Snt10042015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

JUMAT, 10 APRIL 2015

16 HALAMAN NOMOR 33 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dishubkominfo Sukseskan Tambora Menyapa Dunia (3-habis)

Antisipasi Lonjakan Penumpang TMD, Garuda Siapkan Pesawat Berbadan Lebar Dalam mensukseskan Tambora Menyapa Dunia (TMD) yang puncaknya 11 April 2015, Pemprov NTB telah menyurati sejumlah maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia Airlines dan Lion Air. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia menyiapkan pesawat berbadan lebar Airbus A330 untuk mengantisipasi lonjakan penumpang rute Jakarta-Lombok.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

DISAMBUT - Presiden Jokowi didampingi istri, disambut Gubernur NTB, TGH.H.M.Zainul Majdi dan istri saat tiba di BIL, kemarin

KEPALA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr mengatakan, selain menambah frekuensi penerbangan ke Lombok, Garuda sudah me-

nambah frekuensi penerbangan rute Jakarta – Lombok sejak 29 Maret 2015. ‘’Maskapai Garuda Airlines menyatakan akan menyiapkan pesawat Airbus A330 rute Jakarta-Lombok jika

jumlah penumpang meningkat tajam dalam rangka mendukung Tambora Menyapa Dunia (TMD),’’ ujarnya kemarin.

Dengan adanya penambahan frekuensi penerbangan dari Jakarta-Lombok dan rencana menyiapkan pesawat berbadan lebar, tujuannya agar memudahkan transportasi udara para peserta yang meramaikan puncak TMD. Sementara untuk penambahan rute penerbangan dari Denpasar-Bima maupun Lombok - Bima, Bersambung ke hal 15

TIBA DI BIL - Presiden Jokowi didampingi istri, Iriana Joko Widodo tiba di Bandara Internasional Lombok (BIL) Kamis sore disambut Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi didampingi istri, Hj.Erica Majdi.

Presiden Fokus Percepat Pembangunan KEK Mandalika dan Perpanjangan ’’Runway’’ BIL

TO K O H Antisipasi Gerakan Radikal

Mataram (Suara NTB) Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan fokus mempercepat pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan perpanjangan runway atau landasan pacu Bandara Internasional Lombok (BIL). Selain itu, Presiden juga mendukung pembangunan Bandar Kayangan (Global Hub) Lombok Utara dan pengembangan Kawasan Teluk Saleh, Moyo dan Tambora (Samota).

PENGARUH gerakan radikal di Indonesia menurut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Prof. Dr. KH. Said Agil Siradj, MA, sudah sangat memprihatinkan. Dimana sudah cukup banyak pemuda dan masyarakat Indonesia yang masuk dan bergabung dengan gerakan-gerakan radikal tersebut.

Bersambung ke hal 15

Hal itu ditegaskan Presiden saat mendengar pemaparan dari Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di Ruang VIP BIL, Kamis (9/4) petang kemarin seperti disampaikan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPM-PT) NTB, Ir. H. Ridwansyah, M.TP. ‘’Masalah perpanjangan runway itu beliau akan bicara den-

(Suara NTB/ist)

KH. Said Agil Siradj

KO M E N TTAA R

gan PT Angkasa Pura I. Masalah Samota, beliau akan melihat besok. Kalau KEK Mandalika, beliau akan mendorong ITDC bahwa Agustus mereka paling lambat sudah membangun,” kata Ridwansyah dikonfirmasi usai pertemuan yang digelar tertutup untuk media.

Pada kesempatan itu, Menteri Pariwisata, Arif Yahya menjelaskan, sesuai dengan keter-

Mataram (Suara NTB) Perubahan nomenklatur Kementerian Kehutanan di era Pemerintahan Presiden Jokowi mengakibatkan sejumlah anggaran yang berasal dari APBN 2015 untuk daerah dibekukan, termasuk anggaran Dinas Kehutanan (Dishut) NTB sebesar Rp 3,1 miliar. Aki-

batnya, sejumlah program yang dibiayai oleh APBN tak bisa dilaksanakan.

Kepala Dishut NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si mengatakan jika anggaran dari APBN untuk Dishut dibekukan, namun anggaran untuk Dinas Pertambangan justru hangus.

Bersambung ke hal 15

Kawal Kunker Presiden ke NTB

SPAM KLU Mulai Diaudit KLAIM Kejaksaan Tinggi NTB, dua tunggakan kasus sudah masuk tahap audit, belum sepenuhnya bisa dilakukan. Hanya perkara Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) KLU saja yang sudah diaudit kerugian negara.

Sementara kasus rumput laut Kota Mataram, belum diaudit.

Penjelasan itu disampaikan Kepala BPKP NTB, Darius, AK, dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (9/4).

Bersambung ke hal 15

angan yang diperoleh dari Direktur Utama ITDC, bahwa mereka akan mulai membangun fasilitas pariwisata di kawasan yang sudah lama terbengkalai itu pada Agustus mendatang. ‘’Itu menurut Direktur ITDC yang disampaikan Bapak Menteri Pariwisata. Beliau sangat konsen terhadap KEK Mandalika.

Bersambung ke hal 15

Anggaran Dishut NTB Dibekukan Rp 3,1 Miliar

Dibantu Kodam IX/Udayana, TNI Terjunkan 1.900 Personel Darius (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/cem)

PERSIAPAN - Personel gabungan TNI AD, AU, AL dan Polisi saat melakukan persiapan pengamanan kedatangan Presiden Joko Widodo di Lapangan Sangkareang.

Mataram (Suara NTB) Kedatangan Presiden RI Ir.H.Joko Widodo (Jokowi) ke NTB dalam rangka kunjungan kerja (kunker) selama tiga hari dua malam akan dikawal sedikitnya 1.900 personel TNI. Ada juga bantuan personel sebanyak satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) Raiders yang merupakan bantuan personel dari Kodam IX/Udayana.

Jumlah itu merupakan keseluruhan personel yang akan mengamankan kunjungan Presiden selama tiga hari berada di NTB. Baik itu selama dua hari di Lombok dan pada puncak kegiatan Tambora Menyapa Dunia (TMD) pada 11 April mendatang di Doro Ncanga Kabupaten Dompu.

Demikian diungkapkan, Danrem 162/WB, Kol.CZI Lalu Rudi

Irham Srigede dikonfirmasi usai menghadiri acara jamuan makan malam peserta Tambora Bike 2015 di Pendopo Gubernur, Rabu (8/4) malam. Ia mengatakan, seluruh personel itu difokuskan untuk mengawal RI 1 lantaran banyaknya lokasi yang menurut rencana akan dikunjungi oleh Presiden. Mulai dari sejumlah agenda selama berada di Lombok hingga agenda Presiden RI di Dompu. Presiden Jokowi diagendakan akan mengunjungi sebanyak sembilan titik sasaran.

“Saya sudah menyiapkan kurang lebih 1.900 an karena kegiatannya ada di Lombok ada beberapa sasaran kemudian ada di Dompu, di Doro Ncanga dan panen raya jagung. Itu jumlah personel secara keseluruhan,’’ sebutnya. Sebanyak satu SSK Raiders personel dari Kodam IX/Udayana jumlahnya sekitar 110 orang personel. (nas)

SUARA NTB Jumat, 10 April 2015

Bangun Posko Siaga MENJADI langganan bencana setiap tahun rupanya cukup memberi pelajaran serta membuat masyarakat kebal dengan kondisi gelombang yang sewaktu – waktu menghempas. Akan tetapi, harus tetap diwaspadai sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu, pemerintah kelurahan berencana membangun posko siaga yang ditempatkan di pesisir pantai. Hal tersebut disampaikan Lurah Bintaro, H. Lalu (Suara NTB/cem) Mukhsin ditemui Kamis (9/4).

Lalu Mukhsin.

Posko siaga tersebut katanya, merupakan inisiatif dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram. Selain bertujuan memantau perkembangan cuaca, juga mengawasi aktivitas nelayan.

Persoalan lahan kata Mukhsin, menjadi kendala Pemerintah Kota Mataram untuk membangun posko tersebut. Sebab, tingginya harga tanah yang ditawarkan oleh masyarakat tentu membebani anggaran daerah. “Lahan di sana masih mahal,” akunya.

Kendati demikian, pihaknya akan mensosialisasikan kepada masyarakat apakah disetujui atau tidak, karena pemerintah kelurahan hanya memfasilitasi Pemkot Mataram dengan masyarakat.

Bagaimanapun juga, dia mengharapkan upaya pemerintah daerah disambut positif oleh masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan antisipasi bencana terutama gelombang pasang.

Mukhsin mengatakan Bulan Februari lalu tinggi gelombang mencapai 2 hingga 3 meter, meskipun warga tidak ada yang diungsikan tetapi patut diwaspadai jangan sampai menelan kerugian material bahkan korban jiwa. Dampak lain yang timbulkan, nelayan tidak bisa melaut padahal warga di lingkungan Bintaro dan Bugis mata pencaharian mereka sebagai penangkap ikan.

“Sampai sekarang ndak ada yang berani melaut,” cetusnya.

Lalu apa yang dikerjakan masyarakat? Sebagian sambung Mukhsin, ada yang bekerja serabutan, memperbaiki sampan dan menganggur. Terkadang akunya, nelayan harus menjual barang berharga miliknya untuk memenuhi kebutuhan dapur. Dengan dibangunnya posko siaga tersebut, diharapkan masyarakat bisa hidup nyaman dan tenang. Kalaupun ada gelombang tinggi bisa diinformasikan lebih awal oleh petugas. (cem)

SUARA MATARAM

Halaman 2

BKD akan Sidak Sejumlah SKPD Disinyalir Paling Malas Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram berencana akan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disinyalir paling dominan ditemukan pelanggaran indisipliner atau paling tinggi tingkat ketidakhadiran PNS – nya. “Kalau tidak minggu ini, bulan depan,” kata Kepala BKD Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany di ruang kerjanya.

Akan tetapi Dewi enggan menyebutkan SKPD mana yang disinyalir paling tinggi tingkat pelanggaran disiplinnya selama kurun waktu tahun 2014 hingga 2015.

Sebab dikhawatirkan ketika

dilakukan sidak bersama Inspektorat dan Asisten III Setda Kota Mataram, para PNS berbondong – bondong masuk kerja. “Ndak usah saya sebutkan, pokoknya kita datang biar mereka kaget,” tuturnya.

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang kedisiplinan pegawai negeri sipil (PNS) sudah jelas ada batasan maupun saksi yang diberikan.

Apalagi dipertegas dengan Undang - Undang Aparatur Sipil

(Suara NTB/ynt)

KABAR delapan pengusaha mengajukan izin penjualan minuman beralkohol telah sampai ke telinga Dewan. Mantan Wakil Ketua Pansus Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., mengingatkan agar mekanisme izin menjual minuman beralkohol harus berpedoman pada Perda Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang telah diketok Dewan beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/dok) ‘’Itu patokannya,’’ cetus MisMisban Ratmaji ban. Yang jelas, lanjutnya, Perda itu melarang penjualan minuman beralkohol di pinggir jalan. Untuk memperoleh izin penjualan minuman beralkohol ada sejumlah pertimbangan yang harus dikaji oleh Pemkot Mataram. Ia mencontohkan izin dari Lurah, Kepala Lingkungan maupun RT. Yang dimaksud izin dalam Perda Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol bahwa miras yang dijual tidak harus ditampakkan. ‘’Jadi, di pinggir jalan itu di larang, kedua jangan nampak,’’ imbuhnya. Misalnya miras yang dijual di hotel, barangnya tidak nampak dan keberadaannya by order. Misban tak mempermasalahkan maraknya pengajuan izin penjualan minuman beralkohol.

Yang penting, Pemkot Mataram dalam memberikan izin, tetap harus berkiblat kepada Perda pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Misban juga mengingatkan dalam memproses pengajuan izin penjualan minuman beralkohol, Pemkot Mataram diminta tidak pilih kasih. Politisi PKPI ini menegaskan dalam Perda tersebut juga telah diatur bahwa rumah bernyanyi dilarang menjual miras.

Sebab, rumah bernyanyi yang ada di Kota Mataram diklaim sebagai rumah bernyayi keluarga. Hotelpun, meskipun diperbolehkan menjual minuman beralkohol, juga tidak boleh sembarangan menampakkan minuman beralkohol tersebut. Dari delapan pengusaha yang mengajukan izin penjualan minuman beralkohol, kata Misban, ada yang berpotensi mendapatkan izin dan ada juga yang sebaliknya.

Misban berharap Pemkot Mataram segera melakukan penertiban berdasarkan Perda pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Karenanya, pengusaha yang belum mengantongi izin diminta untuk mengurus izin itu. Pada bagian lain, Misban menegaskan miras tradisional tidak boleh diperjualbelikan seperti halnya miras pabrikan. ‘’Karena yang tradisional itu kan tidak jelas standar kandungan alkoholnya,’’ katanya.

Selain itu, miras tradisional tidak melalui pengujian laboratorium sehingga tidak jelas standar kesehatannya. (fit)

staf biasa tergantung tingkat kehadiran atau grade yang ditunjukan. Sebelum pejabat disidang indisipliner oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) masih ada tahapan yang dilalui. Mulai teguran oleh kepala seksi, kepala bidang hingga kepala dinas. Kalaupun nantinya, teguran lisan maupun tertulis dari instansi tidak dijalani, barulah pihaknya turun tangan. “Kepala Dinas juga harus berikan contoh kepada stafnya,” pungkasnya. (cem)

Pedagang Kebon Roek Minta Pemkot Segera Realisasikan Janji

AYAM - Salah satu pedagang di Pasar Kebon Roek, Ampenan, Ifriyati sedang menata daging ayam jualannya. Akibat harga daging ayam naik, pembeli berkurang dan otomatis pendapatan pedagang menurun.

Harus Berpedoman pada Perda

Negara (ASN) nomor 5 tahun 2014. Ada penilaian khusus kata Dewi terhadap kinerja PNS. Bagi PNS yang malas atau tidak sesuai dengan jam kerja tidak mendapatkan tunjangan atau remonerasi. Bahkan, gajinya bisa berbeda dengan PNS satu dengan lainnya. “Sekarang kan gaji PNS sama saja, yang bedakan cuman tunjangan saja,” imbuhnya.

Disamping itu, akan ada sistem grade bagi kepala SKPD. Artinya, pejabat eselon II bisa turun eselon III bahkan

Harga Daging Ayam Naik

Pedagang Mengeluh Sepi Pembeli Mataram (Suara NTB) Sejak tiga hari belakangan ini, harga daging ayam di pasar tradisional merangkak naik.

Sebelumnya harga daging ayam Rp 25 ribu per kilogram dan harga saat ini mencapai Rp 28 ribu per kilogram. Atas kondisi ini, pedagang di Pasar Kebon Roek mengeluh sepi pembeli.

Salah satu pedagang daging ayam di Pasar Kebon Roek, Fathonah mengatakan dalam dua hari belakangan ini harga daging ayam dua kali naik. “Tiap hari naiknya Rp 2 ribu dan sekarang kita jual Rp 28 ribu per kilogram. Naiknya sudah tiga hari ini,” ujarnya ditemui Suara NTB, Kamis (9/4).

Akibat naiknya harga daging ayam, Fathonah mengatakan pembeli semakin berkurang.

Bahkan sampai siang kemarin masih banyak daging ayamnya yang belum terjual. “Sekarang kalau mahal begini orang ndak berani beli,” ujarnya.

Pendapatannya dalam dua hari ini menurun dibandingkan sebelumnya. Biasanya daging ayam yang dibeli dari pemasok sebesar 200 kilogram setiap hari. Harga di pemasok pun masih dalam kisaran Rp 23 ribu. Sekarang setelah harga daging ayam naik, ia hanya mengambil 120 kilogram dari pemasok setiap harinya. “Itu saja ndak habis laku terjual.

Mulai hari ini saya bawa ke pasar hanya 120 kilogram,” cetus ibu asal Sukaraja ini.

Fathonah mengatakan telah berjualan ayam di Kebon Roek sejak puluhan tahun lalu. Ayam

yang dijual di Kebon Roek diambil dari pengepul yang berlokasi di Sweta. Menurut Fathonah, melonjaknya harga daging ini karena pasokan ayam yang berkurang dan juga dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Pedagang daging ayam lainnya, Ifriyati juga mengatakan sudah sejak tiga hari belakangan harga daging ayam naik dari Rp 25 ribu menjadi Rp 28 ribu per kilogram. Hal yang sama juga dikeluhkan Ifriyati, sejak harga daging ayam naik, pendapatannya menurun drastis karena pembeli berkurang.

“Pembeli berkurang setelah naik ini. Kemungkinan naiknya harga ayam dampak dari kenaikan harga BBM,” ujarnya singkat. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Para pedagang di Pasar Kebon Roek khususnya yang berada di bagian belakang berharap Pemkot Mataram segera merealisasikan janjinya untuk menata bagian belakang pasar tersebut. Pasalnya, sampai saat ini atap di pasar tersebut masih seadanya menggunakan terpal. Sementara untuk pasar di bagian depan sudah diatap dengan seng secara permanen.

Hal ini disampaikan pedagang sayur, Nurmansyah kepada Suara NTB, Kamis (9/4).

Nurmansyah mengatakan sejak lama pihaknya dijanjikan pasar tersebut akan ditata, tapi belum direalisasikan sampai saat ini.

“Kita disini, khususnya di bagian belakang belum diatap dengan seng los-losnya. Kondisinya masih seperti ini, dengan terpal,” ujarnya. Ia mengatakan jika hujan turun, kondisinya becek dan sangat mengganggu. “Kita sudah dijanjikan tapi belum dilaksanakan sampai sekarang,” ujarnya.

Pantauan Suara NTB, Kamis (9/4) kemarin, puluhan pedagang mengatapi tempat berjualan mereka dengan terpal seadanya yang ditopang dengan tiang bambu. Kondis-

inya terlihat tak beraturan dan masih terdapat celah atau lubang sehingga air hujan akan merembes dan membuat pasar menjadi becek.

Pedagang lainnya, Aminah mengeluhkan hal yang sama.

Ia berharap Pemkot Mataram dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) segera merealisasikan janjinya untuk menata bagian belakang pasar tersebut. “Kita harap disini segera dipasang seng seperti yang ada di depan. Soalnya kalau hujan kita basah disini, jalannya juga becek,” cetusnya.

Aminah mengatakan beberapa kali petugas pemerintah datang turun memantau kondisi pasar, tapi hingga saat ini belum direalisasikan.

Tahun lalu, terpal yang dipasang para pedagang sempat dilepas karena mengesankan kondisi pasar yang semrawut.

Para pedagang juga diajak untuk tetap mengutamakan kebersihan dan kerapian pasar.

Pedagang lainnya, Fathonah mengatakan jika Pemkot Mataram ingin menata pasar Kebon Roek, sebaiknya jangan dibuat bertingkat. Karena banyak pedagang yang tidak mau menempati bangunan di atas karena sepi pembeli. (ynt)

Pembangunan TPA Perlu Penanganan Khusus Mataram (Suara NTB) Kota Mataram berencana membangun tempat pembuangan akhir (TPA) yang berbasis teknologi. Pentingnya TPA dengan memanfaatkan teknologi ini untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Mataram yang produksinya cukup tinggi setiap hari mencapai 1.400 meter kubik. Rencana pembangunan TPA ini berlokasi di sekitar Kota Mataram.

Terkait rencana pembangunan TPA ini, Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Junaidi menyampaikan pembangunan ini memerlukan penanganan khusus karena dibangun di wilayah kota. Beberapa hal

harus menjadi pertimbangan, khususnya sebelum menentukan lokasi pembangunan. “Untuk pembangunan TPA biasanya akan diatur secara khusus.

Kita tak bisa menempatkan TPA di atas tanah milik masyarakat dan kalau itu dilakukan, harus dilakukan pembebasan lahan oleh Pemkot Mataram,” terangnya.

Merealisasikan rencana ini, Junaidi mengatakan perlu keterlibatan banyak pihak seperti BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), Dinas Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Bappeda, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram dan pihak terkait lainnya. Untuk kajian tata ruangnya, Junaidi mengatakan

juga perlu dikaji secara khusus karena TPA ini juga berkaitan dengan masyarakat banyak.

TPA biasanya dibangun jauh dari pemukiman. “Ini berkaitan dengan orang banyak. Biasanya orang itu tidak ingin di wilayahnya ada TPA karena dianggap mengganggu dan ini harus ada pendekatan secara khusus,” terangnya.

Sementara itu menurut Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram, Drs.M. Saleh sebelum TPA dibangun, analisis lingkungan harus dilakukan secara cermat. Ia mengatakan tak masalah TPA dibangun di tengah kota, asalkan lokasinya juga disurvei mana yang benar-benar layak dijadikan TPA.(ynt)

(Suara NTB/ynt)

TAGIH JANJI - Los sayur pedagang di Pasar Kebon Roek bagian belakang masih diatap menggunakan terpal seadanya. Para pedagang menagih janji Pemkot Mataram untuk menata pasar tersebut dengan memasang seng sebagai atap.

SUARA NTB Jumat, 10 April 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

PLN Pinjamkan Alat Ketenagalistrikan kepada Unram Belum Bisa Bersaing GARAM rakyat yang diproduksi di NTB nampaknya belum begitu bisa bersaing secara nasional. Persoalan utamanya adalah rendahnya kualitas.

Demikian Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. Djoko Supriyanto, MM di Mataram, Kamis (9/4).

Saat ini, terdapat 4.000-an hektar potensi lahan garam masih tak dimanfaatkan oleh para petani garam. Salah satu penyebab rendahnya animo berproduksi petani garam ini karena rendahnya harga jual lantaran kualitas yang rendah.

(Suara NTB/bul) Secara keseluruhan poDjoko Supriyanto tensi lahan garam di NTB sebesar 9.000-an hektar lebih. Yang masih termanfaatkan hanya 5.000-an hektar lebih. Potensi produksi sebesar 212,505 ton. Tetapi yang terealisasi hanya 169,36 ton. Dengan jumlah kelompok petani garam yang terlibat sebanyak 301 kelompok, dan jumlah anggota sebanyak 2.247 anggota.

Produksi garam rakyat di NTB diklaim cukup besar. Cuma saja rantai pemasarannya yang terbatas hanya di wilayah NTB. Upaya meningkatkan kualitas produksi garam disebut Djoko perlu diperbanyak pelatihan, dan memberikan penyadaran kepada masyarakat petani garam agar menggunakan teknologi produksi. Misalnya, melapisi lantai produksi dengan plastik. Sehingga saat panen kualitas garam akan lebih baik karena hasilnya akan lebih bersih.

Produksi garam petani berkisar antara 72 ton/hektar, namun setelah adanya program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar), produksi meningkat sebesar 49 persen atau menjadi 121 ton/hektar dalam sekali produksi.

Yang tak kalah penting menurutnya, garam-garam yang diproduksi oleh petani memiliki gudang penyimpnan. Sehingga kualitasnya bisa dipertahankan. Minimnya minat produksi akibat rendahnya harga jual ini diungkapkan Djoko dengan acuan pendapatan petani garam hanya Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta/bulan saat produksi. (bul)

09/04/2015

(Suara NTB/bul)

Dari kiri ke kanan, Idian, Sunarpi, dan Dwi Kusnanto

Mataram (Suara NTB) PLN memperkuat kerjasamanya dengan Universitas Mataram (Unram). Bentuk riil dari kerjasama tersebut, dengan diperpinjamkannya alat ketenagalistrikan untuk kebutuhan praktik di Jurusan Teknik (mesin dan elektro). Selain itu, kedua pihak juga melegalformalkan kerjasama untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran lainnya secara kelembagaan.

Penguatan kerjasama ini ditandai dengan penan-

datanganan MoU tiga pihak, Rektor Unram, Prof. Sunarpi, General Manajer PLN Wilayah NTB, Dwi Kusnanto, serta General Manajer PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) XI, Idian. Disaksikan masing-masing pihak di pelataran gedung rektorat Unram, Kamis (9/4).

Nota kesepahamannya, Unram dengan PLN Wilayah NTB, bekerjasama untuk pembelajaran dan penelitian ketenagalistrikan. Serta peminjaman alat-alat kelistrikan untuk menyempurnakan kegiatan belajar mengajar di Ju-

rusan Teknik terutamanya.

Sementara nota kesepahaman antara Unram dengan PLN UIP XI, yakni dalam hal konsultasi pembangunan sarana ketenagalistrikan pengembangan kualitas pendidikan dan sumberdaya manusia.

Rektor Unram, Prof. Sunarpi menyampaikan terimakasih mewakili segenap civitas akademika dengan dukungan PLN tersebut.

Dengan ditempatkannya peralatan ketenagalistrikan oleh PLN, baginya adalah upaya untuk proaktif perusahaan pelat merah ini dalam membangun SDM masyarakat dalam menghadapi persaingan di masa mendatang.

Terpenuhinya alat-alat ketenagalistrikan yang terdiri dari berbagai komponen tersebut, diharapkan akan mengisi ruang-ruang keterbatasan alat-alat praktik.

Sehingga antara mahasiswa dan dosen tidak hanya terbatas pada pembelajaran secara teoritis.

MoU tersebut diharapkan sekaligus sebagai payung hukum untuk kerjasama yang lebih luas antara pihak.

Bahkan, Unram siap menjadi mitra kerjasama bagi PLN dalam berbagi kajian dan pendampingan lainnya. Termasuk siap menjadi corong bagi PLN untuk menyampaikan program-program dan

(Suara NTB/bul)

MoU – Ketiga pihak sedang menandatangani MoU kerjasama antara PLN dengan Unram.

berbagai informasi ke masyarakat. Dengan melibatkan para dosen langsung maupun mahasiswa.

Sementara Dwi Kusnanto menyebutkan MoU pinjam pakai peralatan ketenagalistrikan tersebut dikatakannya untuk mendukung penguatan pendidikan dan SDM. Bahkan tidak hanya itu, PLN juga siap menjadi mitra yang baik bagi Unram untuk kerjasama dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kelembagaan.

“Sebelum meminjamkan alat, kita sudah mendapat-

kan izin Direksi PLN pusat. Bahkan tidak saja di Unram, semua perguruan tinggi di NTB juga bisa menjadi mitra kerjasama kita,” demikian Dwi. Idian juga menambahkan, dengan kerjasama riil tersebut, SDM mahasiswa akan lebih berkualitas, jika teori dilaksanakan langsung dengan kebutuhankebutuhan praktik. Kerjasama tersebut juga diharapkan bisa saling memberi manfaat yang lebih besar kepada masingmasing pihak. (bul)

Izin Investasi Kelautan akan Ditertibkan Mataram (Suara NTB) Izin-izin investasi yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan akan ditertibkan. Jika sebelumnya izinizin tersebut bisa diselesaikan langsung di Kabupaten/ Kota, saat ini provinsi telah meng-handle-nya.

Kabid Perikanan dan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. Sasi Rustandi, M. Si, Kamis (9/ 4), segala bentuk investasi di bidang kelautan dan perikanan akan ditertibkan, dan diatur melalui Pergub yang saat ini telah diselesaikan rancangannya.

Ketentuan ini berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 dan berlaku sejak Februari lalu.

Soal rencana pengambilan pasir di Lombok Timur oleh PT. TWBI untuk memenuhi kebutuhan reklamasi di Teluk Benoa, Bali, juga ditangani pemprov, sehingga pemkab Lotim tidak dapat memberikannya izin.

Sasi menegaskan, banyak hal yang akan diatur setelah adanya Pergub nantinya. Diantaranya soal izin pengangkutan ikan oleh kapal-kapal nelayan luar yang kapasitasnya dari 5 GT hingga 30 GT. “Jadi kalau mau ngangkut ikan, atau sejenisnya, harus ada izin dari provinsi,” tandasnya.

Soal penerbitan SIUP tetap akan melalui rekomendasi Dinas Kelautan Perikanan Provinsi. Termasuk didalamnya yang akan diatur adalah kawasan pembudidayaan ikan di pantai. Jika sebelumnya izin dikeluarkan oleh pemerintah daerah tingkat II, sekarang tidak bisa lagi. Teta-

pi untuk budidaya ikan air tawar, menurutnya masih bisa diselesaikan di Kabupaten/Kota setempat.

“Sebelumnya jarak 0,4 mil laut Kabupaten/Kota yang punya kewenangan, sekarang provinsi,” tambahnya.

Bahkan telah ada rencana investasi untuk budidaya kerang mutiara. Tetapi tidak bisa direkomendasikan lantaran masih menunggu Pergubnya rampung dan disahkan.

Konsekuensi dari akan ditelurkannya Pergub ini, izin-izin yang sudah dikeluarkan di Kabupaten/Kota akan ditinjau kembali, guna dilakukan penyesuaian.

Selama rancanagan ini akan disusun, dan akan ditinjau kembali oleh Biro Hukum Setda NTB untuk diterbitkan sebagai Pergub. Tentunya, segala bentuk investasi di bidang kelautan dan perikanan yang akan masuk masih harus ditahan.

(Suara NTB/bul)

Sasi Rustandi “Kita tidak bisa pastikan kapan Pergub bisa disahkan.

Selama itu, investasi yang akan masuk tentu harus menunggu dulu (ngambang),” tandasnya. (bul)

(Suara NTB/bul)

GARAM HALUS - Kualitas garam produksi petani di pulau Lombok dinilai masih kalah dengan kualitas garam produksi dari daerah lain. Akibatnya harga garam di NTB rendah, dan beberapa petani di daerah sentra industri garam di Lombok Timur bagian selatan pun mulai beralih profesi. Salah satu produksi garam halus di desa Kedome, kecamatan Keruak, Lombok Timur.

Pembangunan Pembangkit Listrik di NTB Diprioritaskan Mataram (Suara NTB) Karena dianggap sebagai daerah yang pertumbuhannya cukup bagus, Provinsi NTB masuk sebagai daerah yang diprioritaskan pada Rencana Strategis (Renstra) pembangunan pembangkit sebanyak 35.000 Megawatt (Mw) hingga lima tahun kedepan.

Demikian diungkapkan General Manajer PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) XI, Idian di Mataram, Kamis (9/4).

Seperti diketahui, pemerintah telah menyusun rencana jangka menengah untuk pem-

bangunan pembangkit listrik hingga 35.000 Mw. Dihajatkan untuk mengejar kebutuhan listrik di Indonesia. Karena saat ini kapasitas listrik yang terpasang baru mencapai 40.000 Mw. Ketersediaan listrik menjadi salah satu daya tarik investor untuk menanamkan modal di sebuah negara. Karena untuk kegiatan investasi riil, membutuhkan sumber energi listrik.

Rencana pembangunan pembangkit listrik sebesar 35.000 Mw ini, terang Idian tidak hanya terfokus kepada mesin-mesin pembangkitnya,

yang akan menggunakan berbagai jenis pembangkit.

“35.000 Megawatt ini murni program pemerintah di luar PLN. NTB masuk sebagai daerah yang cukup diprioritaskan,” katanya.

Kendati demikian, Idian tidak menyebut berapa total rencana pembangunan pembangkit khusus di NTB. Tetapi ia menggambarkan pembangunan di NTB ini berlangsung cukup cepat, seiring banyaknya potensi-potensi investasi.

Sebelum adanya program pembangunan pembangkit sebesar 35.000 Mw ini, PLN sudah

terlebih dahulu menyiapkan program pembangunan. Hanya saja kapasitas yang direncanakan PLN sampai 7.000 Mw. “Setelah diajukan, ternyata pak Jokowi-JK tidak menerima, mereka minta khusus akan bangun 35.000 Mw. Ditambah dengan program kita, jadinya 42.000 Mw yang akan dibangun,” katanya.

Ia menyebut mungkin ini akan menjadi PR yang sangat besar bagi PLN. Diharapkannya itu bisa terlaksana. Tetapi catatannya pemerintah daerah bisa memberikan dukungan. (bul)

SUARA NTB Jumat, 10 April 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Sedot Pasir Laut

Kepala Dislutkan: Belum Ada Aturan yang Melarang

Siap ’’Dibinasakan’’ JUMLAH koperasi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) hingga saat ini sebanyak 498 unit. Dari jumlah itu 189 yang aktif, sisanya 309 dinyatakan tidak aktif. Dari 309 itu, tercatat 50 di antaranya siap akan ‘’dibinasakan’’.

“Kalau tidak bisa dibina, ya kita binasakan,” tegas Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Lotim, H. Zahrowardi. Kepada media di Selong, Kamis (9/4), Menurutnya, katagori koperasi aktif dilihat dari keaktifannya melakukan Rapat Akhir Tahun (RAT). Koperasi yang tidak pernah melaksanakan RAT selama dua tahun berturut-turut sudah masuk catatan tidak aktif dan terancam dibinasakan.

Disebutkan, catatan hingga 29 Maret 2015 lalu, sebanyak 141 koperasi sudah menggelar RAT terakhir 29 Maret.

Jumlah ini disebut masih minim. Pihaknya mengaku heran dengan minimnya koperasi yang menggelar RAT, padahal, koperasi-koperasi yang ada di Lotim banyak yang sudah lama berdiri. Seperti sejumlah Koperasi Unit Desa yang usianya ada yang 43 tahun, tapi tak pernah berubah.

Menurutnya, koperasi disadari merupakan salah satu tonggak perekonomian masyarakat. Pemkab Lotim berusaha untuk terus melakukan pembinaan. Kepada seluruh koperasi diingatkan bisa menggelar RAT sesuai ketentuan perundang-undangan minimal satu kali dalam setahun.

Disinyalir, koperasi yang tidak menggelar RAT disebut, karena alasan kesibukan. Pengurus sudah tidak tahu kemana dan aset-asetnya pun sudah tidak jelas keberadaannya. Untuk melakukan pembubaran koperasi, pihak Diskop dan UKM mengaku tidak sembarangan. Koperasi yang masih memiliki tunggakan utang dan lainnya disarankan untuk segera menyelesaikan tunggakannya.

Ditambahkan, proses pembimbingan dan pembinaan terus dilakukan. Diskop sudah membentuk Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL). Kehadiran PPKL ini terbukti efektif. Di mana, banyak koperasi yang sebelumnya tidak aktif kini sudah mulai ada geliatnya. Hal ini dilihat dari jumlah koperasi yang menggelar RAT. Dibandingkan dengan catatan tahun 2014 lalu, bulan September baru bisa mencapai 140 unit yang menggelar RAT. Sementara tahun 2015 ini, baru tiga bulan saja sudah bisa 141 koperasi yang sudah RAT. Harapannya, lebih banyak lagi koperasi yang aktif dan bisa menggelar RAT sebagai indikator koperasi dinyatakan sehat. “Bagi koperasi yang betul-betul mau dibina kita akan terus bina, tapi kalau tidak apa boleh buat,” demikian H. Zohrowardi. (rus)

(Suara NTB/rus)

(Suara NTB/rus)

STIKER - Kepala Bidang Pajak Dinas PPKA Lotim Purnama Hady memperlihatkan jenis stiker yang akan bertuliskan masa berlaku rekame yang ditempel di baliho.

Pajak Reklame, Lotim Targetkan Rp 2 Miliar Selong (Suara NTB) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menargetkan capaian pajak reklame Rp 2 miliar tahun 2015 atau sama dengan tahun sebelumnya. Menyadari target besar itu, Pemkab Lotim terus melakukan penertiban terhadap reklame-reklame ilegal.

Kepala Bidang Pajak Dinas PPKA Lotim, Purnama Hady bersama Sekretaris Dinas PPKA, Iswan Rakhmadi, menegaskan, pihaknya tetap berkoordinasi dengan jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk proses penertiban. Disebut, realiasi pajak dari reklame ini sejauh ini masih masih rendah. Selain karena ilegal, penyebabnya lainnya adanya reklame yang sudah kedaluwarsa atau sudah habis masa berlakunya.

Realisasi pajak reklame tahun 2014 lalu, disebut mencapai Rp 920 juta. Angka itu diakui masih rendah dari target yang ditetapkan Rp 2 miliar atau 46,03 persen. Mulai tahun 2015 ini, PPKA pun terus gencar untuk melakukan penertiban kawasan-kawasan yang bisa potensial untuk dikenai pajak reklame.

“Selain penertiban, kita juga terus melakukan pendataan ul-

ang terhadap potensi-potensi pajak reklame kita,” ucapnya. Target Rp 2 miliar diyakini bisa dicapai meski faktanya selama tahun 2014 masih jauh dari harapan.

Ditambahkan, reklame yang sudah habis massa berlakunya ini kesulitan untuk dimonitor.

Pihak Dinas PPKA ini mengaku sebenarnya sudah ada aturan pemasangan stiker di belakang reklame jenis baliho dan stampel dinas untuk jenis spanduk. Akan tetapi hal itu diakui belum maksimal dilakukan. Akibatnya, saat proses penertiban yang dilakukan Pol PP ada sejumlah reklame yang masih masa berlakunya,tapi turut diturunkan.

Reklame yang sudah habis massa berlakunya, kata Purnama Hady oleh pihak Dinas PPKA sebenarnya telah dilayangkan surat teguran. Surat teguran diberikan hingga tiga kali. Jika tidak diindahkan, maka baru dilakukan penertiban secara paksa.

Pihaknya kesulitan menindaklanjuti, karena sejumlah perusahaan yang memasang reklame tidak ada kantor cabangnya di Lotim. Sebagian besar di luar daerah, sehingga membuat kesulitan untuk berkomunikasi. Sebagian besar penerimaan pajak reklame ini hanya dikomunikasilan perusahaan advertising yang diketahui tempat memasang baliho. (rus)

Selong (Suara NTB) Pengambilan pasir laut di wilayah perairan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) pada kedalaman 40-50 meter ini belum ada aturan yang melarang. Kawasan yang dilirik investor wilayah Laut Labuhan Haji dan sekitarnya ini belum memiliki regulasi tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (RZWP3K).

“Jadi pada dasarnya masih boleh karena belum ada aturan,” ungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Lotim, Muhammad Tasywiruddin di Selong, Kamis (9/4).

Menurutnya, Lotim sudah merencanakan membuat Perda RZWP3K. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui zona-zona yang diperbolehkan untuk konservasi, melakukan tambang, budidaya atau lainnya di atas kawasan perairan. RZWP3K ini katanya sama dengan Perda Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) di daratan.

RZWP3K ini dipandang penting segera dibuat. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Lotim tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyusun Perda RZWP3K. Perda itu selanjutnya menjadi kewenangan Pemprov NTB.

Ditambahkannya, saat ini belum bisa juga sebenarnya dinyatakan boleh atau tidak boleh rencana penyedotan pasir oleh PT TWBI yang akan membawa pasir laut itu untuk mereklamasi Teluk Benoa di Bali.

Proses untuk melaksanakan penyedotan pasir itu tidak mudah. Diperlukan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Sampai sejauh ini pihak investor ini masih dalam proses penyusunan amdal. Melalui amdal inilah nantinya dilihat apakah memberikan dampak atau tidak terhadap lingkungan. “Prosesnya masih lama, jadi kita tunggu amdalnya,” ungkapnya.

Begitu juga, setelah izin dikeluarkan bupati tidak serta merta langsung bisa melakukan eksploitasi. Untuk itulah, sebelum masuk tahapan eksploitasi pengambilan pasir, diperlukan kajian mendalam terhadap dokumen amdal.

Diakuinya, rkait rencana pengambilan material untuk reklamasi Benoa ini, pihak PT. TWBI sempat menawarkan untuk mengambil bukit Pringgabaya. Akan tetapi ditolak tegas Pemkab Lotim. (rus)

Investasi di KLU, Legian Hotel Lengkapi Dokumen Tanjung (Suara NTB) Satu lagi investor perhotelan akan mulai membangun di kawasan pariwisata Kabupaten Lombok Utara (KLU). The Legian Hotel, diprakarsai Drs. Robby Djohan, asal Jakarta Selatan, tengah melengkapi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL/ UKL). Sedangkan izin-izin lain, seperti IPPT, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah dikantongi pihak manajemen.

Kamis (9/4), Manajemen “The Legian Hotel” melakukan presentasi dan penyempurnaan atas rencana investasi yang akan dilakukan di kawasan Pantai Sire, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung. Pihak manajemen hotel, oleh lintas instansi Pemda KLU diminta untuk melengkapi sejumlah item UPL/ UKL untuk ditindaklanjuti.

Manajemen hotel yang diwakili, Rosihan Taufik, mengatakan telah melengkapi seluruh proses perizinan dalam proses pembangunan perhotelan di KLU. Namun sebelum mulai membangun, manajemen memaparkan aspek UPL/ UKL yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan lingkungan sekitar. Dalam hal ini, pihak hotel akan menga-

komodir masyarakat sekitar dan KLU pada umumnya, pada aspek tenaga kerja, pemenuhan bahan material, yang mendahulukan kepentingan masyarakat sekitar.

“Menyangkut jalan memang sudah dibebaskan, hanya saja dokumennya belum selesai di pertanahan. Sementara status jalan yang sudah dibebaskan tetap mengacu pada azaz pemanfaatannya. Masyarakat pun bisa memanfaatkannya, namun memperhatikan apa yang menjadi pertimbangan pihak manajemen hotel itu snediri,” ungkap Rosihan.

Selain itu juga, dari sejumlah syarat yang diajukan Bagian Pembangunan Lombok Utara menyarankan agar pihak manajemen diminta untuk tidak merubah izin dalam dokumen yang diajukan. Dokumen yang dimaksud adalah, dokumen terkait izin peruntukan serta luas lahan yang dibangun sudah sesuai dengan dokumen yang diajukan.

Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH), Drs. Rusdianto, pada kesempatan itu meminta persoalan lapangan segera diselesaikan sehingga tidak memunculkan polemik dengan masyarakat. “Ketika sudah dibangun, kita ingin pihak hotel

bisa menjaga hubungan dan komunikasinya dengan masyarakat sekitar,” lata Rusdianto.

Untuk diketahui, dari pemaparan pihak perusahaan, The Legian Hotel, dibangun di atas lahan seluas 38.091 meter persegi (M2).

Legian Hotel akan dibangun dengan volume okupansi 122 tamu, atau dengan asumsi 2 orang per kamar. Dalam operasionalnya, perusahaan nantinya akan merekrut tenaga kerja dari berbagai jenjang pendidikan, seperti Sarjana, Diploma dan SMA/SMK. Lain halnya dengan pihak LSM, di mana Ketua Lembaga Masyarakat Nelayan (LMN) Lombok Utara (LMNLU), Syamsul Muhyin, meminta agar pihak perusahaan memperhatikan penduduk sekitar yang berprofesi sebagai nelayan. Eksistensi hotel sedianya bersinergi dengan keberadaan nelayan.

“Keberadaan masyarakat nelayan harus menjadi pertimbangan, demikian pula ekosistem laut agar memenuhi uji lingkungan sosial. Artinya tidak merubah fungsi penggunaa lahan sepanjang sepadan pantai sebagai pengaman dan pelestarian ekosistem kawasan pantai,” pinta Muhyin. (ari)

Revitalisasi Pasar Pemenang Terkendala Klaim Warga Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Perindagkop dan UMKM KLU, masih menghadapi kendala dalam proses revitalisasi pasar Pemenang. Lokasi pasar yang telah tercatat di Bagian Aset – Dispenda KLU itu diklaim milik daerah atas dasar serah terima dari Pemda Lombok Barat (Lobar), tetapi penyerahan aset ke KLU tidak disertai sertifikat.

Pada saat itulah, salah seorang warga setempat mengklaim aset tersebut sebagai hak milik yang merupakan warisan orang tua.

“Aset ini sebenarnya sudah tercatat di Dispenda, tetapi ternyata penyerahannya tidak disertai sertifikat.

Kemudian muncul salah seorang warga sekitar, yang mengaku lahan ini sebagai lahan (almarhum) orang tuanya,” kata Kadisperindagkop dan UMKM KLU, Drs. Abdul Hamid, Kamis (9/4).

Menurut penjelasan pemilik yang mengklaim lahan pasar, aset ini dulunya dipinjam oleh Pemda semasih Lobar dipimpin Bupati, H. L. Ratmadji. Dalam perjalanannya, Pemda Lobar lalu

menawarkan lahan ruislag (tukar guling). Hanya saja, dari 55,25 are lahan pasar, Ratmadji Cs. baru menyerahkan ruislag seluas 4 are kepada sang pemilik. Atas dasar itulah, Pemda KLU sampai saat ini belum dapat berbuat banyak untuk menata dan memperbaiki Pasar Pemenang yang semrawut.

Seperti diketahui, Pasar Pemenang sampai saat ini masih menimbulkan kemacetan di ruas jalur jalan Pemenang dari dan menuju KLU. Pasar Pemenang notabene merupakan pintu masuk pengunjung ke KLU. Kesan ini pun sedikit banyak akan diperbaiki oleh Pemda, dengan merevitalisasi pasar setempat.

“Dari luas 55, 25 are, tertampung sekitar 160 pedagang, ditambah dengan PKL yang berada di luar los, perkiraan kita jumlah pedagang mencapai 300 orang,” katanya.

Langkah solutif yang akan diambil oleh Pemda KLU, menurut Hamid, adalah dengan mencari tahu fakta kepemilikan atas aset tersebut.

Pihaknya pun sudah melalui proses komunikasi dengan pihak yang mengklaim. Sejauh ini, yang bersangkutan dise-

butkan cukup kooperatif dengan rencana Pemda untuk mengambilalih seandainya aset tersebut terbukti bukan milik‘Pemda.

“Andaikata ada alas hak pemiliknya, kita sudah minta lahan itu dibayar dengan harga yang tidak terlalu tinggi, karena pasar itu pun untuk kepentingan masyarakat setempat. Kalau kita selesaikan melalui ruislag, agaknya sangat rumit karena lahan ruislag juga harus dibebaskan,” ungkapnya.

Pada konteks revitalisasi, Hamid menggambarkan, Pasar Pemenang nantinya akan digeser ke dalam. Pasar juga akan dibuat bertingkat dengan pertimbangan, pada lantai dasar akan difungsikan sebagai lahan parkir untuk roda dua, cidomo dan roda empat. Dengan cara ini, transportasi para pedagang nantinya tidak akan mengganggu arus transportasi jalan umum.

“Kita sudah ajukan proposal ke pemerintah pusat untuk pendanaan, dan sudah mendapat lampu hijau. Dari pusat, kita akan dibantu biaya pembangunan berkisar Rp 5 miliar sampai Rp 7 miliar,” pungkasnya. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 10 April 2015

Respons Keluhan Dinas PU DPRD Lombok Barat (Lobar) merespons keluhan Dinas Pekerjaan Umum (PU) terkait minimnya anggaran pemeliharaan jalan. Dewan beranggapan, minimnya anggaran bukan menjadi alasan sebab sejauh ini pemeliharaan jalan terkesan hanya menjadi “proyek” di Dinas PU. Hasil pantauan Dewan di lapangan, justru Dinas PU hanya sekadar melakukan perbaikan. Jalur berlubang yang seharusnya diperbaiki, tidak diperbaiki. Akan tetapi hanya membersihkan rumput-rumput di pinggir jalan.

Anggota Komisi III DPRD Lobar H. Jamhur, mengakui, kondisi jalan saat ini lumayan bagus, namun ka(Suara NTB/her) lau tidak dibarengi pemeliH. Jamhur haraan akan cepat rusak.

Sebab jika jalan yang rusak tidak segera diperbaiki, maka implikasi anggaran yang dihabiskan lebih besar, karena kerusakan lebih meluas.

Persoalan lain, beberapa SKPD, seperti Dinas Dishubkominfo tidak mengawasi kendaraan yang melanggar tonase. ‘’Seharusnya kalau ada kendaraan yang melebihi tonase harus dipasang portal,’’ terangnya pada Suara NTB belum lama ini.

Jamhur mengingatkan Dinas PU merubah sistem pemeliharaan jalan. Dalam hal ini, Dinas PU harus melibatkan masyarakat. Sebab masyarakat yang mengetahui kondisi daerahnya. Artinya, ketika ada kerusakan masyarakat bisa melapor pada Dinas PU untuk perbaikan jalan.

Meski demikian, Jamhur mengaku, persoalan yang sering menjadi momok pemeliharaan jalan adalah pemasangan kabel dan pipa PDAM di pinggir jalan. Pemasangan pipa dan kabel ini menyebabkan jalan cepat rusak, sebab setelah dipasang justru tidak diperbaiki. “Ini kan ada yang membangun dan ada yang merusak, kalau begini kan susah,” sindirnya.

Menurutnya, pihak yang memasang kabel dan pipa di pinggir jalan seharusnya memperbaiki kembali jalan tersebut, sebab jika dibiarkan menyebabkan jalur akan retak dan rusak.

Terpisah, Kepala Dinas PU Lobar, Ir. Sakri, menilai, kerusakan jalan di Lobar akibat minimnya pemeliharaan dan banyak kendaraan yang memuat melebihi tonase. Pihaknya mencatat banyak pelanggaran tonase muatan yang diangkut kendaraan. (her)

Pilkada Loteng

PPP Godok Empat Figur Potensial Praya (Suara NTB) Sebanyak empat figur sedang digodok DPW PPP NTB untuk diusulkan sebagai calon kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada Lombok

Tengah (Loteng) ke DPP PPP. Ketua DPW PPP NTB, Hj. Wartiah, M.Pd, menyebut empat figur kandidat potensial sudah diusulkan DPD PPP Loteng, yakni H.L. Suprayat-

Halaman 5

Terancam Sanksi, Daerah Tak Terapkan Reformasi Birokrasi Giri Menang (Suara NTB) Penerapan reformasi birokrasi baik di level instansi kementerian dan pemerintah daerah masih minim. Pasalnya baru separuh atau 50 persen daerah yang telah membuat roadmap reformasi birokrasi. Ironisnya, hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (Kemenpan dan RB) daerah yang telah membuat roadmap belum melaksanakan secara sungguh-sungguh, sebab hanya memenuhi kewajiban administrasi kepada pemerintah pusat saja.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Penyiapan Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB, H. Agus Harsono AK, MMn, dalam keterangan persnya usai me-launching Roadmap Reformasi Birokrasi Lobar di Kantor Bupati, Kamis (9/4).

Kemenpan dan RB pun mengancam, bagi daerah yang tak menerapkan reformasi birokrasi akan dijatuhkan sanksi tidak memperoleh tunjangan kinerja. Bagi Pemkab Lobar yang baru meluncurkan roadmap diharap bisa menerapkan secara sungguh-sungguh.

Diakuinya, hasil evaluasi pelaksanaan roadmap tahap pertama belum optimal. Penerapan reformasi birokrasi di level kementerian molor dari target tahun 2014, sebab kenyataan beberapa instansi masih dalam proses penerapan. Sedangkan untuk pener-

apan di daerah, seharusnya mulai tahun 2012 sudah fokus mengelola reformasi di Pemda, hanya saja sampai saat ini belum semua kabupaten dan kota membuat roadmap. Kendala yang terbesar, menurutnya, rendahnya komitmen pimpinan.

Mengenai sanksi bagi daerah yang tak menerapkan reformasi birokrasi, meski belum secara spesifik, akan tetapi bagi daerah yang belum melaksanakan reformasi birokrasi akan dijatuhkan sanksi tidak diberikan tunjangan kinerja.

Untuk itu ia menekankan, bagi daerah yang baru meluncurkan dan akan menerapkannya seperti Lobar, setelah menyusun roadmap harus dilaksanakan dengan konsisten.

Tidak cukup pelaksanaan harus dibarengi dengan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui apakah penerapannya sesuai dengan direncanakan atau tidak. Jika tidak

sesuai harapan, maka bagaimana menanggulanginya agar sasaran yang dicantumkan dalam roadmap 5 tahun ke depan bisa tercapai.

“Pelaksanaan roadmap ini harus diawasi oleh tim monev, baik dari internal maupun eksternal,” bebernya.

Tim pengawasan dari internal, jelasnya, bertanggung jawab pada Inspektorat. Sedangkan tim pengawas eksternal berasal dari struktur tim quality assurance dan tim inde-

penden. Khusus di Lobar. katanya, meski baru meluncurkan roadmap, unsur pendukung sudah dilakukan melalui kerjasama dengan kemitraan.

Wakil Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti roadmap reformasi birokrasi yang telah disusun dan diluncurkan. Tindaklanjutnya, dalam bentuk workshop mengundang dinas yang langsung berhubungan dengan pelayanan publik seperti, Di-

nas Kesehatan, Dinas Dukcapil dan pihak kecamatan.

Langkah lainnya, secara internal pemda akan melakukan pengawasan intensif untuk memastikan roadmap berjalan dengan baik.

Secara lisan, ia telah menyampaikan ke Inspektorat dan BKD untuk membuat skema pengawasan. Dalam penerapan roadmap ini, jelasnya diperlukan keteladanan mulai dari pejabat paling atas sampai bawah. (her)

no, Ruslan Turmuzi, H. Bangun dan TGH. L. Gede Wiresakti Amir Murni, L.C. Ia mengatakan, pihaknya dalam hal ini hanya melakukan penggodokan terhadap kandidat calon kepala daerah saja. Sementara yang menentukan siapa kandidat yang akan diusung nantinya, sangat tergantung dari keputusan pengurus pusat. ‘’Karena sesuai aturan pilkada sekarang, kandidat calon kepala daerah harus mendapat persetujuan pengurus pu-

sat,’’ terangnya ketika ditemui di sela-sela kegiatan Pra-Muktamar NU ke 33 di Ponpes Al Manshuriyah Ta’limusshibiyan Desa Bonder Praya Barat.

Semua kandidat, kata Wartiah, punya peluang yang sama untuk diusung sebagai calon kepala daerah oleh PPP, pada Pilkada Loteng mendatang. Tapi, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi kandidat kepala daerah bersangkutan dan baru bisa diusung PPP.

Salah satunya, kandidat harus membawa partai politik lain sebagai kendaraan.

Dalam arti, kandidat harus mengantongi dukungan dari partai politik lain tidak mesti harus sebagai pimpinan partai politik. “Terpenting kandidat tersebut sudah punya parpol pendukung lain,” ujarnya.

Alasannya, PPP tidak bisa mengusung pasangan calon kepala daerah, karena jumlah kursi yang dimiliki di DPRD Loteng, masih kurang dari per-

syaratan yang ada. Paling tidak, adanya dukungan dari parpol lain yang dibawa oleh kandidat kepala daerah diharapkan bisa memenuhi syarat minimal dukungan pada pilkada.

Meski demikian, PPP dalam hal ini juga tidak tinggal diam.

Hanya menunggu kepastian dukungan parpol lain yang dibawa kandidat kepala daerah yang ada. Di mana komunikasi dengan parpol lain juga terus dibangun. Dan, komu-

nikasi tersebut tidak terbatas hanya ada satu ada dua parpol saja. Tapi hampir seluruh parpol yang ada.

Hanya saja, Wartiah mengaku, komunikasi yang paling intens dibangun saat ini ialah dengan Partai Hanura. Tetapi tidak menuntup kemungkinan juga dengan parpol lainnya. “Prinsipnya, dengan parpol mana saja, kita siap membangun koalisi,” tambah Sekretaris DPD PPP Loteng, H. Mayuki, S.Ag, yang dikonfirmasi terpisah. (kir)

(Suara NTB/her)

PUKUL GENDANG BELEQ - Wakil Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama Kabid Penyiapan Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan dan RB H. Agus Harsono memukul gendang beleq sebagai tanda peluncuran reformasi birokrasi di Lobar.

Pembangunan Perumahan

Fauzan Tegaskan Pemda Belum Memutuskan

PEMERINTAH DAN SELURUH MASYARAKAT KABUPATEN LOMBOK BARAT

Mengucapkan SELAMAT HARI ULANG TAHUN KE 13

KOTA BIMA Jum’at 10 April 2015

Semoga Kota Bima, Selalu Dalam Keadaan Aman Damai dan Harmonis

Giri Menang (Suara NTB) Mencuatnya pemberitaan terkait dugaan pelanggaran pelepasan aset milik Pemda di Gapuk untuk pembangunan perumahan PNS ditanggapi Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar), H Fauzan Khalid, SAg, MSi. Menurutnya, sampai saat ini pemda belum memutuskan mekanisme dan proses yang ditempuh entah itu kerjasama dan pelepasan aset. Hal ini membuatnya bingung darimana pihak dewan mengetahui adanya proses yang dilakukan, sehingga dewan menduga ada pelanggaran yang dilakukan Pemda.

“Sampai saat ini pemda belum memutuskan, makanya saya bingung dari mana dewan tahu proses itu,” ujanya, Kamis (9/4).

Dijelaskan, setahunya dari laporan jajarannya, jika SKPD hanya menjelaskan ke Dewan terkait proses dari awal dan belum menyentuh lebih jauh. Terkait persetujuan pelepasan aset dari Dewan dilakukan 2012 lalu, namun itu batal dan kedaluwarsa. Terkait saat ini, ia hanya mengetahui eksekutif hanya menjelaskan ke dewan prosedur dari awal.

Dari penjelasan wabup, diduga ia belum tahu secara utuh terkait persoalan pembangunan perumahan tersebut. Kemungkinan besar, wabup tidak dilaporkan secara utuh oleh SKPD-nya. Pasalnya, dalam

(Suara NTB/her)

H. Fauzan Khalid pengakuan jajarannya dalam hal ini Asisten II Setda Lobar, Robijono di hadapan dewan beberapa waktu lalu, jika telah ditentukan pemenang perusahaan yang akan membangun perumahan itu.

Meski demikian, wabup berdalih, ia tak mungkin mengetahui persoalan tender sebab itu persoalan teknis. “Itu teknis sekali, saya tidak perlu tahu soal tender,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika dalam proses pembangunan perumahan tersebut perlu melibatkan dewan harus dilakukan. Bila perlu, katanya, pihaknya akan melakukan proses ulang dan melibatkan dewan. Akan

tetapi, jika dirinya menemukan dalam proses ini benar melanggar aturan, pihaknya tak segan membatalkan pemenang proyek perumahan. Akan tetapi jika tidak melanggar, maka tidak ada celah pihaknya untuk membatalkan, dan eksekutif akan melengkapi agar sesuai aturan.

Sementara pihak dewan mencurigai adanya pelanggaran dalam proses pelepasan aset pemda untuk pembangunan perumahan PNS di Desa Gapuk kecamatan Gerung.

Dewan pun mengancam akan melaporkan pihak eksekutif ke aparat berwajib, jika eksekutif tak mengindahkan masukan dewan terkait proses pelepasan aset Pemda untuk pembangunan perumahan sebanyak 700 unit tersebut.

Anggota Komisi II DPRD Lobar, H. Zaenuri, mengaku, sampai saat ini pihak Dewan belum diajak berkomunikasi terkait mekanisme pelepasan aset Pemda. Padahal sebelumnya disampaikan dalam berbagai pertemuan dengan dewan agar eksekutif berkoordinasi dengan legislatif. “Kita belum diajak ngomong oleh eksekutif terkait proses pelepasan aset itu, berapa nilai pelepasan hak dan penjualan lahan milik Pemda tersebut.

Jika Pemda tetap tidak respon masukan dari dewan, kami akan laporkan ke aparat berwajib (kejaksaan),” tegasnya. (her)

Sebabkan Longsor

Warga Keluhkan Dampak Pembangunan Vila di Desa Jeringo

DR. H. ZAINI ARONY, M.Pd. BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID, S.Ag, M.Si WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT

Giri Menang (Suara NTB) Warga Desa Jeringo Gunung Sari Lombok Barat (Lobar), mengeluhkan dampak akibat pembangunan vila di sekitar daerahnya. Pasalnya, akibat pembangunan vila di sekitar perbukitan menyebabkan longsor, bahkan nyaris saja menimbun rumah warga.

Warga pun melapor ke pihak desa setempat. Selanjutnya pihak desa melaporkan kejadian ini Badan Lingkungan Hidup (BLH) Lobar, akan tetapi belum ada tindaklanjutnya.

Pihak desa, seperti disampaikan Kepala Desa (Kades) Jeringo Sahril mengancam akan melapor ke aparat, sebab diduga lahan tempatnya membangun telah dibeli. Sedangkan pemilik lahan ini orang asing, sesuai aturan agraria WNA tidak diperolehkan membeli dan menguasai lahan di negara ini.

Diakuinya, kejadian longsor telah terjadi dua kali, pertama kali beberapa bulan lalu. Saat itu pihaknya telah melapor ke BLH, pihak terkait lalu merespons dengan datang memeriksa ke lokasi. Saat itu BLH berjanji akan menuntas-

kan persoalan ini, namun sampai saat ini BLH hilang. Lalu, kejadian kedua kalinya beberapa hari lalu.

Saat itu hujan deras, sehingga terjadi longsor. Untungnya, rumah warga tidak terkena, akan tetapi dampak longsor sangat membahayakan keselamatan warga.

Longsor disebabkan adanya aktivitas penimbunan untuk pembangunan vila. Pengelola vila tidak membangun talud, sehinga rawan longsor.

Apalagi bangunan ini direncanakan akan dibangun di perbukitan. Belum lagi, di tebing perbukitan, tidak dibangun pondasi hanya ditumpuk batu begitu saja. “Sehingga ketika hujan, maka ikut longsor,”ujarnya.

Ia menyatakan, vila itu sedang mulai dibangun saat ini tengah aktivitas penggalian. Akan tetapi sejauh ini, belum ada permintaan rekomendasi dari desa, seharusnya mengacu aturan harusnya meminta rekomendasi ke desa untuk mengurus izin. Pemilik vila ini oknum pengusaha dari luar negeri atau WNA. Ia berharap Pemda dalam hal ini segera bertindak dan setelah diban-

gun permanen baru pemda bergerak.

“Kami menunggu kesungguhan dari BLH, dan perizinan,” imbuhnya. Ia berharap pemda merespons persoalan, sebab hal ini telah terjadi sejak lama. Jika tidak, pihak warga akan melakukan aksi demo ke pemda untuk menuntut pemda bertindak.

Ia menambahkan, mengacu UU Agraria, seharusnya WNA tidak boleh membeli lahan di negara. “Kami berencana lapor ke polisi,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Camat Gunung Sari, Rusni mengaku sejauh ini ia tidak pernah memproses rekomendasi pembangunan vila di Desa Jeringo. Setahunya, di desa setempat, belum ada dibangun vila. Terkait kejadian longsor tersebut, pihaknya belum memperoleh laporan.

“Kami akan cari tahu dulu, jika benar kami tindak,” ujarnya.

Ia menambahkan, seharusnya mekanisme pengurusan izin melalui rekomendasi desa dan kecamatan. Jika proses ini tak dilalui, maka ia mempertanyakan apakah pembangunan vila itu sudah berizin atau belum. (her)

SUARA NTB Jumat, 10 April 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Pilkada Sumbawa

PKS akan Usung Johan Rosihan Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua DPD PKS Sumbawa, M. Takdir, hampir memastikan PKS Sumbawa mengusung kader internal partai, Johan Rosihan, S.T, sebagai bakal calon Bupati Sumbawa di Pilkada mendatang. Kini, PKS tengah menjalin komunikasi intensif dengan Partai Gerindra sebagai mitra koalisi.

“99 persen, PKS sudah mantap mendukung Johan Rosihan. Tak ada keraguan lagi kita mendukung kader internal.

Tinggal sekarang kita membangun komunikasi secara intensif dengan parpol lain sebagai mitra koalisi. Saat ini kita jajaki serius komunikasi dengan Partai Gerindra. Terserah Gerindra akan mengusung figur yang mana,” tandasnya kepada Suara NTB, Kamis (9/4).

Meski demikian, M. Takdir juga tak menutup komunikasi dengan partai lainnya. Mengingat PKS yang hanya menduduki tiga kursi di DPRD Sumbawa sangat membutuhkan parpol mitra koalisi untuk mengusung paket pasangan calon. “Johan Rosihan sebagai kader terbaik partai dan representasi figur dari wilayah timur Sumbawa,” pungkasnya. (arn)

DPRD Bentuk Pansus LKPJ Bupati Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa membentuk panitia khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati sekaligus turun ke lapangan. Usai penyampaian LKPJ Bupati akhir tahun anggaran 2014 oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Arasy Muhkan, dalam sidang paripurna, Kamis (9/4).

Keputusan DPRD soal pembentukan Pansus dibacakan Sekwan, yang bertugas melakukan investigasi dan kunjungan lapangan sesuai pembagian wilayah. Serta melaporkan hasil Pansus ke pimpinan. Untuk kemudian disampaikan dalam sidang paripurna berikutnya, Senin mendatang. Pansus LKPJ ini beranggotakan, Abdul Rafiq, Ramliyanto, Indra Herwansyah, Ahmadul Kusasih, H, Nurdin Marjuni, Agus Salim, Ismail M, M. Yamin, M. Saad, Ardi Juliansyah, Rusli Manawari, M. Nur, A. Rahman Atta, Salman Al Faridzi, Khairil, Adi Rusni, M. Faizal, Hamsah Abdullah, Syamsul Fikri, M. Yasin Musammah, Basaruddin, H. Zulkarnaen, Hasanuddin, Edi Syarifudidn, Irwandi, Adizul Sahabuddin dan Khaeruddin.

Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Kamaluddin S.T, berharap kepada Pansus untuk memanfaatkan waktu dengan sebaikbaiknya. Haisl pembahasaan tersebut akan disampaikan pada paripurna kedua, 13 April 2015 dengan agenda penyampaian Laporan Pansus DPRD. Dalam penyampaian LKPJ Bupati, Wabup menjelaskan sejumlah keberhasilan pemerintah pada berbagai bidang. Pelaksanaan program selama 2014, termasuk berbagai kemajuan dan evaluasi. Serta prestasi yang diraih dearah ini selama 2014. (arn)

(Suara NTB/ars)

PENGGEMBALAAN LEPAS - DPRD Kabupaten Sumbawa saat ini tengah membahas beberapa rancangan peraturan daerah (Ranperda) dengan membentuk panitia khusus (Pansus), yang salah satunya mengenai tempat penggembalaan atau disebut dengan lar. Pemkab menganggap penting payung hukum soal lar tersebut, mengingat selama ini penggembalaan sapi di Sumbawa masih dilepas begitu saja, dan beberapa pemilik lahan merasa terganggung dengan penggembalaan lepas itu. Salah satu ladang milik warga di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang dijadikan tempat penggembalaan lepas.

Inspektorat Lacak Bendahara Dikbudpora KSB Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten (Itkab) Sumbawa Barat tengah melacak keberadaan EW, oknum bendahara pengeluaran pada Dikbudpora yang diduga membawa raib gaji puluhan guru.

H. Ady Mauluddin

Inspektur Itkab KSB, Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si, Kamis (9/4), membenarkan pihaknya juga mencoba menelusuri keberadaan EW. Namun demikian penelusuran pihaknya bukan terkait kasus dibawanya gaji puluhan guru yang kini tengah hangat dibicarakan. “Ada kasus lain yang sedang kita telesuri dan menyangkut dia (EW) di dalamnya juga,” terangnya.

Kasus yang

dimaksudkan pihak Itkab tersebut, yakni mengenai dana subsidi SPP mahasiswa pascasarjana IPB kerjasama pemerintah KSB dengan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) untuk satu semester pada tahun 2013 silam. Ady mengatakan, temuan itu sudah pihaknya tangani dalam sebulan terakhir dan masih dalam proses pengumpulan data lapangan. “Kita belum sempat lakukan Riksus (pemeriksaan khusus) kepada

bersangkutan untuk kasus ini.

Tapi buru-buru sudah hilang karena dugaan kasus yang lainnya lagi,” paparnya.

Ady mengungkapkan, melalui stafnya, EW berhasil dihubungi melalui ponselnya.

Melalui staf Itkab, EW menyatakan dirinya menyatakan tidak melarikan diri. Ia saat ini berada di luar daerah untuk mencari dana guna mengganti anggaran daerah yang telah digunakannya.

“Semalam (Kamis malam, red) staf saya berhasil hubungi dia. Dia bilang sekarang ada di Lombok untuk mengganti uang yang sudah dipakainya,” papar Ady. (bug)

Pemulangan Jenazah TKW Asal Sumbawa Terkendala Dokumen PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Mengucapkan SELAMAT HARI ULANG TAHUN KE 13

KOTA BIMA Jum’at 10 April 2015 Teriring Dengan Do’a Semoga Kerja Keras Pemerintah Dan Masyarakatnya, Dapat Terwujud Cita-cita Pembangunan Yang Aman, Nyaman Dan Mandiri Menuju Kota BimaYang Maja, Labo Dahu

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemulangan jenazah Kamsiar binti Sahabudin, TKW asal Sumbawa yang meninggal di Arab Saudi masih terkendala dokumen yang tidak dimiliki. Yang bersangkutan tidak memiliki izin tinggal dan paspor.

Hasil koordinasi Disnakertrans dengan Direktur perlindungan TKI dan WNI, Muhammad Ikbal dan hasil konfirmasi Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa dengan Kemenlu memakan waktu paling cepat dua bulan.

Seperti diungkapkan Kabid Penta Disnakertrans, Nurhikmah S.Pt, kepada Suara NTB, Kamis (9/4), proses pemulangan jenazah ini berbelit-belit. Ada 12 instansi yang harus dilewati di luar negeri dan perlu juga koordinasi dengan pihak lainnya. Terkait dokumen pihaknya sudah berkoordi-

nasi dengan Imigrasi. Dalam hal inii, pihak Imigrasi berkoordinasi dengan pusat, agar duplikat paspor bisa diberikan kepada Disnakertrans. Untuk kemudian bisa mengajukan ke KBRI yang diupayakan Disnakertrans.

Untuk diketahui, lanjut Nurhikmah, Kamsiar TKW asal Juran Alas Sumbawa ini berangkat sejak 2010 silam dan meninggal dunia di Arab saudi lantaran penyakit kanker.

Jenazahnya sudah setahun lebih mendekam di Rumah Sakit King Abdul Aziz, Jeddah. Dalam mempercepat proses pemulangan jenazah belum bisa dipastikan lantaran dokumen yang tidak ada. “Itu yang menjadi kendala di sana. Kalau dokumennya lengkap, pasti secepatnya dipulangkan,” keluhnya.

Sementara disisi lain, PT Yombabiba Abadi yang memberangkat-

kan Kamsiar sudah bubar. Pengurusnya suami - istri namun sudah cerai.

Suaminya berada di Mekah dan istrinya di Indonesia masuk penjara.

Sehingga file-file dokumennya tak ada lagi tersimpan. Parahnya lagi, majikannya sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Meskipun datanya terekam di Kemenlu, TKW ini over stay (melebihi masa kontrak perjanjian kerja). “Ini yang sedang kita upayakan, kalo tidak over stay akan mudah diurus. Billa dokumen itu ada mungkin akan cepat. Biasanya paling lama satu bulan sudah dipulangkan,” tukas Nurhikmah seraya menjelaskan, data dari TKW juga diminta oleh BP3TKI dalam membantu mempercepat proses. Selain itu pihaknya telah berkoordinasi dengan BP3TKI Mataram dan Disnakertrans Provinsi. (ind)

Pilkada KSB

Manimbang Klaim Didukung Gerindra Taliwang (Suara NTB) Salah satu bakal calon bupati (bacabup) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Drs. H. Manimbang Kaharyadi menyatakan, dia mendapat sinyal positif dari DPP Partai Gerindra, terkait rencananya maju bersaing di Pilkada KSB, Desember mendatang.

Karena sinyal itulah kemudian, pria yang menjabat ketua Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) DPP Gerindra sejak tahun 2012 itu memantapkan niatnya untuk turut berkompetisi merebut jabatan nomor satu di daerah bermotto Pariri

Lema Bariri ini. “Sekali lagi saya katakan. Saya melangkah ini karena ada sinyal positif dari DPP (Gerindra),” cetusnya kepada wartawan sesaat setelah mendaftarkan diri pada penjaringan bacabup PAN KSB, Kamis (9/4).

Pertanyaan terkait dukungan Gerindra terhadap Manimbang ini memang menjadi gonjang ganjing di tengah masyarakat KSB. Pasalnya jauh hari sebelum kemunculan mantan ketua DPRD KSB periode pertama ini, ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra KSB, Iwan Panjidinata, SE

telah lebih dahulu mendeklarasikan diri akan maju di Pilkada KSB. Bahkan Iwan bersama Drs. H. Mala Rahman telah sepakat berpasangan, dengan Gerindra sebagai salah satu calon partai pendukungnya.

Disinggung soal itu, Manimbang mengatakan, sejauh ini sikap dukungan Gerindra di Pilkada KSB belum ditetapkan oleh DPP. “Politik itu dinamis. Dan saya kira kalau ditanya apakah saya optimis mendapatkan restu DPP, saya bilang yakin sekali karena komunikasi saya sudah bangun dengan DPP secara intens,” cetusnya. (bug)

Soal Dokter PNS Mundur

DPRD akan Panggil Direktur RSUD

DR. KH. ZULKIFLI MUHADLI, SH,. MM BUPATI SUMBAWA BUPATI SUMBAWA BARAT

DRS. H. MALA RAHMAN WAKIL BUPATI SUMBAWA WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT

Sumbawa Besar (Suara NTB) Mundur dan pindahnya dokter PNS dari RSUD Sumbawa, di tengah kekurangan dokter tentu menciptakan persoalan sendiri. Wakil Bupati yang belum sempat membaca laporan terkait mundurnya dokter ini akan mencoba mengkomunikasikan masalah ini. Begitu pula dengan Komisi IV DPRD Sumbawa yang akan memanggil pihak RSUD. “Haknya dia (dokter bersangkutan) kalau mau mundur, kita hargai itu sebagai hak personal. Itu pilihannya dia. Kita juga tidak bisa memuaskan semua orang,” kata Wabup, Drs. H. Arasy Muhkan kepada Suara NTB, Kamis (9/4), seraya mengatakan akan mencoba mengkomunikasikan masalah ini dan memberikan ruang kepada SKPD terkait untuk menyelesaikannya.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Chandra W. Rayes mengatakan, pihaknya akan memanggil direktur RSUD untuk menjelaskan masalah ini. Sebab Sumbawa saat ini masih banyak membutu-

(Suara NTB/arn)

Chandra W. Rayes

hkan tenaga dokter. Tentu dengan mundurnya kedua dokter ini, maka akan semakin kekurangan. “Oleh karena itu, kami nanti akan meminta penjelasan kepada RSUD, kenapa justru tenaga yang sangat dibutuhkan daerah, justru mundur, pindah dan lainnya. Mungkin ada yang tidak pas, apakah perhatian atau pelayanan. Kami akan menelusuri hal ini. Sebab kita juga yang rugi dengan mundurnya dua dokter ini,” cetusnya.

Direktur RSUD, dr. Selvi sendiri

masih tampak bingung mencari solusi dari kekurangan dokter ini.

Apalagi pengangkatan dokter tidak seperti PNS lainnya. Kedua dokter umum yang pindah berdasarkan alasan pribadi yang juga mesti harus dihargai. Sambil membantah kalau kepindahan kedua dokter ini ada kaitannya dengan kesalahan manajemen atau kurangnya perhatian dari pemerintah. Jadi semata-mata karena alasan pribadi.

Hal ini pun sudah diinformasikannya ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumbawa. Serta kepada Bupati, apalagi pengunduran ini sifatnya mendadak. “Kita akan coba siasati kekurangan dokter ini dengan Puskesmas yang ada kelebihan dokter. Tetapi kita juga belum tahu seberapa banyak dokter di Puskesmas. Atau mungkin ada dokter yang kemarin tenaga sukarela pernah di Puskesmas dan akan ditempatkan.

Kita juga carikan dokter umum yang mau dijadikan tenaga kontrak di RSUD,” tukas selvi. (arn)

SUARA NTB Jumat, 10 April 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

(Suara NTB/ula)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

Kerjasama RSUD Dompu dengan Harian Suara NTB

PERIKSA PASUKAN - Asisten Ops Kodam IX/Udayana, Kolonel Inf Susilo didampingi Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin serta Dandim Dompu dan Bima saat periksa pasukan dalam apel siaga di lapangan bola Anamina Manggelewa, Kamis (9/4).

Satgas Pengamanan Presiden Gelar Pasukan di Manggelewa Dompu (Suara NTB) Menjelang kunjungan Presiden RI Joko Widodo bersama ibu negara di Kabupaten Dompu, satuan tugas (Satgas) pengamanan VVIP menggelar apel siaga.

Gelar pasukan di lapangan bola desa Anamina Manggelewa ini, tidak hanya diikuti oleh anggota Kodim dan Polres Dompu, tapi juga dilibatkan anggota pengamanan khusus dan sniper di jajaran TNI. Apel siaga untuk satgas pengamanan Presiden Joko Widodo, Kamis (9/4), dipimpin oleh Asisten Ops Kodam IX/ Udayana, Kolonel Inf Susilo mewakili Panglima Kodam IX/ Udayana. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin juga turut hadiri apel siaga bersama Kapolres, AKBP Brury Sukotjo, SIK dan ketua PN Dompu.

Kolonel Inf Susilo menyampaikan salam dari Pangdam IX/ Udayana yang tidak bisa hadir langsung di acara apel siaga pasukan. Karena pada hari yang sama, presiden dan wakil presiden secara bersama berada di Bali, sehingga langsung

memimpin pengamanan. “Sore (Kamis, 9/4) ini, Presiden akan bergeser ke Mataram. Tadi pagi juga telah dilakukan gelar apel siaga pasukan di Mataram,” ungkapnya.

Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Torry Djohar Banguntoro dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Ass Ops Kodam IX/Udayana, Kolonel Inf Susilo mengatakan, apel siaga ini dalam rangka kunjungan Presiden RI Jokowi dan ibu negara di Kabupaten Dompu dalam rangka menghadiri event Tambora Menyapa Dunia (TMD) yang dirangkaikan dengan peringatan dua abad

meletusnya gunung Tambora, 11 April 2015 di Doroncanga Dompu. “Pastikan kunjungan Presiden dan ibu negara di Dompu ini dalam keadaan aman dan nyaman,” tegasnya.

Untuk itu, ia mengingatkan agar pasukan pengamanan sesuai tugasnya di lapangan agar tidak lengah dan menganggap biasa pengamanan VVIP. Karenanya, setiap pasukan untuk memahami dan menguasai prosedur pengamanan VVIP, pegang teguh disiplin, cegah terjadinya kelengahan terhadap segala kemungkinan yang dapat dimanfaatkan pihak lain, dan cermati dan ikuti situasi yang

terjadi di lapangan, kemudian laporkan bila terjadi perubahan dari keadaan biasanya.

Dalam apel siaga tersebut, tampak hadir empat unit panser Anoa, satu kendaraan taktis (rantis) penjinak bahan peledak (jihandak), dan pasukan bersenjata lengkap hadir.

Pasukan ini disiagakan untuk menjaga di sekitar arena lokasi TMD Doroncanga lereng Tambora, dan arena lokasi panen raya jagung. Pasukan elit TNI ini juga akan dibantu oleh pasukan dari Brimobda NTB, Dalmas Polri, Satlantas Polres, dan Sat Pol PP Dompu.

Sementara untuk mobil yang akan digunakan Presiden dalam kunjungan ke Dompu ini didatangkan langsung dari Jakarta menggunakan pesawat hercules sebanyak dua unit bersama sepeda motor gede (Moge) patwal Presiden. (ula)

Dompu (Suara NTB) RSUD Dompu mendapat alokasi anggaran pembangunan infrastruktur bangunan hingga Rp 24 miliar di tahun 2015.

Alokasi anggaran ini bersumber dari dana alokasi khusus (DAK), dana perimbangan dan DAK tambahan yang akan digunakan melanjutkan masterplan bangunan RSUD Dompu. Bupati pun berharap agar bisa melanjutkan bangunan lantai tiga RSUD, sehingga bisa tertata.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin dalam kunjungannya ke RSUD Dompu usai meninjau pelaksanaan operasi katarak gelombang kedua, Rabu (8/4), langsung meninjau rencana pembangunan lanjutan RSUD Dompu. Di tahun 2015, RSUD Dompu direncanakan akan merehab bangunan zal perawatan anak menjadi gedung dua lantai, yang pembangunannya di sekitar ruang ICCU, radiologi, farmasi, gizi dan beberapa ruangan lainnya.

H. Bambang M. Yasin menyampaikan, pembangunan RSUD agar bisa melanjutkan bangunan lantai tiga dan IGD pada bagian depan dengan melanjut ke belakang di deretan ruang IGD. Dengan melanjutkan bangunan ini, sehingga tidak terputus dari rencana tata bangunan RSUD Dompu yang dibuat. “Area parkir kendaraan pun bisa fokus di bagian depan (bangunan RSUD),” kata H. Bambang.

Bila ada anggaran lagi, baru dilanjutkan pembangunan deretan bangunan ICCU ke utara men-

(Suara NTB/ula)

MENINJAU - Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin didampingi Direktur RSUD Dompu, dr. H. Ahmad Faisal, Sp.A saat meninjau rencana pembangunan RSUD Dompu, Rabu (8/4). jadi lantai dua dan bangunan lainnya. Tapi untuk rencana membangunan bangunan lantai dua di sal perawatan anak, bisa dilanjutkan agar bisa menyatu dengan konstruksi bangunan di sal penyakit dalam. “Kalau bangunan lantai dua ini tidak apa-apa dilanjutkan rencana pembangunannya,” kata H. Bambang kepada direktur RSUD Dompu.

Sisa material bongkaran bangunan, lanjutnya bisa dimanfaatkan untuk menimbun halaman depan bangunan lama. “Sisa bongkaran langsung saja ditimbun di bagian depan ini agar persoalan genangan air selama ini teratasi,” jelasnya.

Kepada Bupati Dompu, direktur RSUD Dompu, dr. H. Ahmad Faisal, Sp.A menyampaikan,

ada tiga sumber anggaran pembangunan untuk RSUD Dompu tahun 2015. Namun baru dua sumber anggaran yang sudah pasti sesuai petunjuk teknisnya yaitu DAK 2015 sebesar Rp 2,3 miliar dan akan digunakan untuk membangun bangunan lantai dua di zal perawatan anak.

“Dana perimbangan Rp 9 miliar, kita rencanakan untuk melanjutkan bangunan lantai dua dari ruang ICCU ke utara,” katanya.

DAK tambahan 2015 sebesar Rp 12 miliar, dikatakan H. Ahmad Faisal, direncanakan untuk melanjutkan bangunan bagian depan ke belakang. Sehingga jalur kendaraan akan mengelilingi bangunan RSUD. “Rencana jalur kendaraan tidak lagi masuk ke dalam, tapi mengelilingi RSUD,” ungkapnya. (ula/*)

Bima Siapkan Anggaran Khusus Distribusi Raskin Bima (Suara NTB) Tahun ini, Bagian Administrasi Ekonomi Kabupaten Bima mengajukan anggaran untuk distribusi untuk penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) atau beras untuk masyarakat miskin (raskin) hingga ke tingkat RT. Pengajuan anggaran ini sesuai dengan juklak dan juknis UU Nomor 23 tahun 2013 tentang APBN tahun anggaran 2014, pemerintah mengalokasikan dana subsidi pangan dengan penganggaran.

Demikian diungkapkan Kepala Bagian Ekonomi Kabupaten Bima, Iwan Setiawan, SE, Kamis (9/4). Dikatakannya, sesuai dengan angka perhitungan pihaknya, anggaran untuk biaya

Kota Bima (Suara NTB) Pameran arkeologi dan bendabenda peninggalan sejarah yang dihelat di halaman Museum ASI Mbojo ramai oleh pengunjung dari berbagai daerah Kota dan Kabupaten Bima. Para pengunjung tersebut antusias melihat benda-benda yang dipamerkan sehingga harus mengantri.

Antusiasme para pengunjung ini terlihat sejak mulai sore hari, Rabu (8/4). Mereka berdatangan guna menyaksikan langsung benda-benda temuan masa prasejarah maupun koleksi historika yang disediakan di stand-stand.

Kebanyakan dari para pengunjung ini adalah para remaja, namun tak sedikit juga orang tua yang datang membawa serta keluarga, termasuk anak-anaknya.

Hampir seluruh stand dipenuhi pengunjung termasuk stand milik Museum Provinsi NTB. Bahkan, lantaran banyak dikunjungi sehingga panitia atau pemandu membiarkan dengan bebas para pengungjung yang datang. Di museum Provinsi NTB ini beberapa benda yang dipamerkan termasuk peninggalan sejarah Kerajaan di Gunung Tambora yakni bendera Kerajaan Sanggar yang sempat berjaya sebelum gunung itu meletus pada tahun 1815.

Meski para pengunjung ini hanya sepintas melihat benda-benda yang dipamerkan, namun pihak panitia mengaku bangga. “Hari ini lebih banyak dari kemarin,” ujar pemandu dari Seksi Edukasi dan Pelayanan, Bunyamin.

Tidak hanya stand milik Museum Provinsi NTB, di lokasi pameran stand milik Museum ASI Mbojo juga banyak dikunjungi.

Kebanyakan benda-benda yang dipamerkan adalah benda historika yakni peninggalan Kesultanan Bima seperti keris dan lainlain. Tak ketinggalan pula, koleksi milik Museum Samparaja yang merupakan museum pribadi yayasan DR Hj Siti Maryam Rachmat M Salahuddin.

Sementara itu, stand lainnya yakni milik Balai Arkeologi Denpasar serta beberapa Balai Arke-

distribusi beras sebesar Rp 215 juta. Saat ini, kebanyakan biaya distribusi tersebut dipungut dari RTS-PM. Sehingga, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014, pemerintah mengalokasikan dana subsidi pangan dengan penganggaran.

Anggaran sebesar Rp 215 juta ini sudah diajukan ke TAPD DPRD Kabupaten Bima.

Dia pun berharap, DPRD mengesahkan anggaran tersebut sehingga biaya distribusi tidak dibebankan lagi kepada RTS-PM. Minimal pada tahun 2015 ini, anggaran tersebut bisa direalisasikan dalam APBD perubahan. “Ini untuk meminimalisir pungutanpungutan. Karena ini sudah

diatur dalam juknis,” katanya.

Diterangkannya, sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka Pemerintah Daerah mengalokasikan APBD untuk penyaluran Raskin dari TD dengan RTS-PM. Penyedia anggaran tersebut mencakup antara lain untuk biaya operasional Raskin, biaya angkut Raskin dari TD dengan RTS-PM, subsidi harga tebus raskin, dana talangan raskin, tambahan alokasi raskin di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alaokasi Raskin untuk RTS-PM di dalam pagu yang sudah ditetapkan. (use)

(Suara NTB/use)

PURBAKALA – Beberapa peralatan makan peninggalan zaman purbakala yang dipamerkan di museum ASI Mbojo, Bima, Rabu.

PENGUNJUNG – Pengunjung p-ameran di museum ASI Mbojo tengah mengamati beberapa benda purbakala, Kamis (9/4). ologi dari Pulau Jawa dan Sulawesi juga memamerkan benda temuan zaman prasejarah.

Museum Keliling juga tak ketinggalan untuk memamerkan benda-benda yang ada. Yang menarik, dari beberapa stand yang ada juga memamerkan batu akik yang saat ini tengah digandrungi oleh masyarakat.

Berbagai macam jenis bebatuan baik yang masih baku maupun sudah dibentuk ukuran mata cincin dipajang di etalase.

Seperti saat pembukaan, kegiatan pameran ini diawali dengan seni tari tradisional Bima, Gantao yang dimainkan oleh para seniman Bima. Meski dimainkan oleh seniman yang

tidak lagi muda, namun pagelaran Gantao ini banyak mencuri perhatian pengunjung.

Kegiatan pameran benda arkeologi dan sejarah ini sengaja digelar oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi NTB menggandeng Disbudpar Kota Bima dan Kabupaten Bima.

Selain sebagai rangkaian peringatan dua abad meletusnya Gunung Api Tambora dengan tajuk Tambora Menyapa Dunia (TMD), kegiatan ini dimaksudkan agar para gerenasi muda khususnya di Bima Bisa mengetahui peninggalan arkeologi yang ada di daerah tersebut khususnya benda peninggalan arkeologi dan sejarah Gunung Tambora. (use/*)

SUARA NTB

Jumat, 10 April 2015

Halaman 8

(Suara NTB/ula)

Kaldera Gunung Tambora

Jadi Taman Nasional

Gunung Tambora Bawa Keberkahan bagi Pembangunan Dompu

(Suara NTB/ula)

Lukisan yang menggambarkan dahsyatnya letusan Gunung Tambora.

Kawasan gunung Tambora ditetapkan menjadi taman Nasional dari sebelumnya sebagai cagar alam yang tidak bisa dimanfaatkan warga. Perubahan status Gunung Tambora menjadi Taman Nasional pada peringatan dua abad meletusnya Gunung Tambora membawa berkah bagi kemajuan pembangunan Dompu.

SEBAGAI salah satu destinasi wisata NTB dan Dompu khususnya, perubahan status gunung Tambora akan memberi dampak yang cukup luas bagi kesejahteraan masyarakat Dompu. Selain sebagai daerah wisata trekking atau pendakian, Gunung Tambora memiliki daya tarik eksotis sebagai stratovolcano aktif dengan kaldera berdiameter 6,2 kilometer dan kedalaman 1 kilometer. Sehingga tidak heran mengundang minat wisatawan lokal maupun

manca negara untuk mendaki dan menikmati keindahan alamnya.

Di sekitar kawasan gunung Tambora terdapat beberapa obyek wisata lain yang di tawarkan, antara lain adalah padang savana, kebun kopi, mata air mada wau, mata air hodo, pantai, juga Pulau Satonda.

Kondisi infrastruktur menuju wilayah Kecamatan Pekat saat ini sudah sangat memadai, dengan kondisi jalan yang telah diaspal sehingga mudah

dilalui oleh semua jenis kendaraan, dan dilayani oleh moda transportasi bus dengan rotasi sebanyak tiga kali sehari.

Jarak tempuh dari pusat ibukota Kabupaten Dompu menuju Kecamatan Pekat adalah 150 km, dengan waktu tempuh lebih kurang 3 (tiga) jam perjalanan.

Letusan gunung Tambora di tahun 1815 lalu, juga menjadikan alam Dompu cukup subur dan ditandai dengan hasil alamnya. Program unggulan

daerah yaitu Sapi, Jagung, Rumput Laut (PIJAR) menjadikan Kabupaten Dompu sejajar dengan daerah lain, karena mampu menekan angka kemiskinan hingga rata-rata 2,1 persen pertahun dan daya beli nomor dua di NTB. Karena Dompu tidak hanya memiliki potensi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, tapi juga potensi pertambangan untuk pasir besi, mangan, tembaga dan emas serta potensi panas bumi.

Kondisi topografi kawasan gunung Tambora terjal sampai landai. Sekitar kawasan menuju puncak Tambora memiliki topografi bergelombang dan terjal, semakin menuju kawasan

pantai yang berada di sebelah selatan dan barat topografinya relatif landai dan datar.

Berdasarkan data Dompu Dalam Angka tahun 2013, jumlah penduduk di Kecamatan Pekat sebanyak 31.552 jiwa, yang tersebar di 12 desa. Diantaranya ; Desa Tambora, Kadindi, Kadindi Barat, Karombo, Nangamiro, Calabai, Pekat, Beringin Jaya, Sorinomo 1, Nanangakara, Doropeti, dan Desa Soritatanga. Secara keseluruhan mata pencaharian utama masyarakat di sekitar kawasan Tambora adalah petani dan peternak, sisannya bekerja sebagai pegawai, nelayan dan sebagainya. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

Destinasi Tambora Dilengkapi Keindahan Satonda Dompu (Suara NTB) Pulau Satonda merupakan destinasi wisata unggulan daerah yang berdekatan dengan destinasi dunia seperti Moyo dan Gunung Tambora. Satonda dengan keunikan danau air asinnya, padahal tidak berhubungan dengan air laut memiliki daya tarik bagi wisatawan karena di sekitarnya memiliki keindahan alam untuk snorkling.

Gunung Satonda memiliki ketinggian 289 mdpl dengan luas pulau 4,8 km2. Pulau Satonda membentuk kawah menyerupai angka 8 dan menjadi fenomena langka karena airnya yang asin dengan tingkat kebasaan (alkalinitas) sangat tinggi dibandingkan air laut umumnya, tetapi tidak terhubung dengan air laut.

Beberapa jenis ikan berukuran kecil dan menjadi terapis bagi orang yang berendam di danau. Di tepian danau, terdapat pohon berbuah batu yang sengaja digantung karena dipercaya batu-batu itu mewakili doa dan harapan akan terkabul.

Pesona pulau Satonda akan terlihat indah dari puncak gunung Tambora yang letaknya sekitar 30 kilometer. Belum lengkap mendaki gunung Tambora bila tidak menyambangi pulau Satonda. Di kalangan wisatawan mancanegara, pulau ini dijadikan tempat singgah untuk snorkeling dengan keindahan terumbu karangnya saat menyambangi Taman Nasional Komodo dari Bali atau Lombok. (ula/*) Pantai Lakey Lakey berada di sebelah selatan wilayah Kabupaten Dompu atau sekitar 45 kilometer dari Kota Dompu. Pantai lakey dengan pasir putihnya dikenal dengan keindahan dan konsistensi ombaknya. Beragam jenis ombak dimiliki seperti Lakey Peak, Cobble Stone, Lakey Pipe dan Periscope yang sangat disukai para selancar dunia.

Jenis ombak Lakey peak yang paling konsisten dan hebat, sehingga tercatat diantara peak terbaik di Indonesia.

Bagian kiri dari peak terbentuk terowongan yang lebih intens. Bagian kakan dapat membentuk ombak barel yang sempurna dan bisa mencapai setinggi 8 kaki. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

Barang arkeologi di situs Tambora.

Kawah Gunung Tambora

(Suara NTB/ula)

JABAT TANGAN - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin, menjabat tangan pasien operasi katarak.

(Suara NTB/ula)

PANEN JAGUNG - Bupati Dompu H. Bambang M. Yasin panen jagung di Manggelewa, Dompu.

(Suara NTB/ula)

RUMPUT LAUT - Rumput laut hasil panen petani di Labuhan Bajo, Dompu.

(Suara NTB/ula)

TERAPI – Pengunjung melakukan terapi ikan di Satonda.

(Suara NTB/ula)

JAGUNG - Hamparan tanaman jagung di Kampasi Meci, Dompu.

(Suara NTB/ula)

Peta cagar alam Gunung Tambora.

SUARA NTB Jumat, 10 April 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Isyarat di Dua Cerpen Terakhir Sebelum meninggal dunia, ImtihanTaufan seolah memberikan pesan lewat dua cerpennya yang berjudul “Kereta Langit Sudah Datang” dan “Nikolo Hilang”.

SALAH seorang rekannya, Kiki Sulistyo, menilai Imtihan Taufan merupakan cerpenis terbaik yang dimiliki NTB. Hal ini dapat dilihat dari sebaran cerpen-cerpennya yang sudah dimuat di rubrik sastra pada banyak media massa terkemuka di Indonesia.

Nyaris tidak ada rubrik sastra di koran yang belum pernah memuat naskah cerpennya.

Kiki juga menilai, Taufan memiliki konsep kepenulisan yang benar-benar tercermin dalam karyakaryanya. Dalam cerpencerpennya, Taufan mengaktualisasikan prinsip menulis sesuatu yang paling dekat dengan dirinya.

Dalam hal ini, ia banyak menggambarkan perilaku tokoh-tokoh yang dekat

Sastrawan Imtihan Taufan Tutup Usia Mataram (Suara NTB) -

Salah satu sastrawan terbaik NTB, Imtihan Taufan tutup usia pada Kamis, (9/4) kemarin. Pria yang aktif menulis sejak era 90-an dan akrab disapa Kak Opan ini diduga meninggal akibat serangan jantung.

dengan dirinya.

“Biasanya, yang dijadikan tokoh-tokoh cerpennya itu ya teman-temannya, bagaimana perilakunya,” ujar Kiki.

Secara otomatis, menulis sesuatu yang dekat dengannya membuat karyanya menjadi semacam perlambang kondisi suatu masyarakat. Melalui cerpen-cerpennya pula, kita bisa menilai karakter masyarakat sekitar kita. “Misalnya, soal orang yang malu-malu kalau ditawari apa, tapi dalam hatinya ingin,” ujarnya.

Kiki juga menyinggung

kembali dua cerpen terakhir Imtihan Taufan yang dipublikasikan. Dua naskah itu, menurutnya menjadi semacam isyarat duka yang mengiringi kepulangannya. Dua cerpen itu berjudul “Kereta Langit Sudah Datang” yang dimuat di Rubrik Jendela Sastra Harian Suara NTB pada 4 Oktober 2014 lalu cerpen berjudul “Nikolo Hilang” di Pikiran Rakyat. Nikolo adalah tokoh yang selalu muncul dalam cerpen-cerpennya.

Taufan sendiri sempat mengutarakan kepada Kiki

bahwa dengan terbitnya cerpen Nikolo Hilang, maka tokoh Nikolo kini sudah “selesai”.

“Dia bilang begini.. bahwa semua cerpennya yang tokohnya Nikolo itu, sudah habis. Sudah habis tersiar semua. Jadi sudah selesai tokohnya Nikolo itu. Habis semua, dia bilang begitu sama saya,” ujarnya. Kini, Kiki dan rekan-rekannya tengah menuntaskan penerbitan buku antologi yang disusunnya bersama Imtihan Taufan. (aan)

Ultah Kota Bima dan FTMD Dimeriahkan Pentas Kesenian Mataram (Suara NTB) Perayaan hari ulang tahun Kota Bima pada 10 April (Hari ini) dan Festival Tambora Menyapa Dunia 11 April dimeriahkan dengan pentas kesenian yang digelar di Lapangan Merdeka Bima Kota, sejak 7-9 April 2015 kemarin.

Selain pentas kesenian, Dinas Kebudayan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB bersama Pemda setempat juga mengadakan pameran arkeologi yang menampilkan benda – benda cagar budaya. Benda cagar budaya yang mengandung nilai historis cukup tinggi itu merupakan temuan para arkeolog saat melakukan ekskapasi (penggalian) dan penelitian selama sepuluh tahun terakhir khususnya di kawasan Gunung Tambora.

Halaman 9

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) NTB melalui Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan, Drs. Faisal, Senin (6/4) saat ditemui Suara NTB menyampaikan, pentas kesenian yang dilakukan akan menampilkan sejumlah situs – situs tradisi dan beberapa kreatifitas pemuda di daerah setempat.

“Kita kan memulai pentas kesenian dan pamerannya pada tanggal tujuh sampai sembilan, baru setelah itu dilanjutkan dengan Pemda khususnya Kota Bima yang akan memeriahkan peringatan hari ulang tahun kotanya,” tutur Faisal di ruang kerjanya.

Sementara itu, pameran arkeologi akan digelar di Kota Bima. Melalui pameran itu, masyarakat atau para wisa-

tawan baik domestik maupun mancanegara dapat menyaksikan secara langsung benda – benda purbakala yang sempat tertimbun akibat letusan Gunung Tambora, sekitar 200 tahun yang lalu.

“Kalo pentas kesenian memang kita gelar di lapangan merdeka, kalau pameran arkeologi itu kita laksanakan di halaman istana Bima Kota,” lanjutnya di sela – sela menyiapkan berkas penyelenggaraan kegiatan.

Dikatakan, selain beberapa kegiatan itu, pemerintah Bima Kota bersama warga setempat juga sedang menggelar pacuan kuda. Pacuan kuda yang diselenggarakan sejak 3 – 12 April itu merupakan salah satu rangkaian dari perayaan hari lahirnya Kota Bima. “Bahkan hal ini sudah menjadi tradisi masya-

rakat di sana, setiap ada event perayaan hari ulang tahun, arena pacuan kuda selalu dibuka,” tambahnya.

Libatkan Putri Pariwisata Sementara itu, Kabid Kebudayaan Disbudpar NTB mengaku akan melibatkan Putri Mutiara dan Putri Pariwisata NTB dalam ajang perayaan puncak Fetival Tambora di Doroncanga. Ia mengatakan, dua pasang putri pariwisata telah disiapkannya untuk menerima kedatangan para tamu, terlebih tamu utama dalam kegiatan tersebut yakni orang nomor satu di Indonesia (Presiden RI).

Kendati demikian, pihaknya akan mempersiapkan putri daerah yang masuk menjadi putri pariwisata untuk diprioritaskan. (met)

Salah satu seniman kerabat terdekat sang Almarhum (Alm) yakni R. Eko Wahono yang ditemui Suara NTB di Rumah Duka kawasan Kamasan, Karang Baru, Kota Mataram tampak berduka. Ia menuturkan, sang almarhum adalah sosok individu yang sabar serta antusias dalam berkarya. Bahkan, sebelum ia menutup usia saat ini, almarhum sedang menyiapkan penerbitan antologi cerpen bersama Kiki Sulistiyo (seniman dan penyair).

“Sejak era 90-an kita sudah aktif menulis karya – karya sastra, saya bersama sang almarhum ini sempat menerbitkan antologi cerpen, diantaranya antologi yang berjudul Tiga Muka, Nyanyian Anjing dan Wanita itu Masih di Kamarku,” tuturnya.

Tiga antologi cerpen yang diterbitkan oleh Semata Sastra sekitar tahun 1996 itu merupakan sebagian dari jejak kesastraannya bagi sang almarhum bersama kerabatnya saat aktif menjadi penulis di masa muda. Almarhum termasuk 10 penulis naskah Cerpen Terbaik versi Bali Post di saat perayaan ulang tahun perusahaan media di pulau Bali itu.

Menurut Eko, salah satu tokoh terkenal dalam karya sang sastrawan yang lahir di Mataram, 18 Maret 1969 itu adalah Nikolo. Sosok Nikolo sangat terkenal dan bahkan karya – karyanya banyak dikenal melalui gambaran sang tokoh dalam cerita yang ditulisnya.

“Selain menjadi sastrawan, dia juga kerap menjadi sutradara pementasan teater, penulis naskah dan menurut saya dia ini merupakan seorang penata artistik terbaik,” lanjut Eko dalam keadaan berduka.

Adapun dua karya terakhir

(Suara NTB/ars)

Suasana duka di kediaman Almarhum Imtihan Taufan, Kamis kemarin. sang almarhum yang dinilai oleh Eko Wahono sebagai sesuatu isyarat yang sangat simbolis terhadap kepergiannya itu yakni Nikolo Yang Hilang dan Kereta Langit Sudah Datang. Kedua karya yang ditulisnya pada awal 2015 kemarin itu akan diterbitkan dalam antologi cerpen yang sedang digarapnya sebelum menghembuskan nafas terakhir. Sebelumnya, cerpen Nikolo Yang Hilang tersebut telah dimuat oleh Pikiran Rakyat salah satu media di Kota Bandung.

Suasana Duka Informasi terkait kepulangan sang almarhum sempat mengejutkan banyak pihak, terutama para seniman, budayawan dan musisi yang notabene menjadi kerabatnya.

Suasanya duka menyelimuti kediaman rumah orang tua almarhum di Kamasan tempat jenazah almarhum disemayamkan. Isak tangis sang istri, anak dan kerabat menambah suasana haru atas kepulangan sang sastrawan ini.

“Kita merasa betul – betul kehilangan, terutama bagi diri saya sendiri. Disamping dia adalah kerabat dekat saya semen-

jak masih muda hingga saat ini, dia juga menjadi tim saya dalam penata artistik pementasan – pementasan,” ujar Eko. Eko menuturkan, Imtihan Taufan pergi untuk selama-lamanya saat hendak mengantarkan buku. “Kabarnya tadi pagi dia hendak mengantarkan buku yang ditulis istrinya untuk dibawa ke Tambora. Dia pergi meminjam mobil mas Agus dan tiba – tiba saat keluar dia menabrak beranda rumah tetangganya,” beber Eko. Saat insiden itu terjadi, almarhum sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Provinsi. “Semua buku sudah dimasukkannya ke dalam mobil dan saat mau memberangkatkan mobil serangan jantungnya terjadi,” ujarnya.

Jenazah Almarhum dimakamkan di pemakaman setempat yang tidak jauh dari kediamannya. Pemakaman berlangsung sore kemarin usai salat Ashar. Saat disemayamkan, seluruh seniman menghampiri rumah duka, selain itu keluarga almarhum khususnya Kabag Ops Polres Lombok Barat Kompol L. Salehudin juga tiba di rumah duka sekitar pukul 11: 30 Wita. (met)

Belum Dilantik, Asita Tetap Ikut Meriahkan FTMD Mataram (Suara NTB) Meski Dewan Pengurus Daerah Association of Indonesian Tour & Travel Agencies (DPD Asita NTB) belum dilantik, tetapi mereka tetap berpartisipasi memeriahkan Festival Tambora Menyapa Dunia (FTMD).

Ketua Asita NTB Dewantoro Umbu Joka SH, Kamis (9/ 4) kemarin mengutarakan keterlibatan Asita untuk mendukung kegiatan tersebut dirasa sangat penting. Untuk itu, meski pihaknya belum melaksanakan pelantikan secara seremonial, para pengurus DPD Asita tetap harus berpartisipasi dan mendukung

kemeriahan kegiatan yang terpusat di Doro Ncanga, Desa Pekat, Kecamatan Tambora, Kabupaten Dompu itu.

“Secara seremonial kami memang belum melaksanakan pelantikan, tetapi SK dari Dewan Pengurus Pusat sudah keluar. Kami akan mendukung pelaksanaan FTMD, sejumlah pengusaha travel sudah berangkat kesana untuk mengikuti prosesi perayaan di acara puncak,” tuturnya.

Keterlibatan Asita dalam kegiatan itu juga diharapkan sebagai ajang observasi kawasan pariwisata. Jika ada kawasan wisata yang dinilai layak, maka Asita khususnya

agen jasa perjalanan wisata bersedia membuka paket wisata. Dengan demikian, perkembangan industri pariwisata di kawasan setempat dapat didongkrak sehingga dapat melanju dengan baik kedepannya.

Terlebih, saat ini gunung tersebut berdasarkan surat keterangan dari Kementerian Kehutanan telah ditetapkan menjadi Taman Nasional.

Dengan demikian, ekplorasi kawasan pariwisata terutama objek wisata pendakian dapat dibuka secara resmi demi meningkatkan sumber pendapatan ekonomi masyarakat di sekeliling Tambora. (met)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 10 April 2015

Halaman 10

Siswa SMAN 1 Selong Daur Ulang Sampah

Jadi Barometer Pendidikan WALIKOTA Mataram H. Ahyar Abduh mengharapkan,Kota Mataram harus menjadi barometer majunya pendidikan di NTB. Untuk mencapai hal itu, penyelenggaran ujian akhir siswa pada periode ini harus lebih baik dari yang sebelumnya. Bahkan diharuskan panitia UN agar mengupayakan tidak terjadi kasus-kasus yang mencemarkan pendidikan di wilayah mataram.

Ditemui usai menghadiri istighotsah UN di Masjid Raya At Taqwa Mataram, Kamis (9/4), walikota mengharapkan, pihak sekolah memberikan nilai kelulusan pada siswa secara objektif.

Dirinya sangat yakin tidak ada intervensi yang berlebihan dari guru dan sekolah.

Menurutnya, guru-guru pasti akan memberikan nilai sesuai adanya. Karena apabila ditemukan yang melanggar, dan terbukti, jelas akan mendapatkan saksi pidana. Alasannya, oknum satuan pendidikan adalah bagian dari kompetensi pendidikan yang menjalankan sistem pendidikan semurni mungkin dan tidak menodai sistem itu dengan kasus-kasus. “Jika kami temukan ada guru-guru yang melanggar, jelas kami berikan sanksi pidana sesuai pelanggarannya. Tapi saya yakin semua guru pasti melaksanakan sesuai amanat,” tegasnya.

Ia berharap, penyelenggaran ujian nasional dan ujian sekolah pada tahun ini, mampu menaikkan grade Kota Mataram untuk menjadi wilayah pendidikan yang dijadikan acuan majunya mutu pendidikan dan menjadi bahan evaluasi pada penyelenggaraan selanjutnya. “Oleh karena itu lulus seratus persen ditambah dengan etika pelaksanaan sesuai POS UN, dan kualitas nilai siswa di atas rata-rata, saya yakin Mataram akan jadi contoh bagi wilayah yang lain,” ujarnya yakin. (dys)

(Suara NTB/dok)

IPDN - Inilah kampus IPDN NTB di Praya Lombok Tengah. Presiden Jokowi dijadwalkan meresmikan kampus pencetak calon abdi negara, Jumat (10/4) ini.

Hari Ini, Presiden Dijadwalkan Resmikan Kampus IPDN NTB

Selong (Suara NTB) – Sampah sering sekali menjadi keluhan dan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pada dasarnya, sampah telah menjadi sebuah masalah yang sangat kompleks, di mana sampah dari yang dikonsumsi sendiri, baik itu organik atau non-organik memiliki dampak yang besar.

Namun, berbeda halnya dengan di SMAN 1 Selong, sampah yang berasal dari jajan makanannya didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai jual tinggi.

Kepada Suara NTB, Guru BP sekaligus Pembina UKS SMAN 1 Selong, Yuliati,SPd, mengatakan, permasalahan yang paling sering timbul disebabkan sampah adalah banjir yang meluap akibat dari pembuangan sampah yang sembarangan. Untuk itu, salah satu cara meminimalisir dari pembuangan sampah secara sembarangan dengan mendaur ulang sampah yang ada.

Hal inilah yang dilakukan SMAN 1 Selong dengan mendaur ulang sampah dan sudah menghasilkan berbagai ragam dan jenis kerajinan yang berasal dari

sampah. “Tujuan diajarkannya siswa untuk melakukan daur ulang sampah itu untuk melatih keterampilan dan kreativitas para siswa, sehingga siswa kita disini tidak hanya sebatas teori saja,”ucapnya.

Bahkan, akunya, penerapan daur ulang sampah itu tidak hanya dilakukan kelas-kelas tertentu saja, melainkan semua siswa yang ada di SMAN 1 Selong diajarkan untuk melakukan daur ulang sampah, seperti koran, botol plastik dan jenis sampah lainnya. Alasannya, kegiatan daur ulang sampah masuk dalam mata pelajaran muatan lokal (mulok).

Selain itu, siswa SMAN 1 Selong diajarkan cara menghias gerabah supaya bisa bernilai tinggi, karena selama ini peminat gerabah sudah mulai berkurang.”Tujuan dilakukannya semua kegiatan itu untuk melatih keterampilan para siswa, sehingga alumni SMAN 1 Selong ke depannya bisa hidup mandiri dengan membuka usaha terutama bagi yang tidak melanjutkan, tapi selama ini SMAN 1 Selong 99 persen melanjutkan pendidikannya,”paparnya. (yon)

(Suara NTB/dys)

Praya (Suara NTB) Setelah tertunda hampir setahun lamanya, kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) NTB dijadwalkan diresmikan Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi). Rencananya, presiden ke 7 RI tersebut, bakal meresmikan salah satu dari 7 kampus daerah milik IPDN ini.

H. Ahyar Abduh

Belajar UKS

SMAN 1 Sakra Timur Gali Ilmu di SMAN 7 Mataram Mataram (Suara NTB) Dalam rangka menggali informasi terkait pembinaan Unit Kegiatan Siswa (UKS) khususnya bidang kesehatan, SMAN 1 Sakra Timur Lombok Timur (Lotim) berkunjung ke SMAN 7 Mataram Kamis (9/4). Kedatangan rombongan siswa juga didampingi Dinas Kesehatan yang juga Pembina UKS Kabupaten Lotim ini untuk mempelajari pengalaman sekolah lain dalam pengembangan pembinaan UKS. Apalagi mereka akan mewakili NTB di tingkat nasional.

Pembina UKS Lotim, Lalu Bagus Wikrama, mengungkapkan, UKS yang ada di beberapa sekolah di Lotim masih membutuhkan belajar dari sekolah yang berpengalaman dan prestasi. Merasa banyak kekurangan dan keterbatasan, pihaknya mendatangi SMAN 7 Mataram untuk menimba pengalaman-pengalaman dalam membina UKS di sekolahnya.

“Jadi tidak ada salahnya kami datang dari Lotim untuk saling tukar informasi bagaimana cara membina UKS kesehatan yang ada di sekolah di Lombok Timur, saat ini menurut kami masih butuh belajar dari sekolah lain,” terangnya pada Suara NTB, Kamis (9/4).

Diakuinya, berdiskusi panjang dengan pihak SMAN 7 Mataram, banyak hal yang harus dilengkapi. Termasuk dari cara pembinaan kesehatan sekolah di Lotim masih banyak kekurangan dan keterbatasan dari SDM. Untuk itu, lewat studi banding ini, menjadi momen dimanfaatkan untuk menutupi kekurangan dari hasil studi bandingnya.

Dicontohkan, hal yang perlu diadopsi, seperti SMAN 7 Mataram lebih banyak memfokuskan dana BOS untuk pembinaan UKS. Selain itu, pengelolaan sampah ditambah dengan pengelolaan ruangan UKS sudah memiliki tenaga pengelola sendiri yang bekerja sama dengan tenaga kesehatan masyarakat. Bahkan pengelolaan sampah dan kesehatan di SMAN 7 Mataram sudah cukup bagus, sebab didukung dengan alat yang memadai dan kemampuan personal. “Itu yang belum mampu kami terapkan di Lombok Timur, termasuk pengelolaan yang maksimal,” terangnya.

Sementara Kepala SMAN 7 Mataram Drs. H. Muzakki mengaku gembira dengan adanya kunjungan tersebut. Akunya, kunjungan itu merupakan bentuk silaturahmi antarsekolah yang harus dipelihara ke depannya.

Disinggung soal UKS, Muzakki mengaku pihaknya telah memperoleh standar nasional sekolah sehat yang diperolehnya langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Salah satu kunci pengelolaan UKS ujar Muzakki ialah dengan melakukan kerjasama bersama pihak luar seperti Dinas Kesehatan dan dunia usaha dan dunia industri (DU-DI).

“Kita kerjasama dengan Dikes dan Puskesmas di sekitar serta kerjasama dengan DU-DI,” ujarnya.

Selain itu, dalam kesempatan itu Muzakki juga menjelaskan kriteria sekolah disebut sebagai sekolah sehat. Salah satu komposisinya yaitu keberadaan UKS dan sejumlah indikator lainnya untuk mencapai keindahan, kebersihan, ketertiban, kenyamanan dan kesehatan. (rai/dys)

Kepastian tersebut disampaikan Direktur IPDN Kampus NTB, Dr. H. Abdul Malik, MM, kepada Suara NTB di Praya, Kamis (9/4). Diakuinya, sesuai rapat terakhir menyebutkan kalau Presiden Jokowi bisa dipastikan akan hadir langsung. “Kalau dikatakan pasti, memang sudah pasti. Karena sesuai rapat terakhir menyebutkan kalau Bapak Presiden akan hadir dan meresmikan langsung kampus IPDN NTB,” sebutnya.

Ia menjelaskan, sesuai agenda yang ada Presiden Jokowi dijadwalkan akan

meresmikan kampus IPDN NTB, usai shalat Jumat.

Alasannya, sebelum ke kampus IPDN, presiden masih ada kegiatan di Kota Mataram. “Jadwal peresmian sekitar pukul 14.30 wita,” terangnya.

Untuk persiapan saat ini masih terus dilakukan, baik kesiapan di kampus maupun dari sisi pengamanan kegiatan acara. Sementara dari sisi persiapan fisik bangunan kampus semua sudah selesai, sehingga untuk fisik bangunan, sudah tidak ada lagi yang mesti disiapkan lagi.

Kampus IPDN mulai digunakan pada Bulan Oktober 2013 lalu dan rencananya akan diresmikan pada tahun itu juga oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama 6 kampus daerah lainnya di Indonesia dengan kampus IPDN NTB sebagai pusat kegiatan peresmiannya. Namun rencana tersebut molor hingga pergantian presiden. “Yang diresmikan besok (Jumat hari ini,red) hanya kampus IPDN NTB saja.

Tidak termasuk dengan kampus daerah lainnya seperti yang direncananya sebelum-sebelumnya,” tandasnya. (kir)

Perpusda NTB Distribusi Buku ke Sejumlah Perpustakaan Mataram (Suara NTB) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusda) NTB kembali menyalurkan ribuan buku ke sejumlah perpustakaan di NTB. Di antaranya 132 perpustakaan rumah ibadah terdiri dari masjid, wihara, gereja dan pura.

Selain itu, distribusi bantuan buku juga diberikan kepada perpustakaan desa komunitas sebanyak 62 perpustakaan dan perpustakaan pondok pesantren sebanyak 81.

Ditemui Suara NTB beberapa waktu lalu, Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusda) NTB Drs. H. M. Ali H. Arahim, M.Pd, menyebut masing-masing perpustakaan mendapat 1.000 buah buku dengan 500 judul buku. Di samping itu, khusus untuk perpustakaan pondok pesantren, selain buku dibagikan rak buku.

Pembagian buku itu, kata Ali Rahim, merupakan salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan Perpusda NTB terhadap keberadaan perpustakaan di tengah-tengah masyarakat. Jenis buku yang dibagi berbeda-beda sesuai dengan jenis layanan perpustakaan di tengah masyarakat.

“Misalnya untuk perpustakaan pondok pesantren atau rumah ibadah, jenis buku yang disalurkan yaitu buku-buku agama dan pelajaran lainnya. Sedang perpustakaan komunitas desa, jenis bukunya lain lagi,” ujar Ali Rahim menjelaskan.

Ia pun memastikan jika semua jenis buku yang telah didistribusikan tersebut semuanya layak baca dan tidak mengandung buku dengan muatan sara yang terlarang. Karena proses sebelum distribusi telah dibentuk tim verifikasi untuk bacaan masyarakat. “Saya

pikir buku yang di drof itu merupakan buku yang terawasi dan buku-buku terapan, jadi tidak ada buku yang tidak layak baca,” katanya.

Iapunberharapagarbuku-buku yang telah didistribusikan mampu menambah kunjungan dan daya minat masyarakat untuk membaca buku. Karena target kunjungan ke perpustakaan di tahun 2015 naik dari 950.000 kunjungan pada tahun lalu ke target 965.000 pengunjung. Tidak hanya itu, pria yang juga ketua PGRI NTB ini mengimbau agar pihak sekolah menyediakan waktu khusus kepada para siswa di sekolah untuk membaca di waktu-waktu tertentu minimal 10 menit.

“Dengan begitu, para siswa jadi rajin membaca dan minta mereka buat sinopsis dan kasih reward. Tentu itu langkah sistematis membuat anak gemar dan rajin membaca,” pungkasnya. (dys)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MATARAM PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN MEMBUKA KESEMPATAN BAGI LULUSAN S1 DARI SEGALA DISIPLIN ILMU UNTUK MENGIKUTI PERKULIAHAN TAHUN AKADEMIK 2015/2016

JADWAL PENERIMAAN PENDAFTARAN 19 JANUARI S/D 14 APRIL 2015 UJIAN SARINGAN MASUK 15 & 16 APRIL 2015

KONSENTRASI : 1. Manajemen Pemasaran 2. Manajamen Sumberdaya Manusia 3. Manajemen Keuangan 4. Manajemen Keuangan Daerah

PENGUMUMAN 22 APRIL 2015 DAFTAR ULANG 22 APRIL S/D 13 MEI 2015 MATRIKULASI 18 MEI S/D 11 JUNI 2015 (Suara NTB/rai).

STUDI BANDING - Siswa SMAN 1 Sakra Timur Lotim saat studi banding tentang pengelolaan UKS di SMAN 7 Mataram, Kamis (9/4).

AWAL KULIAH JULI 2015

Informasi & Tempat Pendaftaran : Program Magister Manajemen Universitas Mataram Jl. Pendidikan No. 37 Mataram Telp. (0370) 644930, Fax. (0370) 644928 e-mail : mm_unram@yahoo.co.id Kontak Person : 087864054134

(Suara NTB/yon)

TUNJUKKAN - Pembina UKS SMAN 1 Selong Yuliati saat menunjukkan kerajinan siswa SMAN 1 Selong yang terbuat dari sampah, Kamis (9/4).

Tambah Koleksi Apotek Hidup

SMPN 1 Mataram Datangkan Cabai dari Bandung Mataram (Suara NTB) Jenis tanaman dan tumbuhan obat koleksi apotik hidup milik SMPN 1 Mataram kini bertambah setelah pihak sekolah beberapa waktu lalu mendatangkan cabai dari Bandung. Cabai tersebut selain berfungsi sebagai hiasan, karena buahnya yang unik dan indah juga dapat dinikmati sebagai bumbu masakan.

Ditemui Suara NTB, Kepala SMPN 1 Mataram Drs Ahmad Jufni menilai apapun akan dilakukan pihak sekolah untuk memperindah dan mempercantik wajah apotek hidup meski dengan mendatangkan cabai dari luar daerah. Selain cabai dari Bandung yang memiliki buah khas mirip strawbery, jenis koleksi lainnya yaitu obat-obatan seperti kunyit, jahe, lengkuas, sawo, lidah buaya dan lain sebagainya.

Sementara itu, koleksi tumbuh-tumbuhan dan obat-obatan apotek hidup sekolah berasal dari para guru dan siswa.

“Minta koleksi dari guru dan siswa kalau mereka pada saat praktek Biologi anak-anak nyumbang,” ujar Jufni.

Ditambahkan Jufni, ruang terbuka hijau yang dimiliki sekolah dari keseluruhan luas area SMPN 1 Mataram mencapai 30 persen. Hal itu untuk mendukung upaya terwujudnya kondisi lingkungan sekolah yang sehat. Tidak hanya itu, keberadaan apotek hidup telah dirasakan manfaatnya bagi para siswa dan warga sekolah pada umumnya.

“Ke depan apotek hidup ini akan ditata dan diperbanyak lagi koleksinya, yang terpenting nilai bagi anak-anak ialah kemandirian mereka ke depan,” ujarnya. (dys)

Gelar Istighotsah

Walikota Mataram Yakin Peserta UN Lulus 100 Persen Mataram (Suara NTB) Ribuan siswa calon peserta ujian nasional (UN) dari semua jenjang mulai SD, SMP, dan SMA mengikuti kegiatan istighotsah yang digelar di Masjid Raya At-Taqwa Mataram, Kamis (9/4). Istighotsah ini digelar untuk memohon kemudahan dan kelancaran proses menghadapi UN. Kegiatan istighotsah yang digagas Forum KepalaKepala Sekolah (FKS) Kota Mataram dihadiri Walikota Mataram H. Ahyar Abduh, seluruh kepala sekolah, pengawas dan jajaran Dikpora Kota Mataram.

Ketua Forum FKS Kota Mataram Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, SPd, MPd, menjelaskan, kegiatan istighotsah ini merupakan kegiatan terakhir dalam rangka mempersiapkan mental para siswa sebelum bertempur menghadapi UN. Menurutnya, berbagai kegiatan pematangan telah dilakukan serentak oleh seluruh kepala sekolah di Kota Mataram. ‘’Terakhir, tanggal 9 April kemarin telah melaksanakan desiminasi pelaksanaan UN dengan maksud agar para pengawas UN dapat bekerja dengan baik di sekolah sebagai

pengawas ujian,’’ terang Kepala SMAN 1 Mataram ini.

Selain itu, persiapan lainnya adalah pihak sekolah telah memberikan penguatan-penguatan akademik untuk mata pelajaran yang di-UN-kan agar mendapatkan hasil yang baik berupa pengayaan, try out dan bimbingan-bimbingan khusus.

Sementara itu, Ketua MUI Kota Mataram TGH Lalu Mukhtar dalam tausiahnya meminta kepada para siswa calon peserta UN agar senantiasa berdoa sehingga diberikan kemudahan dalam menjawab soal UN. Para siswa harus senantiasa menambah rasa syukur dan tidak takabbur.

“Jika lulus harus bersyukur tapi ingat jangan takabbur,” ujarnya mengingatkan.

Walikota Mataram H. Ahyar Abduh yakin siswa peserta ujian nasional (UN) tingkat SMA di Kota Mataram lulus seratus persen. Apa yang disampaikan walikota ini setelah meninjau persiapan peserta UN, baik akademik dan mental. Apalagi Ujian Nasional tidak lagi menjadi standar kelulusan. “Saya sangat yakin pasti lulus semua,” ungkapnya usai istighotsah. (dys/rai)

(Suara NTB/dys)

ISTIGHOTSAH - Suasana istighotsah siswa se-Kota Mataram yang akan mengikuti UN di Masjid Raya At Taqwa Mataram, Kamis (9/4).

SUARA NTB Jumat, 10 April 2015

Kasus Bedah Desa

Polres Loteng Cocokkan Keterangan Saksi dengan Ahli Mataram (Suara NTB) Saksi saksi di Jakarta sudah tuntas diperiksa penyidik Polres Lombok Tengah, terkait kasus bedah desa tahun 2012. Kini tinggal memeriksa ahli auditor, untuk mensinkronkan dengan hasil pemeriksaan sebelumnya.

Kepada Suara NTB, Kamis (9/4) di Mataram, Kapolres Lombok Tengah, AKBP Nurodin, SIK memastikan tim Sat Reskrim yang berangkat ke Jakarta untuk pemeriksaan (Suara NTB/ars) saksi saksi, sudah pulang. Saat Nurodin ini, tim sedang menelaah hasil pemeriksaan saksi dari Dirjen Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yang menggelontorkan bantuan tersebut.

Agenda selanjutnya adalah pemeriksaan ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang sebelumnya menghitung kerugian negara kasus ini. BPKP menemukan kerugian negara cukup besar, Rp 1,1 miliar, dari total pagu anggaran Rp 1,8 miliar, dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. “Kami akan cocokkan keterangan saksi dari kementerian ini dengan BPKP. Dalam rangka mensinkronkan apa yang jadi temuan ahli, dengan apa hasil pemeriksaan saksi tersebut. “Nanti dari pemeriksaan kedua pihak ini, akan disinkronkan, bagaimana akhirnya kerugian negara itu bisa ditemukan,” katanya.

Kasus itu diperkirakannya akan segera rampung, karena setelah pemeriksaan ahli dan saksi kementerian, akan dilanjutkan dengan pemberkasan. Setelah pemberkasan selesai, pihaknya kemudian akan melanjutkan dengan pelimpahan ke kejaksaan. “Kalau proses ini cepat selesai, maka kami akan limpahkan ke Kejaksaan,” sebutnya. Mengenai tersangka, dipastikannya masih tujuh orang. Soal kemungkinan ada penambahan tersangka, pihaknya masih fokus pada pemberkasan.

Tujuh tersangka yang sudah ditetapkan, salah satunya L.IS, mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Lombok Tengah. Oleh para tersangka, dana sebesar Rp 1,1 miliar diduga diselewengkan. (ars)

POLHUKAM

Halaman 11

3.200 Liter Miras Dimusnahkan Satpol PP Lotim Selong (Suara NTB) Satpol PP Lotim, Kamis (9/4) kemarin memusnahkan 3.200 miras jenis tuak dan brem di halaman Kantor Satpol PP Lotim. Ribuan Miras yang dimusanahkan itu merupakan hasil tangkapan petugas Satpol PP Lotim yang terus melakukan patroli dan pengawasan terhadap penyakit masyarakat. Sehingga, dalam operasi yang dilakukan sejak bulan Januari sampai Maret 2015 berhasil mengamankan 3.200 miras baik dari tangan produsen langsung maupun miras kiriman dari kabupaten/kota lainnya yang ada di NTB. Demikian disampaikan Kasat Pol PP Lombok Timur, Salmun Rahman. Tidak berhenti sampai di sana. Petugas akan tetap melakukan patroli ke beberapa titik yang disinyalir sebagai tempat memproduksi atau mengedarkan penyakit masyarakat itu.

Karena, penertiban miras itu sudah tertuang dalam Perda Nomor 8 tahun 2002 tentang larangan membuat, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman keras.

Karena, perkelahian antar pemuda yang terjadi wilayah hukumnya kerap kali dipicu oleh konsumsi minuman keras.

Katanya, keberadaan miras sangat tidak sesuai dengan kondisi di Lotim. Karena, kon-

sumsi miras sangat dilarang dalam ajaran Islam. Dengan demikian, besar kecilnya jumlah miras yang diamankan oleh petugas bukanlah menjadi target utama, melainkan yang paling terpenting dalam penertiban miras itu adalah terciptanya kesadaran masyarakat untuk sama-sama menghilang miras itu ditengah-tengah masyarakat.

Salmun mengimbau petugas Satpol PP Lotim agar tidak puas dengan hasil penjaringan yang dilakukan. Sebaliknya, monitoring dan operasi miras harus semakin digiatkan bekerjasama dengan penegak hukum lainnya supaya apa yang menjadi tujuan utama bisa tercapai. (yon)

(Suara NTB/yon)

MUSNAHKAN - Petugas Satpol PP Lotim saat memusnahan miras di Kantor Satpol PP Lotim.

Antisipasi Pejabat Korupsi

Kemenpan RB Sarankan Pemkab Lobar Intensifkan SPIP Giri Menang (Suara NTB) Untuk mengantisipasi pejabat terjerat kasus korupsi di Lombok Barat, pihak Kementerian Pendaayagunaan Aparatur Negara menyarankan agar Pemkab Lobar mengintensifkan penerapan reformasi birokrasi, sebab dalam reformasi birokrasi ini ada program pengawasan internal yakni sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP). Jika SPIP ini diterapkan, maka bisa mencegah terjadinya penyimpangan.

Hal ini dikatakan, Kabid Penyiapan Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Akuntalibilitas Aparattr dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB, H Agus Harsono AK, MM, kepada wartawan kemarin. Ia mengaku kurang mengetahui jika pejabat Lobar termasuk banyak tersangkut kasus korupsi. Namun ia mengingatkan, salah satu indikator keberhasi-

lan reformasi birokrasi adalah indeks korupsi (IK). IK ini katanya dikeluarkan oleh lembaga seperti KPK dan lembaga independen. Menurutnya, semakin banyak pejabat atau oknum pegawai di jajaran pemda yang tersangkut kasus maka reformasi biroktasi belum beres sehinga perlu ditingkatkan.

Salah satu upaya untuk mencegah itu, pemda harus meningkatkan pengawasan internal atau SPIP. Pengawasan internal ini, sangat berpengaruh terhadap pegawai dan pejabat dalam melaksanakan kegiatan.

Sistem ini bersifat mencegah pejabat melakukan penyimpangan. Jika SPIP berjalan baik, maka segala bentuk penyimpangan akan bisa dideteksi sebelum terjadi. Artinya, sebelum pejabat melakukan penyimpangan telah diketahui sehingga bisa dicegah. Sebaliknya, jika tidak berjalan baik maka peja-

bat tidak akan bisa diawasi sehingga banyak terjerat kasus korupsi.

Terpisah, Plt Bupati, H Fauzan Khalid, sesuai saran Kemenpan RB, untuk mengantisipasi pejabat terjerat kasus korupsi, pihaknya akan menguatkan peranan inspektorat selaku lembaga pengawas internal. Disamping itu, melalui fakta integritas yang di tandatangani pejabat atas hingga staf. Kami akan perkuat sistem pengawasan internal melalui inspektorat,” kata Wabup.

Dikatakan, pihaknya perlu mengintensifkan peranan inspektorat guna mencegah penyimpanan melibatkan pejabat. Peranan inspektorat selaku pengawas internal Pemda, bisa mencegah adanya penyimpangan dilakukan pejabat. Selain, itu yang rutin dilakukan melalui penandatanganan pakta integritas. (her)

Gandakan Uang Rp 15 Juta, Warga Loteng Ditangkap Mataram (Suara NTB) Profesi ilegal dijalankan SBD (44). Warga Lombok Tengah ini diduga menjalankan modus penggandaan uang. Dengan modus ini, pelaku menipu korbannya hingga Rp 150 juta. Akibat perbuatannya, pelaku ditangkap Satreskrim Polres Lombok Tengah.

Ini berawal dari upaya SBD yang berhasil memperdaya korbannya, H.Lalu Anwar, juga warga Lombok Tengah. Pelaku mengaku bisa menggandakan hingga berlipat lipat jumlahnya. Syaratnya, korban harus menyerahkan sejumlah uang sebagai mahar.

Kejadian pertama sekitar Bulan April 2014. “Korban diperdaya pelaku, bisa menggandakan uang jutaan menjadi ratusan juta,” kata Kapolres Lombok Tengah, AKBP Nurodin kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (9/4). Setelah korban yakin, uang jutaan rupiah diserahkan korban.

(Suara NTB/ist)

UPAL - Barang bukti uang palsu yang disita Sat Reskrim Polres Lombok Tengah.

Setelah transaksi, hanya menunggu beberapa hari kemudian, uang yang dijanjikan diklaim sudah digandakan diserahkan ke korban.

Kejadian itu terus berlanjut, sejak April bahkan hingga Desember 2014. memasuki Tahun 2015, korban terus diper-

daya setahun lamanya. Uang jutaan, bahkan hingga puluhan juta rupiah diserahkan kepada SBD, dengan harapan uang korban tembus hingga miliaran rupiah. “Kejadiannya sejak April, bahkan sampai dengan awal April 2015 ini,” terang Kapolres.

Dari rangkaian penipuan itu, total uang yang Lalu Anwar serahkan jumlahnya bahkan sampai Rp 150 Juta.

“Uang itu diserahkan bertahap, dijanjikan akan terus digandakan,” terang mantan Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB ini. Namun lambat laun korban pun sadar telah ditipu, setelah uangnya ratusan juta tak kembali sesuai harapan. Anwar kemudian lapor Polisi. “Kami lakukan penangkapan Selasa tanggal 7 April kemarin,” terang Nurodin. Sampai saat ini pelaku masih diinterogasi Sat Reskrim.

Dari tangannya, diamankan sejumlah barang bukti uang palsu berbagai pecahan. Jumlahnya Rp 15 juta, terdiri dari 65 lembar uang palsu pecahan Rp 100,000.

Ada juga uang dalam bentuk mainan sebanyak Rp 93 lembar dengan nilai pecahan Rp 100.000. Atas perbuatannya, tersangka kini dijerat dengan pasal 378 KUHP, dengan ancaman maksimal empat tahun penjara. (ars)

SUARA NTB

Jumat, 10 April 2015

Halaman 12

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO

OTOMOTIF

OTOMOTIF

SUARA NTB

Jumat, 10 April 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALON

SALES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

KOMPUTER

TRAVEL

OPINI

SUARA NTB Jumat, 10 April 2015

Suskeskan TMD 2015 SABTU (11/4) adalah hari bersejarah bagi masyarakat Dompu, khususnya dan NTB umumnya. Bagaimana tidak, pada tanggal ini Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) menghadiri puncak peringatan 200 tahun meletusnya Gunung Tambora. Bagi sebagian orang, memperingati dua abad meletusnya Gunung Tambora hingga mendatangkan presiden dan membuang banyak dana adalah suatu hal yang sia-sia.

Namun, jika kita menengok sejarah, 2 abad yang sialm, letusan Gunung Tambra terdengar hingga ke Pulau Jawa. Pimpinan Pemerintah Kerajaan Inggris Thomas Stamfford Raffles yang waktu itu menguasai Indonesia, mencatatnya dalam memoar “The History of Java”. Ia menggambarkan bunyi letusan Gunung Tambora tahun 1815 itu bagai meriam.

Kengerian itu tergambar jelas dari kaldera besar yang ada di Gunung Tambora saat ini. Sebelum letusan dahsyat itu, Gunung Tambora memiliki ketinggian mencapai 4.200 meter di atas permukaan laut (mdpl). Letusan yang dahsyat melenyapkan hampir setengah bagian tubuhnya. Kini gunung yang melegenda itu hanya menyisakan ketinggian 2.751 mdpl. Kaldera besar juga tercipta akibat letusan yang membawa petaka hingga daratan Eropa ini.

Kiranya tidak salah Pemprov NTB menjadikan momen meletusnya Gunung Tambora tersebut untuk diperingati. Bahkan, menjadikan sebagai event yang bernilai jual tinggi dan mampu mendatangkan banyak wisatawan, khususnya ke Pulau Sumbawa. Dalam arti, wisatawan yang berkunjung ke NTB tidak hanya berkunjung ke objek wisata yang ada di Pulau Lombok, tapi objek wisata di Pulau Sumbawa yang tidak kalah menariknya.

Paling tidak adanya momen peringatan 2 abad meletusnya Gunung Tambora yang dikemas dalam program Tambora Menyapa Dunia ini mampu mendatangkan 2 juta wisatawan ke NTB di tahun 2018, setelah Visit Lombok Sumbawa 2012 sukses dengan 1 juta lebih wisatawan yang datang.

Dalam beberapa kali kesempatan, Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, menegaskan, jika event TMD yang dihadiri langsung Presiden Jokowi merupakan momen strategis bagi pemerintah daerah dalam mengenalkan potensi yang ada. Terlebih, Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumbawa tidak hanya menjadikan Gunung Tambora sebagai fokus utama. Namun, jika melihat kawasan di Pulau Sumbawa, seperti Satonda, Moyo dan Tambora (Samota) memiliki potensi besar dan belum dikembangkan.

Untuk itu, momen TMD yang dirangkai denganpencanangan kawasan Gunung Tambora menjadi taman nasional diharapkan bisa mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Samota. Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan sekarang ini diharapkan menjadi menjadi investasi besar dalam menggali potensi yang dimiliki daerah, sehingga dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, sebagai warga NTB harus mendukung pelaksanaan TMD agar bisa berjalan sukses dan tidak terkendala.

Adanya persoalan yang selama ini terjadi, seperti keamanan dan gangguan ketertiban harus segera diselesaikan. Jangan sampai, event yang sudah dipersiapkan cukup lama dan menelan dana besar justru gagal hanya karena kita tidak mendukung.

Selain itu, kita berharap pada Presiden Jokowi mendukung pengembangan wilayah di NTB, baik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Berbagai program pemerintah yang sebelumnya dicanangkan dan belum direalisasikan, seperti KEK Mandalika dan perpanjangan runway Bandara Internasional Lombok tidak hanya sebatas persetujuan, tapi eksekusi yang paling penting. (*)

Halaman Halaman 14 14

Guru: Pelopor Perubahan dan Kemajuan Bangsa Guru adalah pencetak dan peletak dasar semua profesi (pekerjaan). Apapun bentuk profesi yang dijalankan seseorang dapat dipastikan pernah mendapat didikan, bimbingan, arahan, serta asuhan langsung dari guru. Sebut saja, mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, pengusaha, bangkir, dokter dan profesi lainnya telah mendapat sentuhan dan berinteraksi dengan profesi guru. Guru lah orang pertama yang mengenalkan dasar-dasar pengetahun, mulai dari urutan huruf-huruf sehingga seseorang bisa membaca dan mengajarkan tentang angka-angka sampai dapat berhitung.

Semua pengetahuan itu tidak ternilai harganya dan menjadi modal dasar seseorang untuk menjalani kehidupannya.

ESUAI dengan sifat ilmu pengetahuan yang terus mengalami perubahan dan penyempurnaan, maka guru sebagai pihak pertama yang akan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik pun dituntut untuk menguasai perubahan ilmu tersebut. Artinya, guru harus terus memiliki, menguasai perubahan dari ilmu pengetahuan yang ada.

Tidak berlebihan, jika kita mengatakan: guru merupakan ujung tombak bagi kemajuan sebuah bangsa. Sebab, sebuah kemajuan bisa dicapai melalui pendidikan yang baik. Lebih jauh, baik atau tidaknya sebuah pendidikan dapat dilihat dari kualitas guru yang ada di sebuah bangsa. Guru merupakan penentu mutu pendidikan sekaligus kualitas bangsa. Seberapa hebat pun, fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia, tanpa didukung dengan sumber daya manusia (guru) yang bermutu, maka akan sia-sia. Keberadaan guru dalam pendidikan ibarat “listrik” bagi alat-alat elektronik.

Mengenai besar dan pentinnya peran guru terhadap kemajuan sebuah bangsa dapat dilihat dari peristiwa pengeboman Kota Hiroshima dan Nagasaki Jepang oleh tentara AS pada akhir perang dunia ke-2. Pasca kehancuran dua kota tersebut yang diluluhlantahkan dengan bom atom, Bangsa Jepang bukan sibuk mencari emas, ,perak, permata, berlian dan perhiasan lain yang tidak terkena bom atom. Tetapi Bangsa Jepang justru sibuk mencari dan mendata jumlah guru yang selamat dari tragedi bom atom AS yang merenggut banyak korban jiwa itu. Mereka percaya, bahwa Jepang akan menjadi bangsa maju seperti saat ini, dengan menyelamatkan guru. Mengapa? Karena keberadaan guru dapat mengangkat derajat dan martabat bangsa Jepang dari keterpurukannya pasca kehancuran Hiroshima dan Nagasaki. Tentu, Jepang maju seperti

Oleh:

Abd. Hayyi Akrom

(Penulis adalah Dosen dan Peneliti di Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor)

Guru adalah pencetak dan peletak dasar semua profesi (pekerjaan). Apapun bentuk profesi yang dijalankan seseorang dapat dipastikan pernah mendapat didikan, bimbingan, arahan, serta asuhan langsung dari guru saat ini, selain karena kerja keras, juga berkat jasa dan peran guru-guru yang tersisa dari ledakan bom atom AS. Perbaikan dan peningkatan mutu guru melalui berbagai program sama dengan perbaikan mutu bangsa. Karena di pundak gurulah, masa depan, wawasan, ilmu pengetahuan, generasi penerus bangsa diamanahkan.

Dari itu, guru menjadi kelompok paling depan dalam hal kemajuan. Termasuk dalam ilmu pengetahaun dan teknologi. Salah satu cara untuk menjadi yang terdepan dalam kemajuan ialah tidak berhenti belajar. Terus menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan penguasaan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman dengan tetap menerapkan pikiran-pikiran terbuka terhadap nilai-nilai kemajuan itu sendiri.

Di tengah era yang sudah mengglobal seperti saat ini. Guru juga harus menjadi pribadi-pribadi global. Yakni pribadi yang

menuntun dan mengarahkan arah perubahan itu sendiri. Pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Memiliki integritas dan moralitas tinggi sehingga dapat mengarahkan ke arah yan lebih baik. Bukan menjadi pribadi yang diarahkan.

Beberapa langkah untuk menjadi guru pelopor perubahan dan kemajuan bangsa, di antaranya: pertama, Memilih dan menentukan hidup untuk menjalani profesi guru secara maksimal. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan didikan, arahan, bimbingan yang terbaik bagi peserta didik, dan dunia pendidikan pada umumnya. Dengan kata lain, mengerahkan semua kemampuan dan keahlian bagi kemajuan dunia pendidikan.

Kedua, Terus melakukan ikhtiar yang mengarah pada pengembangan-pengembangan kreativitas pada hal yang berkaitan dengan dunia pembelaja-

ran dan pendidikan. Lebih khusus pada bidang pelajaran yang diemban. Ketiga, produktif atau tetap berkarya untuk kemajuan dalam segala situasi tanpa terhalang dengan keterbatasan yang ada. Keyakinan guru, bahwa mereka adalah aktor kemajuan bangsa dengan memberikan yang terbaik bagi peserta didik termasuk perangkat lunak kebutuhan dunia pendidikan di Tanah Air saat ini.

Dan, tidak dapat dibantah, bahwa guru adalah pihak pertama untuk kemajuan bangsa melalui pengarahan, bimbingan, didikan mereka dalam mengarahkan generasi penerus menjadi bagian masyarakat global. Lebih khusus lagi menjadi pribadi global. Semoga.

Presiden fokus percepat pembangunan KEK Mandalika dan perpanjangan ‘’runway’’ BIL Jangan sekadar janji

*** Anggaran Dishut NTB dibekukan Rp 3,1 miliar Program Dishut terancam gagal

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Jumat, 10 April 2015

(Suara NTB/ars)

DIBUBARKAN - Aparat Sat Sabhara Polres Mataram membubarkan aksi mahasiswa saat blokir jalan di simpang empat Bank Indonesia, Mataram, kemarin.

Demo Tolak Kunjungan Jokowi

Mahasiswa Bentrok dengan Polisi Mataram (Suara NTB) Kunjungan Presiden RI, Ir.H.Joko Widodo (Jokowi) diwarnai aksi demonstrasi di Mataram, Kamis (9/4) kemarin. Mahasiswa menolak kehadiran Presiden RI ke tujuh itu dengan alasan kebijakannya selama ini tidak pro rakyat.

Hanya saja, aksi itu diwarnai dengan aksi kekerasan. Mahasiswa terlibat bentrok dengan aparat. Polisi mengamankan satu orang demonstran ketika bentrok berlangsung.

Sebelum bentrokan terjadi, mahasiswa dari elemen Gerakan Mahasiswa (GEMA) NTB menggelar aksinya di simpang empat Bank Indonesia (BI) Mataram, mulai pukul 09.30 Wita.

Aksi puluhan mahasiswa dari berbagai aliansi pergerakan tersebut awalnya berjalan dengan damai. Orasi mahasiswa seputar penolakan kehadiran Jokowi, dalam rangka event Tambora Menyapa Dunia dan sejumlah agenda di Lombok.

Aksi mulai memanas ketika mahasiswa berusaha memblokir ruas jalan protokol yang sedang ramai kendaraan itu.

Namun aparat dari Sat Sabhara yang mengamankan aksi, tidak begitu saja membiarkan tindakan mahasiswa. Aparat yang dipimpin Kasat Sabhara AKP Taufik meminta peserta aksi untuk membuka akses jalan, namun tidak diindahkan mahasiswa.

Aparat pun mengambil langkah tegas dengan mendorong mahasiswa ke barisan sebelumnya. Tidak tinggal diam, mahasiswapun berusaha melawan. Berawal dari saling dorong, bentrok kedua kubu pun tak terhindarkan. Mahasiswa dan aparat adu jotos. Satu orang terpaksa diamankan karena diduga memprovokasi rekannya.

Melihat temannya ditangkap, protes keras dilancarkan mahasiswa. “Kami minta aparat Kepolisian segera mengembalikan teman kami,’’ pinta Naim, Koordinator Lapangan (korlap) aksi.

Akhirnya aparat pun berhasil menenangkan mahasiswa.

Bentrok pun terhenti. Mereka kembali berorasi hingga menjelang siang.

Dalam orasinya, Naim meminta komitmen dan juga ketegasan politik dari pemerintahan Jokowi-JK. Dimana menurutnya, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi dianggap menyengsarakan rakyat. Hal tersebut terlihat dalam kebijakan Jokowi yang kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kesekian kalinya. Sehingga sekarang harga BBM selalu mengikuti perkembangan mekanisme pasar.

Dampaknya harga kebutuhan pokok di pasaran juga meningkat. ‘’ kebijakan Jokowi sangat tidak pro rakyat,’’ kritiknya.

Naim juga menganggap pemerintah sekarang menganut paham ekonomi liberal. Itu terlihat dari kebijakan pemerintah mencabut subsidi BBM. Lalu diikuti oleh menaikkan tarif dasar listrik dan harga elpiji. Kebijakan tersebut menurutnya kebijakan yang dipaksakan oleh antek-antek kapitalis. “Memberikan subsidi mereka nilai mendistorsi pasar sehingga perusahaan-perusahaan swasta tak dapat berkompetisi dengan bebas,” paparnya.

Sedangkan harga minyak dunia sejak tanggal 1 Januari 2015 cenderung mengalami penurunan. Akan tetapi sebaliknya, pemerintah malah menaikkan harga BBM. ‘’ Secara tidak langsung itu adalah bentuk kegagalan pemerintah dalam mengendalikan harga BBM,’’ ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga dianggap tidak lagi menggunakan konstitusi negara sebagai landasan UUD 1945 pasal 33 dilanggar dan pasal 28 ayat 2 UU Migas yang menyatakan harga BBM di Indonesia menyesuaikan harga pasar. Keadaan tersebut mereka anggap sangat ironis dikarenakan Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum.

Untuk itu, GEMA NTB menganggap pemerintah saat ini adalah sebagai rezim neolib dengan cover merakyat. ‘’ Dengan ini kami menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah,’’ katanya. Aksi massa ini juga mendesak pemerintah untuk kembali menerapkan subsidi BBM. Kasat Sabhara Polresta Mataram AKP Taufik mengatakan, aksi terpaksa dibubarkan karena dianggap mengganggu ketertiban umum, pengendara yang melintas terganggu. Massa diminta menghormati hak masyarakat yang melintas di jalan tersebut dengan tidak menutup jalan. “Silakan aksi, tapi jangan sampai menutup akses jalan,” kata Taufik.

Imbauan itu disampaikan agar bersama-sama menciptakan suasana yang tertib, apa yang disuarakan pun tercapai. ‘’Mari kita bersama-sama menciptakan kondisi yang tertib dan aman,’’ ujarnya melalui mobil pengeras suara Kepolisian. (ars)

Antisipasi Gerakan Radikal Dari Hal. 1 Termasuk diantaranya gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Untuk itu, PBNU mendorong pemerintah pusat segera bersikap, untuk menekan dampak buruk dari masuknya paham dan gerakan radikal tersebut. ‘’Sampai saat ini sudah ada sekitar 500 lebih pemuda kita yang direkrut gerakan radikal,’’ sebut Said Agil, usai pembukaan pra Muktamar NU ke 33 di Ponpes Al Manshuriyah Ta’limusshibiyan Desa Bonder Praya Barat Lombok Tengah (Loteng), Kamis (9/4) kemarin.

Kondisi tersebut, tentu tidak boleh terus dibiarkan begitu saja. Karena jika tidak ada upaya pencegahan, dikhawatirkan akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang masuk dan bergabung dengan gerakan radikal.

Menurutnya, salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah pusat dalam menekan gerakan tersebut, ialah dengan membatasi situs-situs di internet. Yang kontennya menjurus pada hal-hal yang provokatif. ‘’Kita sangat mendukung kalau pemerintah melakukan pembatasan jumlah situs di internet. Teruta-

ma yang berbau unsur provokatif,’’ ujarnya.

Ia menjelaskan, situs-situs provokatif biasanya memiliki beberapa ciri khusus. Yang membedakannya dengan situs-situs pada umumnya. Dimana, kontennya cenderung menjurus pada ajakan-ajakan untuk berperang atas nama agama. Dan, jarang menyinggung persoalan NKRI, persatuan dan keselamatan bangsa.

Terhadap persoalan yang terjadi tersebut, pihaknya juga berharap warga NU bisa ikut mengambil peran. Dengan turut membantu pemerintah untuk mengantisipasi masuknya pengaruh-pengaruh negatif dari luar. Yang nantinya bisa merusak tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Terlebih dengan akan mulai diberlakukannya MEA. Dimana masyarakat bakal berhadapan dengan era keterbukaan tanpa batas. Termasuk dalam hal informasi. Sehingga memang perlu langkah-langkah antisipasi. Baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

Dengan begitu, masyarakat bisa mengambil hal positif dari era keterbukaan tersebut. Tanpa harus terpengaruh dampak negatif dari era keterbukaan itu sendiri. (kir)

RAGAM Nakal, BK Bisa Pecat Anggota Dewan

Halaman 15

Praya (Suara NTB) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), mesti harus lebih berhat-hati lagi dalam bersikap. Jangan sampai berurusan dengan proses hukum. Jika tidak ingin kariernya sebagai anggota Dewan, tamat.

Pasalnya, Badan Kehormatan (BK) Dewan Loteng, selaku pengawas internal Dewan kini memiliki kewenangan memecat anggota Dewan nakal yang terlihat kasus hukum. Tanpa harus meminta persetujuan dari partai politik asal anggota Dewan bersangkutan. “Bagi

anggota Dewan yang terlibat kasus hukum dan dinilai mencemarkan nama baik lembaga, sekarang bisa dipecat oleh BK,” ungkap Ketua BK DPRD Loteng, H. Mayuki, S.Ag, Kamis (9/4).

Aturan tersebut, sudah diatur dalam peraturan tentang kode etik anggota Dewan Loteng terbaru. Di mana dalam aturan tersebut, BK Dewan Loteng diberikan kewenangan pemecatan anggota Dewan Loteng yang terlibat perkara hukum tanpa harus meminta persetujuan dari parpol asal anggota Dewan tersebut, terlebih dahulu.

“Kalau dalam aturan sebelumnya, BK hanya memberikan rekomendasi pemecatan saja. Sementara untuk pemecatan sebagai anggota Dewan, menjadi kewenangan parpolnya asalnya,” terangnya.

Meski demikian, untuk mengeluarkan keputusan pemecatan juga tidak mudah.

Ada mekanisme dan prosedur yang harus dijalankan. “Salah satu persyaratan utamanya, kasus hukum yang menimpa anggota Dewan tersebut sudah ingkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap. Kalau masih berproses belum bisa

dikeluarkan keputusan pemecatan,” jelasnya.

Selain itu, anggota Dewan Loteng juga tidak diperbolehkan memegang jabatan rangkap di lembaga pendidikan. Seperti menjadi kepala sekolah di sekolah swasta maupun jabatan struktural di lembaga pendidikan tersebut, baik madrasah ataupun sekolah umum lainnya yang mengelola APBD maupun APBN. Bagi anggota Dewan Loteng yang memegang jabatan rangkap harus mundur sebagai anggota Dewan. Bisa tidak mundur sebagai anggo-

ta Dewan, asalkan jabatan struktural di lembaga pendidikan dilepas. “Jadi ada dua pilihan, mundur sebagai anggota Dewan atau sebagai pejabat struktural. Tidak boleh memegang kedua jabatan tersebut bersamaan,” pungkas politisi asal PPP ini.

Aturan-aturan tersebut, tambah Mayuki sudah disesuaikan dengan regulasi yang ada dan sudah dikonsultasikan dengan pemerintah pusat, sehingga tidak ada alasan bagi anggota Dewan untuk tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan. (kir)

Penduduk Bertambah, Tak Ada Warga Lotim Penataan Tata Ruang Jadi Prioritas Jadi TKI di Yaman Mataram (Suara NTB) Di dalam sebuah wilayah, pertumbuhan penduduk tak dapat ditekan dan selalu bertambah setiap waktu, termasuk di Kota Mataram. Sementara yang menjadi persoalan adalah lahan di kota yang terus menyusut karena maraknya berbagai pembangunan fisik. Untuk itulah, Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram memprioritaskan penataan ruang agar kota ini tetap nyaman untuk ditinggali. Demikian disampaikan Kepala Dinas Takowasbang Kota Mataram, Drs.H. Lalu Junaidi.

Junaidi mengatakan sampai saat ini Kota Mataram selalu bermasalah dalam hal bagaimana mengatur tata ruang dan wilayah di tengah pertumbuhan penduduk dan menyempitnya lahan. “Penataan ruang menjadi hal yang sangat strategis karena ke depan Mataram akan menja-

di kota yang harus mampu mendukung kehidupan masyarakat yang terus bertambah,” ujar mantan Inspektur Inspektorat Kota Mataram ini.

Semakin berkurangnya luas lahan di Kota Mataram tapi disertai dengan pertumbuhan penduduk harus diantisipasi dengan perencanaan tata ruang yang baik. Untuk itulah pihaknya telah mulai menyusun rencana detail tata ruang kota. “Karena sebelumnya hanya mengacu pada tata ruang wilayah,” imbuhnya.

Dalam penyusunan rencana detail tata ruang wilayah ini, pihaknya melakukan kajian akademik terkait hal-hal teknis dan bagaimana tata bangunan yang seharusnya dilaksanakan di Kota Mataram. Pihaknya juga melakukan analisa terkait pola penataan ruang dan dengan dasar itulah pihaknya menyusun Peraturan Walikota (Perwal).

Dinas Takowasbang juga rutin melakukan pemantauan dan pengawasan bangunan di Kota Mataram. Jika ditemukan bangunan yang melanggar aturan, maka segera dibongkar dengan terlebih dulu mengambil langkah persuasif.

Dinas Takowasbang juga meningkatkan koordinasi dengan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram. BPMP2T secara berkala melaporkan kepada pihaknya terkait izin pembangunan yang telah diterbitkan maupun yang akan diterbitkan.

Sebelumnya Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan pihaknya ingin mengkaji kembali kebijakan tata ruang yang ada. Kota Mataram adalah kota jasa dan perdagangan, disamping itu juga merupakan pusat pemerintahan, pusat pendidikan, sekaligus ibukota provinsi. (ynt)

Kejar Opini WTP

Bidang Aset Penuhi Rekomendasi BPK Selong (Suara NTB) Bidang aset terkesan selalu menjadi ‘’kambing hitam’’ terhadap persoalan belum mampunya Kabupaten Lombok Timur (Lotim) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menyikapi persoalan itu, Bidang Aset pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Lotim menyatakan sudah memenuhi semua rekomendasi BPK untuk bisa mengejar WTP. “Sudah 95 persen rekomendasi BPK itu sudah kami tindaklanjuti,” ungkap Kepala Bidang Aset PPKA Lotim, Mursyidul Am yang dikonfirmasi Kamis (9/4).

Menurutnya, Lotim masih bertengger pada opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bukan karena persoalan aset saja. Persoalan aset ini hanya salah satu dari sejumlah persoalan yang menyebabkan Lotim belum mampu meraih WTP dari hasil audit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Khusus soal aset, diakui sampai saat ini penatausahaannya masih belum tertib.

Aset itu sendiri ada di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk bisa menuntaskan persoalannya, diperlukan sinergi semua pihak terkait. “Untuk bisa tertib administrasi aset ini, perlu sinergi semua pihak. Kalau tidak maka tidak mungkin dapat WTP,” katanya.

Ia mengharapkan, tidak ada lagi istilah mengkambinghitamkan persoalan aset.

“Kita harap tidak ada istilah superhero dan ada dikambinghitamkan, perlu sinergi bersama,” imbuhnya.

Dikemukakan, masalah aset itu tergambar mulai dari data. Antara lain ditemukan ada perbedaan saldo aset tetap dengan data di Bidang Anggaran yang ada di neraca laporan keuangan. Temuan BPK dulu selisihnya mencapai Rp 20 miliar lebih. Setelah ditindaklanjuti, saat ini sudah tersisa Rp 64 juta lebih. Basis data inilah dinyatakan perlu pembenahan terlebih dulu.

Masih menyangkut data, Bidang Aset juga sudah melakukan upaya sinkronisasi data dengan dengan fisik secara menyeluruh di semua SKPD. Menjadi temuan BPK, katanya, ada data kendaraan roda empat misalnya didata tidak sesuai dengan kenyataannya. “Datanya dua unit, tapi setelah dicek ada yang lebih dari dua atau ada yang kurang dari dua,” ujarnya mencontohkan.

Berikutnya, status kepemilikan aset juga diakui belum jelas. Temuan BPK ada beberapa tanah dan bangunan kantor yang menurut BPK merupakan aset milik kementerian. Seperti kantor Dinas Kehutanan dicatat milik Kementerian Kehutan (Kemenhut).

Sesuai rekomendasi BPK,

Bidang Aset sudah menindaklanjuti dnegan melayangkan surat permohonan hibah ke Kemenhut. Termasuk kantor aset BPPKB Lotim yang disebut milik aset BKKBN pusat.

Terhadap aset kantor BPPKB itu, Lotim juga sudah melayangkan surat permohonan hibah agar bisa diberikan oleh pemerintah pusat.

Sejauh ini, Lotim mengklaim kepemilikan aset tersebut. Sikap mengklaim ini dinyatakan bukan tanpa dasar. Ada ketentuan dalam aset yang sudah dikuasai selama 30 tahun sudah bisa menjadi hak milik sesuai KUH Perdata pasal 1963. Dalam ketentuan itu, otomatis setelah dikuasai selama batas waktu itu bisa diklaim menjadi milik daerah. Akan tetapi, karena hubungan antar lembaga perlu saling menghormati.

Termasuk aset tanah pecatu desa. Sesuai UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, BPK merekomendasikan untuk dikembalikan ke desa. Hal ini pun sudah dilakukan Pemkab Lotim dengan mengembalikan seluruh tanah pecatu ke desa.

Lebih jauh bicara WTP, katanya, harus ada tekad yang sama dan kemauan yang kuat serta kerja keras semua pihak.

Temuan BPK menyebar di semua SKPD. “Untuk bisa WTP harus bisa koordinasi dengan semua pihak. Termasuk Inspektorat yang menindaklanjuti temuan BPK itu,” demikian. (rus)

Presiden Fokus Percepat Pembangunan KEK Mandalika dan Perpanjangan ’’Runway’’ BIL Dari Hal. 1 Dan malam ini (kemarin malam ) beliau akan ke Mandalika,’’ imbuhnya.

Ridwansyah menambahkan, semua yang dipaparkan Gubernur direspon positif oleh Presiden.

Bahkan Presiden juga akan mendorong investor untuk menanamkan investasinya dalam pengembangan Global Hub, Samota dan KEK Mandalika. ‘’Beliau akan mendukung termasuk mendatangkan investor.

Pak Presiden akan mendorong se-

banyak-banyaknya investor untuk mendukung Global Hub. Perpanjangan runway juga Pak Presiden mendukung.Empathalitudidukung, Global Hub, KEK Mandalika, Samotadanperpanjanganrunway.

Semua direspon dengan baik oleh Pak Presiden,’’ pungkasnya. (nas)

Anggaran Dishut NTB Dibekukan Rp 3,1 Miliar Dari Hal. 1 ‘’Jadi anggaran Dinas Pertambangan di APBN itu hangus, batal. Kalau kita Dishut dibekukan itu karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan digabung,’’ ujar Andi ketika dikonfirmasi di Mataram, Kamis (9/4) siang kemarin.

Dibekukannyaanggaranuntuk Dishut sebesar Rp 3,1 miliar itu, lanjut Andi lantaran belum ada

pejabat defenitif di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. ‘’Siapa yang bertanggung jawab pejabatnya belum ada di Kementerian karena harus melalui mekanisme lelang,’’ imbuhnya.

Kemudian, adanya penarikan kewenangan soal perizinan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. ‘’Anggaran Dinas Kehu-

tanan itu yang dibekukan sebesar Rp 3,1 miliar,’’sebutnya.

Dana dekonsentrasi dari APBN 2015 untuk Dishut NTB itu, kata Andi tak bersifat pengerjaan fisik, namun hanya untuk kegiatan evaluasi dan inventarisasi masalah Kehutanan di NTB. ‘’Untuk mensiasiati itu yang menghambat program itu gunakan APBD, kalau tidak cukup ya berhenti, tidak melaksanakan program dari pusat,’’ tandasnya. (nas)

Selong (Suara NTB) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lombok Timur (Lotim) menegaskan, jika tidak ada warga Lotim yang menjadi TKI di negara Yaman yang sedang dilanda konflik. Meski demikian, terdapat sejumlah warga Lotim yang menuntut ilmu di sejumlah perguruan tinggi di Yaman.

“Kalau TKI berdasarkan data tidak ada TKI asal Lotim yang ke Yaman, tapi kalau mahasiswa besar kemungkinannya ada,” terang Kepala Bidang Bina Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Disosnakertrans Lotim, M. Supriyadi, M.Pd, Kamis (9/4).

Meski demikian, ujarnya, pemulangan warga Indonesia yang ada di luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkoordinasi dengan pihak otoritas di Yaman dalam memulangkan warga Indonesia yang terjebak di antara konflik bersenjata.

Pada bagian lain, Supriyadi menegaskan, berdasarkan data tahun pusat, pada tahun 2012, jumlah TKI asal Lotim yang pergi keluar negeri sebanyak 19.936 orang, pada tahun 2013 sebanyak 33.287, sedangkan

jumlah TKI asal Lotim yang menggantungkan hidupnya pada tahun 2014 sebanyak 29.510 orang. “Itu yang masuk dalam data, belum lagi adanya TKI asal Lotim yang melalui jalur ilegal,” terangnya.

TKI asal Lotim, katanya, kebanyakan pergi ke Malaysia Barat, Malaysia Timur, Arab Saudi, Abu Dhabi, Singapura dan beberapa negara lainnya.

Oleh sebab itu, melihat tingginya masyarakat Lotim yang menggantungkan hidupnya di negeri orang, kedepan kata Supriyadi, pihaknya akan mengkomunikasikan hal tersebut dengan perguruan-perguruan tinggi dan SMA khususnya yang ada di Lotim untuk berkoordinasi dengan BLKI yang ada. Dengan begitu, masyarakat yang mulanya menguasai teori akan dilatihkan kembali dengan penguatan skill-nya.

Ia mencontohkan, sarjana Bahasa Inggris yang tidak terserap bekerja di dalam daerah bisa bekerja di kappa pesiar. Apalagi satu kapal pesiar mampu menampung 6.000. Hal ini bisa menjadi solusi bagi sarjana yang ingin bekerja di kapal pesiar tanpa mengandalkan dari daerah. (yon)

Perusahaan Berlomba Ajukan Izin

Kemal Islam : Belum Tentu Izin Reklame Diterbitkan Mataram (Suara NTB) Pascapenertiban sejumlah papan reklame yang diduga tidak punya izin serta izinnya telah kedaluwarsa, beberapa pengusaha mulai berlomba – lomba mengajukan izin ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram. Kendati demikian, Dinas Pertamanan mengklaim belum tentu izin yang diajukan oleh perusahaan diterima atau diterbitkan. “Silahkan saja mereka ngurus, tapi belum tentu kita berikan,” kata Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, HM. Kemal Islam.

Alasan tidak akan memberikan izin kepada perusahaan maupun perorangan, apakah lokasi yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak.

Sepengetahuannya, masyarakat memasang papan reklame seenaknya tanpa mempertimbangkan estetika Kota Mataram. Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram ini menegaskan, pihaknya tidak semata – mata mengejar pajak yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pemerintah, melainkan harus mempertimbangkan letak atau posisi. “Yang pasang di trotoar

sekarang tidak boleh, harus mundur sekian meter,” tegasnya.

Hasil koordinasinya dengan BPMP2T lanjut Kemal, ratusan perusahaan maupun perorangan mengurusizinreklame.Diamenilai langkah penertiban tersebut harus benar – benar dilakukan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat atau pengusaha yang nakal. Bukan berarti ujarnya, pihaknyamenggangguinvestasi,melainkan perlu ada penataan kawasan agar tidak tumpang tindih.

Ditemui terpisah, Kepala BPMP2T Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa menyebutkan, sekitar seratus izin reklame harus segera dituntaskan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Sebab, jangan sampai pemohon mengeluh bahkan protes akibat keterlambatan pengurusan izin.

“Stafnya saya lembur semua ngurus izin,” sebutnya.

Cokorda membenarkan bahwa seluruh pengajuan izin baru maupun perpanjangan tidak serta merta diterbitkan, melainkan tetap melalui mekanisme pengkajian oleh tim kerja teknis.

Dinas Pertamanan juga sangat selektif merekomendasikan reklame, karena ingin secara bertahap melakukan penataan. (cem)

SPAM KLU Mulai Diaudit Dari Hal. 1 Dia hanya membenarkan, yang sedang dihitung kerugian negaranya hanya SPAM KLU. “Sekarang proyek SPAM di KLU itu sedang dilakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN),” kata Darius.

Timnya sudah dibentuk sebelumnya , sudah mulai bekerja untuk menelaah detail berapa kerugian negara proyek senilai Rp 12,5 miliar tersebut. Sebagai penanda audit sudah memenuhi syarat, sebelumnya Kejaksaan sudah mengekspos ke pihaknya. “Setelah kami anggap lengkap, memenuhi syarat, kami langsung audit kerugian negaranya,” kata Darius. Sampai saat ini, kasus yang awalnya ditangani 2012 itu, masih diaudit, dengan tetap berkoordinasi bersama kejaksaan.

Sedangkan perkara rumput

laut di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, dipastikan belum lengkap. Setelah melalui gelar perkara dengan pihaknya, masih ada yang harus dilengkapi pihak Kejaksaan, terkait dengan materil perkara dengan pagu anggaran Rp 2,1 miliar Tahun 2012 itu. ‘’Kasus rumput laut kami masih tunggu dilengkapi Kejaksaan,’’ sambung Darius.

Meski tidak menyebut materi pemeriksaan yang harus dilengkapi itu, bagi pihaknya merupakan bagian dari materi penting dan harus dilengkapi oleh penyidik Kejaksaan. Jika itu tidak lengkap, maka sesuai SOP BPKP, tidak bisa dilakukan audit. Sehingga pihaknya meminta penyidik untuk segera melengkapi. “Kalau sudah lengkap, kita audit PKKN,” pungkasnya. (ars)

Antisipasi Lonjakan Penumpang TMD, Garuda Siapkan Pesawat Berbadan Lebar Dari Hal. 1 lanjut Agung tentunya maskapai akan melihat demand (jumlah permintaan). Jika demand tinggi, maka otomatis maskapai akan menambah frekuensi penerbangan ke Bima. ‘’Mudah-mudahan cuaca juga bagus, sehingga penerbangan ke

Bima tak terganggu,’’ harapnya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, H.L. Moh. Faozal, S.Sos, M.Si mengatakan untuk tansportasi, telah disiapkan beberapa opsi jika transportasi udara tak mencukupi seperti menyediakan transporasti darat dan laut.

Senada dengan Kepala

Dishubkominfo, khusus untuk maskapai Garuda, lanjut Faozal, mulai 29 Maret sudah menambah frekuensi penerbangan ke Lombok menjadi tiga kali sehari.

Disamping itu, Garuda juga akan menggunakan pesawat berbadan lebar jenis Airbus A330 jika jumlah penumpang ke Lombok mengalami lonjakan.

Mengenai kesiapan akomodasi TMD, kata Faozal sebanyak 500 sampai 600 rumah penduduk di Doroncanga, Pekat, Beringin Jaya dan Kadindi telah siap dijadikan homestay.

Diperkirakan, dengan jumlah itu sebanyak 1.000 sampai 2.000 orang bisa ditampung.

Selain itu, juga dibangun 250

camping ground dengan dukungan TNI, BPBD dan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil).

Sementara itu, Presiden RI, Jokowi, Kamis (9/4) telah tiba di Mataram dan menurut rencana akan menghadiri puncak kegiatan TMD di Dompu, Sabtu (11/4). (nas)

Jumat, 10 April 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(ant/Bali Post)

HARI ANGKATAN UDARA - Tim Jupiter Aerobatic TNI AU beraksi dalam rangkaian acara upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-69 TNI AU Tahun 2015 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (9/4). Dalam acara tersebut ditampilkan sejumlah demo darat berupa simulasi pembebasan sandera oleh Detasemen Bravo Korpaskhas, demo udara berupa penerjunan prajurit Kospaskhas dan terbang melintas sejumlah pesawat tempur TNI AU serta penampilan Jupiter Aerobatic Team.

Akbar Tanjung dan Mahfud MD Kunjungi Anas di KPK Jakarta (Suara NTB) Mantan ketua umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung dan mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD membesuk Anas Urbaningrum di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Mau jenguk Pak Anas, tadi janji dengan Pak Mahfud,” kata Akbar di gedung KPK Jakarta, Kamis (9/4).

Akbar, Mahfud, dan Anas merupakan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Akbar Tanjung menjadi Ketua Umum Pengurus Besar (PB) HMI pada 1971, sedangkan Mahfud MD adalah Koordinator Presidium Majelis Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) sedangkan Anas Urbaningrum menjadi Ketua Umum PB HMI pada 1997.

“Kekeluargaan saja sekaligus memperlihatkan concern (perhatian) kita kepada beliau, ter-

hadap apa yang dialami adinda Anas,” tambah Akbar.

Mahfud yang datang tidak lama setelah Akbar juga menyatakan hal yang sama.

“Mau menjenguk sahabat saya Anas Urbaningrum,” kata Mahfud.

Mahfud mengaku tidak ada agenda khusus yang akan dibahas.

“Tidak ada yang dibahas, spontan saja. Kami mau konsolidasi (HMI),” ungkap Mahfud.

“Iya kami janjian. Saya kan penasihat KAHMI. Ketua majelis HMI,” tambah Akbar.

Anas saat ini sedang menjalani masa tahanan dalam perkara tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah dari sejumlah proyekproyek pemerintah dan tindak pidana pencucian uang.

Pengadilan Tinggi Jakarta pada 4 Februari 2015 memutuskan untuk mengurangi vonis Anas menjadi tujuh tahun penjara dari tadinya

divonis delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp57,59 miliar dan 5,26 juta dolar AS oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Anas didakwa berdasarkan pasal 11 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 pasal 64 ayat 1 KUHP mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah.

Serta dakwaan kedua dari pasal 3 ayat 1 huruf c UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan UU No 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tentang perbuatan menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana. (ant/Bali Post)

Megawati Ingatkan Presiden Adanya ’’Penumpang Gelap’’ Pemerintahan Denpasar (Suara NTB) Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mewaspadai adanya “penumpang gelap” dalam pemerintahan.

“Penumpang gelap itu dapat menggoyang pemerintahan dan ingin menguasainya secara politik dan ekonomi,” kata Megawati ketika menyampaikan pidato politik pada pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis (9/4).

Hadirpadapembukaankongres antara lain, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejumlah menteri kabinet yakni Menko Pembangunan Manusia dan Perempuan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Hukum dan HAM. Hadir juga Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang, Ketua

Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Hanura Wiranto, Ketua Umum PKPI Sutiyoso, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy. Hadir juga sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan.

Menurut Megawati, PDI Perjuangan yang telah berjuang dan menghadapi tantangan berat selama 10 tahun mendapat kepercayaan dari masyarakat dan saat ini telah berada di pemerintahan.

Namun, dinamika pemilu legislatif dan pemilu presiden masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. “Saya mengkhawatirkan ada pihak-pihak yang tidak ikut berjuang dalam pemilu presiden, tiba-tiba hadir menjadi penumpang gelap di pemerintahan,” katanya.

Menurut Megawati, “penumpang gelap” itu semula menya-

takan komit untuk membangun bangsa tapi kemudian memiliki kepentingan untuk mengusai pemerintahan. “Inilah sisi gelap kekuasan. Waspadalah,” kata Megawati.

Presiden kelima Republik Indonesia ini mencontohkan, pemerintah harus ekstra hati-hati dengan kontrak karya minyak dan gas bumi (migas) dan sumber daya alam lainnya.

Menurut dia, pemerintah harus dapat memanfaatkan momentum ini untuk memastikan kontrak karya didominasi pemerintah Indonesia dan ada manfaatnya untuk kepentingan nasional.

“Begitu pula dengan BUMN harus diperkuat dan jadi pilihan utama kebijakan politik berdiri di atas kaki sendiri,” katanya.

Megawati menegaskan, “penumpang gelap” itu adalah kaum oportunis yang tidak mau bekerja sama dengan partai politik yang sudah berjuang dan

Jimly: Golkar Agung Laksono Berhak Ikut Pilkada Manado (Suara NTB) Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jimly Asshiddiqie berpendapat Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono berhak ikut pemilihan kepala daerah tahun 2015 karena kepengurusannya disahkan oleh pemerintah, kecuali pengadilan tata usaha negara memutuskan lain.

“Partai yang kepengurusan-

nya disahkan negara, itu yang boleh mengajukan calon gubernur, bupati atau wali kota,” kata Jimly menjawab pertanyaan seorang peserta Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Auditorium Universitas Sam Ratulangi Manado, Rabu petang.

Pandangan serupa, kata dia, berlaku dalam menyikapi dualisme kepengurusan yang terja-

di di Partai Persatuan Pembangungunan, yaitu kubu Romahurmuzy dan kubu Jan Fariz bersama Suryadharma Ali. Dia menyesalkan berlarutnya konflik internal partai-partai politik akibat tidak mampu diselesaikan sendiri oleh internal bersangkutan.

Jimly berseloroh parpol seperti itu sebaiknya diberi kesempatan untuk menikmati konfliknya, jangan diikutkan ke pemilu.

Ditanya hal yang sama seusai kegiatan sosialisasi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan, KPU harus berpijak pada asas legalitas formal.

Artinya, yang disahkan pemerintah, itu yang diterima KPU menjadi peserta pemilu.

Pilihan akan menjadi lain, kata Jimly, jika pengadilan tata usaha negara memutuskan berbeda dari yang disahkan pemerintah.

“Tentu opsi kedua adalah KPU mematuhi putusan pengadilan manakala pengadilan membatalkan pengesahan Menkumham. Yang jelas pijakannya legalitas formal, di situ posisi KPU,” jelasnya.

Menanggapi pemberitaan bahwa KPU RI sudah membuat keputusan yang menyatakan Golkar kubu Aburizal Bakrie yang berhak mengajukan calon, Jimmly mengatakan, itu baru wacana, salah satu opsi yang muncul, belum keputusan. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

PIDATO POLITIK MEGAWATI - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik saat pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Bali, Kamis (9/4). Kongres PDI Perjuangan dengan salah satu agenda pokok yakni menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2015-2020 akan berlangsung dari tanggal 8-12 April 2015. mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Penumpang gelap ini,

tambahnya, menunggu waktu yang tepat dan akan menyalip di tikungan. (ant/Bali Post)

Yaman Memanas, Evakuasi WNI Jadi Sulit Jakarta (Suara NTB) Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna mengatakan ratusan WNI di Yaman sudah dievakuasi dengan menggunakan pesawat TNI AU, namun proses evakuasi WNI lainnya masih menghadapi kendala memanasnya situasi keamanan di Yaman.

“Ada beberapa WNI yang belum bisa dievakuasi, jadi akan diusahakan oleh Panglima TNI lewat laut,” kata KSAU usai acara Peringatan HUT Ke-69 TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (9/4).

Dia menilai tidak mudah mengungsikan WNI di Yaman karena perang semakin memanas.

Agus malah mengaku kesulitan mendapatkan laporan tim TNI AU yang mengungsikan WNI di Yaman.

“Pesawat yang dikerahkan satu pesawat Boeing 737-400, kita bergerak, kita standby, pergerakan kita tergantung Panglima TNI. Nanti Panglima juga atas diskusi dengan Kementerian Luar Negeri,” ujarnya.

Prajurit TNI AU yang mengevakuasi WNI di Yaman akan kembali hari ini di Bandara Soekarno Hatta.

Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi mengungkapkan sejauh ini jumlah WNI yang sudah diungsikan dari Yaman dan dipulangkan ke Tanah Air adalah 771 orang.

“Terkait perkembangan evakuasi WNI dari Yaman, sampai 8 April ini jumlah yang sudah dievakuasi adalah 771 orang. Jadi, ada tambahan 71 orang dari sebelumnya 700 WNI yang sudah dievakuasi,” kata Retno dalam konferensi pers, kemarin (8/4). (ant/BaliPost)