Snt11032016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

JUMAT, 11 MARET 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 8 TAHUN KE 12 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Putri Raja Thailand Kunjungi Objek Wisata di Lombok Mataram (Suara NTB) Putri Raja Thailand, Maha Chakri Sirindhorn’s berkunjung ke sejumlah objek wisata di Pulau Lombok, Kamis (10/3).

Salah satu pewaris tahta Kerajaan Thailand ini tiba di Lombok, Rabu (9/3) sore menggunakan pesawat Bangkok Air setelah menyaksikan gerhana matahari total di Ternate Maluku Utara.

Selama kunjungan di Lombok, Maha Chakri Sirindhorn’s, berkunjung ke sejumlah objek wisata di Pulau Lombok, yakni Sembalun Lombok Timur, Museum Negeri NTB, Batu Bolong Lombok Barat.

Selain itu, rombongan dari Kerajaan Thailand yang didampingi Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Ketua TP PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi juga berkunjung ke Pura Meru Cakranegara dan Desa Adat Sasak Sade Lombok Tengah.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar)NTB H. L. Moh. Faozal, S.Sos, MSi, Bersambung ke hal 15 MAINKAN ALAT MUSIK Putri Raja Thailand Maha Chakri Sirindhorn’s didampingi Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi memainkan alat musik tradisional di Museum Negeri NTB, Kamis (10/3).

(Suara NTB/ist)

SP3 Kasus Anggota DPRD NTB

Kapolda akan Klarifikasi Ditreskrimsus

Mataram (Suara NTB) Keputusan menghentikan penyidikan kasus H.R, anggota DPRD NTB yang dijadikan tersangka dalam kasus bantuan sosial (bansos), sepenuhnya belum diketahui petinggi Polda NTB. Bahkan Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Umar Septono, SH, MH, mengaku belum mendapat laporan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).

“Saya belum terima laporan soal itu,” kata Kapolda menjawab Suara NTB usai shalat sunnah khusuf (gerhana matahari) di Masjid Raya At Taqwa Mataram, Rabu (9/ 3).

Karena ketidaktahuannya itu, Kapolda mengaku akan memanggil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir

TO K O H

Reskrimsus) Kombes Pol. Drs. Prasetijo Utomo untuk mengklarifikasi dan memastikan alasan dikeluarkannya SP3. “Saya panggil Dir-nya (Dir Reskrimsus) dulu, nanti saya tanyakan alasannya apa.

Sekarang kan saya belum tahu,” jawab Kapolda lagi.

Soal kemungkinan pengaruh HR selaku anggota

DPRD NTB dan pengurus partai, enggan dikomentarnya, karena harus memahami konstruksi kasusnya. Begitu juga soal fakta persidangan di Pengadilan Tipikor, berlanjut dijeratnya HR dengan Pasal 55 KUHP oleh Polres Lombok Timur, lantas diambilalih dan di-SP3 Polda NTB, Bersambung ke hal 15

”

Saya panggil Dir-nya (Dir Reskrimsus) dulu, nanti saya tanyakan alasannya apa.

Sekarang kan saya belum tahu, Umar Septono (Suara NTB/dok)

Tahun Kedua TGB-Amin, Penurunan Kemiskinan Belum Capai Target

Dalami Kebijakan Pusat PEMPROV NTB akan mendalami pelaksanaan kebijakan pensiun dini Aparatur Sipil Negara (ASN). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) akan membuat kebijakan pensiun dini ASN yang berpendidikan SD, SMP dan SMA. Jumlah ASN Pemprov NTB yang masuk katagori berpendidikan SMA ke bawah hampir tiga ribu orang.

Sementara itu, secara nasional sekitar 1,37 juta ASN yang bakal kena kebijakan pensiun dini ini.

“Itu kebijakan kementerian, kan tinggal bagaimana pelaksanaannya di sini. Bukan mendukung atau tidak.

Setiap kebijakan itu memang berkaitan.

Kalau ada kebijakan di sana (pusat, red), memang pelaksanaan di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Bersambung H. Muhammad Nur ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Tahun kedua pemerintahan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, M.Si persentase penurunan angka kemiskinan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 20132018 belum mencapai target.

Penurunan angka kemiskinan di NTB periode Maret-September 2015 baru mencapai 0,56 persen.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Ir. M. Ilham, MM dikonfirmasi di sela-sela acara sarasehan pembangunan di kantor Bappeda NTB, Kamis (10/3) membenarkan belum tercapainya target penurunan ini. Ilham mengatakan, penurunan angka kemiskinan merupakan salah satu dari 13 indikator dalam RPJMD NTB yang belum tercapai.

“Salah satunya indikator kemiskinan yang belum ter-

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Tingkatkan Pencapaian Indikator

(Suara NTB/dok)

M. Ilham capai. Karena target di RPJMD sebesar 1 persen. Kemarin baru 0,56 persen penurunannya. Makanya sekarang ini, bagian dari upaya itu. Supaya semua indikator RPJMD itu bisa semua tercapai,” kata Ilham.

Sarasehan pembangunan 2017 itu mengundang sejumlah SKPD, akademisi, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta stakeholders terkait lainnya. Menurutnya, sarasehan ini merupakan bagi-

an dari upaya Pemprov memperoleh masukan dari semua unsur masyarakat terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017.

Ilham menambahkan, dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah ini, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi yang dipimpin Wakil Gubernur dan TKPKD kabupaten/kota yang dipimpin wakil bupati/wakil walikota terus mengintensifkan koordinasi dan sinergitas. “Ini kita terus berkolaborasi, bekerjasama, termasuk dengan akademisi juga. Supaya bagaimana kemiskinan ini supaya tercapai targetnya,” imbuhnya.

Apalagi, kata Ilham, Pemprov NTB berencana merevisi target penurunan angka kemiskinan yang tertuang dalam RPJMD. Yang semula ditargetkan satu persen per tahun akan ditingkatkan menjadi dua persen per tahun.

Bersambung ke hal 15

Pensiun Dini ASN, Berpotensi Tambah Pengangguran Mataram (Suara NTB) Rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) yang akan melakukan pensiun dini pada Aparatur Sipil Negara (ASN) membuat resah. Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov NTB yang berpendidikan SMA ke bawah yang akan menjadi sasaran rasionalisasi atau kebijakan pensiun dini tersebut meminta pemerintah mengkaji ulang rencana ini. Jika kebijakan ini diterapkan maka angka pengangguran di daerah ini akan bertambah.

“Saya ndak setuju terhadap rencana ini jika melihat keadaan yang sekarang. Perlu dipertimbangkan kembali kebijakan itu,” kata salah seorang ASN Pemprov NTB yang enggan dikorankan namanya, Kamis (10/3) siang.

Penolakannya bukan tanpa alasan. Pasalnya, ASN yang sehari-hari bertugas di Sekretariat Daerah (Setda ) NTB ini mengatakan sebagian besar gaji yang mereka peroleh tiap bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan anak mereka. ASN yang mengaku sudah mengabdi sejak tahun 1986 ini mengatakan dirinya memang akan segera memasuki usia pensiun pada April 2016 ini.

Baginya, hal itu tak masalah. Namun, ada ASN yang masih panjang masa pensiunnya.

Bersambung ke hal 15

Khidmat, Pelaksanaan Nyepi di Mataram

KEPALA Bappeda Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Baehaqi menyatakan, musrenbang yang digelar Senin lalu menjadi ajang elaborasi, kolaborasi dan sinergi program SKPD strategis yang bisa menjadi lokomotif penggerak dari program pada SKPD lain.

Diharapkan SKPD strategis ini bisa mengelaborasikan beberapa program yang fokusnya men(Suara NTB/dok) H. Baehaqi ingkatkan indikator kunci utama dalam RPJMD 2014-2019 khususnya yang belum dicapai. Sehingga diharapkan mampu mengoreksi IPM Lobar tahun 2017 mendatang.

Terutama indikator pendidikan, kaitan dengan lama sekokah, rata-rata lama sekolah.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/met)

RABU (9/3), segenap umat Hindu, termasuk di Kota Mataram melaksanakan Nyepi. Sejumlah ruas jalan di Kota Mataram ditutup untuk memberikan kesempatan pada umat Hindu melaksanakan Nyepi dengan khusyuk dan khidmat.

Begitu juga sejumlah pusat perbelanjaan di Cakranegara tutup. Di beberapa jalan yang menuju perkampungan terlihat sejumlah pecalang berjaga-jaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Termasuk di Pasar Buah Cakranegara, aktivitas para pembeli dan pedagang tidak ada sama sekali.

Sehari menjelang Nyepi, Rabu (9/3)

OGOH-OGOH - Animo masyarakat menonton parade ogoh-ogoh yang merupakan rangkaian Hari Raya Nyepi di Jalan Pejanggik Mataram, Selasa (8/3/2016) lalu. Sementara di Banjar Negara Sakah Kecamatan Cakranegara terjadi perang api usai pawai ogoh-ogoh (bawah).

lalu, umat Hindu di Kota Mataram menggelar Parade Ogoh-ogoh di sepanjang Jalan Pejanggik Mataram. Pawai ini mendapat antusiasme dari masyarakat Kota Mataram maupun dari luar Kota Mataram yang ingin menonton. Mereka ingin menyaksikan hasil kreativitas generasi muda Hindu dalam membuat ogoh-ogoh, khususnya saat pelaksanaan parade berlangsung.

Usai parade ogoh-ogoh, di Lingkungan Sweta Barat atau di Banjar Negara Sakah dilangsungkan perang api.

Tradisi perang api yang dilaksanakan usai parade ogoh-ogoh, bagi warga sekitar dinyatakan sebagai wujud melawan wabah penyakit.

Dalam tradisi perang api, tidak ada dendam di antara masing-masing kubu yang bertarung. Perang tersebut dinyatakan sebagai salah satu bagian daripada rangkaian perayaan upacara nyepi. Perang api yang melibatkan Banjar Negara Sakah dan Banjar Sweta Barat. Usai perang api, sisa-sisa peperangan berupa bobok (bahasa Sasak) yang berarti suluh dari seikat daun kelapa diambil oleh para warga.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Jumat, 11 Maret 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Kurang, Minat Warga Mandalika Tinggal di Rusunawa

Enam Hari Kerja WALIKOTA Mataram, H. Ahyar Abduh selain mengevaluasi kinerja Lurah, Camat dan Kepala Dinas pada 100 hari kerja, program lima hari kerja yang merupakan inisiasi Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani juga dikaji. Evaluasi dilakukan dengan menyebar kuisioner ke semua pegawai.

Dari kuisioner itu kemudian dirumuskan apakah lima hari dilanjutkan atau kembali ke enam hari kerja.

Lurah Pagesangan, Drs. I Made Gde Yasa, MM., mengatakan, Pemkot Mataram memberikan kuisioner untuk mengevaluasi efektvfitas lima hari kerja. Uji coba lima hari kerja ini dinilai tidak efektif, karena melihat pelayanan di kelurahan lebih ramai pagi sampai siang hari. “Kalau saya lebih baik dikembalikan ke enam hari saja. Saya ndak setuju lima hari kerja,” cetusnya dikonfirmasi, Selasa (8/3).

Sepinya pelayanan pada siang hari akunya, pegawai lebih banyak menganggur. Tak heran, pegawai sebelum jam 16.00 Wita memilih pulang. “Syukur aja ada absensi sidik jari. Jadi pegawai mau tidak mau pulang jam 16.00 wita,” cetusnya.

Yasa menginginkan pelayanan di masyarakat lebih optimal. “Mau ada TKD atau ndak, saya ndak mau urus. Yang penting pelayanan ke masyarakat,” tegasnya.

Tugas Lurah sebut Yasa, tidak terbatas oleh waktu. Persoalan di masyarakat sangat kompleks, sehingga lurah harus turun langsung menyelesaikan permasalahan. Itu tidak memandang pagi, siang dan malam demi mengedepankan pelayanan masyarakat. Bahkan disampaikan, kuisioner dijadikan bahan evaluasi oleh penentu kebijakan, diharapkan mengembalikan ke enam hari kerja.

Tolak ukurnya adalah, efektifitas pelayanan dan kecenderungan warga mengurus administrasi pada pagi hari. Disisi lain, petugas kelurahan tidak banyak diam ketika bekerja hingga sore hari. “Mudah mudahan dikembalikan saja ke enam hari kerja,” harapnya. (cem) I Made Gde Yasa (Suara NTB/cem)

Harus Mampu Terjemahkan Visi Misi

(Suara NTB/fit)

KINERJA pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lingkup Pemkot Mataram, masih menjadi sorotan. SKPD yang menjadi mitra Komisi III misalnya, masih ada yang koordinasinya tidak berjalan maksimal. Karenanya, anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Ali Aswandi memandang pada periode kedua kepemimpinan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menjadi momentum yang pas untuk betul-betul mengevaluasi secara menyeluruh kinerja SKPD. Dikatakan Ali Aswandi, dengan adanya Pansel (Panitia Seleksi), menjadi sarana yang sangat tepat untuk memilih mana SKPD yang sumber daya manusianya berkualitas atapun sebaliknya. Kualitas seorang pimpinan SKPD, lanjutnya, salah satunya dapat diukur dari kemampuan SKPD bersangkutan menterjemahkan program dan visi misi Walikota.

Karena bagaimanapun Walikota dan Wakil Walikota tidak bisa bekerja sendirian dalam mensukseskan program dan visi misinya. Untuk itu, Walikota dan Wakil Walikota membutuhkan SKPD yang teruji kualitasnya, agar dapat membantu secara maksimal. ‘’Jangan seperti sekarang,’’ cetusnya. Banyak hal yang harus diperhatikan oleh kepala daerah.

Karenanya SKPD dituntut mampu menterjemahkan apa yang menjadi keinginan Walikota. ‘’Jangan sampai, ditunjuk dulu baru mau kerja,’’ ujarnya mengingatkan. Padahal Walikota sudah memaparkan arah kebijakannya yang tergambar melalui visi misi Kota Mataram. Itu yang seharusnya diimplementasikan oleh SKPD. ‘’Sekarang kembali lagi ke SKPD, bisa ndak menterjemahkan hal tersebut,’’ demikian Ali Aswandi. Disamping adanya Pansel, anggota Dewan dari Partai Golkar ini juga sangat meyakini bahwa Walikota Mataram sudah mengetahui rekam jejak masing-masing SKPD. Walikota, sambung Ali Aswandi, akan melakukan penilaian secara objektif. ‘’Dengan pengalaman beliau (Walikota, red), sudah sangat paham. Apalagi waktu apel Hari Senin lalu, Walikota menyatakan sudah mengantongi nama-nama SKPD,’’ terang Ali Aswandi.

Dengan adanya evaluasi pejabat oleh Walikota nantinya, Ali Aswandi berharap ke depan sinergi antara Dewan dengan SKPD, akan lebih baik. Karena selama ini, koordinasi komisi-komisi di DPRD Kota Mataram dengan SKPD, kerap tidak berjalan sesuai harapan. ‘’Kadang nyambung, kadang tidak,’’ keluhnya. Ia mencontohkan beberapa waktu lalu, ada SKPD yang diundang rapat oleh komisi tetapi tidak hadir.

Padahal itu dalam rangka pembahasan anggaran di SKPD bersangkutan.

Karenanya, hal-hal mengecewakan semacam itu tidak terulang kembali. (fit) Ali Aswandi

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram dengan dana dari pemerintah pusat membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Kelurahan Mandalika untuk mengatasi kekurangan rumah bagi warga sekitarnya, selain untuk mengatasi persoalan rumah tidak layak huni (RTLH). Namun sayangnya, minat warga sekitar khususnya Kelurahan Mandalika untuk tinggal di rusunawa itu masih kurang. Justru banyak warga dari luar Mandalika yang ingin tinggal di rusunawa.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura. “Warga sekitar itu memang sangat terbatas dan keinginan mereka terhadap itu (rusunawa) masih kurang. Justru yang berkeinginan ini banyak warga dari luar,” cetusnya.

Keberadaan rusunawa ini disampaikan Mahmuddin diprioritaskan terlebih dahulu untuk warga sekitarnya.

Jika warga yang tidak memiliki rumah di sekitar lokasi rusunawa itu sudah menempati rusunawa, baru boleh menerima penghuni dari luar Mandalika. Asalkan harus memiliki KTP Kota Mataram.

Warga dari luar Kota Mataram disampaikan Mahmuddin juga sangat banyak yang berminat tinggal di rusunawa.

“Tapi tidak boleh dan harus warga Kota Mataram yang tidak punya rumah,” ujarnya.

Rusunawa Mandalika saat ini

dihuni oleh sekitar 150 kepala keluarga (KK). Jumlah kamar yang tersedia di dua blok sebanyak 199 kamar dan satu kamar khusus untuk pengelola.

Pemkot Mataram kembali membangun rusunawa di Kelurahan Mandalika namun di lokasi yang berbeda. Rusunawa tahap tiga ini disampaikan Mahmuddin telah siap dihuni dan pihaknya telah menerima surat dari pemerintah pusat agar segera melakukan pengelolaan agar bangunan tidak rusak dan fasilitasnya tidak dicuri seperti rusunawa tahap dua beberapa waktu lalu.

Calon penghuni rusunawa tahap tiga di Montong Are ini justru lebih banyak diminati warga sekitarnya. Untuk menerima calon penghuni rusunawa, Mahmuddin mengatakan pihaknya tidak bisa sembarangan. Calon penghuni yang mendaftar harus melampirkan beberapa persyaratan.

“Kalau kita mau sembarang

(Suara NTB/ynt)

RUSUNAWA - Rusunawa tahap dua setelah rusunawa Selagalas yang ada di Kelurahan Mandalika. menerima sudah penuh. Asal terima warga Kota Mataram dengan KTP selesai, tapi ini tidak. Ada juga syarat lain, jangan sampai tidak mampu bayar karena listrik dan air

tahun lalu. “Kita menunggu kebijakan Walikota definitif,” ujarnya. Persoalan ini merupakan salah satu agenda yang harus diselesaikan tahun ini dan akan mulai dibahas kembali setelah 100 hari masa awal kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam penyusunan regulasi yang dilakukan sejak pertengahan 2015 lalu, Mahmuddin menerangkan ada tiga opsi yang mengemuka yaitu dihibahkan, pinjam-pakai, dan disewa. “Ada tiga ini dan kita masih berat sekali mengambil keputusan yang mana yang mau dipilih,” cetusnya.

Jika rumah nelayan yang berada di beberapa lokasi

belum bisa merancang Perda terkait tarif sewa resmi. Saat ini nilai sewa yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengelola dan penghuni. (ynt)

Empat Lembaga Tidak Hadir, Dewan Merasa Dilecehkan Mataram (Suara NTB ) Raut emosi sekaligus kecewa terpancar dari wajah delapan anggota DPRD Kota Mataram yang tergabung dalam Pansus Riparda (Rencana Induk Pariwisata Daerah) Kota Mataram.

Ini lantaran tidak satupun dari empat lembaga yang diundang untuk menyempurnakan draf Raperda Riparda itu, yang berkenan hadir. Empat lembaga yang mangkir dari undangan Dewan itu adalah Dinas Budpar (Kebudayaan dan Pariwisata) Kota Mataram, BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) Kota Mataram, ASITA NTB dan PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia ) Kota Mataram.

Rapat Pansus Riparda yang diketuai oleh Misban Ratmaji, Kamis (10/3) kemarin itu, batal dan akhirnya menjadi ajang menumpahkan kekesalan.

Hampir semua anggota Pansus

(Suara NTB/fit)

KECEWA - Pansus Riparda DPRD Kota Mataram menolak kedatangan utusan Disbudpar Kota Mataram (kanan) yang tiba setelah rapat dibatalkan. Pansus sangat kecewa dengan sikap empat lembaga itu.

Riparda mengemukakan pendapatnya terkait ketidakhadiran empat lembaga tersebut. Herman, AMd., anggota

Pansus Riparda mengusulkan agar raperda itu langsung diparipurnakan. Dengan tidak hadirnya empat lembaga itu,

ASN Tolak Rencana Pensiun Dini Mataram (Suara NTB) Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemkot Mataram menolak rencana pensiun dini. Hal ini menyusul kebijakan Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) yang akan merasionalisasi jumlah ASN. Akhiruddin, ASN tamatan SMP ini, menilai kebijakan tersebut tidak adil. “Jelas ndak setuju,” jawabnya dikonfirmasi, Selasa (8/3).

Pensiun dini menurutnya, tidak masalah jika ASN memiliki kerja sampingan atau bisnis. Rata rata, rekan - rekannya tidak memiliki pekerjaan lain selain mengandalkan gaji dari pegawai negeri. Itu pun hanya habis untuk kebutuhan keluarga dan biaya pendidikan anak mereka.

Hafizi juga menolak rencana pensiun dini oleh Kemen PAN -RB. Kebijakan itu akan memperbanyak pengangguran di Indonesia.

Pemerintah seharusnya membuka lapangan kerja baru, sehingga mengurangi

pengangguran.

Wacana pengalihan ASN pendidikan SD - SMA, didorong membuka usaha industri kreatif, dianggap bukan solusi. Karena, tidak semua pegawai memiliki bakat bisnis. Orientasi KemenPAN - RB menurutnya, harus benar - benar konkrit.

Justru kebijakan ini akan membebankan negara dengan membayar pesangon.

ASN lainnya, Maya menuturkan, Pemerintah Pusat mesti berpikir ulang untuk pensiun dini 1,37 juta ASN. Artinya, pemerintah harus memikirkan pesangon dan nasib pegawai. Wacana pensiun dini ini dianggap bukan solusi. Justru membuka peluang pengangguran baru.

Pegawai tidak semua mempunyai bakat untuk terjun ke dunia bisnis. Pekerjaan di kantor menumpuk, tak ada waktu mengurus hal lain.

“Mau bisnis apa. Kan kita ndak semua bisa jualan,” cetusnya.

Pengamat Universitas Muhammadiyah Mataram, Rahmat Yuliawan, SE, MM., mengatakan, secara pribadi setuju dengan kebijakan pemerintah pusat. Dengan

maksud melakukan efisiensi terhadap anggaran. Tetapi, Kemen PAN -RB harus memikirkan pola apa dilakukan untuk menciptakan wirausahawan baru. Misalnya, bentuk pelatihan bagi ASN lulusan SD sampai SMA pensiun dini.

Kecendrungan ASN sudah berada di zona nyaman dan tidak mau keluar dari zonanya tersebut.

Dikhawatirkan, uang pesangon diberikan hanya sifatnya konsumtif. Disisi lain, pelatihan dari Pemerintah Pusat harus melibatkan akademisi di daerah.

Perlu dipahami karakter masyarakat di daerah berbeda - beda. Seringkali kata kandidat doktor ini, program pusat tidak tepat sasaran dikarenakan tidak melihat segmentasi di daerah.

Menurutnya, Kemen PAN -RB tidak perlu buruburu mengambil keputusan. Artinya, regulasi sedang digodok harus dikaji secara mendalam, sehingga tidak menimbulkan masalah baru. (cem)

Belum Jelas, Aturan untuk Rumah Nelayan Mataram (Suara NTB) Aturan terkait rumah nelayan yang merupakan aset Pemkot Mataram masih belum jelas hingga saat ini. Sejak tahun lalu Pemkot Mataram merancang aturan terkait rumah nelayan ini, tapi sampai saat ini regulasi tersebut belum juga rampung.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura kepada Suara NTB menyampaikan pihaknya belum bisa memutuskan regulasi yang akan diimplementasikan terkait keberadaan rumah nelayan.

Kendala penyusunan regulasi ini menurutnya karena berlangsungnya Pilkada

harus bayar sendiri,” ujarnya.

Rusunawa ini belum diserahterimakan ke Pemkot Mataram dan masih menjadi aset pemerintah pusat. Untuk itulah Pemkot Mataram

tersebut disewakan, pihaknya juga memperhitungkan apakah nelayan bisa membayar uang sewa setiap bulannya. “Kasihan. Makan aja susah apalagi mau sewa,” ujarnya. Jika diambil opsi hibah, ia menyampaikan hibah ini diberikan kepada masyarakat dari pemerintah, sementara pertanggungjawaban pemerintah terhadap aset cukup berat. Dikhawatirkan pula jika dihibahkan kepada masyarakat, masyarakat yang lainnya akan ikut menuntut.

Persoalan ini disampaikan Mahmuddin hanya soal status kepemilikan yang belum jelas. Jika opsi pinjam-pakai yang dipilih, menurutnya cuk-

up berat juga dan harus ditentukan berapa lama para nelayan harus meminjam dan menempati rumah tersebut.

“Ini belum ada keputusan dan masih terus kita kaji dan kita serahkan ke Bagian Hukum mana yang paling baik,” ujarnya.

Selama belum ada regulasi, maka status rumah nelayan tersebut belum jelas. Pertanggungjawaban pemerintah terhadap aset juga disebutkan Mahmuddin harus diperjelas dengan regulasi tersebut. Pihaknya juga berharap masyarakat harus punya target berapa lama mereka harus tinggal di rumah milik Pemkot Mataram tersebut. “Tidak mungkin dia mau tinggal seu-

mur hidup dan harus punya konsep suatu saat mereka harus punya rumah sendiri. Itu harapan kita,” ujarnya.

Dalam perancangan regulasi, ada wacana pemberian subsidi bagi nelayan sehingga tidak terbebankan dengan pembayaran uang sewa. Hal tersebut juga bertujuan untuk mengubah pemikiran para nelayan bahwa rumah yang mereka tempati mereka sewa dari pemerintah dan tidak bisa dimiliki. “Itu pemerintah punya.

Mereka hanya statusnya menyewa dan jangan mereka berpikir suatu saat akan dimiliki,” ujarnya. Subsidi ini juga bertujuan untuk meringankan para nelayan, bukan subsidi penuh. (ynt)

maka draf raperda Riparda ini dianggap sudah sempurna.

Bahkan anggota pansus lainnya, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, SE., menyebut tindakan empat lembaga itu sebagai contempt of parliament (pelecehan terhadap parlemen).

Politisi Demokrat berujar, mestinya lembaga itu mengirim salah seorang utusannya kalau pimpinan dari empat lembaga itu berhalangan hadir. Ia berharap hal ini tidak terulang kembali pada undanganundangan berikutnya. ‘’Kami merasa dilecehkan dan sangat kecewa berat. Ditunggu sampai dua jam tidak ada yang dating,’’ kata Hj. Bq. Mirdiati, anggota pansus itu.

Ketua Pansus Riparda DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., menegaskan bahwa kehadiran empat lembaga itu sudah dinanti sejak pukul 10.00 Wita. Sayangnya, hing-

ga menjelang pukul 12.00 Wita, tidak ada satupun yang hadir. ‘’Undangan sudah kita kirim. Ini yang mengundang bukan Pansus tapi lembaga DPRD Kota Mataram. Undangan itu ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Kota Mataram,’’ tegasnya. Pantauan Suara NTB, kedatangan utusan dari Dinas Budpar Kota Mataram ditolak Pansus Riparda. Pasalnya Kepala Bidang Bina Kebudayaan dari Dinas Budpar Kota Mataram, Ibnu Fajar yang diutus oleh Kepala Dinas Budpar Kota Mataram, tiba di ruang rapat setelah rapat itu disepakati batal. ‘’Tadi Pak Kadis lagi ada di ruang Kenari. Padahal saya stand by di kantor tapi baru saya diperintahkan, makanya saya langsung ke sini,’’ aku Ibnu Fajar. Ihwal undangan Dewan, katanya, akan menjadi perhatian pihaknya ke depan. (fit)

Kota Mataram Kembali Berpartisipasi dalam Gerakan ”Earth Hour” Mataram (Suara NTB) Kota Mataram akan kembali berpartisipasi dalam gerakan Earth Hour yang akan digelar pertengahan bulan ini.

Kegiatan ini merupakan gerakan tanpa listrik selama satu jam dimana dalam jam yang telah ditentukan pada malam hari, tidak boleh menyalakan lampu maupun peralatan elektronik yang tersambung dengan listrik. Pelaksanaan kegiatan ini di Kota Mataram akan berlangsung pada tanggal 19 Maret mendatang, pukul pukul 20.30-21.30 WITA. Selebrasi pemadaman listrik selama satu jam ini akan digelar di ruas jalan depan Pendopo Walikota atau Jalan Pejanggik dan akan dihadiri secara langsung oleh Walikota Mataram H. Ahyar Abduh.

Kepastian atas kehadiran Walikota Mataram ini diperoleh saat Komunitas Earth Hour Mataram mengadakan audiensi dengan Walikota pada Kamis (10/3) di Pendopo Walikota Mataram.

Walikota menyampaikan pihaknya juga memberi dukungan secara penuh termasuk dukungan anggaran maupun fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan gerakan yang diberi tema Mataram Peteng 2016 ini. Ahyar juga berjanji untuk ikut berkontri-

busi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, sekaligus memberi izin untuk mematikan lampu yang menerangi Pendopo dan Kantor Walikota Mataram yang berada di sekitar titik utama pelaksanaan kegiatan. “Apa saja yang dibutuhkan, kami akan mendukung,” ujarnya.

Kota Mataram akan menjadi salah satu dari 34 kota di Indonesia yang menyatakan diri ikut berpartisipasi dalam kegiatan satu jam tanpa listrik, yang merupakan bagian dari kampanye anti pemanasan global. Untuk mendukung kegiatan ini, tahun 2015 lalu Pemkot Mataram mengimbau kepada seluruh kantor pemerintahan untuk ikut serta mematikan sebagian atau seluruh lampu penerangan yang ada selama satu jam.

Di Kota Mataram kegiatan ini mulai dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir. Pada 2014 lalu, Walikota bersama Wakil Walikota H. Mohan Roliskana hadir secara langsung pada saat selebrasi Switch Off yang diadakan oleh Komunitas Earth Hour Mataram tepat di simpang empat Kantor Gubernur NTB. Tak hanya Walikota dan Wakil Walikota Mataram, saat itu turut hadir pula Gubernur beserta istri untuk ikut berpartisipasi. (ynt)

(suara NTB/ist)

BERTEMU - Komunitas Earth Hour Mataram saat bertemu Walikota Matara, H. Ahyar Abduh Kamis kemarin.

SUARA NTB Jumat, 11 Maret 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

PLN Yakinkan Tak Ada Lagi Pemadaman Untuk ’’Smartphone Android’’ dan 4G

Telkomsel Hadirkan TAU 4G Mataram (Suara NTB) Untuk terus melengkapi ekosistem layanan 4G LTE dan memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan dalam menikmati layanan digital ketika berada di jaringan 4G LTE, Telkomsel meluncurkan program ‘TAU 4G’ yang hadir dengan beragam pilihan smartphone bagi pelanggan. Program untuk smartphone Android yang melibatkan lima mitra device baik global maupun lokal ini, menawarkan skema bundling dengan paket data yang menarik.

Vice President Prepaid and Broadband Marketing Telkomsel, Ririn Widaryani dalam rilisnya kepada Suara NTB, Kamis (10/3) mengatakan, layanan Telkomsel 4G LTE saat ini sudah terus digelar ke berbagai kota di Indonesia.

Telkomsel terus melengkapi ekosistemnya, dalam hal ketersediaan device (perangkat) berupa smartphone 4G yang berkualitas dengan harga terjangkau. Program TAU 4G dihadirkan dengan banyak pilihan device dan paket yang atraktif serta kompetitif bagi pelanggan sehingga layanan 4G LTE dapat dinikmati secara maksimal.

Ririn menjelaskan, dengan adanya penawaran menarik dari program ini, diharapkan ke depannya lebih banyak lagi pelanggan yang dapat segera beralih ke layanan 4G dengan menukarkan sim card-nya ke USIM (simcard 4G LTE) dan upgrade untuk menggunakan smartphone Android 4G yang terkenal dengan beragam fiturnya. “Pada akhirnya hal ini akan dapat mendukung gaya hidup digital yang saat ini semakin lekat dengan keseharian masyarakat,” ujarnya.

Dalam program TAU 4G ini Telkomsel menggandeng lima mitra device global dan lokal yaitu Samsung, Lenovo, Asus, Evercross, Advan. Dengan begitu, selain memiliki banyak pilihan smartphone Android berkualitas, pelanggan pun dapat dengan mudah melakukan pembelian paket bundling smartphone TAU 4G di berbagai point of sales mitra di seluruh Indonesia.

Selain itu, sebagai point of education Telkomsel pun menghadirkan ‘smartphone corner’ di berbagai mitra distributor Telkomsel, seperti Erafone Megastore, OkeShop dan Telesindo Shop tertentu di kota Denpasar, Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, Balikpapan dan Makasar.

Di smartphone corner, selain mendapatkan edukasi mengenai smartphone dan layanan 4G Telkomsel, kedepannya pelanggan juga dapat melakukan migrasi kartu SIM nya dengan uSIM (kartu SIM 4G LTE).

Telkomsel pun akan segera memperluas lokasi smartphone corner ini di berbagai kota 4G Telkomsel lainnya.

“Pelanggan dapat segera menukarkan kartu SIM nya dengan uSIM (kartu SIM 4G LTE) dan menikmati pengalaman broadband terbaik di jaringan 4G LTE Telkomsel yang cepat dan stabil. Melalui smartphone corner, kami pun menambah channel migrasi uSIM, sehingga pelanggan akan semakin mudah mendapatkan layanan 4G Telkomsel”, jelas Ririn.

Pelanggan yang membeli smartphone Android 4G yang tergabung di dalam program TAU 4G dapat menikmati benefit khusus dari Telkomsel berupa paket data bundling dengan harga khusus dan kuota besar, yang bisa didapatkan para pelanggan pra bayar melalui nomor existing mereka maupun nomor baru.

Dengan mengaktifkan paket data mulai dari Rp 49.000,-per bulan, pelanggan akan mendapatkan data hingga 10 GB (syarat dan ketentuan berlaku). Pelanggan dapat mengaktifkan layanan ini melalui UMB *363*13# dan melakukan pengecekkan melalui UMB *889# atau SMS TAU(spasi)info ke 3636.

Seiring dengan digelarnya layanan Internet cepat 4G LTE dan penambahan kota-kota yang dilayani, Telkomsel juga terus menggenjot penetrasi smartphone 4G di tengah-tengah masyarakat. Selama tahun 2015, porsi smartphone 4G yang beroperasi di jaringan Telkomsel tumbuh sekitar 146% dibandingkan tahun sebelumnya, dimana angka ini didominasi oleh smartphone berbasis Android.

Untuk mendukung layanan 4G LTE, secara nasional Telkomsel memiliki 4.500 eNodeB atau BTS 4G yang tersebar di lebih dari 40 kota. Ketika menggelar jaringan, Telkomsel selalu memastikan bahwa layanan ini dapat dinikmati di sekitar 70% – 80% dari wilayah lokasi tersebut sehingga pelanggan mendapatkan pengalaman broadband terbaik. Adapun hingga saat ini jumlah pelanggan 4G Telkomsel yang menggunakan smartphone 4G berjumlah sekitar 3 juta.(bul) Foto : layanan dapat diaktifkan melalui UMB *363*13#. (r)

Mataram (Suara NTB) PT. PLN Persero Wilayah NTB meyakinkan tidak akan ada lagi pemadaman listrik. PLN telah menambah mesin sewa yang berkontribusi mendukung ketersediaan cadangan listrik hingga 30 Megawatt (Mw).

Demikian Supervisor (SPV) Humas Kemitraan dan Bina Lingkungan PLN Wilayah NTB, Abdul Aziz, HM di Mataram, Selasa (8/3). Mesin sewa yang didatangkan berkapasitas 20 Mw. Ditempatkan di PLTD Taman Baru Mataram dan PLTD Paok Motong, Lombok Timur.

“Mesin sewa telah masuk sistem Lombok, sampai kita bisa surplus daya 27 Mw sampai 30 Mw. Selama tidak ada gangguan non teknis, bisa dipastikan tidak ada pemada-

man listrik,” kata Aziz.

PLN telah memiliki ketersediaan daya melampaui kapasitas daya terbesar mesin pembangkitnya (25 Mw). Artinya PLN saat ini telah memiliki cadangan ideal. Beban puncak atau penggunaan listrik saat pemakaian serempak (malam hari) sebesar 208 Mw. Sementara daya mampu yang dihasilkan mesin-mesin pembangkita PLN telah mencapai 236 Mw. “Kelebihan daya PLN lebih dikarenakan mesin-mesin yang

telah over hold sekarang sudah masuk lagi sistem Lombok, kesiapan daya kita tersisa lebih matang sekarang,” imbuhnya.

Untuk PLTU Jeranjang, Aziz mengatakan kondisi terakhir, mesin pembangkit unit satu saat ini telah mampu menghasilkan daya sebesar 12 Mw. Dari beberapa kali uji coba yang dilakukan, hasilnya bahkan lebih dari itu. PLN masih mengejar agar daya yang dihasilkan sesuai kapasitasnya sebesar 25 Mw. Jika 25 Mw telah mampu dihasilkan unit pembangkit II, artinya akan ada tambahan daya bahkan PLN bisa menyiapkan cadangan daya hingga 40 Mw. Sementara pembangkit unit III, katanya masih tetap eksis

menghasilkan daya sebesar 25 Mw. Namun dalam waktu dekat, akan memasuki masa pemeliharaan. Dia katakan, PLTU Jeranjang tetap on progres.

Sementara itu, sebelumnya Manager Hukum Komunikasi dan Pertanahan PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) XI Nusra, Amiruddin Ginting mengemukakan, persoalan sampai dan tidaknya distribusi listrik ke masyarakat (pelanggan), tergantung sejauh mana ketersediaan infrastruktur.

Dengan ketersediaan daya yang memadai di NTB, PLN juga terus mengejar penyelesaian beberapa infrastrutkur pendukung. Di antaranya Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

Sayangnya, sebanyak 517 unit SUTT PLN masih ter-

(Suara NTB/bul)

sandung persoalan lahan. Dan masih menunggu menunggu proses/negosiasi. Sejumlah itu tersebar di sebanyak 399 unit di Pulau Sumbawa dan 118 di Pulau Lombok. (bul)

Koperasi Siap Hadapi MEA

(Suara NTB/bul)

MODIFIKASI - Modifikasi kendaraan mulai menjadi tren di antara anak muda, tak terkecuali sepeda motor. Tentu saja anak muda yang mengikuti tren tersebut harus mengeluarkan biaya ekstra. Hal ini bisa menjadi peluang bisnis baru bagi sebagian bengkel, seperti tampak di salah satu bengkel di Kota Mataram yang menyediakan jasa modifikasi kendaraan bermotor.

Dua Dubes Eropa Dipertemukan dengan Pengusaha Lokal Mataram (Suara NTB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi temu bisnis antara pengusaha Industri Kecil Menengah (IKM) lokal dengan dua duta besar dari negara-negara Eropa.

Masing-masing pihak saling menjajal potensi pasar.

Puluhan IKM yang terdiri dari eksportir dan calon eksporir dipertemukan dengan Duta Besar negara Eropa Timur dan Eropa Tengah, Georgia dan Belarus. Masingmasing pihak memaparkan

CINDERAMATA - Kepala Dinas Perindag Provinsi NTB, H. Husni Fahri menerima cinderamata dari Kemenlu RI, bersama dua Dubes dari Negara Eropa Tengah dan Timur. seluruh potensi sumber daya alam yang dimiliki, untuk selanjutnya dipelajari.

Temu bisnis berlangsung di salah satu hotel di Kota Mataram, Kamis (10/3). Mewakili pengusaha lokal, Kepala Dinas Perindag Provinsi NTB, H. Husni Fahri, MM memberikan bagaimana potensi yang tersimpan di NTB. Potensipotensi tersebut di antaranya hasil kekayaan alam yang begitu melimpah, baik hasil industri olahan dari bahan baku sektor kelautan perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan, demikian juga kehutanan hingga handy craft.

Di temu bisnis ini, hadir Wicaksono Aji, Direktur Eropa Tengah dan Timur Kementerian Luar Negeri RI, Y.M. Zurab Aleksidze (Dubes Georgia untuk Indonesia), Y.M. Pladimir N. Lopato Zagorsky (Dubes Belarus).

Ada juga Regional Representative of BelAZ Corporation, Siarhe Zubik, Regional Representative of MAZ Corporation, Sergey Borovski dan Darmawan Utomo. Melihat potensi dua negara tersebut, H. Husni Fahri menegaskan kemungkinan produk NTB yang bisa dikirim mutiara, rumput laut, jagung, serta hasil budidaya perikanan laut. Ia juga menantang duta besar dua negara tersebut untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah di negerinya agar berlomba-lomba berinvestasi di NTB dengan seluruh potensi yang masih perlu dukungan hilirisasi.

Di sisi lain, dua Dubes yang hadir ini juga menawakan produk yang ada di negaranya. Paling utama yakni hasil pabrik otomotif untuk berbagai jenis kendaraan alat berat disektor pertambangan dan transportasi umum.

Para palaku usaha memberikan respon dengan menawarkan produk-produk handy craft yang memang menjadi andalan di NTB. Harapan pengusaha lokal agar potensi yang ada di NTB mendapat

ruang di dua negara tersebut.

Sementara Wicaksono Aji mengatakan dihadirkannya dua Dubes untuk memperluas pasar produk Indonesia ke negara-negara luar Asia.

Kesempatan ini diharapkannya agar mampu dimanfaatkan oleh pengusaha lokal memperjelas spesifikasi produk yang diminati di negara-negara tersebut. Pihaknya juga siap menjembatani komunikasi antar masing-masing pihak secara berkelanjutan.

“Pertemuan langsung ini agar masing-masing pihak bisa mengetahui kondisi riil. Dua Dubes ini juga akan kita ajak melihat langsung seluruh potensi yang ada di NTB, termasuk pariwisatanya,” demikian Wicaksono. (bul)

DEWAN Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi NTB memandang serius tantangan kedepan, setelah Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) diberlakukan awal tahun ini. Peserta datang mewakili masing-masing Dekopinda kabupaten/kota di NTB. Dekopinwil menghadirkan pemateri dari Lembaga Pelatihan Koperasi Nasional (Lapenkopnas). Menurut Ketua Dekopinwil Provinsi NTB, Ir. Mahmud Razak, MM, mau tidak mau keadaan memaksa untuk memaksimalkan kesiapan pengurus Dekopinda sebagai garda terdepan melakukan pendampingan kepada koperasi di kabupaten/kota.

Dalam pembukaan Pelatihan Pemandu Dasar I yang dilaksanakan di Sekretariat Dekopinwil Provinsi NTB, Senin (7/3), Mahmud Razak memberikan pemahaman bagaimana kesiapan koperasi-koperasi luar negeri dalam menghadapi kompetisi MEA. Bahkan koperasi di Malaysia sendiri telah menyiapkan ribuan jenis produk dengan standar pemasaran internasional yang akan dipasarkan di Indonesia.

NTB menjadi salah satu daerah prioritas di negeri ini. Sebab, NTB telah dikenal di mata dunia sebagai daerah tujuan wisata internasional. “Pilihannya hanya dua, menjadi pemenang atau menjadi penonton. Perlu koperasi mengambil peran lebih kreatif memanfaatkan peluang pasar ini. Jangan kita yang digempur. Matangkan kesiapan,” tegasnya.

Masing-masing sektor telah ada koperasinya. Sektor perikanan kelautan, salah satu koperasi di Ampenan Mataram telah mampu mengambil peluang, itu harus dikembangkan. Demikian juga dengan koperasi-koperasi lainnya di NTB yang bergerak di sektor industri kerajinan yang harus melakukan inovasi. Pelatihan kepada pengurus Dekopinda yang dilakukan, diharapkan ilmunya akan terdistribusi kepada seluruh koperasi di kabupaten/kota.

Sementara dari Devisi Diklat Lapenkopnas Jatinegara, Fredi Antoni menegaskan, koperasi di Indonesia umumnya belum kuat bersaing dengan koperasi-koperasi luar negeri. Persoalannya, karena partisipasi anggota koperasi yang kurang.

Beberapa materi penting yang harus sampai kepada pengurus koperasi terkait ideologi, kelembagaan koperasi dan kemampuan mengembangkan usaha koperasi. Ada lima hal yang paling diantisipasi pada MEA. Di antaranya terkait arus bebas barang, jasa, investasi, modal dan orang (tenaga kerja). “Koperasi harus siap hadapi itu, dan pelatihan ini untuk memberikan bekal menghadapi tantangan MEA,” demikian Fredi.

Mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Kepala Bidang Penyuluhan, Hj. Mustika mengatakan memperkuat kesiapan pengurus koperasi menghadapi persaingan, harapannya Dekopinwil dapat memperkuat koordinasinya dengan pemerintah daerah (melalui Dinas). Sehingga visi misi mewujudkan koperasi berkualitas optimal terwujud. (bul)

Ketua Dekopinwil Provinsi NTB, Mahmud Razak saat menyampaikan materi pelatihan.

SUARA NTB Jumat, 11 Maret 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur dengan Harian Suara NTB

Sudah di Kantong Bupati BUPATI Lombok Timur (Lotim), H. Ali Bin Dachlan diketahui sudah mengantongi hasil tes Tenaga Harian Lepas (THL) yang digelar beberapa waktu lalu. Meski demikian, belum diketahui kapan hasil tes terhadap 1.354 THL tersebut akan diumumkan.

“Hasil tes THL sudah keluar sekitar dua minggu yang lalu, dimana tim independen yang ditugaskan itu langsung menyerahkan hasilnya ke bupati,” ungkap Kepala Bidang Pengembangan pada Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Lotim, Ahmad Sazali, Kamis (10/3).

Diakuinya, dari hasil tes THL yang sudah diserahkan ke Bupati, Ahmad Sazali mengaku belum mengetahui secara pasti kapan pelaksanaan pengumumannya. Akan tetapi, katanya, Bupati Lotim selaku pemegang penuh wewenang itu sudah memanggil sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait penempatan THL tersebut. Pemanggilan itu dilakukan supaya masing-masing SKPD menyerahkan SK tahun lalu sebagai bahan pertimbangan.

“Kapan pengumumannya kita belum ketahui. Namun, hasilnya sudah dipegang oleh bupati dan langkah selanjutnya tergantung bupati. Tapi, pak bupati juga sudah memanggil sejumlah kepala SKPD untuk menyerahkan SK tahun lalu sebagai pertimbangan,” paparnya.

Dari hasil pelaksanaan tes terhadap ribuan THL itu, lanjutnya, yang akan ditarik nantinya sesuai dengan kebutuhan masingmasing SKPD sesuai dengan bidang kompetensinya masing-masing. Sebelumnya, tim independen dari CV. Nusatenggara Nusantara yang melakukan tes akan menyaring ribuan THL dengan sistem disarankan, dipertimbangkan dan tidak disarankan.

Diketahui, alasan dilakukannya penertiban THL yang dilakukan oleh Bupati itu beberapa waktu lalu untuk menyaring tenaga honorer yang benarbenar memiliki potensi sesuai dengan kebutuhan di masing-masing SKPD itu sehingga tidak terkesan menumpuk.

Pasalnya, tidak jarang PNS memanfaatkan THL tersebut untuk menyelesaikan pekerjaannya. (yon) Ahmad Sazali (Suara NTB/yon)

Hindari Gizi Buruk

Najmul Siapkan Perbup Larang Ibu Jadi TKW Tanjung (Suara NTB) Sebagian besar penyebab terjadinya gizi buruk pada anak di Lombok Utara dikarenakan karena minimnya kasih sayang anak dari seorang ibu. Ada yang menderita gizi buruk karena ditinggal meninggal dunia. Namun tidak sedikit juga dikarenakan seorang ibu yang memilih menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) ke luar negeri). Menyikapi itulah, Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH, mengisyaratkan untuk mengeluarkan Perbup larang ibu menjadi TKW. “Kita sedang susun Perbupnya, saya sudah perintahkan kepada Dinsosnakertrans untuk membuat konsepnya,” kata Bupati usai menghadiri gelaran PIN di Pemenang, Selasa (8/3).

Sejumlah kriteria larangan bagi seorang Ibu menjadi TKW nantinya akan dilihat menurut persoalan yang selama ini dihadapi. Misalnya, larangan bagi ibu yang memiliki Balita. Mengingat periode usia anak ini, rentan terhadap berbagai penyakit gizi karena kurangnya perhatian.

Belajar dari kisah Rika Ayu Tantri, kata Najmul, kondisi kesehatan anak mulai tidak stabila karena hanya mengandalkan asuhan dari neneknya yang sudah berumur. Meski di sisi lain faktor ekonomi juga berpengaruh, namun itu tidak lantas menjadi pemicu seorang ibu harus meninggalkan anaknya.

“Perhatian terhadap anak itu nomor satu, jika orang tua menjadi TKI/TKW, maka anak pun tidak terurus. Kita tidak ingin melihat Rika-Rika yang lain,” sambung Bupati.

Di sisi lain, Najmul mengutarakan akan bersikap bijak dalam mengeluarkan larangan ini. Sebagai satu solusi bagi pengentasan gizi buruk, maka keterbatasan ekonomi yang menjadi alasan menjadi TKW akan dicarikan solusi. Najmul dalam hal ini, menginstruksikan kepada SKPD terkait untuk mengawal ibu dimaksud dengan program pemerintah. Mengingat pihaknya tinggal mencanangkan program 10.000 wirausaha baru, sehingga ibu yang terkena larangan jadi TKW dapat diprioritaskan sebagai sasaran program.

Lantas kapan Perbup ini akan berlaku efektif? Menurut Bupati, akan dipastikan konsepnya selesai secepatnya. Selanjutnya, konsep ini akan dibawa ke DPRD untuk dibahas dan setujui. “Persetujuannya melalui DPRD, kalau konsepnya kita ajukan lebih cepat dan bisa cepat dibahas, maka akan semakin bagus,” pungkas Najmul. (ari)

Lotim Lampaui Target Pemberian Vaksin Polio Pekan Imunisasi Nasional, PIN Polio 2016 dimulai secara serentak di seluruh Indonesia sejak Selasa (8/ 3) sampai dengan Selasa (15/3) mendatang. Bupati Lombok Timur, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan secara khusus memulai kegiatan tersebut di Desa Sukarara Kecamatan Sakra Barat, Selasa (8/3).

Pencananganan ditandai dengan memberikan vaksin polio ke beberapa balita yang hadir di pos PIN yang telah disiapkan.

KEPALA Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) drg. H. Asrul Sani menyebutkan, target jumlah balita usia 0-59 bulan yang diberikan vaksin polio sudah terlampaui. Jika dipersentasekan, jumlahnya mencapai 104 persen. Data awal 120.812 balita, namun yang datang meski belum berakhir Pekan PIN, jumlah balita yang sudah diberikan vaksin mencapai 126.070 orang.

Jumlah ini kata Asrul diprediksi akan mengalami penambahan karena masih ada waktu. Disarankan Kadikes

(Suara NTB/rus)

PIN POLIO – (foto kiri) Bupati Lombok Timur, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan saat melakukan simulasi pemberian vaksin polio dalam acara Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio 2016 di Desa Sukarara Kecamatan Sakra Barat, Selasa (8/3). Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Timur, Hj. Supinah Ali Bin Dachlan memberikan vaksin polio kepada salah seorang balita.

Lotim kepada yang belum datang, hendaknya datang ke pospos PIN terdekat. Berdasarkan data proyeksi jumlah balita di Lotim mencapai 129 ribu.

Sebelumnya, Bupati Lotim, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan mengatakan meski Indonesia telah dinyatakan bebas polio sejak tahun 2014 lalu, namun faktanya polio masih ada di tengah masyarakat, sehingga tetap harus ada upaya untuk membebaskan masyarakat dari bahaya polio. Perlu ada imunisasi secara massal, keuntungannya adalah semua orang tua yang memiliki anak usia 0 sampai 59 bulan berbondong-bondong mau memberi-

kan imunisasi. Sedangkan warga yang malas, tidak mau membawa anaknya ke pos PIN, tentu hal itu bisa merugikan.

Gerakan gerakan secara massal seperti Pekan Imunisasi Nasional ini diperlukan untuk mendapatkan hasil yang nyata. Sama dengan sensus yang dilakukan secara massif dan beberapa kegiatan lain yang diselenggarakan pemerintah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. “Ini cara yang paling ampuh dibanding warga satu persatu datang ke puskesmas, dan ini gratis dibiayai negara,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan PIN

Polio 2016 di Lombok Timur, sebanyak 120 ribu lebih balita berusia 0-59 bulan menjadi sasaran kegiatan tersebut yang tersebar 254 desa. Pihak Dinas Kesehatan menyiapkan 1717 pos pin yang tersebar di seluruh wilayah Lombok Timur, termasuk di RSUD dan Pos PIN di Pelabuhan Kayangan. Diharapkan seluruh balita di Lombok Timur bisa diberikan pelayanan imunisasi polio. PIN dilakukan secara serentak pada tanggal 8 Maret, sedangkan di hari berikutnya petugas akan tetap menyisir balita atau sasaran yang belum mendapatkan imunisasi.

“Bagi yang belum, petugas

akan langsung mencari ke rumah warga agar seluruh balita mendapat imunisasi,” ucapnya. Dalam kegiatan ini pula, pihak Dikes mengerahkan ribuan kader dan petugas kesehatan yang siap memberikan pelayanan, dipantau langsung Tim dari Dinas Kesehatan.

Dala acara tersebut, turut hadir Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Timur, Hj. Supinah Ali Bin Dachlan, Sekda Lotim H. Rohman Farly, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), Muspika dan Tokoh Masyarakat Setempat.

Acara tersebut pula dimeriahkan kesenian tradisional masyarakat sasak. (rus)

Raskin Belum Datang

Warga Keluhkan Harga Beras Melonjak Selong (Suara NTB) Memasuki pertengahan bulan Maret 2016, beras miskin (raskin) tak kunjung distribusikan. Hal ini dikeluhkan warga. Terlebih harga beras makin melonjak.

Saat ini harga beras di pasar tembus Rp 12 ribu/kilogram. Kondisi ini dinilai jelas akan memberatkan warga miskin.

Hal ini dikemukakan Ketua Forum Kadus se-Kecamatan Aikmel, Kertayadi. Salah satu Kepala Dusun di Desa Lenek ini Kecamatan Aikmel ini mempertanyakan keterlambatan distri-

busi raskin. Mestinya, sejak Januari lalu sudah mulai didistribusikan. Akan tetapi sampai bulan ketiga tidak ada raskin.

Keterlambatan raskin ini sangat dirasakan warga wilayah

Kecamatan Aikmel. Perbandingan harga raskin dengan beras yang dijual di pasar sangat jauh.

“Kalau Raskin kan hanya Rp 1.600 perkilogram,” paparnya.

KetuaForumKadusyangmem-

bawahi 137 Kepala Dusun se Kecamatan Aikmel ini mempertanyakan, kenapa sampai sekarang tidak kunjung didistribusikan. Ia menuturkan, sudah mengunjungi gudang Badan Urusan Logistik (Bulog). Katanya gudang Bulog tidak pernah sepi dan selalu siap untuk didistribusikan.

Kepala Sub Divisi Regional Bulog Lotim, Saefuddin yang dikonfirmasi secara terpisah belum memberikan jawaban keter-

lambatan distribusi. Diketahui, jumlah rumah yanga sasaran penerima manfaat (RTS PM) raskin berlaku data sejak tahun 2011 di Lotim sebanyak 137.973 orang. Jumlah itu selama empat tahun terakhir ini tidak berubah dan dengan jumlah beras sebanyak 2,069 ton. Masing-masing RTS PM ini diberikan Rp 15 kg.

Distribusi sampai ke RTS PM ini menjadi kewenangan pemerintah daerah. (rus)

Belasan Anggota DPRD Diduga Tidak Reses

(Suara NTB/yon)

MELIHAT GERHANA – Seorang anak tengah melihat gerhana matahari melalui air dalam bak plastik dan kacamata hitam, Rabu (9/3) lalu. Meski NTB tidak mengalami gerhana matahari total, namun tidak mengurangi minat warga untuk menyaksikan langsung momentum itu.

Wabup Minta SKPD Tiru Cara PKK Selong (Suara NTB) Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin menyampaikan pujian terhadap cara kerja Tim Penggerak PKK. Cara PKK melakukan intervensi program pengentasan kemiskinan, dan program-program lainnya dinilai patut untuk ditiru. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Lotim pun diminta meniru cara kerja PKK. Hal ini diungkap Wabup pada peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 44 di Pendopo Bupati Lotim, Kamis (10/3) kemarin. Atas nama pemerintah daerah, Wabup menyampaikan

ucapan terima kasihnya atas dedikasi PKK. Dengan anggaran Rp 1,3 miliar, PKK katanya cukup cerdas menjalankan programnya.

Dibawah komando Hj. Supinah Ali Bin Dachlan, PKK katanya telah cukup banyak membantu kegiatan pembangunan di Lotim.

Seperti kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH). Pemilihan sasaran RTLH ini diakukan PKK dengan sangat tepat. Langsung terjun ke lapangan dan memberikan langsung ke sasaran. “Mudahan gerak langkah PKK makin jeli dan makin cerdas,” ucap Wabup.

Dalam sambutannya, Ketua Tim Penggerak PKK pusat yang dibacakan Hj. Ro’yal Ain menyampaikan sejumlah pesan untuk TP PKK. Dikatakan, gerakan PKK itu mencakup seluruh kebu-

tuhan hidup elemen masyarakat.

Untuk menjalankan programnya, TP PKK disarankan untuk senantiasa membangun koordinasi dengan pihak terkait.

TP PKK harus membangun relasi dengan semua belah pihak.

Sehingga terjadin komunikasi yang baik pula.

Gerakan PKK lanjutnya harus fleksibel dalam menghadapi masalah. Pelayanan Pos pelayanan terpadu (Posyandu) yang ada di desa-desa diminta mendapat perhatian khusus dari PKK. Pasalnya, kegiatan Posyandu tidak saja pada layanan dasar ibu dan balita. Tapi bisa memberikan pelayanan bidang lain, pembinaan keluarga dan peninkatan ekonomi kader. “Optimalisasi peranan posyandu dan perkuat kelompok dasawisma,” demikian sarannya. (rus)

(Suara NTB/rus)

SERAHKAN BANTUAN - Ketua TP PKK Hj. Supinah menyerahkan bantuan pada acara resepsi PKK Kamis (10/ 3) kemarin.

Selong (Suara NTB) – Ketua Forum Rakyat Bersatu (FRB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Eko Rahadi,SH menegaskan berdasarkan data yang dimiliki oleh FRB, sebanyak 15 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim diduga tidak melakukan reses atau reses fiktif. Hal itu seiring dengan keluhan masyarakat maupun kepala desa (Kades) yang tidak pernah dilibatkan, termasuk mengetahui kegiatan reses yang dilakukan oleh para anggota DPRD Lotim dari sejumlah fraksi.

Eko Rahadi mengaku sangat menyayangkan sebanyak 15 anggota DPRD Lotim yang diduga tidak melakukan reses dengan tidak terjun langsung ke masyarakat terutama di Daerah Pemilihannya (Dapil) masing-masing. Pasalnya, sejauh ini belasan anggota DPRD Lotim itu diduga banyak yang menggunakan uang rakyat untuk kepentingan pribadinya dan bukan untuk menyerap aspirasi rakyat sebagaimana tujuan utama dalam pelaksanaan reses tersebut.

“Uang reses itu kan uang rakyat dan untuk menyerap aspirasi rakyat. Bukan untuk jalan-jalan keluar daerah maupun membayar kredit motor maupun angsuran rumahnya,” kritiknya.

Eko mengaku saat ini sudah melaporkan persoalan tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong untuk ditindaklanjuti.

Bahkan, katanya, jika tidak mempan diproses oleh Kejaksaan, FBR Lotim bertekad akan membawa dugaan reses fiktif yang dilakukan oleh belasan anggota DPRD Lotim ke BPKP dengan menyerahkan namanama anggota DPRD Lotim yang hanya menggunakan uang reses tersebut untuk kepentingan pribadinya, maupun membeli tanda tangan masyarakat dengan uang reses itu.

“Kita sudah kantongi namanama anggota DPRD Lotim yang tidak pernah melakukan reses ke masyarakat. Semua nanti akan terungkap, kita sudah laporkan ke Kejari Selong,” tegasnya.

Eko Rahadi juga mempertanyakan kebijakan Sekretaris Dewan (Sekwan) selaku penyalur dana reses para angota DPRD Lotim. Pertanggungjawaban atas penyaluran dana reses itu benar-benar diharapkan dapat dibuktikan dengan data yang konkret. Selain itu, jika reses yang dilakukan oleh

anggota DPRD Lotim kurang efektif untuk memperbaiki arus bawah, ia juga menyarankan agar anggota DPRD Lotim mengembalikan uang reses itu.

Ia juga mengimbau kepada kepada LSM dan semua pihak untuk tetap mengawasi penggunaan anggaran terutama dalam kegiatan reses.

“Jika reses itu benar-benar dilakukan, maka aspirasi atau temuan dibawah bisa disalurkan baik di paripurna maupun yang lain,” ujarnya. Seraya mengatakan, persoalan ini sudah ia komunikasikan ke Ketua DPRD Lotim, HM. Khaerul Rizal,ST. Dihubungi terpisah, Kamis, (10/3), Ketua DPRD Lotim, HM. Khaerul Rizal sangat mengapresiasi adanya LSM atau masyarakat yang memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPRD Lotim. Langkah itu, katanya, sebagai kontrol terhadap wakil rakyat agar benar-benar menjalankan tugas, pokok dan fungsinya (tupoksinya) untuk menyerapkan aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses.

Terkait dugaan adanya belasan anggota DPRD Lotim yang tidak melakukan reses, politisi Partai Demokrat ini mengakui belum mengetahui persoalan tersebut. Namun, selama proses audit yang dilakukan oleh BPK di tahuntahun sebelumnya, belum ada ditemukan anggota DPRD Lotim yang tidak melakukan reses atau reses fiktif.

“Silahkan saja aparat kepolisian, kejaksaan maupun yang lainya mencermati dan mengusut persoalan ini. Namun sampai saat ini belum ada temuan BPK,” jelasnya.

Sedangkan, Sekretaris DPRD Lotim, Afkharuddin menegaskan tidak mengetahui dugaan adanya belasan anggota DPRD Lotim yang tidak melakukan reses.

Adapun, katanya, anggaran yang digelontorkan untuk masing-masing anggota DPRD sekali reses senilai 24 juta sesuai dengan RPU. Dari hasil Audit yang dilakukan oleh BPK untuk anggaran reses tahun 2015, tidak ditemukan adanya reses fiktif, sedangkan untuk tahun 2016 ini belum dilakukan audit.

“Kita tidak tahu apakah mereka melakukan reses atau tidak.Kita hanya menyerahkan uang sesuai dengan RPU. Selesai reses kita menerima SPJnya dari para anggota dewan,” jelasnya. (yon)

SUARA NTB Jumat, 11 Maret 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Perkara Aset Dimenangkan Pemda GUGATAN masyarakat terkait masalah aset di Lombok Barat terus bertambah, terbaru ada enam gugatan masuk ke Lobar awal tahun ini. Dari jumlah gugatan itu, beberapa sudah diputus dan dimenangkan Pemda Lobar. Diantaranya, sengketa aset SMP 2 Gunung Sari, SD 2 Bengkel dan sengketa aset di daerah Lingsar. Pemda hanya kalah di sengketa aset di Loang Baloq Mataram. Sedangkan beberapa sengketa masih berlangsung sidang diantaranya sengketa aset Kantor Desa Suranadi dan sengketa aset di BIL II. Hal ini dikatakan Kabag Umum Setda Lobar, Bagus Dwipayana kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (10/3) kemarin. “Pemkab Lombok Barat memenangkan sejumlah perkara sengketa aset di PN Mataram, diantaranya sengketa SMP 2 Gunung Sari, SD 2 Bengkel dan sengketa di Lingsar,” kata Bagus Dwipayana, SH, MM. Dikatakan, beberapa sengketa sudah diputus oleh pengadilan negeri, antata lain sengketa lahan SMP 2 Gunung Sari. Dalam sengketa yang diputus PN Mataram ini, dimenangkan oleh Pemda. Pemda Dimenangkan karena ada obyek lahan yang berada di lingkungan tersebut tidak ikut digugat oleh penggugat. Dalam perkara ini istilahnya NO (tidak kalah menang), kalau bahasa hukumnya, siapa yang menempati saat ini maka dialah yang menguasai dan dimenangkan. Konsekusensi dimenangkannya Pemda maka SMP tersebut tetap berdiri di lahan itu. Proses sidang sengketa ini, berlangsung selama 4 bulan, dimana sengketanya masuk tahun 2015 lalu. Sejauh ini, pihaknya belum memperoleh informasi kalau pihak penggudat mau melakukan banding.

Gugatan lain yang dimenangkan yakni sengketa aset di daerah Lingsar. Pengugatnya atas nama Nanin warga Punikan. Lokasi asetnya di Batu Mekar Lingsar dengan luas 2,3 hektar lebih.

Aset ini sudah dua kali digugat. “Putusannya tanggal enam Januari dimenangkan Pemda, informasinya penggugat mau banding lagi,” imbuhnya. Pemda dimenangkan, karena gugatan pengggugat tidak diterima. Bahkan, penggugat dihukum oleh pengadilan dengan membayar ganti rugi Rp 10 juta lebih. Sengketa lain yang dimenangkan Pemda yakni lahan SD 2 Bengkel. Aset ini enam kali digugat, namun penggugat kalah terus. Sengketa kali inipun Pemda menang, karena gugatan penggugat tidak diterima. Sejauh ini penggugat tidak melakukan banding. Satu sengketa Pemda dikalahkan oleh PN Mataram, yakni sengketa aset di Mapak Mataram dengan penggugat Khalid. Luas lahan yang disengketakan seluas 4 hektar.

Sedangkan sengketa aset yang masih berlangsung persidangan di PN Mataram, yakni sengketa kantor Desa Suranadi. Penggugat atas nama Sukarmin, menggugat beberapa pihak yang ada di sekitar areal lahan tersebut, seperti tower operator seluler, lapangan, kantor Pertanakbun, kantor desa, puskesdes. “Kami sudah hadirkan beberapa mantan kadus sebagai saksi pada persidangan,” imbuhnya. Ia menambahkan, gugatan baru masuk berkasnya di PTUN selaku penggugat atas nama M Ilham, terkait sengketa lahan di jalur BIL II. “Yang digugat BPN,” imbuhnya. (her) Bagus Dwipayana (Suara NTB/her)

Potensi Penyimpangan di Desa Tinggi

Dewan Loteng Minta BPMPD Intensifkan Pendampingan Praya (Suara NTB) Potensi terjadinya penyimpangan di desa-desa yang ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diakui cukup tinggi. Itu bisa dilihat dari banyak kasus dugaan penyimpangan yang dilaporkan oleh warga. Baik itu yang masuk ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya sendiri maupun ke Polres Loteng. Untuk itu, pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) Loteng diminta lebih mengintensifkan kegiatan-kegiatan pendampingan terhadap desa-desa yang ada.

“Ini (pendampingan) penting, sebagai upaya pemerintah daerah dalam membantu mengantisipasi dan menekan potensi terjadinya penyimpangan anggaran di tingkat desa,” tegas anggota Komisi I DPRD Loteng, L. Mas’ud, Kamis (10/3) kemarin.

Diakuinya, masih lemahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan di tingkat desa menjadi salah satu penyebab utama munculnya potensi penyimpangan. Dan, persoalan tersebut harus segera dijawab oleh pemerintah daerah. Supaya kedepan kualitas SDM pengelola anggaran di tingkat desa bisa semakin baik.

Dengan ketersediaan SDM pengelola keuangan yang baik, maka potensi penyimpangan di tingkat desa bisa ditekan.

“Tidak kalah penting, BPMD dalam hal ini harus cermat, sigap serta cerdas menyikapi persoalan yang muncul di tingkat desa,” terangnya.

Dengan kata lain, BPMD Loteng harus proaktif memantau kondisi di desa. Sehingga ketika ada persoalan, bisa segera turun membantu menyelesaikannya. Jangan kemudian dibiarkan sampai memicu konflik, baru mau bertindak.

Apalagi persoalan tersebut menyangkut persoalan pengelolaan anggaran desa.

Sebelumnya Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi, FT.SE., mengaku dengan besarnya alokasi anggaran yang diberikan ke desa sekarang ini, memicu potensi penyimpangan anggaran. Sehingga diperlukan upaya dan langkah nyata dari pemerintah daerah untuk bisa membantu pemerintah desa, memberikan pemahanan tentang tata cara pengelolaan keuangan yang baik.

Karena dengan kondisi anggaran yang sedikit saja, sudah banyak kepala desa di Loteng harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Setelah dilaporkan melakukan dugaan penyimpangan oleh warganya sendiri. Dan, hal itu kedepan diharapkan tidak terjadi lagi. Caranya, pemerintah daerah harus lebih intensip melakukan pendampingan-pendampingan.

“Saya beberapa kali berbicara dengan Kajari Praya, yang mengaku kewalahan menangani laporan terkait dugaan penyimpangan dana desa,” ujarnya. Padahal kalau pembinaan kepada desa benar-benar intensif dan masif dilakukan, maka potensi munculnya dugaan penyimpangan dana desa bisa diminimalisir.

Sehingga kedepan, pihaknya sangat berharap hal itu benarbenar menjadi perhatian pemerintah daerah. Jangan kemudian hanya persoalan dugaan penyimpangan anggaran desa bisa memicu konflik ditengah masyarakat. Ujung-ujungnya pemerintah daerah yang pusing memikir solusi penyelesaiannya. “Jadi kalau memang bisa diantisipasi sejak dini, kenapa tidak itu kita lakukan,” tegas politisi Partai Golkar ini. (kir) L. Mas’ud (Suara NTB/kir)

(Suara NTB/kir)

PANEN LEBIH AWAL - Salah seorang petani asal Desa Bonder terpaksa memanen tanaman padinya lebih awal. Lantaran adanya serangan hama wereng, Kamis (10/3).

Diserang Hama Wereng

Ratusan Hektar Padi di Loteng Terancam Gagal Panen Praya (Suara NTB) Ratusan petani di sejumlah desa di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terancam tak bisa menikmati hasil panen secara optimal pada musim tanam kali ini. Setelah hama wereng menyerang lahan pertanian di wilayah tersebut. Akibatnya, ratusan hektar tanaman padi milik petani terancam gagal panen.

Pantauan Suara NTB, Kamis (10/3) kemarin menunjukkan, Desa Bonder menjadi wilayah yang paling parah terserang hama wereng. Di mana hampir seluruh area pertanian di wilayah tersebut terkena serangan hama wereng. Bahkan di beberapa titik hama wereng menyerang satu area pertanian sekaligus.

Menurut warga, serangan hama wereng sendiri mulai terjadi sejak sepekan terakhir. Para petani sebenarnya sudah melakukan sejumlah upaya penyelama-

tan. Namun usaha tersebut terkesan sia-sia. Bahkan, semakin dibasmi serangan hama paling menakutkan bagi petani tersebut justru semakin meluas.

“Dalam semalam saja, serangan hama wereng bisa menyebar hingga berhektar-hektar,” aku Amaq Burhan, petani setempat.

Sayangnya, petani terkesan berjuang sendirian. Pasalnya, sampai saat ini belum ada upaya atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.

Untuk menghindari kerugian

yang lebih besar akibat serangan hama tersebut, para petani pun terpaksa memanen lebih awal padi miliknya. Walaupun dengan risiko hasil yang diperoleh tidak maksimal sesuai apa yang diharapkan. “Dari pada tidak ada yang bisa dipanen, lebih baik kita panen lebih awal. Meski hasilnya dipastikan tidak akan sesuai harapan,” ujarnya.

Namun demikian, ada juga petani yang hanya pasrah. Karena tanaman padi miliknya belum waktunya dipanen, tetapi sudah

Didukung Masyarakat Gerung

L. Anggawa Nuraksi Rapatkan Barisan Giri Menang (Suara NTB) Figur Bakal Calon Bupati Lombok Barat, H. L. Anggawa Nuraksi bersama tim pemenangan terus menggalang dukungan untuk bertarung di Pilkada 2018 mendatang. Rabu (9/3), L. Anggawa mengggelar pertemuan di kediamannya di Gerung. Pertemuan yang dihadiri ratusan tokoh Gerung dan Kuripan ini digelar untuk mensosialisasikan dirinya maju pada Pilkada tahun 2018 sebagai Calon Bupati.

Respon positif pun muncul dari semua kalangan yang hadir. Para tokoh mendukung penuh niat L. Anggawa Nuraksi sebagai calon bupati dan berharap satu-satunya calon dari Gerung.

Pertemuan yang digelar sekitar pukul 08.00 Wita tersebut, dihadiri ketua tim pemenangan, H. L. Takdir Mahdi, tokoh sesepuh seperti mantan Mantan Kakanwil Depag NTB, Drs. H. Lalu Mahfudz, MM, seniman L. Nasib AR dan para sesepuh di Gerung.

Mahfudz selaku warga Gerung menyatakan, apa yang menjadi niatan L. Anggawa maju dalam pilkada serentak 2018 mendatang, sangat baik untuk memperbaiki Lombok Barat. Dia juga prihatin terhadap dua kepala daerah Lobar yang terjerat perkara hukum.

“Kami siap mendorong dan mendukung maju dalam pilkada serentak,” lontarnya. Menurutnya hal yang perlu dipersiapkan terkait calon wakil yang akan mendampinginya. Menurutnya, jika melihat kewilayahan pas jika diambil wakil dari wilayah utara.

Hal senada disampaikan pedalang senior, H. L. Nasib AR, dirinya menilai bahwa sosok L. Anggawa pas untuk memimpin Lobar di tengah kondisinya saat

ini, dua periode kepala daerah masuk bui karena tersangkut kasus korupsi. “Mudahan periode selanjutnya tidak ada lagi, karena itu sosok L. Anggawa pas karena beliau bersih,” kata L. Nasib. Ia bersama masyarakat, siap mendukung L. Anggawa maju sebagai cabup mendatang.

Ketua Forum Kadus dan Kaling Kecamatan Gerung, Wal Afiah juga mendukung penuh L. Anggawa maju sebagai Cabup. Sebagai bentuk upaya memenangkan L. Anggawa, dirinya bersama seluruh kepala dusun dan kepala lingkungan sebanyak 98 orang berkomitmen mendukung H. Lalu Anggawa sebagai satu-satunya calon di wilayah Gerung. Karena, Lombok Barat pada saat ini membutuhkan orang-orang yang berpengalaman di pemerintahan dan pengalaman kemasyarakatan.

“Kami sudah berkomitmen karena track record mamik Anggawe sangat berpengalaman. Dan kami sudah sepakat dengan 42 kadus di Kecamatan Kuripan,” ucapnya.

Sementara itu, H. Lalu

Anggawa Nuraksi menyampaikan, bahwa kegiatan pertemuan tersebut dalam rangka mensosialisasikan diri sebagai Bakal Calon Bupati Lombok Barat pada pilkada serentak 2018 mendatang. Kegiatan sosialiasi yang dilakukan sejak awal bulan Januari, tim-nya telah melakukan pertemuan sebanyak 20 kali lebih baik turun langsung ke masing-masing dusun maupun dilaksanakan di sekretariat tim pemenangan.

Ia lebih awal bergerak karena melihat jumlah desa/kelurahan di Lombok Barat mencapai 121. Dia akan mampu menjangkau semuanya itu apabila melaksanakan pertemuan rutin selama empat bulan berturutturut tanpa istirahat. Kalaupun tidak berturut-turut ia akan menghabiskan waktu selama setahun.

“Tampi asih atas kehadiran hadirin di sekretariat kami ini.

Dalam pertemuan ini saya ingin menyampaikan apa alasan maju dan apa yang harus saya lakukan ketika ditakdirkan menang,” terang mantan camat Sekotong ini. (her/*)

(Suara NTB/her)

SOSIALISASI – L. Anggawa didampingi Ketua Tim Pemenangan H. L. Taqdir Mahdi menggelar pertemuan dengan toma, tokoh muda Gerung-Kuripan.

Sanksi Tegas untuk Kepala SKPD Pembangkang Giri Menang (Suara NTB) Plt Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si menegaskan bakal menjatuhkan sanksi bagi kepala SKPD yang membangkang terhadap instruksinya pada Rapim. Menurutnya, jajaran SKPD yang demikian mesti diberikan sanksi karena tak mengindahkan hasil Rapim yang secara bersama-sama dibahas.

“Itu harus disanksi tegas, diselesaikanlah,” kata Plt Bupati, Kamis kemarin. Ia mengaku penekanan Sekda sebelumnya terkait ada kepala SKPD yang tak mengindahkan hasil rapim harus menjadi perhatian semua jajaran.

Menurutnya, apa yang disampaikan sekda terkait sanksi bagi SKPD yang tak menindaklanjuti hasil rapim bagus untuk mengingatkan jajaran SKPD. Apa sanksinya? Menurut Fauzan terkait sanksinya nanti pihaknya akan mengacu sesuai ketentuan. Ia enggan menjawab bentuk sanksi yang akan dijatuhkan kepada SKPD yang mengabaikan instruksinya tersebut. “Nantilah pasti ada, saya buru-buru dipang-

gil pak gub (gubernur red),” ujarnya sembari masuk ke kendaraan.

Wakil ketua DPRD Lobar, H. M. Nursaid mendukung penuh ketegasan Plt Bupati untuk menindak jajarannya yang tidak patuh terhadap instruksi pimpinan. Menurutnya, tingkah laku jajaran SKPD yang demikian memiliki gejala tidak baik terhadap pemerintahan Lobar. “Sebaiknya diganti saja, karena kalau membangkang kan itu tidak bagus,” tegasnya.

Menurutnya, jajaran SKPD yang mengabaikan instruksi pimpinan sangat tidak elok. Hal ini menandakan bahwa SKPD terkait tidak sejalan dengan pimpinannya, dimana pimpinan mengarahkan untuk lebih maju namun tak diindahkan oleh jajaran SKPD. Hal ini jelasnya tidak bagus jika dibiarkan, sebab mengganggu roda pembangunan daerah. Jajaran DKPD jelasnya haruslah menataati instruksi pimpinan.

Sebelumnya, Sekda Lombok Barat, H.M. Taufiq menyebut ada Kepala SKPD di jajaran

Pemda Lobar tak mengindahkan hasil Rapim yang dilaksanakan rutin oleh Plt Bupati, H Fauzan Khalid. SKPD terkait tak menindaklanjuti instruksi pimpinan sesuai hasil Rapim tersebut, karena menggangap bahwa hasil Rapim itu hanya sekedar sebagai tontonan. Ia menekankan, hasil Rapim ini sendiri ada tindaklanjutnya, bagi SKPD yang tak menindaklanjuti maka diberikan sanksi.

Diakuinya, selama ini ada kepala SKPD yang tak menindaklanjuti hasil rapim tersebut.

Artinya, SKPD terkait mengabaikan apa instruksi dalam Rapim tersebut. “Saya tidak sebut meremehkan hasil Rapim, tapi ada SKPD kurang menindaklanjut (mengabaikan) hasil Rapim karena dianggap tontonan saja,” kata Sekda. Beberapa bukti bahwa SKPD mengabaikan instruksi hasil Rapim, seperti halnya tindaklanjut penyelesaian laporan keuangan masih ada SKPD yang sampai saat ini belum menyelesaikan. Padahal beberapa kali diperpanjang. (her)

terserang hama wereng. “Hama ini menyerang tidak memandang apakah itu padi sudah siap panen atau yang baru berisi, semua diserang,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan petani lainnya, Supardi. Dikatakanya, hama tersebut tidak hanya menyerangan wilayahnya saja.

Lahan pertanian di beberapa desa tetangga seperti, Desa Stanggor, Tanaq Awu, hingga Penujak juga ada yang terkena.

Namun diakuinya yang paling parah terjadi di Desa Bonder.

“Di Desa Bonder sendiri ada sekitar 600 hektar lahan pertanian yang terkena serangan hama tersebut,” tambahnya. Pihaknya pun kini hanya bisa berharap ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Guna meringankan beban petani.

Pasalnya, akibat serangan hama wereng tersebut petani kini dihantui ancaman kerugian yang tidak sedikit. Karena petani sudah mengeluarkan biaya operasional yang begitu tinggi. Tetapi hasil yang diperoleh tidak begitu besar.

“Disini untuk satu hektar lahan pertanian, hasilnya bisa sampai delapan ton. Tapi dengan serangan hama wereng ini, dapat dua ton saja sudah sangat bersyukur. Bahkan ada petani yang terancam tak dapat apa-apa dari sawahnya pada musim tanam kali ini,” tandasnya.

Dengan hasilnya tersebut, paling tidak bisa memenutupi biaya yang sudah dikeluarkan. Walapun petani tetap saja merugi. Karena untuk satu hektar saja, petani paling tidak mengeluarkan biaya sampai Rp 5 juta bahkan lebih. (kir)

Warga Dua Desa Minta Ikut Pilkades Praya (Suara NTB) Puluhan warga dari dua desa bertetangga, Desa Teduh dan Desa Serage Kecamatan Praya Barat Daya, Kamis (10/ 3) kemarin, mendatangi kantor DPRD Lombok Tengah. Kedatangan warga tersebut, untuk meminta Dewan dan pemerintah daerah agar diikutsertakan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun ini. Mengingat kondisi kedua desa yang sudah tidak memiliki Kepala Desa (Kades) definitif sejak dua tahun terakhir.

Dihadapan anggota Komisi I DPRD Loteng, koordinator Forum Desa Serage dan Teduh, Jumadil Awal, mengatakan, kedua desa saat ini dipimpin oleh penjabat Kades. Dimana Kades Teduh sudah meninggal dunia.

Sementara Kades Serage sudah dinonaktifkan oleh pemerintah daerah. Setelah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi ADD oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya sejak tahun 2014.

Sehingga praktis, tidak ada kades definitif yang dimiliki oleh kedua desa. Sementara banyak persoalan dan urusan desa yang belum bisa diselesaikan. Lantaran terbatasnya kebijakan dan kewenangan penjabat kades. Sebut saja, terkait rencana pemekaran dusun belum bisa dilaksanakan karena terganjal status kades.

“Banyak persoalan-persoalan yang terjadi di kedua desa. Sehingga keberadaan kades yang definitif sangat dibutuhkan,” ujarnya. Sementara masa jabatan kades sendiri baru akan berakhir tahun 2017 mendatang. Sehingga kalau persoalan tersebut tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan akan memicu gejolak di tengah masyarakat.

Menanggapi tuntutan tersebut, anggota Komisi I DPRD Loteng, Suhaimi, S.H., menegaskan pada prinsipnya Dewan mendukung apa yang menjadi aspirasi warga tersebut. Namun kembali lagi, ada aturan yang mengatur terkait pelaksaan pilkades. Dan, dalam hal ini pemerintah daer-

ah yang memiliki kewenangan.

“Kami dukung aspirasi warga. Bahkan, bila perlu kalau memang belum harus disiapkan anggaran tambahan untuk pelaksanaan pilkades serentak, akan kita penuhi. Tapi kembali apakah pemerintah daerah siap atau tidak,” tegasnya.

Terkait persoalan status Kades Serage yang sampai saat ini masih sebagai tersangka kasus ADD, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Kejari Praya. “Kewenangan terkait status Kades Serage ada di tangan Kejaksaan.

Kita tidak bisa ikut campur,” tandas Ketua DPC PDI Perjuangan Loteng ini.

Di tempat yang sama, Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Loteng, Drs. Jalaludin, menegaskan untuk Desa Teduh kemungkinan besar bisa dipenuhi tuntutannya. Sedangkan untuk Desa Serage agak sulit.

Karena kades defintifnya masih ada sebenarnya. Tetapi karena tersangkut kasus hukum, sehingga dinonaktifkan sementara waktu. Tapi karena kasusnya yang tidak kunjung jelas, membuat statusnya menjadi tidak jelas pula.

“Khusus untuk Desa Teduh akan kita sesuaikan lagi jadwalnya. Supaya bisa bersamasama dengan desa yang lainnya. Terlebih Dewan katanya siap menganggarkan anggaran pilkades untuk desa Teduh,” terangnya.

Ia menjelaskan, tahun ini sebenaranya ada 14 desa yang akan menggelar pilkades serentak. Anggarannya pun sudah siap. Tetapi dengan adanya usulan pilkades dari Desa Teduh, bertambah menjadi 15. Kini pihaknya tinggal menyesuaikan jadwal pelaksaan pilkades saja.

“Jadwalnya memang belum disiapkan. Akan tetapi dengan masuknya Desa Teduh, besar kemungkinan pilkades akan kita gelar setelah APBD perubahan tahun 2016 diketot,” imbuh Jalaludin. Pasalnya, pada APBD perubahan itulah nantinya anggaran pilkades untuk Desa Teduh akan diusulkan. (kir)

(Suara NTB/kir)

DATANGI DEWAN - Warga Desa Teduh dan Serage mendatangi gedung DPRD Loteng, Kamis (10/3) kemarin.

SUARA NTB Jumat, 11 Maret 2016

Hewan Ternak di Sumbawa Segera Divaksin Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa, segera melakukan vaksinasi untuk tenak besar maupun unggas.

Terutama dalam menangkal penyakit SE (ngorok) dan anthrax yang endemis di Sumbawa.

Seperti dikatakan Kasi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Disnakeswan, drh Agus Sumantri, Kamis (10/3), jumlah vaksin (Suara NTB/arn) yang disediakan untuk Agus Sumantri penyakit SE sebanyak 110.000 dosis dan anthrax 40 ribu dosis untuk ternak besar. Sementara untuk unggas, ayam kecil 35 ribu dosis dan ayam besar 25 ribu dosis. “Jumlah persediaan vaksin ini di atas 80 persen dari jumlah populasi yang ada,” terangnya.

Menurutnya, vaksin ini sangat penting, mengingat dua penyakit menular pada ternak, SE dan Anthrax menyimpan potensi endemis di Sumbawa. Vaksinasi dilakukan sekitar Mei nanti melalui Puskeswan yang ada di kecamatan. Sekaligus registrasi ternak. (arn)

Toko Modern di KSB akan Dievaluasi Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST menyatakan, akan melakukan evaluasi terhadap kehadiran toko modern yang jumlahnya diakui sudah tidak relevan dengan keadaan di daerah. “Saya akan melakukan evaluasi soal toko modern ini,” tegasnya.

Untuk melakukan evaluasi itu, Wabup bahkan bergerak cepat. Sejak pekan lalu ia telah memerintahkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Per(Suara NTB/bug) izinan Terpadu (BPMPPT) Fud Syaifuddin untuk menyerahkan seluruh data gerai toko modern yang ada di KSB. “Saya sudah minta BPMPPT semua data toko modern baik yang sudah beroperasi maupun yang sedang membangun,” tandasnya.

Wabup mengakui, secara teknis pemerintah daerah tidak dapat mengekang keberadaan toko modern di daerah karena sama saja menutup ruang investasi. Hanya saja dilihat dari sisi pengembangan ekonomi masyarakat lokal, kehadiran toko modern yang notabene dikelola oleh korporasi dengan modal besar membuat usaha sejenis yang dikelola masyarakat tidak dapat berkembang. “Masyarakat dengan usaha yang sama sudah pasti tidak bisa bersaing karena modal mereka besar. Makanya kita perlu atur jumlahnya supaya investasi ini tidak mengancam eksistensi usaha sejenis yang dikelola masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya anggota DPRD KSB Ahmad Jamaluddin meminta pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap kehadiran sejumlah toko modern di daerah. Pasalnya jumlah gerai toko yang telah beroperasi sudah terhitung cukup banyak dan tersebar di seluruh kecamatan. “Kami ingat dulu.

Oleh bupati lalu, katanya untuk toko modern hanya di Tano, Taliwang dan Maluk. Tapi kok sekarang sudah menyebar di seluruh kecamatan,” sesalnya.

Ia pun berharap pada kepemimpinan baru saat ini, evaluasi dalam rangka mengendalikan jumlah gerai toko modern itu di daerah dapat dilakukan segera. “Harus segera ada tindaklanjut dari pemerintah. Karena melihat kondisi sekarang, tidak saja sudah keluar dari semangat awal tapi jumlah gerai toko modern di tempat kita ini sudah kebablasan,” urai politisi Partai Demokrat ini. (bug)

Aparat Kantongi Identitas Pemilik Kayu Hutan Sumbawa Besar (Suara NTB) Terhadap 10 truk pengangkut kayu yang diduga hasil illegal logging yang diamankan TNI beberapa waktu lalu, di antaranya tujuh truk kayu yang diserahkan ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Sumbawa.

Kasus ini telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Sedikitnya lima orang sopir telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara terhadap pemilik kayu, sudah dikantongi identitasnya dan tengah ditelusuri.

Kasi Pengamanan Hutan Dishutbun kabupaten Sumbawa, Muhtamarwan, Kamis (10/3), mengatakan lima sopir tersebut sudah dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sambil menunggu proses selanjutnya. Pihaknya belum bisa memberikan inisial dari tersangka. Namun kelima sopir tersebut, dua di antaranya berasal dari Dompu, satu orang dari Lombok Tengah, dan dua orang dari Sumbawa. Sementara dua orang sopir belum ditetapkan sebagai tersangka. Yang satunya kabur sebelum truk kayu diamankan. Satu lainnya sudah dua kali mangkir dari panggilan untuk pemeriksaan. Pihaknya akan melakukan upaya pemanggilan paksa. “Baru sopirnya yang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara identitas pemilik kayu sudah dikantongi dan tengah ditelusuri,” imbuhnya.

Disebutkannya, proses penyidikan masih berjalan. Hal ini tidaklah mudah. Tentu menjadi tugas berat bagi Dinas Kehutanan terkait Illegal Logging. Mengingat minimnya personel dengan luasnya hutan yang mencapai ribuan hektar. Oleh karena itu, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan. Selain itu juga kerjasama semua pihak terkait.

“Setiap persoalan yang masuk tetap kita tindaklanjuti.

Kami berkomitmen memberantas perambahan hutan ini.

Apalagi ditambah bantuan penyidik PNS dari Provinsi. Termasuk adanya komitmen dari semua pihak,” tambah Kepala Dinas Dishutbun kabupaten Sumbawa, Ir. H. Ibrahim, M.Si. Terhadap kayu yang diamankan TNI, pihaknya sudah meningkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Ia berharap dari semua temuan barang bukti temuan dari TNI, dapat dikembangkan untuk mengungkap pelakunya. (ind)

(Suara NTB/ind)

BARANG BUKTI - Barang bukti kayu dugaan hasil illegal logging yang di terima Dishutbun dari TNI.

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Program BOS Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB Dana BOS Triwulan Pertama Dicairkan

Diknas Tekankan Laporan SPJ Sumbawa Besar (Suara NTB)Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) telah mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk triwulan pertama. Namun masih tersisa 54 SD ditambah satu SD usulan baru yang belum cair, akibat keterlambatan laporan penggunaan dana yang masuk.

Sehingga ditekankan kepada sekolah untuk segera membuat laporan SPJ sesuai batas waktu yang ditentukan.

Agar keterlambatan seperti ini tak lagi terjadi.

Tim Manajemen BOS Kabupaten, Tenri, S.E, menyebutkan, untuk 19.282 siswa dari 102 SMP di Sumbawa, 100 persen telah melakukan pencairan sejak 2 Maret lalu.

Sedangkan SD, dari 367 sekolah termasuk satu SD usulan baru yakni SD Islam Dwi

Bahasa NW Sumbawa, baru 312 SD yang berhak melakukan pencairan triwulan pertama ini. Sisa 54 SD diharapkan bisa cair pada termin kedua.

Kelengkapan laporan SPJ penggunaan BOS juga sudah dikirimkan ke Provinsi. Mengingat proses pencairan baru bisa dilakukan kalau laporan SPJ telah dikirimkan.

Total jumlah siswa SD yang penerima BOS di Sumbawa sebanyak 49.565 orang, belum termasuk siswa SD Dwi Bahasa yang baru tahun ini disusulkan.

Besar dana BOS untuk SD, Rp 800 ribu per siswa/tahun. Sedangkan siswa SMP mendapatkan Rp 1 juta per siswa/tahun.

“Bagi sekolah agar segera menuntaskan pencairan BOS. Agar tak lagi terkendala nantinya ketika memasukkan laporan secara online. Kalau bisa

SPJ secepatnya dikerjakan.

Sebab paling lambat SPJ masuk setiap tanggal 5 setiap triwulan. Misalnya triwulan pertama Januari-Maret, maka paling lambat memasukkan laporan 5 April,” terangnya.

Kasi Manajemen Mutu Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Diknas Sumbawa, Badron, sebelumnya juga menjelaskan semua SD di Sumbawa sekarang sudah terakomodir dalam BOS, termasuk yang ada di wilayah terpencil. Adanya keterlambatan pencaiaran bagi 54 SDN ini juga salah satunya dipengaruhi telatnya laporan penggunaan dana yang masuk.

Untuk itu, Badron menekankan perlunya sekolah disiplin dalam penggunaan dana BOS, serta disiplin dalam penyampaian laporan. Seperti yang telah diatur dalam Juklak dan Juknis

(Suara NTB/arn)

(Suara NTB/arn)

Badron BOS. Sebab hal tersebut juga mempengaruhi ketepatan waktu pencairan dana BOS. “Waktu yang sudah ditetapkan, harus-

Tenri nya ditepati. Ketika laporan sudah dipenuhi, maka pencairan bisa segera dilakukan,’’ pungkasnya. (arn/*) (Suara NTB/ind)

DIBONGKAR - Dua pekerja sub kontraktor tengah membongkar beberapa pintu di gedung IGD baru RSUD Sumbawa, Kamis (10/3).

Rekanan Bongkar Pintu Gedung Baru IGD RSUD Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Meski pembangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD) baru RSUD Sumbawa rampung, namun timbul permasalahan baru. Rekanan pengerjaan fisik bangunan itu membongkar fasilitas IGD, yakni beberapa pintu dan satu unit AC. Hingga saat ini, rekanan sub kontraktor tersebut merasa belum menerima pembayaran dari PT Adistana selaku kontraktor untuk membayar bahan-bahan bangunan yang digunakan.

Sub kontraktor, Heri Suryanto, Kamis (7/3) menyampaikan pembongkaranyangdilakukansifatnya hanya sementara dan beberapa fasilitas saja. Sambil menunggu sikap Pemda untuk bisa memfasilitasi dengan kontraktor. Mengingat semua bahan pembuatan gedung seperti keramik plafon, atap, kaca jendela, aluminium dan lainnya belum dibayar.

Diakuinya, beberapa waktu

lalu sempat berkomunikasi dengan kontraktor. Namun belum ada iktikad baik untuk melakukan pembayaran. Justru kontraktor mengancam untuk memutuskan kontrak. Padahal pekerjaan yang dilakukan Subkon untuk membantu kontraktor menyelesaikan pembangunan IGD. “Ini hanya kita bongkar sementara sambil menunggu sikap dari pemda. Apakah secepatnya akan dilakukan fasilitasi atau tidak,” imbuhnya.

Terkait pembayaran, pihaknya sudah memberikan toleransi kepada kontraktor. Bahkan kepada pihak RSUD untuk mem-

pertemukan Subkon dengan kontraktor. Namun sampai saat ini tak kunjung ada informasi lanjut. Sehingga pihaknya membongkar beberapa pintu IGD. Sehari sebelumnya juga telah dibongkar satu unit AC. Sampai ada kepastian, ia tetap akan membongkar bahan lainnya secara bertahap. Mengingat jika dihitung, bahan yang digunakan mulai dari keramik sampai atap gedung IGD yang belum dibayarkan senilai Rp 500 juta lebih.

“Untuk sementara kita bongkar beberapa bahan secara bertahap. Tetapi kami akan membongkar semuanya sampai ada

kepastian,” tukas Heri.

Di tempat terpisah, Direktur RSUD melalui Kabag TU, H. Ahmadi, SE menyampaikan awalnya pihaknya tidak mengetahui ada sub kontraktor dalam pengerjaan.

Yang diketahui hanya PT Adistana selaku pemenang tender yang melakukan pengerjaan pembangunan IGD dan manajemen. Hal ini baru diketahui setelah sub kontraktor mendatangi pihak RSUD terkait bahan yang digunakan belum dibayar kontraktor. “Walaupun awalnya kami tak mau repot dengan para pengesub, bagaimanapun kami sebagai pengguna bangunan tetap mengupayakan untuk melakukan fasilitasi antara pengesub dan direktur PT Adistana,” terangnya.

Sebagai upaya yang dilakukan, belum lama ini pihaknya sudah bersurat langsung ke

Direktur PT Adistana. Bahkan, PPK sudah mendatangi tempat Direktur di Mataram. Namun belum dapat bertemu, lantaran sedang melaksanakan perayaan Nyepi. Sambil menunggu hasil informasi lanjut, pihaknya mencoba mengingatkan para pengesub barang untuk tidak melakukan pembongkaran, karena hal tersebut termasuk pengerusakan. Apalagi pemerintah sudah mengeluarkan anggaran dalam pembangunan gedung IGD. Dengan adanya pembongkaran tersebut, pihaknya menilai Subkon melanggar hukum. Sehingga terlebih dahulu pihaknya akan melaporkan hal ini ke Pemerintah Daerah, melalui Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan. Nantinya upaya selanjutnya tergantung saran dari Pemda. (ind)

Kades Labuhan Lalar Didemo Warga Taliwang (Suara NTB) Ratusan warga desa Labuhan Lalar, Kamis (10/3), menggelar aksi demonstrasi di depan kantor desa setempat. Mereka mendesak agar Kepala Desa (Kades) Asyarullah mundur dari jabatannya karena dianggap telah banyak melakukan penyimpangan dan tidak transparan dalam menjalankan pemerintahan desa.

Dalam aksinya, warga yang dikoordinir LSM Gerakan Masyarakat Peduli Pesisir (Gempur) ini menyatakan, kepemimpinan Kades Labuhan Lalar sangat tidak transparan. Sejumlah kebijakan pembangunan terutama dari sisi penggunaan anggaran desa disinyalir banyak yang tidak sesuai aturan dan peruntukannya. “Kami melihat di lapangan ada banyak fakta yang mengindikasikan kalau Kades telah melakukan penyelewengan keuangan desa,” tegas warga.

Mereka pun mencontohkan, tindakan-tindakan Kades yang patut diduga telah menyelewengkan keuangan desa. Di antaranya renovasi kantor desa yang menyisakan hutang hingga puluhan juta, pembangunan MCK di tiga dusun yang tidak tuntas, hingga persoalan dugaan pengangkatan perangkat desa yang dinilai warga telah menyalahi aturan dan mementingkan faktor kedekatan.

“Dan semua dugaan itu terjadi sepanjang tahun 2015. Kami punya data dan fakta di lapangan di mana Kades bersama kroninya patut kita duga telah menyalahkan kewenangannya,” sebutnya.

Orasi yang diakukan warga hanya berlangsung beberapa saat. Pihak kepolisian yang mengawal aksi memfasilitasi warga bertemu langsung dengan Kades untuk berdialog.

Dalam pertemuan itu, tak han-

(Suara NTB/bug)

BERTEMU WARGA - Suasana saat warga bertemu dengan Kades dan pejabat lainnya dalam aksi warga desa Labuhan Lalar, Kamis (10/3). ya Kades, Camat Taliwang Marlin, kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Ibrahim, S.Sos serta Inspektur Inspektorat Kabupaten (Itkab) Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si tuurt hadir mendengarkan langsung penyampaian tuntutan warga di balai desa setempat.

Ridwansyah, selaku juru bicara warga menyatakan, sesuai dengan temuan-temuannya di lapangan terdapat banyak indikasi penyelewengan yang dilakukan oleh Kades. Hal ini semakin diperkuat dengan tidak transparannya Kades dalam mengeksekusi setiap program yang telah dijalankannya. “Kami punya data dan kami sudah kumpulkan dalam dokumentasi kami ini,” timpalnya sembari memperlihatkan berkas yang berisi data kegiatan yang diduga bermasalah.

Tidak saja soal dugaan penyelewengan dengan banyaknya proyek

fisik bermasalah. Ridwansyah juga menuding Ansyarullah selaku Kades kerap semena-mena dalam memerintah. Beberapa tindakannya bahkan memicu kemarahan masyarakat karena menganggap seluruh kendali pemerintahan desa ada di tangannya. “Ini yang kami sayangkan. Belum lagi soal komunikasi, pak Kades tidak transparan dan semua dijalankannya tanpa melibatkan masyarakat di awal,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, masyarakat pun mendesak agar Ansyarullah untuk menanggalkan jabatannya. Dan untuk mengusut terkait sejumlah dugaan penyimpangan yang terjadi, warga meminta Itkab KSB melakukan audit terhadap pelaksanaan APBDes tahun 2015. “Kami menghormati asas praduga tak bersalah. Makanya kami minta agar segera dilakukan audit,” tandasnya.

Selama proses dialog yang dimoderatori oleh Camat Taliwang

itu, Ansyarullah selaku Kades terus diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi terkait beberapa dugaan yang ditudingkan kepadanya. Sayangnya warga yang terlanjur emosi dan tidak percaya tidak mendengarkan setiap pembelaan yang diuraikan Kadesnya tersebut.

Sehingga, alih-alih memperoleh klarifikasi langsung warga tidak mengindahkan setiap pernyataan sang Kades. Akibat sikap acuh warga ini, beberapa kali pihak kepolisian yang melakukan pengamanan menenangkan warga.

Meski dalam suasana panas, aksi yang digelar hingga hampir pukul 12.00 wita itu berjalan tertib. Kepala BPMPD KSB Ibrahim dalam pernyataannya, menilai kondisi yang terjadi di desa Labuhan Lalar dipicu karena tersumbatnya informasi dan pola komunikasi yang tidak efektif antara Kades dan masyarakatnya. “Saya

harap ke depan ini tidak terjadi lagi. Tapi tentu tuntutan masyarakat soal transparansi ini harus dijalankan,” sarannya.

Sementara itu Inspektur Itkab KSB, Ady Mauluddin mengatakan, akan melakukan audit terhadap sejumlah laporan yang diidikasikan masyarakat itu. Karenanya ia meminta baik kepada perwakilan masyarakat (LSM Gempur) dan pemerintah desa untuk menyerahkan seluruh data-data yang diperlukan.

“Mulai besok (hari ini, red) anggota kami akan melaksanakan audit untuk desa Labuhan Lalar. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang telah mengadukan hal ini,” ujarnya.

Ady juga menyampaikan, selama proses audit pihaknya membuka ruang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan informasi. Dan karenanya ia pun meminta agar masyarakat turut berpartisipasi aktif selama pihaknya melaksanakan audit. “Kepada pak Kades saya harap kerja samanya juga. Terbukalah terkait semuanya, karena bagaimana pun pada akhirnya semua akan terbongkar,” tegasnya.

Sebelum membubarkan diri, Ridwansyah menyerahkan berkas-berkas dugaan yang dicurigai warga terhadap sang kades kepada Itkab. Demikian pula Ansyarullah menyerahkan dokumen APBDes tahun 2015 sebagai bahan dari pemerintah desa. “Yang perlu saya tekankan di sini, bahwa tidak semuanya apa yang telah dilakukan Kades itu salah semuanya, atau sebaliknya benar semuanya. Dan juga proses audit ini butuh waktu, maka dari itu saya harap masyarakat bisa sedikit bersabar,” imbuh Ady. (bug)

SUARA NTB Jumat, 11 Maret 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kerjasama Dinas Perkebunan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB Menuju Pengoperasian Pabrik Gula

Perusahaan Harus Berdayakan Bahan Baku Lokal Dompu (Suara NTB) Pabrik gula milik PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) di Doropeti Kecamatan Pekat dinilai memiliki dampak yang luas bagi perkembangan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Selain menyerap banyak pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi, perusahaan diharapkan bisa memberdayakan produk lokal untuk kebutuhan perusahaan. Namun perusahaan diingatkan, jangan sampai mengimpor bahan baku untuk produksi gulanya.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh Amin, SH, M.Si dalam kunjungannya ke pabrik gula milik PT SMS di Doropeti Kecamatan Pekat, baru-baru ini mengingatkan perusahaan agar tidak mengimpor bahan baku untuk kepentingan pabrik gulanya. Kebutuhan bahan baku sedianya agar disiapkan dalam daerah sendiri dengan mengoptimalkan potensi lahan yang ada dan kerjasama dengan petani tebu yang ada.

“Jangan sampai perusahaan

mengimpor bahan bakunya untuk kebutuhan produksi gula. Kalau masih belum cukup luasan area tanamnya, dioptimalkan kerjasama dengan petani sekitar,” katanya.

Amin juga mengungkapkan, NTT termasuk wilayah yang juga mengembangkan tebu untuk pembangunan pabrik gula.

Namun prosesnya tidak sesukses program tebu di Dompu yang berhasil mengembangkan pabrik dengan total nilai investasi hingga Rp 1,8 triliun.

“Saya berharap ini harus dijaga bersama. Ketika ada persoalan dengan rakyat, kedepankan komunikasi yang baik untuk mencari penyelesaianya,” pesan Wagub.

Ia juga mengingatkan PT SMS untuk mengoptimalkan produk lokal untuk kebutuhan perusahaan. Sehingga keberadaan perusahaan dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat sekitar. Termasuk untuk kebutuhan makanan, minuman, tenaga dan lainnya. “Kalau saja 2.000 tenaga

(Suara NTB/uki)

PENYULUHAN – LPA Kota Bima tengah memberikan penyuluhan kekerasan terhadap anak dan pelecehan seksual di salah satu sekolah di Kota Bima.

LPA Kota Bima Tanamkan Budaya Malu Kota Bima (Suara NTB) Untuk mengatisipasi dini tindakan kekerasan fisik dan seksual pada anak, diharuskan menanamkan budaya malu dan menghargai bahwa badan adalah hal yang paling berharga untuk disentuh dan dilihat oleh orang lain.

Demikian kata Koordinator Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bima, Abdul Rahman Hidayat, S.ST, kepada Suara NTB, usai penyuluhan antisipasi kekerasan anak di salah satu SMA di Kota Bima, Kamis (10/3).

Kata dia, kekerasan fisik dan seksual pada anak bisa terjadi pada siapa saja dan di mana saja, tanpa terkecuali di lingkungan orang- orang terdekat. “Tindakan kekerasan tidak mengenal waktu dan tempat,” katanya.

Rahman mencatat, kasus kekerasan anak yang didampingi sepanjang Januari hingga Maret 2016 di Kota Bima, ada sekitar 48 kasus. Mulai dari kasus kekerasan fisik, seksual hingga tawuran antarpelajar.

“Ada sekitar 48 kasus yang kami tangani sepanjang tiga bulan belakangan ini,” sebutnya.

Menurut dia, saat ini pemerintah Kota maupun Kabupaten Bima telah mencanangkan dan menetapkan daerah atau kota layak anak. Rahman berharap kebijakan tersebut dapat mengurangi angka kekerasan yang terjadi selama ini.

“Pencanangan Kota Layak Anak ini mudah - mudahan dapat mengurangi banyaknya kasus kekerasan seksual dan fisik.

Salah satunya yang terjadi di lingkungan sekolah,” harapnya.

Rahman mengajak semua elemen masyarakat untuk tetap aktif mengawal dan memproteksi segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Terlebih di kalangan keluarga, karena kekuatan keluarga sangat penting dalam mencegah kekerasan anak. “Apapun bentuknya kekerasan akan berakibat fatal dan negatif bagi tumbuh kembangnya anak,” pungkasnya. (uki)

kerja bisa dipekerjakan, maka paling tidak sudah ada 10.000 orang yang bisa dibiayai hidupnya. Belum lagi dampak dari perputaran uang dan itu akan menggerakkan berbagai sektor yang ada,” katanya.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengaku cukup bangga atas realisasi pembangunan pabrik gula PT SMS di Dompu. Terlebih dirinya termasuk sebagai penggerak awal hingga investasi tersebut bisa berjalan dan akan diresmikan Wakil Presiden RI, H.M Jusuf Kalla, 16 April 2016 mendatang. “Ini yang mantap. Lihat, tinggal 40 hari menuju 100 persen pembangunan pada 14 April,” kata H. Bambang sambil menunjukkan kertas yang ditempel perusahaan di pabrik gula.

H. Bambang pun mengungkapkan, kapasitas pabrik gula milik PT SMS bisa memproduksi tebu 5.000 ton per hari.

Sementara ketersediaan tebu, baik oleh perusahaan maupun oleh petani dari program hibah

(Suara NTB/ula)

MENINJAU - Wakil Gubernur NTB, H. Muh Amin bersama Bupati/Walikota se-pulau Sumbawa saat meninjau pabrik gula PT SMS yang akan diresmikan Wakil Presiden dalam kunjungannya ke NTB, 16 April 2016 mendatang (kiri) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin menunjukkan tulisan tinggal 40 hari menuju 100 persen pembangunan pabrik pada 14 April sebelum diresmikan wakil Presiden 16 April 2016. pemerintah dan swadaya masyarakat hingga saat ini belum sampai yang ditargetkan minimal 20.000 ha untuk bisa sampai maksimal produksi.

Dari 5.000 ton per hari yang diproduksi, jika rendemennya 10 persen, maka akan meng-

hasilkan 500 ton gula per hari.

“Nama gulanya sudah disepakati, gula Tambora,” katanya.

Wakil Presiden RI, H.M. Jusuf Kalla direncanakan akan menghadiri acara puncak Festival Pesona Tambora tahun 2016 yang dipusatkan di Doro

Ncanga pada 16 April. Jusuf Kalla juga direncanakan akan meresmikan dioperasinya pabrik gula milik PT SMS dan dilakukan uji coba produksi untuk pemanasan mesin. Keberadaan PT SMS di Dompu termasuk di antara program

pemerintah pusat dalam mewujudkan swasembada gula nasional dan dikembangkan di tujuh wilayah, termasuk di Dompu, NTB. Namun hanya di Dompu NTB yang berhasil berkembang hingga dibangunnya pabrik gula. (ula/*)

Diperketat, Penjagaan Kantor Bupati Bima Bima (Suara NTB) Satpol PP Kabupaten Bima mulai memperketat penjagaan di kawasan kantor Bupati Bima. Polisi penegak Perda itu akan intens melakukan pemeriksaan di pintu masuk dan keluar bagi tamu yang berkunjung ke kantor tersebut.

Kasat Pol PP Kabupaten Bima, Edy Darmawan, S. Sos kepada Suara NTB, Kamis (10/3) mengatakan hal tersebut merupakan salah satu bentuk kinerja pihaknya untuk mengetahui keperluan dan tujuan tamu yang keluar masuk dari kantor pusat pemerintahan Kabupaten Bima.

“Semua pintu masuk dan keluar sudah ada prosedur tetap (protap)-nya,” ucapnya.

Menurut dia, setiap tamu yang berkunjung diharuskan melaporkan kepada petugas yang menjaga di pintu masuk.

Dan wajib mengisi buku tamu serta melaporkan maksud dan tujuannya. “Semua tamu yang berkunjung akan diperiksa dengan ketat,” akunya.

Usai diperiksa, tamu tersebut tidak langsung diperbolehkan masuk. Namun harus menitipkan kartu tanda penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya di pos penjagaan.

“Setelah pemeriksaan

hingga penitipan tanda pengenal, tamu akan langsung diarahkan dan diantar oleh anggota ke bagian yang ditujunya,” terangnya.

Tamu juga diwajibkan untuk mengenakan ID Card (tanda pengenal) yang telah disediakan. Darmawan menjelaskan, setelah tamu yang berkunjung keperluannya telah kelar. Kartu identitas pengenal (KTP)yang dititipkan akan dikembalikan di pos bagian pintu keluar.

“Tamu yang keluar juga wajib diperiksa,” ujarnya.

Darmawan menambahkan, aturan tersebut harus diawali dan ada inisiatif dari pihaknya, serta seluruh jajaran pegawai lingkup Pemda setempat. Sehingga ada kewibawaan dan budaya saling menghargai antara petugas dan tamu.

“Pemberlakuan ini tidak hanya bagi tamu, namun semua pegawai diberlakukan hal yang serupa,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

PEMERIKSAAN KETAT – Anggota Satpol PP saat memeriksa tas bawaan tamu yang hendak masuk ke kantor bupati Bima, Kamis (10/3).

Pemda Bersama WRI Gelar Investor Mulai Lirik Pengembangan Kades Ranggo Pecat Penghijauan dan Pembersihan Wisata di Bima Empat Kaur Pantai Soro

Diduga Dendam Politik

Dompu (Suara NTB) Empat pejabat kepala urusan (Kaur) Desa di Desa Ranggo Kecamatan Pajo dipecat oleh Kepala Desanya.

Pemecatan ini diduga karena dendam politik, namun dalam surat pemecatan disebutkan atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi.

Keempat aparat Desa yang dipecat 3 Februari 2016 lalu yaitu Nurdin Yasin kaur Umum, M. Saleh H. Majid kaur Keuangan, Abdul Wahid kaur Pemerintahan, M. Amin Syamsuddin kaur Ekbang. “Kita sudah ajukan gugatan ke PTUN atas keputusan kepala Desa ini. Karena saat ditanya bukti tindak pidana korupsi yang dijadikan dasar pemecatan, justru tidak bisa ditunjukkan,” kata Israil, juru bicara keempat kaur Desa Ranggo kepada Suara NTB, Kamis (10/3).

Kepala BPMPD Kabupaten Dompu, H. Supardin, S.Sos yang dihubungi terpisah, Kamis kemarin, mengungkapkan, pemecatan staf Desa oleh Kepala Desa Ranggo saat ini masih ditangani Inspektorat Kabupaten Dompu berdasarkan pengaduan para Kaur. Bahkan kasus ini juga telah digugat di PTUN. “Selama proses di Inspektorat, kita lakukan pembinaan,” katanya.

Berdasarkan penjelasan Kepala Desa, lanjut H. Supardin, pemecatan terhadap Kaur Desa ini diduga karena proses pengangkatannya dinila cacat hukum dan mereka diduga melakukan pungutan liar. Atas kasus ini, ia telah meminta rekomendasi Camat sebelum dilakukan pemecatan. Namun penjelasan Camat, justru belum pernah dilaporkan terkait kasus di Ranggo. “Untuk mengetahui kebenarannya, kita tunggu hasil pemeriksaan oleh Inspektorat. Karena di antara tahapan proses pemecatan Kaur, harus ada rekomendasi Camat,” jelasnya.

H. Supardin juga mengaku mendapat informasi bahwa pemecatan terhadap empat pejabat desa itu karena dendam politik. Karenanya, Kepala Desa diminta untuk menyiapkan bukti – bukti alasan pemecatan untuk disampaikan ke Inspektorat dalam pemeriksaan. “Memang berkembang informasi (dendam politik) itu. Tapi kita minta ke Kepala Desa untuk menunjukkan bukti alasan pemecatannya,” ungkapnya.

Terkait dugaan Siti Sumarni selaku kepala Desa Ranggo yang tidak pernah masuk kantor dan tidak pernah menandatangani absensi, dikatakan H. Supardin, kantor Desa Ranggo yang terbakar saat aksi protes hasil Pilkades lalu hingga saat ini belum diperbaiki. Sehingga untuk sementara, pelayanan kantor dilakukan di gudang KUD dan rumah Kepala Desa. “Kita tetap turun. Justru Kaur-nya yang sedang tidak masuk kantor. Mereka ini punya absen masing – masing,” katanya. (ula)

Dompu (Suara NTB) Pemda Dompu bersama World Relief Indonesia (WRI) menggelar penghijauan dan pembersihan pantai Soro.

World Relief sudah bermitra dengan Pemda sejak September 2015 dan melakukan pendampingan pada 8 Desa di Dompu untuk penanggulangan serta pengurangan resiko bencana alam.

Penghijauan dan pembersihan pantai Soro Kecamatan Kempo, Rabu (9/3), dipimpin oleh Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH bersama jajaran dan pimpinan WRI, Joshua Meares serta relawan dari 10 Desa dampingan WRI di Dompu dan Bima. Sampah yang terkumpul pun langsung diangkut menggunakan mobil pengangkut sampah dan dilakukan penanaman pohon.

Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH dalam sambutannya memberikan apresiasi atas inisiatif melakukan penghijauan dan pembersihan pantai Soro Kempo. Kegiatan ini sebagai upaya nyata atas kepedulian terhadap lingkungan dan alam. “Kegiatan seperti ini harus lebih sering lagi kita lakukan. Selain itu, saya juga berharap agar World Relief tidak hanya mendampingi 10 Desa saja, tapi kalau bisa semua Desa yang ada di Dompu,” katanya.

Bagi Country Director World Relief Indonesia, Joshua Meares menyampaikan apresiasinya pada semua pihak terutama Pemda yang ikut serta dalam kegiatan penghi-

jauan dan pembersihan pantai. Ini sebagai bentuk nyata sinergi itu terjalin. Mulai level Kabupaten hingga level Desa dapat membangun hubungan yang baik dan selaras dengan kami dari World Relief Indonesia,” katanya.

Nursyamsiah selaku Project Officer WRI pulau Sumbawa mengatakan, pihaknya membangun kemitraan dengan Pemda Dompu dan Bima sejak September 2015 serta menggandeng lima LSM lokal sebagai mitra dalam menjalankan program di 10 Desa. Di Desa dampingan juga dibentuk kader pemberdayaan masyarakat yang fokus pada pengurangan resiko bencana. “Ketika bicara kebencanaan, maka kita bicara soal bagaimana setiap orang harus mengambil peran di dalamnya. Sebab, kita tidak bisa menolak bencana, tapi kita bisa meminimalisir dampak yang

ditimbulkan,” katanya.

Upaya World Relief membangun sinergi bersama multi pihak, kata Nursyamsiah, diharapkan bisa memberi dampak pada pengurangan resiko bencana terutama di Desa yang telah didampingi. “Kami bangun sensitivitas dan kesiapsiagaan mereka dalam menghadapi bencana,” ungkap Nursyamsiah.

Adapun 10 Desa binaan World Relief di pulau Sumbawa yaitu Desa Kawangko dan Nangatumpu Kecamatan Manggelewa, Desa Jala dan Huu Kecamatan Huu, Desa Riwo Kecamatan Woja, Desa Jambu Kecamatan Pajo, Desa Soro dan Soro Barat Kecamatan Kempo untuk di Kabupaten Dompu. Di Kabupaten Bima terdapat dua Desa yaitu Mbawa Kecamatan Donggo dan Monggo Kecamatan Madapangga. (ula)

(Suara NTB/ula)

PEMBERSIHAN - Penghijauan dan pembersihan pantai Soro Kecamatan Kempo oleh pemda dan WRI, Rabu (9/3).

Bima (Suara NTB) Setelah diminati oleh investor asing dari negara Australia di sektor kelistrikan, yang berencana membangun pembangkit listrik tenaga uap dan panas bumi. Kini wilayah Kabupaten Bima juga dilirik oleh investor di sektor pariwisata. Pasalnya, wilayah yang terkenal dengan daerah konflik ini memiliki pesona destinasi wisata yang indah dan strategis.

Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri kepada Suara NTB, Kamis (10/3), mengatakan, destinasi wisata yang berada di sekitar wilayah Kecamatan Sape, akan mulai digarap dan dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima.

Pasalnya, objek tersebut mulai dilirik oleh sejumlah investor dalam negeri maupun asing.

“Insya Allah, objek wisata di Kecamatan Sape dan sekitarnya adalah salah satu program yang akan diprioritaskan untuk pengembangan wisata, karena diminati investor,” ucapnya.

Bupati mengaku, sebelum ditawarkan dan dipromosikan, pemerintah harus memperbaiki infrastruktur jalan serta memberikan rasa aman kepada investor yang akan menanamkan modalnya. “Sebelum digarap, tentunya infrasruktur dibenahi dan diperbaiki terlebih dahulu,” katanya.

Dinda mengaku, investor tidak hanya tertarik untuk menanamkan modal di sektor pariwisata. Namun juga melirik pulau - pulau di sekitar wilayah Bima bagian timur tersebut, untuk dikelola dan dikembangkan. “Banyak investor melirik pulau dikeca-

(Suara NTB/uki)

Hj. Indah Dhamayanti Putri matan Sape untuk mengelola sektor pariwisata,” jelasnya.

Menurutnya, daya pikat investor tidak terlepas keindahan tempat wisata dan pesona alam yang indah dan strategis, di antaranya pulau Kelapa dan pantai Lariti.

Meskipun begitu, Pemerintah daerah kesulitan untuk langsung menerima tawaran investor itu. Sebab, pulau atau objek wisata tersebut berada di bawah pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

“Apabila masih berada di kawasan BKSDA, jelas tidak bisa langsung dikelola walaupun milik Pemkab Bima. Namun pengelolaannya harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat,” jelasnya.

Terlepas dari itu, Dinda berharap kepada seluruh elemen masyarakat yang ada sekitar tempat wisata, agar tetap menjaga ketertiban, keindahan dan keyamanan objek pariwisata yang ada. (uki)

SUARA NTB Jumat, 11 Maret 2016

Harus Melalui Rapat ANGGOTA BK (Badan Kehormatan) DPRD NTB, Burhanudin Jafar Salam (BJS), SH., menyayangkan pernyataan Ketua BK, Busrah Hasan yang mengatakan akan segera memanggil pimpinan DPRD NTB yang dinilai telah menggagalkan rapat paripurna. Menurutnya pernyataan tersebut sangat tendensius.

“Jangan bawa nama BK untuk kepentingan internal partai. Pernyataan Busrah (Suara NTB/dok) yang akan membawa Burhanudin Jafar Salam nama BK untuk memangil pimpinan dewan, tidak sepatutnya dikeluarkan dan kemudian menjadi konsumsi publik. Janganlah cuci piringnya di luar rumah, tetapi dilakukan di dalam,” ujar politisi PAN ini.

Menurut anggota komisi IV yang sering dipanggil BJS ini, membantah jika BK akan memanggil pimpinan dewan.

Karena di internal BK sendiri tidak pernah ada pembahasan terkait rencana pemanggilan pimpinan. Karena menurutnya, setiap keputusan BK harus diambil melalui rapat, dan tidak bisa diputuskan sepihak oleh ketua.

“Tidak bisa ketua mengeluarkan pernyataan seperti itu sebelum ada rapat. Artinya Ini tiba-tiba mengeluarkan statement akan memanggil pimpinan. Saya tanya rapat kapan, nomor surat berapa, saya ini juga anggota BK, saya tidak pernah rapat. Apalagi dalam hal ini akan memanggil pimpinan, saya juga masih blank,”ujar BJS. Dipertegas oleh BJS, bahwa pendapat Busrah tersebut merupakan pendapat pribadi sebagai anggota DPR, bukan sebagai ketua BK. Tetapi sebagai Ketua BK, harus melalui mekanisme rapat internal. Sehingga legal administrasinya berjalan.

“Sebelum mengadukan agenda-agenda kelembagaan seperti ini harus dirapatkan dulu. Jadi jangan artinya kita melahirkan dulu baru menikah. Nah apalagi ini BK, fungsinya menjaga kehormatan jangan sampai kita justru membuat kegaduhan,” pungkasnya. (ndi)

Optimalkan KTL MENGEMBALIKAN fungsi Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) menjadi atensi utama Operasi Simpatik Gatarin 2016.

Sebab, KTL selama ini hanya menjadi pajangan nama, minim penyuluhan dan penegakan hukum.

“Mengoptimalkan lagi KTL. Di sepanjang ruas jalan KTL banyak kita jumpai rambu dan marka jalan yang buram dan memudar,” ujar Kabagbinops Ditlantas Polda NTB, AKBP Sukarso saat ditemui di Mapolda NTB, Kamis (10/3).

Selain itu, sambung dia, kecenderungan kesadaran masyarakat dalam menjaga keselamatan berlalu lintas menurun. Padahal KTL mensyaratkan ketertiban lalu lintas tingkat tinggi. Contohnya KTL sepanjang 1,2 km di Kota Mataram, yang membentang sepanjang jalan Langko dan Jalan Pejanggik.

Masih ada ditemui pengendara yang tidak memakai helm dan pengemudi yang tidak menggunakan sabuk pengaman. “Di KTL sejatinya tidak ada teguran, langsung tindak tegas,” kata Sukarso.

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan berkendara, sambung dia, polisi bekerjasama dengan berbagai instansi terkait untuk mengisi sejumlah pos pantau di sepanjang KTL kota Mataram tersebut.

“Fungsinya sekali lagi untuk mengoptimalkan KTL, supaya masyarakat tetap sadar bagaimana pentingnya menjaga keselamatan berkendara,” tegasnya.

Pos pantau tersebut akan mengisi beberapa titik diantara pos tetap yang sudah berdiri di simpang empat BI dan simpang empat kantor Gubernur NTB. Mengisi sisi jalan mulai dari Taman Malomba, Ampenan hingga Pos tetap di Bundaran Karang Jangkong, Cakranegara.

“Di pos pantau tersebut nanti diisi oleh personel kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP,” terang Sukarso.

Keberadaan pos pantau juga untuk mengantisipasi kebingungan masyarakat terhadap sejumlah rambu dan marka jalan yang sudah mulai memudar sehingga sulit dikenali.

Kawasan KTL kota Mataram juga melintasi sejumlah sekolah yang pada waktu tertentu terjadi kemacetan diduga akibat parkir kendaraan penjemput siswa yang tidak tertib, yang bahkan kerap menghabiskan hampir setengah badan jalan.

“Kita sudah berkordinasi dengan kepala sekolahnya. Ke depan tidak ada lagi yang parkir di situ. Saat ini kendaraan yang parkir masih dibolehkan, tetapi hanya satu lajur saja,” jelasnya. Pihaknya tengah menggodok usulan mengenai pemanfaatan bus sekolah untuk mengatasi hal tersebut.

Sementara saat ini, setiap tanggal 17 tiap bulan, polisi menerapkan pola antar jemput siswa.

Sebelum nantinya akan ada bus sekolah yang menjembatani siswa dengan penjemputnya, dari sekolah hingga lapangan Sangkareang. (why) Sukarso (Suara NTB/dok)

Bijak Bersosial Media

POLHUKAM Polres Loteng Beri Hadiah Pengendara Tertib

Halaman 8

Mataram (Suara NTB) Sat Lantas Polres Lombok Tengah berusaha menjadikan tertib lalulintas sebagai kebutuhan masyarakat, bukan lagi sekedar kewajiban. Sehingga masyarakat bisa merasakan kenyamanan ketika tertib di jalan raya. Guna menstimulan kebiasaan itu, Sat Lantas akan mengganjar setiap pengendara yang tertib dengan hadiah.

Hadiah itu diberlakukan kepada pengendara yang tertib saat melintas di jalur Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di wilayah hukum Polres Lombok Tengah. Jalur KTL yang ditentukan itu, mulai dari Jalan Gajah Mada, berlanjut ke jalan Jenderal Sudirman sampai ke simpang empat Kodim Praya. “Kami siapkan hadiah helm dan jas hujan bagi pengendara yang tertib di jalur itu,” kata Kasat Lantas Polres Lombok Tengah, AKP Pratiwi Noviani, SH kepada Suara NTB, Kamis (10/3) kemarin.

Tidak hanya mereka yang tertib menggunakan kelengkapan seperti helm, sabuk pengaman untuk roda empat, juga kelengkapan kendaraan lainnya, tapi juga yang memahami jalurnya. “Sepeda motor yang melalui lajur kiri kami berikan hadiah. Karena berarti pengendara itu memahami bahwa lajur kiri adalah untuk sepeda motor dan lajur kanan untuk roda empat,” kata Pratiwi, sembari menjelaskan ketentuan lajur kendaraan itu tertulis dalam UU tentang Lalu Lintas.

Hadiah akan diberikan setelah pengendara itu didokumentasikan dan termuat di media.

Hadiah akan diberikan di Sat Lantas dengan bukti foto dan koran terbitan yang membuat foto pengendara dimaksud.

Dengan cara ini pihaknya berusaha menyadarkan masyarakat betapa pentingnya mematuhi aturan lalulintas di jalan raya, meminimalisir risiko kecelakaan. Di jalur KTL

(Suara NTB/ist)

OPERASI – Petugas Sat Lantas Polres Loteng saat operasi Simpatik Gatarin 2016 di jalur KTL Praya. Pengendara yang tertib melalui lajur ini, akan diberi hadiah. sepanjang 1 kilometer lebih itu, sudah disiapkan tiga pos pantau yang dijaga oleh personel Sat Lantas. Personel tidak se-

Tiga Pelajar Diduga Spesialis Begal Bule Ditangkap Mataram (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) tak henti hentinya memburu pelaku begal, khususnya yang sasarannya warga negara asing (WNA). Dalam beberapa kejadian, warga asing jadi korban pencurian, bahkan begal. Sepekan terakhir, tiga pelaku yang diketahui masih pelajar berhasil ditangkap.

“Sampai kapan pun, kami akan kejar terus pelaku kejahatan terhadap warga negara asing di wilayah Lombok Tengah,” kata Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK, MH kepada Suara NTB Kamis (10/ 3), didampingi Wakapolres Kompol Lalu Salehuddin, SH dan Kaur Reskrim, Iptu Ery Armunanto.

Memang diakuinya, menghilangkan sama sekali kasus kejahatan konvensional dengan sasaran warga asing, sangat sulit. Apalagi sangat erat hubungannya dengan kondisi wilayah yang kawasan wisatanya merupakan jalur sepi, faktor ekonomi masyarakat, dan faktor WNA yang terkadang tak memperhatikan faktor keamanan. “Membuat kasus begal atau pencurian dengan sasaran WNA menjadi zero memang sulit. Tapi kami akan terus bekerja keras, paling tidak meminimalisir kejahatan,” tegas Nurodin.

Dari upaya tim opsnalnya, setidaknya sudah menampa-

(Suara NTB/dok)

Nurodin kkan hasil. Dua terduga begal bule diamankan sepekan terakhir. Selasa (8/3) lalu, sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di Dusun Ngolang, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Tim Opsnal bersama Polsek Kute menangkap SHP (19). Pemuda ini diketahui masih berstatus pelajar.

Terduga pelaku berasal

dari Dusun Ngolang, Desa Kute, Kecamatan Pujut, SHP adalah terduga pelaku curanmor korbannya WNA. “Yang bersangkutan ditangkap karena terlibat curanmor korban orang asing atasnama Adrian Morales Diez, warga negara spanyol. Laporannya dari Polsek Kute, tanggal 8 Maret 2016,” kata Ery. Dari hasil pengembangan telah ditangkap tempat dititipnya sepeda motor curian atasnama SP (18), yang juga pelajar, beralamat di Dusun Pogam, Desa Sukedana, Kecamatan Pujut. Selain dua tersangka, aparat menyita satu unit sepeda motor Honda Vario DR 6940 LN warna hitam.

Dari penangkapan itu, lantas dilakukan pengembangan.

Rabu (9/3) lalu, pukul 23.15 wita, bertempat di Dusun Ngolang, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Tim Buser Polres Lombok Tengah menangkap JML (17), pelajar asal Desa Kute karena terlibat gembong SHP dan SP. (ars)

Danrem 162/WB Serahkan Hasil Bedah Rumah Inaq Pinah Mataram (Suara NTB) Rabu (9/3), Danrem 162/WB Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede, S.T.,M.Si, menyerahkan rumah hasil bedah kepada Inaq Pinah. Rumah warga kurang mampu ini sebelumnya mendapat perhatian TNI, bekerjasama dengan Komunitas Sosial Facebook yang dimotori oleh entertainer Ocong dan Istri memberi bantuan untuk rehab rumah milik Inaq Pinah.

Pada kesempatan tersebut hadir Danrem 162/WB, Dandim 1606/Lobar, Ka/Pa Disjan Korem 162/WB, Kadisosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, Lurah Banjar, Ketua Persit Koorcabrem 162 beserta pengurus, Toga, Toma setempat. Penyerahan rumah Inaq Pinah ini di laksanakan dengan pemotongan pita oleh Ketua Persit Koorcabrem 162 pertanda rumah secara resmi diserahkan kembali kepada Inaq Pinah.

Dalam sambutannya, Danrem menyampaikan pelaksanaan bedah rumah ini merupakan salah satu bentuk komunikasi sosial kreatif dan bimbingan teritorial (binter) secara terbatas dari anggota

(Suara NTB/penrem)

BANTUAN - Danrem 162/WB Kolonel Lalu Rudy Irham Srigede bersama Kadisosnakertrans Kota Mataram, Ahsanul Khalik saat menyerahkan bantuan kursi roda kepada warga.

TNI khususnya Korem 162/ WB. “Kegiatan bedah rumah ini dikerjakan oleh anggota Korem dan jajaran, bukan kali ini saja tapi sebelumnnya juga sering kita laksanakan selain bedah rumah TNI juga telah memberikan bantuan berupa Jambanisasi di wilayah NTB, yang Alhamdulillah sudah terlaksana. Karena ini merupakan wujud kepedulian TNI kepada masyakat di wilayah-

nya,” jelasnya.

Dia berharap, setelah penyerahan kunci rumah itu, rumah itu menjadi berkah dan bermanfaat buat Inaq Pinah dan cucunya. Selain itu Kadis Sosnakertrans Kota Mataram juga memberikan bantuan berupa satu unit Kursi Roda yang diserahkan langsung oleh Kadisosnakertrans Kota Mataram, Ahsanul Khalik kepada Keluarga yang membutuhkan. (ars/*)

Hormati Keberagaman Seni Budaya

Mataram (Suara NTB) Masyarakat diminta bijak menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, bersosialiasi dan menyampaikan pendapat. Unggahan yang berkaitan dengan kehidupan khalayak sebaiknya dapat dikontrol agar tidak menimbulkan keresahan.

Ketua Pecalang Sikep Cakrayuda, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra menegaskan, interaksi di dunia maya dalam kondisi tertentu juga dapat menjerumuskan para penggunanya ke dalam ranah pidana.

“Mempergunakan media sosial tidak bisa sembarang untuk kesenangan pribadi saja. Di med-

sos, bersosialasi dengan berbagai macam elemen, tidak hanya di daerah tapi seluruh dunia menggunakan itu. jadi harus bisa kontrol,” ujarnya saat ditemui di Mapolda NTB, Kamis (10/3).

Kehadiran anggota komisi IV DPRD Kota Mataram itu di Mapolda NTB dalam rangka meneruskan laporannya mengenai salah satu unggahan salah satu akun Facebook diduga tidak sesuai amanat UU ITE. Pada Selasa (8/3) lalu, ia bersama sejumlah masyarakat menemukan salah satu akun yang mengunggah pendapat tentang pelaksanaan Pecaruan atau pawai Ogoh-ogoh, yang dilaksanakan pada hari yang sama.

“Ada kalimat yang secara redaksional cukup mengganggu. Karena itu agar menjadi pembelajaran, kita serahkan penanganannya ke aparat hukum,” jelas wakil rakyat Mataram dapil Cakranegara itu.

Pria yang kerap disapa Gus Arik itu menambahkan, status Facebook dari akun atas nama MK tersebut diunggah pada 8 Maret 2016 pukul 11.09 Wita.

Namun, belakangan tidak lagi ditemukan karena diduga akun tersebut sudah dihapus oleh pemiliknya.

“Tapi ini saya bawa barang bukti hasil screenshot status itu.

Biar nanti jadi bekal aparat hukum untuk mengusut dan

melacak keberadaan pemiliknya,” ungkap Gus Arik. Laporan yang disampaikan beserta 10 foto hasil tangkapan layar diterima petugas piket Ditreskrimsus Polda NTB. Untuk kemudian ditangani oleh Subdit II Cyber Crime.

Ia mengatakan, agar pihak kepolisian segera menangani laporannya tersebut agar perilaku masyarakat dalam menggunakan media sosial untuk menyampaikan pendapat dapat terjaga dengan tertib.

Selain itu, sambung Gus Arik, toleransi keberagaman seni dan budaya di Kota Mataram selayaknya menjadi pemersatu dan pengikat

masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah.

“Saya percayakan penanganannya kepada pihak kepolisian dapat menyelidiki secara komprehensif. Untuk memberikan suatu pembelajaran bijak bermedia sosial,” harapnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti, MM, mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima laporan dimaksud.

“Kita teliti laporannya. Jika memenuhi, akan kita tindaklanjuti,” ujarnya. Ia menambahkan, penanganan laporan yang diterima pada Kamis (10/ 3) itu akan diserahkan ke Ditreskrimsus Polda NTB. (why)

gan akan menilang pengendara yang melanggar di jalur itu, tapi tetap dengan teguran jika pelanggarannya ringan. “Kalau

ada pick up lewat, kami akan tilang, karena mobil jenis itu untuk barang bukan memuat orang,” tegasnya. (ars)

Polisi Sita Kendaraan Tanpa SIM/STNK Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Operasi Simpatik Gatarin 2016 menemukan bahwa pelanggaran tak kasat mata masih mendominasi. Seperti pengendara roda dua tanpa dilengkapi helm dan pengemudi tanpa sabuk pengaman. Bagi yang tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat kendaraan, siap-siap saja kendaraannya diamankan pihak kepolisian.

Direktur Direktorat Lalu Lintas Polda NTB melalui Kabag Bin Ops, AKBP Sukarso menegaskan, tindakan berupa penyitaan kendaraan itu sebagai salah satu langkah penegakan hukum demi memberi efek jera terhadap para pelanggar ketertiban lalu lintas.

“Lupa bawa SIM kita anggap pelaku tidak kompeten menggunakan kendaraan. Tidak bisa tunjukkan STNK kita anggap yang bersangkutan bukan pemilik kendaraannya. Alasan lupa, alasan hilang tetap kita tindak.

Kendaraannya kita sita,” tegasnya, Kamis (10/3) di Mapolda NTB. Memasuki hari ke-9 pelaksanaan Operasi Simpatik Ga-

tarin 2016, Polda NTB mencatat telah terjadi 3431 pelanggaran lalu lintas. Rinciannya, 928 pelanggar diberi sanksi tilang sementara 2503 sisanya diberi sanksi teguran. Pelanggaran didominasi pengendara roda dua tanpa dilengkapi helm.

Pelanggar terbanyak dari kategori pekerjaan, yaitu, karyawan, ASN, dan wiraswasta.

Sementara jumlah kecelakaan tercatat 17 kasus, meningkat dibanding tahun 2015 lalu yang tercatat terjadi 11 kasus.

Jatuhnya korban pun mengalami peningkatan, yaitu korban meninggal dunia empat orang.

Meningkat dibandingkan dalam rentang waktu yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu satu korban meninggal dunia.

“Paling banyak korban meninggal dunia akibat kecelakaan adu jangkrik. Motor roda dua saling berhadapan dengan kendaraan roda empat,” jelas Sukarso.

Korban luka berat sembilan orang, dan luka ringan 12 orang.

Kecelakaan masih didominasi oleh pengguna kendaraan roda dua. (why)

BNN NTB Dorong Penguatan Instansi Anti Narkoba Mataram (Suara NTB) Dalam rangka membangun sinergisitas program dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB melanjutkan kegiatan Asistensi Penguatan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba terhadap 30 SKPD Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan dilaksanakan Selasa (8/3) di Hotel Golden Tulip Mataram.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB Kombes Pol. Drs. Sriyanto, M.Si sebagai salah satu pembicara pada kegiatan asistensi tersebut menguraikan, bahwa dalam upaya P4GN diperlukan komitmen yang kuat dari semua komponen. Utamanya, kata dia, dari SKPD jajaran yang ada di masing-masing wilayah kabupaten/kota. “Saat ini Provinsi NTB berada pada urutan ke 29 dalam permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,” sebutnya.

Di NTB, terjadi peningkatan penyalahgunaan narkotika dari prevalensi 1,5 persen menjadi 1,6 persen pada Tahun 2015.

Untuk itu perlu adanya upaya kongkrit dan masif tentang P4GN untuk dapat menahan laju kenaikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

“Terutama untuk tidak munculnya pengguna-pengguna baru di NTB,” ajaknya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, ditegaskannya, bahwa gubernur dan bupati/Walikota untuk melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di Provinsi dan Kabupaten/Kota di masing-masing wilayah.

Tugas-tugas fasilitasi dimaksud, gubernur dan bupati/Walikota dapat menyusun Peraturan Daerah (Perda) mengenai narkotika yang setidak-tidaknya memuat sekurang-kurangnya tetang antisipasi dini, pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pendanaan dan partisipasi masyarakat. Disamping itu, upaya untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat, melakukan kemitraan/kerjasama dengan berbagai pihak juga melibatkan forum-forum kerukunan beragama dan lainnya.

“Melalui fasilitasi atas kebijakan gubernur, bupati/ Walikota, masing-masing SKPD akan memiliki keuatan hukum dalam menyusun program dan pengelaolaan anggaran APBN/APBD,” harapnya.

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten yang sudah memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya P4GN. Berbagai program kegiatan yang telah dilakukan pada beberapa SKPD bisa terus dilakukan dengan penguatan kebijakan-kebijakan yang lebih kongrit baik dari DPRD maupun Pemerintah Daerah.

Pedrwakilan SKPD Bappeda, Dispenda dan SKPD lain di Kabupaten Lombok Barat mendorong BNNP NTB untuk turut mendampingi Pemerintah Daerah melalui Pendampingan Penyusunan Program pada pelaksanaan Musrenbang khususnya di Kabupaten Lombok Barat.

Salah satu poin penting yang juga disepakati dalam kegiatan Asistensi ini yaitu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat maupun BNNP NTB untuk sama –sama mendorong percepatan pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Lombok Barat, sehingga penanganan P4GN bisa lebih terfokus seperti Kota/Kabupaten lainnya. (ars/*)

(Suara NTB/humas bnn)

ASISTENSI – Kepala BNN NTB Kombes Pol Sriyanto saat menyampaikan materi asistensi penguatan instansi berwawasan anti narkoba di Lobar.

SUARA NTB

Jumat, 11 Maret 2016

Halaman 9

PHRI Imbau Pihak Hotel Tingkatkan Keamanan Mataram (Suara NTB) Manajemen hotel di NTB diingatkan harus meningkatkan keamanan pada tamu yang menginap. Apalagi, lokasi hotel yang berada di pinggir pantai bahkan di pinggir tebing. Kasus ambruknya hotel akibat longsor di Jawa Barat harus jadi perhatian pihak manajemen, terutama dari sisi keamanan tamu.

“Memang ini menjadi perhatian semua pihak. Tapi saya pikir para pengusaha ini sudah memikirkan semua hal sebelum mengambil keputusan membuat hotel di lokasi yang tidak biasa. Sehingga persoalan keamanan sudah diperhitungkan,” kata Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB I Gusti Lanang Patra kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (10/3).

Menurutnya, pemberian izin mendirikan bangunan dan pemeriksaan struktur tanah juga telah dilakukan terlebih dahulu oleh pemerintah. Sehingga semua aspek keamanan dan kenyamanan sudah dipersiapkan oleh pihak hotel. Karena hal itu berkaitan dengan keselamatan para tamu yang datang.

“Kita tidak bisa menghindari musibah. Namun kita bisa menyiapkan segala sesuatu jika itu terjadi, dan syukurnya di NTB ini belum pernah terjadi hingga saat ini,” ungkapnya.

Ia juga meng-

ingatkan agar masyarakat tidak perlu khawatir terhadap musibah serupa. Selain itu, ia juga mengimbau agar pihak hotel lebih meningkatkan lagi tingkat keamanan hotel. Baik hotel tengah kota, tepi pantai maupun tepi tebing. sebab itu berkaitan dengan citra hotelhotel yang ada di NTB. Meski demikian, kekhawatiran masyarakat tidak bisa diabaikan begitu saja. Pemerintah diharapkan dapat menilai dengan sangat detil sebelum mengeluarkan izin mendirikan bangunan. Sebab lokasi pembangunan hotel juga sangat berpengaruh terhadap keselamatan masyarakat. Apalagi hotel yang lokasinya jauh dari area pemadam kebakaran, area rumah sakit dan tempat umum lainnya. Sehingga jauh dari jangkauan masyarakat luas.

Hal semacam ini juga harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam pemberian izin investasi. (lin)

Gusti Lanang Patra (Suara NTB/dok)

TRADISI Sejumlah pemuda meluluri rekannya dengan lumpur dalam tradisi MebuugBuugan atau mandi lumpur di hutan bakau Desa Kedonganan, Badung, Kamis (10/3). Tradisi mandi lumpur tersebut diyakini sebagai simbol kekotoran atau hal-hal negatif yang harus dihilangkan setelah melaksanakan Hari Raya Nyepi.

Resort di Tengah Kota Mataram (Suara NTB) Hotel Lombok Garden merupakan salah satu hotel bintang tiga yang ada di Kota Mataram. Hotel ini mengusung konsep seperti sebuah resort, bedanya resort ini berada di tengah kota. Selain itu, hotel ini merupakan satu-satunya hotel dengan dua buah kolam renang di dalamnya, sehingga pengunjung bisa berenang dengan nyaman. Hotel yang berdiri di atas tanah seluas tiga hektar ini memiliki banyak taman, baik di tengah maupun di dekat kamar-kamar hotel.

“Lombok Garden merupakan hotel yang bernuansa resort, karena banyak tamannya. Selain itu lokasi kita juga sangat strategis, berada di tengah kota dan dekat dengan pusat oleh-oleh. Sehingga tamu tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk angkutan,” kata General Manager Hotel Lombok Garden Baiq Aida Fitri Agustini kepada Suara NTB, di Mataram, Minggu (6/3) lalu.

Hotel dengan 220 kamar ini memiliki lima tipe kamar, di antaranya superior, super deluxe, bungalow, super bungalow dan standar. Masyarakat hanya perlu membayar dengan Rp 500 ribu hingga Rp 1,5 juta untuk menikmati resort di tengah kota ini. Hotel ini juga kerapkali

(ant/bali post)

Giri Menang (Suara NTB) Segudang buku - buku lawas yang dikoleksi oleh musisi Ary Juliyant kebanyakan berusia lebih tua dari dirinya. Buku lawas baginya ibarat sebuah lorong yang menjadi jalan untuk menjelajahi waktu. buku buku tua dan kuno tersebut merupakan terowongan yang dapat dijelajahi siapapun menggunakan imajinasi masing - masing.

Musisi balada yang satu ini memang sengaja menyediakan satu rumah yang khusus untuk menyimpan buku - bukunya. Rumah tersebut terletak tidak jauh dari kediamannya di Kawasan Montong, Batulayar, Lombok Barat (Lobar). Ratusan judul buku - buku kuno tersimpan dengan rapi dalam rak yang nyaris menjilat langit - langit rumahnya.

“Banyak buku - buku berbahasa Belanda. Sayangnya saya sendiri tidak terlalu mahir, padahal dulu pernah mempelajarinya. Dulu kalau belajar ilmu hukum di Indonesia itu syaratnya kita harus paham Bahasa Belanda,” kenangnya sembari membuka buku fiksi tulisan William Shakespeare di tangannya, Rabu (9/3) malam.

Rumah yang didedikasikannya

sebagai rumah baca tersebut dijulukinya dengan sebutan Rumah Kucing Montong. Rumah tersebut tidak dipersolek dengan hiasan yang megah - megah. Rumah ini ditata dengan tata artistik sendiri. Gaya penataan artistik yang unik dengan kadar absurditas yang tinggi.

Di samping mengoleksi buku klasik berupa prosa, wacana sosial, kitab agama bahkan sampai babad lontar, dirinya juga banyak menyimpan buku - buku yang mengulas seputar tentang musik. Beberapa buku tentang musik yang disimpannya antara lain buku berjudul Paganini, Epiek & Lirik, Anatole France dan lain - lain.

“Paganini itu kan seorang komponis klasik, bukunya saya lupa dapat darimana. Kemudian Epiek & Lirik, Epiek ini kan artinya legenda - legenda. buku ini keluaran tahun 1941. Kalau Anatole Fracne, ini keluaran 1944,” bebernya.

Di samping itu, Ary Juliyant juga menyimpan beragam jenis produk media massa yang muncul pada era - era terdahulu. Contohnya Majalah bernama Sin Po yang beredar di Hindia Belanda. Selain itu, ada pula Majalah berjudul Penoen-

toen Kemadjoean keluaran tahun 1939. Dalam terbitan ini termuat kabar keberangkatan Bupati Ciamis yakni R.T. Soenarya menuju Eropa. Di samping itu ada juga Opini karya Wakil Presiden (Wapres) pertama Republik Indonesia Mohammad Hatta. Wapres yang terlibat sebagai pencetus kemerdekaan sekaligus pendiri bangsa ini mengulas tentang kondisi geografis perekonomian Indonesia.

“Ternyata dari sini, banyak hal yang dapat kita temukan. Dan ini menjadi sangat penting bagi saya. saya selalu terbuka ketika ada teman - teman yang berkenan untuk datang belajar kemari. Saya mungkin tidak bisa berbuat banyak, tapi paling tidak koleksi buku - buku saya ini bisa membantu,” terangnya, terutama bagi pemuda - pemudi yang hendak melakukan studi studi ilmiah.

Pada majalah tersebut, ditemukan juga muatan berita yang mengulas tentang pergolakan perjuangan kemerdekaan. Salah satunya tentang polemik mengenai penetapan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”. pada masa itu, kosa kata bahasa melayu - Indonesia menye-

butkan judul lagu kebangsaan tercetak dengan ejaan “Indonesia Raja” (Indonesia Raya, red).

Kendati buku - buku itu telah disimpan sekian lama, belum pernah ada pihak terutama anak anak muda yang mencoba melakukan penelitian dan mengangkat buku - buku lawas tersebut sebagai literatur. Padahal, Ary Juliyant sampai saat ini sangat mengharapkan hal tersebut bisa terjadi. Buku - buku yang disimpannya tersebut bisa menjadi jembatan kreativitas bagi orang - orang yang tergerak untuk berkarya.

“Sampai sejauh ini belum pernah ada teman-teman yang melakukan penelitian dan mengangkat buku buku di sini sebagai panduannya.

Kalau saya berharap ini bisa membantu malah,” katanya.

Alasan mendasar yang memotivasi musisi yang satu ini untuk menyelamatkan buku - buku dari lintas zaman itu adalah karena dirinya senang dunia seni rupa. Ia mengaku senang mengumpulkan buku karena tertarik dengan desain sampul - sampulnya. Buku - buku yang disimpannya itu lantas menjadi hiasan artistik di rumahnya. (met)

(Suara NTB/ist)

Koleksi Buku, Ary Juliyant Siapkan Tempat Khusus

memberikan promo dan memberikan potongan harga untuk tamu yang beruntung.

Selain itu, fasilitas lain seperti meeting room juga telah disediakan dengan kapasitas hingga 150 orang.

Hotel yang berdiri sejak tahun 1984 ini mualnya bernama Hotel Granada. Namun ada tahun 2005 berubah nama menjadi Hotel Lombok Garden. Masyarakat tidak perlu kahwatir mengenai pelayanan hotel ini. Karena 70 persen tenaga kerjanya merupakan tenaga kerja terlatih yang telah memiliki sertifikat di bidang perhotelan.

“Total tenaga kerja kita mencapai 80 orang, 70 persen diantaranya sudah lulus ujian sertifikasi. Untuk lulus tentunya dilatih dulu, ini semua untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada semua tamu yangd datang,” kata Aida.

Hotel ini memiliki sebuah restoran dan tiga kafe yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, baik tamu yang menginap maupun bukan. Makanan yang disediakan pun beragam, yang disajikan oleh koki berpengalaman. Sehingga masyarakat bisa menikmati kafe hotel tengah kota, namun serasa berada di resort. Sebab pihak hotel membuat konsep hotel yang nyaman seperti di resort untuk memanjakan tamu yang datang. (lin)

Hotel Lombok Garden

SUARA NTB Jumat, 11 Maret 2016

PENDIDIKAN

Halaman 10

Pansus Pendidikan DPRD Lotim Dinilai Habiskan Anggaran Selong (Suara NTB) Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pendidikan DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dinilai hanya menghabiskan anggaran. Dari awal pembentukannya, Pansus dipandang main-main dalam menyikapi segala persoalan dunia pendidikan di Lotim. Karena, sejumlah persoalan yang ditangani oleh Pansus Pendidikan hanya sampai ke tangan Bupati dan tidak pernah diproses hukum.

Ditemui di DPRD Lotim, Kamis (10/3), Ketua Forum Lembaga Lotim Bersatu, Sayadi, mengatakan, pembentukan Pansus Pendidikan DPRD

Lotim bertujuan untuk mengawasi dan mengeveluasi kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lotim terkait

adanya sejumlah persoalan pendidikan di Lotim yang menuai sejumlah kejanggalan baik dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Op-

erasional Sekolah (BOS), Bantuan Sosial (Bansos) maupun bantuan pendidikan lainnya.

Akan tetapi, katanya, sejumlah temuan dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pansus Pendidikan hanya sekedar membuang anggaran karena tidak pernah dibawa ke proses hukum.

Seiring dengan hal itu, pihaknya juga mempertanyakan kinerja dari Pansus Pendidi-

kan DPRD Lotim. Para wakil rakyat yang sudah terbentuk dalam Pansus harus benarbenar serius dan dapat menemukan berbagai penyimpangan dalam pengerjaan proyek di Dinas Dikpora, termasuk dugaan penyelewengan dana bantuan pendidikan. Selanjutnya, katanya, temuan-temuan itu harus segera diserahkan ke aparat penegak hukum (APH) baik ke Kejak-

nya juga lebih baik dalam bekerja. Termasuk langkah yang dilakukan oleh anggota Pansus Pendidikan DPRD Lotim dalam mengevaluasi dunia pendidikan di Lotim.

“Ini tentu sangat kita mengapresiasinya karena masyarakat peduli terhadap dunia pendidikan. Namun kita harap kritikan itu harus ada sarannya supaya bisa kita akomodir,” pintanya. (yon)

Cek Kesiapan UNBK, Komisi IV Berencana Panggil Dikpora

PAUD Hadapi Delapan Persoalan PENGURUS Himpunan Pendidik Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) mengidentifikasi terdapat delapan persoalan yang dihadapi sistem Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Ketua Umum Himpaudi Netti Herawati menyebutkan persoalan pertama tingkat pendidikan pengajar PAUD yang berpredikat Sarjana Strata Satu (S1) mencapai 23,06 persen.

“Padahal menurut Standar Nasional Pen(ant/balipost) didikan seharusnya Netti Herawati guru PAUD formal maupun non formal minimal S1 PAUD, Psikologi atau Kependidikan,” kata Netty melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Persoalan kedua, kualitas program dan lembaga PAUD yang masih belum optimal karena tercatat sepertiga anak usia 3-6 tahun belum mendapatkan layanan PAUD. Hal lain keterlibatan keluarga maupun orang tua yang belum mendukung dan sejalan dengan program lembaga PAUD yang membangun pondasi bangsa dalam menumbuhkembangkan anak.

Netty menyatakan program pembelajaran PAUD juga lebih mengedepankan cara tulis dan berhitung (Calistung) padahal seharusnya menekankan terhadap pembangunan sikap.

Identifikasi permasalahan lain yakni investasi pendidikan, gizi dan status pengajar PAUD non formal yang masih dianggap bukan guru.

Netty menegaskan Himpaudi berupaya mengatasi persoalan itu dengan segala tantangan internal maupun eksternal Undang-Undang tentang Guru dan Dosen.

Guna menunjang upaya mengatasi persoalan PAUD, Himpaudi telah membentuk pengurus pada seluruh provinsi, 92 persen tingkat kabupaten/kota dan 72 persen tingkat kecamatan.

PAUD juga berperan sebagai agen penggerak program Gerakan Nasional PAUD berkualitas, Gerakan Pendidikan Keluarga dan Gerakan Pembelajaran Aku Anak Jujur dengan dasar Gerakan Satu Hati, Satu Dedikasi dan Satu Aksi. (ant/bali post)

saan, aparat kepolisian dan lainnya.

Ketua DPRD Lotim, H. M. Khaerul Rizal mengaku, daya kritis yang melekat pada diri masyarakat maupun LSM dalam mengkritisi langkah yang dilakukan oleh Pansus DPRD Lotim cukup bagus. Namun, katanya, kritikan yang diberikan itu harus bisa diiringi dengan sebuah saran agar anggota DPRD Lotim kedepan-

(ant/bali post)

SIMULASI - Sejumlah siswa mengerjakan soal menggunakan komputer saat simulasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMK Negeri 7 Palembang, Sumatra Selatan, Kamis. Dinas Pendidikan setempat mencatat hampir seluruh sekolah di Sumsel memilih UN berbasis komputer pada penyelenggaraannya April mendatang.

Di Bawah Provinsi, Guru SMA Berharap Lebih Baik Mataram (Suara NTB) Pengalihan pengelolaan jenjang pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi membawa banyak harapan bagi para guru. Tidak hanya berharap memperoleh kualitas pengelolaan yang lebih baik di bawah provinsi, tapi juga berharap agar kesejahteraan mereka lebih diperhatikan.

Kepada Suara NTB, Satgas Kesiswaan SMA Negeri 7 Mataram, Mahrun SP.d., mengaku hingga kini masih harap-harap cemas dengan perpindahan pengelolaan jenjang pendidikan menengah ke provinsi.

“Masih bersifat menunggu saja, tapi mudah-mudahan saja pengambilalihan tidak

melupakan program-program seperti adanya beasiswa untuk siswa miskin,’’ ujarnya.

Dicontohkannya, jika jenjang pendidikan menengah di bawah pengelolaan Kota Mataram, ada sejumlah program pemberian beasiswa, Mahrun juga berharap agar di bawah pengelolaan provinsi kelak akan ada program serupa yang lebih banyak lagi.

“Harapan kita jangan sampai tunjangan untuk adikadik yang berprestasi di bidang akademik terutama ini yang agak kurang, selama ini kan yang ada beasiswa untuk siswa miskin, tapi tunjangan untuk akademik masih kurang, sehingga anak-anak berpestasi cenderung merasa

kurang diperhatikan walaupun mereka dari keluarga berada tapi merasa kurang dihargai,’’ katanya.

Sementara itu, Junaidi guru SMA Nasional mengaku kebingungan lantaran belum memperoleh informasi utuh terkait dengan perpindahan pengelolaan jenjang pendidikan menengah ke provinsi.

Hanya saja, satu hal yang diharapkan guru geografi ini yaitu di bawah provinsi nasib guru harus lebih baik lagi dari pada di bawah kabupaten/ kota. Tak hanya itu, ia juga berharap akan ada programprogram yang pro terhadap guru-guru SMA termasuk juga bagi guru SMA yang masih berstatus honorer. (dys)

Mataram (Suara NTB) Komisi IV DPRD Kota Mataram berencana memanggil Dinas Dikpora Kota Mataram.

Pemanggilan ini guna meminta klarifikasi sejauh mana persiapan Dikpora Kota Mataram menggelar UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer). ‘’Kalau seandainya itu masih mengkhawatirkan, dan akan terjadi permasalahan yang besar terhadap ujian nasional, maka semua pihak akan bisa bertanggung jawab,’’ kata anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, H. Azhar Ansori kepada Suara NTB di ruang kerjanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Komisi yang membidangi masalah pendidikan ini merasa perlu turun langsung untuk melihat dari dekat sejauh mana kesiapan dari beberapa sekolah yang sudah menyatakan diri siap. Begitu juga dari sisi fasilitas berikut sarana dan prasarana. Bahkan, beberapa sekolah sudah menyatakan bahwa secara kelembagaan mereka sudah siap melaksanakan ujian nasional. ‘’Mereka siap secara teknis tapi tidak memikirkan terkait daya yang tersedia seperti listrik,’’ ujarnya.

Azhar Ansori tidak menampik bahwa Kota Mataram masih dihadapkan persoalan listrik yang sering padam. ‘’Itu yang kita khawatirkan,’’ cetusnya. Dewan, katanya, juga memikirkan hal itu. Meskipun secara subtansi pihak sekolah menyatakan siap melaksanakan ujian nasional. Salah sat-

unya pihak sekolah tersebut mengaku telah menyiapkan genset. ‘’Tapi apakah itu bisa menuai hasil sesuai yang diharapkan dari lembaga pendidikan itu sendiri,’’ imbuhnya.

Selain itu, penggunaan genset juga dikhawatirkan akan mengganggu jalannya ujian nasional karena penggunaan genset menimbulkan suara yang cukup bising.

Karenanya, Azhar Ansori meminta pihak sekolah mempertimbangkan hal tersebut. ‘’Walaupun misalnya ada peredam suara tapi emisinya juga mengganggu,’’ katanya.

Justru, sambung Azhar Ansori, faktor faktor-teknis dalam pelaksanaan UNBK nantinya harus menjadi skala prioritas. Tetapi memang sejauh ini, antara Dikpora Kota Mataram dengan Komisi IV DPRD Kota Mataram belum pernah bertemu membahas persiapan UNBK itu.

Karenanya, politisi PKS ini memandang perlunya komisi yang membidangi masalah pendidikan ini memanggil Dinas Dikpora Kota Mataram guna mendengarkan pemaparan Dikpora terkait persiapan UNBK tersebut.

Azhar Ansori tidak mempersoalkan kalau ujian masih berbasis paper test. Hanya saja kalau sekolah-sekolah di Kota Mataram sudah benar-benar siap, Komisi IV juga akan mendorong untuk dilakukan ujicoba UNBK. ‘’Karena ke depan mau tidak mau akan seperti itu semua,’’ katanya. (fit)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 11 Maret 2016

Hasil Pertandingan Sepak Bola Liga Champions Rabu, 9 Maret 2016 03.45 Real Madrid 2 vs 0 AS Roma 03.45 VFL Wolfsburg 1 vs 0 KAA Gent Kamis, 10 Maret 2016 03.45 Zenit St Petersburg 1 vs 2 SL Benfica 03.45 Chelsea 1 vs 2 Paris Saint Germain

Sharapova Berterima Kasih pada Penggemar Jakarta (Suara NTB) Beberapa hari setelah mengagetkan dunia karena gagal tes doping untuk Australia Terbuka, petenis Maria Sharapova berterima kasih pada penggemarnya atas “kata-kata luar biasa” yang membuatnya tersenyum.

FA Cup Inggris Rabu, 9 Maret 2016 03.00 Hull City AFC 0 vs 4 Arsenal

Jadwal Pertandingan Sepak Bola FA Cup Inggris Sabtu, 12 Maret 2016 03:55 Reading vs Crystal Palace @ beIn Sport 1 Minggu, 13 Maret 2016 01:30 Everton vs Chelsea @ beIn Sport 1 21:30 Arsenal vs Watford @ beIn Sport 1 Liga Premier Inggris Sabtu, 12 Maret 2016 20:45 Norwich City vs Manchester City @ beIn Sport 3 23:00 Stoke City vs Southampton @ beIn Sport 3 23:00 Bournemouth vs Swansea City @ beIn Sport 2 Minggu, 13 Maret 2016 23.00 Aston Villa vs Tottenham Hotspur @ beIn Sport 3 Selasa, 15 Maret 2016 04.00 Leicester City vs Newcastle United @ beIn Sport 3 La Liga Spanyol Sabtu, 12 Maret 2016 23:00 Barcelona vs Getafe @ Festival Orange TV Minggu, 13 Maret 2016 03:30 Atletico Madrid vs Deportivo la Coruna @ Festival Orange TV Senin, 14 Maret 2016 03:30 UD Las Palmas vs Real Madrid @ Festival Orange TV Serie A Italia Sabtu, 12 Maret 2016 03:45 Juventus vs Palermo @Quad Sports Orange TV Minggu, 13 Maret 2016 01:00 Empoli vs Sampdoria @ beIn Sport 2 03:45 Inter Milan vs Bologna @ beIn Sport 1 19:30 Chievo Verona vs AC Milan Senin, 14 Maret 2016 03:45 Lazio vs Atalanta @ Quad Sports Orange TV

Atlet asal Rusia itu menghadapi larangan bermain hingga empat tahun menyusul penyelidikan Federasi Tenis Internasional setelah hasil tesnya positif meldonium, yang oleh beberapa peneliti telah dikaitkan dengan peningkatan ketahanan tubuh dan performa.

“Saya bangun pagi kemarin, kotak surat elektronik penuh dengan cinta dan kasih,” kata Sharapova (28), pada Facebook, seperti diberitakan Reuters, Kamis.

“Saat ini, saya dengan bangga memanggil kalian penggemar.” Beberapa jam setelah pengumuman, para penggemar mendukungnya, yang menurut dia biasanya didengar bila seseorang meraih juara.

“Saya mau main lagi dan berharap masih ada kesempatan. Pesan-pesan kalian memberi saya semangat. Saya hanya ingin bilang terima kasih.

Terima kasih banyak.”

Sharapova harus mengatasi beberapa cedera tahun ini, tapi ia dikenal pantang menyerah saat bertanding. Ia mengaku sekarang siap berjuang melewati kemundurannya itu.

Ia sempat mengatakan hanya terpikir untuk bermain tenis saat pagi hari dan berharap ia tidak harus mengal-

ami hal ini namun akan terus menghadapinya. “Saya butuh berkeringat, melanjutkan pekerjaan saya sehari-hari, seperti yang sudah saya lakukan hampir sepanjang hidup saya, jadi saya ke gym,” kata dia.

“Lalu saya sadar ada mobilmobil yang mengikuti. Paparazzi yang baik balik lagi.”

Sharapova, atlet perempuan berpenghasilan tertinggi, bertanggung jawab penuh atas kesalahannya mengonsumsi obat yang dilarang sejak 1 Januari lalu. Ia sudah menggunakan zat tersebut selama satu dekade atas saran dokter keluarganya.

Federasi Tenis Internasional menetapkan skorsing empat tahun bila tes terbukti positif. Larangan main tersebut dapat berkurang dalam beberapa kondisi, misalnya pemain tidak terbukti melakukan kesalahan besar atau lalai.

Sponsor Hengkang Produsen jam tangan Swiss, TAG Heuer, memutuskan hubungan dengan bintang tenis Maria Sharapova, Selasa waktu setempat, menyusul langkah serupa dilakukan Nike dan Porsche yang juga menjauhi petenis putri berbayaran paling mahal di dunia

itu setelah dia mengakui tidak lolos tes doping.

“Kami kini memasuki era toleransi nol untuk kesponsoran,” kata Rupert Pratt, pendiri badan kesponsoran olah raga Generate. Kegagalan tes doping pada Australia Terbuka Januari silam membuat petenis berusia 28 tahun itu dilarang tampil oleh organisasi tenis dunia ITF. Program antidoping ITF menyerukan skorsing selama empat tahun bagi yang positif menggunakan doping, namun hukuman itu bisa dikurangi berdasarkan keadaankeadaan tertentu.

Sponsor lainnya, produsen mobil mewah asal Jerman, Porsche, menangguhkan kegiatan sponsor untuk Maria Sharapova yang menjadi duta Porsche setelah petenis Rusia itu gagal tes doping.

Petenis berusia 28 tahun yang lima kali menjadi juara Grand Slam itu mengatakan telah gagal tes doping di Australia Terbuka karena mengandung unsur meldonium yang dia konsumsi untuk masalah kesehatan.

“Kami menyesal atas berita terkini soal Maria Sharapova,” demikian pernyataan Porsche dilansir Reuters, Selasa

(Suara NTB/ist)

TETAP BERLATIH – Petenis cantik, Maria Sharapova tetap berlatih meski ia tengah berhadapan dengan sanksi akibat kegagalannya dalam tes doping. waktu setempat.

“Sampai rincian lebih lanjut dan kami mampu menganalisis situasi, kami telah

memutuskan untuk menangguhkan kegiatan yang telah direncanakan,” lanjut pernyataan itu. (ant/bali post)

Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Greysia/Nitya Akui Lawan Lebih Baik Jakarta (Suara NTB) Ganda putri Indonesia Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari mengakui lawan mereka lebih baik sehingga membuat mereka langsung tersingkir pada pertandingan putaran pertama turnamen All England 2016.

“Lawan memang bermain lebih baik dari kami. Pertahanan mereka lebih kompak dan susah untuk diserang,” kata Greysia dan Nitya selepas pertandingan di Birmingham, Inggris, seperti dilansir Tim Humas dan Media Sosial Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) dalam situs resmi mereka, Kamis.

Greysia/Nitya langsung kalah dalam dua game dari pasangan Naoko Fukuman/Kurumi Yonao dari Jepang dalam pertandingan yang berlangsung selama 70 menit dengan skor 18-21, 21-23.

Kekalahan itu merupakan kekalahan pertama Greysia/Nitya oleh Naoko/Kurumi. Dalam empat pertemuan sebelumnya, ganda putri andalan Indonesia itu selalu unggul dan kemenangan terakhir pada Jepang Terbuka 2015.

“Kami seharusnya dapat mengolah bola dan tidak terburu-buru untuk mematikan lawan. Mereka sering kesulitan menyerang balik dan itu kekuatan pertahanan kami,” kata Nitya.

Pada turnamen All England 2015, Greysia/Nitya mampu bertahan hingga perempat final dan kalah dari wakil Tiongkok Tang Jinhua/Zhong Qiaxin 19-21, 2113, 11-21.

Sebelumnya pada turnamen Jerman Terbuka 2016, Greysia/Nitya terhenti pada putaran semifinal, kalah oleh ganda putri Thailand Puttita Supajirakul/Sapsiree Taerattanachai 21-16, 22-24, 19-21.

Meskipun Greysia/Nitya telah tumbang, Indonesia masih menempatkan dua pasangan lain yaitu Anggia Shintta Awanda/Ni Ketut Mahadewi dan Della Destiara Haris/Rosyita Eka Putri Sari. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari

(Suara NTB/ist)

50 GOL – Penyerang Paris Saint Germain, Zlatan Ibrahimovic mencetak gol ke gawang Chelsea di menit 67 laga 16 besar Liga Champions, Kamis dini hari kemarin. Zlatan kini menjadi pesepakbola ke-14 yang membukukan 50 gol atau lebih dalam kompetisi Eropa.

Zlatan Cetak Gol Ke-50 di Liga Champions London Penyerang Paris Saint Germain (PSG) Zlatan Ibrahimovic menjadi pesepakbola ke-14 yang membukukan 50 gol atau lebih dalam kompetisi Eropa usai membobol gawang Chelsea pada leg kedua 16 besar Liga Champions.

Ibrahimovic merupakan satu-satunya pemain yang terdaftar dalam enam klub berbeda di Liga Champions. Ia mencetak gol pertamanya di kancah Eropa pada September 2001 saat Ajax menekuk Apollon Limassol 2-0 pada putaran pertama Piala UEFA. Sementara itu pemuncak pencetak gol terbanyak kompetisi klub Eropa dipegang Cristiano Ronaldo dengan 93 gol disusul Lionel Messi dengan 85 gol, demikian UEFA. Pelatih Chelsea Guus Hiddink berdalih kekalahan timnya oleh Paris Saint Germain (PSG) disebabkan sikap pemain yang membiarkan lawan mendominasi penguasaan bola sejak awal pertandingan.

The Blues ditekuk PSG lewat gol Adrien Rabiot dan Zlatan Ibrahimovic sementara satu gol Chelsea diciptakan Diego Costa. ”Kami terlalu banyak memberi rasa hormat dalam 10 menit pertama, mereka mendominasi,” kata Hiddink seperti dikutip laman UEFA seusai pertandingan.

“Paris tim yang bagus tapi setelah melangkah kami mendapat beberapa peluang.

Pada menit itu (gol Zlatan Ibrahimovic menit 67) semuanya berubah,” kata Hiddink. Kendati Chelsea menghasilkan jumlah tembakan lebih banyak, namun PSG terus mendominasi penguasaan bola sepanjang pertandingan.

Chelsea pun harus berjuang setelah Diego Costa ditarik keluar akibat cedera pada menit 60. “Kami punya peluang bagus untuk mencetak gol, namun Diego Costa cedera. Kami tahu dia tidak benar-benar bugar tapi sangat ingin bermain dan men-

cetak gol indah,” katanya.

“Anda lihat perbedaan tim ketika kami harus membawa pemain muda sementara mereka punya Edinson Cavani di bangku cadangan. Tetapi saya harus katakan bahwa kami memiliki pemain muda

Kenedy sebagai di bek kiri dan dia sangat baik,” ujar Hiddink.

“Ini adalah musim yang sulit. Kami hampir panik akan ancaman degradasi ketika saya datang dan sulit untuk mencapai posisi keempat.” (ant/bali post)

SUARA NTB

SUARA NTB Jumat, 11 Maret 2016

Halaman 12

Kandidat Bupati Lotim, H. Nasrudin

Memperjuangkan Tenaga Kontrak Jadi ASN H. NASRUDIN, S.Sos, M.Pdi, merupakan salah satu figur yang akan mencalonkan diri sebagai Bupati Lombok Timur (Lotim) periode 20182023 memiliki visi misi yang dinilai tidak terlalu muluk.

Dari beberapa misinya, salah satu di antaranya memperjuangkan tenaga kontrak (K2) atau pun yang dikatagorikan tenaga sukarela untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Baginya, memberhentikan pengabdian para tenaga kontrak atau tenaga sukarela dimaksud bersentuhan dengan sisi kemanusiaan. ‘’Kita akan panggil kembali mereka yang telah lama mengabdi tetapi terputus di tengah jalan,’’ katanya pada Suara NTB, Kamis (10/3). Para tenaga honorer tersebut, yang di Lotim saat ini diberhentikan berjumlah ribuan orang, patut dipertimbangkan untuk dipanggil kembali. ‘’Mereka sama sekali tidak membebani APBD,’’ tambahnya.

Para tenaga honorer itu, katanya, bagaimana pun harus diacungi jempol, karena pengabdian mereka hampir tanpa pamrih. ‘’Mereka tidak pernah menuntut honor setiap bulan, dan itu mereka tandatangani di atas pernyataan saat mereka memulai masuk mengabdi di suatu instansi,’’ ujarnya.

(Suara NTB/zul)

H. Nasrudin Maka sebenarnya tidak perlu ada yang merasa terbebani dengan kehadiran mereka di instansi pemerintah, tetapi justru loyalitas mereka terhadap tugas yang diberikan oleh atasan dijalankan dengan penuh keridhaan.

H. Nasrudin yang juga Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Lotim ini, kalau terpilih menjadi bupati Lotim kelak, menilai memanggil kembali mereka yang diputuskan pengabdiannya tersebut tidak terlalu sulit. Tidak juga sulit baginya untuk memperjuangkan mereka menjadi ASN. ‘’Regulasi soal ASN ada.

Tetapi hal itu pun masih bisa dikomunikasikan,’’ katanya.

Sepelik apa pun persoalan,

bagi Nasrudin, jika dikomunikasikan dengan institusi pemegang regulasi akan dapat dicarikan solusinya.

Dia merujuk pada satu contoh bagaimana membuat puluhan tenaga kontrak atau honorer di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Selaparang Televisi (Selvi) Lotim. Para tenaga honorer di sana dapat diperjuangkan oleh bupati H. Moch. Ali Bin Dachlan untuk diangkat sebagai ASN. Dan mereka kini telah memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP). ‘’Sekali lagi, hal itu tergantung komunikasi kepala daerah dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta,’’ sambungnya.

Perjuangan terhadap para tenaga kontrak atau tenaga sukarelawan di instansi pemerintah yang telah diberhentikan itu, baik di tingkat UPTD, puskesmas, atau lainnya di Lotim, merupakan satu di antara banyak hal yang ingin diperjuangkan di Lombok Timur. Sektor pendidikan menjadi perhatian yang terusmenerus diperhatikannya. ‘’Menciptakan sumberdaya manusia (SDM) tentu saja berasal dari bagaimana mengelola sektor pendidikan dari tingkat bawah, menengah dan ke atas,’’ katanya. (038)

Jumlah Rusa NTB Terus Menurun Mataram (Suara NTB) Rusa Timor (Cervus timorensis florensis) yang merupakan salah satu hewan dilindungi di NTB, yang juga menjadi maskot NTB, mengalami penurunan jumlah selama beberapa tahun terakhir. Hal itu disinyalir karena adanya perburuan yang dilakukan oleh masyarakat.

Tri Endang Wahyuni, SSi, dari bagian Pengendali Ekosistem Hutan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB, Kamis (11/3), mengungkapkan status Rusa Timor di alam sudah semakin sedikit.

“Jumlah hewan yang menurun drastis adalah rusa. Tapi tidak tiap tahun, beberapa tahun terakhir. Ketika ke lapangan kita tidak menemukan rusa. Ketemu, tapi tidak banyak,” ungkapnya.

Ia belum bisa memastikan jumlah terbaru dari sebaran hewan itu. Karena wilayah sebarannya yang cukup luas, sedangkan jumlah petugas relatif sedikit. “Memang tidak banyak lagi

jumlahnya. Kalau yang ditangkarkan masyarakat, berkisar antara 500 sampai 600 ekor yang masih ada,” katanya.

Dikatakan, penyebaran Rusa Timor ada di Tambora, Pulau Moyo, Sangiang, Satonda, dan beberapa ekor ditemukan di Lombok.

Berkurangnya jumlah Rusa Timor ini, kata Endang, diduga disebabkan perburuan liar yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat. “Faktor utamanya karena perburuan, faktor lain karena pembalakan, yang menyempitkan tempat tinggal rusa itu,” ujar Endang.

Berdasarkan data dari BKSDA NTB, selain rusa timor, ada 61 fauna yang dilindungi di NTB. Dibagi menjadi lima jenis; mamalia, aves (sebanyak 5 fauna), reptilian (34 fauna), reptilia (6 fauna), biota laut (12), dan insekta (2).

Endang menuturkan, salah satu penyebab dari berkurangnya jumlah Rusa Timor, karena

permintaan terhadap dendeng rusa di kalangan masyarakat cukup tinggi. “Permintaan dendeng rusa, cukup besar. Kecuali rusa yang dari penangkaran diperbolehkan. Penyebabnya ketika di masyarakat memakan dendeng rusa, permintaan akan daging rusa semakin banyak. Itulah yang dikejar oleh pemburu liar,” terangnya.

Untuk menanggulangi berkurangnya jumlah rusa, selain melalu konservasi, pihak BKSDA juga melakukan upaya penagkaran. Agar ada restocking terhadap hilangnya rusa di alam liar. Penangkaran itu di skala perumahan atau perseorangan, yang tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa, sebanyak 56 unit penangkaran.

“Upaya kita di luar kawasan konservasi, kita galakkan penangkaran. Supaya ada restocking, unit penangkaran rusa sudah banyak di NTB, menyebar di NTB, sebanyak 56 unit penangkaran,” jelasnya. (ron)

(Suara NTB/humas Setda NTB)

TERIMA - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi menerima rombongan Dirut ITDC Abdulbar M. Mansoer di ruang kerjanya, Kamis (10/3).

Bangun Jalan di KEK Mandalika

Kementerian BUMN Kucurkan Rp 102 Miliar

Mataram (Suara NTB) Direktur Utama PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Abdulbar M. Mansoer menyebutkan Kementerian BUMN menggelontorkan anggaran sebesar Rp 102 miliar pada tahun 2016 ini untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Anggaran itu juga akan dipergunakan untuk pembangunan danau di kawasan pariwisata nasional tersebut.

Hal tersebut dikatakan Abdulbar ketika dikonfirmasi usai bertemu gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerjanya, Kamis (10/3). “Infrastruktur jalan di lapangan akan kita serap Rp 102 miiar tahun ini. Itu dananya dari BUMN sendiri, dari PMN (Penyertaan Modal Negara),” ujarnya.

Ia mengatakan, anggaran sebesar Rp 102 miliar yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan di KEK Mandalika itu, merupakan bagian

dari PMN sebesar Rp 250 miliar yang dialokasikan dalam APBN 2015 lalu. Anggaran seratusan miliar itu akan dipergunakan untuk membangun jalan menuju Novotel dari jalan provinsi yang ada sekarang.

Kemudian, juga akan dipergunakan untuk membangun danau yang lokasinya tak jauh dari Novotel. Danau itu sudah ada saat ini. Namun, ketika musim kemarau, dana itu kering. Sementara ketika terjadi pasang surut air laut, maka

air laut akan masuk ke tempat tersebut. Inilah yang akan dibuat oleh ITDC. Selain itu, dengan dana sendiri, ITDC juga akan membangun masjid di kawasan halal hub KEK Mandalika.

Untuk pembangunan masjid itu sendiri, ITDC menyiapkan lahan seluas 4 hektar. Nantinya, masjid tersebut akan mampu menampung 1000 orang jemaah. Pembangunan masjid itu sendiri akan menggunakan arsitektur lokal.

Mulai tahun 2016 menda-

tang sejumlah hotel sudah mulai dibangun. Di antaranya hotel Pullman dan Club Med. Hotel Pullman ini rencananya dibangun pada lahan seluas 4,2 hektar yang fokus untuk menjadi hotel MICE. Paslanya, pariwisata MICE menjadi tren di NTB. Ada sekitar 600 hektar yang akan difokuskan untuk pembangunan tahap pertama. Diharapkan dalam waktu lima tahun akan terbangun 10 ribu kamar hotel di KEK Mandalika. (nas)

HILANG HILANG STNK R2 TYPE HONDA/NF100 TH.2004 NOPOL DR3354AT. NOKA/ NOSIN : MH1KEVA1X4K9566 / KEVAE-1955165. NO BPKB : D-0672220.0 AN. LALU BADRUN

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi.

KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./ mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 11 Maret 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Jumat, 11 Maret 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Sekolah Tanpa Kepekaan Stop Pemadaman Listrik PLN NTB kembali berusaha meyakinkan masyarakat di daerah ini bahwa tidak akan lagi terjadi pemadaman. Janji manis PLN ini sebetulnya menjadi kabar gembira bagi masyarakat di NTB. Sebab, sampai saat inipun masyarakat masih dihadapkan pada persoalan pemadaman listrik.

Baik pemadaman listrik secara bergilir maupun pemadaman listrik serempak. Yang paling merepotkan kalau pemadaman terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Sehingga masyarakat tidak dapat melakukan langkah antisipasi.

Seperti diketahui, ketergantungan masyarakat terhadap pasokan daya listrik PLN, mutlak adanya. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi masyarakat selain pasrah ketika PLN ‘’doyan’’ melakukan pemadaman listrik dengan beragam alasan. Kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan listrik. Hampir semua aktivitas masyarakat baik di dalam rumah maupun di luar rumah, tergantung dari listrik.

Tanpa listrik, aktivitas masyarakat bisa lumpuh. Mulai dari mencuci pakaian, menanak nasi hingga penerangan, membutuhkan listrik. Begitu besarnya ketergantungan masyarakat terhadap listrik PLN, mengesankan PLN bertindak semauan. Pemadaman yang terjadi kerap tidak melihat waktu. Di jam-jam dimana masyarakat sangat membutuhkan listrik seperti malam hari, justru tiba-tiba listrik byar pet.

Tidak sedikit masyarakat mengeluhkan barang-barang elektronik miliknya rusak akibat seringnya PLN melakukan pemadaman listrik. Tidak itu saja, dunia usaha juga mengklaim merugi saat PLN melakukan pemadaman dalam durasi yang cukup panjang. Bagaimana tidak, pengusaha terpaksa merogoh kocek lagi untuk membeli bahan bakar minyak untuk menyalakan genset.

Untuk itu, kalau PLN memang berkomitmen bahwa tidak akan ada lagi pemadaman listrik, maka itu harus dibuktikan secara nyata. Sebab, masyarakat NTB sudah pernah dikecewakan dengan janji serupa yang dilontarkan pihak PLN. Waktu itu pucuk pimpinan PLN NTB juga telah menjanjikan untuk tidak lagi melakukan pemadaman. Nyatanya, janji itu belum juga ditepati dan masyarakat NTB pun kecewa dengan kinerja BUMN dengan jargon kerja kerja kerja itu.

Kalau sekarang janji yang sama kembali diungkapkan kepada masyarakat, mungkin masyarakat tidak akan cepat mempercayainya sebelum PLN menunjukkan bukti konkret. Terlebih sebentar lagi, akan banyak kegiatan di Kota Mataram. Salah satu kegiatan nasional yakni MTQ dipusatkan di Kota Mataram. Untuk kegiatan tersebut, jelas membutuhkan listrik yang prima. Jangan sampai tiba-tiba listrik padam ketika para peserta yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia itu, sedang berlomba.

Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah, sebentar lagi atau tepatnya Bulan April mendatang, siswasiswa di daerah ini sudah memasuki masa ujian sekolah. Untuk Kota Mataram sendiri, ujian akan digelar berbasis komputer. Sehingga jelas membutuhkan daya listrik yang stabil dan mencukupi. Dari sekarangpun, para pelajar membutuhkan listrik sebagai sarana belajar, terutama di malam hari. untuk itu, PLN diharapkan betul-betul serius mewujudkan janjinya untuk tidak lagi melakukan pemadaman listrik. (*)

RADIO

Masyarakat benar-benar bersandar pada pendidikan formal sebagai syarat mencerahkan masa depan.

Tidak hanya itu, pendidikan formal juga dianggap sebagai jalan untuk mengangkat martabat. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin terangkat pula martabat kita. Di kolomkolom lowongan kerja, syarat minimal jenjang pendidikan pasti ada.

Untuk menjadi pamong praja dibutuhkan tingkat pendidikan tertentu. Maka bagi mereka yang tak menempuhnya, tertutuplah jalan bagai tertutupnya pintu rumah bagi tamu yang tak diperkenankan.

ENDIDIKAN formal lama-lama jadi teror yang menghujam ke dalam pikiran setiap orang tua.

Kalau tidak sekolah berarti tidak berpendidikan. Siapa yang mau dibilang tidak berpendidikan?

Pendidikan yang divalidasi melalui lembaga sekolah telah mewariskan suatu bentuk kewajiban yang haram diabaikan, apabila tak ingin ketinggalan dalam persaingan meraih kesempatan.

Konon, setiap orang harus punya visi dalam kehidupannya. Tujuannya membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Paling tidak untuk dirinya sendiri. Seringkali sekolah malah sudah menjadi visi, maksudnya, yang penting itu sekolah. Mau jadi apa nantinya, atau mau melakukan apa setelahnya, itu urusan nanti.

Sekolah itu penting. Itu kalau sistem pendidikannya beres.

Sistem pendidikan yang beres akan kelihatan dari hasilnya.

Hasilnya tentu saja persona-persona yang punya pikiran terbuka, kreatif, intelek, dan punya kepekaan. Apa yang diajarkan di bawah naungan gedung sekolah diukur melalui penggaris nilainilai. Penggaris itu bersifat umum dan berlaku untuk semua.

Tak ada kebebasan dalam pendidikan kita, terutama di jenjang

Oleh:

Kiki Sulistyo (Komunitas Akarpohon, Mataram

Sekolah itu penting. Itu kalau sistem pendidikannya beres.

Sistem pendidikan yang beres akan kelihatan dari hasilnya.

Hasilnya tentu saja personapersona yang punya pikiran terbuka, kreatif, intelek, dan punya kepekaan. Apa yang diajarkan di bawah naungan gedung sekolah diukur melalui penggaris nilai-nilai menengah ke bawah. Sejauh yang kita tahu penggaris itu telah berkali-kali mengalami pergantian, tetapi secara substansi sama saja. Sekolah tidak melatih kepekaan anak didik. Cara pandang terhadap peran pendidikan hanya mengejawantahkan ketakutan akan ketidaklulusan. Betapa malu apabila tak naik kelas, atau tak lulus dalam ujian akhir. Pendidikan formal adalah kurungan yang pada akhirnya melatih anak untuk patuh. Semata patuh dan menerima.

Dengan model seperti itu jangan diharapkan ada tumbuh kepekaan. Yang ada malah penggunaan segala macam cara untuk mencapai tujuan final yakni kelulusan dan ijazah. Dengan begitu produk pendidikan formal akan menempatkan kepatuhan sebagai pegangan. Memilih jalan aman, mengabaikan kemungkinan-kemungkinan, tak disergap kegelisahan dan betah berjalan lurus menuju kemapanan. Ilmu pengetahuan jadi tak teraplikasikan ke tengah masyarakat. Hanya tersimpan dalam laci dan lemari-lemari pribadi. Atau membeku di ruang formal. Untuk apa ilmu pengetahuan jika tak mampu membuat pencerahan? Jika tak sanggup membuat perubahan?

Lagipula harga pendidikan formal cukup mahal. Sekolahsekolah atau perguruan tinggi mensyaratkan biaya besar bagi siapa saja yang ingin menjadi bagian dari keluarga besarnya.

Pendidikan terjerumus ke dalam kubangan komoditi. Biaya sekolah mahal maka belajarlah baik-baik supaya nanti modal yang sudah dikeluarkan untuk sekolah dapat dikembalikan. Jadi

kelak siapa saja yang meminta ilmu darimu, mintalah ia membayar dengan mahal untuk secuil saja dari ilmu yang kau punya.

Sebab kenyataannya biaya yang dikeluarkan untuk menempatkanmu ke posisi bermartabat itu sangatlah besar.

Karena pendidikan formal kita tak pernah melatih kepekaan, maka sekian banyak persoalan yang menggerogoti kehidupan sehari-hari tak sanggup dipecahkan. Meskipun ribuan sarjana dicetak setiap tahunnya, bajubaju toga gentayangan bagai hantu-hantu siang hari. Keluargakeluarga mengantar dengan rasa haru yang tak bisa disembunyikan. Satu sosok dalam keluarga telah disahkan martabatnya, telah dicerahkan masa depannya, dan karenanya pantas jika harapan-harapan disematkan di pundaknya. Namun harapan kerap bagai bayangan air di tengah gurun luas, tampak ada tapi tak ada. Kenyataan menjahit selembar baju untuk memperlihatkan pada siapa saja bahwa tak ada yang benar-benar mudah.

Telah sekian lama kita terperangkap dalam streotip pendidikan yang seolah harus dijalani di bangku sekolah. Padahal kita juga tahu bahwa dunia pendidikan kita dibayang-bayangi oleh jubah mafia. Terselubung proyek dengan jumlah anggaran besar, menetaskan air liur kaum kemaruk yang lantas memperebutkannya atas nama kemajuan dan perbaikan. Siswa-siswa sekolah bagai kelinci percobaan dituntun untuk menelan ramuan yang satu ke ramuan yang lain. Ditambah berkelebatnya mitos UN yang meskipun lembar-lembar soalnya sudah dijaga oleh pasu-

RADIO

kan bersenjata, tetap saja bocor dimana-mana.

Karena sudah terperangkap kita tak berani lagi banyak bergerak. Kita takut terluka, takut mendapat bencana. Bersandar pada validnya gelar pendidikan, citra sosial ditegakkan bagai bendera yang dipaksa berkibar. Citra yang kemudian membawa standar hidup tertentu. Standar yang harus dikejar, supaya tak malu memiliki martabat dengan standar hidup yang rendah. Karena memang harus dikejar, kejarlah dengan cara apa saja. Gerogoti seenaknya setiap kesempatan, mumpung memang ada peluang.

Korupsi berakar pada mental yang tak memiliki kepekaan.

Bagaimana pendidikan yang mahal, lama, dan dijadikan sebagai syarat menjadi orang bermartabat itu justru melahirkan srigala-srigala rakus?

Karena kita sudah sekian lama bersandar pada pendidikan formal sebagai satu syarat paling penting dalam menempuh kehidupan. Mestinya kita bersikap kritis terhadapnya. Sekali lagi sekolah itu memang penting.

Karena itu sekolah formal sebagai suatu lembaga harus menunjukkan bahwa posisinya memang penting. Mengembalikan esensi sekolah sebagai tempat pendidikan yang utama adalah pekerjaan rumah yang harus dibereskan segera.

Pensiun dini ASN, berpotensi tambah pengangguran Harus dicarikan solusi terbaik

*** PLN yakinkan tak ada lagi pemadaman

Jangan hanya sekadar janji

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 11 Maret 2016

Tahun Kedua TGB-Amin, Penurunan Kemiskinan Belum Capai Target Dari Hal. 1 Salah satu upaya yang dlakukan mulai tahun 2016 adalah meningkatkan alokasi anggaran pengentasan kemiskinan dari seratusan miliar pada tahun 2014, menjadi Rp 800 miliar pada tahun 2016.

Baru-baru ini BPS NTB merilis, angka kemiskinan di NTB menurun pada periode Maret-September 2015 sebesar 0,56 persen. Jumlah penduduk miskin di NTB saat ini sebesar 16,54 persen atau 802.029 orang. Angka tersebut berkurang 21.060 orang atau 0,56 persen dibandingkan dengan penduduk miskin pada posisi Maret 2015 yang mencapai 17,10 persen atau 823.089 orang.

Pemprov akan merevisi target penurunan persentase kemiskinan sebesar 2 persen per tahun dalam RPJMD 2013-2018. Saat ini, Bappeda sedang melakukan kajian terhadap kemiskinan ini termasuk strategi-strategi yang akan dilakukan untuk mempercepat penurunannya.

Data yang diperoleh Suara NTB, mengenai gambaran target dan realisasi penu-

runan angka kemiskinan 10 kabupaten/kota se NTB periode September 20132014. Lombok Barat targetnya 2 persen, terealisasi 0,32 persen. Lombok Tengah, targetnya 2 persen terealisasi 0,17 persen.

Lombok Timur targetnya 3 persen, terealisasi 0,16 persen. Selanjutnya, Kabupaten Sumbawa targetnya 2 persen, terealisasi sebesar 0,17 persen. Dompu dengan target 1,5 persen terealisasi sebesar 0,24 persen.

Bima dengan target 1,75 persen terealisasi sebesar 0,04 persen. Sumbawa Barat dengan target 2 persen terealisasi sebesar 0,23 persen. Lombok Utara dengan target 4 persen terealisasi sebesar 0,36 persen.

Kota Mataram dengan target 1 persen terealisasi sebesar 0,22 persen dan Kota Bima dengan target 0,75 persen terealisasi sebesar 0,17 persen. Secara total, target penurunan persentase kemiskinan di NTB pada September 2013-2014 sebesar 2 persen terealisasi sebesar 0,20 persen. (nas)

Kapolda akan Klarifikasi Ditreskrimsus Dari Hal. 1 Kapolda juga belum bisa menjawab. “Saya belum komentar dulu. Cek dulu kasusnya,” pungkasnya.

Keputusan SP3 yang diambil Ditreskrimsus Polda NTB, dalam kasus bansos pondok pesantren (ponpes) di Lombok Timur ini memang cukup mengejutkan. Awalnya ditangani Sat Reskrim Polres Lombok Timur, yang kemudian menetapkan HR sebagai tersangka. Setelah pergantian Kasat, dari AKP Yuyan Priatmaja saat itu, ke AKP Haris Dinzah, kasus ini berlanjut. Karena ini melibatkan anggota DPRD NTB, kasus ini diserahkan ke Polda NTB. Dalam catatan Suara NTB, penyidik Polres Lotim pernah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejari Selong.

Di dalam SPDP itu, HR, anggota DPRD NTB yang diduga menerima aliran dana bansos ditetapkan sebagai tersangka.

Sebagai catatan, nama HR memang disebut sebut sejak penyelidikan kasus tersebut di Polres Lotim, karena diduga menerima Rp 90 juta dari total pencairan dana bansos dari Pemprov NTB sebesar Rp 100

juta. HR juga sudah diperiksa sebagai oleh penyidik Sat Reskrim Polres Lotim saksi meminjam tempat di Ditreskrimsus Polda NTB. Perkembangan signifikan kasus itu, HR sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan SPDP yang dikirim kepolisian. (Suara NTB, 17 Januari 2014).

Dalam SPDP itu, menjelaskan status penyelidikan kasus Bansos Lotim ditingkatkan ke penyidikan untuk berkas dan tersangka yang berbeda, yakni HR. Tersangka sebelumnya adalah Kamaludin yang kini menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor pada PN Mataram.

Sementara dalam persidangan kasus tersebut, HR memang akan dilibatkan lebih awal. Ia akan dihadirkan sebagai saksi untuk tersangka Kamaludin.

Peran HR sebagai fasilitator pencairan dana proposal Ponpes dari Pemprov NTB sebesar Rp 100 juta.

Namun kasus ini kemudian menjadi masalah, karena dana itu tidak digunakan sebagaimana juklak juknis bansos, namun digunakan untuk kepentingan lain. (ars)

Tingkatkan Pencapaian Indikator Dari Hal. 1 Menurutnya elaborasi ini penting, karena dalam data statistik ada 251 ribu lebih angkatan kerja masih banyak berpendidikan belum tamat SD, baru tamat SD melebihi 10 ribu. Jika hal ini dibiarkan tidak ada kebijakan dan program terintegrasi antara SKPD, maka akan menjadi masalah. “Karena itu program Disperindag harus dukung sektor pertanian mendongkrak sektor riil menjadi sektor manufaktur untuk memberi nilai tambah, sehingga bisa mengurangi kemskinan dan menyerap tenaga kerja,’’ ujarnya pada Suara NTB menggambarkan.

Dikatakan, musrenbang RKPD 2017 kali ini sekaligus melakukan evaluasi pencapaian RPJMD akhir tahun ke kedua 2014-2019. “Capaiannya bagus, secara komulatif mencapai 74,3 persen,” kata Baehaqi. Prioritas daerah tahun ini dan tahun depan adalah bagaimana mendorong sektor pendongkrak IPM yang masih rendah, seperti indeks pendidikan. Capaian IPM dipengaruhi tiga aspek, yaitu kesejahteraan rakyat tercapai 75 persen, layanan umum tercapai 73,7 persen dan daya saing tercapai 75 persen. Sehingga, secara kumulatif mencapai 74,3 persen.

Bertolak dari capaian-capaian tersebut, pemkab harus mendorong lebih dengan mengacu pada Indicator Human Development ( Indeks Pembangunan Manusia), yang masih rendah ada di indeks pendidikan 58 persen, dibandingkan dengan indeks yang lain seperti indeks kesehatan mencapai 68 persen, Pendapatan Asli Daerah mencapai 63,26 persen. Sehingga, indeks pendidikan harus didorong, karena terhubung ke semua aspek.

“Kalau pendidikan rendah, maka pendapatan juga rendah, sehingga berpengaruh pada kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Kalau melihat berdasarkan Data Pusat Statistik (BPS) masyarakat yang bekerja menurut kelompok usia dan pendidikan, totalnya yang bek-

erja mecapai 291.325. Jumlah ini terdiri dari kategori usia yang tidak lulus SD sangat tinggi. Karena itu, yang harus dipikirkan antar SKPD terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) perlu membuat Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) agar bisa melaksanakan paket B dan C secara regular. “Karena, berkaitan lama sekolah itu sangat berpengaruh terhadap kualitas pekerjaannya yang kemudian berdampak kepada penghasilannya. Jadi, sektor pendidikan, pertanian, dan Disperindag harus bersinergi dalam rangka intervensi,” katanya.

Menurutnya, perlu ada pelatihan yang disenergikan dengan modal usaha.

Sehingga kualitas pekerjaan dan hasil output pekerjaan memiliki daya saing.

Sementara, pada sektor pertanian berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 20,37 persen. Pertumbuhan sektor pertanian sangat lambat tidak pernah mengalami lebih 25 persen, artinya masyarakat yang bekerja di sektor ini jumlahnya banyak, pertumbuhan besar, namun hasilnya kecil. Sehingga berdasarkan survai BPS kemiskinan berada pada sektor pertanian.

Tahun 2015, jumlah angka kemiskinan di Lombok Barat mencapai 17,11 persen atau 111 ribu orang.

Oleh karena itu, pemantapan pembangunan harus dilakukan secara berbasis perdesaan. Supaya pembangunan layanan dasar di perdesaan terus ditingkatkan agar perkembangan ekonomi semakin meningkat dan angka kemiskinan terus menurun.

Adapun layanan dasar yang dimaksud, yaitu pendidikan, pasar tradisional, kesehatan, infrastruktur jalan, dan infrasturkur umum lainnya. “ Membangun dari pinggiran berbasis perdesaan meningkatkan daya saing masyarakat,” tandasnya. (her)

Halaman 15

Temuan Kerangka Jenazah

Polres Lobar Libatkan Tim Ahli Unram

Giri Menang (Suara NTB) – Untuk mencari tahu identitas dan penyebab kematian kerangka manusia yang ditemukan di Desa Ombe Kecamatan Kediri, sekitar pukul 09.00 Wita Senin (7/3) lalu, Polres Lombok Barat berkoordinasi dengan pihak rumah Sakit Bhayangkara untuk melakukan otopsi terhadap kerangka tersebut.

Dalam melakukan otopsi terhadap kerangka, pihak polres melibatkan tim dokter ahli dari Unram sebab proses otopsi memerlukan peralatan lengkap lantaran yang diotopsi kerangka manusia dalam kondisi tidak utuh. Selain melakukan otopsi, pihak Polres juga tengah mencari daftar orang hilang di Lobar khususnya di sekitar daerah di mana ditemukan kerangka tersebut.

“Kami berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Bhayangkara untuk mengotopsi kerangka yang ditemukan di Ombe Kediri. Kami libatkan tim ahli dari Unram untuk otopsi, karena tinggal tulang sehingga butuh peralatan lebih canggih dan lengkap,”terang Kasa-

treskrim Polres Lobar, AKP Joko Tamtomo, Kamis (10/3).

Pihaknya baru berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Bhayangkara melakukan otopsi terhadap kerangka, karena sehari sebelumnya libur nyepi. Rencananya, otopsi akan dilakukan secepatnya di rumah sakit setempat. Proses otopsi nantinya, dilibatkan tim dokter ahli dari Unram sebab kerangka yang diotopsi tinggal tulang tidak utuh, sehingga butuh ahli dan alat canggih.

Untuk menelusuri identitas kerangka, pihaknya juga melakukan pencarian daftar orang hilang di daerah sekitar lokasi di mana kerangka itu ditemukan. Pencarian juga dilakukan di tempat lain yang kemungkinan merupakan kor-

ban. Sejauh ini pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah kerangka tersebut korban pembunuhan ataukah kecelakaan terjatuh di sumur tersebut. “Itu belum kami tahu, karena itu perlu otopsi dan penelusuran lebih lanjut,”tukasnya.

Senin (7/3) lalu, warga Desa Ombe dihebohkan dengan penemuan kerangka manusia di sebuah sumur irigasi lahan pertanian milik warga tak jauh dari jalan raya GerungMataram. Penemuan kerangka ini pun sempat menyedot perhatian pengguna jalan yang lalu lalang di jalur utama tersebut, sehingga menyebabkan kemacetan. Kasus penemuan kerangka manusia ini pun ditangani polres Lobar. (her)

PKL di Jalan Bung Hatta akan Ditertibkan Mataram (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol PP) Kota Mataram akan segera menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang jalan Bung Hatta Kelurahan Monjok.

Pantauan Suara NTB, lapak PKL yang dibangun di atas trotoar semakin menjamur. Aktivitas mulai sore hingga larut malam. Jalan penghubung Kelurahan Monjok dan Rembiga itu, dipadati oleh kalangan remaja. Mereka berkumpul dan memanfaatkan jalan yang sepi untuk balap liar. Mirisnya, dengan kondisi minim pencahayaan, lokasi tersebut juga diduga sebagai lokasi transaksi seks di kalangan remaja.

Kasat Pol PP Kota Mataram Chaerul Anwar, menjelaskan,

penertiban PKL di Bung Hatta masuk 100 hari program kerja Walikota dan Wakil Walikota Mataram. Pihaknya segera menertibkan sebelum menghadapi musabaqah tilawatil qur’an.

“Itu masuk program 100 hari kerja. Supaya kota kita bersih,” kata Chaerul.

Dia membantah bahwa Pemkot Mataram melakukan pembiaran terhadap menjamur PKL tersebut. Sebenarnya, pelimpahan kewenangan Walikota ke kecamatan dan kelurahan harus dioptimalkan oleh lurah dan camat. Jika kelurahan tidak sanggup, baru kemudian Pol PP membantu menertibkan. “Bukan pembiaran. Lurah dan camat sudah diberikan pelimpahan. Jadi mereka yang menert-

ibkan,” pungkasnya.

Dia menambahkan, boleh boleh saja ada dugaan lokasi itu dijadikan tempat transaksi seks oleh kalangan remaja. Tetapi harus ada bukti konkrit sehingga bisa ditindak. “Boleh - boleh saja dugaan itu,” cetusnya.

Chaerul tidak menampik jalan di Monjok digunakan sebagai lokasi balap liar oleh sejumlah pemuda. Seringkali kucing - kucingan antar pemuda dan petugas. Dimanfaatkan waktu sepi untuk balap liar. Dalam hal ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Polres Mataram untuk menertibkan balap liar tersebut. “Yang jelas melalui patroli, tempati personil tidak mungkin.

Saya kira koordinasikn dengan Polres,” demikian ujarnya. (cem)

Putri Raja Thailand Kunjungi Objek Wisata di Lombok Dari Hal. 1 menjelaskan, selama di Museum Negeri NTB, rombongan putri mahkota Thailand melihat sejumlah koleksi yang ada.

Selain itu, ujarnya, kedatangan putri Mahkota Raja Thailand itu menunjukkan destinasi wisata Lombok, NTB telah menjadi pasar di Thailand.

“Putri Raja Thailand ini lambang negara, dia. Kalau lambang negara, dia itu hadir di kita, menunjukkan bahwa Lombok itu jadi pasar di Thailand,” katanya saat dikonfirmasi di sela-sela kunjungan rombongan Putri Raja Thailand di Museum Negeri NTB, Kamis (10/3).

Menurutnya, Putri Raja Thailand itu datang ke Lombok atas inisiatif sendiri. Hal

ini, kata Faozal, menunjukkan destinasi wisata Lombok sudah dibicarakan di Thailand. “Dengan datangnya beliau itu, berarti masyarakat Thailand akan tergugah datang ke Lombok. Ini sangat branding banget,” imbuhnya.

Faozal menyebutkan jumlah koleksi museum negeri NTB saat ini lebih dari 7.500 buah. Namun, baru 10 persen yang bisa dipamerkan akibat keterbatasan tempat dan ruang. Dengan kedatangan tamu istimewa dari Thaliand ini, lanjut Faozal membuktikan Museum Negeri NTB cukup representatif untuk dikunjungi wisatawan.

Sementara Putri Raja Thailand melihat berbagai koleksi yang ada di Museum Negeri NTB lebih dari satu jam. Den-

gan teliti ia menanyakan berbagai koleksi museum yang dipajang. Apalagi, Putri Raja Thailand ini merupakan seorang profesor antropologi dan cukup tertarik dengan hal-hal yang berbau sejarah.

Putri Raja Thailand terlihat sangat tertarik dan antusias melihat koleksi yang ada di museum. Setiap benda yang menarik baginya langsung diabadikan dengan kamera HP dan pocket yang selalu dikalungnya dan penjelasan dari tour guide dicatatnya dengan seksama.

Begitu juga Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi didampingi istri, Hj. Erica Zainul Majdi sesekali menjadi guide dan menjelaskan koleksi-koleksi yang ada di Museum Negeri NTB. (nas)

Pensiun Dini ASN, Berpotensi Tambah Pengangguran Dari Hal. 1 Ada yang masih satu tahun dan dua tahun. “Kalau saya ndak masalah. Tapi yang masih panjang masa pengabdiannya yang jadi masalah.

Kita ngremon (menggerutu) dengan rencana pemerintah ini,” ucapnya.

ASN Pemprov NTB lainnya LR, menyatakan tidak setuju dengan rencana tersebut. Dikatakan, kebijakan ini justru akan menambah jumlah pengangguran di NTB. Meskipun ASN yang akan kena pensiun dini diberikan uang pesangon untuk berusaha, namun menurutnya hal itu bukan menjadi solusi. Pasalnya, kata LR, sekitar 90 persen ASN menggantungkan hidupnya sebagai pegawai pemerintah.

“Kalau tak punya bakat bisnis maka tak bisa. Karena 90 persen pegawai ini menggantungkan hidupnya dari PNS. Tidak semudah itu bisa menjadi pengusaha. Harapan kami selaku PNS, kebijakan ini perlu dipikirkan dulu. Jangan spontanitas membuat kebijakan,”harapnya.

Ia mengatakan, rencana pemeirntah ini telah membuat ASN resah dan mempengaruhi psikologis mereka. Pasalnya, lanjut LR, sekitar 99 persen ASN sudah meminjam uang di bank. Rata-rata setiap bulan mereka menyetor di atas Rp 2 juta jika dengan pinjaman Rp 100 juta ke atas. “Ini meresahkan PNS terutama yang tak punya bakat bisnis karena 99 persen PNS punya

pinjaman di bank. Itu ratarata setiap PNS meminjam uang bank di atas Rp 100 juta.

Setoran per bulan lebih dari Rp 2 juta,”ungkapnya.

Terkait dengan rencana pensiun dini ASN ini, Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKD dan Diklat) NTB mengaku belum mendapatkan informasi dari KemenPAN-RB terkait wacana pensiun dini Aparatur Sipil Negara (ASN) lulusan SMA, SMP dan SD. Jumlah ASN Pemprov NTB lulusan pendidikan tingkat SMA ke bawah saat ini mencapai 2.729 orang.

Mereka ini merupakan ASN golongan I dan II. Sekretaris BKD dan Diklat NTB, Ahmad Masyhuri, SH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (7/3) lalu menyebutkan jumlah ASN Pemprov NTB saat ini sebanyak 7.178 orang. Mereka terbagi dalam empat golongan. Masing-masing golongan I dengan pendidikan SD-SMP sebanyak 201 orang. Kemudian golongan II dengan jenjang pendidikan SMA ke bawah sebanyak 2.528 orang, golongan III sebanyak 3.703 orang dan golongan IV sebanyak 746 orang.

Sementara itu, data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di NTB tahun 2015 lalu meningkat 5,69 persen atau 128.376 orang. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di NTB tahun 2015 tak mencapai target.

Dari target penurunan sebe-

sar 5,3 persen atau 109.754 orang, justru tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 5,69 persen atau 128.376 orang. Berbagai program dilakukan untuk menekan angka pengangguran ini, salah satunya kegiatan job fair, Angkatan Kerja Antara Daerah (AKAD) dan Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN) dan lainnya.

Pada tahun awal RPJMD NTB 2013-2018, yakni pada tahun 2013, tingkat pengangguran terbuka di NTB sebesar 5,38 persen atau 112.708 orang. Pada tahun 2014, tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 5,75 persen atau 127.710 orang. Sampai berakhirnya RPJMD 20132018, Pemprov menargetkan tingkat pengangguran terbuka di NTB sebesar 4,55 persen atau 97.017 orang.

Untuk tahun 2016 dan tahun 2017, Pemprov NTB melalui Disnakertrans menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka di daerah ini masing-masing sebesar 5,03 persen atau 106.725 orang dan 4,82 presen atau 102.479 orang. Sementara itu, jumlah angkatan kerja di NTB pada Agustus 2015 mencapai 2.255.879 orang, bertambah sebanyak 34.069 orang jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2014. Jumlah penduduk yang bekerja di NTB pada Agustus 2015 mencapai 2.127.503 orang, bertambah sebanyak 33.403 orang jika dibandingkan keadaan Agustus 2014. (nas)

Satwa Langka Prioritas Dilindungi Mataram (Suara NTB) Kakak Tua Jambul Kuning dan Elang Flores menjadi prioritas perlindungan satwa langka di NTB. Hal itu didasari berdasarkan Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, sejak tahun 2010 lalu.

Hal itu disampaikan oleh pengendali ekosistem hutan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB, Tri Endang Wahyuni, S.Si., ditemui di ruangannya, Kamis (11/ 3). Ia mengatakan, secara nasional terdapat 25 spesies prioritas yang harus dikelola dengan maksimal.

“Sampai saat ini di NTB ada dua spesies, kakak tua jambul kuning dan elang flores yang masuk kategori kritis, setingkat di bawah kategori punah,” ujar Endang.

Dikatakan, untuk jenis kakak tua, terdapat 147 ekor, tersebar di Moyo dan Jereweh.

Sedangkan Elang Flores, jumlah populasinya diperkirakan kurang dari sepuluh. Elang Flores sebarannya di Taman Nasional Gunung Rinjani, Kerandangan, Mandapangga dan Sangiang.

Hewan-hewan itu mengal-

ami kesulitan dalam berkembang biak. Endang mengatakan, untuk jenis kakak tua bertelurnya satu tahun sekali. Belum lagi mendapatkan ancaman dari perburuan liar, dan menyempitnya wilayah hewan itu untuk berkembang biak.

Sementara itu, di NTB terdapat 61 fauna yang dilindungi. Dibagi menjadi lima jenis; mamalia, aves (sebanyak 5 Fauna), reptilian (34 fauna), reptilia (6 fauna), biota laut (12), dan insekta (2).

Endang mengimbau, kepada masyarakat yang memiliki hewan yang masuk kategori dilindungi atau satwa langka, sebaiknya menyerahkannya ke kantor BKSDA. Karena, menurutnya, dengan adanya permintaan dari banyak masyarakat yang gemar memelihara hewan langka, perburuan akan terus terjadi.

“Menyayangi tak harus memiliki. Lebih baik hewan langka itu diserahkan ke kantor BKSDA. Pemeliharaan yang dilakukan untuk kesenangan, memicu orang untuk berjualan, memicu orang untuk berdagang satwa langka,” ujarnya. (ron)

Sepuluh Desa ’’Basno’’ di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Di tengah – tengah kegiatan pekan imunisasi nasional (PIN), Bupati Sumbawa, H.M Husni Djibril, B.Sc menyerahkan hadiah dari Gubernur NTB untuk 10 desa Buang Air Besar Sembarangan Nol (Basno) secara simbolis. Adapun sepuluh desa tersebut masing-masing Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa, Desa Satoe Berang Kecamatan Utan, Desa Luar Kecamatan Alas, Desa Banda Kecamatan Tarano, Desa Mamak Kecamatan Lopok, Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir, Desa Batu Bulan Kecamatan Moyo Hulu, Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu, Desa Luk Kecamatan Rhee, dan Desa Kalimango Kecamatan Alas. ”Sumbawa saat ini berada dalam jalur trans nusantara yang setiap hari dilalui oleh kendaraan yang dari Jawa (bahkan Sumatera) ke NTT. Daerah kita sangat strategis untuk tempat peristirahatan sementara (transit). Posisi yang strategis ini di satu sisi menguntungkan kita, namun di sisi lain harus kita waspa-

dai karena berpeluang sebagai tempat transfer penyakit, termasuk penyakit polio yang kita perangi bersama saat ini. Melalui kesempatan ini saya mengajak semua warga Sumbawa untuk mendukung pelaksanaan pekan imunisasi ini,” terang H. Husni.

Bupati juga menyerahkan “Reward Desa Basno” dari Gubernur NTB kepada 10 orang kepala desa yang mampu memimpin dan mengantar warga desanya untuk berperilaku tidak lagi membuang air besar sembarangan. Bentuk apresiasi dan motivasi Gubernur kita untuk mempercepat terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat melalui pemasyarakatan pemanfaatan jamban yang sehat dan aman bagi masyarakat dan lingkungannya. Semangat Basno harus sejalan dengan upaya pengendalian virus polio. “Saya juga meminta masyarakat juga melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan. Ini barangkali akan memadukan upaya pengendalian penyakit polio antara upaya imunisasi dan upaya kebersihan lingkungan,” jelas H. Husni. (arn)

Dalami Kebijakan Pusat Dari Hal. 1 Cuma terkait pelaksanaan (kebijakan), kita harus mendalami dulu bagaimana polanya,” kata Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH ketika dikonfirmasi Kamis (10/3) siang.

Maksud dari pendalaman kebijakan itu, kata Sekda, supaya Pemda menemukan cara yang paling tepat untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Ia mengatakan, kebijakan yang terkait dengan kepegawaian memang bersifat sentralistik.

Artinya, jika ada kebijakan dari pemerintah pusat soal rasionalisasi ASN maka dilaksanakan secara normatif di daerah. “Kita harus cermati dulu datanya berapa, dan ini kan kita harus melakukan pendataan dulu. Seberapa sih jumlah pegawai SMA ke bawah itu,” ujarnya.

Muhammad Nur menam-

bahkan, pada prinsipnya pengangkatan dan pemberhentian ASN bersifat sentralistik. Ketika ditanya dampak pensiun dini ini akan menambah angka pengangguran baru di NTB, dirinya enggan berkomentar.

Yang perlu dibicarakan saat ini, kata Muhammad Nur adalah masalah pegawai ini. Bagaimana tindaklanjutnya. “Mengenai dampak, nanti pemerintah pusat juga mempelajarinya bagaimana,” ucapnya.

Disinggung mengenai postur jumlah pegawai Pemprov NTB masih kurang atau lebih, mantan Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB ini menegaskan hal itu perlu dikaji. Sejauh ini, katanya, dengan postur ASN Pemprov NTB sebanyak 7.000 orang lebih masih dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. “Jadi untuk sampai kesimpulan (kurang atau lebih) itu dikaji dulu,” tandasnya. (nas)

Khidmat, Pelaksanaan Nyepi di Mataram Dari Hal. 1 “Tidak ada rasa dendam di antara dua kubu yang melaksanakan perang api ini. Perang ini semata-mata menjadi wujud daripada upaya kita dalam memerangi wabah penyakit,” kata I Gusti Bagus Mayana, Kepala Lingkungan Sweta Barat.

Gusti Mayana mengemukakan, api yang dikobarkan dalam tradisi perang api merupakan lambang kebenaran dharma. Perang api tersebut bertujuan untuk mengusir roh - roh jahat yang menjelma dalam bentuk pikiran-pikiran yang negatif dalam jiwa manusia. “Kobaran api itu merupakan lambang kebenaran dharma. Jadi, api itu sengaja dikobarkan untuk mengusir roh-roh jahat. Menghilangkan pemikiran-pemikiran negatif dalam diri kita masing-mas-

ing,” tuturnya.

Secara umum, ujarnya, tujuan daripada pelaksanaan perang api adalah untuk menyatukan diri dengan kebenaran. Perang api merupakan wujud persiapan awal menjelang perayaan upacara tapa brata bagi umat Hindu.

Hal senada disampaikan salah satu warga, I Gde Sugiana. Menurutnya, dulu perang api dilakukan tidak menggunakan suluh dari daun bambu. Zaman di masa ia masih kecil, perang api dilakukan dengan menggunakan jerami sebagai suluh. Ia mengaku api yang menimpa orang-orang yang berperang tidak terasa panas. “Apinya tidak panas, dulu perang apinya tidak memakai bobok seperti sekarang ini. kalau dulu kita pakai jerami yang dibakar. rasanya tidak panas. biasa saja,” tandasnya. (ham/met)

Jumat, 11 Maret 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pekan Imunisasi Nasional Polio Kota Mataram Dihadiri Ribuan Balita Mataram (Suara NTB) – Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yang diselenggarakan pula di Kota Mataram dihadiri ribuan balita beserta orang tuanya. Kegiatan yang dilakukan di 368 lokasi itu berlangsung dengan tertib dan penuh antusias dari masyarakat yang memiliki balita. Imunisasi ini mencakup balita usia 0-59 bulan yang bertujuan untuk mengurangi risiko terhadap penyakit polio. Meski selama ini kekebalan mayarakat terhadap penyakit polio terbilang cukup tinggi. Bahkan Indonesia telah mendapatkan sertifikat bebas polio pada tahun 2014 dari World Health Organization (WHO).

“Di Kota Mataram kasus polio itu tidak ada. Ini merupakan salah satu langkah kita agar pen-

yakit itu tidak terjangkit pada balita kita,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr Usman Hadi kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (8/3).

Penyakit polio merupakan penyakit pada susunan syaraf pusat yang disebabkan oleh virus polio. Secara medis, penyakit ini menyerang anak di bawah 15 tahun yang menderita lumpuh layu akut. Penyebarannya bisa melalui tinja yang telah terkontaminasi. Sementara untuk kelumpuhan sendiri ditandai dengan adanya demam, nyeri otot dan kelumpuhan pada minggu pertama saat mengalami sakit.

Untuk PIN yang berlangsung di Pasar Karang Sukun dihadiri pula oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mataram Hj. Suryani Ahyar Abduh. Peran perempuan

juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan balita. Untuk itu, istri Walikota Mataram ini mengingatkan agar peran perempuan di rumah lebih dioptimalkan, sehingga kesehatan anak terjamin dengan baik.

“Pekan imunisasi nasional ini sangat baik untuk anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita

dapat terhindar dari penyakit polio. Ini juga tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari ibu bapak semua,” ungkapnya.

Usman Hadi juga mengingatkan kepada masyarakat yang belum datang dan memberikan imunisasi pada anaknya diharapkan untuk datang ke pos yang sudah disediakan. Jika tidak, maka akan dilakukan penjangkauan kepada balita yang belum mendapatkan imunisasi. sebab hal ini sangat penting mengingat polio dapat menyebar melalui hal-hal yang tidak diduga.

“Kita berharap ini bisa mencegah balita kita terkena polio. Memang ini tidak rutin dilakukan, tapi kita akan usahakan semua anak dapat diimunisasi, agar terhindar dari penyakit ini,” Kata Usman.

Pekan imunisasi ini dilakukan secara serentak se-Indonesia sekaligus untuk mengingatkan para orang tua akan penntingnya melakukan imunisasi kepada anaknya.

Sebab penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang menular. Apalagi anak-anak biasanya bermain dengan anak lainnya.

Dikhawatirkan itu dapat menular, sehingga semua anak harus mendapatkan imunisasi.

Hj Suryani juga memberikan apresiasi kepada semua perempuan yang telah hadir untuk melakukan imunisasi kepada anaknya.

Sebab PIN tidak akan terlaksana dengan maksimal tanpa kehadiran dari para orang tua yang membawa anaknya.(lin/*)

(Suara NTB/lin)

Kepala Dikes Kota Mataram Usman Hadi memberikan imunisasi polio pada salah satu balita.

Antusiasme ibu-ibu yang memiliki balita saat mendaftarkan putraputrinya pada acara pemberian imunisasi polio yang digelar Dikes Kota Mataram di Pasar Karang Sukun Mataram, Selasa (8/3/2016).

(Suara NTB/lin)

Ketua TP PKK Kota Mataram Hj. Suryani Ahyar Abduh memberikan imunisasi polio pada salah satu balita yang digelar Dikes Kota Mataram di Pasar Karang Sukun Mataram, Selasa (8/3/2016) lalu.

64 Ribu Balita di Lobar Diimunisasi Polio Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui jajaran Dinas Kesehatan (Dikes) menggelar imunisasi polio serentak terhadap bayi dan balita berusia 0-59 bulan melalui program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) tang-

gal 8-15 Maret. Kegiatan yang dicanangkan di Puskesmas Gunung Sari Selasa (8/3/2016) lalu ini ditargetkan menyasar 64.622 ribu anak/bayi berusia 0-59 bulan yang tersebar di wilayah Lobar.

Imunisasi secara simbolis dilakukan langsung Plt Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, M.Si didampingi istri Hj. Haeratun Fauzan Khalid dan Kadikes Lobar, Drs. H. Rahman Sachnan Putra M.Kes. Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Lobar Hj. Sumiatun, FKPD Lobar, Sekda Lobar dan sejumlah kepala SKPD. Kepala Dikes Lobar, H. Rahman Sachnan Putra, menyatakan alasan dilakukan pencanangan di Puskesmas

Gunung Sari, karena memang puskesmas ini termasuk berpestasi dan terbaik di NTB, karena satu-satunya puskesmas yang terakreditasi dasar di NTB. “Terkait teknis pelaksanaan imunisasi (PIN) akan menyasar 64.622 ribu bayi dan balita, insya Allah akan kita laksanakan serentak mulai Selasa di 958 Pos PIN yang tersebar di seluruh Lobar,” terangnya.

Menurutnya, berbagai kegiatan persiapan telah dilakukan Dikes Lobar, di antaranya pertemuan sosialisasi dan advokasi dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten, menyiapkan pos PIN sebanyak 958 pos sebagai tempat pelayanan PIN. Pos ini terdiri dari 868 posyandu yang berfungsi lang-

sung sebagai pos PIN dan 90 pos tambahan yang tersebar pada tempat-tempat strategis, seperti pasar, pelabuhan, rumah sakit dan PAUD. Demikian juga pada tingkat kecamatan/puskesmas telah dibuat tim Pelaksana PIN Polio.

Pelaksanaan imunisasi serentak ini, jelasnya, akan berlangsung hingga tanggal 15 Maret. Dari 958 pos PIN yang disiapkan melayani imunisasi masih ada 77 pos PIN yang tidak bisa menggelar imunisasi, karena Hari Raya Nyepi.

Untuk itu, pelayanan imunisasi di 77 pos pin akan dilaksanakan pada tanggal 11-12 Maret. Namun ia memastikan 64.622 bayi dan balita bisa disasar imunisasi sampai tanggal 15 Maret. Pihaknya juga mengembangkan pelaporan dengan sistem quick count jumlah bayi dan balita serta anak yang terimunisasi.

Ia mengatakan, Imunisasi merupakan upaya pencegahan yang terbukti sangat cost effective. “Banyak kematian dan kecacatan yang disebabkan oleh penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

Seperti contohnya: Hepatitis, TBC, Dipteri, Campak, Polio dan banyak lagi yang lainnya.

Karena kita ketahui bahwa pencegahan itu lebih baik dari pada mengobati,” ungkapnya.

Sementara Plt. Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, M.Si mengimbau mulai tanggal 8 sampai 15 Maret 2016 agar semua masyarakat Lobar membawa semua balitanya (umur 0 sampai 59 bulan) datang ke pos PIN terdekat untuk mendapatkan tetesan imunisasi Polio. Fauzan juga berpesan agar semua lintas program dan lintas sektor agar bisa mensukseskan PIN Polio ini dengan mengajak semua keluarga, tetangga dan masyarakat yang mempunyai balita datang ke pos PIN terdekat.

Kepala Puskesmas Gunung Sari, Akmal Rosamali menyambut baik pencanangan PIN di puskesmas yang dipimpinnya. Khusus di wilayah Puskesmas Gunung Sari sasaran pos pin sekitar 5.421 bayi dan balita. Pos pin tersebar di tujuh desa dengan 72 pos pin.

“Kami turun sosialisasi dulu ke dusun dan desa melibatkan kecamatan,” katanya. (her/*)

Plt Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat memberikan imunisasi bagi balita (kiri). Wakil Ketua I TP PKK Lobar Hj. Khaeratun Fauzan Khalid memberikan vaksin polio pada salah satu balita.

Plt Bupati bersama istri didampingi Kadis Kesehatan Rahman Sahnan Putra berpose bersama ibu dan balita yang diimunisasi di Puskesmas Gunung Sari (kiri). Kadis Kesehatan Lobar H. Rahman Sahnan Putra memberikan sambutan.