Snt08012015 by Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB

KAMIS, 8 JANUARI 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 252 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257 (Suara NTB/bul)

PINTU MASUK - Teluk Nara di Kabupaten Lombok Utara, akan dijadikan satu-satunya pintu masuk dan keluar kapal dari dan ke Gili Trawangan. Sebagai kawasan pelabuhan yang menjadi pintu masuk kapal menuju Gili Trawangan, Teluk Nara juga memiliki panorama alam sungguh luar biasa yang mengundang decak kagum wisatawan. Seperti tampak dalam gambar.

Berkaca dari Proyek RSUP NTB

ULP akan Lacak ’’Track Record’’ Calon Pemenang Tender

Mataram (Suara NTB) Berkaca dari kekurangan-kekurangan penanganan proyek fisik tahun 2014. Salah satunya terkait munculnya persoalan pada pengerjaan sebagian proyek RSUP NTB di Dasan Cermen, Sandubaya, Kota Mataram. Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB akan mempertajam evaluasi terhadap calon-calon rekanan yang akan memenangkan suatu proyek fisik pada tahun 2015. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah mengecek track record calon pemenang tender baik keberadaan kantor dan laporan keuangannya.

TO K O H Belum Teridentifikasi HINGGA hari ke-11 jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501, sudah 41 jenazah ditemukan. Dari 13 korban asal NTB, belum satu pun yang berhasil diidentifikasi. Dari 13 korban, tiga diantaranya warga Dompu, tujuh korban warga Kota Bima dan tiga orang lainnya warga Kota Mataram. Kepala Badan SAR Nasional, Marsekal Madya TNI F. Henry Bambang Soelistyo, menyebutkan, hingga Rabu (7/1), sudah 41 jenazah penumpang ataupun awak pesawat terbang AirAsia QZ8501 yang ditemukan. ‘’Sudah total 41 jenazah yang ditemukan,” kata Soelistyo, di Kantor Badan SAR Nasional, di bilangan Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu. Bersambung ke hal 15 F. Henry Bambang Soelistyo (ant/Bali Post)

KO M E N TTAA R

‘’Kami akan mendatangi calon pemenang tender secara diam-diam tanpa sepengetahuan calon pemenang. Kalaupun ini tak ada dalam SOP di regulasi, namun ini adalah pengembangan. Kita siapkan biayanya, dianggarkan untuk cek lapangan. Pokja akan melacak track record calon rekanan tanpa melibatkan atau diketahui yang bersangkutan,’’ kata Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (AP ULPBJP) Setda NTB, Ir. Muhammad Rum, MT di Kantor

Gubernur, Rabu (7/1) siang kemarin. Ia mengatakan, pelacakan track record calan pemenang tender itu dimaksudkan untuk menjaring rekanan yang benar-benar bonafide dan kompeten. Selama ini, hal itu kurang maksimal dilakukan. Hal-hal yang akan dilacak dari calon rekanan itu antara lain menyangkut keberadaan kantor, data keuangan/laporan keuangan. Termasuk juga mengecek ke bank yang memberikan referensi kepada mereka yang ada dalam penawaran. Bersambung ke hal 15

Tim PHO dan FHO SPAM KLU Diperiksa Kejaksaan

(Suara NTB/ars)

DIPERIKSA - Salah seorang saksi yang diperiksa tim penyidik Pidsus Kejati NTB, Rabu kemarin.

Muhammad Rum (Suara NTB/nas)

PEMPROV NTB memastikan pembangunan Gedung I dan K RSUP NTB Dasan Cermen terus berlanjut tahun ini supaya bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Disisi yang lain, pihak RSUP NTB dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) diminta untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya. ‘’Pembangunan gedung RSUP itu tetap berlanjut tentu dengan evaluasi-evaluasi.

Sesuai dengan rapat yang dipimpin Pak Sekda. Ada tiga hal yang memang harus diperhatikan. Yakni kewenangan, prosedur dan persyaratan. Kewenangan masing-masing sudah punya. KPA (RSUP) apa kewenangannya, ULP apa kewenangannya,” kata Juru Bicara Pemprov NTB, Drs. FathulGani,M.Simenyinggung hasil rapat membahas proyek RSUP NTB yang tak tuntas tahun 2014. Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Setelah sempat vakum, Kejaksaan Tinggi NTB melanjutkan penyidikan kasus Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara (KLU). Saksi yang diperiksa Rabu (7/1) kemarin, tim Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO). Saksi dari panitia FHO dan PHO yang diperiksa itu, ketua berinsial WS dan unsur panitia PAB. Saksi WS diperiksa oleh jaksa Thailani, SH dan saksi PAB diperiksa Yonie E. Mallaka, SH di lantai dua gedung Pidsus. Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ars)

Dihadang Warga, Pengukuran Jalan Mandalika Resort Batal Mantan Wabup

MOBIL DINAS - Mobil dinas Kejati NTB yang digunakan membawa tersangka mantan Wabup Lobar, H Mahrip.

Paling Lambat Februari DALAM mempercepat penyerapan anggaran tahun 2015 dan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pengadaan barang dan jasa, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB. Salah satu poin yang ditegaskan dalam surat edaran tersebut meminta SKPD untuk mengajukan lelang ke ULP paling lambat Februari mendatang. Hal tersebut dikatakan Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (AP ULPBJP) Bersambung ke hal 15

Pembangunan RSUP NTB Berlanjut

(Suara NTB/bul)

BANGUN JALAN - ITDC terus berproses membangun kawasan Mandalika Resort. Salah satunya membangun jalan sepanjang 4 Km yang dikerjakan oleh Kawasan Pariwisata Mandalika Lombok (KPML). Namun, kemarin proses pengukuran lahan di Dusun Bangah dan Gerupuk gagal dilakukan ITDC karena dihadang warga.

Praya (Suara NTB) Pembangunan sejumlah fasilitas fisik di kawasan Mandalika Resort, Pujut Lombok Tengah (Loteng) oleh pihak Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC), terutama jalan utama di dalam kawasan masih saja menuai masalah. Rabu (7/1) kemarin, upaya pengukuran lahan untuk keperluan lanjutan pembangunan jalan batal dilakukan karena dihadang warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Beruntung, kejadian itu tidak sampai memicu keributan. Setelah aparat kepolisian berhasil menenangkan kedua belah pihak, terutama warga. Informasi yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, rencananya pihak ITDC bersama rekanan proyek jalan, kemarin hendak melakukan pengukuran lahan di sekitar Dusun Bangah dan Dusun Gerupuk Desa Sengkol. Bersambung ke hal 15

Lobar Ditahan

Mataram (Suara NTB) Mantan Wakil Bupati Lombok Barat (Wabup Lobar), H.Mahrip akhirnya ditahan Kejaksaan Tinggi NTB, Rabu (7/1). Penahanan terkait kasus dugaan korupsi dana SPPD. Hanya saja, diduga jaksa menelikung wartawan sehingga proses penahanan luput dari pantauan media. Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Kamis, 8 Januari 2015

Pantau Informasi AirAsia TIGA orang korban tragedi jatuhnya pesawat AirAsia tujuan Surabaya-Singapura dengan nomor penerbangan QZ8501 adalah warga Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan. Ketiga korban yaitu Thirza Aurelia, Lina Soetanto, Ang Mie Jong disampaikan Lurah Pejeruk, H. Abdul Wahab merupakan warga dari Lingkungan Pejeruk Sejahtera. Hingga saat ini, ketiga jenazah warga Kota Mataram ini belum ditemukan. Untuk itu, Wahab mengatakan pihaknya selalu memantau informasi dari media untuk melihat perkembangan proses pencarian penumpang AirAsia. “Saya sendiri tetap mengupdate informasi,” ujarnya. Selain memantau perkembangan dari televisi, pihaknya juga tetap berkomunikasi dengan pihak keluarga korban. Kepada pihak keluarga, Wahab juga meminta diinformasikan ketika ada kabar penemuan jenazah ketiga warganya tersebut. “Ketika mayatnya ditemukan, kita minta untuk diinformasikan ke kelurahan dan akan kita teruskan ke pemerintah daerah,” ujarnya. Pihaknya juga telah memiliki nomor telepon keluarga korban yang berada di Surabaya. Wahab mengatakan rumah korban yang berada di Dukuh Saleh sepi, sehingga bagi warga yang ingin mengunjungi keluarga korban untuk memberikan simpati maupun melayat dialihkan ke rumah keluarga korban yang ada di Karang Ujung. “Jadi warga yang ingin melayat kita arahkan kesana dan kita tetap pantau,” jelasnya. Keamanan rumah korban juga menjadi perhatian pihaknya. Pihak kelurahan tetap berkomunikasi dengan penjaga rumah tersebut. “Jadi untuk keamanan di rumahnya, ada pegawainya disitu yang jaga dan kami tetap upaya komunikasi,” ujarnya. Dengan berita jatuhnya pesawat AirAsia pada tanggal 28 Desember lalu, Wahab mengungkapkan dirinya cukup terkejut ada warganya yang turut berada dalam pesawat nahas tersebut. Beberapa hari sebelumnya, Ang Mie Jong sempat datang ke kelurahan mengurus pembuatan KTP. “Kita juga terkejut karena beberapa hari sebelumnya yang bersangkutan datang memperpanjang KTPnya di kelurahan. Karena KTP elektronik belum keluar, kita arahkan ke KTP manual,” pungkasH. Abdul Wahab nya. (ynt) (Suara NTB/dok)

Harus Peka MELAMBUNGNYA harga LPG 3 kilogram yang disertai dengan kelangkaan, membuat Komisi II DPRD Kota Mataram, mulai bereaksi. Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini menilai Dinas Koperindag Kota Mataram sebagai leading sektor kurang peka terhadap persoalan ini. Pasalnya, kondisi ini sudah berlangsung cukup lama. Walaupun, Dinas Koperindag pernah menggagas operasi pasar, nyatanya langkah itu belum mampu menjawab mahal dan langkanya LPG 3 kilogram. Menurut Zaini, perlu dicari tahu apa penyebab pengecer menjual LPG 3 kilogram jauh di atas HET. Seperti diketahui, HET (harga eceran tertinggi) LPG 3 kilogram Rp 14.750, sementara di tingkat pengecer LPG 3 kilogram dijual beragam. Mulai dari Rp 20 ribu hingga Rp 25 ribu. Dikatakan Zaini, ada beberapa opsi untuk menjawab permasalahan LPG 3 kilogram. Adapun solusi jangka pendek yang diungkapkan politisi Partai Demokrat ini adalah dengan segera menggelar operasi pasar. Disamping itu, harus dicari tahu apa penyebabnya para pengecer menjual LPG 3 kilogram di atas HET yang disertai kelangkaan. ‘’Apakah memang ada permainan harga dari para spekulan ataukah memang langka,’’ tanyanya. Kondisi ini, tegas Zaini, membutuhkan campur tangan pemerintah. Karena bagaimanapun juga, pascapenghapusan subsidi minyak tanah di Kota Mataram, praktis LPG 3 kilogram menjadi kebutuhan pokok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk memasak. Dewan, kata Zaini, berharap kondisi ini segera berlalu dan harga LPG 3 kilogram segera normal sehingga tidak memberatkan masyarakat. Diakui Zaini, reaksi dari kalangan Dewan terkesan terlambat akibat padatnya agenda kegiatan di DPRD Kota Mataram. Namun demikian Komisi II akan mendesak Dinas Koperindag Kota Mataram segera meng a m b i l sikap. (fit) HM. Zaini

SUARA MATARAM Pembangunan Hotel di Rembiga Dikeluhkan Warga

Halaman 2

Mataram (Suara NTB) Pembangunan hotel 10 lantai di kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram dikeluhkan warga setempat. Kabarnya, izin gangguan (HO) yang diminta ke masyarakat setempat belum lengkap. Selain itu, masyarakat pun merasa terganggu dengan proses pembangunan. Menanggapi belum lengkapnya salah satu izin gangguan (HO) yang dimiliki hotel tersebut. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa mengatakan, harus mengecek terlebih dahulu izin HO yang sudah dikeluarkan oleh pihaknya. Pasalnya, dalam hal penerbitan segala bentuk izin harus melalui mekanisme rapat oleh tim. “Saya harus cek dulu,” kata Cokorda dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (7/1). Cokorda mempertanyakan warga mana yang keberatan terhadap pembangunan hotel tersebut, karena prosedur diterbitkannya izin gangguan (HO) harus ada persetujuan dari masyarakat di sekeliling hotel. Pemerintah kelurahan serta kecamatan juga ikut terlibat dalam penerbitan HO dan segala bentuk proses izin. Ka-

lau seandainya ada salah satu saja tim yang tidak setuju, maka izinnya tidak akan keluar. “Misalnya, kalau tidak ada SKPD teknis yang tidak setuju atau ada kekurangan pasti di bahasanya ditunda atau tidak disetujui,” pungkasnya. Lebih jauh dijelaskan, bilamana pembangunan berkaitan dengan pariwisata seperti hotel, rumah bernyanyi dan lain sebagainya, harus ada izin rekomendasi dari Persatuan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) serta Dinas Kebudayaan da Pariwisata (Budpar) Kota Mataram. Artinya, sampai sejauh itu dan ketatnya proses perizinan yang dikeluarkan oleh pihaknya sampai perkara Lalu lintas dan sebagainya. Terkait langkah yang diupayakan menanggapi keluhan masyarakat, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan serta bagian ekonomi yang memberikan rekomendasi saat itu. “Kalau ada keluhan begini, saya akan kembali koordinasikan,” ujarnya. Salah seorang warga yang rumahnya bersebelahan dengan hotel itu, Rangga Danu Meinaga mengaku pihak hotel tidak pernah meminta tanda tangan HO

(Suara NTB/cem)

HOTEL - Pembangunan Hotel 10 lantai di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang menjadi keluhan warga setempat. Diduga izin HO hotel tersebut belum lengkap. kepada dirinya. Anehnya, ketika Rangga mengkonfirmasi hal itu kepada pihak hotel, dikatakan bahwa sudah ada menandatangani. ‘’Saya tidak pernah tandatangan, lalu siapa yang tandatangan,’’ tanyanya. Ia men-

Dijadwalkan Senin Depan

Mutasi Sasar Lurah, Camat dan Kabid Trantibum Satpol PP Mataram (Suara NTB) Rencana mutasi besar – besaran yang akan dilakukan Pemkot Mataram akan dijadwalkan berlangsung Senin depan (12/1). Kabarnya, mutasi tersebut akan menyasar tujuh lurah, Camat Ampenan serta Kepala Bidang Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja juga ikut bergeser. Sumber Suara NTB, tujuh lurah senior yang akan dimutasi masing – masing, Lurah Cakra Selatan Baru Zulkarwin, Lurah Karang Taliwang Lalu Ahmad Cahyadi, Lurah Monjok M. Iswan, Lurah Dayan Peken Zarkasy, Lurah Cakra Utara Ida Bagus Nyoman Harta, Lurah Mayura I Made Purwa Adiyana dan Lurah Pagesangan, I Made Gde Yasa. Yang juga ikut kena mutasi yakni Camat Ampenan, Ki Agus M. Idrus serta Bayu Pancapati. “Paling banyak itu lurah yang sudah senior dan camat,” kata sumber Rabu (7/1). Ketujuh lurah tersebut nantinya, kemungkinan ada

yang bertukar dengan lurah lainnya serta dipromosikan mengisi posisi strategis di salah satu instansi atau badan lingkup Pemkot Mataram. Sedangkan, Ki Agus dipromosikan menjadi Staf ahli. Sementara, Bayu Pancapati bergeser menjadi kepala bidang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram. Apakah ada pejabat setingkat kepala dinas juga ikut digeser? Orang dekat kepala daerah ini tidak terlalu banyak berkomentar serta memastikan. Tetapi tidak menutup kemungkinan nantinya ada kepala dinas yang juga ikut berges-

er. “Kemungkinan besar ada yang ikut digeser,” tandasnya. Sementara itu, Ketua Bakerjakat yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said dikonfirmasi soal kebenaran akan dilakukannya mutasi pada senin depan serta beberapa lurah dan pejabat yang ikut digeser hanya menjawab seadanya saja. “Belum ada,” jawabnya singkat. Namun demikian daftar nama – namanya sudah ada. Hanya saja, Sekda meminta waktu untuk menjawab semua pertanyaan wartawan. “Kasi saya waktu dulu untuk menjawab,” kata Sekda. (cem)

Penataan Kota Tua Ampenan Dianggarkan Rp 4 Miliar Mataram (Suara NTB) Penataan kawasan kota tua Ampenan di tahun 2015 ini dianggarkan Rp 4 miliar. Anggaran penataan ini berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan akan diintervensi Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas PU NTB. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan intervensi penataan kota tua Ampenan akan dibagi dalam tiga segmen. Segmen pertama akan dilaksanakan tahun ini dengan anggaran Rp 4 miliar. Segmen pertama adalah penataan di sekitar Jalan Pabean, segmen kedua di Jalan Energi, dan segmen ketiga di sekitar Kali Jangkuk. “Yang akan segera diintervensi segmen pertama dulu. Saat ini sedang dalam tahapan persiapan teknis dan admnistrasi. Rencananya ini akan mulai dieksekusi pada bulan April mendatang,” jelasnya, Rabu (7/

1) usia bertemu dengan Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan di ruang kerjanya. Anggaran Rp 4 miliar ini dipergunakan untuk perbaikan infrastruktur dasar seperti drainase, jalur pedestrian, pintu gerbang, jalan, dan juga termasuk perbaikan ornamen fasad bangunanbangunan tua. “Akan ada juga ruang-ruang untuk sektor informal yang akan disiapkan,” ujarnya. Gang-gang di sekitar Jalan Pabean juga akan ditata dengan gapura yang khas. Dari anggaran Rp 4 miliar tersebut, Mohan mengatakan pihaknya juga meminta disisihkan untuk intervensi penataan di sekitar Pasar ACC. Pihaknya akan melakukan pembenahan di kawasan Pasar ACC. Tempat parkir di pasar tersebut akan dijadikan sebagai terminal sehingga kendaraan tidak menumpuk di pinggir jalan yang kerap menyebabkan

kemacetan. Sementara itu di belakang pasar akan ditata menjadi pasar ikan segar. “Sehingga nelayan yang datang dari laut membawa hasil tangkapan bisa lewat sungai Jangkuk dan bisa langsung berinteraksi dengan pembeli,” jelasnya. Anggaran penataan kota tua ini disampaikan Mohan sebenarnya hanya untuk satu titik, Jalan Pabean saja. Tapi Walikota juga meminta diintervensi di simpang lima dan pembangunan ornamen yang monumental di kawasan itu. Sebelum dilaksanakan tahapan pembangunan, Mohan mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di sekitar kawasan Jalan Pabean. Masyarakat diharapkan ikut merasa memiliki kawasan tersebut dan diharapkan dampak penataan ini dapat dirasakan langsung. (ynt)

(Suara NTB/dok)

Normalisasi Kali Unus Dianggarkan BWS Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan normalisasi Kali Unus yang akan dilaksanakan tahun

ini telah dianggarkan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB. Berapa jumlah anggaran yang disediakan, Mahmuddin mengatakan pihaknya belum mengetahui pasti angkanya.

“BWS sudah menyiapkan anggaran untuk normalisasi Kali Unus. Belum tahu berapa nilainya karena mereka saat ini masih susun DED (Detail Engineering Design),” jelasnya, Rabu (7/1). Normalisasi ini disampaikan Mahmuddin sebagai salah satu upaya jangka panjang untuk mengantisipasi terjadinya banjir di Kota Mataram. Sementara untuk penanganan jangka pendek, Dinas PU Kota Mataram telah menurunkan pasukan biru untuk melakukan pengangkatan sedimen di saluran-saluran yang ada di daerah rawan banjir. Normalisasi Kali Unus di wilayah Babakan ini nantinya akan dilaksanakan oleh kontraktor. Mahmuddin men-

gatakan pengerjaan normalisasi itu tidak bisa dilakukan oleh buruh, tapi harus dikerjakan kontraktor. Normalisasi ini juga sebagai salah satu upaya penanganan banjir di wilayah Mapak. Sedimentasi di kali tersebut disampaikan Mahmuddin sudah cukup tinggi dan hampir mendekati permukaan kali. Jika airnya meluap pada saat musim hujan, luapannya akan sampai di sekitar Babakan dan mengalir ke Dasan Cermen menuju Karang Buaya di Kelurahan Pagutan Timur. Pada pekan terakhir Desember 2014 lalu terjadi banjir di Karang Buaya Kelurahan Pagutan Timur dan banjir juga terjadi di daerah Pagutan dan Pagutan Barat. Tahun ini juga akan dilaku-

kan normalisasi saluran sepanjang 2 kilometer dari Pagutan Timur sampai Pagutan Barat. Normalisasi ini adalah upaya antisipasi banjir jangka panjang yang akan dilakukan Pemkot Mataram. Saat ini anggaran yang ada hanya sekitar Rp 500 juta dan anggaran yang dibutuhkan untuk normalisasi masih dikonsultasikan pihaknya. Selain saluran di sepanjang Pagutan Timur-Pagutan Barat, saluran di empat titik juga akan dinormalisasi. Salah satunya adalah di Pejeruk, Ampenan sepanjang 500 meter. “Sebenarnya kita juga andalkan pasukan biru untuk normalisasi khusus untuk pengurugan. Kalau untuk infrastruktur fisiknya harus menggunakan anggaran tersendiri,” jelasnya. (ynt)

gaku cukup terganggu suara bising yang timbul akibat aktivitas para pekerja yang mengerjakan hotel tersebut. Sementara itu, ketika Suara NTB mencoba mengkonfirmasi hanya menemukan petugas keamanan saja. Menurut pen-

gakuan satpamnya, pemilik hotel sedang berada di Jakarta sementara penanggungjawab pembangunan hotel tidak bisa diganggu dengan alasan sedang rapat. “Sedang ada rapat mas, jadi tidak bisa diganggu,” katanya. (cem/fit)

Wakil Walikota Perintahkan Sedimen di Trotoar Segera Diangkut Mataram (Suara NTB) Penumpukan sedimen di trotoar jalan dinilai sangat mengganggu dan kotor. Untuk itu Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana memerintahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk segera mengangkut sedimen tersebut. “Sedimen yang diangkat dari got kok dibiarkan di pinggir jalan. Kotor sekali,” cetus Mohan, Rabu (7/1). Mohan mengatakan telah mengecek di beberapa tempat seperti di ruas jalan Tanah Aji. “Saya sudah cek, pengangkatan sedimen itu ditaruh di atas trotoar,” ujarnya. Sedimen tersebut biasanya setelah diangkat dari saluran dibiarkan kering dulu sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). “Saya minta segera diangkut dan dibersihkan. Kota kesannya

jadi kumuh,” cetusnya. Selain di Tanah Aji, Mohan mengatakan ia juga melihat demikian di beberapa titik lainnya. Beberapa waktu terakhir ini volume sampah cukup banyak. Terkait itu, ia juga meminta Dinas Kebersihan untuk bekerja ekstra memobilisasi para petugas kebersihan untuk mengangkut sampah. Terpisah, Kepala Dinas PU Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyampaikan pihaknya langsung menindaklanjuti perintah Wakil Walikota tersebut, Rabu (7/1) kemarin. “Hari ini rencana di Tanah Aji dan langsung ke Sekarbela. Kondisi disana ini yang membuat kita kesulitan karena bnayak rumah-rumah yang mepet dengan kali. Sesuai dengan kondisi secara manual dulu dan butuh waktu cukup lama,” terangnya..(ynt)

Perda Miras Jadi Payung Hukum Paling Ditunggu Mataram (Suara NTB) Peredaran miras yang semakin mengkhawatirkan membuat Perda Kota Mataram tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol menjadi payung hukum yang paling ditunggu kehadirannya tahun ini oleh seluruh elemen masyarakat Kota Mataram. Diakui Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., saat membuka rapat kerja gabungan Pansus bersama eksekutif di DPRD Kota Mataram, Rabu (7/1) Perda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol nantinya menjadi payung hukum bagi Pemkot Mataram bersama aparat kepolisian guna melakukan penertiban. Untuk memperkuat posisi Perda itu, hasil rapat gabungan pansus sebagaimana diungkap Didi Sumardi, merekomendasikan perlunya Peraturan Walikota Mataram. Salah satu penekanan dalam rapat kerja bersama eksekutif itu adalah mengenai miras tradisional. Seperti, miras tradisional yang diproduksi di luar Kota Mataram, tidak dapat diedarkan di Mataram. Sempat terjadi beda pandangan antara Dewan dengan eksekutif dalam hal ini Kepala Dinas Koperindag (Koperasi Perindustrian dan Perdagangan) Kota Mataram, Wartan, SH. Ia menganggap isi raperda pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol masih terlalu umum. Bahkan ia menangkap ada kesan Dewan menyadur isi raperda itu dari peraturan yang lebih tinggi. Menurut Wartan, raperda pengendalian dan pengawasan

minuman beralkohol seharusnya fokus membicarakan peredaran dan penjualan miras yang ada di Mataram. Yang menjadi persoalan, lanjut Wartan, miras tradisional yang selalu menimbulkan masalah di masyarakat, justru diproduksi di daerah lain, seperti Lombok Barat. Ia menegaskan, tidak mungkin miras tradisional itu diproduksi tidak untuk diperjualbelikan. ‘’Pasti nawaitunya untuk diperjualbelikan. Jadi, kalau semua dituangkan dalam Perwal, lalu apa maknanya Perda ini,’’ tanyanya. Bahkan dalam kesempatan itu Wartan sempat mengusulkan kepada Dewan untuk menambah satu pasal pelarangan miras tradisional itu masuk ke Kota Mataram. Menanggapi hal itu, Ketua Pansus raperda pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd., menilai jalan pikiran Kepala Dinas Koperindag Kota Mataram, Wartan terhadap miras tradisional agak ruwet. Padahal, apa yang dikeluhkan, apa yang menjadi harapan semuanya sudah tertuang dalam raperda pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Perda ini, sambung politisi PPP ini sudah jelas melarang peredaran miras tradisional, kecuali untuk kepentingan upacara adat. Ditambahkan Ketua DPRD Kota Mataram, Didi Sumardi, tidak ada niat Perda ini membatasi penggunaan miras tradisional untuk keperluan upacara adat. Justru Perda ini memperkuat hal itu. (fit)

(Suara NTB/fit)

TANGGAPAN - Kepala Dinas Koperindag Kota Mataram, Wartan memberi tanggapan atas draf raperda pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di hadapan gabungan Pansus DPRD Kota Mataram, Rabu (7/1).

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 8 Januari 2015

Halaman 3

Hotel di NTB Tak Berasuransi

KERBAU - Kerbau menjadi salah satu ternak yang dijadikan aset terbesar khususnya bagi masyarakat Lombok Tengah. Dalam satu komunitas tertentu, bahkan masyarakat tak dikatakan kaya jika belum memiliki kerbau dalam jumlah banyak. Kerbau-kerbau ini selain dipelihara sebagai aset, juga dijadikan sebagi mesin hidup untuk menggembala sawah saat akan memasuki musim tanam padi. Inilah yang menjadi hal unik di Lombok Tengah, dan tak jarang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Nampak gerombolan kerbau yang digiring oleh pemiliknya dari kubangan lumpur menuju kawasan penggembalaan.

NTB Biayai Kepulangan Jenazah TKW Ilegal

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB menerima laporan meninggalnya salah satu TKW asal Dompu di Malaysia. Jenazah TKW yang teridentifikasi bernama Nur Kurniawati tersebut informasinya telah dipulangkan dari negara tetangga tersebut menuju Bandara Ngurah Rai. Bali.

(Suara NTB/bul)

PT Jamkrida Merugi, Pembayaran Klaim Membengkak

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Manajemen Perusahaan Daerah (Perusda) PT. Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) NTB Bersaing mengaku tahun 2014 mengalami kerugian karena membengkaknya klaim yang harus dibayarkan kepada nasabah yang dijaminkan kreditnya di perbankan. Klaim yang harus dibayarkan mencapai Rp 1 miliar lebih. Klaim-klaim tersebut lebih dibayarkan karena nasabah di salah satu perbankan tersebut meninggal dunia. Jikapun klaim terhadap UMKM yang dibayarkan akibat usahanya yang tersendat, nilainya tidak begitu besar. “Rugi, uang yang keluar cukup besar sampai Rp 1 miliar lebih, rata-rata karena nasabah tersebut meninggal dunia,” terang Direktur Utama PT. Jamkrida, Indra Manthica, Rabu (7/1). Perusahaan daerah yang dipimpinnya sejak dua tahun terakhir ini di sisi lain mengalami pertumbuhan yang cukup baik soal penjaminan. “Jumlah nilai penjaminan naik, tetapi klaim juga naik, dua-duanya mengalami pertumbuhan,” katanya. Klaim yang harus dibayarkan bagi nasabah perbankan yang meninggal dunia ini baginya tidak ada toleransi, sebab begitu nasabah tersebut meninggal dunia, otomatis Jamkridalah yang membayar klaimnya kepada perbankan yang memberinya kredit. Pesoalan kematian ini baginya hal mustahil dapat diperhitungkan, sehingga disebutkan itu sebagai resiko terbesar PT. Jamkrida dalam menjaminkan kredit nasabah di bank. Sementara untuk jaminan UMKM yang usahanya bangkrut, baginya masih bisa didongkrak, agar UMKM tersebut tidak vailid. Yang menggembirkan, untuk tahun 2014 ini, PT. Jamkrida sudah mengalami pertumbuhan yang cukup baik dalam hal penjaminan. Dari asetnya sebesar Rp 28 miliar pada tahun 2013 lalu, naik menjadi Rp 31 miliar akumulasi tahun 2014. “Untung kita bagus, tetapi rugi kita juga cukup besar untuk pembayaran klaim tersebut. Untuk setoran ke PAD juga kita belum bisa,” tambahnya. Namun sesuai hajatan awal didirikannya perusahaan ini oleh daerah, Indra menyebut meski selektif, tetap akan mengakomodir menjamin UMKM yang tumbuh cukup banyak di NTB ini agar mampu mengakses kredit di perbankan. Tetapi diharapkannya ada kebijakan pemerintah daerah, agar perbankan selain Bank NTB, bisa menjadi mitra bagi PT. Jamkrida. Diakuinya, jika kerjasama yang dibangun hanya dengan Bank NTB, tentunya jumlah nasabah yang notabene adalah UMKM tidak bisa maksimal jumlahnya yang bisa diberikan jaminan. “Saya sudah mengajukan untuk kerjasama dengan beberapa perbankan lainnya. Tetapi masih harus diproses permintaan tersebut di bank induknya di pusat,” sebut Indra. Harapannya, dengan adanya ruang bagi Jamkrida untuk bekerjasama dengan perbankan lain, akan lebih banyak nasabah yang bisa dijaminkan. Sehingga pertumbuhan Jamkrida juga dapat terdongkrak dengan baik. (bul)

“Pemulangannya oleh pusat difasilitasi sampai Bali, selanjutnya bagaimana caranya kita (Pemprov) yang menanganinya sampai di Dompu. Meskipun TKW ini ilegal, dia tetap warga NTB, ini yang jadi arahan Gubernur,” kata Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, H. Wildan, Rabu (7/1). Disebutkan TKW yang meninggal itu teridentifikasi lahir di Dompu, 10 November 1988. Alamatnya di Dusun Lepadi, RT/RW 002/001 Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu. Berangkat secara mandiri ke Malaysia pada 3 April 2014 lalu, belum genap setahun. Informasi yang diterima sementara, TKW yang diketahui bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran di Pu-

lau Pinang, Malaysia Barat. Untuk pemulangannya dari Denpasar, H. Wildan mengatakan melakukan koordinasi dengan BP3TKI untuk melakukan pengawalan jenazah dari Denpasar hingga ke tempat tinggal TKW tersebut. Ditegaskan semaksimal Pemprov memfasilitasi agar tidak ada pungutan atau pembebanan apapun kepada keluarga korban. “Untuk asuransinya jelas tidak ada diberikan, karena tercatat ilegal. Setidaknya kita memfasilitasi jangan sampai keluarga korban ada yang dipunguti biaya oleh siapapun itu. Karena ini musibah. Insya Allah jenazah sudah bisa diterima keluarganya setidaknya besok (hari

ini;red),” demikian Wildan. Berkaca dari masih adanya kasus TKI ilegal yang meninggal dunia di luar negeri, ia menekankan telah banyak langkah dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kesadaran masyarakat agar menggunakan cara-cara yang formal untuk bekerja di luar negeri. Bahkan fasilitas Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) adalah salah satu prasyarat yang disiapkan bagi kemudahan para calon TKI untuk keluar negeri dengan cara-cara yang dilindungi hukum dan undang-undang. Tegas ia katakan, pemerintah dan masyarakat ataupun semua pihak jika memungkinkan, untuk bersama-sama me-

merangi para calo (tekong) yang merekrut calon TKI dengan perusahaan yang tidak jelas. Tahun ini juga diprogramkan semua Petugas Lapangan (PL) yang merekrut calon TKI harus terhitung sebagai PL dari Perusahaan Penyalur TKI Swasta (PPTKIS). Upaya penertiban yang akan dilakukan, dengan memberikan pelatihan kepada para PL yang terdaftar di PPTKIS terkait. Ditegaskan lagi, bahwa di NTB ini terdapat sebanyak 224 cabang PPTKIS, ditambah 11 kantor pusat PPTKIS. Pemerintahan di desa akan digandeng untuk memberikan informasi kepada masyarakat PPTKIS yang sudah mengantongi izin, sehingga masyarakat tidak mudah tertipu. Dilanjutkan, untuk tahun 2014 lalu, Disnakertrans NTB memfasilitasi se-

banyak 3.130 TKI ilegal yang dideportasi dari luar negeri, terutama Malaysia. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2013 yang hanya 2.447 orang. “Biar bagaimanapun itu juga membebani daerah, meskipun kita tetap punya kewajiban untuk memfasilitasi siapapun TKI asal NTB yang dideportasi,” demikian H. Wildan. (bul)

H. Wildan

Setiap Tahun Mataram Kekurangan Beras 32.000 Ton Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, Ir. H. Muttawali menyebutkan, melihat kondisi luas sawah yang ada di Kota Mataram dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka masyarakat di Mataram masih kekurangan kebutuhan beras sebanyak 32.000 ton pertahun. Hal tersebut dilihat dari analisis jumlah sawah yang tersisa 2.063 hektar dengan penghasilan atau target 28.000 ton gabah per tahun. Jika dikonversi menjadi beras, hasil produksi petani menjadi

18.000 ton. Dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Mataram menurut data Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, sekitar 432.000 penduduk. Artinya, kebutuhan beras per tahun mencapai 50.000 ton. Artinya, masih ada kekurangan 32.000 ton. “Iya jelas kita masih ada kekurangan sampai 32 ribu ton,” sebut Muttawali dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (7/1). Dengan kekurangan kebutuhan gabah atau beras sebanyak 64 persen, terpaksa Pemkot Mataram harus mendatangkan kebutuhan dari daerah lain sep-

erti Lombok Tengah, Lombok Barat, bahkan Lombok Timur. Namun demikian, dengan adanya program dari Presiden Joko Widodo yakni swasembada beras selama tiga tahun, Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan mem – back up persoalan tersebut bahkan aparat berseragam loreng tersebut berjanji bisa swasembada beras selama dua tahun. Kaitan dengan hal itu juga, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Komandan Distrik Militer (Dandim) Kota Mataram untuk membantu mengamankan ketahanan pangan di Kota Mataram. “Hari ini

Harga Rata-rata Beberapa Bahan Pokok di Pasar Tradisional di KOTA MATARAM Tanggal pemantauan : 07/01/2015 No Nama Barang 1 2 3

Satuan

KEBON R OEK

PAGESANGAN

MANDALIKA

RATA-R ATA

Kemarin

Hari ini

Kemarin

Hari ini

Kemarin

Hari ini

Kemarin

Hari ini

BER AS -C4 Medium/Dolog GULA PASIR

kg kg

9,000 12,000

8,500 12,000

8,833 12,000

MINYAK GORENG -Bimoli Refill Biasa

Liter

15,000

12,000

11,000

12,000

11,667

-Tanpa Merk TEPU NG TERIGU - Segitiga Biru

Rp.

10,000

9,000

9,667

- C akra Kembar - Kunci DAGING

kg kg

10,000 11,000

10,000 11,500

10,000 11,000

10,000 11,167

-Sapi Murni -Ayam Boiler -Ayam Kampung

kg kg kg

115,000 32,000 55,000

115,000 35,000 55,000

115,000 33,000 60,000

115,000 35,000 65,000

110,000 32,000 60,000

110,000 33,000 60,000

113,333 113,333 32,333 34,333 2,000 58,333 60,000 1,667

Butir

1,400

1,300

1,367

Butir

2,000

1,800

2,000

1,600

1,800

1,867

40,000

45,000

60,000

40,000

46,667

41,667

-5,000 -10.71

- Biasa CABE RAWIT - H ijau

38,000

40,000

60,000

40,000

46,000

40,000

-6,000 -13.04

30,000

50,000

30,000

35,000

38,333

31,667

-6,667 -17.39

- Merah BAW ANG MERAH BAW ANG PUTIH

kg kg kg

65,000 15,000 15,000

65,000 17,000 15,000

80,000 16,000 16,000

60,000 20,000 20,000

60,000 15,000 13,000

68,333 15,667 14,667

61,667 17,333 16,000

-6,667 1,667 1,333

10 SUSU KENTAL MAN IS - Merk Bendera

397gr/kl

10,000

9,000

9,667

390gr/kl

9,500

9,600

8,500

9,200

8 9

TELUR -Telur Ayam Broiler -Telur Ayam Kampung CABE MERAH - Kriting

- Merek Indomilk SUSU BUBUK - Merek Indomilk - Merek Dancow 11 GARAM BERYODIUM - Bata (250g)

1,367

400 gr/kt

35,000

33,000

32,500

33,500

400 gr/kt

45,000

43,000

42,500

43,500

buah

- H alus 12 KAC ANG KEDELAI

8,000

6,000

6,667

-Ex. Impor -Kedelai Lokal 13 KAC ANG TAN AH

kg kg kg

12,000 12,000 20,000

12,000 12,000 25,000

10,000 10,000 23,000

11,333 11,333 22,667

kg bungkus kg

20,000 2,000 70,000

22,000 1,900 55,000

18,000 1,850 40,000

20,000 1,917 55,000

kg kg kg

35,000 3,000 4,000

30,000 2,500 3,500

30,000 2,500 4,000

31,667 2,667 3,833

14 KAC ANG HIJAU 15 INDOMIE KARI AYAM 16 IKAN ASIN TER I 17 IKAN KEMBU NG 18 KETELA POHON 19 JAGU NG PIPILAN KERING (Bukan Untuk Pakan Unggas)

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat

6.19 2.86

3.70

-9.76 10.64 9.09

(Kemarin,red) saya berangkat sama pak Dandim ke Jakarta, sekarang saya siapkan data – data yang dipersentasikan di sana,” pungkasnya. Kalaupun koordinasi sudah dilakukan, kontribusi apa yang akan di lakukan bagi Pemkot Mataram? Muttawali mengatakan, paling tidak TNI bisa mengamankan program pemerintah. Selain itu, mengamankan pupuk serta saprodi yang sering menjadi keluhan para petani, karena stok selalu berkurang. Kalaupun nantinya ada pola tanam yang bagus dari TNI, bisa ditularkan atau dit-

erapkan oleh petani untuk mendongkrak hasil panen mereka. Yang paling penting menurut Muttawali, dengan kondisi masih kurangnya stok kebutuhan pangan di Mataram, paling tidak ada kesadaran masyarakat agar tidak mengubah alih fungsi pertanian menjadi rumah, perkantoran dan lain sebagainya, sehingga Kota Mataram tidak mengharapkan distribusi dari daerah lain. “Saya khawatirnya, kalau daerah lain juga mengalami hal sama dengan kita. Siapa yang bisa kita harapkan untuk distribusikan kebutuhan lagi,” demikian imbuhnya. (cem)

(Suara NTB/bul)

CUKUP ironis bagi Provinsi NTB yang menjadi daerah dengan tingkat pertumbuhan hotelnya cukup tinggi, hampir seratus persen tidak memberikan jaminan asuransi kepada tamu dan karyawannya. Kepala Jasaraharja Putera Cabang Mataram, Sage Mulyo didampingi Kasi Keuangan dan Administrasi, Daniar, SH, Rabu (7/1) menyebutkan, kondisi tersebut telah bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen, No. 8 tahun 1999 pada Bab VI, pasal 19 ayat 1,2 dan 3 berkenaan dengan kewajiban pemilik hotel, restoran dan kolam renang untuk memberikan perlindungan kepada para pengunjung. Padahal tersedia program asuransi. “Agak ironis, kita sudah dikunjungi tamu dari berbagai negara, bahkan artis-artis internasional, tetapi tidak ada kesadaran pemilik hotel dan restorannya untuk memberikan jaminan perlindungan kepada tamu,” katanya. Secara umum, hotel-hotel berbintang yang ada di Kota Mataram, bahkan di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat ataupun lainnya di NTB tak menyediakan program asuransi tersebut. Artinya, jika terjadi resiko kepada tamu yang menggunakan jasa hotel tersebut, ataupun karyawannya sendiri, tidak ada jaminan. Beberapa persoalan yang mengakibatkan minimnya hotel dan restoran di NTB ini tidak menyediakan program jaminan, lantaran tidak sedikit di antara pemiliknya bukan investor dalam daerah. “Banyak pemilik hotel ini bermukim di luar daerah. Sehingga sulit kita membangun komunikasi langsung,” katanya. Hal ini menjadi fenomena tidak baik dan tidak sejalan dengan progress pembangunan hotel dan restoran di NTB. Dengan program asuransi tersebut, Sage Mulyo mengatakan sebenarnya memberikan nilai plus tidak saja kepada hotelnya, melainkan kepada daerah. Karena kunjungan wisatawan memiliki proteksi yang kuat untuk jaminan keamanan dan keselamatan. Pihak asuransi, kata Sage, menanggung tidak saja saat tamu berada di dalam hotel. Seandainya tamu sedang berada di luar hotel sedang jalan-jalan, lalu mendapat kecelakaan, sudah ditanggung langsung asuransinya,” katanya. Korban, atau keluarga korban berhak mengajukan klaim kepada pemberi asuransi. “Lain halnya kalau di Pantai Parangtritis, di sana sudah ada jaminan bagi keselamatan pengunjungnya. Mestinya, sebagai daerah wisata yang seksi, di NTB juga bisa menerapkan pola-pola itu,” demikian Sage. (bul)

SUARA NTB Kamis, 8 Januari 2015

Terkendala Lahan KEBERADAAN aset di Dusun Amor-Amor, Kecamatan Kayangan yang belum resmi diserahkan oleh Lombok Barat (Lobar) ke Kabupaten Lombok Utara (KLU) berbuntut pada rencana pembangunan Pemda KLU. Alih-alih merencanakan pembangunan di 2015 ini, status aset itu yang belum jelas turut mempengaruhi perencanaan pembangunan gedung Politeknik yang direncanakan dibangun di lokasi tersebut. Kepada wartawan di ruang kerjanya, Kepala Dinas (Suara NTB/dok) Dikbudpora KLU, Drs. SuSuhrawardi hrawardi, M.Pd., mengemukakan hingga kini masih belum memiliki perencanaan terhadap target pembangunan kampus Politeknik. Sejak awal, Pemda KLU telah merencanakan kampus Politeknik dengan 4 Prodi yang ada, dibangun di kawasan Amor-Amor, Kecamatan Kayangan. Hanya saja, usulan anggarannya belum dapat dilakukan mengingat status lahan yang belum jelas. “Belum punya gedung, iya, tapi proses belajar mengajar tetap berjalan. Dari rencana awal, lahan Pemda di Amor-Amor dijadikan lokasi pembangunan tetapi statusnya belum dilimpahkan oleh Lombok Barat,” kata Suhrawardi, Rabu (7/1). Menurut dia, lahan yang harus disiapkan Pemda KLU untuk membangun gedung Politeknik antara 15 hektar hingga 20 hektar. Lahan ini sejatinya harus sudah dilimpahkan oleh Pemkab Lobar ke KLU, untuk selanjutnya oleh eksekutif dan legislatif di KLU dibahas untuk dilimpahkan ke pemerintah pusat. “Namanya kampus, harusnya ratusan hektar, namun kita siapkan minimal 15 sampai 20 hektar. Target membangunnya setelah Pemda KLU hibahkan tanah ke pemerintah pusat, karena dana pembangunannya dari APBN,” ujarnya. Hanya saja, kata Suhrawardi, hingga persoalan aset ini belum tuntas maka pihaknya belum dapat mengusulkan pelimpahan aset ke pemerintah pusat ke DPRD. Oleh karena itu pula, pihaknya tengah mengkaji kemungkinan lokasi alternatif bilamana areal tersebut belum diselesaikan antara Lobar dan KLU. “Gedung yang awalnya di Amor-Amor karena di sana lahannya tersedia, bisa dikatakan masih belum pasti karean status aset. Bisa saja ada lokasi alternatif lain dan itu masih kita pikirkan.” Kampus Politeknik yang saat ini masih numpang di SMAN 1 Pemenang, diharapkan dapat menjembatani kepentingan pembangunan sumber daya manusia masyarakat baik di KLU dan NTB pada umumnya. Oleh karena itu, ia berharap status aset di Amor-Amor tidak berlarut-larut sehingga pihaknya dapat merumuskan usulan ke legislatif untuk diteruskan ke pemerintah pusat. (ari)

Pembebasan Lahan Jalan

KLU Defisit Anggaran Rp 19 Miliar

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Pandanduri Menggeliat, Pungutan Resahkan Pengunjung Selong (Suara NTB) – Bendungan Pandanduri belakangan ini sudah menjadi lokasi favorit masyarakat Lombok Timur (Lotim) untuk berwisata. Bahkan, pada peringatan tahun baru, Bendungan Pandanduri merupakan salah satu lokasi yang dibanjiri oleh pengunjung dari berbagai penjuru di Lotim. Kondisi ini dimanfaatkan sejumlah oknum masyarakat menarik pungutan liar (pungli), sehingga meresahkan para pengunjung. “Sebenarnya kami tidak mempermasalahkan berapa besaran uang yang mereka minta. Hanya saja, pungutan pada saat memasuki bendungan itu, apakah sudah sesuai regulasi atau gimana?”tanya Ikhtihsan salah satu pengunjung pada Suara NTB di Bendungan Pandanduri beberapa waktu lalu. Diakuinya, pungutan diduga liar (pungli) yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat itu bervariasi antara Rp 1.000 sampai Rp 5.000 tergantung momen. ‘’Misalnya, pada tahun baru 2015, untuk memasuki kawasan Bendungan Pandanduri, pengunjung harus mengeluarkan uang sebesar Rp 5.000 dan untuk hari-hari biasa berkisar antara Rp

2.000 dan Rp 1.000,’’ ujarnya. Menurutnya, dalam menarik pungutan ke lokasi tersebut harus memiliki regulasi, sehingga masyarakat tidak keberatan mengeluarkan uang. Asalkan, uang pungutan tersebut sesuai penggunaan dan aturan yang jelas, Dihubungi terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Lotim, Nurhadi Muis, SH melalui Kasi Samapta Saidun,S.AP, membenarkan adanya pungli di Bendungan Pandanduri. Diakuinya, beberapa petugas sudah dikirim untuk memastikan apakah benar adanya pungli di Bendungan Pandanduri itu. Meski demikian, ujarnya, pungutan itu dilakukan oleh segelintir masyarakat yang mencari keuntungan pribadi. “Memang benar ada pungutan yang dilakukan kepada masyarakat dan itu sudah jelas pungutan liar, karena tidak ada dasar. Karena, pungutan retribusi daerah itu sudah diatur dalam Perda,” terangnya. (yon)

MAGNET BARU - Bendungan Pandanduri sekarang ini sudah menjadi magnet bagi masyarakat Lotim untuk refreshing. Tampak rombongan warga saat berkunjung ke Bendungan Pandanduri beberapa waktu lalu. (Suara NTB/bul)

Alasan Keamanan

Sebuah Hotel di Lotim Berhenti Beroperasi

Selong (Suara NTB) Hotel dan resort di wilayah Lombok Timur (Lotim) bagian selatan, Heaven On The Planet and Ocean Heaven Resort terpaksa mengentikan kegiatan operasinya sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Salah satu alasan utama pengelola resort yang ada di sekitar Pantai Surga Ekas Kecamatan Jerowaru ini, karena faktor gangguan keamanan.

Kepala Dinas Kebudayaan Tanjung (Suara NTB) dan Pariwisata (Disbudpar) Pembangunan jalan lingkar utara (jalingkra) di KabuLotim, Lalu Wirabakti di paten Lombok Utara (KLU) masih terkendala besarnya Selong, Rabu (7/1), menjelasanggaran untuk pembebasan lahan. Dari rencana pembekan, pemberhentian operasi itu basan lahan tahap 2, Pemda KLU diklaim mengalami berdasar surat dari manajemen defisit anggaran hingga Rp 19 miliar. PT Hot Planet Indonesia, HeavDalam rapat koordinasi yang dilakukan Komisi I DPRD en on The Planet and Ocean Heaven Resort tertanggal 22 KLU bersama SKPD membahas sejumlah persoalan lahNovember 2014 lalu dengan an, terungkap jika Jalingkra salah satunya masih memerNomor 105/HOTP/XI/2014 yang lukan sokongan dana yang cukup besar. diterima Disbudpar Lotim. Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., Rabu (7/1) Dalam surat yang ditandamengemukakan, pembebasan lahan tahap I jalan lingkar tangani General Manager utara sejatinya telah selesai. Namun dari perkembanLalu Putradi dan Assisten gan yang ada, masih harus dianggarkan sebesar Rp 4 Owner, Ahmad Zaenudin miliar untuk menyelesaikan bahu jalan. Sedangkan pada tersebut, terungkap, jika hotel APBD murni 2015, pembebasan lahan tahap II kembali ini mulai berhenti beroperasi dilanjutkan. Di mana areal lahan yang dibebaskan mensejak tanggal 9 November gambil rute dari Kali segara ke Lendang Bagian, Desa 2014 lalu. Hal ini jelas sangat Genggelang. disayangkan oleh jajaran “Pembebasan lahan tahap dua sudah kita anggarakan Pemkab Lotim. Pasalnya, PT sebesar Rp 9 miliar, tetapi penilaian dari apraissal, angHot Planet itu selama ini garan yang dibutuhkan lebih besar mencapai Rp 28 milsudah memberikan kontribuiar, artinya kekurangan anggaran kita cukup besar mensi cukup besar bagi daerah. capai Rp 19 miliar,” ungkap Ardianto. Dituturkan pada Bulan Untuk menekan biaya cukup besar itu, jajaran Komisi Juni 2014 lalu Lotim meneriI bersama Dinas PU Tamben KLU berencana akan turun ma pajak hotel dan restoran dari PT Hot Planet Rp 20 juta, ke lokasi. Salah satunya untuk mengecek ruas jalur denJuli Rp 19 juta dan terakhir gan kemungkinan menempuh jalur terpendek, sehingga bulan Agustus Rp 22 juta. kebutuhan anggaran tidak membengkak. Selain itu, piGangguan keamanan yang haknya juga menyarankan agar Pemda KLU meminta sering dialami resort tersebut bantuan ke Pemprov NTB untuk membantu penganggaadalah aksi pencurian yang ran biaya pembebasan lahan jalingkra tahap dua. kerap terjadi. Dikeluhkan piKepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Enhak perusahaan pariwisata ergi (PU Tamben) KLU, Drs. H. Raden Nurjati, di tempat yang sama mengatakan, pembangunan jalingkra memerlukan waktu yang cukup panjang. Selain pembebasan lahan, pihaknya harus memastikan pula keberadaan pembangunan dua unit jembatan yang melintasi rawa/ Kali Sokong dan Kali Segara. Dua jembatan ini relatif luas, karena melintasi kali yang cukup lebar. “Untuk tahap satu sudah selesai, tinggal dibangun. Tahap dua sampai Lendang Bagian, kita masih kekurangan dana yang cukup besar. Dan masih ada lanjutan jalingkra tahap tiga yakni dari Lendang Bagian sampai ke Lempenge, tetapi ini belum kami ekspose,” ungkap Nurjati. Ia berharap dengan adanya paradigma yang sama antara eksekutif dan legislatif terkait kebutuhan anggaran ini, seluruh pembiayaan yang diperlukan dapat dipenuhi secara bertahap. Pihaknya di PU pun turut berharap, akan (Suara NTB/rus) ada solusi dukungan pembi- AKSI - Honorer K2 Lotim melakukan aksi di depan Kantor ayaan dari Pemprov NTB ter- BKD Lotim, Rabu (7/1). Mereka menuntut pemerintah daerkait permasalahan ini. (ari) ah memperjuangkan nasibnya agar diterima jadi PNS.

(Suara NTB/rus)

Heri Prihanto

itu adanya ketidakpastian hukum terhadap sejumlah hal yang telah dilaporkan kepada pemerintah. Selain faktor keamanan, hal lainnya yang menjadi alasan investor itu adalah biaya operasional yang terlalu besar. Pihak manajemen cukup berat menggaji 50 orang staf dan dan biaya pembelian bahan bakar untuk penerangan. Kondisi infrastruktur jalan yang tidak bagus juga menjadi kendala bagi pihak hotel untuk berhenti beroperasi. Pihaknya berharap jalan segera diperbaiki dan mendapat respons dari pemerintah. Di mana, saat musim hujan,

jalan susah dilewati. Menjawab persoalan lemahnya respons pemerintah itu, Lalu Wirabakti membantahnya. Pihaknya mencoba memberikan pemahaman kepada investor tersebut agar bisa kembali beroperasi. Diakui, persoalan masih lemahnya tingkat kesadaran sebagian masyarakat yang menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan investor dalam berinvestasi. Mengenai infrastrktur, Kadisbudpar Lotim mengaku sudah berkomunikasi dengan instansi pemerintah terkait. Seperti dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pekerjaan Umum ke depan bisa membangun inftrastruktur menuju kawasan-kawasan strategis wisata. Wirabakti khawatir, kondisi yang dialami Heaven Planet ini berdampak kepada investor lain di Lotim. “Kalau betul-betul terjamin keamanannya pasti investor bisa mengelola,” ujarnya. Kapolres Lotim, AKBP Heri Prihanto, SiK yang dikonfirmasi secara terpisah menyatakan Lotim secara umum sebenarnya cukup aman. Terma-

suk di kawasan-kawasan wisata. Penghentian operasional yang dilakukan Heaven Planet atas alasan keamanan sejauh ini ia katakan belum pernah ada laporan ke aparat kepolisian. Kapolres menegaskan, pihaknya siap akan bekerja secara proporsional dan profesional dalam menangani setiap kasus yang dilaporkan. Pihaknya pun siap akan mengecek langsung kondisi di wilayah pantai-pantai Lotim bagian selatan. “Nanti kita akan minta Polsek dan Babinkamtibmas untuk mengecek,” ucapnya. Ia menambahkan, semua kegiatan investasi yang dilakukan di Lotim sebenarnya sudah terjamin keamanannya. Aparat kepolisian sebagai garda terdepan dalam urusan menjaga

keamanan dan ketertiban masyarakat siap bergerak. Pihaknya meminta kepada seluruh warga agar melapor kepada aparat kepolisian terdekat jika mengalami kasuskasus tindak kejahatan. “Kalau ada laporan, pasti akan kita tindaklanjuti. Jika terlambat melapor, maka jangan salahkan polisi yang terlambat juga penanganannya,” imbuhnya. Kepada seluruh warga juga diingatkan Kapolres agar tidak takut sama polisi. Kalau takut akan terjadi pungutan liar atau hal sejenis lainnya yang dilakukan oleh oknum harus dilaporkan kepadanya. Kapolres tidak membantah, jika ada oknum anggota yang bersikap menyimpang. Jika pihaknya menemukan ada anggota yang menyimpang, pihaknya siap memberi sanksi tegas. (rus)

(Suara NTB/rus)

PERLIHATKAN - Kepala Disbudpar Lotim Lalu Wirabakti memperlihatkan surat dari PT Hot Planet Indonesia yang berisi pemberitahuan berhenti beroperasi.

Tenaga Honorer Kembali Datangi BKD Lotim Selong (Suara NTB) Perjuangan para honorer katagori 2 (K2) untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah terus dilakukan. Pascapengumuman kelulusan hasil seleksi dan verifikasi ulang berkas K2 beberapa waktu lalu, diketahui hanya 11 orang saja yang lulus dari 660 yang awalnya diumumkan. Merasa dizalimi, ratusan honorer K2 yang tergabung dalam Forum Honorer Indonesia (FHI) mendatangi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lombok Timur (Lotim), Rabu (7/1). Abdul Majid salah satu guru honorer dalam orasinya mengemukakan, proses verifikasi yang dilakukan BKD cukup lama dan sangat panjang. Diketahui dari awalnya dicatat dari 1.766 honorer K2 yang ikut tes, namun dinyatakan lulus 669 orang. Dari jumlah itu, sejumlah orang tidak menyampaikan berkas. Fakta di lapangan berbicara lain. Meski sudah dinyatakan lulus beberapa bulan lalu, namun yang diterima

hanya 11 orang. Proses pemberkasan yang dilakukan para honorer dalam pencarian pengakuannya ini sudah banyak memakan biaya. Adapun berkas-berkas yang disajikan para honorer Lotim sudah dinyatakan lengkap oleh BKD. Perjuangan FHI pun tuturnya pernah sampai ke pusat. Oleh pihak pemerintah pusat yang ditemui langsung saat itu adalah Deputi di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi. Dituturkan, pusat asendiri mengakui kelengkapan berkas honorer Lotim. “Data yang kami sampaikan merupakan data ril, tidak ada data bodong,” ungkapnya. Hal senada diteriakkan honorer lainnya, Ulul Azmy dan Arjuna. Dikatakan, pemberkasan yang dilakukan para honorer sudah tidak ada masalah. Pemberkasan telah melalui proses panjang dan perjuangan berat. Kepala BKD Lotim, H. Najamudin akhirnya keluar menemui massa. Dalam penjela-

sannya menyatakan semua persoalan yang dihadapi honorer K2 sudah sampai di tingkat pimpinan dan siap akan menggelar dialog. “Saya sudah laporkan ini ke Sekda dan siap menerima dialog melalui perwakilan,” ucapnya. BKD sendiri jelasnya merupakan salah satu pelaksana dari kebijakan pemerintah pusat terkait urusan kepegawaian. Semua proses penanganan K2 menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. BKD sendiri hanya mentaati aturan tersebut. “Sebagai lembaga yang ditugaskan tangani masalah kepegawaian, kami taati aturan kepegawaian. Manakala ada persoalan soal kelulusan K2 ini BKD tidak punya kewenangan,” tegasnya. Meski demikian, pihak BKD Lotim siap akan menyampaikan semua aspirasi yang disampaikan FHI ke BKN Regional dan pusat. Dalam hal ini, ujarnya, pihaknya mengalami nasib sama dengan para honorer.

Akan tetapi, karena terbatas kewenangannya membuat BKD tidak bisa berbuat lebih. “Tidak ada niat kami untuk menzalimi,” ujarnya. Selain ke BKD ratusan honorer yang didominasi guru ini mendatangi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Kantor Bupati Lotim, Dinas Kesehatan dan berakhir di gedung DPRD Lotim. Massa aksi yang mendapatkan pengawalan ketat dari aparat Polres Lotim ini melakukan dialog lagi dengan jajaran komisi II DPRD Lotim. Soal pengamanan Kapolres Lotim, AKBP Heri Prihanto, SIK, mengaku sudah dilakukan cukup ketat, karena diawal rencana akan turun sebanyak 1.200 orang. Sebanyak 426 personel Polri dan juga ada back up satu peleton dari Dandim 1615 Lotim ini membawa serta sejumlah peralatan pengamanan lengkap. Water cannon dan mobil barakuda disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 8 Januari 2015

Halaman 5

Berkas Dilimpahkan

Kejari Praya Tahan Tersangka Kasus Bantuan Perahu

GELARAN core event Bau Nyale tahun ini menjadi perayaan terakhir di masa kepemimpinan pasangan Bupati Lombok Tengah (Loteng), H. M. Suhaili FT, dan Wakil Bupati, Drs. H. L. Normal Suzana. Untuk itu, Bupati Loteng ingin supaya perayaan event budaya tahunan tersebut benarbenar menjadi perayaan terbaik, baik dari sisi penyelenggaraan maupun kegiatan yang dilaksanakan. “Secara khusus Pak BuH. L. Putrie pati meminta pelaksanaan Bau Nyale tahun ini diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Karena beliau ingin memberikan kado terbaik bagi masyarakat Loteng di akhir masa jabatannya,” ungkap Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng, H.L. Putrie, kepada Suara NTB, Rabu (7/1). Dalam hal ini, bupati mengharapkan masyarakat yang menikmati hiburan saat Bau Nyale mampu terhibur. Apalagi, grup band yang akan dihadirkan adalah Noah. Menurutnya, satu tim khusus sudah ditugasi untuk melakukan lobi kepada pihak manajemen grup band yang dimotori Ariel tersebut agar bersedia hadir menghibur masyarakat Loteng pada perayaan Bau Nyale tahun ini. “Kehadiran grup band Noah diharapkan bisa menjadi kado terindah bagi masyarakat Loteng. Sehingga berbagai upaya pun akan dilakukan untuk bisa mendatangkan grup band ini,” ujarnya Terkait persiapan, Putrie mengaku kalau panitia pelaksana yang sudah dibentuk kini sudah mulai bekerja. Salah satunya dengan mempersiapkan semua kebutuhan yang ada hingga fasilitas pendukung lainnya. “Kemarin begitu selesai dibentuk, panitia pelaksanaan Bau Nyale langsung bekerja. Mempersiapkan semua kebutuhan yang diperlukan,” akunya. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan cukup banyak. Paling banyak pada praacara. Di mana akan banyak kegiatan yang bakal digelar, seperti kegiatan budaya, olahraga sampai bazar dan pasar murah. Kemudian pada acara inti, selain hiburan musik modern juga akan tetap diisi dengan pentas seni tradisional. ‘’Begitu pula untuk kegiatan pascaacara, tidak kalah banyak,’’ klaimnya. (kir)

(Suara NTB/dok)

Ingin yang Terbaik

Praya (Suara NTB) Sebanyak lima tersangka kasus dugaan mark up pengadaan perahu bantuan bagi nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2008, resmi menjadi tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, Rabu (7/1). Penahanan ini dilakukan bersamaan dengan dilimpahkan berkas penyelidikan kasus tersebut oleh tim penyidik Tipikor Polres Loteng ke Kejari Praya. Kelima tersangka tersebut merupakan tersangka terakhir dari total 8 orang tersangka. Di mana 3 tersangka sebelumnya menjadi putusan dan kini telah divonis dalam kasus pengadaan perahu bantuan bagi nelayan di wilayah Kecamatan Pujut. “Para tersangka, mulai hari ini (Rabu, red) sudah resmi kita tahan,” sebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Praya Ahmad Sulhan, S.H. Tersangka yang ditahan adalah L. Wi, Wi, L. AH, Mu serta Sa. Kelimanya merupakan panitia pemeriksa barang dalam proyek senilai Rp 349 juta tersebut. Para tersangka diserahkan bersamaan dengan pelimpahan berkas penyelidikan kasus tersebut. Adapun berkas dan tersangka diserahkan langsung oleh tim penyidik Tipikor Polres Loteng. Para tersangka dititip di

Rutan Praya, selama 20 hari sembari menunggu proses penyelesaian dakwaan dari pihak Kejari Praya. Namun demikian, kata Sulhan, pihaknya akan berupaya menyelesaian berkas kasus tersebut secepatnya, sehingga tidak sampai harus menunggu hingga batas waktu penahanan habis. Menurutnya, banyak kasus yang saat ini masih ditangani pihak Kejari Praya. Dalam arti, kalau ada kasus yang bisa cepat diselesaikan, maka secepatnya kasus itu akan diselesaikan tanpa harus menunggu batas waktu yang habis. “Jika tidak ada halangan berarti, pekan depan berkas bersama para tersangka akan kita limpahkan ke Pengadilan (Tipikor Mataram). Untuk proses persidangan,” terang Sulhan. Program bantuan perahu bagi nelayan di kecamatan Pujut tersebut, dilaksanakan

pada tahun 2008 lalu. Di mana seluruh anggaran program bersumber dari APBN dengan rincian Rp 318 juta berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ditambah dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 31,8 juta, sehingga berjumlah total sebesar Rp 349,8 juta. Dana sebesar itu, digunakan untuk membeli 30 unit perahu dengan CV. Mantap Abadi sebagai rekanan. Namun dalam kenyataan, dana yang digunakan untuk membeli 30 perahu tersebut hanya sekitar 36 juta, sehingga ditemukan ada kerugian negara sebesar Rp 313 juta. “Satu perahu bantuan tersebut dibeli hanya seharga Rp 6 juta per unit,” tambah Sulhan. Memang seluruh kerugian negara sudah dikembalikan oleh para tersangka yang terlibat. Namun hal itu tidak sampai menghentikan proses

(Suara NTB/kir)

DIBAWA - Dikawal petugas dari Kejari Praya, tersangka kasus perahu bantuan menaiki mobil yang akan membawa mereka ke Rutan Praya, Rabu (7/1). penyelidikan kasus. “Jadi saat ini seluruh kerugian negara sudah berhasil ditarik kembali,” tegasnya. Kasus itu sendiri mencuat setelah perahu bantuan ternyata tidak bisa digunakan begitu diserahkan kepada nelayan. Akibatnya, banyak perahu yang rusak sebelum waktunya, karena spesifikasi perahu tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan selaku penerima bantuan.

Sekali Kunker, Dewan Habiskan Dana Rp 360 Juta

Warga Kedaro Tolak Proyek Jalan

Diduga Curi Motor

Dua Remaja Dihakimi Massa Giri Menang (Suara NTB) Nasib apes menimpa dua remaja asal Dusun Aik Mual, Sekotong Timur, ketika hendak melancarkan aksinya membawa lari motor di Pasar Gerung kedua remaja tertangkap warga. Sontak saja, warga menghakimi kedua pelaku hingga babak belur. Untungnya polisi dari Polsek Gerung sigap ke lokasi mengamankan pelaku. Setelah itu, pelaku dibawa ke polsek setempat. Dua pelaku,masing-masing bernama Zul (21) dan Sam (19). Keduanya Rabu pagi sekali berangkat menggunakan kendaraan vario dari rumah kakeknya Sam di Dasan Tebu menuju pasar membeli pakaian. Di pasar mereka keliling mencari celana, sekitar 30 menit keliling mereka pun pulang. Niat jahat pelaku pun muncul, Sam berpura-pura meminta Zul untuk mengambil motor miliknya yang diparkir. Namun Zul membawa motor bukan milik Sam, lalu menggeret kendaraan itu sekitar 15 meter dari tempatnya parkir. Warga yang melihat aksi mencurigakan kedua remaja ini pun lansung menangkap dua pelaku, ketika itu pelaku hendak ingin kabur, namun bisa ditangkap warga.”Lalu terjadilah warga menghakimi pelaku ini, tapi polisi segera ke TKP mengamankan pelaku,” kata Plt Kapolsek Gerung Iptu Ikhsan Udin, Rabu (7/1). Dijelaskan, polisi memperoleh laporan dari masyarakat sekitar pukul 08.00. setelah itu, anggota bergerak ke TKP mengamankan pelaku, dan barang bukti berupa kendaraan. Setelah itu, di polsek pelaku di-BAP untuk keperluan penyelidikan. Penyidik Polsek Gerung, Bambang Sutejo menambahkan, sangkaan sementara pelaku melakukan tindakan pencurian, karena kendaraan korban sudah berpindah tempat. Mengacu pada KUHP pasal 362, ancaman hukuman lima tahun penjara. “Barang bukti motor Mio langsung kita dikembalikan ke kepemiliknya,” ujarnya. Sementara itu, Sam tidak mengakui bahwa dirinya hendak mencuri kendaraan. Ia mengaku hanya datang berbelanja, lalu salah mengambil kendaraan. “Saya tidak berniat ambil kendaraan orang,” kilah remaja tidak lulus SD ini. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Mengawali tahun 2015 ini, DPRD Lombok Barat (Lobar) memilih melaksanakan agenda kunjungan kerja (kunker) komisi ke sejumlah daerah. Anggaran yang dihabiskan untuk kunker sangat besar. Jika hitungan per anggota Rp 8 juta lebih, maka dana yang dihabiskan mencapai Rp 360 juta untuk 45 anggota. Sekretaris DPRD Lobar, H. L. Saswadi, membenarkan jika sekali kunjungan dewan menghabiskan dana sekitar Rp 350 – 360 juta. Namun saat ini, anggaran perjalanan dinas lebih diperketat, karena adanya kebijakan pemerintah pusat. “Sekali kunker itu bisa menghabiskan sekitar Rp 350 sampai 360 juta,” ungkapnya, Rabu (7/1). Ia menyebutkan, sesuai Perbup Nomor 40 tahun 2014 tentang perjalanan dinas dan ketentuan biaya perjalanan dinas lingkup Pemda Lobar tahun anggaran 2015, biaya tansportasi real cost, yaitu biaya untuk perjalanan Mataram-Jakarta sesuai di dalam Perbup kelas ekonomi sebesar Rp 3,2 juta dan kelas bisnis Rp 5 juta batas maksimal. Sedangkan biaya penginapan untuk anggota dan ketua sama. Biaya penginapan ini

(Suara NTB/her)

ILEGAL - Inilah bangunan vila ilegal di Tanjung Kablet yang harus segera ditertibkan pemerintah daerah.

Marak, Vila Ilegal di Batu Putih Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah (DPPKD) Lombok Barat (Lobar) melakukan pendataan objek pajak di daerah Tanjung Kablet, Dusun Pemalikan Desa Batu Putih. Hal ini dilakukan setelah memperoleh informasi, jika di lokasi itu marak bangunan bodong atau ilegal. Ternyata setelah dicek, ada 12 bangunan dengan 72 kamar yang dipastikan tak berizin alias bodong. Ironisnya lagi, sebagian besar bangunan ini milik orang dari luar daerah. Atas kondisi ini, Dinas PPKD tidak bisa memasukkan vila ini dalam potensi pajak yang harus ditarik. ‘’Di samping bangunan itu liar juga tidak ada aturannya. Di lain sisi, keberadaan vila bodong ini merugikan daerah, karena pajak tidak masuk ke daerah,’’ ungkap Sekretaris Dinas PPKD Lobar , Fauzan Husniadi kepada wartawan, Rabu (7/1). Dijelaskan, ia bersama tim Dinas PPKD masuk ke kawasan itu mengecek kondisi di

daerah yang termasuk taman wisata alam (TWA). Setelah memasuki kawasan itu, didapati bangunan vila dengan berbagai jenis dan ukuran. Ada yang bangunan semi permanen, permanen. Kondisi vila, ujarnya, sepi, karena pemiliknya tidak ada di tempat. Hanya ditemukan beberapa pekerja yang mengawasi vila itu. Menurut informasi, kawasan itu akan ramai dikunjungi pada bulan April sampai bulan September ketika ombak di pantai bagus untuk surfing (selancar). Dari pengakuan pekerja, bangunan ini mulai dibangun sejak 2009 ada beberapa bangunan, namun maraknya di atas 2009. Ia menambahkan, kawasan itu di bawah kewenangan BKSDA. Ia mengaku pernah ikut rapat bersama pihak terkait, seharusnya di kawasan seluas 470 hektar itu tidak boleh ada bangunan apa-apa. Menanggapi hal ini, anggota Komisi II DPRD Lobar Romi Rahman menilai mar-

aknya bangunan penginapan semi permanen dan permanen di sejumlah daerah wisata, khususnya di kawasan Tanjung Kablet harus segera disikapi oleh Pemda dalam hal ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T). Badan terkait harus menertibkan semua bangunan di kawasan wisata yang tidak berizin alias ilegal. Menurutnya, bangunan yang didirikan secara ilegal di samping merugikan daerah juga menyebabkan lingkungan di sekitar kawasan itu tercemar. “Karena itu, badan terkait harus turun ke lapangan untuk menertibkan,” tegasnya. Menurutnya, perizinan di daerah wisata khususnya pembangunan losmen dan vila banyak melanggar ketentuan, seperti di Pantai Tawun, Sekotong. Seperti bangunan di pinggir laut yang menutup view pantai, sehingga menghalangi pandangan para pengunjung. Parahnya lagi, bangunan ini diduga melanggar simpadan pantai. (her)

Jaksa Minta Tambah Keterangan Saksi Ahli

Kasus Perusakan Hotel Lombok Baru

Polisi Sita Dokumen Penting Milik Pemkab Loteng Praya (Suara NTB) Sejumlah dokumen penting milik Pemkab Lombok Tengah (Loteng) telah disita penyidik Polda NTB. Penyitaan tersebut terkait penyelidikan kasus perusakan bangunan milik Hotel Lombok Baru Desa Kuta Pujut, awal tahun 2014 lalu. “Kemarin (Selasa, red) memang ada penyidik dari Polda NTB yang datang untuk meminta sejumlah dokumen penting milik pemerintah daerah,” aku Kabag Hukum Setda Loteng, H. Mutawalli, S.H, Rabu (7/1). Menurutnya, ada tiga dokumen penting yang sita penyidik Polda NTB. Seperti SK Bupati Loteng tentang pembentukan tim penertiban kawasan roi pantai. Kemudian ada juga surat perintah penertiban kawasan roi pantai serta surat teguran kedua dari Bupati Loteng kepada pemilik Hotel Lombok Baru Kuta. “Semua dokumen itu merupakan dokumen asli yang akan dijadikan bahan pelengkap dalam penyelidikan kasus perusakan bangunan Hotel Lombok Baru Kuta yang kini masih ditangani Polda NTB,’’ ujarnya. Selain dokumen tersebut, polisi juga sudah menyita satu

alat berat yang digunakan untuk merobohkan bangunan milik hotel Lombok Baru. Juga untuk keperluan penyelidikan. “Jadi untuk dokumen terkait penertiban kawasan roi pantai, saat ini sudah dipegang penyidik Polda NTB,” ujarnya. Di luar dokumen-dokumen penting tersebut, pihaknya juga sudah mengirim surat kepada Polda NTB yang berisikan penjelasan terkait status lahan serta dokumendokumen lahan milik Hotel Lombok Baru. Di mana dokumen yang menjadi dasar bagi pemilik hotel untuk mendirikan bangunan di atas lahan tersebut, diduga tidak sah. Pasalnya, lahan tempat bangunan hotel tersebut berdiri masuk kawasan roi pantai yang semestinya harus bebas dari bangunan dalam bentuk apapun. “Surat ini kita kirim untuk memberikan penjelasan, terkait duduk persoalan yang sebenarnya terjadi di dalam kawasan roi Pantai Kuta ini. Sekaligus bentuk perlawanan kita atas laporan yang disampaikan pemilik hotel,” tegasnya. Ia pun mengaku kalau surat tersebut dikirim, bukan bermaksud untuk menghalan-

gi proses hukum. Tetapi lebih pada upaya memberikan penjelasan atas yang sebenarnya terjadi. Atas persoalan yang terjadi. Terutama terkait status kepemilikan lahan serta dokumen milik hotel. Sehingga pihak kepolisian dalam hal ini ada gambaran, seperti posisi kasus yang sebenarnya. Dalam kasus tersebut, penyidik Polda NTB sendiri sudah menetapkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng, H.L. Putrie, sebagai tersangka. Atas dugaan keterlibatan dalam kasus perusakan bangunan milik hotel Lombok Baru tahun 2014 lalu. Di mana, Putrie diduga melakukan memprovokasi dan mengerahkan warga untuk merusak bangunan Hotel Lombok Baru Kuta tersebut. Putrie sendiri tercatat sebagai Ketua Tim Penertiban Kawasan Roi Pantai. “Pada dasarnya kami sangat menghormati proses hukum yang ada,” tegas Putrie. ‘’Tetapi perlu diingat kalau upaya penertiban yang dilakukan pihaknya demi kepentingan masyarakat secara umum. Dalam rangka mendukung pembangunan pariwisata Loteng ke depan,’’ tambahnya. (kir)

diberikan Rp 900 ribu per hari, dana presentasi Rp 150 ribu kali tiga hari, taksi bandara Rp 600 ribu pulang pergi (PP) sedangkan biaya sewa kendaraan untuk pimpinan DPRD ditiadakan.”Megacu permendagri, biaya sewa kendaraan dihilangkan,” ujarnya. Uang harian dewan juga semua sama, dipatok Rp 530 ribu. Namun besarnya uang harian ini tergantung daerah tujuan. Pengaturan uang harian ini sendiri tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Terkait besaran tunjangan perumahan dewan, Sekwan menegaskan mengacu pada hasil kajian tim appraisal, namun sebelum penerapan Perbup pihak pemda bisa berkomunikasi dengan provinsi terkait tunjangan rumah dinas. “Tetap menggunakan hasil kajian tim appraisal tinggal diperbupkan,”ujarnya. Mengacu hasil kajian tim, tunjangan perumahan untuk ketua Rp 8,5 juta, wakil ketua Rp 8,1 juta dan anggota Rp 7,3 juta. Hasil kajian ini selanjutnya akan disahkan. Untuk penentuan dana tunjangan ini dewan menggunakan tim appraisal, sebab untuk kehati-hatian dan juga mengacu peraturan. (her)

Kasus Bedah Desa Masuk Tahap Akhir

(Suara NTB/kir)

Giri Menang (Suara NTB) Warga Desa Kedaro Sekotong Tengah Lombok Barat (Lobar) mempertanyakan proyek jalan sepanjang 2 kilometer lebih yang menghubungkan desa setempat dengan Desa Sekotong Tengah. Pasalnya, baru dua hari setelah dikerjakan Desember lalu proyek jalan ini mengalami kerusakan yang parah. Bahkan karena kondisi jalan yang tidak layak, warga menolak proyek ini. Anggota DPRD Lobar dari daerah pemilihan Sekotong H. Mustafa, mengaku, dari hasil temuan di lapangan, proyek ini diduga dikerjakan tak sesuai spek. Menurutnya, jumlah aspal dalam RAB seharusnya 166 drum, namun yang dipakai hanya 73 drum. Selain itu, ujarnya, warga yang menerima barang itu menduga aspal yang dipakai palsu, karena bercampur dengan plastik. Diakuinya, panjang jalan yang diaspal sekitar 2 kilometer dikerjakan dengan anggaran Rp 600 juta melalui program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (P3KI) yang berkantor di PNPM Sekotong. “Proyek ini dikerjakan akhir Desember, seharusnya target selesai bulan November namun pengerjaannya sempat molor empat bulan,” akunya, Rabu (7/1). Dari temuan di lapangan, ungkapnya, campuran bahan aspal yang digunakan sedikit sekali dan tak sesuai RAB. Dalam RAB dicantumkan jumlah aspal 166 drum, namun yang digunakan hanya 73 drum aspal. “Warga yang menerima barang aspal itu melapor ke saya bahwa aspal itu tidak asli, tidak sesuai RAB,” katanya. Menurut perkiraannya, jika dihitung nilai proyek Rp 600 juta dengan biaya yang dikeluarkan terdapat dugaan kerugian mencapai Rp 175 juta dengan harga aspal Rp 2 juta per drum. Selaku anggota Komisi III yang membidangi pembangunan ia sudah mendatangi kantor P3KI di kantor PNPM Sekotong, namun belum bertemu dengan pihak terkait. “Kalau tidak ada itikad baik, maka kami akan coba untuk tempuh jalur hukum,” ancamnya. Karena hal ini jelasnya menjadi keluhan masyarakat, agar dewan mengangkat dan menyelesaikan persoalan jalan ini. masyarakat meminta agar jalan itu diubah lagi agar layak dilalui, karena bagaimanapun anggaran yang dihabiskan sangat besar. Ia menambahkan, selain jalur itu di Desa Kedaro sendiri ada jalan desa sepanjang 20 Kilometer yang belum diaspal. Seperti di daerah Menjut, Mendawe, Mertak dan di sekitar perbatasan dengan Desa Sekotong . Ia mengaku akan meminta Dinas PU membangun jalan itu menggunakan sisa anggaran yang ada, karena APBD sudah diketok. Camat Sekotong L. Edi Sadikin membenarkan, jika ada proyek jalan tersebut. Pihak kecamatan telah memerintahkan kepada pihak P3KI agar segera merehab ulang jalan itu. Menurutnya, pengerjaan jalan itu dinilai asal-asalan, sehingga pihak kecamatan langsung memanggil P3KI agar segera diperbaiki. “Sudah kami minta untuk direhab,” ujarnya. (her)

Dengan dilimpahkan 5 tersangka terakhir tersebut maka total seluruh tersangka yang terlibat dalam kasus perahu bantuan tersebut, selesai. Karena tidak tersangka sebelumnya di antaranya L. Winata Syikir selaku Kepala Dislutkan Loteng kala itu serta Ervian, dari CV. Mantab Abadi dan satu orang KPA proyek, sudah menjalani sidang dan saat ini sudah divonis. (kir)

Praya (Suara NTB) Proses penyelidikan kasus dugaan korupsi program Bedah Desa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Lombok Tengah (Loteng) kini sudah memasuki tahap akhir. Berkas hasil penyelidikan dari pihak kepolisian tengah ditelaah oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya untuk keperluan penyempurnaan berkas. “Tahapannya sudah masuk P19,” ungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Praya, Ahmad Sulhan, S.H, pada Suara NTB, Rabu (7/1). Ia menjelaskan, dari berkas penyelidikan yang sudah disampaikan pihak kepolisian, masih ada beberapa keterangan tambahan yang mesti dipenuhi. Harapannya, berkas penyelidikan kasus bedah desa tersebut bisa dinyatakan tuntas. Salah satu yang masih dirasa kurang, lanjutnya, keterangan saksi ahli. Di mana keterangan saksi ahli, terutama saksi ahli dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kementerian Desa dan PDT) selaku pemilik program masih kurang. “Memang sudah ada saksi ahli dari KPDT yang dimintai keterangan. Tetapi keterangan yang diberikan hanya sebesar atu-

ran-aturan dan mekanisme penyaluran dan pelaksanaan program saja,” jelasnya. Keterangan yang disampaikan, ujarnya, tidak sampai lebih mendalam terhadap program itu sendiri, sehingga pihaknya meminta ada tambahan saksi ahli yang keterangannya lebih mendalam lagi. Termasuk tambahan keterangan saksi ahli dari ahli geodesi. Selain itu, ada beberapa saksi yang juga masih perlu didalami kembali kesaksiannya. Sebagai tambahan keterangan dari keterangan sebelumnya. “Apa yang menjadi catatan kita ini akan jadi rekomendasi kepada pihak kepolisian untuk dipenuhi. Dan, paling lambat besok (hari ini,red) catatan tersebut sudah kita sampaikan ke penyidik Polres Loteng,” janjinya. Dalam kasus bedah desa tersebut, Polres Loteng sendiri telah menetapkan 7 orang tersangka. Salah satunya, L. Is, mantan Kepala Dishutbun Loteng bersama panitia pelaksanaan program di tingkat kabupaten hingga desa. Program bedah desa merupakan program bantuan pemerintah pusat melalui KPDT yang disalurkan melalui Dishutbun Loteng berupa pembangunan kandang ternak permanen serta perbaikan jalan desa di tiga kecamatan. Masing-masing Kecamatan Pujut, Praya Barat serta Kecamatan Praya Barat Daya dengan total pagu anggaran sebesar Rp 1,8 miliar. Namun setelah dilakukan audit dan penyelidikan, anggaran yang digunakan hanya sekitar Rp 700 juta saja. Hal itu didasari atas hasil audit BPK yang menemukan ada kerugian negara sebesar Rp 1,1 miliar dalam kasus tersebut. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 8 Januari 2015

Halaman 6

Spekulan Pupuk Terindikasi Bermain di Sumbawa

Dividen BPR di Sumbawa Membaik Sumbawa Besar (Suara NTB) Sampai saat ini, dividen dari divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) kerjasama PT. Multi Daerah Bersaing (MDB) dengan PT DMB (konsorsium ketiga daerah) belum disetorkan ke daerah, termasuk Sumbawa, tiga tahun terakhir. Sementara dividen dari PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) semakin membaik dari tahun ke tahun. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Sumbawa, H. Baharuddin S.Sos, Rabu (7/1) menyatakan, pihaknya tetap menagih utang dividen kepada (Suara NTB/arn) MDB. Dari nilai dividen sekiH. Baharuddin tar 4 Juta dolar per tahun, Sumbawa mendapatkan bagian sekitar Rp 6,4 miliar per tahunnya berdasarkan komposisi kepemilikan saham di DMB. Total dalam tiga tahun terakhir 2012, 2013 dan 2014 yang mesti disetorkan ke Sumbawa sekitar Rp 16 miliar. “Kita akan tetap tagih sambil berkoordinasi dengan Provinsi,” terangnya. Sementara PT BPR terus mengalami kemajuan. Bahkan dividen yang dihasilkan dalam 2013 yang disetorkan 2014 mencapai Rp 1,8 miliar, terbaik dalam lima tahun terakhir. “Ada peningkatan dari tahun ke tahun. Ini yang kita apresiasi,” terangnya. Sedangkan terkait penyertaan modal Kabupaten Sumbawa kepada PT Bank NTB, tahun 2015 ditargetkan mencapai Rp 20 miliar. Sebesar Rp 11 miliar telah dianggarkan dalam APBD murni 2015 dan sisanya akan dianggarkan dalam APBD Perubahan 2015. Besar penyertaan modal ini cukup besar bila dibandingkan daerah lainnya di NTB. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Salman Al Faridzi menyebutkan masih adanya indikasi spekulan pupuk bermain. Mereka menjerat para petani terutama pada petani sawah tadah hujan. Untuk itu, pengawasan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) mesti ditingkatkan. ”Stok pupuk aman, tinggal peran aktif KP3 dibutuhkan. Terutama menangkal ulah spekulan (pihak ketiga) yang memanfaatkan ketidakmampuan petani membeli pupuk dengan menebusnya ke pengecer. Ada indikasi semacam itu. Mengingat petani kita masih banyak bergantung ke ijon (rentenir),” ungkap Salman, didampingi Account Eksekutif (AE) Pupuk Kaltim se-Pulau Sumbawa, Rinda Sudaryanto, kepada Suara NTB, Rabu (7/1).

Menurut Salman, kuota pupuk untuk Kabupaten Sumbawa mendapatkan tambahan 2.000 ton dari pusat pada 2015, dari sekitar 22.000 ton lebih menjadi 24.400 ton. Pemakaian pupuk paling banyak terjadi sekitar November, Desember, Januari hingga Februari. Untuk Januari pupuk yang bakal didistribusikan sesuai SK sebanyak 2.600 ton, dan sejauh ini sudah terdistribusi sebanyak 1.041 ton. Sedangkan stok yang tersedia masih sekitar 3.000 ton.

“Artinya, stok pupuk kita pada Jauari ini aman,” kata Rinda. Yang mesti diwaspadai, tambah keduanya, para spekulan yang terindikasi masih bermain. Terutama petani dengan sawah tadah hujan yang kondisional dalam menanam padi. Mereka biasanya menanam padi tanpa perencanaan dan bahkan kerap tidak memiliki Rencana Detail Kebutuhan Kelompok (RDKK), karena kerap PPL di lapangan mengambil data secara sepihak. Apalagi pada lahan cetak sawah baru yang kerap dipaksakan, tanpa ada irigasi teknis. “Agak susah petani tadah hujan ini. Modal mereka terbatas, sehingga prakteknya mereka mengambil bibit dan pupuk di spekulan. Lalu nantinya hasil panen dijual kepada di

(Suara NTB/arn)

Salman Al Faridzi dan Rinda Sudaryanto pemberi modal dengan harga di bawah standar. Ini yang

sulit dihindari petani kita, ”pungkas Salman. (arn)

Belum Saatnya Puskesmas Jadi BLUD Sumbawa Besar (Suara NTB) Anggota Komisi IV DPRD Sumbawa, Andi Rusni menilai rencana Pemkab Sumbawa mengalihkan status 10 Puskesmas di Sumnbawa menjadi Badan Unit Layanan Daerah (BLUD) belum saatnya. Artinya, masih butuh kajian mendalam, sejauh mana kemampuan Puskesmas dimaksud, dari sisi keuangan, tenaga medis, sarana dan lainnya. “Lebih baik, Pemkab berupaya terlebih dahulu meningkatkan kapasitas Puskesmas melalui penambahan luas gedung, perbaikan rawat inap dan alat medisnya secara lebih baik. Paling tidak bisa mendekati pelayanan di Ruamh Sakit Umum Daerah (RSUD). Ketimbang jor - joran mengalihkan statusnya menjadi BLUD,” tandas Andis, panggilan akrabnya kepada Suara NTB, Rabu (7/1). Andis melihat masih cukup banyak kekurangan di Puskesmas. Baik dari sisi sarana maupun SDM. Sementara status BLUD membutuhkan fleksibilitas keuangan dalam hal penggunaan anggaran. Prinsipnya memang mempercepat pelayanan, namun hal itu tidak akan optimal, tanpa didukung oleh tenaga medis dan fasilitas yang memadai. “Kalau hal ini sudah bisa dipenuhi, maka tidak ada masalah BLUD, tetapi ini saya lihat kan belum,” cetusnya. BLUD juga menuntut aspek akuntabilitas dan transparansi serta prinsip dasar pelayanan lainnya. Mungkin berbeda kondisinya dengan RSUD yang mungkin sudah siap, tenaga maupun sarana penunjang. Pihaknya juga menyetujui adanya pembangunan ruangan UGD baru. Untuk pemenuhan pelayanan bagi pasien yang meningkat setiap tahunnya. Dengan catatan, Pemkab mesti konsisten dengan perencanaan yang dibangun. Jangan kemudian pada saat yang bersamaan, juga diwacanakan relokasi RSUD. Sementara bangunan yang ada, sudah menghabiskan anggaran bermiliar-miliar rupiah. “Pemkab harus konsisten. Kalau memang pengembangan RSUD di lokasi saat ini, ya harus fokus. Jangan muncul lagi rencana relokasi. Kan tumpang tindih dan sia-sia bangunan baru dengan anggaran miliaran rupiah,” pungkas Andis. (arn)

(Suara NTB/arn)

RUMPUT LAUT - Aktivitas kelompok membuat sabun dan handbody dari rumput laut. Tampak potongan sabun dan cairan handbody dalam plastik yang siap dikemas untuk selanjutnya dipasarkan.

Kelompok ’’Maju Jaya’’ Mengolah Rumput Laut Jadi Alat Kecantikan

Harga Semen di KSB Terus Naik

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebuh kelompok binaan Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Sumbawa dijadikan sebagai pilot projeck mengolah rumput laut basah jenis cottani menjadi alat kecantikan seperti sabun dan handbody yang siap untuk dipasarkan. Kelompok yang diberi

Taliwang (Suara NTB) Warga Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih mengeluhkan harga semen di pasaran. Betapa tidak, harga material bangunan yang masuk kategori vital ini dalam beberapa waktu terakhir terus mengalami peningkatan. Dari pantauan media ini, untuk di kecamatan Taliwang harga semen sudah menembus Rp 86.000/zak. Dan tak hanya harga yang terus meningkat, warga juga mengeluh karena masih kerap kesulitan untuk mendapatkannya. “Sebelumnya masih kisaran harga Rp 70.000-an. Sekarang sudah Rp 86.000/zak,” jelas Suraji warga Taliwang yang tengah melakukan pembangunan kepada media ini, Rabu (7/1). Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Perindagkop dan UMKM) KSB, Ir. Lalu Azhar, MM mengakui kondisi tersebut. Sejauh ini analisa dinas menemukan penyebab terus meningkatnya harga jual semen di daerah akibat distribusi barang yang masih minim. Dalam dua bulan terakhir, Azhar mengaku, penyaluran semen ke KSB tersendat karena Sumbawa yang menjadi jalur masuknya barang, sejauh ini masih mendahulukan memenuhi kebutuhan pasarnya. “Mungkin juga karena faktor cuaca maka pendistribusian antar pulaunya juga tersendat,” timpalnya. Guna mengatasi kondisi tersebut, Azhar menyatakan, pihaknya telah mengkomunikasikan dengan pemerintah provinsi. Intinya pemerintah KSB meminta provinsi agar membantu daerah mengkomunikasikan kelangkaan yang dihadapi kepada distributor. Agar distributor dapat memprioritaskan distribusi ke KSB. “Saya minta melalui provinsi agar distributor memperhatikan juga kebutuhan kita di KSB. Termasuk juga mempertimbangkan agar jalur distribusi khusus yang ke KSB tidak lagi melalui Sumbawa, agar tersendiri. Karena kalau terjadi kelangkaan seperti sekarang ini, biasanya stok yang harusnya masuk ke KSB didrop ke Sumbawa semuanya,” cetus Azhar seraya menyampaikan alternatif distribusi dapat diperoleh dari pulau Lombok. “Tapi ini masih wacana saja, sebab kita tahu seluruh daerah termasuk di pulau Lombok sangat butuh material semen yang banyak juga untuk menunjang pembangunan di sana,” sambungnya. (bug)

dianggap berhasil. Rencananya, kelompok yang beranggotakan 10 orang ini akan membuat model pengemasan secara mandiri, dengan nama merek sendiri. Kalau nantinya telah berkembang, maka sabun dan handbody yang dihasilkan siap dilempar ke pasaran. Termasuk menggandeng sejumlah pihak yang bisa

Warga Tambak Sari Protes Lahan Investor Tambak Udang

(Suara NTB/bug)

Lalu Azhar

nama Maju Jaya, menurut ketuanya, Bakri kepada Suara NTB, Rabu (7/1), telah mendapatkan pelatihan langsung dari pemerintah pusat. Sekaligus mendapatkan bantuan peralatan untuk pengolahan rumput laut menjadi sabun dan handbody. Kelompok ini telah melakukan uji coba produksi pertama yang

Taliwang (Suara NTB) Warga desa Tambak Sari kecamatan Poto Tano memprotes ketetapan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terkait sejumlah lahan yang dinyatakan sebagai milik PT Bumi Harapan Jaya (BHJ), investor tambak udang di Poto Tano. Dalam surat permohonan peninjauan ulang yang ditujukan kepada DPRD KSB, warga melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tambak Sari menilai surat Disosnakertrans KSB Nomor 595/706/Disosnaktertrans/ 2014 yang menyatakan tanah seluas 7,6 Ha dan tanah yang terdapat di blok D, adalah benar milik PT BHJ tidak memiliki dasar legalitas yang jelas. “Kami menilai surat ketetapan tersebut tidak ada memiliki dasar. Karena banyak bukti yang menyebutkan sebaliknya, bahwa lahan-lahan itu bukanlah milik PT BHJ,” tegas ketua PBD, Rahmat Hidayat, Rabu (7/1). Menurutnya, lahan yang diklaim PT BHJ berlandaskan surat Disosnakertrans tersebut sejauh ini berdasarkan fakta dan bukti yang dimiliki warga dapat dipastikan sepenuhnya merupakan lahan transmigrasi yang artinya menjadi hak warga desa Tambak Sari. Setidaknya ada tiga bukti konkret yang saat ini berada di tangan warga dan pemerintah desa, pertama SK Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 50 Tahun 2000 tentang pemberian hak pengelolaan atas nama Badan Administrasi Kependudukan

dan Mobilitas Penduduk (BAKMP) atas tanah selusa 299 ha di desa Senayan kecamatan Seteluk kabupaten Sumbawa. Di mana sekarang ini telah menjadi desa Tambak Sari kecamatan Poto Tano yang diperuntukkan pembangunannya untuk tambak udang dan pemukiman warga transmigrasi. Kedua, SK kepala Disnakertrans Provinsi NTB Nomor 560 103.7/Nakertrans tahun 2014 tentang klarifikasi status desa menjawab pertanyaan BPD Tambak Sari. Di mana dalam surat Disnakertrans NTB itu secara jelas menyatakan bahwa lahan seluas 299 Ha tersebut tidak terdapat tanah Hak Guna Usaha (HGU) atau lainnya di dalamnya dan hanya dijelaskan sebagai tanah Hak Penggunaan Lahan (HPL). Bukti ketiga berdasarkan peta yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) Dirjen Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi dan Direktorat Peneduaan Tanah transmigrasi Tahun 2008 serta pengukuran dan pemasangan tanda batas (Pal) Administrasi UPT tahun 2008. Dalam hal ini UPT Seteluk, kecamatan Poto Tano, KSB Provinsi NTB. “Intinya ketiga bukti di atas menjelaskan bahwa lahan yang disebutkan Disnakertrans KSB merupakan hak milik PT BHJ seluas 7,6 Ha dan tanah di blok D itu adalah bagian dari 299 Ha yang merupakan hak warga transmigrasi desa Tambak Sari. Makanya kami memprotes dan mendesak agar surat dinas itu

ditinjau kembali karena telah merampas hak-hak warga,” tandas Rahmat. Diakuinya, Disosnakertrans KSB sebelum menetapkan lahan-lahan tersebut sebagai hak milik PT BHJ. Investor itu sempat menunjukkan sebuah bukti berupa sertifikat HGU Nomor 8, Senayan daftar isian 307 Nomor 1427/200 Tahun 2000 atas nama pemegang hak PT Sekar Abadi Jaya (SAJ) terbitan tahun 2000 oleh BPN Sumbawa. Namun warga meragukan bukti tersebut, mengingat sejumlah bukti yang berada di tangan mereka jauh lebih dapat dipertanggung jawabkan. “Saat itu ditunjukkan oleh pihak PT BHJ dan aparat desa. Tapi warga ragu jangan-jangan itu dipalsukan,” singgungnya. Selanjutnya Rahmat menambahkan, sebenarnya warga menaruh kecurigaan bahwa lahan tambak yang saat ini dikelola PTBHJ merupakan hak sepenuhnya warga transmigrasi. Sebab beberapa informasi yang diterima warga, jika puluhan hektar lahan yang kini dijadikan ratusan petak tambak itu telah disertifikasi atas nama warga perserta transmigrasi kala itu. “Kecurigaan warga bisa saja benar, karena awal hadirnya tambak itu karena dibarengi program transmigrasi oleh pusat waktu itu. Tapi soal itu nanti dulu dibahas. Kita selamatkan dulu lahan 7,6 Ha dan lahan di blok D itu karena selama ini lahan itu sudah dikelola warga cukup lama untuk menyambung hidup mereka sejak tambak udang mati total setelah ditinggal PT SAJ waktu itu,” imbuhnya. (bug)

diajak kerjasama mengembangkan usaha ini. “Kita optimis usaha ini akan berhasil, mengingat bahan bakunya rumput laut sangat banyak di Sumbawa,” terang Bakri. Secara umum bahan baku rumput laut basah akan dibersihkan, lalu dilembutkan serta dicampur dengan bahan lain agar menimbulkan aroma

yang wangi. Salah satunya beraroma melati atau nantinya sesuai pesanan konsumen. Untuk awal sebagai pengenalan, sabun akan dilempar dengan harga murah, Rp 1.000 – Rp 2.000 per biji. Sementara dari pantauannya, harga sabun dari rumput laut ada yang dipajang di minimarket bisa mencapai Rp 10.000/biji. (arn)

KSB Tunggu Kompensasi Pembangunan Bintang Bano Taliwang (Suara NTB) Rencana pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta kompensasi dari dihibahkannya seluruh aset bendungan Bintang Bano kepada pemerintah pusat untuk dilanjutkan pembiayaan pembangunannya, mendapat tanggapan dari lembaga DPRD. Kalangan Dewan menilai hal itu sah-sah saja untuk dilakukan, mengingat dana yang telah digelontorkan pemerintah KSB untuk membangun pondasi awal proyek mega bendungan tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. “Saya kira sah-sah saja,” kata ketua DPRD KSB, Muhammad Natsir, ST, Rabu (7/1). Bagi Natsir, keinginan itu bisa dipikirkan belakangan. Sementara yang terpenting adalah memastikan kelanjutan proyek pembangunan bendungan yang terletak di kecamatan Brang Rea itu dapat bisa dianggarkan oleh pemerintah pusat hingga tuntas, yang akan dimulai terhitung tahun ini. “Baiknya kita tunggu hingga tuntas dulu Bintang Bano. Baru kita pikirkan

yang lainnya,” cetusnya. Ia mengatakan, jika nantinya bendungan Bintang Bano telah selesai dan dapat dimanfaatkan, dapat dipastikan akan banyak keuntungan yang diperoleh masyarakat dan pemerintah KSB. Sebagaimana rencana peruntukannya, selain sebagai fasilitas irigasi pertanian daerah, bendungan Bintang Bano juga diproyeksikan akan menjadi sumber tenaga listrik daerah, solusi penuntasan banjir, hingga aset destinasi wisata daerah. “Artinya kalau semakin cepat selesainya bendungan itu, makin cepat juga kita rasakan manfaatnya yang banyak itu. Jadi untuk kompensasi itu kita pikirkan belakangan saja,” ucapnya. Pada pekan lalu seluruh aset bendungan Bintang Bano hasil pembangunan yang dibiayai oleh pemeirntah KSB telah resmi dihibahkan kepada pemerintah pusat. Hibah tersebut merupakan salah satu syarat oleh pusat untuk memulai pembiayaan kelanjutan pembangunan bendungan oleh anggaran pusat. (bug)

(Suara NTB/bug)

TEROWONGAN PENGALIH - Salah satu sudut terowongan pengalih di bendungan Bintang Bano yang didanai oleh pemerintah KSB.

SUARA NTB Kamis, 8 Januari 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Belum Lama Dikerjakan

Jembatan Penghubung Desa Kananta Putus Bima (Suara NTB) Jembatan Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, rubuh. Akibatnya, akses ruas jalan provinsi ini pun putus. Diduga, putusnya jembatan ini akibat struktur bangunan yang tidak sesuai dengan spek sehingga mudah tergerus air. Salah seorang warga, Ifan (30) yang dikonfirmasi Rabu (7/ 1), menyebutkan jalan tersebut putus pada Minggu (4/1) siang. Bagian tengah jembatan langsung menyentuh dasar sungai. Sementara aspal yang menutupi jembatan tergerus karena air hujan. Akibat putusnya jembatan ini, akses lalu lintas pun terputus sehingga warga terganggu. Padahal, lanjut Ifan, jembatan yang menghubungkan ruas jalan lintas provinsi ini baru saja selesai dikerjakan pada November 2014 lalu. Dia dan warga lainnya menduga, putusnya jembatan ini akibat bangunan yang tidak sesuai dengan bestek atau spek, sehingga mudah tergerus air hujan. ”Sebab ruang gorong-gorong yang ada di pondasi jembatan terlalu sempit. Tidak sesuai dengan volume aliran sungai,” ujarnya. Lebih dari itu, pondasi jembatan itu tidak digali. Hanya penanaman satu batu sebagai pondasi. Akibat peristiwa ini, masyarakat terpaksa harus membuat jalan alternatif utuk melintas. Terutama untuk mobilisasi hasil pertanian. Warga meminta pemerintah harus bertanggungjawab, membangun kembali jembatan itu. Terlebih beberapa bulan lagi banyak hasil pertanian yang harus dimobilisasi. Apalagi, jika hujan turun, jalan alternatif tersebut tentu tidak akan berfungsi karena dialiri air. Selain dari pemerintah, kontraktor yang mengerjakan proyek ini juga diminta untuk bertanggungjawab. “Padahal belum tiga bulan selesai pekerjaannya,” tukas H Kariono, warga Kecamatan Soromandi. (use)

Keluarga Korban AirAsia di Dompu Berharap Jasad Wirantono Ditemukan Dompu (Suara NTB) Penumpang AirAsia yang jatuh di sekitar perairan Pangkalan Bun, Kalimantan Selatan asal Dompu belum juga ditemukan. Keluarga pun berharap agar jenazahnya segera ditemukan untuk bisa dimakamkan dengan baik di Surabaya. Toko bahan bangunan milik Wirantono juga masih ditutup. Rudi, keponakan Wirantono Kusumo kepada Suara NTB, Rabu (7/1), mengaku hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi dari tim Basarnas (Suara NTB/ula) maupun AirAsia tentang Rudi jasad Wirantono Kusumo, Anna dan Nelson Kusumo. Pihaknya hanya berharap agar bisa segera ditemukan untuk bisa dimakamkan secara baik. “Belum ada informasi sedikit pun,” katanya. Yessi Marta, kakak kandung Wirantono Kusumo hingga saat ini belum juga kembali ke Dompu setelah membawa data tentang Wirantono Kusumo ke Surabaya. “Ibu masih di Surabaya dan tidak ada berita,” terang Rudi. Toko bahan bangunan milik Wirantono Kusumo di pasar Dompu hingga saat ini masih ditutup. Pihak keluarga masih menunggu informasi tentang Wirantono. “Kita berharap jasadnya ditemukan dulu dan dimakamkan. Setelah dimakamkan dengan baik, baru kita diskusikan bersama keluarga tentang toko dan barang peninggalannya,” ungkapnya. Wirantono Kusumo memiliki enam orang saudara, empat orang diantaranya ada di Dompu, di antaranya Megawati, Yessi Marta, Hj Igi dan Wirantono Kusumo. Sementara dua orang saudaranya ada di Surabaya. Anna Kusumo, istri Wirantono asli Surabaya. (ula)

(Suara NTB/ula)

SAMPAH - Halaman gedung Sama Ngawa yang berdekatan dengan kantor Bupati menjadi tempat pembuangan sementara sampah di lingkungan Setda Dompu.

Gedung Sama Ngawa Diduga Jadi Tempat Pembuangan Sampah Dompu (Suara NTB) Belum tersedianya tempat pembuangan sampah awal di lingkungan sekretariat daerah (Setda) Dompu menjadikan halaman gedung Sama Ngawa jadi tempat penampungan sampah. Gedung yang terletak di dekat kantor Bupati ini menjadi terlihat kumuh. Kepala Bagian Umum Setda Dompu, M Amin, S.Sos yang dihubungi di kantornya, Rabu (7/1) mengatakan, tempat tersebut sengaja menjadi tempat sampah sementara sebelum diangkut petugas sampah dari Tata Kota Dinas PU. Sampahnya tidak akan berdiam lama dan tergantung mobil sampah. “Ketika datang mobil sampah, anak buah kami akan langsung membantu mengangkatnya,” kata Amin. Amin mengaku, tidak akan terlihat kumuh walau berada di dekat kantor Bupati. Karena biasanya tidak akan berlangsung lama. Saat ini terlihat banyak karena sudah sepekan mobil sampahnya belum mengangkut karena keterbatasan armada. “Kita maklumlah. Armadanya terbatas, sementara mereka juga harus mengangkut sampah rumah tangga,” katanya. Tempat sampah sementara itu, lanjut Amin, sengaja tidak didesain permanen karena khawatir akan memicu tidak cepat diangkut oleh petugas. Sehingga akan semakin kumuh. “Kalau kita buatkan permanen, nanti mereka (petugas sampah) tidak cepat mengangkut sampah. Kalau seperti sekarang, mereka akan cepat angkut,” terang Amin. Keberadaan tumpukan sampah di samping tempat parkir kendaraan milik Dinas PPKAD depan gedung Sama Ngawa ini berdekatan dengan ruang kerja Bupati. Ketika tamu Bupati atau wakil Bupati berkunjung, tumpukan sampah akan terlihat cukup jelas. Walaupun sampahnya bukan sampah rumah tangga, namun keberadaannya cukup mengganggu keindahan apalagi di dekat kantor Bupati. (ula)

TERSANGKA – Tiga tersangka, Sulhan, Jaharudin dan Totok (duduk, red) saat melengkapi berkas pelimpahan di Kejari Raba Bima.

(Suara NTB/use)

Tersangka Korupsi Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bima (Suara NTB) Berkas penuntutan tiga tersangka korupsi BPBD Kabupaten Bima tahun 2013 senilai Rp 337 juta telah rampung. Berkas perkara tersebut beserta tiga tersangka masing-masing mantan Kepala BPBD, Sulhan MT, Kabid Kedaruratan dan Logistik, Drs Jaharudin dan mantan Dirut PDAM, Totok Irianto yang sebelumnya ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Raba, dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, Selasa (6/1) malam. Proses pelimpahan ini diawali dengan merampungkan surat-surat pengalihan penahanan dari Rutan Raba Bima. Setelah semua rampung, ketiga tersangka ini kemudian dibawa ke Kejari Raba Bima untuk melaksanakan pemeriksaan administrasi. Kemudian ketiganya dibawa ke Mataram menggunakan jalur darat. Selain dari kejaksaan, ke-

tiga tersangka ini juga dikawal anggota Polres Bima Kota. “Dari Rutan Bima akan kami hantarkan langsung ke Mataram,” Kata Kepala Kejari Bima melalui Kasi Intel, Lalu M Rosyidi, SH, Rabu (7/1). Dijelaskannya, dalam perkara tipikor ini para tersangka didakwa dengan Pasal 2 dan 3 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan

korupsi, Jo UU No 21 tahun 2001 tentang perubahan UU tahun 1999. Dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan, para tersangka ini telah merugikan negara sebesar Rp 224 juta. Di mana saat itu, alokasi dana untuk pendistribusian air bersih untuk sejumlah kecamatan yang mengalami krisis air sebesar Rp 87 juta, namun dicairkan

dana sebesar Rp 377 juta. Sementara itu, salah seorang tersangka, Sulhan, MT yang dikonfirmasi mengakui perbuatan korupsi yang dilakukannya. Total uang yang diambil oleh ketiganya mencapai sekitar Rp 400 juta. Namun saat itu dia hanya menikmati sebesar Rp 157 juta. Dalam kesempatan itu, Sulhan juga menyebutkan telah mengembalikan ke Kejaksaan uang yang sempat dinikmatinya. Yang sudah dia kembalikan sebesar Rp 130 juta dan masih tersisa sebesar Rp 27 juta. “Saya akan kembalikan, jumlahnya tinggal sedikit,” tutur Sulhan. Tidak hanya dirinya, uang

tersebut juga dinikmati oleh dua rekan lainnya yakni Jaharudin dan Totok. “Tapi kalau untuk setor ke atasan atau ke mana, tidak ada,” akunya. Pada kesempatan itu juga, Sulhan mengaku pasrah atas proses hukum yang dijalani. Namun semua sudah dijalani termasuk masa tahanan oleh Kejaksaan selama tiga bulan. Dia berharap di pengadilan Tipikor nanti dia akan mendapat hukuman yang ringan sesuai dengan tingkat kesalahan. “Saya sih hanya menjalani saja, ya seperti inilah perjalanan hidup saya,” ucap Sulhan sambil memohon maaf dan menitipkan salam kepada kolega. (use)

Bulog Minta Kades Laporkan Raskin Tak Berkualitas Kota Bima (Suara NTB) Operasi Pasar Khusus Cadangan Beras Pemerintah (OPK-CBP) atau yang sebelumnya dikenal dengan beras untuk masyarakat miskin (raskin) sudah mulai disalurkan oleh Bulog Sub Divre Kabupaten Bima. Dalam proses penyaluran tersebut, Kepala Desa (Kades) selaku Ketua Tim OPK-CBP di tingkat desa melaporkan jika ditemukan beras yang tak berkualitas atau tak sesuai kuantitas. Demikian diungkapkan Kepala Bulog Sub Divre Bima, Raden Gunadarma saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (7/ 1). Disebutkan Gunadarma, penyaluran ini sebenarnya sudah berlangsung sejak tanggal 31 Desember 2014. Pagu dari beras yang disalurkan tersebut sama seperti tahun sebelumnya, yakni sejumlah 1.506 ton per bulan untuk tiga Kabupaten/Kota yang menjadi daerah penyaluran. Terdiri dari 1.064 ton untuk Kabupaten Bima, 140 ton Kota Bima dan 302 ton Kabupaten Dompu. Masing-masing RTSPM mendapatkan 15 kg dengan harga Rp 6.600/kg. Di mana harga tersebut, sama dengan harga beli dari mitra. “Untuk sementara sosialisasi baru dilakukan di tingkat Kabupaten, makanya kami berharap melalui media massa program ini bisa sampai ke masyarakat bawah,” harapnya. Selanjutnya, katanya, di tahun 2015 ini pihaknya di Bulog sudah melakukan perbaikan-perbaikan mengenai kualitas dan kuantitas beras yang diterima oleh RTSPM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat, red). Dengan

demikian, pihaknya berharap apabila terdapat beras yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas hingga ke tingkat Desa, bisa melaporkan. Bahkan Kades selaku Ketua Tim OPK-CBP di tingkat desa segera mengembalikan ke gudang penyimpanan. Bahkan kedepan, untuk mencapai zero keluhan, pihaknya akan menerapkan pola-pola baru, di mana Kades dipersilakan untuk melihat dan memilih langsung beras untuk desanya. “Itulah bentuk tanggap kami untuk memperbaiki pelayanan,” tutur Gunadarma. Proses penyaluran menggunakan sistem cash and carry. Di mana, pihak desa menyerahkan uang terlebih dahulu, baru kemudian beras langsung disalurkan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penunggakan dari pihak desa. “Mungkin kasarnya, uang ditransfer dulu baru kemudian beras disalurkan,” terang Gunadarma. Menanggapi fenomena keluhan yang terkait beras Bulog di tingkat desa yang belum tepat sasaran, Gunadarma tak menampik. Hanya saja, beras tersebut sampai ke para RTSPM tepat sasaran atau tidak, bukan kewenangan pihaknya. Sebab, hal ini merupakan program pemerintah daerah. Sementara Bulog hanya sebagai eksekutor. Sementara di bagian pengawasan terdapat unsur dari Pemda dibantu oleh Kepolisian dan Kejaksaan. “Itu yang membidangi masalah pencegahan. Di samping itu ada staf kami yang diturutkan saat proses penyaluran berlangsung,” pungkas Gunadarma. (use)

(Suara NTB/ula)

NAIK – Meski harga BBM turun, tapi harga sembako tidak turun, tapi malah mengalami kenaikan, seperti halnya harga sayuran dan beras di pasar Dompu ini, Rabu (7/1).

Harga Sembako di Dompu Naik Dompu (Suara NTB) Kebijakan pemerintah yang menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah per 1 Januari 2015 tidak berdampak pada penyesuaian harga barang kebutuhan pokok (sembako) di pasaran. Harga sembako justru mengalami kenaikan dalam pekan terakhir. Angkutan kota (Angkot) yang mengalami kenaikan pasca kenaikan BBM lalu juga tetap menggunakan tarif lama. Pantauan Suara NTB di pasar induk Dompu, Rabu (7/ 1), di antara sembako yang mengalami kenaikan seperti beras dari Rp 8.500/kg naik hingga Rp 10.000. Bawang

merah dari Rp 20.000/kg naik menjadi Rp 30.000/kg, tomat dari Rp 8.000/kg menjadi Rp 13.000/kg, telur ayam ras dari Rp 1.300/biji naik menjadi Rp 1.500/kg, dan minyak goreng 2 liter isi ulang dari Rp 28.000 menjadi Rp 30.000. “Kenaikan barang ini sudah berlangsung dalam 45 hari terakhir. Selain karena langka, barang-barang ini naik karena mahal dari tempat kita ambil barang dan transportasi,” kata Syaiful di pasar Dompu. Tarif angkutan kota (angkot) juga tidak mengalami perubahan pasca diturunkannya harga BBM oleh pemerintah 1 Januari lalu. Tarif an-

gkot untuk pelajar Rp 3.000/ orang dan Rp 5.000 untuk umum. “Kita masih menggunakan tarif lama pasca kenaikan harga BBM lalu,” ungkapnya. Fatimah, salah seorang ibu rumah tangga di Selaparang mengatakan, kebijakan pemerintah menaikan harga BBM langsung berdmpak bagi masyarakat karena akan diikuti oleh kenaikan sejumlah bahan pokok. Ketika diturunkan harga BBM, tidak akan diikuti oleh penurunan harga barang lain. “Hampir tidak ada barang yang turun ketika sudah terlanjur dinaikkan akibat kenaikan BBM,” jelasnya. (ula)

DPRD Dompu akan Penuhi ADD secara Bertahap Dompu (Suara NTB) Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos membantah telah memotong alokasi dana desa (ADD) untuk kepentingan memenuhi dana aspirasi bagi masing-masing anggota Dewan sebesar Rp 1 miliar. Alokasi dana aspirasi diambil dari dana perimbangan dan ADD belum bisa dipenuhi karena kondisi keuangan daerah. Pemenuhan sepuluh persen dari dana perimbangan untuk ADD dipandang sama seperti undang-undang pendidikan dan kesehatan dan akan dipenuhi secara bertahap. Hal itu disampaikan Yuliadin, S.Sos kepada Suara NTB, Rabu (7/1). “Dewan tidak pernah memotong ADD. Dana aspirasi untuk anggota Dewan itu diambil dari dana perimban-

Yuliadin

(Suara NTB/ula)

gan dan bila eksekutif ingin memenuhi persentase ADD, silakan menggunakan dana perimbangan,” kata Yuliadin. Yuliadin berjanji, belum dipenuhinya ADD sesuai ke-

tentuan undang-undang No 6 tentang Desa karena kondisi keuangan daerah. Sambil dibenahi untuk penguatan kelembagaan dan sistem di tiap Desa. “Bila keuangan daerah memungkinkan tahun 2016 mendatang, kita penuhi. Saya minta kepada teman-teman Kepala Desa untuk bersabar. Kita akan penuhi secara bertahap, sambil menguatkan kelembagaan dan sistem yang ada di Desa,” terangnya. Dana aspirasi Dewan, lanjut Yuliadin, bukan dana yang dikelola anggota Dewan. Tapi untuk membiayai program kegiatan hasil serapan aspirasi Dewan. Anggaran dan kegiatannya akan kembali ke Desa. “Bukan dikelola anggota Dewan atau dibawa ke daerah lain. Tapi itu semua akan tetap

kembali ke desa,” jelasnya. Terkait pembelian kendaraan dinas untuk fraksi dan alat kelengkapan yang berimbas pada berkurangnya anggaran untuk program strategis daerah, menurut Yuliadin, dalam nomenklatur termasuk tata tertib Dewan mengatur kendaraan dinas untuk fraksi. Pengadaan beberapa kendaraan dinas tersebut milik pemerintah daerah. “Kalau ada nomenklatur pengadaan kendaraan dinas untuk fraksi, desa bisa langsung ambil. Yang ada pengadaan kendaraan dinas pemerintah daerah. Persoalan kendaraan itu dipinjam pakai untuk fraksi,” kelit Yuliadin. Ia juga menegaskan, secara kelembagaan Dewan tidak pernah menyebut desa belum

memiliki kemampuan untuk mengelola ADD. “Kalau ada pernyataan dari anggota, itu bukan atas nama lembaga,” tegasnya. Sebelumnya, sekitar 30 orang kepala desa se-Kabpaten Dompu menghadap Wakil Gubernur NTB untuk mempersoalkan ADD di Dompu yang tidak memenuhi 10 % dari dana perimbangan pada APBD 2015. Para kepala desa mendapat informasi, gagalnya realisasi ADD 10 % karena harus memenuhi dana aspirasi anggota Dewan yang mencapai Rp 35 miliar untuk 30 orang anggota Dewan. Para kepala desa ini pun berencana melakukan aksi protes ke Dewan dan melakukan boikot terhadap program Dewan. (ula)

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 8 Januari 2015

Halaman 8 TERSANGKA - Empat tersangka kasus kerusuhan Dara dan Tanjung Kota Bima dirawat lanjut di RS Bhayangkara Polda NTB.

Ditangkap Lebih dari Tiga Kali

Mataram (Suara NTB) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) nampaknya sudah hilang kesabaran menghadapi ulah anak jalanan (anjal), gepeng dan pengemis yang sering terangkap. Tidak segan – segan anjal dan gepeng yang tertangkap lebih dari tiga kali terancam akan dipolisikan. Hal tersebut ditegaskan, Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (7/1). Sejauh ini pihaknya memang belum mengarah ke hal tersebut, akan tetapi itu bisa dilakukan bila sudah berulang kali ditangkap. Bukan saja anjal, tetapi orangtuanya juga akan dipolisikan, karena sudah ada indikasi melakukan eksploitasi terhadap anak. Dijelaskan, dalam undang – undang perlindungan anak bisa saja orangtua kena hukuman. Menurutnya, satgas sosial sudah bekerja luar biasa untuk mengamankan persoalan sosial yang dikeluhkan masyarakat selama ini. Wacana mataram bebas anjal yang berkembang saat ini akunya sudah berjalan maksimal. Terbukti, sudah tidak ada lagi anjal, pengemis dan gepeng berkeliaran di perempatan jalan. Artinya, apa yang menjadi harapan masyarakat sudah terjawab. Kalaupun ada pola – pola yang dilakukan pengemis dengan beroperasi ke SPBU serta toko – toko, pihaknya sudah mengantisipasi hal tersebut. Terlebih memanfaatkan taman – taman sebagai tempat beroperasi. Diakui, setiap hari minggu ada saja pengemis di Udayana. Hal itu akan menjadi target pihaknya agar tidak mengganggu kenyaman masyarakat setempat. “Mereka sudah tidak di perempatan, tapi di taman – taman. Pola itu sudah kita pahami dan formulanya sudah ada,” terangnya. Khalik kembali menegaskan, adapun pengemis satu atau dua orang masih berkeliaran itu merupakan sunnatullah yang tidak bisa dipungkiri. Tapi, pihaknya akan terus menekan keberadaan gepeng dan anjal di Kota Mataram. (cem)

(Suara NTB/cem)

(Suara NTB/ars)

Kadisosnakertans Ancam Polisikan Anjal dan Pengemis

LPA Protes Anak SD Jadi Tersangka Mataram (Suara NTB) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB protes keras atas penetapan tersangka AP (10), siswa Sekolah Dasar asal Kelurahan Tanjung Kota Bima. Mereka memprotes Polda NTB yang menangani kasus kerusuhan antara Kelurahan Tanjung dengan Kelurahan Dara Kota Bima beberapa waktu lalu itu, kemudian menetapkan sejumlah tersangka,termasuk AP. Aktivis LPA NTB, Joko Dumadi mempertanyakan alasan aparat menembak Andi Panca dan temannya, yang masih duduk di bangku SMP lainnya. “Apapun alasannya, menembak anak – anak itu tidak dibenarkan,” protes Joko. Dalam situasi berhadapan dengan aparat, mustahil menurut Joko anak kecil melakukan perlawanan, apalagi sampai menga-

ncam keselamatan aparat. Seharusnya, kata dia, aparat bisa membedakan cara memperlakukan anak – anak dengan orang dewasa. “Apalagi kami menelusuri, ternyata anak – anak yang ditembak ini tidak ada di lokasi kerusuhan. Saat itu mereka sedang main Playstation,” aungkap Joko. Parahnya lagi, AP dan temannya ASP (14) yang ditembak kaki

Pemasok Narkoba untuk Fariz RM MA Berharap Sengketa Ditangkap Pilkada Ditangani

Jakarta (Suara NTB) Kepolisian Resor Jakarta Selatan menangkap seorang pria berinisial MSA alias A (33) yang diduga sebagai pemasok narkoba yang dikonsumsi oleh musisi Fariz Rustam Munaf. “Bersadarkan pemeriksaan, ternyata pada tanggal 4 Januari 2015 pukul 14.00 Wib, tersangka MSA menawarkan barang kepada Fariz,” kata Kepala Satuan Narkoba Polres Jakarta Selatan Ajun Komisaris Besar Polisi Hando Wibowo di Jakarta, Rabu. Hendo menjelaskan penangkapan tersangka MSA terjadi pada hari Senin (5/1) pukul 23.30 WIB di sebuah SPBU di Jalan Veteran, Jakarta Selatan, atau sehari sebelum Fariz ditangkap pada Selasa, (6/1). Dari tersangka MSA, polisi berhasil mengamankan beberapa gram sabu, dua alat hisap, papir, beberapa gram ganja, sejumlah ekstasi, timbangan, uang dan telepon genggam. Sementara itu, barang yang diamankan dari Fariz yang membeli barang dari MSA berupa 0,5 gram heroin, lintingan ganja sisa terbakar seberat 0,5 gram, sebuah bong dan delapan buah cangklong atau pipa pembakar tembakau. “Itu adalah barang yg diberikan MSA kepada Fariz. Dari hasil pemeriksaan MSA biasa memberikan barang kepada Fariz,” kata Hando. Selain itu, Hando menjelaskan dalam pemeriksaan tersangka, MSA mengaku mendapatkan narkoba di daerah Mampang, Jakarta Selatan, dari pria berinisial D dan Z yang masih dalam pengejaran polisi. Hando menjelaskan pihaknya sengaja tidak mengumumkan penangkapan MSA pada Senin (5/1) guna kepentingan penyidikan sehingga lebih dahulu mengumumkan penangkapan Fariz RM. Pada Selasa (6/1) petugas Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan menangkap Fariz RM terkait dugaan kepemilikan narkoba jenis heroin di Jalan Damar Bintaro Permai, Tangerang Selatan. Berdasarkan tes urine Fariz RM positif mengonsumsi tiga jenis narkoba. Fariz RM berpotensi dijerat Pasal 111 juncto Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. (ant/bali post)

Badan Khusus

Hatta Ali

(ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali berharap sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) dapat ditangani dengan membentuk badan khusus di luar pengadilan. “Ada lembaga khusus yang menyelesaikan, bisa dari KPU atau dari mana,” kata Hatta Ali di Jakarta, Rabu. Menurut dia, badan khusus ini dapat diambil dari beberapa unsur seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Hatta mengungkapkan penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) resmi

berpindah ke MA setelah sebelumnya menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK). Perubahan ini tertuang dalam putusan MK yang menyatakan Pilkada diadili MA dan dikuatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014. Hatta mengatakan pihaknya masih menunggu putusan Perppu ini apakah diterima DPR atau tidak. “Kami posisinya masih menunggu,” katanya. Ketua MA ini mengatakan pihaknya tidak dapat berbuat apa-apa jika pada akhirnya DPR memutuskan untuk menerima Perppu tersebut. “Sikap kami berusaha sedapat mungkin tidak ke MA, tetapi tidak akan melakukan pembangkangan jika UU memerintahkan (sengketa pilkada) ke MA,” katanya. Hatta mengatakan pihaknya ingin menunjukan kalau perintah UU akan dilaksanakan dan segera menyiapkan sarana serta prasarananya. Dia juga mengungkapkan badan peradilan mana yang akan mengadili jika ke MA, apa di Tata Usaha Negara atau peradilan umum. (ant/bali post)

Antisipasi Serangan Luar

Kemhan Siapkan 120 Pakar Cyber

(ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Kementerian Pertahanan menyiapkan 120 orang untuk memperkuat pasukan cyber guna mengelola isu-isu terkait dengan informasi teknologi termasuk upaya perlindungan dari kemungkinan serangan siber terhadap Indonesia. “Rencananya (jumlah) 120 orang. Masih ada sedikit,

kita lagi didik. Kita tinggal menunggu pelatihan. Sekarang baru melatih 50 pasukan cyber. Satu tahun kita bisa mendapatkan yang terbaik kira-kira 15 orang maka empat kali latihan bisa 60 per tahun. Kuotanya 120 orang,” kata Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu. Menurut Menhan, pasukan itu nantinya a k a n menga-

mankan kepentingan nasional dan menangkis serangan. Sebelumnya, Selasa (6/1), Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan pembentukan badan cyber nasional. “(Selama ini, red) dalam bentuk masih desk, masih kantor dan sifatnya belum koordinatif. Nah, mengingatkan kebutuhan negara akan isu bagaimana kita meng-adres isu cyber, kita mengajukan untuk membentuk badan cyber nasional, karena sekarang ini boleh dikatakan dari sisi cyber, kita ini rentan, hanya untuk bertahan. kalau di negara lain bukan hanya untuk bertahan, bahkan untuk menyerang,” katanya. Ia mengatakan dengan kompleksitas dan kemajuan penggunaan informasi teknologi saat ini maka Indonesia dirasa perlu mengelola secara

khusus isu terkait siber. “Nanti kita bicarakan mengenai badan, yang lebih penting bukan badan itu berada di mana, tapi fungsi ini berjalan dulu. Proses bisnis yang ada sekarang yang masih sifatnya sektoral, berjalan dulu, sambil nanti kita bicarakan mengenai badan karena kan di pemerintahan banyak badan lain,” katanya. Sementara itu Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan selama ini belum ada koordinasi secara nasional untuk isu-isu terkait teknologi informasi. “Jadi begini, Kominfo itu punya pengaman sendiri, Bank punya sendiri, PLN punya sendiri, tapi secara nasional itu belum ada. Badan cyber nasional ini akan memagari seluruhnya, walaupun di dalamnya ada masing-masing bekerja, tapi terintegrasi,” tegasnya. (ant/bali post)

kirinya, dalam kasus itu sudah dijadikan tersangka. Seharusnya prespektif polisi, anak ini diposisikan sebagai korban, bukan sebagai pelaku. Menurut ketentuan, anak dibawah umur seperti AP, seharusnya belum memenuhi syarat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. “Untuk usia ini, belum ada beban hu-

kum,” tegasanya, sehingga ia sangat berharap dua anak ini dikembalikan ke orang tuanya, bukan diadili. “Kalau memang dia salah, mari kita bina atau kembalikan ke orang tuanya. Kalau dia tidak salah, maka segera lepaskan,” tegasnya. Rabu siang kemarin, tim LPA kemudian mendatangi Dit Reskrimum Polda NTB, untuk mempertanyakan sekaligus konsultasi dengan pihak kepolisian. Usai pertemuan, Joko tak berkomentar banyak. Sementara Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Kurdi, SIK menegaskan, belum menetapkan dua bocah itu sebagai

tersangka, karena kasus ini masih dalam proses pengembangan. “Anak – anak ini masih dirawat. Jadi statusnya belum kita tentukan,” kata Kurdi. Yang sudah pasti ditetapkan sebagai tersangka, ada empat orang. Mereka sudah ditahan di Sel Mapolda NTB. Menurut Kurdi, para tersangka ini menghalang halangi petugas saat pengamanan dan pencegahan pertikaian dua kelompok warga di Tanjung dan Dara Kota Bima. Dipastikan Kurdi, perjalanan penyelidikan masih terus berlanjut. Untuk anak – anak yang diamankan itu, dalam prosesnya akan didampingi LPA. (ars)

Golkar NTB Bantah SK Kepengurusan Kedaluwarsa Mataram (Suara NTB) DPD Golkar NTB menampik anggapan yang menyebutkan bahwa SK kepengurusan DPD Golkar NTB saat ini sudah kedaluarsa alias habis masa berlakunya. SK tersebut, dipastikan berlaku hingga akhir tahun 2015 ini. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPD Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, MH saat dikonfirmasi mengenai status kepengurusan Golkar NTB yang dikabarkan telah kedaluarsa. Isvie menegaskan, adanya pihak tertentu yang menyatakan SK kepengurusan Golkar telah berakhir pada 16 Desember 2014 tidaklah benar. “SK yang saya pegang, masa jabatan pengurus DPD I, berakhir tahun 2015,” tegasnya. Ia menegaskan, pengesahan kepengurusan DPD Golkar NTB tersebut tertuang dalam SK DPP nomor 16/DPP/

Golkar/12/2009 tentang pengesahan komposisi dan personalia DPD Golkar NTB masa bakti 2009-2015. Karena itulah, ia menyerukan agar pihak-pihak yang tidak mengetahui informasi menyangkut kepengurusan Golkar NTB sebaiknya tidak memberikan penyataan yang membuat persoalan menjadi simpang siur. Mengenai wacana akan adanya pelaksana tugas yang ditunjuk kubu Agung Laksono untuk memimpin Golkar di NTB, ia mengaku tidak mempersoalkannya. “Silakan kalau dia buat Plt baru di NTB, itu urusannya dia,” ujarnya. Menurutnya, saat ini para pengurus DPD Golkar NTB hanya mengakui kepemimpinan DPP yang sesuai dengan penjelasan Menkumham. Di mana, DPP yang diakui saat ini adalah DPP Golkar hasil Munas Riau yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie. Kepengurusan ini tetap dipertahankan sembari menunggu tun-

tasnya perselisihan di internal DPP Golkar “Sudah jelas penjelasan Menkumham seperti itu. Dan (rencana penunjukan Plt) itu menyalahi apa yang ingin dilakukan oleh DPP Golkar,” ujarnya. Menurutnya, saat ini kedua belah pihak sudah sepakat sementara untuk meredam gejolak yang muncul dengan tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang berdampak pada terganggunya kepengurusan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Kita sudah sepakat, untuk sementara ini kita cooling down dan tidak melibatkan pengurus provinsi dalam konflik DPP. Dan saat ini kita hanya ada satu DPD Golkar NTB di bawah komando DPP dan di NTB itu adalah DPD yang dikomandoi oleh Pak Zaini Arony,” pungkas Ketua Fraksi Golkar DPRD NTB ini. (aan)

Pasha ’’Ungu’’ Pendaftar Pertama Cawali Palu Palu (Suara NTB) Sigit Purnomo Said alias Pasha yang berprofesi sebagai penyanyi grup band “Ungu” menjadi pendaftar pertama pertama calon Wali Kota Palu untuk Pilkada 2015 melalui Partai Demokrat pada Rabu siang. Pasha yang didampingi keluarga dan tim suksesnya tiba di Kantor DPD Demokrat Sulawesi Tengah sekitar pukul 11.00 Wita. Pasha diterima Ketua Kelompok Kerja Pemilihan Kepala Daerah DPD Demokrat Zulfakar Nasir dan Sekretaris Pokja Jaury Sakkung dan jajaran Pengurus DPD Demokrat provinsi dan Kota Palu. Pria 35 tahun kelahiran Donggala itu menyerahkan beberapa lembar berkas seperti surat pen-

gantar dan biodata. Sejak Pokja Pilkada DPD Demokrat membuka pendaftaran calon

kepala daerah untuk tujuh kabupaten/kota di di provinsi itu baru dua pendaftar satu di antaranya Mahmud Ibrahim untuk calon bupati Morowali Utara dan Pasha Ungu untuk calon Wali Kota Palu. Ketua Tim Sukses Pasha Ungu Roy Sumakul mengatakan dari beberapa partai politik yang sudah menjalin komunikasi baru di Partai Demokrat resmi mengajukan administrasi. “Kebetulan baru Demokrat dan PDIP yang membuka pendaftaran resmi. PDIP juga sudah kita bangun komunikasi,” katanya. Rencananya Pasha “Ungu” bersama tim sukses dan kel u a r g a Rabu siang a k a n mendaftar ke PDIP. (ant/ b a l i post) (ant/bali post)

SUARA NTB Kamis, 8 Januari 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Pemprov Segera Teken Kerjasama

Investor akan Kembangkan Wisata Paralayang di Nipah Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB segera meneken kerjasama pemanfaatan jasa wisata alam dengan salah satu investor yang akan mengembangkan wisata paralayang di daerah Nipah Kecamatan Pemenang Lombok Utara. Investor itu akan mengelola lahan sekitar 70 hektar, namun yang bisa digunakan untuk membangun fasilitas wisata paralayang hanya 10 hektar. “Penandatangan kesepakatan akan dilakukan tahun 2015 ini. Investor akan membangun dan mengembangkan wisata paralayang,” kata Kepala Biro Kerjasama dan Sumber Daya Alam (Kesda) Setda NTB, Drs. L. Dirjaharta, M.Si di Mataram, kemarin. Ia mengatakan investor yang akan mengembangkan wisata paralayang itu adalah PT. Tanah Upa Indonesia dengan investasi puluhan miliar rupiah. Kawasan yang akan dikerjasamakan itu termasuk wilayah hutan lindung, namun saat ini sudah mulai gundul. Untuk itu, dalam merehabilitasi ekosistem yang ada di sana, pemda menggandeng pihak ketiga untuk melakukan reboisasi. Luas lahan yang akan dik-

erjasamakan seluas 70 hektar. Namun, dari luas itu, investor hanya diperbolehkan membangun fasilitas mendukung wisata paralayang itu hanya sebanyak 10 hektar. Sisanya, mereka harus melakukan rehabilitasi hutan dengan menanam tanaman kayu putih. “PT Tanah Upa Indonesia 70 hektar dikasi, namun hanya 10 hektar untuk bangun fasilitas pariwisata. Dari kerjasama itu nantinya akan ditentukan berapa pemasukan yang diterima daerah setiap tahunnya,” imbuhnya. Dirja mengatakan, investor itu sudah mulai melakukan pemagaran dan pada tahun ini akan mulai melakukan aktivitasnya. Mereka akan menanam kayu putih yang kemudian akan disuling menjadi min-

yak kayu putih. Selain itu, dalam mendukung wisata paralayang, mereka mereka juga akan membnagun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Angin. Kawasan Nipah tergolong memiliki site untuk olahraga Paralayang yang cukup lengkap. Selain memiliki potensi bentuk topografi berbukit-bukit dan ketinggian yang cukup untuk take off, sekitar pantai Nipah juga terdapat lahan landai yang dapat digunakan sebagai tempat untuk mendarat. Ditambah dengan pemandangan pantai yang indah, kawasan Pantai Nipah sangatlah strategis untuk dikembangkan sebagai salah satu tempat olahraga Paralayang berkelas internasional. (nas)

(Suara NTB/aan)

ALAM NIPAH – Kawasan Pantai Nipah memiliki topografi berbukit-bukit dengan pemandangan yang eksotik sehingga dianggap cocok untuk dikelola sebagai lokasi wisata paralayang.

Tren Busana Muslimah 2015 Lebih Sederhana Bandung (Suara NTB) Busana model blus sederhana dan syari menjadi kecenderungan busana muslimah tahun 2015, kata perancang busana muslimah Nadiyah di Bandung, Rabu. “Saat ini masyarakat cenderung memilih busana muslimah dengan potongan yang sederhana dan kerudung model panjang,” kata Nadiyah. Menurut dia, kecenderungan itu berkembang karena masyarakat mulai mencari busana muslimah yang sesuai dari segi esensi dan kenyamanan. “Pada awalnya, busana muslimah dengan corak dan model-model rumit muncul untuk menarik perhatian wanita yang belum berhijab. Namun, masyarakat sekarang sudah mulai berpikir ke arah esensi baju muslim itu sendiri yang sederhana dan tidak ketat,” kata Nadiyah yang juga pemilik toko daring “Miss Marina” itu. Busana “long dress” dengan potongan blus dan warna pucat akan dan masih menjadi kecenderungan di tahun 2015. Busana itu dapat dipadukan dengan aksesoris bros atau ikat pinggang. Namun demikian, kata dia model dan corak busana muslim tetap tergantung pada keinginan pasar dan karakter produsen busana muslim. “Bila karakter suatu merek memang berani bermain dengan warna-warna terang, kecenderungan warna pucat tetap tidak berpengaruh bagi merek itu,” kata Nadiyah menambahkan. (ant/bali post)

Lukman Sardi Merasa Klimaks

(Suara NTB/ist)

Jakarta (Suara NTB) Bisa memainkan karakter dengan baik di film membuat aktor Lukman Sardi serasa klimaks. Tapi perasaan puas lebih jauh didapatkan apabila ia dinilai berhasil melaksanakan tugas sebagai sutradara. “Memang saya punya keinginan sebagai sutradara, nggak cuma aktor. Istilahnya Lukman Sardi kalau meranin karakter berhasil itu seperti orgasm, kalau sebagai sutradara berhasil itu multiple orgasm,” kata Lukman seperti dikutip dari detikHOT baru-baru ini. Aktor yang memerankan Bung Hatta di film ‘Soekarno’ itu saat ini memang baru menyelesaikan film ‘Di Balik 98’ yang dijadwalkan tayang 15 Januari mendatang. Film itu merupakan debutnya sebagai sutradara film panjang. Sebelumnya Lukman belajar membuat film pendek sambil tetap berakting. Tantangan baru yang dirasakan Lukman jauh berbeda. Ketika duduk di kursi pengarah film ia terlibat dari keseluruhan proses produksi dari nol. Sementara ketika menjadi pelakon, Lukman hanya bertanggung jawab untuk menghidupkan karakternya. “Aktor hubungannya dengan skrip, karakter, sutradara. Kalau sutradara berhubungan dengan semuanya, dituntut mampu meng-handle kru supaya mengarah ke visi yang sama,” ujar pria kelahiran 14 Juli 1971 itu. (ant/bali post)

Dini Sopiana Terbitkan Album Perdana Mataram (Suara NTB) Penyanyi di NTB kelahiran Selong, 6 Juli 1995, Dini Sopiana siap menerbitkan album perdananya. Album perdana yang dikeluarkan akhir tahun lalu itu bertajuk “Sendiri Tanpamu”. Album perdana ini berisikan 9 lagu. Dua diantaranya merupakan lagu yang menggunakan Bahasa Sasak. “Ini merupakan album perdana yang saya keluarkan selama menjajaki karir sebagai penyanyi. Yang menjadi hits dalam album ini adalah lagu yang berjudul Sendiri Tanpamu,” jelasnya ketika ditanya Suara NTB, Rabu (7/1). Ia berharap, album yang diterbitkan itu dapat menjadi catatan sejarah tentang jejak karirnya dalam hidupnya. Selain memang dirinya ingin terus berkarya di tengah hiruk-pikuk dunia musik di NTB. Album perdana yang telah beredar tahun 2014 lalu itu mendapat perhatian dan apresiasi yang lebih dari kalangan masyarakat. Untuk itu, penyanyi yang telah beranjak menjadi mahasiswi ini berencana akan menggarap penerbitan dan launching album keduanya. “Untuk album kedua, semua syairnya saya ingin berbentuk lagu Sasak. Dan album pertama yang sudah di-launching itu dapat menjadi inspirasi saya untuk terus berkarya dalam mengembangkan karir,” tambahnya. Tercatat, penyanyi yang baru berusia 20 tahun ini mulai mengembangkan bakatnya sejak duduk di bangku SD. Hingga kini, dirinya masih tekun mengembangkan minatnya sebagai seorang penyanyi, hingga akhirnya mendapat dukungan sejumlah kerabat untuk menerbitkan album pribadi. (met) (Suara NTB/ist)

BPPD Kurangi Kunjungan ke Luar Negeri Mataram (Suara NTB) Program promosi pariwisata NTB untuk tahun 2015 dinyatakan sedang disusun. Metode promosi dengan mengandalkan kunjungan ke luar negeri akan dikurangi di tahun ini. Hal itu disampaikan Humas Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Fauzi Gaffar ketika ditanya Suara NTB, Rabu (7/ 1). “Untuk program promosi di tahun 2015 itu sedang disusun oleh rekan – rekan di BPPD. Kita berharap, secepatnya bisa rampung dan berjalan dengan segera,” ujarnya. Diharapkan, program yang sedang disusun itu memiliki kemajuan sehingga pengembangan pariwisata di daerah kita tidak terkesan jalan di tempat alias stagnan. BPPD dituntut berinovasi, terutama dalam menentukan pola berpromosi yang efektif, cepat, tepat dan terukur serta bernilai ekonomis. “Inovasi yang akan kita kembangkan di tahun 2015 ini adalah promosi berbasis website. Kita ingin memanfaatkan kemajuan tekh-

nologi dengan menggarap travelmart-travelmart di seluruh Nusantara,” ujar Humas BPPD yang sehari – hari akrab disapa Uji saat ditanya mengenai progres berpromosi selanjutnya. Dalam program berpromosi di tahun 2015 ini, BPPD menyatakan sikap bahwa pihaknya akan mengurangi skala kunjungan ke luar negeri. Promosi pariwisata ke negara-negara lain akan difokuskan melalui jejaring sosial atau website. Metode promosi yang terhubung secara langsung ke satelit itu dinilai bisa menyatukan serta menyampaikan informasi ke seluruh dunia. “Untuk tahun ini, promosi pariwisata dengan pola berkunjung ke luar negeri akan dikurangi. Promosi ke negara asing akan kami lakukan melalui website atau jejaring sosial lainnya,” tandasnya. Dalam mempromosikan pariwisata NTB, BPPD hendaknya menguatkan basis komunikasi dan koordinasi bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Demikian juga, Disbudpar Provinsi NTB idealnya harus memiliki relasi yang kuat dengan Disbudpar Kota. Hal ini, perlu dilakukan demi penguatan bersama dan mendorong secara merata perkembangan industri pariwisata dalam lingkup wilayah yang terpisah-pisah. Demikian juga, kekhawatiran perihal terjadinya sistem berpromosi yang jalan sendiri – sendiri. Kondisi ini mengindikasikan adanya miskomunikasi antara pihak-pihak tertentu, terutama para pelaku pariwisata. Terlebih, masyarakat juga tidak menginginkan adanya relasi yang tidak sehat diantara kelompok – kelompok tertentu yang kemudian akan menjadi penghambat berkembangnya industri kepariwisataan kita. (met)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 8 Januari 2015

Halaman 10

Terkendala Hasil Pemeriksaan Inspektorat

Pelantikan Rektor IAIN Mataram Tertunda

UNTUK mencetak siswasiswa terampil dan mampu berdaya saing pada dunia kerja, SMKN 3 Selong saat ini sudah mulai memperbanyak jadwal siswa untuk praktik. Alasannya, praktik itu bisa melatih keterampilan siswa secara langsung. Bahkan, 70-75 persen aktivitas siswa digunakan untuk praktik, karena dengan dilakukannya praktik itu, para siswa akan lebih mudah mengetahui seluk beluk dunia kerja dan dunia industri (du-di). Mustajab ‘’Dengan diperbanyaknya praktik itu, maka akan bisa menambah pengetahuan dan keterampilan para siswa,’’ ungkap Kepala SMKN 3 Selong Mustajab, SPd, Rabu (7/1). Diakuinya, SMKN 3 Selong memiliki dua jenis praktik, yakni praktik di sekolah dan praktik luar sekolah. Di mana, praktik yang diadakan di sekolah terjadwal tiap minggu. Sedangkan, praktik di luar sekolah adalah praktik yang memberikan penambahan pengetahuan secara langsung kepada siswa di lapangan. “SMK pada dasarnya membentuk siswa untuk terampil dan mengarahkan siswa untuk terjun ke dunia kerja,” jelasnya. SMKN 3 Selong, ujarnya, memiliki tiga jurusan yang tetap eksis sampai sekarang yakni, jurusan Elektronik, Komputer dan Otomotif yang semuanya sudah terakreditasi. Oleh sebab itu, sebagai sekolah yang berlatar belakang dunia kerja. Saat ini, SMKN 3 Selong sudah menjalin kerjasama dengan 60 dunia usaha dan dunia industri yang ada di NTB. “Untuk semester yang sekarang, siswa kita yang akan melakukan praktik sebanyak 220 orang selama tiga bulan dan akan mengisi 60 du-di itu,” terangnya. Tidak hanya sekedar praktik, beberapa siswa yang sudah melakukan praktik setiap tahunnya itu diakuinya banyak yang sudah terserap oleh dunia kerja-dunia kerja, terutama di lokasi tempat mereka praktik. Oleh sebab itu, pihak sekolah akan terus menggenjot prestasi-prestasi serta keterampilan yang dimiliki oleh siswa supaya kepercayaan-kepercayaan pihak user (pengguna) melekat kepada para siswa khususnya yang ada di SMKN 3 Selong. “SMK itu mengarah kepada 3 komponen dalam mengembangkan keterampilan siswa, yakni melanjutkan pendidikan, mengarahkan ke du-di dan menciptakan lapangan kerja,”paparnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

Perbanyak Praktik Siswa

Mataram (Suara NTB) Pelantikan rektor terpilih Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Prof. H. Muhammad Taufik harus tertunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sedianya, pelantikan digelar Selasa (6/1) lalu di gedung Kementerian Agama Jakarta bersama dengan 27 pejabat eselon II Kementerian Agama dan rektor UIN/IAIN/STAIN seluruh Indonesia. Informasi yang beredar, Muhammad Taufik tertunda dilantik, karena adanya temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama saat dirinya menjabat Wakil Rektor I Bidang Akademik Periode Rektor IAIN sebelumnya Dr. Nashuddin, M.Pd. Dihubungi Suara NTB, Kepala Bagian Humas IAIN Mataram Drs. Tamjidillah, M.Pd, pun membenarkan ihwal ditundanya pelantikan rektor terpilih, karena belum adanya kejelasan dari pusat. Sementara itu, ditemui di ruangannya, Wakil Rektor II IAIN Mataram Drs. H Achsanudin, M.Pd, mengaku tidak tahu persis alasan penundaan pelantikan Taufik yang saat ini tengah berada di Jakarta ber-

sama dengan Kepala Biro Umum Drs. H Usman Ebba untuk mempertanyakan alasan detail penundaan pelantikan. Ia hanya tahu, pada hari Sabtu lalu pihak Kementerian Agama memberitahu ihwal akan adanya pelantikan terhadap Muhamma Taufik selaku Rektor IAIN Mataram terpilih periode 2015-2019. “Pascaadanya pemberitahuan itu kita merasa positif akan dilantik. Tapi informasi penundaan pelantikan datang lagi hari Senin pada saat menggelar do’a bersama pisah sambut. Katanya ada penundaan pelantikan, karena ada persoalan,” katanya. Disinggung adanya temuan Itjen Kementerian Agama, Achsanudin mengakui, jika temuan itu hanya berkaitan dengan

pencairan tunjangan profesi terhadap 80 dosen IAIN Mataram yang sedang melanjutkan studi doktoral ke tiga Perguruan Tinggi yakni UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Sunan Malik Ibrahim Malang dan Universitas Negeri Jakarta sejak tahun 20011 lalu tanpa terlebih dahulu mengantongi surat tugas belajar dari Kementerian Agama. Atas dasar belum adanya surat tugas belajar dari Kementerian Agama itulah, Achsanudin mengaku proses pencairan tunjangan sertifikasi terhadap 80 dosen dianggap sebagai bentuk pelanggaran, karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas oleh Itjen. “Tapi pada saat diperiksa Inspektorat, saya katakan berani mencairkan karena mereka punya sertifkat pendidik

sangat substantif,” terangnya. Sementara itu, pengamat politik yang juga akademisi IAIN Mataram Dr. Kadri, MS menyayangkan adanya penundaan pelantikan rektor terpilih. Kadri mempertanyakan kenapa persoalan terkait dengan hasil pemeriksaan Inspektorat muncul saat yang bersangkutan hendak dilantik. “Cuma sangat disayangkan, kenapa info itu muncul setalah ada undangan untuk pelantikan?” tanya Kadri. Harusnya, jika ada persoalan yang mau diklarifikasi, momentum itu tidak sekarang mengingat mau dilantik. Kadri pun melihat, penundaan pelantikan tidak ada kaitannya dengan konstalasi pemilihan rektor sebelumnya. “Saya tidak melihat itu, tapi melihat ini murni sebagai upaya kementerian untuk menempatkan para pejabat bersih di lingkup kementerian. Jika sudah dianggap clear, nantinya bisa dilantik, itu opsinya. Saya tidak tahu ada opsi-opsi lainnya,” tandas Kadri. (dys)

Pembayaran Sertifikasi GTT Molor

Dikbudpora KLU Salahkan Sekolah

Hadapi UAN

SMPN 2 Selong Tambah Jam Belajar

(Suara NTB/dys)

TUNJUKKAN - Kepala SMPN 3 Mataram H. L. Suwarno menunjukkan kain kanvas sepanjang 12 meter yang dijadikan sebagai tempat para siswa membuat jargon anti narkoba dan miras.

SMPN 3 Mataram Ajak Siswa Jauhi Narkoba Mataram (Suara NTB) Banyak cara bisa dilakukan untuk memperkenalkan bahaya penggunaan narkoba terhadap anak sejak dini. Salah satunya melalui lomba pembuatan jargon anti narkoba seperti yang dilakukan SMPN 3 Mataram akhir Desember lalu. Selain menulis jargon anti narkoba, seluruh siswa yang berjumlah sekitar 600 orang yang terlibat mengikuti lomba itu juga menulis jargon anti miras. Tujuannya mem-

perkenalkan sejak awal bahaya penggunaan narkoba dan miras di kalangan siswa. ‘’Masing-masing siswa menuliskan satu jargon di atas kain kanvas yang disediakan pihak sekolah sepanjang 12 meter,’’ ungkap Kepala SMPN 3 Mataram H. L. Suwarno pada Suara NTB, belum lama ini. Diakuinya, kegiatan lomba yang digelar akhir Desember lalu itu merupakan rangkaian dari kegiatan sosialisasi anti narkoba dan miras di kalangan sekolah yang digelar Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram dan Kesbangpoldagri Kota Mataram. Adanya kegiatan itu, Suwarno berharap para siswa sedari awal mengetahui dampak negatif penggunaan narkoba dan miras bagi mereka. Sehingga, dari itu muncul kesadaran para siswa untuk menjauhi barang haram itu, karena dapat merusak kesehatan mereka. Suwarno mengakui jika saat ini ancaman terbesar para siswa adalah penyalahgunaan narkoba dan miras akibat dari dampak pergaulan yang tidak terkontrol. Untuk itu, Suwarno berharap kerjasama yang aktif antara pihak sekolah dan keluarga serta lingkungan. Karena pada dasarnya, tanggungjawab siswa dan anak adalah tanggungjawab bersama-sama. (dys)

Tanjung (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Drs. Suhrawardi, M.Pd, tak menyangkal masih banyaknya guru baik PNS dan non PNS atau Guru tidak tetap (GTT) yang belum memperoleh tunjangan sertifikasi. Ia bahkan menyalahkan pihak sekolah, karena terlambat meng-update data guru yang menyebabkan dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang harus kembali ke pusat mencapai Rp 10 miliar. “Tidak kita pungkiri, memang masih banyak guru-guru yang belum memperoleh sertifikasi, tidak hanya GTT, PNS juga. Bahkan yang tahun ini, ada sertifikasi guru PNS yang dibayarkan karena nunggak sampai 2 tahun,” ungkap Suhrawardi kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (7/1). Ia mengakui, terdapat dana sertifikasi yang sedianya dibayarkan oleh daerah kepada guru PNS harus tercatat sebagai Silpa dan harus kembali ke APBN. Pasalnya dana tersebut tak dapat dicairkan lantaran guru PNS tidak memperoleh SK pencairan sertifikasi dari pemerintah pusat. Akan halnya pembayaran dana sertifikasi, mantan Kepala SMAN 1 Tanjung ini mengungkapkan, untuk guru PNS pencairannya melalui kas daerah. Di mana dana ini oleh pusat ditransfer sebelumnya ke kas daerah. Sebaliknya bagi GTT, dananya dicairkan langsung oleh pusat ke rekening masing-masing GTT. Hanya saja, syarat pencairannya baik guru PNS maupun GTT harus memperoleh SK pencairan ser-

tifikasi dari pusat. “Persoalannya itu, jadi bukan persoalan uang, tapi operator sekolah ini yang lalai, tidak mengupdate data guru-guru. Kalau diupdate dan dikirim ke pusat tidak mungkin terjadi tunggakan sampai 2 tahun,” ujarnya. Di Lombok Utara sendiri, jumlah GTT yang ada sejumlah lebih dari 800 orang. Selama ini peran GTT sangat krusial dalam membantu proses kegiatan belajar mengajar di KLU, menyusul masih kurangnya tenaga guru PNS. Menyinggung upaya dinas terkait tunggakan sertifikasi itu, Suhrawardi menyatakan akan meminta sekolah untuk membantu melengkapi update data para guru baik PNS dan non PNS. Untuk selanjutnya, data itu akan diajukan ke dinas dan dikirim ke pusat secara online. “Sekarang ini prosesnya lebih efektif. Kita tidak perlu jauhjauh ke Jakarta membawa berkas, cukup melalui internet. Pusat dalam pencairannya tetap mengacu pada update data, kalau tidak diupadte, ya jelas tidak cair,” pungkasnya. Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., menerima sedikitnya 18 laporan GTT yang dalam dua tahun tidak memperoleh tunjangan dana sertifikasi. Menurut dia, pihak Dikbudpora harus memperjelas persoalan sekaligus mencarikan solusi agar para guru yang mengabdi dalam waktu lama ini tidak terlunta-lunta. “Ada belasan guru yang datang ke rumah dan mengeluhkan tunjangan sertifikasinya tidak cair dalam 2 tahun. Ada apa dengan Dinas sampai mereka tidak menerima tunjangan sertifikasi dalam watku yang relatif lama,” tanya Ardianto. (ari)

Persoalan Pendidikan

DPRD Lotim Minta Dikpora Sajikan Data Valid Selong (Suara NTB) Persoalan-persoalan pendidikan yang muncul di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih berkutat pada persoalan lama akan tetapi tidak kunjung bisa diselesaikan. Penyebab utamanya dinilai akibat data yang tidak valid. Baik mengenai data prestasi guru maupun data satuan pendidikan. Demikian disampaikan Ketua Komisi II DRPD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman dalam pertemuan Ikatan Guru Indonesia (IGI) dengan jajaran Dikpora Lotim, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan PPKA di gedung DPRD Lotim, Rabu (7/1). Masalah yang selama ini masih belum dirampungkan adalah, mutasi guru dan kepala sekolah dari yang sejatinya berprestasi, namun tetap dipindahkan, masalah Rencana Pokok Pembelajaran (RPP) yang diduga diperjualbelikan dan lainnya. Data-data menyangkut hal itu kata politisi Golkar itu tidak dimiliki Dikpora dengan baik. Kesan dikedepankan dalam pengambilan kebijakan pendidikan, seperti mutasi guru bernuansa politis. “Coba hilangkan yang berbau politis, sehingga tidak saling salahkan,” pintanya. Menanggapi hal ini, Sekretaris Dinas Dikpora Lotim, H. Moh Juhad mengemukakan pihaknya menginginkan segera persoalan bisa diselesaikan dengan baik dan tidak ter-

(Suara NTB/dok)

Selong (Suara NTB) Untuk menyiapkan siswa menghadapi Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Akhir Nasional (UAN) bulan April dan Mei mendatang, pihak SMPN 2 Selong mulai berbenah diri. Salah satu yang dilakukan adalah menambah jam belajar yang dikhususkan kepada kelas sembilan yang akan menghadapi ujian tersebut. Kepala SMPN 2 Selong, Nur Wahyuni, S.Pd mengatakan, penambahan jam belajar itu dikhususkan kepada mata pelajaran yang akan diujikan, seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Ilmu Pengatahuan Alam (IPA). Dengan demikian, penambahan jam belajar kepada empat mata pelajaran itu diharapkan bisa menambah pengetahuan serta membiasakan para siswa menjawab soal-soal ujian baik kesiapan secara mental maupun dari segi kebiasaan dan pengetahuan. “Anak-anak kita persiapkan sejak dini supaya mereka terbiasa,”katanya, Rabu (7/1). Dikatakannya, penambahan jam belajar itu berlakukan pada saat setelah siswa melaksanakan shalat zuhur. Karena, waktu itu lebih efektif dari segi kehadiran siswa dari pada dilakukan sore hari. Jika dilakukan pada sore hari, maka banyak kendala yang akan dihadapi terlebih musim hujan sekarang yang menyebabkan siswa banyak tidak hadir. “Dari pada tidak hadir, lebih baik kita gunakan setelah shalat Zuhur walaupun yang menjadi kendala adalah adanya rasa kejenuhan siswa karena sudah dari pagi belajar,”ucapnya. Dalam catatan yang ada di SMPN 2 Selong setelah melakukan penambahan jam belajar itu, lima tahun terakhir ini SMPN 2 Selong selalu memetik hasilnya dengan para siswa lulus 100%, hanya saja nilai kelulusan siswa yang kadang naik kadang turun. Oleh sebab itu, pada UAN sekarang, SMPN 2 Selong tidak hanya fokus kepada tingkat kelulusan siswa, tetapi nilai kelulusan siswa tahun ini akan lebih digenjot lagi supaya bisa bersaing dengan sekolahsekolah lain yang ada di NTB. (yon)

dan nomor induk dosen, meski surat tugas belajar mereka sampai dengan saat ini belum turun,” ujarnya. Lebih jauh Achsanudin mengaku selain atas dasar pertimbangan di atas, pertimbangan lain pihaknya berani mencairkan tunjangan sertifikasi bagi dosen tersebut yaitu, apa yang dilakukan oleh para dosen, yakni melanjutkan studi doktoral itu sangat substantif dan mendesak untuk dilakukan. Apalagi proses alih status IAIN Mataram menjadi UIN membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, sebagai dosen sudah menjadi kewajiban bagi mereka untuk senantiasa meningkatkan kualifikasi mengajar, apalagi IAIN Mataram berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI). “Keberadaan dosen S3 di suatu perguruan tinggi itu tidak bisa ditawar-tawar. Apa yang kita lakukan kita jelaskan ke Inspektorat. Dan apa yang kita lakukan tidak salahsalah amat kita cairkan, itu

us muncul kepermukaan. Mulai dari masalah RPP, mutasi kepala sekolah dan guru, Kurikulum 2013 dan lainnya siap akan selesaikan. Lebih jauh soal mutasi, pihak Dikpora melakukan kajian akademis. Pertimbangannya adalah guru profesional dengan persyaratan minimal sudah S1, tidak lagi lulusan diploma. Harus memiliki komptensi pedagogik, metode siswa mengerti. ‘’Calon kepsek juga harus memiliki jiwa sosial,’’ ujarnya. Terkait mutasi yang sudah terjadi 61 kepala sekolah yang lama, ujarnya, merupakan hak dan wewenangnya bupati. Termasuk dalam mengangkat, memberhentikan dan mutasi. SK yang ditandatangani Bupati sendiri dibuat dari BKD. Soal RPP lanjutnya, Dikpora sudah mengeluarkan edaran. Dikpora tidak pernah merekomendasikan sekolah membuat atau membeli RPP. ‘’Kalau ada itu adalah ulah oknum,’’ ujarnya.

Kepala BKD Lotim, H. Najamudin yang hadir dalam pertemuan tersebut mengemukakan, soal mutasi guru pihaknya selama ini bersumber datanya dari Dikpora. Pihak BKD sebagai instansi yang memproses SK yang ditandatangani oleh bupati. Menurutnya, BKD tidak mengetahui siapa-siapa kepala sekolah dan guru tersebut jika dilihat dari sisi prestasinya. BKD ini pun minta ke depan sebelum disampaikan ke bupati melalui BKD untuk dibuatkan SK hendaknya ada sajian data yang valid, sehingga BKD tidak dipersoalkan lagi. Sekretaris IGI Lotim Muhir, menyampaikan pengelolaan pendidikan di Lotim yang dinilai masih banyak persoalan. Mulai dari masalah mutasi kepala sekolah, pemberian SK kepada 719 orang yang dituding sebenarnya banyak dari orang-orang yang tidak berhak dan lainnya yang belum dituntaskan oleh Dikpora. (rus)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 8 Januari 2015

Inter Tahan Imbang Juventus

Roma Protes Pada pertandingan lain, pelatih Roma, Rudi Garcia, membela gol Astori setelah sundulan sang pemain bertahan dari tendangan bebas Francesco Totti mengenai bagian bawah mistar gawang Orestis Karnezis dan memantul di garis gawang sang kiper. Gol tersebut awalnya terlihat tidak disahkan oleh petugas yang mengawasi garis gawang, namun menyusul protes dari para pemain Roma, gol itu kemudian disahkan. Garcia mengakui bahwa penggunaan teknologi garis gawang akan mengakhiri keraguan apapun. Namun ia menambahkan, “pada akhirnya wasit pertandinganlah yang memutuskan, ia berada di tempat yang sesuai untuk melihat bola telah melewatinya (garis gawang).” Namun pelatih Udinese Andrea Stramaccioni juga melakukan kritik. “Keluhan terbesar saya adalah mengenai wasit-wasit garis gawang.” “Roma menang dan kami menerima skornya. Namun jika para ofisial garis gawang, yang diletakkan untuk mengawasi garis-garis gawang, dengan mudah diabaikan oleh wasit maka apa gunanya mereka berada di sana?” Di tempat lain, Napoli berpeluang mendapatkan satu tempat kompetisi Eropa berkat kemenangan 4-1 atas tuan rumah Cesena, yang turun satu posisi ke dasar klasemen di mana Parma berhasil naik satu posisi setelah menang 1-0 atas Fiorentina. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

REKAN BARU - Penyerang Inter Milan, Mauro Icardi, merayakan golnya bersama rekan barunya, Lukas Podolski. Gol Icardi menyelamatkan Inter dari kekalahan atas Juventus dalam lanjutan Liga Italia, Rabu kemarin.

Cape Town Yaya Toure berpeluang menjadi pemain terbaik Afrika 2014 untuk keempat kalinya secara berturut-turut pada pengumuman pemenang penghargaan yang akan diadakan di Lagos, Kamis.

(Suara NTB/ist)

Milan Inter Milan memperlihatkan tanda-tanda kebangkitan pada debut Lukas Podolski, ketika mereka bermain imbang 1-1 di markas sang juara bertahan Juventus, sehingga memberikan peluang bagi AS Roma untuk meraih gelar juara Liga Italia. Sebelumnya Roma menang 1-0 atas tuan rumah Udinese berkat gol kontroversial Davide Astori di babak pertama, pada pertandingan yang dimainkan lebih awal pada Selasa. Pasukan Rudi Garcia sekarang hanya tertinggal satu angka dari sang pemuncak klasemen, Juventus yang harus berbagi angka di Turin setelah Mauro Icardi mencetak gol pada babak kedua untuk menyamakan kedudukan setelah gol pembuka Carlos Tevez pada menit kelima. Pasukan Massimiliano Allegri melakukan start dengan gemilang, Tevez memaksimalkan operan Arturo Vidal untuk melewati Samir Handanovic, yang membuat ia sekarang telah mencetak 11 gol liga pada musim ini. Inter menyia-nyiakan peluang terbaik mereka di babak pertama pada menit ke-23 ketika Mateo Kovacic, yang diusir keluar lapangan menjelang pertandingan usai karena pelanggaran keras terhadap Stephan Leichsteiner, melihat upayanya dikacaukan Icardi. Podolski melakukan debutnya untuk Inter sepuluh menit setelah pertandingan dimulai, menggantikan Zdravko Kuzmanovic, dan kedatangannya memicu kebangkitan Inter. Inter menyamakan kedudukan pada menit ke-65, ketika Icardi menguasai bola panjang dari Fredy Guarin dari lini tengah dan kemudian menaklukkan Leonardo Bonucci yang kemudian diakhiri dengan sepakan yang melewati Gianluigi Buffon. Itu merupakan gol kelima bagi pemain Argentina tersebut dari empat pertandingan liga melawan Juventus. Kovacic mendapat kartu merah pada menit terakhir karena pelanggaran dua kakinya terhadap Lichsteiner, namun Juve gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, ketika Inter membawa pulang satu angka yang berharga yang membawa pasukan Roberto Mancini naik satu posisi ke peringkat 11.

Yaya Toure Kandidat Pemain Terbaik Afrika 2014 Toure salah satu dari trio finalis calon penerima penghargaan bersama kiper Nigeria Vincent Enyema dan striker Gabon Pierre-Emerick Aubameyang, akan dipilih oleh para pelatih dan kapten dari tim-tim negara Afrika tersebut. Selain itu Toure meraih nominasi lain atas penampilannya untuk Manchester City di Liga Inggris (Premier League), selain prestasinya untuk negara Pantai Gading. Pemain berusia 31 tahun itu mencetak gol bagi Manchester City saat kemenangan tim di final Piala Liga atas Sunderland pada Maret dan juga telah mencetak 20 gol dalam perjalanan merebut gelar liga utama Inggris. Namun dia tampil kurang meyakinkan di Piala Dunia Brazil dimana Pantai Gading

Yaya Toure

harus tersingkir awal pada babak grup kalah dari Yunani. Sementara Aubameyang dan Enyeama merupakan nominator untuk pertama kali. Pemain berusia 25 tahun kelahiran Prancis Aubameyang menjadi nominator karena penampilannya yang luar biasa bersama klub asal Jerman Borussia Dortmund. Dia juga membantu Gabon lolos kualifikasi Piala Afrika

meskipun dia harus absen di dua pertandingan terakhir karena kekhawatiran kontroversial tentang virus ebola. Sedangkan Enyeama tampil memukau bersama Nigeria di Piala Dunia ketika negara itu lolos untuk kedua kalinya ke Piala Dunia. Pemain berusia 32 tahun itu juga cukup konsisten penampilannya di liga utama Prancis bersama Lille. (ant/bali post)

Daftar Pemain Terbaik Afrika 10 Tahun Terakhir 2003: Samuel Etoo (Real Mallorca, Spanyol dan Kamerun) 2004: Samuel Etoo (Barcelona, Spanyol dan Kamerun) 2005: Samuel Etoo (Barcelona, Spanyol dan Kamerun) 2006: Didier Drogba (Chelsea, Inggris dan Pantai Gading) 2007: Frederic Kanoute (Sevilla, Spanyol dan Mali) 2008: Emmanuel Adebayor (Arsenal, Inggris dan Togo) 2009: Didier Drogba (Chelsea, Inggris dan Pantai Gading) 2010: Samuel Etoo (Inter Milan, Italia dan Kamerun) 2011: Yaya Toure (Manchester City, Inggris dan Pantai Gading) 2012: Yaya Toure (Manchester City, Inggris dan Pantai Gading) 2013: Yaya Toure (Manchester City, Inggris dan Pantai Gading)

Lukaku Hindarkan Everton dari Kekalahan London Pemain Everton Romelu Lukaku menghindarkan timnya menelan kekalahan kelima secara beruntun dengan mencetak gol penyama kedudukan di fase tambahan waktu, untuk membuat timnya bermain imbang 11 dengan West Ham United pada putaran ketiga Piala FA pada Selasa (Rabu WIB). Kelihatannya pertandingan ini akan memperpanjang daftar kekalahan Everton ketika bek tengah West Ham James Collins tidak terkawal, dan mampu mencetak gol melalui sundulan kepala setelah tendangan sudut Morgan Amalfitano ke tiang dekat saat babak kedua baru berlangsung 11 menit. Namun Lukaku melepaskan sepakan voli yang berujung gol setelah Bryan Oviedo mengirim umpan silang ke kotak penalti. Hasil ini memaksakan pertandingan ulang dimainkan dan menurunkan ten-

si dan rasa frustrasi yang terbangun di Goodison Park serta mengurangi sedikit tekanan untuk Roberto Martinez. Itu merupakan gol pertama dari tujuh pertandingan penyerang Belgia, Lukaku, yang direkrut dengan biaya transfer 28 jura pound dari Chelsea pada bursa transfer musim panas. Selama ini Lukaku kesulitan untuk menjawab harga mahal itu dengan penampilan menawan musim ini. “Akan menjadi suatu tindakan kriminal jika kami tersingkir dari ajang piala,” kata pelatih Everton Martinez kepada BT Sport. Everton hanya meraih satu kemenangan dari sepuluh pertandingan terakhirnya di semua kompetisi dan berharap gol penyeimbang Lukaku dapat menjadi katalis untuk perbaikan peruntungan saat mereka berhadapan dengan Manchester City di Liga Utama Inggris pada Sabtu. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

SELAMATKAN EVERTON – Selebrasi penyerang Everton, Romelu Lukaku usai mencetak gol yang menyelamatkan Everton dari kekalahan saat bermain imbang 1-1 dengan West Ham United pada putaran ketiga Piala FA, Rabu kemarin.

Messi Milasari Berpeluang Sumbang Jauh Harga Lampaui Ronaldo Emas di Kejuaraan Dunia Mataram (Suara NTB) Dua atlet pencak silat NTB, Indrya Milasari dan Mariati kembali mewakili Indonesia di Kejuraan Pencak Silat Tingkat Dunia di Thailand, 8-17 Januari 2015. Pelatih pencak silat NTB, Dedi S. Darere optimis atletnya Indrya Milasari dapat mempersembahkan medali emas di kejuaraan paling bergengsi tersebut. “Atlet kita Milasari punya peluang menyumbang medali emas, karena dia baru saja meraih mengukir prestasi di POM ASEAN,” ucap Dedi kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (7/ 1) kemarin. Dikatakan Dedi, Milasari yang akan turun di kelas E putri pada kejuaraan pencak silat tingkat dunia besok baru saja

meraih medali emas di Pekan Olahraga Mahasiswa (POM) ASEAN di Palembang 20 Desember lalu. Torehan prestasi yang membanggakan itu kata Dedi akan menambah kepercayaan diri Milasari dalam menghadapi lawanlawannya di kejuaraan dunia nanti. Pasalnya semua lawan terkuat sudah dikalahkan oleh Milsari saat tampil di POM ASEAN. “Termasuk atlet Malaysia yang mengalahkan Milasari di Kejuaraan Dunia tahun 2012 lalu, telah dikalahkan Milasari di POM ASEAN,” terangnya. Tak hanya mengukir prestasi di level POM ASEAN, persiapan Milasari menghadapi kejuaraan dunia kata Dedi cukup maksimal bila dibandingkan saat mengikuti kejuaraan dunia 2012 lalu, dimana pada kejuaraan tahun lalu Milasari

yang mempersembahkan medali perunggu hanya melakukan persiapan selama sebulan, dan dia pun kalah dengan pesilat Malaysia di babak semifinal. Selain itu, menanggapi peluang pesilat lainnya Mariati, Dedi tak berani sesumbar. Sebab Mariati masih bermasalah dengan kondisi fisiknya. “Mariati mengalami masalah dengan kondisi fisiknya. Ini menjadi kelemahannya dan saya berharap dia bisa tampil maksimal,” harapnya seraya menambahkan bahwa lawan yang sulit dihadapi oleh Mariati adalah tuan rumah Thailand, yang sebelumnya pernah mengalahkan Mariati di pertandingan final kejuaraan dunia silat tahun 2012 lalu. (fan)

Swiss Pesepakbola Liga Primer Inggris mendominasi daftar pemain termahal. Demikian hasil riset International Centre for Sports Studies (CIES) di Swiss. CIES mengumumkan hasil riset tentang 120 pemain sepakbola termahal saat ini, yang dihitung berdasarkan banderol transfer dan variabel lain seperti performa beberapa bulan terakhir, umur, posisi, kontrak saat ini dan juga performa tim. Hasilnya, Lionel Messi berada di puncak daftar, diikuti Cristiano Ronaldo. Yang menarik, nilai Messi nyaris dua kali lipat dibandingkan dengan pemain yang difavoritkan mempertahankan penghargaan Ballon D’Or tahun ini. CIES mengungkapkan bahwa nilai Messi saat ini mencapai •220 juta, sementara Ronaldo ditaksir senilai •130 juta. Kemudian, pemain ter-

mahal dunia Gareth Bale hanya menduduki posisi kesepuluh dengan nilai •60 juta. Pemain-pemain dari klub Liga Primer Inggris mendominasi sepuluh besar dengan mengirim enam pemain yaitu, Eden Hazard, Diego Costa, Cesc Fabregas, Alexis Sanchez, Raheem Sterling dan Sergio Aguero. Sementara muka Serie A Italia diselamatkan oleh gelandang Juventus, Paul Pogba. Bila Chelsea menjadi klub yang paling banyak menyumbang di sepuluh besar, maka Madrid menjadi klub yang paling banyak mengirim pemain secara keseluruhan. Los Blancos diwakili oleh 11 pemain yaitu Ronaldo dan Bale di sepuluh besar, dan James Rodriguez (15), Isco (17), Karim Benzema (21), Toni Kroos (23), Luka Modric (27), Sergio Ramos (40), Dani Carvajal (68), Raphael Varane (87) dan Marcelo (94). (ant/bali post)

Atlet Pelatda Tak Boleh Menginap di Luar GOR Mataram (Suara NTB) KONI NTB menegaskan

semua atlet yang masuk Pelatda Sentralisasi harus

tersentralisasi di GOR 17 Desember Turide Mataram. Itu artinya semua atlet yang mengikuti Pelatda Sentralisasi Tahap II (dua) tahun 2015 harus menginap di GOR 17 Desember Turide Mataram. Demikian disampaikan Ketua Bidang Litbang KONI NTB, H. Nasarudin, menjawab Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Rabu (7/1) kemarin. “Atlet Pelatda tidak boleh ada yang menginap di luar GOR, mereka harus terpusat di satu tempat,” ucapnya. Pernyataan ini dilontarkan oleh mantan Pembantu Rektor (PR) III Unram setelah mendengar pernyataan pelatih cabor menembak, Andik Budi Hariono yang menginginkan atlet menembak tidak diinapkan di GOR. Pasalnya ke empat atlet menembak yang diusulkan masuk Pelatda sentralisasi

tahun 2015 masih berstatus pelajar SMP dan SMA. Dalam hal ini Andik meminta KONI NTB agar atlet menembak tidak diinapkan di GOR. Andik khawatir psikologi atlet akan terganggu karena mereka butuh bimbingan orangtua dalam hal pembelajaran. Sementara pihak sekolah tidak dapat menjamin kelulusan atlet, khususnya SMA 7 Mataram tidak menjamin siswa yang berprestasi di olahraga bisa lulus sekolah, itu artinya siswa harus belajar agar bisa mendapatkan nilai kelulusan. Dalam hal ini selain harus menjalani pelatda, atlet harus fokus belajar dan mengikuti pendidikan di SMP dan SMA. “Bila menginap di GOR saya takut psikologi atlet kami terganggu, karena mereka masih membutuhkan bimbingan orang tua agar bisa fokus belajar dan mendapatkan nilai

kelulusan di sekolah,” jelasnya. Sementara itu Nasarudin tak sependapat dengan pelatih cabor menembak. Menurutnya Pelatda sentralisasi dihajatkan agar atlet fokus pada program latihan, soal kebijakan sekolah yang ketat memperlakukan atlet akan diurus oleh KONI NTB. Dalam hal ini KONI NTB akan berkomunikasi dengan pihak kepala sekolah agar atlet diberikan kelonggaran atau dispensasi karena keikutsertaan atlet mengikuti Pelatda untuk mengangkat marwah NTB di kancah nasional atau PON. “Kalau ada kepala sekolah yang mempersulit atlet menjalani Pelatda, kita minta kepala sekolah itu dipindahkan saja. Karena atlet yang mengikuti kegiatan Pelatda PON ini akan mengharumkan marwah NTB di PON,” jelasnya. (fan)

SUARA NTB

Kamis, 8 Januari 2015

RUPA - RUPA

Halaman 12

RUPA - RUPA

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

SUARA NTB

Kamis, 8 Januari 2015

Halaman 13

IKLAN AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

TRAVEL

OTOMOTIF

OTOMOTIF LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts

Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

DIJUAL MOBIL MATAHARI AUTO GALLERY 081999388810 HUMMER H3 HITAM DAN SILVER TAHUN 2010 DAN 2011 WRANGLLER SPORT 4 PINTU MERAH TH2013 BAN 33 VELG 20 ISTIMEWA NEW VELLFIREZG TH2014 HITAM NEW LEXUS NX 200 TH2014 PUTIH LAND CRUISER DIESEL 2011

RADIO

OTOMOTIF

OPINI

SUARA NTB Kamis, 8 Januari 2015

Halaman Halaman 14 14

Haru Biru di Tahun Para Pemburu

Lindungi Perajin Cukli

Oleh:

LOMBOK memiliki banyak potensi kerajinan yang mampu bersaing di pasaran, baik nasional dan internasional. Kerajinan khas Lombok telah banyak dikirim ke luar negeri dan dikembangkan di daerah lain untuk dibuat. Bukan rahasia lagi, dalam dunia bisnis, banyak sisi bisa dilegalkan. Termasuk membuat kerajinan khas satu daerah di Indonesia dengan tampilan yang mampu memikat. Begitu juga dengan yang terjadi pada kerajinan khas NTB. Sudah banyak yang dibuat di daerah lain dengan hasil yang lebih bagus dan harga fantastis. Sementara, pengusaha atau perajin NTB yang selama ini bergelut di usaha yang sama harus gigit jari, karena banyak produknya tidak laku. Produk asal NTB kalah saing dengan produk serupa dari daerah lain yang lebih atraktif dan menarik minat pengusaha luar negeri. Sebagai contoh, gerabah NTB yang belum diolah banyak dikirim ke daerah lain. Setelah sampai di satu daerah, sebut saja Bali dan Yogyakarta, gerabah asal NTB tersebut dibuatkan desain dan diolah menjadi lebih menarik. Nantinya, gerabah ini akan dikirim ke pemesan di luar negeri dengan mengatasnamakan Bali dan Yogyakarta sebagai daerah penghasil gerabah. Persoalan serupa pun kembali dilakukan pada kerajinan cukli yang merupakan produk asli Rungkang Jangkuk Kota Mataram. Namun, produk cukli ini tidak lagi menjadi ciri khas NTB, karena sudah dibuat di Bali dan Pulau Jawa. Lebih ironis lagi, para perajin-perajin cukli asal Rungkang ini dibawa langsung ke sentra atau pusat kerajinan yang ada di Bali dan Pulau Jawa. Mereka digaji besar dan diberikan fasilitas lebih baik dibandingkan saat berada di daerah asal untuk membuat produk cukli tandingan dari Lombok. Harus diakui, banyak instansi di pusat menggunakan furniture yang bermotif cukli di ruang tamu atau ruang kerjanya. Adanya fenomena ini tentu saja tidak boleh dibiarkan jajaran pemerintah daerah, mulai dari Pemkot Mataram hingga Pemprov NTB. Apa yang dikatakan Fandi, salah satu perajin cukli di Rungkang Jangkuk Kota Mataram mesti menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk lebih berbenah dalam memperhatikan ‘’ancaman’’ bagi perajin cukli di Kota Mataram. Apalagi, banyaknya para perajin cukli yang ‘’eksodus’’ ke luar daerah tentu bisa melemahkan ekspansi cukli khas Lombok di pasar nasional dan internasional. Sejumlah persoalan yang selama ini menjadi kendala dalam pemasaran cukli ke luar daerah tidak boleh diabaikan. Paling tidak, pemerintah daerah harus memperjuangkan pembangunan salah satu infrastruktur pendukung utama, yakni pelabuhan peti kemas, sehingga saat dikirim pengiriman ke luar daerah tidak menjadi hambatan. Termasuk, menyiapkan kargo di Bandara Internasional Lombok dengan harapan mampu mengirim pesanan secara mandiri ke luar negeri. Selama ini, pengiriman cukli masih harus melalui beberapa pelabuhan dan bandara internasional di daerah lain. Akibatnya, saat pengiriman barang ke luar negeri biayanya membengkak. Meski demikian, dalam menangani kasus ini tidak hanya terjebak dalam persoalan infrastruktur pengangkutan hasil produksi, tapi bagaimana perhatian penuh pemerintah daerah dalam menghadapi persaingan dengan produk cukli dari daerah lain. Perajin cukli di Pulau Lombok tidak boleh tutup mata dengan persaingan yang ada. Tapi adanya pembuatan cukli di daerah lain membuat perajin harus lebih kreatif dan mempertahankan kualitas produksi, sehingga cukli Lombok semakin banyak diminati. Namun yang paling penting, bagaimana perajin cukli di Lombok harus dilindungi. (*)

AHUN 2014 berlalu meninggalkan berbagai harapan sekaligus duka mendalam. Harapan itu adalah ketika Joko Widodo-Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang membawa janji-janji perubahan. Penampilan Jokowi yang merakyat, sederhana, dan suka blusukan mampu menghipnotis jutaan rakyat Indonesia untuk berharap besar pada pemerintahan yang dikomandoinya. Sementara yang pilu adalah terjadinya bencana sepanjang 2014. Terdapat beberapa bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, hingga pesawat jatuh. Negeri ini nyaris dirundung duka disetiap penghujung tahun. Belum kering air mata longsor Banjarnegara yang mengorbankan puluhan jiwa, datang lagi banjir dan gempa bumi dibeberapa daerah. Belum sempat persoalan banjir dibereskan, datang bencana jatuhnya pesawat AirAsia QZ 8501 yang menewaskan seluruh isi pesawat. Memasuki 2015, bangsa Indonesia harus segara sadar betapa akrabnya kita dengan bencana. Kesigapan berupa teknologi menjadi penting untuk menghindari bencana alam. Memang bencana menjadi sunatullah alam yang tidak dapat dikuasai oleh kemampuan manusia. Tetapi, melalui akal itu pula manusia mampu menghindarkan dirinya dari bencana. Hanya saja, kita terbiasa melakukan kesadaran, perubahn dan perbaikanperbaikan manakala bencana sudah menelan korban jiwa. Setelah longsor dan banjir menghabisi nyawa, barulah kita sadar betapa pentingnya menjaga dan memelihara kelestarian alam. Bencana Politik Selain bencana alam, bencana yang tak habis-habisnya menggerus bangsa adalah bencana politik. Triliunan uang negara dihabiskan untuk memilih mereka yang justru tidak menghasilkan apaapa. Soliditas sosial masyarakat tercerai-berai karena polarisasi dukungan politik—yang hasilnya melahirkan para perampok anggaran, pemburu rente proyek, dan para bandit partai politik. Tahun 2014, selain disebut sebagai tahun politik, dimana (katanya) wakil rakyat dipilih, juga menjadi tahun perburuan bagi para pemburu kekuasaan. Tidak hanya tahun perebutan kekuasaan, tetapi sekaligus menjadi tahun para dagang, tahun transaksional. Tahun yang subur akan janji dan harapan-harapan. Selepas itu kembali dilupakan. Karena itu, tahun 2014 disebut sebagai tahun para pemburu. Para pemburu rente, dan tahun calo proyek anggaran negara dan tahun bagi para pedagang pasal undang-undang. Tahun 2014 menjadi tahun yang

Anhar Putra Iswanto

(Mahasiswa Magister Sosiologi Politik Universitas Muhammadiyah Malang; Asal Leong Tengah, Tanjung, KLU)

Tahun 2014 berlalu dengan riuhnya para pemburu kuasa. Maka, selayaknya 2015 ini dimulai dengan perbaikan-perbaikan yang membawa harapan baru. Rakyat sudah jenuh dengan politik yang penuh tipu muslihat. Sudah saatnya kita kembali pada politik otentik. Politik yang mengangkat harkat, martabat dan kedaulatan rakyat. menentukan bagi masa depan bangsa. Pasalnya, pada 2014 rakyat Indonesia memilih para wakilnya, memilih pribadi unggul nan cerdas untuk mewakili kepentingan rakyat. Pemilu acap kali disebut sebagai momentum kedaulatan rakyat untuk menentukan manusia pilihan. Seolah-olah rakyat memiliki kedaulatan utuh dalam menentukan nasip bangsa masa mendatang. Padahal, dalam realitasnya, pemilu tak lebih dari pertarungan para elit berebut kekuasaan, posisi dan kursi. Mereka yang dipilih untuk memperjuangkan hajat hidup rakyat, nyatanya berjuang untuk merebut peluang menjarah hak-hak rakyat. Mereka yang konon dipilih untuk menegakkan kedaulatan rakyat, justru mengubahnya menjadi kedaulatan partai politik dan para bandit rente proyek. Mereka yang (katanya) manusia cerdas, lulusan perguaruan tinggi luar negeri, mantan aktivis, justru terjebak pada pertaruhan kekuasaan politik yang mengelienasi hak-hak rakyat. Bahkan, partai politik justru semakin rapuh dengan munculnya beragam konflik yang memperebutkan kursi kekuasaan partai. Merawat Harapan Memasuki tahun 2015, harapanharapan itu tentu saja harus ditumbuhkembangkan. Berbagai persoalan silam (2014) harus segera dievaluasi sehingga menjadi pelajaran penting dalam merancang arah baru masa depan bangsa. Karenanya, perayaan tahun baru tidak saja dirayakan sebagai pergantian tahun yang penuh uforia. Tetapi yang paling utama adalah membangun harapan baru, mimpi baru, untuk kemaslahatan publik yang lebih baik. Perputaran waktu pada dasarnya hanya terjadi dalam rotasi 24 jam. Tidak ada yang lain. Momentum peralihan tahun juga tidak memberi perubahan apa-apa. Bumi

masih berputar sebagaimana mulanya. Matahari masih menyinari bumi sebagaimana biasanya. Rotasi matahari dan bumi berlaku sejak ribuan tahun, dan terus seperti biasanya. Tidak ada yang berbeda. Yang berbeda adalah rotasi manusia yang melakaukan perubahan di dalamnya. Perubahan itu berkaitan dengan gerak yang dilakukan. Sehingga pada hakikat kehidupan adalah terletak pada gerak perubahan yang dilakukan manusia itu. Perubahan memang tidak selalu berkorelasi dengan harapan, tetapi tanpa perubahan tak mungkin ada kemajuan, apalagi pembaruan. Perubahan ini yang sekiranya dimaksud oleh Charles Darwin (1809-1882). Teori survival of the fittes-nya menyebutkan bahwa bukan yang terkuat yang mampu bertahankan, melainkan yang paling adaptif dalam melakukan perubahan. Cara-cara lama seringkali tidak sanggup menyelesaikan persoalan dalam zaman yang terus berubah, karena itu perlu inovasi-inovasi baru untuk menyelaraskan diri dengan kontekstualisasi zaman. Dengan demikian, perubahanperubahan yang dimaksud adalah korelasi untuk merawat harapan masa depan. Berdasarkan laporan Kompas (5/1/15) mengungkapkan bahwa publik memiliki harapan lebih dari 70 persen pada kepemimpinan Jokowi. Rakyat meyakini bahwa melalui Kabinet Kerja yang dibentuk Jokowi dapat menyelesaikan berbagai persoalan. Bahasa Perubahan Setiap kontestasi politik selalu berbahasa perubahan. Perubahan dari satu titik ke titik yang lain seringkali menjadi daya pikat yang memukau bagi para masyarakat. Misalnya, selama 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), banyak perubahan-perubahan yang dijanjikan. Pemberantasan korupsi, penegakan hukum, pemberantasan kemiskinan,

pembangunan infrastruktur, nyatanya SBY mengakhiri jabatannya dengan meninggalkan sengkarut persoalan. Jokowi datang dengan janji “Revolusi Mental”. Segala persoalan seperti ekonomi, politik, dan hukum segera dituntaskan melalui ramuan revolusi mental. Tak ayal, langkah pertama untuk mencapai perubahan itu adalah menaikkan harga BBM dan menggantikannya dengan pembangunan infrastruktur dan pembangunan daerah-daerah tertinggal. Janji perubahan itu menjadi “mantra” sakti bagi Jokowi untuk mendulang dukungan masyarakat dalam mendorong kebijakannya. Menyongsong 2015, seharusnya resolusi juga dilakukan oleh para politisi yang menjadi ujung tombak bagi masa depan negara. Apabila pergantian 2014 menuju 2015 tidak menjadi momentum perubahan bagi pemerintah (eksekutif dan legislatif), maka sangat sulit untuk membayangkan perubahan terjadi pada lembaga politik dan pemerintahan. Tahun 2014 berlalu dengan riuhnya para pemburu kuasa. Maka, selayaknya 2015 ini dimulai dengan perbaikan-perbaikan yang membawa harapan baru. Rakyat sudah jenuh dengan politik yang penuh tipu muslihat. Sudah saatnya kita kembali pada politik otentik. Politik yang mengangkat harkat, martabat dan kedaulatan rakyat. Semoga!

Dihadang warga, pengukuran jalan Mandalika Resort batal Realisasi bakal terancam molor

*** Harga BBM turun lagi, tunggu akhir bulan Seharusnya harga barang juga mengikuti

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 8 Januari 2015

ULP akan Lacak ’’Track Record’’ Calon Pemenang Tender Dari Hal. 1 Menurutnya, akibat dari inovasi itu tentunya pemerintah akan mengeluarkan cost (biaya) yang agak tinggi dalam membiayai pelelangan. Namun, hasilnya akan menjadi lebih paten. ‘’Ini upaya kita untuk menjaring pemenang lelang yang lebih berkualitas. Selama ini, itu dilakukan tetapi tergantung permintaan teman-teman SKPD. Karena selama ini kita ndak punya dana untuk Pokja melakukan cek lapangan kepada calon pemenang tender,’’ imbuhnya. Jika cek lapangan ini dilakukan, lanjut Rum, maka tidak akan terjadi rekanan yang abalabal. Dari sisi regulasi, terangnya, bahwa memang belum ada yang mengatur perlunya dilakukannya cek lapangan untuk mengetahui track record calon pemenang. Namun, melihat kekurangan-kekurangan yang

ditemukan tahun 2014 lalu, maka dilakukan inovasi oleh ULP untuk melakukan cek lapangan terhadap calon pemenang. Selain itu, pihaknya juga mengajukan penambahan personel di ULP NTB tahun ini sebanyak tujuh orang. Masing-masing dua orang bidang konstruksi, dua orang bidang kesehatan, dua orang bidang pertanian dan satu orang bidang jasa lainnya. Hal itu dimaksudkan untuk memperkuat ULP. “Jumlah personel yang sekarang ada 18 orang tenaga. Termasuk pada akhirnya Kepala Biro akan turun tangan sebagai Pokja terutama untuk proyek-proyek strategis. Sehingga dengan keberadaan saya di Pokja itu mungkin akan lebih tajam evaluasinya,’’ pungkasnya. (nas)

Halaman 15

Tiga Perusda Nihil Sumbangkan PAD Mataram (Suara NTB) Untuk tahun 2014, pemerintah provinsi melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi NTB belum mencapai 100 persen target Pedapatan Asli Daerah (PAD). Penyebabnya, karena tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setorannya ke kas daerah nihil. Berdasarkan rekapitulasi target dan realisasi PAD Provinsi NTB ditahun 2014, masingmasing BUMD yang tidak menyetorkan PAD tersebut diantaranya PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) dengan target setoran PAD-nya sebesar Rp 36, 324 miliar dan PT. Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) dengan target Rp 1 miliar juga sama sekali tidak menyetorkan PAD. ‘’PT. DMB salah satunya karena tidak adanya dividen dari Newmont dan tidak adanya dana

advance dari MDB, kemungkinan itu penyebabnya,” kata Plt. Kepala Dispenda Provinsi NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si di ruang kerjanya, Rabu (7/1). Lainnya beberapa pajak dan retribusiyangtidaktercapai100persenadalahPajakBahanBakarKendaraan Bermotor (PBBKB) tahun 2014 hanya tercapai 98,85 persen, atau tercapai senilai Rp 209, 8 miliar lebih dari target Rp 212,2 miliar lebih. Demikian juga dengan pajak air permukaan,daerahhanyabisamenyerap pajaknya 71,91 persen atau Rp

251,6 miliar lebih dari target Rp 350 miliar. Sementara pajak rokok hanya terealisasi 68,49 persen atau senilaiRp137,042miliarlebihdaritarget Rp 200 miliar lebih. Untuk retribusi daerah, salah satunya yang hanya tercapai 89, 61 persen atau senilai Rp 537, 631 juta dari Rp 600 juta targetnya adalah retribusi pelayanan perpanjangan IMTA (Izin Menetap Tenaga Kerja Asing). Retribusi jasa usaha, tak tercapai targetnya adalah retribusi tempat penginapan/vila/pesanggrahan

Fathul mengatakan, jika masing-masing pihak sudah menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya dan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Artinya, prosedur yang dijalankan sesuai dengan kewenangan masing-masing atau sesuai persyaratan. Jika ketiga hal ini telah terpenuhi, kemudian terjadi keterlambatan maka tentu yang bermasalah adalah kontraktornya. ‘’Kalau itu masing-masing pihak sudah memahami dan menjalankan tugasnya dengan baik, jika kemudian dalam perjalanannya terjadi seperti ini tentu ada sesuatu terjadi di lapangan. Dalam hal ini siapa yang mengerjakan yakni kontraktornya,’’ imbuhnya. Ditambahkan, dalam proses pembangunan suatu proyek fisik, tentu ada konsultan perencana dan konsultan pengawas. Mengenai hak veto yang bisa digunakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam menentukan/ memilih rekanan yang dianggap memiliki kemampuan. Dimana sempat terjadi perbedaan pandangan antara PPK proyek RSUP dengan ULP, Sekda, kata Fathul meminta tidak perlu saling menyalahkan. ‘’Cuma, tiga tahapan itu harus dijalankan dengan baik,’’ terangnya. Hadir dalam pertemuan itu, kata Fathul, Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, Kepala Biro AP ULPBJP, Ir. H.Muhammad Rum, MT, Direktur RSUP NTB, dr. H Mawardi Hamri, MPPM, Inspektur Inspektorat NTB, M. Agus Patria, SH, MH, Pokja ULP dan lainnya. Sementara itu, terkait dengan anggapan yang menga-

takan ULP lalai dalam menyeleksi rekanan Gedung I RSUP NTB, PT. Pilar Persada. Dimana, Pemerhati Masalah Pengadaan Barang dan Jasa, Dr. Amiruddin, SH, M.Hum mengalamatkan tanda tanya kepada ULP yang memenangkan perusahaan yang sudah di-blacklist di daerah lain. Seharusnya menurut dia, panitia sudah punya dokumen atau catatan atau track record tentang perusahaan peserta lelang. Menanggapi hal itu, Kepala Biro AP ULPBJP Setda NTB, Ir. H.Muhammad Rum, MT mengatakan jika merujuk pada Peraturan Kepala LKPP No. 18 tahun 2014 bawa memang perusahaan yang sudah di-blacklist di suatu daerah tak boleh mengikuti lelang secara nasional. Aturan itu sendiri keluar sekitar bulan Agustus tahun 2014. Sementara, kata Rum, dalam proses lelang yang memenangkan PT. Pilar Persada mengerjakan proyek gedung RSUP NTB itu, pihaknya saat itu mengacu pada Peraturan Kepala LKPP yang lama yakni Perka LKPP No. 7 tahun 2011. Dimana Perka No. 18 tahun 2014 belum keluar. Proses lelang sendiri dilakukan pada bulan April 2014. “Dalam berita itu beliau mengatakan, merujuk kepada peraturan Kepala LKPP yang terbaru tahun 2014. Aturan itu keluar pada Agustus 2014. Sementara, kami lelang ini April 2014. Sehingga itu tak bisa dipakai karena belum ada aturannya. Kami mengacu pada aturan yang lama Peraturan Kepala LKPP No 7 tahun 2011, itu acuan kami,”terangnya. (nas)

(Suara NTB/her)

TURUN - Tim gabungan pemda memantau bangunan di kawasan Bangko-Bangko diduga bodong, Rabu (7/1).

Cek Vila Diduga Bodong, Timgab Penertiban Lobar Turun ke Lapangan Giri Menang (Suara NTB) – Untuk mengecek kebenaran adanya vila yang diduga tak berizin alias bodong di kawasan Bangko-banko, Pemalikan Desa Batu Putih, tim gabungan (timgab) pengendalian penertiban perizinan Pemkab Lobar Rabu (7/1) turun langsung ke kawasan tersebut. Tim ini dipimpin langsung Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Lobar, Rusman Hadi bersama Satuan Pol PP, Dinas Kehutanan dan masyarakat. Tim berjumlah puluhan orang berikut personel Satpol PP ini berangkat ke lokasi pada pagi hari. Mereka meninjau lokasi menyusul adanya laporan masyarakat terkait keberadaan

Informasi akan ada penahanan terhadap Mahrip berhembus sejak pukul 15.00 Wita. Mahrip yang hadir memenuhi panggilan ketiga kemarin, sempat diperiksa tim jaksa penyidik Usman, SH, Zuliadi, SH dan Hademan, SH, kemudian diproses berita acara. Setelah dalam pemeriksaan sebelumnya penahanannya batal pertengahan Desember 2014 lalu. Wartawan yang sudah nyanggong di Gedung Kejati, sempat menunggu di ruangan Kasi Penkum dan Humas Made Sutapa, SH. Pihak Kejaksaan mengabarkan penggiringan Mahrip ke tahanan melalui pintu depan akan disampaikan kepada media, setelah berita acara penahanan diteken tersangka. Namun pukul 15.20 Wita, tiba – tiba tanpa sepengetahuan media, penyidik menggiring tersangka melalui pintu belakang Gedung Kejaksaan. Wartawan bahkan mendapat kabar Mahrip sudah sampai di Lapas Mataram untuk menjalani tahanan titipan. Perlakuan kepada Mahrip pun agak berbeda dengan tahanan lain. Mahrip dibawa dengan mobil dinas baru Kejati DR 1127 J jenis Toyota Avanza warna hitam. Tidak seperti tahanan lain yang digiring menggunakan mobil tahanan warna hijau tua berterali. Tersangka juga didampingi tim kuasa hukumnya Edy Rahman, SH. MH. Wartawan terdiri dari media cetak, elektronik, online dan lokal yang memang menunggu kabar ini, akhirnya mendapat pemberitahuan resmi terkait penahanan Mahrip pukul 15.30 Wita. Dalam keterangan persnya, juru bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH hanya membenarkan terkait penahanan Mahrip, dalam kasus dugaan SPPD fiktif saat menjabat sebagai Wabup Lobar. Soal skenario menelikung wartawan, dibantahnya. ‘’Tidak ada kami telikung teman – teman media. Sama sekali tidak ada maksud seperti itu,’’ kata Sutapa. Penahanan Mahrip dipastikannya

tidak ada keistimewaan, melainkan sama dengan tersangka lainnya. Apakah batalnya penahanan pertama karena sudah bocor ke wartawan? Sutapa juga membantah ini. Mahrip batal ditahan pertengahan Desember lalu karena pertimbangan masih sakit. Terkait subastansi kasus yang melibatkan mantan pimpinan DPRD NTB ini, dijelaskan Sutapa, tersangka dijerat dengan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang – Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP. Atas perbuatannya tersangka diancam minimal empat tahun penjara. Ditanya mengenai jumlah kerugian negara, Sutapa enggan menyampaikan. “Nanti di persidangan akan dibuka,” ujarnya. Sementara tim kuasa hukum Mahrip, Edy Rahman, SH, MH mengklarifikasi terkait penahanan itu, sama sekali tidak ada permintaan khusus dari kliennya. ‘’Karena itu domainnya Kejaksaan, kami tidak punya ruang untuk mengkondisikan itu. Apalagi teman – teman media kami sangat hargai perannya,” jawab Edy Rahman. Memang kondisi kliennya saat itu dalam keadaan kurang sehat. Sebenarnya ia juga mempersoalkan penahanan tersebut dengan pertimbangan Mahrip sedang sakit. Soal alasan Kejaksaan menahan juga dianggapnya normatif. ‘’Kalau dianggap bias menghilangkan barang bukti, kan barang buktinya sudah disita. Kalau dianggap mengulangi perbuatan, klien kami sudah tidak menjabat. Jadi alasan Kejaksaan menurut kami sangat klise. Sehingga kami berharap bisa dilakukan tahanan kota,” kata Sekretaris Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini. (ars)

bangunan di kawasan itu. Setelah mengecek bangunan ini, tim belum bisa mengambil langkah sebab kawasan itu masuk hutan konservasi di bawah kewenangan kementerian. “Kami turun ke lokasi untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Karena, bangunan bungalow semi permanen di Bangko-Bangko diduga belum mengantongi izin. Tapi kami belum bisa sebutkan bangunan ini liar atau tidak. Kami akan cek dulu izinnya di Dishut Lobar dan NTB,” ujar Kepala BPMP2T, Rusman Hadi. Dijelaskan, bangunan tersebut berada di kawasan hutan, sehingga, pihaknya belum bisa mengambil langkah-langkah penindakan. Kemungkinan, pemiliknya ini sudah mengurus di Kementerian Kehutanan. Jika tidak

ada izin, maka pihak pemda tak segan menertibkannya. Ia menegaskan, izin pemanfaatan di kawasan hutan tidak melalui daerah, namun pengurusannya di pusat. Untuk mengetahui izin tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Lobar maupun provinsi. Pantai Bangko-Bangko masuk dalam kawasan hutan konservasi, TWA. Di mana, kewenangan pengelolaan izin berada di balai konservasi sumber daya alam (KSDA) pusat. Bagi siapapun yang hendak membangun atau memanfaatkan di kawasan TWA harus ada izin dari kementerian. Pihaknya perlu mengecek ke Dinas Kehutanan, sebab izin pemanfaatan di kawasan hutan ini dari pusat langsung. (her)

Belum Teridentifikasi

Mantan Wabup Lobar Ditahan Dari Hal. 1

antaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi jasa umum, retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan tera ulang, Bagi Hasil Cukai Tembakau, bagi hasil dari iuran hak pengusahaan hutan, serta indikator-indikator lainnya. “Target PAD tahun 2014, sebesar Rp 2,9 triliun lebih, yang tercapai Rp 2,8 triliun lebih, ini cukup menggembirakanlah buat kita,” ujarnya. Bahkan melihat progres penerimaanPADtahun2014,untuktahun ini Pemprov menargetkan untuk PKB ditambah Rp 16 miliar dari Rp 214,3 miliar lebih tahun 2014. demikian juga untuk BBNKB dinaikkan Rp 12 miliar dari Rp 336, 8 miliar tahun 2014. (bul)

BKN Nyatakan Berkas 44 CPNS Honorer K2 Pemprov NTB ”Clear”

Pembangunan RSUP NTB Berlanjut Dari Hal. 1

milik Pemprov, serta retribusi penjualan produksi usaha daerah, masing-masing tercapai 85,59 persen dan 73,38 persen. “Ada vila milik Pemprov NTB di Jawa Barat, itu juga tidak 100 persen masuk,” ujar H. Fathurrahman. Lainnya yang tidak bisa masuk 100 persen sesuai target adalah dana perimbangan bagi hasil pajak, dari Pajak Penghasilan (PPh), bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, bagi hasil dari iuran tetap. Selanjutnya adalah bagi hasil dari iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi . Kendati demikian, tahun 2014 penerimaan pajak dan restribusi daerah progresnya cukup menggembirakan. Sebab, banyak indikator lainnya yang tercapai rata-rata di atas 100 persen. Di-

Dari Hal. 1 Selain itu, kata dia, hingga saat ini total objek yang ditemukan berjumlah 12, yang dia katakan berdasarkan operasionalisasi kapal-kapal geosurvey memakai teknologi sonar. Karena kondisi cuaca

bersahabat pada hari ini, kata dia, maka dia meminta penyelam pelopor menyelam SAR. ‘’Setelah itu saya mendapat konfirmasi hasil penyelaman hasilnya adalah gambar yang menunjukkan bagian ekor pesawat AirAsia,’’ katanya. Kesimpulan hari ini, kata dia, pihakn-

ya sukses menemukan bagian ekor pesawat yang menjadi salah satu pokok pencarian. Dia mengatakan, penemuan ekor pesawat ditemukan di sektor prioritas tambahan kedua. ”Bukan di sektor prioritas satu,” katanya. (ant/Bali Post)

Tim PHO dan FHO SPAM KLU Diperiksa Kejaksaan Dari Hal. 1 Permintaan keterangan saksi berlangsung sekitar pukul 09.30 Wita. Juru bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH, menyebut, dua saksi diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai panitia, saat proyek itu selesai 100 persen ditingkat pengerjaan atau istilah lain PHO. Kapasitas mereka juga erat kaitan dengan pemeriksaan barang setelah proyek finis atau FHO. ‘’Mereka dimintai keterangan sesuai kapasitas masingmasing tadi,’’ terang Sutapa. Diakuinya, sejak penetapan tersangka Pejabat Pembuat Ko-

mitmen (PPK) berinisial BE, belum ada pemeriksaan baru. Namun demikian tak berarti vakum, karena tim terus berkoordinasi dengan ahli konstruksi untuk perhitungan kerugian negara. Sebelum masuk ke penentuan kerugian negara, maka pihakanya perlu meminta keterangan saksi tambahan dari pemeriksa barang. ‘’Jadi pemeriksaan yang kami lakukan hari ini (kemarin) tidak lepas dari hasil koordinasi dengan ahli,’’ terangnya. Penyidikan kasus ini juga masih akan terus berlanjut karena kemungkinan pengembangan ke saksi saksi lainnya. Apalagi penyidik juga harus

memperdalam kerugian negara, dengan berkoordinasi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jarak waktu penyidikan kasus ini memang cukup jauh. Tim penyidik Kejaksaan terakhir cek lapangan ke lokasi pembangunan SPAM 30 April 2014 lalu bersama tim ahli mesin dan ahli konstruksi. Komponen yang diperiksa, gedung jaga, gedung mesin, instalasi pipa air (IPA) dan bak penampung air. Saat itu Kejaksaan sudah bisa memprediksi angka kerugian negara. Namun untuk memastikan itu, harus berkoordinasi terus menerus dengan saksi ahli dan auditor. (ars)

Dihadang Warga, Pengukuran Jalan Mandalika Resort Batal Dari Hal. 1 Pengukuran dilakukan, untuk keperluan lanjutan pembangunan jalan utama dalam kawasan. Namun belum sempat akan turun melakukan pengukuran, sejumlah warga justru menghadang dan memprotes pihak ITDC. Warga meminta pengukuran dihentikan. Lantaran lahan yang akan diukur tersebut, konon masih status sengketa antara warga dengan pihak ITDC. Terlebih di lahan yang akan diukur tersebut, saat ini masih ada tanaman milik warga yang belum dipanen. ‘’Warga minta supaya pengukuran lahan dihentikan. Karena status lahan masih bersengketa. Dan, di lahan tersebut juga masih ada tanaman milik warga,’’ aku Kapolsek Pujut IPTU L. Budi Setiawan. Atas kejadian itu, memang sempat terjadi ketegangan antara kedua belah pihak. Tetapi tidak sampai menimbulkan

keributan. Karena pihak ITDC bersedia mengalah untuk menghentikan proses pengukuran. Begitu pula warga, juga bersedia menahan diri. ‘’Jadi setelah kita coba tenangkan, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk saling menahan diri. Pihak ITDC menghentikan pengukuran. Sedangkan warga berjanji tetap tenang,’’ terangnya. Disinggung kapan pengukuran akan dilakukan kembali, Budi mengaku belum tahu. Karena itu menjadi kewenangan pihak ITDC . Pihak kepolisian dalam hal ini hanya membantu menfasilitasi pernyelesaian masalah di lapangan. ‘’Kalau urusan kapan pengukuran akan dilakukan kembali, itu tergantung pihak ITDC,’’ imbuhnya. Keterangan yang diperoleh, lahan yang akan diukur tersebut masuk ke dalam area yang diklaim oleh pihak L. Ranggalawe bersama keturunan Raden Sribali lainnya. Dimana lahan terse-

but diklaim sebagai tanah warisan yang sampai saat ini belum pernah dijual ke pihak manapun. Termasuk pihak ITDC sendiri selaku pemilik lahan. Terkait kasus penghadangan tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng, H.L. Putrie, mengaku prihatin. Bahwa masih ada saja pihak-pihak yang menghambat proses pembangunan di kawasan Mandalika Resort. Akibatnya, kelanjutan pembangunan di dalam kawasan jadi tergantung. ‘’Tidak perlu sampai melakukan penghadangan. Ini kan sama saja menghambat pembangunan di dalam kawasan,’’ terangnya. Jika memang ada persoalan, mari selesaikan dengan cara baik. Lagi pula masih ada proses hukum yang sedang berjalan. Dan, itu harus dihormati bersama. Jangan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang justru bisa mengganggu proses pembangunan. (kir)

Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan berkas-berkas persyaratan 44 orang tenaga honorer K2 Pemprov NTB yang telah lulus tes tulis sudah clear. Sementara, untuk berkas-berkas persyaratan honor K2 pemda kabupaten/kota di NTB masih banyak yang belum tuntas. Sehingga, BKN kembali menyurati pemda kabupaten/kota untuk melakukan perbaikan. “Kalau (CPNS honorer K2) provinsi, informasinya sampai terakhir ndak ada masalah, (sudah) clear,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji dikonfirmasi di kantor Gubernur, Rabu (7/1) siang kemarin. Ia menyebutkan, sesuai dengan hasil seleksi CPNS dari honorer K2 yang dilakukan, dari 99 orang honorer K2 Pemprov NTB, sebnayak 45 orang dinyatakan lulus tes tulis. Selanjutnya, 45 orang itu dilakukan pemberkasan. Dalam proses pemberkasan, satu orang CPNS honorer K2 Pemprov NTB mengundurkan diri karena lebih memilih menjadi salah satu komisioner KPU Provinsi NTB. Sehingga yang dilakukan pemberkasan sebanyak 44 CPNS honorer K2. Sementara itu, kata Mantan Kepala BKD Lombok Timur ini, pada kabupaten/kota ada yang sudah clear dan ada yang belum

clear. Bagi daerah yang belum clear, BKN menyurati daerah tersebut untuk dilakukan perbaikan dokumen maupun melengkapi dokumen-dokumen yang masih kurang lengkap. Ia menyebutkan, seperti CPNS honorer K2 Lombok Timur yang lulus seleksi tes tulis mencapai 700 orang. Namun, baru 11 orang yang sudah dinyatakan clear berkas-berkasnya. Begitu juga kabupaten/kota lainnya di NTB, masih ada yang diminta oleh BKN untuk melakukan perbaikan dan melengkapi dokumen-dokumen. “Yang jelas kalau kemarin dia lulus 100 orang kemudian clear 10 orang maka 90 orang itu ada suratnya dari BKN. Ada yang disuruh perbaikan berkas, melengkapi dan sebagainya,”pungkasnya. Jumlah peserta ujian seleksi CPNS honorer K2 seluruh NTB sebanyak 19.503 orang. Dengan rincian, peserta seleksi CPNS formasi honorer K2 Pemprov NTB 99 orang, Lombok Barat 755 orang, Lombok Tengah 2.821 orang. Kemudian Lombok Timur 1.799 orang, Lombok Utara 431 orang, Kota Mataram 1.250 orang, Sumbawa Barat 1.359 orang, Sumbawa 1.788 orang, Dompu 1.558 orang, kabupaten Bima 4.935 orang dan Kota Bima 2.708 orang. Jumlah peserta yang dinyatakan tidak lulus mencapai belasan ribu orang. (nas)

Dana Bansos Fokus untuk Pembangunan Fisik Mataram (Suara NTB) Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said mengatakan, dana bantuan sosial yang dianggarkan Pemkot Mataram di tahun 2015, lebih banyak untuk pembangunan fisik. Hal tersebut sesuai dengan aspirasi dari para anggota dewan. “Lebih banyak ke aspirasi untuk pembangunan fisik,” kata Sekda dikonfirmasi, Selasa (6/1). Alasan pembangunan fisik dikatakan, memang sesuai aspirasi yang diserap oleh anggota dewan melalui reses yang dilakukan di masyarakat. Artinya, aspirasi yang ditampung oleh dewan kemudian ditindaklanjuti ke Pemkot Mataram melalui tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), agar tahun 2015 bisa dilaksanakan. “Lalu kemudian hasil resesnya diteruskan ke TAPD,” imbuhnya. Terkait jumlah anggaran tersebut, Sekda mengklaim be-

lum menerima arahan atau petunjuk yang pasti terkait jumlah anggaran untuk bansos yang akan diberikan kepada masyarakat. Meskipun sudah ada permintaan dari kalangan dewan untuk merasionalisasikan hal itu. “Kita belum ada arahan mengarah ke sana,” pungkasnya. Apakah ada pengurangan atau ditetapkan bansos Rp 42 miliar di tahun 2014? Secara pasti tambahnya, akan ada pengurangan anggaran bansos Rp 42 miliar tersebut, karena sudah terserap melalui aspirasi dewan bersama masyarakat. Karena perbaikan fisik bisa saja untuk perbaikan jalan lingkungan, pembangunan masjid atau mushala, gedung sekolah dan lain sebagainya. Namun demikian, Sekda tidak bisa memastikan besaran anggaran yang berkurang atau bertambah untuk dana bansos tersebut. (cem)

Paling Lambat Februari Dari Hal. 1 Setda NTB, Ir. Muhammad Rum, MT di ruang kerjanya, Rabu (7/1) siang kemarin. Ia menjelaskan, sesuai surat edaran Gubernur No. 180/1992/ KUM tentang percepatan penyerapan APBD NTB 2015 bahwa kegiatan pengajujan lelang ke ULP paling lambat pada Februari mendatang. ‘’Kegiatan konstruksi yang sudah ada dokumen perencanaannya (dokumen lelang) dilakukan pelelangan paling lambat pada minggu ketiga Februari 2015. Sementara yang belum ada dokumen perencanaannya diadakan tahun 2015, maka harus dilakukan pelelangan paling lambat pertengahan Juli 2015,’’ jelasnya. Sementara itu, untuk proses pemilihan pengadaan jasa konsultasi perencanaan segera dilakukan seleksi paling lambat pada minggu kedua Februari 2015. Rum menambahkan, dalam surat edaran itu, gubenur menegaskan, penyelenggaraan pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilaksanakan melalui ULP untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai

di atas Rp 200 juta. Serta jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp 50 juta. Selain itu, Pimpinan SKPD juga diminta segera menerbitkan keputusn penetapan pantia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) di instansi masing-masing. Untuk paket kegiatan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai sampai Rp 200 juta dan jasa konsultansi dengan nilai Rp 50 juta, yang sifatnya sederhana dapat mengangkat satu orang PPHP. Untuk paket kegiatan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai di atas Rp 200 juta dan jasa konsultansi dengan nilai Rp 50 juta, harus menggunakan PPHP yang anggotanya minimal tiga orang. Pimpinan SKPD juga diminta menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Jika SKPD tidak memiliki personel yang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi PPK, maka kepala SKPD bertindak langsung sebagai PPK. ‘’SKPD juga diminta untuk segera mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup),’’ tandasnya. (nas)

Kamis, 8 Januari 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Temuan BPK Rp 26 Miliar di Dinas PPKD Berpotensi Ganjal WTP (ant/Bali Post)

PENEMUAN JENAZAH - Petugas melakukan proses evakuasi kantong berisi satu jenazah yang diduga kuat sebagai korban musibah pesawat Airasia untuk dinaikkan ke kapal KRI Banda Aceh, di perairan Laut Jawa, Rabu (7/1). Jenazah tersebut ditemukan oleh kapal KN Andromeda.

Kondisi Jenazah Korban AirAsia Sudah Sulit Dikenali Pangkalan Bun (Suara NTB) Dua jenazah korban pesawat AirAsia QZ 8501 yang baru dievakuasi, kondisinya sangat memprihatinkan dan sudah sangat sulit dikenali secara fisik. ‘’Kondisi jenazah sudah sangat sulit dikenali karena mengalami pembusukan lanjut,” kata Koordinator Tim DVI Mabes Polri di Pangkalan Bun, Kombes. Pol. dr Hariyanto di Pangkalan Bun, Rabu (7/1). Sekitar pukul 09.00 WIB, dua jenazah perempuan dewasa yang baru ditemukan sudah dikemas di RSUD Sultan Imanuddin dan diberangkatkan ke Landasan Udara Iskandar untuk diterbangkan menuju Surabaya. Satu jenazah telah dievakuasi ke rumah sakit pada Selasa (6/1) sore dan disimpan di lemari pendingin (cold storage) jenazah. Satu jenazah lainnya baru tiba Rabu pukul 02.00 dini hari karena harus dievakuasi melalui kapal dan diturunkan di Pelabuhan Panglima Utar karena evakuasi menggunakan helikopter tidak bisa dilalukan akibat cuaca buruk. Tim DVI di RSUD Sultan Imanuddin hanya mendata jenis kelamin dan properti yang masih melekat di tubuh jenazah. Petugas lebih hati-hati dalam mengemas jenazah agar tidak rusak selama diterbangkan ke Surabaya. “Organ yang terbuka sudah banyak rusak...jadi kita tinggal bersandar pada tes DNA,” ucap Hariyanto. Hingga Rabu pagi, sudah 39 korban pesawat AirAsia QZ 8501 yang berhasil dievakuasi. Semua jenazah diterbangkan ke Surabaya untuk diidentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Pesawat AirAsia QZ 8501 dinyatakan hilang kontak di perairan Selat Karimata pada Minggu (28/12/2014) setelah delapan menit lepas landas dari Surabaya menuju Singapura. Saat kejadian, pesawat nahas tersebut mengangkut 155 penumpang dan tujuh kru pesawat. (ant/Bali Post)

Nelayan Temukan Dua Jenazah AirAsia QZ8501 Pangkalan Bun (Suara NTB) Komandan Pangkalan Udara TNI AU Iskandar, Letkol (Pnb) Jhonson H. Simatupang, mengungkapkan, nelayan di wilayah laut Kalimantan menemukan dua jenazah terbaru penumpang AirAsia QZ8501, sehingga jumlah yang berhasil ditemukan hingga hari ke-11 sebanyak 41 jenazah. Satu jenazah sedang dijemput helikopter AS-330 Super Puma TNI AU, di tongkang milik Singapura dengan nakhkoda asal Indonesia, di Tanjung Matalayur, Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan. “Satu jenazah lain yang juga ditemukan nelayan sudah dipindahkan ke KRI Banda Aceh. Semua jenazah harus dijemput menggunakan Super Puma karena jaraknya jauh dari Lanud Iskandar,” kata Simatupang. Sebelumnya, Direktur Operasi dan Latihan Badan SAR Nasional, SB Supriyadi, mengatakan, telah berkoordinasi dengan Syahbandar yang ada di Kalimantan agar mengkomunikasikan kepada nelayan maupun tongkang apabila melihat jenasah segera dilaporkan. Hal itu dilakukan sebagai upaya mengantisipasi apabila jenasah penumpang AirAsia terbawa arus air laut keluar dari area yang ditentukan sekaligus bahan untuk memperluas lokasi pencarian. “Semua sektor kita libatkan untuk mencari dan mengevakuasi pesawat AirAsia ini. Kalau memang nelayan itu bisa mengangkat jenasahnua ke kapal syukut, sekadar menginformasikan juga tidak masalah,” kata Supriyadi. Dia mengatakan, proses mencari dan evakuasi pesawat AirAsia harus hati-hati dan melihat perkembangan cuaca. Dia mengatakan dua penyelam marinir sudah berupaya menyelam, namun kondisi di dalam laut gelap dan gelombang air diperkirakan berkisar 2 hingga 4 meter, sehingga kembali ke kapal. “Sampai sekarang ini kan cuaca belum bersahabat, ya bersabar saja. Jangan memaksakan diri yang justru akan menimbulkan masalah baru,” kata dia. (ant/Bali Post)

Giri Menang (Suara NTB) – Temuan BPK terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah (PPKD) Lombok Barat (Lobar) belum bisa dituntaskan, karena kesulitan memverifikasi penunggak pajak. Salah satu item temuan ini pun berpotensi mengganjal opini WTP jika tak diselesaikan segera. “Sedari awal, kami sudah menjelaskan ke BPK terkait tunggakan PBB ini seharusnya data diserahkan ke daerah setelah divalidasi. Jadi temuan ini belum tuntas,” aku Sekretaris Dinas PPKD, Fauzan Husniadi, Rabu (7/1). Dijelaskan, penyerahan PBB dari KPP Pratama senilai 26 miliar itu data mentah yang

diberikan ke PPKD. Padahal keputusan bersama Mendagri dan Menkeu seharusnya data itu diterima setelah validasi dari BPK, namun diserahkan daerah tanpa divalidasi. Diakuinya, penyerahan pengelolaan PBB Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) dari pusat ke daerah sangat membebani daerah, karena setelah

diserahkan ke daerah ternyata ditemukan dana Rp 26 miliar yang menjadi piutang pajak ini. “Piutang ini belum tertagih sehingga menjadi temuan dalam LHP BPK. Temuan ini menjadi salah satu ganjalan Pemkab Lobar gagal meraih opini WTP,”ujarnya. DPPKD kesulitan menagih piutang yang ada di wajib pa-

jak tersebut. Karena WP ini tak mampu dideteksi keberadaannya, lantaran sudah hampir 20 tahun lalu. Sehingga atas dasar itu, PPKD mengusulkan agar BPK mengaudit ulang piutang tersebut. Selain itu, PPKD juga mengusulkan agar piutang itu diputihkan saja. Mengacu surat keputusan bersama (SKB) dua Menteri yakni Menteri keuangan dan Menteri Dalam Negeri pasal 19, menyebut bahwa penyerahan PBBP2 ke daerah seharusnya setelah diaudit BPK. Akan tetapi justru pusat memberikan dan melimpahkan ke daerah sebelum hasil audit.

Menurutnya, penghapusan memungkinkan karena pihaknya pernah melakukan sebelumnya pada pajak hotel dan restoran. Apalagi sejauh ini pihaknya sedikit kesulitan menuntaskan temuan hasil LHP BPK terkait piutang Rp 26 miliar PBBP2 karena sulit mendeteksi WP. PPKD sendiri jelasnya sudah memetakan penunggak tersebut, saat ini baru terselesaikan 96 persen . Ia menyebut, tunggakan Rp 26 miliar itu terdiri dari semua desa (ada WP Lobar yang bergabung ke KLU dan Kota Mataram). Sehingga menurutnya berat juga mencari WP nya. (her)

Uang Perjalanan Dinas Dipangkas

Dewan Minta Gaji dan Tunjangan Dinaikkan

(ant/Bali Post)

EKOR PESAWAT AIRASIA - Foto bawah air menunjukkan bagian pesawat AirAsia QZ8501 di perairan Laut Jawa, Rabu (7/1). Tim penyelam dari Satgas SAR TNI AL menemukan bagian ekor pesawat Air Asia di kedalaman 34 meter pada koordinat 03.3839S (Lintang Selatan) dan 109.4343E (Bujur Timur).

Basarnas Duga ’’Black Box’’ Tak Jauh dari Ekor Pesawat Jakarta (Suara NTB) Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas), Marsekal Muda F Henry Bambang Soelistyo, menduga posisi black box berada tidak jauh dari lokasi ditemukannya rongsokan ekor pesawat AirAsia QZ 8501. “Saya harus memberikan praduga bahwa black box tidak

jauh dari posisi ekor yang telah ditemukan,” kata Marsekal Muda F Henry Bambang Soelistyo, di Kantor Basarnas, Jakarta, Rabu (7/1). Ia menegaskan, hal tersebut baru sebatas praduga, akan tetapi praduga diperlukan pada sebuah operasi agar operasi bisa berjalan dengan pasti.

Kata dia, ada mekanisme membuat dinamika agar operasi berhasil dari hari ke hari. "Kita harus optimis, praduga juga berdasarkan analisis pengalaman yang selama ini sudah dilakukan” katanya. Bagian ekor pesawat AirAsia QZ 8501 sudah ditemukan dan dikonfirmasi oleh Basarnas. (ant/Bali Post)

Harga BBM Turun Lagi, Tunggu Akhir Bulan Jakarta (Suara NTB) Pemerintah berpeluang kembali menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Febuari 2015 sekalipun baru saja menurunkan harga pada

awal tahun 2015. “Besar kemungkinan kita akan turunkan lagi harga BBM, tapi tunggu akhir bulan,” kata Menko Perekonomian Sofyan Djalil di Jakarta, Rabu (7/1). Ia mengatakan bahwa pe-

merintah masih menghitung harga yang tepat karena masih ditentukan berdasarkan harga rata-rata pada 25 Desember 2014 sampai 24 Januari 2015 serta kurs mata uang. Sebelumnya, Pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar mulai 1 Januari 2015 pukul 00.00 WIB menyusul penurunan harga minyak dunia. Harga premium turun menjadi Rp7.600 per liter dan solar Rp7.250 per liter dari semula Rp8.500 dan solar Rp7.500. Kedua jenis BBM tersebut baru 18 November 2014 mengalami kenaikan dari sebelumnya premium Rp6.500 dan solar Rp5.500 per liter. Pada kesempatan itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan sesuai kebijakan yang tertuang dalam peraturan pemerintah tersebut juga diputuskan harga BBM akan dievaluasi setiap bulan. Harga BBM 1 Januari 2015, asumsi yang dipakai adalah harga minyak 60 dolar AS per barel dan kurs Rp12.380 per dolar. Asumsi tersebut berdasarkan perhitungan periode 25 November 2014 hingga 24 Desember 2014. (ant/Bali Post)

Mataram (Suara NTB) Biaya perjalanan dinas PNS maupun anggota dewan provinsi NTB telah terpangkas cukup jauh. Pemangkasan biaya perjalanan dinas itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 53/2014 tentang Standar Biaya Masukan yang dijabarkan melalui peraturan gubernur (pergub) No 1/2015. Aturan baru ini membuat pusing anggota dewan maupun apatur pemerintahan. Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi Rabu (7/1) mengaku telah melakukan serangkaian rapat dengan pejabat Kementerian Keuangan maupun Kementerian Dalam Negeri untuk mendiskusikan kembali aturan ini. Namun hasilnya nihil. Pemerintah pusat tetap menerapkan penyesuaian biaya perjalanan dinas yang berlaku awal Januari ini di seluruh Indonesia. Jika penerapan PMK ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, ada hal yang diminta dewan provinsi NTB kepada pemerintah pusat yaitu gaji dan tunjangan anggota dewan dinaikkan. Karena menurut Mori, sejak tahun 2004, hak-hak protokoler dan keuangan DPRD NTB tidak pernah berubah. “Ada satu hal yang menjadi catatan kita bahwa apabila PMK ini diberlakukan secara nasional, maka ada satu tuntutan kita juga yang bersifat hak-hak protokoler dan keuangan kita paling tidak ditinjau. Seperti kita ketahui bersama sejak tahun 2004 khususnya di

DPR ini gaji dan tunjangan tidak naik. Oke kalau ini ( biaya perjalanan dinas ) dikurangi harus ada solusi” kata Mori Dia mengatakan, PMK tentang perjalanan dinas yang baru ini membuat PNS maupun anggota dewan kehilangan pendapatan tambahan lainlain yang sah, karena selama ini perjalanan dinas menjadi salah satu kompenen pendapatan.” Harga BBM naik, listrik naik, seluruh harga kebutuhan pokok itu sudah naik, ini kan sudah tidak realistis” ujarnya. Dalam PMK yang baru itu jumlah uang saku perjalanan dinas gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, kepala SKPD, pimpinan dan anggota dewan sama dengan uang saku pegawai golongan yang rendah. Dalam pergub yang lama, gubernur mendapat uang representasi sebesar 1.250.000 sehari. Namun kini uang representasi yang diterima hanya 250 ribu sehari. Uang representasi anggota DPRD semula sebesar 1 juta sehari, kini hanya diterima Rp 150 ribu. Begitu juga dengan uang harian. Sebelumnya gubernur dan wakil gubernur mengantongi 1,5 juta sehari, namun sekarang turun menjadi 530 ribu sehari. Anggota dewan, sekda dan kepala SKPD yang semula mengantongi 1,1 juta sehari, kini hanya terima 530 ribu. Nilai ini sama dengan uang harian yang diterima staf saat melakukan perjalanan dinas yaitu 530 ribu.(ris/kmb)

Astronom Temukan Dua Planet Baru Mirip Bumi Jakarta (Suara NTB) Tim astronom dari CfA menemukan delapan planet baru di zona “Goldilocks”, dengan dua di antaranya menyerupai Bumi. “Sebagian besar dari planet-planet ini memiliki kesempatan yang baik untuk menjadi berbatu seperti layaknya Bumi,” kata penulis utama HarvardSmithsonian Center for Astrophysics (CfA) Guillermo Torres seperti dilansir laman Science Daily, Rabu (7/1). Dua planet yang paling mirip Bumi tersebut adalah Kepler-438b dengan lingkaran bintangnya setiap 35 hari dan Kepler-442b yang menyelesaikan satu orbit setiap 112 hari. Dengan diameter hanya 12 persen lebih besar dari Bumi, Kepler-438b memiliki peluang 70 persen menjadi berbatu. Sementara Kepler-442b yang berukuran sekitar sepertiga lebih besar dari bumi, memiliki peluang 60 persen menjadi berbatu. Untuk berada di zona layak huni, sebuah planet ekstrasurya harus terpapar sinar matahari sebanyak yang diterima Bumi. Jika terlalu banyak sinar matahari maka air yang ada di planet tersebut akan mendidih dan menguap. Dan jika terlalu sedikit, air pun akan membeku. “Untuk menghitungnya, kami mengadopsi batas terluas yang masuk akal untuk

kondisi yang cocok bagi kehidupan,” kata Torres. Kepler-438b menerima cahaya sekitar 40 persen lebih banyak dari Bumi. Oleh karena itu tim astronom mengatakan bahwa planet ini memiliki kemungkinan 70 persen berada di zona layak huni. Sementara Kepler-442b mendapatkan sekitar dua pertiga cahaya dari yang diterima Bumi. Para ilmuwan menilai planet ini berkesempatan sebesar 97 persen berada di zona layak huni. “Kami tidak tahu pasti apakah salah satu planet dalam sampel kami benar-benar layak huni. Yang bisa kami katakan adalah mereka kandidat yang menjanjikan,” kata penulis kedua dari CfA David Kipping. Seperti kebanyakan penemuan Kepler, dua planet baru yang baru ditemukan ini cukup jauh untuk membuat pengamatan lanjutan. Kepler438b terletak 470 tahun cahaya dari Bumi, sementara Kepler-442b lebih jauh dengan jarak 1.100 tahun cahaya. Sebelum penemuan ini, dua planet yang paling mirip Bumi adalah Kepler-186f yang berukuran 1,1 kali ukuran Bumi dan menerima 32 persen lebih banyak cahaya. Selain itu Kepler-62F dengan 1,4 kali dibandingkan ukuran Bumi dan mendapat 41 persen lebih banyak cahaya. (ant/Bali Post)