150 ribu saja. Ia pun mempertanyakan kemana arah sisa anggaran itu diperuntukkan. Dirinya tidak mau dianggap telah mengekang kreativitas dalam menyusun RPP. Ia pun menilai, RPP yang dijual melalui Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) di masing-masing kecamatan itu tidak sesuai dengan karakteristik di masing-masing sekolah. “Itu RPP hanya di download di internet,” demikian tudingnya. (rus)
Pembinaan Intensif
Ponpes Nurul Jannah Ampenan Raih Berbagai Prestasi Siapa yang tidak kenal dengan Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Jannah Ampenan. Berada tepat di pinggiran pantai Ampenan, Ponpes Nurul Jannah bak mutiara tersembunyi yang menyimpan segudang keindahan. Meski tepat berada di pesisir pantai Ampenan, satu tempat yang selama ini akrab dengan keterbelakangan, Ponpes Nurul Jannah mampu keluar dari konteks tersebut. BERBAGAI prestasi Ponpes Nurul Jannah Ampenan seolah berbicara, jika prestasi bisa diraih oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun meski terkadang harus diraih dengan berbagai perjuangan yang melelahkan. Mengelola tiga lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak (TK), MTS dan MA, dan SMA, Ponpes Nurul Jannah Ampenan perlahan tapi pasti membuktikan diri sebagai lembaga pendidikan yang mampu bersaing dengan sekolah ataupun madrasah yang sudah mapan dan berada di tengah-tengah kota. Salah satu prestasi teranyar yang diraih Ponpes Nurul Jannah
Ampenan yakni menjadi juara I pada ajang Lomba Kegiatan Baris-Berbaris (LKBB) tingkat Kota Mataram yang digelar di MAN 2 Mataram. Selain itu, belum lama ini tercatat 6 orang siswanya juga meraih juara pada ajang MTQ Tingkat Kota Mataram untuk sejumlah katagori lomba seperti Musabaqah Khattil Qur’an (kaligrafi), Musabaqah Syarhil Qur’an, dan Musabaqah Hifzil Qur’an. Kepada Suara NTB, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jannah Ampenan TGH. Muhammad Nasir Syukron, M.Pd, menilai apa yang telah diraih oleh para siswanya itu tidak terlepas dari usaha kerja keras pi-
haknya dalam melakukan pembinaan selama ini. Diakuinya, pembinaan dilakukan di semua bidang baik yang berhubungan langsung dengan keterampilan pondok ataupun keterampilan umum lainnya. Adapun keterampilan pondok yang juga menjadi ciri khas ponpes, yakni pidato Bahasa Arab, tilawah, kajian kitab kuning dan lainnya. Sementara untuk ekstrakurikuler umum yakni pramuka. Nasir Syukron mengaku, apa yang telah dilakukannya itu tidak terlepas dari paradigma yang dianut oleh para pengelola ponpes, yakni integrasi antara pelajaran umum dan agama. Baginya, antara lembaga pendidikan sekolah dan madrasah sama saja. Oleh karena itu, dikotomi mata pelajaran umum dan agama, lembaga sekolah dan madrasah tidak perlu lagi ada dikotomi. Untuk meraih itu semua memang tidak mudah, terlebih fasilitas yang dimiliki ponpes serba kekurangan. Nasir Syukron mengakui selama ini meli-
(Suara NTB/dys)
POSE BERSAMA - Siswa-siswi berprestasi Ponpes Nurul Jannah Ampenan pose bersama di sekolahnya beberapa waktu lalu. hat ada perhatian berbeda yang diberikan oleh pemerintah antara sekolah dan madrasah. Salah satu contohnya, kebijakan Bina Lingkungan pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berlangsung. Kebijakan itu justru membuat banyak madrasah dan sekolah swasta menjadi tidak berkembang. Meski demikian, Nasir Syukron tidak ingin mempersoalkan kondisi itu terlalu panjang.
Meski dengan minimnya perhatian dari pemerintah, pihaknya tetap dapat mengelola dan mengembangkan pendidikan dengan baik. Kedepan dirinya berharap agar apa yang telah dilakukan dengan segala capaiannya dapat terus dilanjutkan. Sehingga dengan demikian, siswa-siswi dapat memperoleh pengetahuan yang dapat diamalkan bagi kehidupan sesama. (dys)
Halaman 11
SUARA NTB Jumat, 7 November 2014
Target Dua Emas SUKSES mengukir prestasi di kejuaraan tingkat Internasional menambah rasa percaya diri Yulia Prayanti. Atlet yang mempersembahkan dua medali emas di Kejuraan Internasional Kempo “Wali Kota Cup” di Surabaya ini mematok target dua medali emas di PON Jawa Barat (Jabar) 2016. Target tersebut cukup beralasan, pasalnya Mahasiswa Unram ini baru saja berhasil menyabet dua emas di kejuaraan level Internasional. “Target saya meraih dua medali emas di PON Jabar 2016, soalnya (Suara NTB/fan) Yulia Prayanti saya pernah meraih dua medali emas di Kejuaraan Internasional di Surabaya bulan September lalu,” ucap Yulia Prayanti yang biasa disapa Yuli ketika ditemui Suara NTB di Mataram, Kamis (6/11) kemarin. Yuli mengatakan, dua medali emas yang diraihnya di kejuaraan Internasional belum lama ini tak jatuh ke tangan orang lain. Oleh karena itu dia akan terus mempertahankan dua emas itu hingga ke PON. Caranya, dia akan terus memotivasi dirinya untuk terus memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Dalam hal ini ia tetap intens berlatih agar bisa meningkatkan kekuatan fisik dan teknik. “Latihan tetap intens saya lakukan, soalnya saya masuk dalam pemusatan latihan daerah (Pelatda) desentralisasi cabor kempo,” ucapnya. Menurutnya, Pelatda yang telah dijalani selama satu tahun berjalan itu sudah menunjukan hasil yang cukup memuaskan. Pasalnya selama satu tahun Pelatda berjalan sudah berbagai prestasi yang diukirnya di kancah nasional hingga Internasional. Prestasi pertama kalinya adalah meraih dua medali emas di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB Juni 2014. Selanjutnya dia berhasil mempersembahkan satu emas dan satu perak di Kejurnas di Jogjakarta awal tahun 2014. (fan)
Kelemahan Maung Bandung Terbaca Jayapura (Suara NTB) Asisten Pelatih Persipura Jayapura Chrisleo Yarangga mengatakan Boaz TE Salossa akan memanfaatkan sejumlah celah yang ada di tubuh tim “Maung Bandung”, julukan Persib Bandung, saat laga final Liga Super Indonesia (LSI) 2014 di di Stadion Gelora Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (7/11) malam.
TE Salossa. Sedangkan tim Persib Bandung, berhasil mengalahkan Arema Cronos dengan skor 3-1 lewat perpanjangan waktu 120 menit lamanya setelah diwaktu normal hanya bermain imbang 1-1.
diperpanjangan waktu 120 menit, setelah dalam waktu normal bermain imbang 1-1. Saat itu, Persib mengandalkan Ferdinan Sinaga sebagai striker tunggal dibantu Tantan dan Makan Konate di tengah, dan Atep yang kerap kali diturunkan sebagai pemain kunci untuk kemenangan tim. “Persib biasanya mengandalkan umpan jauh ke depan dan juga sesekali serangan balik. Tapi kami akan antisipasi itu dengan bermain disiplin,” kata Chrisleo. Seperti diketahui Persipura Jayapura merupakan juara musim lalu, dan pada musim ini lolos ke final setelah mengalahkan perlawanan tim pendatang baru di LSI Pelita Bandung Raya dengan skor 2-0 lewat aksi Boaz
PSSI Kecewa Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin mengaku kecewa pertandingan final Indonesia Super League (Liga Super Indonesia) 2013/2014, Jumat (7/11) antara Persipura dan Persib Bandung batal digelar di Jakarta dan dipindah ke Palembang. “Ini adalah preseden buruk bagi kita. Stadion Utama Gelora Bung Karno ini ibarat Wembley Indonesia. Kami sangat kecewa dengan situasi ini,” kata Djohar Arifin Husin sebelum bertemu Menpora Imam Nahrawi di Kemenpora, Jakarta, Kamis. Menurut dia, dengan batalnya pertandingan final kompetisi tertinggi di Tanah Air ini di Jakarta yang dipindah ke Stadion Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan, menunjukkan kondisi keamanan di Ibu Kota kurang mendukung.
“Kami akan memanfaatkan peluang sekecil apapun saat melawan Persib Bandung. Dan kami menilai ada celah yang bisa kami manfaatkan untuk mencetak gol kemenangan,” katanya ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Papua, Kamis. Chrisleo semasa menjadi penyerang bagi Persipura diera 90-an bersama Roni Wabia, Aples Tecuari dan Carolino Ivak, telah mengantongi kekuatan lawan saat menonton laga semifinal antara Persib dan Arema Cronos. Namun, pelatih berbadan subur itu enggan menyebutkan kelemahan skuat asuhan Jajang Nurjaman itu. “Persib bagus dalam menyerang dan bertahan. Memiliki lini tengah yang kuat dan kiper yang bagus, tapi kami sudah tahu kelemahan yang bisa dimanfaatkan,” katanya.
Kelemahan itu, lanjut Chrisleo, akan disampaikan kepada Boaz TE Salossa dan kawan-kawan saat latihan sore ini dengan harapan pemain “Mutiara Hitam” bisa memahami maksud dan tujuan pelatih untuk memanfaatkan sejumlah peluang yang akan tercipta. “Kami akan beberkan hal ini kepada pemain, dengan harapan pada laga final besok bisa dimanfaatkan untuk mencetak gol dan meraih peluang juara LSI musim ini,” katanya. Pada laga semifinal antara Persib Bandung melawan Arema Cronos di Gelora Jakabaring, tim asal Jawa Barat itu berhasil menghempaskan perlawanan skuat asuhan pelatih Suharno dengan skor 3-1
Mimpi Buruk City Berlanjut
Hasil Kejurnas Panjat Tebing
Joni Kasria Sumbang Medali Perak Mataram (Suara NTB) Untuk pertama kalinya Kotingen NTB berhasil mempersembahkan satu medali perak di Kejurnas Panjat Tebing di Aceh Timur, Nangro Aceh Darussalam (NAD), Kamis (6/11) kemarin. Medali perak NTB diraih Joni Kasria, sementara Azhar Wan Akbar tersingkir di babak semifinal. Hal ini disampaikan Kabid Prestasi Pengprov FPTI NTB, Hadist Sapta Putra melalui emailnya, yang diterima Suara NTB, Kamis (6/11) kemarin. “Atlet NTB, Joni Kasria berha(Suara NTB/fan) sil mempersembahkan medali Joni Kasria perak, sementara Azhar Wan Akbar hanya sampai di babak semifinal,” ucapnya. Medali perak yang dipersembahkan atlet kelahiran Lombok Timur (Lotim) itu lewat nomor boulder perorangan putra, sementara medali emas diraih atlet Jawa Timur (Jatim), Aan Avianto merupakan juara kelas boulder di Asian Sport Climbing di Mataram Oktober 2014. Medali perunggu juga diraih atlet Jatim Khaerul Anam di nomor yang sama. Medali perak tersebut menjadi satu-satunya yang diraih kontingen NTB yang diperkuat dua atlet seniornya, Azhar Wan Akbar dan Joni Kasria. Meski hanya menyumbangkan satu medali perak, namun menurut Pengprov FPTI NTB hasil tersebut merupakan hasil yang sangat membanggakan. “Pasalnya selama mengikuti kejuaraan panjat tebing level senior, ini pertama kalinya atlet NTB mempersembahkan medali,” terangnya. Meskipun untuk di kejuaraan nasional Junior atau kejurnas kelompok umur pepanjat NTB selalu menyumbangkan medali emas sejak tahun 2012 lalu. (fan)
“Kejadian ini adalah promosi bahwa Jakarta itu tidak aman. Untuk itu harus secepatnya dilakukan kajian-kajian agar situasi seperti ini bisa cepat tuntas,” katanya. Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil juga menyatakan kekecewaannya. Padahal pertandingan final itu merupakan sejarah yang harus digelar di stadion yang merupakan representasi dari sepak bola di Tanah Air. “Sayang sekali final tidak digelar di Stadion Gelora Bung Karno, padahal ini partai puncak yang seharusnya digelar di stadion yang merupakan representasi dari sepak bola nasional,” katanya. Namun demikian, ia berharap kondisi itu tidak mempengaruhi tim Persib untuk bisa merealisasikan targetnya menjadi juara Liga Super Indonesia (LSI) 2014. “Mudah-mudahan tidak banyak berpengaruh kepada pemain, lihat saja animo bobotoh yang berangkat ke Palembang begitu besar. Saatnya Persib meraih hasil terbaik,” kata Ridwan Kamil menambahkan. (ant/bali post)
(Suara NTB/ist)
KEGEMBIRAAN MESSI – Penyerang Barcelona, Lionel Messi memperlihatkan kegembiraan bersama rekan-rekannya. Messi membawa Barcelona unggul atas Ajax 2-0 sekaligus membawa La Pulga menyamai rekor 71 gol Raul Gonzales di Liga Champions di Amsterdam ArenA, Kamis, (6/11)
Messi Samai Rekor Raul Jakarta (Suara NTB) Dua gol Lionel Messi membawa Barcelona unggul atas Ajax 2-0 sekaligus membawa La Pulga menyamai rekor 71 gol Raul Gonzales di Liga Champions di Amsterdam ArenA, Kamis, (6/11). Luis Suarez akan tampil di Amsterdam malam ini dengan tiga klub berbeda, yakni dengan FC Grooningen, Ajax, dan Barcelona. Tim tamu membuat peringatan untuk Ajax ketika menembus lini pertahanan dengan umpan dari Xavi. Alba kemudian mengambilnya dan mengirimkan Neymar di tengah, tetapi kedua pemain itu terperangkap offisde. Lionel Messi bisa mendekati
rekor Raul dengan 71 gol di Liga Champions malam ini, sementara mencetak hattrick akan membuat pemain Argentina itu menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah di kompetisi ini. Menit 19 El Ghazi melewati tiga pemain belakang Barcelona sebelum menyerahkan bola ke Klaassen. Gelandang itu kemudian mengirimkan umpan silang ke Andersen, tetapi tendangannya melebar. Barcelona akan lolos ke babak 16 besar jika mereka menang dan APOEL gagal mengalahkan PSG di pertandingan lain. Sementara Ajax butuh setidaknya satu poin untuk menjaga asa tetap lolos ke babak selanjutnya. Barcelona kembali menyerang. Messi memberikan bola untuk Neymar tetapi diblok oleh Veltman. Menit 36 Messi membuka angka untuk Barcelona sekaligus mencetak gol ke70 di Liga Champions. Berawal dari Barcelona yang mendapat tendangan bebas yang menyentuh dinding manusia, tetapi Bartra tetap menjaga bola. Kemudian memberi umpan silang ke tengah untuk Messi yang melewati Van Rhijn dan menaklukan Cillessen. Neymar menerima umpan dan masuk ke jantung pertahanan Ajax, tetapi Veltman kembali mematahkan serangannya, menit 44. Luis Enrique dan Frank de Boer adalah rekan satu tim di Barcelona dari 1999-2003. Dalam empat tahun itu, De Boer membuat 144 penampilan dan memenan-
gi gelar Spanyol 1999. Menit 60, Suarez berhadapan satu lawan satu dengan Cillessen, tetapi tidak bisa mengalahkan kiper yang membuat penyelamatan. Xavi Hernandez membuat penampilan ke-166 di Liga Champions. Ajax dan Barcelona pernah mengangkat tropi Liga Champions empat kali dalam kesempatan berbeda. Ajax mengangkat piala pada tiga musim beruntun pada 1971, 1972, 1973, sebelum mebambah yang keempat 1995. Sementara Barcelona yakni 1992, 2006, 2009, dan 2011. Ajax mendapat kesempatan ketika Serero mengirim umpan silang untuk Milik. Pemain pengganti itu menyundulnya, tetapi bola terlalu tinggi. Menit 71 Ajax dipaksa bermain dengan sepuluh orang pemain. Berawal ketika Messi menembus pertahanan Ajax dan menjentikkan bola di antara dua bek tengah, yang memaksa Veltman menjatuhkannya. Veltman diberikan kartu kuning kedua. Lima menit kemudian Messi membawa bola dari tengah dan mengirim umpan kepada Pedro di kiri. Pedro kemudian mengembalikan lagi kepada Messi yang berada di tengah kotak penalti dan mengkonversinya menjadi gol. Menit 88 Messi hampir mencetak hattrick jika bola tendangannya tak diselamatkan Cillessen. Ajax menguasai 38 persen pertandingan, sementara Barcelona 62 persen. Dengan tendangan ke gawang satu berbanding delapan untuk keunggulan Barcelona. (ant/bali post)
London Harapan-harapan Manchester City untuk dapat lolos ke fase gugur Liga Champions diwarnai mimpi buruk, setelah dua gol Seydou Doumbia dan dua kartu merah membuat mereka kalah 1-2 dari CSKA Moskow di Stadion Etihad pada Kamis dini hari kemarin. Doumbia dua kali memanfaatkan pertahanan yang rapuh untuk mencetak gol, yang pertama tercipta saat pertandingan baru berlangsung dua menit, setelah mendapat bola dari Yaya Toure yang belakangan diusir keluar lapangan, lapor Reuters. Pemain pengganti yang masuk saat turun minum Fernandinho diusir keluar lapangan pada babak kedua, sebelum Toure memukul pemain CSKA untuk melengkapi malam penuh penderitaan bagi City, yang hanya mengumpulkan dua angka dari empat pertandingan Grup E. Klub Rusia CSKA, yang dilarang menjual tiket pertandingan ini sebagai hukuman kepada para pendukungnya, memiliki empat angka, selevel dengan AS Roma dan terpaut delapan angka di bawah Bayern yang mengalahkan tim Italia itu dengan skor 2-1. Meski belum memenangi satu pertandingan pun pada kompetisi musim ini, pelatih Manuel Pellegrini berkata pada konferensi pers sebelum pertandingan bahwa timya yang bernilai mahal menargetkan menjuarai Liga Champions. Namun ambisi-ambisinya segera mendapat hantaman. Kurang dari dua menit sejak pertandingan dimulai ketika Doumbia, yang mencetak gol pertama CSKA dan memenangi penalti untuk menyamakan kedudukan saat mere-
ka bermain imbang 1-1 di Moskow, mampu memaksimalkan rapuhnya pertahanan City untuk menanduk bola melewati Petr Cech. Toure bersalah karena membiarkan Doubia menyamakan kedudukan, namun bukannya mengutuki diri sendiri, ia justru melepaskan tendangan bebas menuju sudut atas saat pertandingan tinggal gak. Saat Manchester City kesulitan memainkan permainan rapatnya karena kalah jumlah pemain dari CSKA, dan setelah Doumbia melepaskan sepakan melebar, ia menambahi gol keduanya. Pemain Pantai Gading itu mencetak dua gol saat CSKA melawat ke Stadion Etihad musim lalu dan menambahi dua gol beruntun, dengan memanfaatkan pertahanan rapuh untuk dengan mudah mengecoh Hart. Setelah turun minum, penyerang City Sergio Aguero, yang telah mencetak lima gol dari tiga penampilannya seperti ini pada tiga pertemuan melawan CSKA, kemudian mengoncersi umpan silang James Milner. Dengan City mendominasi penguasaan bola namun kesulitan menciptakan peluang-peluang di mana mereka tampil hanya dengan sepuluh pemain, ketika Fernandinho mendapatkan dua kartu kuning, yang pertama akibat pelanggaran keras dan yang kedua karena menjadi penghalang. Dengan rasa frustrasi yang meningkat Toure memukul lawannya dan mendapatkan kartu merah, sebelum Aguero mendapat kartu kuning karena melakukan diving untuk menutup malam yang mengecewakan bagi City. (ant/bali post)
(Suara NTB/ist)
KARTU MERAH – Gelandang Manchester City, Yaya Toure, menjadi pemain kedua City yang diganjar kartu merah setelah Fernandinho di laga Liga Champions, Kamis dini hari kemarin.
SUARA NTB
Jumat, 7 November 2014
Halaman 12
RUPA-RUPA
PERHIASAN
700
FINANCE
SHOWROOM
TRAVEL
SHOWROOM
RUMAH MAKAN
BATIK
TOKO MAINAN
PET SHOP
KONTRAKAN
SALON
PERAWATAN AC
KOMPUTER
RUMAH MAKAN
RUPA-RUPA
BENGKEL
BANK
SUARA NTB
Jumat, 7 November 2014
KURSUS
Halaman 13
HOTEL
ARSITEK & BAHAN BANGUNAN
087 865 633 888 / 087 861 811 999
RUMAH MAKAN
DEALER
Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan
SALON
LOWONGAN
LAUNDRY
SANGGAR SENAM
SERVICE AC
SHOWROOM
PROPERTY
EKSPEDISI
KECANTIKAN
RUPA-RUPA
Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?
TERASI
LOWONGAN
SERVIS MOTOR
COUNTER
SULAM BIBIR
SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :
Rp. 1 Jt
Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa
SULAM ALIS
Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan
TENUN LOMBOK
TRAVEL
TELEVISI
EVENT ORGANIZER
LISNA JAYA MOTOR Menerima :
Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500
Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA
BENGKEL & SPARE PART
SIARAN TV
PENGOBATAN
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
MADU
KACAMATA
COUNTER
RUPA - RUPA
RUPA_RUPA
FASHION
RUPA-RUPA
DIJUAL
RUPA - RUPA
KONVEKSI
JALAN-JALAN
SUARA NTB Jumat, 7 November 2014
Halaman 14
Bendungan Pengga, Potensi Wisata yang Belum Terjamah Terletak di Desa Pelambik, Kabupaten Lombok Tengah, Bendungan Pengga memiliki keunikan tersendiri. Selain berfungsi sebagai irigasi yang bertujuan untuk mengatasi seringnya terjadi gagal panen warga sekitar akibat kekurangan air dan digunakan sebagai pengendali banjir, bendungan Pengga juga menyimpan keindahan alam yang luar biasa. Keindahan alam tersebut membuatnya sangat potensial menjadi destinasi wisata unggulan jika dikembangkan sebagai objek wisata bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Tengah. Bendungan dengan tinggi di atas galian mencapai 33,50 m, panjang puncak 675 m, lebar puncak 9 m, volume tubuh bendungan 493000 m dan mampu mengairi lahan pertanian seluas 3.589 ha, diresmikan oleh Presiden Soeharto bersama Ibu Tien pada 16 Oktober tahun 1994 silam. Disaksikan ratusan masyarakat Lombok Tengah saat itu, peresmian Bendungan Pengga melahirkan semangat baru bagi para petani. Saat itu, tujuan dibuatnya Bendungan Pengga yakni untuk mengatasi gagal panen akibat intensitas curah hujan yang sangat kecil. Dengan dibangunnya bendungan ini, air sungai di Desa Penujak yang mengalir dari kaki Gunung Kendo ke arah Selatan menuju Kota Praya dan bermuara di waduk Batujai dapat tertampung dan bermuara di Bendungan Pengga. Secara geografis, Bendungan Pengga terletak di dataran tanah berbukit-bukit ditutupi oleh pepohonan yang membuatnya sangat rindang. Selain itu, di sebelah kanan Bendungan Pengga, terdapat pula sebuah gunung yang tidak terlalu tinggi. Namun sayangnya, disini, sebagaian masyarakat menggantungkan hidupnya dengan bercocok tanam. Mulai dari menanam jagung, umbi-umbian, padi merah sampai dengan menebang pohon untuk dijual. Pembukaan lahan secara membabi buta oleh masyarakat sekitar membuat gunung tersebut kini gundul. Amak Asum salah seorang warga yang pernah membuka lahan di tempat itu mengaku tidak ada pilihan lain baginya kecuali untuk membuka lahan di tempat itu. Hal tersebut disebabkan dirinya tidak mempunyai lahan untuk digarap. Diakuinya, selama membuka lahan pertanian, dirinya menanam berbagai jenis tanaman seperti padi merah, jagung dan umbi-umbian. Baginya, keberadaan gunung tersebut membawa berkah bagi dirinya dan keluarga. Selain itu, keistimewaan lain dari Bendungan Pengga yakni
airnya yang jernih yang dapat digunakan sebagai tempat berenang dan memancing. Bagi masyarakat sekitar, keberadaan Bendungan Pengga dengan airnya yang cukup jernih dimanfaatkannya untuk mandi dan mencuci. Biasanya, masyarakat yang berkunjung kesana, pada sore hari setiap hari dan minggu pagi pada setiap minggunya. Khusus setiap minggu pagi, masyarakat yang datang tidak hanya dari masyarakat sekitar Bendungan Pengga, namun juga dari beberapa desa yang berdekatan dengan Bendungan Pengga seperti Desa Darek, Desa Ungga, Ranggagata, dan Kabul. Mereka datang dengan tujuan yang beragam seperti refresing untuk menyegarkan pikiran setelah berakitifas seminggu penuh dan bermain sepakbola dengan memanfaatkan luas lapangan yang terdapat di sekitar Bendungan Pengga. Meski demikian, keberadaan Bendungan Pengga hingga kini belum tersentuh tangan pemerintah. Padahal dengan potensi yang ada sebagai destinasi wisata baru di Kabupaten Lombok Tengah, keberadaan Bendungan Pengga bisa mendatangkan multiplyer effect bagi masyarakat sekitar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Balai Bundar dan Ikan Beranting Emas Hal unik lain yang terdapat pada Bendungan Pengga yaitu adanya ikan beranting emas yang dulu dilepas oleh ibu Tien bersamaan dengan peresmian Bendungan Pengga pada 16 Oktober tahun 1994. Saat itu, ibu Tien melepas ratusan ekor ikan dan satu diantaranya diberi antinganting emas. Hingga kini, ikan beranting emas tersebut belum ditemukan baik oleh para pemancing ataupun oleh para penangkap ikan lainnya. Pernah suatu ketika, Amak Mahir salah satu pemancing yang sedang memancing ikan di seputaran Bendungan Pengga mengaku pernah melihat ikan beranting emas yang dulu dilepas oleh ibu Tien. Namun sayang, ikan
beranting emas itu hanya tersangkut di mata pancing dan kemudian terlepas. Hingga kini, salah satu motivasi masyarakat pergi mencari ikan di tempat itu ialah untuk menemukan ikan beranting yang dulu dilepas oleh ibu Tien. Selain cerita soal ikan beranting emas milik ibu Tien istri Presiden Soeharto, di sisi sebelah timur Bendungan Pengga terdapat bangunan unik yang dikenal sebagai balai bundar. Disebut bundar dikarenakan oleh bentuknya yang bundar. Dulunya, di balai bundar ini menjadi daya tarik masyarakat luar yang hendak berkunjung ke tempat ini. Pada momen-momen tertentu seperti idul fitri, idul adha, lebaran topat dan lain sebagainya, balai bundar menjadi salah satu tempat pavorit bagi mudamuda untuk nongkrong. Sayangnya, tanpa perawatan, balai bundar kini sudah rusak dan tidak dipelihara. Tidak jarang, di tempat itu sering dijadikan tempat mesum karena letaknya yang agak sepi di sisi sebelah timur bendungan. Keamanan Masih Jadi Ancaman Sebagaimana halnya di lokasilokasi yang berpotensi sebagai destinasi wisata, Bendungan Pengga juga tidak terlepas dari persoalan keamanan. Padahal kemananan menjadi syarat mutlak jika pemerintah hendak menjadikan lokasi-lokasi potensial tersebut sebagai destinasi wisata baru. Sertu Rasyidin salah satu anggota Babinsa di kawasan itu meminta agar masyarakat yang hendak berkunjung ke Bendungan Pengga agar senantiasa berhati-hati. Hal itu mengingat aksi penjambretan dan perampokan kerap terjadi tanpa mengenal waktu baik siang maupun malam hari. Dirinya pun berharap agar masyarakat yang berkunjung kesana untuk tidak membawa benda dan barangbarang berharga yang dapat memicu munculnya aksi-aksi yang tidak diinginkan. (dys)
Suasana Bendungan Pengga dari ketinggian.
Tanda tangan mantan Presiden Soeharto saat meresmikan Bendungan Pengga.
Monumen peresmian Bendungan Pengga yang tidak terawat dijadikan tempat bermain oleh pengunjung.
Balai Bundar yang sudah tidak terawat lagi
SUARA NTB Jumat, 7 November 2014
SUARA NUSANTARA
Halaman 15
Mobil Amin Rais Ditembak Orang Tak Dikenal Jakarta (Suara NTB) Kepala Kepolisian Indonesia (Kapolri) , Jenderal Polisi Sutarman, belum bisa memastikan bahwa tembakan orang tak dikenal yang mengenai kendaraan milik politisi senior sekaligus bekas Ketua MPR, Amien Rais, merupakan teror. “Kami tunggu dulu hasil penyelidikan,” kata Sutarman, di selasela acara Pameran Foto Pilpres 2014, di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (6/11). Menurut dia, kepolisian selama ini telah bekerja sama dengan pihak-pihak swasta yang melakukan pengamanan terhadap objek-objek tertentu, termasuk para tokoh masyarakat yang memiliki satuan pengamanan pribadi. “Minimal bapak-bapak ini ada pengamanannya sendiri, termasuk di rumah beliau itu ada satpam, saya kira itulah kerja sama kita dengan satuan - satuan pengamanan, karena kita tidak mungkin mengawal semua orang sehingga kita kerja sama dengan satpam-satpam untuk mengamankan,” katanya. Sebelumnya, rumah Rais, di Jalan Pandeansari Blok 2 Nomor 3 Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,
Kamis dini hari, ditembak orang tidak dikenal. Tembakan mengenai mobil yang diparkir di depan rumah. “Penembakan misterius ini tidak sampai mengenai penghuni rumah, dan hanya mengenai mobil,” kata petugas keamanan di rumah Amien Rais, Hefi Ismail. Menurut Hefi, penembakan tersebut terjadi sekitar pukul 02.00 WIB, Kamis dini hari. “Saat itu terdengar suara letusan senjata yang berasal dari jalan di depan rumah,” katanya. Ia mengatakan saat itu dirinya melihat ada orang mengendarai sepeda motor jenis matic yang kabur ke utara. “Ketika pagi dicek, ternyata ada lubang bekas tembakan di bagian belakang mobil Toyota Harrier nomor registrasi AB 264
AR milik Amien Rais,” katanya. Ditemukan Selongsong Peluru Sementara, Tim Inafis Polres Sleman dibantu Polda Daerah Istimewa Yogyakarta langsung menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah Amien Rais pascapenembakan, dan berhasil menemukan satu selongsong peluru. “Selongsong yang ditemukan di halaman rumah korban diduga berasal dari senjata api yang digunakan pelaku untuk menembak rumah korban,” kata Kapolres Sleman AKBP Ihsan Amin di lokasi olah TKP, Kamis (6/11). Menurut dia, polisi juga melakukan olah TKP di mobil milik Amien Rais yang terkena tembakan pada bagian belakang. “Pada mobil yang seharihari digunakan Amien Rais ini terdapat lubang bekas tembakan,” katanya. Saat ini rumah Amien Rais di Pandeansari, Kecamatan Depok, Kabuaten Sleman, masih dijaga aparat kepolisian. Sementara itu, Amien Rais mengaku awalnya tidak mengetahui kejadian tersebut. “Saya malah ke luar rumah pada pagi harinya. Saya baru tahu setelah
KPK Tengarai Modus Baru Korupsi Lewat Target Pajak Jakarta (Suara NTB) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menengarai modus baru korupsi dengan menyasar target pajak yang menurutnya perlu diwaspadai pemerintah daerah. “Ada modus menurunkan target pajak dari potensi pajak yang bisa diserap,” kata dia dalam Semiloka Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, kamis (6/11). Ia mencontohkan pajak reklame DKI Jakarta yang potensinya dapat mencapai Rp2 miliar namun dalam penyusunan target hanya Rp1 miliar. Realisasi pajak yang mencapai Rp 2 miliar, kata dia, berpeluang dikorupsi dan pejabat terkait melaporkan bahwa realisasi hanya Rp 1 miliar. “Termasuk realisasi pajak reklame DKI Jakarta yang baru terealisasi 18 persen pada Agustus 2014 menjadi sorotan karena potensi pajak reklame sangat tinggi,” katanya. Ia juga menyoro-
(ant/Bali Post)
Abraham Samad
ti temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa lelang lahan lokasi reklame tidak masuk pendap-
atan DKI Jakarta. Target pendapatan daerah, menurut Samad, harus disusun serealistis mungkin berdasarkan potensinya. Namun, Samad mengapresiasi realisasi belanja modal DKI Jakarta pada tahun anggaran 2013 di mana Rp 82 triliun belanja langsung terserap untuk berbagai program pembangunan, tetapi masih ada Rp 418 miliar yang belum terserap. “Seharusnya serapan juga ditingkatkan karena kebutuhan pembangunan infrastruktur di Jakarta masih tinggi seperti jalan dan kanal untuk mengatasi banjir,” kata dia. Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah memerintahkan bawahannya untuk meningkatkan serapan APBD tahun anggaran 2014. “Terutama dinasdinas yang penyerapannya masih tergolong rendah, harus ditingkatkan sebelum kita memulai tahun anggaran baru,” katanya. (ant/Bali Post)
mendapat laporan dari sopir yang menemukan lubang pada badan mobil (Toyota Harrier Nopol AB 264 AR ),” katanya. Menurut dia, penembakan ini merupakan tindakan teror yang dilakuan terhadap dirinya. “Saya merasa tidak mempunyai musuh, ini adalah tindakan teror. Saya juga tidak punya masalah dengan pihak lain,” katanya. Ia mengatakan aksi teror ini merupakan ke tiga kalinya yang menimpa dirinya. (ant/Bali Post)
(ant/Bali Post)
AMIEN RAIS MERASA DITEROR - Sejumlah anggota kepolisian memeriksa mobil milik politikus Amien Rais di kediamannya, Sleman, Kamis (6/11). Amien Rais mengatakan bahwa ia merasa diteror dengan ditembakannya sebuah peluru ke bagian belakang mobilnya yang terjadi Kamis (6/11) dini hari sekitar pukul 02.00 WIB.
Menkumham Tunggu Penyuap Rudi Rubiandini Dituntut 4,5 Tahun Penjara DPR ’’Bersatu’’ Jakarta (Suara NTB) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly mengaku masih menunggu penyatuan DPR yang saat ini dilanda dualisme, sehingga bisa menjalankan agenda bersama mitra kerja di DPR. “Supaya enak maka menunggu DPR menjadi satu dulu. Karena apabila kami datang ke kiri, nanti kanan marah, begitu pula sebaliknya,” kata Yasona di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (6/11). Yasona menegaskan sikapnya ini bukan meragukan keabsahan pimpinan DPR yang telah dilantik Mahkamah Agung, namun tidak enak apabila dia datang dalam kondisi seperti saat ini. Menurut dia, para pimpinan partai politik sedang menjalin komunikasi yang baik dengan fraksi-fraksi di DPR sehingga diharapkan dalam waktu dekat terjadi perubahan suasana politik. “Kami menilai sebaiknya menunggu dulu karena saat ini sedang terjadi komunikasi yang intens antarfraksi. Saya yakin dalam waktu yang tidak begitu lama akan ada solusi,” ujarnya. Yosana mengakui anggota dewan paham apabila perpecahan itu berlangsung lama maka akan mengecewakan rakyat dan merusak citra DPR. Menurut dia rakyat bisa marah karena agenda kerja DPR dalam melayani rakyat menjadi terhambat. “Teman-teman juga paham kalau semakin lama (dualisme kepemimpinan di DPR) semakin merusak citra DPR,” katanya. (ant/Bali Post)
Jakarta (Suara NTB) Direktur PT Kaltim Parna Industri Artha, Meris Simbolon, dituntut 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider lima bulan kurungan karena dinilai memberikan suap sebesar 522.500 dolar Amerika Serikat kepada Rubi Rubiandini. Pemberian uang suap diiberikan kepada mantan kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) itu, kata jaksa penuntut umum KPK, Irene Putri, di pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (6/11). “Hal yang memberatkan
adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit. Hal yang merintangkan adalah terdakwa belum pernah dihukum,” kata Putri. Putri menilai Simbolon memberikan suap kepada Rubiandini sebesar 522.500 dolar Amerika Serikat melalui pelatih golfnya, Deviardi, supaya Rubiandini memberikan rekomendasi untuk menurunkan formula harga gas untuk PT KPI kepada menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. (ant/Bali Post)
RUPA-RUPA
(ant/Bali Post)
TUNTUTAN ARTHA MERIS - Terdakwa kasus dugaan suap di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Artha Meris Simbolon mengikuti sidang lanjutan dengan agenda tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/11). JPU menuntut Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri itu dengan pidana penjara selama empat tahun enam bulan dan denda Rp150 juta subsider lima bulan kurungan.
MEBEL
ADVERTISING
TOKO BANGUNAN
TRAVEL ARFATURINDO TOUR & TRAVEL
Melayani :
TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour
Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019
BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com
Jumat, 7 November 2014
SUARA NTB
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257