Snt09012015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

JUMAT, 9 JANUARI 2015

16 HALAMAN NOMOR 253 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257 (Suara NTB/ist)

RAPIM - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi memimpin rapat pimpinan (Rapim) yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis (8/1) siang kemarin.

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta kepada seluruh pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB untuk memberikan tindakan keras kepada rekanan (kontraktor) yang tak tuntas mengerjakan proyek. Gubernur menginstruksikan jajarannya agar kontraktor nakal atau bermasalah tidak boleh diberi kesempatan lagi mengerjakan suatu proyek di daerah ini. ‘’Terhadap proyek yang tidak selesai itu, kita ambil tindakan keras kepada kontraktor. Di-blacklist, putus kontraknya. Dan saya minta untuk blacklist ini dibangun kerjasama dengan semua

TO K O H

Rapat pimpinan lengkap yang dimulai sekitar pukul 13.30 Wita itu dipimpin langsung gubernur didampingi Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH. Bersambung ke hal 15

Dua Warga Australia Ditangkap

Diduga Eksplorasi Emas di Loteng

(Suara NTB/dok)

Mutasi Politis BUPATI Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., mengisyaratkan akan melakukan pergeseran pejabat besar-besaran dalam mutasi yang direncanakan akan berlangsung dalam waktu dekat. Bupati menolak anggapan mutasi pejabat sebagai persiapan mendulang suara dalam Pilkada 2015 ini, melainkan penekanan mutasi lebih kepada efektivitas dan penyegaran pejabat. ‘’Mutasi bertujuan untuk mengefektifkan seluruh personel di KLU. Kita sudah masuk (tahun terakhir) percepatan pembangunan sehingga kesiapan perangkat daerah sangat diperlukan,” kata Djohan, di Aula Kantor Bupati, Kamis (8/1).

Ia menjelaskan, mutasi diharapkan akan memberikan pengalaman baru Bersambung Bersambung ke hal hal 15 15 ke

ULP (Unit Layanan Pengadaan) se-Indonesia,’’ tegas Gubernur dikonfirmasi usai menggelar rapat pimpinan lengkap di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis (8/1) siang kemarin.

KO M E N TTAA R Jual Aset di BIL PEMPROV NTB akhirnya mengambil opsi untuk melepas atau menjual aset daerah yang berada di Bandara Internasional Lombok (BIL) ke PT. Angkasa Pura I. Pasalnya, Pemprov akan bisa mendapatkan penerimaan dari aset yang ada di BIL itu minimal pada tahun 2023 mendatang. Tahun 2014 lalu saja, PT. AP I BIL mengklaim masih mengalami kerugian sekitar Rp 40 miliar.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Dua warga Australia, ditangkap Kantor Imigrasi Mataram. Kedunya diduga melakukan kegiatan eksplorasi kandungan emas di Gunung Pengalong Desa Pujut, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng), tanpa mengantongi Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas). Dalam waktu dekat keduanya akan dideportasi.

Dua WNA itu, Richard Peter Monaghan dengan nomor Paspor E 4074076 dan Pedlow Michael Edward dengan paspor nomor E3083507.

Mereka sebelumnya ditangkap personel TNI dari Kodim/1620 Loteng Tanggal 5 Januari lalu, setelah mendapat informasi keberadaan orang asing menggunakan atribut militer di camp yang mereka bangun.

Setelah digerebek aparat Kodim, ditemukan sejumlah

Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan politisi Partai Hanura Bambang W. Soeharto sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi turut serta dalam penyuapan terhadap mantan Kajari Praya, M.Subri, SH.MH. ‘’BWS (Bambang W. Soeharto) diperiksa sebagai tersangka,’’ kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta,

(Suara NTB/ars)

KEGIATAN ILEGAL - Salah seorang warga Australia yang diduga melakukan kegiatan pertambangan ilegal di Loteng. barang- barang yang biasa dipakai TNI, seperti dua kendaraan unimog atau kendaraan yang biasa digunakan untuk berperang, terdapat juga delapan tenda warna hi-

jau tua, yang biasa dipakai TNI, sekaligus untuk base camp. Barang lainnya 26 velvet atau tempat duduk dan tidur lipat.

Bersambung ke hal 15

Pengadaan Mobil Dinas Mewah

FITRA Minta Sekretariat Dewan Beri Penjelasan Mataram (Suara NTB) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB meminta Sekretariat DPRD NTB memberikan penjelasan soal urgensi rencana pembelian mobil dinas mewah untuk Ketua DPRD NTB senilai Rp 1,1 miliar lebih dan kendaraan dinas senilai Rp 701 juta.

Ramli Ernanda dari Divisi Riset FITRA NTB melalui rilis yang diterima Suara NTB Kamis (8/1) kemarin menegaskan, pihak Sekretariat DPRD NTB harus memberikan penjelasan karena berkaitan dengan hak

KPK Panggil Bambang W. Soeharto sebagai Tersangka

publik untuk mendapatkan penjelasan atas keputusan penggunaan APBD yang tak lain merupakan pajak dan retribusi yang dibayar masyarakat.

Menurutnya, kejelasan alasan pembelian mobil bagi pimpinan DPRD baru akan menjadi acuan bagi publik untuk menilai secara logis dan objektif atas urgensi rencana tersebut. “Kami menilai, rencana pembelian mobil bagi pimpinan DPRD tersebut tidak mencerminkan terpenuhinya prinsip pengelolaan keuangan negara, yang harus dikelola secara tertib, taat

pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,” ujarnya.

Ia menyebutkan, saat ini terdapat setumpuk pekerjaan rumah pemerintah daerah belum terselesaikan. Peringkat IPM Provinsi NTB tak berubah di posisi dua dari bawah. Sementara dana pembangunan terbatas dan tak sebanding dengan tingginya kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan.

Bersambung ke hal 15

Kamis (8/1). Bambang belum pernah diperiksa sebagai tersangka karena ia menderita sakit stroke sejak 2014.

KPK terakhir memanggil Bambang pada 26 September 2014, namun Bambang juga tidak memenuhi panggilan tersebut.

KPK mengumumkan penetapan Bambang sebagai tersangka pada 12 September 2014 dengan menyangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31/99 Bersambung ke hal 15

Dua Terduga Teroris Penembak Kapolsek Ambalawi Ditangkap Kota Bima (Suara NTB) Dua terduga jaringan radikal (teroris) yang terindikasi terkait penembakan Kapolsek Ambalawi dibekuk anggota Polres Bima Kota, Densus 88 dan Brimob Bima, Kamis (8/1).

Dua orang tersebut masing-masing berinisial, RZ (30) warga Kelurahan Penato’I, Kecamatan Mpunda dan Dn (32) warga Kelurahan NaE Kecamatan Rasa NaE Barat . Kota Bima.

Dari tangan salah satu tersangka, aparat berhasil mengamankan satu pucuk senpi jenis revolver beserta satu lusin peluru aktif. Dalam penggeledahan di rumah RZ, aparat juga mengamankan Im yang masih berstatus sebagai saksi beserta barang bukti lain termasuk parang dan satu dus buku jihad.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Jumat, 9 Januari 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Datangi Depo Pertamina Ampenan Hilangkan Image Buruk LURAH Cakra Utara Ida Bagus Nyoman Harta mengatakan, akan terus melakukan penataan terhadap lingkungan di kelurahan, terutama di bagian halaman kantor kelurahan yang biasa dijadikan sebagai tempat membuang sampah oleh masyarakat. Penataan yang dilakukan dengan membuat taman di pinggir jalan, sehingga masyarakat tidak lagi membuang sampah serta paling penting menghilangkan image buruk bagi (Suara NTB/dok) kelurahan Cakra Utara.

Ida Bagus Nyoman Harta “Taman itu dibuat supaya tidak kelihatan kumuh di depan kelurahan,” kata Harta dikonfirmasi via telepon, Kamis (8/1). Yang menjadi obsesi pihaknya, selain kelurahan terlihat asri juga mendukung upaya Pemkot Mataram untuk mendapatkan piala Adipura. Paling tidak penghargaan tersebut bisa diraih di tahun 2015.

Taman yang dibuat dari Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) dan hasil swadaya masyarakat sepanjang 100 meter.

“Tamannya kita hias dengan bunga,” sebutnya.

Dalam agama Hindu kata Harta, bunga selalu digunakan untuk sembahyang. Artinya, secara otomatis masyarakat khususnya umat Hindu akan menjaga serta merawat tanaman tersebut.

Sementara untuk menanggulangi kebiasaan membuang sampah di pinggir sungai, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan Kota Mataram. Rencananya, pihaknya akan diberikan kontainer sebagai tempat pembuang sampah. “Rencanannya kointaner akan di tempatkan di depan SDN 11 di Sindu,” ujarnya.

Siapa pun yang menggantikan dirinya sebagai lurah pada periode berikutnya tegasnya, diminta agar program tersebut dilanjutkan, karena memiliki nilai positif serta menghilangkan image buruk di masyarakat. Adapun kendala, ia mengaku tidak ada persoalan atau kendala yang berarti, hanya saja perlu kesadaran dari masyarakat dan tokoh masyarakat lainnya untuk mewujudkan program tersebut. Dengan harapan, kelurahan Cakra Utara bisa terlihat asri, indah dan menjadi daya tarik sendiri di Kota Mataram. (cem)

Komisi II Telusuri Dugaan Kelangkaan LPG 3 Kg Mataram (Suara NTB) Maraknya keluhan masyarakat terhadap fenomena kelangkaan LPG 3 kilogram, akhirnya disikapi Komisi II DPRD Kota Mataram. Komisi yang membidangi masalah keuangan dan ekonomi ini, Kamis (8/1) kemarin mendatangi Depo Pertamina Ampenan. Kedatangan Komisi II yang dipimpin Sekretaris Komisi II, Drs. HM. Noer Ibrahim untuk menelusuri dugaan kelangkaan LPG 3 kilogram.

Kedatangan lima anggota Komisi II ini diterima oleh oleh Pimpinan TBBM Ampenan atau Depo Pertamina Ampenan, Muhammad Ali Basah dan jajarannya. Membuka maksud kedatangan Komisi II, Noer Ibrahim mengungkapkan keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan LPG 3 Kg. Kelangkaan LPG 3 kilogram, imbuh anggota Komisi II, Hj. Baiq Mirdiati, diperparah dengan beralihnya konsumen LPG 12 kilogram ke tabung melon sebagai akibat kenaikan harga LPG 12 kilogram.

Dari harga pasaran Rp 15 ribu untuk LPG 3 kilogram, ibu-ibu rumah tangga, lanjutnya berani membeli dengan harga mencapai Rp 25 ribu. ‘’Itupun barangnya tidak ada,’’ cetusnya. Karenanya, Akhmad Azhari Ma’aruf yang juga anggota Komisi II mempertanyakan bagaimana sistem distribusi LPG 3 kilogram berikut

sistem kontrol yang dilakukan Pertamina.

Tidak hanya itu, Komisi II juga melakukan penelusuran di lapangan dengan mendatangi pangkalan dan juga pengecer. Noer Ibrahim berjanji akan melakukan penyisiran ulang terhadap sembilan agen LPG di Mataram.

Pasalnya, ada indikasi kelangkaan LPG yang terjadi, salah satunya akibat pengecer tak mengikuti aturan main. ‘’Mereka lebih mementingkan kedekatan sehingga terjadi kelangkaan,’’ ungkapnya.

Politisi partai berlambang pohon beringin ini berharap agen benar-benar bekerja profesional. Akhmad Azhari Ma’aruf menyesalkan sembilan agen yang katanya punya daerah operasi sendiri-sendiri tak mampu memenuhi kebutuhan LPG warga Mataram. ‘’Faktor alam bukan alasan.

Karena dari jauh-jauh hari harus dihitung tandasnya.

Dijelaskan pihak pihak Depo Pertamina Ampenan, kebutuhan LPG di Mataram sebetulnya belum terlalu tinggi.

Rata-rata dua tabung per kepala keluarga per bulan. Sedangkan sistem distribusinya masih berkiblat pada kuota provinsi, belum menggunakan kuota kabupaten/kota. Padahal, kalau menggunakan kuota per kabupaten/kota, kebutuhannya menjadi lebih jelas.

Disebutkan, kuota tahun 2014 sebanyak 53.450 metrik ton per tahun. Sedangkan kuota tahun ini sekitar 61.538 metrik ton. ‘’Ada peningkatan sekitar 15 persen,’’ cetusnya. Sistem distribusi LPG, lanjutnya, agak unik. Pertamina hanya melakukan distribusi sampai ke tingkat SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) . Di NTB, terdapat empat SPBE. Masing-

Pemangkasan Biaya Perjalanan Dinas

Pemkot Efisiensi 40 Persen Mataram (Suara NTB) Setelah pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan untuk biaya perjalanan dinas mulai tanggal 1 Januari 2015, Pemkot Mataram berhasil melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas sampai 40 persen. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra menyampaikan biaya untuk perjalanan dinas tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp 15 miliar.

Dengan adanya peraturan tersebut, maka saat ini anggaran biaya perjalanan dinas turun menjadi Rp 10 miliar. “Dampaknya efisiensi yang luar biasa, sekitar hampir 40 persen efisiensi untuk biaya perjalanan dinas. Anggarannya untuk tahun 2015 sebesar Rp 15 miliar. Sejak PMK mulai berlaku per 1 Januari total anggaran biaya perjalanan dinas menjadi Rp 10 miliar, efisensi Rp 5 miliar,” jelas Yance, Kamis (8/1).

Berdasarkan PMK tersebut, Yance menyebutkan untuk biaya makan minum pejabat eselon dua yang melakukan perjalanan dinas dianggarkan Rp 530 ribu dimana sebelumnya sebesar Rp 800 ribu. “Untuk kepala daerah sekitar itu juga, tertinggi untuk biaya makan minum memang Rp 530 ribu.

Untuk eselon ke bawah tentu menyesuaikan,” terangnya.

Sedangkan untuk biaya transportasi dihitung dengan sistem at cost, sesuai harga riil tiket yang dibeli pejabat maupun pegawai yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Dengan pemangkasan biaya perjalanan dinas tersebut, Yance mengatakan pihaknya belum menerima keluhan dari para pejabat maupun PNS. Walaupun nilainya turun, tapi ia menilai jumlah tersebut cukup untuk biaya makan dan minum pejabat yang bertugas ke luar daerah. Hanya saja ia berseloroh, dengan pemangkasan ini pejabat maupun PNS yang keluar daerah tak bisa lagi membeli oleh-oleh. “Cuma berpengaruhnya tidak bisa bawa oleholeh. Kalau untuk makan cukup,” cetusnya. Pemangkasan ini juga menurutnya tak mempengaruhi kinerja para PNS. (ynt)

masing di Lembar, Lingkar Selatan, pancor Dau dan Sikur.

Kapasitas satu SPBE mencapai 130 ribu metrik ton. ‘’Mereka ini mengambil dari depo di Bali. Stok di Lombok untuk dua hari,’’ imbuhnya.

Untuk Kota Mataram sendiri terdapat sembilan agen yang melayani kebutuhan LPG se-

Kota Mataram. Ali Basah mengaku, dalam pengiriman, Pertamina kerap dihadapkan pada cuaca yang kurang bersahabat.

Puncak gelombang tinggi, kata Ali basah yang menjabat sebagai Kepala Depo Pertamina Ampenan sejak 3 Desember 2014 itu, pada pertengahan Februari nanti. (fit)

PKL Jalan AA Gde Ngurah Batal Direlokasi

Ragu Data Dinas PKP PERNYATAAN Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, Ir. H. Mutawali yang menyebutkan Mataram kekurangan 32.000 ton beras per tahun jika melihat rasio jumlah penduduk dengan luas sawah yang ada di Kota Mataram, dibantah Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Mataram, Ehlas, SH. Kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (8/1) Ehlas menyatakan bahwa ia meragu(Suara NTB/fit) kan data yang disampaikan KeEhlas pala Dinas PKP Kota mataram. ia menduga Kepala Dinas PKP Kota Mataram hanya mendapat cerita dari petugas PPL, tidak langsung turun langsung ke lapangan. ‘’Dengan jumlah penduduk 430 ribu jiwa lebih, dikatakan kekurangan beras, datanya dari mana,’’ tanyanya.

Justru, lanjut Ehlas sebetulnya Kota Mataram surplus beras. Meskipun luas lahan pertanian terbatas. Petani yang ada di Kota Mataram gencar meningkatkan produksi padi. ‘’Kita (mataram, red) ini sebetulnya surplus. Karena tidak terserap, jadi terkesan kekurangan,’’ ujarnya. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya patokan harga jual gabah petani yang jelas.

Sehingga, setiap kali panen, petani terpaksa menjual gabahnya kepada para tengkulak. Petani di Mataram, katanya, tidak banyak pilihan. Sebab, Bulog yang diharapkan mampu membeli gabah petani dengan harga yang lebih baik, seolah tidak pernah ada. ‘’Gabah petani ini tidak terserap, jadi terpaksa dijual ke tengkulak dengan harga yang tidak sesuai,’’ akunya.

Dikatakan Ehlas, sejatinya Kota Mataram tidak akan kekurangan beras sebagaimana disampaikan Kepala Dinas PKP Kota Mataram kalau saja Dinas PKP berperan maksimal memfasilitasi bagaimana supaya bagaimana petani diserap oleh Bulog dengan harga yang tidak merugikan petani. Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram ini menegaskan, dengan jumlah lahan pertanian di Mataram, ia yakin petani-petani di Mataram masih mampu memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat Mataram.

Ehlas mencontohkan, kalau satu subak luasnya sekitar 70 hektar dan tiap hektar mampu menghasilkan 5 ton gabah, maka satu subak mampu menghasilkan 350 ton beras. Apalagi beras yang merupakan hasil petani di Mataram tidak pernah dijual ke luar daerah. ‘’Sekali lagi saya meragukan data Dinas PKP,’’ pungkasnya. (fit)

(Suara NTB/fit)

JELASKAN - Kepala Depo Pertamina Ampenan Muhammad Ali Basah menjelaskan kuota BBM kepada Komisi II DPRD Kota Mataram, kemarin.

(Suara NTB/cem)

TANYA - Kepala Disosnakertrans, H. Ahsanul Khalik saat menanyakan larangan tersebut kepada karyawan.

Karyawan Diduga Dilarang Berjilbab

Manajemen Tiara Dinilai Diskrimitif Mataram (Suara NTB) Laporan kasus dugaan larangan mengenakan jilbab bagi karyawan khususnya SPG di Toko Tiara di Mataram Mall yang diterima Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, langsung direspon oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB bersama Disosnakertrans Kota Mataram. Larang tersebut dinilai sebagai bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh managemen kepada para pekerja.

Pantuan Suara NTB, inspeksi mendadak (Sidak) yang dipimpin langsung oleh Kepala Disosnakertrans Kota Mataram bersama Kepala Bidang Hubungan Industri dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB bersama rombongan lainnya, tiba di Mataram Mall pukul 10.00 wita. Kadisnakertrans pun sempat beberapa kali menanyakan karyawan yang berjaga. Diketahui, manajemen Tiara sengaja tidak memberikan izin khususnya SPG untuk tidak mengenakan jilbab.

Selain menanyakan SPG, tim pun bergerak memantau sejumlah tempat para pekerja.

Terlihat hanya dua dari pulu-

han karyawan yang mengenakan jilbab, itupun di bagian administrasi dan kasir. Tak luput dari pantauan yakni tempat ibadah bagi karyawan, ternyata mushala yang disediakan cukup sempit dan berada di bagian atas Mataram Mall dengan kondisi ruangan panas.

Tim yang bergerak dan sejumlah wartawan pun sempat kewalahan masuk karena sempitnya tempat ibadah tersebut serta panasnya kondisi mushala yang disediakan manajemen. Lokasi wudhunya pun cukup memperihatinkan, karena terlihat kotor dan banyak tumpukkan kardus dan loker pakaian.

Direktur Tiara, Andreas membantah adanya larangan secara tertulis bagi karyawan muslim yang ingin menjadi pekerja. Menurutnya, penyesuaian pakaian SPG disesuaikan dengan kebutuhan dari suplayer. Kalaupun ada yang mengenakan jilbab akan dipindah ke bagian administrasi atau kasir. “Sama halnya sutradara yang mencari pemeran cewek yang mau kepalanya digundul, iya kalau ada yang mau kita pakai” sebutnya mencontohkan ketika

dikonfirmasi Kamis, (8/1).

Gubernur sudah mendengar kasus ini, apa langkah managemen selanjutnya? Andreas mengklaim tidak bisa memutuskan terkait pengenaan seragam tersebut, karena harus mengkomunikasikan dengan keluarga dan orangtuanya. “Saya tidak bisa putuskan sendiri,” klaimnya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik mengatakan, aturan larangan berjilbab bagi karyawan sudah jelas melanggar undang – undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2005 pasal 5 dan 6. Artinya, ada diskriminasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada pekerjanya. “Ini masuk juga diskriminasi pekerja,” katanya.

Harapan yang disampaikan langsung masyarakat kepada Gubernur NTB akan diselesaikan. Dan pihaknya akan tetap memantau perkembangan tersebut. Apakah ada deadline yang diberikan kepada manajemen Tiara untuk segera merombok aturan tersebut? Khalik mengatakan, akan segera menyelesaikan hal tersebut. (cem)

Mataram (Suara NTB) PKL yang ada di Jalan AA Gde Ngurah, Cakranegara yang merupakan zona merah untuk sektor informal batal direlokasi. Sedianya puluhan pedagang akan direlokasi ke Jalan Selaparang, tepatnya di depan Pura Meru. Demikian disampaikan Camat Cakranegara, M. Salman Rusdi, Kamis (8/1).

Pertimbangannya dijelaskan Salman karena secara etika dinilai tidak patut para PKL berada di depan pura. “Biasanya pada saat persembahyangan banyak datang kawankawan Hindu ke sana dan dengan adanya pedagang dan keramaian di sana dikhawatirkan dapat mengganggu orang sembahyang,” jelasnya ditemui di Kantor Walikota Mataram.

Salman mengatakan hal ini jangan sampai nantinya memicu konflik sehingga relokasi pedagang ke kawasan itu dibatalkan. Pembatalan ini juga diputuskan setelah menerima masukan dari berbagai pihak seperti tokoh masyarakat. “Kita batalkan rencana itu untuk kepentingan yang lebih luas,” ujarnya. “Ini demi ketentraman dan kondusivitas wilayah,” imbuhnya.

Saat ini pihaknya sedang mencari lokasi lain untuk merelokasi para pedagang tersebut.

“Kita sedang mencari lokasi yang tepat,” ujarnya. Sementara belum menemukan lokasi

Pembangunan Jalan ke RTH Pagutan Butuh Rp 3 Miliar

Mutasi Pemkot

Nama Lurah Bertambah, Tiga Kepala SKPD akan Digeser Mataram (Suara NTB) Selain tujuh nama lurah yang akan digeser bahkan dipromosikan untuk mengisi posisi strategis di instansi maupun badan di lingkup Pemkot Mataram, ternyata nama lurah lainnya pun ikut bertambah mengisi draf mutasi pekan depan. Selain itu, draf nama – nama pejabat eselon dua lingkup Pemerintah Kota Mataram juga menjadi bagian dari isi draf mutasi tersebut.

Informasi yang didapatkan dari sumber Suara NTB, ketiga pejabat eselon dua tersebut, yakni Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) H. Bondan Wisnujati, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Wartan, SH. MH dan Kepala Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik.

Ketiga kepala SKPD tersebut nanti, memang ada yang dipromosikan menjadi staf ahli menggantikan H. Muharar yang sudah pensiun dan dua lainnya hanya terjadi roling atau berpindah kantor saja. “Kalau tidak Pak Wartan atau Pak Bondan yang akan jadi staf ahli,” kata sumber dikonfirmasi, kamis (8/1).

Sementara itu, daftar nama lurah akan kena rolling yakni Lurah Taman Sari Zaenuddin, Lurah Tanjung Karang Edi Suharto, Lurah Gomong M. Erwan, Lurah Dasan Agung Baru Apriadi, Ampenan Utara Saharudin, Lurah Pejarakan H. Alwi, Lurah Punia H. Taswir, Lurah Dasan Agung Hambali. “Ada

juga lurah senior yang menjabat pada masa kepemimpinan H. Ruslan (Alm),” sebutnya. Sama halnya dengan sebelumnya kata sumber, kemungkinan nama – nama tersebut di promosikan atau bahkan hanya digeser ke kelurahan lainnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, S.Pi mengatakan, mutasi menjadi hak prerogatif Walikota Mataram untuk memilih atau menentukan posisi yang pantas di birokrasi. Selain itu, mutasi juga ditentukan oleh tim Baperjakat. TSebagai aparatur negara harus siap ditempatkan dimanapun sesuai keinginan dari kepala daerah. Dan tetap harus mengedepankan loyalitas terhadap pimpinan. (cem)

yang tepat, para pedagang akan dibiarkan berjualan di Jalan AA Gde Ngurah. Penataan PKL disampaikan Salman perlu perencanaan matang. “Kita ingin penataan dengan memberikan solusi,” ujarnya.

Untuk rencana pasar malam di Jalan Selaparang, Salman mengatakan masih ditunda karena pihaknya masih menunggu waktu yang tepat untuk merealisasikannya. “Itu juga harus dengan persiapan matang sehingga nantinya tidak timbul masalah-masalah,” jelasnya.

Pemkot Mataram juga berencana untuk merelokasi puluhan pedagang di samping Mataram Mall ke kawasan Pura Dalem. Terkait hal ini, Pemkot Mataram masih menunggu jawaban dari pengurus pura. Pengurus pura disampaikan Salman sedang memusyawarahkan rencana pemerintah ini. “Dalam waktu dekat kita harapkan sudah ada jawaban dari permohonan pemda ini,” ujarnya.

Salman mengatakan pihaknya juga tetap berkomunikasi dengan para pengurus pura terkait rencana ini. Ditargetkan tahun 2015 ini para pedagang di samping mall tersebut direlokasi. Jumlah pedagang saat ini sebanyak 36 orang. selain 36 pedagang ini, akan diberi ruang juga untuk pedagang lainnya. (ynt)

(Suara NTB/dok)

H. Mahmuddin Tura

Mataram (Suara NTB) Tahun ini, Pemkot Mataram akan membangun akses jalan masuk menuju ruang terbuka hijau (RTH) yang ada di Pagutan.Pembangunan akses masuk ini untuk menyambut pelaksanaan Pekan Hortikultura Nasional yang akan dilaksanakan tahun ini dimana Kota Mataram menjadi tuan rumah.

Untuk pembangunan akses jalan ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan anggaran yang dibutuhkan Rp 3 miliar.

“Jalan masuk ke RTH rencananya akan dikerjakan tahun ini. Anggaran untuk itu masih dibicarakan, kalau mau

tuntas sekaligus butuh dana kurang lebih Rp 3 miliar,” jelasnya, Kamis (8/1).

Anggaran Rp 3 miliar tersebut tidak hanya dibutuhkan untuk jalan masuk ke kawasan RTH, tapi juga untuk penataan jalan di dalam kawasan RTH. Jalan masuk yang akan dibangun panjangnya sekitar 800 meter dan lebar 40 meter.

Awal tahun ini disampaikan Mahmuddin akan dilakukan pembebasan lahan untuk akses jalan tersebut. Anggaran pembebasan lahan ini telah dimasukkan dalam APBD Kota Mataram 2015. Jika pembangunan jalan ini tak tuntas dengan penganggaran di APBD murni 2015, akan dilanjutkan di APBD Perubahan nanti.

“Kita buka akses jalan dulu, mungkin tidak bisa tuntas di APBD murni dan akan dilanjutkan di APBD Perubahan.

Yang jelas di (APBD) murni sudah harus ada anggaran pembebasan lahan dan pembentukan badan jalan,” jelasnya.

Mahmuddin menerangkan, dana yang dibutuhkan terhitung lumayan besar karena akan dibuat dua jalur akses masuk ke dalam kawasan RTH. Setelah itu baru kemudian akan diselesaikan jalan di dalam kawasan karena saat ini jalan di dalam kawasan RTH masih jalan tanah.

Selain pembebasan lahan untuk pembangunan jalan masuk ke RTH Pagutan, tahun ini Pemkot Mataram juga akan melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan beberapa ruas jalan. (ynt)

SUARA NTB Jumat, 9 Januari 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Tunggu Kehadiran Bank Asing WARGA NTB berharap kehadiran Bank Asing masuk ke daerah ini. Harapannya, jika bank asing buka cabang di sini, suku bunga akan lebih kompetitif dengan bank pelat merah atau swasta nasional. Bagi Presiden Direktur PT. Dasar Group, H. Ahmad Rusni, SE, Kamis (8/ 1) MM, dalam hal kompetisi suku bunga tadi, tentu diharapkan bank asing dimaksud lebih mengakomodir suku bunga khusus untuk (Suara NTB/bul) H. Ahmad Rusni perumahan. Rusni mengatakan, perusahaan property yang dipimpinnya telah menyiapkan perangkat untuk membangun kerjasama dengan perbankan luar negeri. Seperti diketahui, persaingan pasar perbankan kian ketat, apalagi memasuki era pasar global yang dimulai akhir 2015 ini.

Ada harapan, bank-bank asing tentunya akan banyak masuk di NTB dimulai tahun ini. Tentunya hal tersebut akan menjadi peluang besar bagi pelaku usaha property.

PT. Dasar Group menurutnya memiliki kepentingan bisnis dan sosial yang besar cukup besar terhadap para calon konsumen, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di daerah ini.

Hanya saja yang kerap kali menjadi persoalan rendahnya minat masyarakat untuk memiliki perumahan layak huni lantaran kredit perbankan yang membebankan persyaratan cukup berat yang tidak bisa diakses oleh masyarakat kecil. Bahkan bunga KPR yang diberlakukan cukup tinggi, rata-rata melihat bunga bank lebih dari sepuluh persen.

Dengan berlakunya pasar bebas Asean, harapan terbesarnya adalah bank-bank asing yang akan masuk ke NTB khususnya, akan menawarkan kredit yang mungkin saja bunga kredit KPR-nya akan jauh lebih rendah dari yang diberlakukan bank konvensional yang ada sekarang.

“Kita tunggu saja bank-bank asing ini akan masuk. Kami siap akan bekerjasama dalam hal kredit perumahan, apakah dia Hongkong Bank misalnya, atau bank-bank lainnya dari luar negeri,” ungkap H. Rusni.

Dengan kehadiran bank-bank asing seperti yang diharapkan, akan menjadi angin segar menjawab keinginan masyarakat untuk mendapatkan kredit perumahan dengan bunga cicilan rendah. (bul)

BUMDes Berprestasi Disiapkan Tambahan Modal Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi NTB, Ir. Tadjuddin Erfandi, M. Sc didampingi Kabid Pemdes, Arifin, SH.,MH menyebut akan tetap memberi support atau mengalokasikan tambahan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berprestasi.

(Suara NTB/bul) Prestasi yang ia makTadjuddin Erfandi sudkan, BUMDes tersebut efektivitasnya atau keberadaannya di tingkat desa dirasakan langsung, dan tentunya memberi dampak terhadap perekonomian masyarakat di desa.

Untuk tahun 2014 lalu, support yang diberikan adalah dengan memberikan penambahan modal sebesar Rp 100 juta kepada masing-masing BUMDes yang dikategorikan berperan cukup baik terhadap masyarakat, berdasarkan penilaian tim dari kabupaten.

“Tahun 2014, ada 64 BUMDes yang kita berikan bantuan, rata-rata mereka yang rangking satu, dua dan tiga di kabupaten. Untuk tahun ini kita akan tingkatkan juga kualitasnya,” katanya, Kamis (8/1).

BUMDes ini jika dikelola dengan baik dan profesional, akan memiliki peran yang strategis terhadap pembangunan ekonomi desa. BUMDes adalah gagasan dari masyarakatnya sendiri dan sudah ada sejak beberapa tahun terakhir.

Kegiatan usaha yang dilakukan di antaranya simpan pinjam dan berbagai unit usaha lainnya. Bidang usaha yang ditangani lebih luas cakupannya dibandingkan dengan koperasi. Hal inilah yang menurutnya harus terus didorong untuk BUMDes ini berkembang.

Di Provinsi NTB, terhadap sebanyak 995 desa, selain dari 142 kelurahan. Tetapi tidak semua desa memiliki BUMDes tersebut. Harapannya desa-desa yang belum memilikinya untuk segera menggagas BUMDes. “Tidak semua desa punya BUMDes, ini kita harapkan agar bisa terealisasi. Pada intinya kita siap mendukung BUMDes, asalkan track record-nya baik,” ucapnya.

Cuma saja, ada beberapa persoalan yang menurutnya sering mengakibatkan BUMDes tidak berkembang, diantaranya sering terjadinya pergantian kepala desa yang menyebabka seringnya perubahan struktur BUMDes. Hal itu pula yang menyebabkan program BUMDes tidak berjalan lancar. (bul)

(Suara NTB/bul)

RONDA CABAI - Komoditi hortikultura seperti cabai ini, harganya masih meroket. Baru-baru ini menembus Rp 80-an ribu/Kg. Karena harga mahal itulah, para petani cabai di kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU) ini rela menunggu lahan tanaman cabainya untuk menghindari aksi pencurian. Ronda cabai ini tidak hanya di malam hari, tapi juga dilakukan siang hari. Harapannya agar panennya bisa menghasilkan pendapatan yang maksimal.

Pemulangan Jenazah TKW dari Malaysia

Ahli Waris Dibebani Rp 32 Juta Mataram (Suara NTB) Ahli waris Nur Kurniawati, TKW asal dusun Lepadi, RT/RW 002/001 Desa Lepadi Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu yang meninggal di Malaysia, berencana akan mengadu hingga ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigasi.

Pasalnya, untuk biaya pemulangan jenazah, ahli waris dibebankan biaya hingga Rp 32 juta.

Karena merasa sangat terbebani, kementerian akan dimintai klarifikasinya terkait hal itu. “Kami sudah sampaikan di Dewan provinsi, kalau tidak jelas. Kami mau langsung ke Kemenakertrans menanyakan apakah memang seperti itu besar biayanya,” kata Amirullah, paman almarhumah Nur Kurniawati di Mataram, Kamis (8/1).

Besaran biaya tersebut dirincikan, untuk pemulangan jenazah dari Pulau Pinang,

Malaysia Barat, ahli waris dibebankan sebesar 8.000-an ringgit ( sekitar Rp 28 jutaan) oleh Konsulat Jenderal (Konjen) di wilayah itu untuk pengiriman jenazah hingga di Bandara Ngurah Rai, Bali.

Selanjutnya, dari Ngurah Rai-Bali ke BIL, BP3TKI Denpasar meminta biaya pemulangan sebesar Rp 2 juta, dari Rp 5 juta (Rp 3 juta ditanggung Disnakertrans NTB). Dari BIL menggunakan ambulans BP3TKI NTB, ahli waris dimintai biaya sebesar Rp 1,5 juta. Pembebanan lainnya adalah biaya cargo sebesar Rp 285.000.

Untuk biaya sebesar Rp 28 jutaan untuk biaya pengiriman dari Malaysia, Amirullah mengatakan pihaknya diminta ditransferkan langsung (hari kemarin). Sebab, yang menjadi jaminannya adalah rekan kerja perempuan almarhumah yang masih bekerja.

“Ada teman-teman ceweknya yang jadi jaminan di sana.

Kalau tidak kita kirimkan, mungkin gaji mereka dipotong atau diapakan. Jenazah sudah sampai dan sudah dimakamkan, tapi yang kami fikirkan sekarang untuk biaya-biaya ini,” terangnya.

Untuk permintaan Rp 2

juta dari BP3TKI Denpasar, Amirullah mengatakan sudah mentransfernya melalui rekening, hingga akhirnya jenazah bisa dipulangkan.

Dikonfirmasi terpisah, Kasi Perlindungan BP3TKI, H. Saleh tidak memungkiri biaya-biaya tersebut. Untuk biaya pengiriman dari Malaysia, dikatakan itu komitmen antara Konjen dengan ahli waris. Sebelum pengiriman jenazah, pihak ahli waris dihubungi untuk dimintai biaya tersebut karena almarhumah terhitung TKW ilegal. Ahli waris pun menyanggupi.

Sementara untuk biaya dari Ngurah Rai ke BIL, biaya pemulangan sebesar Rp 5 juta, Rp 3 juta ditanggung oleh Disnakertrans NTB. Sementara yang Rp 1,5 juta dari BIL ke Dompu, itu dibe-

bankan untuk ongkos penyeberangan pelabuhan.

“Karena kas BP3TKI masih kosong untuk awal tahun,” demikian menurut H. Saleh.

Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, H. Wildan kembali menegaskan, akan melakukan teguran keras jika ada pihaknya yang melakukan pemungutan dalam bentuk apapun kepada ahli waris.

Sebab hal ini sudah menjadi komitmen langsung di bawah arahan gubernur.

“Ini orang kena musibah, jangan dibebankan lagi biaya apapun. Walaupun ini TKI B (ilegal) bukan urusan kami sebenarnya, tapi ini urusan kemanusiaan. Saya akan koordinasi dan tegur BP3TKI kalau ada pihaknya yang begitu (menarik biaya),” demikian H. Wildan. (bul)

NTB Kehilangan Pendapatan dari Devisa Ekspor Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB sesungguhnya telah banyak kehilangan pendapatan dari devisa ekspor (di luar ekspor konsentrat).

Sebab trend yang masih berlaku, banyak pengusaha dalam daerah yang masih menggunakan jasa pengiriman barang keluar negeri melalui pengusaha daerah lain.

“Ada semacam pemasukan sebenarnya dari devisa ekspor, itu yang tidak kita dapatkan karena yang terhitung melakukan ekspor adalah Bali dan Surabaya, walaupun barang yang diekspor asalnya dari NTB,” kata Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri (PLN) Disperindag Provinsi NTB, Dra. Hj. Bq. Noviana Indiari, MM didampingi Kasi Ekspor, Wira.

Dihubungi di ruang kerjanya, Kamis (8/1), Bq. Noviana

(Suara NTB/bul)

Bq. Noviana Indiari

menjelaskan, dalam beberapa waktu terakhir, catatan ekspor NTB di luar migas mengalami penurunan. Padahal, tingkat pengiriman barang tetap tinggi.

Hanya saja, barang-barang (hasil kerajinan dan industri

lainnya) dijual langsung ke eksportir luar daerah. Sehingga tidak lagi mengatasnamakan daerah produsen, karena Surat Keterangan Asal (SKA) dikeluarkan oleh daerah yang melakukan ekspor.

“Itu barang kita, tetapi karena dikirim melalui luar daerah, maka nama asal produk bukan NTB lagi, tetapi nama asal eksportir. Di sini letak persoalannya,” katanya.

Padahal, pemerintah daerah sudah banyak melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada para pengusaha lokal, agar melakukan ekspor langsung.

Sebab, untuk SKA, pihaknya menyediakan langsung, cukup hanya membayarkan Rp 5.000 biayanya, itupun dikirim langsung ke pusat.

Ada indikasi, para pengusaha dalam daerah enggan dengan birokrasi. Misalnya, untuk

kegiatan ekspor, harus mendapatkan NIK dari Bea Cukai, itu hanya dipersyaratkan pengusahanya harus melampirkan laporan keuangannya. Itu yang dianggap berbelit sehingga lebih banyak para pengusaha itu lebih memilih menjual langsung ke eksportir di Bali maupun di Jawa.

Beberapa kerugian yang didapat, di antaranya pengusaha hanya mendapatkan nilai jual dari nilai rupiah.

Sementara eksportirnya mendapatkan nilai jual berdasarkan dollar. Jika dollar naik, keuntungan lebih besar tentu didapatkan.

Selanjutnya jika catatan ekspor NTB rendah, selain tidak mendapatkan pemasukan dari devisa ekspor, pemerintah pusat bisa saja berfikir ulang untuk membangunkan pelabuhan khusus ekspor.

Padahal, barang-barang ekspor dari Bali hampir 50 persen sumbernya dari NTB. Tetapi keuntungannya hanya dinikmati pengusaha dan daerah Bali ataupun Jawa.

Tahun ini diwacanakan akan ditetapkan beberapa perusahaan di daerah yang khusus menangani ekspor.

Semua perajin maupun pelaku industri lainnya harus menggunakan perusahaan yang ditunjuk tersebut secara terpusat, jika ingin mengirim barang ke luar negeri.

“Tidak boleh lagi ada yang kirim barang antarpulau.

Harus melalui perusahaan daerah kita nanti. Sudah lelah kita, berbagai cara kita lakukan membujuk pengusaha agar ekspornya dari sini.

Kita sedang lakukan pendekatan untuk itu,” demikian Noviana. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 9 Januari 2015

Halaman 4

Banyak Proyek Belum Tuntas PROYEK-proyek pembangunan fisik di Kabupupaten Lombok Timur (Lotim) untuk pelaksanaan tahun anggaran 2014 belum bisa dituntaskan. Proyek tersebut terpaksa dilanjut sampai tahun 2015 ini.

Hal ini diakui Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Dedi Irawan.

Menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (8/1), Dedi menjelaskan, penyebab keterlambatan karena sejumlah hal, salah satunya kondisi cuaca.

Menurutnya, proyek yang belum tuntas adalah pembangunan Dermaga Pulau Maringkik, Dermaga Tanjung Menangis, Jembatan Pantai Labuhan Haji, Puskesmas Masbagik dan sejumlah proyek swaskelola yang sumber anggarannya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikerjakan di sekolah-sekolah.

Alasan cuaca saat terjadinya hujan beberapa hari yang lalu membuat pelaksanaan proyek diakui tertunda penuntasannya. Di mana, proses pengangkutan material menjadi tersendat. Khusus puskesmas Masbagik alasan utamanya, karena Kepala Puskesmasnya meninggal beberapa waktu lalu, sehingga tersendat.

Termasuk yang terbilang telat pengerjaannya adalah pembangunan kantor Bupati Lotim dengan nilai pembangunan Rp 98 miliar lebih. Begitu pula pembangunan tiga unit pasar baru, Terara, Tanjung dan Keruak. ‘’Soal pasar, terlambat karena kontrak baru dilakukan pada bulan Desember 2014 lalu,’’ ujarnya.

Mengatasi keterlambatan itu, sejauh ini pihak kontraktor telah diberikan kesempatan untuk melakukan perpanjangan masa kerja. Seperti dilakukan untuk pembangunan Dermaga Maringkik dan Ketapang Tanjung Menangis.

Kontraktor yang terlambat merealisasikan sesuai kontrak bisa saja dikenakan sanksi tergantung dari PPK di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Sejauh ini belum diketahui untuk kontraktor Jembatan Labuhan Haji, kontraktor untuk sejumlah proyek fisik diberikan kesempatan menuntaskan. “Memang ada ketentuan denda 1/1000 dikalikan nilai kontraknya,” ujarnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

Pembebasan Lahan Dermaga Teluk Nara Dilanjutkan

(Suara NTB/dok)

Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) c.q Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) KLU, kembali akan melanjutkan pembebasan lahan untuk mendukung sarana Dermaga Bay Marina Teluk Nara. Menurut Dishub, luas areal yang dibebaskan seluas 66 are dengan alokasi anggaran keseluruhan mencapai Rp 4,7 miliar.

Sekretaris Dishubparkominfo KLU, Drs. H. Ahmad Sujanadi, menuturkan di hadapan Komisi I beberapa waktu lalu ia telah memperjelas kebutuhan areal untuk mendukung sarana dermaga. Daya dukung dermaga Teluk Nara, antara lain seperti lahan parkir, kantor jaga, belum mencukupi.

Sebelumnya telah dibebaskan seluas 50 are dengan nominal Rp 3,5 miliar.

“Taksiran harga pembebasan lahan dari apraisal untuk per arenya sebesar Rp 70 juta. Dan untuk yang 50 hektar pembebasan tahap pertama, semuanya sudah rampung dan sudah dibayarkan. Kita masih melanjutkan pembayaran untuk membebaskan sisa 66 are lagi di sekitar situ,” ungkap Sujanadi, Kamis (8/1).

Dijelaskan Sujanadi, dermaga Pelabuhan Teluk Nara telah mulai dikerjakan oleh kontraktor dari dana Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Desa dan PDT). Diperkirakan pembebasan lahan ini bisa selesai lebih cepat sebelum dermaga tersebut selesai dan diserahkan ke pemerintah daerah.

“Harapan kita, sarana dan prasarana pendukung dermaga ini bisa selesai bersamaan dengan operasional dermaga.

Kalau dermaga selesai tapi tanpa daya dukung yang memadai tentu tidak bisa dioperasikan sesuai harapan,” ujarnya lagi.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, mengakui telah memanggil jajaran Dishub dan SKPD terkait koordinasi tupoksi Komisi, untuk memperjelas progres pembangunan dermaga Teluk Nara, Pemenang Barat. Ia mengatakan, anggaran untuk pembebasan lahan yang diperlukan tidaklah sedikit. Jika ditotal, dalam 2 tahun pembebasan lahan Dishub menghabiskan Rp 3,5 miliar ditambah Rp 4,7 miliar untuk lahan saja. Hal ini tentu cukup menguras kas daerah, meski di sisi lain, sarana dermaga tersebut dibutuhkan untuk mendukung sektor pariwisata.

“Pertemuan dengan Dishub disebutkan pembebasan lahan tahun 2013 telah selesai, tetapi itu hanya cukup untuk 50 are. Nah kita masih kekurangan setengah hektar lagi untuk mendukung sarana dan prasarana lainnya,” ujar Ardianto.

Menindaklanjuti itu, pihaknya telah menjadwalkan untuk melakukan sidak ke lapangan, antara lain menyasar aset dermaga yang dibebaskan dan akan dibebaskan, areal jalan lingkar, eks Terminal Tanjung yang akan diserahkan ke Bank NTB dan lahan yang akan diserahkan ke Polres KLU untuk pembangunan Mapolres. (ari)

BAJAK SAWAH - Hujan yang mulai turun di Pulau Lombok mulai dimanfaatkan petani untuk menanam padi. Sebagaimana terlihat di Gerung Lombok Barat, hand tractor dimanfaatkan petani untuk membajak sawah.

(Suara NTB/her)

Penyelesaian Rendah

Banyak Kasus Kriminal Mengendap di Polres Lotim

Selong (Suara NTB) Selama tahun 2014, kasus-kasus yang masuk dalam daftar penanganan di Kepolisian Resort (Polres) Lombok Timur (Lotim) mencapai ribuan kasus.

Dari data itu, diakui terbilang masih sangat minim sekali yang mampu diselesaikan. Yakni hanya 20,7 persen saja. Menurutnya, masih banyak kasus yang mengendap di aparat Kepolisian ini.

Hal ini diakui Kepala Sub Bagian Humas Polres Lotim, Ajun Komisaris Polisi (AKP) I Komang Samia. Kepada wartawan di Selong, Kamis (8/1), Komang yang baru naik pangkat ini, menyatakan utamanya kasus-kasus kriminal yang ada di satuan Reserse Kriminal (Reskrim).

Salah satu kasus menonjol yang sampai saat ini masih selalu termentahkan di tingkat kejaksaan adalah, ka-

sus dugaan korupsi yang melibatkan HR, salah satu oknum anggota DPRD NTB, yakni dugaan korupsi bantuan sosial ke salah satu pondok pesantren di Wanasaba.

Selain itu, dua kasus dugaan uang palsu yang bersumber dari salah satu perbankan di Lotim beberapa waktu lalu.

Kasus ini sempat menghebohkan Lotim ,karena uang beredar untuk membayar gaji tenaga pendidik dan kependidi-

kan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) itu diterima bendaraha UPTD dari salah satu perbankan di Lotim.

Kasus uang palsu juga dari salah warga untuk transaksi pembayaran tembakau beberapa waktu lalu juga masih mengendap sampai saat ini.

Komang juga bertanya-tanya terhadap lenyapnya kasus ini.

“Kasusnya masih saja dalam penyelidikan. Macetnya penyelidikan dimana ini kita

juga tidak jelas. Apa kendalanya kasus-kasus besar tidak jelas ujungnya,” tanyanya.

Tidak terkecuali kasus curanmor, curat dan curas yang merupakan tigas kasus kriminal paling menonjol di wilayah hukum polres Lotim.

Kasus 3C yang terbilang terbanyak temuannya tiap tahun ini paling minim juga tingkat penyelesaiannya.

Terhadap kasus 3C tersebut, faktor penyebab utamanya adalah barang bukti tak cukup. Dukungan dua alat bukti tak lengkap membuat pihak Kejaksaan Negeri Selong selalu mengembalikan dan meminta aparat kepolisian untuk lebih lengkap lagi menyajikan bukti. “Kasus P19 terus dari

kejaksaan,” ungkapnya. Meski demikain, dibanding tahun lalu ada peningkatan 2 persen tingkat penyelesaiannya.

Menyadari fakta rendahnya keberhasilan aparat dalam penyelesaian kasuskasus hukum tersebut, jajaran Polres Lotim berencana akan membentuk peleton siaga. Tim ini diharap akan bisa mengurangi terjadinya kasus kriminal.

Selanjutnya direncanakan, kasus yang ada akan diinventarisir apa kendala dan digelar segera untuk diselesaikan.

Polres akan membentuk tim khusus (timsus) untuk proses penyelesaiannya. Harapannya kasus-kasus yang masuk bisa segera dituntaskan. (rus)

Masyarakat Keluhkan Forum BPD Bantuan RTLH Harus Mampu Kawal ADD Tanjung (Suara NTB) Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FK BPD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) dikukuhkan, Kamis (8/1). Terbentuknya lembaga itu diharapkan mampu mengawal pelaksanaan pembangunan desa dengan alokasi dana desa (ADD) yang relatif cukup besar.

Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., usai mengukuhkan FK BPD meminta unsur di FK BPD lebih intensif berkomunikasi satu sama lain.

Mengingat pengawalan pelaksanaan dan pelaporan anggaran di desa, sangat bergantung pada kiprah Anggota BPD. “Kalau desa maju, maka daerah juga akan maju,” kata Bupati mengingatkan.

Dalam aspek pembangunan di daerah yang indikatornya diukur dari kinerja desa, Djohan mengakui besarnya kontribusi Pemdes.

Salah satu yang diakui pusat

(Kemendagri) kerjasama dengan peniliti IGI, mencatat Lombok Utara berada pada peringkat kedua terbaik setelah Kabupaten Siak (Riau) dari seluruh kabupaten/kota yang dimekarkan. Pada aspek tata kelola pemerintahan, Pemda KLU juga dianggap sukses dengan menempati peringkat ke 11 dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Pemerintahan Desa (BPm PPKB Pemdes) KLU, Heriyanto, SP., mengutarakan lahirnya FKBPD merupakan inisiatif BPM didasari manfaat koordinatif dan integratif lintas BPD dalam mengawal program kepala desa.

“Seperti di SPJ ADD, masih ada beberapa desa yang tidak tepat waktu melakukan pelaporan sesuai acuan Perbup. Ini bisa disebabkan oleh lengah dan masih lemahnya sumber

daya di BPD,” kata Heri.

Heri menjelaskan pula, sebagaimana UU Nomor 6 tahun 2014 tentang fungsi BPD, pasal 55 disebutkan bahwa BPD bertugas untuk mengawasi kinerja Kades. Sampai saat ini, masih ada tenggat waktu dalam proses pengawaln LPJ Kades, di mana diatur LPJ harus sudah diterima Bupati 3 bulan setelah tahun anggaran.

Menurut Heri, perlunya koordinasi dan tukar pikiran di lintas BPD dikarenakan masih adanya kesenjangan antar desa dan antar BPD desa. Terbentuknya FK BPD ini pun, dipandang akan memberikan pemahaman tambahan terhadap tupoksi BPD. “Fungsi BPD adalah untuk mengontrol, sebab kalau tidak dikawal, jelas kita khawatir.

Jangankan untuk ADD tahun ini yang nominalnya sangat besar, ADD yang anggaran lama saja masih perlu diawasi,” pungkas Heriyanto. (ari)

Pencairan Dana Gempa Dinilai Langgar Aturan Tanjung (Suara NTB) Keterlambatan aparat Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam mencairkan dana bantuan gempa dipertanyakan DPRD KLU. Bagi Ketua Komisi I, Ardianto, SH., dana gempa yang dicairkan mulai Kamis kemarin di Bank NTB Cabang Tanjung, seharusnya menjadi Silpa, karena melanggar mekanisme anggaran.

“Kita sayangkan kenapa terlambat sekali dicairkan.

Sejak awal sudah kita pertanyakan kenapa belum dicairkan? Dana itu ada di APBD Perubahan 2014, tapi saya dengar baru dicairkan hari ini (Kamis kemarin, red). Kalau benar, berarti secara aturan (BPBD dan Dispenda) melanggar mekanisme,” tegas Ardianto ujarnya via telepon, Kamis (8/1).

Ardianto tegas mengatakan, sesuai mekanisme anggaran maupun penekanan dari Inspektorat, jika tidak boleh ada transaksi per 31

Desember terhadap dana APBD 2014. Menghindari tanggal itu, tidak lantas BPBD dan Dispenda mencairkan anggaran ini di atas tanggal 5 Januari, yang mana merupakan tahun anggaran baru.

“Menurut saya ini jelas keliru, apapun alasannya, dana 2014 yang tidak cair sampai Desember harus kembali ke kas daerah. Kalaupun ada pencairan di 2015 terhadap dana 2014, maka harus kita bicarakan lagi, artinya dianggarkan ulang,” cetusnya.

Ardianto tidak habis pikir, dana bantuan gempa yang idealnya terselesaikan di 2014 bisa molor dan harus dicairkan di awal tahun. “Pertanyaan kita, kenapa berani direalisasikan pada 2015? Dan apa alasannya sehingga bantuan gempa ini pun sangat lambat ditangani. Kerja apa mereka selama ini?” tanyanya lagi.

Dana ini, ujarnya, idealnya tidak boleh dicairkan dan harus menjadi Silpa. Terlebih informasi yang diperolehnya, menyebutkan jika bendahara yang

dibentuk dalam penanganan korban tidak dilibatkan.

Sebelumnya, Kepala BPBD KLU, M. Iwan Maret Asmara, mendampingi Bupati, disaksikan Kacab Bank NTB Tanjung, memberikan bantuan kepada warga korban gempa di Aula Bupati, Rabu (7/1). Iwan mengatakan total dana yang diserahkan ke masyarakat melalui Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) sejumlah Rp 5,574 miliar. Rinciannya Rp 4,574 dari Pemprov NTB dan Rp 1 miliar dari APBD KLU. Pada katagori korban dengan rumah rusak berat, teralokasi Rp 1,95 miliar dan rusak sedang sebesar Rp 2,869 miliar. Sisanya dialokasikan ke penerima yang rumahnya rusak ringan.

“Penerima yang rumahnya rusak berat akan memperoleh Rp 15,6 juta yakni kepada 125 orang, dan rumah rusak ringan sebanyak 302 orang akan memperoleh Rp 9,5 juta,” katanya. (ari)

Selong (Suara NTB) – Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun provinsi pada tahun 2013-2014 dikeluhkan oleh masyarakat yang menerima bantuan tersebut. Alasannya, RTLH yang dibuatkan langsung oleh Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi maupun Kabupaten itu tidak seperti rumah biasa pada umumnya.

Lurah Sekarteja Kecamatan Selong H. Sanusi, S.AP, mengaku, RTLH yang dibuat jendelanya memakai kaca tertutup, ventilasi yang kurang memadai, hanya memiliki satu pintu. Bahkan, RTLH yang dibuatkan itu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya,ada yang besar ada yang kecil, padahal dana yang didapatkan itu adalah sama yakni masing-masing 10 juta.

“Kira-kira dari 150 warga yang mendapatkan bantuan RTLH itu, kurang lebih sudah 10 masyarakat yang datang ke kelurahan mengeluhkan terkait dengan kondisi rumah yang dibuatkan itu, bahkan ada surat pernyatan yang dibuat oleh masyarakat terkait dengan keluhannya itu,” terangnya, Kamis (8/1).

Selain itu, selama kegiatan pelaksanaan berlangsung maupun setelah pengerjaan selesai. Pihak kelurahan sama sekali tidak pernah mendapatkan laporan terkait dengan sedang maupun telah dilaksanakannya bedah rumah itu.

Padahal, jika ada keluhan masyarakat seperti yang dikeluhkan sekarang ini, pihak

kelurahan yang akan menjadi sasaran masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.

“Ngak apa-apa mereka yang mengerjakan langsung. Hanya saja, komunikasi harus diperbanyak kepada pihak kelurahan, baik dari mulainya pembangunan maupun setelah pengerjaan itu, karena itu sudah merupakan tanggung jawab kelurahan, jadi jangan dilangkahi,” kritiknya.

Selama proses pelaksanaan berlangsung sampai terselesainya pembuatan RTLH tidak ada laporan kepada pihak kelurahan. Diakuinya, pihak pelaksana pembangunan beranggapan bahwa itu wewenang pihak provinsi dan pusat. “Mungkin dalam juklaknya itu boleh tidak diketahui oleh pihak kelurahan baik dari segi laporan hasil maupun akhir dari kegiatan pembangunan itu,” ungkapnya.

Pada bagian lain, dalam upaya melakukan pemerataan pembangunan di wilayahnya, pihak kelurahan akan melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) dengan melibatkan semua elemen masyarakat khususnya yang ada di Kelurahan Sekarteja. Tujuan dilibatkannya semua unsur itu supaya masyarakat khususnya agar bisa mengeluarkan secara langsung segala unek-unek serta keinginannya terkait dengan pembangunan-pembangunan yang ada di tingkat kelurahan.

“Harapan dengan melibatkan semua unsur masyarakat itu supaya masyarakat bisa menikmati pembangunan di wilayah kita ini,”harapnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

RUMAH - Inilah rumah hasil perbaikan RTLH di Kelurahan Sekarteja Kecamatan Selong. Dari samping dan belakang tidak ada satupun terdapat ventilasi atau lubang angin maupun jendela.

SUARA NTB Jumat, 9 Januari 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Izin Vila Diduga Bodong

Sumber PAD Hilang SETELAH berhenti beroperasi, salah satu hotel yang terbilang sekelas berbintang PT Hot Planet di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sejak November 2014 lalu membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) hilang. Sangat disayangkan oleh jajaran Pemkab Lotim, pengelola hotel dan resort Heaven on The Planet yang berdiri di wilayah Lotim bagian selatan menghentikan kegiatannya.

(Suara NTB/rus) Muhammad Munir Kepala Bidang Pajak pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Lotim, Muhammad Munir, kepada media di Selong, Kamis (8/1), mengaku, PT. Hot planet Indonesia membayar pajak hotel dan restoran November lalu untuk pembayaran bulan Oktober senilai Rp 4,8 juta.

Diketahui sebelumnya, jumlah pajak yang dibayarkan ke Pemda cukup besar, yakni tembus rata-rata Rp 10-20 juta. Besaran pajak yang dikeluarkan hotel dan resort ini, katanya, berdasarkan jumlah kunjungan tamu. Semakin besar tamu yang berkunjung semakin besar nilai pajak yang disetorkan ke daerah. Investor itu pun dinilai cukup jujur dalam pelaporannya.

Muhammad Munir mengharapkan, persoalan PT Hot Planet ini bisa segera selesaikan dan bisa kembali memberikan sumbangan PAD. Tidak ditampik berdasarkan laporan, keberadaan PT Hot Planet Indonesia yang mendirikan resort itu merasa sangat terganggu dengan situasi keamanan dan intensitasnya sering terjadi.

Selanjutnya, menyangkut PAD yang sumbernya dari pajak hotel tahun 2014 lalu diakui tidak mencapai target seperti yang telah ditetapkan dari APBD Perubahan. Akan tetapi jika dihitung berdasarkan target awal yang hanya Rp 40 juta lalu diubah menjadi Rp 81 juta dan terealisasi Rp 217 juta. Sedangkan pajak restoran target Rp 1 miliar dengan yang tercapai Rp 921 juta.

Target 2015 untuk pajak hotel ditingkatkan menjadi Rp 150 juta. Sedangkan pajak restoran tetap Rp 1 miliar. Jumlah target khusus untuk hotel ini diakui lebih rendah dari realisasi.

Hal ini, karena penghitungannya ambil jalan tengah tengah.

Aktivitas pemungutan pajak selama ini cukup lancar dari hotel-hotel yang pemiliknya merupakan orang asing. Beda denagn pemilik lokal yang dinilai sangat berat dan cukup kesulitan saat proses pemungutannya. (rus)

Bupati Lobar Sinyalir Keterlibatan Oknum Pejabat Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony mensinyalir adanya oknum pejabat di lingkup Pemkab Lobar yang mem-back up para pengelola vila yang diduga bodong, sehingga bisa membangun di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Bangko-Bangko Desa Batu Putih Sekotong tanpa izin alias ilegal.

Bupati meminta Wakil Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, segera mengusut tuntas persoalan ini. Jika terbukti oknum ini sengaja memback up, maka harus diberi sanksi berat. Bupati juga meminta jika temuan ini benar, maka aparat berwajib harus menyelesaikan persoalan ini secara hukum.

“Hasil investigasi Badan Perizinan (BPMP2T, red), dugaan ke arah itu (pembekingan, red) memang ada benarnya.

Kami ingin tahu inisial oknum itu. Sebab tidak boleh pejabat itu mem-back up bangunan il-

egal,” tegasnya di kantornya, Kamis (8/1).

Bupati menyatakan telah menerima laporan dari BPMP2T terkait hasil mereka turun bersama Satpol PP Rabu lalu ke lokasi vila yang dimaksud. Tim menemukan dugaan ada pejabat pemda yang ikut mem-back up vila tanpa izin.

Bupati menjelaskan membangun vila, sekalipun vila sederhana, baik itu semi permamen apalagi permanen jika tanpa izin maka tetap melanggar aturan. Karena itu, menurutnya, tindakan dinas melaku-

kan penertiban dinilai tepat, karena jika dibiarkan berlarutlarut nanti berdampak terhadap retribusi dan pajak daerah. “Sudah dicek di Badan Perizinan bahwa tidak ada izin yang dikeluarkan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kawasan itu sendiri masuk TWA, tentu kalau membangun apapun dalam bentuk fisik maka ada prosedur dan izin.

Daerah selaku pengendali bangunan akan mengambil tindakan tegas, lebih-lebih didengar adanya pihak dari luar daerah yang menguasai bangunan tersebut. (her)

Anggaran Minim

Acara Bau Nyale Dikeroyok Semua SKPD Praya (Suara NTB) Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) dipastikan bakal terlibat untuk mensukseskan pelaksanaan core event Bau Nyale tahun ini. Hal itu untuk mensiasati minimnya anggaran yang tersedia untuk menggelar event budaya tahunan tersebut.

“Jadi nantinya semua SKPD akan keroyokan bersama, untuk mensukseskan kegiatan ini,” sebut Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, M.Si, Kamis (8/1).

Menurutnya, event Bau Nyale merupakan gawe bersama dan bukan hanya unsur pemerintah daerah saja. Semua elemen masyarakat juga diharapkan bisa ikut terlibat dalam mensukseskan kegiatan ini. “Tahun ini, Bau Nyale sepenuhnya ditangani pemerintah daerah. Tidak lagi menggunakan EO (event organizer) atau pihak ketiga lainnya,” tegas Herdan.

Untuk menggelar Bau Nyale tahun ini, anggaran yang tersedia sangat terbatas, yakni hanya tersedia sekitar Rp 200 juta. Padahal kalau dilihat dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, anggaran sebesar itu jelas masih jauh dari kata cukup.

Ia menjelaskan, kalau berkaca dari kebutuhan pelaksanaan tahun sebelumnya, paling tidak dibutuhkan anggaran sekitar Rp 1,3 miliar. Tapi untuk memenuhi kebutuhan anggaran sebesar itu, pemerintah daerah jelas tidak akan mampu. Belum lagi, masih tingginya kebutuhan anggaran untuk program lain.

Solusinya kemudian, semua SKPD ditugaskan untuk mensukseskan kegiatan itu, masing-masing SKPD akan diberi tanggung jawab terhadap kegiatan yang digelar. Misalnya, untuk kegiatan yang berhubungan dengan olahraga, diberikan tanggung jawabnya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora). Begitu pula dengan program lain. “Jadi nantinya, masing-masing SKPD akan bertanggung jawab atas satu kegiatan sesuai bidang kerjanya,” terangnya. Hal itu juga untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindihnya penanggung jawab kegiatan.

Disinggung kegiatan yang bakal digelar, Herdan mengaku belum dipastikan. Untuk itu, pemerintah daerah sudah membentuk tim kecil guna membahas dan menyusun kegiatan apa saja yang akan digelar nantinya. Setelah konsep kegiatannya matang, baru kemudian dibagi tanggung jawabnya ke masing-masing SKPD. (kir)

(Suara NTB/dok)

Program Lempermadu Loteng Dinilai Gagal

16 Ribu Lebih Keluarga di Lobar Katagori Sangat Miskin Giri Menang (Suara NTB) – Kondisi kesejahteraan warga di Lombok Barat (Lobar) masih memprihatinkan. Berdasarkan data Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) yang mengacu pada Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 terdapat sekitar 16.603 keluarga di Lobar masuk katagori sangat miskin. Mereka tersebar di daerah pesisir, seperti Sekotong, Gunungsari dan Gerung.

Kepala Disosnakertrans, Drs. H. Fathurrahim, MSi, Kamis (8/1), jumlah warga miskin ini menjadi sumber masalah, sebab mengacu pada PPLS 2011. Padahal seharusnya data ini sudah diperbarui per tiga tahun. ‘’Tahun 2014 lalu seharusnya dilakukan update data oleh pusat, namun karena alasan tidak ada dana maka tidak dilaksanakan,’’ ujar mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Lobar ini.

Untuk itu, tahun ini pemerintah berencana melakukan pendataan ulang untuk program tiga kartu sakti pemerintah. Pihaknya telah melakukan verifikasi di lapangan untuk melakukan pendataan ulang. Pihaknya sudah meminta petugas TKSK di kecamatan berkoordinasi dengan desa untuk melakukan pendataan.

Menurutnya, data jumlah warga miskin bisa saja bertambah dan berkurang. Namun ia yakin jika jumlahnya pasti bertambah. Alasannya, mengacu pada data raskin jumlah penerima 348 ribu, sedangkan data kemiskinan berdasarkan penerima program PKH 70 ribu lebih. Dari 70 ribu ini ada 16.603 yang sangat miskin. “Keluarga sangat miskin ini pasti dapat tiga kartu dari pemerintah,” ujarnya.

Selain tiga kartu dari pemerintah pusat, keluarga miskin ini juga disasar beberapa program dari pemda seperti kelompok usaha bersama (kube) yang mencapai 60 kelompok. Pusat juga memberikan bantuan ke kube dalam bentuk dana, sedangkan pemda sendiri membantu berupa sarana perasarana.

Ia menambahkan, untuk program pemberdayaan di dinas yang dipimpinnya memperoleh dana sebesar Rp 3 miliar lebih. Dana ini total anggaran yang diberikan ke Dinas Sosial, awalnya diusulkan Rp 4 miliar, namun hanya disetujui Rp 3 miliar lebih itupun dengan masukknya program raskin ditangani Dinas Sosial.

Tahun ini, ujarnya, pengelolaan raskin tidak lagi di Bagian Ekonomi Setda Lobar, namun kebijakan baru dialihkan ke Disosnakertrans. Pertimbangannya mengacu pada pusat bahwa pengelolaan raskin berada di Kementerian Sosial.

Sementara distribusi tetap dilakukan Bulog dan difasilitasi oleh dinas terkait. (her)

H. Zaini Arony

(Suara NTB/kir)

HEARING - Warga Sukaraja saat hearing dengan jajaran DPRD Loteng terkait aspirasi pemberhentian kades dari jabatannya, Kamis (8/1).

Diduga Terlibat Judi

Warga Sukaraja Tuntut Kades Dipecat Praya (Suara NTB) Puluhan warga Desa Sukaraja Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), mendesak pemerintah daerah segera memberhentikan Kepala Desa Sukaraja. Kades terbukti bersalah terlibat kasus perjudian beberapa waktu lalu.

Desakan tersebut disampaikan warga saat menggelar hearing dengan DPRD Loteng bersama pemerintah daerah di kantor DPRD Loteng, Kamis (8/1). Kades Sukaraja baru beberapa hari yang lalu keluar dari penjara. Setelah menjalani hukuman kurungan selama dua bulan 15 hari. Dia dianggap terlibat dalam kasus judi pertengahan tahun lalu.

Begitu keluar penjara, Kades langsung kembali masuk kantor. Padahal warga sudah tidak simpati lagi dengan kades.

Kondisi semakin diperparah dengan ulah oknum kades yang keras melakukan tindakan-tindakan yang membuat warga tidak nyaman dan resah. “Jadi kami datang kemari mau meminta pemerintah daerah melakukan tindakan tegas.

Dengan memberhentikan Kades Sukaraja. Selain karena terlibat kasus hukum. Tetapi juga telah membuat warga resah dan tidak nyaman,” ujar Muhanan, perwakilan warga.

Menurutnya, kasus tersebut sebenarnya sudah cukup lama terjadi dan pemerintah daerah sendiri tahu. Tapi pada kenyataanya, pemerintah daerah justru terkesan diam dan tidak melakukan tindakan apapun.

Padahal Kades Sukaraja terlibat kasus hukum.

Menanggapi desakan tersebut Asisten I Setda Loteng, Ir. H.L. Moh. Amin, mengaku kalau untuk memberhentikan kades tidak sulit. Pemerintah daerah tinggal membuat surat pemberhentian, maka kades bisa diberhentikan.

Namun, ujarnya, untuk memberhentikan seorang kades syaratnya tidak mudah.

Ada mekanisme dan prosedur yang harus dipenuhi. “Kalau sekadar membuat surat pemberhentian kades, tidak sulit.

Tetapi aturan untuk memberhentikan kades itu yang tidak mudah. Ada aturan-aturan yang harus dipenuhi,” jelasnya.

Dikatakannya, sesuai Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa, Kades baru bisa diberhentikan jika memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya kades terlibat kasus hukum. Namun kasus hukum itupun ada klasifikasinya tersendiri.

Misalnya kasus pidana

umum, seperti perjudian.

Kades bisa diberhentikan, itupun sifatnya sementara. Jika sudah berstatus sebagai terdakwa. Dengan ancaman kurungan minimal 5 tahun. Sementara untuk kasus perjudian, ancaman kurungan maksimal hanya 4 tahun. Sehingga secara aturan, persyaratan untuk memberhentikan Kades Sukaraja tidak terpenuhi.

Memang ada satu persyaratan lain yang bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan kades. Yakni kades telah melakukan perbuatan yang meresahkan sekelompok masyarakat. Akan tetapi, persyaratan tersebut masih bersifat umum dan belum begitu spesifik. Untuk itu, dalam undangundang, persyaratan tersebut harus dipertegas kembali dalam Peraturan Daerah (Perda) selaku penjabaran dari undang-undang yang ada.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Loteng Burhanudin Yusuf, meminta pemerintah daerah segera menuntaskan penyusunan draf perda daerah, sehingga bisa segera disahkan dilaksanakan. “Pada prinsipnya, kita mendukung apa yang menjadi tuntutan warga. Tetapi bagaimana pun juga aturan harus tetap dijalankan,” pungkasnya. (kir)

Lapangan Kerja Sulit, Kerja di Luar Negeri Jadi Pilihan Giri Menang (Suara NTB) – Selama kurun tahun 2014 lalu, jumlah TKI yang dikirim dari Lombok Barat (Lobar) lumayan tinggi mencapai 4226 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sayangnya, dari sekian banyak TKI yang dikirim Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) tidak terdeteksi berapa jumlah remitansi yang masuk.

Kepala Disosnakertrans Lobar, Drs. H. Fathurrahim, kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (8/1), menjelaskan, jumlah TKI yang dikirim ini terdeteksi dari jumlah TKI yang meminta rekomendasi permohonan paspor di dinas terkait, ter-

(Suara NTB/her)

H. Fathurrahim

catat sekitar 4226 orang.

Ribuan TKI ini dikirim ke tujuh negara tujuan, yakni Uni Emirat Arab (UEA), Malaysia, Taiwan, Singapura, Oman, Abudabi.

‘’Dari ribuan TKI tersebut, ada 487 pekerja non formal.

Semuanya TKW dengan negara tujuan Oman dan Abu Dhabi serta 3.797 orang pekerja formal,’’ terangnya.

Disebutkan, dari ribuan TKI yang dikirim dari Lobar hampir sebagian besar ke Malaysia mencapai 3.748 orang, UEA sebanyak 300 orang dan Taiwan 105 orang serta singapura sebanyak 25 orang.

Dari sekian banyak yang berangkat tersebut ada saja yang bermasalah. Rata-rata mereka bermasalah ketika berada di negara tujuan. Sedangkan tenaga kerja yang berangkat legal, kecenderungan tidak bermasalah, jika ada yang bermasalah pemda langsung membantu. (her)

Praya (Suara NTB) Salah satu program unggulan Pemkab Lombok Tengah (Loteng) dalam rangka percepatan pembangunan yakni program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terpadu (Lempermadu), dinilai gagal oleh sejumlah kalangan.

Pasalnya, hingga saat ini program tersebut hingga saat ini nyatanya belum mampu memberikan dampak perubahan yang signifikan bagi perbaikan pembangunan di Bumi Tatas Tuhu Trasna.

Ironisnya, di tingkat bawah kendati sudah tiga tahun berjalan, program tersebut justru belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat. Terbukti, masih banyak masyarakat yang justru belum tahun program tersebut. “Dari hasil survai yang kita lakukan di akhir tahun 2014 kemarin, masih banyak masyarakat yang tidak tahu program tersebut,” ungkap Rahmayati, Koordinator PRCTKPKD Loteng, Kamis (8/1).

Survai dilakukan di 70 desa dengan jumlah responden sebanyak 700 orang, dari semua elemen masyarakat. Termasuk dari unsur aparat pemerintah desa. Hasilnya, lebih dari 50 persen responden tidak tahu menahu keberadaan program tersebut. Apalagi jenis kegiatan dan program yang dilaksanakannya.

Kondisi tersebut berbanding lurus dengan hasil dan capaian program Lempermadu sampai sejauh ini. Dari beberana indikator program, belum seluruh mencapai hasil yang maksmimal. Sehingga wajar kalau kemudian, dampak keberdaan program tersebut belum bisa dirasakan oleh masyarakat.

Dari sisi angka kemiskinan misalnya, laju penurunan kemiskinan di Loteng justru melambat. Di mana tahun 2014 lalu, penurunan kemiskinan diprediksinya hanya sekitar 1,17 persen.

Padahal seusai kesepakatan dengan pemerintah provinsi beberapa tahun lalu, penurunan kemiskinan di Loteng ditargetkan sebesar 2 persen per tahun.

Belum optimalnya hasil dan capaian program, lanjut

Rahmawati, disebabkan programnya belum berjalan maksimal sampai sejauh ini. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan struktur kelembagaan di tingkat bawah yang masih belum terkoordinasi dengan baik. Pasalnya, banyak pengurus Lempermadu yang justru masih kebingungan, mau melakukan apa.

Lantaran standar dan target program yang tidak jelas.

Untuk itu, harus ada upaya sesegara mungkin dari pemerintah daerah dalam upaya perbaikan pelaksaanan program Lempermadu tersebut. Salah satunya yang paling penting melakukan restrukturisasi kembali kepengurusan Lempermadu di tingkat bawah.

Selain itu, perlu ada penetapan standar capaian program setiap tahunnya secara berkala.

Menanggapi hal tersebut, Asisten I Setda Loteng, Ir. H. L. Moh. Amin, mengaku sahsah saja masyarakat memberikan penilaian bahwa program Lempermadu tersebut gagal. Karena mungkin indikator yang digunakan untuk mengukur dan menilai capaian program berbeda. “Justru kalau dari indikator yang kita gunakan, program ini bisa dikatakan cukup berhasil,” klaimnya.

Apalagi, ada beberapa indikator program yang mampu dicapai. Kendati tidak secara menyeluruh. Karena ada juga indikator program yang belum tercapai sampai sekarang ini. “Kita tidak menutup mata masih ada indikator program yang belum tercapai. Namun yang sudah dicapai juga ada. Sehingga kalau dikatakan gagal, tidak juga,” klaimnya.

Namun, di masa mendatang butuh pembenahan dalam pelaksanaan program, mulai dari tingkat bawah hingga atas.

Karena program Lempermadu merupakan program terpadu antara semua pihak. Sehingga komitmen dari semua pihak untuk mau sama-sama mendukung keberhasilan program tersebut sangat dibutuhkan.

Kalau semua pihak sudah punya komitmen yang sama, maka hasil yang dicapai tentunya bisa lebih baik lagi. (kir)

Isi Jabatan Lowong

Bupati Lobar Segera Gelar Mutasi Giri Menang (Suara NTB) – Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala SKPD di lingkup Pemkab Lombok Barat (Lobar), Bupati Dr. H. Zaini Arony berencana melakukan mutasi pejabat pekan depan. Mutasi ini untuk mengisi kekosongan kepala SKPD, seperti Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan serta Dinas BKBPP. “Pekan depan saya akan dilakukan mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan di dua posisi,” katanya, Kamis (8/1). Bupati menyatakan, dalam mutasi ini akan ada roling pejabat, artinya pejabat akan digeser sejajar.

Terkait siapa calon kepala dinas yang mendudu-

ki dua posisi kepala dinas?

Bupati enggan menyebut, namun diisyaratkan kemungkinan ada dari luar SKPD terkait dan bisa diambil dari SKPD terkait.

Menurut Bupati, mutasi ini juga mempertimbangkan serapan anggaran tahun lalu. Terkait adanya informasi SKPD melaporkan data serapan tak sesuai fakta, bupti mengaku belum menerima laporannya. Ia menampik jika ada SKPD yang melapor tidak sesuai fakta, sebab laporan data itu dibuat SKPD diserahkan ke Bagian Pembangunan lalu dikaji oleh Asisten. ‘’Tapi kalau ada yang ditemukan sengaja membuat-buat data, maka saya akan ambil tindakan tegas,” ancamnya. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 9 Januari 2015

Jembatan Timbang Poto Tano Tak Kunjung Dioperasikan

Depo Air Minum Isi Ulang di Sumbawa Menjamur Sumbawa Besar (Suara NTB) Depo air minum isi ulang di Sumbawa semakin menjamur. Tidak hanya dalam kota, namun merata di hampir semua kecamatan. Meski sejauh ini aman, namun kualitas air tetap dikhawatirkan.

“Kita Khawatir kualitasnya saja. Makanya, alat seperti kaca harus transparan semua. Meski memang sejauh ini belum ada indikasi adanya masalah. Pengaduan ataupun keluhan dari konsumen juga belum ada yang masuk ke kita,” terang Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Sumbawa, melalui Kasi Perlindungan Konsumen, Agus Salim, Kamis (8/1).

Dari beberapa kali tim pengawasan terpadu turun, diakuinya keberadaan depo air minum isi ulang masih aman.

Seperti pantauan akhir di depo Kereke yang secara kualitas airnya bagus. Namun, pihaknya tidak belum mengikuti perkembangan terakhir, karena kewenangan uji laboratorium kualitas air ada di Dinas Kesehatan (Dikes). Pengujian dilakukan sekali dalam tiga bulan. Tahun ini direncanakan enam kali tim pengawasan terpadu akan turun ke lapangan melihat kondisi depo.

Depo air minum isi ulang ini juga dilengkapi dengan izin dagang, produksi hingga izin industri. Namun, cara kerja mereka yang mengantarkan air minum langsung ke pelanggan tetap melanggar aturan. Sebab aturan dasarnya, depo itu, seperti POM Bensin, menunggu konsumen datang membeli. Namun, para pengusaha depo berdalih, upaya mereka sebagai bagian dari servis konsumen. “Celahnya di situ. Pelanggan nelepon, minta air diantarkan. Ini yang menjadi pegangan mereka,” tukas Agus. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Bangunan jembatan timbang milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang ditempatkan satu kompleks dengan sejumlah bangunan milik pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di seputaran tugu Kemutar Telu, Taliwang, hingga kini tak kunjung dioperasikan.

Pembangunan jembatan timbang untuk pengukuran beban jalan kendaraan bermuatan barang ini dirintis sekitar tahun 2012 dan hingga sekarang bangunan yang telah diperbaiki pada tahun 2014 lalu itu belum juga dimanfaatkan.

Pantauan Suara NTB, Kamis (8/1), seluruh bangunan gedung telah mengalami perbaikan. Hanya saja tidak ada tanda-tanda kapan fasilitas penunjang lalu lintas jalan itu akan mulai diaktifkan. Sebab tidak satu pun terlihat perangkat dalam bangunan kantor yang sudah ditempatkan termasuk peralatan timbangnya. Hanya sisa material bangunan saja yang nampak mengotori setiap ruang kantor.

Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, sejak awal pembangunan jembatan timbang ini bermasalah. Saat itu lokasi pembangunan sempat digugat oleh pemilik tanah, karena sebagian lahan yang masuk dalam area bangunan ternyata belum tuntas.

Konon karena protes itu pun, yang menjadi salah satu penyebab mengapa pihak Dinas Perhubungan (Dishub) NTB belum memutuskan untuk mengaktifkan jembatan timbang itu, meski seluruh bangunan dan fasilitasnya telah selesai.

“Kami juga sempat bertanya mengapa belum dimanfaatkan. Tapi saat itu informasi yang saya terima dari kepala Dishub provinsi katanya soal

TKI Asal KSB Mencapai 1.000 Orang Taliwang (Suara NTB) Jumlah warga Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang berminat mengadu nasib ke luar negeri ternyata masih terhitung tinggi. Berdasarkan data Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) setempat, hingga Desember 2014 lalu, jumlah TKI yang saat ini berada di luar negeri mencapai 1.130 orang.

Dari jumlah itu, para TKI didominasi oleh kaum perempuan.

Setidaknya masih berdasarkan data Disosnakertrans hanya 22 orang TKI laki-laki dengan (Suara NTB/dok) rincian lokasi penempaH. Abdul Hamid tan, 17 orang bekerja di Malaysia dan lima orang di Brunei. Sedangkan untuk TKI wanita yang jumlahnya sebanyak 1.108 lebih banyak ditempatkan di negara timur tengah sebagai asisten pembantu rumah tangga.

Secara rinci keseluruhan untuk penempatan para TKI asal KSB itu, terbanyak di negara Oman dengan jumlah 819 orang, negara Bahrain sebanyak 146 orang, Hongkong 64 orang, di Arab Saudi sebanyak 37 orang, Brunei Darussalam sebanyak 23 orang, Abu Dhabi 19 orang, di Malaysia 17 orang, Taiwan empat orang TKI dan terakhir Singapura satu orang TKI. Jika dilihat dari asal para TKI per wilayah kecamatan, maka kecamatan Taliwang yang terbanyak warganya menjadi pencari kerja ke luar negeri. Untuk wilayah kota ini jumlah TKI-nya sebanyak 439 orang, sementara sisanya berasal dari kecamatan Brang Rea 231 orang, Seteluk 189 orang, Poto Tano 133 orang, dari Brang Ene 64 orang, Jereweh 46 orang, kecamatan Sekongkang 15 orang dan dari kecamatan Maluk 13 orang.

Kepala Disosnakertrans KSB, H. Abdul Hamid, M.Pd, Kamis (8/1) menjelaskan, seluruh tenaga kerja yang terdata itu diberangkatkan secara sah sesuai prosedur yang berlaku. Di mana setiap TKI sebelum diberangkatkan mengikuti sejumlah tahapan seleksi yang dijalankan oleh tim dinas. “Kita terapkan seleksi ketat dan ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan tenaga kerja di luar negeri,” terangnya.

Hamid memperkirakan, dengan kehadiran ribuan TKI asal KSB itu, jumlah devisa yang bisa didapatkan negara cukup besar. Ia menyebutkan, jika diasumsikan sekitar 1.000 TKI memiliki gaji sebesar 1.200 real dengan perkiraan nilai tukar Rp 3.000 maka total dalam setahun, jumlah devisa yang mampu dicetak para TKI dari Tanah Pariri Lema Bariri ini mencapai sekitar Rp 43 miliar. “Mungkin saja jumlahnya bisa lebih besar lagi. Apalagi tiap negara punya nilai tukar uang berbeda. Artinya cukup besar sumbangsih para TKI kita kepada negara dari sisi devisa,” pungkasnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

JEMBATAN TIMBANG - Bangunan jembatan timbang Poto Tano yang hingga saat ini belum dioperasikan. lahannya belum tuntas,” terang Kabid LLAJ Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infromatika (Dishubkominfo) KSB, Muhammad Taufiq, membenarkan informasi yang diperoleh media ini.

Untuk penyelesaian persoalan lahan lokasi pembangunan jembatan timbang itu, pihak Dishubkominfo KSB pernah memfasilitasi Dishub provinsi dengan pemilik lahan. Taufiq menyebutkan, sebanyak dua kali pertemuan pernah digelar dengan dihadiri oleh tim Dishub NTB dan pemilik lahan. “Nah saya tidak tahu rincinya seperti apa hasilnya. Apa selesai atau tidak persoalannya. Namun yang kita lihat memang sampai

sekarang jembatan timbang itu belum dimanfaatkan,” katanya.

Sebenarnya ungkap Taufiq, untuk pengoperasian jembatan timbang Poto Tano itu dirinya sempat berkoordinasi dengan Dishub NTB. Ia menyarankan, jika nantinya jembatan timbang beroperasi, pihaknya dapat membantu Dishub NTB untuk menekan biaya operasionalnya. Caranya Dishubkominfo KSB akan menempatkan personelnya untuk membantu aktivitas pengoperasian jembatan.

“Saya sampaikan langsung ide ini kepada kepala Dishub NTB dan diiyakan waktu itu. Tapi saat itu beliau hanya bilang tunggu semua selesai dulu,”

Jembatan Brang Sakal Orong Telu Ditemukan Retak Sumbawa Besar (Suara NTB) Dari hasil pengamatan sejumlah anggota DPRD Sumbawa dari Dapil II yang meninjau lokasi, menemukan adanya keretakan pada jembatan Brang Sakal di kecamatan Orong Telu. Dikhawatirkan, kalau hal ini tidak segera ditangani, maka bisa ambruk pada musim penghujan ini.

“Retak di salah satu bagian. Harus segera ditangani, karena kalau tidak bisa semakin parah. Bahkan bisa putus kalau dihantam hujan dan air bah,” tandas anggota DPRD Sumbawa, Salamuddin Maula, Kamis (8/1), usai peninjauan lokasi ke Orong Telu bersama anggota lainnya dari dapil yang sama.

Tak hanya jembatan, Jalo, panggilan akrabnya, juga

(Suara NTB/arn)

Salamuddin Maula

menyoroti kondisi jalan menuju ke Orong Telu yang sudah

rusak parah. Hal ini menyulitkan akses transportasi bagi masyarakat di wilayah setempat, terutama pada musim penghujan seperti ini. Untuk itu, pihaknya akan melaporkan masalah ini ke pimpinan DPRD. Untuk nantinya diterbitkan rekomendasi kepada eksekutif agar persoalan tersebut segera ditangani. Sekaligus untuk menghindari kerusakan lebih besar.

Pada kesempatan yang sama, Jalo juga menyinggung soal pelayanan kantor kecamatan setempat yang sepi tanpa aktivitas berarti. Bahkan pintu-pintu ruangan tampak tertutup. Hal ini juga mesti disikapi Pemkab. Sebab meski lokasi Orong Telu terpencil, namun pelayanan kepada masyarakat mestinya tetap harus berjalan. (arn)

Pembayaran Klaim Jasa Raharja Sumbawa Menurun

Dua Kelurahan di Sumbawa Ikuti Lomba Tingkat Nasional

Sumbawa Besar (Suara NTB) Total pembayaran klaim

(Suara NTB/arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dua kelurahan di Kabupaten Sumbawa, yakni Kelurahan Lempeh dan Kelurahan Pekat akan mengikuti lomba tingkat nasional. Untuk Kelurahan Lempeh mengikuti lomba Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS), dan Kelurahan Pekat akan mengikuti lomba Tertib Administrasi PKK. Asisten Pemerintahan Setda Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan, Kamis (8/1) menyampaikan telah digelar pertemuan membahas persiapan menghadapi lomba. SKPD terkait diminta menyiapkan diri untuk memberikan dukungan kepada kedua kelurahan yang akan menjadi peserta lomba. ’’Kegiatannya nanti dilaksanakan Februari. Tim penilai lomba biasanya melihat program yang dijalankan. Tidak hanya fokus di administrasi dan lapangan. Sehingga harus dipersiapkan,’’ ujarnya.

Ketua GOW Kabupaten Sumbawa, Dra. Hj. Masdalifah Arasy Muhkan mengatakan, persiapan awal sudah dilakukan. Berkoordinasi dengan beberapa pihak, terkait kesiapan. Secara keseluruhan, Kelurahan Lempeh sudah besih. Hanya saluran rumah tangga yang masih harus ditingkatkan kebersihannya. Termasuk keasrian halaman yang nantinya juga ikut dalam penilaian.

Lurah Lempeh Adrian Pranata, S.STP menjelaskan, saat ini pihaknya masih membutuhkan beberapa bibit tanaman.

Sebab indikator penilaian dalam lomba tingkat Provinsi lalu, itu minimal 80 persen. Termasuk perlu ditempatkan bak sampah besar, dan bak sampah tiga warna. Serta untuk drainase perlu dilakukan normalisasi oleh SKPD terkait. Untuk administrasi dan kelengkapan berkas-berkas sudah 80 persen siap.

Sementara Lurah Pekat, Laely Febrianti, S.STP.,MSi mengatakan, pihaknya sudah menerima bibit tanaman dari Kantor Ketahanan Pangan. Namun dalam lomba ini, lebih difokuskan pada administrasi. Sehingga fasilitas penunjang perlu diadakan. Seperti sekretariat PKK dan komputer. (arn)

Halaman 6

Sugeng Hariadi

kantor Jasa Raharja Sumbawa menurut jenis jaminan dan cidera pada 2014 mengalami penurunan bila dibandingkan 2013 lalu.

Seiring dengan menurunnya jumlah korban lakalantas yang terjadi di sepanjang tahun 2014.

Sekaligus menunjukkan adanya sedikit peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

Kepala Perwakilan Jasa Raharja Kantor Sumbawa, Sugeng Hariadi, kepada w a r tawan, Kamis (8/1) menyebutkan, to-

tal besaran santunan yang dibayarkan sepanjang 2014 senilai Rp 3,131 miliar. Dengan total jumlah korban 223 orang (total dari korban meninggal dunia, luka berat dan lainnya yang berhak diberikan santunan).

Angka ini berkurang dari nilai pembayaran klaim pada 2013, dengan besaran Rp 3,3 miliar dan total jumlah korban 232 orang. “Dari data ini dapat diambil kesimpulan, adanya peningkatan kesadaran berlalu lintas di Sumbawa. Apalagi saat ini juga telah dilaunching kesadaran berlalu lintas se-Indonesia,” terang Sugeng.

Pada kesempatan tersebut, Sugeng juga menginformasikan terkait adanya MoU Jasa Raharja dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa. Terhadap korban kecelakaan yang terdaftar sebagai peserta BPJS, selain mendapatkan klaim BPJS, juga mendapatkan klaim dari Jasa Raharja.

Diketahui besaran klaim untuk korban meninggal dunia (darat dan laut) sebesar Rp 25 juta dan udara Rp 50 juta.

Untuk luka berat, maksimal Rp 10 juta sesuai kondisi yang diderita korban. (arn)

timpalnya seraya menambahkan, upaya penempatan personel Dishubkominfo KSB di jembatan timbang itu sebagai strategi untuk sekaligus melatih personel Dishubkominfo seputar ilmu pengoperasian jembatan. “Saya juga sampaikan ide agar dihibahkan saja jembatan timbang itu nantinya agar dikelola sepenuhnya oleh kabupaten.

Makanya kita punya ide menempatkan personel di sana untuk membantu sekaligus belajar,” tukas Taufiq.

Selanjutnya Taufiq menyampaikan, selain persoalan lahan sebagai kendala. Setahu dia hal lainnya yang kemungkinan membuat jembatan timbang itu belum beroperasi

karena tidak adanya sumber listrik. Sebelumnya pasokan listrik dari PLN pernah disambungkan, namun karena tidak pernah dilakukan pembayaran, maka pihak PLN pun melakukan pemutusan sambungan. “Saya pernah bantu petugas di sana untuk mencoba menghidupkan alat timbangnya dengan menggunakan baterai mobil tapi tidak bisa juga. Sampai akhirnya ditinggalkan hingga sekarang ini,” tukasnya “Peralatannya sudah lengkap semua. Termasuk alat timbangnya sudah ada.

Tapi sekarang karena belum dioperasikan juga, ya dibawa pulang ke Mataram,” imbuh Taufiq. (bug)

Penataan Pariwisata Danau Lebo Taliwang Dimulai Taliwang (Suara NTB) Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan, saat ini pihaknya telah memulai tahapan penataan pembangunan objek pariwisata danau Lebo, Taliwang.

Sebagaimana dengan program pariwisata daerahnya, tahun 2015 ini pemerintah KSB memfokuskan seluruh penataan di bidang pariwisatanya di dua objek lokasi pengembangan. Yakni untuk penataan objek wisata danau Lebo Taliwang dan objek pariwisata desa Mantar sebagai desa budaya. “Untuk penataan Lebo sekarang ini kita sedang memulainya,” terang sekretaris Disparekraf KSB, Ir. M. Saleh, M.Si kepada media ini, Kamis (8/1).

Untuk penataan danau Lebo Taliwang, pada tahap awal ini pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 850 juta. Saleh menyebutkan, anggaran tersebut untuk membiayai dua item kegiatan, di antaranya pembangunan kolam renang dan rumah apung yang nantinya akan ditempatkan dalam kolam utama yang saat ini telah ada.

“Untuk kolam renang anggarannya sekitar Rp 700 juta dan sisanya untuk bangun rumah apung di tengah kolam utama yang akan difungsikan sebagai rumah makan,” paparnya.

Saat ini sebagai tahap awal proses pembangunan, Dispakrekraf telah memerintahkan, konsultan perencana untuk memetakan bakal lokasi pembangunan kolam renangnya.

Menurut Saleh sebenarnya untuk penataan pariwisata danau Lebo Taliwang ini, sebuah dokumen perencanaan pernah

dibuat oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) beberapa tahun lalu. Namun demikian tetap perlu dilakukan pemetaan ulang rencana, mengingat sejumlah lokasi yang berada dalam gambar sebelumnya telah ditempati warga. “Makanya kita lakukan pemetaan ulang. Apalagi selama beberapa tahun belakangan bisa jadi terjadi perubahan bentang lahan, sehingga lokasi awal untuk membangun kolam renang sesuai gambar dulu, mungkin kini tidak representatif lagi,” urainya.

Ditanya soal kemungkinan lokasi pembangunan kolam renang tersebut? Saleh mengatakan, beberapa titik lahan di seputaran kolam utama bisa saja dijadikan lokasi. Sementara ini selain di lokasi utama yang berada di bagian timur kolam utama, opsi lain kolam renang yang nantinya dibangun lengkap untuk anak dan dewasa itu bisa juga ditempatkan di bagian barat dekat bukit.

“Kita lihat kan bagus semua.

Tapi tentu perlu pertimbangan teknis juga, supaya bangunan kolam nanti benar-benar bagus,” katanya.

Selanjutnya ia berharap, setiap tahapan pelaksanaan penataan danau Lebo Taliwang itu dapat berjalan sesuai jadwal. Dengan demikian, tahapan lanjutan pembangunan objek wisata dalam kota itu tidak terganggu ke depannya. “Kan penataan ini tidak selesai dalam satu tahun, tetapi akan terus pada tahuntahun berikutnya dengan melihat kemampuan anggaran daerah. Karenanya kita harap semua lancar, agar progres tahunannya jelas dan kita enak menjalankan rencana lanjutannya,” pungkasnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

DANAU LEBO - Lokasi pengembangan wisata Danau Lebo Taliwang. Di tengah-tengah kolam utama rencana akan dibangun rumah apung.

SUARA NTB Jumat, 9 Januari 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

(Suara NTB/use)

DIGEREBEK – Tim Densus 88 Antiteror, Polres Bima Kota dan Brimob saat menggerebek dua terduga jaringan radikal yang terkait penembakan Kapolsek Ambalawi, dan menjadi tontotan warga (kanan).

Sejumlah senjata dan bahan baku bom, parang, serta buku jihad yang berhasil diamankan aparat dari rumah RZ, Kamis (8/1). Berita selengkapnya di halaman 1.

Kota Bima (Suara NTB) Sebuah truk box dengan nomor Polisi DR 8557 AD diamankan oleh aparat Sat Reskrim Polres Bima Kota. Truk milik UD. DI ini diamankan karena memuat kayu sonokling tanpa dokumen lengkap.

Pengamanan truk box ini dilakukan aparat sekitar pukul 17.30 Wita saat melintas di Kelurahan Raba Ngodu, Kecamatan Raba Kota Bima. Saat itu, truk dengan box warna biru ini memuat 16 kubik (11 ton) kayu sonokling yang dikenal sebagai kayu dengan kualitas nomor satu.

Saat itu anggota Buser yang memberhentikan menanyakan dokumen surat jalan kayu yang dimuat. Hanya saja, surat tersebut belum bisa ditunjukkan oleh sopir maupun kondektur karena masih diurus. “Saat itu kita lagi mau makan,” tutur kondektur, Asikin Asrah yang dikonfirmasi, Rabu (7/1) malam.

Dijelaskannya, Pemilik kayu tersebut bernama Julfikar, warga Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Rencananya, kayu-kayu ini akan dibawa ke Surabaya. Namun karena surat belum ada, sehingga saat itu dia dan dua orang lainnya termasuk sopir mampir untuk makan. “Sekarang kami diamankan sementara bersama truk ini,” akunya.

Diakuinya, pihaknya sudah menelepon bos untuk mendatangi Sat Reskrim. Namun, pihaknya tidak tahu akan diamankan hingga kapan. “Kita sudah telepon bos untuk mendatangi Sat Reskrim,” pungkasnya. (use)

Pengadaan Randis Fraksi DPRD Dompu Dicoret Dompu (Suara NTB) Alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Dompu tahun 2015 dianggarkan hanya Rp 32 miliar dari ketentuan minimal Rp 67 miliar. Pemerintah daerah (Pemda) telah mengusulkan sesuai ketentuan, tapi disetujui Dewan hanya Rp 32 miliar. Minimnya ADD di Dompu menjadi catatan hasil evaluasi tim Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan mencoret rencana pembelian Sembilan unit kendaraan dinas (randis) fraksi di DPRD Dompu.

Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin, Kamis (8/1) mengatakan, pihaknya telah mengajukan anggaran untuk ADD Rp 67 miliar tahun anggaran 2015 dan disetujui Dewan hanya Rp 32 miliar. Di antaranya Rp 9,9 miliar dari dana transfer pemerintah pusat dan sekitar Rp 22,1 miliar dari pemerintah Kabupaten Dompu. “Itu artinya, tidak ada tambahan (dari tahun 2014),” kata H. Bambang.

Minimnya ADD yang dianggarkan tahun 2015 di Dompu, kata H Bambang, membuat tim evaluasi APBD di Provinsi membuat catatan khusus agar segera dipenuhi pemerintah Kabupaten Dompu sesuai ketentuan minimal 10 % dari dana perimbangan di luar dana alokasi khusus (DAK). “Kalau tidak 10 %, itu akan langsung difinalti sesuai surat Menteri Dalam Negeri dan dokumen APBD ini akan sampai juga ke pusat,” terang H Bambang.

H Bambang mengajak aparat desa untuk samasama memperjuangkan agar ADD sesuai standar minimal yang diatur dalam undang-undang desa.

Daerah yang tidak memenuhinya, akan langsung dipotong di muka dan imbasnya tidak hanya bagi aparat Desa, tapi juga dirinya sebagai kepala daerah. “Bukan hanya kalian, tapi saya juga. Ini bukan hanya masalah anda, tapi ini masalah kita semua.

Karena akan dipotong dimuka,” katanya.

Bila pemotongan sebesar Rp 67 miliar sesuai jumlah dana perimbangan yang ditransfer, ditambah Rp 32 miliar dana yang sudah disalurkan ke desa, maka daerah akan kekurangan anggaran hingga Rp 99 miliar dan akan menghambat anggaran program kegiatan lainnya. “Bagaimana mengembalikan (ADD) ke Rp 67 miliar,” harap H Bambang.

“Tapi ini bukan saya mengajak kalian untuk berdemo,” ingatnya.

Selain itu, tim evaluasi Provinsi juga mencoret rencana pembelian randis fraksi di DPRD. Dalam APBD 2015, ada 12 unit randis yang direncanakan untuk dibeli bagi anggota Dewan. Karena dalam ketentuan, pengadaan kendaraan hanya boleh untuk alat kelengkapan Dewan. “Kalau saja rencana pembelian randis itu bisa dikurangi, itu bisa untuk membeli sepeda motor bagi Sekdes,” jelas H Bambang.

Untuk memenuhi hasil evaluasi Gubernur ini, H Bambang mengaku, pihaknya diberi waktu hingga 9 Januari 2015. “Kalaupun tidak (bisa dipenuhi 10 % dana perimbangan), kita akan upayakan pemenuhannya pada APBD Perubahan (2016),” jelas H. Bambang. (ula)

Bupati Larang Warga Dompu Jadi TKW Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin melarang warga Dompu menjadi tenaga kerja wanita (TKW). Kendati tidak sebagai pekerja formal, para wanita cukup bekerja dalam daerah yang justru banyak didatangkan dari luar Dompu.

Larangan ini menyusul meninggalnya Nur Kurniati (26) warga Lepadi Dompu yang menjadi TKW di Malaysia. “Selama saya menjadi Bupati, ini sudah kejadian kedua. Pertama Sumiati (warga Jambu) yang disiksa majikannya. Tadi, kita makamkan Nur Kurniati warga Lepadi yang meninggal di Malaysia. Ini cukup menyedihkan. Makanya, tadi saya marahi para suami yang mengizinkan istrinya menjadi TKW dan para orang tua mengizinkan anak gadisnya menjadi TKW,” kata Drs H Bambang M Yasin, Kamis (8/1).

H Bambang mengatakan, sebelum menjadi Bupati dirinya sering ke Malaysia untuk

urusan bisnis dan menginap di rekan kerjanya. Ia sering ditunjukkan daerah penampungan TKI ilegal dan tempat kerja TKI. Para TKI sering dimanfaatkan di Malaysia dengan modus paspor, visa kerja dan KTP dipegang majikan. Gaji hanya diserahkan 20 persen dengan alasan ditabung dan akan diambil saat hendak kembali ke Indonesia. “Kita pergi ke negara orang, sama seperti menyerahkan nyawa.

Kalau sudah tidak pegang paspor, visa kerja, mau bilang apa? Legalitasnya dicabut.

Karena yang dipegang itu hanya Visa kerja dan perjanjian kerja. Itu sangat menyakitkan,” jelas H Bambang.

Diduga Jual Tanah di Atas NJOP

Asisten I Kota Bima Jadi Tersangka Kota Bima (Suara NTB) Asisten I Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Syahrullah, ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Tipikor Sat Reskrim Polres Bima Kota.

Syahrullah diduga telah menjual tanah untuk pemkot di atas NJOP. Untuk pemberkasan, Kamis (8/1), mantan Kepala Bappeda, Ir Syamsudin yang kini menjabat sebagai Kepala BLH, turut diperiksa.

Kapolres Bima Kota melalui Kasat Reskrim AKP Wendi Oktariansyah, SIK menyebutkan Syahrullah ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu. Dia ditetapkan sebagai tersangka setelah keterangan dan bukti-bukti mengarah padanya. Sebelumnya kasus ini dilaporkan oleh LSM kepada pihaknya dan kemudian diproses dengan melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi.

Sementara itu, pemanggilan terhadap Ir Syamsudin, yang didampingi stafnya, Haris Dinata ini untuk memperkuat keterangan saksisaksi yang lain. “Sebelumnya saksi yang sudah kami periksa jumlahnya belasan orang,” tutur Wendi.

Dijelaskan, tanah yang dijual kepada Pemkot tersebut adalah milik orang tua H Syahrullah yang telah dihibahkan kepada adik-adiknya.

Namun saat pengadaan tanah beberapa waktu lalu, Syahrul-

(Suara NTB/use)

Wendi Oktariansyah

lah membeli tanah milik adiknya sendiri seluas 24 are yang terletak di Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima. Hanya saja, harga pembelian diduga tidak sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP) yakni Rp 600 ribu kepada Pemkot. “Dugaannya tak sesuai NJOP,” terang Wendi.

Ditanyai apakah tindakan Syahrullah tersebut masuk dalam tindak pidana korupsi (tipikor)? Wendi mengamini.

Pasalnya, uang yang digunakan untuk membeli lahan tersebut merupakan uang negara yang berasal dari ABPD tahun 2014. “Tapi berapa besar kerugian negara kita belum tahu,” pungkasnya. (use)

Masalah TKI, lanjut H. Bambang, tidak bisa menjadi kebanggaan bangsa. Karena rata-rata dikirim pekerja kasar dan cenderung lemah di hadapan majikannya. Untuk itu, ia minta agar Desa/Kelurahan di Dompu tidak mengeluarkan rekomendasi bagi warganya bekerja keluar negeri. “Kita diperlakukan tidak manusiawi, tapi diperlakukan seperti mesin. Kalaupun harus pergi, jangan pergi yang perempuan, tapi yang laki-laki,” ungkapnya.

Diakui H Bambang, pihaknya belum bisa menyiapkan lapangan kerja formal yang memadai di daerah. Tapi untuk pekerjaan non formal, se-

”

Makanya, tadi saya marahi para suami yang mengizinkan istrinya menjadi TKW dan para orang tua yang mengizinkan anak gadisnya menjadi TKW H. Bambang M. Yasin benarnya Dompu masih sangat kekurangan. Untuk menanam tebu di sekitar PT SMS Pekat didatangkan dari

Lombok, Jawa dan Lampung.

Untuk menanam jagung di Manggelewa, banyak pekerja didatangkan dari Malaysia.

“Kalau sudah bisa beroperasi perusahaan gula 2016 nanti dan PT STM (emas) di Hu’u mulai konstruksi 2017, saya yakin akan lebih banyak lagi lapangan kerja formal yang tersedia,” jelasnya.

Yakub, Sekretaris Desa Lapadi yang dihubungi menuturkan, kematian Nur Kurniati, informasi dari keluarga sebelum ia meninggal sempat berkomunikasi dengan saudaranya yang juga menjadi TKI di Malaysia, Jumat (2/1) malam dan mengeluhkan sakit perut. Sabtu (3/1) ia dikabarkan meninggal di Malaysia dan langsung diuruskan kepulangannya. Jasadnya tiba di Dompu, Kamis (8/1) pagi sekitar pukul 04.00 wita dan langsung dimakamkan. (ula)

Harga Pupuk Meroket

Petani Bima Mengeluh Bima (Suara NTB) Harga pupuk bersubsidi, terutama jenis Urea di Kabupaten Bima meroket. Petani mengeluh, terlebih sudah masuk musim tanam. Apalagi, ketersediaan pupuk ini diperparah karena langka sehingga menyulitkan para petani.

Salah seorang petani, HS warga Kecamatan Woha Kabupaten Bima menyampaikan keluhannya. Biasanya harga pupuk di tingkat pengecer sebesar Rp 90.000 per zak, kini harus mengeluarkan uang sebesar Rp 150.000 per zak.

Kondisi ini, lanjutnya sudah berlangsung selama 15 hari.

Lantaran, harga jual yang cukup tinggi, padi yang ditanam pun memerah dan terancam puso karena rusak. Lantaran harga yang tinggi, dia dan petani lainnya harus mengeluarkan modal tambahan agar padi bisa tumbuh dengan normal.

Parahnya lagi, lanjutnya, ada indikasi pupuk di tingkat pengecer di jual kembali oleh oknum ke pedagang di pasar.

Sehingga, harga jual pun meroket. Oleh karenanya, dia meminta agar pemerintah dalam hal ini Dinas

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mengambil sikap sehingga distribusi pupuk bisa lancar dan harga kembali normal.

Sementara itu, Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Ir H. Sumarno yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (8/1), membantah adanya kelangkaan pupuk ini.

Hanya saja, stok pupuk dari pemerintah pusat memang terbatas. “Kalau masalah pu-

(Suara NTB/use)

Polisi Amankan Kayu Tanpa Dokumen

puk memang ada masalah di tingkat nasional,” tuturnya.

Biasanya, untuk Kabupaten Bima stok pupuk sebesar 30.000 ton per tahun. Namun yang pihaknya terima hanya 20.000 ton saja. Kondisi ini menandakan jika di tingkat nasional memang ada masalah. Perlu diketahui, lanjutnya, di musim tanam saat ini yang sudah tersalur untuk bulan Oktober-Desember sudah sebanyak 7.000 ton.

Sementara untuk Januari yang seharusnya 4.500 ton, baru tersalurkan sebanyak 2.000 ton. “Makanya kami mendorong PKT, distributor untuk segera menyelesaikan penyaluran,” ujar Sumarno.

Sementara ditanyai masalah harga pupuk yang meroket? Sumarno mengaku belum mendapat laporan.

Jika ada bukti, dia pun mempersilakan petani untuk melapor. Namun sebagai bentuk pengawasan secara teknis, akunya, dari pihaknya ada Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di samping meminta bantuan dari aparat Kepolis i a n . (use)

H. Sumarno

Tanah Swapraja Minta Disewa Aparat Desa

(Suara NTB/ula)

RAKOR SEKDES – Rapat koordinasi (Rakor) Sekdes yang dipimpin Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin, Kamis (8/1).

Dompu (Suara NTB) Sekretaris Desa meminta kepada pemerintah daerah agar tanah swapraja yang dikelola kepala Desa dan aparatnya tidak dilelang ke masyarakat. Tanah tersebut agar dimanfaatkan Sekretaris atau aparat Desa sebagai tambahan pendapatan aparat. Namun aparat tetap menyewanya pada pemerintah.

Sekretaris Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Amiruddin di Dompu, Kamis (8/1), mengatakan, pihaknya ingin agar pemda memberikan tanah swapraja disewakan saja kepada aparat Desa, sehingga

menjadi tambahan penghasilan aparat.

Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin mengaku akan mempertimbangkan agar tanah swapraja disewakan ke aparat Desa. Namun pihaknya akan membicarakan ke Tata Pemerintahan dan Dinas PPKAD untuk melihat peluang regulasinya. “Tanah swapraja awalnya diberikan kepada kepala Desa untuk menggarapnya, karena Kepala Desa saat itu tidak memiliki gaji. Dari tanah swapraja itulah sebagai gajinya,” kata H. Bambang.

Saat ini, lanjut H Bambang, Kepala Desa dan aparat-

nya sudah memiliki gaji dan semuanya rata se-Kabupaten Dompu. Tidak lagi seperti pengelolaan tanah swapraja, ada yang memperoleh tanah produktif dan kurang produktif. “Makanya dilelang dengan mekanisme yang ada. Uang lelang itu juga akan dikembalikan lagi untuk menggaji Kepala Desa dan aparatnya,” jelasnya.

H Bambang mengaku, tanah swapraja yang dimiliki pemerintah sudah banyak yang hilang. “Tanah swapraja yang dikelola kepala Desa bahkan sampai ada yang hilang dan beralih status,” ungkapnya. (ula)

SUARA NTB Jumat, 9 Januari 2015

POLHUKAM

Halaman 8

(Suara NTB/fit)

TANGGAPAN - Ketua Pansus Raperda Kota Mataram tentang krama adat sasak memberi tanggapan dalam rapat gabungan pansus bersama eksekutif, Kamis (8/1).

Perda Krama Adat Amankan Penyimpangan Kultur Mataram (Suara NTB) DPRD Kota Mataram, Kamis (8/1) kemarin akhirnya merampungkan pembahasan tiga paket raperda hak inisiatif DPRD. Hal ini ditandai dengan rampungnya pembahasan raperda Kota Mataram tentang Krama Adat Sasak. Pada prinsipnya eksekutif sepakat dengan raperda krama Adat Sasak. Perda

Krama Adat sasak ini nantinya diharapkan mampu mengamakan penyimpangan kultur yang mulai luntur di masyarakat.

Hanya saja, kata Kabag Hukum Setda Kota Mataram, Mansyur, SH., butuh kesamaan persepsi soal penggunaan istilah. Ia juga menyatakan setuju dengan hasil gabungan pansus terkait

Hamzah Haz Besuk Fuad Amin di Rutan KPK Jakarta (Suara NTB) Mantan Wakil Presiden Hamzah Haz membesuk Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron yang ditahan di rumah tahanan KPK di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Guntur.

“Mau menjenguk Pak Fuad. Pak Fuad itu masuk keluarga besar saya, orang tuanya dulu adalah sahabat saya, banyak membantu saya di DPR dan juga waktu saya menjadi Ketua Umum PPP jadi (ant/Bali Post) saya wajib datang,” Hamzah Haz kata Hamzah saat tiba di gedung KPK Jakarta, Kamis (8/1).

Hamzah membenarkan bahwa ia adalah besan Fuad.

“Iya,” jawab Hamzah saat ditanya wartawan apakah ia adalah besan Fuad.

Namun Hamzah mengaku tidak mengetahui mengenai kasus yang membelit besannya tersebut.

“Oh saya tidak mengerti. Saya tidak tahu. Saya itu dengan orang tuanya paling akrab ya,” ungkap Fuad.

Wakil Presiden periode 2001-2004 tersebut mengaku Fuad pernah membantunya semasa Hamzah berada di parlemen.

“Ia (Fuad) merupakan yang membantu saya dulu, orang tuanya baik waktu saya jadi ketua fraksi DPR, fraksi Persatuan (Pembangunan) dan Ketua Umum PPP, itu dia orang tuanya membantu di Madura,” tambah Hamzah.

Kasus suap terhadap Fuad Amin sendiri terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Direktur PT Media Karya Sentosa (MKS) Antonio Bambang Djatmiko dan perantara penerima suap yaitu Rauf serta perantara pemberi suap yaitu Darmono pada Senin (1/12). Selanjutnya pada Selasa (2/12) dini hari, KPK menangkap Fuad di rumahnya di Bangkalan. (ant/bali post)

Wiranto Temui JK Jakarta (Suara NTB) Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang diakui hanya ingin silaturahim dan melakukan pertemuan sebagai sahabat.

“Sejak Pak JK dilantik, kami tidak pernah bertemu lagi.

Tadi hanya bincang-bincang ringan saja,” kata Wiranto kepada pers usai bertemu Jusuf Kalla di Kantor Wapres di Jakarta, Kamis.

Dikatakan, dirinya bertemu dengan JK tidak membahas persoalan atau isu khusus. “Makanya tadi bertemunya cepat saja,” katanya.

Wiranto mengatakan sejak JK dilantik menjadi Wapres, dirinya belum pernah menengok sebagai kolega dan sebagai pendukung, dirinya ingin melihat perkembangan terbaru saja.

“Itu saja tak ada yang lain,” kata Wiranto. (ant/bali post)

raperda krama adat sasak berikut penyempurnaannya.

Rapat gabungan pansus membahas raperda krama adat sasak yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., menghasilkan beberapa penyempurnaan.

Pertama, kata lembaga peradilan dan aparat penegak hukum adat pada judul Bab

VI diubah menjadi majelis peradilan dan aparat penegak hukum adat. Pasal 17 pada bab yang sama disempurnakan. Ayat 1, krama adat memiliki majelis peradilan adat.

Ayat 2, majelis peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan lebih lanjut oleh krame adat sesuai tingkatannya.

Pasal 24 ayat 1, majelis

adat sasak/nama lainnya yang telah terbentuk, tetap diakui keberadaannya dan merupakan bagian dari krama adat sasak Kota Mataram berdasarkan Perda ini.

Sedangkan ayat 2, krama adat sasak yang telah terbentuk sebelum diundangkannya Perda ini wajib menyesuaikan diri paling lama enam bulan sejak Perda ini

Jakarta (Suara NTB) Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak tidak perlu berlebihan terkait dengan peringatan yang diterbitkan oleh Amerika Serikat dan Australia agar warganya berhatihati terutama di Surabaya dan Bali.

“Saya tidak dapat informasi apa-apa soal keamanan. Artinya kita aman-aman saja, jangan berlebihan,” kata Presiden menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Kamis (8/1).

Pada Sabtu (3/1) Kedutaan AS memberikan peringatan bagi warganya untuk selalu waspada dan hati-hati saat mengunjungi fasilitas tertentu.

Menyusul kemudian, Pemerintah Australia yang juga memperingatkan warganya untuk berhati-hati liburan di Indonesia.

Mereka mewaspadai serangan yang akan dilakukan oleh teroris. Menurut mereka, tindakan terorisme bisa terjadi kapan saja.

Warga negara Australia selama ini menempati posisi tertinggi kunjungan wisman ke Bali. (ant/bali post)

akan mampu mengamankan penyimpangan kultur di masyarakat.

Ia mencontohkan, ketika lembaga adat membuat awigawig, tidak ada payung hukum yang mengayoni. Yang jelas, imbuh Husni, Perda Krama Adat ini sangat urgent untuk diselesaikan, sehingga bisa ditindaklanjuti oleh eksekutif secepatnya. (fit)

Diduga Hasil Hubungan Gelap

Bayi Tanpa Kepala Ditemukan di Saluran Irigasi Praya (Suara NTB) Warga Desa Kopang Rembiga, Kamis (8/1) pagi kemarin, digeger oleh penemuan sesosok mayat bayi tanpa kepala. Bayi tersebut diduga hasil hubungan gelap. Sehingga dibuang di saluran irigasi desa setempat. Aparat kepolisian pun tengah menyelidiki kasus penemuan bayi malang tersebut.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, menyebutkan, mayat bayi berjenis laki-laki tersebut ditemukan pertama kali oleh Rijal, siswa SMK Negeri 1 Kopang, di saluran air dekat sekolah setempat sekitar pukul 09.00 wita. Kala itu, Rijal tengah melintas di dekat saluran air untuk masuk ke sekolah.

Secara tidak sengaja, Rijal melihat ada sesuatu yang tersangkut di badan saluran air tidak jauh dari tempatnya berdiri, menyerupai kaki manusia.

Semula Rijal mengira benda tersebut boneka yang terseret air. Namun ketika didekati, benda tersebut ternyata mengeluarkan bau tidak enak.

Ia pun sempat memeriksa

benda tersebut menggunakan kayu. Setelah diperiksa lebih teliti, Rijal pun kaget. Lantaran benda yang dikira boneka itu ternyata mayat bayi. Seketika itu, ia langsung melapor kepada kepala sekolah prihal penemuan mayat bayi tersebut.

Cerita penemuan mayat itu pun langsung tersebar ke

telinga guru dan siswa lainnya yang kemudian berbondong-bondong mendatangi lokasi penemuan mayat tersebut. Begitu pula dengan warga sekitar. Begitu mendapat kabar penemuan mayat warga pun ikut mendatangi lokasi kejadian.

Tidak lama berselang, aparat kepolisian dari Polsek Kopang datang ke lokasi. Setelah mendapat laporan dari warga.

Untuk kemudian langsung mengangkat mayat bayi malang tersebut dari dalam saluran air. “Saat ini juga may-

at bayi langsung dimandikan, untuk kemudin dimakamkan di pemakaman umum Desa Kopang Rembige,” sebut Herman, warga setempat.

Kabag Ops. Polres Loteng, Kompol. Trisal Prianggara, S.H.M.H., yang dikonfirmasi membenarkan penemuan mayat bayi tersebut. Namun demikian, pihaknya sejauh ini belum bisa mengungkapkan secara detail kasus tersebut lantaran masih dalam proses penyelidikan. “Kasusnya tengah diselidiki oleh Polsek Kopang,” sebutnya. (kir)

Pembangunan Gedung Evakuasi Mantan Wabup Lobar Pertanyakan Keterlibatan Dimulai Tahun Ini Mataram (Suara NTB) Tahun ini, Kota Mataram mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan gedung evakuasi.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Drs. H. Supardi mengatakan pembangunan gedung evakuasi akan dimulai tahun ini.

Supardi mengatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun ia mengatakan tak mengetahui berapa anggaran yang akan digelontorkan pemerintah pusat.

Pihaknya hanya menerima pembangunan tersebut. “Kita tidak tahu anggarannya. Kita terima jadi,” cetusnya.

Dalam pembangunan gedung evakuasi ini Pemkot Mataram hanya menyiapkan lahan. Supardi menyebutkan lahan yang disiapkan pihaknya sekitar 10 are. Lahan yang disiapkan Pemkot Mataram ada dua lokasi yaitu di Bagek Kembar dan Penghulu Agung.

Terkait dimana akan dibangun, pihaknya menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

(Suara NTB/dok)

H. Supardi

Ia mengatakan beberapa waktu lalu tim pernah melakukan survei di dua lokasi tersebut.

Mantan Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram ini mengatakan Kota Mataram sangat butuh dengan adanya gedung evakua-

si tersebut. Apalagi dibangun di kawasan yang dekat dengan pesisir, menurutnya itu sangat tepat. Kawasan pesisir Kota Mataram seperti di Ampenan maupun Sekarbela sangat rawan gelombang pasang. Hal yang paling dikhawatirkan adalah bencana skala besar seperti tsunami.

“Dipilih lokasi pinggir pantai karena termasuk kawasan titik rawan. Dan di dekat pantai itu perlu gedung evakuasi supaya jika terjadi sesuatu, kita bisa melakukan evakuasi dengan cepat,” ujarnya.

Supardi mengatakan pihaknya menyambut baik rencana pembangunan gedung evakuasi tersebut. Menurutnya gedung itu akan sangat bermanfaat sebagai tempat tanggap darurat jika terjadi bencana. Pada saat darurat, warga bisa dievakuasi ke gedung tersebut sebelum dibawa ke tempat yang lebih aman. “Sebelum sesuatu lebih besar terjadi, warga bisa kita evakuasi ke gedung tersebut. Setelah kondisi aman, baru kemudian mereka kita pulangkan,” jelasnya. (ynt)

Soal ”Travel Warning”

Presiden Minta Tak Ditanggapi Berlebihan

diundangkan.

Pada bagian lain, anggota DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd., berpendapat, keberadaan raperda krama adat ini akan memperkuat struktur formal di masyarakat. ‘’Struktur ini tidak terlalu jalan sehingga perlu dikuatkan dengan perda ini,’’ ucapnya. Ia yakin, hadirnya Perda Krama Adat ini

Fariz RM akan Jalani Rehabilitasi Jakarta (Suara NTB) Polres Metro Jakarta Selatan mengirimkan musisi Fariz RM (FRM) ke panti rehabilitasi di kawasan Lebak Bulus guna menghindari melakukan kekerasan terhadap dirinya.

“Rehabilitasi untuk menolong FRM karena patut diduga melakukan kekerasan terhadap dirinya,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul di Jakarta, Kamis (8/1).

Martinus mengatakan pihak keluarga sebelumnya telah meminta FRM menjalani rehabilitasi karena dianggap sebagai korban penggunaan narkoba. Selanjutnya, polisi berkoordinasi dengan pihak dokter yang menyatakan FRM harus menjalani perawatan di panti rehabilitasi.

Meskipun akan menjalani rehabilitasi,

Martinus menegaskan FRM akan menjalani proses hukum hingga persidangan. “(Rehabilitasi) sambil menunggu pemberkasan yang diperkirakan selesai sebulan,” ujar Martinus. Ia menambahkan FRM membutuhkan pengawasan intens karena mengalami “sakaw” hingga berpotensi melukai diri sendiri.

Sebelumnya, petugas Polrestro Jakarta Selatan menangkap pencipta lagu Fariz RM saat mengonsumsi narkoba di rumahnya Jalan Camar Bintaro Tangerang Selatan Selasa (6/1) dinihari.

Hasil tes urine menunjukkan Fariz positif mengkonsumsi tiga jenis narkoba yakni heroin, shabu dan ganja. Polisi juga menyita satu paket narkoba jenis heroin, satu paket ganja dan alat hisap (bong). (ant/bali post)

Ajudannya

Mataram (Suara NTB) Mantan Wakil Gubernur (Wabup) Lombok Barat H. Mahrip mempertanyakan kinerja penyidik Kejati NTB. Dimana dalam kasus itu, hanya dia sendiri yang dijerat. Sementara ajudannya saat itu, FT, tidak disentuh, padahal perannya sebagai pengatur biaya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

Mahrip yang sudah resmi ditahan diam-diam oleh Kejaksaan, Rabu lalu, sudah dititip di Lapas Mataram. Ia ditahan terkait kasus dugaan korupsi dana SPPD sejak 2009, 2010, 2011 dan 2012. Menurut Mahrip, sebagaimana disampaikan melalui tim kuasa hukumnya, Edy Rahman, SH, MH, dalam perjalanan dinas, semua urusan ada dibawah kendali FT. “Karena tidak mungkin Wabup ngurus tetek bengek soal SPPD. Karena semua itu yang ngurus ajudannya,” kata Edy Rahman menjawab Suara NTB, Kamis kemarin.

Sesuai tupoksinya, ajudan mengurus mulai dari persiapan dokumen keberangkatan sampai dengan proses pembayaran. Sehingga kecil kemungkinan sampai kliennya menilep dana SPPD tersebut, apalagi sampai membuat boarding pass dan tiket bodong sehingga timbul kerugian negara Rp 400 juta lebih. “Jadi seharusnya ajudananya juga diseret dong,” tegasnya. Ia ingin melihat konsistensi Kejaksaan dalam hal penegakan hukum. Kliennya dalam kasus ini dijerat dengan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang artinya ada perbuatan berlanjut, sehingga bisa dipastikan ada pihak lain terlibat dan harus diseret.

Terkait penahanan Mahrip, memang pihaknya sempat mengupayakan pindah menjadi

status tahanan kota. Namun keputusan Kejaksaan menahan kliennya, juga jadi pertanyaan, karena alasannya sangat klise.

Tidak mungkin akan menghilangkan barang bukti karena sudah disita Kejaksaan, juga soal kliennya dikhawatirkan mengulangi perbutannya juga mustahil dilakukan karena sudah tidak menjabat.

Dihubungi terpisah, juru bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH memastikan kasus itu memang akan berkembang ke pihak lain, ditandai dengan penerapan pasal penyertaan orang lain. Namun sementara ini pihaknya hanya fokus pada proses persiapan persidangan Mahrip. “Soal ada keterlibatan orang lain, nanti kita lihat fakta persidangan,” pungkasnya. Terkait mantan Wabup yang menyebut nama ajudannya, juga akan menjadi bagian dari pengembangan kasus tersebut. (ars)

Edy Rahman (Suara NTB/ars)

SUARA NTB Jumat, 9 Januari 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Investor Harus Serius Garap Paralayang di Nipah Mataram (Suara NTB) Wacana pengembangan wisata paralayang di kawasan Pantai Nipah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU) disambut baik oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB. Untuk itu, investor yang mengajukan izin harus menggarap secara serius rencana investasi tersebut.

Kepala Bidang (Kabid) Destinasi Disbudpar NTB, Ir. H. Ahmadi, SP ketika dimintai pendapatnya oleh Suara NTB, Kamis (8/1) menyatakan bahwa hal tersebut harus disambut positif oleh Pemerintah. Sebab, menurutnya prinsip dasar dalam pengembangan potensi pariwisata yakni dengan mengadakan kegiatan yang sebanyak-banyaknya pada objek pariwisata tertentu. Dengan demikian, aktivitas perekonomian masyarakat semakin meningkat serta pendapatan juga bertambah.

“Pemerintah harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi para investor, terutama jika hal yang dilakukan mereka akan mendatangkan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Itu, sangat bagus sekali, prinsip utama dalam pengembangan pariwisata itu kan menciptakan kegiatan yang

sebanyak – banyaknya di kawasan atau objek pariwisata,” ujar Lulusan Tekhnik Sipil ini ketika ditanya perihal wacana pengembangan wisata paralayang di Nipah.

Ditambahkan, selain pantai Nipah, NTB juga memiliki sejumlah titik objek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata paralayang.

Menurutnya, daerah ini memiliki ratusan perbukitan serta memiliki kekhasan destinasi tersendiri.

“Kita ini memiliki kawasan perbukitan yang sangat banyak.

Dan hampir di seluruh wilayah memiliki kawasan yang berbukit, kemudian cuaca di daerah ini tidak terlalu ekstrim, oleh sebab itu NTB memang sangat cocok untuk menjadi lokasi pengembangan olahraga udara itu,” tambahnya.

Ia menambahkan, kawasan wisata Pantai Nipah membutuhkan

pembenahan demi pengembangan kedepan. Ia sedikit menyinggung perihal penataan dan pengelolaan wisata kuliner yang tengah menjalar di kawasan tersebut.

“Ada banyak hal yang harus dibenahi untuk pengembangan pariwisata kita, terutama sekali wisata kuliner seperti di Nipah itu.

Manajemen pengelolaannya harus dibenahi, sebab kondisi yang sekarang banyak dikeluhkan oleh pengunjung,” jelasnya.

Selain itu, wisata kuliner di kawasan tersebut dituntut berinovasi.

Selama ini, menu yang ditawarkan terkesan kurang variatif sehingga minat kunjungan wisatawan kurang meningkat. Demikian juga perihal nilai jual yang masih di bawah rata – rata. Sebetulnya, jika wisata kuliner di tempat itu dikelola dengan maksimal, maka nilai jual untuk setiap porsi makanan bisa lebih tinggi.

“Harus ada inovasi, terutama dalam hal penyediaan menu makanan, jangan hanya sekedar ikan bakar saja, kan kita tidak tahu seandainya para wisatawan juga menginginkan menu ikan yang digoreng, atau yang berkuah. Nah hal itu harus betul – betul digarap secara maksimal,” tandasnya. (met)

Wisata Paralayang (ant/bali post)

Serangan ke Charlie Hebdo Ancam Kebebasan Berpendapat Los Angeles Hollywood menyuarakan solidaritas kepada tabloid satir Perancis “Charlie Hebdo” yang diterpa aksi penembakan, Rabu (7/1), yang juga dikaitkan dengan kebebasan berpendapat seputar kontroversi film komedi Korea Utara “The Interview”.

Para selebritas mengekspresikan kemarahan dan dukungan mereka di internet, sementara itu Motion Picture Association of America mengaitkan pembunuhan di Paris yang menewaskan 12 orang itu dengan peretasan dan ancaman kepada studio Hollywood Sony Pictures tentang film “The Interview”.

“Kami terkejut dan sedih atas serangan teroris yang mengerikan kepada Charlie Hebdo yang terjadi hari ini,” kata ketua MPAA Chris Dodd dalam pernyataan, Rabu (7/1) seperti dikutip dari AFP. “Industri kami telah mengalami upaya pengecut untuk menghancurkan kebebasan berpendapat, dan kami mendukung para korban dan keluarga mereka, begitu pula untuk warga Prancis.”

Sony Pictures awalnya menolak permintaan para peretas untuk membatalkan penayangan pada 25 Desember 2014. Sepekan sebelum Natal pihak Sony pun membatalkannya sebelum kembali berubah pikiran dan merilisnya pada 24 Desember.

Screen Actors Guild (SAG) menyebut penyerangan di Paris sebagai “tindakan terorisme biadab”.

“Jurnalis tahu bahwa pekerjaan mereka berisiko, teta-

pi pembunuhan ini sangat mengejutkan karena mereka tidak sedang berada di daerah peperangan luar negeri, melainkan sedang bekerja di kantornya sendiri yang terletak di negara demokratis,” kata SAG. Para bintang Hollywood mengekspresikan solidaritas mereka kepada majalah Prancis serta masyarakat di negara tersebut melalui Twitter dan media sosial lain. “Sangat jelas ini mengerikan, tragis

dan menyedihkan,” kata aktris Tina Fey seperti dikutip dari Variety.

“Ini mengingatkanmu betapa pentingnya kebebasan berpendapat dan hal itu harus dijaga. Kita semua harus teguh mempertahankan kebebasan berpendapat.. Meskipun itu hanyalah lelucon bodoh dalam The Interview, kita punya hak untuk menyatakannya.”

Pembawa acara Bill Maher menulis di Twitter bahwa mengutuk serangan Paris

Noorca dan Rayni Massardi Luncurkan Novel di Bali

tidaklah cukup. Aktris Julianne Moore yang menulis dengan tagar #JeSuisCharlie (“Saya Charlie”) menulis, “Saya patah hati dengan hilangnya nyawa para korban serangan atas kebebasan berekspresi #JeSuisCharlie.”

Mark Ruffalo menulis,”Sungguh merupakan suatu kehilangan. Pers yang bebas adalah senjata terbaik kita dalam melawan tirani, di dalam dan luar negeri. #JeSuisCharlie.” (ant/bali post)

Denpasar (Suara NTB) Dua sastrawan Noorca M. Massardi dan Rayni N. Massardi masing-masing akan meluncurkan novel terbaru di Bentara Budaya Bali (BBB), Kabupaten Gianyar, Bali pada Sabtu mendatang (10/1).

“Novel yang diluncurkan berjudul Straw karya Noorca Massardi dan Langit Terbuka karya Rayni Massardi yang dipublikasikan oleh Penerbit Kakilangit Kencana pada pengujung 2014,” kata Noorca M. Massardi dalam surat elektronik kepada Antara di Denpasar, Kamis.

Noorca yang kini Redaktur Eksekutif Majalah Kebudayaan Kemendikbud RI menjelaskan, Straw adalah novel kelimanya setelah novel berjudul September (2006) dan D.I.A. CINTA DAN PRESIDEN yang diluncurkan pada 2008.

Dalam novel Straw, Noorca menghadirkan ragam penulisan fiksi yang terbilang jarang ditempuh oleh penulis-penulis tersohor Indonesia. Ia menulisnya dalam rentang waktu yang terbilang panjang, yakni sekitar tujuh tahun.

Ia pun berharap karya tersebut dapat memberikan warna baru dalam genre penulisan novel di Indonesia.

Sementara itu, novel berikutnya yang diluncurkan berjudul “Langit Terbuka”. Ini merupakan novel pertama Rayni Massardi. Ia sebelumnya meluncurkan kumpulan cerpen tunggal bertajuk “Terima Kasih Anakku” (Padasan, 2012). Noorca mengungkapkan “Langit Terbuka” bukan sekadar novel biasa.

“Ini adalah sebuah novel yang akan membawa pembacanya ke suatu ruang dan waktu tanpa batas. Sebuah perenungan dan pertanyaan tentang jati diri, yang ditulis secara unik dan khas,” ujar Noorca.

Kedua novel yang penuh konflik dan problematik psikologis itu akan dibahas oleh dr. I Nyoman Sutarsa, MPH, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang juga Kandidat PhD dari Indonesian Presidential Scholarship at Australian National University, Australia, sekaligus Chief Editor Public Health and Preventive Medicine Archieve. (ant/bali post)

Jackie Chan Sumbang Rp 1 Miliar untuk Korban Kebakaran Harbin Bintang kungfu Jackie Chan menyumbangkan 500.000 yuan (sekitar Rp 1 miliar ) untuk para pemadam kebakaran yang tewas dalam kebakaran yang terjadi di bagian timur laut Tiongkok, seperti dikonfirmasi otoritas lokal, Rabu waktu setempat (7/1).

Donasi tersebut diberikan kepada lima keluarga, kata

(ant/bali post)

SOLIDARITAS - Seorang wanita membawa spanduk solidaritas dengan tulisan “Saya, Charlie” dalam acara nyala lilin sebagai penghormatan kepada korban penembakan oleh pria bersenjata di kantor majalah satir Charlie Hebdo di Paris.

pejabat urusan sipil di Heilongjiang. Pemerintah setempat juga akan memberi kompensasi untuk keluarga yang merugi, seperti dikutip dari Xinhua.

Lima pemadam kebakaran yang usianya berkisar dari 1822 tahun meninggal karena terkubur di bawah reruntuhan saat berusaha memadamkan api di gudang pasar keramik Beifangnanxun di Harbin,

Heilongjiang pukul 21.37 pada Jumat (2/1).

Usai tragedi itu, banyak orang mengekspresikan keinginan mereka untuk memberi sumbangan kepada keluarga dari para pemuda tersebut.

Departemen urusan sipil provinsi telah membuka akun donasi. Pertemuan untuk mengenang para mendiang akan diselenggarakan pada Kamis. (ant/bali post)

Penangkapan Fariz RM Tak Pengaruhi Konser Bersama Jakarta (Suara NTB) Penangkapan penyanyi kondang Fariz Rustam Munaf (Fariz RM) oleh polisi terkait narkoba dinyatakan tidak mempengaruhi peluncuran album serta rangkaian konser bersamanya dengan musisi Dian Pramana Putra.

“Konser album ini akan tetap kita jalankan di Hard Rock Cafe pada akhir Januari nanti, termasuk albumnya tetap akan diluncurkan seperti rencana semula,” ujar Produser Eksekutif kegiatan tersebut, Seno M Hardjo, di Jakarta, Rabu.

Dia mengaku sangat bersimpati dengan adanya kabar penangkapan terhadap Fariz RM oleh polisi di kediamannya, Selasa (6/1). Seno berharap penangkapan tersebut bisa memberikan hikmah terbaik kepada legenda musik yang terlibat dalam album “Fariz RM & Dian PP in Collaboration with...” itu.

“Tentunya kami sangat berharap semoga cobaan yang dialami Fariz RM ini bisa segera cepat menemukan solusi terbaiknya,” tambah dia. Dia menjelaskan

dalam album tersebut keterlibatan Fariz tidak terlalu signifikan.

Dari awal telah disepakati, kata dia, pihak Target Pop sebagai produser dari album ini telah meminimalisasi peran dari paman Sherina Munaf ini.

“Di Album ini, Fariz hanya menyumbangkan satu karya lagu ciptaannya. Fariz hanya menyanyi seperempat lagu di lagu Sakura dan Barcelona,” jelas dia.

Fariz juga tidak diprogramkan ikut dalam rangkaian promosi penting yang bersifat fisikal, seperti melakukan kunjungan ke toko musik maupun acara “Meet and Greet” hingga penampilan di televisi.

Lebih lanjut Seno menegaskan konsep awal dari album ini adalah lebih mengekspolitasi peran dari musisi-musisi muda yang tengah naik pamor. (ant/bali post)

(ant/bali post)

KONSER - Penampilan Fariz RM dalam sebuah konser Java Jazz.

SUARA NTB Jumat, 9 Januari 2015

Bangun Laboratorium Siaran SEBAGAI salah satu perguruan tinggi yang memiliki Program Studi Penerangan Agama Hindu pada Jurusan Dharma Duta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Mataram harus mampu menunjang proses pembelajaran bagi mahasiswanya. Apalagi, sekarang ini alumni STAHN Mataram dituntut ahli di bidangnya, salah satunya memiliki pengetahuan terkait dunia cetak dan elektronik. Atas kondisi ini, pihak STAHN Mataram ingin membangun laboratorium siaran bagi mahasiswa yang sedang menuntut ilmu. Inilah menjadi tekad Drs. I Nyoman Sulastra, MSi, saat dipercaya memangku jabatan sebagai Ketua Jurusan Dharma Duta STAHN Mataram beberapa waktu lalu. “Laboratorium siaran ini, kami harapkan bisa terwujud tahun ini,” ungkapnya saat berkunjung ke Redaksi Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok, Kamis (8/1).

Adanya laboratorium siaran, ujarnya, bisa memberikan kesempatan pada mahasiswa mempraktikkan teori yang didapat selama kuliah. Baginya, keberadaan laboratorium siaran ini tidak hanya membuat mahasiswa hanya paham secara teori, tapi memahami secara langsung di lapangan. Untuk itu, pihaknya berusaha melakukan lobi atau pembicaraan pada petinggi kampus, termasuk bekerjasama dengan pihak ketiga. Dalam hal ini, pihaknya ingin merancang kerjasama dengan Kelompok Media Bali Post yang ada di NTB, terutama memberikan kesempatan praktik pada mahasiswa yang selama ini hanya belajar teori. Adanya kerjasama dengan pihak ketiga, seperti Kelompok Media Bali Post di NTB diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan pada mahasiswa dengan harapan menjadi lulusan yang berkualitas.

Sekarang ini, ujarnya, jumlah mahasiswa yang belajar sebanyak 60 orang. Jumlah ini membuktikan animo lulusan SMA masuk ke Jurusan Dharma Duta Program Studi Penerangan Agama Hindu STAHN Mataram cukup tinggi. Meski demikian, banyak di antara mahasiswa yang harus putus di tengah jalan. Namun, itu tidak berpengaruh terhadap jalannya proses perkuliahan di STAHN Mataram. Setiap tahun, calon mahasiswa yang mendaftar cukup banyak. Pada bagian lain, ujarnya, pihaknya tidak mengabaikan kualitas dari tenaga pengajar/dosen. Dosen, diupayakan memiliki kompetensi sesuai di bidangnya dan menghasilkan kualitas lulusan yang mampu bersaing di bidangnya. Terlebih pada sekarang ini, kualitas tenaga pengajar dan prasarana yang dimiliki menjadi salah satu prasyarat utama dalam menghasilkan lulusan yang berkompeten. (ham) I Nyoman Sulastra

PENDIDIKAN

Halaman 10

Vakum, IAIN Mataram Tiga Hari Tanpa Rektor Mataram (Suara NTB) Sudah tiga hari ini sejak Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Periode 2011-2015 Dr. H. Nashuddin, M.Pd dinyatakan habis masa jabatannya pada 6 Januari lalu, IAIN Mataram belum memiliki rektor ataupun Pejabat Sementara (Pjs) Rektor.

Harusnya, pasca rektor sebelumnya dinyatakan habis masa jabatannya, pihak IAIN Mataram sudah harus menunjuk satu orang sebagai Pjs ,jika rektor terpilih belum dilantik oleh Menteri Agama. Itu bertujuan agar tidak terjadi kevakuman terhadap institusi. Tidak hanya itu, berbagai kebijakan penting di lingkup kampus juga tidak bisa berjalan tanpa adanya seorang pimpinan.

Namun hingga tiga hari

berlalu, tidak ada tanda-tanda pihak IAIN ataupun senat menggelar rapat guna mengusulkan satu nama sebagai Pjs yang akan diusulkan ke Sekjen Kementerian Agama.

Komentar miring pun bermunculan perihal belum adanya Pjs rektor. Salah satunya berasal dari dosen Fakultas Syariah yang tidak mau disebutkan namanya. Ia mengaku, ada atau tidak adanya rektor di kampus sama saja. Dalam

ode 2011-2015 Rabu (7/1). Info tersebut diperoleh Achsanudin langsung dari rektor terpilih Prof. Muhammad Taufik.

“Alhamdulillah pagi ini kita sudah dapat copian SK pemberhentian Pak Nashuddin sebagai rektor IAIN Periode 2011-2015. Maka atas dasar ini, segera diagendakan rapat senat untuk ajukan Pjs rektor salah satu wakil rektor saja untuk segera dibuatkan SK oleh Pak Sekjen” demikian bunyi pesan singkat yang dikirim Prof. Muhammad Taufik kepada Achsanudin.

Menurut Achsanudin, secara prosedural, pihak IAIN hanya akan merekomendasikan Pjs rektor dari wakil rektor yang ada, lalu kemudian disahkan

arti, tidak ada yang berubah, suasananya pun tetap sama.

Ia pun mempertanyakan lembaga yang sampai saat ini belum juga menggelar rapat guna menunjuk salah satu dari tiga wakil rektor sebagai Pjs rektor. Untuk itu, mencegah terjadinya kevakuman yang lebih lama di tengah-tengah kampus, Ia berharap agar Pjs Rektor segera ditunjuk sembari menunggu jadwal pasti pelantikan Prof. Muhammad Taufik selaku rektor terpilih.

Sementara itu, Wakil Rektor II IAIN Mataram Drs. H Achsanudin, M.Pd, mengaku telah mendapatkan informasi terkait telah dikeluarkannya surat keterangan (SK) pemberhentian Nashuddin sebagai rektor peri-

oleh pihak kementerian. Bisa saja nantinya, Pjs rektor langsung dipegang oleh Prof. Muhammad Taufik selaku rektor terpilih yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor I Bidang Akademik. “Bisa saja Pjs nanti dia biar langsung nanti kalau dilantik tinggal disahkan saja, nanti akan dibahas,” ujarnya.

Untuk diketahui, Prof. Muhammad Taufik sedianya akan dilantik sebagai rektor IAIN Mataram terpilih pada Selasa lalu. Tapi pihak Kementerian Agama menunda pelantikan disebabkan adanya temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dalam kapasitas Prof. Muhammad Taufik menjabat sebagai Wakil Rektor II. (dys)

(Suara NTB/ham)

Awasi Aktivitas Siswa, Sekolah Terapkan Waskat

Selong (Suara NTB) – Sejak tahun 2011 lalu, SDN 5 Jurit Kecamatan Pringgasela Lombok Timur (Lotim) sudah mulai mengembangkan sistem pengawasan melekat (waskat). Tujuannya, pihak sekolah dengan lebih mudah mengawasi aktivitas-aktivitas siswa ketika jam sekolah sedang berlangsung. “Waskat itu bukan berarti kita mengikat anak, melainkan para siswa harus berada di lingkungan sekolah pada saat jam sekolah supaya kegiatan maupun aktivitas siswa tetap terkontrol,” jelas Kepala SDN 5 Jurit, Hj. Nurhayati,S.Pd, Kamis (8/1).

Nurhayati mengaku, siswa yang berada di SDN 5 Jurit awalnya merupakan salah satu sekolah yang tidak terlalu menekan siswanya. Maksudnya, siswa-siswa yang ada di sana sering keluar masuk-keluar masuk alias suka berpindah-pindah. Oleh sebab itu, beberapa tahun terakhir ini, untuk memupuk kesadaran, keterampilan siswa serta daya kepedulian antarsesama. Pihak sekolah berupaya membuat terobosan baru untuk merubah perilaku siswa. “Siswa kita saat ini sudah mulai mengalami perubahan, baik dari segi berpakaian. Karena, ketika ada bantuan BSM, kita selalu arahkan mereka untuk melengkapi kebutuhankebutuhan sekolah, jadi sekarang sudah tidak ada alasan lagi untuk mereka tidak memakai sepatu ke sekolah,” tegasnya.

Terbentuknya waskat itu, ujarnya, pihak sekolah mengharapkan supaya para siswa bisa berinteraksi dan bermain dengan teman-temannya. Karena, terangnya, ketika tiba waktu jam keluar bermain, para siswa hanya boleh berinteraksi di kawasan sekolah. Sedangkan, untuk mengefektifkan pelaksanaan waskat itu, pihak sekolah melibatkan semua guru untuk mengawasi kegiatan-kegiatan anak. “Semua guru termasuk kepala sekolah kita buatkan jadwal untuk menerapkan waskat ini karena ini merupakan sudah tanggung jawab bersama dalam mengarahkan siswa ke arah yang lebih baik,” terangnya. (yon)

Jago Renang di Sungai

Dua Siswa SDN 5 Jurit Jadi Andalan Sekolah Selong (Suara NTB) – Randa Mandala Putra dan Dedi Firman Sanjaya merupakan dua siswa di SDN 5 Jurit Kecamatan Pringgasela Lombok Timur (Lotim) yang suka berenang di sungai. Kegemaran keduanya berbuah manis bagi mereka. Keduanya pun menjadi andalan sekolah dalam setiap kejuaraan renang, baik desa hingga kecamatan. Dari prestasi yang diraih, keduanya pun dipercaya mewakili kecamatan di kejuaraan kabupaten hingga provinsi.

Kepala SDN 5 Jurit, Hj. Nurhayati,S.Pd, mengaku, kedua siswanya sudah menjadi juara I di tingkat kecamatan dan sedang dipersiapkan untuk perlombaan tingkat kabupaten bahkan ke provinsi. Namun, kegiatan di tingkat kabupaten sekarang ini masih belum ada sinyal. Sementara tahun lalu, pada saat sekarang ini banyak event digelar di tingkat kabupaten. “Sekarang ini belum ada event-event yang dilakukan oleh kabupaten. Padahal, sekarang musimnya kegiatan,” ujarnya pada Suara NTB, Kamis (8/1).

Selain renang, ujarnya, beberapa kegiatan olahraga, seperti atletik, sepakbola juga dikembangkan di SDN 5 Jurit.

Alasannya, kegiatan-kegiatan dibidang olahraga mampu memberi perubahan kepada siswa. Diakuinya, pada tahun 2013 lalu, salah satu siswanya berhasil mewakili Lotim ke tingkat provinsi untuk Lomba Renang dan MIPA. (yon)

(Suara NTB/ham)

Kemah Bakti Sosial

Aletheia Mulai Buka Pendaftaran Siswa Baru Mataram (Suara NTB) Yayasan Pendidikan Kristen Aletheia kembali membuka Pendaftaran Siswa Baru (PSB) Tahun pelajaran 2015-2016.

Pendaftaran dibuka mulai Januari sampai dengan bulan Juni mendatang.

Kepada Suara NTB, Kamis (8/1), Ketua Panitia PSB Efraim Tefa menjelaskan jika pendaftaran dibuka lebih awal dari sekolahsekolah lainnya di Kota Mataram. Akunya, pendaftaran secara serentak dibuka untuk jenjang KB-TK, SD dan SMP. Adapun kuota untuk jenjang SD sebanyak 50 siswa, sedang untuk jenjang SMP sebanyak 50.

Biasanya, pendaftar hampir 90 persen berasal dari internal sekolah Aletheia, yaitu dari lulusan TK melanjutkan ke jenjang SD begitupun lulusan SD ke SMP. “Biasanya banyak

masuk dari internal sekitar 90 persen, dari luar sedikit.

Kecenderungannya seperti itu dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Efraim Tefa mengaku masa pendaftaran PSB yang sudah dijadwalkan itu bisa berubah-ubah tergantung dari situasi dan kondisi pada saat pendaftaran. Misalnya saja, dari waktu yang ditentukan yakni sampai bulan Juni bisa saja ditutup sebelum itu jika kuota untuk rombongan belajar masing-masing jenjang telah terpenuhi.

Khusus bagi internal sekolah atau sumber asli siswa baru, aplikasi pendaftaran dibuka sampai dengan akhir bulan Februari. Jika lewat dari itu, maka sejumlah fasilitas yang disediakan pihak sekolah tidak bisa dinikmati.

“Kalau daftar sebelum tanggal 28 Februari, potongan pendaftarannya Rp 1 juta untuk partisipasi pembangunan. Kalau secara adminis-

Puluhan Mahasiswa di Mataram Dilibatkan

trasi dilunasi bulan Maret, gratis buku paket selama satu semester.

Jika pendaftar bisa tunjukkan prestasi akademik dan nonakademiknya, dikasih beasiswa,” tuturnya.

Dikatakan Efraim Tefa jika konsep PSB ini adalah kelas terbatas. Hal itu untuk memudahkan para guru dalam penguasaan kelas.

Sementara itu, Kepala KBTK Aletheia Helta Magreta Kalalo berharap agar masyarakat dapat memasukkan putra-putrinya selama masa pendaftaran berlangsung. Diakuinya, tahun ini KB-TK Aletheia menerima pendaftaran untuk KB Yunior (umur 2-3 tahun), KB Senior (umur 3-4 tahun), TK A (umur 4-5 tahun) dan KB B (umur 5-6 tahun). Khusus untuk 10 pendaftar pertama, Helta mengaku pendaftar akan mendapatkan promo pemotongan pendaftaran. (dys)

Mataram (Suara NTB) Sebagai rangkaian kegiatan Kemah Bakti Sosial (KBS) yang akan digelar 1718 Januari mendatang, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram telah menyiapkan 1.200 pohon yang akan ditanam di lokasi KBS. Kegiatan KBS akan berlangsung di Desa Kawo Kecamatan Pujut Lombok Tengah dengan melibatkan puluhan mahasiswa di Kota Mataram.

Kepada Suara NTB, Ketua Panitia KBS Lilwalidaini Ihsan, menjelaskan, jika KBS merupakan agenda rutin tahunan setiap pengurus HMI. Tahun-tahun sebelumnya, KBS diadakan bergiliran baik di Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara dan kini Lombok Tengah.

Menurutnya, Desa Kawo dipilih sebagai lokasi KBS, karena dianggap sangat tepat untuk

Mataram (Suara NTB) Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB Drs. H. Ali H. Rahim meminta agar para guru tidak melakukan upaya-upaya tercela untuk mengkatrol nilai hasil ujian sekolah (US) demi kelulusan para siswa. itu setelah kelulusan siswa tahun ini tidak lagi ditentukan oleh hasil ujian nasional (UN) “Kami ingin jangan sampai ada guru yang mengotori regulasi ini. Pengkatrolan nilai demi kelulusan siswa sudah melanggar kode etik guru. jika itu terjadi di NTB, PGRI siap memberikan sanksi kepada guru yang melakukan pengkatrolan nilai. Kami tak ingin guru melanggar kepercayaan yang diberikan pusat,” ujarnya pada Suara NTB, Kamis (8/1).

PGRI NTB, katanya, menyambut baik regulasi yang mempercayakan US sebagai penentu kelulusan. Untuk itu, dirinya meminta agar para guru serius menjalankan apa yang menjadi ketentuan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang sudah rampung membuat standar

operasional prosedur UN tahun 2015 yang salah satu isinya yakni kelulusan siswa ditentukan oleh US. Sebelumnya, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja NTB ini menyebut jika guru atau sekolah hanya menjadi bayang-bayang pusat dalam menentukan kelulusan yakni sebesar 60 persen oleh pusat dan sisanya dari sekolah. Kini justru sebaliknya, penentu kelulusan sepenuhnya dari sekolah.

Ali Rahim menilai, kebijakan itu kini membuat pendidikan kembali pada ruhnya. Di mana hanya guru atau sekolah yang tahu watak dan kemampuan masingmasing siswa. “Kami sangat setuju jika UN bukan lagi penentu kelulusan melainkan sebagai hasil pemetaan,” katanya bersemangat.

Dengan dikembalikannya kelulusan ke sekolah, hal lain yang penting dilakukan oleh Dikpora kabupaten/Kota, yakni melakukan evaluasi strategi US. Terutama dalam mengejar ketertinggalan

dalam melaksanakan proses belajar mengajar di semua tingkatan.

Menurutnya, sistem kelulusan US ini juga tidak terlepas dari peran orang tua. Maka dari itu, ia memina agar wali murid mendukung setiap program yang dijalankan oleh sekolah. (dys)

H. Ali H. Rahim

menggerakkan gerakan penghijauan kepada masyarakat di tempat itu. “Pohon kita dapatkan di Dinas Kehutanan Provinsi NTB, Kita sudah dikasih 1.200 pohon,” ujarnya Rabu (7/1).

Adapun jenis pohon yang nantinya ditanam yakni pohon mahoni, jati putih dan sengon.

Selain itu, pada KBS mendatang, pria yang akrab dipanggil Ihjo ini menjelaskan akan melibatkan puluhan kader dari seluruh perguruan tinggi yang tersebar di Mataram, yakni dari Unram, IAIN Mataram, IKIP, Universitas Muhammdiyah dan Stikes Mataram.

Selain mengadakan penghijauan, Ihjo mengaku pihaknya juga akan memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat sekitar Desa Kawo. “Kita kerjasama juga dengan BEM Kesehatan NW, Lampak untuk berikan pengobatan gratis,” ujarnya. (dys)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Jakarta (Suara NTB) – lama empat jam.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Menteri Pendidikan dan Anies berpendapat hal 1234567890123456789012345678901212 Kebudayaan (Mendikbud) itu terjadi karena tak ada 1234567890123456789012345678901212 Anies Baswedan menga- perbaikan dalam peny1234567890123456789012345678901212 takan kompetensi inti dan usunan kurikukum itu.

1234567890123456789012345678901212 kompetensi dasar dalam Kurikulum 2013 seakan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kurikulum 2013 banyak dipaksakan. “Ini semua 1234567890123456789012345678901212 yang tidak selaras, sehing- bukan kesalahan guru, 1234567890123456789012345678901212 ga kurikulum akan dieval- tetapi pemerintah yang 1234567890123456789012345678901212 uasi menyeluruh. tidak menyiapkannya den1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 “Awalnya yang ingin di- gan baik,” ujar dia.

1234567890123456789012345678901212 evaluasi hanya dokumen Mendikbud menjelaskan 1234567890123456789012345678901212 saja. Tapi ternyata kompe- bahwa pihaknya butuh waktu 1234567890123456789012345678901212 tensi inti dan kompetensi untuk menyelesaikan per1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dasar banyak yang tidak soalan kurikulum itu. “Kita per1234567890123456789012345678901212 pas,” ujar Mendikbud Anies baiki sampai selesai,” ujar dia.

1234567890123456789012345678901212 di Jakarta, awal pekan ini.

Disinggung mengenai 1234567890123456789012345678901212 Dia memberi salah satu penerapan kurikulum ganda, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 contoh perpaduan dua ko- Anies membantah dan men1234567890123456789012345678901212 mpetensi itu untuk tingkat gatakan bahwa sekolah yang 1234567890123456789012345678901212 SMP, yakni “menunjukkan si- menggunakan Kurikulum 1234567890123456789012345678901212 fat disiplin dan bertanggung 2013 hanya tiga persen dari 1234567890123456789012345678901212 jawab melalui ekspor impor jumlah sekolah di Tanah Air. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 yang menggunakan Bahasa “Jadi tidak benar kalau dise1234567890123456789012345678901212 Indonesia yang baik”. “Ini but menggunakan kurikulum 1234567890123456789012345678901212 tidak nyambung. Seharusn- ganda. Kalau yang mener1234567890123456789012345678901212 ya dibuat selaras,” katanya. apkan Kurikulum 2013 itu 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Selain dalam penera- separuh jumlah sekolah 1234567890123456789012345678901212 pan kurikulum itu juga ada baru bisa disebut sebagai 1234567890123456789012345678901212 sekolah yang menerapkan penerapan ganda,” kata dia.

1234567890123456789012345678901212 pelajaran matematika se- (ant/bali post) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

Mendikbud Anggap Kompetensi Kurikulum 2013 Tidak Selaras

PGRI NTB Sambut Baik US sebagai Penentu Kelulusan

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/yon)

POSE BERSAMA - Kepala SDN 5 Jurit, Hj.Nurhayati (kiri) pose bersama atlet renang Randa Mandala Putra, (tengah) dan Dedi Firman Sanjaya (kanan).

FOTO BERSAMA - Mahasiswa Program Studi Penerangan Agama Hindu pada Jurusan Dharma Duta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram saat simakrama ke Redaksi Harian Suara NTB, Kamis (8/1). Dalam simakrama ke Redaksi Suara NTB ini, mahasiswa STAHN yang didampingi Ketua Jurusan Dharma Duta I Nyoman Sulastra dan dosen pengampu Putu Sugiartha diterima Penanggung Jawab Harian Suara NTB H. Agus Talino.

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 9 Januari 2015

Pemilihan Presiden Barcelona Dipercepat

”

Barcelona Presiden Barcelona Josep Maria Bartomeu telah mengumumkan akan mengadakan pemilihan presiden lebih awal pada akhir musim.

(Suara NTB/ist)

Louise dan Michael Owen Pernah ”Kumpul Kebo” London Ini memori kisah asmara dari pasangan pesepakbola dunia (wifes and girlfriend/WAGs). Louise Owen, istri dari Michael Owen, ternyata pernah melakukan “kumpul kebo” dengan pesepak bola Inggris itu sebelum mereka mengikat janji pernikahan.

Sejak Owen menjadi striker terkenal di berbagai timnya, termasuk Liverpool, Real Madrid, Newscastle United, Manchester United dan Stoke City, Louise telah disebutsebut sebagai kekasih yang telah menjalin hubungan jangka panjang.

Louise yang pandai menunggang kuda sempat mengalami kecelakaan pada 2004 saat kudanya kehilangan keseimbangan dan menimpanya. Dia mengalami patah di dua tempat di bagian punggung juga patah di lima tempat di paha serta panggulnya. Beberapa bulan kemudian Louise sembuh total dan dapat kembali duduk di atas sadel.

Louise pertama kali bertemu Michael di Rector Drew Primary School, di Hawarden, Clwyd, North Wales.

Mereka berdua sama-sama bersekolah di SMA Hawarden di mana keduanya mulai menjalin asmara. Pada 2002, keduanya tinggal bersama dan dua tahun kemudia bertunangan. Pada 2005 mereka menyelenggarakan upacara pernikahan di hotel Carden Park di Chester, Cheshire.

Perempuan berusia 34 tahun itu kini menjadi ibu dari empat anak. Putri pertamanya, Gemma Rose, lahir pada 2003. Tiga tahun kemudian, lahirlah bayi lelaki yang diberi nama James Michael.

Anak ketiga Emily May lahir pada 2007 dan si bungsu Jessica hadir pada 2010.

Michael yang memutuskan untuk menggantung sepatu pada 2013 kini menjadi pakar sepakbola untuk BT Sport. Louise dan keluarganya saat ini menetap di rumah mewah senilai jutaan pound di North Wales, demikian laman fabwags. (ant/bali post)

menyelesaikan mandat sampai 2017, tetapi saya pikir kini klub butuh ketenangan.

Ini bagus untuk klub, anggota bisa memilih projek. Ada sejumlah ketegangan yang menakjubkan beberapa minggu terakhir dan itu tak dapat diterima untuk klub.”

“Luis Enrique memiliki projek yang sedang dia kerjakan pada saat ini. Dia merombak tim, dia memiliki pekerjaan yang harus dilakukan dan tidak ada keraguan, dia orang yang ideal untuk posisi ini. Saya hanya berpikir itu akan bagus untuk tim, klub, jika pemilihan ini dilaksanakan,” katanya.

Barcelona kini berada di posisi dua di klasemen La Liga, selisih satu poin dengan Real Madrid, demikian sportsmole.co.uk.

Chelsea Dekati Ayah Messi Chelsea mulai mengendap-

Josep Bartomeu dat peraih Ballon d’Or. Sejumlah surat kabar Spanyol mewartakan bahwa konflik Messi dengan Enrique belum berakhir bahkan cenderung membara. Ujungujungnya, masa depan pelatih Barcelona itu ditentukan dalam dua laga ke depan melawan Elche (8/1) dan Atletico Madrid (11/1).

Presiden Barcelona Josep Maria Bartomeu menegaskan bahwa Azulgrana tidak bermaksud melepas Messi pergi. Pernyataan ini tentu ber-

tujuan meredam spekulasi mengenai masa depan pemain timnas Argentina itu.

Sementara itu, Enrique mengelak bahwa ia berselisih dengan Messi. Ia juga mengaku tidak mendapat ultimatum apapun dari klubnya. Pelatih berusia 44 tahun itu menyesalkan kebijakan klub yang telah memecat Direktur Olah Raga Barca, Andoni Zubizareta, yang nota bene rekannya di timnas Spanyol pada era 1990an. (ant/bali post)

Real Madrid Terhempas Lagi hampir menggetarkan gawang Real Madrid namun bola sepakannya masih melebar tipis di sisi kanan gawang yang dijaga Kaylor Navas. Real Madrid mencetak gol pada menit ke-18 melalui penyerang asal Wales, Gareth Bale, namun dianulir wasit Clos Gomez karena Bale dinilai sudah dalam posisi offside.

Bek sayap Real Madrid, Marcelo, dihukum kartu kuning karena menjegal pemain Atletico, Jesús Gámez, di menit ke-27 sementara tiga menit kemudian Sami Kheidira juga mendapatkan kartu kuning akibat melanggar Fernando Torres.

Menjelang babak pertama berakhir, Real Madrid memiliki dua peluang melalui penyerang Karim Benzema dan Bale namun sepakan kedua pemain tersebut tidak menjadi gol.

Kedudukan tanpa gol bertahan hingga jeda babak pertama.

Pada menit ke-58 babak kedua, Atletico Madrid mendapatkan hadiah penalti akibat pelanggaran Sergio Ramos di kotak terlarang. Raul Garcia tidak membuang kesempatan tersebut dengan menembak ke suduk kiri gawang yang tidak mampu dihalau penjaga

Jakarta (Suara NTB) Real Madrid kembali bernasib naas setelah dipecundangi untuk kali kedua di awal Januari 2015 ini. Setelah Valencia, kini Atletico Madrid yang sukses

mempecundangi rival sekotanya itu pada leg pertama babak 16 besar Piala Raja Spanyol (Copa del Rey) di Vicente Calderón, Kamis (8/1) dini hari.

Gol kemenangan tim asuhan Diego Simeone dicetak melalui sepakan penalti Raul Garcia di menit 58 dan sundulan pemain bertahan Atletico, Jose Gimenez, di menit ke-76. Pada menit awal babak pertama Real Madrid sudah memiliki peluang melalui bola sundulan kepala Sergio Ramos memanfaatkan sepak pojok James Rodriguez namun berhasil ditangkap penjaga gawang Atletico.

Pada menit ke-13, penyerang Atletico Griezmann

Renang Minim Stok Atlet Senior Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga tampaknya belum punya stok atlet senior untuk persiapan mengikuti Pra-PON dan PON Jabar 2016. Sebanyak 20 atlet muda yang dibina dalam rangka menghadapi event-event berskala nasional merupakan atlet kelompok umur (KU), begitu juga dengan Dody Arman dan Putri Angky yang dipersiapakan menghadapi Pra-PON 2015 hingga PON XIX di Jabar tahun 2016 merupakan atlet remaja yang berstatus pelajar SMA. Demikian disampaikan Pelatih PRSI NTB, Jaelani yang dihubungi Suara NTB di Kolam Renang Mayura Mataram, Rabu (7/1) malam. “Kita hanya punya dua atlet muda yang di persiapakan mengikuti Pra-PON, yakni Dodi Arman dan Putri Angky, sisanya merupakan atlet kelompok umur,” ucapnya.

Dikatakan Jaelani, sejumlah atlet binaaan PRSi NTB saat ini merupakan atlet-atlet kelompok umur (KU) 4, KU3, KU2 dan KU 1, mereka tak memiliki stok atlet senior mengadapi event-event tingkat nasional. Namun demikian, renang bisa mengandalkan dua atlet yang dipersiapakan menghadapi Pra-PON 2015, yakni Putri Angky dan Dodi Arman.

Kedua atlet itu kata Jaelani adalah atlet yang sukses mendulang medali emas terbanyak di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX di Mataram tahun 2014.

Dodi Arman berhasil meraih 11 medali emas dan satu medali perak di 12 nomor yang dipertandingkan di kategori putra. Selanjutnya Putri Angky meraih sembilan medali emas dan tiga medali perak. Keberhasilan keduanya mencetak prestasi di level regional akan menjadi perhatian pihak pengurus cabor, sebab di usia yang baru menginjak 17 tahun kedua atlet itu mampu mendulang kepingan medali emas.

Dengan potensi yang dimiliki kedua atlet itu, cabor renang ingin mendorong kedua atlet itu untuk berprestasi di level kejurnas renang senior, terutama menghadapi Pra-PON dan PON XIX di Jabar 2016 menjadi fokus perhatian PRSI NTB. Cabor renang menargetkan kedua atlet itu bisa lolos ke PON Jabar 2016 sehingga cabor renang punya kans mendulang medali.

Di sisa waktu yang kurang dua tahun ini, kedua atlet itu akan menjalani Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) yang digelar Pengprov PRSI NTB dalam waktu dekat ini. “Kita (PRSI NTB-red) akan mempelatda kedua atlet ini untuk persiapan Pra-PON dan PON,” kata Ketua Binpres PRSI NTB,” Ahmad Musyafa. (fan)

Alasan utama karena kami ingin menurunkan ketegangan di sekitar klub pada saat ini

ngendap dengan mendekati ayah dari Lionel Messi menyusul konflik pemain berjuluk La Pulga itu dengan pelatih Barcelona Luis Enrique belakangan ini.

Menurut pemberitaan stasiun radio RAC 1, klub papan atas Liga Inggris (Premier League) itu sedang melobi ayah Messi agar membujuk putranya itu hengkang ke London di musim depan.

Klub yang dimiliki oleh milyuner Rusia Roman Abramovich itu kini santer disebutsebut terus mendekati ayah Messi, Jorge untuk “bersedia membuka wawasan lebih luas dengan tampil bermain bersama Chelsea di musim depan”.

The Blues dikabarkan telah menyodorkan tawaran sebesar 250 juta euro untuk memboyong Messi ke Liga Inggris. Salah satu mesin gol Barcelona itu menjadi kandi-

gawang Real Madrid. Atletico unggul 1-0.

Tertinggal satu gol membuat Real Madrid meningkatkan serangan dengan memasukkan Cristiano Ronaldo menggantikan James Rodriguez pada menit ke-63. Menit ke-72 Real Madrid mendapatkan peluang melalui tendangan bebas akibat pelanggaran yang dilakukan Gabi di luar kotak penalti, sayang sepakan Ronaldo melebar di sisi kiri gawang Atletico.

Sundulan kepala Jose Gimenez memanfaatkan bola sepak pojok Gabi menambah keunggulan Atletico Madrid di menit ke-76 menjadi 2-0. Menjelang akhir laga, Juara Liga Champions Eropa Real Madrid kian gencar melakukan serangan namun tidak ada gol yang tercipta.

Kendati kalah 0-2 dari Atletico, namun berdasarkan data statistik Marca Real Madrid menguasai jalannya laga dengan unggul penguasaan bola 71 berbanding 29 persen. Di sisi lain, jika ingin lolos ke babak delapan besar Real Madrid harus menang dengan selisih tiga gol pada leg kedua Copa del Rey yang akan digelar di Santiago Bernabeu pada 15 Januari 2015. (ant/bali post)

HADANG TORRES – Penyerang legendaris Atletico Madrid, Fernando Torres dihadang oleh Bek Real Madrid, Marcelo saat Atletico mengalahkan Real di laga Copa del Rey, di Vicente Calderon, Kamis kemarin.

Andy Pantau Pembinaan Atlet Renang KOI Sarankan Tim Sembilan Tak Libatkan FIFA

Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, Andy Hadianto memantau secara langsung pembinaan atlet cabang olahraga renang di Kolam Renang, Mayura Mataram, Rabu (7/1) malam lalu.

Andy datang tanpa didampingi pengurus KONI NTB lainnya.

Ia tertarik pada pembinaan atlet renang karena jumlah medali yang diperebutkan di renang cukup banyak.

“Kalau saja kita punya atlet berprestasi nasional di renang, kita bisa menyumbangkan lebih dari satu medali di cabor ini, karena nomor yang dipertandingkan cukup banyak dan atlet bisa mengikuti lebih dari satu, dua dan tiga nomor,” ucap Andy kepada Suara NTB di lokasi.

Dengan memilki satu atlet yang berprestasi nasonal, NTB bisa menyumbang lebih dari satu medali emas di cabor itu.

Kedatangan Andy ke Kolam renang Mayura Mataram memang baru pertama kali, dia ingin melihat secara dekat pembinaan olahraga renang, dalam hal ini dia ingin memberikan motivasi ke-

Jakarta (Suara NTB) Komite Olimpiade Indonesia (KOI) menyarankan kepada Tim Sembilan bentukan pemerintah untuk tidak melibatkan induk organisasi sepak bola dunia atau FIFA dalam menyelesaikan permasalahan PSSI. “Saat ini masalahnya di teknis. Bukan politis seperti dulu. Yang dibutuhkan saat ini hanya pendekatan ke semua pihak termasuk PSSI,” kata Ketua KOI Rita Subowo di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pembentukan Tim Sembilan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) merupakan salah bentuk kepedulian terhadap perkembangan prestasi olahraga di Indonesia terutama sepak bola. “Mudah-mudahan PSSI juga bisa berbenah serta mawas diri,” katanya menambahkan.

Mantan Ketua KONI Pusat itu menjelaskan, demi menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada persepakbolaan nasional pihaknya juga telah melakukan audiensi dengan Tim Sembilan yang dikoordinatori oleh Oegroseno itu.

Dalam audiensi, kata dia, telah dipaparkan tentang kondisi beberapa negara terkait prestasi sepak bolanya mau-

(Suara NTB/fan)

POSE BERSAMA - Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto berpose bersama atlet renang di Kolam Renang Mayura Mataram, Rabu (7/1) malam lalu. pada pelatih dan pengurus cabor renang agar serius mempersiapkan atlet mengikuti Pra-PON hingga PON 2016. Pasalnya, meski bukan cabor unggulan NTB namun cabang renang berpe-

luang mencetak atlet yang berprestasi di kancah nasional, karena fasilitas latihan renang di NTB cukup menunjang untuk kegiatan pembinaan atlet renang, tinggal keseriusan pengurus cabor membina atlet.

Menurut Andy, terdapat dua atlet renang yang bisa digembleng untuk meningkatkan prestasi di kancah nasional, yakni Dody Arman dan Putri Angky. KONI sendiri, kata Andy siap mendukung pembinaan olahraga renang di NTB dengan catatan cabor renang harus mampu melahirkan atlet nasional. Terutama bila cabor bisa meloloskan atlet ke PON 2016 dengan prestasi yang memuaskan tentu akan menjadi perhatian KONI NTB. Di hadapan pengurus dan pelatih renang, Andy juga menantang pengurus cabor renang uutuk melaksanakan kejuaraan renang bulan Juni 2015. Dalam hal ini dia ingin mendorong pengurus renang untuk lebih serius menjaring dan mempersiapkan atlet menghadapi Pra-PON hingga PON Jabar 2016. (fan)

(Suara NTB/ist)

Louise Owen dan Michael Owen

Raksasa Catalan kini dilanda periode yang tak pasti, dengan sejumlah perubahan yang terjadi di belakang layar di Camp Nou. Direktur Olahraga Andoni Zubizaretta meninggalkan klub pada Senin, sebelumnya Carles Puyol juga pergi.

Sementara laporan menyebutkan bahwa Lionel Messi tidak senang dengan pelatih baru Luis Enrique, kabar yang ditanggapi tenang oleh Enrique. “Kami akan mengadakan pemilihan pada akhir musim,” kata Bartomeu kepada reporter. “Alasan utama karena kami ingin menurunkan ketegangan di sekitar klub pada saat ini.”

“Ketegangan telah berlebihan, klub berada di tanah yang solid, kami akan memulai projek baru untuk stadion baru dan semua olahraga berbeda berada pada perebutan gelar.”

Ia menimpali, “Saya ingin

pun yang sudah pernah mendapatkan sanksi dari FIFA. Pihaknya sangat mendukung upaya perbaikan prestasi cabang olahraga terutama sepak bola.

“Kami sangat setuju dengan perbaikan. Tetapi, apa yang dilakukan jangan sampai mengganggu persiapan Asian Games 2018,” kata Rita Subowo menegaskan.

Pengalaman konflik PSSI beberapa tahun lalu, kata dia, Indonesia sampai mendapatkan pemantauan khusus dari FIFA. Bahkan induk organisasi sepak bola dunia itu memberikan ancaman pembekuan jika dualisme kepengurusan tidak bisa dituntaskan.

“Jika dualisme kembali terjadi secara otomatis suspend akan diberikan. Makanya kita harus duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada,” kata mantan Ketua Umum PBVSI itu.

Rita Subowo berharap, Tim Sembilan bentukan pemerintah ini tidak hanya fokus pada sepak bola yang selama ini tidak menggunakan dana APBN melainkan juga fokus pada cabang olahraga lainnya yang prestasinya juga belum maksimal meski menggunakan dana negara. (ant/bali post)

Rita Subowo

SUARA NTB

Jumat, 9 Januari 2015

RUPA - RUPA

Halaman 12

RUPA - RUPA

SALES

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

SUARA NTB

Jumat, 9 Januari 2015

Halaman 13

IKLAN AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

TRAVEL

OTOMOTIF

OTOMOTIF LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

HILANG HILANG STNK YAMAHA MIO DR5541AW NOKA: MH35TL0036K20214B NOSIN: 5TL-202164 AN. AHMAD FAJRIANI ALAMAT PAGUTAN PRESAK TIMUR KEC.AMPENAN HILANG STNK R2 HONDA DR3108BY NOKA/NOSIN: MH1JBG111CK018542/ JBG1E-1016553 AN. ANISAH M ALBEID HILANG DISEKITAR RUMAH HILANG STNK R2 HONDA DR6218HK NOKA/NOSIN: MH1JBE213CK218017/ JBE2E-1214736 AN.AZHAR HILANG DISEKITAR RUMAH

RADIO

OTOMOTIF

OPINI

SUARA NTB Jumat, 9 Januari 2015

Pola Pikir Wakil Rakyat Harus Diubah EFISIENSI yang dilakukan di masa Presiden Ir. Joko Widodo (Jokowi) dan Drs. H. M. Jusuf Kalla sekarang ini membuat banyak pihak meradang. Setelah adanya kebijakan larangan rapat di hotel yang membuat pemilik hotel, termasuk di NTB meradang, karena sejumlah agenda pertemuan tingkat nasional batal digelar.

Kebijakan yang dilakukan rezim sekarang ini bagi masyarakat awam merupakan langkah yang cukup bagus.

Namun, pihak-pihak yang selama ini sudah terlena dan merasakan biaya perjalanan dinas yang besar, kebijakan ini terasa sangat menyiksa. Apalagi, salah satu sumber ‘’pendapatan tambahan’’ selama menjadi pejabat dan anggota DPRD dikurangi.

Jika melihat dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan dan dijabarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 membuat anggota DPRD NTB dan pejabat lingkup Pemprov NTB pantas meradang. Jika selama ini menerima uang sangu yang cukup besar saat perjalanan dinas ke luar daerah, maka sekarang mendapat setengah dari pendapatan sebelumnya.

Pengakuan Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi mengenai perjuangannya ke pemerintah pusat agar kebijakan ini ditinjau kembali tidak digubris patut menjadi catatan kita bersama. Bagaimana tidak, anggota Dewan yang sudah digaji cukup besar dan mendapat uang reses serta tunjangan lainnya semestinya tidak perlu menggebu-gebu dilakukan. Seharusnya, ketika duduk sebagai wakil rakyat mereka memperjuangkan dana untuk konstituen yang diwakilinya. Bukan malahan, memperjuangkan apa yang menjadi kepentingannya.

Kini, ketika semua aspirasinya ditolak pemerintah pusat, wakil-wakil rakyat yang terhormat minta gaji dan tunjangan dinaikkan. Anggota dewan beralasan, permintaan kenaikan gaji dan tunjangan, karena harga BBM naik, tarif listrik naik dan semua kebutuhan pokok naik. Sungguh ironis dengan kondisi yang terjadi sekarang ini.

Lantas bagaimana dengan rakyat yang diwakilinya di gedung dewan yang terhormat? Adakah mereka minta perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi masyarakat yang sudah semakin terjepit dengan mahalnya kebutuhan pokok sekarang ini? Sementara dulu sebelum mereka terpilih, mereka berjanji akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan rakyat. Namun, fakta di lapangan berbicara lain. Mereka justru lebih mementingkan diri sendiri dengan meminta kenaikan gaji dan tunjangan. Alasannya, mereka sudah lama tidak menikmati kenaikan gaji ditambah kondisi sekarang yang membuat harga kebutuhan serba melambung.

Di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi, anggota Dewan mesti lebih peka dengan kondisi masyarakatnya. Mereka semestinya melihat nasib rakyatnya yang sedang dilanda kesusahan dengan kondisi yang serba susah. Sebagai anggota Dewan justru harus siap pasang badan bagi seluruh rakyat tanpa memikirkan berapa jumlah tunjangan yang harus diterima. Bukan malahan memikirkan berapa uang yang akan diperoleh saat melakukan perjalanan dinas.

Itu artinya, saat melakukan perjalanan dinas ke luar daerah atau mengunjungi konstituennya hanya berorientasi uang, bukan murni atas inisiatifnya sebagai anggota Dewan. Mereka masih memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang yang banyak dengan melakukan studi banding ke luar daerah. Karena dengan semakin banyak melakukan perjalanan dinas ke luar daerah, maka uang dinas makin besar yang didapat. Adanya fakta ini membuat wakil rakyat harus merubah pola pikir agar semata tidak berorientasi uang saat melaksanakan tugas, tapi memperjuangkan nasib rakyat yang sedang dilanda kesusahan. (*)

Halaman Halaman 14 14

Sistem Pendidikan yang Menggelisahkan?

SAMPAI saat ini, masih menjadi memori kolektif masyarakat, bergulirnya wacana kurikulum 2013 beberapa bulan silam membuat resah dan gelisah dunia pendidikan di negeri ini. Tidak hanya institusi, namun juga terkait di dalamnya: guru (pendidik), mata pelajaran (mapel), pendekatan pembelajaran, masalah penilaian, tak terkecuali siswa dan lain-lain.

Sejurus kemudian, pasca ditetapkan M. Nuh, prismatisasi persepsi bermunculan. Sebagian mengatakan, penerapan itu tergesa-gesa. Sebagian lagi, beranggapan kesan “muatan” politis. Juga ada yang berujar, mengalihkan isu (kasus korupsi dsb). Dan kita pun tak pernah lupa oleh ungkapan; ganti menteri, ganti kurikulum. Rektor Universitas Mataram Prof.

Sunarpi, juga menyayangkan penghentian kurikulum 2013 sebagaimana diberitakan koran ini (Suara NTB, 23/2014).

Asumsi-asumsi di atas, memang ada benarnya. Selain secara tiba-tiba, kesan tergesagesa atas diterapkannya kurikulum 2013 nampak ketika Muh. Nuh (eks Mendikbud) dalam satu wawancara mengungkapkan bahwa kita tidak boleh berlambat-lambat. Kata Nuh, kurikulum 2013 ini membawa perubahan besar untuk membawa perubahan bangsa. Kesan “proyek” politis dan pengalihan isu, karena memang pada saat itu, isu fenomena korupsi dari partai penguasa menjadi-jadi. Mulai dari petinggi partai Anas Urbanigrum, Nazarudin dan lainnya.

Belum kelarnya kasus Bank Century serta serentetan fenomena lain yang berkecamuk mengitari bangsa juga ikut mewarnai dinamika saat itu. Sementara ungkapan ganti menteri ganti kurikulum juga kian menegaskan bahwa setiap ganti menteri, kurikulum selalu berganti.

Garis besar perubahan dan revisi, bisa ditelisik hal-hal berikut berikut: 1) rencana pelajaran menjadi pelajaran terurai ke rencana pendidikan SD (1947-1964); 2) kurikulum SD ke kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan (PPSP) tahun 1968-1975; 3) kurikulum SD-kurikulum 1984; 4) kurikulum 1994-revisi kurikulum 1994 tahun 1997; 5) rintisan kurikulum berbasis kompetensi (KBK); 6) kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Terakhir kurikulum dengan label kurikulum 2013.

Pendidikan Menggelisahkan Telah berulang kali kurikulum berubah. Walau memang perubahan yang terjadi tidak begitu besar.

Oleh:

Masyhur (Pengelola Yayasan Miftahussalam)

Bahkan perubahan tersebut, dianggap sebagai penyempurna dari kurikulum yang diterapkan sebelumnya. Perubahan-perubahan tersebut lantas mengundang respon dari berbagai pihak: pro dan kontra.

Saat akan dan ketika ditetapkannya kurikulum 2013, saat itu pula seantero institusi pendidikan dan yang terkait di dalamnya di seluruh nusantara dicekoki rasa gelisah. Cemas. Tidak dimungkiri, banyak faktor yang menyebabkan keadaan demikian terjadi. Mulai dari kesiapan, kemampuan, sarana dan prasarana untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 tersebut. Namun apa mau dikata; pemerintah sudah ketok Palu (mengesahkan kurikulum 2013).

Saat-saat itu pula pemberitaan media (cetak-eletronik) ramai mengekspos plus-minus tentang kurikulum 2013 dalam implementasinya. Profesionalitas guru yang tidak memadai pun mulai terkuak. Kesulitan pendidik untuk menarasaikan laporan hasil belajar (raport) ke model baru dan ruwet, tambahan jam mengajar para guru, serta penguasaan teknologi yang tidak memadai yang dimiliki oleh guru seolah menjadi penghambat.

Minimnya reward yang diterima para pahlawan tanda jasa dengan tingkat kerja di sekolah juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Sejumlah pakar pendidikan, pengamat dan guru serta masyarakat yang kontra terhadap implementasi kurikulum 2013 memang tidak bisa berbuat banyak untuk menggagalkan mimpi Mendikbud segera melaksanakan kurikulum 2013 waktu itu. Nampaknya, masyarakat harus menerima meski berat hati.

Gelisah yang Berkepanjangan Situasi mencemaskan kembali menyelimuti dunia pendidikan.

Ini terjadi, setelah Anis Baswedan kebagian jatah menteri di kabinet pemerintahan Jokowi-JK, lantas menginstrusikan agar segera menghentikan kurikulum 2013. Seperti pendahulunya, Anis yang juga pernah menakhodai Paramadina pun tak mau berlama-lama.

Segera mengambil alih kendali pendidikan (policy). Buktinya, baru sekitar sebulan menjabat implementasi kurikulum 2013 langsung dimoratorium. Tokoh yang dikenal penggagas Indonesia Mengajar itu hanya menerapkan kurikulum 2013 sebagai pilot project di beberapa sekolah.

Sedangkan diluar yang telah ditetapkan tetap melanjutkan

KTSP, yakni kurikulum yang pernah diterapkan sebelumnya.

Moratorium kurikulum 2013 (kecuali beberapa sekolah) dalam sistem pendidikan nasional, menuai kritik dan cibiran dari berbagai kalangan pun muncul.

Yang pro, menyambut sorak sorai gembira kebijakan Anis memoratorium kurikukulum tersebut.

Yang kontra, bersikap sebaliknya.

Yang kadung terlanjur menerapkan dan terikat kontrak buku dengan sejumlah perusahaan penyalur buku dan sekolahnya merasa dirugikan juga ikut kena imbasnya. Bingung, dan cemas menghadapi kebijakan pak menteri.

Pendek kata, tahun 2013 dan 2014 hingga menjelang masuknya tahun baru 2015 sistem pendidikan yang diberlakukan di negeri ini menjadi sejarah kegelisahan di dunia pendidikan. Pasalnya, dua kurikulum sekaligus diterapkan secara nasional. Tentu ini menjadi pelajaran berharga yang harus dibenahi agar tidak terusmenerus terjadi. Sebab efeknya dinilai kurang bagus dan biaya (cost) untuk itu tidak sedikit.

Lebih dari itu, yang sangat disayangkan adalah konsentrasi para pelaku pendidikan untuk membangun peserta didik sebagai generasi emas di masa mendatang terkuras “hanya” dengan bingung oleh para pengambil kebijakan. Bagaimana revolusi mental bisa tercapai?

Upaya Solutif Obrolan tentang dunia pendidikan “seakan” tiada pentahbisan.

Dimaklumi, karena selain sektor pendidikan memang begitu luas, Tali “kendali” perannya pun kuat.

Jika pendidikan kendor, bangsa bisa hancur dibuat. Karena pendidikan pula sebuah bangsa menjadi bermartabat di hadapan bangsa lain, bahkan dunia.

Alhasil pendidikan sangat penting untuk kemajuan dan peradaban sebuah bangsa.

Kita mengakui, setiap hal baru selalu diliputi kecemasan, termasuk apa yang dunia pendidikan bangsa ini alami sekarang. Semua pihak harus tetap konsisten menjalin kerjasama agar setiap masalah segera tuntas sehingga efek negatif yang akan timbul tidak melebar. Persoalan lain yang mesti dibenahi masih banyak.

Kritik perlu, bahkan harus bila tujuan membangun. Namun, tidak arif pula berlama-lama saling menyalahkan. Pemerintah Daerah (Pemda), memiliki peran yang tidak kalah penting untuk turut serta mendukung kebijakan baru Mendikbud. Aksi konkret dan nyata dalam bentuk anggaran

(merata) dan program harus terus dimaksimalkan. Besar prioritas Pemda terhadap pendidikan bisa menganggat kualitas pendidikan.

Sejalan dengan harapan Anis bahwa model dan kualitas pemimpin lokal turut memengaruhi kualitas pendidikan suatu daerah.

Informasi dari berbagai sumber (media) tentang berbagai kebijakan menteri baru untuk mengatasi ketimpangan yang sedang dan akan terjadi nampaknya merupakan usaha yang harus diapresiasi untuk segera menyelesaikan persoalan yang tengah membelit. Sepenuhnya kita percaya, pada niat baik pemerintah untuk membawa sistem pendidikan ke arah yang lebih baik. Apalagi jika perubahan kurikulum ke bentuk semula sudah dibarengi kesiapan matang dan jelas sejak awal. Tanpa upaya itu, apapun yang ingin dicapai, diharapkan, bakal nihil hasilnya.

Namun syukurlah. Di tengah kegelisahan tampaknya secercah cahaya memberi titik terang.

Masyarakat berharap kisruh kurikulum dunia pendidikan yang sedang menguji sistem pendidikan bangsa agar cepat selesai.

Harapan untuk lebih baik di berbagai bidang terutama sekali bidang pendidikan lekas tercapai di awal tahun ini, tahun baru, 2015, berikut tahun di masamasa yang akan datang.

Kontraktor nakal tak boleh kerja di NTB Tak boleh lagi ada proyek tidak tuntas

*** Jembatan timbang Poto Tano tak kunjung dioperasikan Menambah daftar jumlah proyek mubazir

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 9 Januari 2015

KONDILOMA AKUMINATA

Kontraktor Nakal Tak Boleh Kerja di NTB Dari Hal. 1 Hadir seluruh asisten, staf ahli dan pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB. Agenda rapat membahas tentang persiapan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015.

Zainul Majdi mengatakan, terkait dengan kontraktorkontraktor yang bermasalah di daerah lain, semua ULP di Indonesia memiliki data.

Tidak hanya data kontraktor yang di-blacklist tahun 2014.

Tetapi juga tahun 2013, 2012 dan seterusnya. Semua itu harus diinvetarisir oleh ULP NTB. Jika ada yang sudah diblacklist di daerah lain maka tak boleh memenangkan tender di NTB. ‘’Itu semua kita inventarisir dan tidak boleh kerja di NTB. Ndak boleh ada kontrak-

tor bermasalah yang kerja di NTB,’’ tegasnya.

Intinya, lanjut gubernur, semua data-data mengenai perusahaan atau kontraktor yang bermasalah di daerah lain sudah ada datanya di masing-masing ULP di Indonesia. Untuk itu, ia meminta kepada ULP NTB untuk membangun jaringan informasi dengan ULP seluruh Indonesia. ‘’Makanya saya bilang kepada Kepala ULP kita, cobalah dibangun jaringan informasi antar ULP itu.

Tidak hnaya dengan LKPP tetapi juga dengan ULP lain. Kita punya hak di sini juga untuk memastikan orang yang bekerja di daerah kita ini orang-orang yang benar-benar punya kemampuan,’’ tandasnya. (nas)

KPK Panggil Bambang W.Soeharto sebagai Tersangka Dari Hal. 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 jo Pasal 55 ayat 1 dengan ancaman pidana maksimal tiga tahun penjara dan denda paling banyak Rp 150 juta.

Pasal tersebut mengatur mengenai pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, dalam hal ini Bambang diduga menyuap mantan Kepala Kejaksaan Negeri Praya M. Subri bersama dengan anak buah Bambang Direktur PT Pantai Aan, Lusita Anie Razak.

Dalam kasus ini mantan Kepala Kejaksaan Negeri Praya M. Subri sudah divonis bersalah dan dipidana selama 10 tahun dan denda sebesar Rp250 juta subsider 5 tahun kurungan pada sidang 25 Juli 2014.

Dalam amar putusan terhadap Subri, hakim menilai Subri terbukti mengetahui dan menyadari telah menerima uang sebesar Rp100 juta dari Direktur PT Pantai AAN Lusita Anie Razak dan Direktur Utama PT Pantai Aan, Bambang W. Soeharto agar Subri selaku Kajari Praya mengatur penuntutan terhadap Sugiharta dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat tanah atas nama Sugiharta.

Karena sudah menerima uang tersebut, Subri lalu menghubungi Kasatreskrim Polres Lombok Tengah Deni Septiawan untuk mempercepat penyidikan dan melakukan penahanan terhadap Sugiharta dalam perkara tindak pidana penyerobotan tanah milik PT Pantai Aan di Praya.

Lusita dan Bambang juga menjanjikan uang sebesar Rp 100 juta kepada Deni Septiawan agar Deni selaku penyidik mempercepat penyidikan dan melakukan penahanan terhadap Sugiharta dalam perkara tersebut dengan menggunakan surat sporadik yang tidak berdasar.

Kemudian, Subri bersama Lusita, Bambang dan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Praya Apriyanto Kurniawan menjanjikan uang sebesar Rp 25 juta kepada mantan hakim Pengadilan Negeri Praya Desak Ketut Yuni Aryanti agar Desak selaku hakim menghubungi dan mempengaruhi anggota hakim lain yaitu Dewi Santini dan Anak Agung Putra Wiratjaya yang memeriksa dan mengadili kasus Sugiharta sehingga tuntutan penuntut umum dapat terbukti. (ant/Bali Post)

Dua Terduga Teroris Penembak Kapolsek Ambalawi Ditangkap Dari Hal. 1 Kapolres Bima Kota melalui Wakapolres Kompol .Yuyan Priatmaja SIK yang dikonfirmasi kemarin menyebutkan, penangkapan kedua orang ini dilakukan secara tidak sengaja. Anggota Polres Bima Kota bersama Brimob dan Densus 88 Polri mendapati tiga orang ini tengah berada di jalan di belakang eks Kantor Bupati Bima.

Saat didekati dan ditanyai maksud dan tujuan keberadaan tiga orang ini, salah satunya yakni F justru melarikan diri. Sementara satu lainnya yakni RZ memberikan perlawanan, hingga satu orang anggota Polres mengalami luka-luka. Akibat memberikan perlawanan, RZ kemudian ditembak di bagian kaki. Saat digeledah, dari tangan RZ aparat mendapati satu pucuk senpi jenis revolver. ‘’Dari keterangan tersangka, barang bukti ini didapat dari F yang memang menjadi TO terkait kasus penembakan anggota kami,’’ ujar Yuyan Kamis sore.

Usai ditangkap, para tersangka ini kemudian dibawa ke RSUD Bima untuk mendapat perawatan. Mereka lantas dibawa ke Sat Reskrim untuk dilakukan pengembangan. Baru pada siang hari, pihaknya melakukan penggeledahan di rumah RZ dan mendapatkan beberapa barang bukti. Barang bukti ini sudah dibawa ke Sat Reskrim. ‘’Tapi barang bukti apa saja nanti kita sampaikan,’’ ujar Yuyan yang didampingi Kasat Reskrim AKP Wendi Oktariansyah SIK dan pejabat Polres lainnya.

Sementara, terkait senpi yang diakui berasal dari F juga masih didalami. Apakah senjata yang telah dihapus nomor serinya ini memang digunakan untuk aksi penembakan anggotanya beberapa waktu lalu atau tidak. Namun yang pasti, senjata tersebut bukan dari anggotanya yang dirampas, karena tidak ada dalam data base. Pihaknya menduga senjata ini didapat dari daerah lain. ‘’ita juga sudah berkoordinasi dengan anggota Kepolisian Poso tapi kita belum dapat jawaban,’’ ujarnya.

Ditanyai apakah para pelaku ini jaringan radikal kelompok mana? Yuyan belum bisa memastikan. Untuk melakukan mengetahui para pelaku ini terkait jaringan radikal mana, nanti akan di-

lakukan pengembangan oleh Densus 88 karena Densus yang memiliki data terkait jaringan teroris. Untuk sementara, para pelaku ini dikenakan UU Darurat karena membawa senpi serta UU pidana karena melawan petugas. ‘’Apakah terlibat jaringan teroris, nanti akan dikembangkan oleh Densus karena mereka yang memiliki data,’’ terang Yuyan.

Ditambahkan Yuyan, selain senpi, dari tangan para pelaku pihaknya juga mengamankan sejumlah barang bukti lain. Satu lusin peluru aktif, dua buah ATM, satu paspor atas nama orang lain, charger, dompet serta uang tunai sekitar Rp 200 ribu lebih, tiga buah jaket serta tiga unit sepeda motor.

Sementara itu berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam penggeledahan di rumah RZ, aparat juga mengamankan satu orang saksi Im dan ia diamankan sebagai saksi dari barang bukti yang diamankan.

Karena saat itu, di rumah tersebut hanya terdapat Im. Barang bukti yang diamankan tersebut, antara lain satu jeriken pupuk urea yang telah dipadatkan. Pupuk urea ini diduga sebagai bahan pembuat bom rakitan. Disamping itu, aparat juga mendapati satu dus buku jihad dan senjata tajam jenis parang.

Berdasarkan pantauan, aksi penggeledahan yang dilakukan di rumah RZ cukup mengagetkan warga setempat. Sebelumnya, aparat menutup ruas jalan di sekitarnya. Aparat kemudian melakukan penangkapan menjelang shalat dzuhur.

Usai penangkapan, warga kemudian berdatangan karena penasaran.

Sementara itu, menyusul penangkapan ini, sejumlah warga Pena Toi mendatangi Mapolres. Salah seorang diantaranya Nurma, yang terkejut mendengar Im turut diamankan oleh petugas.

Ibu ini mengatakan, Im tidak terlibat jaringan seperti itu. Sebab sehari-hari, Im yang bekerja di perusahaan pembiayaan ini juga jarang shalat. ‘’Dia memang jarang tidur di rumahnya.

Dia tidak tahu apa-apa,’’ katanya. (use)

Halaman 15

Oleh : dr. Rika Dwipayani SEJARAH kondiloma akuminata sudah dikenal sejak zaman Romawi dan Yunani kuno. Kondiloma berasal dari bahasa Yunani yang artinya “tumor bulat”, dan akuminata berasal dari bahasa latin yang artinya “titik yang tajam”. Sepertinya kedua istilah ini digunakan karena dari jauh kondiloma akuminata terlihat seperti tumor kulit yang bulat, tetapi dari dekat permukaannya terlihat seperti kumpulan kutil dengan permukaan yang tidak rata, lebih menyerupai jengger ayam.

Kondiloma akuminata adalah kelainan kulit berbentuk vegetasi bertangkai dengan permukaan berjonjot dan disebabkan oleh virus yaitu Human Papilloma Virus (HPV) jenis tertentu.

Frekuensi terjadinya kondiloma akuminata pada pria dan wanita sama, penyebarannya kosmopolit, dan transmisinya bisa melalui kontak kulit langsung maupun hubungan seksual.

Penyebab dari kondiloma akuminata adalah Human Papilloma Virus (HPV). HPV adalah virus DNA yang merupakan virus epiteliotropik (menginfeksi epitel) dan tergolong dalam famili Papovaviridae. Sampai sekarang ini telah dapat diisolasi lebih dari 120 tipe HPV, sedangkan sampai saat ini telah dikenal sekitar 70 tipe HPV. Tapi tidak seluruhnya menyebabkan kondiloma akuminata. Tipe yang pernah ditemui pada kondiloma akumi-

nata adalah tipe 6, 11, 16, 18, 30, 31, 33, 35, 39, 41, 42, 44, 51, 52, dan 56.

Dari semua tipe tersebut yang sering di jumpai pada kondiloma akuminata adalah HPV tipe 6, 11, 16, dan 18.

Gambar :

HIV

Patogenesa dari penyebaran virus HPV, Kebanyakan infeksi HPV di daerah anogenital didapatkan melalui hubungan seksual. Setelah akuisisi, HPV menginfeksi sel basal dari anogenital epitelium. HPV bereplikasi dan berbentuk virion saat sel basal berdiferensiasi dan tumbuh ke permukaan epitel. Spektrum penyakit tergantung pada tingkat mitosis dan penggantian epitel dengan sel basaloid yang immatur.

Gejalanya adalah dimulai dari masa inkubasi berlangsung antara 1-8 bulan (rata-rata 2-3 bulan). HPV masuk ke dalam tubuh melalui mikrolesi pada kulit, sehingga kondiloma akuminata sering timbul pada daerah yang mudah mengalami trauma pada saat melakukan hubungan seksual. Penyakit ini terutama terdapat di daerah lipatan yang lembab, misalnya di daerah genitalia eksterna. Pada pria tem-

pat predileksinya di perineum dan sekitar anus, sulkus koronarius, glans penis, muara uretra eksterna, korpus dan pangkal penis. Pada wanita di daerah vulva dan sekitarnya, introitus vagina, kadang pada porsio uteri. Pada wanita yang banyak mengeluarkan fluor albus ( keputihan) atau wanita yang hamil pertumbuhan penyakit lebih cepat. Untuk kepentingan klinis kondiloma akuminata dibagi dalam 3 bentuk yaitu: Bentuk akuminata, bentuk papul, bentuk datar. Slain ketiga bentuk tersebut juga terdapat bentuk yang lain yaitu, Giant Condyloma Buschke-Lowenstein dan Papulosis Bowenoid Pemeriksaan yang dilakukan yaitu: test asam asetat, kolposkopi, test sitologi, histology, metode molecular dan Serologi. Pemilihan cara pengobatan yang dipakai tergantung pada besar, lokalisasi, jenis dan jumlah lesi, serta keterampilan dokter yang melakukan pengobatan. Ada beberapa cara pengobatan KA yaitu: 1. Kemoterapi: Tingtur podofilin 2. Tindakan bedah: Bedah scalpel, bedah listrik, bedah beku (N2 cair, N2O cair), bedah laser (CO2 laser) 3. Interferon: Pemberiannya dalam bentuk suntikan (intra muscular atau intra lesi), bentuk krim (topical) dan dapat diberikan bersama pengobatan yang lain.

4. Immunoterapi: Pada penderita dengan

Sisa Kas Pemprov Rp 149 Miliar

Anggaran Proyek RSUP Tak Terserap Capai Rp 53 Miliar Mataram (Suara NTB) Kepala Biro Keuangan Setda NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si mengatakan jumlah sisa kas APBD NTB tahun 2014 sampai dengan 31 Desember lalu mencapai Rp 149 miliar. Sisa kas itu disebabkan adanya penghematan dalam proses lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan anggaran yang tak terserap lantaran proyek tak tuntas yang dilakukan pemutusan kontrak.

“Saat ini sisa kas yang ada di kas daerah Biro Keuangan sampai dengan 31 Desember 2014 lebih kurang Rp 149 Miliar disebabkan karena ada sisa pekerjaan pada RSUP NTB yang putus kontrak lebih kurang Rp 53 miliar,” kata Selly di Mataram, Kamis (8/ 1) siang kemarin.

Selain itu, sisa kas itu juga berasal dari efisiensi sisa tender melalui ULP sekitar Rp 52 miliar. Kemudian anggaran hibah dan bansos yang tidak dapat dicairkan karena tidak memenuhi persyaratan sekitar Rp 34 miliar. Kemudian, penghematan anggaran dari perjalanan dinas dan Alat Tulis Kantor (ATK) dan lainnya pada seluruh SKPD sekitar Rp 10 miliar. ‘’Sedangkan realisasi pendapatan sebesar 94,77 persen sedangkan belanja 89,43 persen. Nah itu ada efisiensi penggunaan anggaran sebesar 5 persen,’’ tambahnya.

Selly mengatakan sisa kas sebesar Rp 149 miliar itu bukan merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).

Silpa baru bisa diketahui setelah ada hasil audit BPK RI

atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2014.

Untuk mengetahui besaran Silpa, yakni total realisasi pendapatan dikurangi dengan total realisasi belanja ditambah dengan total realisasi penerimaan pembiayaan dikurangi dengan total realisasi pengeluaran pembiayaan. Atau dengan kata lain surplus APBD dibandingkan dengan pembiayaan netto.

Surplus diperoleh dari total realisasi pendapatan dikurangi dengan total realisasi belanja.

Sedangkan pembiayaan netto diperoleh dari total realisasi penerimaan pembiayaan dikurangi dengan total pengeluaran pembiayaan. Hal ini diketahui setelah disusunnya LRA Laporan Realisasi Anggaran. (nas)

Diduga Eksplorasi Emas di Loteng Dari Hal. 1 Selebihnya dua alat bor tanah, empat peti kemas berisikan perlengkapan rumah tangga, dan alat perbengkelan, mini bar, serta kebutuhan pembangunan lainnya. Diantara barang – barang itu, ada peta ploting lokasi penyebarang emas di NTB, salah satunya di tempat mereka membangun camp.

Setelah barang – barang diamankan bersama dua warga asing itu, Dandim Loteng Letkol Inf. Gatot Heru Buana kemudian menyerahkan dua warga Australia itu ke Kantor Imigrasi Mataram. “Setelah kami periksa, mereka ilegal karena belum ada mengantongi Kitas (Kartu Izin Tinggal Sementara),” kata Kepala Kantor Imigrasi Mataram, Husni Thamrin, SH kepada wartawan, Kamis (8/1).

Keduanya diketahui bekerja di perusahaan eksplorasi mineral jenis emas asal Jakarta.

Mereka diduga menemukan kandungan emas di gunung tersebut, kemudian membangun camp untuk persiapan eksplorasi. “Penjelasan dari pihak Kodim Lombok Tengah. Mereka sudah membangun camp untuk persiapan eksplorasi emas,” kata Husni Thamrin didampingi Kepala Seksi Pen-

gawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim), R. Indra Akbariansyah.

Kodim menangkap mereka, karena ditemukan atribut militer Australia ditemukan di lokasi. Setelah ditelusuri, Pedlow Michael Edward ternyata pensiunan militer Australia. ‘’Karena ada atribut militer berupa bendera ditemukan di lokasi, sehingga Kodim turun kemudian melakukan penangkapan. Setelah ditangkap, diserahkan ke kami,’’ ungkap Husni.

Terkait dokumen, dari hasil interogasi petugas Imigrasi, keduanya bernaung di perusahaan asal Jakarta. Richard Peter Monaghan bekerja di perusahaan PT. Archipelago Indonesia Drilling and Trainning, sedangkan Pedlow Michael Edward bekerja di PT. Servita Benigdo, dua perusahaan bergerak di bidang pertambangan.

Setelah diperiksa lebih jauh terkait dokumen, hanya Richard Peter Monaghan yang bisa menunjukkan paspor. Sementara Pedlow Michael Edward mengaku disimpan di perusahaannya dan hingga kini belum dikirim dari Jakarta. Tetapi dari proses pemeriksaan pihaknya sudah bisa menyimpulkan keduanya melakukan pelanggaran keimigrasian. Mere-

ka melanggar Pasal 75 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan diancam akan segera dideporasi. “Kami akan segera melakukan deportasi, setelah rangkaian pemeriksaan selesai,” kata Husni.

Selain dua WN Australia itu, dalam kurun waktu dua bulan terakhir, Imigrasi mengamankan empat orang asing lainnya. Diantaranya, Shabir Husaein Bin Nurul asal Miyanmar, tidak mengantongi paspor. Shabir diketahui menikahi perempuan asal Praya Lombok Tengah di Malaysia dan sudah setahun tinggal di sana.

Warna asing lainnya Hasan Khalaf asal Lebanon. Tercatat sudah overstay karena Desember lalu seharusnya sudah meninggalkan Indonesia. Shabir dan Hasan mengantongi dokumen dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), dengan status sebagai negara pencari suaka. Ada juga warga Nigeria, Malcom Chibueze Ekobia, yang tercatat overstay sejak November 2014 lalu. Kemudian warga negara Belanda Peter Johanes, menikah di Mataram dan tercatat overstay juga.

Ditambahkan Husni Thamrin, dalam waktu dekat para WNA ini dalam persiapan deportasi, sambil menunggu kesiapan dokumen dan administrasi lainnya. (ars)

FITRA Minta Sekretariat Dewan Beri Penjelasan Dari Hal. 1 Kondisi ini semestinya menjadi perhatian semua pihak untuk memastikan APBD dibelanjakan untuk program-program prioritas daerah dan memastikan setiap rupiah dari APBD dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.

Ia menganggap, anggaran pengadaan mobil dinas tersebut akan lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat NTB terutama kelompok miskin atau program/kegiatan lain yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.

FITRA NTB mencatat, nominal pembelian mobil jabatan itu hanya akan dirasakan manfaatnya oleh segelintir orang saja. Bandingkan dengan anggaran Program Pelayanan Kesehatan Untuk Penduduk Miskin, yang nilainya hampir sama, yaitu Rp 1,02 miliar, tapi yang menerima manfaatnya sebanyak 816.621 jiwa.

Dengan anggaran tersebut, perbandingan unit cost kedua belanja tersebut sangat kontras. Unit cost belanja pelayan-

an kesehatan untuk penduduk miskin hanya sebesar seribu perak lebih. Artinya, dari 816.621 penduduk miskin di NTB, masing-masing akan menerima Rp. 1.245. Sedangkan unit cost pembelian mobil jabatan untuk empat orang pimpinan sebesar Rp 227 juta.

Tingginya angka gizi buruk pun masih menjadi tugas pemerintah yang harus segera dituntaskan. Dinas Kesehatan Provinsi NTB mencatat sebanyak 438 orang balita menderita gizi buruk. Jika anggaran pembelian mobil pimpinan dewan tersebut dialihkan untuk penanganan gizi buruk, maka 438 orang akan terselamatkan, dengan asumsi masing-masing penderita gizi buruk menerima Rp 2,5 juta dari total anggaran belanja mobil jabatan.

Anggaran yang disediakan untuk beasiswa siswa SMA/ SMK pun tidak sebanding dengan anggaran pengadaan mobil pimpinan tersebut. Padahal masih banyak lulusan SLTP/ MTs yang tak melanjutkan sekolah karena persoalan biaya sekolah yang mahal. Tahun 2015 ini, pemda NTB mengalokasikan

anggaran sebesar Rp 827 juta.

“Dan yang paling miris, anggaran pengadaan alat praktik dan peraga siswa pendidikan dasar hanya senilai Rp 100 juta, dibandingkan dengan jumlah sekolah SD/ SMP Negeri di NTB sebanyak 3.424 sekolah,” sebutnya.

Ia menegaskan, di usia jabatan yang baru empat bulan, para anggota dan pimpinan DPRD NTB sepantasnya memperlihatkan kinerjanya terlebih dahulu kepada masyarakat. Tugas-tugas legislasi selayaknya ditingkatkan.

“Empat bulan menjabat, Dewan tak memperlihatkan kinerja yang menggembirakan.

Check and balances tak berjalan dengan baik. Buktinya, eksekutif tak terkontrol membelanjakan APBD tahun 2014, sehingga pengerjaan RSUP tak tuntas.

Kontrol dari legislatif masih lemah. Untuk kondisi ini pun, publik terpaksa mafhum karena 40 persen anggota DPRD adalah wajah baru sama sekali.

“Tapi dengan rencana pembelian mobil jabatan ini, publik sekali lagi bertanya: mobil jabatan, kapasitas sebagai wakil rakyat, atau kepentingan rakyat yang perlu diperjuangkan?” (aan)

lesi yang luas dan resisten terhadap pengobatan dapat diberikan pengobatan bersama imunostimulator.

Pencegahan, Metode yang paling handal mencegah terinfeksi HPV adalah menghindari hubungan seksual yang bebas dan berganti-ganti pasangan. Setialah pada satu pasangan dan pastikan pasangan kita juga setia pada kita. Kondom pria yang terbuat dari latex terbukti memberi perlindungan terhadap infeksi dan juga penyakit yang diakibatkan oleh HPV seperti kondiloma akuminata.

Komplikasi, kondiloma akuminata memiliki resiko berkembang menjadi kanker. Bagaimanapun, individu dengan kondiloma biasanya memiliki faktor resiko terkena HPV tipe ongkogenik yang menyebabkan CIN dan anal intraepithelial neoplasia, dapat berproliferasi dan membesar selama kehamilan,dapat menyumbat panggul saat proses persalinan pervaginam. Pada anak yang lahir dari ibu penderita kondiloma akuminata bisa terjadi respiratori papillomatosis berulang tapi kejadiannya sangat jarang. Kutil berkembang di tenggorokan bayi, biasanya di pita suara, menyebabkan hoarseness dan stridor (sesak nafas).

Walaupun sering mengalami residif, prognosisnya baik. Faktor predisposisi dicari, misalnya hygiene, adanya fluor albus, atau kelembaban pada pria akibat tidak di sirkumsisi. (*)

Sistem Pengadaan di ULP Perlu Dievaluasi Mataram (Suara NTB) Sistem pengadaan yang dilakukan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB menuai sorotan dari Ketua Komisi III (Bidang Keuangan) DPRD NTB, Johan Rosihan menyusul membengkaknya sisa kas yang dipicu banyaknya proyek yang tidak rampung tahun 2014 lalu.

Seperti diketahui, sisa kas APBD NTB tahun 2014 sampai dengan 31 Desember lalu mencapai Rp 149 miliar lebih.

Dari angka itu, sebanyak Rp 53 miliar lebih timbul karena adanya pekerjaan pembangunan RSUP NTB di Dasan Cermen yang tidak mencapai target. Johan menilai, problem serupa juga terjadi dalam pengerjaan program pengadaan Sapi yang rekanannya ternyata juga tidak berhasil melakukan pekerjaan sesuai kontrak. ‘’(Pengadaan) Sapi itu sampai berapa kali tendernya, kemudian menangpun, ternyata tidak bisa dilakukan,’’ ujarnya.

Karena itulah ia menyoroti adanya persoalan dalam proses lelang di ULP. “Mungkin kita perlu evaluasi sistim pengadaan yang dilakukan oleh ULP ini, ketika misalnya, menjadikan penawaran itu sebagai satu-satunya tolok ukur. Perlu tidak kita memperhatikan rekam jejak rekanan yang dijadikan pemenang, dan sebagainya, dukungan banknya gimana,” seru Johan.

Yang jelas, ujar politisi PKS ini, Pemprov NTB harus memberikan perhatian ekstra terhadap proyek-proyek strategis. “Terutama pengawasan yang kuat, baik secara internal maupun semua pihak..

Artinya, uang kita punya tapi kok tidak bisa dikerjakan, pasti ada soal,” ujarnya.

Menurutnya, hambatan itu bisa saja timbul dalam proses pengadaan yang terlalu lama.

“Atau memang ada pihak-pihak yang bermain di dalam pelaksanaan hal-hal yang tidak tercapai itu,” ujarnya. (aan)

Mutasi Politis Dari Hal. 1 bagi perangkat daerah yang dipercaya menduduki jabatan tertentu. Di mana muaranya terletak pada kemampuan pelayanan yang lebih cepat dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah.

Mutasi kali ini, disebutkannya diharuskan karena adanya jabatan baru yang harus diisi sebagaimana eksekutif dan legislatif telah sepakat untuk membentuk dua SKPD baru, yakni Dinas Pariwisata dan Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) KLU. Selain itu, terdapat pula satu UPTD yang ditingkatkan statusnya menjadi kantor, yakni UPTD Kebersihan dan Pertamanan. ‘’Untuk BPBD dan Satpol PP belum kita tingkatkan statusnya, ke depan pasti, tetapi kita lakukan secara bertahap,’’ ujarnya.

Ditanya mengenai kinerja secara keseluruhan SKPD dalam 4 tahun kepemimpinannya, Djohan Sjamsu mengaku puas. ‘’Secara keseluruhan, kinerja SKPD bagus se-

mua. Mereka sudah bekerja sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi). Tetapi yang baikbaik ini perlu diputar, agar mendapat pengalaman baru sehingga pelayanan bisa lebih efektif,’’ lanjutnya.

Djohan menyadari, akan ada komentar miring terkait kebijakannya untuk melakukan rotasi pejabat jelang akhir masa jabatannya. Mengingat tahun 2015 cukup sensitif jika dikaitkan dengan momentum Pilkada. Meski demikian, ia tidak ingin keputusannya untuk menggeser satu pejabat dengan pejabat lain disalahartikan mengingat esensi mutasi lebih kepada penyegaran pejabat.

Sebagaimana diketahui, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 tahun 2014, menekankan seorang Kepala Daerah tidak dibolehkan melakukan mutasi pejabat 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan serta 6 bulan setelah Pilkada. Pada periode itu, dikhawatirkan mutasi lebih bermuatan politis. (ari)

Jual Aset di BIL Dari Hal. 1 Demikian dikatakan Asisten III Keuangan dan Kesra Setda NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM dikonfirmasi usai rapat dengan berbagai pihak terkait membahas masalah aset daerah yang ada di BIL, Kamis (8/1). ‘’Kita sudah sampaikan bahwa Pak Gubernur telah setuju untuk dibeli, dilepas aset itu tetapi harus menunjuk appraisal negara,’’ katanya.

Sebelum aset itu dijual ke PT. AP I BIL, kata Syafi’i, maka harus dinilai kembali oleh tim appraisal independen yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Seperti yang dilakukan sebelumnya, dulunya nilai aset Pemprov NTB yang ada di BIL sebesar Rp 109 miliar, namun setelah dilakukan appraisal nilainya mencapai Rp 114 miliar.

Karena jarak dilakukannya appraisal sebelumnya dengan sekarang sudah melewati enam bulan, maka harus dilakukan appraisal lagi. Setelah keluar hasil tim appraisal maka selanjutnya PT. AP I sudah bisa membelinya. PT. AP I kata Syafi’i telah menga-

nggarkan dana untuk membeli aset Pemprov yang ada di BIL tersebut. ‘’Nanti begitu selesai hasil appraisal baru proses dan kita bahas dengan dewan. Sepakat, sudah nanti NTB pakai apa uangnya,’’imbuhnya.

Syafi’i menjelaskan beberapa pertimbangan sehingga Pemprov mengambil opsi menjual aset itu. Antara lain, jika dilakukan kerjasama dengan PT. AP I BIL maka, Pemprov mendapatkan penerimaan dari sana sekitar tahun 2023.

Kemudian, dikhawatirkan akan menyisakan masalah pada pemerintahan berikutnya.

Serta, Pemprov mendapatkan penerimaan jika PT. AP I BIL mengalami keuntungan. ‘’Kalau dia rugi maka kita ikut bayar kerugian. Bahkan untuk tahun 2014 itu mereka mengatakan rugi Rp 40 miliar.

Biaya pemeliharaan selama ini dari dia. Rupanya Pak Gubernur mengambil langkah itu tidak memberatkan pemerintahan berikutnya. Di samping kita masih membutuhkan dana segera untuk pembangunan infrastruktur yang lain.

Sehingga diambil opsi menjual aset itu,’’ jelasnya. (nas)

Jumat, 9 Januari 2015

Pemprov NTB akan Cabut IUP Tak ”Clear and Clean” Mataram (Suara NTB) Sesuai dengan UU. No. 23 tahun 2014, sejumlah kewenangan perizinan dalam sektor pertambangan diserahkan ke provinsi. Saat ini, Pemprov NTB sedang melakukan evaluasi seluruh perizinan yang terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) termasuk di dalamnya masalah Izin Usaha Pertambangan (IUP). ‘’Semua izin terkait SDA, pertama kita sedang evaluasi di provinsi. Kalau tidak clear and clean, ya kita cabut izinnya,’’ tegas Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi ditemui usai menggelar rapat pimpinan tertutup di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis (8/1) siang kemarin.

Gubernur mengatakan, telah mengeluarkan surat edaran kepada bupati/walikota di NTB agar tidak mengambil kebijakan di daerahnya terkait dengan perizinan yang berpotensi bermasalah secara hukum.

Saat ini, pemerintah telah mengesahkan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Namun, pemerintah daerah masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) mengenai aturan pelaksanaan di lapangan.

Jika ada permintaan perizinan baru terkait dengan pengelolaan/pemanfaatan SDA, kata gubernur, maka sebaiknya distop dalam sementara waktu. “Karena sudah keluar UU No. 23 tahun 2014. Memang di situ disebut ada masa transisi tetapi tetap saja kita minta supaya terkait dengan perizinan-perizinan khususnya SDA itu agar berpedoman pada UU no. 23/ 2014,’’ imbuhnya. Menurut gubernur, penerbitan izin khususnya dalam bidang pertambangan tidak ada salahnya distop dulu. Supaya tidak menimbulkan masalah hukum.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB, Ir. Muhammad Husni, M.Si sebelumnya menjelaskan, pemerintah pusat telah mendelegasikan sejumlah kewenangan kepada pemerintah provinsi, salah satunya mengenai pengelolaan pertambangan.

Terkait dengan hal itu, Pemprov NTB mulai melakukan penyisiran atau mengevaluasi sebanyak 63 IUP yang ada saat ini. Pasalnya, KPK telah meminta kepada pemerintah daerah untuk rutin melaporkan hasil evaluasi izin-izin pertambangan yang ada tiap triwulan atau tiga bulan sekali.

Ia menjelaskan, meskipun kewenangan penerbitan IUP saat ini sudah dilimpahkan ke provinsi, namun IUP-IUP yang ada masih tetap berlaku.

IUP-IUP tersebut akan dilakukan evaluasi pada Januari 2015. ‘’Semuanya kita evaluasi sebanyak 63 IUP itu. Kita sudah terima kemarin dari KPK bahan untuk evaluasi. Jadi pelaporannya, waktunya, minggu kemarin kita terima. Setiap triwulan kita lapor ke KPK. Supaya jangan tidur izin itu,” terang Husni.

Husni menyebutkan, sesuai dengan bahan evaluasi yang diterima dari KPK, ada empat hal yang dilakukan evaluasi terhadap IUP-IUP yang sudah ada.

Yakni penertiban administrasi, penertiban pembayaran kewajiban keuangan, pengawasan produksi dan pengawasan penjualan. Termasuk di dalamnya evaluasi terhadap IUP yang tumpang tindih dengan izin lainnya.

Data tahun 2013 lalu, sebanyak 40 IUP di NTB hingga saat ini belum dinyatakan clear and clean (CNC) oleh pemerintah pusat. Dari 63 IUP seluruh NTB, sampai dengan CNC tahap delapan hanya 23 IUP yang sudah dinyatakan CNC. Sebagian besar IUP itu mendapat konsesi lahan di Pulau Sumbawa, dan sebagian kecil di Lombok.

Sebaran IUP di NTB sesuai dengan hasil evaluasi tahun 2013 lalu, untuk kabupaten Bima terdapat 10 IUP masing-masing 6 IUP eksplorasi dan 4 IUP operasi produksi. Kemudian Dompu sebanyak 14 IUP, masingmasing 13 IUP eksplorasi dan satu IUP operasi produksi. Kabupaten Sumbawa sebanyak 16 IUP, masing-masing 14 IUP eksplorasi dan 2 IUP operasi produksi.

Selanjutnya, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebanyak 8 IUP, dengan rincian 7 IUP eksplorasi dan satu IUP operasi produksi, Lombok Barat 16 IUP, masing-masing 14 IUP eksplorasi dan 2 IUP operasi produksi dan Lombok Timur sebanyak satu IUP eksplorasi.

Luas Wilayah Pertambangan (WP) yang diajukan Pemprov NTB mencapai 891.590 hektare, yang mencakup kawasan hutan seluas 479.311 hektare dan bukan kawasan hutan 412.278 hektare. Luasan WP itu tersebar di Lombok dan Sumbawa. Seiring status pengusahaan dari tahap eksplorasi ke tahap operasi produksi, ke depan, luas WP akan semakin menyusut.(nas)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Larangan Rapat di Hotel Tak Pengaruhi Investasi Perhotelan di NTB Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BKPM PTSP) NTB, Drs. L. Bayu Windya, M.Si mengatakan adanya kebijakan larangan rapat di hotel bagi PNS tak lantas menyurutkan niat investor menanamkan investasinya di sektor perhotelan di daerah ini.

Hal itu terlihat dari realisasi investasi di NTB sampai dengan triwulan III Tahun 2014 yang mencapai Rp 5,896 triliun lebih. Dimana, sektor pariwisata merupakan sektor yang paling bnayak perusahaan menanamkan investasi.

“Saya kira tidak (berpengaruh). Kalau investor kan dia bangun hotel tidak saja konsumennya pemerintah. Tamu-

tamu domestik dan luar negeri juga ada,” kata Bayu dikonfirmasi di kantor Gubernur, Kamis (8/1) siang kemarin.

Ia mengatakan, sejauh ini belum ada hasil survei yang mengatakan akibat kebijakan pemerintah pusat yang melarang PNS rapat di hotel, lantas berpengaruh terhadap menurunnya minat investasi dalam bidang

perhotelan di NTB. Diakuinya bahwa memang sekitar 70 persen perhotelan di NTB mengandalkan wisata MICE (Meeting, Insentif, Convention dan Exhibition). Namun, katanya, investor yang menanamkan investasinya dalam perhotelan di daerah ini bukan saja itu tujuannya.

“Kita tidak melihat ada tren menurun untuk saat ini karena

kebijakan itu. Kan dia kalau memutuslan untuk bekerja investasi mulai sekarang itu butuh dua sampai tiga tahun untuk mulai proses. Kita ndak tahu apakah ada perubahan kebijakan nanti,”pungkasnya.

Pemprov NTB melalui BKPM PTSP optimis realisasi investasi tahun 2014 lalu menembus angka Rp 6,1 triliun dari target sebesar Rp 6 triliun. Sampai dengan triwulan III 2014, realisasi investasi di daerah ini telah mencapai Rp 5,896 triliun lebih. Saat ini masih dilakukan perhitungan, realiasasi investasi di NTB sepanjang tahun 2014.

Dari realisasi investasi

sebesar itu, investasi dalam sektor pertambangan menunjukkan nilai tertinggi. Namun tak dirinci jumlahnya. Sementara dari sektor pariwisata merupakan sektor yang paling banyak perusahaan yang menanamkan investasi.

Disebutkan, dari total realisasi investasi sebesar Rp 5,896 triliun sampai triwulan III itu, Penanaman Modal Asing (PMA) mendominasi. Jumlahnya mencapai 103.159.490 dolar Amerika. Sementara realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sampai triwulan III mencapai Rp 703.584.652.333. (nas)

Nelayan Sisir Pantai Bantu Cari Korban AirAsia Pangkalan Bun (Suara NTB)Nelayan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, membantu pencarian korban pesawat AirAsia QZ 8501 dengan menyisir pantai yang ada di wilayah mereka. ‘’Sambil mencari ikan, warga juga sambil membantu mencari korban. Siapa tahu ada yang terdampar di pantai. Dulu pernah ada nelayan yang hilang di laut, akhirnya ditemukan di pantai,’’ kata Camat Kumai, Syahruddin, Kamis (8/1).

Masyarakatnya ikut prihatin atas musibah jatuhnya pesawat yang mengangkut 155 penumpang dan tujuh kru pesawat saat terbang dari Surabaya menuju Singapura pada Minggu (28/12/2014).

Sejak saat itu, masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai nelayan, berinisiatif turut membantu pencarian secara sukarela dengan menggunakan kapal mereka sendiri maupun membantu tim gabungan yang menggunakan kapal lebih besar.

Kini tim SAR memperluas wilayah pencarian bahkan hingga ke perairan perbatasan Kalimantan Tengah-Kalimantan Selatan. Terbukti, jenazah ke empat puluh yang dievakuasi Rabu (7/1), ditemukan di perairan hampir masuk wilayah Banjarmasin.

Pencarian juga dilakukan dengan menyisiri pantai karena setelah lebih dari sepuluh hari, tidak menutup kemungkinan ada korban yang terbawa ombak hingga ke pinggir pantai.

Pesisir pantai Kecamatan Kumai cukup panjang misalnya di sekitar Pantai Kubu, Teluk Bogam, Sungai Bakau, Tanjung Puting dan lainnya.

Masyarakat di seluruh desa sudah diminta untuk ikut mencari korban di pesisir pantai di wilayah masing-masing.

“Sebelum kami meminta pun, masyarakat sudah berinisiatif ikut membantu pencarian. Mudah-mudahan ada hasil. Kalau ada temuan, pasti diinformasikan kepada kami,” kata Syahruddin lagi.

Sementara itu, setelah sepuluh hari terombang-ambing di laut, diperkirakan ada jenazah yang ditemukan sudah tidak utuh lagi. Namun Tim DVI berharap masih ada korban yang ditemukan meski hanya beberapa bagian tubuhnya

(ant/Bali Post)

SERPIHAN PESAWAT AIR ASIA - Serpihan pesawat Air Asia QZ8501 disimpan di ruang Disasater Victim Identification (DIV) Polri di Lanud Iskandar, Pangkalan Bun, Kalteng, Kamis (8/1). Pada hari ke 12, tim SAR fokus pada pencarian Kotak Hitam (Black Box) setelah penemuan ekor pesawat. supaya bisa diidentifikasi.

“Misalnya ada potongan tubuh atau tulang yang ditemukan, itu masih ada peluang kita mengidentifikasinya. Makanya kami menyarankan pencarian juga dilakukan di pantai. Siapa tahu ada korban atau bagian tubuh korban yang

ditemukan,” kata spesialis forensik Tim DVI AKBP Summy Hastry Purwanti.

Jenazah korban yang berhasil dievakuasi beberapa hari terakhir, umumnya sudah mengalami pembusukan lanjut, bahkan ada yang sudah tidak utuh. (ant/Bali Post)

Masih Berutang, Pesawat Sky Aviation Ditahan Batam (Suara NTB) Manajemen Bandara Internasional Hang Nadim Batam menahan satu pesawat maskapai penerbangan Sky Aviation yang sudah berhenti terbang sejak Mei 2014 karena belum bisa menyelesaikan utang sekitar Rp 140 juta. ‘’Pihak yang mengaku dari Sky Aviation sudah beberapa kali datang ke Hang Nadim.

Mereka minta untuk terbang memanaskan pesawat. Namun kami tolak, karena masih banyak kewajiban be-

lum dipenuhi,’’ kata Plt Kepala Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Suwarso, di Batam, Kamis (8/1).

Suwarso mengatakan, pihaknya hanya memberikan izin kepada pihak maskapai untuk memanaskan pesawat jenis Sukhoi SuperJet 100 di tempat tanpa bergerak ke landasan. ‘’Kami izinkan hanya pemanasan di tempat agar tetap dalam kondisi baik. Pesawat tidak boleh digerakkan termasuk dimundurkan apalagi sampai ke landas pacu,’’ kata dia.

Suwarso mengatakan, kewajiban manajemen maskapai tersebut yang belum dipenuhi antara lain landing fee, biaya parkir pesawat dari sejak tidak lagi beroperasi. ‘’Selama itu belum diselesaikan manajemen Sky Aviation atau pihak yang mengambilalih, pesawat tidak boleh diterbangkan kemana-mana. Pesawat harus tetap berada di bandara,’’ kata Suwarso.

Pada akhir Desember 2014, group perusahaan Bosowa sudah mengakuisisi penuh Sky

Aviation. Mereka menyatakan akan mengurus perpanjangan izin komersial Sky Aviation terlebih dahulu karena akan berakhir pada Maret 2015.

Asset maskapai itu antara lain pesawat jenis Cirrus SR20 dan Cirrus SR22 bermuatan tiga penumpang, Grand Cessna Caravan bermuatan sembilan penumpang, Fokker F50 bermuatan 50 penumpang, Boeing 737-300 bermuatan 130 penumpang, dan Sukhoi SuperJet 100. Hingga saat ini Sky Aviation memiliki 18 rute

penerbangan.

Sebelum menutup total penerbangannya, Sky Aviation menjadikan Bandara Internasional Hang Nadim Batam salah satu penghubung (hub) untuk penerbangan wilayah Sumatera dan Pontianak Kalimantan Barat. ‘’Intinya, jika semua kewajiban dipenuhi tentu kami izinkan pesawat untuk diterbangkan dari Hang Nadim. Karena kondisi apron bandara saat ini juga sangat padat,’’ kata Suwarso. (ant/ Bali Post)

Bupati Perintahkan Pol PP Tindak Tegas Kendaraan Parkir Sembarangan Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony memerintahkan kepada Satpol PP agar menegakkan tata aturan termasuk penertiban parkir di lingkup Pemkab Lobar. Satpol PP dipertintah agar menindak tegas jika ada kendaraan yang parkir sembarangan, baik itu kendaraan pejabat dan pegawai biasa.

Dikatakan, kondisi parkir saat ini jauh lebih tertib karena pemda membangunkan tiga zona parkir untuk mobil dan roda empat. ‘’Saya perintahkan kepada Ical (panggilan kepala Satpol PP Lobar) dan Kabag Umum untuk mengatur,”tegasnya.

Menurut bupati tata aturan harus tegakkan, di mana lokasi tempat parkir VIP, di mana lokasi parkir Sekda, Asisten dan termasuk staf ahli. Sebelumnya, Wakil Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid menilai Satpol PP kurang tegas dalam melakukan penertiban kendaraan yang parkir sembarangan di lingkup pemkab Lobar. Terbukti, beberapa mobil pribadi milik pejabat yang parkir sembarangan justru tidak ditindak. Hal ini justru dikhawatirkan menimbulkan kecemburuan para pegawai.

Menurutnya, tidak ada aturan protokoler terkait parkir

pimpinan dalam hal ini bupati, wabup dan Sekda. Seperti halnya, di kantor bupati tidak ada yang boleh parkir selain bupati dan Sekda karena itu adalah ketentuan yang berlaku. Meski tidak ada aturan secara tertulis namun itu terkait juga etika dan kaidah umum.

Menurutnya, jika semua staf dan pejabat boleh memarkir kendaraan di lokasi parkir bupati dan wabup maka tentu tidak ada ketertiban. “Jika dibiarkan maka tentu yang lain akan merasa iri,”tukasnya. ia meminta agar oknum pejabat tidak mencari alasan sebagai alibi pembenaran. (her)