Snt09122014 by Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

SELASA, 9 DESEMBER 2014

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 231 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ist)

TERIMA DIPA - Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi menerima DIPA Tahun 2015 dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (8/12) kemarin.

Gubernur Terima DIPA NTB Tahun 2015 Sebesar Rp 11,5 Triliun Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015 langsung dari Presiden Joko Widodo di

Istana Negara, Senin (8/12) kemarin. Total DIPA yang diterima NTB tahun 2015 sebesar Rp 11,5 triliun lebih. Juru Bicara Pemprov NTB, Drs. Fathul Gani, M.Si mengatakan, DIPA

NTB tahun 2015 diterima langsung Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dari Presiden Joko Widodo. “Pak Gubernur menerima DIPA 2015 hari ini (kemarin, Red) di Istana Negara

Jakarta. Selesai ini, langsung di serahkan ke kabupaten/kota,” ujarnya ketika dikonfirmasi Senin (8/12) siang kemarin. Bersambung ke hal 5

Proyek Jalan Lingkar Trawangan Tak Mungkin Tuntas Mataram (Suara NTB) Proyek jalan lingkar Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah dipastikan tak akan bisa tuntas dikerjakan 100 persen oleh kontraktor sampai batas kontrak tanggal 19 Desember mendatang. Sesuai dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa, pekerjaan suatu proyek yang tak tuntas sesuai dengan batas kontrak dapat diperpanjang selama 50 hari ke depan dengan catatan dikenakan denda maksimal sebesar 5 persen.

TO K O H 400 Event MICE Batal AKIBAT dikeluarkannya surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) yang melarang PNS rapat di hotel, sekitar 400 event Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) yang akan diselenggarakan di NTB dibatalkan. “Laporan yang saya terima, ada 400 event MICE yang dibatalkan. Kan ini membuat kita kaget,” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si di Mataram, Senin (8/ 12) siang kemarin. Dikatakan, sebagai daerah yang menjadi destinasi MICE, NTB sangat merasakan dampaknya. Wagub mengatakan sudah menerima surat edaran Menteri PAN RB tersebut. Namun, katanya, jika dibaca secara seksama, larangan PNS menggelar rapat di hotel bukan berlaku secara mutlak. Artinya, jika kapasitas ruangan rapat yang tersedia di suatu instansi pemerintah tak mencukupi, maka masih bisa melaksanakan rapat di hotel. Jika kapasitas ruangan rapat/pertemuan masih mencukupi pada suatu instansi maka otomatis surat edaran itu berlaku. “MenPan-RB juga ternyata bijak. Saya kira, jangan dibatalkan dulu event yang dipesan dilaksanakan di hotel selama bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai ketentuan,” imbuhnya. (nas)

‘’Jadi yang jelas kemungkinannya itu tidak bisa tuntas sesuai dengan batas kontrak sampai tanggal 19 Desember karena kondisi cuaca. Kalau kita perpanjang, tentunya kontraktor harus memberikan jaminan pelaksanaan sesuai

dengan kekurangan pekerjaan. Sekarang baru sekitar 40 persen realisasi fisiknya. Kalau ndak sanggup maka blacklist, kita putus (kontrak),” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, Drs. Muhammad Nasir ketika

dikonfirmasi Senin (8/12) siang kemarin di Kantor Gubernur. Ditegaskan, ada kemungkinan kontraktor yang melaksanakan proyek itu di-blacklist jika tak mampu menyelesaikannya. Kemudian tak menyiapkan uang jaminan pelak-

Pimpinan Diminta Turun Tangan di Gili Trawangan

Wagub Serahkan ke Walikota Bima

Bendera Pataka NTB Mulai Dikirab ke Kabupaten/Kota Mataram (Suara NTB) Bendera Pataka NTB mulai dikirab ke kabupaten/kota. Kirab Pataka NTB diawali dengan upacara penyerahan Pata-

ka dari Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si kepada Walikota Bima, H.Qurais H. Abidin di depan Pendopo Gubernur, Senin (8/12) pagi kemarin.

Kirab Pataka NTB itu akan dimulai dari Kota Bima dan berakhir nanti di Kota Mataram pada 16 Desember mendatang. Bersambung ke hal 5

H.Muh.Amin (Suara NTB/nas)

(Suara NTB/nas)

Ibnu Salim

SERAHKAN BENDERA PATAKA - Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin menyerahkan Bendera Pataka NTB kepada Walikota Bima, H.Qurais H. Abidin di depan Pendopo Gubernur, Senin (8/12) pagi kemarin.

sanaan sebesar sisa pekerjaan yang belum tuntas. Untuk kualitas pekerjaan proyek itu, lanjut Nasir, sudah dilakukan pengawasan yang ketat oleh konsultan pengawasan dan Dinas Budpar NTB. ‘’Konsekuensi harus kita putus. Ndak berani kita mengambil risiko. Kita cairkan uang terus pekerjaan tak selesai. Makanya siang ini saya mau rapat dengan Biro AP (Administrasi Pembangunan) dulu, kemungkinan terbaik, terburuknya kayak apa, jadi jangan melanggar regulasi,’’ imbuhnya.

Nasir menambahkan, progres pengerjaan proyek itu rutin dipantau setiap hari. Namun, dengan realisasi fisik yang masih sekitar 40 persen, maka tak mungkin tuntas pada 19 Desember mendatang. Nantinya, setelah tanggal 19 Desember dapat diketahui kemajuan atau progres pengerjaan proyek tersebut. Apakah nantinya kontraktor sepakat untuk perpanjangan masa pengerjaan dengan konsekuensi membayar denda maksimal dan memberikan jaminan pelaksanaan. Bersambung ke hal 5

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 9 Desember 2014

Keluarga Pasien Keluhkan Pelayanan RSUP NTB

Ikuti Kebijakan Pimpinan

Mataram (Suara NTB) – Lagi – lagi, pelayanan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB menjadi keluhkan masyarakat. Tidak hanya soal minimnya sarana prasarana, tetapi pasien yang seharusnya mendapatkan kamar kelas satu ternyata ditempatkan di kelas dua. Pantuan Suara NTB, keluarga pasien sempat adu mulut dengan petugas RSUP. Keluarga pasien mempertanyakan status pelayanan yang harus didapatkan. Karena, sesuai prosedur atau asuransi kesehatan yang dimiliki. Seharusnya orangtuanya mendapatkan kamar kelas satu, namun ditempatkan di kamar kelas dua. Selain itu, obat yang diberikan dipangkas. Padahal seharusnya mendapatkan tiga obat. Dari perdebatan tersebut, perawat sempat mengutarakan permintaan maaf dan menjelaskan kalau rekam medis tidak bisa diketahui oleh orang lain. Terkait fasilitas seperti tabung oksigen, pi-

haknya harus meminjam di ruang lain karena minimnya sarana prasarana. Keluarga pasien, Resi Kapoor merasa kecewa dengan pelayanan RSUP NTB. Pasalnya, obat yang diterima harus dipangkas selain itu infus yang sudah terlihat kosong belum juga diganti. Seharusnya, petugas medis harus tanggap melihat kondisi atau kekurangan dari perawat yang didapatkan pasien. “Bukan begitu caranya, tadi saya sempat komplain,” kata Resi ditemui Suara NTB, Senin (8/12). Selain itu, tim medis sangat berbelit melayani pasien. Dicontohkan, ketika ada rekomendasi dari dokter

untuk pindah ke ruang kelas satu, tetapi petugas cuek bahkan merespon dengan nada tidak menyenangkan. “Saya ke ruang Cemara tanyakan, kok petugasnya ketus gitu dan tidak menghiraukan saya,” sesalnya. Semestinya RSUP harus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, bukan malah melempar ke sana kemari pasien. Menanggapi keluhan tersebut, Humas RSUP NTB, Alexander secara diplomatis mengatakan, akan menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan pasien. Ia mengklarifikasi, terkait rekam medis memang tidak bisa dilihat oleh siapapun kecuali sudah ada persetujuan

(Suara NTB/cem)

DIKELUHKAN - Pelayanan RSUP dikeluhkan, terlihat infus pasien tidak diganti padahal sudah kosong. dokter. Kemudian, ditaruhnya pasien di kamar kelas dua, karena memang kamar kelas satu sudah penuh. Namun demikian, pihaknya akan

berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada keluarga pasien. “Saya pun tidak bisa melihat rekam medis itu,” kata Alex. (cem)

Dukcapil Mulai Cetak KTP Elektronik

(Suara NTB/cem)

(Suara NTB/ynt)

MASYARAKAT yang berada di sekitar Loang Baloq, Sekarbela berharap mendapatkan dampak ekonomi dari rencana pembangunan Mataram Sunset Beach (MSB). Tapi belum lama ini karena tak kunjung ada progres pembangunan, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memutuskan kontrak kerjasama dengan investor MSB. Meski sudah banyak harapan disemai warganya, Camat Sekarbela, Hariadi mengatakan itu adalah kebijakan pimpinan yang harus diikuti. Saat ini pihaknya dan juga warga setempat menunggu rencana pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) yang direncanakan Pemkot Mataram di lokasi tersebut. “Sebenarnya harapan besar masyarakat terhadap pembangunan itu. Tapi sekarang akan diambil alih Pemkot, tentunya apapun realisasinya, semua juga untuk masyarakat,” cetusnya ditemui di Kantor Walikota Mataram, Senin (8/12). Sementara ini pihaknya belum mendengar secara langsung kekecewaan dari masyarakat mengenai batalnya pembangunan MSB yang semula akan dijadikan apartemen, hotel, dan pusat perbelanjaan. Sebenarnya masyarakat juga berharap di kawasan selatan tersebut ada pusat perbelanjaan ataupun hotel yang akan dibangun sehingga dampak ekonomisnya dapat dirasakan masyarakat. Selain itu warga lokal juga bisa direkrut menjadi tenaga kerja. “Tapi karena diputuskan hubungan kerjasama, kita mau bilang apa. Kita terima apa yang akan direalisasikan oleh Pemkot Mataram,” jelasnya. Dengan diperluasnya Taman Loang Baloq nantinya juga diharapkan dapat membuka peluang baru bagi warga sekitar. Biasanya taman akan ramai dikunjungi warga dan nantinya warga di sekitar bisa menjadi juru parkir. Tidak menutup kemungkinan nantinya kawasan tersebut juga bisa dikelola oleh warga sekitar. Disamping itu juga dapat dipastikan PKL akan bertambah di kawasan tersebut. “Dengan sekarang adanya taman ini dan nantinya akan diperluas dapat menambah kemunculan sektor non formal (PKL) ini,” ujarnya. “Sekarang saja sudah bertambah lagi PKL yang ada disana. Prinsip disana ada gula dan disana ada semut berlaku, daerah sekitar sana memang mulai dilirik para PKL,” tambahnya. Saat ini jumlah PKL di dalam Taman Loang Baloq sebanyak 28 orang, sedangkan di bagian luar mencapai 40 PKL. (ynt)

Halaman 2

SKPD Anak Tiri KEKECEWAAN Satpol PP Kota Mataram terhadap kebijakan TAPD yang menolak semua usulan pengadaan kendaraan operasional langsung ditanggapi Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Mataram, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, SE. menurutnya, sarana dan prasarana Satpol PP Kota Mataram memang perlu ditambah. Usulan pengadaan kendaraan operasional hendaknya diakomodir oleh TAPD. Dikatakan Gus Hari, Satpol PP memang bukan SKPD yang menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) namun demikian, efek dominonya, diyakini mampu meningkatkan PAD Kota Mataram. Tidak adil rasanya, ketika Satpol PP diminta bersiaga 24 jam namun fasilitas tidak dilengkapi. Gus Hari mengaku heran, mengapa TAPD ngotot membangun kantor baru untuk Satpol PP Kota Mataram di lingkar selatan. Padahal, Kantor Satpol PP yang ada saat ini masih bagus. ‘’Yang sekarang ini saya lihat sudah bagus karena terintegrasi dengan Pendopo Walikota Mataram,’’ katanya. Dikatakan Gus Hari penambahan fasilitas untuk Satpol PP sangat penting karena pada setiap kegiatan Satpol PP Kota Mataram selalu dilibatkan. ‘’Kalau seperti ini, saya rasa Satpol PP Kota Mataram memang masih menjadi SKPD anak tiri,’’ ujarnya. Ia menyayangkan kekecewaan itu diekspose di media sosial. Apalagi kalau sampai menyebut-nyebut nama instansi lain. Namun di sisi lain, Gus Hari juga menyesalkan sikap Pemkot Mataram yang menolak permintaan Satpol PP tetapi memberikan bantuan kendaraan bagi instansi lain. Menurut anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram ini, apa yang menjadi permintaan Satpol PP mengenai kendaraan operasional, dinilai cukup realistis. ‘’Jangan sampai Satpol PP tidak mau kerja karena fasilitasnya tidak dilengkapi,’’ demikian Gus Hari. Kondisi minimnya fasilitas Satpol PP Kota Mataram harus segera disikapi oleh Pemkot mataram. Kalau dibiarkan berlarutlarut dikhawatirkan akan semakin kacau. ‘’Satpol PP ini kan SKPD ready on call. Jangan mereka diminta siap siaga sementara fasilitas tidak disediakan,’’ sesalnya. Seandainya anggaran untuk pengadaan kendaraan operasional Satpol PP dimunculkan saat pembahasabn RAPBD, Gus Hari menyatakan Dewan akan menyetujuinya. (fit) (Suara NTB/dok)

DATANGI - Tiga pimpinan SKPD saat mendatangi pengusaha reklame warna advertising di Kelurahan Kekalik. Kepala Dinas Pertamanan, H.M.Kemal menjelaskan maksud kedatangan timnya.

Nunggak Pajak Rp 50 Juta

Tiga SKPD Tagih Pengusaha Reklame Mataram (Suara NTB) – Belum terealisasinya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya reklame, membuat Dinas Pertamanan bersama Dinas Pendapatan serta Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram, menagih penunggak pajak terbesar di Kota Mataram. Penunggak pajak reklame tersebut, masing – masing Indo Karya, Warna Advertising dan Mataram Mall dengan nominal tunggakan reklame sekitar Rp 50 juta. Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H. M. Kemal Islam mengatakan, pada dasarnya penanganan izin reklame sebelumnya masih di Dinas Pertamanan. Akan tetapi sejak Bulan April pajaknya sudah diserahkan ke Dinas Pendapatan. Artinya, target PAD tetap men-

jadi beban atau tanggungjawab moral pihaknya. Kedatangan tim tersebut, ingin mengklarifikasi data yang dimiliki antara SKPD dan pemilik advertising. Sehingga, ketika datanya sudah valid atau cocok, pihaknya langsung meminta kepada pengusaha membayar tunggakan pajaknya. Diakui, pengelola advertising yang dikunjungi itu rata – rata menunggak sekitar Rp 50 juta. Senada dengan Kemal. Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi mengatakan, langkah yang dilakukan bersama dua SKPD tersebut yakni sesuai dengan permintaan kalangan DPRD untuk mensinkronkan atau menvalidkan data. “Seperti di Cakra, kan mereka minta dua hari untuk menyamakan data,” sebut Sy-

akirin, Senin (8/12). Atas dasar kesamaan data tersebut, barulah pihaknya meminta wajib pajak untuk membayar tunggakannya. Namun demikian, dari kesepakatan ternyata pemilik advertising meminta kepada pemerintah untuk pro aktif menagih. Tetapi, usulan tersebut harus ada payung hukum. Sementara itu, pemilik Indo Karya Advertising Hendra mengatakan, belum dibayarnya pajak kepada Pemkot Mataram, karena sudah mengalami musibah kebakaran beberapa waktu lalu. Kondisi itu membuatnya harus mencari data – data reklame mana saja yang sudah terpasang. Kendati demikian, pihaknya mengapresiasi langkah Pemkot Mataram dan berjanji akan segera membayar tunggakannya. (cem)

Pengadaan Kendaraan Operasional Ditolak TAPD

Kabid Trantibum Satpol PP Umbar Kekecewaan di Facebook Mataram (Suara NTB) – Kekecewaan Satpol PP Kota Mataram telah mencapai klimaksnya. Kabid Trantibum pada Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati bahkan mengumbar kekecewaannya terhadap TAPD Kota Mataram di sosial media facebook. Pada sebuah status yang diupload Minggu (7/12) pukul 10.21 Wita, Bayu demikian ia biasa disapa, mengungkapkan permintaan Satpol PP agar diberikan kendaraan operasional, tidak diakomodir oleh TAPD. Sebaliknya, instansi lain justru diberikan bantuan. Status yang dibuat oleh akun Bayu Pancapati itu langsung mengundang 39 komentar dan 17 like. Bayu yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (8/12), mengakui status yang dibuatnya itu sebagai bentuk kekecewaan dirinya berikut Satpol PP Kota Mataram terhadap keputusan TAPD yang tidak mengabulkan satupun usulan pengadaan kendaraan operasional. Dikatakan Bayu, Satpol PP sebetulnya sudah melobi anggaran di pusat sejak tahun 2012 lalu. Pemerintah pusat menjanjikan bantuan akan diberikan akhir tahun 2014. ‘’Awal November diinfokan bahwa Mataram menjadi salah satu daerah yang mendapat DAK (Dana Alokasi Khusus). Dan Kasat saya berangkat ke Jakarta untuk mengambil juklak dan juknisnya,’’ terangnya. Dalam penjelasan pemerintah pusat, dana DAK itu diperuntukkan untuk pembangunan kantor bagi yang belum memiliki kantor, rehab kantor dan pembelian perlengkapan pasukan. Saat Satpol PP mengajukan usulan untuk pengadaan kendaraan operasional, lanjut Bayu, langsung ditolak mentah-mentah oleh TAPD. TAPD tetap ngotot bahwa dana DAK Rp 2,1 miliar itu akan dipergunakan untuk membangun Kantor Satpol PP Kota Mataram di Lingkar Selatan. Padahal, Kantor Satpol PP Kota Mataram yang ada saat ini masih bagus. ‘’TAPD bilang nanti eks Kantor Satpol PP Kota Mataram akan digunakan untuk SKPD lain,’’ ujarnya kecewa. Ironisnya, untuk menjaga kondisivitas daerah dengan enam kecamatan dan 50 kelurahan ini, Satpol PP Kota Mataram hanya punya satu kendaraan operasional roda empat untuk mengangkut anggota saat patroli. ‘’Itupun pernah lepas

(Suara NTB/fit)

STATUS - Inilah salah satu status dari pemilik akun Bayu Pancapati. Akun yang memiliki 689 teman ini mengkritik kebijakan TAPD yang tidak meloloskan usulan pengadaan kendaraan operasional. Sementara bantuan justru diberikan kepada instansi lain. rodanya di lingkar selatan,’’ imbuhnya. Bayu yang cukup vokal menyuarakan kepentingan SKPD tempatnya bekerja agar mendapat fasilitas yang memadai tidak jarang harus dibayar mahal. Dirinya, aku Bayu kerap mendapat ancaman dari oknum TAPD akan dimutasi kalau masih mengkritik kebijakan pembagian ‘’kue’’ anggaran. ‘’Saya sudah biasa diancam-ancam seperti itu,’’ akunya. (fit)

Mataram (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram mulai melakukan pencetakan KTP elektronik, Senin (8/12). Pencetakan ini disampaikan Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Drs. H. Ridwan akan terus berlangsung seiring dengan perekaman yang juga masih dilaksanakan melalui pelayanan keliling ke berbagai kelurahan. “Hari ini (kemarin) kita mulai cetak dan ini akan terus berlanjut,” cetusnya. Pencetakan ini dilaksanakan setelah Dinas Dukcapil menerima kiriman blangko KTP elektronik dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum lama ini. Ridwan menyebutkan blangko yang diterima pihaknya sekitar 3.100 keping. Jumlah ini hanya 30 persen dari jumlah blangko yang dibutuhkan Dinas Dukcapil saat ini. “Masih ada 70 persen yang belum didistribusikan untuk pengadaan tahun 2014,” ujarnya. Terkait minimnya jumlah blangko ini, Ridwan mengatakan warga yang telah melaksanakan perekaman tidak perlu khawatir karena pada tahun 2015 akan ada pengadaan blangko lagi oleh pemerintah pusat. Dipercepatnya pencetakan KTP elektronik ini agar hasil kerja Dinas Dukcapil Kota Mataram dapat terlihat sehingga pihaknya bisa kembali meminta blangko ke Dirjen Administrasi Kependudukan (Adminduk) Kemendagri. “Karena data perekaman dan pencetakan langsung online dengan server pusat. Dengan dasar itu kita bisa ajukan penambahan blangko,” ujarnya. Ia menambahkan ketika blangko sudah mau habis atau sisa tinggal 500 keping, maka pihaknya akan segera meminta tambahan ke pemerintah pusat. “Sehingga perekaman ini akan berlanjut terus,” katanya. Ridwan menyebutkan hasil perekaman KTP elektronik melalui pelayanan keliling yang dilaksanakan sejak tanggal 26 November sampai 8 Desember mencapai 8.065. sampai saat ini masih tersisa dua kelurahan yaitu Mayura dan Karang Taliwang. “Sedangkan di Kelurahan Bintaro sekarang (kemarin) sedang dilakukan pelayanan perekaman keliling,” imbuhnya. Di setiap kelurahan, warga yang mengikuti perekaman bisa mencapai 200 orang. Sampai akhir tahun ini diperkirakan perekaman bisa mencapai angka 9 ribu lebih. (ynt)

Sekretaris Dinas Dukcapil Kota Mataram, Sirajudin As’ad menunjukkan KTP elektronik yang mulai dicetak Senin (8/12). (Suara NTB/ynt)

UPS Organik akan Segera Dioperasikan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mendapatkan bantuan unit pengelolaan sampah (UPS) dari Palang Merah Amerika (American Red Cross) yang dibangun di Kelurahan Banjar dan Ampenan Selatan, Ampenan. Pembangunan UPS yang khusus untuk pengolahan sampah organik tersebut telah hampir rampung, begitu juga dengan peralatannya dan akan segera dioperasikan. Nantinya UPS ini juga akan diintervensi di Pasar Kebon Roek. Demikian disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana usai bertemu dengan perwakilan American Red Cross, Senin (8/12). “Kita akan siapkan lokasinya dulu agar ada penanganan sampah di pasar,” ujarnya. Mohan mengatakan lembaga Parang Merah Indonesia (PMI) tidak lagi berbicara hanya pada persoalan ketersediaan dan transfusi darah, tapi juga ke berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Saat ini persoalan nitigasi bencana juga menjadi fokus dari lembaga ini. “Ini persoalan krusial yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pesisir,” ujar Ketua PMI Kota Mataram ini. Program yang dijalankan tidak hanya sebatas nitigasi bencana, tapi juga program bersifat fisik seperti yang di-

laksanakan American Red Cross dengan membangun UPS. “Pembangunan UPS sekarang sudah seratus persen dan sekarang yang harus dipikirkan adalah bagaimana manajemen untuk keberlangsungannya,” jelasnya. Kedatangan tim dari American Red Cross juga untuk melihat progres pembangunan UPS. “Nanti harus dipikirkan manajemennya seperti apa. Keterlibatan instansi teknis juga kita siapkan dan akan kita jadikan pilot project untuk rencana pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) yang akan kita coba laksanakan,” ujarnya. Sementara itu, perwakilan American Red Cross, Tom Altedo menyampaikan tujuan pihaknya membantu pembangunan UPS ini dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah yang dekat dengan kawasan pesisir. Kualitas lingkungan yang baik ujarnya akan sangat berdampak positif bagi kesehatan warga sekitarnya. Ke depan pihaknya juga berencana melakukan penanaman pohon bakau dan cemara di sekitar pesisir Kota Mataram. “Kami senang bekerja sama dengan Pemkot Mataram dan kami harap ke depan akan lebih banyak lagi kerjasama yang terjalin,” pungkasnya. (ynt)

SUARA NTB Selasa, 9 Desember 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Keberadaannya Dianggap Mubazir PENGUMUMAN LELANG KEDUA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Nomor :B.3778-KC-XI/ADK/12/2014 Berdasarkan pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah.PT.BRI Cabang Mataram melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram akan menyelenggarakan penjualan di muka umum / Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap : 1. Debitur SAHNUN AYITNA DEWI / YANI PRISTIWANTO · Sebidang Tanah dan bangunan rumah tinggal, SHM No.1758, luas tanah 198 m2, atas nama Yani Pristiwanto, Lokasi Lingkungan Kebun bawak timur, Kelurahan Pejeruk, Kec. Ampenan, Mataram. Harga Limit : Rp.360.000.000,- Uang Jaminan : Rp.100.000.000,2. Debitur MAWARNI · Sebidang tanah dan Bangunan rumah, luas tanah : 231 m2, sesuai SHM No.1182, atas nama Mawarni, berikut segala yang berdiri diatasnya, terletak dijalan swakarya gang 18 No.11,Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Ampenan Kabupaten lombok barat (sekarang kota Mataram). Harga Limit : Rp.408.861.000,- Uang Jaminan : Rp.122.000.000,3. Debitur ABU BAKAR UMAR QOBUL / HJ.MASLIHAH (PT.BINTANG PRIBUMI TULEN) · Sebidang Tanah dan Bangunan Toko Lantai II, luas tanah 77 m2, sesuai SHM No.2996, atas nama Abubakar Uq.SH, S.Sos,MBA., berikut segala yang berdiri diatasnya, terletak dijalan Adi Sucipto, pertokoan Griya Ellen, Kelurahan Pejeruk,Kecamatan Ampenan Kota Mataram. Harga Limit : Rp.500.000.000.- Uang Jaminan : Rp.150.000.000,4. Debitur SAHMAN, SE · Sebidang tanah dan bangunan rumah, sesuai SHM No.909 / Desa Peresak an.Sahman dengan luas Tanah 718 M2 berikut segala yang berdiri diatasnya terletak di Jl.Golf No.9, Desa Presak, Kecamatan Narmada , Kab.Lombok Barat. Harga Limit : Rp.458.690.000,- Uang Jaminan : Rp.137.607.000,5. Debitur MUSAWIR · Sebidang tanah dan bangunan rumah sesuai SHM No.1993&2408 di Kelurahan Babakan an.Musawir dengan Luas Tanah 572 M2 berikut segala yang berdiri di atasnya terletak di Jl.Jaya Lengkara, Kel.Babakan, Kec.Cakranegara, Kota Mataram.(dijual menjadi satu kesatuan). Harga Limit : Rp.648.560.000,- Uang Jaminan : Rp.194.568.000,· Sebidang Tanah dan Bangunan Gudang sesuai SHM No.2519 dikelurahan Babakan an.Musawir dengan Luas Tanah 100 M2 berikutsegalayangberdiridiatasnyaterletakdiJl.JayaLengkara, Kel.Babakan, Kec.Cakranegara, Kota Mataram. Harga Limit : Rp.40.000.000,- Uang Jaminan : Rp. 12.000.000,-

Bupati Lotim Minta Dharma Wanita Bersikap Kritis Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch. Ali Bin Dachlan meminta organisasi Dharma Wanita bisa bersikap kritis terhadap sejumlah persoalan sosial, khususnya berkaitan dengan persoalan perempuan yang marak terjadi di Lotim. “Tingkatkan sikap kritis agar bisa jadi pisau yang lebih bermanfaat. Dharma Wanita, sesuai namanya berdharma, perempuan berkorban atas dasar kepedulian,” pesan bupati dalam acara resepsi Hari Ulang Tahun Dharma Wanita ke 15 di Gedung Wanita Selong, Senin (8/12). Bupati mengaku sebenarnya enggan menghadiri acara ulang tahun, karena dianggap banyak mubazir ini mengatakan ada sejumlah organisasi yang memang hanya menggelar kegiatan saat ulang tahun saja. Sisanya, selama sebagian besar waktu tidak ada kegiatan. Untuk itu, perayaan hari ulang tahun hendaknya dijadikan evaluasi dan melakukan perenungan terhadap kegiatan yang sudah dilakukan selama 12 bulan. Diakuinya, sebelum menjadi bupati sudah mengkritik keras terhadap keberadaan Dharma Wanita. Ia menyebut Dharma Wanita dengan sebutan derama wanita, karena keberadaan organisasi ini dinilai tidak berikan andil kritik pada pemda. “Sifat kritis saya dari dulu sampai sekarang begitu,” ucapnya. Organisasi wanita, katanya,

(Suara NTB/rus)

H. Moch. Ali Bin Dachlan

sangat penting. Melihat problem sosial di tengah masyarkaat, banyak pembantu rumah tangga dibunuh oleh tekong dan persoalan perempuan lainnya. Menjadi pertanyaan di mana organisasi wanita?. Organisasi wanita ditegaskan harus ikut membela wanita. Lotim sejak tahun 2007 lalu sudah ada Perda tentang Perlindungan Terhadap Buruh Migran. Perda pertama yang ada di Indonesia itu wujud perhatian pemerintah yang keberadaannya harus didukung dan digerakkan oleh organisasi wanita. “Perda itu harus dilaksanakan supaya tidak tidur. Di situlah peranan organisasi wanita, harus lebih kritis,” imbuhnya Di Lotim, lanjutnya, banyak perempuan yang terjerumus. Organisasi wanita dinilai sejauh ini hanya mendengar dan cerita dari mulut ke mulut. Langkah advokasi yang dilakukan terbilang sangat minim. “Saya sangat hormati organisasi wanita yang keras membela

Hj. Sukaenah Rohman Farly kasus wanita,” paparnya. Ketua Dharma Wanita Lotim, Hj. Siti Sukaenah Rohman Farly, dalam sambutan menguraikan, ke depan Dharma Wanita harus makin profesional. Dalam arti, menjalin kerjasama tidak saja dengan pemerintah, namun juga dengan swasta. “Akan dibawa ke mana DWP? Ini jadi tanggung jawab bersama,” katanya. Dia mengajak untuk membangun citra dan rasa percaya diri perempuan, terutama bisa ambil keputusan dan sikap membangun. Perempuan harus lahirkan generasi cerdas. Peranan perempuan harus ditingkatkan agar generasi penerus bangsa bisa lebih cerdas. Perempuan harus mengerti cara pola asuh dan tumbuh kembang anak. “Berdayakan perempuan dalam ekonomi keluarga, ikut bersaing. Perempuan harus kritis terhadap isu dan tidak bisa tinggal diam terhadap kemerosotan moral yang terjadi,” ujarnya. (rus)

Lelang akan dilaksanakan pada : Hari / Tanggal : Selasa 23 Desember 2014. Pukul : 09.00 Wita s/d selesai Tempat : Kantor PT. BRI ( Persero ) Tbk. Cabang Mataram Jalan Pejanggik Nomor 16 Mataram. Syarat-Syarat Lelang : 1. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang sebagaimana tersebut diatas per obyek lelang. 2. Uang jaminan lelang yang besarnya di atas Rp. 20 Juta wajib disetor melalui rekening pada PT.BRI (Persero),Tbk Kantor Cabang Mataram No.Rek. 0052-01-000653-30-7 an, Rekening Penampungan Lelang KPKNL Mataram, sudah harus efektip selambat-lambatnya 1 ( satu ) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Sedangkan Uang jaminan lelang yang besarnya Rp. 20 juta ke bawah dapat disetor secara tunai kepada pejabat lelang paling lambat sebelum pelaksanaan lelang. 3. Peserta lelang harus hadir pada saat lelang dengan membawa asli setoran jaminan, fotocopy dan asli identitas diri ( KTP/SIM ) yang masih berlaku serta surat kuasa ( Jika dikuasakan ), serta peserta lelang wajib menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 4. Kondisi barang yang dilelang adalah sebagaimana adanya ( as is ) 5. Pemenang lelang selain membayar harga lelang masih diwajibkan untuk membayar Bea Lelang, serta biayabiaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. 6. Pemenang lelang wajib melunasi seluruh harga lelang paling lama 5 ( Lima ) hari kerja sesudah lelang, apabila tidak dilunasi maka pemenang lelang dianggap wanprestasi dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara. 7. Biaya balik nama dan biaya atau denda lainnya menjadi tanggungan pemenang lelang. 8. Cara penawaran lelang ditentukan pada saat pelaksanaan lelang. 9. Peserta Lelang wajib melakukan penawaran, apabila tidak melakukan penawaran maka dikenakan sanksi black list selama 3 bulan tidak dapat mengikuti Lelang di wilayah kerja kantor wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara. 10. Peserta lelang dapat melihat obyek lelang paling lambat 1 ( satu ) hari sebelum pelaksanaan lelang 11. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ), Tbk Cabang Mataram, di Jalan Pejanggik 16 Mataram, Telpon (0370) 633017, 633936. Mataram, 09 Desember 2014 PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero ) Tbk KANTOR CABANG MATARAM TTD

AMIR SYARIFUDIN Pemimpin Cabang

Dishut Lobar Pertanyakan Izin ’’Sawmill’’ di Sesaot dan Kumbi Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas kehutanan Lombok Barat (Lobar), H. L. Syaeful Arifin mempertanyakan banyaknya usaha sawmill di sekitar kawasan hutan Sesaot dan Kumbi. Pasalnya, peralatan sawmill yang ada izinnya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak boleh lagi dikeluarkan. Namun faktanya peralatan itu diperjualbelikan. “Peralatan sawmill ini sebenarnya tidak diperbolehkan diperjualbelikan. Sama seperti huller pagi berjalan itu,” ungkapnya, belum lama ini. Ia menyatakan, kawasan Kumbi masuk kawasan Tahura. Padahal awalnya, masyarakat ingin kawasan itu menjadi hutan kemasyarakatan. Keberadaan sawmill ada izinnya dari Dinas Perindag, namun setahunya izin itu tak boleh lagi dikeluarkan. Pihaknya mengetahui keberadaan sawmill, namun pihaknya kesulitan mendeteksi apakah kayu yang diolah itu kayu hutan atau kayu kebun milik warga. Karena sejauh ini, para pelaku illegal logging mengubah pola, pelaku tidak lagi membawa kayu dalam bentuk batangan namun bisa saja kayu itu diolah lebih dulu menjadi bahan sebelum dibawa keluar. Hal ini menyebabkan, petugas kesulitan mendeteksi jenis kayu yang dibawa.”Kayu yang ditanam di dalam kawasan hutan juga sama dengan yang ditanam di luar kawasan hutan,” ungkapnya. Dalam hal pengawasan pihaknya sangat ketat, berkoordinasi dengan perangkat desa, kecamatan, Danramil, babinsa dan pihak pengelola hutan. Termasuk jika warga menebang kayu harus ada surat keterangan asal usul (SKAU)yang terbitkan pihak desa.”Tidak bisa sembarangan,” tegasnya. (her)

(Suara NTB/rus)

PERTEMUAN - Pertemuan jajaran Dinas PPKA dengan para kepala desa di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Lotim, Senin (8/12).

Penyerahan Tanah Pecatu Sisakan Masalah Selong (Suara NTB) Penyerahan tanah pecatu oleh Pemkab Lombok Timur ke pemerintah desa induk sampai saat ini masih menyisakan masalah. Senin (8/12), sebanyak 106 desa induk di luar pemekaran dikumpulkan dan hendak dibuatkan berita acara serah terima. Namun sejumlah data ditemukan tidak beres. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA), Hj. Baiq Miftahul Wasli mengakui persoalannya di data. Sejumlah kades dalam pertemuan tersebut mengungkap sejumlah fakta data yang berbeda dengan yang disajikan oleh Bidang Aset Dinas PPKA Kabupaten Lotim. “Para kades ini berpatokan pada kondisi sekarang, Sedangkan sebelumnya kita mengacu pada data aset tanah pecatu yang ada dalam neraca. Neraca dibuat neraca awal tahun 2003. Sementara perkembangan pasca 2003 itu kan memungkinkan banyak perubahan,” jelasnya. Sebelumnya Dinas PPKA sebenarnya sudah memberikan surat dan meminta pihak desa segera merespons, karena tidak ditampik ada kemungkinan yang salah data. Dipersilahkan untuk semua desa untuk men-

datangi Bidang Aset untuk sama-sama diselesaikan. “Tidak kita tampik, ada kekeliruan dalam menuangkan data, itulah yang mau kita benahi bersama. Sekitar 10 persen lah jumlahnya yang masih bermasalah,” sebut Hj. Baiq Miftahul Wasli. Berikutnya, terkait masih menyangkut persoalan desa induk dengan desa dalam hal pembagian tanah pecatu ini dipersilahkan penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat antara desa induk dengan desa pemekaran. Alasannya, Pemkab Lotim tetap mengacu pada aturan perundang undangan, UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. “Pelan-pelan kita untuk duduk bersama menyelesaikannya,” ucapnya. Kepala Bidang Aset Dinas PPKA Lotim, Mursyidul Am, menegaskan kembali, jika pengembalian tanah pecatu dari neraca aset daerah ke desa induk merupakan amanah UU tentang Desa, Pasal 76 ayat 5. Terkecuali tanah pecatu tersebut telah menjadi fasilitas umum tidak dikembalikan. Pertimbangan lainnya selain perundangundangan, keberadaan tanah pecatu dalam neraca aset daerah sejauh ini masuk dalam

daftar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di mana, masih dicantumkannya hak tanah ulayat dalam struktur aset pemda. Pemda tidak ada alasan untuk tidak dikembalikan. Permendagri 4 tahun 2007, sambungnya, soal pembagian kekayaan desa yang mekar ini didasarkan musyawarah mufakat. “Kalau tidak ada kesepakatan, maka akan diselesaikan dengan SK Bupati. Lihat manfaatnya, secara legalitas, ini amanah UU yang harus diserahkan,” imbuhnya Kades Bagek Payung Kecamatan Suralaga, Lalu Muhir menyampaikan, ada data yang berbeda yang disajikan oleh dinas PPKA dengan yang masuk dalam catatan desa. Selain itu dalam berica acara yang dibuatkan oleh ada salah nama, sehingga tidak mau ditandatangani oleh pihaknya. Kades Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya, Lalu Muliyadi menyambut baik pengembalian tanah pecatu desa itu ke pemerintah desa. Tanah pecatu yang akan menjadi aset desa dan akan dikelola dalam APBDes itu sangat didukung oleh kades ini karena sangat menguntungkan desa induk. (rus)

Berhaji, Warga Lobar Harus Tunggu 16 Tahun Giri Menang (Suara NTB) Sedikitnya 1.000 orang lebih masyarakat Lombok Barat (Lobar) yang mendaftar naik haji. Saat ini saja tercatat sekitar 10 ribu warga telah mendaftar. Tingginya animo masyarakat yang mendaftarkan diri naik haji ini menyebabkan panjangnya daftar tunggu untuk bisa berangkat. Jika mendaftar tahun ini saja, jamaah bisa berangkat 16 tahun kemudian. “Rata-rata sekitar 1.000 lebih masyarakat Lobar yang mendaftar naik haji tiap tahunnya,” ungkap Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU)

Kementerian Agama (Kemenag) Lobar, Rahadiawan, S.Kom. Ia menyebut, daftar tunggu keberangkatan haji saat ini mencapai 16 tahun. Di Lobar sendiri jumlah jamaah yang mendaftar 10 ribu lebih, sedangkan yang berangkat tiap tahun rata-rata hanya 300 orang. Tahun ini saja 382 orang sedangkan tahun 2013 sekitar 245 orang jamaah. Panjangnya daftar tunggu ini, karena jumlah jamaah haji yang berangkat sedikit, dikarenakan Pemerintah Arab Saudi masih memberlakukan kebijakan pemotongan kuota

20 persen. Alasan pemotongan kuota ini karena pemerintah setempat tengah membangun fasilitas pendukung di Mekkah antara lain tempat tawaf. Akibat pemotongan kuota ini, jumlah jamaah yang bisa berangkat berkurang dari sebelumnya 4.464 (kuota provinsi NTB) menjadi hanya 3.472 jamaah. Terdapat pengurangan sekitar seribu orang jamaah yang berangkat tiap tahunnya, sebelumnya di Lobar tiap tahun jamaah yang bisa bisa berangkat 500 orang lebih. “Porsi Lobar sendiri mengikuti porsi provinsi,” bebernya. (her)

Limpahkan Wewenang ke Desa PASCABERLAKUNYA Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU tersebut, Pemkab Lombok Timur (Lotim) mulai tahun 2015 mendatang melimpahkan wewenang memungut Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini dikemukakan Kepala Bidang Pajak Di(Suara NTB/rus) nas Pendapatan PenMoh Munir gelolaan Keuangan dan Aset (PPA), Moh Munir. Diwawancara di Selong, Senin (8/ 12), penyerahan wewenang itu karena dalam salah satu klausul UU Desa menyebutkan 10 persen dari pajak itu akan dikembalikan ke desa. Para kepala desa diminta nantinya bisa menunjuk perangkat melalui SK kepala desa yang akan bertugas secara khusus memungut pajak. Seperti para kepala dusun (kadus) misalnya. Para kades sejauh ini hanya mendorong, tidak ada tanggung jawab. “Dengan diberikan kewenangan, kades bisa tunjuk petugas yang dipercaya, boleh perangkat desa atau lainnya,” ucapnya. Pemberian wewenang ini diyakini akan menyebabkan para kades untuk berkompetisi meraup pajak sebanyak-banyaknya. “Gengsi dong kalau capaiannya rendah,” ungkapnya. Semakin tinggi capaian PBB yang diperoleh maka semakin tinggi pula dana yang akan selanjutnya dikembalikan ke desa. Aturannya, PBB P2 tidak bisa dicapai maka desa bersangkutan bisa ditunda pencairan dana share pajaknay sampai benar-benar bisa dicapai. “Dana 10 persen dari pajak itu kan akan menjadi perangsang bagi kades, 10 persen dari realisasi pajak,” sebutnya. Target PBB P2 yang akan dicapai tahun 2014 ini sebesar Rp 12 miliar. Belasan miliar itu ditarget setelah APBD Perubahan. Sebelumya target Rp 8 miliar, dan sampai saat ini sudah tercapai sebesar Rp 6,4 miliar. Tahun 2015 mendatang, target tidak berubah dari tahun 2014 ini sebesar Rp 12 miliar. (rus)

Bangun Jalan ke Dusun Meang

Dinas PU Lobar akan Usulkan ke Pusat Giri Menang (Suara NTB) Minimnya fasilitas dasar seperti jalan dan sarana kesehatan menyebabkan warga Dusun Meang Sekotong merasa dianaktirikan oleh pemerintah daerah, ketika dusun lain dibangunkan sarana yang memadai namun dusun terisolir itu tak pernah disentuh oleh Pemda. Agar bisa menikmati fasilitas yang layak, warga setempatpun berswadaya membangun sebatas jalan rabat. Menanggapi hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Lombok Barat (Lobar), Sakri, menegaskan, komitmen Pemda dalam hal ini Dinas PU berupaya membangun jalan rusak yang masih ada di Lobar. Namun harus disadari, kemampuan anggaran daerah terbatas, sehingga di samping akan diupayakan melalui APBD juga akan diusulkan ke pusat. “Kalau ada proposalnya nanti saya akan upayakan bawa ke pusat, di samping berharap melalui APBD,” ujarnya, Senin (8/12). Ia menyatakan, setelah masuk proposal jalan dari masyarakat pihaknya akan turun survai ke lapangan untuk melihat kondisi jalan. Setelah itu barulah diusulkan ke pusat. Untuk diketahui katanya, tahun ini PU hanya dianggarkan Rp 3 hingga 4 miliar untuk pembangunan jalan, sehingga untuk mengako-

modir Jalan Meang harus diusulkan ke pusat. Ia menambahkan tahun depan akan dibangun sekitar 68 kilometer jalan dengan dana kurang lebih Rp 70 miliar lebih dari pusat dan dana pinjaman. Pembangunan jalan ini sendiri hampir merata di seluruh kecamatan yang menyasar jalan desa, poros desa dan jalan kabupaten yang sekarang belum tertangani. Ia menambahkan, kondisi jalan kabupaten yang rusak saat ini 20 persen dari panjang jalan 446 kilometer termasuk jalan dalam kondisi sedang. jalan yang rusak ini sebagian besar jalan poros desa dan jalan desa, sedangkan jalan yang kondisi bagus 70 persen lebih. Warga Meang, Samsudin ditemui dirumahnya menyatakan warga membangun jalan secara swadaya dengan biaya Rp 50 juta lebih. Warga bersemangat mengumpulkan iuran untuk menyewa alat berat. “Warga rela bangun jalan rabat secara swadaya, meskipun dari kantong pribadi,” tukasnya. Ia menyebutkan, panjang jalan yang dibangun secara swadaya sekitar 2,3 kilometer ke arah Pangsung sedangkan jalur ke Meang belum sama bisa dibangun, karena dana tidak ada. Total panjang jalan tanah itu mencapai 5 kilometer lebih. (her)

Bupati KLU Akui PHBS Belum Memasyarakat Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Djohan Sjamsu, SH., mengakui masih menjadi tantangan berat bagi Pemda KLU untuk mengajak masyarakat menjaga perilaku bersih hidup dan sehat (PHBS). Salah satu indikasinya, hingga saat ini diperkirakan 39 persen rumah tangga di KLU belum memiliki jamban. “Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat masih menjadi tantangan besar kita. PHBS rupanya masih belum memasyarakat,” ucap bupati dalam jumpa pers di ruang kerjanya, Senin (8/12). Didampingi Kepala Dikes KLU, dr. H. Benny Nugroho S, dan Kabag Humas dan Protokol Setda KLU, Ihwan Budiman, S.Pd. M.Pd., Bupati tak meyakini kepemilikan jamban keluarga tidak sepenuhnya terkait dengan kondisi ekonomi. Walau ia sadari, persentase penduduknya yang diklaim masih miskin oleh BPS masih tersisa sekitar 34 persen. Djohan mengatakan, persoalan kesehatan secara umum di KLU merupakan dimensi prioritas pembangunan bagi Pemda KLU. Keseriusan Pemda dalam mendukung pembangunan kesehatan tercermin

dalam kebijakan alokasi anggaran untuk Dikes. Tahun ini, pihaknya mengalokasikan Rp 42,49 miliar atau 7 persen dari total APBD KLU yang mencapai Rp 606,02 miliar. Sementara Kepala Dikes KLU, dr. H. Benny Nugroho S, tak menyangkal persentase kepemilikan jamban di masyarakat masih rendah. Walau persentase kepemilikan lebih besar, 61 persen daripada warga yang belum memiliki jamban, 39 persen, namun ia mengajak untuk menyadarkan masyarakat pentingnya PHBS. “Kepemilikan jamban di masyarakat KLU baru berkisar 61 persen. Nah yang belum ini, kami mohon supaya ada prioritas penanggulangan secara terkoordinir dengan Dinas PU agar membantu kami dalam program jambanisasi,” ujar Benny. Menyambung pembangunan kesehatan di KLU, baik Bupati dan Benny menegaskan bahwa dalam grand strategy yang diambil terdapat 20 sasaran, salah satunya PHBS. Selain itu, ditargetkan pula peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan surveilan, monitoring dan informasi kesehatan, hingga meningkatkan pembiayaan untuk kesehatan. (ari)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 9 Desember 2014

Fraksi Pejuang Restorasi Desak Kadis PU Dicopot

(Suara NTB/ula)

DITERJANG BANJIR - Jembatan Sorilan di Larema Simpasai Dompu yang rusak akibat diterjang banjir.

Jembatan Sorilan Rusak Diterjang Banjir Dompu (Suara NTB) Banjir bandang yang melanda Dompu, Sabtu (6/12) malam lalu merusak jembatan Sorilan yang tengah dibangun PT Waskita. Ujung kiri kanan jembatan yang baru dibuka untuk akses jalan ini amblas. Kerusakan jembatan ini diklaim tidak mempengaruhi konstruksi fisik jembatan dan akan segera diperbaiki. Amblasnya jembatan ini diduga akibat timbunan yang dimasukan kurang padat, sehingga merusak bagian jembatan. Kerusakan jembatan akibat diterjang banjir bandang yang mencapai di atas jembatan. Jembatan sepanjang 12 meter yang masih dalam tahap pengerjaan oleh PT Waskita dan baru beberapa saat dibuka untuk dilintasi kendaraan ini tidak merusak konstruksi beton jembatan. Sehingga tidak mengganggu jembatan dan tetap digunakan untuk lalu lintas kendaraan di perbatasan Karijawa dengan Larema Simpasai Dompu ini. Andra, salah seorang karyawan PT Waskita kepada Suara NTB, Senin (8/12) mengatakan, pihaknya akan segera memperbaiki kerusakan itu. “Yang amblas itu timbunan, tidak merusak jembatan. Nanti pasti diperbaiki,” kata Andra. (ula)

(Suara NTB/ula)

JALAN RUSAK - Drainase jalan di Tekadula Desa Taa Kempo yang rusak saat baru hujan. Kerusakan drainase ini diduga akibat campuran semen yang kurang sehingga tidak memiliki kekuatan.

Drainase Tekadula Taa Ambruk Dompu (Suara NTB) Bangunan jalan dan drainase di jalan strategis nasional Tekadula Desa Taa Kempo yang dikerjakan tahun 2014 juga banyak yang rusak. Sejumlah bagian drainase amblas dan longsor saat diterjang air hujan. Kerusakan drainase ini justru terjadi sejak dikerjakan sebelum musim hujan dan semakin parah saat musim hujan turun. Andi Bahtiar, anggota Komisi III DPRD Dompu asal Kempo kepada Suara NTB, Senin (8/12) mengatakan, drainase yang dibangun di sana ambruk diduga akibat campuran semen saat pengerjaan. “Tidak heran, drainasenya ambruk padahal baru diterjang air hujan,” kata Andi Bahtiar. Ia pun meminta kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan secara ketat pengerjaan sejumlah proyek fisik, terutama proyek jalan dan drainase di akses jalan strategis Nasional Manggelewa – Pekat. “Bila tidak segera diperbaiki, kerusakan drainase ini akan meluas dan merusak ruas jalan,” harapnya. (ula)

KERJASAMA BAPPEDA DOMPU DENGAN HARIAN SUARA NTB

Dompu (Suara NTB) Desa/Kelurahan di Kabupaten Dompu kini memiliki data sosial kemiskinan yang disusun bersama oleh Bappeda Dompu. Data yang mencantumkan kondisi Desa dengan potensi dan kondsi sosial masyarakat ini dilengkapi peta Desa hingga peta rumah tangga. Pemerintah Desa dengan petugas teknis yang dilatih dituntut terus memperbaharui datanya. Kepala Bappeda Dompu, Ir. M Ruslan kepada Suara NTB di kantornya, Senin (8/12) mengatakan, data sosial kemasyarakatan di masing-masing Desa/Kelurahan yang disusun Bappeda Dompu telah didistribusikan kepada masing-masing Desa/Kelurahan dalam bentuk hard copy dan soft copy. Petugas teknis di masing-masing Desa/Kelurahan juga telah dilatih untuk bisa mengoperasionalkan data serta

Polres KSB Intens Periksa Kasus Korupsi di Dikbudpora

Taliwang (Suara NTB) Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus menggenjot penanganan dugaan kasus korupsi anggaran Kas Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) setempat. Kabar terbaru pihak kepolisian telah meningkatan status penanganannya dari penyelidikan kini masuk ke proses riksa (pemeriksaan) sebelum akhirnya menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. “Sekarang sudah masuk riksa. Kita lakukan pemeriksaan dulu lalu gelar perkara, baru setelahnya kita tetapkan tersangkanya,” terang Kapolres KSB, AKBP Teddy Suhendyawan, SIK kepada wartawan, Senin (8/12). Kapolres mengungkapkan, dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan negara ratusan juta tersebut tidak menutup kemungkinan akan menjer-

at lebih dari satu orang tersangka. Hal ini jika dilihat dari sudut pengelola anggarannya. Di mana setiap anggaran yang keluar dari kas dinas minimal diketahui oleh tiga pihak, di antaranya bendahara, pejabat pembuat komitmen (PKK) – untuk kegiatan pengadaan barang jasa dan kepala dinas selaku Pengguna Anggaran (PA). Teddy memaparkan, dalam proses pemeriksaan kasus tersebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Koordinasi dengan lembaga pemeriksa tersebut mengingat awal mula mencuatnya kasus ‘kas tekor’ Dinas Dikbudpora KSB itu berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. “Ini kan temuan mereka (BPK) awalnya. Jadi tentu kita harus koordinasi ke sana,” timpalnya. Kasus kas tekor Dinas Dikbudpora ini sebenarnya sebelumnya telah ditangani di internal Pemda KSB oleh Inspketorat Kabupaten (Itkab). Bahkan melalui penanganan internal tersebut, bendahara Dinas Dikbudpora yang dinyatakan bertanggung jawab atas raibnya ratusan juta dana dinas dari ka situ telah dijatuhkan sanksi dan diwajibkan melakukan pengembalian. Sayangnya pihak bendahara bersangkutan tidak memenuhi kewajiban. (bug)

(Suara NTB/arn)

PERBAIKAN JALAN - Warga Sampe saat hearing dengan Komisi III dan Dinas PU Sumbawa, Senin, menuntut perbaikan ruas jalan Seseng.

Masyarakat Sampe Tuntut Perbaikan Jalan Sumbawa Besar (Suara NTB) Masyarakat Sampe kecamatan Rhee menggelar aksi di DPRD Sumbawa, Senin (8/12). Mereka mendesak pemerintah menganggarkan perbaikan jalan berbatu sepanjang 7 kilometer ruas jalan SJN Seseng. Serta melalukan normalisasi sungai setempat yang sudah mengalami pendangkalan. Dalam hearing dengan Komisi III DPRD Sumbawa, Kepala Desa Sampe, Noar, menjelaskan kondisi jalan dari SJN Seseng menuju ke desanya sudah lama tidak tersentuh. Kini yang ada hanya jalan berbatu dan berlubang. Untuk itu, pihaknya mendesak segera dilakukannya perbaikan jalan. Selain itu, normalisasi sungai di wilayah setempat juga mendesak dilakukan. Mengingat tingkat sedimentasi yang semakin tinggi. Sehingga dengan musim hujan tahun ini, dikhawatirkan air hujan akan meluap dan bisa memutus akses jalan ke Sampe. Dalam surat rekomendasi yang disampaikan Aliansi Perjuangan Bersuara Desa Sampe, menuntut sujumlah hal. Yakni, realiasi hotmix jalan simpang negara, jalan Simpangan Seseng Kecamatan Rhee sepanjang 7 kilometer pada 2015, normalisasi kali dusun Seseng desa Sampe kecamatan Rhee, akibat bencana alam. Kemudian wujudkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Sumbawa. Serta buat pembangunan yang berwawasan kebudayaan dengan memperhatikan potensi setiap kecamatan dan desa. Perwakilan HMI Sumbawa, Heri Kurniawansyah yang mendampingi warga Sampe mendesak Komisi III DPRD Sumbawa dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk menandatangani su-

rat rekomendasi dimaksud. Sebagai bentuk kepastian bagi masyarakat agar jalan tersebut drealisasikan pembangunannya. “Tidak hanya sekadar janji-janji,” tukasnya. Namun, Ketua Komisi III DPRD Sumbawa, menolak menandatangani surat rekomendasi. Meski sebenarnya perbaikan jalan Sampe telah masuk dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum (PU) sepanjang 2 kilometer, namun pembahasan APBD Sumbawa terancam gagal akibat paripurna yang tidak kuorum. Untuk itu, pihaknya meminta pengertian masyarakat. “Kalau RAPBD jadi dibahas, maka saya jamin SJN Seseng sepanjang 2 kilometer akan dikerjakan pada 2015,” tandasnya. Hal yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumbawa, H. Saad Abdullah. Awalnya SJN Seseng diusulkan perbaikaannya sepanjang 6 kilometer. Namun kemudian hanya bisa terakomodir dalam anggaran sepanjang 2 kilometer hotmix. Mengingat anggaran daerah yang mengalami defisit. Serta banyaknya daerah lain yang juga menuntut adanya perbaikan jalan, seperti Ropang, Orong Telu dan Batu Lante. Sehingga mesti ada pemerataan. Dengan kondisi saat ini, RAPBD 2015 yang terancam gagal dibahas DPRD, perbaikan itupun belum dapat dipastikan realisasinya. Meski demikian, pihaknya akan berjuang memprioritaskan SJN Seseng mengingat kebutuhan akan jalan vital bagi masyarakat setempat. Bisa pula diupayakan melalui dana APBN kompensasi BBM. “Kita akan prioritaskan SJN Seseng termasuk normalisasi sungai,” pungkas H. Saad. (arn)

bisa memperbaharuinya. “Semua Desa/Kelurahan sudah dilatih tenaga teknisnya,” katanya. Bila tenaga teknis terus melakukan pembaharuan data sosial kemasyarakatan seperti kepindahan penduduk, perpecahan rumah tangga akibat pernikahan atau perceraian, data pertambahan penduduk akibat kelahiran atau pengurangan penduduk akibat kematian, maka data ini menjadi data yang paling akurat ketimbang data BPS. “Karena data ini langsung ada nama dan alamatnya. Ketika dimasukkan namanya (dalam program komputer), bisa langsung diketahui posisi rumah dan status sosial kemiskinannya,” terang Ruslan. Selain itu, data sosial kemiskinan yang disusun Bappeda Dompu sejak 2013 bersama mitra ini juga mengandung peta wilayah dan potensi di

Desa/Kelurahan. Penyajian data ini diharapkan bisa membantu pemerintah mulai dari tingkat Desa hingga pusat dalam menyusun program kerja penanganan sosial kemasyarakatan. Data ini, lanjut Ruslan, akan sangat membantu Desa dalam mengentaskan kemiskinan dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Apalagi kedepan, Desa akan memiliki banyak uang yang dikelola melalui program Alokasi Dana Desa (ADD). “Ketika data ini dijadikan pijakan, maka Desa tidak akan kesulitan dalam menyusun program kerja tahunannya,” ungkap Ruslan. Namun diakui Ruslan, data sosial kemiskinan ini belum menjadi program nasional. Karena tidak semua daerah dan provinsi memilikinya. Penyajian data ini diharapkan bisa terus diperbaharui dan dijadikan rujukan dalam penanganan kemiskinan. (ula/*)

KURSI KOSONG - Kursi kosong dalam rapat paripurna DPRD Sumbawa yang tidak dihadiri KMP sehingga tidak kuorum, Senin (8/12).

(Suara NTB/arn)

(Suara NTB/ula)

Desa Diminta Perbaharui Data Sosial Kemiskinan

(Suara NTB/bug)

Bima (Suara NTB) Kepala Dinas PU, Ir Nggempo diminta untuk dicopot dari jabatan. Pasalnya, di bawah kepemimpinan Ir Nggempo, banyak kasus indikasi korupsi yang terjadi dan juga banyaknya proyek di Kabupaten Bima yang tak kunjung tuntas. Desakan itu diungkapkan oleh Fraksi Penjuang Restorasi dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pendapat terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Bima tahun 2015 yang digelar Senin (8/12). Sekretaris Fraksi Pejuang Restorasi, Edy Muchlis S.sos dalam kesempatan tersebut menyebutkan kasus-kasus yang terjadi tersebut yakni masalah penimbunan lahan pembangunan Kantor Bupati Bima di Kecamatan Woha yang terindikasi mark up, pengerjaan jalan jembatan penghubung antara Desa Ngali dan Desa Lido Kecamatan Belo. Di mana, jembatan yang menggunakan APBD tahun 2012 ini telah menghabiskan banyak anggaran. Sejak pembangunan anggaran yang digelontorkan masing-masing sebesar Rp 1 miliar, selanjutnya juga sekitar Rp 1 miliar dan terakhir Rp 700 juta. “Itu tiga tahun pemerintah gelontorkan dana tapi pengerjaannya belum selesai sampai sekarang,” katanya. Selain itu, ada juga masalah pengerjaan jembatan penghubung antara Desa Ngali dan Monta yang diduga bermasalah. Selain Ir Nggempo, pihak-pihak terkait dengan proyekproyek tersebut agar dicopot, baik ULP masing-masing, serta kelompok kerja hingga PPK. Tidak hanya meminta pencopotan pejabat, tindakan ekslusifisme dari pejabat Pemerintah Kabupaten Bima dalam hal ini Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Dinas) juga disoroti. Pasalnya, SKPD sebagai instrumen teknis dalam melaksanakan teknis kebijakan harus total dalam bekerja. Mereka bahkan diminta turun ke tengah masyarakat jika masyarakat tengah membutuhkan. “Jangan tunggu rakyat yang datang,” tuturnya. Terlebih, banyak pejabat termasuk kepala SKPD yang menambahkan sikap ekslusifismenya tersebut dengan mematikan handphone. Karena sikap tersebut termasuk dalam sifat menutup ruang restorasi. Bahkan, bila perlu Bupati Bima menghimbau kepada seluruh pejabat untuk menyebarkan nomor kepada publik. Sehingga apa yang menjadi keluhan dan keinginan masyarakat bisa langsung tersampaikan. “Kami juga minta Bupati Bima untuk memberikan teguran keras dan tindakan tegas kepada SKPD yang selalu mematikan HP,” tukas Edy. Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Bupati Bima, Drs H Syafrudin HM Nur, M.Pd, Sekda Drs. Taufiq HAK serta sejumlah kepala SKPD. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Murni Suciyanti didampingi tiga wakil ketua. (use)

Halaman 4

RAPBD Sumbawa 2015 Gagal Dibahas Sumbawa Besar (Suara NTB) Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (RAPBD) Sumbawa tahun 2015 dipastikan gagal dibahas DPRD Sumbawa dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setelah pada sidang paripurna lanjutan dengan agenda pemandangan umum fraksi, Senin (8/12), lagi-lagi tidak kuorum. Sebelumnya sudah mengalami penundaan beberapa kali, sehingga penyelesaian RAPBD Sumbawa diserahkan ke Gubernur NTB. Paripurna lanjutan tersebut, tidak dihadiri oleh seluruh anggota lima fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), yakni Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi Gerindra dan Fraksi Bintang Keadilan (PKS). Otomatis sidang paripurna tersebut tidak kuorum sehingga tidak bisa lagi dilanjutkan. Sebab untuk memenuhi kuorum sidang mestinya dihadiri 2/3 anggota DPRD Sumbawa sesuai tata tertib DPRD. Beragam tanggapan pun bermunculan dalam sidang paripurna yang sempat dibuka Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suryata. Beberapa wakil rakyat dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) justru mempertanyakan sikap KMP yang lagi-lagi absen di sidang. Sehingga sempat muncul adanya anggapan jabatan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dijadikan alat tukar atau bargaining ketidakhadiran KMP. Tak heran, kalau M. Saad dari Fraksi Hanura, siap melepaskan jabatannya di Wakil Ketua Komisi III, asalkan aspirasi rakyat melalui APBD 2015 bisa diperjuangkan. “Kalau memang kubu sana menginginkan jabatan, saya lelang jabatan saya di Wakil Ketua Komisi III,” ujarnya. Begitu pula dengan Wakil Ketua Komisi IV, Khaeruddin S.E, sebagai pribadi yang siap pula melepaskan jabatannya. Dalam pengambilan sumpah

janji sebagai wakil rakyat, memperjuangkan aspirasi masyarakat secara umum, kemudian mengesampingkan atau tidak mementingkan kepentingan kelompok, golongan ataupun pribadi. “Walaupun saya berbeda politik dengan teman-teman di fraksi, tapi saya melihat ini adalah demi kepentingan masysarakat Sumbawa. Kalau sikap yang kami ambil ini kemudian mencairkan persoalan dan teman-teman kita yang tidak sempat hadir dalam paripurna ini, saya pun menyatakan sikap bersedia mundur sebagai Wakil Ketua Komisi IV. Dengan catatan, ketika ini menjadi solusi yang baik dan bisa menyelesaikan kebuntuan yang terjadi,” tukasnya. Pimpinan sidang, Budi Suryata menjelaskan, sesuai tatib pasal 79 ayat 6 apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, kuorum belum juga terpenuhi terhadap ketentuan sebagaimana ketentuan ayat 1 huruf (b) untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan ke Gubernur. “Kami mohon maaf atas pelaksanaan pembahasan APBD 2015 yang tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Kami akan terus melakukan proses rekonsiliasi dalam rangka melaksanakan APBD sesuai dengan harapan kita semua,” tandasnya. Usai sidang, juru bicara pimpinan, Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Kamaluddin S.T, enggan berspekualiasi soal jabatan AKD yang diperebutkan

KIH dan KMP. Yang jelas, islah yang diupayakan dalam beberapa hari terakhir deadlock. “Tanpa negosiasi lagi, selesai sudah dalam arti pembahadan RAPBD tidak lagi dilanjutkan di DPRD. Tinggal diserahkan ke Gubernur. Besok akan konsultasi ke Gubernur melalui Biro Keuangan dan Biro Hukum,” jelasnya. Dalam hal ini, pihaknya akan tetap menjalin komunikasi dengan pihak KMP untuk kepentingan DPRD kedepannya. Namun, Kamal tak membantah kalau pembicaraan soal AKD dengan KMP mengalami deadlock yang berimbas pada tidak kuorumnya paripurna. Pihaknya menyarankan kepada KMP untuk menerima pengisian jabatan di AKD yang lowong yang ditinggalkan PKS setelah menarik anggotanya dari AKD. Sambil menunggu pergantian pimpinan AKD 2,5 tahun sesuai tata tertib DPRD. “Kalau nanti setelah 2,5 tahun dilakukan pergantian pimpinan AKD dan teman-teman KMP sapu bersih, tidak ada masalah,” pungkasnya. Sebelumnya, para perwakilan KMP, seperti Ketua Fraksi Demokrat, Syamsul Fikri, beberapa kali menegaskan, pihaknya tidak lagi mempersoalkan jabatan di AKD. Tetapi ketidakhadiran KMP di paripurna RAPBD, karena sikap pempinan yang tidak akomodatif dan pembahasan yang melanggar aturan perundang-undangan. Sebab RKA yang mestinya disampaikan ke anggota DPRD pada bulan November, baru diserahkan eksekutif pada Desember. (arn)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Sumbawa Besar (Suara NTB) setoran dari sejumlah perusahaan teleko12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa mena- munikasi sebesar Rp 223 juta sebagai pem12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 han tersangka kasus dugaan korupsi retribusi bayaran retribusi pada tahun 2013. Dari 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 pengendalian menara telekomunikasi pada nilai tersebut, hanya sebesar Rp 3 juta yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Dinas Perhubungan Komikasi dan Informati- disetorkan ke kas daerah. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ka (Dihubkominfo) KSB, Senin (8/12). Untuk Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi, S.H 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 kepentingan penanganan kasus dimaksud. M.H mengakui adanya penahanan tersebut. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Tersangka BSS menghadiri panggilan pe- Alasan penahanan adalah alasan subyektif 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 meriksaan jaksa penyidik untuk diperiksa yang dilakukan dalam tim penyidik. Bisa saja 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 kurang lebih selama satu jam. Usai pemerik- yang bersangkutan melarikan diri, mempen12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 saan langsung ditahan. Setelah menandatan- garuhi saksi, menghilangkan barang bukti 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 gani sejumlah surat terkait penahanannya. dan mengulangi perbuatannya, sebagaima12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Dalam hal ini, Kejaksaan juga menunjuk seor- na diatur UU. “Penahanan juga dilakukan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ang penasihat hukum, Kamil Takwim, S.H, karena tim penyidik sudah yakin perbuatan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 untuk mendampingi BSS. Tersangka ditahan BSS yang didukung oleh dua alat bukti yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 dan dititipkan di Lapas Kelas IIA Sumbawa. cukup. Seharusnya, yang bersangkutan me12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 BSS melalui penasihat hukumnya, Kamil miliki itikad baik untuk mengembalikan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Takwim, SH mengakui telah menerima uang kerugian daerah,” cetus Kajari. (arn) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

Kejari Tahan Tersangka Kasus Korupsi Retribusi Tower KSB

SUARA NTB Selasa, 9 Desember 2014

OPINI

Halaman 6

Prahara Parpol Berikan Pelayanan Berkualitas SEBAGAI pusat pelayanan kesehatan masyarakat, sudah seharusnya rumah sakit memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Apalagi kalau misalnya rumah sakit itu merupakan rumah sakit plat merah alias rumah sakit milik pemerintah. Namun, apa yang dialami salah seorang keluarga pasien di RSUP NTB barubaru ini, seolah tidak mengesankan citra positif rumah sakit. Kalaupun ada kondisi yang mau tidak mau harus dimaklumi keluarga pasien, maka hal itu mestinya disampaikan dengan tutur kata yang santun sehingga penjelasan petugas rumah sakit dapat diterima dengan baik oleh keluarga pasien. Bukan sebaliknya malah mengajakan keluarga pasien berdebat masalah aturan yang seolah hanya pihak rumah sakit yang tahu. RSUP NTB sebagai rumah sakit milik Pemprov NTB yang notabene menjadi rumah sakit rujukan bagi RSUD kabupaten/kota, diharapkan terus meningkatkan kualitasnya. Sebab, kejadian kurang menyenangkan yang dialami keluarga pasien di RSUP NTB bukan satu dua kali terjadi. Rumah sakit yang berlokasi di Jalan Pejanggik ini sudah sering menjadi objek keluhan masyarakat. Apalagi, kalau bukan soal pelayanan. Tidak saja pelayanan kepada pasien rawat inap. RSUP juga kerap dikeluhkan oleh pasien rawat jalan. Loket legalisasi rujukan misalnya. Dari jadwal yang tertera di sana, loket itu buka pukul 08.00 Wita. Ironisnya pada hari-hari tertentu jadwal itu justru molor. Entah karena faktor kesengajaan atau faktor lainnya. Yang jelas, jangankan molor setengah jam, terlambat 15 menit saja, sangat berpengaruh pada membludaknya jumlah antrean pasien yang hendak melakukan rawat jalan di sejumlah poli yang ada di sana. Apalagi sejak diberlakukannya kartu BPJS, setiap hari ratusan pasien rawat jalan antre untuk legislasi surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kondisi ini sangat berpengaruh sampai dengan pasien tiba di poli yang hendak dituju. Tidak jarang dokter sudah meninggalkan poli ketika si pasien datang sebagai akibat terlambat dilayani di loket legislasi surat rujukan. Pelayanan publik yang sangat vital seperti rumah sakit seharusnya tidak lagi memberikan pelayanan lamban dan sekadarnya kepada pasien. Karena pasien yang datang berobat ke rumah sakit juga tidak gratis. Ada biaya yang harus dikeluarkan masyarakat ketika mereka ingin mendapat pelayanan kesehatan di RSUP NTB. Hal ini seyogiyanya seimbang dengan pelayanan yang didapatkan. Karena keluhan ini sudah sering dialami pasien, RSUP NTB diharapkan mencari solusi untuk menjawab persoalan itu. Kalau misalnya keterlambatan membuka loket surat rujukan, disebabkan petugas diharuskan mengikuti senam, mestinya RSUP NTB memberlakukan pola piket bergilir. Sehingga pasien tidak telantar karena pelayanan yang molor. Demikian pula dengan pasien rawat inap. Yang terpenting, bagaimana memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Untuk itu, petugas medis harus terus meningkatkan kapasitasnya. (*)

Faksionalisasi di DPR dan partai politik pascapilpres makin menguat menyusul terjadinya dua blok kepentingan. Tidak pernah terjadi dalam sejarah perpolitikan, setidaknya setelah reformasi, kegamangan politik menyita waktu di lembaga legislatif. Berbeda dengan lembaga eksekutif yang relatif berangsur pulih dari intrik kekuasaan setelah pemerintahan baru telah mulai bekerja. ONDISI centang perenang karena perebutan kekuasaan kepemimpinan juga terjadi di dua partai politik peserta pemilu; Partai Golkar dan PPP. Keterbelahan di tubuh partai politik ini memang bukan merupakan dampak langsung dari keterbelahan di parlemen. Namun, pada titik tertentu sentimen politik di parlemen kerap menjadi menu tambahan untuk menguatkan legitimasi suksesi partai politik. Ironisnya, puncak ketegangan konflik internal partai dan antar partai melahirkan istilah tandingan; DPR tandingan, Gubernur tandingan, munas/muktamar tandingan. Realitas kontemporer keterpecahan di tubuh partai politik lebih banyak disebabkan oleh kekisruhan internal saat suksesi kepemimpinan periodik. Kendatipun di tubuh PPP, misalnya, keterbelahannya oleh karena situasi khas karena sang ketua umum sebelumnya tersandung korupsi, namun berimbas secara politik dalam penentuan legalitas muktamar. Alhasil, masingmasing kubu di dua partai politik ini mengklaim diri paling legitimit dalam melaksanakan suksesi kepemimpinannya. Fenomena faksionaliasasi partai politik berujung pada keterpecahan baru-baru ini terjadi di partai Golkar. Pada masa-masa sebelumnya, keterpercehan partai ini mengemberio sejumlah partai politik baru yang memiliki ideologi mirip bahkan dapat dikatakan serupa. Semua partai politik yang diemberio partai Golkar adalah hasil dari ketidakpuasan terhadap suksesi internal dan konvensi yang tidak memuaskan sejumlah tokohnya. Sebut saja misalnya, tahun 1998 lahirnya PKP kemudian menjadi

Oleh:

AYATULLAH HADI (RINJANI INSTITUT)

Kecenderungan pimpinan partai berasal dari kaum bermodal memainkan peran penting dengan asumsi partai membutuhkan dana besar untuk menggerakkan roda organisasai partai. Meredakan prahara partai politik sejatinya dimulai dari menomorsekiankan perebutan kekuasaan dan mengedepankan demokratisasi di tubuh partai politik. PKPI, tahun 2004 lahirnya PKPB, partai Gerindra dan Hanura, dan pada tahun 2011 lahir partai Nasdem. Sangat berbeda dengan faksi yang muncul di era orde baru seperti yang dialami PDI yang melahirkan PDI Perjuangan di era reformasi semata-mata karena intervensi kekuasaan yang mendukung salah satu elite partai demi kelanggengan kekuasaan orde baru. Narasi faksionalisasi di tubuh partai politik bukan saja pada terbelahnya elite yang melahirkan partai baru dengan ideologi mirip atau serupa, namun migrasi sejumlah elite partai politik tertentu ke partai politik lain yang berseberangan pilihannya pada saat pemilu presiden lalu. Tradisi ketua umum memecat kadernya dari struktur kepengurusan dan keanggotaan partai marak terjadi. Tradisi kepemimpinan â&#x20AC;&#x153;tangan besiâ&#x20AC;? mewarnai budaya politik elite partai politik. Menyoroti fenomena perebutan kekuasaan di parlemen dan partai politik membuat risau tokoh kultural Franz Magnis dengan mengistilahkannya sebagai konfrontasi total antara faksi-faksi politik yang berpotensi mengancam demokrasi Indonesia ke depan. Degradasi Kepartaian Munculnya faksionalisasi memang menjadi khas partai politik

kita. Sayangnya, faksionaliasi tersebut bukan karena dialektika ideologi dan agenda-agenda perjuangan politik partai dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Kepentingan semu dan saling menyandera terus berlanjut sampai ke titik terendah. Titik di mana konfrontasi total justru sengaja untuk dipertahankan karena ketidakpuasan akan kekalahan dalam perebutan kursi jabatan di parlemen maupun kontestasi pemilu. Huntington menjelaskan munculnya faksionalisasi sebagai pencirian partai politik dalam fase paling kolot dan rendah. Fase awal perkembangan kepartaian ditandai dengan faksionalisasi di mana masyarakat baru saja mengenal partai sebagai suatu intervensi kultural baru di tengah rendahnya tingkat partisipasi dan pelembagaan politik. Ciri lain dari fase ini adalah partai ditandai dengan persaingan sengit antara kelompok atau faksi yang memperebutkan kekuasaan dan pengaruh. Parahnya lagi, gradasi terendah dari fase perkembangan partai politik ini diperparah lagi oleh sistem multi partai yang makin mengaburkan ideologi partai politik. Ideologi adalah demarkasi yang akan menarasikan agenda perjuangan. Ketika demarkasi ideologi

kabur, maka konflik demi konflik semata-mata karena perbedaan haluan kepentingan bukan karena penegasan ideologi. Pengambilan keputusan yang tidak demokratis dan cendrung â&#x20AC;&#x2DC;tangan besiâ&#x20AC;&#x2122; tidak mencerminkan partai politik sebagai lembaga demokrasi penting di negeri ini. Tesis gelombang demokrasi ke-tiga Hantington di mana demokratisasi ditandai oleh ambruknya para penguasa otoriter, agak miris untuk kasus bangsa kita dari sudut pelembagaan partainya yang belum beranjak dari model pengambilan keputusan secara oligarkis dan cendrung tirani dalam pengambilan keputusan. Prahara yang terjadi di tubuh partai politik cenderung makin menguat saat suksesi kepemimpinan. Kemandekan rotasi kepemimpinan karena masih dikuasai elite partai sehingga kader-kader berkualitas tidak memiliki kesempatan untuk memimpin partai. Kecenderungan pimpinan partai berasal dari kaum bermodal memainkan peran penting dengan asumsi partai membutuhkan dana besar untuk menggerakkan roda organisasai partai. Meredakan prahara partai politik sejatinya dimulai dari menomorsekiankan perebutan kekuasaan dan mengedepankan demokratisasi di tubuh partai politik.

Sindikat curanmor jaringan mahasiswa dibongkar polisi Harus diungkap tuntas

*** Pengurusan izin reklame semakin rumit Pelayanan seharusnya tidak mempersulit masyarakat

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Selasa, 9 Desember 2014

OPINI

Halaman 6

Oleh:

AYATULLAH HADI (RINJANI INSTITUT)

Sindikat curanmor jaringan mahasiswa dibongkar polisi Harus diungkap tuntas

*** Pengurusan izin reklame semakin rumit Pelayanan seharusnya tidak mempersulit masyarakat

***

STASIUN RADIO

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Selasa, 9 Desember 2014

LKM akan Diproteksi OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) tahun 2015 mendatang akan melakukan proteksi terhadap kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi di tingkat desa/kelurahan di semua kabupaten/kota di NTB, menyusul adanya amanat UU No.1 tahun 2013 tentang LKM. Pengawasan ini akan dilakukan langsung oleh pemerintah daerah, atau mitra yang ditunjuk oleh OJK, tetapi pengawasan tersebut akan tetap berkoordinasi dengan OJK. Kepala OJK Perwakilan Provinsi NTB, Yusri, Senin (8/12) mengatakan, pengawasan ini dilakukan secara menyeluruh kepada industri keuangan bank dan non bank. LKM termasuk industri keuangan yang wajib diawasi, karena operasionalnya termasuk melakukan penghimpunan dana di masyarakat. Pengawasan yang dilakukan, tidak jauh berbeda dengan pasar modal, asuransi, dana pensiun, finance dan pegadaian. “Di Indonesia LKM ini cukup banyak, jumlahnya mencapai 6.000 lebih. Untuk NTB, yang terdata di OJK sekarang sebanyak 133 LKM, semuanya adalah milik Pemprov NTB,” terang Yusri. Pengawasan yang mulai akan dilakukan per 1 Januari 2015 ini, mengingat kekhawatiran adanya operasional lembaga keuangan yang menyalahi ketentuan. Misalnya dengan menyalurkan kredit dengan bunga tinggi, serta ketentuan-ketentuan lainnya. “Jika ada yang melanggar ketentuan, tentunya sanksi akan diberikan. Misalnya kalau sanksi untuk perbankan sampai pencabutan izin usaha,” tambah Yusri. OJK akan melakukan pendataan terhadap seluruh aset-aset yang dimiliki oleh LKM. Sehingga mempermudah pengawasan, selanjutnya setiap tahun LKM tersebut juga menyampaikan laporan keuangannya. Untuk pengawasan ini, OJK sudah menyurati pemerintah daerah untuk menyiapkan diri dalam hal pengawasan ini kedepan. Termasuk OJK sendiri sembari menyiapkan SDM dalam hal pengawasan lembaga keuangan, yang dikoordinasi dengan pihak ketiga akan melakukan pengawasan langsung. Soal pengawasan ini, Yusri mengaku OJK saat ini sedang kekurangan tenaga pengawasan perbankan. Jumlah yang ada saat ini sangat terbatas. Terlepas dari maksimal atau tidaknya hasil pengawasan ini, SDM yang ada di OJK NTB sendiri menurutnya mengupayakan dengan bekerja melebihi jam kerja normal. Sembari menunggu kebijakan dari pusat untuk dilakukan penambahan SDM. “Yang ada di OJK sekarang adalah SDM yang sebelumnya dari Bank Indonesia. Idealnya untuk pengawasan industri keuangan sekarang di NTB masih butuh enam pengawas lagi. Ini yang ditunggu kebijakan dari pusat,” demikian Yusri. (bul) Yusri

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Pengurusan Izin Reklame Dinilai Semakin Rumit Mataram (Suara NTB) – Pengusaha advertising di Kota Mataram mengeluhkan semakin ribetnya pengurusan izin reklame pasca diserahkan kepada Dinas Pendapatan Kota Mataram. Pasalnya, dengan birokrasi berbelit seperti itu membuat perusahaan pemasang iklan lebih memilih memasang secara ilegal. Pemilik Indo Karya, Hendra menyayangkan semakin ribetnya pengurusan izin khususnya reklame di Kota Mataram. Dibandingkan sebelumnya, pelayanan perizinan reklame hanya melalui satu pintu saja, sehingga mempercepat pemasangan reklame oleh pengusaha.

“Sekarang lebih ribet, harus masuk dua hingga tiga kantor,” keluhnya ketika dikonfirmasi, Senin (8/12). Seharusnya kata Hendra, Pemerintah Kota Mataram memberikan kemudahan kepada pengusaha jasa reklame dibandingkan dengan reklame pribadi. Seringkali akunya,

perusahaan pemasang iklan dari luar kota meminta memasang iklan dadakan, sehingga pihaknya tidak bisa memenuhi karena sulitnya didapatkan izin. Dampaknya sambung Hendra, pemerintah daerah tidak bisa menarik retribusi. “Karena kami tidak bisa bantu, mereka pasang

sendiri. Pemda tidak dapat apa – apa,” katanya. Hal senada dikatakan Firadz Pariska. Ia menjelaskan, mekanisme pengurusan izin tersebut dinilai sangat berbelit. Padahal, mekanisme biro iklan harus segera merespon keinginan perusahaan. Akibat sulitnya pengusaha advertising mendapatkan izin, perusahaan pemasang iklan memasang sendiri. “Lebih baik yang dulu daripada sekarang,” keluh Firadz. Menanggapi keluhan pengusaha advertising, Kepala

Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi mengatakan, kemudahan yang diinginkan pengusaha advertising harus memiliki landasan hukum. Jangan sampai pemerintah memberikan kemudahan tetapi tidak ada payung hukum. “Mari kita taati hukum dulu, baru kita berbicara pelayanan,” timpal Syakirin. Perizinan reklame katanya, masih dalam masa transisi. Artinya, akan ada penyempurnaan dari sisi pelayanan dan adminitrasi lainnya. (cem)

(Suara NTB/ars)

SEPI – Seorang petugas kebersihan Hotel Grand Legi Mataram baru saja selesai mengepel lantai di pelataran Kenanga Ballroom, Senin (8/12). Di ruangan ini tampak sepi dari biasanya karena dipadati acara rapat dan pertemuan, khususnya kalangan pemerintah. Namun sejak berlakunya larangan rapat atau acara tertentu di hotel oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Mepan-RB), manajemen hotel – hotel di Mataram mengeluh karena sepi dari order kegiatan.

(Suara NTB/dok)

Kebutuhan BBM Cukup hingga Akhir Tahun Mataram (Suara NTB) PT. Pertamina sedang berupaya mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi kepada SPBU dengan tidak berlebihan berdasarkan permintaan. Tetapi diatur agar kebutuhan tersebut sesuai dengan kuota yang tersisa hingga akhir tahun. Sales Representative Pertamina Wilayah NTB, Galih Pradipta, Senin (8/12) mengatakan, untuk Desember ini, rata-rata kebutuhan BBM kendaraan masyarakat mengalami penurunan. Sehingga masih diperkirakan kuota tahun ini akan pas hingga akhir Desember 2014 ini. Untuk BBM jenis premium, kuota tahun ini sebesar 399.078 Kiloliter (Kl). Realisasi hingga November sudah mencapai 363.402 Kl. Sisa yang masih ada sebesar 35.676. Demikian halnya dengan BBM jenis solar, kuota 2014 untuk Provinsi NTB sebesar 150.929 Kl. Dengan realisasi terakhir hingga November sebesar 139.895 Kl. Kuota yang tersisa sebanyak 11.034 Kl. “Kita harapkan kuota BBM subsidi akan tercukupi. Tidak over kuota,” demikian Galih. Sementara, untuk kebutuhan bulanan, BMM jenis premium rata-rata kebutuhan sejak Januari hingga November sebanyak 32.582 Kl untuk premium, sebanyak 12.718 Kl untuk solar. Melihat dari rata-rata kebutuhan tersebut, yang mengkhawatirkan adalah solar. Tetapi tetap dikatakan, trend permintaan BBM sekarang sudah menurun. Penurunan tersebut, diperkirakan akibat mulai berlakunya musim hujan, sehingga permintaan dari masyarakat cenderung berkurang dari sebelumnya. Lainnya yang diperkirakan mempengaruhi adalah adanya kenaikan harga BBM subsidi yang berlaku belum lama ini. Sehingga masyarakat cukup berfikir untuk banyak keluar rumah karena pertimbangan beban pembiayaan. Yang justru mengalami lonjakan permintaan adalah Pertamax. Biasanya hanya 180 Kl per bulan, melonjak hingga 70an persen, sampai 280 Kl/bulan. Di NTB, sebanyak 60 jumlah SPBU, yang melayani penjualan Pertamax hanya 30 SPBU. Dalam hal ini, Pertamina mengharapkan agar pengajuan izin penjualan Pertamax oleh SPBU akan bertambah, untuk melayani kemungkinan lonjakan kebutuhan masyarakat. LOWONGAN “Di Jawa hampir semua sudah pilih Pertamax, karena harganya hanya Rp 9.000-an. Di sini Rp 11.750, karena memang ongkos angkutnya yang mahal. SPBU sebenarnya juga senang kalau Pertamax laku, karena marginnya lebih besar,” demikian Galih. (bul)

Pengusaha Hentikan Sementara Membangun Perumahan Mataram (Suara NTB)Masa transisi saat ini atas kenaikan harga BBM, menjadi barometer kalangan pelaku bisnis property melihat prospek perkembangan pasar perumahan. Untuk sementara ini, pengusaha belum berspekulasi untuk membangun perumahan. Demikian Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, Miftahuddin Ma‘ruf, SH dihubungi di Mataram, Senin (8/12). Ia mengatakan, kemungkinan di tahun 2015 akan diberlakukan kenaikan harga perumahan antara 5 sampai

DI JUAL TEMPAT USAHA LOKASI PINGGIR JALAN UTAMA KLU LENGKAP DENGAN ASET YANG ADA LT 20 ARE LB 228 DAPATKAN KEUNTUNGAN 30JT TIAP BULAN STATUS SHM+IMB HARGA BAGUS SIAPA CEPAT DIA DAPAT HUB.081805000055

onjaknya harga perumahan. “Karena yang mahal itu sebenarnya izin-izin. Dalam Rakernas di Jakarta barubaru ini, Menteri Dalam Negeri sudah mendukung pengusaha property agar mampu menyiapkan perumahan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang kian tahun terus meningkat,” ujarnya. Dukungan tersebut agar masyarakat mampu membeli perumahan dengan kondisi ekonomi yang terjadi belakangan. Bahkan menurut Ma‘ruf, Menteri Dalam Negeri juga akan menyurati bupati dan

walikota, pemerintah daerah pada umumnya untuk mempermudah perizinan perumahan. Baginya, masih ada optimisme property akan berkembang di tahun 2015 mendatang, di tengah besarnya gejolak perekonomian. Sebab selain dukungan dari pemerintah pusat tersebut, kebutuhan masyarakat cukup banyak untuk kebutuhan papan ini, tidak terkecuali di Provinsi NTB. Namun harapannya, semoga rencana Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat terealisasi dan dilaksanakan hingga ke pemerintah daerah. Sementara Kementerian PU dan Perumahan juga memberikan dukungan lampu hijau kepada pengembang untuk membangun perumahan sederhana, atau perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah menyepakati untuk tetap melanjutkan pemberian subsidi bagi MBR. Jika MBR masih berat dilaksanakan, terutama di daerah perkotaan yang lahannya kian sempit, kebijakan yang diterapkan adalah menyediakan subsidi bagi rumah susun milik dan sewa.

“Di kota, untuk membangun perumahan sederhana di lahan yang biasa mungkin agak berat. Karena lahan semakin sempit, tentu harga lahan akan tinggi, tetapi harga rumah masih rendah. Caranya akan dibangunkan rumah tapak atau rumah susun milik pribadi kepada masyarakat, inilah yang disubsidi oleh pemerintah pusat. Untuk umunya property masih dilihat perkembangan pasar 2015,” kata Ma`ruf. (bul)

Miftahuddin Ma`ruf (Suara NTB/bul)

MEBEL

DIJUAL

10 persen. Disebabkan kenaikan harga berbagai kebutuhan pendukung pembangunan. “Pengusaha masih melihat dulu kemungkinan kedepan. Karena kalau semuanya mahal, pengembang juga bakal berat menyiapkan perumahan dengan harga biasa,” katanya. Hal yang menggembirakan bagi kalangan pengusaha property adalah, adanya rencana Menteri Dalam Negeri untuk mengupayakan akan menekan berbelitnya perizinan dari pemerintah daerah, sehingga tidak memicu pembiayaan yang berimplikasi kepada mel-

RUPA-RUPA

SUARA NTB Selasa, 9 Desember 2014

Polisi Buru Aktor Intelektual Kisruh Pasir Besi Selong (Suara NTB) Buntut dari kisruh pasir besi jilid II yang terjadi beberapa waktu lalu di wilayah Kelurahan Ijobalit masih dalam proses hukum. Setelah menetapkan dan menahan 7 orang tersangka di Mapolda NTB, aparat kepolisian masih terus mendalami keterlibatan aktor intelektual dibalik kekisruhan rencana penambangan pasir besi itu. Hal ini diungkap Kapolres Lotim, AKBP Heri Prihanto, SIK kepada media di Sleong, Senin (8/12) kemarin. Sejumlah saksi telah diperiksa oleh tim penyidik Polres dan Polda NTB. Saksi-saksi diminta pengganti Dede Alamsyah ini mememenuhi saja panggilan penyidik. Hal ini menyusul adanya sejumlah saksi yang dikabarkan enggan memenuhi panggilan penyidik. “Kita Imbau masyarkat untuk datang saja. Kalau dipanggil belum tentu salah,” imbaunya. Dalam penanganan kasus ini, Kapolres Lotim ini menyatakan tidak mau bicara isu. Ia tegaskan lebih mengedepankan apa yang dilihat fakta dan riil di lapangan. “Kalau hasil penyelidikan ada orang lain yang terlibat, siap nanti akan dipanggil,” katanya. Pada prinsipnya, lanjut Kapolres, pihak penyidik tidak sembarangan menangkap orang. Termasuk para tersangka yang ia pun nilai merupakan korban. Yakni korban dari para penghasut sehingga terjadinya aksi perusakan. Ditanya soal kemungkinan penambahan jumlah tersangka ini, kata Kapolres masih dalam proses pendalaman. “Masalah penambahan tersangka atau tidak akan lihat nanti pasalnya, kan ada pasal 160 tentang penghasut,” imbuh Kapolres yang mengaku mengedepankan profesionalisme dan proporsional dalam menjalankan tugasnya. Ia mengatakan, proses penyelesaian kasus hukum di balik kisruh rencana penambangan pasir besi di atas lahan seluas 5 hektar di kawasan Ijobalit ini kemungkinannya berlangsung agak panjang. Pihak Kepolisian memerlukan waktu untuk mengurai sejumlah persoalan. (rus) Heri Prihanto (Suara NTB/rus)

Bupati Minta Kasus Perusakan Kantor Desa Sekotong Tengah Diusut Giri Menang (Suara NTB) Tindakan anarkis para pendukung salah satu calon yang merusak kantor Desa Sekotong Tengah dan melukai sejumlah warga sangat disayangkan oleh Bupati Lobar, Dr H Zaini Arony. Menurutnya aksi perusakan aset dan fasilitas Negara tidak bisa dibiarkan karena melanggar hukum. Oleh karena itu, ia meminta aparat berwajib dalam hal ini Polres Lobar mengusut tuntas kasus ini. Bupati menegaskan, telah memanggil Kepala SKPD terkait dalam hal ini BPMPD dan Kesbangpolinmas untuk menanyakan persoalan ini sehingga terjadi perusakan kantor desa tersebut. Menurut informasi awal bahwa secara kebetulan ada salah satu kelompok yang merasa dirugikan dan kalah lalu melakukan tindakan anarkis. “Saya juga sudah mengontak Kapolres agar diselesaikan secara hukum, siapapun yang terlibat perusakan itu harus ditindak karena kantor desa itu aset negara. Agar jangan terbiasa melakukan tindakan anarkis,” tegas Bupati ditemui usai rapat koordinasi dengan SKPD di kantornya, Senin (8/12). Ia menekankan dalam kontes politik, seperti Pilkades ada yang menang dan kalah. Bagi yang kalah tidak perlu reaktif berlebihan. Terkecuali dalam pelaksanaan Pilkades itu ada hal yang dianggap melanggar aturan dan panitia yang tidak fair. Dalam arti panitia sengaja memenangkan calon yang kalah atau sebaliknya calon yang kalah dimenangkan maka masyarakat berhak memprotes melalui jalur hukum bukan melakukan tindakan anarkis. Ditanya terkait adanya oknum tokoh yang terlibat, sehingga aparat kepolisian sulit menangkap pelaku? Menurutnya aparat jangan mempersoalkan oknum tokoh. Siapapun yang terlibat dalam perusakan itu harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Kapolres melalui Kasatreskrim Polres Lobar, Iptu Sidik Priamursita menyatakan aparatnya terus bergerak mengusut kasus ini. Menurutnya, siapapun dibalik kejadian perusakan itu Polres akan tetap menjalankan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku karena persoalan ini menyangkut perusakan fasilitas Negara. Disamping itu, aparat juga terkena pukulan dalam kejadian itu. (her)

(Suara NTB/her)

GARIS POLISI - Polisi memasang garis polisi di kantor Desa Sekotong yang dirusak massa.

POLHUKAM

Sindikat Curanmor Jaringan Mahasiswa Dibongkar Polisi Mataram (Suara NTB) Disaat mahasiswa lain sibuk kuliah dan berorganisasi, komplotan mahasiswa ini malah melibatkan diri dalam jaringan curanmor teroganisir. Sembilan pemuda asal Lombok Tengah ini kedoknya akhirnya terbongkar. Mereka ditangkap Minggu (6/ 12) lalu di Jalan Swasembada Lingkungan Kekalik Indah Kelurahan Kekalik Jaya, karena diduga mencuri sepeda motor jenis Kawasaki Ninja. Polisi juga masih mendalami keterkaitan mereka dengan kasus kehilangan kendaraan di TKP lain. Modus yang dijalankan komplotan ini, sejumlah oknum mahasiswa itu mengundang gembong pencuri di kos - kosan mereka. Dari kos kosan yang masih di wilayah Kekalik itu, mereka merencanakan aksi pencurian sepeda motor. “Dari perencanaan itu, mereka mencuri sepeda motor jenis Kawasaki Ninja,” kata Kasat Reskrim Polres Mataram AKP Agus Dwi Ananto, Senin (8/12). Barang bukti sepeda motor kemudian dibawa ke Lombok Tengah, untuk dijual ke penadah. Mereka yang ditangkap diantaranya, BS (23) Mahasiswa Semester IX Fakultas Tekhnologi Pangan salah satu kampus di Mataram, asal Bleka Praya Timur, FA alias Daeng (20) mahasiswa kampus swasta di Mataram asal Batujai Praya Barat, AZ alias

Jaka (20), juga dari kampus yang sama, asal Batu Bangke, Praya Timur, Dar alias Awan (20) semester 5 Fak Ekonomi kampus negeri asal Desa Landah Praya Timur, LMD alias Lan (23) semester 7 di kampus yang sama, asal Praya Barat, BR alias Belen (18) mahasiswa kampus jurusan komunikasi di Mataram, warga Beleka Praya Timur, serta Rum alias Ruman (20) semester 1 kampus pariwisata asal desa sama. Komplotan mahasiswa ini diduga terlibat jaringan curanmor, mulai dari perencanaan, survey sasaran, sampai dengan eksekusi. Semua barang bukti sepeda motor yang dicuri, dibawa ke Lombok Tengah untuk dijual ke penadah. Selain kelompok mahasiswa tadi, otak aksi pencurian sepeda motor ini adalah LFH alias

pukul 2 sore, tak satupun Anggota DPRD KLU yang berkenan hadir. Alasannya cukup jelas, dua fraksi – Hanura dan PKN yang sebelumnya walkout dalam rapat paripurna penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pimpinan DPRD dengan Bupati, menuntut digelarnya paripurna ulang. Hingga pimpinan dua fraksi ini pun mengancam tidak akan menghadiri sidang bentuk apapun, termasuk jika sidang itu dipimpin oleh Wakil Ketua I, Mariadi, S.Ag., dan Wakil Ketua II, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B. Kedua figur ini diketahui lebih banyak mengambil peran sebagai pimpinan sidang sebelumnya, alih-alih Ketua DPRD KLU,

(Suara NTB/ars)

DIAMANKAN - Sembilan pemuda yang diduga jaringan curanmor diamankan Sat Reskrim Polres Mataram, tujuh diantaranya mahasiswa berbagai kampus di Mataram. Gaong (22) asal Flores, serta Jum (24) asal Praya Timur. Keduanya bukan mahasiswa. Dari sembilan ini, empat orang diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Karena diduga kuat sebagai eksekutor saat mencuri sepe-

Perpecahan Parpol

Ali BD: Potret Rapuhnya Kehidupan Bangsa Selong (Suara NTB) Perpecahan di tubuh elit partai politik di tingkat nasional menjadi keprihatinan sejumlah pihak. Termasuk Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan. Mencermati fenomena kemunculan partaipartai tandingan ia nilai sebuah potret dari kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Kepada Suara NTB di Selong, Senin (8/12) kemarin, Ali BD mengatakan, dalam tubuh Parpol tersebut ada tokoh-tokoh nasional. Mantan anggota DPR RI dan para mantan-mantan menteri. Keberadaan para tokoh tersebut diakui merupakan tokoh penting di tingkat nasional. “Apa yang terjadi di partai itu sesungguhnya potret bangsa sekarang, begitu rapuh, cepat sekali terjadi perpecahan,” ucap Ali BD. Ia menjelaskan, parpol

yang sejatinya adalah etalase wajah bangsa, muka dari bangsa menjadi terlihat buruk dengan saling berebut kepentingan. Dalam amanah undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, pasal (10) menerangkan tentang tujuan partai politik yakni mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia Mengacu pada tujuan

tersebut dijelaskan Ali BD, Parpol dibuat semata untuk kemakmuran bangsa. “Kalau dilihat perpecahan yang terjadi, ini jauh dari tujuan partai. Tidak lagi bicara persatuan sebagai syarat pembangunan bangsa. Tetapi lebih kepada kepentingan pribadi,” ungkap Ali BD. Dalam tubuh partai berkumpul tokoh yang selama ini dalam menyampaikan pendapat selalu diterima oleh rakyat. Para elit parpol di tingkat nasional itu adalah banyak juga dari kalangan pebisnis. Bahkan tidak jarang dari para tokoh tersebut orang-orang yang awalnya sangat kritis. Saat ini, lanjutnya, orang yang dulu bicara soal restorasi itu hilang omongannya ketika sudah dapat jabatan. “Dimana potret bangsa ini kalau tidak ada karakter,” kritiknya. (rus)

Pilkada Loteng Tetap Dianggarkan Rp 28 Miliar Praya (Suara NTB) Setelah sempat terjadi talik ulur penganggaran, lantaran kejelasan regulasi yang belum pasti, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) akhirnya memutuskan untuk tetap mengalokasikan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2015. Sebesar Rp 28 miliar, untuk pelaksaan pilkada dua putaran sekaligus. “Dari hasil koordinasi terkakhir kita, pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk pilkada Loteng,” sebut Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, S.H.M.H., Senin (8/12) kemarin. Kepada Suara NTB, Ari menjelaskan, rincian alokasi anggaran yang disiapkan tersebut yakni Rp 19 miliar untuk putaran pertama. Ditambah Rp 9 miliar lagi untuk putaran kedua. Sehingga total anggaran keseluruhanya berjumlah Rp 28 miliar. Pihaknya pun sudah mengajukan revisi kebutuhan ang-

garan sesuai alokasi yang ada ke pemerintah daerah. Terhadap keputusan tersebut, pihak KPU Loteng memberikan apresiasi khusus kepada pemerintah daerah, termasuk Dewan. Mengingat, di NTB baru Pemkab Loteng saja yang sudah memutuskan untuk tetap mengalokasikan anggaran Pilkada. Sementara daerah lainnya, masih belum jelas bersikap. Apakah akan mengalokasi anggaran Pilkada langsung atau tidak. “Keputusan untuk tetap mengalokasikan anggaran Pilkada Loteng patut kita apresiasi. Karena baru Pemkab Loteng saja yang sudah mengalokasikan anggaran pelaksanaan Pilkada,” sebutnya. Terkait regulasi pelaksaaan Pilkada, Ari mengaku sampai saat ini memang belum ada kepastian. Mengingat DPR pusat belum membahas terkait Perppu tentang Pilkada langsung yang dike-

Sidang RAPBD KLU Diboikot, Pimpinan Dewan Melunak Tanjung (Suara NTB) Tiga dari lima dari fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), mengambil keputusan tegas memboikot agenda sidang RAPBD dengan agenda penyampaian penjelasan kepala daerah, Senin (8/12). Sebagian besar anggota DPRD dari 3 Fraksi masing-masing, Fraksi Hanura, Fraksi Perjuangan Keadilan Nasional dan Fraksi Gerindra, ogah hadir di ruang sidang. Jadwal sidang paripurna ini sedianya dijadwalkan pagi, sekitar pukul 10, persisnya usai Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., menghadiri sesi jumpa pers dengan awak media di ruang kerjanya. Namun hingga

Halaman 8

Dra. Ni Wayan Sri Pradianti. “Empat malam lalu dijadwalkan sidang pertama, hanya 6 orang yang hadir. Sekarang Banmus menjadwalkan sidang kedua, pembahasan RAPBD, hari ini (kemarin), tetapi kami dari 2 fraksi tetap berpendapat bahwa penandatanganan KUA PPAS tidak sah karena tidak kuorum. Ternyata saat sidang dimulai, Fraksi Gerindra (anggota Gerindra dan PAN), juga ikut tidak hadir,” ungkap Ardianto, kepada wartawan di ruang kerjanya. Awalnya, Pimpinan Sidang, Mariadi, S.Ag., ngotot dan berpendapat langkah penandatanganan nota Kesepahaman telah sah dan kuorum. Namun

kondisi terakhir memaksanya untuk bertatap muka langsung dengan dua pimpinan Fraksi, Ardianto (Fraksi Hanura) dan Tusen Lasima (Fraksi PKN). “Sekitar jam 11, saya dan Pak Tusen dipanggil Bu Ketua ke ruangannya, tahu-tahu yang memanggil Mariadi dan Sudir, ketemunya pun bukan di ruang Ketua, tetapi di ruang Mariadi. Di sana Mariadi mengakui, minta maaf secara pribadi. Kami terima permintaan maafnya, tetapi untuk APBD, harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan paripurna ulang,” desaknya seraya menambahkan Pimpinan dewan siap mengagendakan sidang ulang. (ari)

luarkan oleh pemerintah pusat sebelumnya. Artinya, seperti apa pelaksanaan Pilkada nantinya belum jelas. “Tapi itu urusan pusat. Terpenting sekarang, bahwa Pemkab Loteng sudah menyiapkan alokasi anggaran pelaksanaan pilkada. Ini nilai positifnya,” jelas Ari. Bahwa keputusan itu, merupakan jaminan bahwa apapun keputusan final terkait regulasi pelaksaan Pilkada nantinya, Pilkada Loteng pasti tetap berjalan. Dengan kata lain, untuk urusan anggaran sudah tidak ada persoalan yang perlu dikhawatirkan lagi. Kalaupun kemudian keputusan akhir pelaksanaan Pilkada secara tidak langsung, bukan jadi persoalan. Karena anggaran Pilkada yang dialokasikan tidak akan kemana-mana. Pasalnya, walaupun sudah dianggarkan, anggaran tidak bisa dieksekusi. Lantaran anggaran tersebut untuk pelaksaan Pilkada langsung. (kir)

da motor dan terlibat perencanaan. Mereka diantaranya Jum,BS, Her dan LFH. Dari tangan mereka diamankan barang bukti kunci leter T yang dipakai mencongkel kunci kontak, serta HP untuk komunikasi mereka

dalam menjalankan aksinya. Serta sebuah sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z, pisau dan STNK Suzuki Satria F. Polisi juga mencurigai para pelaku ini masuk jaringan sindikat narkotika, namun dugaan itu masih didalami. (ars)

Cegah Narkoba, BNN Lakukan Tes Urine PNS KLU Tanjung (Suara NTB) Jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lombok Utara, Senin (8/12) melakukan tes urin. Tes urin tersebut dilangsungkan di bawah pengawasan Badan Narkotika Nasional (BNN) NTB. Selain tes urin, BNN NTB yang diwakili Kepala BNN Kota Mataram, Wakil Bupati KLU, dan Sekda KLU, menggelar sosialisasi terkait bahaya narkoba. Wabup KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, MH., menekankan pihaknya berkomitmen mencegah masuknya narkoba di kalangan PNS. Di BNK KLU, selaku pimpinan dirinya telah memiliki action plan dalam menerapkan tugas dan fungsinya. “Jelang tahun baru ini, BNK Lombok Utara akan turun di beberapa titik, termasuk kawasan pariwisata (3 Gili) untuk memastikan tidak adanya peredaran narkoba. Tes urin dilakukan tidak hanya kepada siswa, tetapi juga pejabat PNS,” ucap Najmul. Bertindak mengawali tes urin, Najmul sebagai Ketua BNK melakukan tes urin sebelum diikuti pejabat yang lain. Hingga tes selesai, tercatat ada 80 orang PNS KLU yang mengikuti tes urine.

Sementara itu, Kepala BNN Kota Mataram, Nur Rachmat, kepada wartawan usai digelarnya tes urin mengatakan tes kali ini digelar sebagaimana komitmen BNN Provinsi dengan Kepala daerah Kabupaten/Kota. Termasuk KLU, Kepala daerahnya berkomitmen menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Meski hasil tes urin telah diketahui BNN, namun tidak serta hasil itu akan diketahui oleh publik. Nantinya hasil tes ini akan langsung diserahkan ke Wabup KLU selaku Ketua BNK. Kedepannya kata dia, BNN akan tetap melakukan tes urine di lingkup PNS KLU. Tak menutup kemungkinan BNN akan langsung mendatangi kantor SKPD yang ada di KLU untuk melakukan tes urine, melalui koordinasi lebih dulu dengan BNK Lombok Utara. Salah seorang Anggota Satpol PP KLU, Totok, usai tes urin mengakui tes seperti ini memiliki dampak positif bagi citra PNS lingkup Pemda KLU. Ia bahkan mendukung, bilamana tes serupa digelar rutin setiap tahun untuk mencegah peredaran narkoba di kalangan PNS. (ari)

(Suara NTB/ari)

URINE - Staf humas menyerahkan sampel urine ke petugas.

Kejari Mataram Eksekusi Terpidana Korupsi Mataram (Suara NTB) Putusan banding dalam perkara Jasman Hadi, SH, terpidana kasus korupsi Bansos Lobar Tahun 2008 akhirnya turun dari Pengadilan Tinggi (PT) Mataram. Putusan atas banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Mataram itu, langsung ditindaklanjuti dengan mengeksekusi terdakwa. “Kami melakukan eksekusi secara keseluruhan terhadap terdakwa. Mulai dari eksekusi badan, eksekusi ganti kerugian negara, eksekusi atas recovery aset,” kata Kasi Pidsus Kejari Mataram, Hendry Antoro, S.Ag, SH, MH Senin (8/12). Disebut Hendry, putusan dari hakim PT Mataram, menjatuhkan pidana tiga tahun penjara terhadap terdakwa anggota DPRD KLU ini. Selain

itu, Jasman juga dijatuhi denda Rp Rp 100 Juta, bahkan diharuskan membayar ganti kerugian negara sebesar Rp 518.750.000, subsider 1 tahun 3 bulan penjara. Terhadap putusan ini, tiga hal yang sudah dilakukan kaitan dengan eksekusi secara keseluruhan dimaksud. Mulai dengan eksekusi badan yang dilakukan secara administrasi, karena yang bersangkutan sudah ditahan di Lapas Mataram. Kemudian eksekusi terhadap uang titipan sebesar Rp 110 juta yang diserahkan terakwa saat kasus ini ditingkat penyidikan. Uang itu dieksekusi sebagai ganti kerugian negara. “Kami juga melakukan perampasan terhadap aset milik terdakwa berupa tanah seluas 4.800 m2 di Desa Sigar Penjalin Kecamatan

Tanjung KLU,” sebut Hendry. Sebelumnya dalam putusan hakim tingkat pertama, terdakwa hanya divonis dua tahun penjara. Yang membuat jaksa banding, tuntuan soal penyitaan aset berupa tanah tidak dikabulkan. “Setelah banding, hampir seluruh memory banding kami diakomodir hakim,” sebutnya. Termasuk uang kerugian negara yang diserahkan sebesar Rp 110 juta, diperintahkan hakim PT Mataram disetorkan ke kas daerah Pemda Lombok Barat. Dalam perkara ini, ia memastikan terdakwa tidak mengajukan banding. Hendry juga mengaku sudah mengecek ke Pengadilan Negeri Mataram, karena sampai dengan batas waktu, tidak mengajukan banding. (ars)

SUARA NTB Selasa, 9 Desember 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

’’Percisz Band’’ Konser di Pantai Ampenan

Buka Rute Australia – BIL

NTB Jajaki Maskapai Garuda Mataram (Suara NTB) Setelah ditutupnya rute penerbangan dari Perth, Australia menuju Bandara Internasional Lombok (BIL) oleh Jetstar, angka kunjungan wisatawan dari Australia ke NTB menurun drastis. Saat ini, upaya yang dilakukan NTB untuk menyerap wisatawan dari negeri kanguru itu adalah dengan mencoba menjajaki maskapai penerbangan Garuda. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, Drs. H. Muhammad Nasir, Senin (8/12) menyatakan, upaya itu akan dilakukan demi mengakomodir serta menyerap wisatawan dari Australia datang ke NTB. Dikatakan, penerbangan yang dilakukan oleh Garuda Indonesia dari Australia menuju Indonesia memang masih terpusat di pulau Bali. Pihaknya akan mencoba membangun koneksi sehingga terbentuknya jaringan penerbangan yang bersifat “Direct” (Langsung) dari Australia menuju BIL menggunakan pesawat Garuda. “Pada prinsipnya wisatawan dari Australia sangat antusias untuk datang ke NTB. Kemudian yang menjadi problem adalah ketika tidak adanya jasa penerbangan yang langsung dari Australia sebab Jestar sudah menutup rute penerbangannya. Oleh sebab itu, sekarang kita ingin mencoba untuk menjajaki penerbangan Garuda, untuk sementara modelnya kita serap wisatawan Australia yang datang ke Indonesia melalui pulau Bali,” jelasnya. Diungkapkan, untuk sementara strategi menyerap wisatawan Australia untuk berkunjung ke NTB adalah membangun sambungan dengan penerbangan Garuda. Sejumlah wisatawan yang ingin berkunjung ke NTB, akan diterbangkan oleh Garuda dari Australia menuju Bandara Ngurah Rai, selanjutnya wisatawan akan ditransit serta diterbangkan lagi ke BIL. “Kalau penerbangan Garuda dari Australia ke Ngurah Rai itu sudah banyak, ada dari Canberra, Melbourne, Perth dan bahkan hampir semua penerbangan di sana punya “Conect” ke Bali,’’ bebernya ketika ditemui Suara NTB di ruangannya. Secara terpisah, Ketua Persatuan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) NTB, I Gusti Lanang Patra, SE menyampaikan hal yang senada dengan Kepala Dinas tersebut. Dirinya mengakui, penerbangan yang bersifat “Direct” menggunakan pesawat Garuda dari Australia ke BIL memang belum ada. Namun, pihaknya akan terus melakukan promosi sehingga angka kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. “Australia adalah pangsa pasar pariwisata kita. Pasar ini tidak boleh putus begitu saja seiring mengikuti irama penutupan penerbangan Jetstar dari Perth ke BIL. Sekarang kita akan mencoba bekerjasama dengan penerbangan Garuda,” ujarnya. Menurutnya, ditutupnya rute penerbangan Jetstar dari Perth menuju BIL disebabkan karena biaya operasional penerbangan pesawat tersebut sangat tinggi. Ia berharap, jasa penerbangan Garuda dapat menjadi pengganti Jetstar yang sebelumnya sempat menjadi jembatan bagi wisatawan Australia untuk datang ke NTB. (met)

Halaman 9

(Ant/Bali Post)

NAIK SIGNIFIKAN - Wisatawan mancanegara tengah melintas di ruas jalan kawasan Pantai Kuta, Lombok Tengah. Lama tinggal wisatawan di Loteng naik signifikan

Lama Tinggal Wisatawan di Loteng Naik Signifikan Praya (Suara NTB) Kendati sempat diterpa isu keamanan, perkembangan pariwisata Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pada tahun ini, tetap menujukkan tren positif. Hampir semua parameter pariwisata menujukkan peningkatan yang cukup signifikan dari sebelumnya. Baik dalam hal angka kunjungan wisatawan, maupun dari sisi lama tinggal wisatawan tersebut. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng, H.L. Putrie kepada Suara NTB, Senin (8/12). Dari sisi angka kunjungan wisatawan misalnya, sudah melampaui target yang ada. Dimana dari yang ditargetkan sebanyak 70 ribu wisatawan, hingga bulan November angka kunjungan sudah mencapai 152 persen. Angka tersebut belum ter-

masuk angka kunjungan biasa yang hanya datang saja. Yang angkanya jauh lebih besar lagi. Karena memang untuk mengukur tingkat kunjungan wisatawan yang dijadikan parameter ialah lama tinggal wisatawan itu sendiri. “Parameter untuk mengukur angka kunjungan ialah lama menginap wisatawan tersebut. Tetapi wisatawan yang hanya datang berkunjung juga tetap dihitung,” timpalnya. Terkait rata-rata lama menginap juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari sebelumnya hanya 2,1 hari. Tahun ini lama menginap wisatawan sudah menembus angka 4,6 hari. Dengan kata lain, lama menginap wisatawan juga mengalami kenaikan lebih dari 100 persen. “Begitu pula parameter lainnya, hampir semuanya menujukkan tren yang

sama,” tegas Putrie. Melihat capaian yang ada tersebut, kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk bisa terus meningkatkan angka kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Berbagai upaya dan terobosan pun sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Agar perkembangan sektor pariwisata Loteng bisa terus berkembang. Salah satunya dengan terus menata berbagai objek wisata yang ada. Baik itu dari sisi objek wisatawannya sendiri maupun fasilitas dan infrastruktur pendukung objek wisata tersebut. “Tidak lupa pula, dukungan dari seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan. Agar bagaimana semua pihaknya memiliki peran yang sama dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Loteng,” pungkas Putrie. (kir)

Mataram (Suara NTB) Salah satu grup band lokal yang telah menggeliat sejak tahun 1998, yakni Percisz Band, menggelar konser untuk menghibur masyarakat di pesisir pantai Ampenan. Grup band yang personelnya dari kalangan anak muda satu sekolah itu, masih eksis dan mampu bertahun hingga saat ini. Direktur MM Production yang menjadi produser sekaligus ayah angkat dari Grup Band tersebut, L. Yodi Asrianto mengapresiasi ketersediaan ruang bagi para musisi lokal untuk tampil di muka umum. “Jadi ruang – ruang seperti inilah yang saya maksudkan dan kita harap terus sediakan,” ujarnya usai mengisi konser di panggung seni di halaman kawasan rekreasi pantai Ampenan, Minggu (7/12). Vokalis dari Percisz Band, Inge Novitasari yang mewakili rekan – rekannya menyampaikan, solidnya persatuan dari grup yang terjalin sejak mereka SMA itu dikuatkan karena adanya rasa persaudaraan yang tinggi. Para personel band yang

telah berdiri sekitar 16 tahun silam itu masih terlihat akur dan terus menyalurkan bakat mereka hingga saat ini. Bahkan, saat ini MM Production sedang melakukan negosiasi terhadap salah satu pemilik tempat hiburan di Singapura. Negosiasi itu berisikan tentang rencana konser mengisi kegiatan oleh Percisz di Singapura itu. “Tentu kami sangat bersyukur bahwa hingga saat ini teman – teman di dalam grup band ini masih akur, masih solid, dan masih mau berjuang bersama. Saya akui semuanya berkat rasa persaudaraan kita yang tinggi, tidak ada saling menutupi masalah atau apa. Yang jelas itulah mungkin perekat bagi grup band ini,” tandasnya. Ia berharap, grup band yang didirikan bersama rekan – rekan di masa SMA-nya itu terus menggeliat, meski dalam menciptakan album yang dapat dikonsumsi oleh publik tidak terlalu produktif, mereka berharap dapat menjadi pemuas bagi masyarakat khususnya saat mengisi sarana – sarana hiburan. (met)

(Suara NTB/met)

KONSER - Percisz Band saat mengisi konser di Pantai Ampenan, salah satu destinasi wisata Kota Mataram.

Dewan Kesenian Jakarta Gelar ”Telisik Tari” Jakarta (Suara NTB) Komite Tari Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) menggelar “Telisik Tari DKJ: Tari Betawi Topeng dan Cokek” yang merupakan rangkaian kegiatan mengusut dengan teliti sejarah tarian mulai dari seminar hingga pertunjukan. “Melalui program ini kami berharap dapat memberikan kesempatan kepada publik un-

tuk berdialog secara langsung dengan senimannya dan mendapat gambaran betapa pentingnya kemampuan kepenarian seorang seniman tari dan kematangan teknik menari yang sempurna,” kata Ketua Komite Tari DKJ Sukarji Sriman di Jakarta, Senin. Selain itu, menurut Sukarji, melalui program ini, publik juga diharapkan mengetahui per-

ADVERTISING

jalanan karir para penari dalam menciptakan karya tari pengembangan dari tradisinya. Seminar Telisik Tari digelar pada Senin (8/12) pukul 10.30 WIB di Galeri Indonesia Kaya dengan membahas sejarah dan perkembangan Tari Cokek. Hadir sebagai pembicara budayawan Julianti Parani, budayawan Rachmat Ruchiat, dan peneliti Risma Sugihartati.

RUPA-RUPA

AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

Setelah itu, digelar “master class” pada hari yang sama pukul 13.00 WIB menghadirkan Rachmat Ruchiat dan generasi ketiga penari Betawi Kartini Kisam. Selanjutnya pertunjukan akan dilakukan pada Selasa (9/ 12) pukul 19.30 WIB di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki menampilkan Tari Sipatmo asli hasil rekonstruksi

dan revitalisasi oleh Kartini Kisam, pertunjukan Tari Sipatmo hasil pengembangan oleh Entong Kisam “Shiu Pat Mo”, pertunjukan Tari Topeng Tiga oleh Kartini Kisam, pertunjukan Tari Kembang Lambang Sari oleh Wiwiek Widhiastuti, pertunjukan Tari Sipatmo hasil Masterclass oleh alumni IKJ serta pemutaran film Meme Karawang. (Ant/Bali Post)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA N O K A / N O S I N : MH1JF5114AK030318/ JF51E-1031178 AN. YEREMIA ADITYA PUSDANEGARA HILANG DISEKITAR JL. GAJAH MADA MENUJU RUMAH

SUARA NTB Selasa, 9 Desember 2014

PENDIDIKAN

Halaman 10

SYUKURAN Anggota Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan (GMPP) melakukan pemotongan tumpeng sebagai bentuk syukur atas diberhentikannya Kurikulum 2013, di Bandung, Jawa Barat, Senin (8/ 12). Mereka berharap adanya perbaikan pendidikan di Indonesia dan biaya pendidikan ke depan tidak lagi memberatkan para orang tua murid.

Pertahankan Rumah Pesantren MADRASAH Aliyah (MA) PlusKeterampilan NW Pancor merupakan sekolah yang berlatar belakang santri. Oleh sebab itu, dalam menunjang dunia pendidikan ke arah yang lebih baik. Pihak sekolah terus berupaya mempertahankan dan mengembangkan akhlak para siswa dalam kehidupan sehari-harinya yang disebut dengan rumah pesantren dengan tetap mengacu pada slogan NW yakni Iman dan Takwa. Kepada Suara NTB, Senin (8/12), Kepala MA Plus Keterampilan NW Pancor, Drs.Kholidi, M.Pd mengatakan, seorang manusia akan indah jika dibingkai dengan akhlak dan bingkainya itu adalah iman dan takwa. Karena, jika seseorang sudah memiliki akhlak yang baik, maka ia akan mampu berdiri tegak ke manapun ia pergi dan dimanapun ia berada. Salah satu cara dalam mendidik akhlak siswa itu dengan tetap membiasakan para siswa membaca Al Qur’an dan shalat berjamaah setiap hari. “Kita di sini tetap mengutamakan kebersamaan,” ucapnya. Selain itu, di samping mengedepankan akhlaqul karimah para siswa, pihak sekolah juga lebih mengedapankan lagi Uswatun Hasanah. Karena, terangnya, itulah yang dipakai oleh Rasullullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Sedangkan, di setiap mata pelajaran yang ada di MA Plus Keterampilan NW Pancor selalu dimasukkan nilainiai agama terutama dalam beberapa keterampilan yang. ‘’Karena bingkai keterampilan hanya berlaku pada dunia saja, sedangkan bingkai iman dan takwa akan berlaku sampai akhirat,’’ tandasnya. (yon)

(ant/bali post)

Komisi X DPR Sesalkan Penghentian Kurikulum 2013 Jakarta (Suara NTB) – Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya menyesalkan penghentian pemberlakukan Kurikulum 2013 oleh pemerintah, karena menurutnya secara substansi bagus untuk membangun karakter dan kompetensi murid. “Kami sayangkan atas pembatalan (kurikulum 2013) karena terburu-buru yang sebenarnya disusun untuk memperbaiki kurikulum 2006,” kata Teuku Riefky di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin. Dia menjelaskan Kurikulum 2013 pada dasarnya agar siswa berkarakter dan memi-

liki kompetensi yang baik, dibutuhkan dalam era globalisasi dan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Menurut dia, dalam Kurikulum 2013 memang terdapat kekurangan dalam implementasinya seperti kekurangan pelatihan guru, sarana, dan prasarana, serta sistem penilaian guru yang belum terbiasa. “Permasalahan teknis harus diselesaikan dengan teknis bukan mundur dengan menerapkan kebijakan lalu,” ujarnya. Baginya, ketidaksiapan guru dalam mengawasi perkembangan anak seharus-

nya bisa diatasi dengan memberi waktu untuk beradaptasi. Dia mengatakan hal itu lebih baik dibandingkan dengan mengubah kebijakan menggunakan Kurikulum 2006. “Sistem guru di Kurikulum 2013 bagaimana melihat kerjasama anak agar berani tampil dan itu belum terbiasa dilakukan, sehingga mereka meminta waktu,” katanya. Teuku Riefky menegaskan Komisi X DPR RI akan menyikapi kebijakan tersebut dalam rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada bulan Januari 2015. Komisi X akan

mempertanyakan kebijakan Menteri Anies tersebut karena dinilai terburu-buru. “Masalah kurikulum memang kewenangan pemerintah namun ini menyangkut publik dan berdampak pada siswa, sehingga seharusnya berkonsultasi dengan DPR,” katanya. Selain itu dia menilai penerapan Kurikulum 2006 memungkinkan munculnya mafia buku kembali. Hal itu menurut dia di kurikulum 2013 sudah diatur mengenai buku gratis dan bisa diunduh sehingga tidak bergantung dengan percetakan. “Tidak berlakun-

ya Kurikulum 2013 membuka hadirnya mafia buku yang bisa mengganggu sistem belajar mengajar,” katanya. Dia juga mengatakan Komisi X mengevaluasi Kurikulum 2013 pada Oktober-November 2014 di wilayah Aceh, Jawa Timur, Bali, Sulawesi, dan Kalimantan untuk melihat kendala penerapan kurikulum di daerah. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah (Menbud Dikdasmen) Anies Baswedan memutuskan untuk menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 di seluruh Indonesia. (ant/bali post)

Kholidi (Suara NTB/yon)

Jadikan Siswa Lebih Bersemangat

SDN 3 Sukamulia Haruskan Senam Sebelum Belajar Selong (Suara NTB) – Sebelum dimulainya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), SDN 3 Sukamulia membiasakan para siswanya mengikuti senam pagi yang dibimbing langsung guru olah raga. Salah satu faktor utama dijadikannya senam itu setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu itu supaya anak lebih segar dan bersemangat mengikuti pembelajaran di dalam kelas. ‘’Oleh sebab itu, kegiatan senam pagi sampai sekarang sudah dijadikan sebagai agenda rutin yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam mengasah dan mengembangkan semangat siswa mengikuti pembelajaran di dalam kelas,’’ ungkap Kepala SDN 3 Sukamulia, Bq. Bahariah, S.Pd, pada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (8/12). Menurutnya, tujuan dilakukannya kegiatan senam pagi selama 15 menit itu supaya para siswa lebih bersemangat dalam belajar. Selain itu, membiasakan siswa datang ke sekolah lebih awal dan melatih kedisiplinan para siswa. “Tidak hanya siswa kita saja yang senam pada hari yang sudah ditentukan itu, namun terkadang guru juga ikut untuk menghilangkan kepenatannya,” ujarnya. Ia menambahkan, setelah para siswa mengikuti senam pagi, pihak sekolah juga membiasakan semua siswa untuk membaca dan menghafal ayat-ayat pendek dari kelas satu sampai kelas enam di dalam kelas sebelum dimulainya KBM. Diakuinya, dengan diterapkannya kebijakan itu, sejauh ini pihak sekolah sudah bisa menerima hasilnya, karena sudah banyak siswa-siswanya yang sudah mampu menghafal ayat-ayat pendek yang merupakan kebutuhan dasar umat Islam. “Alhamdulillah dari dulu sampai sekarang kita bisa menerima hasil dari apa yang kita canangkan itu karena sudah banyak siswa kita yang hafal ayat pendek dan perilakunya juga bisa berubah,” ucapnya. (yon)

Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Kemdikbud Harus Bentuk Ditjen Guru Lebak (Suara NTB) – Pengamat pendidikan Muhammad Basit mengatakan pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Guru yang diusulkan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air. “Kami yakin pendidikan akan menjadi lebih baik jika profesi guru ditangani satu pintu yakni Direktorat Jenderal (Ditjen),” kata Basit yang juga dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Wasilatul Falah Rangkasbitung belum lama ini. Menurut dia, pembentukan Ditjen guru perlu direalisasikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Saat ini, lanjutnya, keilmuan pedagogik yang dimiliki guru belum optimal, sehingga berdampak terhadap mutu pendidikan. Selama ini, ujar dia, penanganan profesi guru juga ditangani oleh kementerian lain, seperti Kementerian Agama. Karena itu, pihaknya optimistis jika Ditjen guru terbentuk maka semua guru dari kementerian lain akan digabungkan. Pembentukan Ditjen tersebut itu nantinya dapat mengurus masalah peningkatan mutu dan kualitas guru, pelatihan guru, pembinaan guru, peningkatan kesejahteraan guru, juga perlindungan hukum kepada guru. Selain itu juga akan terealisasi pemerataan guru di kota maupun daerah, sehingga tidak terjadi lagi kekurangan tenaga pengajar. “Kami yakin jika guru ditangani khusus dipastikan akan melahirkan mutu pendidikan yang baik lebih baik. Sebab kualitas pendidikan itu kuncinya tergantung guru,” katanya. Menurut dia, saat ini pendidikan milik pemerintah relatif kecil berhasil menoreh prestasi di berbagai perlombaan bidang akademik baik tingkat nasional maupun mancanegara dibandingkan sekolah-sekolah swasta. Minimnya prestasi itu diantaranya tenaga guru tidak maksimal untuk mendapat pelatihan-pelatihan maupun wokshop tentang ilmu pedagogik. Apalagi, pada otonomi daerah ini juga banyak guru terjerat korban politik. Saat ini, lanjutnya, guru tidak merasa nyaman dan tenang saat menyampaikan proses kegiatan belajar mengajar karena dikhawatirkan dimutasi. “Jika guru itu ditangani satu pintu melalui Ditjen kemungkinan guru dikembalikan ke pemerintah pusat dan tidak otonomi daerah,” ujarnya. (ant/bali post)

Kurikulum 2013 Dihentikan

Bupati Lobar akan Kumpulkan Pengurus PGRI Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony menilai kebijakan pemerintah pusat menghentikan sementara kurikulum 2013 yang baru hanya setahun dilaksanakan kurang tepat, karena terlalu dadakan. Dirinya khawatir akibat penghentian kurikulum ini bisa berdampak terhadap aspek ekonomi, politis dan sosial. “Selaku pihak yang berkecimpung di pendidikan, penghentian kurikulum 2013 ini dadakan, sehingga akan terjadi stagnan dalam proses pembelajaran,” ungkap mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB ini menanggapi kebijakan penghentian sementara Kurikulum 2013, Senin (8/12). Ia menjelaskan, esensi kurikulum itu seperangkat pengalaman pembelajaran yang dilakukan secara sistematis, teratur dan terukur. Dalam imlementasinya para guru harus menguasai evaluasi, metodologi dan materi. Menurutnya, Kurikulum 2013 tidak lahir mendadak, lalu dilaksanakan secara dadakan, namun melaui proses pengkajian matang. Dalam arti, jika dihentikan secara mendadak, maka akan terjadi stagnan dalam proses pembelajaran. Karena kurikulum itu menyangkut kemampuan guru, alat, buku

“Selaku pihak yang berkecimpung di pendidikan, penghentian kurikulum 2013 ini dadakan, sehingga akan terjadi stagnan dalam proses pembelajaran’’ (Suara NTB/dok)

dan ekonomi. “Kalau diberhentikan mendadak akan terjadi banyak hal yang harus direvisi, baik aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik, karena itu tidak bisa dihentikan seperti menyetop secara fisik,” tegas mantan Sekretaris pada Direktorat Jenderal Pendidikan Luar

H. Zaini Arony Sekolah Departemen Pendidikan Nasional ini. Seharusnya sebelum ada kebijakan ini ada evaluasi dulu, apakah selama pelaksanaannya tidak sesuai aspek akademik dan psikologis. Menurutnya, harus diambil sikap yang lebih bijak, karena layaknya kurikulum itu berlaku mini-

Buku Referensi di SDN 5 Jurit Diduga Sengaja Dibakar Selong (Suara NTB) – Sejumlah buku referensi yang dipakai guru mengajar di SDN 5 Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur terbakar. Pihak sekolah seperti disampaikan Kepala SDN 5 Jurit Hj.Nurhayati, S.Pd, menduga terbakarnya buku-buku referensi di sekolah itu diduga sengaja dilakukan. Pihaknya menduga kebakaran itu merupakan ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh salah satu siswanya sendiri. Karena, akunya, SDN 5 Jurit mempunyai satu siswa yang memiliki kelainan. Akibat dari kejadian itu, sejumlah buku referensi seperti buku referensi kurikulum 13 dan buku referensi 2006 beserta tes ujian semester siswa yang ludes terbakar khususnya soal semester untuk kelas 4 dan 5 ludes terbakar. Bahkan, terangnya, terjadinya kebakaran di SDN 5 Jurit bukanlah hal yang pertama kali dialami pihak sekolah. Pada bulan Maret 2014 kebakaran juga pernah dialami dengan modus yang sama. Akan tetapi, kebakaran beberapa bulan yang lalu lebih mengerikan, karena dari insiden tersebut merambat ke bangunan sekolah. Sehingga, semenjak terjadinya kebakaran itulah dilakukannya ren-

(Suara NTB/yon).

DIBAKAR - Sisa buku-buku referensi yang menjadi penunjang dalam dunia pendidikan di SDN 5 Jurit yang diduga dibakar orang yang tidak bertanggung jawab. ovasi sekolah. Tidak hanya itu, pada bulan September 2014, kebakaran buku juga dialami salah satu TK yang bersebelahan dengan SDN 5 Jurit. Sehingga, jelasnya, jika dilihat dari kejadian yang persis sama itu, pihak sekolah menduga pelakunya adalah satu orang. Sementara itu, Kapolsek Pringgasela, Iptu Junaedi membenarkan kejadian itu. Ia mengatakan, pembakaran buku itu terjadi di tiga titik,

di antaranya di dalam ruangan kelas 4, ruang kelas 5 dan di dapur sekolah. Jika dilihat dari hasil identifikasi, pembakaran sejumlah buku itu dilakukan Minggu malam dengan adanya unsur kesengajaan, karena masih adanya bara api sampai Senin pagi. Terkait dengan kejadian itu, saat ini sedang didalami oleh Polsek Pringgasela untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengetahui siapa dalang atas kejadian itu. (yon)

“Kaitan dengan itu segera kami lakukan evaluasi bersama kepala bidang dan pengawas serta PGRI untuk membahas masalah ini,’’ M. Ilham mal 5 tahun dan 6 tahun. Di tempat terpisah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar, M. Ilham, SPd, MPd, menambahkan, sesuai Surat Edaran Mendikbud yang diterima Sabtu lalu, jika ada instruksi langsung untuk menghentikan sementara kurikulum 2013 pada sekolah yang baru melaksanakan di Lobar. “Kaitan dengan itu segera kami lakukan evaluasi bersama kepala bidang dan pengawas serta PGRI untuk membahas masalah ini,” bebernya. Ia menyebut, alasan Mendikbud menghentikan sementara adalah persiapan kurikulum ini belum matang,

(Suara NTB/dok)

namun sudah dilaksanakan, sehingga perlu penyempurnaan. Hasil evaluasi kementerian bahwa ditemukan beberapa hal yang perlu penyempurnaan, sehingga dihentikan sementara waktu sampai ada penyempurnaan lebih lanjut. “Komitmen Pak Menteri tidak mengubah kurikulum 2013, namun disempurnakan,” ujarnya. Di Lobar, ujarnya, baru tiga sekolah yang melaksanakan tahap awal, karena pelaksanaan kurikulum ini dilaksanakan oleh sekolah yang layak. Dengan diberhentikannya untuk sementara kurikulum 2013, maka kurikulum akan kembali pada Kurikulum 2006. (her)

MA Plus NW Terus Berbenah Selong (Suara NTB) – Madrasah Aliyah (MA) Plus Keterampilan NW Pancor merupakan salah satu dari tiga madrasah di NTB yang diizinkan untuk membuka keterampilan yang menjadi kegiatan intra sekolah. Tujuan dari dibukanya keterampilan di MA itu, karena pihak sekolah melihat kebutuhan pasar yang persaingannya semakin ketat. Oleh sebab itu, dari tahun 1999 sejak ditambahnya MA NW Pancor menjadi MA Plus Keterampilan NW Pancor, pihak sekolah terus berupaya berbenah diri mengikuti perkembangan zaman supaya bisa duduk bersama dengan sekolah-sekolah yang memfokuskan kepada keterampilan-keterampilan siswa atau lebih dikenal dengan SMK. Dikonfirmasi Suara NTB, Senin (8/12), Kepala MA Plus Keterampilan NW Pancor, Drs.Kholidi, M.Pd, menjelaskan, sekolah-sekolah di NTB yang diizinkan membuka keterampilan menjadi kegiatan intra sekolah, di antaranya MAN 1 Praya, MA Nurul Hakim Kediri dan MA Plus Keterampilan NW Pancor. Sehingga, dengan dipadukannya antara pendidikan agama dengan keterampilan yang ada, maka para siswa akan lebih cepat berkembang menuju era globalisasi. Apalagi, sejauh ini masih banyak masyarakat yang kaya, cerdas, pintar namun ujung-ujung menyimpang dari tanggung jawabnya. Hal itu disebabkan minimnya pengetahuan agama yang dimiliki. “Kita akan terus berbenah diri seiring dengan perkembangan zaman supaya kita bisa duduk bersama dengan sekolahsekolah negeri,” jelasnya. Sementara itu, tambahnya, beberapa jurusan yang ada di MA Plus Keterampilan NW Pancor, di antaranya, Meubeler, Tata Busana dan Tata Boga. Salah satu faktor yang menyebabkan dari dipilihnya tiga keterampilan itu, karena sesuai dengan kebutuhan pokok yakni sandang, pangan dan papan. “Ketiga keterampilan sesuai dengan kebutuhan pokok. Akan tetapi khusus untuk meubeler itu kita diberikan jatah oleh Kemenag Pusat,” akunya. (yon)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 9 Desember 2014

Messi Ikuti Ronaldo Kemas Hattrick

Mourinho Tidak Lagi Boleh Berbangga London Julukan “The Special One” yang disematkan kepada pelatih Chelsea Jose Mourinho boleh jadi tidak dapat dibangga-banggakan lagi. Alasannya, The Blues toh menelan kekalahan kali pertama, meski masih tetap memuncaki klasemen sementara Premier League 2014/2015. Mourinho tidak boleh dan tidak layak berbangga, karena justru Newcastle menjadi klub pertama yang mampu menaklukkan Chelsea selama perjalanan musim 2014/15, dengan skor 2-1 di St James Park pada Sabtu (6/12). Gol Newcastle dicetak oleh Papiss Demba Cisse (57, 78), sementara gol The Blues dilesakkan Didier Drogba pada menit ke-83. Sekali lagi, Mourinho tidak layak berbangga, karena ini kekalahan perdana Chelsea, meski mereka masih bertengger di peringkat pertama klasemen sementara Premier League, setelah menjalani 15 laga, dan mengumpulkan 36 poin, selisih tiga poin dari Manchester City. Sejumlah media massa Inggris menyoroti bahwa kekalahan ini justru membuat Mourinho menjalani masa kemarau rekor ketika berlaga di St James Park. Mou belum mencatat satu kali kemenangan ketika berlaga di kandang Newcastle United. Rekornya, ia menorehkan tiga kekalahan, dan dua kali imbang. “Segala sesuatunya dapat saja terjadi, wasit tidak dapat menguasai segalanya,” katanya sebagaimana dikutip dari situs BBC. Apakah Mourinho masih menyalakan bara unggun kebanggaan di tengah kenyataan bahwa “perjalanan laga kehidupan seturut bandul waktu, ada menang, ada kalah, ada imbang”. Mourinho tinggal menanti penghakiman. Chelsea ditantang Sporting CP di ajang Liga Champions, di Stamford Bridge, pada 10 Desember 2014. Tiga hari berselang, Chelsea segera tampil di kandang, melawan Hull City, di ajang Premier League. (ant/bali post)

Falcao Tidak Cukup Fit Manchester Louis van Gaal mengatakan Radamel Falcao tidak cukup fit untuk membela Manchester United ketika berhadapan dengan Southampton. Falc a o dan hanya bisa bermain selama 20 menit. Ia saat ini dalam pinjaman jangka panjang dari Monaco baru tampil tiga kali sebagai starter dan empat kali pengganti di Liga Inggris. Pemain Kolombia 28 tahun itu diperkirakan akan menjadi pengganti ketika United bertandang ke Southampton, setelah van Gaal mengonfirmasi bahwa Wayne Rooney fit dan akan bermain. “Falcao memerlukan kebugaraan. Dia hanya bisa bermain 20 menit,” kata van Gaal. “Saya telah memilihnya, tetapi ritme permainan di Liga Inggris tinggi.” “Ini akan menjadi kontribusi yang lebih baik jika dia bermain dengan tim kedua, tetapi saya tidak bisa melakukan itu karena pada Selasa Rooney cedera saat melawan Stoke.” “Saya harus beradaptasi. Saya tidak tertarik dengan perbincangan apakah dia senang atau tidak senang dibangkucadangkan. Dia harus mengikuti filosofi saya. Saya di sini karena itu,” tambahnya lagi seperti dikutip skysports.com. (ant/bali post)

Radamel Falcao

Setelah kemasukan terlebih dahulu melalui gol Sergio Garcia, Barcelona kemudian mengambil alih jalannya pertandingan “derby” Katalan. Trigol ke-21 Messi di Liga Spanyol, yang membuatnya hanya tertinggal dua trigol dari rekor 23 trigol yang diukir Cristiano Ronaldo pada Sabtu. Tandukan Gerard Pique dan penyelesaian apik dai Pedro, cukup bagi Barca untuk mengamankan kemenangan dan menggeser Atletico Madrid untuk menghuni peringkat kedua dengan 34 angka. Real masih memimpin klasemen dengan 36 angka setelah menang 3-0 atas Celta Vigo pada Sabtu. “Tidak ada kata-kata untuk menjelaskan Messi. Ia memberi begitu banyak kepada kami yang saya pikir mustahil untuk mengatakan apa yang telah ia lakukan bagi kami,” kata Pique. “Ini adalah pertandingan yang sulit. Kami banyak berkembang pada babak kedua. Kami memperbaiki kesalahan-kesalahan kami dan apa yang kami miliki sekarang adalah terus seperti ini,” katanya. Meski belum pernah menang di Camp Nou sejak 2009, justru tim tamulah yang

memulai pertandingan dengan lebih baik dengan menciptakan peluang pertama di pertandingan itu pada menit kedelapan. Namun Jordi Alba mampu menyapu umpan silang Garcia saat Lucas Vazquez bersiap memasukkannya dari jarak dekat. Barcelona sepertinya tidak waspada atas peringatan dini dari lawannya tersebut, dan mereka harus mendapati gawangnya kemasukan terlebih dahulu. Publik Nou Camp dikejutkan ketika Sergio Garcia berlari melewati Pique sebelum melepaskan tembakan melewati Claudio Bravo sehingga tercipta gol. Itu merupakan gol perdana Espanyol di kandang lawan sekota mereka, sejak dua gol Ivan De La Pena membawa mereka menang 2-1 di sana lima tahun silam. Setelah dijatuhkan di tepi kotak penalti, Messi kemudian melepaskan tendangan bebas yang memantul ke atas mistar kiper Kiko Casilla, dan sejak itu hanya tinggal masalah waktu sebelum Barca menyamakan kedudukan. Gol penyama kedudukan tercipta menjelang turun minum dengan gol yang telah menjadi ciri khas Barcelona. Jordi Alba bergerak memotong dari kiri, memberi umpan kepada Xavi Hernandez, yang menyodorkannya kepada pemain Argentina itu yang men-

(Suara NTB/ist)

HATTRICK – Lionel Messi mencetak hattrick dalam kemenangan 5-1 Barcelona atas rival sekota Espanyol pada Senin dini hari kemarin. yambarnya dari luar kotak penalti. Lima menit setelah turun minum skor berubah menjadi 2-1 ketika Neymar bekerja sama dengan Luis Suarez untuk menemukan Messi di tepi kotak penalti, dan pemain 27 tahun itu melepaskan tembakan kaki kanan yang tidak dapat dihentikan Casilla. Dua menit berselang keunggulan mereka berlipat ganda, ketika tendangan sudut Rakitic diteruskan oleh Pique. Saat pertandingan tinggal

menyisakan 13 menit, bola diagonal Alba tertuju kepada pemain pengganti Pedro Rodriguez, yang masuk untuk menggantikan Suarez, dan pemain internasional Spanyol itu tidak melakukan kesalahan untuk memperbesar keunggulan Barca. Sembilan menit menjelang pertandingan usai, Messi menutup malam indahnya dengan menyarangkan gol ketiga, menyusul kerja samanya dengan Pedro. Sementara mantan pel-

atih Manchester United David Moyes menelan kekalahan pertamanya sebagai pelatih Real Sociedd saat timnya takluk 0-4 dari Villarrel. Kekalahan ini membuat Sociedad menduduki posisi ke14, unggul tiga angka di atas zona degradasi, sedangkan Villarreal naik ke peringkat keenam. Pada pertandingan lain, Valencia kembali tanpa kemenangan setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 di markas Granada. (ant/bali post)

Tim Voli Pantai NTB Rajai Grup D Vietnam Selangkah

Lagi ke Final Piala Suzuki

Kuala Lumpur Vietnam sudah menginjakkan satu kaki mereka di final Piala Suzuki setelah gol-gol dari Vo Huy Toan dan Nguyen Van Quyet membuat juara 2008 itu meraih kemenangan tandang 2-1 atas Malaysia pada laga pertama semifinal mereka di Kuala Lumpur, Minggu. Tim tuan rumah unggul lebih dulu dengan gol penalti Safiq Rahim tapi Huy Toan menyamakan kedudukan pada menit ke-32, sebelum Van Quyet mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-60 dalam pertandingan di bawah guyuran hujan di Stadion Shah Alam, lapor AFP. Dengan aturan gol tandang berlaku, Malaysia harus menciptakan sedikitnya dua gol dalam laga kedua di Hanoi pada Kamis mendatang, untuk bisa maju ke final, melawan Filipina atau Thailand, yang bermain 0-0 pada laga pertama semifinal mereka di Manila pada Sabtu. Malaysia mengalahkan Vietnam 2-0 secara agregat pada semifinal 2010 dalam perjalanan mereka menjadi juara dan keberhasilan tersebut terlihat akan terulang ketika Safiq membuat kiper Tran Nguyen Manh salah langkah menyambut tembakan penalti pada menit ke-14 setelah Nguyen Huy Hung melakukan pelanggaran “handball” di kotak penalti. Tapi kecepatan serangan para pemain Vietnam membuat masalah sepanjang pertandingan tersebut bagi pertahanan Malaysia yang tidak diperkuat Shukor Adan. Tim tamu menyamakan kedudukan setelah pertandingan berlangsung setengah jam, saat tembakan datar Van Quyet ditangkis kiper Malaysia Khairul Fahmi Che Mat, tapi mengarah ke Huy Toan yang tidak terkawal yang kemudian menjebol gawang. Vietnam terlihat makin berbahaya dalam serangan balik pada babak kedua dan mereka mencetak gol penting penentu kemenangan pada menit ke-60 setelah Van Quyet menerima bola di sisi kanan pertahanan Malaysia dari Mac Hong Quan, memotong bola dari pemain belakang Zubir Azmi sebelum melepaskan tembakan yang melewati Khairul Fahmi. Vietnam hampir memperbesar kemenangan namun Huy Tuan gagal menyambut umpan silang Van Quyet, tapi Malaysia juga hampir menyamakan kedudukan pada akhir pertandingan tapi sundulan pemain pengganti Indra Putra Mahayuddin melebar ke sisi gawang. (ant/bali post)

Surabaya (Suara NTB) Tim voli pantai putra NTB tampil memuaskan dalam tiga laga penyisihan cabang olahraga bola voli pantai. Pasangan Dede Pradita Utama, Edy Sultrawan berhasil merajai klasemen Grup D setelah mengalahkan tim Bali, I Ketut Ardana - Adi Satriyawan 2-0 di pertandingan ketiganya di Lapangan Voli Pantai Delta Sidoarjo, Senin (8/12) kemarin. Di laga pertamananya tim unggulan NTB itu mengalahkan Bengkulu dengan skor 20, selanjutnya mengalahkan tim Kalimantan Tenggara (Kaltara) di pertandingan ba-

bak penyisihan kedua Grup D. Terakhir, mengalahkan tim Bali dengan kemenangan telak dua set langsung. Hasil itu membawa NTB merajai posisi Grup D dengan koleksi 9 poin. Sementara posisi runer up diraih oleh Bali yang mengoleksi 6 poin setelah mengalahkan Bengkulu 2-1 dan Kaltara 2-0. Sementara itu hasil pertandingan lainnya, Jatim berhadapan dengan Jawa Tengah yang diperkuat oleh Heri dan Rizki juga menang mutlak 2-0. Pada seat pertama tim Jatim meraih skor 2111 dan seat kedua 21-8. Selain Jatim, Tim Jabar dalam

dua kali pertandingan juga unggul atas lawannya. Pada pertandingan sebelumnya, melawan Sulawesi Selatan, Jabar unggul 2-0 dan pada pertandingan melawan Bangka Belitung, tim Jabar juga unggul 2-0. Sementara skor pertandingan voli pantai putra pada, hari Minggu meliputi NTB dengan Bengkulu skor 2-0, Bali dengan Kaltara skor 2-0, Sumbar dengan DIY skor 1-2, Jateng dengan Riau skor 2-0, Babel dengan Sulsel skor 0-2, DKI dengan DIY skor 02, NTB dengan Kaltara skor 2-0 dan Bali dengan Bengkulu skor 2-1. (fan)

Bulutangkis

Safitri dan Uyun Terhenti di Babak 16 Besar Surabaya (Suara NTB) Dua atlet NTB Safitri dan M. Fathul Uyun gagal mempertahankan kemenangan setelah mengalami kalah di pertandingan keduanya. Atlet tunggal putri NTB, Safitri terhenti di babak enam belas besar setelah dipaksa menyerah 2-0 atas tunggal putri Jawa Barat (Jabar), Trya Nur Sa’diah di pertandingan keduanya di babak 16 besar yang berlangsung di GOR Sudirman Kertajaya Surabaya, Senin (8/12) kemarin. Sementara di pertandingan putra, atlet tunggal putra NTB, M. Fathul Uyun yang berhasil mengalahkan atlet Maluku, Zulfikry 2-1 di pertandingan pertamannya juga terhenti di babak 16 besar setelah dikalahkan atlet Sulawesi Utara (Sulut) di pertandingan kedua. Pantauan Suara NTB, Safitri boleh dibilang sudah memberikan perlawanan yang cukup menguras tenaga lawan. Namun kerja keras Safitri menjadi sia-sia karena lawan yang dihadapi memiliki kemampuan teknik dan pengalaman tanding yang jauh lebih bagus. Maklum lawan yang dihadapi Safitri merupakan peringkat 7 besar atlet remaja nasional yang memiliki pengalaman tanding jauh lebih tinggi, sementara Safitri sendiri masih usia pemula (14 tahun) dan akan memasuki usia remaja tahun 2016 mendatang. Karena selisih usia cukup jauh (3 tahun) akibatnya atlet remaja NTB tak bisa berbuat banyak. Dan pertandingan pun dimenangkan oleh atlet Jabar dengan kemenangan dua set langsung. Di set pertama, Safitri sempat memimpin poin, 4-2, namun Trya Nur Sa’diah yang bermain penuh kesabaran berhasil mengembalikan keadaan hingga pertandingan

Safitri dimenangkan oleh Trya dengan skor 21-16. Di set kedua, Safitri yang bermain lepas kembali memimpin peratandingan 64. Namun demikian, meski tertinggal dua angka namun Trya tetap bermain tenang, dan lagi-lagi beberapa pukulan drive (datar) dan drop shoot yang dilepaskan oleh Safitri pun mengenai net hinga bola lob dari lawan tak bisa dikembalikan dengan sempurna. Skor kembali menguntungkan pemain Jabar, hingga pertandingan dimenangkan Trya dengan skor 21-15. Pelatih Bulutangkis NTB, L. Firman yang dimintai tanggapannya soal kekalahan atletnya menyayangkan kekalahan itu, menurutnya Safitri sebenarnya bisa bermain jauh lebih baik lagi, namun sayangnya Safitri kurang sabaran, sehingga beberapa pukulan drive dan drop shoot yang dilepaskan beberapa kali mengenai net. Kesalahan yang

(Suara NTB/ist)

Jose Mourinho

(Suara NTB/ist)

(ant/balipost)

Madrid Hattrick (trigol) ketiga Lionel Messi membantu Barcelona terus memberi tekanan terhadap pemuncak klasemen Liga Spanyol Real Madrid, ketika mereka mencatatkan kemenangan 5-1 atas rival sekota Espanyol pada Minggu (Senin WIB).

dilakukan oleh Safitri ini terjadi karena pengaruh mental, karena memang lawan yang dihadapi merupakan peringkat 7 besar nasional tingkat remaja, sementara Safitri masih atlet pemula. “Safitri kurang sabar saja meladeni lawanya, harusnya dia bisa memenangkan pertandingan itu karena saya menilai kemampuan teknik yang dimiliki Saftri jauh lebih baik ketimbang lawannya,” jelasnya. Menurutnya ketidaksabaran Safitri dalam pertandingan itu karena memang masih minim pengalaman tanding, sementara lawanya baru saja selesai mengikuti turnamen Internasional di Thailand baru-baru ini. Ditambahkan Firman, kontingen NTB masih memiliki kesempatan untuk mengikuti pertandingan ganda campuran yang akan dipertandingkan, Kamis (9/ 12) hari ini. (fan)

SUARA NTB

Selasa, 9 Desember 2014

Halaman 12

RUPA-RUPA

PERHIASAN

FINANCE

295.000

SHOWROOM

RUPA-RUPA

TRAVEL

SALON

PERAWATAN AC

TOKO MAINAN

PET SHOP

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

RUPA-RUPA

BENGKEL 18.00

SUARA NTB

Selasa, 9 Desember 2014

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

087 865 633 888 / 087 861 811 999

RUMAH MAKAN

KURSUS

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LOWONGAN

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SERVICE AC

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

TERASI

LOWONGAN

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM BIBIR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TRAVEL

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

RUPA - RUPA

RUPA_RUPA

FASHION

RUPA-RUPA

DIJUAL

RUPA - RUPA

KONVEKSI

Selasa, 9 Desember 2014

Reza Bovier

SUARA NTB

Halaman 14

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Pengurus dan anggota BPD PHRI NTB, Humas dan Promosi BPPD NTB, Uji Gaffar Gaffar,, foto bersama dengan para emu Bisnis’ sekretaris dari belasan perusahaan swasta nasional dana sing dalam kegiatan ‘’T ‘’Temu Bisnis’’’ di Hotel Sultan Jakarta, Jumat (5/12) lalu.

’’Temu Bisnis’’

Potensial Promosikan NTB sebagai Destinasi MICE MENYUSUL adanya edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), terkait larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggelar rapat di hotel yang resmi berlaku mulai 1 Desember 2014 lalu, membuat pengelola hotel kelimpungan. Tidak terkecuali pengelola hotel di NTB. Keluhan menurunnya pendapatan hotel, menyusul surat edaran larangan rapat di hotel yang baru berlaku beberapa hari saja sudah membuat pengelola hotel kelimpungan karena pendapatan mereka menurun drastis. Bahkan tidak sedikit dari pengelola hotel sudah mengambil ancang-ancang untuk mem-PHK karyawan karena merosotnya pendapatan mereka. Mencermati keresahan pelaku wisata khususnya pengelola hotel akibat dampak dari larangan PNS rapat di hotel, BPD PHRI NTB langsung bergerak cepat. ‘’Kami langsung melakukan langkah awal sebagai bentuk antisipasi menjawab keresahan pelaku pariwisata di NTB yang mengkhususkan diri bergerak di bidang Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE),’’ jelas Ketua BPD PHRI NTB, I Gusti Lanang Patra didampingi Sekretaris PHRI NTB, Baiq Rosilawati Djapa. Langkah antisipasi dari BPD PHRI NTB yakni dengan meminta Pemprov NTB untuk memfasilitasi sebuah pertemuan yang diberi tajuk ‘’ Temu Bisnis’’ dengan perusahan-perusahaan besar (swasta nasional dan asing) bertempat di Hotel Sultan, Jakarta, 5 Desember 2014 lalu. Target dari ‘’Temu Bisnis ‘’ ini adalah untuk mengundang perusahaan swasta dan asing untuk menggelar kegiatan MICE di NTB. ‘’Temu Bisnis’’ yang dikemas dalam bentuk santap malam bersama para sekretaris perusahaan swasta/ asing ini, ternyata mendapat sambutan yang antusias dari perusahaan-perusahaan besar yang berpusat di Jakarta. Belasan perusahaan swasta nasional dan asing hadir pada acara ‘’Temu Bisnis’’ tersebut seperti, PT. Paramount Land, Parazelzus, PT Benakat Integra, AXA Redifining Insurance, Pemier Oil Indonesia, Ministry of Foreign Affairs dan lainnya. Koordinator PHRI Kota Mataram, Reza Bovier yang juga GM Santika Hotel Mataram dalam sambutannya pada ‘’Temu Bisnis’’ mewakili Ketua BPD PHRI NTB mengatakan, NTB sudah sangat siap menjadi tempat untuk berlangsungnya kegiatan MICE. Berbagai fasilitas pendukung untuk kegiatan MICE sudah sangat memadai. ‘’NTB (Lombok dan Sumbawa) punya segalanya. Kami juga punya Islamic Center (IC) yang menjadi ikon NTB. Insya Allah pada tahun 2016 nanti pembangunannya sudah rampung,’’ katanya, seraya menambahkan selain sebagai destinasi MICE yang sangat memadai, NTB juga punya destinasi wisata lengkap, mulai dari pantai, gunung dan budaya yang sangat beragam. Reza Bovier juga mempromosikan agenda besar yang akan berlangsung di NTB tahun 2015 mendatang yaitu Tambora Menyapa Dunia. Lombok dengan letak geografisnya yang berdekatan dengan Bali, menjadi destinasi alternatif untuk wisatawan yang telah bosan mengunjungi destinasi lain di Indonesia. Lombok dengan keindahan alamnya dan banyaknya atraksi wisata yang masih natural, menjadikan Lombok sebagai destinasi wisata yang diminati oleh para wisatawan domestik. Dengan difasilitasinya kegiatan ini, para pelaku pariwisata NTB khususnya yang bergabung dalam BPD PHRI NTB merasa sangat berterima kasih atas perhatian yang diberikan Pemprov NTB. Langkah Pemda yang begitu cepat memikirkan dampak dari kebijakan dimaksud dengan menggelar ‘’Temu Bisnis’’, adalah investasi Pemda yang sangat tepat. Kegiatan ‘’Temu Bisnis’’ juga diapresiasi BPPD NTB melalui utusannya Uji Gaffar selaku Humas dan Promosi BPPR NTB. Pada prinsipnya katanya, Lombok sdan Sumbawa sudah sangat siap menerima kunjungan wisatawan. Terkait dengan adanya surat edaran berupa larangan PNS rapat di hotel, pihak BPPD NTB tidak tinggal diam. Sudah ada langkah-langkah yang dilakukan BPPD NTB agar pemerintah meninjau kembali larangan tersebut. Hal senada juga disampaikan Ketua PHRI NTB, I Gusti Lanang. BPP PHRI katanya akan melayangkan surat ke Presiden dan Wapres untuk meminta waktu berdialog terkait surat edaran ini. Karena menurut Lanang Patra, pemberlakuan larangan rapat di hotel per 1 Desember lalu telah mengakibatkan ratusan rancangan kegiatan di hotel di NTB dibatalkan. Akibatnya, bukan hanya hotel yang merugi, namun para pedagang kaki lima dan para perajin juga mengalami hal yang sama lantaran sepinya pengunjung. Lanang mengungkapkan, seharusnya saat ini hotel-hotel di daerah tengah sibuk mempersiapan tempat karena kegiatan-kegiatan yang dibatalkan tersebut direncanakan akan berlangsung di bawah tanggal 15 Desember ini. Hal ini menurutnya menjadi keresahan semua pihak karena wisata MICE atau wisata konvensi ini juga menjadi salah satu andalan perhotelan dan daerah untuk memperoleh PAD.. (*)

Suasana ''T emu Bisnis'' PHRI NTB dengan sekretaris ''Temu perusahaan swasta nasional dan asing

Para undangan mulai berdatangan mengikuti acara '' Temu Bisnis'' ''T

Suasana ''T emu Bisnis'' di Hotel Sultan, Jakarta ''Temu

Koordinator PHRI Kota Mataram, Reza Bovier memberikan door prize kepada undangan yang beruntung

Para undangan berdiskusi dengan pelaku pariwisata NTB

Foto bersama pelaku pariwisata NTB dengan mitra bisnis

PHRI Gelar Promosi ’’B-C Direct Sales’’ di Melbourne

Suasana promosi ''B-C'' pelaku pariwisata NTB di Melbourne, Australia.

Pertemuan pelaku pariwisata NTB pada acara promosi B-C di Melbourne, Australia.

SELAIN menggelar ‘’Temu Bisnis’’ di Jakarta pada 26-30 November 2014 yang lalu, BPD PHRi NTB juga menggelar kegiatan promosi B-C ( Bisnis to Customer) Direct Sales di Melbourne Australia. Kegiatan promosi destinasi pariwisata yang kami lakukan di Melbourne Australia itu menurut Ketua BPD PHRi NTB, I Gusti Lanang Patra yang didampingi Sekretaris Baiq Rosalia Djapa, mendapat sambutan yang baik dari masyarakan Kota Melbourne. ‘’Kegiatan yang kami lakukan adalah mejual langsung produk pariwisata NTB kepada masyarakat Melbourne,’’ katanya. Kegiatan ini merupakan terobosan baru yang pernah dilaksanakan oleh pelaku pariwisata Indonesia, karena selama ini kegiatan promosi dilaksanakan melalui kegiatan Sales Mission B-B ( Bisnis to Bisnis) yang mana pelaku pariwisata tidak menjual produknya langsung kepada masyarakat melainkan menjual produk melalui travel agent setempat. Kegiatan B-C di Melbourne Australia mendapat dukungan penuh dari KJRI Melbourne dan Ibu Wita Purnamasari Consul Melbourne bersama staf berkenan untuk mendampingi tim PHRI NTB selama kegiatan di Melbourne Central. Kegiatan Direct Sales B-C akan memberikan ruang promosi yang jauh lebih baik bilamana kebudayaan NTB dapat ditampilkan dalam kegiatan semacam ini agar mendapat perhatian yang lebih besar dari masyarakat setempat, karena kegiatan promosi bila dikaitkan dengan kebudayaan akan memberikan dampak yang lebih besar. Menurut Baiq Rosalia Djapa, dalam dalam kegiatan‘’B-C Direct Sales’’ di Melbourne, hasilnya sangat menggembirakan. Fortune Hotel untuk pemesanan bulan April 2015 mendapat pesanan kamar sebanyak 20 kamar untuk durasi 10 malam yang akan digunakan untuk kegiatan pelajar Australia yang pempunyai sister school SMA 1 Mataram. Kemudian Puri Bunga mendapat pemesanan paket tour 4 paket. Villa Tiara Hills mendapat pemesanan paket tour 8 paket. Kemudian The Trawangan mendapat pemesanan paket tour 14 paket, Puri Mas mendapat pemesanan wedding dan paket tour serta Villa Sayang mendapat pemesanan paket tour 5 paket. (*)

SUARA NTB Selasa, 9 Desember 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Vonis Budi Mulya Ditambah Menjadi 12 Tahun Penjara Jakarta (Suara NTB) Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis bagi mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi Mulya, dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

(ant/Bali Post)

PRESIDEN BERTEMU SBY - Presiden Joko Widodo (kiri) menerima Chairman Global Green Growth Institute Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/12).

Presiden Jokowi-SBY Bahas Perppu Pilkada Jakarta (Suara NTB) Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat membicarakan masalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pemilihan kepala daerah (Perppu Pilkada) saat bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/12). “Tadi Pak Jokowi sempat mengangkat permasalahan Perppu tentang Pilkada,” kata SBY, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, usai pertemuan. Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diberlakukan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah langsung setelah DPR merevisi dan mengesahkan undang-undang yang mengamanatkan pemilihan kepala daerah lewat DPRD. “Kebetulan kami punya posisi yang sama untuk bersama-sama mengawal Perppu itu sehingga Insya Allah bisa diterima oleh DPR,” kata SBY, yang bertemu Presiden selama sekitar 40 menit sebagai Ketua Global Green Growth Institute (GGGI), lemba-

ga internasional yang bermarkas di Korea Selatan. SBY mengatakan dia dan Presiden Jokowi sepakat pemilihan kepala daerah mesti dilakukan secara langsung, sesuai dengan aspirasi rakyat, untuk keberlanjutan demokrasi. “Terutama dalam pemilihan kepala daerah. Intinya dua itu yang kami tukar pikiran dan bahasnya dalam situasi yang amat baik, 100 persen (sepakat). Mudah-mudahan baguslah untuk ke depannya begitu,” katanya. Presiden Jokowi juga menyatakan sependapat dengan SBY. “Tadi kan sudah disampaikan secara pintas, terang benderang oleh Pak SBY, ya isinya kira-kira itu. Tapi yang jelas ini masih ada waktu sampai kira-kira Januari (Perppu dibahas). Tentu saja ini sesuai dengan harapan rakyat, agar pilihan itu dilaksanakan,” kata Presiden. Ketika ditanya tentang kemungkinan masuknya Partai Demokrat ke Koalisi Indonesia Hebat, dia mengatakan,”Ya dalam hal ini Perppunya dulu, diteruskan kan bisa saja kenapa tidak. Paling tidak, menjadi pintu gerbang, pintu masuk.” (ant/Bali Post)

Pemerintah Berencana Beli Aset Lapindo Jakarta (Suara NTB) Pemerintah berencana membeli aset PT Minarak Lapindo Jaya (Lapindo) agar perusahaan itu bisa menyelesaikan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak luapan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur. “Tadi saya, Pak Menko dan Pak Andi (Seskab) memang pengertiannya (keputusan MK) begitu, cuma nanti asetnya yang kita ambil, jadi kita beli,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/12).

Ia mengatakan, aset milik Lapindo yang akan dibeli pemerintah Rp 781 miliar. Pemerintah akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membeli aset PT Lapindo supaya perusahaan bisa menuntaskan pembayaran ganti rugi bagi masyarakat terdampak. Sampai saat ini masih ada 20 persen ganti rugi yang belum dibayarkan PT. Minarak Lapindo Jaya ke masyarakat terdampak. “Yang sertifikatnya dipegang Lapindo itu kita ambil,” katanya. “Bayarnya ke Lapindo karena kita belinya ke Lapindo, Lap-

indo yang bayar ke masyarakat,” katanya. Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan uji materi Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013. Dalam keputusan tersebut, PT. Minarak Lapindo Jaya diwajibkan bertanggungjawab mengganti kerugian masyarakat yang terdampak luapan lumpur di wilayah kerjanya dan dan pemerintah harus menjamin terlaksananya pembayaran ganti rugi itu. (ant/Bali Post)

“Inti putusan banding adalah mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai lamanya hukuman pidana menjadi 12 tahun pidana penjara, dahulu 10 tahun,” kata Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Muhammad Hatta di Jakarta, Senin (8/12). Pada 16 Juli 2014 lalu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pusat memutuskan bahwa Budi Mulya terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan vonis 10 tahun penjara serta denda Rp 500 juta sub-

sider 5 bulan kurungan. Putusan banding tersebut disampaikan pada 3 Desember 2014 dengan oleh hakim Ketua Widodo. “Alasan memperberat antara lain di samping menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar akan tetapi juga telah menimbulkan gangguan laju pertumbuhan perekonomian negara,” tambah Hatta. Dalam amar putusan hakim PN Tipikor menilai bahwa Budi Mulya terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pemberian persetujuan FPJP dengan dilakukan dengan itikad tidak baik karena untuk

mencari keuntungan diri sendiri dan juga dalam penyelamantan dana Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) yang ada di Bank Century dan tindakan-tindakanlain yang berdasarkan korupsi, kolusi, nepotisme. Hakim menilai pemberian FPJP tidak dilakukan dengan analisis mendalam dan berdampak positif sehingga menyebabkan kerugian negara yang mencapai Rp8,5 triliun yaitu FPJP sebesar Rp689,39 miliar, kerugiaan saat pemberian penyertaan modal sementara dari Lembaga Penjamin

Simpanan (LPS) senilai Rp6,7 triliun hingga Juli 2009 dan 1,2 trilun pada Desember 2013. Atas putusan banding tersebut, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyatakan KPK akan menelaah putusan itu. “Perlu ditelaah dulu vonisnya sebelum ada langkah hukum lebih lanjut,” kata Busyro melalui pesan singkat. Sedangkan Komisioner KPK lain, Adnan Pandu Praja juga menyatakan perlu waktu sebelum mengembangkan perkara tersebut. “Tunggu putusan MA (Mahkamah Agung) saja,” kata Pandu melalui pesan singkat. Sementara penasihat hukum Budi Mulya, Luhut Pangaribuan mengaku belum menerima salinan banding tersebut. Kami belum ada pemberitahuan, jadi belum ada komentar,” kata Luhut melalui pesan singkat. (ant/Bali Post)

Golkar Versi Agung Laksono Siapkan 100 Pengacara Jakarta (Suara NTB) Ketua Umum Partai Golkar versi Munas IX Jakarta Agung Laksono menyatakan sudah menyiapkan 100 pengacara untuk menghadapi kemungkinan gugatan yang diajukan kubu Aburizal Bakrie di pengadilan. “Jadi kami sekarang akan segera ke Kementerian Hukum dan HAM yang dipimpin Priyo Budi Santoso dan Laurens Siburian. Kami sudah minta tim pengacara, ada 100 orang, di dalamnya ada bantuan Todung Mulya Lubis dan Adnan Buyung Nasution,” kata Agung di Hotel Mercure, Jakarta, Senin (8/12). Menurut dia, pihaknya siap melaporkan seluruh proses yang terjadi dalam Munas IX Jakarta kepada Kemenkumham. Selain itu Agung mengatakan pihaknya siap menghadapi jalur hukum apabila terjadi sengketa terkait kepengurusan Partai Golkar. “Kami sudah menyusun tim pengacara yang terdiri atas kader-kader Golkar agar dapat memenuhi prosedur yang dibutuhkan,” ujarnya. Dia meyakini kepengurusannya yang akan dilegalkan karena proses pelaksanaan Munas IX Jakarta yang menghasilkan kepengurusan terse-

RUPA-RUPA

TRAVEL ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

but berlangsung demokratis. Pelaksanaan Munas itu menurut dia tidak terkait dengan kepentingan suatu kelompok atau bisnis tertentu. “Saya harus yakin punya saya yang dilegalkan, kan ini bukan semata-mata munas tapi menunjukkan praktek demokrasi internal yang baik dan DPP Partai Golkar yang bekerja dengan baik,” katanya. Namun Agung menegaskan apabila keputusan Kemenkumham sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan sesuai ketentuan, maka pihaknya siap menghormati keputusan tersebut. Selain itu menurut Agung apabila kubunya yang menang maka ia siap merangkul seluruh kader namun harus kooperatif dan memiliki semangat yang sama. “Kalau kubu Agung Laksono menang, kami akan merangkul seluruh kader kami sepanjang kooperatif dan memiliki semangat yang sama toh untuk kepentingan bangsa,” katanya. Agung mengklaim pelaksanaan Munas IX Jakarta jauh lebih demokratis dibandingkan Munas IX Bali. Hal itu menurut dia ditunjukkan dengan pemilihan Ketua Umum yang berlangsung secara terbuka pada Minggu (7/

(ant/Bali Post)

MUNAS GOLKAR ANCOL - Ketua umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua Umum Golkar Priyo Budi Santoso (kiri) saat penutupan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Ancol, Jakarta, Senin (8/12). Dalam penutupan tersebut diumumkan susunan pengurus DPP Partai Golkar yang sebelumnya telah disusun oleh tim formatur, serta pemaparan rancangan program umum dalam beberapa hal terkait dengan proses konsolidasi dan kaderisasi partai. 12) malam. “Munas ini jauh lebih ramai dari Munas Bali karena disini tidak ada yang ditutupi dan tidak ada agenda tersembunyi,” katanya. Dia

menegaskan dengan semangat keterbukaan itu, Golkar telah menunjukkan pada publik bahwa partai tersebut mampu menjalankan praktik demokrasi. (ant/Bali Post)

Selasa, 9 Desember 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Atasi Penduduk Liar

Tim Gabungan Segera Gelar Operasi di Bangko-Bangko

Giri Menang (Suara NTB) – Tim gabungan dari aparat kepolisian dan TNI bersama Pemda dalam waktu dekat ini akan mengadakan operasi di kawasan Pemalikan dan Bangko-Bangko Sekotong. Operasi ini bertujuan untuk mengantisipasi semakin maraknya penduduk liar yang menghuni hutan konservasi tersebut. Diduga kerusakan kawasan hutan itu akibat dirambah penduduk liar tersebut. Kepala Dinas Kehutanan (Dishut), H. L. Syaeful Arifin, menegaskan, masyarakat yang berada di dalam di zona merah yakni penduduk yang berasal dari luar Kabupaten Lobar akan dikeluarkan. Di samping itu ada juga zona kuning, yakni masyarakat yang ada sekitar daerah itu juga akan dikeluarkan. Masyarakat yang menghuni zona kuning mau keluar, apabila masyarakat yang ada di dalam zona merah ini keluar. Mengenai perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan itu, Syaeful menegaskan perusahaan yang ada sekarang tiga perusahaan, di antara perusahaan ini yang perkembangannya cukup bagus, yakni Bangko-

Bangko Lestari. Tinggal satu tahapan, izin wisata alam yang diajukan perusahaan ini akan keluar. Sedangkan dua perusahaan lain, yakni Kembang Kidul Permai dan Putra Bangko-Bangko dipertanyakan komitmennya. Ia merinci, luas lahan yang dikelola Putra BangkoBangko sekitar 75 hektar lebih, Kembang Kidul Permai sekitar 200 hektar lebih sedangkan BangkoBangko Lestari sekitar 50 hektar. “Jika dua perusahaan ini terkesan tidak serius maka dipertimbangkan untuk izinnya,” ancamnya. Alasan mereka belum maksimal, karena masyarakat masih ada di dalam kawasan yang dikelola. Pantauan Suara NTB ke ka-

(Suara NTB/her)

H. L. Syaeful Arifin

wasan Pemalikan beberapa minggu lalu, penduduk liar atau ilegal di daerah Pemalikan Desa Batu Putih makin bertambah banyak, meskipun daerah ini dipastikan tidak boleh ditempati, karena kawasan konservasi. Namun masyarakat sepertinya tidak peduli. Bahkan, masyarakat berani membangun rumah permanen di atas lahan negara tersebut. (her)

Empat Tahun

Loteng Perbaiki 460 Kilometer Jalan Kabupaten Praya (Suara NTB) Selama empat tahun terakhir, percepatan pembangunan infrastruktur jalan strategis kabupaten menjadi fokus perhatian utama Pemkab Lombok Tengah (Loteng). Tercatat, ada sekitar 460 km jalan kabupaten yang diperbaiki dalam kurun waktu tersebut. Capaian tersebut, merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah perjalanan pemerintahan daerah ini dalam hal perbaikan infrastruktur jalan. Demikian disampaikan Asisten I Setda Loteng Ir. H. L. Moh. Amin, saat menerima kunjungan rombongan Komisi I DPRD Kota Kediri Jawa Timur (Jatim) di Kantor Bupati Loteng, Senin (8/12). Menurutnya, capaian tersebut terbilang cukup fan-

tastis untuk ukuran kabupaten seperti Loteng. Karena bisa dibayangkan, dengan anggaran daerah yang begitu terbatas, mampu memperbaiki ruas jalan hingga 400 km lebih. Padahal sebelumnya, dalam RPMJD tahun 2010-2015, Pemkab Loteng hanya menargetkan perbaikan infrastruktur jalan hanya sekitar 300 km saja. “Artinya, hanya dalam jangka empat tahun saja target RPMDJ untuk infrastruktur jalan bisa dicapai. Bahkan jauh melampaui target yang ada tersebut,” klaimnya. Diakuinya, perbaikan kualitas infrastruktur jalan menjadi fokus perhatian Pemkab Loteng saat ini. Mengingat kondisi jalan sebelumnya, sangat memprihatinkan. Di mana dari 769 km ruas jalan kabupaten yang

ada, hanya sekitar 250 km saja yang sudah dalam kondisi mantap. Sementara itu, kualitas infrastruktur jalan yang memadai merupakan salah satu pendorong dan pendukung jalannya pembangunan. Tanpa, dukungan infrastruktur jalan yang memadai, sulit bagi Loteng untuk menuntaskan programprogram pembangunan yang telah dirancang sebelumnya. Kendati demikian, mantan Kepala Bappeda Loteng ini mengaku kalau beban dan tanggung jawab terkait perbaikan ruas jalan kabupaten, masih ada. Mengingat, masih banyak ruas-ruas jalan kabupaten yang sampai saat ini dalam kondisi rusak. Itulah yang kemudian bakal menjadi target selanjutnya. (kir)

Terkait Larangan Rapat di Hotel

Inspektorat Loteng ’’Warning’’ Semua SKPD

(Suara NTB/ist)

TAUSYIAH - Ustadz KH. Said Aqil Siraj, saat memberikan tausyiah pada acara tabligh akbar dan zikir bersama di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Senin (8/12).

NTB Berzikir, Sarana Tingkatkan Ukhuwah Mataram (Suara NTB) Ribuan PNS lingkup Pemprov NTB mengikuti Tabligh Akbar dan zikir bersama untuk Indonesia Damai dalam rangka Hari Ulang Tahun NTB ke56 di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Senin (8/12). Tabligh akbar ini menghadirkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Prof. Dr. KH. Said Aqil Siraj, MA. Hadir juga Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH. M.Si, Sekda NTB H. Muhammad Nur, SH, MH, bersama Para Asisten, pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB dan pengurus organisasi keagamaan di NTB. Dalam sambutannya Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, menyampaikan kegiatan tabligh akbar ini memiliki makna yang sangat penting sebagai sarana peningkatan ukhuwah Islamiyah. Selain meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT sekaligus meningkatkan syi’ar Islam. ‘’Bagi kita umat Muslim, acara seperti ini merupakan

sesuatu hal yang perlu untuk terus dilaksanakan, terlebih dengan keinginan kita untuk selalu berbuat baik untuk kemajuan bangsa dan negara, yang sama-sama kita cintai. Dalam konteks inilah , segenap masyarakat dalam menyambut HUT NTB ke-56 ini, marilah kita jadikan momentum ini untuk tetap bersemangat dalam mengamalkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin,’’ ujarnya Dirinya berharap bagi segenap masyarakat NTB, untuk terus berkontribusi menjadikan negara Indonesia damai dan sejahtera, khususnya dalam mengisi pembangunan dan menjaga kerukunan umat beragama di daerah. Sementara KH. Said Aqil Siraj, dala tausyiahnya menyampaikan tentang kekhusyukan dalam berzikir dan mengingat Allah SWT dengan selalu memelihara kebersihan hati. Menurutnya, hati manusia memiliki 5 jenis nama di antaranya adalah mata hati yang

disebut dalam Bahasa Arab bazirah. Fungsinya membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian domir atau moral yang akan menerima informasi dari bazirah dan akan mengeluarkan perintah-perintah. Sedangkan moral itu sendiri dibagi lagi menjadi 3 bagian, yakni moral lingkungan, moral legal formal atau moral komoni dan moral agama yang selalu mengajak kepada kebaikan. Selanjutnya, nama hati yang ketiga, ujarnya, adalah fuad yang merupakan bagian dari hati manusia yang selalu jujur dan tidak bisa berbohong. Ini adalah bagian hati yang berperan sebagai hakim pada setiap diri manusia dan dua bagian lainnya adalah mata hati sir dan latifah. Ia mengajak jamaah untuk selalu menjaga kebersihan hati sebagai bekal dalam menjalani ibadah yang diperintahkan Allah yang dilandasi dengan iman dan ikhlas agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. (nas)

Praya (Suara NTB) Adanya larangan bagi PNS menggelar rapat atau pertemuan di hotel oleh pemerintah pusat, langsung ditindaklanjuti Inspektorat Lombok Tengah (Loteng). Badan pengawas internal ini sudah melayangkan surat peringatan kepada semua SKPD lingkup Pemkab Loteng agar mematuhi instruksi pemerintah pusat tersebut. “Surat edaran pemerintah pusat sudah kita terima. Dan, langsung kita tindaklanjuti dengan menyurati seluruh SKPD yang ada,” ujar Inspektur Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara, kepada Suara NTB, Senin (8/12). Diakuinya, dalam, surat tersebut sanksi bagi instansi maupun PNS yang melanggar juga sudah jelas. Namun, larangan rapat di hotel tidak bersifat mutlak. Artinya, ada beberapa-beberapa kondisi yang diboleh untuk menggelar rapat di hotel. Misal-

nya, kalau kegiatan rapat atau pertemuan tersebut bakal diikuti peserta dalam jumlah banyak, sementara fasilitas pertemuan yang dimiliki instansi pemerintah bersangkutan tidak mampu menampung jumlah peserta yang hadir. ‘’Jadi pertemuan di hotel, merupakan pilihan terakhir. Jika memang fasilitas pertemuan lainnya tidak mendukung,” tegasnya. Hal senada disampaikan Ketua Komisi I DPRD Loteng, M. Samsul Qomar. Pihaknya sangat mendukung kebijakan tersebut, karena memberikan banyak keuntungan, khususnya masalah penghematan anggaran. Sebagai bentuk respons atas kebijakan tersebut, pada pembahasan APBD Loteng 2015 akan difokuskan di kantor Dewan. Tidak lagi ada pembahasan di hotel seperti sebelumnya. (kir)

Bangun Mega Mal

Loteng Gandeng Konsorsium Cina Praya (Suara NTB) Sejumlah perusahaan yang tergabung dalam konsorsium investor asal Cina, bakal menjadi mitra Pemkab Lombok Tengah (Loteng) untuk mengembangkan Kota Praya. Mereka akan membangun sebuah pusat perbelanjaan, berupa mega mal di jantung ibukota Loteng tersebut. Sejumlah persiapan yang dibutuhkan untuk memuluskan rencana tersebut pun tengah dilakukan. “Terkait rencana ini, kita pemerintah daerah hanya membantu mempersiapkan apa-apa saja yang tidak bisa dipersiapkan oleh pihak investor. Persoalan yang lain, menjadi tanggung jawab investor tersebut,” ungkap Asisten I Setda Loteng, Ir. H. L. Moh. Amin, Senin (8/12).

Misalnya, dalam hal pengurusan perizinan dan beberapa hal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan lainnya. Sementara untuk pembiayaan dan urusan persyaratan perizinan tetap dipersiapkan pihak investor bersangkutan. Pemerintah daerah pun menjamin, tidak akan mempersulit proses perizinan, jika investor tersebut punya keseriusan berinvestasi. Selain membangun mega mal di pusat Kota Praya, tambah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng, H.L. Putrie, pihak konsorsium juga akan mengembangkan kawasan selatan dan utara, sehingga kegiatan investasinya bukan hanya di wilayah tengah saja. (kir)