Snt09052015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU, 9 MEI 2015

16 HALAMAN NOMOR 56 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dubes Korsel Soroti Kebersihan Objek Wisata Gili Trawangan Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Korea Selatan (Korsel) untuk Indonesia, Mr. Cho Tae Young di ruang kerjanya, Jumat (8/5). Selain membahas kerjasama yang bisa dilakukan ke depan dengan negeri Ginseng itu, Dubes Korsel juga menyoroti kebersihan objek wisata Gili Trawangan.

Menurutnya, Gili Trawangan sebagai salah satu daerah pariwisata di NTB harusnya memperhatikan kebersihan lingkungannya. Salah satu cara yang dilakukan adalah perlu adanya kesada-

ran dari masyarakat sekitar destinasi wisata yang sudah terkenal di dunia tersebut. ‘’If they make Gili more clean, so there are more tourism will come (Jika mereka buat gili (Trawangan) lebih bersih maka di sana lebih banyak lagi turis yang akan datang),” katanya memberi masukan.

Sudah Mengkhawatirkan Persoalan kebersihan lingkungan di Gili Trawangan memang mendapat sorotan

dari banyak pihak. Bahkan hasil investigasi terkait isu lingkungan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB menunjukkan bahwa persoalan sampah di Gili Trawangan Lombok Utara sudah cukup mengkhawatirkan. Untuk mengatasi persoalan sampah di daerah tujuan utama wisata NTB itu dibutuhkan lahan sekitar 2 hektar sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Bersambung ke hal 15

(ant/Bali Po)

SNORKELING - Seorang wisatawan bermain dengan ikan saat snorkeling di Gili Trawangan, Lombok Utara, beberapa waktu lalu. Tempat tujuan wisata ini merupakan yang paling banyak dikunjungi wisatawan mancanegara. Namun disisi lain, terbatasnya lahan, menjadikan destinasi wisata ini dihadapkan pada persoalan pengelolaan sampah.

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

TERIMA DUBES KORSEL - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi menerima kunjungan Dubes Korsel Mr. Cho Tae Young di ruang kerjanya kemarin.

Pemberhentian Sementara Dewan Soroti Pengabaian UU ASN Bupati Lobar Tunggu Perkara Teregistrasi di Pengadilan

Atur Jam Kerja MESKI memiliki dua posisi penting, yakni sebagai Gubernur NTB dan Rektor Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) Pancor Lombok Timur (Lotim) Dr. TGH. M. Zainul Majdi berusaha mengatur waktu atau jam kerja. Artinya, ketika sebagai seorang gubernur, dirinya harus melaksanakan tugasnya dengan profesional. Begitu juga sebagai seorang rektor, ia harus meluangkan waktunya, sehingga pelaksanaan perkuliahan di perguruan tinggi yang dipimpinnya tetap berjalan maksimal.

Bersambung ke hal 15 TGH. M. Zainul Majdi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB masih menunggu teregistrasinya perkara Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony, M.Pd ke pengadilan sebelum mengajukan usulan pemberhentian sementara sebagai Bupati ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Jika perkara Bupati Lobar sudah masuk ke pengadilan, maka Pemprov akan mengusulkan Wakil Bupati menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lobar.

“Usulan pemberhentian sementara, kita tunggu diregistrasi dulu di pengadilan. Baru kita tindaklanjuti ke Kemendagri untuk pemberhentian sementara Pak Bupati.

Biasanya ada info dari Direktorat Pejabat Negara Kemendagri maupun KPK,” ujar Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setda NTB, Drs. L. Dirjaharta, M.Si dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (8/5) siang.

Dikatakan, jika seorang

pejabat negara yang sedang berhadapan dengan persoalan hukum, biasanya ada surat pemberitahuan ke pemerintah provinsi. Begitu juga jika perkaranya sudah masuk ke pengadilan, maka ada juga pemberitahuan dari aparat yang berwenang.

“Jika ada pemberitahuan dari sana, maka langsung kita usulkan pemberhentian sementara. Memang itu persyaratannya sesuai UU. Kemendagri mengeluarkan SK pemberhentian sementara, kemudian langsung menunjuk Wakil Bupati menjadi Plt Bupati,”imbuhnya.

Mantan Kepala Biro Kerjasama dan Sumber Daya Alam ini menambahkan, sementara itu untuk penetapan Bupati definitif harus menunggu putusan pengadilan yang inkrah. Artinya, Plt Bupati Lobar akan menjadi bupati defenitif setelah putusan pengadilan di semua tingkatan sudah inkrah.

Bersambung ke hal 15

gunakan undang-undang yang lama. Kalau menggunakan undang-undang ASN itu kan harus ada lelang, ada panitia seleksi dan sebagainya,” ujar anggota Komisi I DPRD NTB, Drs. Ruslan Turmuzi kepada Suara NTB, Jumat (8/5) kemarin.

Untuk diketahui, pasal 114

undang-undang ASN antara lain mengamanatkan pengisian jabatan pimpinan tinggi di tingkat provinsi harus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi.

Bersambung ke hal 15

Akan Diseleksi Pansel

Calon Kepala Biro Humas Protokol dan BPKAD Pemprov NTB

(Suara NTB/dok)

TO K O H

KALANGAN DPRD NTB menyayangkan belum diakomodirnya ketentuan Undangundang nomor 5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses pengisian jabatan di Pemprov NTB. “Jadi (mutasi pejabat) yang kemarin, itu masih meng-

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB bakal membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk menjaring pejabat yang berkompeten menjadi pimpinan SKPD yang baru terbentuk yakni Kepala Biro Humas dan Protokol serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hal tersebut sesuai dengan UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Bukan dilelang itu, kareH. Muhammad Nur

na bukan pengadaan. Ini melalui Panitia Seleksi (Pansel). Panselnya ada dari unsur internal dan ekternal,” kata Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH ketika dikonfirmasi mengenai pengisian dua pimpinan SKPD yang baru terbentu di Pemprov NTB, Jumat (8/5) siang kemarin.

Sebagaimana diketahui, Pemprov NTB telah membentuk dua SKPD baru yakni Biro Humas dan Protokol serta BPKAD. Bersambung ke hal 15

Belasan SKPD Lamban Ajukan Lelang

Sekda NTB : Barisan Saya Sedang Bekerja Kejar Target Mataram (Suara NTB) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB kembali merilis, ada 12 SKPD yang sangat lamban dalam mengajukan lelang hingga 30 April 2015. Menanggapi hal itu, Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH menegaskan saat ini jajaran SKPD lingkup Pemprov NTB sedang bekerja mengejar target-target yang telah ditetapkan. ‘’Kalau saya lagi bergerak ini. Kalau saya tidak ingin mendebat pandangan itu. Pokoknya barisan saya lagi bekerja. Bekerja terus sampai pada tingkat yang telah ditargetkan,” katanya ketika dikonfirmasi lambannya belasan SKPD dalam mengajukan lelang, Jumat (8/5) siang kemarin di Kantor Gubernur.

Bersambung ke hal 15

Data SKPD Lamban Ajukan Lelang No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SKPD Dinas Pertanian TPH Disnak dan Keswan Dinas Dikpora RSJP Disbudpar Bakorluh Dislutkan BPBD Dispenda Ktr. Penghubung Dinas Kehutanan Dishubkominfo

Total Lelang Rp (juta) Jml Pkt 13,036 11 10,002 11 12,483 12 13,136 8 5,288 13 3,330 3 2,570 4 1,904 4 1,000 1 855 1 520 1 477 1

Belum Mengajukan Lelang Jml Pkt Rp (juta) Persen 10 12,236 94.00 11 10,002 100 11 11,533 92.39 7 12,906 98.25 13 5,288 100 2 3,195 95.95 4 2,570 100 4 1,904 100 1 1,000 100 1 855 100 1 520 100 1 477 100

Sumber: diolah dari data TV Monitor TEPPA NTB posisi 30 April 2015 (tersedia dalam www.biroap.ntbprov.go.id)

Pimpinan SKPD Ir. Mokhlis, MSi Ir. Budi Septiani Ir. Rosiady H.Sayuti, MSc. PhD dr. Elly Rosila Wijaya L. Moh. Faozal, S.Sos, Msi Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM Ir. Aminollah, Msi Ir. Wedha Magma Ardhi, MT Dra. Putu Selly Andayani Msi n.a Ir. Andi Pramaria, MSi Drs. Agung Hartono, MsTr

SUARA NTB Sabtu, 9 Mei 2015

Jatah 12 Pasangan PEMKOT Mataram melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram akan kembali melaksanakan program isbat nikah bagi pasangan yang kurang mampu. Di tahun 2015 ini, sebanyak 600 pasangan akan ikut dalam program isbat nikah. Selain isbat nikah, Dinas Dukcapil juga membuat program pengesehan pernikahan untuk pasangan non-Muslim.

Untuk Kelurahan Pagesan(Suara NTB/ynt) gan Timur mendapatkan jatah 12 H. Halil pasangan baik untuk isbat nikah maupun pengesahan pernikahan. “Isbat nikah akan diikuti oleh 10 pasangan di Pagesangan Timur dan dua pasangan yang akan mengikuti pengesahan pernikahan yang non-Muslim,” terang Lurah Pagesangan Timur, H. Halil.

Informasi jatah 12 pasangan ini disampaikan Halil didapatkan dari kecamatan. Pihaknya kemudian akan turun ke lapangan untuk mendata siapa saja warga yang akan mengikuti isbat nikah maupun pengesehan pernikahan ini. Sekaligus akan menginformasikan kepada warga bersangkutan untuk menyiapkan berbagai berkas yang dibutuhkan dalam rangka mengikuti program ini. “Kita tunggu dulu informasi dari kecamatan. Nanti akan kita data,” ujarnya.

Proses isbat nikah dan pengesahan pernikahan ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Halil mengatakan setelah data warga terkumpul pihaknya akan langsung mengkoordinasikan dengan Dinas Dukcapil. Halil berharap Dinas Dukcapil Kota Mataram tidak mempersulit warga terkait persyaratan-persyaratan untuk mengikuti program ini. “Kita harap warga bisa dipermudah,” ujarnya.

Syarat bagi pasangan yang mengikuti isbat nikah ini juga diharuskan pasangan yang berasal dari keluarga kurang mampu dan usia pernikahannya sudah berlangsung cukup lama atau di atas 10 tahun namun belum terdaftar di KUA. Disamping usia pernikahan yang sudah cukup lama dan untuk pernikahan pertama, untuk pernikahan kedua dan ketiga bisa saja dilakukan isbat nikah, tapi syaratnya harus ada surat keterangan cerai dari Pengadilan Agama.(ynt)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Perekrutan PPK di Kota Mataram Diduga Sarat Permainan

Mataram (Suara NTB) Rekrutmen PPK (Penyelenggara Pemilu tingkat Kecamatan) yang telah dilaksanakan Senin (4/5), diduga sarat permainan. Dugaan permainan itu diungkapkan salah seorang peserta rekrutmen PPK Cakranegara, Dedi Satria Jaya. Ia menduga ada keterlibatan oknum Sekretaris KPU Kota Mataram dalam dugaan permainan tersebut. ‘’Ada orang-orangnya dia dia tebar di semua kecamatan,’’ aku Dedi kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (8/5) kemarin. Yang paling kentara rekrutmen PPK Cakranegara, oknum Sekretaris KPU Kota Mataram merekrut orang-orang dekatnya. Sedikitnya ada

lima PPK yang lulus tes administrasi maupun tes tulis diduga ‘’titipan’’ oknum Sekretaris KPU Kota Mataram.

Dedi tidak tahu apa motif oknum Sekretaris KPU Kota Mataram menyebar orang-orangnya sebagai PPK. Namun yang jelas ia mengendus kuat-

nya aroma kolusi. Apalagi, lanjutnya, ketika tes tulis berlangsung di Gedung Balatkop Provinsi NTB, oknum Sekretaris KPU nyelonong masuk ke ruangan tempat di mana tes sedang berlangsung. ‘’Seharusnya kan tidak boleh, dia bukan pengawas,’’ ujarnya.

Diruangan itu, menurut Dedi, oknum Sekretaris KPU Kota Mataram ini langsung mencari peserta tes yang diduga orang-orangnya. Dikatakan Dedi, ia mengungkapkan hal ini kepada publik bukan lantaran sakit hati tidak lolos dalam rekrutmen PPK, tetapi agar semuanya menjadi jelas. Pada bagian lain, ia mempertanyakan mekanisme penentuan kelulusan peserta rekrutmen PPK. ‘’Saya tidak lolos, ketika saya tanya sama salah seorang komisioner berapa nilai saya,

alasannya belum direkap. Inikan tidak transparan,’’ terang mantan operator Sidalih (Sistem Data Pemilih Pileg 2014) ini. Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Kota Mataram, H. Ainul Asikin membantah perekrutan PPK tidak transparan. ‘’Tidak transparan bagaimana, hasilnya sudah diumumkan,’’ ucapnya.

Ia mempersilahkan pihakpihak yang tidak puas terhadap hasil rekrutmen PPK itu agar datang langsung ke KPU Kota Mataram untuk mengkonfirmasi hal itu. (fit)

Jeti akan Dibangun di Kali Ancar Mataram (Suara NTB) Untuk mencegah banjir, Pemkot Mataram berencana untuk membangun jeti di Kali Ancar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir.H. Mahmuddin Tura menyampaikan jeti ini berfungsi untuk menanggulangi penutupan muara jika terjadi pasang surut air laut. “Itu salah satu solusi untuk memperlancar air kali terutama yang sering banjir yaitu Kali Unus dan

Kali Ancar,” terangnya.

Mahmuddin mengatakan anggaran pembangunan jeti ini akan dibiayai oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) termasuk juga normalisasi Kali Unus. Pihaknya memprioritaskan Kali Unus dan Kali Ancar karena sering terjadi luapan dan menyebabkan banjir maupun genangan di daerah sekitarnya. “Kalau Kali

Jangkuk sudah dari dulu (ditangani),” ujarnya.

Mahmuddin menerangkan debit air Kali Unus sangat tinggi dibanding sungai yang lain karena Unus juga menerima air dari hulu. Hal inilah yang kerap menyebabkan banjir khususnya di wilayah selatan Kota Mataram. Jika hanya sebagai sungai tadah hujan, air tidak akan meluap. Anggaran yang disiapkan BWS baik untuk normalisasi dan pembangunan jeti ini sekitar Rp 15 miliar. Selain BWS, Satker Bankim juga menangani masalah saluran drainase dengan menyiapkan anggaran Rp 10 miliar dan Satk-

er PLP sebesar Rp 10 miliar.

“Ada yang normalisasi irigasi, sungai, dan drainase,” ujarnya.

Program normalisasi baik irigasi, sungai, dan drainase ini telah dimulai sebagian khususnya kawasan yang dinilai rawan dan harus segera ditangani. “Baru sekitar 10 persen berjalan. Target kita bulan Juni mulai semua secara menyeluruh karena awal tahun digunakan untuk perencanaan seperti pembuatan dokumen DED, gambar desain dan lainnya,” terangnya.

Normalisasi Kali Unus ditargetkan

bisa selesai akhir tahun ini.

Selain pengerukan sungai, juga akan dilakukan perbaikan tebing sungai sepanjang 2 kilometer. Mahmuddin menyebutkan rata-rata panjang kali atau sungai di Kota Mataram 12-14 kilometer.

Tahun 2016 mendatang, Pemkot Mataram akan fokus pada upaya penanganan banjir jangka panjang seperti perbaikan saluran irigasi, saluran drainase, maupun normalisasi sungai dan pantai. (ynt)

Tertibkan Penghuni Perumahan Nelayan WAKIL Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., mendukung langkah Pemkot Mataram menyewakan perumahan nelayan. Namun sebelum itu, Pemkot Mataram melalui SKPD terkait diminta menertibkan penghuni perumahan nelayan tersebut.

Pertama, kata Misban, Pemkot Mataram harus mengembalikan dulu fungsi perumahan nelayan itu, untuk memberikan kesempatan kepa(Suara NTB/fit) da nelayan agar tidak mengeluMisban Ratmaji arkan uang banyak untuk menyewa rumah. ‘’Jadi mereka dibangunkan rumah seperti asrama,’’ cetusnya menjawan Suara NTB kemarin. Artinya, rumah itu tidak boleh dikembangkan sesuai kemauan sendiri.

Apalagi status perumahan nelayan itu bukan hibah, melainkan pinjam pakai. ‘’Jangan dikembangkan apalagi dipindahtangankan,’’ ujar Misban. Artinya, perumahan nelayan itu tidak boleh digunakan oleh orang lain yang notabene bukan nelayan. ‘’Kalau itu terjadi, kita mendukung Pemkot Mataram untuk menertibkan,’’ imbuhnya.

Kemudian melakukan pendataan ulang siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. ‘’Yang berhak silahkan menempati. Kalau sudah punya rumah, silahkan diganti dengan orang lain, yang tidak berhak silahkan disuruh keluar,’’ kata Misban. Kalau penghuni perumahan nelayan sudah ditertibkan barulah Pemkot boleh menyewakannya.

Nantinya jika yang bersangkutan telah berganti profesi, itu harus menjadi pertimbangan. ‘’Jangan-jangan nelayan itu sudah menjadi orang yang mampu,’’ pungkasnya. Politisi PKPI ini menilai apa yang dilakukan oknum nelayan dengan memindahtangankan rumah yang mereka tempati kemudian ada juga yang mengubah bentuk asli rumah itu sebagai bentuk pelanggaran. ‘’Apalagi kalau sampai menyewakan. Itu berarti dia sendiri mengambil manfaat dari rumah pemerintah itu,’’ demikian Misban. Nelayan yang sudah cukup mampu dapat diganti nelayan lainnya.

Jangan sampai nelayan bersangkutan ternyata punya di manamana tapi masih saja menempati perumahan nelayan. Sebab, nelayan yang membutuhkan rumah bantuan masih banyak. (fit)

Dewan Kaji Usulan KPU Soal Anggaran Pilkada Mataram (Suara NTB) Badan Anggaran DPRD Kota Mataram, Jumat (8/5) kemarin melakukan rapat internal membahas usulan KPU terkait anggaran Pilkada Kota Mataram. KPU Kota Mataram telah menyerahkan usulan tertulis kebutuhan anggaran Pilkada Kota Mataram, sekitar Rp 20,1 miliar. Usulan ini disertai pula dengan rincian arah penggunaan anggaran tersebut.

Sebab, menurut Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., ada keluhan dari daerah terkait standar harga yang digunakan KPU Kota Mataram dalam menentukan anggaran tersebut. Dari usulan tersebut, ada dua kegiatan yang bakal menyedot anggaran cukup besar. Pertama, Panwaslu mengusulkan anggaran Rp 3,5 miliar. Kedua, biaya pengamanan Pilkada oleh Polri dibebankan kepada APBD Kota Mataram yang nilainya sekitar Rp 2 miliar.

Ditegaskan Didi, anggaran Pilkada Kota Mataram Rp 20,1 miliar masih bersifat usulan. Besarnya anggaran yang diberikan kepada KPU Kota Mataram masih bisa berubah, apakah bertambah atau justru berkurang. Karenanya, ia meminta seluruh anggota Badan Anggaran mengkaji dengan cermat usulan KPU Kota Mataram. Yang jelas semua item harus dirasionalisasi. Meskipun KPU Kota Mataram maupun Panwaslu Kota Mataram dalam penyusunan usulan anggaran itu sudah berpedoman pada aturan yang berlaku.

Anggota Badan Anggaran Misban Ratmaji menyebutkan, tambahan anggaran Pilkada Kota mataram yang diminta oleh KPU Kota Mataram hampir 50 persen. ‘’Yang perlu kita pikirkan adalah sumber pendapatan. Apalagi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sudah habis digunakan,’’ katanya. Menurutnya, tambahan anggaran Pilkada Kota Mataram yang diminta KPU Kota Mataram ini bisa menjadi masalah tersendiri. ‘’Kalau berbicara pesta, memang harus besar. Kalau tidak besar, bukan pesta namanya,’’ kelakar Misban. Ditambahkan anggota Badan Anggaran lainnya, Lalu Suriadi, SE. Katanya, anggaran untuk Pilkada Kota Mataram ini akan masuk dalam APBD perubahan. Menurut politisi PAN ini, untuk bisa merasionalisasi usulan anggaran Pilkada Kota Mataram yang diajukan KPU Kota Mataram, pihak-pihak terkait seperti KPU Kota Mataram, Panwaslu Kota Mataram dan kepolisian harus mempresentasikan kebutuhan anggarannya masing-masing. ‘’Pihak-pihak terkait ini perlu diundang,’’ usulnya. (fit)

KALI ANCAR - Pemkot Mataram akan membangun jeti di muara Kali Ancar untuk menanggulangi penutupan muara jika terjadi pasang surut air laut.

(Suara NTB/ynt)

PU Belum Hitung Kerugian Akibat Banjir Mataram (Suara NTB) maksimalkan peran petugas Dinas Pekerjaan Umum yang ada dengan membentuk (PU) Kota Mataram belum satgas khusus yang akan bekermelakukan penghitungan keru- ja 24 jam. Kecamatan yang palgian akibat baning parah terkejir yang melanna banjir adalah da Kota MatSandubaya. Separam pada akerti yang disamhir pekan lalu. paikan Camat Kepala Dinas Sandubaya, PU Kota MatLalu Syamsul aram, Ir.H. Adnan, ada dua Mahmuddin unit rumah yang Tura menyamrusak di wilapaikan kerugian yahnya. Rumah banjir belum yang rusak ini bisa diprediksi disebutkan karena laporan Syamsul berada yang masuk ke di Lingkungan pihaknya masih Babakan Kebon, terbatas.

Kelurahan Ba“Baru dapat bakan. data beberapa “Rumahnya rumah yang rumemang tidak (Suara NTB/dok) sak, itupun yang roboh tapi tak H. Mahmuddin Tura semi permanen,” bisa ditempati terangnya. Untuk menghitung lagi. Rumah ini memakai batu kerugian akibat banjir ini, pi- bata mentah dan rentan roboh, haknya juga menunggu data untuk itu pemiliknya takut medari Badan Penanggulangan nempati,” jelasnya. Rumah lainBencana Daerah (BPBD) Kota nya yang mengalami kerusakan Mataram. BPBD Kota Mat- di Lingkungan Turida Barat, aram bersama Dinas PU kemu- Kelurahan Turida. Dimana kadian disebutkan akan melaku- mar tidur rumah ini jebol dan kan penghitungan dan menak- tidak bisa ditempati lagi. Selain sir berapa kerugian materil ak- dua unit rumah, kerusakan akiibat banjir tersebut. bat banjir juga menyebabkan “BPBD melakukan pen- tembok salah satu SD dengan dataan melalui lurah dan tinggi 24 meter di Babakan menyampaikan ke PU untuk roboh. Selain itu, di Babakan melakukan penaksiran har- Barat, satu unit pos ronda juga ga,” ujarnya. Selain berkoordi- rusak akibat diterjang banjir. nasi dengan BPBD Kota MatSyamsul mengatakan piaram, pihaknya juga akan haknya telah mengusulkan keberkoordinasi dengan para ca- pada tim dari Dinas Pekerjaan mat dan lurah yang wilayah- Umum (PU) untuk perbaikan nya juga terendam banjir akhir bangunan yang roboh tersebut. pekan lalu. “Kami akan koor- “Ada tim PU untuk program bedinasi dengan camat dan lu- dah rumah turun dan dipilih rah untuk menghitung berapa Kelurahan Babakan saja. Dan kerusakannya,” jelasnya. kami minta kepada mereka unMahmuddin mengatakan tuk mengintervensi rumah yang sampai saat ini pihaknya masih roboh ini. Rumah ini ukurannya fokus untuk menghadapi kondi- juga tidak terlalu luas sehingga si cuaca saat ini. Sebagai upaya bisa menggunakan dana bedah antisipasi banjir, pihaknya me- rumah,” jelasnya. (ynt)

Pemkot Prioritaskan Pembangunan TPA dan Waduk Mataram (Suara NTB) Persoalan sampah dan banjir masih menjadi pekerjaan rumah (PR) utama Pemkot Mataram yang belum tuntas hingga saat ini. Untuk mengatasi dua persoalan utama ini, Pemkot Mataram mempunyai dua prioritas yang sedang dalam tahap perencanaan.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan dua hal yang menjadi prioritas pihaknya adalah pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) berbasis teknologi dan waduk. “Itu rencana kami dan dua hal yang menjadi prioritas,” ujarnya, Jumat (8/5).

Ia mengatakan siapapun nanti yang akan menjadi Walikota dan Wakil Walikota Mataram, ia berharap dua prioritas ini tetap dilanjutkan dan dilaksanakan. Karena sampah dan banjir masih menjadi persoalan utama yang dihadapi Kota Mataram. “Itu agenda besar yang perlu dikonstruksikan ke depan adalah waduk, walaupun tidak seperti dam

yang penting bisa mengurai debit air yang datang dari daerah hulu,” jelasnya.

TPA disampaikan Mohan sangat dibutuhkan oleh Kota Mataram. Selama ini TPA Kota Mataram masih berada di kawasan Lombok Barat dan hal itu kerap memicu persoalan dengan warga sekitar.

Pembangunan TPA di wilayah Kota Mataram juga berimplikasi pada efisiensi anggaran untuk pengangkutannya.

“Dengan TPA itu nantinya persoalan sampah di Mataram bisa kita kelola dengan maksimal dan kita akan menangani persoalan sampah dengan pola modern,” jelasnya.

Saat ini lahan untuk pembangunan TPA tersebut masih dalam pengkajian. Mohan mengatakan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan TPA berbasis teknologi cukup luas. “Harus segera kita ambil langkah karena Mataram lahannya sangat terbatas. Lahanlahan potensial untuk klepentingan pemerintah harus cepat

kita kuasai dan manfaatkan sebelum nanti pihak ketiga mengambilnya,” jelasnya.

Sebelumnya Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang mengatakan program pembuatan TPA berbasis teknologi ini akan terintegrasi dengan program eco-district. Rancangan TPA ini juga tergantung dari hasil kajian tim dari Prancis tersebut. Program yang akan dibiayai pemerintah Prancis tersebut salah satu fokusnya adalah membantu Pemkot Mataram menangani persoalan sampah.

“Bagaimana kita bisa mengelola sampah di tengah kota dan hasil dari pengolahan sampah itu akan dimanfaatkan menjadi energi listrik sehingga tidak ada limbah yang ditimbulkan akibat dari processing pengolahan sampah tersebut,” terangnya. Saat ini semua persiapan sedang dalam proses dan semua ditangani tim ecodistrict. Terkait lokasi ini juga akan dikonsultasikan dengan tim apakah mereka setuju atau tidak. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

SAMPAH - Tumpukan sampah yang dibuang di pinggir saluran yang ada di sekitar Babakan.

Ke depan Pemkot Mataram akan membangun TPA berbasis teknologi untuk mengatasi persoalan sampah di Mataram.

SUARA NTB Sabtu, 9 Mei 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Harga Gabah NTB Terendah di Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat.

Tetapi untuk gabah dengan kualitas baik, tetap harganya sudah sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

“Kita terus melakukan pemantauan harga untuk kebutuhan rilis perkembangan ekonomi dan inflasi. Tetapi harga pembelian terus mengalami pembaikan bahkan bagi yang kualitasnya bagus dibeli dengan harga di atas HPP,” tambahnya.

Buruknya harga jual beberapa waktu lalu, ditengarai

karena cuaca yang tidak membaik. Intensitas hujan yang terjadi beberapa waktu lalu mengakibatkan tingginya kadar air, sehingga akan berpengaruh langsung terhadap kualitas beras yang dihasilkan.

“April untuk pantauan kami, harga gabah masih baik Rp 3.100/kg, bahkan ada yang dibeli dengan harga Rp 4.090/ kg. Tergantung kualitasnya,” sebut Wahyudin.

Pihak manapun menurutnya tidak bisa disalahkan, lan-

Terganggu karena Listrik

Tekan Rentenir, Perusda NTB Harus Solid

(Suara NTB/rus)

DIAMANKAN - Pupuk bersubsidi jenis Phonska diamankan aparat Kodim Lotim dari pengecer, Jumat (8/5). Barang Bukti 2 ton pupuk ini diamankan di Mapolsek Pringgasela.

TNI Ungkap Penimbunan Pupuk Diduga Bersubsidi Selong (Suara NTB) Untuk kali ketiga selama tahun 2015 ini, anggota Unit Intel Komando Distrik Militer (Kodim) 1615/Lotim kembali mengungkap kasus dugaan penimbunan pupuk bersubsidi. Sebanyak 2 ton pupuk bersubsidi jenis phonska diamakan di Mapolsek Pringgasela.

Komandan Distrik Militer, Letkol Rama HB, Jumat (8/5) menerangkan, intel Kodim bersama dengan Babinsa Aik Dewa mengungkap dugaan penimbunan pada hari Jumat sekitar Pukul 10.30 Wita, bertempat di Desa Aik Dewa Kecamatan Pringgasela Kabupate Lotim.

Pemilik pupuk atas nama Juma’in (42). Ia dikenal sebagai pengecer dengan nama kios UD Muntaha yang beralamat Desa Aik Dewa RT Muhajirin Desa Aik Dewa Kecamatan Pringgasela. “Pupuk langsung diamankan petugas di depan gudangnya pada saat akan menaikkan pupuk tersebut,” tuturnya.

Pupuk bersusidi itu menurut pengakuan Jumain akan dibawa menuju H.M. di Suralaga . Pupuk dibawa menggunakan mobil Cary pick up dengan Nomor Polisi DR 9126 SA yang dikemudikan oleh Hajir (50) Warga Dusun Penakak Desa Masbagik

Timur Kecamatan Masbagik.

Tindakan pengamanan ini dilakukan aparat TNI AD karena setelah di cek kelengkapan administrasi pupuk tersebut, pelaku tidak dapat menunjukkannya. Aparat TNI pun langsung berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat dan juga Unit Pembina Pertanian Kecamatan Pringgasela.

Selebinya, proses hukum atas tindakan pelaku diserahkan sepenuhnya oleh aparat TNI ke Kepolisian Resort Lombok Timur. “Penyelidikan kita serahkan ke polisi,” demikian Dandim. (rus)

Mataram (Suara NTB) Ada kecenderungan masingmasing Perusahaan Darah (Perusda) milik Pemprov NTB belum saling mendukung. Menjawab PR pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perusda diminta saling bahu membahu.

Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Manggaukang Raba, MM menjelaskan ada kesenjangan antara Perusda dengan realita ekonomi masyarakat di lapangan. Kasus kecil saja, praktik rentenir begitu marak terjadi. Hal tersebut akibat terbatasnya jangkauan bank daerah kepada masyarakat yang sejatinya harus menjadi prioritas.

Mengapa rentenir justru lebih banyak berperan menyalurkan kredit kepada masyarakat golongan menengah ke bawah.

Padahal, jelas-jelas praktik rentenir justru memberikan mudharat yang lebih besar. Disinilan Bank Daerah harus berperan maksimal.

“Bank NTB harus mengupayakan menjadi raja di rumah sendiri, ini yang kita harapkan agar lebih diperhatikan,” kata Manggaukang dikonfirmasi, Jumat (8/5).

Disisi lainnya, bank yang lebih banyak berperan menyalurkan kredit di daerah, adalah bank nasional yang berada pada Buku I dan II. Ia menyebut, sebenarnya upaya untuk memerangi rentenir dan menjadi raja di rumah sendiri itu sudah ada .

Lihat saja, dengan adanya Bank NTB, Bank Perkreditan

Rakyat (BPR) sebanyak delapan buah yang tersebar di Kabupaten/Kota, selain itu ada juga Jamkrida yang notabene sebagai penjaminan kredit masyarakat yang disalurkan oleh perbankan. Belum terhitung adanya PT. GNE yang juga diharapkan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat.

Jika Perusda ini solid, misalnya Bank NTB memberikan bantuan kredit kepada masingmasing BPR yang memiliki jaringan hingga di tingkat pedesaan, baginya akan sangat efektif untuk menekan peran rentenir dan perbankan lainnya.

Selanjutnya Jamkrida sendiri yang memberikan jaminan atas kredit yang diberikan oleh Bank NTB tersebut kepada BPR. “Walaupun rugi tidak masalah, yang penting kesejahteraan masyarakat tidak terabaikan dari sisi kredit perbankan,” tambahnya.

Bank NTB saat ini kecenderungannya menyalurkan kredit untuk usaha konsumtif (kredit hanya kepada pegawai). Untuk usaha produktif, hanya disalurkan sebesar 10 persen dari modalnya. Dimintanya, bank milik daerah ini bisa mengambil peran menyalurkan kredit hingga 40 persen. Barulah persoalan ekonomi kerakyatan bisa terjawab.

“Kalau bisa kompak, saling mendukung, ndak perlu khawatir masyarakat dengan rentenir dan tidak dapat akses bank,” demikian Manggaukang Raba. (bul)

107 Titik di NTB Masih ’’Blank Spot’’ Mataram (Suara NTB) Dishubkominfo Provinsi NTB membangun kesepakatan kerjasama dengan perusahaan operator seluler dalam negeri, dalam hal ini PT. Telkomsel. Sebanyak 107 titik di Provinsi NTB yang hingga saat ini masih tak tersentuh jaringan telekomunikasi (blank spot).

Operator seluler ini diminta untuk memperbanyak infrastruktur pendukungnya di daerah. Sehingga semua masyarakat bisa tersentuh jaringan informasi berbasis telekomunikasi seluler.

Sebab hal tersebut, kata Sekretaris Dishubkominfo Provinsi NTB, Ari Purwantini saat menandatangani MoU dengan Manager Telkomsel Branch Mataram, Khalid J. Salam, adalah kebutuhan mendasar bagi masyarakat untuk menerima akses informasi seluas-luasnya dalam menghadapi tantangan pasar global.

“MoU ini sebenarnya sudah digagas sejak lama, cuma sekarang terealisasi, harapannya permasalahan-permasalahan telekomunikasi bisa berjalan lebih baik,” katanya mewakili Kepala Dishubkominfo Provinsi NTB, Agung Hartono.

107 titik blank spot tersebut terdapat paling banyak di Pulau Sumbawa. Telkomsel diminta menjaga tetap stabilitas dan meningkatkan layanannya. Terutama di titik-titik yang menjadi pusat pergerakan ekonomi dan pariwisata. Sebab Provinsi NTB saat ini sedang fokus menguatkan pasar sektor pariwisata.

“Jangan sampai pelayanan di kota dan tempat-tempat wisata terganggu. Karena banyak wisatawan yang datang ke NTB dominan menggunakan Telkomsel,” demikian pesannya. Kerjasama Jumat (8/5) kemarin sekaligus kerjasama dengan pihak terkait di kabupaten/kota lainnya di NTB. Sementara itu, Manager Telkomsel Branch Mataram Khalid J. Salam mengatakan Telkomsel sendiri sebenarnya sudah 90 persen lebih membangun fasilitas untuk layanan telekomunikasi masyarakat. Tetapi

permintaan Pemprov NTB melalui Dishubkominfo akan tetap dipenuhi.

“Karena pas TMD (Tambora Menyapa Dunia) lalu juga sudah kita amankan, tempat-tempat wisata dan pusat perekonomian tetap menjadi atensi untuk kita jaga,” ungkapnya.

Dalam hal ini, fasilitas komunikasi yang diberikan Telkomsel dalam bentuk kartu perdana spesial yang memungkinkan para anggota Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dishubkominfo Pemerintah Daerah Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB saling berkomunikasi melalui layanan suara dan SMS secara gratis, serta layanan internet berkualitas dengan tarif khusus yang lebih murah.

Di samping itu, Telkomsel juga memfasilitasi sosialisasi informasi melalui layanan pengiriman

SMS ke seluruh pengguna kartu tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan akses internet yang lebih mudah bagi masyarakat NTB, Telkomsel bersama Telkom juga

menggelar layanan WiFi di wilayah-wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang baik. Telkomsel juga menurutnya berkomitmen untuk

(Suara NTB/bul)

MoU - Manager Telkomsel Branch Mataram, Khalid J. Salam berjabat tangan dengan Sekretaris Dishubkominfo NTB Ari Purwantini seusai menandatangani perjanjian kerjasama penyediaan layanan komunikasi bagi Dishubkominfo NTB, kemarin.

meningkatkan kualitas jaringan dan memperluas jangkauan jaringan di NTB, serta menggelar kegiatan-kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) bagi masyarakat NTB. “Terimakasih atas kepercayaan pemerintah daerah, apa yang kami berikan semoga mempermudah komunikasi dan layanan kepada masyarakat,” demikian Khalid. (bul)

PERSOALAN gangguan kelistrikan yang terjadi di NTB sejak akhir tahun lalu berdampak terhadap terganggunya pelayanan telekomunikasi seluler. Diharapkan kondisi ini segera berakhir agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal.

Menurut Manager Telkomsel Branch Mataram, Khalid J. Salam, pada waktu-waktu tertentu tidak dipungkirinya gangguan telekomunikasi seluler itu pasti terjadi. Dua hal yang menurutnya berperan penting, di antaranya karena persoalan listrik tersebut dan tidak terjangkaunya layanan (blank spot) karena secara geografis wilayah tersebut berada di kawasan yang bergelombang.

Persoalan listrik ini, Khalid menyebut setiap Base Transceiver Station (BTS)-nya sudah dilengkapi dengan baterai cadangan. Akan tetapi mampu bertahan hanya empat sampai delapan jam, tergantung kapasitas baterai. Jika terjadi pemadaman di malam hari, dan pemadaman tersebut serentaK, ini yang mengakibatkan petugas kalang kabut menyuplay daya agar BTS tetap berfungsi.

“Kalau ini bisa di-support lebih cepat oleh PLN, tidak ada persoalan sebenarnya. Karena kita sudah meng-cover hampir seluruh wilayah,” demikian Khalid.

Pada intinya, Telkomsel sendiri siap mengupayakan jaringan layanan, apalagi berdasarkan data Dishubkominfo NTB, terdapat 107 titik di NTB yang masih blank spot.

Ditanya soal kendala membangun tower karena rumitnya perizinan, Khalid juga menegaskan, hal tersebut juga menjadi salah satu kendala. Tetapi perizinan tersebut tidak dalam konteks perizinan formal. Digambarkannya, misalnya untuk membangun BTS dibutuhkan titik koordinat yang tepat agar semua wilayah di sekelilingnya bisa tercover.

Jika tidak tepat, tentunya harus dilakukan penggeseran titik lagi. Dan ini yang harus meminta kesepakatan dari komunitas masyarakat setempat.

“Kalau masyarakatnya ikut mendukung dan mempermudah, tidak soal sebenarnya,” pungkas Khalid. (bul)

(Suara NTB/bul)

“Harga gabah kita yang kualitasnya paling buruk, harganya terendah di Indonesia pada April lalu. Dan itu ditayangkan di tingkat nasional,” katanya pada rapat Upsus penentuan harga dengan semua pihak terkait di kantor Badan Ketahanan (BKP) Provinsi NTB, Jumat (8/5).

Rendahnya harga gabah dengan kualitas terendah tersebut terjual sebesar Rp 2.800/Kg, setara Gabah Kering Giling (GKG), terjadi di

taran fenomena tersebut murni karena faktor alam.

Dari sisi produksi, karena tingginya curah hujan, hampir semua kabupaten/ kota di NTB, petani melakukan penanaman kembali.

Hal ini tentunya tidak menjadi kekhawatiran bagi Bulog untuk melakukan serapan. Panen raya masih diperkirakan berlangsung hingga Juni mendatang.

“Meskipun serapan masih di bawah 50 persen, Bulog tenang saja, karena panen raya masih tetap berlangsung,” demikian Wahyudin. (bul)

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM menyinggung rendahnya harga gabah di Provinsi NTB beberapa waktu lalu. Bahkan, disebut menjadi rekor harga terendah secara nasional.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 9 Mei 2015

Halaman 4

Cek Proyek ADD Lekor

Pertanyakan Fungsi Puskesmas Keliling DEWASA ini, semua puskesmas yang ada di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah memiliki mobil puskesmas keliling. Tujuan diadakannya mobil puskesmas keliling itu agar mampu menjangkau masyarakat-masyarakat terpencil yang ada di pelosok desa serta membantu masyarakat yang membutuhkan perawatan medis. Sayangnya, di saat mobil itu dibutuhkan pasien, ada oknum yang menyalahgunakannya di luar penggunaannya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim, dr. Utun Supria, mengaku, jika dirinya sudah mendapat laporan terkait adanya pihak puskesmas yang memakai mobil puskesmas keliling untuk pergi melayat di Pringgasela. Namun, katanya, laporan itu ia terima melalui pesan singkat (SMS). Dijelaskannya, peruntukkan mobil puskesmas keliling itu digunakan untuk merujuk pasien saat dalam kondisi gawat. “Jadi keberadaan mobil puskesmas keliling itu sudah ada programnya, dan tidak boleh memakai mobil itu untuk pergi melayat,” ujarnya pada Suara NTB, Jumat (8/5).

Dalam waktu dekat ini pihaknya mengaku akan mengecek dan mengevaluasi keberadaan dan fungsi dari mobil puskesmas keliling di tiap puskesmas.

“Kita akan tindak lanjuti dan kroscek itu kembali, karena ada juga yang membawa mobil itu pulang. Padahal, mobil itu selesai dipakai harus ditaruh di puskesmas,” jelasnya. (yon)

Tim Kejari Praya Dihadang Oknum Kades

Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, Jumat (8/5) mulai menerjunkan tim untuk melakukan cek fisik atas sejumlah proyek yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) Lekor. Sebagai rangkaian pemeriksaan, terkait kasus dugaan korupsi ADD yang dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) Lekor. Tim Kejari Praya turun bersama tim dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng.

Namun jalannya pemeriksaan fisik sendiri tidak berjalan mulus. Lantaran, tim Kejari Praya sempat dihadang oknum kades bersama beberapa warga yang tidak terima atas penyelidikan kasus dugaan korupsi tersebut.

Informasi yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, tim Kejari Praya datang sekitar pukul 10.00 wita. Saat akan melakukan pemeriksaan, tim Kejari Praya didampingi pihak pelapor. Tidak lama ber-

selang, Kades Lekor AH, datang ke lokasi. Begitu sampai di lokasi, Kades Lekor langsung ngamuk-ngamuk dan sempat berbicara tidak mengenakkan pada para pelapor.

Situasi pun sempat memanas hingga mengundang perhatian warga sekitar yang langsung keluar. Beruntung, kondisi bisa segera dikendalikan oleh tim Kejari Praya, sehingga tidak sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Proses pemeriksaan

fisik pun tetap berjalan.

Saat itu, Kades Lekor menuding para pelapor sebagai pembuat onar di Desa Lekor yang memicu konflik di tengah masyarakat dengan melaporkan dugaan korupsi ke Kejari Praya.

“Meski demikian, kejadian itu tidak sampai mengganggu proses pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim Kejari Praya bersama tim teknis Dinas PU dan ESDM Loteng,” aku Kasi Pidsus Kejari Praya, A.A Raka Putra Dharmana, membenar-

kan kejadian itu.

Ia menjelaskan, pemeriksaan fisik tetap berjalan. Pihaknya sudah memperoleh gambaran umum terkait pengerjaan proyek-proyek fisik yang diduga bermasalah di Desa Lekor. “Data dan keterangan terkait sejumlah proyek fisik yang diduga bermasalah sudah kita peroleh dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim teknis,” terangnya.

Hasil pemeriksaan oleh tim teknis dari Dinas PU dan ESDM Loteng nantinya akan dijadikan tambahan keterangan guna melengkapi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Kejari Praya, khususnya berkaitan dengan dugaan kasus korupsi ADD yang terjadi di Desa Lekor.

Kasus dugaan korupsi ADD Desa Lekor merupakan satu dari empat kasus dugaan korupsi ADD yang tengah ditangani Kejari Praya, selain kasus ADD Mujur, Tumpak serta Desa Serage. Dari kasuskasus ADD itu, tinggal kasus ADD Desa Lekor yang masih pada tahap penyelidikan.

Sedangkan tiga kasus ADD lainnya, sudah pada tahap penyidikan. Di mana tiga kadesnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Khusus untuk kasus Desa Lekor memang sedikit agak lama penyelidikan.

Karena ada dugaan korupsi beras miskin (raskin) juga.

Kalau kasus desa lainnya, hanya dugaan korupsi ADD saja. Tidak ada kasus raskinnya,” pungkas Raka. (kir)

(Suara NTB/yon)

Tidak Lagi Jadi Prioritas

Praya (Suara NTB) Program perbaikan dan peningkatan kualitas jalan kabupaten tahun ini tidak lagi menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Hal itu bisa dilihat dari minimnya porsi anggaran yang disiapkan oleh Pemkab Loteng pada tahun ini, yakni sebesar Rp 30 miliar.

Alokasi anggaran tersebut jauh lebih kecil dari alokasi anggaran untuk program yang sama beberapa tahun sebelumnya yang bisa mencapai ratusan miliar. “Kondisi anggaran daerah tahun ini tidak memungkinkan untuk mendukung perbaikan jalan secara total. Sehingga anggaran yang tersedia untuk perbaikan jalan juga tidak besar,” aku Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng, H.L. Rasyidi, S.T., kepada Suara NTB, Kamis (7/5) lalu.

Adanya alokasi anggaran sebesar itu, lanjut Rasyidi, pihaknya sudah memprogramkan perbaikan dan peningkatan ruas jalan kabupaten sepanjang 28 km dan tidak seluruhnya hotmix. Perbaikan dan peningkatan jalan ada yang hanya berupa pengerasan serta pengaspalan. ‘’Karena kalau semuanya hotmix anggaran yang tersedia, jelas tidak akan cukup,’’ akunya.

Diakuinya, ruas jalan kabupaten yang akan ditangani dengan anggaran sebesar itu tersebar di semua wilayah. Lantaran banyak, maka panjang ruas jalan yang ditangani di masing-masing wilayah juga tidak banyak. Ada yang dapat 3 km, 2 km bahkan sampai ada yang hanya dapat kurang dari 1 km.

Untuk itu, pihaknya berharap masyarakat juga bisa maklum, jika ada ruas jalan di wilayahnya yang tidak bisa ditangani pada tahun ini.

Data yang diperoleh dari Dinas PU dan ESDM Loteng menyebutkan, hingga tahun 2014 lalu kondisi umum ruas jalan mencatat sudah 60 persen dalam kondisi mantap. Dari total 739 km panjang ruas jalan kabupaten dengan 110 ruas.

Artinya, masih ada sekitar 293 km ruas jalan kabupaten yang butuh penanganan, karena kondisinya yang masih rusak.

Jika didukung anggaran yang konsisten, Rasyidi mengaku, ruas jalan yang belum baik tersebut bisa tuntas ditangani paling lambat tahun 2018 mendatang dengan perkiraan kebutuhan anggaran mencapai Rp 300 miliar lagi. “Sekarang tinggal bagaimana kebijakan pemerintah daerah bersama Dewan.

Untuk bisa menuntaskan sisa ruas jalan yang belum ditangani tersebut,” tandas mantan Kepala BPMD Loteng ini. (kir)

(Suara NTB/ari)

Bakal Calon Kepala Daerah Apresiasi Kebijakan KPU Tanjung (Suara NTB) Bakal Calon (Balon) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., mengapresiasi regulasi dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada penyelenggaraan Pilkada 2015 yang mengalokasikan biaya kampanye, berikut alat peraga kampanye. Terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang secara umum mengatur pembatasan kegiatan kampanye para peserta Pilkada, juga dinilai merupakan suatu langkah maju pemerintah guna mengantisipasi konflik dan gesekan horizontal yang kerap terjadi saat Pilkada.

“Regulasi dan kebijakan yang dilakukan pemerintah (KPU) itu cukup efektif, setidaknya bagi calon bupati, minimal untuk menekan cost politik. Saya optimis, jika kepala daerah terpilih dengan sistem yang lebih bersih dan transparan, maka ke depannya kepala daerah (di manapun) akan jauh dari korupsi, karena tidak adanya kewajiban pengembalian biaya kampanye,” ungkapnya pada wartawan, Jumat (8/5).

Menurutnya, adanya sejumlah aturan baru pada PKPU termasuk di antaranya pembiayaan sekaligus pengaturan jenis dan penempatan alat peraga kampanye merupakan cara-cara untuk meminimalisir biaya politik sukesi pertarungan Pilkada. Sebab masyarakat menurutnya, sudah dapat melihat ketimpangan pada pemasangan atribut calon yang sudah menyebar dari Pemenang hingga Bayan.

Sebagai salah satu bakal calon incumbent pada pilkada bulan Desember 2015, Najmul bersama calon pasangan nya, Sarifudin, SH, (Ketua DPC Gerindra Lombok Utara), mengaku telah siap bertarung pada pesta demokrasi kali kedua di KLU. Ia mengklaim telah mendapat dukungan dari sejumlah parpol, terutama Partai Gerindra dan PDIP. Selain itu meski baru sebatas dukungan lisan, beberapa parpol seperti, PPP, PAN dan PBB, juga turut mengisyaratkan dukungan.

Najmul mengaku koomunikasi yang dilakukan dengan sejumlah parpol besar itu, jauh dari sifat transaksional, namun atas dasar hubungan konstitusional dan emosional dan kesamaan visi misi membangun daerah. (ari)

USAHA - Banyak pengusaha perhotelan, restoran dan usaha lainnya di tiga Gili menghindari membayar pajak. Hal ini dilihat dari keengganan mereka membayar pajak. Padahal, mereka mendapatkan banyak keuntungan, karena banyak wisatawan berkunjung ke sana. Tampak dalam gambar, seorang kusir cidomo sedang menunggu penumpang di Gili Air beberapa waktu lalu.

Oknum Pengusaha di Tiga Gili Masih Takut Bayar Pajak Tanjung (Suara NTB) Oknum pengusaha perhotelan, restoran, bar, dan usaha lainnya, di kawasan 3 Gili terindikasi masih enggan membayar pajak. Pasalnya, para oknum pengusaha terkesan menghindar saat didatangi oleh petugas pajak saat menyambangi tiga Gili.

“Masih ada indikasi oknum pengusaha mengajak petugas pajak main kucing-kucingan.

Saat akan ditagih, oknum pengusaha banyak yang menghindar,” ujar Kepala Bidang Pendapatan, pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(DPPKAD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Vidi Ekakusuma, M.Si, Jumat (8/5).

Vidi menjelaskan, indikasi keengganan membayar pajak mengisyaratkan masih rendahnya kesadaran pengusaha dalam membayar pajak ke daerah. Hal ini lantas berdampak padak tidak optimalnya PAD yang diperoleh dari pajak dan retribusi yang ada dari sektor pariwisata khsusunya di 3 Gili.

“Pengalaman kami selama turun ke Gili Trawangan, termasuk bersama BPK, sejumlah oknum pengusaha sengaja menghindar saat kami min-

ta bertemu. Ini BPK loh yang datang,” sambungnya miris.

Vidi mengaku, menyebut pihaknya kerap dihadapkan pada persoalan masih banyaknya oknum pengusaha yang enggan membayar pajak.

Seolah, apa yang menjadi hak negara dianggap beban. Padahal pajak dan retribusi yang akan ditarik dari pengusaha nyata telah diatur dalam regulasi baik pajak dan retribusi.

Bahkan kata Vidi, masih ada pengusaha yang berdalih tidak mengetahui adanya regulasi yang mengatur besaran kewajiban pajak dan retribusi yang harus mereka setorkan

ke daerah. Pada konteks sosialisasi dan penagihan, tidak jarang petugas pajak, termasuk Dinas DPPKAD dan BPK harus gigit jari, karena tidak berhasil menemui subjek pajak yang disasar.

Meski menghadapi tantangan, Bidang Pendapatan pada DPPKAD KLU masih terus melakukan pendekatan secara persuasif. Dirinya tidak ingin berdiam diri dan membiarkan potensi pendapatan daerah yang diatur dalam Perda tersebut menguap begitu saja. Namun yang lebih penting, oknum pengusaha itu masih terus diberikan pema-

haman dan sosialisasi agar kesadarannya untuk memberikan sumbangsing bagi pembangunan daerah dapat maksimal.

“Dalam waktu dekat kami akan me-launching program Sita Pada Reda (SPR), untuk menjemput pajak itu. Program SPR ini didukung dengan IT (informasi dan teknologi) yaitu sistem paket hotline dan email.

Program ini nantinya akan ontime setiap waktu. Ada pula program WESER (Week And Service) di mana program ini petugas melayani wajib pajak di luar jam kerja atau hari libur,” tandasnya. (ari)

Lama Tak Beroperasi

Izin PT. AMG Terancam Dicabut Selong (Suara NTB) PT. Anugerah Mitra Graha (AMG), investor tambang pasir besi di kawasan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur (Lotim) hingga saat ini tak kunjung memulai kegiatan tambangnya. Padahal, izin operasionalnya sudah lama diberikan. Di satu sisi, masa toleransi diduga sudah berakhir pada 28 Mei 2013 lalu. Realita ini mengancam pencabutan izin operasional PT AMG. Wakil Ketua DPRD Lotim, H. M. Fadil Na’im, Jumat (8/5), mengungkapkan, pihaknya bersama rombongan Komisi III DPRD Lotim sudah mengecek langsung status PT. AMG ke Kementerian ESDM di Jakarta. Dari hasil pengecekan langsung di Jakarta, ungkapnya, PT. AMG tidak pernah melakukan perpanjangan izin.

Diakuinya, pihaknya sudah bertemu dengan Agus Hadi Setya Hadi Pamugkas, Kasi Perencanaan Wilayah Pertambangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dari penjelasan pejabat di Kementerian ESDM ini, ujarnya, terungkap fakta-fakta mengenai belum adanya perpanjangan izin terhadap perusahaan bersangkutan. “Jadi kalau sudah tidak menaati aturan main penambangan, dicabut saja izinnya,” tegasnya.

Ditambahkan, Mengacu pada Kepmen ESDM 18 2008 tentang, ada klausul yang

menyebut setelah delapan tahun tidak beroperasi, maka sudah tidak ada alasan untuk tidak dicabut izinnya.

Pimpinan Cabang PT. AMG, Erfandy Muis yang dikonfirmasi secara terpisah, menegaskan, izin PT. AMG berlaku selama 25 tahun. Pihaknya membantah izinnya sudah berakhir.

Bahkan, pihaknya yakin izin operasional yang diberikan tidak akan dicabut.

Erfandy membantah pula kalau pihaknya disebut tidak serius dalam mengelola pertambangan di Lotim. Pihaknya tidak beroperasi sampai sekarang, karena sejumlah alasan. Selain masih ada resistensi dengan masyarakat, juga karena aturan baru UU pertambangan menuntut diagunnya smelter. ‘’Aturan itu dirasa masih berat. Karena ada larangan ekspor dalam bentuk pasir besi,’’ ujarnya, seraya menambahkan pihaknya masih menunggu perubahan aturan di tingkat pusat.

Diakuinya, biaya operasional penambangan pun sangat besar, yakni menembus hingga ratusan juta per hari. Di mana, untuk kebutuhan bahan bakar solar bisa tembus Rp 16 juta per hari.

Tidak hanya itu, klaimnya, sebagai wujud dari keseriusan PT. AMG, pihaknya masih tetap membayar gaji puluhan karyawannya dan sudah menyerahkan dana jaminan reklamasi seluas 1.348 hektar. (rus)

(Suara NTB/yon)

KETERANGAN - Pengurus SAR Lotim, Harun Al Rasyid (kanan) bersama anggota tim SAR lainnya saat memberikan keterangan mengenai tewasnya tiga warga di Pantai Tanjung Bloam, Jumat (8/5).

Dua Korban Tragedi Tanjung Bloam Anggota Tim SAR Lotim Selong (Suara NTB) – Insiden yang terjadi di Pantai Tanjung Bloam Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Lombok Timur (Lotim) hingga membuat tiga warga meninggal membuat jajaran SAR Lotim berduka. Alasannya, dua dari tiga korban yang meninggal adalah anggota tim SAR Lotim.

Sementara satu korban bernama Fadna (24) berasal dari Samarinda Kalimantan Timur.

“Memang ketiganya itu merupakan anggota kita (relawan) yang sedang rekreasi, karena mereka rencanya akan menda-

ki Gunung Rinjani. Tapi sambilan menunggu temannya yang lain datang dari Jakarta, mereka rekreasi dulu di sana,” terang Pengurus SAR Lotim, Harun Al Rasyid, Jumat (8/5) sore.

Diakuinya, tiga anggota tim SAR Lotim itu adlaah, Lalu Sukma Wardana (30) alamat Setanggor, Juhain (33) tahun alamat Pohgading dan korban selamat Abdul Azis (29) tahun beralamat di Tibu Karung Kotaraja Kecamatan Sikur.

Menurutnya, keberadaan tiga anggota SAR itu di Pantai Tanjung Bloam merupakan

pekerjaan sampingannya sebagai pekerja swasta. Sementara, korban hempasan ombak yang sebelumnya dinyatakan hilang, sekitar pukul 06.00 Wita, Jumat (8/5) kemarin sudah berhasil ditemukan.

Dua korban, yakni Lalu Sukma Wardana dan Juhain dimakamkan di desa masing-masing. Sementara Fadna dipulangkan ke daerah asal di Samarinda Kaltim, Jumat pagi. ‘’Sementara, untuk teman kita selamat, Alhamdulillah saat ini sudah mulai membaik walaupun kemarin kakinya sempat mengalami luka,” tuturnya. (yon)

(Suara NTB/dok)

Perbaikan Jalan di Loteng Hanya Dianggarkan Rp 30 Miliar

SUARA NTB Sabtu, 9 Mei 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5 (Suara NTB/her)

DIHENTIKAN - Sejumlah anggota Satpol PP Lobar memperlihatkan proyek yang dihentikan oleh Tim Percepatan dan Monev Pembangunan Lobarm karena diduga belum ada kontrak.

Diduga Tak Ada Dokumen Kontrak

Tim Percepatan Pembangunan Lobar Hentikan Proyek di Satpol PP Giri Menang (Suara NTB) – Tim percepatan monitoring dan evaluasi pembangunan Lombok Barat (Lobar) terpaksa menghentikan sejumlah proyek yang dikerjakan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Alasan penghentian proyek ini lantaran proyek ini belum ada surat perjanjian kerja (kontrak).

Demikian disampaikan oleh Tim Percepatan dan Monev Pembangunan Lobar, RobijonoPrasetijanto dalam surat yang disampaikan ke Kepala Satpol PP Lobar, I Nengah Sugiartha, SH, MH, tertanggal 7 Mei 2015.

Dalam surat bernomor 640/66/

Adm Pemb/2015, berisi perintah penghentian pelaksanaan pekerjaan di kantor Satpol PP. Sebelum surat ini turun, katanya, tim telah melakukan monitoring dan evaluasi Rabu (6/5) di lingkungan Kantor Satpol PP. “Menindaklanjuti hasil monev pada Rabu (6/5) di lingkungan kantor Satpol PP, maka kami (tim) minta seluruh pelaksanaan pekerjaan di kantor Satpol PP dihentikan, karena tidak didasari surat perjanjian kerja (kontrak) dengan penyedia barang atau jasa,” tegas Robi nama panggilan akrab Asisten II Bidang Pembangunan Setda Lobar

ini, Jumat (8/5).

Selain itu, lanjutnya, hasil monev Tim Percepatan Pembangunan selain memerintahkan penghentian pelaksanaan pengerjaan proyek , ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan Kepala Satpol PP terkait pelaksanaan proyek di kantor tersebut. Di antaranya,Satpol PP perlu melakukan evaluasi internal dengan melibatkan pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), pengelola teknis pekerjaan(PTP) dan pihak terkait lainnya.

Selanjutnya, menyangkut pelaksanaan proyek Satpol PP harus menyelesaikan seluruh

proses administrasi pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

“Hasil tindaklanjut dari surat ini dilaporkan kepada pimpinan, dalam hal ini bupati melalui Ketua Tim Percepatan dan Monev Pembangunan, paling lambat 2 x 24 jam,” tegasnya.

Robi menambahkan, sebelum semua catatan dalam surat tersebut dilaksanakan dan dilaporkan ke tim maka pelaksanaan pekerjaan proyek di satpol PP belum bisa dilanjutkan.

Terpisah, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Satpol PP Lobar, H. Bahri mengaku terkait pengerjaan proyek pada Satpol PP tidak diketahuinya, sebab dalam DPA tidak tercantum. Pihaknya tak pernah dilibatkan dalam hal pembahasan pelaksanaan proyek ini. “Kami tidak tahu proyek ini, karena tidak pernah diajak komunikasi,” kilahnya.

Ia membenarkan adanya surat dari tim percepatan dan monev pembangunan untuk menghentikan pelaksanaan proyek ini, sebab dinilai belum memiliki kontrak. Menurutnya, pelaksanaan proyek ini

tidak diketahui sumber pendanaannyam sebab tak pernah diajak koordinasi oleh pimpinan sehingga dirinya tak tahu item proyek yang tengah dikerjakan di satpol PP. Ia menyebut, sesuai pengadaan barang tahun ini ada 28 item pengadaan barang dan jasa di Satpol PP dengan jumlah anggaran mencapai Rp 1,2 miliar lebih. Namun dari sekian pengadaan barang dan jasa itu, tidak masuk proyek pembangunan di Kantor Satpol PP. Dari 28 item pengadaan itu, pada triwulan pertama ada 10 pengadaan barang antara lain AC senilai Rp 4,5 juta, pengada-

an terali senilai Rp 9 juta, pengadaan korden Rp 10 juta lebih, CCTV Rp 30 juta, kamera Rp 15 juta, kursi tamu Rp 9,5 juta, meja kerja pejabat eselon III Rp senilai Rp 3 juta, kursi kerja pejabat eselon III Rp 2,5 juta. Dua item pengadaan terakhir, yakni kendaraan kasat jenis KIA senilai Rp 340 juta dan mobil Patwal Sedan Rp 205 juta. “Sisanya, 18 Pengadaan pada triwulan II, III dan IV,” imbuhnya.

Terkait pengadaan kendaraan ini tambahnya pihakya juga belum pernah dilibatkan, ia hanya dilibatkan pada pengadaan terali dan korden saja. (her)

Aksi Kriminalitas Kembali Marak

Siapkan Insentif Khusus MASIH maraknya aksi kejahatan di dalam kawasan hutan Lombok Tengah (Loteng) berupa illegal logging, salah satunya disinyalir, karena longgarnya pengawasan yang dilakukan Polisi Hutan (Polhut) yang ada. Untuk itu, kinerja Polhut Loteng perlu terus dipacu, sehingga bisa lebih maksimal menjalankan tugas menjaga kawasan hutan.

Demikian disampaikan Ketua Komisi II DPRD Loteng, L. Rumiawan, menyikapi maraknya kasus illegal logging (Suara NTB/kir) di kawasan hutan Loteng, JuL. Rumiawan mat (8/5). Salah satu cara untuk bisa memacu kinerja anggota Polhut, ujarnya, dengan memberikan tambahan penghasilan berupa insentif khusus. “Kita sudah rekomendasikan ke pemerintah daerah. Supaya para polhut disiapkan insentif khusus.

Agar mereka bisa semakin bersemangat bekerja. Terutama untuk urusan menjaga kawasan hutan kita,” terangnya.

Selama ini, ujarnya, aksi illegal logging marak terjadi, karena beban kerja yang mesti ditanggung anggota Polhut Loteng tidak sebanding dengan penghasilan yang diterimanya. Apalagi luas kawasan hutan yang mesti dijaga cukup luas, sementara penghasilan yang diterima belumlah memadai.

Di satu sisi, jumlah personel Polhut yang tersedia terbatas dan belum sebanding dengan luas kawasan hutan yang mesti dijaga.

“Ini juga bagian dari rekomendasi kita ke pemerintah daerah. Bagaimana ke depan, jumlah personel Polhut bisa ditambah. Sehingga luas area dengan jumlah personel Polhut bisa seimbang,” ujarnya.

Terkait rencana pemberian insentif khusus bagi Polhut Loteng tersebut, Rumiawan mengaku pihaknya siap membantu dalam proses penganggaran. Bahkan, pihaknya menunggu SKPD terkait mengusulkan anggaran ke DPRD untuk insentif personel Polhut.

Menurutnya, kelestarian kawasan hutan harus benar-benar dijaga. Caranya, aksi illegal logging yang selama ini menjadi biang kerok kerusakan kawasan hutan, harus ditekan.

Lebih lanjut politisi asal Partai Golkar ini menambahkan, selain dengan memacu kinerja Polhut. Pengamanan swadaya dari masyarakat sekitar kawasan hutan juga harus diperkuat, mengingat, selama ini banyak pengamanan swadaya yang sudah dibentuk. Namun, kinerjanya belum maksimal. (kir)

Bupati Tegaskan Keamanan Kawasan Wisata Jadi Atensi Utama Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) bakal menjadikan persoalan keamanan di kawasan wisata dan sekitarnya sebagai atensi utama. Hal ini dilakukan menyusul kembali maraknya aksi kriminalitas di kawasan tersebut.

“Ini (persoalan keamanan,red) menjadi catatan kita.

Sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah untuk menentukan langkah ke depan,” tegas Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, saat dihubungi Suara NTB, Jumat (8/5).

Dirinya sangat menyayangkan kalau kemudian banyak kasus kriminalitas terjadi di kawasan wisata. Padahal, keamanan menjadi faktor pendukung utama kemajuan

sektor pariwisata itu sendiri.

Untuk itu, pemerintah daerah berkomitmen memberikan perhatian khusus dalam upaya menciptakan stabilitas keamanan di kawasan wisata. “Yang pasti ini jadi perhatian kita. Untuk bagaimana ke depan, kondusivitas keamanan di kawasan wisata bisa tetap terjaga,” harapnya.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi II DPRD Loteng, L. Rumiawan. Dirinya prihatin

atas maraknya aksi kejahatan di kawasan wisata. Untuk itu, pihaknya mendorong pihak-pihak yang terkait dalam persoalan ini segera melakukan upaya-upaya penanggulangan sekaligus antisipasi, sehingga aksi kejahatan di kawasan wisata bisa ditekan dan diredam.

Ia menjelaskan, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan pemerintah daerah khusus untuk mengatasi persoalan keamanan tersebut. Salah sa-

tunya, dengan memperkuat pengamanan swadaya dan melibatkan elemen masyarakat setempat dengan tujuan mem-back up tugas-tugas aparat kepolisian selaku penanggung jawab keamanan.

Menurutnya, kalau hanya mengandalkan peran dan fungsi aparat kepolisian saja, tentu tidak akan bisa maksimal, karena kepolisian dihadapkan pada berbagai persoalan. Salah satunya, keterbatasan jumlah personel. “Di sinilah kemudian perlunya peran serta masyarakat.

Karena dengan kondisi yang ada saat ini, pihak kepolisian tidak akan bisa maksimal menjaga keamanan. Kalau hanya

Akhirnya Cair, Gaji Personel Satpol PP

SK CPNS Belum Keluar

Nasib Ratusan Tenaga K2 di Lobar Digantung Giri Menang (Suara NTB) – Nasib 262 tenaga Katagori Dua (K2) yang lulus seleksi CPNS di Lombok Barat masih digantung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Pasalnya, SK CPNS ratusan tenaga K2 ini belum turun. Mereka pun menanti kepastian kapan SK CPNSnya keluar.

Salah seorang K2 yang lolos tes CPNS, berinisial M seorang guru di Sekotong mengaku menunggu-nunggu kepastian waktu SK-nya keluar. “Kami menunggu-nunggu SK CPNS, kami tidak tahu kapan keluarnya?” ujarnya penuh harap, Jumat (8/5).

Semenjak dinyatakan lulus tahun lalu pihaknya melengkapi pemberkasan sesuai ketentuan dari Kemenpan RB. Setelah mengumpulkan berkas yang diminta lalu diikrim ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk diverifikasi. Hasil verifikasi pemberkasan, ia pun termasuk yang lolos pemberkasan dan tinggal menunggu SK CPNS. Hampir berbulan-bulan lamanya, SK itu belum ada kabar, sehingga dirinya pernah berinisiatif menanyakan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lobar dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun jawaban yang diterima juga belum jelas. “Jawabannya tunggu saja,” imbuhnya.

Menanggapi hal ini, Kepala BKD Lobar, HM Syukron, menegaskan, jika SK K2 tidak ada persoalan, hanya saja belum tuntas di BKN Regional X Denpasar. Terkait itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan BKN dan berharap segera turun.

Pihaknya mengklaim, jika di BKN telah melakukan verifikasi berkas tenaga K2. Selanjutnya tentu, SK CPNS para tenaga K2 yang lolos akan dikeluarkan. Ia belum berani memastikan kapan SK itu keluar, karena sepenuhnya wewenang pusat.

Ia menambahkan, tenaga K2 yang lolos menjadi CPNS ini akan dijadwalkan tahun depan menjalani prajabatan.

Diketahui, dari 736 tenaga K2 yang ikut tes seleksi CPNS hanya 262 orang yang lulus tes, sedangkan sebanyak 474 orang tak lolos. (her)

sendiri,” ujarnya.

Menurut Rumiawan, langkah tersebut bisa menjadi solusi jangka pendek. Sementara untuk jangka panjang harus ada upaya-upaya nyata dan dilakukan secara terpadu dan terintegritas dan melibatkan semua elemen, seperti pemerintah daerah, pihak kepolisian serta masyarakat itu sendiri.

“Tidak bisa kemudian persoalan menjaga keamanan hanya diserahkan kepada salah satu pihak saja. Misalnya, hanya kepada aparat kepolisian.

Tapi harus bersinergi dengan semua elemen. Baru persoalan keamanan bisa terjawab dengan tuntas,” tegasnya. (kir)

(Suara NTB/her)

RUSAK - Inilah kendaraan pengangkut sampah yang rusak dan sedang dalam perbaikan di Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan. Hal ini menyebabkan,pengangkutan sampah di Lobar tidak maksimal.

Hampir Semua Kendaraan Angkut Sampah di Lobar Kedaluwarsa Giri Menang (Suara NTB) – Jumlah armada pengangkut sampah yang dimiliki Lombok Barat (Lobar) masih sangat minim, jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah volume sampah yang diangkut. Selain jumlah armada terbatas, kondisi kendaraan pengangkut sampah ini hampir semua dalam kondisi kedaluwarsa atau sudah berusia uzur, karena pengadaannya rata-rata tahun 1996.

Akibat usia yang sudah umur, kendaraan ini pun sering mogok di jalan ketika mengangkut sampah. Sementara, pengadaan kendaraan pengangkut sampah sendiri masih sangat minim. Pada APBD murni ini saja pengadaan kendaraan hanya dua unit.

Dari data Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan Lobar mencatat, jumlah kendaraan pengangkut sampah di Lobar sebanyak 15 unit. Dari 15 unit kendaraan ini hampir semua dalam kondisi rusak. Dari 15 unit kendaraan ini, terdiri dari 6 amrol, 7 unit dump truck dan dua kendaraan pick up. “Memang banyak kendaraan angkut sampah kita yang rusak, karena kedaluarsa (berumur tua),” aku Kepala Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan, H. L. Winengan, di kantornya, Jumat (8/5).

Diakuinya, kondisi hampir semua kendaraan ini tak layak pakai. Dari 15 unit itu hanya 8 unit yang bisa dipakai itu pun ketika dipakai menga-

ngkut sampah hanya berumur seminggu lalu ngadat. “Bahkan ada yang jalan tiga hari terus macet,” akunya.

Menurut hasil kajiannya, supaya pengangkutan sampah maksimal diperlukan armada 50 unit. Sebab ratarata produksi sampah harian di Lobar sebesar 564 meter kubik lebih per hari, dibagi ke dalam wilayah pelayanan sebesar 312 meter kubik lebih dan wilayah non pelayanan sebesar 251 meter kubik lebih. Sementara jika dibandingkan daya angkut masih jauh, khusus untuk wilayah pelayanan mencapai 426 meter kubik atau sekitar 75 persen lebih, sedangkan untuk wilayah non pelayanan mencapai hanya 41 persen lebih.

Untuk pengadaan armada tahun ini, pada APBD murni diusulkan dua unit kendaraan amrol, sedangkan pada APBDP diusulkan pengadaan sebanyak dua unit dump truck dan delapan unit pick up, sehingga totalnya 10 unit diusulkan pada APBD P.”Mudahmudahan bisa terealisasi,” harapnya.

Sementara Kepala Bidang Kebersihan Gede Sandiasa menyatakan, untuk mengoptimalkan penanganan sampah ini, Dinas Tata Kota mendorong untuk memperbanyak kelompok pengelola sampah.

Saat ini, baru ada 10 kelompok sehingga pelru ditambah.

“Kita punya 15 armada, itu sangat terbatas makanya perlu didorong pengelolaan sampah,”katanya. (her)

Giri Menang (Suara NTB) – Setelah seminggu lebih menunggu, akhirnya gaji personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Barat (Lobar) bisa dicairkan, Jumat (8/ 5) sore. Anggota Satpol PP Lobar akhirnya bisa tersenyum, karena Kepala Satpol PP Lobar I Nengah Sugiartha, SH, MH, yang tidak diizinkan masuk kantor bersedia menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) gaji para anggota.

Kepala Seksi Ketentraman Ketertiban Umum dan Masyarakat pada Satpol PP Lobar I Ketut Rauh yang dikonfirmasi, Jumat (8/5) malam membenarkan, jika para anggota sudah menerima gajinya untuk bulan Mei. Sementara pada pagi harinya, Sekda Lobar Drs. H. M. Uzair memberikan batas waktu pada Kepala Satpol PP I Nengah Sugiarta menandatangani SPM gaji di lingkup Kantor Satpol PP hingga Jumat sore. Jika sampai Jumat sore tidak ditandatangani, maka dirinya akan mengambil alih.

Sekda mengaku telah mengkonfirmasi Kepala Satpol PP terkait pembayaran gaji para pegawai. Dari hasil komunikasi dengan Kepala Satpol PP, katanya, yang bersangkutan bersedia menandatangani. Namun persoalannya, pihak anggota di lapangan tetap menolak pimpinannya masuk kantor, sehingga ia pun menyarankan agar penandatanganan surat dilakukan di Kantor Bupati Lobar. (her)

SUARA NTB Sabtu, 9 Mei 2015

Imigrasi Sumbawa Deportasi WNA Asal Malaysia Sumbawa Besar (Suara NTB) Imigrasi kelas II Sumbawa mendeportasi Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia, Jumat (8/5). WNA tersebut, Jamaluddin (53) yang beralamat di RT. 001 RW 009 Dusun Pelita Desa Mokong, Kecamatan Moyo Hulu. Setelah 17 hari berada di Kantor Imigrasi Sumbawa sejak 21/4 lalu, akhirnya dipulangkan ke Negara asalnya.

Dengan ditemani keluarga serta beberapa pegawai dari imigrasi, Jamaluddin dibawa ke Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa untuk dipulangkan. Proses pemulangannya dari Sumbawa ditemani pegawai dari Imigrasi Sumbawa sampai Bandara Internasional Lombok (BIL) dan kemudian diberangkatkan ke negara asalnya.

Kasi Wasdakim Imigrasi Sumbawa, Sarwono, SH, MH kepada wartawan mengatakan deportasi terhadap Jamaluddin, lantaran sudah overstay selama lima tahun. Paspornya sudah mati pada April 2014 lalu. Dan semenjak menyerahkan diri, pihaknya memproses dan membuat surat yang ditujukan kepada kedutaan Malaysia untuk pembuatan paspor. Sehingga pada Rabu (6/5) sore pihaknya menerima paspor untuk WNA tersebut. “Hari Rabu sore baru sampai paspornya, hari Kamis kami tindak lanjuti cari tiket. Kebetulan dapat yang hari ini langsung dalam kesempatan pertama kita lakukan deportasi,” imbuh Sarwono.

Seperti diberitakan Suara NTB sebelumnya, sebelumnya pihak Imigrasi Sumbawa mendapatkan Informasi bahwa ada WNA yang overstay di Sumbawa dan hendak melakukan pengecekan. Namun sebelum Imigrasi melakukan pengecekan dan hendak mendatangi WNA tersebut, terlebih dahulu WNA tersebut menyerahkan diri ke Kantor Imigrasi Sumbawa. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kasus Rumah Adat KSB

Kejari Periksa Tiga Pejabat Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, telah memeriksa tiga pejabat dalam kasus pembangunan rumah adat di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Panitia lelang dan rekanan pemenang tender pengerjaan proyek senilai hampir Rp 2 miliar ini juga segera diperiksa.

Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Iwan Kurniawan, S.H, Jumat (8/ 5) menyebutkan, minggu depan panitia lelang dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) setempat bakal diperiksa. Tiga pejabat telah diperiksa, masing-masing Kepala Dinas Pariwisata, PPK dan Kepala ULP. Pejabat sebelumnya yang diperiksa seputar masalah pembangunan rumah adat KSB. Termasuk pelaksanaannya. “Mereka membenar-

kan adanya pencairan uang muka sekitar Rp 500 juta dari nilai proyek hampir Rp 2 miliar,” terangnya.

Pertanyaan penyidik memang belum sampai kepada berapa persen pengerjaan proyek yang sudah dikerjakan dari uang muka Rp. 500 juta dimaksud. Namun menurut keterangan dari Kepala Dinas dan PPK masih berupa pondasi saja. “Menurut PPK baru pondasinya saja. Selasa Ming-

gu depan kita jadwalkan pemeriksaan untuk Panitia Lelang seputar tender proyek ini, untuk kita lebih tahu siapa pengembangnya,” jelasnya.

Setelah itu, kemungkinan pemeriksaan akan dilanjutkan ke kontraktor pelaksana proyek. Kasus ini masih dalam tahap pulbaket dan akan terus didalami keterlibatan sejumlah pihak.

Seperti diberitakan harian ini sebelumnya, pembangunan

rumah adat milik Pemerintah KSB terhenti alias mangkrak.

Setelah dilakukan pemutusan kontrak kerja secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, diduga akibat kontraktornya kabur. Seperti diketahui pemenang proyek tender ini adalah CV Agung Sembada (AS). Menurut PPK Proyek, Yahya Soud, dari hasil penghitungan yang dilakukan atas realisasi pekerjaan yang dilaksanakan PT AS sekitar 5,4 persen dari keseluruhan kewajibannya berdasarkan kontrak yang ada. Sayangnya meski diputus kontrak, PT AS sebelumnya diduga telah menerima anggaran sebesar Rp 500 juta dari nilai kontraknya. (arn)

(Suara NTB/arn)

Iwan Kurniawan

(Suara NTB/bug)

MINIM MURID - Suasana belajar murid kelas V SDN 3 Taliwang, Jumat (8/5).

Kasus Korupsi PNPM

Kelompok SPP Diperiksa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa kembali menangani kasus PNPM. Setelah kasus PNPM MP Empang dan PNPM GSC Lunyuk, kini giliran PNPM Mandiri Pedesaan (MP) Labuan Badas. Dengan meminta klarifikasi sejumlah kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam program dimaksud, Jumat (8/5).

Usai pemeriksaan, Kajari Sumbawa melalui Kasi Intel, Eka Sabana Putra, S.H, menyatakan, pihaknya telah melayangkan pemanggilan terhadap tiga kelompok SPP. (Suara NTB/arn) Namun baru dua yang hadir, Eka Sabana Putra termasuk yang baru saja diperiksa, kelompok SPP Bunga Mekar Sampar Maras. Sementara satu Ketua Kelompok lainnya masih terbaring sakit, sehingga belum bisa memberikan klarifikasi. “Kita akan panggil lagi Ketua Kelompok hingga UPK PNPM MP Labuan Badas dalam tahap pengumpulan data dan keterangan (Pulbuket),” terangnya.

Untuk SPP dalam program PNPM MP di Labuan Badas, diberikan kepada tiga desa. Diduga ada penyalahgunaan bantuan hingga senilai Rp 130 juta dalam kurun waktu 2013/2014. Modusnya hampir sama dengan beberapa kasus PNPM lainnya, kelompok sudah menyetorkan cicilan pinjaman namun diduga tidak seluruhnya disetorkan ke kas umum PNPM. Sebab di data PNPM MP Badas, tiga kelompok dimaksud masih menunggak cicilan. “Untuk satu tahunnya saja, yang diduga disalahgunakan sekitar Rp 130 jutaan di tiga desa dalam kurun waktu 2014,”sebut Eka yang masih enggan menyebutkan ketiga lokasi desa dimaksud.

Lebih jelasnya, indikasi yang dilaporkan tiga kelompok ini sudah membayar cicilan ke UPK, tetapi tidak disetorkan ke kas umum PNPM. Padahal dari bulan April sampai Oktober 2017 mereka (kelompok) tetap melakasanakan pembayaran kepada oknum. “ Tetapi tidak semuanya disetorkan ke kas. Berdasarkan dokumen yang kita dapatkan, kelompok setor cicilan, tetapi uang setoran tidak diserahkan. Hampir sama dengan modus pada kasus lainnya, ada juga kelompok yang difiktikan. Itu yang akan kita gali. Kalau sudah ada alat bukti permulaan yang cukup kita akan tingkatkan ke penyelidikan,” tukas Eka. (arn)

PKS KSB Resmi Dukung Pasangan Firin - Fud Taliwang (Suara NTB) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya menentukan arah dukungannya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) , Desember mendatang.

Partai ini memutuskan untuk mendukung pasangan Dr. Ir. W. Musyafirin, MM – Fud Syaifuddin, ST (Firin- Fud) setelah sebelumnya sempat menggodok sejumlah nama pasangan lainnya yang mengajukan lamaran.

Ketua DPD PKS KSB, Abidin Nasar, SP yang dikonfirmasi, Jumat (8/5) membenarkan perihal telah finalnya dukung partainya ke pasangan Firin – Fud itu. “Semalam kita sudah bersama dengan partai pendukung lainnya mendeklarasikan bergabung dalam Koalisi Luar Biasa, partai pendukung F1 (Musyafirin, red),” katanya kepada media ini.

Penetapan arah dukungan PKS kepada pasangan Firin – Fud, diklaim Abidin tidak serta merta diputuskan oleh partai. Melainkan melalui sejumlah proses dan pertimbangan matang partai di seluruh tingkatan kepengurusan. Ia mengatakan, sosok Musyafirin dalam hal ini sebagai calon bupati (Cabup) dipandang memenuhi kirteria yang ditetapkan partai. “Dari delapan kriteria partai yang kemudian dikerucutkan menjadi tiga, yakni aspek kapasistas dan integritas, kedua aspek elektabilitas dan ketiga aspek komitmen. Musyafirin memenuhi seluruhnya,” paparnya.

Pada aspek elektabilitas, berdasarkan hasil survei internal PKS, Musyafirin yang saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) KSB mencapai 34 persen. Di mana persentase tersebut di atas seluruh calon yang sebelumnya telah mengajukan lamaran ke PKS. “Kami punya survei internal untuk melihat elektabilitas calon. Nah dari seluruh yang mengajukan lamaran ke kami, beliau yang paling tinggi persentase elektabilitasnya di masyarakat terkini,” ungkap Abidin, seraya menyatakan keputusan arah dukungan tersebut ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS NTB. Seperti diketahui, sebelumnya selain Musyafirin ada Drs. H. Mala Rahman yang juga berminat mendapat dukungan PKS. “Secara formal belum kita sampaikan ke pihak lainnya. Tapi harapan kami, dengan putusan ini komunikasi tetap terbuka. Sebab bagaimana pun realitas politik, partai tidak bisa mendukung dua calon,” pungkasnya.

Dengan masuknya PKS dalam gerbong Koalisi Luar Biasa, maka pasangan Firin – Fud saat ini memperoleh dukungan 10 kursi di DPRD KSB dari lima Parpol. Diantaranya PDI Perjuangan 3 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 kursi, Partai Bulan Bintang (PBB) sebanyak 3 kursi, Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) sebanyak 2 kursi dan terakhir PKS sebanyak 1 kursi. (bug)

Dikbudpora Pertimbangkan Penutupan SDN 3 Taliwang Taliwang (Suara NTB) Keberadaan SDN 3 Taliwang tidak menutup kemungkinan akan segera tinggal kenangan. Sekolah yang hanya memiliki dua tingkatan kelas belajar (kelas V dan VI) itu oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dipertimbangkan untuk ditutup.

“Kalau memang seperti itu kondisinya. Memang bisa dipertimbangkan kalau sekolah itu di tutup saja,” kata Sekretaris Dinas Dikbudpora KSB, Yahya Soud, Jumat (8/5).

Ia mengakui, jika nanti pen-

yaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan ke sekolah berdasarkan jumlah murid, SDN 3 Taliwang dipastikan akan sangat sulit bisa bertahan. Mengingat setiap kegiatan sekolah memerlukan biaya dan salah satunya mengandalkan daya dukung anggaran yang berasal dari program BOS. “Selama ini kan penunjang biaya operasional sekolah salah satunya BOS. Disamping anggaran dari Pemda, tapi itu terbatas,” tukasnya.

Saat ini SDN 3 Taliwang yang hanya melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) untuk kelas V dan VI memiliki

sebanyak 31 murid. 25 murid duduk di kelas V dan enam orang sisanya di kelas VI yang akan segera lulus. Pada tahun depan jumlah murid SD ini akan menyusut sebanyak 25 murid, sebab tidak lagi dianjurkan melakukan penerimaan murid baru sesuai arahan bupati. Adapun arahan bupati tersebut mencuat, karena SDN 3 Taliwang setiap tahunnya sepi peminat. “Kalau hanya 25 murid tidak akan bisa berjalan sekolah itu,” papar Yahya.

Menurut Yahya, kebijakan pembekuan SDN 3 Taliwang oleh bupati dengan tidak diperbolehkannya lagi menerima

murid baru, memiliki alasan tertentu. Yakni untuk melihat reaksi masyarakat yang selama ini mendesak pemerintah untuk membangun kembali sekolah tersebut. “Dulu kan pemerintah didesak membangun kembali SD 3 setelah gedung lamanya dipakai untuk kantor. Tapi sekarang setelah jadi malah ditinggal. Nah sekarang kita lihat reaksi mereka, kalau sekolah itu terancam tutup,” urainya.

Sejak dipindahkannya murid kelas I hingga IV ke sejumlah sekolah lainnya, SDN 3 Taliwang tidak lagi sendiri memanfaatkan bangunannya.

Akademi Komunitas Negeri

(AKN) KSB, dalam beberapa bulan terakhir mulai menjalankan perkuliahan di sekolah itu. Yahya mengatakan, kehadiran AKN di gedung SDN 3 Taliwang itu bisa menjadi salah satu solusi untuk tetap dapat dimanfaatkannya gedung SDN 3 Taliwang, jika akhirnya opsi penutupan sekolah dilakukan.

“Tapi kembali ini bisa saja opsi kita untuk menutupnya.

Nah ke depan akan kita pertimbangkan dan bicarakan lagi secara mendalam persoalan yang dihadapi SDN 3 Taliwang itu,” imbuh mantan Kabag Humas Pemda KSB ini. (bug)

Sumbawa Berharap Kehadiran Investor Pengolahan Kopi Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Sumbawa, sedang berupaya mendatangkan investor untuk pembangunan pabrik pengolahan kopi di Sumbawa. Untuk itu, kunjungan Menteri Perindustrian RI yang direncanakan pada 30 Mei mendatang akan dimanfaatkan untuk membangun komunikasi soal rencana tersebut. Termasuk keinginan mengembangkan industri kerajinan tenun di Sumbawa.

Kepala Diskoperindag

Sumbawa, Drs. Zainal Abidin, Jumat (8/5) Menperin rencananya akan mengisi kuliah umum di Universitas Teknologi Sumbawa (UTS). Potensi besar kopi di Sumbawa belum dapat dimaksimalkan. Selama ini hanya dikirim dalam bentuk biji mentah. Sementara kualitas kopi di Sumbawa sudah diakui di tingkat nasional. Untuk itulah, diharapkan adanya pabrik pengolah biji kopi agar bisa dikrim dalam bentuk kemasan ke luar daerah. “Kita bisa mengandalkan kopi luwak kita yang sekarang hanya dikelola

dalam skala home industry,” terangnya.

Selain itu, industri kerajinan di Sumbawa juga perlu mendapat prhatian serius.

Khususnya kerajinan tenun tradisional yang kini fokus di dua desa, dusun Samri desa Poto kecamatan Moyo Hilir dan Senampar desa Sebewe Kecamatan Moyo Utara.

Kelemahan selama ini, hasil kerajinan perajin belum bisa ditampung secara maksimal.

Keterbatasan pasar dan pembeli membuat usaha ini sulit berkembang. “Harga yang mestinya Rp 1 juta, namun

terpaksa dijual di bawah harga itu,” katanya.

Bahkan pihaknya berkeinginan agar kedua dusun tersebut nantinya bisa menjadi desa wisata. Yang akan dikomunikasikan dengan Dinas setempat. Pembinaan menjadi wilayah Diskoperindag dan pariwisatanya menjadi bagian Disparporabudp a r . (arn) Zainal Abidin (Suara NTB/arn)

Kasus Dana Kapitasi

Kuota Jemaah Calon Haji Pejabat Dikes KSB Berkurang Segera Diperiksa

Taliwang (Suara NTB) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melansir jumlah Jemaah Calon Haji (JCH) asal KSB yang masuk dalam porsi kuota NTB tahun 2015 ini sebanyak 90 orang. Jumlah ini berkurang dari tahun sebelumnya yang 114 JCH. Kepala Kantor Kemenag KSB, Drs. H. Syarifuddin, Jumat (8/5), para JCH tersebut adalah mereka yang telah mendaftarkan diri pada tahun 2009 lalu.

“Di NTB sekarang ini lama daftar tunggu per enam tahun. Artinya kalau daftar tahun ini (2015) baru bisa berangkat sekitar 2021 nanti,” tuturnya.

Ia menjelaskan, pemberangkatan tahun ini sedikit mengurangi beban biaya para jemaah. Di mana pemerintah pusat baru-baru ini telah menetapkan pengurangan jumlah biaya pemberangkatan dari tahun

sebelumnya. “(Biaya) tahun ini sekitar Rp 38 juta per jemaah.

Jadi berkurang sekitar Rp 5 juta dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 48 juta per jemaah,” katanya, seraya menambahkan, jadwal penyelesaian pelunasan pembayaran biaya haji tinggal menunggu pengesahan presiden atas penetapan biaya yang telah disepakati tersebut.

Sama pada tahun sebelumnya, Syarifuddin menjelaskan, proses pelunasan biaya ongkos haji akan dilakukan bertahap. Pada tahap pertama seluruh JCH yang masuk dalam daftar keberangkatan akan diberikan waktu untuk melunasi cicilan ongkos hajinya. Jika gagal melunasi sesuai jadwal yang ditentukan, maka jatah bersangkutan akan diberikan kepada JCH lansia (lanjut usia) atau JCH menggabung.

“Jadi misalnya si JCH tidak bisa melunasi di tahap pertama ini, maka jatahnya kita serahkan ke JCH Lansia atau

JCH menggabung. Untuk JCH Lansia sejak tahun lalu memang ada prioritas dari pusat. Nah kalau yang menggabung, maksudnya seperti misalnya ada lansia yang anaknya tidak masuk pada jatah tahun ini, kemudian diberikan jatah yang kosong.

Tujuannya biar lansia bersangkutan ada pendampingnya yakni anaknya selama menjalankan ibadah di tanah suci nantinya,” urai Syarifuddin.

Syarifuddin mengungkapkan, untuk tahun ini Pemda KSB tetap memberikan subsidi untuk mendukung kelancaran ibadah para JCH. Salah satu daya dukung Pemda KSB, saat ini pengurusan paspor para JCH telah rampung 100 persen yang sepenuhnya disubsidi oleh pemerintah KSB. “Untuk biaya antarpulau dari Sumbawa ke Lombok. Insya Allah juga akan disubsidi Pemda juga,” imbuhnya. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus dugaan penyalahgunaan dana kapitasi pelayanan BPJS terus bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa. Setelah memerika pimpinan sejumlah Puskesmas, Kepala BPJS Bima, beberapa staf Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa, rencananya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan sejumlah pejabat teras di Dikes Sumbawa.

Kajari melalui Kasi Intel, Eka Sabana Putra, Jumat (8/ 5) mengemukakan, Kepala BPJS Bima yang sebelumnya terakhir diperiksa telah memberikan klarifikasi. Begitu pula dengan dua staf Dikes pada Bidang Pelayanan SKPD setempat. Artinya sejauh ini sudah ada belasan orang yang dimintai keterangan terkait kasus ini. “Ada beberapa dokumen baru yang kita dapatkan, kita evaluasi dulu bersama tim untuk legal formalnya. Arahnya kemana dan siapa yang kita perlukan. Muda-

ha-mudahan minggu depan sudah ada progres baru,” tukasnya.

Untuk selanjutnya, pihaknya juga berencana memanggil sejumlah pejabat Dikes, salah satunya PPK dalam program ini. Namun tentu saja ada tahapan dan tergantung dari hasil progres yang diperoleh.

Artinya, pemanggilan masih akan terus dilakukan. “Setiap tahapan, hasilnya akan kita evaluasi. Kalau ada alat bukti permulaan yang cukup, kita akan teruskan mencari dua alat bukti dalam penyelidikan nantinya,” pungkas Eka. Diketahui dana kapitasi dimaksud dikelola Puskesmas se kabupaten Sumbawa. Makanya telah dilakukan puldata dan meminta keterangan terhadap sejumlah pimpinan Puskesmas. Pemeriksaan tersebut, salah satunya atas dugaan penyalahgunaan dana kapitasi untuk pelayanan masyarakat pengguna BPJS. Dana tersebut untuk tahun 2013 dan 2014 lalu. (arn)

SUARA NTB Sabtu, 9 Mei 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Tersangka Pembunuh Aparat Desa Segera Diadili Bima (Suara NTB) Tersangka kasus pembunuhan aparat desa Wane, kecamatan Parado, kabupaten Bima, segera diadili di pengadilan negeri Raba Bima. Kejari Raba Bima telah melimpahkan berkas dan tersangka ke pengadilan setempat.

Tersangka pembunuh aparat desa, Kaur Pembangunan dan Ekonomi desa itu masing-masing ZA dan AY, menurut Kajari Raba Bima melalui Kasi Intel, L. M. Rosyidi, SH, Jumat (8/5), pelimpahan ini dilakukan menyusul berkas penuntutan para tersangka telah siap. Sehingga pihaknya pun menyerahkan tersangka maupun berkas ke PN Raba Bima pada Kamis (7/5) untuk disidangkan. Saat ini, pihaknya tengah menunggu penetapan jadwal sidang dari PN. “Kita tinggal menunggu penetapan jadwal sidang dari Pengadilan,” tutur Rosyidi.

Dua tersangka ini sendiri dilimpahan dari Polres Bima pada Kamis (23/4). Selain tersangka, yang turut dilimpahkan oleh penyidik adalah barang bukti yang digunakan menghabisi nyawa korban. Kasus pembunuhan tersebut terjadi pada akhir bulan Februari 2015. Saat itu, korban tengah duduk di rumah seorang warga, Abdul Haris dan mendengar para tersangka tengah berlari sambil berteriak menanyakan orang-orang yang mengejar adik-adiknya. Tidak hanya berteriak, para tersangka juga mengacungkan parang. Mendengar teriakan tersebut, korban kemudian turun dan menghampiri para tersangka.

“Sesuai dengan yang tertera dalam BAP, saat itu korban dan saksi berencana ingin menenangkan para pelaku, namun usaha korban dan saksi justru tak berhasil,” terang Rosyidi. Para tersangka yang tak mau mendengarkan korban lantas mendekat dan membacok korban tanpa basa-basi. Korban sempat menangkis serangan tersebut dengan kayu, namun terjatuh terlentang karena kondisi tubuh yang tak seimbang. “Waktu itulah korban dibacok pada bagian paha kiri dan selangkangan,” tambah Rosyidi. Usai kejadian, aparat Polres Bima lantas mengamankan para tersangka. Hanya saja, satu orang tersangka hingga kini masih buron. Jhon Rio diduga sebagai provokator sehingga nyawa korban melayang. (use)

Pilkada Dompu

PDIP Usung Kader Sendiri Dompu (Suara NTB) PDI Perjuangan putuskan akan mengusung kader sendiri pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Dompu.

Imansyah Soebari, SE diusung sebagai bakal calon wakil Bupati dan menjadi syarat bagi siapa pun yang mendaftar sebagai bakal calon bupati Dompu dari PDI Perjuangan.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Dompu, Taha, S.Pt kepada Suara NTB, Jumat (8/5) menegaskan, keputusan par(Suara NTB/ula) tainya mengusung Taha kader sendiri menjadi calon wakil Bupati pada Pilkada Dompu tahun 2015.

Partai menetapkan Ketua DPC PDIP Dompu, Imansyah Soebari, SE untuk diusung. “Wakil Bupati diputuskan Imansyah Soebari, SE,” tegasnya.

Calon Bupati yang akan dipasangkan dengan Imansyah Soebari, hingga saat ini belum diputuskan. Dari 10 bakal calon Bupati yang mendaftar ke PDIP, saat ini tengah dilakukan survei untuk mengetahui elektabilitasnya. “Mereka yang memiliki elektabilitas tertinggi, baru dilakukan uji kelayakan oleh DPP. Di saat itu ditandatangani kontrak politik,” ungkap anggota Komisi III DPRD Dompu ini.

Untuk mendukung pemenangan kader, dikatakan Taha, saat ini pihaknya sedang memperkuat jaringan partai hingga anak ranting di tingkat Dusun. Kekuatan jaringan dan tiga kursi Dewan menjadi bagian dari upaya pemenangan Imansyah Soebari di Pilkada Dompu.

Selain itu, di DPRD Dompu, PDIP memiliki tiga kursi sehingga cukup mencari dukungan tiga kursi untuk bisa mengusung pasangan calon Bupati dan wakil Bupati. (ula)

Absen dalam Rakor

Pemkot Bima Tak Diundang oleh Pemprov Kota Bima (Suara NTB) Terkait kekecewaan Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si menyusul ketidakhadiran delapan Wakil Kepala Daerah dalam Rapat koordinasi yang membahas percepatan pengentasan kemiskinan di Mataram, termasuk Wakil Walikota Bima, ditanggapi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bima. Wakil Walikota Bima bukannya tidak mau hadir, namun Pemkot maupun Bappeda tidak mendapat surat undangan dari Pemprov NTB. Hal ini disampaikan oleh Kabag Humas dan Protokol (Humaspro), Ihya Gazali, S.sos kepada Suara NTB, Jumat (8/5). Dijelaskan Ihya, Wakil Walikota bukan tidak mau menghadiri Rakor dimaksud, tapi tidak ada undangan. ‘’Bahkan hingga kini surat undangan dimaksud tidak ada,’’ katanya. Pihak Bappeda kemudian berangkat pada Selasa (5/5), setelah diinstruksikan secara lisan oleh Kepala Bappeda Kota Bima. “Tapi ternyata saat itu acaranya tengah berlangsung,” tutur Ihya.

Saat ditanyakan undangan, pihak Pemprov menyebutkan telah melayangkan ke Bappeda Kota Bima. Namun kenyataannya hingga kemarin, pihaknya tidak pernah menerima undangan dimaksud. Sehingga lantaran telah berlangsung, Wakil Walikota tidak bisa berangkat karena saat itu kegiatan Rakor tinggal sehari. “Kita juga sudah tanyakan ke Bappeda, mereka juga belum menerima. Biasanya kalau ada undangan pasti diteruskan terlebih dahulu ke kita (Setda),” terang Ihya.

Dalam kesempatan tersebut, Ihya pun menghimbau agar Pemprov mengirimkan undangan jauh hari sebelumnya.

Sebab kondisi di Bima berbeda dengan kondisi di Pulau Lombok. Di mana begitu mendapat informasi, Wakil Kepala Daerah di Pulau Lombok beserta rombongan bisa segera menghadiri saat itu juga. “Termasuk terkait transportasi, kita kan harus mesan tiket dulu,” ujarnya. (use)

(Suara NTB/ula)

GOTONG ROYONG - Warga ikut gotong royong memperbaiki bendungan darurat Rababaka, Dompu, Jumat (8/5).

Bendung Darurat Rababaka Segera Berfungsi Dompu (Suara NTB) Bendungan Rababaka yang jebol diterjang banjir beberapa waktu lalu akhirnya ditangani melalui pembangunan bendungan darurat. Warga pun bergotong royong untuk mempercepat berfungsinya bendungan darurat.

Pantauan Suara NTB, Jumat (8/ 5), terlihat petugas pengatur air pada daerah irigasi (DI) Rababaka ikut membantu mempercepat perbaikan bendungan darurat. Warga mengisi karung dengan tanah dan pasir, kemudian dibawa ke daerah bendungan sebagai penahan air. Di sisi lain, alat berat juga menggali material membentuk bendungan penahan air agar

bisa dialirkan ke saluran irigasi.

Kepala bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PU Dompu, Aris Ansari, ST, MT mengatakan, bendungan darurat yang mulai dikerjakan sejak Rabu (6/5) lalu berhasil diuji coba mengalirkan airnya ke saluran irigasi, Kamis (7/5).

Besarnya air yang dibendung, membuat bendungan mengalami rembesan dan dikhawatirkan jebol, sehingga bendungannya dibuka untuk diperkuat penahannya. “Kemarin kita sudah uji coba dan airnya bisa mengalir ke saluran irigasinya,” ungkap Aris.

Dengan memperlebar dan

Pilkada Dompu

Peraturan KPU Masih Ditunggu Dompu (Suara NTB) Sengketa kepengurusan PPP dan Partai Golkar mengancam kedua partai tidak bisa mengusung kadernya di Pilkada Dompu. Namun KPU Dompu masih menunggu peraturan KPU (PKPU) terkait pencalonan dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Ketua Divisi Hukum KPU Dompu, Drs Arifuddin kepada Suara NTB, Jumat (8/5) mengaku, dualisme kepengurusan PPP dan Partai Golkardi pusat juga berimbas di daerah. Masing-masing kubu menyampaikan laporan kepengurusannya ke KPU. “Kita terima saja, karena tidak memiliki kewenangan untuk menentukan yang berhak, karena kita bukan pembuat regulasi,” ungkapnya.

Berdasarkan rancangan PKPU tentang pencalonan ke-

pala daerah, kata Arifuddin, partai politik yang sedang dalam sengketa terancam tidak bisa mengajukan bakal calon Bupati dan wakil Bupati. Kecuali kedua kepengurusan melakukan ishlah (damai) atau telah mendapat keputusan yang berkekuatan hukum tetap. “Tapi PKPU itu hingga saat ini belum ada nomornya,” katanya.

Arifuddin mengatakan, pihaknya tetap berpedoman pada undang-undang No 2 tahn 2008 sebagai mana diubah menjadi UU No 2 tahun 2011 tentang partai politik (Parpol) dan UU No 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti undangundang (Perpu) No 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah sebagaimana diubah menjadi UU No 8 tahun 2015. (ula)

Dikeluhkan Belum Cairnya Dana BOS di Bima Bima (Suara NTB) – Beberapa siswa SMP/ sederajat di Kabupaten Bima mengeluhkan anggaran Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) pada Triwulan ke 2 yang sampai saat ini belum cair. Salah seorang siswa SMP yang mengikuti lomba debat bahasa di Dinas Dikpora Kabupaten Bima, Jumat (8/5) mengatakan, dana BOS yang dipergunakan olehnya untuk membeli keperluan sekolah, seperti buku, alat tulis dan keperluan sekolah lainnya, saat ini belum juga diterima.

Pihak sekolah sudah memberikan informasi agar disampaikan kepada orang tua masing-masing.

Siswa SMP yang lain juga mengatakan, sejauh ini tidak mengetahui persoalan dana BOS keluar, soalnya fokus kepada lomba tersebut. Dirinya juga berharap agar dana BOS tersebut secepatnya cair.

Kasi Dikmen Dinas Dikpora Kabupaten Bima, Hj.

Encik Fahmiana, SE kepada Suara NTB, Jumat (8/ 5), membenarkan kalau anggaran dana BOS untuk triwulan kedua tahun 2015 yang diperuntukan untuk SMP se - Kabupaten Bima belum cair. “Sampai saat ini kami masih menunggu kabar dari pusat terkait dana BOS triwulan ke 2 ini,” ungkapnya.

Encik mengaku, jumlah dana BOS untuk satu Tahun ini mencapai Rp 25.306.000.000. “Besar alokasi dana itu berdasarkan jumlah siswa sebanyak 25.306 orang yang ada di 123 SMP Negeri dan Swasta se-kabupaten Bima,” jelasnya.

Dana itu dikirim ke masing-masing rekening sekolah. Apabila dana tersebut sudah terkirim, pihak sekolah diharuskan untuk mengambil rekomendasi pencairan dana BOS yang sudah tersedia di Dinas Dikpora Bima dengan membawa SPJ dan RPU. (uki)

mempertinggi material penahan air bendungan Rababaka, dikatakan Aris, diharapkan bisa rampung dan diuji coba, Jumat sore. Sehingga saluran irigasi bisa kembali difungsikan untuk mengairi sawah irigasi yang ada. “Sebelum berfungsinya bendungan darurat, kita dukung dengan menggunakan mesin penyedot air untuk dialiri pada saluran irigasinya,” jelasnya.

Diakui Aris, air yang disedot dengan mesin pompa tidak akan mampu memenuhi kebutuhan air sawah irigasi seluas 1.869 ha di Rababaka. Terlebih saluran irigasi Rababaka kondisinya rusak

parah, sehingga lebih banyak merembes ketimbang sampai ke sawah. “Tapi air yang ditarik bisa untuk mengairi sawah yang dekat dengan Rababaka dan membasahi saluran irigasi,” katanya.

Untuk perbaikan permanen bendungan Rababaka, dikatakan Aris, pemerintah pusat sudah komit untuk dikerjakan pada 2015. Sehingga pihaknya tengah melengkapi berkas secara administrasi untuk mempercepat penanganannya. “Kita tinggal kirim berkas yang diminta saja,” ungkapnya.

Aris bahkan mengatakan, tahun 2015 ini pemerintah pusat telah mengalokasikan

anggaran Rp 25 miliar untuk perbaikan jaringan irigasi dan akan dikerjakan oleh pemerintah pusat. Dengan kondisi bendungan Rababaka, tidak mungkin diperbaiki jaringan irigasi. “Makanya kita berharap sebagian anggarannya dialihkan ke pembangunan bendungan,” katanya.

Bendungan Rababaka direncanakan akan dibangun di bawah bangunan lama. Bila kembali dibangun di bangunan lama, akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena dilakukan pembongkaran, baru dibangun baru. “Makanya direncanakan akan dibangun di bawah,” terangnya. (ula)

Kasus Penyerobotan Tanah akan Dilimpahkan ke Polda NTB Bima (Suara NTB) Aparat Polres Bima berencana melimpahkan laporan penyerobotan tanah di Desa Woro Kecamatan Madapangga ke Polda NTB. Namun sebelum dilimpahkan, penyidik Sat Reskrim akan melakukan gelar perkara terlebih dahulu di Polda NTB. Rencana pelimpahan kasus yang dilaporkan oleh para pemilik tanah melalui PH, Syaiful Islam, dibenarkan oleh Kapolres Bima melalui Kasat Reskrim, AKP Rhemi Bheladona, SH, SIK saat dikonfirmasi, Rabu (6/5). “Tapi sebelum kita limpahkan kita gelar dulu di bagian Ditreskrimsus Polda NTB,” terangnya. Gelar ini rencananya akan dilakukan pekan depan. Gelar perkara tersebut untuk memastikan apakah kasus ini akan diambil alih langsung oleh Polda atau tetap ditindaklanjuti oleh Sat Reskrim Polres Bima.

Terkait kasus ini, PH para pelapor, Syaiful Islam, SH sem-

pat melontarkan desakan agar penyidik Polres Bima segera meningkatkan penanganan perkara dan menetapkan tersangka. Pasalnya, penanganan kasus ini sudah berlangsung lama dan saksi-saksi sudah dimintai keterangan, termasuk ahli. “Kami mendesak pihak Kepolisian agar segera menetapkan tersangka dalam kasus ini,” ujar Syaiful Islam saat dikonfirmasi, Selasa (5/5).

Permintaan Syaiful ini dilontarkan lantaran merasa saksisaksi yang diajukan sudah cukup. Antara lain, saksi yang dihadirkan yakni ahli dari Unram, ahli dari Kanwil BPN Provinsi NTB dan saksi bagian admi-

nistrasi pertanahan khusus di PBN Kabupaten Bima mengenai retribusi. “Jadi dari kami kurang lebih ada delapan saksi,” ujarnya seraya menambahkan selain delapan saksi ini ada juga saksi korban yang jumlahnya 18 orang.

Dijelaskan Syaiful, awalnya adanya 25 orang warga yang diketahui sebagai pemilik tanah seluas 11,27 hektar ini. Namun berdasarkan hasil klarifikasi di BPN, dari 25 orang yang diajukan hanya 19 nama yang dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi. Mereka menuntut agar tanah tersebut dikembalikan sepenuhnya. (use)

Jasa Raharja Bima Bayar Santunan Rp 3 Miliar Bima (Suara NTB) – Pembayaran atau klaim santunan dari PT Jasa Raharja Perwakilan Bima rata-rata diberikan kepada ahli waris korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.

Daerah yang mendominasi atau yang terbanyak terdapat di Kota Bima, berikutnya Kabupaten Bima dan Dompu.

“Klaim tahun 2014 lalu ada 248 orang, total biaya santunan sebanyak Rp 3 miliar lebih, sedangkan Januari hingga 30 April 2015 ini tercatat jumlahnya 78 orang, dan biaya klaimnya sebanyak Rp 1 miliar lebih,” ucap Kepala Perwakilan Jasa Raharja Bima, Zainuddin, SE kepada Suara NTB, Jumat (8/5).

Zainuddin menyebutkan dari total tersebut banyak korban kecelakaaan lalu lintas.

Dari Tahun 2014 saja ada 154 orang yang luka-luka akibat

(Suara NTB/uki)

Zainuddin kecelakaan dan yang meninggal ada 92. Yang cacat ada satu orang. Sedangkan pada tahun 2015, yang mulai terdata dari bulan Januari hingga 30 April lalu tercatat ada 44 luka-luka dan yang meninggal

ada 34 yang orang. Dikatakannya, bagi masyarakat yang mengalami permasalahan menyangkut persoalan masalah lalulintas di jalan, baik yang dialami oleh tetangga, kerabat agar tidak segan-segan melaporkan kepada pihaknya dan kantor kepolisian terdekat, sebab selama ini masyarakat di wilayah Klaim Jasa Raharja perwakilan Bima, yakni Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu dirasa kurang peduli dan pengetahuan untuk mengurus Jasa Raharja.

Untuk mengantisipasi agar tidak adanya kesalahan data atau angka pada kecelakaan pihaknya selalu mencocokkan agar tidak ada selisih pihak lantas. ‘’Klaim yang kami bayarkan harus ada laporan tertulis dari pihak Polisi setempat, biar datanya valid,” pungkasnya. (uki)

SUARA NTB Sabtu, 9 Mei 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Mohan Kirim Struktur Kasus Pupuk Ilegal Kepengurusan Golkar Versi Agung Laksono

Polres Lobar Belum Tetapkan Tersangka

H. Mohan Roliskana (Suara NTB/dok)

Diduga Hendak Curi Motor

Seorang Pemuda Babak Belur Diamuk Massa Selong (Suara NTB) Seorang pemuda asal Bima, Kamis (7/5) malam babak belur diamuk massa di Desa Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Pemuda yang diketahui bernama Firdaus Muhajirin beralamat Bontokape RT 03 RW 02 Dusun Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, terlihat mondar mandir didepan rumah Kepala Desa Sikur HM Nasib RH dengan mendekati sepeda motor milik tetangga dari Kades Sikur tersebut.

Warga yang curiga dengan gerak-gerik warga Bima itu lang(Suara NTB/yon) sung meneriakinya maling hingCURANMOR - Firdaus ga mengundang perhatian Muhajirin pemuda yang masyarakat setempat dan langdiduga akan melakukan sung dihakimi massa hingga bacuranmor. bak belur. Beruntung pemuda tersebut bisa diamankan oleh warga lainnya dengan membawanya langsung ke dalam rumah kepala desa setempat. Namun, masyarakat yang geram dan semakin beringas seolah-olah tak bisa membendung emosinya dan memaksa untuk mengeluarkan pemuda tersebut.

Lama tak dikeluarkan, masyarakat yang geram akhirnya nekat melempari rumah Kades Sikur hingga mengalami kerusakan yang cukup parah. Bagian atap dan jendela banyak yang rusak akibat dilempari batu. Sekitar pukul 20:45 Wita, terduga pelaku curanmor itu akhirnya dikeluarkan untuk dibawa ke Polres Lotim setelah didatangkannya satu pleton Dalmas Polres Lotim ke TKP. Saat itu juga, masyarakat bisa dihalau oleh aparat kepolisian.

Kapolsek Sikur, IPTU Suhirman Jumat (8/5) membenarkan adanya dugaan percobaan curanmor di wilayahnya. Saat ini, katanya, pelaku yang diduga akan melakukan curanmor itu sudah diamankan di Polres Lotim. Sedangkan sepeda motor pemuda itu masih berada di Polsek Sikur beserta tas dan laptop miliknya. “Kalau pelakunya sudah dibawa ke Polres, sedangkan sepeda motor beserta barang-barang miliknya masih di Polsek Sikur. Untuk sementara ini juga kita masih lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi,” jelasnya. (yon)

Giri Menang Suara NTB) Penanganan kasus penangkapan pelaku penyalur pupuk illegal yang dioplos oleh aparat Polres Lobar tak jelas. Tiga kali penangkapan oleh aparat TNI yang mengamankan pelaku dan barang bukti berupa pupuk tak cukup bagi polisi untuk menjerat para pelaku.

(Suara NTB/her)

TRUK - Truk yang memuat pupuk ilegal diamankan di Mapores Lobar Selasa lalu.

Pemilik dan pelaku diduga penyelundup pupuk pun dilepas begitu saja. Alasannya, status dua orang itu masih saksi sehingga tidak dilakukan penahanan. “Kasus ini masih kami lidik. Tapi belum ada tersangkanya, pelaku tidak kami tahan,’’ kata Kasatreskrim Polres Lobar AKP Sidik Priamursita Jumat (8/ 5) kemarin.

Ia menjelaskan, para pemilik pupuk belum ditetapkan tersangka. Namun, barang bukti pupuk dan truk serta mobil masih diamankan di Polres. Untuk menetapkan tersangka, kata Sidik, pihaknya memerlukan

keterangan dari beberapa saksi lagi. Kemudian, melakukan gelar perkara guna mengerucutkan hasil penyelidikan. Untuk itu pihaknya akan melakukan gelar perkara, jika memang ada bukti kuat, maka pihaknya akan menetapkan tersangka.

Untuk menetapkan seorang tersangka, lanjut Sidik, penyidik masih membutuhkan keterangan beberapa saksi. Jika ada keterangan disertai bukti yang mengarah pada tindak pidana, pihaknya tidak segan menetapkan tersangka. “Nanti kita lihat hasil penyelidikan, ada atau tidak unsur tindak pidananya,” tandas sidik.

Sebelumnya, aparat TNI dari Koramil Gerung Selasa lalu berhasil mengamankan dua kali pengiriman pupuk diduga ilegal. Aparat TNI mengamankan kendaraan

pengangkut pupuk dengan berat 2,5 ton lebih berikut pelaku. Komandan Koramil Gerung-Lembar, Kapten Inf Marito menyampaikan, penangkapan pertama kali dilakukan di Jalan Penas IX Dusun Lemokek, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung selasa sore. Sebelum penangkapan, anggotanya beberapa kali melakukan pengintaian. Pengintaian dilakukan setelah memperoleh informasi bahwa ada rencana pengepul pupuk akan menyalurkan ke pemesan.

Setelah memastikan bahwa akan ada penyaluran pupuk itu pada sore hari, ia bersama anggota memperketat jalur akan dilalui untuk membawa pupuk itu. Anggotanya stand by di sekitar daerah Bremi, Babussalam. Selang beberapa lama, truk muatan pupuk lewat. (her)

Kaca Mobil Dirusak, Uang Bule Australia Dicuri Mataram (Suara NTB) Ada saja yang merusak citra pariwisata daerah. Pelakunya, masih seputar oknum yang tidak bertanggungjawab, dengan mencuri barang milik warga asing. Kali ini korbannya, Steve Andrew Moloney, Warga Negara Australia. Kamis (7/5) lalu, kaca mobil korban dikepruk hingga pecah. Barang elekronik di dalam mobil dicuri.

Kasus ini masih ditangani Polsek Cakranegara.

Dalam laporannya kepada Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polsek Cakranegara, korban yang menetap di Dusun Mengalung Desa Kuta Kecamatan Pujut Loteng ini menyebut, kejadiannya Jalan Brawijaya Lingkungan Karang Tangkeban, Cakranegara Mataram. Saat itu ia berbelanja di Toko Surya Jaya Bangunan.

“Pelapor bermaksud belanja di TKP, kemudian memarkir mobilnya di depan

toko,” kata Kapolsek Cakranegara, Kompol I Gusti Putu Suarnaya, Jumat (8/5) kemarin. Saat masuk ke dalam toko, korban mendengar kaca mobil pecah. Korban pun keluar menuju mobilnya dan mendapati kaca depan sebelah kiri pecah. Setelah mengecek bagian jok depan, sejumlah barang berharga dalam tas hilang.

“Pelapor melihat barang yang di dalam mobilnya sudah tidak ada. Adapun barang – barang pelapor yang hilang berupa satu buah laptop merk macbook pro 15 inch, paspor dan kartu izin menetap sementara, dompet bersikan ATM BNI, modem dan surat penting lainnya dan uang tunai 30 juta,” beber Kapolsek. Akibat kejadian itu, kerugian mengalami kerugian sebesar Rp 40 juta.

“Pelakunya masih kami lakukan lidik, berdasarkan keterangan korban dan saksi di TKP,” terang Kapolsek. (ars)

(Suara NTB/ars)

MELAPOR - Steve Andrew Moloney, Warga Negara Australia saat melapor ke Polsek Cakra setelah barang berharganya di dalam mobil hilang dicuri.

Gubernur Pertimbangkan Buat Cegah Konflik Sosial Melalui Kearifan Lokal Perda Minuman Beralkohol Giri Menang (Suara NTB) Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi menekankan keberadaan raperda minuman beralkohol yang tengah digodok kabupaten dan kota termasuk di Lobar bisa membatasi peredaran miras di daerah ini. Karenanya, Gubernur juga akan mempertimbangkan menggodok peraturan daerah (perda) yang sama.

Khususnya peredaran miras di lokasi wisata seperti Senggigi. “Kami akan pertimbangkan itu,” katanya kepada wartawan Jumat (8/5) kemarin.

Pascaditerbitkan peraturan menteri perdagangan (mendag), Pemprov NTB belum berencana mengajukan perda pembatasan minuman beralkohol.

Kendati demikian, kata Zainul, pihaknya akan mengevaluasi lebih dulu, apakah perda itu diperlukan untuk memperkokoh permendag tersebut.

Pemprov NTB belum memiliki perda yang mengatur peredaran miras. Sehingga, perda ini dianggap perlu guna membatasi miras di NTB, terlebih di kawasan wisata di Lobar. Untuk perda miras di Lobar, pihak eksekutif telah mengajukan raperda. Saat ini, raperda itu sedang dibahas pada tingkat dewan dan belum disahkan.

Wabup Lobar Fauzan Khalid menjelaskan, raperda miras tinggal menunggu pengesahan dari Dewan. Dewan belum memutuskan raperda tersebut karena masih ada yang perlu

dievaluasi lagi. Sementara itu Wakil Ketua II DPRD Lombok Barat, HM Nursaid mendesak eksekutif merevisi Perda nomor 3 tahun 1998 tentang retribusi.

Pasalnya, retribusi dari izin penjualan minuman beralkohol sangat rendah hanya Rp 500 ribu. Itupun berlaku selama 3 tahun. Jika retribusi ini tidak direvisi maka dikhawatirkan izin penjualan minuman beralkohol akan marak.

Menurutnya, Perda nomor 3 tersebut tidak relevan dengan kondisi saat ini. Perda ini telah lama tidak revisi sehingga sangat menguntungkan pengusaha.

Ia menilai, retribusi minuman beralkohol ini harus dinaikkan. seperti di Batam, dalam perdanya mematok retribusi minuman beralkohol golongan A Rp 5 juta sedangkan golongan B Rp 7,5 juta. Retribusi ini penting dinaikkan. Selain menambah pemasukan ke daerah juga mengantisipasi menjamurnya masyarakat mengurus izin.

Seperti diketahui, penerapan Raperda Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol menjadi perda, tertunda dari jadwal sebelumnya. Seharusnya penetapan raperda ini bersamaan dengan raperda radio Senin lalu.

Molornya penetapan raperda minuman beralkohol ini disebabkan pansus ingin agar raperda ini ketat mengatur perihal minuman beralkohol, terutama terkait sanksi dan retribusi bagi izin tempat penjualan (ITP). (her)

Mataram (Suara NTB) Dinas Sosial dan Catatan Sipil (Dinsoscapil) Provinsi NTB menggelar sarasehan kearifan lokal dengan tujuan mencari formulasi mencegah terjadinya konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Hadir 80 orang tokoh adat, budayawan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan akademisi. Pada pertemuan itu juga disepakati untuk kembali mengaktifkan segala bentuk kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat sebagai salah satu langkah menghindari terjadinya gejolak konflik sosial di tengah masyarakat.

“Sarasehan ini sebagai langkah awal untuk membedah persoalan konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat serta seperti apa langkah-langkah dalan penanganannya,” kata

Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial (Banjamsos) Disoscapil Provinsi NTB, H. Supratman Muslim, Jumat (8/5).

Supratman menjelaskan, dalam mengantisipasi terjadinya gejolak di tengah masyarakat yang bisa berdampak terhadap terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat, Disoscapil Provinsi NTB bersama tokoh masyarakat, budayawan, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda secara pro aktif melakukan pembinaan kepada masyarakat yang teridentifikasi rentan terjadi gelojak konflik.

Pendekatan yang lebih diutamakan saat ini yaitu menggunakan pendekatan kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat. Dengan demikian, identifikasi persoalan yang rentan menyebabkan terjadinya ge-

jolak sosial di tengah masyarakat di wilayah tertentu, bisa secara cepat diantisipasi melalui media kearifan lokal yang ada.

Dikatakan Supratman, terdapat beberapa titik di kabupaten/kota yang teridentifikasi sebagai lokasi rawan konflik sosial, seperti di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu. Sedangkan di Sumbawa dan Sumbawa Barat relatif lebih aman dan kondusif.

Sementara di Pulau Lombok yang menjadi titik rawan terjadi konflik sosial yakni di Lombok Timur di Kecamatan Aikmel, Lombok Tengah di wilayah selatan dan Lombok Barat di wilayah Sekotong dan Bayulayar, Lingsar Sementara di Kota Mataram dan Lombok Utara relatif lebih aman. (dys)

(Suara NTB/dys)

SARASEHAN - Suasana sarasehan kearifan lokal Jumat (8/5)

Puluhan Preman Ditertibkan Polda NTB Mataram (Suara NTB) Dua hari, Subdit III Direktorat Reskrimum Polda NTB menyisir sejumlah tempat yang dicurigai banyak pereman. Dari operasi yang merupakan perintah langsung Kapolri itu, berhasil diamankan sedikitnya 61 preman.

Operasi dilakukan Rabu (6/ 5) dan Kamis (7/5) lalu, dipimpin Kasubdit III Direktorat Reskrimum Polda NTB, AKBP Jeki Mustika Rahmat, melibatkan puluhan personel dari berbagai satuan lain.

Empat titik yang menjadi sasaran operasi diantaranya, kompleks swalayan ACC Ampenan, Pasar Kebon Roek, berlanjut ke wilayah Cakra. Di Cakra, sasaran dua titik, Kompleks Pasar Bertais dan Terminal Mandalika. “Hari pertama 36 preman kami amankan. Hari kedua, 25 orang. Semua kami bawa ke Mapolda untuk dilakukan pendataan,” demikian penjelasan Kabid Humas Polda NTB, AKBP Muhammad Suryo Saputro, SIK, Jumat (8/

5) kemarin.

Mereka yang diamankan, langsung dilakukan pendataan, identitas, bahkan hingga pengecekan sidik jari, untuk mengidentifikasi kemungkinan mereka pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Operasi ini disebutnya, tidak lepas dari laporan masyarakat yang mengeluh kerap dipalak di tempat-tempat tersebut. Banyak warga yang menjadi korban tindak kriminal, meskipun kelasnya ringan, namun dianggap meresahkan.

Diulasnya, operasi tersebut bersandi quick wins, yang

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Partai Golkar kubu Agung Laksono menunjuk H. Mohan Roliskana sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram. Meski demikian, secara resmi Mohan mengatakan belum menerika SK Plt dari Agung Laksono. Walaupun belum menerima SK Plt, Wakil Walikota Mataram ini mengatakan pihaknya telah mengirim struktur kepengursan ke DPP Partai Golkar.

Hal ini disampaikan Mohan, Jumat (8/5).

“Saya belum dijanjikan kapan waktunya (menerima SK Plt) tapi struktur kepengurusannya sudah saya kirim ke DPP dan kita tinggal tunggu saja nanti,” terangnya. Sementara ini kisruh kepengurusan DPP Partai Golkar masih berlangsung antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Untuk itulah sementara ini diputuskan bahwa kepengurusan dua kubu ini demisioner. Mohan mengatakan pihaknya saat ini menunggu keputusan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM) kepengurusan mana yang diakui.

“Untuk sementara ini dua kepengurusan baik Aburizal Bakrie dan Agung Laksono demisioner dan mana yang diakui oleh pemerintah yang akan bekerja untuk Partai Golkar,” ujarnya. Ia menambahkan saat ini pihaknya hanya menunggu bagaimana keputusan formal terkait persoalan ini. Dan ia berharap semua persoalan kepengursan partai berlambang beringin ini bisa diselesaikan dengan baik.

“Kita menunggu bagaimana formalnya. Sekarang masih tarik menarik juga dan kita berharap semua bisa diselesaikan dengan politik etis atau islah tapi itu juga tidak mudah dan pilihannya melalui proses hukum,” jelasnya. Terkait posisinya sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram, Mohan mengatakan tak akan berpengaruh terhadap pencalonannya sebagai calon wakil walikota mendampingi H. Ahyar Abduh sebagai calon walikota atau pasangan AMAN (Ahyar-Mohan). Bagaimana jika Ketua DPP memintanya menjadi calon walikota? Terkait hal ini, Mohan mengatakan pasangan AMAN akan tetap berlanjut. “Tidaklah (jadi calon walikota).

Justru kita begini untuk mengamankan AMAN,” tandasnya. (ynt)

merupakan salah satu program Kapolri yang baru, Jendral Pol. Badrodin Haiti.

“Nama operasinya pemberantasan preman dan aksi premanisme,” sebutnya. (ars)

M. Suryo Saputro

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 9 Mei 2015

Halaman 9

CERPEN

Santi Oh Santi Alizar Tanjung “Aku ingin tinggal dalam bulan, bersedia kah Abang tinggal bersamaku?” kata Santi. Mantan pacarku. Ia datang ke rumahku membawa sepasang kaki.

Sepasang tangan. Sepasang sepatu hak tinggi. Sehelai rok mini. Duduk di sofa. Menghidupkan tv seperti kebiasannya saat jadi pacarku. Menggantiganti channel. Menyandarkan tubuhnya manja. Melirikku dengan tatapan ganjil. Aku pikir setan bersarang di mata, di telinga, di bibir, di roknya Santi.

“Minum jus melon atau anggur?”

Tawarku.

“Segelas kopi.” Pinta Santi. Santi perempuan yang cantik. Pandai memilih gaun. Berambut sebahu.

Berpelipis tipis. Tidak ada yang kurang pada Santi. Lebih cantik dari perempuan pada umumnya.

Kemudian kami duduk kembali. Bersibelahan di atas kursi. Dia menutup rok mininya dengan tasnya yang merah hati. Kemudian mematik sebatang kretek.

Dua gelas kaca di atas meja.

Aku minum jus terung. Aku suka darah. Darah terung membuatku puas. Santi suka jus melon. Jus melon membuat kulitnya lembut.

Mungkin pagi ini alasannya memesan kopi sebab ingin memanasiku saja. Ia kira aku akan menasehatinya dan berkata, “Santi, kopi tidak baik untuk kesehatanmu”, kemudian berbalik kepadanya menyatakan bahwa aku masih sayang sama Santi. Ah, Santi, aku tidak akan menasehatinya.

“Jus lemon,” aku suka katanya.

Suatu malam kami duduk di cafe Cafetaria jalan Ayam Wuruk, jalan menuju jembatan Sitinurbaya, perempuan memabukkan dan memalukan bersama Syamsul Bahri.

Aku kencan dengan Santi di Malam Minggu. Aku memesan segelas jus terung. Santi memesan jus melon kesukaannya. Duduk berhadaphadapan sambil mendengarkan music jazz: Dreaming you, All i am, after the love has gone, rivers of love, Thinking about you.

“Aku penggemar terung. Melihat darah terung membuat aku puas.

Hal-hal yang berbaur darah membuat kelelakianku naik.” Santi bergidik mendengar perkataanku.

Tetapi kemudian dia menggodaku.

Mengerdipkan matanya.

“Jus lemon membuat kulitku mulus.” Aku tidak suka perkataannya. Bagaimanapun aku lelaki pecemburu. Kalaulah Santi tampil cantik banyak lelaki meliriknya.

“Jazz dengan campuran sasopon menurutku sungguh melenakan.”

Sengaja aku alihkan pembicaraan.

Ia langsung terbawa suasana.

Mengajakku bernyanyi. Kami bernyanyi sampai larut malam. Hingga malam itu kami pulang dini hari.

“Kita beli jus terung,” kata Santi ketika bertemu café di jalan Cokroaminoto. Pulang membawa dua jus terung. Besoknya pagi-pagi sekali aku putuskan Santi. Ia resmi menjadi mantan pacarku sedetik sesudahnya.––Tidak, aku tidak menghamili dia. Aku hanya membiarkan dia tidur sendirian di kamar. Aku tidur di sofa menikmati siaran tv sampai jam dua dini hari. Saat terbangun ia telah menghidang dua gelas jus yang tak sempat kami minum sepulang café Cafetaria.

“Sebaiknya kita berpisah setelah pagi ini,” ujarku sehabis sarapan pagi. Menikmati roti diolesi mentega dan direndam cappucino.

“Abang bercanda?” kata Santi.

Kemudian Santi tertawa. “Kita sudah bahagia untuk bersama.

Tidak bertengkar. Bahkan selalu tertawa dan ceria. Tidak ada alasan untuk itu.” Kemudian Santi kembali mengoleskan mentega di rotiku.

“Sebab kita bahagia, aku memilih berpisah. Kita terlalu ceria untuk bersama, Santi.” Santi masih saja tertawa. Roti di mulut Santi menyembur ke bajuku. Aku dan Santi tertawa terbahak-bahak.

Sangat lama sekali. Jam tujuh pagi, Santi pamit. Sesudahnya aku tidak pernah menghubungi Santi kecuali pada masa yang lama sesudah itu. *** Suatu senja aku dan Santi secara tak sengaja bertemu di café Cafetaria. Bukan di hari Minggu.

Aku sehabis lembur di hari Kamis.

Mulanya aku ingin duduk paling pojok. Tapi apa kata Santi kalau

(TS Lan)

ia lihat aku menghindar. Aku yang terdorong masuk café mengambil duduk di depan Santi. Aku duduk memesan segelas jus lemon. Santi memesan segelas jus terung.

“Kabar baik,” kataku ketika Santi menanya bagaimana kabarku.

“Kabarku baik juga,” kata Santi, tanpa aku tanya. Santi menanyakan apakah aku masih terlalu bahagia.

“Tumben kau sekarang lebih suka jus terung?” kataku tanpa menggubris pertanyaan Santi. Aku sangat malas membicarakan kebahagiaan.

“Abang kenapa juga lebih suka sekarang memesan jus lemon?”

Kata Santi. “Jus terung ternyata enak sekali,” ujar Santi.

Aku ingin mengatakan kepadanya. Sebenarnya jus lemon juga sangat enak. Ah, untuk apa aku katakan semua itu. “Aku hanya lagi ingin mengganti seleraku saja.” Diam. “Aku hanya lagi tidak ingin saja menikmati jus terung,” ujarku ketika pelayan café menyodorkan segelas jus lemon. Lengkap pipetnya.

Aku dan Santi bertukar panjang lebar tentang hari-hari yang aku dan Santi lewati selama tak bertemu. Santi lebih banyak bicara, aku lebih banyak mendengar. Santi mengaku sering menangis mengingatku. Kata Santi, ia selalu datang setiap malam Minggu ke cafe Cafetaria. Pulang malam, berjalan sendirian. Kata Santi juga, ia suka memesan segelas jus terung sambil mendengarkan lagu jazz after the love has gone sambil membayangkan aku dan Santi bernyanyi bersama. Ah, memang dasar perempuan. Kata Santi juga, ia sekarang bekerja sebagai guru ngaji dan guru anak-anak TK. Kemudian Santi mengambil tanganku.

“Aku sekarang menikmati berpisah.” Penuturan Santi sungguh berbalik dengan rasa rindu. Ah, sialnya aku suka perempuan yang berpikiran terbalik.

“Aku kira aku suka lemon.”

Terucap juga perkataan yang tak ingin aku ucapkan. Santi tak mendengarkan perkataanku. Ia menarik tanganku. Naik ke panggung. Memintaku bernyanyi bersamanya.

“Aku suka darah jus terung membuat keperempuananku bergelora,” bisik Santi. Aku dan Santi bernyanyi sampai dini hari.

Aku dan Santi pulang tanpa membeli jus terung. Malam itu Santi kembali tidur di rumahku. Santi tidur dalam kamarku. Aku tidur di sofa. Paginya kami sarapan dengan roti mentega. Dua gelas Cappucino. Dua sendok susu coklat kental.

Sesudahnya Santi minta pamit.

“Aku ingin mengakhiri pertemuan ini dengan ciuman, Abang.

Percayalah aku akan mengingat Abang sebagai kekasih abadi, juga sebagai teman, juga sebagai lakilaki yang suka darah terung.” Aku dan Santi berpisah di pintu tanpa membiarkan Santi mencium bibirku. Hari itu Santi pulang dengan rasa kecewa. Dia sedikit pun tidak menoleh ke belakang dari jalan. *** “Maukah Abang antarkan aku menuju Bulan, kamar-kamar putih dan gaun-gaun sutra?” Santi mulai mendekat kepadaku. Santi memang susah ditebak, dahulu dia mengucapkan lain sekarang ia menginginkan lain. Santi membukakan tasnya. Mengeluarkan dua jus; satu jus terung dan satu jus lemon. Ia letakkan di atas meja.

“Aku membelinya dini hari tadi sepulang kerja. Aku sekarang kerja di café Cafetaria sebagai penya-

nyi pop di malam Minggu.” Tanpa diminta Santi langsung meminum jus terung. Ia juga meminum kopi.

Ah, gila Santi.

Aku meminum dua gelas jus; Jus lemon dan jus terung. Aku juga meminum satu gelas kopi. Pagi itu kami kembali tertawa terbahakbahak. “Abang memang lelaki yang lucu. Diajak hidup bahagia malah lebih suka menikmat jus terung.”

Aku tidak suka lelucon Santi.

Dalam hati aku berkata mungkin aku memang laki-laki yang lucu yang tidak menerima kedatangan perempuan cantik dalam hidupku.

“Ternyata kopi, jus terung, jus lemon terasa asyik kalau bercampur tiba di lidah,” ujarku. Pagi itu aku tidak berangkat kerja. Tidak enak membiarkan Santi sendirian di rumahku.

Santi minta tidur di kamarku.

Katanya ia mengantuk sekali. Aku biarkan ia tidur. Jam 12 siang ia bangun. Santi mandi, menggeraikan rambutnya. Ia menawarkanku memasakkan mie goreng, telur dadar, sayur bayam, nasi.

Santi menghidangkan di meja makan untuk makan siang. Menuangkan nasiku dalam piring, taburan mie goreng, sayur bayam. Kemudian Santi mencucikan bajuku.

Menstrika. Ia juga menyediakan aku air panas untuk mandi.

Seharian aku dan Santi cuman di rumah. Seharian pula aku dan Santi berbagi banyak hal. Pekerjaan sebagai penyanyi pop tidak menyenangkan, kata Santi. Banyak lelaki jalang yang pura-pura minum jus, juga ada om-om yang suka mengasih uang. Ah, Santi ia kira aku akan cemburu. Kemudian menyatakan bahwa sesungguhnya aku juga ingin hidup bersama dengannya, memberikan anak, memasukkan ia sekolah, memberikan uang jajan, dan membawanya berekrea-

si ke Gunung Padang, Lubuk Paraku, Lubuk Minturun, Pantai Bungus, Bukik Lampu, Pantai Carocok, Pasir Putih, Rumah Mak Rabiah, Lubuk Mata Kucing.

“Sebaiknya kau lebih banyak saja istirahat.”

“Ah Abang, aku tidak akan lama di sini,” ujar Santi. Sungguh tidak ada niatku untuk mengusir Santi.

Maksudku sebaiknya Santi melanjutkan istirahat di kamarku. Kalau lapar tinggal buat ulang lagi mie goreng. “Aku setelah ini akan tinggal di bulan,” ujar Santi. Sangat serius sekali wajahnya. “Mau kah Abang tinggal bersamaku di bulan?” Santi mengucapkan bahwa di bulan ada banyak kamar yang bisa aku dan Santi tempati. Kalau mau makan dan minum tinggal pesan, maka akan datang dengan sendirinya. Aku kira Santi hanya berkhayal saja.

“Tampaknya kita malam ini harus mencari jus terung dan lemon. Terserah apa aku yang minum terung atau kau, Santi,” kataku.

Aku tidak ingin menjawab pertanyaan Santi. Hanya pertanyaan anak kecil yang ingin tinggal di bulan. Malamnya setelah Santi kembali ke rumahnya dan janjian bertemu di café, Santi tidak datang. Ada sesuatu yang aneh di dadaku, kenapa Santi tidak datang? Nafasku sesak.

Dua jus telah terhidang di mejaku. Dua jus yang akan aku tawarkan kepada Santi. “Kamu mau minum jus terung atau lemon, Santi?” Tapi Santi tidak pernah datang. Aku menunggu sampai dini hari. Santi benar-benar tak pernah datang. Jam tiga dini hari ketika aku sampai di rumahku, hpku berdering, bunyi jazz after the love has gone. Sebuah pesan dari Santi, “Maaf aku ketiduran, Bang. Barusan saja bangun.” Tak aku balas

pesan santi. Percuma saja, kini aku juga ingin menghempaskan badan di sofa.

Pesan bertubi-tubi datang dari Santi. Aku biarkan pesan-pesan itu tidak dibuka. Aku lagi benar-benar tidak mood untuk membaca pesanpesan Santi. Hpku masih saja berdering. Aku lemparkan hpku ke kursi dekat tv. Menikmati musik jazz hp itu sebagai musik pengantar tidur. *** Pagi-pagi sehabis sarapan roti diolesi mentega dan segelas jus terung, aku membuka pesan-pesan Santi. Ada sepuluh pesan dari Santi. Santi benar-benar ingin tinggal di bulan. Kata Santi bulan itu ada di kamarku. Bulan itu ada dalam lipatan kainku. Aku bergegas ke dalam kamar. Aku bongkar lipatan-lipatan kainku. Aku tidak menemukan apa-apa, kecuali lipatanlipatan kainku yang distrika Santi. Aku menemukan bau parfum Santi di lipatan bajuku. Aku bongkar sekali lagi baju-bajuku, Santi rupanya menyimpan sepasang cincin dalam lipatan bajuku.

Aku hubungi-hubungi nomor santi. Nomor Santi tidak aktif. Aku buka kembali pesan-pesan Santi.

Barangkali ada pesan yang tidak tuntas aku baca. Pesan-pesan Santi semuanya tidak ada yang aneh selain kegilaan Santi belakang-belakangan ini. “Aku ingin tinggal di bulan.” Aku keluar rumah menuju rumah Santi. Kata pembantunya, Santi barusan pergi jam sebelas malam tadi dijemput oleh seorang laki-laki gagah dengan mobil. Aku kembali pulang ke rumah menghempaskan badan di kamar. Sebuah pesan Santi masuk dalam hpku, “Aku harus pergi membawa jus terung dan jus lemon.” Aku hubungi Santi, aku ingin katakan kepadanya bahwa aku benar-benar tak bisa hidup bahagia bersamanya. Tapi nomor Santi tidak aktif.

Tak lama pesan Santi kembali masuk: Bulan ternyata memiliki taman putih yang indah, air-air putih yang mengalir deras, daundaun putih yang semerbak, bungabunga yang mekar mawar. Tentu saja aku tidak percaya dengan semua kebohongan Santi. Aku kemudian berangkat kerja dengan seperangkat tanda tanya kepergian Santi. *** Kini sudah sepuluh tahun aku tidak kedatangan Santi. Kemarin, dua hari yang lewat tiba-tiba pesan Santi masuk ke hpku. Santi telah menikah dengan lelaki yang membawanya tengah malam. Kata Santi, Santi telah memiliki tiga orang anak. Tiga orang anak yang ia ajari meminum kopi, jus terung, jus lemon. Kata Santi juga, Santi telah memiliki café sendiri tempat ia bebas benyanyi pop, mendengarkan lagu jazz.

Sebenarnya aku tahu Santi sangat menginginkanku aku sebagai bulan dalam kehidupannya. Aku juga tahu hatiku sangat ingin menjadikan Santi bagian dari bulan dalam hidupku. Tapi seperti yang aku bilang aku sangat haus dengan darah terung. Darah terung yang membuat aku buas. Maka selama kepergian Santi aku tidak memutuskan untuk menikah, seperti juga ketika keberadaan Santi.

Bahwa sebenarnya aku lelaki yang tidak akan sanggup memberikan anak kepada Santi. Kini darah terung itu diwariskan Santi kepada Anaknya. Santi, pasti juga telah mendengarkan kepada anaknya lagu jazz after the love has gone.

Padang, 2014

Alizar Tanjung, sedang menyelesaikan program S2 di Jurusan Pendidikan Islam, IAIN Imam Bonjol Padang.

PUISI Yusran Hadi Anatomi Dahan

Anatomi Daun

ia menahan diri untuk mengeras untuk saat yang tepat, agar dapat menusukkan dirinya pada langit yang angkuh dan jauh akan dapat diterbitkannya segala laparmu pada kelopak daun-daun yang berkebaran

waktu menegakkan urat-urat di tubuhmu darah yang tak pernah menolak mendaki ke pucuk-pucuk yang jauh berbelah dengan segala rekat dengan manis dan lengkap

pada pucuk-pucuk yang sejuk segala bisa bertahan dan meneguk ia akan memelihara masa kanak-kanakmu dalam ingatan saat kau bagai ulat, bergayut dan memanjat ia lah tangan tangan kekar yang menakar dengan polos berat badanmu saat kau terjatuh dan mematahkannya

adalah pokok pokok dahan yang tebal dan runcing mengantarkan tajammu agar menyuruk setiap angin akan lewat dan terdekap ke dalam tipis pori kaucamkan setiap hembusan agar lekat menabuhmu

Akan Kau Dengar Lagi Kumbang Melangsi

Di Sini Kesambi Tak Berbuah Lagi

akan kau dengar lagi kumbang melangsi dari hati yang memekarkan daunan pandan juga pucuk-pucuk pisang yang keperakan dilamar cahaya malam

di sini kesambi tak berbuah lagi mengerutkan kecut mata perawan menahan liut ludah menjelang datang bulan

akan kau dengar lagi kumbang melangsi dari petangan petangan tanah yang tohor juga rangsang ranting-ranting pohon diremas garas panas sungguh, akan kau dengar lagi kumbang melangsi sebab telah labur dalam angin janji yang jadi ramalan hujan turun sore ini

di sini kesambi tak berbuah lagi potang potang daun dilumat serangga kesengger terbang, tak tahu kemana pulang di sini kesambi tak berbuah lagi kekar batang disakal waktu limbur dalam ingatan masa lalu

Yusran Hadi lahir di Tebaban, Lombok Timur. Sekarang mengajar di SMAN 1 Pemenang-Lombok Utara.

SUARA NTB Sabtu, 9 Mei 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Menikah, Siswa Boleh Ikut UN Susulan Praya (Suara NTB) Tingkat partisipasi peserta Ujian Nasional (UN) tingkat SMP sederajat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2015 ini tercatat mencapai sekitar 99,98 persen.

Itu artinya, ada ratusan siswa dari total 16.182 siswa yang telah masuk daftar peserta UN di Loteng yang tidak ikut UN SMP. Salah satu alasan adalah telah menikah.

“Jumlah peserta UN SMP yang tidak ikut UN utama kemarin, masih kita data di masing-masing sekolah penyelenggaran. Tapi secara umum, ada sekitar 0,02 persen siswa yang tidak ikut UN utama,” terang Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng, H. Sumum, SH, MPd, kepada Suara NTB, Jumat (8/5).

Menurutnya, siswa yang paling banyak tidak masuk merupakan siswa SMP terbuka. Ia mengaku, kalau dilihat dari prosentasenya memang kecil. Tapi kalau dibandingkan dengan total peserta UN, maka yang siswa yang tidak ikut UN cukup banyak.

Meski demikian, kata Sumum, para siswa yang ikut UN utama tidak perlu khawatir.

Tidak bisa mengikuti sama

sekali. Pasalnya, pihaknya sudah menyiapkan UN susulan.

Pihaknya pun tidak membatasi siapapun untuk menjadi peserta UN SMP susulan asalkan terdaftar sebagai peserta UN SMP tahun ajaran ini.

Menurut Sumum, tidak ada larangan bagi siswa yang sudah terdaftar sebagai peserta UN SMP ikut UN susulan.

“Jadi siapapun silahkan melaporkan diri untuk mengikuti UN susulan. Yang penting, siswa bersangkutan sudah terdaftar sebagai peserta UN SMP tahun ini,” ujarnya.

Untuk menggelar UN SMP susulan tersebut, pihaknya sudah menyiapkan paket soal

cadangan. Paket soal diterima bersamaan dengan paket soal UN utama sebelumnya. Dalam hal ini, pihaknya optimis paket soal yang tersedia, cukup untuk menggelar UN susulan.

Terkait waktu pelaksanaan selama tiga hari, yakni Senin (11/5) hingga Rabu (13/5). Pelaksanaan UN digelar tiga hari.

Sementara UN utama digelar 4 hari. Adapun tempat pelaksanaan UN SMP susulan masih belum ditentukan. Apakah di sekolah penyelenggara atau di masing-masing sub rayon. Namun tergantung jumlah peserta UN SMP susulan di wilayah tersebut. (kir)

IKUT UN - UN tingkat SMP dan SMA sederajat telah selesai digelar. Namun, banyak di antara peserta yang tidak mengikuti UN. Terhadap peserta yang tidak ikut, pemerintah daerah memberikan kesempatan ikut UN susulan. Tampak Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin saat meninjau pelaksanaan UN tingkat SMP di Kota Mataram beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/ist)

Dorong Minat Baca

Ijazah Tidak Terlambat PENERBITAN ijazah sebagai tanda dari seseorang sudah menempuh suatu pendidikan, baik dari tingkat SD/SMP/SMA maupun S1 merupakan salah satu hal yang ditunggu-tunggu.

Pasalnya, keberadaan Ijazah merupakan syarat mutlak yang harus dipegang oleh individu itu sendiri dalam melangkah ke jenjang yang lebih tinggi khususnya dalam mengen(Suara NTB/dok) yam dunia pendidikan.

M. Zaini Atas kondisi ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim) mengharapkan Dinas Dikpora Provinsi menyikapi persoalan itu dengan tetap berkoordinasi dengan pusat. ‘’Karena, keterlambatan penerbitan Ijazah siswa pascamelaksanakan UN kelulusan itu merupakan permasalahan maupun momok yang belum bisa terpecahkan sampai sekarang,’’ ungkap Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Dikpora Lotim, Drs. M. Zaini, beberapa waktu lalu.

Diakuinya, dari hasil musyawarah yang dilakukannya, yang menjadi prioritas dalam pembahasan itu adalah terkait masalah penertiban Ijazah SD/SMP yang selalu terlambat. Pihaknya mengharapkan Dinas Dikpora NTB tidak tinggal diam, karena merupakan masalah besar yang mengakibatkan Dinas Dikpora kabupaten/kota sering menjadi sasaran.

Menurutnya, keterlambatan penerbitan ijazah merupakan permasalahan yang harus segera dipecahkan, karena siswa sangat membutuhkannya, khususnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Diakuinya, sebagian besar masyarakat khususnya di Lotim berlomba-lomba menyekolahkan anaknya ke sekolah ternama, namun sering terkendala dengan ijazah. Sementara, kuota di sekolah favorit itu terbatas.

“Kalau secara aturan, ijazah itu sudah terbit dan diterima oleh siswa sebelum tahun ajaran baru. Dan saya yakin kejadian ini tidak hanya di Lotim saja,” ungkapnya. (yon)

Menag: Madrasah Mampu Imbangi Sekolah Umum Pekanbaru (Suara NTB) – Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa sekolah berbasis Islam mulai dari Madrasah Ibtidaiyah hingga perguruan tinggi tidak lagi dianggap nomor dua.

“Sekarang madrasah tidak hanya mampu mengimbangi, bahkan sudah mengungguli sekolah umum,” kata Lukman Hakim saat berkunjung ke Bengkalis, Riau, Kamis.

Menurut Lukman, sekarang pelajar yang berasal dari madrasah seringkali mendapatkan peringkat pertama dalam berbagai lomba akademik.

Lukman mengatakan sekolah berbasis Islam mulai menjadi pilihan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Tren tersebut terus terjadi dalam lima atau 10 tahun terakhir.

“Sekolah berbasis pendidikan Islam mengalami peningkatan cepat dan lulusannya dapat bersaing bahkan selalu unggul dibanding dengan sekolah umum,” katanya.

Ia mengakui sebelumnya madrasah selalu dicap oleh masyarakat sebagai sekolah nomor dua. Namun, kini dirinya sangat yakin bahwa pandangan tersebut telah sepenuhnya berubah.

Menurut Lukman, madrasah dan perguruan tinggi Islam berada pada basis-basis komunitas Muslim dengan segala variannya. Posisi itu sangat menguntungkan karena menjadi pengaman jaring sosial atau penyangga wilayah yang berfungsi sebagai penjaga moralitas dan stabilitas, kerukunan dan harmoni sosial, berdasarkan nilai-nilai agama.

Menag ke Bengkalis untuk meresmikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis yang berpusat di Kampus STAIN Bengkalis di Jalan Lembaga, Kecamatan Bengkalis. (ant/bali post)

Lukman Hakim Saifuddin

KPAD KLU Agendakan Lomba Perpustakaan Desa Tanjung (Suara NTB) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KAPD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) memiliki resep untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Salah satu instrumen yang ditempuh adalah melalui lomba perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah.

Kepada wartawan, Kepala KPAD KLU, M. Iwan Maret Asmara, S.Sos, Jumat (8/5) mengatakan pihaknya telah mangagendakan lomba dimaksud. Namun melihat ketersediaan anggaran, rencana pelaksanaan kegiatan lomba minimal dapat dilakukan pada APBD Perubahan 2015 mendatang.

“Kita sudah ada rencana untuk mengadakan lomba perupstakaan di tingkat sekolah dan lomba perpustakaan desa. Cara ini kita lakukan untuk mendorong minat baca masyarakat dan mensosialisasikan perpustakaan dan arsip,” kata Iwan Maret.

Ia menjelaskan, tantangan yang dihadapi KPAD saat ini terletak pada keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan jumlah koleksi dan volume buku, termasuk pula keberadaan gedung. Di mana untuk item terakhir dimaksud, KPAD belum dapat menyediakan sarana perpustakaan atau ruang baca yang luas bagi para pengunjung.

Oleh karena itu pula, dirinya berharap agar keterbatasan tersebut dapat dipahami dan disikapi bersama baik oleh eksekutif (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) maupun oleh Badan Anggaran di legislatif KLU. “Kami sebetulnya ingin turun ke desa-desa dengan mobil keliling, guna meningkatan akses bacaan pada program perpustakaan keliling. Tetapi sejauh ini kami masih menghadapi kendala karena kegiatan operasional itu masih kami tempuh dengan mobil sewa,” terangnya.

Selain upaya itu, KPAD

juga menempuh opsi lain yakni dengan menjemput bola. Di mana untuk masyarakat yang aksesnya jauh dari Kantor Perpustakaan, pihaknya menyiapkan bus mini. Kelompok masyarakat yang beminat untuk mengakses buku-buku di KPAD, akan dijemput. “Sosialisasi Perpustakaan dan Arsip terus kita upayakan, salah satunya, kita juga siap mengagendakan pameran Book Fair,” tandasnya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD KLU, Djekat Demung, menanggapi hal tersebut ikut mendorong akses perpustakaan keliling hingga ke tingkat desa. Hal ini ia pandang perlu karena keberadaan perpustakaan dengan prasarana buku yang ada, belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. “Tentunya miris kita dengar, karena keberadaan Perpustakaan banyak yang tidak tahu. Kondisi ini bertolak belakang dengan kondisi masyarakat kita yang masih banyak buta huruf,” kata Djekat. (ari)

Hari Ini, IAIN Mataram Wisuda 598 Mahasiswa Mataram (Suara NTB) Civitas akademika IAIN Mataram dan calon wisudawan akhirnya bisa bernafas lega menyusul adanya surat penjelasan tentang pelaksanaan wisuda oleh Kementerian Agama (Kemenag). Surat tersebut sekaligus juga sebagai landasan hukum atas penyelenggaraan wisuda yang digelar, Sabtu (9/5).

Dalam surat bernomor Dj.I/ Dt.I.IV/KP.04.1/1341/2015 yang diterima tanggal 6 Mei tersebut, dijelaskan jika proses pelaksanaan upacara wisuda dapat dilaksanakan Pgs. Rektor IAIN Mataram. Di mana, penandatanganan ijazah dapat dilakukan Direktur Jenderal Pendidikan Islam sebagai pengganti Pgs. Rektor IAIN Mataram dan Direktur Pendidikan Tinggi Islam sebagai pengganti Plt. Dekan Fakultas dan Plt. Direktur Pascasarjana IAIN Mataram.

Sedangkan penandatanganan transkrip nilai dapat dilakukan Direktur Pendidikan Tinggi Islam sebagai pengganti Plt. Dekan Fakultas dan Plt. Direktur Pascasarjana IAIN Mataram. “Ijazah itu malah lebih sah dan bergengsi bagi mahasiswa”, terang Pgs. Rektor IAIN Mataram Dr. H. Nashuddin, MPd, menjawab Suara NTB, Jumat (8/5).

Selain itu, Nashuddin juga menyebut pelaksanaan wisuda kali ini cukup berbeda, baik dari sisi konsep maupun teknis pelaksanaan wisuda.

Pasalnya, klausul yang digunakan tidak akan menye-

(Suara NTB/dys)

H. Nashuddin but ‘rapat senat terbuka’, akan tetapi pelaksanaan ‘upacara wisuda’. Alasannya, karena hingga saat ini belum terbentuknya anggota senat.

Namun demikian ujarnya, hal itu tidak mengurangi nilai sakral proses pelaksanaan upacara wisuda seperti tahun-tahun sebelumnya.

Adapun jumlah mahasiswa IAIN Mataram yang diwisuda pada periode semester ganjil tahun akademik 2014/2015 ini berjumlah 598 orang. Seluruh peserta wisuda tersebut tersebar di tiga fakultas, masingmasing Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) sebanyak 422 orang, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam (FSEI) 85 orang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) 35 orang dan program Pascasarjana 55 orang.

Sementara itu, pada upacara wisuda kali ini juga akan diberikan penghargaan terhadap wisudawan yang memperoleh predikat cumlaude.

Untuk wisudawan yang memiliki predikat cumlaude dari FITK sebanyak 35 orang dengan IPK tertinggi diraih Dedi Hidayat dengan nilai IPK 3.84 dari jurusan PAI. Sementara cumlaude dari FSEI berjumlah 17 orang dengan IPK tertinggi diraih Abdul Rasyid dan Ahadiah Agustina masing-masing dari jurusan Muamalah dan Ekonomi Islam dengan nilai IPK 3.72. Sedangkan cumlaude dari FDK sebanyak 15 orang IPK tertinggi diraih oleh Lalu Abdurrahman Wahid dengan IPK 3.90 dari jurusan BKI. Adapun Predikat Terpuji dari Program Pascasarjana sebanyak 3 orang yaitu Sukarta dari jurusan PAI dengan nilai IPK 3.77, Ibnu Aqil dari jurusan PAI dengan IPK 3.75 dan Hurnawijaya dari jurusan AS (Hukum Keluarga) dengan nilai IPK 3.69.

Adapun sebaran calon wisudawan yang memperoleh predikat cumlaude pada FITK sebanyak 16 orang jurusan PAI, 3 orang dari jurusan PBA dari jurusan Pendidikan Matematika 2 orang, 7 orang dari jurusan Pendidikan IPA Biologi. Sementara jurusan Pendidikan IPS Ekonomi sebanyak 4 orang dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 3 orang.

Untuk sebaran pada FSEI dari jurusan Muamalah, ujarnya, berjumlah 7 orang, dari jurusan AS dan EI masing-masing 5 orang. Dan sebaran di FDK dari jurusan KPI sebanyak 3 orang, dari jurusan PMI 6 orang dan jurusan BKI 4 orang. (dys)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) dirinya bersama teman-te1234567890123456789012345678901212 Ketatnya peluang men- mannya memiliki rasa 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 cari pekerjaan membuat kekhawatiran terhadap pro1234567890123456789012345678901212 banyak sarjana lulusan per- gram ini. Pasalnya, bebera1234567890123456789012345678901212 guruan tinggi negeri dan pa temannya yang telah ter1234567890123456789012345678901212 swasta di NTB memilih lebih dahulu mengikuti pro1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 mendaftar pada program gram itu banyak mengeluh1234567890123456789012345678901212 Pemuda Sarjana Penggerak kan soal pembayaran gaji 1234567890123456789012345678901212 Pembangunan Pedesaan yang terlambat dari pemer1234567890123456789012345678901212 (PSP-3) yang dibuka Dinas intah pusat.

1234567890123456789012345678901212 Pendidikan Pemuda dan “Banyak teman-teman 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Olahraga (Dikpora) NTB. yang sudah ikut duluan juga 1234567890123456789012345678901212 Kepada Suara NTB, cerita kalau gaji sering te1234567890123456789012345678901212 Mahsun salah satu sarja- lat. Kan kasihan di daerah 1234567890123456789012345678901212 na pengangguran lulusan orang, uang ngak ada, kare1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 PTN terkemuka di NTB na gaji telat,” ujarnya.

1234567890123456789012345678901212 mengaku memilih ikut proSenada dengan Mahsun, 1234567890123456789012345678901212 gram PSP-3, karena setelah Ila Fatimasari salah satu 1234567890123456789012345678901212 diwisuda tahun lalu, ia be- sarjana asal Lombok Ten1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 lum mendapatkan peker- gah ini memiliki kekhawat1234567890123456789012345678901212 jaan. Sarjana Pertanian ini iran serupa. Ila panggilan 1234567890123456789012345678901212 mengaku jika pogram PSP- akrabnya menceritakan jika 1234567890123456789012345678901212 3 dari Kemenpora tersebut salah seorang temannya 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 cukup menarik hatinya lan- yang kebetulan dapat tem1234567890123456789012345678901212 taran, pembinaan ped- pat di daerah Kalimantan 1234567890123456789012345678901212 esaan sesuai dengan minat- menuturkan jika gaji yang 1234567890123456789012345678901212 nya selama ini. dijanjikan pemerintah pu1234567890123456789012345678901212 “Pas saja dengan mi- sat sering datang terlambat.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 nat, sesuai juga sebeNamun, adanya pro1234567890123456789012345678901212 narnya dengan jurusan gram PSP-3 ini setidaknya 1234567890123456789012345678901212 Pertanian. Mudahan saja membuka peluang dirinya 1234567890123456789012345678901212 bisa diterima,” ujar Mah- bisa bekerja, meski di luar 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sun, Jumat (8/5). daerah. “Harus usaha 1234567890123456789012345678901212 Meski cukup senang keras, di sini juga kan tidak 1234567890123456789012345678901212 mengikuti program PSP-3, ada pekerjaan,” pungkasn1234567890123456789012345678901212 Mahsun menuturkan jika ya menjelaskan. (dys) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

Belum Bekerja, Banyak Sarjana Ikut Program PSP-3

IPDN Kampus NTB Gelar Seminar Internasional Praya (Suara NTB) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus NTB menggelar seminar internasional bertajuk The Challenge on Local Finance Management In Asia, Jumat (8/5). Seminar ini diikuti perwakilan dari 35 Negara Asia dan Eropa.

Agenda tersebut merupakan yang pertama kalinya digelar Asian Public Governance Forum on Local Finance Management.

Direktur IPDN Kampus NTB, Dr.H. Abdul Malik, MM, kepada wartawan, mengatakan, kegiatan tersebut sebagai wadah berbagi pengalaman antara negara-negara peserta terkait pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah.

“Jadi pada kesempatan ini, para peserta saling sharing pengalaman mengenai manajemen dan local finance,” terangnya.

Menurutnya, event tersebut memiliki peran strategis, terutama bagi Indonesia dan IPDN Kampus NTB pada khususnya, karena sangat relevan dengan kondisi era saat ini, khususnya dengan adanya undang-undang desa. Di dalam undang-undang desa, ujarnya, mengatur kewenangan pemerintah desa di tingkat bawah, termasuk dalam hal keuangan.

Hal itu membuat pemerintah desa sekarang memiliki kewenangan yang begitu besar dalam mengatur pemerintahan-

nya sendiri, termasuk dalam hal anggaran. “Sekarang dengan adanya undang-undang desa, desa dapat alokasi anggaran yang begitu besar,” terangnya.

Di satu sisi, desa-desa yang ada justru dihadapkan pada persoalan pelik, berupa minimnya sumber daya manusia (SDM) yang mumpuhi dalam hal manajemen pemerintahan dan keuangan daerah. Di sisi lain, pemerintah desa bersama pemerintah daerah justru didorong untuk bisa menopang terwujudnya good and clean government.

“Selain bagi para peserta dari berbagai negera, bagi kami kegiatan ini menjadi penting. Sebagai wadah memperkaya ilmu dan pengetahuan. Khusus bagi para praja, selaku calon pemimpin dan birokrat di masa yang akan datang,” ujar Malik.

Harapannya, dengan bekal sharing pengalaman tersebut para praja bisa mengaplikasikan apa yang didapatnya di lapangan nantinya ketika sudah keluar dari kampus. Mengingat penting dan strategisnya kegiatan tersebut, pihaknya merencanakan event tersebut sebagai agenda tahunan. “Kita rencanakan kegiatan sharing pengalaman tentang pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah ini jadi agenda tahunan ke depan,” pungkas mantan Sekda NTB ini. (kir)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 9 Mei 2015

Mataram (Suara NTB) Raihan delapan medali emas, tiga perak dan satu perunggu yang dipersembahkan oleh atlet atletik PPLP dan PPLM NTB di Kejurnas Atletik di Aceh, Kamis (7/ 5) lalu mendapat pujian dari Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto. Orang nomor satu di KONI NTB ini berharap prestasi yang ditorehkan atlet pelajar dan mahasiswa itu tetap mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat sehingga pembinaan atlet-atletik akan lebih maksimal lagi.

“Saya salut dengan prestasi atlet atletik PPLP dan PPLM NTB, mereka selalui memberikan sumbangsih medali emas terbayak untuk NTB di setiap event nasianal. Saya berharap kedepannya kita (cabor atletik) harus memiliki stadion khusus pelatihan atlet cabor atletik,” ucap Andy ketika dikonfirmasi Suara NTB, di GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (8/5) kemarin.

Direktur PT. DMB ini mengatakan cabang-cabang olahraga yang sukses meraih medali emas terbanyak di level nasional hingga Internasional memang harus diberikan skala prioritas oleh KONI NTB maupun pemerintah daerah. Sehingga, dengan perhatian khusus itu masing-masing cabor akan saling bersaing ketat untuk berlomba-lomba menjadi cabor unggulan NTB. Bukan berarti cabor non unggulan tidak diperhatikan. Namun, ditegaskan Andy bahwa perlakuan khusus untuk cabor unggulan itu harus dilakukan, sehingga pihak pelaku olahraga di NTB dapat memberikan penilaian khusus kepada cabor-cabor yang fokus dan serius membina atlet.

Diakuinya saat ini NTB memiliki kurang lebih 44 cabor binaan, dari jumlah itu terdapat empat cabor unggulan, empat cabor potensial yang mendapat alokasi dana khusus dari Pemprov NTB. Sementara 36 cabor lainnya masih dalam proses menuju unggulan.

Menurutnya, untuk cabor atletik memang harus mendapat perlakukan khusus, pasalnya atletik merupakan lumbung emas NTB dalam setiap event nasional hingga di Pekan Olahraga Nasional (PON) selalu menyumbangkan medali emas terbanyak. Dia berharap kedepannya cabor atletik memiliki stadion atletik sendiri, sebab stadion atletik tempat latihan para atlet atletik saat ini masih digabung dengan lapangan sepak bola. (fan)

Media Jerman Hujani Guardiola dengan Kritik Barcelona Pep Guardiola menuai badai kritik setelah Bayern Muenchen kebobolan tiga gol tanpa balas ketika melawan Barcelona dalam laga leg pertama semifinal Liga Champions yang dihelat di Camp Nou pada Rabu waktu setempat atau Kamis dini hari lalu.

Pers Jerman habis-habisan mencemooh Guardiola dengan menurunkan sejumlah kepala berita, antara lain “Kekalahan yang sungguh memilukan”, “Penghinaan”, “Musibah”.

“Guardiola dikalahkan Barcelona, tidak ada waktu lagi untuk kangen-kangenan”, tulis kepala berita harian Bild, yang kemudian melukisan “kekalahan itu sebagai reuni yang menyedihkan” dari anak didik Barca.

Harian itu juga menulis bahwa kekalahan itu menunjukkan “keterbatasan dia (Guardiola)” membesut Bayern. Bild menyinggung bahwa kekalahan atas Juventus itu merupakan capaian terburuk Guardiola sebagai manajer Bayern, termasuk kekalahan ketika meladeni Dortmund (0-3 di kandang), ketika melawan Real Madrid (0-4 di kandang), dan kontra Wolfsburg (1-4 di partai tandang).

Harian Jerman itu akhirnya mengajukan pertanyaan, “Sanggupkah dia bangkit dari semua kekalahan itu?) Harian Jerman lainnya, Die Ziet mengomentari bahwa Bayern dan Guardiola “telah mengukuhkan kehebatan Barcelona soal bagaimana bermain sepak bola”.

Sementara itu, Kicker merasa bahwa hasil pertandingan itu bukan hanya buruk tetapi membuat terkejut masyarakat Jerman. “Bagi Pep Guardiola, ini bukan sekedar kekalahan,” artikel itu menyimpulkan.

Banyak legenda sepak bola Jerman juga mengajukan keprihatinan atas kekalahan Beyern Muenchen itu. Berbicara kepada ZDF, mantan penjaga gawang Bayern, Oliver Kahn mengritik taktik yang diterapkan Guardiola. Ia menyebut bahwa skema taktik yang diterapkan pelatih Bayern itu menyiratkan asa bertahan yang justru “sarat petualangan”. (ant/bali post)

Pep Guardiola

Kompetisi Liga Nusantara NTB Dihentikan Mataram (Suara NTB) PSSI NTB akhirnya sepakat menghentikan pelaksanaan Liga Nusantara NTB yang sudah digelar di Pulau Sumbawa sejak 18 April hingga 4 Mei 2015. Pemberhentian kompetisi Liga Nusantara NTB itu disepakati dalam rapat PSSI NTB yang digelar di Mataram, Kamis (7/5) malam.

Rapat yang dipimpin oleh Sekum Asprov PSSI NTB, Muhazam, SP tersebut dihadiri sekitar 25 orang pengurus beserta manajer klub atau peserta kompetisi Liga N u san-

tara NTB. Rapat tersebut digelar dalam rangka menindaklanjuti surat pemberitahuan dan imbauan dari Asosiasi PSSI tentang kepatuhan klubklub terhadap peraturan federasi (statuta PSSI) yang disepakati oleh anggota-anggota.

“Hasil rapat kita pada malam hari ini bersama manajer klub se Pulau Lombok kita tetap patuh dan menghargai surat PSSI tanggal 4 Mei, Nomor 563/ UDN/387/IV-2015 tentang pemberhentian sementara kompetisi yang digelar Asosiasi PSSI,”ucap Muhazam kepada (Suara NTB/ist)

Atletik Harus Segera Punya Stadion Sendiri

tim Pra-PON sepak bola NTB untuk menjalani pemusatan latihan di Mataram selama satu pekan. Selama pemusatan latihan, tim Pra-PON dijadwalkan mengikuti uji coba dengan klub-klub lokal NTB. Selain menggelar pemusatan latihan, tim sepak bola Pra-PON, PSSI NTB juga akan melakukan pembinaan atlet-atlet usia dini dengan menggelar pertandingan atlet sepak bola usia dini (10 tahun) se-Pulau Lombok. Rencananya, pertandingan digelar di Lapangan Malomba Mataram, 16 Mei 2015.

“Pertandingan sepak bola usia dini ini bukan kompetisi resmi PSSI, namun lebih pada pengenalan sepak bola untuk anak-anak usia dini. Sedangkan kompetisi yang dihentikan oleh Asosiasi PSSI itu adalah liga profesional dan amatir, seperti Liga Divisi Utama, Liga Nusantara dan Piala Suratin. (fan)

Dibekukan, Liga Spanyol Terancam Chaos Madrid Kisruh kompetisi sepak bola profesional tidak hanya melanda Indonesia.

La Liga, sebuah liga sepak bola yang sudah sangat maju pun, kini terancam chaos akibat penghentian sementara yang akan diberlakukan pekan depan.

Seperti dilansir ESPN, badan

Memphis Depay

Suara NTB usai rapat.

Muhazam yang juga menjabat Ketua Harian KONI Lombok Barat (Lobar) itu mengatakan pemberhentian liga tersebut ditetapkan sejak tanggal terbitnya surat pemberitahuan dan imbauan dari Asosiasi PSSI, 4 Mei lalu.

Salah satu penegasan dalam surat yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi PSSI, Azwan Karim tersebut menegaskan pihaknya memberitahukan anggota PSSI termasuk klub-klub yang berkompetisi di kompetisi profeisonal dan amatir tidak boleh menyelenggarkan kompetisi sendiri di luar izin dan sepengetahuan Asosiasi PSSI. Itu artinya babak lanjutan Liga Nusantara yang akan digelar di Pulau Lombok, 9 Mei 2015 dibatalkan. Lanjutnya, untuk mengisi kekosongan, pihak PSSI NTB dalam waktu dekat ini akan memanggil

pengelola Liga Spanyol (LFP) mengancam akan menggugat federasi sepak bola Spanyol (RFEF) yang berencana membekukan kompetisi tersebut pada 16 Mei 2016 mendatang.

RFEF mengumumkan pada pertengahan pekan ini bahwa penundaan tersebut berkaitan dengan problem hak siar di mana federasi hanya menerima 4,55 persen dari kontrak.

Kebijakan ini sontak memandik kontroversi yang meluas. Marca melansir, liga sepak bola profesional di Spanyol terancam berada pada situasi chaos akibat kebijakan ini.

Sebab, secara hukum, pertandingan-pertandingan yang sudah dijadwalkan setelah 16

Mei tidak bisa digelar ulang.

“Tidak ada yang bisa dilakukan selain mengharapkan solusi. Sebab jika pembekuan berlanjut, akan mengarah pada situasi chaos yang meluas,” tulis Marca di lamannya. Sumber di La Liga, pun mengaku pesimis akan situasi ini. “Kami tidak tahu apa yang akan terjadi,” keluh sumber tersebut.

Jika benar-benar diberlakukan, kebijakan ini akan memantik banyak persoalan lanjutan. Misalnya, terkait siapa yang berhak menyandang status juara La Liga.

Juga terkait tim yang terkena promosi dan degradasi musim ini. (ant/bali post)

Gaet Depay, Ancelotti Mencari Titik Balik MU Terus Berburu Jakarta (Suara NTB) Setelah penyerang timnas Belanda Memphis Depay resmi didatangkan ke Old Trafford, maka Manchester United dipastikan akan memasang tampilan baru untuk musim 2015-2016.

Manajer Louis Van Gaal juga tidak akan berhenti pada Depay dalam memburu pemain baru, tulis The Daily Mail dalam lamannya hari ini.

Dalam dekat ini, lapor Daily Mail, United akan mendatangkan bek Borrusia Dortmund Mats Hummels dan rekan satu timnya Ilkay Gundogan di posisi gelandang.

Namun untuk mendapatkan Gundogan, MU harus kuat-kuatan dengan Arsenal dan Bayern Munchen yang kabarnya juga meminati pemain Jerman keturunan Turki ini.

Setelah itu Van Gaal melirik bek Southampton Nathaniel Clyne yang diharapkan membuat kiper David de Gea semakin nyaman di garis belakang United.

Skuat berjuluk Iblis Merah itu dinilai kehilangan sosok Ryan Giggs dan kiprah Wayne Rooney terlebih menghadapi laga melawan Crystal Palace pada pekan ini. Rooney dan kawan-kawan menelan kekalahan 0-1 dari Chelsea dan 0-3 dari Everton, bahkan sebelumnya keok 0-1 dari West Brom.

Manajer United Louis van Gaal terus memotivasi anak asuhannya agar terus bekerja keras menjalani laga-laga selanjutnya. Pompaan motivasi ekstra ini juga berlaku bagi Giggs, para asisten pelatih asal Belanda, dan sang kapten Rooney, sebagaimana ditulis oleh pandit ESPN, Paul Parker.

Berbekal segudang pengala-

man malang melintang di Premier League, Giggs diharapkan menginspirasi seluruh penggawa tim jelang laga-laga selanjutnya. Bukankah peran itu pernah dilakukan pemain gaek itu semasa MU diasuh oleh manajer Alex Ferguson?

Van Gaal membentangkan asa kepada peran Michael Carrick. Sayangnya pemain ini masih belum pulih benar dari badai cedera. Masih segar dalam ingatan bahwa operanoperan yang dilepaskan Carrick-Ander Herrera-Juan Mata mampu menghancurkan Manchester City, Liverpool dan Tottenham.

Sementara itu, Palace dikenal punya pemain bertipe ofensif dalam diri Yannick Bolasie, Jason Puncheon dan Wilfried Zaha. Manuver ketiga pemain ini bakal merepotkan full-bek United, Daley Blind dan Antonio Valencia. Posisi bek tengah menentukan kokoh tidaknya lini pertahanan tim asuhan Van Gaal.

Palace punya full-bek yang mampu melakukan overlap. Di sini kesempatan baik bagi Mata dan Ashley Young lebih berperan dari sektor sayap. Rooney diharapkan berperan lebih optimal. Sebagai kapten tim, kiprahnya sangat dinanti terlebih membantu dan mendukung pergerakan Herrera dan Mata.

Van Gaal perlu lebih intensif membangun tim memasuki musim depan, terlebih mengisi pos bek tengah dan bek kanan. Phil Jones diharapkan dapat pulih dari cedera pada Sabtu nanti, menggantikan pemain muda Paddy McNair.

Di sini pengalaman Jones tidak dapat dipandang sebelah mata menghadapi Palace dan Hull City. (ant/bali post)

Roma Carlo Ancelotti berupaya mencari titik balik atas kekalahan dari Juventus dengan mengubah taktik permainan. Untuk itu, ia diperkirakan akan kembali melakukan pergantian taktik saat meladeni Valencia, akhir pekan ini.

Don Carlo menerima kritik tajam soal posisi Sergio Ramos sebagai gelandang bertahan menggantikan Luka Modric yang mengalami cidera di semifinal leg pertama Liga

Champions melawan Juventus, tengah pekan ini.

Langkah Manajer asal Italia itu disebut-sebut sarat eksperimen bagi Real Madrid di ajang La Liga musim 2014/15.

Kemenangan 2-1 Juventus atas Real Madrid dalam leg I di semifinal Liga Champions, Rabu dini hari itu, ternyata memunculkan evaluasi bahwa Ramos gagal berperan sebagai gelandang bertahan. Umpanumpan yang dilepaskannya tidak pernah mendarat di jan-

tung pertahanan lawan.

Kekalahan itu merupakan titik balik bagi Madrid untuk kembali memerankan skema 4-3-3 ketika menyerang dan 44-2 ketika bertahan, sebagaimana dikutip dari laman Marca.

Melawan Sevilla dan Juventus, ketika Benzema dan Modric masih absen karena cidera, pada akhirnya memaksa Ancelotti untuk mendaulat para asuhnya tidak melakukan kekeliruan ketika melepas umpan. (ant/bali post)

SUARA NTB

Sabtu, 9 Mei 2015

Halaman 12

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO

OTOMOTIF

OTOMOTIF

SUARA NTB

Sabtu, 9 Mei 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

081 917 475 999 081 933 154 919

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALON

SALES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

KOMPUTER

TRAVEL

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 9 Mei 2015

Keamanan Destinasi Wisata Diabaikan EMPAT orang pengunjung Pantai Tanjung Bloam, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru Lombok Timur (Lotim) terhempas gelombang laut pada Kamis (7/ 5) sekitar pukul 13.00 Wita. Akibatnya, tiga orang tewas dan satu orang selamat.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, Kamis (7/5) malam dari Grup Whatsapp Siaga Bencana NTB. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, Drs. Bayu Windya, M.Si menginformasikan peristiwa tersebut.

Kronologis kejadiannya, pada saat rekreasi dan berfoto di tebing yang cukup curam dan dekat dengan gelombang laut. Tiba-tiba gelombang besar datang dan ketiganya langsung dihempas gelombang dan tidak ada yang bisa menolong.

Ketiga korban meninggal adalah L Sukma Wardana umur 30 tahun, pekerjaan swasta, alamat Setanggor, Sakra, Lotim. Kemudian Fatma, umur 24 tahun, merupakan pegawai Dinas Pariwisata Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya, Juhain, umur 33 tahun,pekerjaan swasta dengan alamat Pohgding, Pringgabaya Lotim. Korban tewas yang ketiga ini mayatnya masih belum ditemukaan.

Adapun korban selamat adalah Abdul Azis, umur 29 tahun, pekerjaan swasta, dengan alamat Tibu Karung, Kotaraja, Kecamatan Sikur, Lotim.

Musibah yang menimpa wisatawan lokal di Tanjung Bloam, harus menjadi catatan bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan berbagai sarana pendukung khususnya pendukung sarana pengamanan di setiap objek wisata. Misalnya untuk di Tanjung Bloam, pengelola kawasan itu memberi tanda larangan di lokasi-lokasi yang memang berbahaya, sehingga pengunjung bisa menghindarinya. Setidaknya ada tanda peringatan yang dilengkapi pengelola kawasan wisata, sehingga kecelakaan seperti yang terjadi Kamis (7/5) lalu di Tanjung Bloam bisa dihindari.

Tidak saja pengelola kawasan Tanjung Bloam.

Musibah yang menelan tiga korban jiwa itu harus menjadi catatan bagi daerah lainnya, untuk melengkapi sarana pengaman di kawasan-kawsan wisatanya. Baik itu wisata bahari, gunung dan destinasi wisata lainnya.

Dari pantauan Suara NTB, di daerah ini belum banyak pengelola kawasan wisata termasuk pemerintah daerahnya, melengkapi destinasi wisatanya dengan fasilitas pendukung keamanan yang memadai. Tidak saja di Tanjung Bloam, pun destinasi wisata yang sudah lebih dulu berkembang. Persoalan ini, cenderung diabaikan. Padahal di dalam Sapta Pesona, keamanan (aman) berada di urutan pertama.

Tanpa mengabaikan pentingnya enam isi Sapta Pesona lainnya, persoalan keamanan merupakan yang utama. Dalam Sapta Pesona disebutkan bahwa keamanan adalah suatu kondisi dimana wisatawan dapat merasakan dan mengalami suasana yang aman, bebas dari ancaman , gangguan, serta tindak kekerasan dan kejahatan merasa terlindungi.

Karena itu, menjadi kewajiban pemerintah untuk mengaplikasikan isi Sapta Pesona dengan benar dan serius, sehingga objek wisata di daearh ini yang jumlahnya demikian banyak dan sangat potensial, aman dikunjungi. (*)

Halaman Halaman 14 14

Revolusi Mental Pemuda Menghadapi MEA ASYARAKAT Ekonomi ASEAN (MEA) akan dijalankan mulai akhir 2015. Kompetisi dan saling ekspansi akan mewarnai kebijakan terbuka ini. Konsekuensinya daya saing setiap komponen dan sektor mesti tinggi. Salah satu komponen yang diharapkan tampil kompetitif adalah kalangan pemuda. Sejarah mencatat energi partisipatif pemuda selalu memberikan warna bagi proses pemajuan bangsa.

Sejalan dengan berlakunya MEA, Indonesia juga berpotensi mendapat bonus demografi, yang berarti jumlah penduduk usia produktif (15 sampai 60 tahun) lebih banyak daripada usia nonproduktif. Bonus demografi membuka peluang masyarakat mencapai kemakmuran tinggi. Kemakmuran tentu akan tercapai jika produktifitas usia produktif tersebut tinggi. Disini pemuda memegang peran sentral dalam upaya menghadapi bonus demografi dan menangkap peluangnya.

Fungsi Pemuda Pemuda semestinya jauh dari sikap eksklusif dan apatis terhadap dinamika bangsa, apalagi berkhianat terhadap amanat rakyat. Kondisi bangsa masih dilanda sakit akibat terpaan krisis multidimensional yang tidak kunjung reda dan penyakit korupsi yang akut. Kondisi ini membutuhkan kearifan setiap komponen anak negeri ini untuk berperan serta mengantarkan Indonesia naik ke podium terhormat dalam kompetisi global. Obsesi tersebut cukup realistis apabila semangat optimisme mampu ditumbuhkan.

Prinsip filsafat Hegelian menyebutkan bahwa tidak akan besar suatu bangsa tanpa adanya konflik atau krisis. Sudah semestinya pemuda tidak ketinggalan langkah untuk turun gelanggang bersama rakyat membangun peradaban bangsa melalui kemampuan kritis dan akademisnya. “Jangan tanyakan apa yang kita dapat dari negara namun tanyakan apa yang telah kita lakukan untuk bangsa ini� inilah falsafah kebangsaan yang harus ditancapkan kuat dalam setiap diri pemuda. Idealisme ini akan mencapai optimal jika setiap komponen paham akan fungsi, peran, dan posisinya masingmasing. Setidaknya ada tiga fungsi yang harus diketahui dan dipahami oleh pemuda untuk diaktualisasikan dalam kehidupannya.

Pertama, Pemuda merupakan cadangan keras (iron stock) yang akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa. Pemuda sangat diharapkan rakyat untuk mampu mengimplementasikan idealisme dan kemampuannya dalam memperjuangkan

Oleh:

RIBUT LUPIYANTO Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)

Pemuda mesti bangkit mengoptimalkan darah mudanya yang segar dan idealis demi memajukan bangsa. Jika kualitas pemuda baik, maka MEA dan bonus demografi merupakan berkah dan tidak akan menimbulkan bencana sosial ekonomi yang berarti. Satu hal lagi, generasi muda penting disiapkan menjadi generasi berencana. Sejak dini generasi muda dididik dan dibimbing untuk merencanakan masa depannya, seperti permikahan, anak, perekonomian keluarga, dan lainnya. Daya kreasi dan kewirausahaan pemuda penting pula diakselerasi demi menghadapi tantangan MEA sejak tahun ini kepentingan rakyat. Kerasnya sang cadangan apabila direfleksikan dengan perjalanan bangsa banyak yang menujukkan gejala mulai mencair dan menguap. Gejala tersebut muncul dalam sikap dan perilaku pemuda menjaga konsistensi pelaksanaaan fungsinya. Idealisme pemuda sering luntur ketika mulai melepas karakternya, karena tidak kuat menghadapi godaan.

Lebih memprihatinkan lagi, dalam kondisi kekinian pemuda Indonesia mulai ada indikasi melemah kepekaan dan kepedulian sosial terhadap dinamika lingkungannya. Padahal inilah yang menyebabkan keberhasilan angkatan 1998 mendobrak rezim orde baru dengan mengusung agenda reformasi. Pemuda kurang mampu mengawalnya, sehingga keadaan menjadi semakin tak menentu. Sebuah pembelajaran sebenarnya telah diberikan melalui pengalaman gagalnya angkatan 1966 mempertahankan idealismenya, hingga malah menumbuhkan sebuah rezim yang kokoh bercokol selama 32 tahun.

Kondisi di atas sangat kontradiktif bila dikorelasikan dengan fungsi kedua pemuda sebagai agent of change (agen perubahan). Idealnya dengan fungsi ini pemuda tidak akan rela melihat setiap ketidakberesan dan penyelewengan. Pemuda akan tampil memperjuangkan perubahan menuju perbaikan.

Idealisme yang tinggi telah menempatkan pemuda memiliki fungsi

kontrol dan berkontribusi bagi perjalanan bangsa ini. Relakah kita bangsa yang konon mempunyai nilai budaya tertinggi di jagad ini terus menerus terbaring dalam kondisi sakit dan hanya menjadi pecundang dalam tataran kehidupan global?.

Apapun peran yang diambil, posisi yang strategis harus ditempatkan pemuda bila ingin memberikan penghargaan bagi bangsa. Di pundak pemudalah beban dipikulkan untuk dapat melihat kecerahan di negeri ini. Tuhan yang Mahakuasa tidak akan mengubah keadaan jika tidak ada usaha dari yang bersangkutan untuk mengubahnya.

Pemuda mesti bangkit mengoptimalkan darah mudanya yang segar dan idealis demi memajukan bangsa. Jika kualitas pemuda baik, maka MEA dan bonus demografi merupakan berkah dan tidak akan menimbulkan bencana sosial ekonomi yang berarti. Satu hal lagi, generasi muda penting disiapkan menjadi generasi berencana. Sejak dini generasi muda dididik dan dibimbing untuk merencanakan masa depannya, seperti permikahan, anak, perekonomian keluarga, dan lainnya. Daya kreasi dan kewirausahaan pemuda penting pula diakselerasi demi menghadapi tantangan MEA sejak tahun ini.

ketiga sebagai sang penyeru kebenaran. Seruan pemuda idealis akan murni tanpa ada keberpihakan terhadap suatu kepentingan kecuali kepentingan rakyat dan bangsa.

Revitalisasi Kontribusi Pemahaman yang tepat terhadap fungsinya, akan mudah dibuktikan dengan melihat peran nyata apa yang mampu dimainkan pemuda dalam dinamika bangsa. Melihat fungsi strategis yang dimiliki, maka semakin mempertegas tuntutan akan eksistensi pemuda dalam menunjukkan perannya di garda depan perjalanan bangsa. Sekali lagi intelektualitas dan idealisme merupakan bekal utama untuk beraktualitas yang telah ditunggu-tunggu karya nyatanya. Idealisme menurut Tan Malaka merupakan kemewahan terakhir yang dimiliki pemuda Lebih dari tiga dasawarsa bangsa ini berjalan dalam kungkungan konsep ideologi yang selalu mengutamakan pertumbuhan dan modernisasi tanpa memeperhatikan aspek pemerataan. Dobrakan rakyat melalui mahasiswa dan pemuda berhasil membuka pintu bagi lahirnya era reformasi. Kesuksesan tersebut masih merupakan awalan perjuangan panjang. Pemuda justru terlena dan terperdaya sehingga menjadi kurang kuat dalam mengawal agenda reformasi.

Sudah saatnya pemuda kembali tampil pada jalannya, melakukan

Dubes Korsel soroti kebersihan objek wisata Gili Trawangan Persoalan lama yang belum menemukan solusi

*** Harga gabah NTB terendah di Indonesia Petani selalu menjadi korban

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 9 Mei 2015

Dubes Korsel Soroti Kebersihan Objek Wisata Gili Trawangan Dari Hal. 1 Dengan adanya keterbatasan lahan untuk pembangunan TPS, BLHP merekomendasikan untuk menggunakan incinerator dalam penanganan sampah yang dihasilkan di wilayah Gili Trawangan. “Berdasarkan investigasi yang telah dilakukan, kondisi pengelolaan sampah berada pada titik yang mengkhawatirkandimulai dari pengelola, lahan TPS maupun sarana prasarana yang ada,” tutur Kepala BLHP NTB, Ir. Heri Erpan Rayes, MM dikonfirmasi di kantornya, Rabu 21 Januari 2015 lalu.

Erpan mengatakan, untuk melakukan investigasi terkait isu lingkungan di Gili Trawangan, pihaknya menurunkan tim Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) NTB sebanyak sembilan orang. Hasil wawancara yang dilakukan di lapangan dengan kepala desa, kelompok pengelola sampah dan masyarakat bahwa mereka mendukung pengelolaan sampah di pulau bebas polusi itu menggunakan incinerator.

Secara kewenangan dan tanggung jawab, katanya, persoalan sampah di Gili Trawangan merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemkab Lombok Utara. Namun, kata Erpan, pemerintah provinsi juga tak akan tinggal diam. Persoalan yang dihadapi adalah, adanya keterbatasan lahan di Gili Trawangan. Lahan-lahan yang ada di sana sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Diterangkan, selama lima tahun terakhir, sampah yang ada di Gili Trawangan dikelola secara swadaya oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Fron Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL). Kegiatan FMPL baru sebatas pengangkutan sampah dari hotel dan pemukiman masyarakat ke TPS yang luasnya saat ini sekitar 20 are.

Sampah yang diambil hanya botol kaca (botol bir) dan botol plastik serta kaleng bekas. Sedangkan jenis sampah yang lain termasuk sampah organik sebagian besar masih tersisa di TPS. Terkait dengan hal ini, Pemkab Lombok Utara diminta mengelola sendiri masalah sampah di Trawangan. Bisa saja dikelola oleh kelompok masyarakat namun atas pengawasan dari Pemkab Lombom Utara melalui instansi terkait.

Berwisata ke Gili Trawangan Sebelum bersilaturahmi dengan Gubernur NTB, Mr. Cho Tae Young telah mengunjungi objek wisata Gili Trawangan. Ia mengucapkan terimakasih dengan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah khususnya Gubernur NTB selama berada di Lombok.

Terkait keinginan Pemprov NTB menjalin kerjasama dengan Provinsi Kyeongsang Utara, Mr. Tai Young berjanji akan menghubungi Gubernur Kyeongsang Utara. Kyeongsang Utara merupakan pusat Semaeul Undong di Korsel agar dapat menjalin kerjasama dengan NTB. Dalam pertemuan itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi membahas mengenai kehadirannya sebagai keynote speaker dalam International Green Island Forum (Igif) ke-2 di Pulau Jeju tahun lalu. Korea Selatan yang dijuluki negara Ginseng tersebut, kata Gubernur memiliki pola pemikiran baru yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam perkembangan pembangunan menuju NTB yang lebih inovatif dan mandiri.

Gubernur berharap melalui kunjungan Dubes Korsel ke NTB ini dapat menjalin kerjasama antara NTB dengan salah satu provinsi di Korsel. Dengan mencontoh keberhasilan Korsel dalam melaksanakan Semaeul Undong (Gerakan Membangun Desa) untuk Program Desa Emas.

Saemaul Undong merupakan gerakan pembangunan masyarakat desa yang membawa pencerahan spiritual dan kondisi kehidupan yang lebih baik (pendapatan, infrastruktur, lingkungan tempat tinggal dan komunitas). Gerakan ini didasarkan pada semangat menolong diri sendiri dan kerja sama dengan dukungan dari pemerintah.

Tujuan yang hendak dicapai dalam Saemaul Undong berjangka menengah dan jangka panjang. Tujuan jangka menengah adalah menggapai kehidupan yang lebih baik.

Sedangkan tujuan jangka panjang adalah membangun dan mewujudkan komunitas masyarakat yang mandiri dan modern sehingga menjadikan negara kuat. (nas)

Dewan Soroti Pengabaian UU ASN Dari Hal. 1 Karenanya, Ruslan menegaskan bahwa jabatan-jabatan baru seperti Biro Humas dan Protokol serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) nantinya harus dilakukan melalui panitia seleksi seperti diamanatkan undang-undang tersebut. Bahkan, jika ingin benar-benar memacu kinerja birokrasi, Ruslan menegaskan perlunya reposisi jabatan pegawai di lingkup Pemprov NTB. “Jadi kalau mau mengacu undang-undang ASN, seharusnya dilakukan itu reposisi,” ujar Ruslan.

Ia menambahkan, para pejabat lingkup Pemprov NTB saat ini juga banyak yang telah bertahan selama lima tahun lebih. Ia mencontohkan, di Dinas Pekerjaan Umum, di mana terdapat sejumlah pejabat yang sudah lebih dari lima tahun duduk di jabatan tersebut. Menurut Ruslan, fenomena semacam ini membuat situasi di internal birokrasi menjadi kurang sehat.

“Banyak yang lima, enam, tujuh tahun. Terutama yang di tempat basah itu,” sindirnya.

Ia menegaskan, kebijakan mempertahankan pejabat tertentu di tempat yang sama dalam waktu yang sangat

lama bisa membuat regenerasi mandek. Padahal, di dalam birokrasi dibutuhkan terobosan-terobosan yang biasanya lahir dari pejabat-pejabat baru yang masih dinamis cara berpikirnya.

“Kalau itu-itu terus, lalu kapan orang lain bisa menggantikan dia. Ndak terjadi penyegaran,” ujarnya.

Ruslan juga menegaskan perlunya pemberlakuan reward and punishment untuk para pejabat di lingkup Pemprov NTB. “Kalau itu dilakukan, paling tidak akan segera terlihat adanya perubahan,” imbuhnya.

Buktinya, ujar Ruslan, saat ini terlihat fenomena kemunduran dalam praktik birokrasi lingkup Pemprov NTB. Saat ini, ujarnya, trennya realisasi fisik dan anggaran di triwulan pertama 2015 ternyata justru lebih buruk ketimbang periode yang sama di tahun 2014 lalu. “Itu kan artinya, mutasi yang kemarin tidak membawa penyegaran. Artinya capaian progressnya masih di bawah 2014 untuk realisasi fisik dan keuangan,” ujarnya. (aan)

Calon Kepala Biro Humas Protokol dan BPKAD Pemprov NTB Dari Hal. 1 Pembentukan dua SKPD ini telah disetujui dalam paripurna DPRD NTB beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Biro Humas dan Protokol berada di bawah Biro Umum. Sementara BPKAD merupakan gabungan dari Biro Keuangan serta bagian perlengkapan Biro Umum.

Sesuai dengan rencana, pengisian pejabat yang memimpin dua SKPD baru itu nantinya akan dilakukan setelah pembahasan APBD Perubahan 2015.

Pembahasan APBD Perubahan 2015 akan dilakukan setelah BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2014. Sesuai rencana, BPK akan menyerahkan LHP itu pada Mei ini.

Nur menjelaskan, nantinya dalam menyeleksi pejabat eselon II yang akan menduduki jabatan tersebut akan dibentuk Pansel. Setelah dibentuk

Pansel, maka selanjutnya dibuat konsep Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai tata cara kerja pansel. ‘’Pembentukan Pansel ini untuk seleksi jabatan tinggi saja. Kalau eselon III dan IV mekanismenya seperti biasa. Pembentukan Pansel itu adalah amanat UU ASN,”tandasnya.

Nur menjelaskan, pembentukan Pansel ini bukan karena penyeleksian pejabat sebelumnya tak transparan atau lainnya. Namun, hal ini adalah amanat UU yang berlaku secara nasional. “Bukan masalah transparan atau ndak, amanat UU yang kita laksanakan. Itu adalah aturan main di seluruh Indonesia,”pungkasnya.

Aturan mengenai pembentukan Pansel dalam pengisian jabatan tinggi di daerah diamanatkan dalam UU ASN pasal 114 dan 115. (nas)

Halaman 15

Kandidat Cemas Hadapi Situasi Golkar-PPP Mataram (Suara NTB) Sejumlah kandidat yang ingin menggunakan Partai Golkar ataupun PPP sebagai kendaraan politik untuk tampil di Pilkada mengaku sangsi melihat situasi di internal dua parpol tersebut. Mereka khawatir kepengurusan partai yang mereka dekati justru tidak mendapatkan pengakuan oleh KPU. Walhasil, mereka pun lebih memilih menjaga jarak ketimbang melakukan pendekatan yang sia-sia.

Hal itu diungkapkan sejumlah politisi yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (8/5) kemarin. Salah seorang bakal calon kepala daerah yang dikonfirmasi terkait situasi ini mengakui bahwa pihaknya memang masih sangsi dengan kondisi di internal partai yang sedang dilanda dualisme kepengurusan, seperti Golkar dan PPP. “Kita tidak tahu, mau dekati (pengurus) yang mana,” ujar politisi yang enggan disebutkan namanya itu.

Karena sangsi, ia pun memilih untuk mendekati parpol lain yang sedang tidak bermasalah dengan dualisme. Menurutnya, pendekatan terhadap Golkar ataupun PPP, lebih baik diadakan ketika sudah ada legitimasi terhadap salah satu kepengurusan untuk dapat mengusung pasangan calon di Pilkada nanti.

Sementara itu, sejumlah pimpinan parpol yang dikonfirmasi Suara NTB mengemukakan bahwa untuk komunikasi politik, mereka masih menggunakan pendekatan koalisi di tingkat pusat sebagai acuan dalam berkoalisi dengan Golkar atau PPP. Ketua DPW PAN NTB, H. M. Muazzim Akbar mis-

alnya. Ia mengaku, saat ini berkomunikasi dengan kepengurusan Partai Golkar yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih atau Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie. “Jadi ya kita tentu dengan Golkar yang KMP, itu yang kita ajak komunikasi,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dua kubu yang tengah berebut status sebagai kepengurusan Golkar yang sah saat ini rasanya sulit untuku didamaikan. Hal itu diakui oleh para pengurus Golkar di daerah. Padahal, kepengurusan hasil islah merupakan salah satu jalan keluar yang diberikan KPU untuk menuntaskan problem internal tersebut.

“Kalau islah rasanya tidak mungkinlah, sulit. Sekarang kita tinggal menunggu keputusan PTUN,” ujar Plt. Sekretaris DPD Partai Golkar NTB versi Aburizal Bakrie (ARB), Ir. H. Misbah Mulyadi yang dikonfirmasi Suara NTB belum lama ini. Menurutnya, saat ini pihaknya hanya bisa berharap pada terbitnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk menuntaskan problem yang melilit partai beringin tersebut.

“Artinya bagi Golkar itu, kan bulan Juli Pilkadanya.

Jadi kita menunggu sampai itu, kalau toh, kita tidak bisa sampai itu, kita tentu tidak berharap demikian,” ujarnya.

Bila keputusan pengadilan tersebut tidak juga lahir menjelang pendaftaran bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah, Misbah berharap KPU dan jajarannya membuka peluang lain untuk tetap mengakomodir keikutsertaan parpol-parpol yang tengah dirundung dualisme. Misalnya, dengan membuka opsi ketiga, yaitu mengacu pada putusan pengadilan terakhir tanpa harus menunggu terbitnya putusan yang mengikat.

Dikonfirmasi terpisah, Plt.

Ketua Harian DPD Partai Golkar NTB versi Agung Laksono, H. Mesir Suryadi menyayangkan belum adanya pengakuan terhadap keputusan Mahkamah Partai Golkar yang kemudian diperkuat dengan terbitnya pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Ia menegaskan, dalam pasal 32 ayat (5) UndangUndang nomor 2 tahun 2011, jelas disebutkan bahwa keputusan mahkamah partai isinya final dan mengikat. “Kalau final, tidak bisa lagi diadakan perubahan, banding, kasasi atau apalah namanya.

Tidak bisa juga apalagi diajukan ke PTUN. Itu tidak benar itu. Itu orang yang ndak mengerti hukum pun bisa mengerti,” ujarnya.

Ia juga menyesalkan adanya intervensi yang terlalu jauh dalam penyelesaian dualisme di internal Partai Golkar. Bagi Mesir, dualisme telah berakhir dengan terbitnya keputusan Mahkamah Partai Golkar yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. “Tidak bisa orang lain ikut mengintervensi. Ini sudah berbentuk keputusan menteri hukum dan HAM. Jangan lagi kita berpanjang kalam dalam melihat keputusan ini,” tegasnya Mesir juga mengaku heran dengan opsi-opsi yang diberikan KPU. “Tidak bisa lagi dibuat opsi lain. Ini heran, apalagi DPR mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi itu tidak punya bobot. Artinya, tidak ada bobot terhadap materinya.

Itu hanya surat biasa, tidak punya bobot menentukan segala sesuatunya. Kenapa harus dipertimbangkan,” pungkasnya. (aan)

Atur Jam Kerja Dari Hal. 1 Demikian penjelasan TGH. M. Zainul Majdi saat menjawab pertanyaan 3 assessor dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) saat supervisi penilaian akreditasi di Pancor Lotim dari tanggal 5 hingga 7 Mei lalu. Tiga assessor yang hadir adalah Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahmad Chozin, M,Agr akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Drs. Waridin, M.Is, dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang dan Dr. Sanggono Adidasmito dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Jumat (8/ 5), TGH. M. Zainul Majdi mengungkapkan, setiap Sabtu dan Minggu tetap meluangkan waktu datang ke kampus

tempatnya dipercaya sebagai rektor. Terkadang, ia langsung memberikan kuliah umum untuk seluruh mahasiswa dan berdialog secara langsung dengan mahasiswa.

Diakuinya, aktivitas perkuliahan di IAIH Pancor cukup padat setiap hari dengan proses belajar mengajar. Itu menunjukkan proses kegiatan perkuliahan di IAIH Pancor normal dan tidak ada kendala.

Terkait dengan status kepemilikan tanah merupakan milik dari Yayasan Hamzanwadi seluas 7 hektar. Di lahan ini terdapat Kampus IAIH Pancor dan lembaga pendidikan tinggi lain yang berada di bawah binaan Yayasan Hamzanwadi.

Sementara tim assessor mengingatkan pada pihak kampus agar bisa mendapat-

kan akreditasi dari BAN PT. Dalam menyelenggarakan proses perkuliahan, pihak kampus hendaknya memiliki database yang akurat, sehingga dalam perencanaan ataupun pengambilan-pengambilan keputusan dalam pengembangan proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara tepat sesuai dengan data yang sudah tersedia di database.

Selain itu, dalam pengelolaan kampus hendaknya memiliki badan atau Lembaga Audit Internal yang akan bekerja untuk melaksanakan pengawasan terkait pengelolaan kekuangan kampus. Termasuk, pentingnya status dan kedudukan kepemilikan aset (tanah tempat didirikan kampus), sehinggga di kemudian hari tidak terjadi permasalahan. (ham)

(Suara NTB/met)

APRESIASI - Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan Dr. Drs. I Nyoman Murba Widana,M.Ag saat memberikan sambutan pembukaan kegiatan yang dipelopori UKM Tari.

Dukung Kreativitas Mahasiswa

STAHN Gde Pudja Selenggarakan Pelatihan Tata Rias Busana Bali Mataram (Suara NTB)Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan tata rias busana adat Bali, Jumat (8/5). Pelatihan yang dimotori oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tersebut merupakan bentuk dukungan pihak lembaga dalam meningkatkan mutu dan kualitas kreativitas mahasiswa.

Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan Dr. Drs. I Nyoman Murba Widana,M.Ag mengatakan, dalam lembaga perguruan tinggi tersebut ditegaskan, skill atau keterampilan tidak akan bermanfaat bila tidak dihiasi dengan akhlak yang mulia. Sebagai pejabat yang membidangi pengembangan kreativitas mahasiswa, dirinya berpesan agar para mahasiswa yang bergelut di UKM itu terus mengembangkan serta mengasah keterampilannya.

Sebab, dalam dunia perkuliahan, mahasiswa tidak cukup hanya disuplai dengan pemahaman akademik semata.

“Apalah arti skill atau keterampilan kita, jika dibelakang tidak dilandasi dengan sikap atau prilaku mental yang berakhlak mulia. Kami sadar, mahasiswa harus memiliki skill dan keterampilan tambahan. Dan tentunya, hal itu akan didapatkan melalui kegiatan berorganisasi seperti ini,” jelasnya.

Dikatakan, STAH memiliki sedikitnya 10 UKM sebagai wadah pengembangan kreativitas mahasiswanya.

Selain itu, STAH juga sangat mendukung keberadaan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), serta Forum Permusyawaratan Mahasiswa (FPM) dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).

Wadah – wadah semacam itulah yang akan menjadi jalur penelusuran bagi para mahasiswa untuk mengaktualisasi diri. Dengan demikian, pola pendidikan perkuliahan tidak

terpaku pada pemahaman akademik semata.

“Kegiatan hari ini (kemarin) dimotori oleh UKM Tari, karena bidang tata rias dan kecantikan ini memang merupakan bagian kajian mereka.

Kendati, mereka juga tidak mengesampingkan pemahaman akademik sesuai jurusan masing – masing,” lanjutnya.

Gayung bersambut, Ketua UKM Tari, Ni Luh Nivianti dari Jurusan Dharma Acarya STAHN Gde Pudja Mataram menuturkan, relevansi kegiatan tersebut berkenaan dengan kajian keseharian bagi mereka yang bergelut dengan pementasan di atas panggung.

Pamahaman tetang tata rias, perlu diperdalam sehingga keterampilan dan kemampuan menata kecantikan oleh para awak lembaga UKM khususnya tari dapat ditingkatkan.

“Berbicara tentang tari maka tidak lepas dari dunia pertunjukan. Sebab seni tari seringkali dipentaskan di atas panggung. Untuk itu, tata rias dan kecantikan menjadi unsur penting sebagai komponen pendukung yang akan memperindah penampilan para penari di atas panggung.

Maka melalui kegiatan ini kita bisa menangkap dan mengimplementasikan materi yang akan disampaikan oleh Dra. Anak Agung Ayu Ketut Agung,” tandasnya.

Sangat disadari, tanpa kegiatan organisasi serta keterampilan mahasiswa, nama lembaga pendidikan tertentu tidak akan begitu terkesan ditengah masyarakat. Sebab, mahasiswa merupakan ujung tombak dari lembaga itu sendiri. Dikatakan, mahasiswa merupakan agen perubahan dengan menciptakan inovasi, meningkatkan profesionalisme dan kedisiplinan, menanamkan rasa tanggung jawab serta siap menjadi teladan di tengah masyarakat sehingga mereka benar – benar mampu menjadi pribadi yang bermanfaat bagi negara. (met/*)

Pemberhentian Sementara Bupati Lobar Tunggu Perkara Teregistrasi di Pengadilan Dari Hal. 1 Sementara ini, Wakil Bupati Lobar, Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si yang telah ditu-

gaskan menjadi Plt Bupati masih memiliki kewenangan yang terbatas dan tak dapat mengambil kebijakan yang strategis, seperti

mutasi pejabat maupun dalam pembahasan APBD Perubahan.

“Kita lihat serba susah Pak Wabupnya. Ambil ini

salah, tidak juga tak jalan seperti kejadian yang ada sekarang. Agak terganggu pemerintahan sekarang. Pembahasan APBD juga tak bisa,

mudahan ini dipercepat. Kita tidak ingin ini terlalu lama, karena cukup mengganggu (pemerintahan),” tandasnya. (nas)

Sekda NTB : Barisan Saya Sedang Bekerja Kejar Target Dari Hal. 1 Dikatakan, awal pekan ini sudah dilakukan rapat pimpinan dengan mengundang seluruh pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB dalam rangka mempercepat proses lelang dan penyerapan anggaran tahun 2015. Dalam rapat itu, seluruh Asisten Gubernur, baik Asisten I, Asisten II dan Asisten III diminta mengawal progres dan capaian serapan anggaran masing-masing SKPD yang menjadi koordinasi masing-masing.

Ditanya mengenai adanya pimpinan SKPD yang tak kompak dengan bawahannya dalam menjalankan program/ kegiatan di SKPD, Nur tak menampiknya. Ia mengatakan hal itu pasti ada dalam sebuah organisasi. Namun, ia mengingatkan, jangan sampai hal itu menghambat tujuan organisasi. ‘’Pasti lah ada. Namanya manusia pasti ada kurangkurang dikit. Yang penting tetap berada dalam satu organisasi, tujuannya sudah jelas menyelesaikan kinerjanya,’’ tandasnya.

Fitra NTB mencatat, dari total 27 SKPD Pemprov NTB yang menangani proyek lelang tahun ini, ada 12 SKPD sangat lamban mengajukan lelang kepada ULP-LPSE NTB. Sampai akhir April 2015, nilai lelang yang mereka ajukan masih di bawah 10 persen dari total proyek yang ditangani.

Sekjen Fitra NTB, Ervyn

Kaffah dalam keterangan tertulis yang diterima Suara NTB, Jumat (8/5) kemarin menyarankan, para Asisten dan Sekretaris Daerah agar fokus mengidentifikasi masalah yang dihadapi SKPD-SKPD ini. Sekaligus ikut membantu mencari pemecahan masalah, karena 12 SKPD ini sudah sangat lamban. ‘’Perlu identifikasi masalah dan atasan langsung segera memberikan bantuan.

Waktunya sudah mepet, sudah tidak tepat lagi dikasi peringatan. Lebih baik berikan bantuan atau dukungan sumberdaya lain. Kalau perlu ambil alih penanganannya,’’ sarannya.

Berdasarkan trend pengadaan barang/jasa dua tahun terakhir, Ervyn berpandangan jajaran manager birokrasi Pemprov NTB sudah saatnya mulai mengembangkan sistem reward and punishment untuk staf, alih-alih sekadar peringatan dari atasan. Untuk tujuan itu perlu ada informasi akurat mengenai kinerja personal birokrasi yang tugasnya terkait lelang, seperti staf terkait lelang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Kepala SKPD. “Perlu dikembangkan sistem informasi mengenai kinerja staf.

Selain membantu identifikasi locus masalah, juga dapat menjadi dasar untuk menetapkan insentif baik positif maupun negatif. Harus diban-

gun pola baru karena warning saja tidak cukup. Sistem harus memastikan orang-orang bekerja,’’ terangnya.

Sampai akhir April 2015 ada 12 SKPD sangat lamban mengajukan lelang kepada ULP-LPSE. Nilai lelang yang diajukan belum sampai 10 persen dari total proyek yang ditangani. SKPD-SKPD itu antara lain Dinas Pertanian & TPH dengan Kepala Dinas Ir. Mokhlis, MSi, Dinas Dikpora yang dipimpin Ir. Rosiady H. Sayuti, MSc. PhD, dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi (RSJP) dibawah dr. Elly Rosila Wijaya.

Bukan itu saja. Dari 12 SKPD tersebut bahkan ada 8 SKPD yang sama sekali belum mengajukan lelang satu proyek pun. Sebut saja Dinas Peternakan & Keswan yang dipimpin Ir. Budi Septiani, dengan total nilai lelang Rp. 10,002 miliar (11 paket) atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dipimpin pejabat baru L. Moh. Faozal S.Sos MSi (Rp. 5,288 miliar, 13 paket). Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepala Dinas Ir. Aminollah, MSi (Rp. 2,570 miliar, 4 paket), dan BPBD yang dipimpin Ir. Wedha Magma Ardhi, MT (Rp. 1,904 miliar, 4 paket). Sisanya, 4 SKPD lainnya dengan nilai pengadaan Rp. 1 miliar ke bawah yang hanya punya beban satu paket namun sampai bulan ke empat belum juga mengajukan lelang ke ULP. Diluar 12 SKPD tersebut, meski kinerjanya masuk kat-

egori sedang, namun karena jumlah nominal nilai lelangnya relatif besar disarankan mendapat perhatian khusus.

Enam SKPD tersebut, yakni: RSUP (sisa lelang: Rp. 13,942 miliar/1 paket), Distamben (Rp. 12,132 miliar/6 paket), Dinas Perkebunan (Rp. 7, 091 miliar/7 paket), Dinas Kesehatan (Rp. 5,179/5 paket), Biro Umum (Rp. 2,826 miliar/8 paket), dan Diskop UMKM (Rp. 1,875 miliar/3 paket).

Menurut Fitra NTB, idealnya paling lambat pada akhir Mei setiap tahunnya semua proyek sudah selesai dilelang.

Meski demikian dengan trend pencapaian kinerja lelang yang sedang berlangsung Pemprov NTB masih mungkin untuk menetapkan target bahwa pada Akhir Juni 2015 semua proyek lelang sudah harus ditandatangani kontraknya.

“Masih mungkin untuk menargetkan pada Akhir Juni nanti semua proyek sudah tanda tangan kontrak kerjasama dengan pihak ketiga. Syaratnya, segera ada tindakan yang jelas untuk membantu masalah yang dihadapi sejumlah SKPD yang lamban. Tentu saja ULP-LPSE pun perlu mendapat perhatian selama bulan Mei-Juni mengingat volume lelang yang akan numpuk pada bulan-bulan itu,” kata Ervyn Kaffah.

Ervyn mengkritik Kepala SKPD yang senang menundanunda pengajuan lelang karena berpikir waktu masih tersedia.

Menurutnya, jika dapat dilak-

sanakan pada Bulan Februari atau Maret, untuk apa SKPD menunda pengajuan lelang sampai Mei atau Juni. Yang harus menjadi pertimbangan Kepala SKPD belum tentu proses lelang hingga pelaksanaan proyek berjalan mulus.

Lebih-lebih lagi, jika lelang baru selesai tengah tahun, hal itu selain berdampak terhadap makro-ekonomi daerah, secara riil berarti cukup lama mereka (warga) yang bergantung pada aktivitas perusahaan penyedia barang/jasa tidak bekerja atau libur. Lebih ironis lagi, selama enam bulan itu belanja gaji, tunjangan dan overhead SKPD terus dibayarkan tanpa penundaan.

Hal ini penting untuk digarisbawahi mengingat arahan Gubernur NTB bahwa seluruh pengerjaan proyek harus tuntas pada akhir November. Sebelumnya, Gubernur telah menegaskan bahwa tahun ini tidak boleh lagi ada proyek yang masih dikerjakan pada bulan Desember.

Tahun 2015 ini dengan jumlah pagu lelang Rp. 510 miliar Pemprov NTB melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan metode lelang melalui ULPLPSE sebanyak 255 paket. Sisanya sebesar Rp. 720 miliar tidak dilelang. Volume anggaran dan jumlah paket lelang tahun ini lebih rendah dari tahun lalu karena pada tahun 2014, pagu lelang Pemprov NTB mencapai Rp. 568, 3 miliar sejumlah 325 paket. (nas)

Sabtu, 9 Mei 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Jenderal Bintang Dua TNI Diminta ke KPK Jakarta (Suara NTB) Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Fuad Basha, menegaskan, bukan sosok Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, yang diminta KPK untuk menduduki posisi sekretaris jenderal KPK.

(ant/Bali Post)

Kehamilan di Luar Nikah Sumbang Kematian Ibu dan Anak Jayapura (Suara NTB) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, mengatakan, angka kematian ibu dan anak juga dipengaruhi kesiapan perempuan usia muda untuk melahirkan.

“Salah satu penyebab tingginya angka kematian juga karena masih banyak perempuan yang hamil di luar nikah dan ada yang tidak mau melaporkan keluarga, akhirnya kehamilan anak tidak diperhatikan,” katanya, di Jayapura, Jumat (8/5).

Menurut Yembise, angka kematian ibu dan anak di Indonesia saat ini melewati target Millenium Development Goals (MDGs) 2015 yakni 102 per 100.000 penduduk.

“Akan tetapi di Indonesia yang meninggal tercatat 359 per 100.000 penduduk dan ini menunjukkan angka kematian ibu dan anak sangat tinggi,” ujarnya.

Dia menjelaskan ke depan akan ada jaringan lintas kementerian untuk mensukseskan program Presiden Jokowi dalam rangka mengurangi angka kematian ibu dan anak.

“Kerja sama lintas kementerian ini dilakukan mengingat masalah tersebut banyak terjadi di daerah daerah terpencil, sehingga tidak bisa menjangkau rumah sakit untuk melahirkan,” katanya.

Dia menambahkan untuk itu pihaknya tengah menyusun data pilah dari setiap provinsi di Indonesia dalam rangka mengetahui data kematian ibu dan anak, dan selanjutnya akan disampaikan ke forum PBB 2016.

“Yang jelas untuk mengurangi tingkat kematian ibu dan anak ini nantinya para istri kabinet akan turun langsung ke lapangan dalam kerja sama lintas kementerian,” ujarnya. (ant/Bali Post)

Jokowi Wacanakan Pengiriman TKI Informal Dihentikan Ambon (Suara NTB) Presiden Joko Widodo mewacanakan bahwa pemerintah akan menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor informal, seperti pembantu rumah tangga, ke berbagai negara pada 3 atau 4 tahun mendatang.

“Saya sudah sampaikan step by step yang namanya TKI khususnya perempuan, khususnya untuk pembantu rumah tangga pada tahun ke 3, ke 4 kedepan harusnya sudah distop,” kata presiden saat mencanangkan Sofifi sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara, di Sofifi, Jumat (8/5).

Jokowi mengatakan, sekarang pemerintah sudah menghentikan pengiriman

TKI ke Timur Tengah.

Presiden berharap kebijakan ini harus ditindaklanjuti oleh semua instansi pemerintah dari pusat hingga daerah dengan tidak mendorong warga menjadi TKI ke luar negeri.

Di sisi lain pemerintah juga diminta untuk menciptakan lapangan kerja baru agar tidak menambah angka pengangguran di dalam negeri.

“Jadi saya titip supaya Disnakertrans jangan mendorong orang menjadi TKI, setuju gak,” kata Jokowi.

Presiden mengatakan bahwa salah satu alasan ini di antaranya banyaknya TKI yang bermasalah.

Jokowi mengungkapkan saat ini sekitar 260 TKI di luar

negeri sedang menghadapi masalah hukum, yang bisa berujung pada ancaman hukuman mati.

“Saya tidak bisa bayangkan kita kirim ibu-ibu ke sana, wanita ke sana. Kemudian sekarang list yang saya terima 260 yang dalam proses hukum,” katanya.

Menurut Presiden, masalah hukum yang menimpa TKI itu terjadi karena minimnya kualitas SDM, ditambah dengan faktor perbedaan budaya yang tidak dipahami dengan baik oleh TKI. “Harus diciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya di Maluku Utara ini agar tidak usah mencari kerjaan ke negara lain,” ucap presiden. (ant/Bali Post)

Presiden Diminta Ganti Menteri-menteri Ekonomi Jakarta (Suara NTB) Wacana perombakan Kabinet Kerja atau pergantian menteri oleh presiden dan wakil presiden terus menggelinding. Perombakan Kabinet Kerja diutamakan pada menteri-menteri bidang ekonomi.

Menurut anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa, Daniel Johan, hingga 6 bulan lebih, menteri-menteri bidang ekonomi belum maksimal

menjalakan tugasnya. Hal itu terlihat dari indikator ekonomi yang turun.

“Jokowi yang milih, Jokowi yang putusin mau reshuffle apa kagak. Yang pasti indikator ekonomi drop turun. Jadi harus segera perbaiki kinerja,” kata Johan, secara tertulis, Jakarta, Jumat (8/5).

Dia menambahkan, bila Presiden Jokowi tak segera merombak menteri-menteri bidang ekonomi, akan menim-

bulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat frustasi, tidak memiliki harapan. Bila tidak perbaiki kinerja, bisa gawat, pertumbuhan meluruk, pengangguran, kemiskiban meningkat, pendapatan dan daya beli masyarakat juga turun, harga-harga malah naik, membuat sektor riil berhenti,” ujar anggota Komisi IV DPR itu. (ant/Bali Post)

Istri Dubes Indonesia Dikabarkan Meninggal dalam Kecelakaan Helikopter di Pakistan Islamabad Helikopter militer Pakistan yang membawa sejumlah diplomat asing menuju ke tempat acara peluncuran suatu proyek di Pakistan, jatuh pada Jumat (8/5) dan mengakibatkan enam korban jiwa termasuk duta besar Norwegia dan Filipina serta istri duta besar Malaysia dan Indonesia, kata militer seperti dikutip Reuters.

Perdana Menteri Nawaz Sharif menuju Gilgit, daerah pegunungan di utara dengan pesawat yang berbeda, untuk meluncurkan dua proyek di tempat tersebut.

Nawaz Sharif segera kembali ke Islamabad setelah kecelakaan terjadi.

Juru bicara militer Asim Bajwa mengatakan pada akun Twitter bahwa empat warga

asing dan dua pilot meninggal dalam kecelakaan tersebut.

Ia mengatakan bahwa duta besar Polandia dan Belanda mengalami cedera dalam musibah tersebut.

Media mengatakan terdapat 11 warga asing dan enam warga Pakistan menumpang helikopter M-17 yang jatuh di atas sekolah di Gilgit dan kemudian terbakar. (ant/Bali Post)

Dampak Buruk Menonton Kekerasan REKAMAN peristiwa kekerasan, misalnya yang terdapat di media sosial ternyata bisa mengundang akibat buruk.

Peneliti mengingatkan bahwa menonton peristiwa kekerasan dapat membuat mengalami trauma atau Post Traumatic Stress Disorder (PTSD).

Hal itu adalah temuan studi Dr. Pam Ramsden dari Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bradford, belum lama ini.

Dalam pertemuan British Psychology yang diadakan di Liverpool hari ini, Ramsden mengatakan paparan peristiwa kekerasan dapat membuat orang-orang seakan mengalami sendiri hal itu dan berujung pada trauma.

“Media sosial memungkinkan orang-orang melihat peristiwa kekerasan bahkan dengan detil yang menakutkan. Menonton peristiwa semacam ini dan merasakan kesedihan yang mendalam karena ini secara langsung bisa berdampak pada kehidupan kita,” kata dia.

Untuk sampai pada temuan ini, Ramsden melibatkan 189 orang partisipan berusia 37 tahun. Dia meminta para partisipan mengikuti tes klinis untuk mengukur trauma atau PTSD, yang berisi kuesioner mengenai kepribadian, perkiraan trauma, dan kuesioner yang berisi peristiwa-peristiwa kekerasan dalam media sosial atau internet, termasuk peristiwa 9/11 dan bom bunuh diri.

“Cukup mengkhawatirkan bila seperempat partisipan yang melihat peristiwa kekerasan mendapatkan nilai tinggi pada tes PTSD. Peningkatan risiko juga terjadi pada mereka yang memiliki kepribadian ekstrovert,” tutur Ramsden.

Dia mengingatkan, meningkatnya akses orang-orang terhadap media sosial dan internet melalui tablet dan smartphone, maka diperlukan upaya memperingatkan mereka soal risiko ini. Demikian seperti dilansir Science Daily. (ant/Bali Post)

pan bahwa panglima-nya yang diminta untuk menduduki posisi sekretaris jenderal KPK adalah keliru. “Sekali lagi, bukan panglima TNI melainkan salah satu bintang duanya,” kata dia.

TNI juga mempunyai organ yang berkecimpung dalam penegakan hukum (militer) dan koneksitas yaitu polisi militer sebagai penyelidik dan penyidik, Oditurat Militer, Mahkamah Militer, dan Badan Pembinaan Hukum TNI. Ada perbedaan pendapat di antara pengamat, politisi, hingga publik tentang wacana permintaan anggota TNI aktif bergabung ke dalam KPK. (ant/Bali Post)

JK: Tentara Aktif Tidak Boleh Jadi Sekjen KPK Jakarta (Suara NTB) Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengatakan anggota TNI yang masih aktif tidak boleh menjabat sebagai pegawai di sekretariat jenderal KPK. “Kalau sekjen, tentara aktif tidak boleh (menjabat).

Tentara aktif yang boleh menjabat itu terbatas seperti Kementerian Pertahanan dan Lembaga Pertahanan Nasional, tetapi tidak semua juga, seperti di sini (Sekretariat Wakil Presiden) tidak boleh tentara aktif,” kata Kalla, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (8/5).

Dia menjelaskan anggota TNI yang ingin mendapatkan jabatan di Sekretariat Jenderal KPK harus mengundurkan diri terlebih dahulu sehingga statusnya kemudian berubah menjadi warga sipil.

“Kalau dia (anggota TNI) pensiun kemudian disipilkan, mereka juga termasuk bukan kantor yang memungkinkan tentara aktif untuk masuk. Itu UU yang mengatakan seperti itu,” jelas Wapres.

Sementara untuk menjadi penyidik di KPK, Kalla mengatakan anggota TNI tidak dapat menjabat posisi tersebut karena UU mengatakan penyidik KPK berasal dari Kepolisian RI dan Kejaksaan.

Sebelumnya, Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, mengaku telah dimintai secara langsung oleh pihak KPK agar prajuritnya mengisi jabatan sekretaris jenderal di lembaga ad hoc itu. Sampai saat ini, KPK dipimpin seorang ketua dengan beberapa deputi ketua dan tidak memiliki sekretaris jenderal.

“Tidak ada permintaan dari KPK agar anggota saya men-

jadi penyidik dalam KPK, namun yang saya tahu hanya untuk mengisi jabatan sekjen,” katanya kepada wartawan, usai memberikan pengarahan kepada sejumlah prajurit TNIKepolisian Indonesia, di Kupang, NTT, Kamis (7/5).

Moeldoko menjelaskan, ia sendiri memberikan anggotanya untuk masuk dalam kepengurusan KPK, namun menurutnya jika salah satu prajuritnya masuk maka status dari anggota itu akan pensiun dan tidak bekerja sebagai TNI lagi.

Dia juga menambahkan, baik jabatan sebagai sekjen atau penyidik di KPK tidak tertutup bagi semua anggota TNI sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari KPK. “Ini kan demi kepentingan negara, namun jika negara meminta maka semua prajurit TNI harus siap menjadi bagian dari lembaga itu sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan,” ujarnya.

Moeldoko membantah jika dipilihnya prajurit TNI untuk masuk dalam struktur KPK, bukan untuk menyaingi anggota kepolisian yang selama ini menjadi penyidik dalam KPK, namun hal ini merupakan tugas dari semua lembaga demi negar a n y a . (ant/Bali Post)

Jusuf Kalla

454 Warga Mengungsi Akibat Erupsi Gunung Karangetang Manado (Suara NTB) Sebanyak 454 warga Siau, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengungsi akibat erupsi Gunung Karangetang di pulau tersebut.

Sebanyak 454 warga yang mengungsi ditampung Gereja Tampuna Tarorane (99 jiwa), Gereja Basaha Tatahadeng (106 jiwa), Gereja Mesias Sawang (161 jiwa), dan Gereja Bandil (88 jiwa).

“Pemerintah daerah mengimbau kepada warga yang tinggal di Pulau Siau tetap mengantisipasi ancaman datangnya luncuran material panas yang bisa saja menjangkau wilayah permukiman,” kata Gubernur Sinyo H Sarundajang di Manado, Jumat (8/5).

Sementara itu, Wagub Djouhari Kansil mengatakan, Pemprov Sulut terus melakukan pemantauan sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah kabupat-

en, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Camat Siau Timur Selatan dan Camat Siau Timur.

“Sejak kemarin Pemprov Sulut memintakan kepada Pemkab Sitaro segera mengevakuasi warga yang terdampak dari semburan abu vulkanik tersebut. Mereka sudah menindaklanjutinya,” ujarnya.

Kansil menyebutkan, dari laporan yang diterima Jumat pagi, semburan abu vulkanik panas mulai mereda, meski begitu warga masih diharapkan bersiaga, dan tidak beraktivitas di daerah rawan karena masih berpeluang terjadi letusan susulan.

Di sisi lain Sekretaris Daerah Provinsi Siswa R Mokodongan menambahkan, pemprov sudah mengirimkan sejumlah bantuan kepada warga pengungsi berupa kasur, tikar, tenda serta berbagai bahan kebutuhan lainnya. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

EKSPOR SIRIP HIU - Pekerja mengumpulkan sirip hiu di tempat pelelangan ikan Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (8/ 5). Menurut pedagang, permintaan ekspor sirip hiu yang dijual seharga Rp. 200 ribu per kilogram tersebut masih tinggi dan datang dari berbagai negara seperti Taiwan dan Singapura.

“Memang, waktu kunjungan kehormatan pimpinan KPK kepada panglima tempo hari ada pembicaraan itu. Tapi bukan panglima yang diminta, melainkan salah satu bintang dua-nya,” kata Basha, kepada www.antaranews.com, dari Jayapura, Jumat (8/5).

KPK adalah institusi ad hoc penegakan hukum yang khusus mengurusi pemberantasan korupsi setelah institusi Kepolisian Indonesia dan Kejaksaan Agung dinilai masih kurang kuat dalam hal itu. Sejak didirikan hingga kini, KPK dipimpin seorang ketua dengan didukung beberapa deputi ketua sesuai bidang masing-masing.

Basha menyatakan, angga-