Snt11042015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB

SABTU, 11 APRIL 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 34 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ynt)

BERSEPEDA - Dalam kunjungannya ke NTB, Presiden RI, H. Joko Widodo menyempatkan diri bersepeda mengelilingi beberapa ruas jalan protokol di Kota Mataram, Jumat (10/4) pagi. Presiden didampingi Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi , Kapolda NTB, Sriyono, dan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana saat melintas di salah satu jalan di Kota Mataram.

Presiden Janjikan Anggaran Rp 1,8 Triliun Tuntaskan Infrastruktur Dasar KEK Mandalika Praya (Suara NTB) Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan akan mengalokasikan anggaran Rp 1,8 triliun lebih tahun 2016 mendatang untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur dasar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kuta, Lombok Tengah. Dengan tuntasnya pembangunan infrastruktur dasar di kawasan yang telah lama terbengkalai itu, diharapkan akan mampu menarik investor menanamkan investasinya. ‘’Kebutuhan untuk infrastruktur dasar kira-kira Rp 2,1 triliun lebih. Tahun ini sudah kita berikan Rp 250 miliar, tahun depan Insya Allah akan kita selesaikan dengan Rp 1,8 triliun,’’ janji Presiden saat

TO K O H Bangun Birokrasi Bersih

H. Joko Widodo

PRESIDEN Ir.H. Joko Widodo (Jokowi) meminta para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) membangun pemerintahan yang efisien dan bersih. ‘’Saya titip ke depan bangun sebuah sistem pemerintahan yang baik, birokrasi mengikuti, gampang dikontrol dan sederhana,” kata Jokowi saat meresmikan Gedung IPDN NTB di Praya, Lombok Tengah, Jumat (10/4).

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/kir)

KO M E N TTAA R ’’Sharing’’ Anggaran

memberikan sambutan pada Peresmian IPDN Kampus NTB di Praya, Jumat (10/4) sore.

Orang nomor satu di Indonesia ini mengatakan, saat tiba di Bandara Internasional Lom-

bok (BIL) pada Kamis, 9 April sore lalu telah mendapatkan pemaparan dari Gubernur NTB mengenai KEK Mandalika. Ia menilai, pemaparan yang disampaikan cukup bagus.

Bersambung ke hal 15

Lima Partai Jajaki Koalisi Penantang AMAN Mataram (Suara NTB) Paket H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana atau Paket AMAN, bisa mendapatkan penantang serius di Pilkada Kota Mataram akhir tahun ini. Saat ini, koalisi dari sejumlah parpol tengah disiapkan untuk melahirkan penantang untuk duet petahana tersebut.

Seperti diketahui, Paket AMAN sejauh ini telah mulai bergerilya mengumpulkan dukungan demi dukungan dari parpol-parpol pemilik kursi di DPRD Kota Mataram. Namun, kekuatan politik untuk menandingi Paket AMAN tampaknya terus berproses.

Bahkan, menurut sejumlah pimpinan parpol tersebut, koalisi ini akan diperkuat dengan menggandeng parpol-par-

pol lainnya.

Sebelumnya, sudah ada PDIP dan Partai Demokrat dan PPP yang intensif melakukan komunikasi untuk menyiapkan pasangan calon penantang paket AMAN. Wakil Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (10/4) kemarin tak menampik bahwa sejauh ini, tiga parpol itu memang sedang menyiapkan penantang untuk incumbent.

Mahalli menegaskan, selain PDIP dan Demokrat, Gerindra dan PAN kemungkinan juga akan bergabung dengan koalisi ini. ‘’Kita upayakan bisa bersama-sama dengan Gerindra dan PAN. Sesudah pembicaraan dengan PPP dan PDIP, kami akan berusaha

mengajak Gerindra, karena di Gerindra, ada beberapa kader potensial yang kita wacanakan,’’ ujar Mahalli.

Ia menyebutkan, di Gerindra terdapat nama Baiq Elok Megawati, yang dipandang bisa menjadi opsi menarik untuk dimasukkan dalam bursa. “Kita lihat, nama Baiq Elok Megawati lumayan menarik,” ujarnya.

Mahalli juga mengakui, dari proses komunikasi dengan PDIP mencuat nama Hj. Baiq Selly Handayani yang saat ini menjabat Kepala Dinas Pendapatan Provinsi NTB. Sementara dari kubu PPP, ada pula figur perempuan, Hj. Wartiah, M.Pd , anggota DPRD NTB yang juga Ketua DPW PPP NTB. Bersambung ke hal 15

Rencana Pembangunan Bandar Kayangan Belum Detail PRESIDEN Ir.H. Joko Widodo (Jokowi) menilai, kajian mengenai pembangunan pelabuhan internasional itu belum detail. Untuk itu, ia meminta kepada Pemprov NTB secepatnya menyelesaikan kajian tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Presiden saat memberikan sambutan pada peresmian Gedung IPDN Kampus NTB di Praya

Lombok Tengah, Jumat (10/ 4) sore kemarin. Presiden mengatakan, rencana pembangunan Bandar Kayangan adalah mimpi dan gagasan besar yang perlu diwujudkan. ‘’Setelah saya sampai airport Kamis lalu diberi pemaparan masalahmasalah di NTB yang perlu diselesaikan.

Bersambung ke hal 15

Lahan ITDC Digugat ke PTUN Mataram (Suara NTB) Belum tuntas penyelesaian soal Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Pemprov NTB, pihak Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) menghadapi gugatan perdata. Gugatan dilayangkan seorang warga yang mengklaim sebagai pemilik 9 hektar lahan di kawasan Mandalika Resort tersebut.

Dalam perkara yang sudah masuk tahap persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) NTB itu, warga tersebut menggugat pihak Badan Pertanahan Nasional

(BPN) Provinsi NTB, karena tidak memproses pengajuan sertifikat atas 9 hektar lahan tersebut. Sementara pihak ITDC masuk dalam tergugat intervensi dalam perkara itu, karena posisinya sebagai pihak yang memiliki lahan. ‘’Kami dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam hal ini mewakili ITDC untuk maju di persidangan,’’ kata Asisten Perdata dan Tuntutan Negara (Asdatun) Kejati NTB, Hendrik Salalu, SH, MH dikonfirmasi Jumat (10/4) kemarin.

Bersambung ke hal 15

Dipusatkan di Kota Bima

GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta kepada pemerintah pusat sharing dana terkait dengan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur berbagai infrastruktur strategis seperti jalan. Hal itu mengingat selama ini pemerintah daerah, menanggung sepenuhnya biaya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan yang menghubungkan titik-titik potensi ekonomi masyarakat di NTB. Bersambung ke hal 15 TGH.M.Zainul Majdi

Wagub Canangkan Kegiatan BBGRM Ke-XII

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

(Suara NTB/use)

PUKUL GONG- Wagub NTB, H.Muh.Amin didampingi Walikota Bima, Wakil Walikota Bima, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi NTB, memukul gong sebagai tanda dibukanya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-XII, Hari Kesatuan Gerak PKK ke 41 dan Gelar Teknologi Tepat Guna (GTTG) ke XIII.

Kota Bima (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB memilih Kota Bima sebagai daerah lokasi pencanangan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-XII di Kota Bima.

Dalam waktu yang bersamaan di Kota Bima juga menjadi pusat kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 41 dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) ke XIII. Ke tiga kegiatan tersebut dilaksanakan bertepatan dengan HUT Kota Bima ke-13 yang jatuh Jumat (10/4) kemarin.

Ke tiga kegiatan tersebut dicanangkan oleh Wakil Gu-

bernur (Wagub) NTB, H.Muh.Amin,SH.M.Si yang ditandai dengan pemukulan gong, selepas peringatan HUT Kota Bima dalam sebuah apel upacara. Saat pencanangan itu, Wagub didampingi Walikota Bima HM. Qurais H Abidin dan Wakil Walikota Bima H A Rahman H Abidin SE, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, Mori Hanafi, M.Com, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi NTB, Drs.Bachrudin, M.Pd serta pejabat lainnya.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 11 April 2015

Halaman 2

(Suara NTB/fit)

Jangan Makan Gaji Buta WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., mengapresiasi rencana BKD (Badan Kepegawaian Daerah) yang akan melakukan sidak ke sejumlah SKPD yang dinilai paling malas. Namun, menurutnya, sidak jangan hanya menyasar SKPD malas, melainkan semua SKPD. ‘’Kalau bisa, BKD itu sidak ke semua SKPD karena itu merupakan bagian dari pembinaan,’’ ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram Jumat (10/4) kemarin.

Dewan, lanjut Muhtar, mendorong BKD melakukan sidak dimaksud. Supaya ke depan tidak ada lagi pegawai bolos atau tidak disiplin. Muhtar yakin semua anggota Dewan memiliki semangat yang sama, bagaimana mendorong masing-masing pegawai di Mataram rajin dan disiplin sesuai tupoksinya.

Pegawai yang tidak disiplin, lanjut Muhtar, bukan hanya mengganggu tapi juga merugikan daerah. ‘’Mereka (pegawai, red) kan digaji dari uang rakyat. Kalau kerjanya saja sudah malas-malasan, itu sama dengan makan gaji buta,’’ tegasnya. Ia berharap BKD terus memantau kedisiplinan kepada para PNS. ‘’Kalau sudah dikasi peringatan baik secara lisan maupun tertulis ya memang harus lebih tegas lagi. Jangan sampai ada yang tidak disiplin lagi,’’ terangnya.

Karena bagaimanapun, masyarakat akan tetap menjadi korban. Belum lagi untuk di Mataram, masih banyak masyarakat yang masih berebut ingin menjadi PNS. Menjadi PNS bisa dikatakan profesi primadona. ‘’Kenapa lalu kita sia-siakan tugas dan tanggungjawab itu,’’ kata Muhtar. Karenanya, politisi Gerindra ini menyarankan BKD turun ke semua SKPD yang ada di Kota Mataram.

Termasuk 50 kelurahan yang ada. Apalagi kelurahan merupkan ujung tombak pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pasalnya, nada sumbang kerap terdengar dari pelayanan yang diberikan pihak kelurahan kepada masyarakat. Tidak jarang kelurahan sudah mulai sepi sebelum waktu pulang kantor tiba. Sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan di sana terpaksa tidak terlayani.

Jam kerja yang dimulai pukul 07.30 dan berakhir pukul 14.00 Wita harus ditaati. ‘’Kita pahami itu sesuai dengan tugas kita masing-masing,’’ pintanya. Kalau pegawai sudah disiplin, tentu tidak akan ada lagi keluhan soal pelayanan dari masyarakat. (fit)

RTH - Kota Mataram masih kekurangan persentase RTH publik, dari target 30 persen yang harus dipenuhi. Setiap tahun Pemkot Mataram terus membangun RTH untuk memenuhi target tersebut, salah satunya di belakang Mataram Mall ini. Tapi sayang, taman ini akan dibongkar karena akan ada proyek pelebaran jalan.

Agar Tidak Berorientasi pada Bantuan

Jumlah PAUD di Mataram akan Dibatasi Mataram (Suara NTB) – Mendirikan lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di Kota Mataram nantinya tak akan semudah saat ini. Bahkan, jumlah PAUD di Mataram akan dibatasi.

Demikian diakui Ketua Pansus PAUD DPRD Kota Mataram, Lalu Suriadi, SE., kepada Suara NTB usai dengar pendapat bersama Himpaudi (Himpunan Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini), IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanakkanak Indonesia) dan Bhakti Mampu di DPRD Kota Mataram, Jumat (10/4).

Dikatakan Suriadi, Pansus merasa berkepentingan mengundang tiga pihak tersebut untuk mencari referensi maupun masukan guna menyempurnakan raperda PAUD. Hasilnya, memang ada penambahan materi seperti dimasuk-

kannya UU perlindungan anak pada klausul mengingat. Himpaudi dan IGTKI diminta sarannya terkait apa yang menjadi kebutuhan termasuk kendala-kendala yang pernah ditemukan di lapangan.

Menurut Suriadi, koreksi

paling banyak adalah pada penyelenggaraan PAUD itu sendiri. Mulai dari siapa yang menyelenggarakan, apakah perorangan atau lembaga. Selanjutnya terkait wilayah atau tempat dimana PAUD berada. ‘’Intinya dari itu agar mengev-

Dikes akan Siapkan Posko untuk Peserta MTQ Mataram (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram akan menyiapkan posko kesehatan untuk para peserta Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kota Mataram yang akan dilaksanakan pada tanggal 2125 April mendatang. Kepala Dikes Kota Mataram, dr. Usman Hadi mengatakan posko kesehatan ini cukup penting bagi para peserta. “Jangan sampai para peserta sakit untuk itu kita siapkan posko kesehatan,” ujarnya. Di posko ini, para peserta nantinya bisa memeriksakan kesehatannya.

Usman mengatakan posko kesehatan ini akan ditempatkan di lokasi tempat tinggal para peserta selama pelaksanaan MTQ. Para peserta akan tinggal atau diasramakan di MAN 2 Mataram dan Hotel

Arum Jaya. Dua tempat itu dinilai cocok karena cukup dekat dengan tempat pelaksanaan.

Di masing-masing posko, tenaga medis juga akan disiapkan Dikes Kota Mataram baik itu perawat dan dokter. Terkait jumlah tenaga medis yang akan disiapkan, Usman mengatakan belum mengetahui pasti, terpenting ada perawat dan dokter. Jika ada peserta yang sakit dan perlu dirujuk, maka akan dirujuk ke Puskesmas terdekat atau rumah sakit.

Jenis penyakit yang rawan menyerang para peserta menurut Usman adalah jenis penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) dan diare. Dua jenis penyakit ini biasanya disebabkan oleh kondisi cuaca, kecapekan, dan kurang tidur. Apalagi para peserta kegiatannya sangat

padat sehingga tetap harus menjaga kondisi kesehatan.

Lokasi pelaksanaan MTQ akan dipusatkan di Lapangan TNI AU (Lanud) Rembiga, Kecamatan Selaparang. Menurut Ketua LPTQ (Lembaga Pembinaan Tilawatil Qur’an) Kota Mataram, H. Husnan Ahmadi, peserta MTQ berjumlah 300 orang dari seluruh kecamatan termasuk official.

Mereka akan mengikuti tujuh mata lomba dengan berbagai cabang dan tingkatan. Ketujuh mata lomba tersebut diantaranya; tilawatil Qur’an, tafsir Al-Qur’an dalam tiga bahasa (Arab, Inggris, dan Indonesia), kaligrafi Al-Qur’an, cerdas cermat, dan beberapa lainnya. Para pemenang khususnya juara pertama akan mewakili Kota Mataram di tingkat provinsi. (ynt)

14 CPNS K2 Tertunda

BKD Intensif Komunikasi dengan BKN Mataram (Suara NTB) – Belum adanya kejelasan terhadap nasib 14 CPNS yang masuk katagori dua (K2). Badan Kepegawaian Daerah intensif mengkomunikasikan bahkan mempertanyakan perkembangan nasib K2 ke Kantor Regional (Kanreg) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Denpasar.

Demikian disampaikan, Kepala BKD Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany.

BKD kata Dewi, tidak lepas tanggungjawab terhadap sisa K2 yang belum dikeluarkan SK –nya oleh BKN. Tetapi, pihaknya tetap berkonsultasi bahkan mengharapkan agar SK K2 dikeluarkan secara bertahap. “Kalau tidak bisa sekaligus, paling

tidak tiga atau empat setiap bulan,” harapnya.

Dia tidak ingin ada persepsi yang muncul dari masyarakat terutama 14 K2 yang menilai pihaknya tidak mau menindaklanjuti.

Namun BKD tetap akan mengakomodir apapun yang menjadi tanggungjawab terutama berkaitan kepegawaian. Dewi kembali mengulas, 14 K2 yang tertunda karena beberapa persyaratan seperti SK pengakuan dari Kepala SKPD masing – masing, ijazah serta lain sebagainya yang tidak lengkap. Sehingga, pihaknya sempat memberikan tegang waktu 14 hari kepada CPNS untuk melengkapi. Kendati demikian, BKN tetap memverifikasi setiap data yang masuk.

Dia meminta kepada 14 orang tersebut untuk tetap bersabar, sembari pihaknya mengupayakan agar tetap terakomodir menjadi PNS melalui k2. Disamping itu, BKN harus memberikan kejelasan kepada Pemerintah Kota Mataram, agar nasib seseorang tidak terkatung – katung. “Iya, sementara waktu bersabar dulu,” pintanya. Seperti diberikan sebelumnya, total CPNS lewat K2 yang lulus sebanyak 377 orang.

Dalam perjalannnya, lima orang ditolak karena tidak sesuai persyaratan. Walikota Mataram pun telah menyerahkan secara simbolis SK PNS K2 beberapa waktu lalu bahkan beberapa PNS telah ditempatkan di instansi terkait. (cem)

pada kesulitan PAUD mendapatkan anak didik. ‘’Bagaimana memperoleh anak didik kalau di satu wilayah ada tiga PAUD,’’ katanya mencontohkan. Untuk itu, salah semangat dari raperda PAUD adalah membatasi jumlah PAUD. Nantinya akan dilakukan pula pendataan berapa jumlah PAUD yang ada dan berapa yang memenuhi kualifikasi.

Masukan-masukan itu, selain ada yang layak diakomodir, juga akan menjadi bahan Pansus PAUD untuk melakukan konsultasi ke pusat. (fit)

aluasi keberadaan dari PAUDPAUD itu,’’ ujarnya. Terkait kompensasi kinerja guru PAUD, juga agar diperhatikan.

Terkait menjamurnya lembaga PAUD di Kota Mataram, nantinya akan dikembalikan pada syarat pendirian lembaga PAUD itu sendiri. Hal ini diamksudkan agar tidak ada kecemburuan sosial antar PAUD yang satu dengan yang lainnya. Jangan sampai ada kesan pendirian PAUD berorientasi pada bantuan semata.

Selain itu, PAUD yang terlalu banyak akan berdampak

PLTGU Belum Pernah Ajukan Izin

Lalu Junaedi Mataram (Suara NTB) – Tudingan Manager PT. PLN XI pascadikonfrontir oleh Ombudsman RI Perwakilan NTB terjawab sudah. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela belum pernah mengajukan izin tata ruang ke Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Mataram.

Kepala Dinas Takowasbang Kota Mataram, Drs. Lalu Junaedi menegaskan tidak pernah ada niat sedikit pun menghambat proses izin yang diajukan oleh PLN ke Pemkot Mataram. Apalagi hal itu berkaitan dengan kepentingan atau kemaslahatan umat. Yang masih menjadi pertanyaan ujarnya, izin apa yang dihambat oleh pihaknya, karena sejauh ini tidak ada izin yang masuk maupun harus direkomendasikan.

“Tidak pernah ada upaya menghambat, apalagi itu ke-

(Suara NTB/cem)

KELURAHAN Banjar, Kecamatan Ampenan mendapatkan jadwal pencairan bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) hari ini, Sabtu (11/4) di Kantor Pos Ampenan. Lurah Banjar, Muzakkir Walad menyampaikan pihaknya akan melakukan pemantauan pencairan dana PSKS ini. Di wilayahnya, warga yang mendapatkan bantuan PSKS ini sebanyak 529 orang.

Muzakkir Walad Data warga penerima bantuan PSKS ini sama dengan warga penerima bantuan beras miskin (raskin).

Beberapa hari lalu pascamenerima surat dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, pihaknya langsung menginformasikan kepada warga melalui kepala lingkungan. Warga diminta untuk menyiapkan berkas persyaratan untuk pencairan dana tersebut.

Bagi warga yang perlengkapannya masih kurang atau yang kehilangan KPS (Kartu Perlindungan Sosial) diminta untuk segera mengurus surat keterangan hilang di kantor lurah. “Kalau warga yang masih kurang kelengkapan syaratnya, kita juga tetap standby di kantor sehingga warga bisa langsung datang mengurus kesini,” ujarnya ditemui di kantornya, Jumat (10/4).

Muzakkir mengatakan pihaknya juga sudah mencetak format surat keterangan kehilangan sehingga ketika ada warga yang datang mengurus, dengan cepat bisa ditangani. “Kita sudah fotocopy surat keterangan kehilangan dan biar gampang diisi ketika ada warga yang datang meminta,” ujarnya.

Pihaknya juga telah menginformasikan kepada warga bahwa pengambilan dana PSKS ini tak bisa dilakukan secara kolektif. Jika warga yang masuk dalam daftar penerima tak bisa mengambil langsung, bisa diwakilkan oleh anggota keluarganya yang lain, asal namanya juga masuk dalam KK (Kartu Keluarga) yang dibawa. “Kita minta mereka melampirkan KK sebagai bukti bahwa dia benar sebagai isteri atau suami yang bersangkutan. Kalau kurang meyakinkan kita meminta kepala lingkungan mendampingi,” jelasnya.

Jumlah warga miskin di Kelurahan Banjar disebutkan Muzakkir lebih dari 529 orang. Tapi beberapa waktu lalu ada pengurangan jumlah penerima raskin dari 560 orang menjadi 529 orang. Sementara untuk data penerima tiga kartu; KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sehat), dan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) sebanyak 2.743 jiwa. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

(Suara NTB/ynt)

Pantau Pencairan PSKS

pentingan publik,” kata Junaedi ditemui di ruang kerjanya, Kamis (9/4).

Walikota sebut Junaedi, memberikan kemudahan dalam proses perizinan dengan dibentuknya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T).

Kalaupun seandainya izin dimasukan ke BPMP2T, otomatis akan dirapatkan oleh tim kerja teknis. Kalaupun kaitannya dengan Ruang Terbuka Hijau, pasti Pemkot berpikir tentang kemaslahatan dan kemudaratan.

Bila manfaatnya lebih banyak apalagi menyangkut kepentingan publik bukan diri sendiri, dipastikan akan dipertimbangkan oleh pemerintah.

“Pemerintah pasti mendukung, tapi harus ada persyaratan yang dipenuhi,” ujarnya. Lalu apakah tidak menyalahi Perda RTRW Kota Mataram, karena kawasan tersebut merupakan daerah pariwisata? Secara potensial, belum ada pengembangan ke arah pariwisata, sehingga lokasi itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Disamping itu, Izin Lokasi (ILOK) dan IMB akan menjadi dasar peruntukan bangunan tersebut.

PLN harus menyelesaikan izin analisis dampak lingkungan (Amdal), karena berkaitan dengan fauna atau kehidupan biota laut. Mantan Inspektur pada Inspektorat Kota Mataram ini menyarankan PLN segera mengajukan izin, sehingga tidak ada kesan saling menyalahkan bahkan tuding. “Urus dulu izinnya, nanti kita proses,” sarannya. (cem)

SUARA NTB Sabtu, 11 April 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Penenun Tradisional Mengalami Degradasi Generasi Mataram (Suara NTB) Berbagai faktor kini menjadi penyebab terancam tergerusnya industri tenun tradisional. Minimnya regenerasi menjadi salah satu pemicu yang kemungkinan kuat akan meruntuhkan keberadaan ikon industri tradisional NTB ini.

Suara NTB tidak jarang mendengar pengakuan para pelaku industri tenun tradisional soal lemahnya motivasi penenun untuk terus mempertahankan warisan nenek moyang ini.

Salah satu Pengurus Baituttamkin Provinsi NTB, Salahuddin Mukhlis juga memberikan gambaran, jika berkesempatan jalan-jalan terutama di empat dusun, yakni Dusun Cempaka Putih, Dusun Treng Gading, Dusun Gelumpang dan Dusun Kembang Kerang Daya, Aikmel, Lombok Timur. Bisa dilihat di setiap rumah mereka memiliki alat tenun. Tapi sayang, aktivitas menenun hanya dilakukan oleh ibu-ibu hanya pada saat mereka memiliki waktu luang.

Aktivitas menenun menurut pengakuan para penenun, hanya sekadar aktivitas

sampingan dan hanya sekadar untuk melestarikan tradisi nenek moyang yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu.

“Tak ayal, selembar kain tenun bisa jadi diselesaikan sampai tiga minggu, padahal jika tekun mengerjakannya, selembar kain bisa selesai dalam waktu satu atau dua minggu. Berhitung secara ekonomi, kain tenun ini bisa menjadi komoditi utama yang mampu menyejahterakan keluarga yang menggelutinya, Pringgasela sudah membuktikannya,” tambahnya. Yang paling banyak dikeluhkan adalah soal permodalan dan pemasarannya. Ini masih menjadi cerita lama. Penenun biasanya menjual ke pengepul yang berasal dari luar desa termasuk art shop di Pringga-

sela banyak yang mengambil kain tenun dari Desa Kembang Kerang Daya.

Kendala utama lainnya adalah SDM yang menggerakkannya yang belum ada, ditambah lagi minimnya pengetahuan tentang manajemen pemasaran serta tidak adanya sumber permodalan menyebabkan penenun yang notabene adalah ibu-ibu rumah tangga ini hanya masih mengandalkan pola lama.

“Sehingga pilihannya, menenun hanya digeluti oleh segelintir orang yang masih mempertahankan warisan budaya,” kata Mukhlis pada Suara NTB di Mataram, Jumat (10/4).

Disinilah perlunya regulasi pemerintah untuk mempertahankan industri tradisional ini tetap lestari.

Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Provinsi NTB, Nurrahmat juga mengakui fenomena minimnya regenerasi penenun di NTB. Untuk mempertahankan eksistensi industri tradisional dalam daerah ini, PLUT menurutnya memberikan perhatian untuk pelatihan kepada daerah-daerah yang memiliki potensi produksi tenun.

Seperti yang dilakukan di Desa Taman Ayu dan Kebon Ayu, Gerung Lombok Barat.

Yang tua-tua diutamakan, sebab mereka memiliki pengalaman serta sudah terbiasa dengan kegiatan menenun.

Tinggal mereka harus dilatih untuk mengembangkan motif.

Kendati demikian, porsi pelatihan ini tetap dengan memperhatikan generasi-generasi penenun yang muda.

“Porsinya memang harus 50 : 50. yang tua diharapkan menurunkan bakat menenun kepada yang muda,” demikian Nurrahmat. (bul)

(Suara NTB/bul)

PENENUN - Ibu-ibu penenun menggelar hasil tenun tradisionalnya dalam sebuah kesempatan di Kembang Kerang, Aikmel. Makin jarang menemukan generasi penerus penenun di daerah itu.

Atap Terpal di Pasar Kebon Roek akan Diganti Seng

Kampung Unggas Diragukan PROGRAM kampung unggas yang digagas oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB diragukan akan berkembang.

Salah satu persoalan mendasar adalah belum adanya pabrik pakan di NTB. Pakan memiliki peran sebesar 80 persen untuk element pembiayaan dalam kegiatan berternak unggas.

Sehingga kebutuhan produksi pakan di dalam daerah, bagi Fungsionaris Forum Ekonomi Rakyat Tani (Feratani) Lombok, Muh. Ali Imron sebagai kebutuhan wajib yang harus ada di NTB. “Kalau jalan mungkin jalan, tapi asal jalan. Soal laporan, berhasilpun bisa dibuat-buat,” kata peternak bebek di Lombok Tengah ini dihubungi di Mataram, Jumat (10/4).

Kamp u n g

Muh. Ali Imron (Suara NTB/bul)

Unggas adalah salah satu program unggulan Disnakeswan.

Polanya, dengan memberikan bantuan unggas kepada kelompok-kelompok masyarakat yang sudah diverifikasi.

Program ini diharapkan agar NTB mampu menekan jumlah kebutuhan telur yang didatangkan cukup banyak dari luar daerah. Demikian juga dengan daging yang saat ini masih sangat mengandalkan pasokan dari luar daerah guna memenuhi permintaan di NTB. Kata Imron, dengan besarnya perbandingan pembiayaan yang harus disiapkan untuk kebutuhan pakan ini, tentunya bagi peternak unggas yang tidak begitu

siap secara materil akan mengalami kemunduran secara perlahan-lahan.

Sebab, tidak cukup hanya mengandalkan pakan alami.

Pakan pabrik memberikan porsi yang cukup besar untuk tumbuh kembangnya ternakternak unggas. Bahkan, unggas memiliki resiko yang cukup besar jika tidak diperhatikan pakan dan perawatannya secara khusus. Proses seperti itulah yang dianggapnya butuh biaya yang tidak sedikit bagi peternak.

Soal bahan baku pabrik, di NTB sudah cukup kaya.

Pakan terdiri dari 40 persen bahan bakunya berbasis jagung, dedak 40 persen, dan 20 persennya adalah obatobat perangsang pertumbuhan, antibiotik, tepung ikan dan sejenisnya.

“Dedak cukup banyak di NTB, bahkan jagung kita sampai mau ekspor. Dan saat ini harganya sangat rendah, sampai Rp 1.800/kg,” katanya.

Pemerintah daerah mungkin menurutnya memperluas jaringan untuk mengundang para investor untuk membangun pabrik. Atau jika memungkinkan, Perusda bisa saja dilibatkan.

Jika pabrik pakan bisa direalisasikan di NTB, dampaknya akan sangat besar terhadap perkembangan budidaya unggas, termasuk budidaya lainnya yang memiliki kebutuhan pakan sejenis. (bul)

Mataram (Suara NTB) Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram telah menganggarkan di APBD Kota Mataram sebesar Rp 200 juta untuk program pengatapan los pedagang khususnya di bagian belakang Pasar Kebon Roek.

Pasalnya sampai saat ini, los puluhan pedagang masih diatapi seadanya menggunakan terpal dan menyebabkan kondisi pasar tersebut terlihat semrawut.

Kepala UPTD Pasar Wilayah Mataram, Selaparang, Ampenan, dan Sekarbela Diskoperindag Kota Mataram, Muhammad Arifin mengatakan pengatapan akan

dikerjakan tahun ini dan telah dianggarkan sebesar Rp 200 juta. Nantinya los tersebut akan diatapi menggunakan seng seperti los di bagian depan dan tengah. Dengan demikian kondisi pasar bagian belakang lebih rapi dan tertata.

“Insya Allah akan kita kerjakan tahun ini dan itu sudah dianggarkan. Kita akan menggunakan seng supaya tertata rapi. Kalau pakai terpal kelihatannya kumuh, “ terang Arifin ditemui di Pasar Kebon Roek, Jumat (10/4).

Arifin mengungkapkan memang para pedagang kerap mengeluhkan hal tersebut dan sering menagih janji ke pi-

haknya kapan pengatapan akan dilaksanakan. Pengatapan tersebut telah direncanakan sejak dulu, tapi dilaksanakan secara bertahap karena keterbatasan anggaran. “Saya setiap hari juga ditagih para pedagang dan mereka tetap mengeluhkan hal itu. Tahun ini sudah dianggarkan untuk pengatapan los di bagian belakang,” ujarnya. Jumlah pedagang di bagian belakang sekitar puluhan orang, termasuk pedagang sayur, sembako, ikan, dan daging.

Pantauan Suara NTB puluhan pedagang mengatapi tempat berjualan mereka dengan terpal seadanya yang ditopang dengan tiang bambu. Kondis-

inya terlihat tak beraturan dan masih terdapat celah atau lubang sehingga air hujan akan merembes dan membuat pasar menjadi becek.

Sebelumnya pedagang sayur, Nurmansyah mengatakan sejak lama pihaknya dijanjikan pasar tersebut akan ditata, tapi belum direalisasikan sampai saat ini. “Kita disini, khususnya di bagian belakang belum diatap dengan seng los-losnya. Kondisinya masih seperti ini, dengan terpal,” ujarnya. Ia mengatakan jika hujan turun, kondisinya becek dan sangat mengganggu. “Kita sudah dijanjikan tapi belum dilaksanakan sampai sekarang,” sambungnya. (ynt)

Pelni Ajukan Subsidi dari Pemda Mataram (Suara NTB) Hingga kini, PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Ampenan belum membuka lagi rute pelayaran dari Lombok ke hampir semua rute di NTT. Kabarnya perusahaan pelat merah tersebut mengeluarkan pembiayaan yang tidak sebanding dengan pemasukannya.

Agar rute tersebut bisa dibuka kembali, PT. Pelni Cabang Ampenan meminta dukungan pemerintah daerah untuk memberikan subsidi.

“Di NTT, Pemdanya memberikan subsidi, sehingga semua rutenya hidup. Di sini Pemda tidak memberikan subsidi, hanya minta buka

rute saja,” kata Wahono, salah satu staf utama di Kantor Pelni Cabang Ampenan, Jumat (10/4).

Subsidi yang diminta tersebut, kata Wahono kepada Suara NTB, bisa saja dalam bentuk biaya kepelabuhanan, atau cost-cost lainnya. Tetapi soal subsidi ini biasanya pusat yang mengajukan permintaan.

Praktis, saat ini hanya satu kapal Pelni yang dioperasikan untuk rute Lombok. Itupun hanya untuk memenuhi penumpang secara personal dari dan ke Bali.

Ia menyebut, rute dari Lombok ke NTT sebenarnya memiliki prospek secara bisnis. Mes-

ki dari sisi penumpang, kisarannya masih pada angka seratusan lebih dalam sekali dua minggu jadwal pelayarannya.

“Bagus sebenarnya potensi dari dari Lombok ke NTT. Cuma Pemda tidak memberikan support kepada Pelni,” pungkasnya.

Rencana membuka kembali rute yang sudah dibekukan dalam beberapa lama ini, Pemprov NTB sendiri masih koordinasi dengan PT. Pelni. Soal koordinasi Pemprov dengan Pelni di pusat, Wahono mengatakan belum bisa menginformasikan sejauh mana Pemprov “merayu” Pelni pusat.

Yang jelas dia sarankan, Pemda sebaiknya memper-

timbangkan subsidi untuk menghidupkan kembali koneksi jalur laut antara Lombok dengan NTT. Wahono menyebutkan hampir tidak ada perkembangan yang menjanjikan soal perkembangan penumpang.

Karena Pelni hanya melayanani jasa pelayaran bagi perorangan.

Bahkan untuk rute Lombok ke Bali, pembelian tiketnya hanya hitungan jari, pernah sampai Cuma lima orang.

Kegiatan Tambora Menyapa Dunia (TMD) pun menurutnya tidak serta merta memberi efek meningkatnya jumlah pengguna jasa pelayaran Pelni. (bul)

Zona Parkir Kapal Nelayan akan Ditertibkan Mataram (Suara NTB) Pemerintah akan melakukan penetapan zonasi wilayah untuk perairan laut, termasuk akan diatur tentang pengelolaan pulau-pulau kecil. Bagian dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil (RZWP3K) ini juga mengatur tata letak parkir kapal-kapal nelayan.

“Kalau sebelumnya nelayan bisa parkirkan perahu di

10/04/2015

mana saja mereka mau, bahkan tidak jarang diparkirkan dispot-spot objek wisata, kedepan tidak boleh lagi,” kata Kabid P4K Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, L. Hamdi.

RZWP3K ini, menindaklanjuti amanat UU No 27 tahun 2007, jo UU no 1 tahun 2014 tentang perubahan UU nomor 7 tahun 2007 tentang pengelolan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil.

Di NTB ada 18 zona yang sudah ada, kesemuanya akan divaliditasi kembali. Dengan peta zonasi ini, pemerintah akan lebih mudah mengatur tata letak investasi yang masuk, khususnya ke NTB. RZWP3K ini lanjut dikatakan L. Hamdi, akan memetakan dimana saja zona-zona perairan yang dihajatkan untuk pariwisata, parkir kapal

nelayan, budidaya rumput laut, termasuk zona untuk kawasan konservasi. Sehingga masing-masing kawasan tidak saling memasuki untuk pengembangannya.

“Kalau yang sekarang ini tumpang tindih, ada kawasan konservasi malah mau dibuat jadi kawasan pabrik. Kawasan wisata, tetapi nelayan parkir sembarangan. Ini yang akan diatur, sehingga semuanya akan tertib,’ tambahnya.

Pada Suara NTB di Mataram, Jumat (10/4), pulau-pulau kecil misalanya, akan jelas peruntukannya. Apakah memang untuk kawasan konservasi, atau disiapkan untuk kawasan pariwisata. RZWP3K ini tetap akan disesuaikan dengan RT/RW masing-masing Kabupaten/Kota.

“Izin investasi akan dipantau dari RZWP3K ini, karena sudah jelas zonasinya,” tambahnya.

Dan tidak sembarang investasi akan diberikan izinnya bagi kawasan-kawasan yang tidak sesuai peruntukannya.

“Termasuk Mandalika Resort juga akan mengacu pada RZWP3K ini. Tetapi disana sudah jelas akan menjadi kawasan wisata,” ujar L. Hamdi.

Terhadap rencana Zonasi ini, L. Hamdi melihatnya dengan dampak positif. Penataan wilayah akan lebih teratur, sehingga rencana ini akan memberikan perlindungan bagi kawasankawasan konservasi laut. (bul)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR2238HI NOKA/NOSIN: MH1JB9128BK901041/ JB91E2888515 AN. M. TAISIR HILANG DISEKITAR GUNUNG SARI MENUJU MATARAM HILANG BPKB R2 HONDA DR4640BI NOKA/NOSIN: MH1JF21188K093835/ JF21E-1093660 AN. NOFITRI AGUSTIN HILANG DISEKITAR JL. RAYA GERUNG MENUJU MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 11 April 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Personel dan Armada Terbatas KEPALA Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melalui Kepala Bidang Kesehatan Keluarga (Kesga), Suardi, SKM,MPH, mengklaim jumlah bayi lima tahun (balita) pengidap gizi buruk atau gizi kurang di Lotim terus menurun dari tahun ke tahun.

Pasalnya, pada tahun 2013, angka balita yang terdata mengidap penyakit gizi buruk sebanyak 226 balita, sementara pada tahun 2014, angka balita pengidap gizi buruk sebanyak 132 balita.

(Suara NTB/dok) ‘’Sedangkan, berdasarSuardi kan data yang sudah masuk di Dikes Lotim, angka masyarakat Lotim yang terdata dari bulan Januari sampai Februari 2015 tercatat 16 balita pengidap gizi buruk,’’ terangnya pada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (10/4).

Diakuinya, dari sekian banyaknya balita di Lotim yang mengidap penyakit gizi buruk itu, tercatat hanya tiga yang meninggal, yakni pada tahun 2014. Sedangkan, pada tahun 2013 nihil alias bisa terselamatkan. Akan tetapi, pada awal Maret 2015, Dikes Lotim mengirim satu orang anak pengidap gizi buruk kelainan jantung ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita di Jakarta atas nama Abdullah Fakih (18 bulan) yang berasal dari Lepak Kecamatan Sakra Timur.

Melihat penurunan angka gizi buruk yang cukup signifikan yang terjadi wilayah kerja Dikes Lotim, pihaknya tetap melakukan penanganan langsung dengan berkoordinasi dengan pihak puskesmas di masing-masing kecamatan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada balita yang diketahui mengalami gizi kurang.

Selain itu, untuk menangani kasus gizi buruk dan penderita kelainan tetap berkoordinasi dengan pihak dari rumah sakit, PKK, dan Tim khusus yang menangani kasus tersebut yang dikomandoi langsung oleh Asisten II Setda Lotim. (yon)

Lotim Tak Mampu Tangani Sampah Selong (Suara NTB) Persoalan sampah di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) makin pelik. Jumlah sampah makin hari makin bertambah. Sementara jumlah personel dan armada yang dimiliki Kantor Kebersihan dan Tata Kota Pemerintah Kabupaten Lotim masih sangat terbatas.

Kepala Kantor Kebersihan dan Tata Kota Lotim, H. Ridatul Yasa di Selong, Jumat (10/4), mengaku, sejumlah irigasi terlihat tak lagi irigasi teknis. Saat kemarau diakui banyak sampah yang masuk. Salah satu sebabnya, masih minimnya kesadaran masyarakat. “Kita semua berikan dorongan dan sosialisasi kepada masy-

dari Jerman senilai Rp 300 miliar. Melalui dana itu rencana akan bangun TPA baru.

Satu di Lotim bagian utara yang direncanakan di Wanasaba, dan satu lagi di wilayah selatan yang rencananya akan ditaruh di Keruak. TPA baru ini akan langsung bisa mengolah dan memilah.

“Sampai kegiatan menanam di kolam sampah sehingga bisa dikelola mana organik dan un organik. Khusus TPA Ijobalit akan dilakukan revitalisasi . Ke depan bisa jadi kawasan wisata, karena lokasinya strategis pinggir pantai,” tandasnya. (rus)

(Suara NTB/dok)

BKP Imbau Gapoktan Isi LDPM terisi semua. Apalagi kapasitas masing-masing LDPM bisa 6 hingga 7 ton dan anggarannya sudah dipersiapkan dari pemerintah pusat. “Musim panen raya ini merupakan kesempatan bagi gapoktan untuk mengisi lumbungnya,” ucapnya.

Dikatakan, soal proses distribusi pangan ke tengah masyarkat diklaim sampai saat ini berjalan merata ke seluruh wilayah Kabupaten Lotim. Masyarakat Lotim sebenarnya tidak pernah kekurangan pangan. Secara umum, dari catatan Badan Urusan Logistik, Lotim selalu surplus pangan khususnya beras.

Pada musim panen raya ini,

Di tengah keterbatasan itu, H. Ridatul Yasa meminta masyarakat untuk tidak bakar sampah. Pihaknya bersama sejumlah elemen masyarakat sudah membentuk bank-bank sampah. Melalui bank sampah itu bisa langsung dipilah sampah-sampah yang bisa daur ulang atau tidak. Hal ini jelas akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Bank sampah yang beroperasi saat ini 9 unit yang masih aktif. “Dulu banyaknya 15, tapi 6 unit terpaksa kolap,” ujarnya. Itupun hanya ada di Selong.

Penanganan sampah ini, Lotim diakui dapat bantuan

SAMPAH - Kondisi TPA Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji. Hingga saat ini, Pemkab Lotim masih kesulitan menangani sampah, karena kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya masih rendah.

Panen Raya

Selong (Suara NTB) Memasuki masa panen raya dalam dua bulan terakhir ini, seluruh Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang dimiliki gabungan kelompok tani (gapoktan) diimbau untuk mengisi lumbungnya. Hal ini sebagai langkah untuk menjaga ketahanan pangan dan sebagai stok pangan ketika memasuki musim kemarau.

Kepala Bidang Distribusi Pangan pada Badan Ketahanan Pangan (BKP) Lombok Timur (Lotim), Syafi’i, SP, mengaku, saat ini harga gabah sedang murah. Lumbung-lumbung pangan yang ada diharap bisa

tan itu saja dalam sehari sekitar 150-160 meter kubik sampah diangkut sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang ada di Ijobalit kecamatan Labuhan Haji. Sementara itu, jumlah personel pun masih jadi masalah, sehingga sangat perlu ditambah. “Penyapu jalan saja 1 orang harus menyapu 1 km panjangnya. Dan jumlah hanya 76 orang,” ujarnya.

arakat,” ucapya.

Soal armada, dinyatakan kemampuan masih terbatas.

Armada pengangkut sampah yang beoperasi hanya 7 unit dan beroperasi pagi hingga sore. Pelayanan sampai saat ini hanya bisa dilakukan di wilayah Selong dan Labuhan Haji. ‘’Di luar dua kecamatan itu, belum bisa dilakukan,’’ akunya.

Disebutkan, dari dua kecama-

(Suara NTB/rus)

Syafi’i diketahui Bulog tidak bisa menampung semua produksi petani Lotim. Informasinya hanya mam-

Bandar Internasional Kayangan, BPN Diminta Perketat Lahan

pu 10 persen dari total panen.

Peranan LDPM selanjutnya bisa membeli hasil panen petani.

Pengadaan cadangan pangan di tingkat gapoktan ini sebenarnya disarankan juga bisa dilakukan dengan cara jimpitan, yakni iuran anggota kelompok untuk disimpan di lumbung pangan. “Jimpitan itu intinya tabungan gabah,” terang Syafi’i.

Ditambahkan, LDPM tidak boleh kosong. Sepanjang musim, lumbung yang dimiliki gapoktan itu tidak boleh nihil dari cadangan pangan. Dalam arti, ketika stok sudah habis, maka menjadi kewajiban untuk segera mencari penggantinya. Hal ini dimaksudkan agar saat musim tidak panen datang, masyarakat bisa memiliki cadangan pangan sendiri yang bisa didistribusikan ke anggota-anggotanya. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Tahapan realisasi rencana pembangunan Bandar Internasional (Global Harbour) Kayangan, Lombok Utara, masih berproses. Usai Pemda KLU dan Pemprov NTB bertemu Presiden RI, Jokowi Widodo, di VIP Bandara Internasional Lombok (BIL), Kamis (9/4) lalu, Presiden langsung mempertanyakan kesiapan Pemda. Menyikapi itu, Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., telah memanggil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) KLU, untuk mengamankan lahan sekitar Bayan dan Kayangan agar tidak berpindah tangan (jual beli) dari warga.

“Kita sudah memanggil BPN, dan minta jangan sampai lokasi milik warga sekitar pindah tangan. Masyarakat kita minta tidak menjual tanahnya, karena dengan adanya Global Harb, masyarakat pemilik lahan nantinya akan jadi pemegang saham,” ungkap Djohan Sjamsu, Jumat (10/4).

Pihaknya diundang khusus Jokowi untuk bertemu di BIL membahas Bandar Internasional Kayangan. Hasilnya, Presiden menyambut baik rencana itu dan sangat menduku-

ng proyek ini masuk KLU. Tindak lanjut dari pertemuan di BIL itu, Pemda KLU dan Pemprov NTB kembali akan dihadirkan di Jakarta untuk memaparkan sekaligus bertemu dengan calon investor. Konsorsium internasional ini akan hadir di Jakarta setelah pakar maritim yang ditunjuk Presiden, yakni Dr. Son Diamar, bekerja dengan baik meyakinkan investor.

Diterangkan bupati, Presiden Jokowi Widodo, tidak menginginkan proyek Bandar Internasional Kayangan tidak benar-benar dikerjakan begitu ditandatangani ke dalam Perpres Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Untuk itulah, Presiden meminta agar Pemda KLU dan Pemprov NTB juga bekerja sungguh-sungguh mengerjakan tupoksinya.

“Pak Presiden ingin sekali, Surat Putusan KEK segera keluar sehingga cepat terealisasi. Kalaupun KEK ditandatangani, maka Pak Presiden ingin agar investor langsung bekerja,” ujarnya.

Menyinggung gambaran ketersediaan lahan yang dibutuhkan nantinya, bupati meminta tim teknis yang diwakili Bappeda KLU untuk berk-

oordinasi dengan tim teknis dari Pemprov NTB. Ketersediaan lahan setidaknya harus ada koordinasi dengan Pertamina, yang mana BUMN ini akan membangun kilang minyak di lokasi sekitar Bandar Internasional. Memenuhi kawasan ini, radius lahan yang diperlukan digambarkan 10 kilometer untuk panjang kawasan pesisir dan 6 kilo meter ke bagian daratan atau ke kawasan perumahan penduduk.

“Koordinasi dengan Pertamina akan dilakukan, supaya jelas di mana global harb, di mana lokasi Pertamina.

Bandar Internasional membutuhkan lahan 10.000 hektar, tahap awal dibutuhkan 1.000 hektar, sedangkan Pertamina butuh antara 500 sampai 600 hektar,” ujarnya.

Bupati menambahkan, terdapat 3 zona yang nantinya akan dikembangkan di areal Bandar Internasional Kayangan, mencakup Zona Permukiman, Zona Pelabuhan dan Zona Industri Perdagangan.

Ketiga Zona itu, jelas akan menguras banyak lahan kering di wilayah Kayangan dan Bayan yang dominan berada di pinggir pantai. (ari)

Ibu Hamil Tak Boleh Anemia Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diketahui merupakan daerah yang masih tinggi angka kematian ibu (AKI). Sebagian besar kasus AKI diketahui terjadi, karena ibu hamil ini kekurangan darah. Menyikapi hal itu, ke depan ditarget Dinas Kesehatan Kabupaten Lotim, ibu hamil tidak boleh lagi terkena anemia.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Suprayitno. Ditemui di Selong, Jumat (10/4), ia menyebut saat ini jumlah ibu di Lotim yang mengidap anemia sebesar 21 persen. Hal ini menuntut Dikes terus mengkampanyekan agar ibu-ibu termasuk calon ibu gemar meminum multivitamin penambah daerah.

Dikes Lotim juga memiliki program pemberian pila penam-

(Suara NTB/rus)

Gizi Buruk Menurun

Suprayitno

bah vitamin berupa zat besi secara gratis pada ibu-ibu hamil. Pemberian pil menambah darah ini untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan Hemoglobin (Hb).

Standar HB pada ibu hamil ini minimal 12. Kurang dari itu maka harus diberikan terus, sehingga saat proses persalinan tidak terjadi anemia.

Saat proses persalinan dibutuhkan Hb yang cukup. Pasalnya, ancaman ibu bersalin bisa terjadi ancaman perdarahan yang dapat menimbulkan kematian. “Kita banyak berikan tablet penambah tambah darah, di puskesmas kita berikan secara gratis,” ucapnya.

Multivitamin penambah darah diberikan berupa Etabion dan Fondazen.

Terhadap remaja putri yang menjadi calon ibu, menjadi sasaran yang utamakan untuk kampanye gemar meminum multivitamin ini. “Terutama yang sudah duduk SMA. Persiapkan remaja untuk terbiasa untuk minum tablet tambah darah,” ungkapnya.

Pada bagian lain, Dikes Lotim sudah melaunching program Gerakan Aksi Seribu Hari (GRASI). GRASI ini bertujuan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan gizi buruk yang banyak terjadi di masyarakat.

Kepala Bidang Kesehatan Keluarga (Kesga) Dikes Lotim, Suardi, SKM,MPH, menjelaskan, gerakan ini mulai dicanangkan sejak tahun 2014

lalu yang bertujuan menjaga kandungan dari ibu hamil sampai dengan proses lahirnya bayi itu selama 24 bulan usia dari bayi. Jika GRASI itu berhasil dilaksanakan dengan baik, maka kecil kemungkinan terjadinya kematian ibu hamil, bayi maupun gizi buruk.

“Kita dari Dikes terus turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, baik untuk memantau kondisi di lingkungan, menggali kesadaran masyarakat, terlebih pemantauan terhadap kinerja kader Posyandu yang ada di masing-masing dusun. Karena, ujung tombaknya itu ada di Posyandu,”terang Suardi.

Tujuan dilakukannya pemantauan di wilayah-wilayah kerja Posyandu itu untuk melihat kondisi lingkungan sekitar masyarakat, karena selain jumlah penduduk Lotim terbanyak di NTB, luas wilayah serta kondisi lingkungan juga berpengaruh terhadap perkembangan dari lokasi masyarakat yang bersangkutan. “Dari segi fisik, mental dan lingkungan masyarakat itu juga sangat perhatikan, karena banyak masyarakat kita yang terkadang kekurangan air, sehingga sanitasi juga jadi masalah yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan bayi dan kerukunan dari keluarga itu sendiri,”ujarnya.

Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat tetap memanfaatkan program yang dicanangkan pemerintah melalui kegiatan posyandu yang menjadi ujung tombak kesehatan ibu dan bayi itu. Karena, jika ditemukan ibu maupun bayi yang mengalami penurunan berat badan maupun sejenisnya, maka kader maupun petugas posyandu yang ada di lokasi tersebut akan melakukan penanganan. (rus/yon)

SUARA NTB Sabtu, 11 April 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Tak Mampu Tuntaskan Proyek IPDN Libatkan KPK INSTITUT Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) secara bertahap terus melakukan pembenahan internal di berbagi aspek. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas IPDN. Salah satu cara yang dilakukan dalam hal rekrutmen calon praja dengan melibatkan banyak pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian disampaikan Dr. (Suara NTB/ist) Drs. H. Suhajar Diantoro, M.Si. H. Suhajar Diantoro di hadapan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, saat peresmian kampus IPDN NTB, Jumat (10/4). Ia menjelaskan, pelibatan KPK diharapkan bisa membantu perbaikan kualitas calon praja IPDN, khususnya dilibatkan untuk tes kejujuran.

Selain KPK, ujarnya, pihaknya melibatkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk tes kompetensi dasar. Sementara untuk tes fisik dan kesehatan dilakukan dengan melibatkan TNI. ‘’Sedangkan pemerintah daerah dilibatkan dalam proses awal rekrutmen calon praja dan rekrutmennya sudah menggunakan sistem online,” jelasnya.

Perbaikan pola rekrutmen, katanya, sudah mulai diterapkan awal tahun ini. Dan, tentunya akan terus dilanjutkan di masa yang akan datang dengan harapan bisa mewujudkan rekrutmen calon praja IPDN yang benar-benar berkualitas. ‘’Karena rekrutmen bukan lagi menjadi dominasi IPDN saja.

Tapi sudah melibatkan berbagai pihak,’’ akunya. (kir)

Winengan Akui Banyak Kabel PJU Dicuri Giri Menang (Suara NTB) Persoalan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Lombok Barat (Lobar) cukup kompleks. Tidak saja tagihan membengkak akibat pencurian aliran listrik oleh oknum masyarakat dan pengusaha.

Namun banyak kabel PJU diduga dicuri oknum, sehingga daerah merugi. Untuk mengantisipasi pencurian kabel, Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan rutin mengecek ke lapangan.

“PJU ini masalah akut. Tidak saja masalah tagihan, tapi banyak kabel dicuri oknum,” keluh Kepala Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan H. L. Winengan, SP, Jumat (10/4).

Diakuinya, dugaan pencurian kabel dan aliran listrik diduga marak di jalur Narmada, Lingsar dan daerah lain. Pihaknya menemukan pencurian aliran listrk oleh oknum pengusaha di jalur Narmada, oknum ini mengambil listrik dari PJU, namun tak resmi, sehingga beban pembayaran diserahkan ke daerah.

Hal ini menyebabkan, tagihan PJU di Lobar meningkat.

Hal ini, jelasnya, terjadi sejak lama, sehingga tagihan PJU di Lobar terus melonjak dan tidak pernah turun. Saat ini, persoalan ini yang menjadi titik fokusnya adalah melakukan penyisiran mulai dari pencurian aliran listrik dan nomor ID pelanggan. Ia mengklaim setelah persoalan ini sedikit-demi sedikit bisa diatasi telah ada pengurangan tagihan PJU melalui pemasangan meter. “Masalah ini telah lama terjadi, hanya saja tidak pernah diurus,” ujarnya.

Pihaknya terus membangun koordinasi dengan PLN untuk mengecek dan menyamakan data, baik itu data PLN maupun di dinas. Terkait jumlah bola lampu, ID pelanggan dan lain-lain. Ia menyatakan, saat ini dalam sistem PJU kali ini ada dua sistem yang dilakukan, yakni kontrak daya (P31) dan meterisasi (P33). Terkait kontrak daya, ia mempertanyakan pembayarannya. Sebab mati atau tidak mati listrik pihaknya tetap membayar tagihan full. Seharusnya tagihan yang dibayar tidak penuh, karena listrik mati.

Pihaknya terus melakukan penertiban dengan melakukan pengurangan ID pelanggan tak terlayani, “Contoh dari bengkel ke Tanak Beak, kami telah bersurat ke PLN untuk menghapusnya dari pelanggan,” ujarnya.

Hasil koordinasi ini, katanya, tidak serta merta mampu menekan tagihan PJU. Namun ada perubahan, tadinya bulan Februari bayar tagihan PJU Rp 1,9 miliar. Maret terjadi penurunan menjadi Rp 1,8 miliar lebih. Pada bulan April akan turun menjadi Rp 1,7 miliar lebih. “Itu dampak penertiban ID,” ujarnya. (her)

Wabup Ancam Jatuhkan Sanksi bagi SKPD Giri Menang (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, mengingatkan pada semua jajaran pimpinan SKPD agar mengawal semua proyek di SKPD masing-masing. Wabup tidak ingin ada lagi proyek molor tahun ini.

(Suara NTB/dok)

H. Fauzan Khalid

“Yang pasti kami tidak mau proyek terlambat, nanti kita lihat hasil akhir. Kalau sengaja dihambat oleh SKPD, yang seharusnya hitungan bisa selesai sesuai waktu tapi kemudian tidak bisa selesai, maka ada konsekuensinya,” tegasnya, Jumat (10/4).

Dijelaskan, tidak ada SKPD yang lamban mengurus dokumen tender. Hanya saja persoalannya, kata dia, kalau proyek yang bisa dikerjakan empat bulan, seperti proyek pengaspalan jalan sengaja menunggu proyek lain supaya

proses tender untuk semua proyek bersamaan. Seperti saat ini proyek yang didanai dari APBD murni dan DAK sudah masuk tender, namun perlu menunggu proyek didanai dari pinjaman.

Menurutnya, semua SKPD tengah mengurus proses tender dan ada yang sudah tuntas. Bagi SPKD yang menangani proyek fisik, seperti bangunan ditekankan supaya lebih digenjot, sebab proyek bangunan rawan terlambat. “Yang rawan proyek fisik bangunan,” ujarnya.

SKPD yang sedikit lamban

mengurus tender, menurutnya disebabkan kemungkinan persoalan teknis. Jika SKPD sengaja memperlambat, akan tetapi hitungannya bisa selesai sesuai waktu tidak menjadi persoalan. Akan tetapi, jika SKPD sengaja memperlambat, namun tidak bisa mencapai target maka ia memastikan ada konsekuensi bagi SKPD tersebut.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lobar, Ir. Sakri mengakui proses asistensi dokumen tender di Dinas Pekerjaan Umum (PU) berjalan sangat alot. Hal ini disebabkan, bukan karena persoalan pada tim asisten di PU melainkan pihak konsultan perencana proyek yang ditunjuk masing-masing Kepala SKPD lamban mengajukan dokumen perbaikan perencanaan ke Dinas PU, sehingga

target yang seharusnya bisa rampung lima hari molor menjadi seminggu bahkan 10 hari.

Sakri tak mau terus disalahkan terkait persoalan proyek molor akibat kendala di proses asistensi. Menurut Sakri, pada tim asistensi tidak ada persoalan, namun yang menjadi biang persoalan adalah konsultan perencana yang lamban. “Bukan persoalan di tim asistensi dinas PU tapi justru konsultan perencana di masing-masing SKPD yang lamban,” katanya.

Menurutnya, ada tiga SKPD memiliki konsultan yang lamban, sehingga berpotensi molor, antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pariwisata. Ketiga dinas ini, katanya, konsultannya lamban mengajukan perbaikan perencanaan. (her)

Beda Tempat Shalat Jumat, Warga Bentrok Praya (Suara NTB) Dua kelompok masyarakat Desa Labulia Kecamatan Jonggat Lombok Tengah (Loteng), Jumat (10/4), terlibat bentrok. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun sejumlah warga dilaporkan mengalami lukaluka lantaran terkena lemparan benda keras.

Kejadian berlangsung sekitar pukul 13.00 WITA. Saat itu, kedua kelompok warga baru selesai Shalat Jumat di dua masjid berbeda. Kebetulan lokasi kedua masjid tersebut berdekatan. Begitu turun dari masjid, sejumlah warga terlibat ketegangan. Sampai akhirnya ketegangan meluas dan melibatkan warga lainnya.

Situasi makin memanas lantaran kedua belah pihak sudah dibakar emosi hingga berujung aksi saling lempar batu. Saat aksi lempar batu itulah, sejumlah warga dari kedua belah pihak mengalami luka.

Aksi mereda setelah aparat keamanan bersama para tokoh masyarakat setempat, melerai kedua belah pihak. Sejumlah perwakilan warga pun dibawa ke Polres Loteng untuk dimediasi. Hasilnya, kedua belah pihak bersepakat untuk saling menahan diri dulu dengan tidak saling serang.

“Saat ini kondisi kedua belah pihak yang sempat terlibat bentrok sudah kondusif,” aku Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK, kepada Suara NTB, via ponselnya.

Untuk korban luka, Kapolres mengaku belum mendapat laporan pasti, karena aparat Polres Loteng masih melakukan identifikasi di lokasi kejadian.

Keterangan yang diperoleh menyebutkan, ketegangan antar kedua kelompok warga tersebut sebenarnya sudah lama terjadi. Dipicu oleh aksi salah satu kelompok warga yang memilih menggelar Shalat Jumat di tempat terpisah. Kedua belah pihak sebenarnya sudah beberapa kali dimediasi oleh pemerintah daerah, namun hasilnya masih tetap saja nihil.

Di mana kelompok masyarakat yang memisahkan diri menggelar Shalat Jumat di tempat terpisah memilih tetap menggelar

(Suara NTB/ist)

BERJAGA - Aparat keamanan berjaga di Dusun Sulin yang bentrok hanya terjadi salah paham, Jumat (10/4).

Shalat Jumat di salah satu mushalla yang sudah ditetapkan sebagai masjid. Sementara kelompok warga lainnya, menganggap shalat jumat di mushalla belum sah.

“Upaya mediasi sudah kita lakukan. Tetapi kedua belah pihak masih saja bersitegang,” tambah

Kapolsek Jonggat, AKP Komang Ronaka. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, aparat kepolisian masih terus memantau situasi di Desa Labulia, khususnya Dusun Sulin yang menjadi lokasi bentrokan. (kir)

Pembangunan Dam Mujur Terbentur 65 Persen Pengusaha Tempati Lahan GTI Pembebasan Lahan Praya (Suara NTB) Belum terealisasinya rencana pembangunan Dam Mujur Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hingga saat ini disebabkan persoalan pembebasan lahan.

Pemkab Loteng mengaku tidak mampu melakukan pembebasan lahan, karena besarnya anggaran pembebasan lahan yang harus disiapkan. Meski demikian, Dam Mujur akan tetap dibangun, walau harus menunggu waktu lama.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB, Ir. H. Dwi Sugiyanto, M.M, pada Suara NTB di sela-sela kunjungan Presiden Ir. H. Joko Widodo di Kampus IPDN NTB di Praya, Jumat (10/4). “Pembangunan Dam Mujur sudah masuk program pusat. Jadi pasti akan tetap dibangun,” janjinya.

Birokrat yang lama berkarir di Loteng ini menjelaskan, dari sisi teknis, Dam Mujur sudah sangat siap, sehingga rencananya pemban-

gunan paling lambat tahun 2017 mendatang. Setelah dua bendungan di Pulau Sumbawa terbangun.

Persoalan pembebasan lahan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemkab Loteng guna membahas pola pembebasan lahannya, termasuk penyiapan anggarannya. Kalaupun Pemkab Loteng tidak mampu seluruhnya, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Apalagi pemerintah pusat sudah menyatakan kesanggupan untuk sharing anggaran bersamasama dengan pemerintah provinsi.

“Jadi nanti, untuk pembebasan lahan pemerintah provinsi dan pusat siap membantu,” tambahnya.

Hanya saja, berapa kesanggupan sharring anggaran dari pemerintah pusat belum jelas. Namun, pihaknya berharap paling tidak setengah dari kebutuhan anggaran pembebasan lahan bisa disiapkan oleh pemerintah pusat. Sisanya akan diselesaikan pemerintah provinsi

bersama dengan Pemkab Loteng.

“Ini harapan kita, setidaknya 50 persen kebutuhan pembebasan lahan ditanggung pemerintah pusat.

Sisanya diselesaikan oleh pemerintah daerah,” imbuh Dwi. Disinggung kebutuhan anggaran pembebasan lahan, mantan Kepala Dinas PU Loteng ini, mengaku cukup besar. Pasalnya, luas lahan yang harus dibebaskan masih cukup banyak. Di mana dari total kebutuhan lahan sekitar 340 hektar yang sudah dibebaskan baru sekitar 11 hektar saja.

Terkait kebutuhan anggaran pembangunan fisik bendungan, Dwi mengaku ada sedikit perubahan.

Kalau sebelumnya diperkirakan bakal menghabiskan anggaran sekitar Rp 600 miliar lebih. Sekarang butuh sekitar Rp 700 miliar lebih. ‘’Sehingga kalau dikalkulasikan dengan kebutuhan yang lain, paling tidak anggaran pembangunan Dam Mujur menyentuh angka Rp 1 triliun,’’ akunya. (kir)

Gapai Swasembada Pangan

Dinas Pertanian Siapkan 1.400 Hektar Lahan Tanjung (Suara NTB) Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Kelautan perikanan dan Perkebunan (DPPKKP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyiapkan areal seluas 1.400 hektar untuk dioptimalisasi menuju program swasembada pangan nasional. Areal ini tersebar di areal lahan subur, serta lahan produktif di sejumlah kecamatan.

“Tahun 2015 ini, optimalisasi lahan dilakukan di lahan seluas 1.400 hektar. Lahan ini tersebar di 64 kelompok tani, masing-masing 52 kelompok di Kecamatan Bayan dan 12 kelompok tani di Kecamatan Tanjung,” ungkap Kepala Dinas PPKKP KLU, Ir. Hermanto, kepada wartawan, Jumat (10/4).

Sebagai dukungan program terhadap optimalisasi lahan tersebut, Pemda KLU tahun ini akan mengalokasikan anggaran bantuan sosial dalam bentuk sarana dan prasarana teknis. Dalam kurun 3 (tiga) tahun ke depan, kelompok tani (pok-

tan) secara bertahap akan memperoleh sarana dan prasarana seperti hand traktor, mesin pompa air serta bantuan mesin lainnya.

Pemda KLU dalam hal ini, sebut Hermanto, mengalokasikan bansos senilai Rp 1 miliar lebih ke Poktan. Seluruh anggaran ditransfer langsung ke rekening kelompok.

Bantuan lain juga berasal dari APBN Perubahan untuk areal seluas 1.000 hektar.

“Alokasi dan pemanfaatan bantuan akan dikawal langsung oleh penyuluh dan TNI bersama UPTD setempat, sesuai kerjasama yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat,” sebutnya.

Ia mengutarakan, optimalisasi lahan merupakan salah satu usaha meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan pertanian untuk meningkatkan hasil produksi dan volume produksi dalam 1 tahun. Pemerintah bertujuan, melalui optimalisasi ini pemanfaatan lahan yang tidak maksimal menja-

di lahan pertanian produktif dapat diupayakan masyarakat untuk mencapai swasembada pangan.

Pada kesempatan yang sama, Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH, usai memberikan bantuan secara simbolis di poktan Desa Sokong, meminta seluruh poktan yang memperoleh bantuan dapat memanfaatkannya secara maksimal. “Saya berpedan, agar seluruh kelompok tani yang menerima bantuan memanfaatkan yang diterima sebaik-baiknya. Jangan diabaikan apa yang menjadi perhatian pemerintah ini,” pesannya.

Ia mengatakan dalam kurun 3 tahun ke depan, pemerintah mengajak masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan guna mewujudkan swasembada pangan. Menurut dia, walaupun KLU masih mempertahankan surplus prosuksi beras/ gabah, namun peningkatan volume produksi tetap harus dicanangkan untuk mendukung kebijakan dan target pemerintah pusat. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Rencana Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Djohan Sjamsu, SH, untuk mengeluarkan izin sementara sebagai legalitas berusaha sejumlah pengusaha yang menempati lahan yang dikuasai PT. Gili Trawangan Indah (GTI) mendapat tanggapan positif dari Asosiasi Pengusaha Gili Trawangan (APGT).

Pasalnya menurut APGT, dominan pengusaha di Gili Trawangan, 65 persennya menempati lahan GTI. Representatif APGT, Samsudin, kepada wartawan, Jumat (10/4), mengungkapkan mendukung rencana kebijakan yang diambil Pemda KLU. Mengingat eksistensi pengusaha yang ada di lahan GTI, selama ini belum memberikan kontribusi ke daerah.

Sebaliknya jika kalangan pengusaha ini ditertibkan, karena persoalan alas hak pengelolaan lahan, sangat tidak mustahil untuk dilakukan.

“Kuncinya hanya satu, mudahkan regulasi. Di GTI itu, ada 65 persen pengusaha dari seluruh pengusaha yang ada di Trawangan. Artinya kalau mereka ini diberikan kemudahan izin, akan banyak sumbangan PAD yang masuk untuk Pemda,” ungkap Sam – sapaan akrab Samsudin.

Menurut owner Samba Hotel dan Vivian Cruise ini, dengan dukungan regulasi yang akan diberikan, ia berani menaksir pemasukan PAD sebesar

Rp 25 miliar dari Gili Trawangan saja, merupakan angka yang sangat sedikit. Mengingat Jumlah Uang yang Beredar (JUB) di di Trawangan per harinya bisa mencapai Rp 20 miliar.

Angka ini tercermin dari penarikan uang tunai yang dilakukan di sejumlah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) beberapa bank dan tingkat konsumsi (makanan dan minuman) pengunjung.

Sam mengatakan, APGT akan mengawal kebijakan Pemda dalam aspek peningkatan PAD asal ada komunikasi dari pemerintah daerah.

Pengusaha yang tergabung dalam APGT sejauh ini mampu eksis mengembangkan dinamika usahanya melalui kearifan lokal (awig-awig) yang dibuat APGT. “Motto kami di APGT hanya 1, Hard and Protection. Hard artinya, regulasi (awig-awig) yang kita buat itu berlaku dan harus ditaati. Siapapun pengusaha yang tidak taati aturan, bisa kita singkirkan dari Trawangan. Sedangkan protection, artinya bagi pengusaha yang mentaati aturan akan mendapat perlindungan,” katanya.

Sam melanjutkan, pada konteks Hard and Protection tersebut tentu saja harus harus beriringan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemda. Termasuk pada upaya Penertiban Pemda terhadap bangunan yang melanggar sempadan pantai, APGT

bisa membantu Pemda. Terbukti, bangunan milik ‘Scally Wags’ telah dibongkar pemiliknya atas dasar desakan dari APGT. Terkait peningkatan PAD dari kalangan pengusaha, Sam memberi tips ke Pemda. Selama ini, daya beli pengunjung lebih banyak terkuras di minuman. Dibandingkan makanan yang membutuhkan 3 kali sehari atau dengan long term hanya 1 jam, pengunjung lebih banyak menghabiskan waktunya di meja Bar. Bahkan jika diukur, konsumsi rata-rata per hari per pengunjung bisa mencapai Rp 400 ribu untuk minuman saja.

“Pemda KLU tinggal mengeluarkan slip potongan pajak (PPh), jual ke pengusaha, sehingga dengan dasar itu kami di APGT akan mengedarkan ke pengusaha. Ini kalau Pemda mau mengoptimalkan PAD,” ujarnya.

Terpisah, Bupati Djohan Sjamsu, SH., usai mengukuhkan Kelompok Ternak di Tanjung mengatakan, rencana pemberian izin tersebut akan segera direalisasikan. Sebelum itu dilakukan, ia telah meminta kepada jajarannya untuk mendata jumlah pengusaha yang ada di GTI, berikut luas areal dan bangunan yang ditempati. “Sampai saat ini, sudah terdata sekitar 350 bangunan yang menempati GTI. Harapan kita, pendataan cepat selesai untuk kita proses,” kata bupati singkat. (ari)

Proyek ’’Website’’ SKPD Diduga Tak Dimanfaatkan Giri Menang (Suara NTB) Website milik sejumlah SKPD di Lombok Barat (Lobar) diduga tak termanfaatkan dengan maksimal, padahal pembuatan website menghabiskan dana besar. Per SKPD saja menghabiskan dana Rp 10 juta per satu website.

Seharusnya, melalui teknologi itu SKPD dapat menyampaikan hasil kinerjanya serta prestasi yang dicapai. Akan tetapi banyak website yang hanya tercantum nama SKPD, tapi tidak ada update data.

Persoalan ini pun mendapat tanggapan dari Wakil Bupati,

H. Fauzan Khalid, SAg, MSi. Menurutnya, tujuan dibuatnya website di SKPD supaya masyarakat lebih cepat mengakses informasi, terutama berkaitan dengan pelayanan publik. Menurutnya, Pemda memiliki website resmi, namun di SKPD harus ada yang membuat website.

Untuk memaksimalkan website, Fauzan mengaku berkali-kali meminta semua SKPD mengaktifkan websitenya. Selain itu, dia meminta pula camat untuk menampilkan data-data berhubungan dengan kinerja dan pelayanannya.

“Saya minta ke semua SKPD agar

ada tenaga khusus yang mengelola web ini,” katanya.

Menurutnya, keberadaan website di masing-masing SKPD ini sangat bagus supaya semua informasi cepat diketahui Contoh kasus kata Fauzan. Dirinya diundang ke Jakarta untuk kepentingan pemda Lobar. Jika datadata disadur dalam website, dirinya akan kesulitan mengakses informasi. Jika tidak lengkap di website, tentunya akan sudah menghubungi para kadis untuk meminta data. “Tapi kalau semua ada di website mudah dibuka,” ujarnya. (her)

SUARA NTB Sabtu, 11 April 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Hasil Capaian SPM Pendidikan Dasar di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) melalui Kasubbag Program, Amir Mahmud, M.E menjelaskan, pencapaian standar pelayanan minimal Kabupaten Sumbawa tahun 2014. Dilihat dari 27 Indikator Pencapaian (IP).

Di bidang Sarana dan Prasarana, capaian terendah adalah ketersediaan buku teks, baik pada satuan pendidikan tingkat SD/MI maupun SMP/MTs. Dimana untuk SD/MI baru memenuhi 3%. Sedangkan SMP/MTs belum ada satu pun sekolah yang mampu memenuhinya. Bidang Pendidik dan tenaga kependidikan, dari jumlah pendidik, tingkat SD/ MI jumlah kebutuhan guru adalah 2.178 dan yang sudah terpenuhi adalah 1.743. Sehingga masih terdapat kekurangan guru sebesar 435 orang. Untuk tingkat SMP/MTs ketercapaiannya adalah 27,27% atau baru 27 sekolah yang memenuhi sedangkan sisanya, 73,73% atau 72 sekolah belum memenuhi kebutuhan minimal jumlah guru. Kemudian untuk kualifikasi guru yang berpendidikan S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik, sudah terpenuhi pada 69 sekolah atau 69,70% sedangkan sisanya, 30 sekolah (30,30%) belum memenuhinya.

Dari jenis pelayanan kurikulum, di bidang kurikulum seluruh satuan pendidikan baik, SD/MI maupun SMP/MTs seluruh satuan pendidikan sudah memenuhinya. Penjaminan mutu pendidikan, seluruh satuan pendidikan tingkat SD/MI maupun SMP/MTs juga sudah terpenuhi. Begitu pula Penilaian pendidikan yang sudah bisa dipenuhi 100%. Untuk Manajemen Sekolah, dari seluruh satuan pendidikan juga telah melaksanakan program manajemen berbasis sekolah (MBS).

Untuk itu, lanjut Amir, dalam meningkatkan pencapaian SPM di Kabupaten Sumbawa, ada beberapa poin rekomendasi yang diajukan, yakni perlunya disusun perencanaan yang sistematis untuk memenuhi kebutuhan buku teks di setiap satuan pendidikan, dilengkapi dengan perpustakaan yang memadai. Sehingga tidak saja standar minimal buku yang harus diadakan tetapi lebih jauh harus juga dilengkapi dengan bukubuku pendukung untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Selain itu, perlu diupayakan skenario yang lain untuk melengkapi kebutuhan guru, misalnya dengan pengangkatan guru honorer, dan untuk sertifikasi guru perlu difasilitasi oleh dinas guna percepatan pemenuhannya.

Dari 27 indikator, beberapa diantaranya bisa dijelaskan, Indikator Pencapaian (IP) 1, tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 kilometer untuk SD/MI dan 6 Kilometer untuk SMP/MTs dari kelompok pemukiman permanen,di daerah terpencil. Yang dimaksud pemukiman permanen, pemukiman yang dihuni oleh minimal 1.000 jiwa. Tidak ada pemukiman permanen yang tidak bisa dijangkau sarana pendidikan tingkat SD maupun SMP. “Artinya sarana pendidikan dasar telah menjangkau seluruh pelosok di Kabupaten Sumbawa, bahkan hingga daerah terpencil,” terang Amir.

IP 2, jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan SMP/MTS tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombel tersedia satu ruang kelas yang dilengkapi meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis. Dari sejumlah 363 SD/MI yang disurvei, total ruang kelas yang tersedia, adalah 2. 197 unit. Sedangkan jumlah rombel adalah 2501, sehingga terdapat kesenjangan sekitar 304. Dari persentase capaian, maka jumlah rombel yang tidak melebihi 32 orang dan telah dilengkapi 1 ruang kelas, untuk peserta didik pada tingkat SD/MI adalah sebesar 78,84 persen. Sehingga yang belum tercapai adalah 12,16 persen. Hal tersebut dikarenakan masih adanya kelas double ship kemudian ruang kelas ada sudah mencukupi untuk setiap Rombel tapi jumlah Rombel ada yang melebih batas maksimum yaitu 36 siswa, dan ada juga sekolah yang sudah memenuhi keduanya tapi terkendala pada kapasitas dan kualitas meja dan kursi karena idealnya setiap siswa harus dilengkapi oleh meja dan kursi yang memadai.

Pada tingkat SMP/MTs pencapaiannya sebesar 42,42%.

Angka tersebut didasarkan pada total jumlah sekolah yang disurvei adalah 99 sekolah, dari keseluruhan sekolah tersebut, yang sudah mencapai standar adalah 42 sekolah, sementara yang belum adalah sebanyak 57 sekolah atau 58%.

Hal tersebut menandakan, dalam satu ruang kelas masih terdapat rombongan belajar yang melebihi 36 siswa atau terdapat ruang kelas yang digunakan oleh 2 rombongan belajar (double ship). Kemudian juga ada sekolah yang sudah memenuhi keduanya tapi terkendala pada ketersediaan meja dan kursi yang memadai u n t u k siswa. (arn/*)

Amir Mahmud (Suara NTB/arn)

(Suara NTB/arn)

TAMBORA BIKE - Rombongan tamu bertajuk ‘’tambora bike’’ dengan tujuan akhir di Doroncanga, Dompu, disambut Bupati Sumbawa, Jamaluddin Malik dan pimpinan FKPD lainnya saat melintas di kabupaten Sumbawa, Jumat (10/4). Rombongan disuguhkan berbagai jenis makanan dan minuman khas Sumbawa dan kesenian khas tradisional Sumbawa. Seperti pijatan dengan minyak tradisional Sumbawa sekaligus menikmati madu Sumbawa, susu kuda liar dan permen susu.

Kasus Lahan Kantor DPPK Sumbawa Diserahkan ke Proses Hukum Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus tanah lokasi kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Sumbawa yang digugat oleh warga, telah sampai meja kepolisian dan Kejaksaan. Dalam hal ini, Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang tengah berjalan.

“Apa-apa yang dilaporkan nanti kita lihat hasilnya. Nanti kita lihat siapa yang terlibat. Kalau memang terlibat, ya sudah, kita serahkan semua pada hukum. Kalau memang ada pelanggaran, ada yang urus pelanggarannya.

Tapi kan (gugatan) apa yang disampaikan saya belum

tahu,” kata JM, ketika dikonfirmasi soal gugatan tanah DPPK, Jumat (10/4).

Seperti diberitakan harian ini sebelumnya, Awaluddin yang mengklaim lahan kantor DPPK sebagai miliknya, resmi memasukkan laporan gugatanya ke Polres Sumbawa dan Kejaksaan Negeri (Kejari)

Sumbawa, Senin (6/4) lalu.

Dengan maksud agar kasus ini bisa dibuka selebar-lebarnya.

Masyarakat bisa mengetahui duduk permasalahan kasus ini. Kita bikin laporan pidana, karena Pemkab melakukan pembayaran ke H. Muntaka (HM), bukan ke Awaluddin sebagai pemilik tanah, sement-

ara diketahui Badan Pertanahan Nasional (BPN) tetap menyatakan kepemilikan tanah tersebut masih atas nama Awaluddin sampai saat ini,” kata Awaluddin melalui Kuasa hukumnya, As’ad Y. Soengkar S.H, M.Hum. As’ad, menyatakan perkara ini merupakan ranah pidana. Setidaknya melihat ada empat unsur pidana didalamnya. Yakni, penipuan, penyerobotan, penggelapan dan unsur korupsi didalamnya.

Terkait laporan tersebut, Kabag Hukum Setda Sumba-

wa, K. Sumadiartha S.H, menyatakan, tinggal menunggu proses lebih lanjut. Serahkan kepada aparat berwajib untuk menilai. Tetapi yang jelas, tanah tersebut sudah pernah digugat secara perdata ke Pengadilan tahun 2005 lalu. Waktu itu, Pengadilan mengeluarkan putusan, gugatan penggugat tidak dapat diterima.

“Kami sudah jalani secara perdata di Pengadilan. Tetapi tidak ada yang melarang melaporkan gugatan. Proses selanjutnya ada di pihak berwajib,” pungkasnya. (ind)

KPU Sumbawa Segera Rekrut PPK dan PPS F1Yakin Parpol Pengusungnya Dapat Restu DPP

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sambil menunggu Peraturan KPU tentang pedoman teknis pelaksanaan Pilkada, KPU segera merekrut penyelenggara Pemilu ditingkat bawah, PPK dan PPS. Untuk persiapan verifikasi calon perseorangan kalau memang nantinya ada mendaftar dan pemutakhiran data pemilih.

Komisioner KPU Sumbawa, Sudirman S.IP, kepada Suara NTB, Jumat (10/4), mengatakan, diperkirakan dalam bulan ini pula KPU

(Suara NTB/arn)

Sudirman

akan menetapkan tahapan Pilkada. Sambil menunggu PKPU tentang pedoman teknis pelaksanaan Pilkada. Termasuk didalamnya mengatur tentang tahapan dan pencalonan, serta aturan kampanye.

Saat ini, KPU juga tengah menggelar lomba persiapan menunggu launching pelaksaan Pilkada. Diantaranya, cipta dan baca pusisi, maskot dan jinggelnya Pilkada. “Itu yang akan ditampilkan dalam launching Pilkada,” tukas Sudirman. (arn)

Pilkada Sumbawa

Hanura Berkoalisi dengan Nasdem Sumbawa Besar (Suara NTB) Partai Hanura yang mengusung bakal calon Bupati, H. Saad Abdullah sudah menjalin komunikasi secara intensif dengan Partai Nasdem sebagai tandem koalisi. Bahkan kesepakatannya sudah hampir mencapai 90 persen.

“Sudah 90 %, kita menunggu hasil survei. Pada dasarnya kita (Hanura) dengan Nasdem sudah sepakat,’’ katanya, seraya menambahkan, sedangkan dengan PPP masih berproses. Cuma

untuk pasangannya masih disurvei. Semua kemungkinan bisa terjadi, semua siapa saja punya potensi. Tapi yang menentukan nanti hasil survei karena PO seperti itu. ‘’Kita mendorong Saad (bakal calon Bupati), soal siapa nanti wakilnya yang pilih bukan kita. Karena nanti kan , tergantung dia. Dan orang-orang yang dicalonkan Nasdem jadi wakil itu sudah dia komunikasi,” kata Ketua DPC Partai Hanura Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik, Jumat (10/4).

JM berharap, figur pendamping yang terpilih nantinya bisa terkoneksi atau nyambung dengan H. Saad. Artinya bisa diajak bekerjasama. Makanya, siapa figur yabng pas sebagai bakal

calon wakil Bupati diserahkan kepada bakal calon Bupati. “Insya Allah, keputusannya dalam bulan ini,”terangnya.

Yang jelas, Hanura menginginkan agar pasangan yang menang di Pilkada, adalah orang yang berkualitas. Bukan hanya soal kemampuan teknisnya, tapi otaknya dan mentalnya juga mesti berkualitas. “Jangan mau menang karena memfitnah orang. Kalau takut kalah, tidak usah maju. Jangan menggunakan segala cara, black campaign, bikin isu bikin fitnah.

Padahal pilkada merupakan pendidikan dari politik. Biarkan masyaraakat menentukan pilihan, memilih orang dengan melihat visinya,” cetusnya. (ind)

Taliwang (Suara NTB) Meski saat ini empat parpol telah memastikan dukungannya terhadap Dr. Ir. W. Musyafirin, MM, atau dikenal dengan julukan F1, sebagai bakal calon Bupati (Cabup) di Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Desember mendatang. Namun baru PKPI yang memperoleh rekomendasi dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN)-nya.

Sementara tiga partai lainnya, yakni PDIP, PBB dan PPP hingga hari ini masih belum ada tanda-tanda. Kapan dukungannya tersebut final yang ditandai dengan terbitnya surat rekomendasi persetujuan dari DPP masing-masing merestui F1 sebagai bakal cabup jagoannya di Pilkada KSB nanti.

Menanggapi fakta itu, juru bicara Tim Pemenangan F1 Amiruddin Embeng, SE tak menampiknya. Tetapi kondisi tersebut tak membuat pihaknya khawatir. Sebab seluruh parpol yang telah menyatakan sikap mendukung F1 pada dasarnya sudah benar-benar final dan memperoleh restu dari seluruh tingkatan struktur kepartaiannya masingmasing. “Sebenarnya secara tersurat saja yang belum untuk masing-masing DPP. Tapi tersiratnya, keempat Parpol pengusung F1 sudah final sampai DPP. Jadi kami tidak khawatir, pasti tiga Parpol ini akan dapat restu DPP-nya masingmasing untuk mendukung F1,”

(Suara NTB/bug)

Amiruddin Embeng

klaimnya, Jumat (10/4).

Untuk keempat Parpol yang telah menyatakan dukungannya, Amiruddin menyatakan, pada dasarnya sudah tidak ada masalah lagi. Saat ini F1 justru tengah mencoba menyusun dan terus memperkuat dukungan politiknya dengan menjalin komunikasi dengan Parpol lainnya. Salah satu Parpol yang secara intens didekati adalah PKS. Menurut Amiruddin, pasca terpilihnya Fud Syaifuddin, ST sebagai calon wakil bupati (Cawabup) pendamping F1 berdasarkan mekanisme survei lembaga independen. F1 sejauh ini masuk dalam jejaring radar pantauan PKS sebagai calon potensial. “Kalau nanti PKS jadi bergabung. Maka lengkap sekali dukungan politik F1, karena dari lima Parpol itu ada 10 kursi. Angka sepuluh itu kan sempurna,” paparnya. (bug)

Banyak Warga Sumbawa Belum Tahu Cara Cuci Tangan yang Benar Sumbawa Besar (Suara NTB) Direktur RSUD Sumbawa, dr. Selvi, menyatakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara cuci tangan yang benar. Makanya digelar sosialisasi Jumat (10/4) kemarin, memperingati hari cuci tangan sedunia, di halaman kantor Bupati. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat dapat mengetahui cara yang benar mencuci tangan, sehingga terhindar infeski melalui tangan.

“RSUD yang menjadi agen perubahan buat masyarakat.

Makanya kita sosialisasi bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Tujuannya jelas, untuk Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Apalagi Kementerian Kesehatan kini lebih menekankan promosi preventif, bukan lagi kuratif. Cara cuci tagan ini jangan disepelekan. Sebab dengan cuci tangan yang benar, infeksi lewat tangan menurun, misalnya penyakit diare,” terang Selvi kepada Suara NTB. Dari keluarga atau pasien yang berkunjung ke RSUD

Sumbawa, lanjut Selvi, ketika ditanyakan secara acak tentang cara mencuci tangan yang benar, hampir semuanya salah. Makanya sosialisasi tidak hanya secara langsung, tetapi juga lewat kegiatan inovatif lainnya, seperti tari-tarian, agar masyarakat lebih paham. Termasuk mengundang anak-anak sekolah agar mereka juga bisa menjadi agen perubahan buat yang lainnya.

Cuci tangan bersama di kantor Bupati, yang diawali senam bersama mencontohkan enam langkah mudah cuci tangan, yaitu membasahi tangan dan diberi dengan sabun/softaman menggosok telapak tangan kiri dengan telapak tangan kanan, menggosok telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri dan sebaliknya, menggosok telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri dan jari sela terkait, meletakkan punggung jari pada telapak satunya dengan jari saling mengunci, jempol kiri digosok memutar oleh telapak tangan kanan dan sebaliknya, serta jari kanan menguncup, meng-

(Suara NTB/arn)

SOSIALISASI - Sosialisasi cara cuci tangan yang benar di kantor Bupati Sumbawa, Jumat (10/4). gosok memutar kekanan dan ke kiri pada telapak tangan kiri dan sebaliknya.

Di akhir kegiatan diadakan promosi berupa tarian dari tim kesehatan dengan tema “Cuci

Tangan Yang Benar”, dimulai dengan pertunjukkan tari dari Instalasi Gizi, Instalasi Fisiotherapy, Laboratorium, obsign, instalasi Bedah, VIP, dan Poliklinik. (arn)

SUARA NTB Sabtu, 11 April 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Jelang Puncak TMD

Warga Padati Doroncanga

Dompu (Suara NTB) Menjelang peringatan puncak dua abad meletusnya gunung Tambora yang dipusatkan di Doroncanga, Pekat, membuat situasi kota Dompu lengang. Warga berdatangan ke Doroncanga untuk menginap menggunakan tenda seadanya bersama keluarga. Situasi di sekitar padang savanna Doroncanga pun mendadak ramai.

Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si kepada wartawan, Jumat (10/4), mengaku terharu dengan ramainya arus lalin kendaraan dan manusia di sekitar lokasi puncak acara TMD. Saat dirinya kembali dari acara pembukaan kemah budaya pramuka di Doroncanga, Kamis (9/4), arus kendaraan yang lalu lalang cukup tinggi. Baik kendaraan menunju Doroncanga maupun kendaraan kembali ke kota Dompu. “Arus kendaraan cukup ramai seperti jalan tol di Jakarta,” katanya.

Animo masyarakat ke Doroncanga, dikatakan H. Agus Bukhari, karena ingin menyak-

sikan berbagai event dan kegiatan di puncak peringatan dua abad meletusnya gunung Tambora. Terlebih lokasi acara yang berada di padang savana mengambil latar belakang gunung Tambora dan teluk Saleh.

“Pada saat kemah kemarin saja, ribuan warga sudah memenuhi di sekitar lokasi acara. Puncak kedatangan diperkirakan Jumat siang ini,” terangnya.

Untuk melayani kebutuhan ribuan warga yang berkumpul di lokasi acara TMD, H. Agus Bukhari mengatakan, pihaknya menyiapkan puluhan unit WC dan air bersih yang disuplai ke lokasi acara. Bagi warga yang memiliki kendaraan,

juga bisa langsung mengakses ke mata air Hodo, mata air Wau, mata air Rao, dan perkampungan warga di Soritatanga atau Doropeti serta Beringin Jaya.

“Kita juga menyiapkan perumahan warga sekitar untuk disewa pengunjung,” jelasnya.

Fasilitas listrik, sinyal telekomunikasi dan tempat belanja, juga telah disiapkan. Bahkan beberapa bank menyiapkan tempat transaksi untuk memenuhi kebutuhan transaksi pengunjung. “Kita berharap, event yang akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo bersama ibunegara dan beberapa Menteri ini berjalan sukses,” ungkapnya. (ula)

Festival Tambora Sebaiknya Diagendakan Setiap Tahun Dompu (Suara NTB) Festival TMD sudah menjadi ‘’trending topic’’ saat ini, dan menimbulkan gairah positif, dan jangan sampai menurun. Agar tidak turun trendingnya, Bupati agar segera menetapkan event tahunan Tambora. Menteri Pariwisata RI pun meminta Bupati mengajukan proposalnya untuk mengetahui desain rencananya.

Menteri Pariwisata RI, Arif Yahya kepada wartawan di sela - sela menanti peserta lari di padang savana Doroncanga, Jumat (10/4) malam mengatakan, gunung Tambora saat ini tengah menjadi trending topik nasional dan bahkan dunia. Trending topik positif ini agar jangan sampai menurun. “Makanya Bupati harus segera menetapkan event tahunan Tambora,” katanya.

Event tahunan Tambora sangat layak dilakukan dengan potensi yang dimiliki Tambora. Terlebih akses jalan dari dan menuju Tambora sudah ada. “Memang fasilitasnya masih belum ada, tapi ini kan baru dimulai,” katanya.

Kementerian Pariwisata RI, lanjut Arif Yahya, meminta kepada Bupati untuk menyampaikan proposal tentang desain rencana pengembangan wisata gunung Tambora.

“Kita tunggu proposalnya, mau dikembangkan bagaimana Tambora ini,” ungkapnya.

Untuk mendukung pariwisata NTB, dikatakan Arif, pihaknya telah mengalokasikan dana publikasikan Rp 10 miliar. Anggaran tersebut tinggal dibagikan dengan daerah. “Kita siapkan anggaran Rp 10 miliar untuk publikasi, tinggal dibagikan den-

gan daerah,” ungkapnya.

Sementara untuk penataan destinasi, kita menunggu desain perencanaannya dan disampaikan dalam bentuk proposal. “Seperti Mandalika Resort yang ditetapkan sebagai kawasan khusus kemarin di Mataram, Presiden sudah langsung menyetujui dan dialokasikan tambahan anggarannya Rp 1,8 triliun, karena Menparnya sudah setuju dan Presidennya sudah setuju,” jelasnya.

Kehadiran Presiden dalam peringatan dua abad meletusnya gunung Tambora menjadi moment yang bagus untuk Tambora kedepan. “Kehadiran Presiden di event TMD ini sangat baik untuk penataan Tambora. Apalagi sudah ditetapkan sebagai kawasan khusus dalam SAMOTA (Saleh, Moyo Tambora),” katanya. (ula)

(Suara NTB/use)

PENUTUPAN - Satu kelompok penari tengah membawakan tari dalam acara penutupan pentas seni dan arkeologi di Lapangan Merdeka, Kota Bima, Kamis (9/4) malam.

Pentas Seni Budaya dan Pameran Arkeologi Ditutup Kota Bima (Suara NTB) Setelah dihelat selama tiga hari, Pentas Seni Budaya dan Pameran Arkeologi yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi NTB menggandeng Disbudpar Kota Bima dan Kabupaten Bima akhirnya ditutup pada Kamis (9/4) malam. Acara penutupan tersebut berlangsung meriah.

Kegiatan penutupan rangkaian acara ini digelar di lapangan Merdeka Kota Bima. Di akhir rangkaian acara ini masyarakat justru terlihat lebih ramai dari malam-

malam sebelumnya. Meski kondisi lapangan yang sedikit becek tak menyurutkan minat para pengunjung untuk melihat suguhan terakhir dari kegiatan yang dilaksanakan sebagai bagian menyemarakkan kegiatan Tambora Menyapa Dunia (TMD). Sementara itu, kegiatan penutupan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat Kabupaten dan Kota Bima.

Tidak hanya dari instansi pemerintah, kolega dari BUMN maupun BUMD juga hadir.

Sebelum ditutup secara resmi, penyelenggara sempat menyuguhkan tari-tarian dari

berbagai daerah di NTB. Salah satunya yakni dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang menampilkan Tari Uya Au yang dibawakan oleh Sanggar Kemas Semawi. Penampilan para penari ini mengundang decak kagum dari para penonton.

Sementara dari Bima, terdapat tiga tarian tradisional yang dibawakan yakni Tari Bura Monca dari Sanggar Meci Angi, Gantao yang dibawakan oleh Sanggar Kariro dan Tari Putri Dae Lamingga dari Sanggar Parewa SMA KAE dan Tari Sampela Bole.

Kegiatan ini kemudian ditutup oleh Kepala Disbudpar Kota Bima, Drs. H. M. Sukri.

Dalam kesempatan tersebut, Sukri mengucapkan terima kasih terhadap Disbudpar Provinsi NTB yang telah menggelar kegiatan dimaksud sebagai rangkaian menyambut TMD. Disamping itu, kegiatan ini juga dilaksanakan bertepatan dengan HUT Kota Bima ke-13 yang dirayakan setiap tanggal 10 April.

“Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Disbudpar Provinsi NTB,” ujarnya. (use/*)

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 11 April 2015

Aset Belum ’’Clear’’

Pansus LKPJ akan Panggil BPKAD Mataram (Suara NTB) Pansus LKPJ DPRD Kota Mataram berencana memanggil BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Mataram. Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini kepada Suara NTB di ruang kerjanya mengaku akan memanfaatkan momen pembahasan LKPJ untuk menghadirkan BPKAD untuk mengklarifikasi persoalan aset yang sampai saat ini memang belum tuntas. ‘’Informasinya ada perubahan lagi berkaitan dengan jumlah nilai aset,’’ cetusnya. Pansus, kata Zaini membutuhkan penjelasan terkait data aset yang sesungguhnya yang akan dihapus. Termasuk alasan sehingga terjadi pengurangan nilai yang lebih kecil lagi. Ketua Pansus LKPJ yang juga Ketua Pansus Aset ini tidak menyangkal bahwa memang belum ada perkembangan apapun terkait aset.

Termasuk hal-hal yang bisa dilakukan eksekutif dalam rangka penghapusat aset yang tentunya tidak melanggar undang-undang.

Untuk itu Zaini meminta eksekutif dalam hal ini BPKAD agar secepatnya diserahkan. ‘’Inikan Pansus LKPJ sama dengan Pansus Aset kerjanya, harapan kita biar cepat selesai,’’ demikian Zaini.

Termasuk persoalan aset bersama Lombok Barat maupun aset Kota Mataram yang diduga telah berpindah tangan.

Belum rampungnya persoalan aset tidak terlepas dari penatalaksanaan masalah aset. Dewan sempat menyarankan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan eksekutif. ‘’Tapi kalau sekarang waktunya sudah lama, ada data-data terbaru yang mungkin sudah disiapkan eksekutif,’’ tambahnya.

Mantan Ketua DPRD Kota Mataram ini berharap persoalan aset segera selesai. Karena tidak sedikit aset Pemkot Mataram yang diklaim sebagai harta milik bersama maupun yang dikuasai pihak lain. ‘’Kita harus menjawab itu dengan data yang riil,’’ katanya. Karenanya, Zaini meminta kepada eksekutif agar menelusuri sejarah, kepemilikan dan data otentik yang ada. (fit)

Halaman 8

14 Kadus Diperiksa Maraton

Dana Bantuan Rumah Kumuh Diduga Disunat Mataram (Suara NTB) Sedikitnya 14 Kepala Dusun (Kadus) di Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Lombok Utara diperiksa penyidik Kejaksaan. Mereka dijadikan saksi dalam kasus Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau rumah kumuh.

“Ke 14 saksi ini sudah kami periksa bertahap,” kata Kajari Mataram melalui Kasi Pidsus Herya Sakti Saad, SH, Jumat (10/4) kemarin. Para Kadus dimintai keterangan seputar apa yang diketahui saat proyek itu turun. Selain para Kadus, saksi paling banyak diperiksa

adalah warga penerima bantuan di desa yang sama. Ada 181 warga yang diperiksa secara marathon.

Meminjam kantor desa setempat, warga penerima bantuan ditanya seputar berapa anggaran yang diterima, juga material seperti pasir, batu, batako, kusen dan semen, atap.

“Untuk Desa Senaru, semua kades sudah diperiksa. Jumlahnya 181 orang,” sebut Herya. Dengan demikian, masih ada tiga desa lainnya belum disasar. Diantaranya Desa Sambi Elen, Desa Akar Akar, Desa Karang Bajo.

Diperkirakan masih akan butuh waktu beberapa pekan

lagi untuk melanjutkan ke saksi saksi di desa lainnya itu.

Sementara ini, dari rangkaian pemeriksaan itu, timnya sudah menyimpulkan indikasi penyimpangan pada bantuan dana dari Kemenpera tersebut. Keterangan warga, dana yang diterima untuk pembelian material tidak sesuai ketentuan. Dimana seharusnya sesuai Juklak Juknis bantuan Kemenpera, dana yang diterima mencapai Rp 7,5 Juta. “Tapi kami peroleh keterangan war-

ga, mereka tidak menerima sesuai yang dianggarkan. Jadi ada yang disunat,” terangnya, tapi tidak menyebut berapa anggaran yang dipotong tersebut. Ini akan menjadi materi penyidikan. Juga sebagai bahan dasar untuk perhitungan kerugian negara dari total anggaran sebesar Rp 14,7 miliar. Sejauh ini, ekspose awal dengan BPKP untuk hitung kerugian negara memang belum dilakukan, karena masih banyak saksi harus diperiksa. (ars)

(Suara NTB/ars)

DIBUBARKAN - Demonstran dari PMII yang dibubarkan aparat, meski aksinya bukan kaitan penolakan kedatangan Presiden Jokowi.

Tim Buser Polres Lotim Bekuk Pelaku Curanmor Selong (Suara NTB) Tim Buru Sergap (Buser) Polres Lotim berhasil mengamankan seorang pelaku curanmor di Pelabuhan Kayangan Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Selain mengamankan pelaku curanmor tersebut, dari tangan pelaku yang berinisial AS (26), tim Buser Polres Lotim juga berhasil mengamankan barang bukti satu unit sepeda motor jenis vario dengan nopol DR 4688 HQ yang hendak diseberangkan ke Pulau Sumbawa.

Kasubag Humas Polres Lotim, AKP. I Komang Samia, Jumat (10/4) membenarkan adanya penangkapan pelaku curanmor di Pelabuhan Kayangan Kabupaten Lombok Timur dengan barang bukti berupa satu buah unit sepeda motor jenis Vario.

Dikatakan Komang, pelaku curanmor tersebut berinisial AS (26) beralamatkan di Dusun Kebun Bawak Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat (Lobar).

Berdasarkan penyelidikan dan pengecekan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Lotim beserta jajaran, motor tersebut hilang di wilayah Kuta Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang sudah dilaporkan ke Polsek Kuta Loteng oleh pemiliknya.

Bahkan, transaksi penjualan motor Vario tersebut sudah dilakukan oleh pelaku dengan TKP di Kota Mataram dengan harga 4,5 juta. Dengan demikian, untuk proses pengembalian motor curian itu, saat ini pihak Polres Lotim sudah berkoordinasi dengan Polsek Kuta Loteng pelimpahan BB tersebut. “Kita sudah berkoordinasi dengan Polsek Kuta untuk proses pengembalian BB itu kepada pemiliknya,” terangnya. (yon)

I Komang Samia (Suara NTB/dok)

Tak Kantongi Izin

Aksi Mahasiswa Dibubarkan Aparat Mataram (Suara NTB) Meski sudah ada larangan dari aparat sebelumnya, mahasiswa tetap menggelar unjukrasa, meski bukan kaitannya dengan tolak kehadiran Jokowi di NTB. Aksi yang dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mataram itu dibubarkan pihak kepolisian karena dianggap tidak mengantongi izin.

Aksi mahasiswa sebenarnya dilakukan dengan sasaran Balai Pelaksanaan

Jalan Nasional (BPJN) VIII Wilayah Bali-Nusa Tenggara, Jalan Gunung Kerinci, Dasan Agung Mataram.

Mereka meminta agar seluruh proyek dibawah BPJN untuk tahun 2015 dibatalkan karena dianggap sarat korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Namun belum tuntas aksinya, aparat dari Sat Sabhara Polres Mataram membubarkan aksi. Petugas meminta massa membubarkan diri dengan tertib, untuk menghindari pembubaran paksa.

Kasat Reskrim Polres Ma-

taram AKP Agus Dwi Ananto yang ditemui di lokasi, memastikan pihaknya telah melakukan tindakan sesuai prosedur.

Massa aksi dibubarkan karena sekelompok aktivis mahasiswa itu tidak meminta izin atau mengonfirmasi pihaknya sebelum melaksanakan aksi. “Sesuai dengan prosedur di kepolisian, setiap organisasi massa haruslah meminta izin sebelum menggelar aksi,” kata Kasat Reskrim.

Beruntung, tidak ada benturan antara aparat dengan

Kasus Pencemaran Nama Budi Waseso Masuk Tahap Dua Gorontalo (Suara NTB) – Kepala Humas Polda Gorontalo, AKBP Lisma Dunggio, menyatakan, berkas kasus dugaan pencemaran nama baik Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso, telah memasuki tahap dua.

“9 April kemarin sudah resmi tahap dua yakni penyerahan tersangka dan barang bukti. Kemungkinan sebentar lagi persidangan akan dilakukan,” ujar Dunggio, Kamis.

Menurutnya, dalam persidanLisma Dunggio (ant/bali post)

gan nanti Budi Waseso biasa disingkat Buwas dan mantan kepala Polda Gorontalo itu akan hadir. “Beliau menyatakan akan datang langsung, sekaligus melakukan reuni dengan anggota polisi di Gorontalo,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, belum memberikan komentar terkait pekembangan penanganan kasus itu. Sebelumnya Habibie telah menyatakan pemohonan maafnya kepada Waseso melalui berita di media massa, serta memasang iklan di dua koran lokal.

Dalam iklan tersebut, Habibie menyatakan tidak bermaksud mencemarkan nama Budi dan hanya menjalankan tugas seorang kepala daerah yang bertanggungjawab atas keamanan wilayah. Buwas yang kini menjadi kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Indonesia itu melaporkan kasus pencemaran nama baiknya ke Polda Gorontalo, setelah mengetahui Habibie melaporkan kinerjanya kepada kepala Kepolisian Indonesia.

Beberapa hal yang dilaporkan tersebut diantaranya mengenai keberpihakan Buwas kepada salah satu calon dalam pemilihan gubernur dan wali kota di Gorontalo, serta ketidakhadiran Buwas dalam setiap rapat Musyawarah Pimpinan Daerah. Yang bersangkutan menilai laporan tersebut merupakan upaya untuk menyingkirkan dirinya dari Gorontalo karena mengusut sejumlah kasus korupsi. “Apa yang dilaporkan mengenai saya tidak terbukti, makanya saya tempuh jalur hukum agar hal ini tidak terulang,” ujarnya. (ant/bali post)

demonstran. Karena setelah imbauan itu, massa membubarkan diri dengan tertib.

Memang sebelumnya, dalam rangkaian kunjungan Presiden RI Joko Widodo di Lombok dan Dompu, imbauan aparat agar tidak ada unjukrasa. Namun jika ada yang nekad aksi, akan dibubarkan aparat.

Meski akhirnya bubar, namun koordiantor aksi, Supratman sempat menyampaikan tuntutannya ke pihak BPJN. Mereka meminta instansi vertikal Kementerian Pekerjaan

Umum itu untuk membersihkan oknum di dalamnya, karena ada dugaan “kongkalikong” dengan Unit Pelayanan Pengadaan (ULP). “(Dugaan) permainan ini sengaja diatur oleh mereka, dalam setiap proyek yang dianggarkan pada tahun 2014 dan 2015,” tudingnya.

Selain meminta kepada BPJN untuk itu membatalkan proyek, dia juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk memproses jika nantinya ada indikasi tindak pidana korupsi pada seluruh proyek BPJN itu. (ars)

Pilkada Kota Mataram

Jaga Netralitas PNS, Dewan Usulkan Bentuk Tim Tangkap Tangan Mataram (Suara NTB) Netralitas PNS menjelang Pilkada selalu menjadi sorotan. Termasuk di Kota Mataram yang sebentar lagi akan menyelenggarakan Pilkada.

Untuk menjaga netralitas PNS, kalangan DPRD Kota Mataram mengusulkan pembentukan tim tangkap tangan PNs yang terlibat politik.

Netralitas PNS, kata anggota Fraksi Demokrat, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, SE., menjadi persoalan klasik setiap kali perhelatan pesta demokrasi. ‘’Kita lihat sekarang di media sosial bagamana seorang Camat mendukung,’’ ujarnya. Meskipun tidak secara terang-terangan namun kata-kata yang keluar dari aparatur pemerintah seperti camat maupun lurah diyakini telah menggambarkan kampaye terselubung untuk calon tertentu. ‘’Sekarang yang menjadi pertanyaan, berani ndak pak Sekda ini. Kita buat satu tim, yakni tim tangkap tangan,’’ terangnya. Keanggotaan tim itu adalah parpol yang memiliki kursi di Dewan ditambah perwakilan dari Pemkot Mataram. sebab, untuk mewujudkan netralitas PNS, tidak cukup hanya mengimbau. Gus Hari mengimbau kepada incumbent agar tidak memanfaatkan situasi.

Ia berharap penunjukkan Plt Walikota Mataram

nantinya adalah figur yang benar-benar independen.

Senada dengan Gus Hari, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., mengimbau PNS jangan coba-coba terlibat dalam politik. ‘’Kalau itu nanti jadi temuan kita, pasti akan saya coba bagaimana mengadukan hal itu,’’ akunya. Politisi Partai Gerindra ini berkomitmen akan mengawal jalannya Pilkada Kota Mataram.

Termasuk kemungkinan oknum PNS melibatkan diri dalam politik. Pembelajaran politik memang perlu agar bagaimana masyarakat memahami politik. Namun demikian, semua pihak harus saling menghargai agar tidak terjadi ketersinggungan satu sama lain. ‘’Dan ini bukan hanya tugas kita, harus ada instruksi dari Walikota, Wakil Walikota dan Sekda kepada para PNS supaya tidak ikut terlibat,’’ demikian Muhtar.

Kalau pihaknya menemukan oknum PNS yang melakukan pelanggaran berikut bukti yang kuat, pihaknya tidak akan segan-segan melaporkan hal itu kepada pihak berwenang. Ia meminta PNS bekerja sesuai tupoksinya. Jangan sampai ada kegiatan mengkampanyekan calon tertentu dengan harapan akan mendapat jabatan tertentu nantinya. (fit)

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 11 April 2015

Halaman 9

CERPEN

Perahu Terakhir Khairul Umam Udara berhembus pelan. Dingin yang menyelimuti pedesaan tadi malam mulai menghilang dan matahari mulai menaburkan cahayanya meski masih berwarna keperakan. Sedang di pantai suara ombak yang menghantam karang atau menyapa pasir berkesiur dengan irama tenang. Tak ada suara ribut orang. Hanya cericit burung camar yang sesekali berkejaran dan menghilang di balik gelombang. Mungkin sedang mencari makan atau sedang bertengger pada sisa papan atau barang mengapung lainnya yang berserakan tak jauh dari pantai. Mungkin sekitar jarak satu kilo atau satu setengah kilo.

SUDAH satu minggu Sujakna tak melaut. Sesekali dia hanya pergi melihat perahunya yang sudah tinggal satu-satunya di pulaunya.

Sambil melihat-lihat barangkali sudah ada yang aus dia mengambil gayung yang dibuat dari jerigen dan dipotong atasnya dan memakai pegangan kayu yang dilekatkan dengan paku. Dikurasnya air yang mulai memasuki lambung perahunya. Dihidupkannya mesin Domping beberapa saat meski balingbalingnya tak pernah diturunkan ke dalam air. Sambil lalu menghabiskan sebatang rokok dia mendengarkan suara mesin yang meraung. Begitulah aktivitasnya setiap pagi sejak dia berhenti melaut seminggu yang lalu. Pandangannya menerawang jauh ke tengah lautan.

“Andai saja...”

Gumamannya mengambang begitu lirih. Wajahnya keruh. Sedang udara yang berhembus mulai menerpa wajahnya agaka keras. Perahunya yang tertambat juga bergoyang mengikuti gerak gelombang yang mulai pasang. Namun tak ada pukat yang dia bawa, beberapa hari yang lalu pukat itu terpaksa dia bawa ke rumahnya karena ditaruh di lambung perahunya terasa siasia saja. Dia memang tak bermaksud melaut hari ini. Bahkan entah sampai kapan. Sementara kebutuhan setiap harinya terus bertambah. Bukan karena udara yang cenderung berubah-ubah dan membahayakan nelayan di tengah lautan, pun bukan ombak yang terkadang datang begitu besar yang membuatnya menambatkan perahunya bagitu lama. Semuanya sudah dia hadapi dengan tabah dan cekatan seorang pelaut sejak dia berumur belasan tahun. Nenek moyangnya adalah pelaut dan darah pelaut sudah mengalir begitu deras di dalam tubunya. Baginya, bahaya laut adalah kenikmatan hidup yang harus dihadapi dan bahkan ditantang. Teman-temannyalah yang menjadi alasan.

Tekadnya untuk tetap melaut terlihat sejak beberapa tahun bela-

kangan, saat satu persatu perahuperahu di pulaunya mulai terjual dan menghilang dari pantai pulaunya. Awalnya satu saja milik Madrusin, namun lambat laun menyusul Sudirman, Surampak, Matrawi dan teman-teman yang lainnya.

Alasannya sangat sederhana: pergi ke Jakarta. Semua temannya yang punya perahu menjadikan uang hasil menjual perahunya untuk merantau ke Jakarta dan membeli toko di sana. Terbukti, semuanya sukses. Tidak membutuhkan waktu lama, mungkin hanya setengah tahun, setahun, dua tahun atau lebih. Kesuksesan itu biasanya selalu dipamerkan dengan membangun rumah yang istimewa di desanya dan ketika pulang pada hari lebaran mereka membawa kendaraan sendiri baik sepeda motor terbaru hingga mobil pribadi.

Tidak berhenti di sana, ketika pulang kampung mereka juga sering menyambangi teman-temannya sesama nelayan yang masih bersikukuh pada pekerjaannya. Silaturrahim itu tidak hanya sekadar menjalin pertemanan yang dalam waktu tertentu terputus, namun juga menggenapkan rasa pamer mereka. Selain stylenya yang sudah terpola mereka juga bercerita pengalaman tentang indahnya Ibu Kota Jakarta, ramainya jalan-jalan di sana tidak seperti di pulaunya yang jalan beraspal saja sudah bolong sana-sini, sesekali mereka juga menambahi cerita bahwa mereka juga pernah bertemu dengan artis-artis ibu kota meski sebenarnya sudah dibumbui supaya lebih keren kedengarannya.

Terbukti, rata-rata teman-teman sekampungnya tercengang-cengang dengan mulut menganga dan terkadang berliur. Biasanya mata mereka terbelalak dan tak hendak berkedip. Lalu, pikiran-pikiran untuk pergi menyusul ke Jakarta mulai tertanam di kepalanya.

Sebagai satu-satunya nelayan yang masih betah mempertahankan tradisi nenek moyangnya dia juga terkena dampaknya. Segala

(TS Lan)

usaha mencegah dan meyakinkan mereka sia-sia. Satu persatu teman nelayannya mulai berguguran dan berhenti bekerja. Mereka berpamitan hendak menyusul ke Jakarta. Bagi yang tidak punya apa-apa mereka hanya bermodal nekat dan menjaga toko milik temannya yang sudah sukses di sana, sedang bagi yang punya tanah mereka menjualnya dengan harga murah. Hingga akhirnya semua pekerjanya mengundurkan diri.

“Lagi-lagi Jakarta dan Jakarta.

Memangnya kita di sini kekurangan apa?”

“Menjadi nelayan susah, Man. Masih harus bergulat dengan ombak dan angin yang kadang-kadang tidak menentu hingga mengancam jiwa kita. Mungkin kalau pas musim itu mending, namun bisakah dibayangkan saat kita melaut dan hanya mendapatkan kesusahan di sana tanpa seekor ikan pun yang didapat?”

“Kau memang benar, namun nelayan adalah tradisi kita. Ini adalah warisan dari nenek moyang yang harus tetap dijaga. Apa lagi laut kita adalah kekayaan yang melimpah yang harus kita pelihara dan dikelola sendiri oleh kita.

Menurutku hasil menangkap ikan sudah lebih dari cukup untuk kehidupan kita.”

“Ah, mending ke Jakarta aja, Man. Di sana tidak dibutuhkan

kerja keras seperti malut. Pun tidak beresiko seperti di laut. Paling hanya ngambil barang di kulakan, menjaganya bergiliran dan uang terus mengalir setiap harinya. Bukankah sudah banyak teman kita yang terbukti lebih berhasil dari pada kita.”

“Hem... Namun hidup itu tidak hanya sekadar uang kan? Banyak hal yang harus kita kerjakan demi alasan kehidupan itu sendiri. Nelayan adalah tradisi yang harus dilestarikan.”

“Tapi aku sudah bosan hidup pas-pasan, Man.” “Aku tidak mau kelak tak ada perahu di sini karena semuanya sudah terjual, apa lagi tanah kita sampai digadaikan. Kita adalah penduduk asli di sini, sampai kapan pun kita akan kembali pulang ke sini.

Kita adalah pemilik yang sah.”

“Ah, Paman. Semuanya akan baik-baik saja jika kita punya banyak uang. Apa pun bisa dikendalikan jika nanti punya uang.”

“Kau ingat kataku tidak, Cong?”

Terdiam.

“Hidup bukan hanya persoalan uang, ia adalah pengabdian pada dirinya, pada leluhurnya dan pada tanah kelahirannya. Aku tidak bisa membayangkan jika tanah ini kita tinggalkan. Nenek moyang kita akan menangis karena tak ada lagi yang meruat mereka, laut kita juga akan meradang karena sudah

PUISI

Baiq Ilda Karwayu

Kuning Angsana

Rantau

aroma matahari menapak di dinding kayu keriput

menara menari di bibir radio rautan wajahmu; literasi serat kain sofa di ruang tunggu hari kian tunduk debu-debu beranak-pinak pulanglah.

waktu yang hangat, ketiganya merekah dalam rimbun belukar, dekat bengkel di seberang portal kelopaknya yang gatal beronggeng bersama angin lalu hilang dalam kuning genangan dijadikan objek foto kenangan

2014

2012

Metro

Selamat Tidur semalam ia meraba botaknya serupa porselen, tulen, licin benar selimut sepanas pandan bertanda pagi acungkan sinar maka tiba waktunya membuat santan yang serupa porselen tulen, masih harum membelit sesuji di sudut hati pada bulan ia bercium; selamat tidur, Bapak Kaur 2013

telinga serampangan di tengah lidah menelurkan bebaris kalimat sumpah dipikirnya ini hikayat kitab suci padahal seramping pinggul ibunya kami hanya lonte di balik versa chi anak-anak bersolek hendak mencium aroma buah sintetik dipikirnya itu lampu-lampu disko padahal sebuntal perut ayahnya kami hanya buruh kotak sampah 2015

Baiq Ilda Karwayu lahir di Denpasar, 10 Juli 1993.

Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Mataram.

tak ada lagi nelayan yang menyapa. Yang ada hanya kapal-kapal besar yang tidak hanya membuat ikan meradang namun laut juga hancur lebur. Bukankah itu yang sudah kau lihat akhir-akhir ini.

Mereka dengan leluasa bisa seenak mereka karena nelayan yang biasanya menjaga laut sudah tak ada dan mungkin tanah kita pun akan dengan leluasa dijarah.”

Kembali terdiam. Sedang udara malam yang dingin mulai memasuki setiap pori-pori meski kepulan asap rokok juga semakin bertubi-tubi. Badrun, ponakannya Sujakna sebagai anggota nelayan terakhir di perahunya pada akhirnya betul-betul pergi dan meninggalkannya sendiri. *** Angin semakin mengganas dan air mulai pasang. Perahunya terhuyung-huyung dengan tali jangkar yang diikatkan pada sebatang pohon di pantai. Suasana masih begitu lengang meski matahari sudah mulai beranjak hingga hampir di atas ubun-ubun. Biasanya pada saat ini dia masih sibuk menebar jala berasama teman-temannya dan juga beberapa perahu yang lainnya. Setelah itu, tepat saat matahari di ubun-ubun perahu menepi ke pantai dan hiruk pikuk nelayan yang asik menurunkan ikan hasil tangkapanya dengan diiringi

gelak tawa istri-istrinya yang telah sejak tadi menunggu mewarnai hari-hari di sini.

Namun, semuanya telah berubah. Perahu nelayan sudah tak ada.

Hanya tinggal miliknya. Tak mungkin rasanya dia bisa melaut sendiri. Menunggu anak-anaknya yang sedang kuliah rasanya masih terlalu jauh, apa lagi tak ada jaminan ketika lulus mereka mau diajak bekerja melaut bersama. Di tengah gempuran ombak yang mengganas, dia terus berpikir.

“Aku harus tetap bertahan, tak boleh menyerah.”

Pelan-pelan dilepasnya tali jangkar, dihidupkan mesin domping yang segera membahana memekakkan telinganya, diturunkannya pelan-pelan baling-balingnya ke dalam air dan kemudi diarahkan ke tengah. Perahu itu berjalan dan berjalan ke tengah. Semakin ke tengah, dimainkan gelombang, terombang ambing, timbul tenggelam dan mengecil. Camar-camar beterbangan ke pantai sambil bercericit begitu ramai.

Jogja, 09 Januari 2015

Khairul Umam, mahasiswa Pascasarjana jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 11 April 2015

SMKN 3 Mataram Gagal Gunakan UN Sistem CBT

Guru Berprestasi 2015

Mataram (Suara NTB) Rencana pelaksanaan Ujian Nasional (UN) berbasis komputer atau Computer Base Test (CBT) di SMKN 3 Mataram gagal total setelah Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) enggan memberikan SK tambahan kepada SMKN 3 Mataram sebagai sekolah pelaksana UN sistem CBT. Ditemui Suara NTB, Jumat (10/4), Kepala SMKN 3 Mataram Umar, S.Sos, MM, menuturkan awalnya, SMKN 3 Mataram berdasarkan hasil verifikasi Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kejuruan direkomendasikan ke BSNP sebagai salah satu sekolah yang akan melaksanakan UN berbasis komputer di Kota Mataram bersama dengan SMKN 1 Kota Bima.

Namun, setelah diusulkan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kejuruan ke BSNP, pihak BSNP tidak mau menambah kuota 585 sekolah yang

melaksanakan UN sistem CBT. Menurutnya, ada 45 sekolah tambahan yang diusulkan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kejuruan ke BSNP, tapi dari BSNP tidak mau menambah jumlah kuota. ‘’Setelah dikonfirmasi, alasan yang diberikan ialah karena waktu yang sangat singkat. Padahal dari sisi yang lain, SMKN 3 sudah siap dan tidak ada masalah,” tutur Umar.

Ia memberikan contoh kesiapan pihaknya dari aspek infrastruktur laboratorium sekolah. Dari segi laboratorium, SMKN 3 mempunyai 5

(Suara NTB/dys)

dari aspek mental guru dan siswa sudah disiapkan dengan matang. Selain itu, hampir 70 persen dari total jumlah 527 peserta UN di SMKN 3 Mataram setelah diwawancarai mengaku lebih gampang dan enak meng-

gunakan sistem CBT. “Harusnya, konsekuensi Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kejuruan merekomendasikan sekolah tertentu sebagai pelaksana UN sistem komputer, harus disertai dengan pemberian SK oleh BSNP. Sudah ditunjuk tapi tidak didukung” keluhnya.

Ia pun sangat menyayangkan ada sebagian sekolah yang belum memenuhi syarat tapi diberikan SK sebagai sekolah pelaksana UN berbasis CBT. Padahal jika itu dilihat objektif, SMKN 3 Mataram jauh lebih siap untuk melaksanakan UN sistem CBT. Ia pun berharap agar tahun lalu, pihaknya diberikan kesempatan untuk menggelar UN sistem CBT. “Sekarang positif pakai yang lama Paper Base Test (PBT), tapi tahun besok harus pakai CBT,” harapnya. (dys)

Hadapi UN, SMA Hang Tuah Datangkan Motivator

SMKN 5 Mataram Belajar Sesuai Ranking Mataram (Suara NTB) SMKN 5 Mataram menggolongkan kelompok belajar siswa di dalam kelas sesuai dengan golongan prestasi yang diraih.

Hal ini muncul akibat dari kesulitan guru-guru memetakan karakter yang berbeda. Salah satu konsepnya dengan memetakan siswa sesuai ranking.

Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengajaran dan penerimaan materi pembelajaran secara tepat dan mudah.

“Sehingga materi yang disampaikan tepat sasaran,” ujar Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMKN 5 Mataram Dra. Baiq Wirdianti kepada Suara NTB, Jumat (10/4).

Konsep yang melibatkan kelas semua kelas ini agar mempermudah daya serap siswa terhadap materi yang disampaikan guru yang disesuaikan dengan golongan prestasinya.

Dijelaskan, siswa yang meraih ranking satu sampai lima akan digabungkan dalam satu kelas. Begitupun siswa yang meraih prestasi di atas lima dan seterusnya.

Pengelompokan ini hanya berlaku pada semester genap, disebabkan pada semester ganjil siswa harus mengaplikasikan jurusannya masing-masing pada dunia industri. “Semester ganjil siswa akan praktik lapangan, “ jelasnya.

Dikatakannya, dengan konsep ini terbukti sistem pembelajaran berlangsung, sebagai siswa tidak sulit menerima materi dan dengan mudah diserap. Bahkan sebagai guru merasa terbebani menghadapi masing-masing siswa yang jauh berbeda karakter belajarnya. Dari jurusan yang berbeda akan belajar bersamaan dengan sistem yang baru.

Menurutnya, sistem sebelumnya guru sedikit kesulitan dalam menghadapi siswa, atas dasar persoalan itu muncul konsep pembelajaran baru ini, setelah bertahun-tahun terus melakukan evaluasi dalam rangka pembenahan hingga muncul ide baru yang inovatif. “Munculnya sistem belajar ini beban guru yang menyampaikan pun tidak diberatkan, sebab materi sudah dsiapkan sesuai karakter dan prestasi.

Jadi gampang kita sesuaikan materinya,” katanya.

Apa yang dicanangkan oleh sekolah kejuruan ini, merupakan proses melahirkan ide baru yang inovatif, sehingga diharapkan bisa di terapkan oleh sekolah lain yang memiliki masalah dalam kegiatan belajar mengajar.

Sistem pembelajaran ini juga berlaku pada saat mempersiapkan siswa menghadapi ujian nasional (UN) dengan menerapkan metode yang sama. Sementara sekolah lain belum menerapkan metode pembelajaran seperti ini, sehingga pihak sekolah yakin siswanya akan lulus seratus persen pada UN. Sebanyak 178 siswa yang akan ujian nasional beberapa hari lagi ditekankan untuk membuktikan metode pembelajaran yang pernah diterapkan harus dibuktikan pada UN dengan cara lulus seratus persen.

Diharapkan metode ini juga menjadi bahan evaluasi pada perbaikan sistem pengajaran di kelas pada periode-periode selanjutnya. Guru-guru juga harus mampu menghadirkan masukan-masukan baru terkait kendala selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. (rai)

(Suara NTB/humas Setda Loteng)

TANDATANGANI - Presiden Jokowi didampingi Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad, Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi menandatangani prasasti sebagai tanda peresmian Kampus IPDN NTB di Praya, Jumat (10/4).

Perpustakaan Lobar Minim Pengunjung dari Masyarakat Umum Giri Menang (Suara NTB) Perpustakaan dan Arsip Daerah yang berdiri megah di Bundaran Giri Menang Square perlu lebih disosialisasikan.

Pasalnya, keberadaannya kurang diketahui masyarakat umum. Hal ini dibuktikan minimnya angka kunjungan ke perpustakaan tersebut dari kalangan umum. Per bulan, terhitung kunjungan ke perpustakaan tersebut hanya 100 orang, itupun sebagian besar dari kalangan pelajar. Sedangkan pengunjung dari kalangan umum sangat sedikit.

Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Lobar, Drs. H. Jamil, MM, mengakui kunjungan perpustakaan yang di-update data per bulan masih pada angka 100 orang lebih per hari. “Pengunjung kebanyakan dari siswa SD, SMP dan SMA, kalau dari umum memang masih belum banyak,” akunya Jumat (10/4).

Pengunjung dari kalangan pelajar pun sedikit menurun, disebabkan anak kelas 3 melaksanakan ujian sekolah. Akan tetapi yang banyak dari kelas 1 dan 2, selain itu ada juga dari kalangan mahasiswa. Untuk meningkatkan angka kunjungan ke perpustakaan, pihaknya gencar melakukan sosialisasi.

Salah satu cara yang dilakukan dengan me-launching e-book sekaligus penyerahan penghargaan kepada lima perpustakaan teraktif. “Di sini kami sekaligus mensosialisasikan kegiatan di perpustakaan,” ujarnya.

Diakuinya, jumlah koleksi buku yang dimiliki sekitar 40 ribu eksemplar. Selain itu, perpustakaan telah dilengkapi fasilitas layanan umum, seperti untuk anak-anak, laboratorium bahasa dan perpustakaan keliling. Khusus untuk laboratorium bahasa, pihaknya memberikan penggunaan gratis bagi pemakai yang tak punya laboratorium bahasa, sehingga perpustakaan bukan lagi kesannya sebagai gudang buku namun gudang ilmu.

Selain itu, sosialisasi dilakukan melalui lomba. Untuk memerahkan HUT Lobar, pihaknya menggelar lima lomba sedang berjalan, yakni lomba menggambar anak TK, bercerita, cipta puisi dan menulis cerita Sasak serta lomba perpustakaan desa.

Penerapan lomba ini diharapkan mampu menerapkan standar pendidikan, yakni standar mutu.

Ia menambahkann terkait kendala d perpustakaan se-

Guru Harus Perhatikan Penggunaan Bahasa Siswa di Sekolah Mataram (Suara NTB) Perkembangan zaman yang dibarengi dengan teknologi komunikasi dinilai berdampak pada keberlangsungan perkembangan komunikasi bahasa baku dalam dunia pendidikan. Salah satunya penggunaan bahasa slank atau bahasa gaul yang lagi tren digunakan oleh pelajar.

Hal ini menjadi perhatian serius Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram Sudenom pada dinamika pendidikan di Kota Mataram.

Sebab pengaruh bahasa tersebut dinilai berdampak akan penggunaan bahasa baku dalam dunia pendidikan dan melengserkan Bahasa Indonesia yang menjadi pengantar secara formal pada pembelajaran berlangsung.

“Dalam waktu dekat akan disusun konsep untuk melirik perkembangan bahasa gaul yang digunakan oleh siswasiswa SD dan SMP,” terangn-

laboratorium dengan masingmasing jumlah 50 komputer.

Jumlah itu, akunya, sudah melebihi dari yang dipersyaratkan pemerintah yaitu sepertiga dari jumlah siswa peserta UN. “Siswa kita dengan fasilitas yang ada saat ini tidak masalah.

Bahwa SMK 3 saat ini memiliki fasilitas yang sudah memadai dan soal try out sudah diinstal semua. Try out kemarin sudah pakai sistem online,” ujarnya kecewa.

Umar pun mengaku sangat kecewa dengan keputusan pembatalan tersebut, padahal berbagai kesiapan sebelumnya baik

(Suara NTB/dys)

TRI Sari Wijayanti, SPd, MPd, terpilih sebagai guru berprestasi tingkat Kota Mataram tahun 2015. Meski belum dikukuhkan, namun SK terpilihnya ia sebagai guru berprestasi tingkat Kota Mataram tahun 2015 sudah diterima Tri Sari.

Tri Sari mengaku rencana pengukuhan akan diberikan langsung oleh Walikota Mataram H. Ahyar Abduh, bertepatan dengan peringatan momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) awal Mei mendatang. “Penyerahan penghargaan dan piagam akan diberikan nanti pada saat peringatan hari pendidikan,” aku Tri Sari pada Suara NTB, Jumat (10/4).

Menurutnya, guru dikatakan berprestasi tidak hanya dalam bidang pendidikan, tapi juga non kependidikan dan pengabdian. Seorang guru, ujar Tri Sari, tidak hanya dituntut memiliki kemampuan dalam hal belajar mengajar. Tapi di luar itu, guru dituntut serba bisa dan memberikan pengabdian serta menghasilkan berbagai karya bermanfaat bagi dunia pendidikan.

Selain itu, guru mata pelajaran Biologi yang juga wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana pada SMAN 7 Mataram ini mengaku rajin menulis di sejumlah media massa dan jurnal bertaraf nasional serta sering mengikuti berbagai lomba karya tulis ilmiah. Tidak heran, karya yang dihasilkannya dalam bidang tulis menulis tak terhitung jumlahnya.

Begitu pun dengan prestasi yang diraihnya dalam beberapa ajang lomba.

Tri Sari pernah menjadi juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat provinsi, juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Regional Denpasar, dan juara II lomba karya tulis ilmiah tingkat Kota Mataram. Selain itu, sejumlah buku juga ia hasilkan, salah satunya yaitu buku panduan siswa.

Tri Sari pun berharap agar apa yang telah diraihnya kini dapat diikuti guru lainnya. Apalagi dengan adanya tunjangan sertifikasi dari pemerintah, Tri Sari berharap semua guru bisa mengembangkan dirinya lagi, baik untuk melanjutkan studi atau yang lainnya.

Karena pada prinsipnya, semua orang tanpa terkecuali mampu mengembangkan dirinya. (dys)

Halaman 10

ya pada Suara NTB, Jumat (10/4).

Menurutnya, penggunaan bahasa gaul seperti Keles, Woles dan lain-lain, sah-sah saja dituturkan siswa. Akan tetapi guru-guru perlu memperhatikan kapan bahasa itu dituturkan. Dan ini harus menjadi fokus bersama satuan pendidikan, sebab perkembangan bahasa gaul dinilai tidak beretika dalam dunia pendidikan. Apalagi pengaruhnya menyentuh langsung dari siswa yang usia dini, sehingga perkembangan bahasa formal ke depannya tidak diperhitungkan oleh peserta didik. “Saya mengimbau guru-guru memperhatikan perkembangannya,” ujarnya mengingatkan.

Penggunaan bahasa gaul di dunia pendidikan yang dinilai tidak etis tersebut dinilai berdampak pada pelajaran bahasa Indonesia dan juga PPKn tentang etika berbahasa dengan sesama dalam dunia pen-

didikan. Bahkan ini pula akan berpengaruh besar terhadap lengsernya Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, yang disebabkan munculnya bahasa gaul yang dibentuk sekelompok orang.

Selain itu juga, pemajangan gambar-gambar pahlawan di ruangan kelas harus diperhatikan guru-guru. Hal ini akan memberikan nilai positif pada mindset siswa tentang kepemimpinan dan memben-

tuk karakter siswa melalui sejarah. Termasuk memajangkan foto-foto kepala daerah di dinding kelas.

Dicontohkannya, ketika berkunjung ke suatu sekolah bersama Walikota Mataram H. Ahyar Abduh, ada beberapa siswa tidak mengetahui nama dan wajah pimpinan daerah.

“Jadi harus benar-benar diperhatikan hal-hal kecil seperti ini, karena berpengaruh besar pada anak,” tandasnya. (rai)

mentara ini, ruang baca kurang. Ia berharap ada ruang baca untuk dewasa supaya ruang baca anak-anak dengan dewasa tidak campur baur.

“Karena kalau anak-anak baca buku dewasa, kan bahaya juga,” ujarnya.

Selain itu, kendala besar adalah perpustakaan tidak memiliki tenaga pustakawan. Sejauh ini jumlah pegawai hanya 25 orang, namun belum penuhi syarat sebagai pustakawan sebab harus golongan 3.

Menurutnya, banyak pegawai golongan III, tapi pejabat saja. Kendala ini menyebabkan menghambat pembinaan di desa, seperti melakukan penuntasan buta aksara dan pembinaan perpustakan di desa. Untuk menanggulanginya, pihaknya sudah mengirim dua pegawai untuk dibina sebagai pustakawan. “Dampak lainnya tentu terhadap kemajuan perpustakaan ke depan,” ujarnya. (her)

Mataram (Suara NTB) sebagai ajang menguatkan mental siswa peserta Ujian Nasional (UN), Jumat (10/4), SMA Hang Tuah 3 Mataram mendatangkan motivator untuk memotivasi peserta didik yang dirangkai dengan kegiatan istighotsah. Hadir dalam kesempatan tersebut seluruh siswa kelas XII, dewan guru dan sebagian wali murid.

Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram Abdul Majid, SPd, berharap adanya motivator yang memotivasi siswa calon peserta UN, diharapkan mental dan semangat siswa semakin bertambah. Apalagi materi yang diberikan motivator sangat menggugah semangat dan menginspirasi.

Selain itu, Abdul Majid meminta para siswa berani mengorbankan waktu tidak mengerjakan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi jelang pelaksanaan UN. Begitu pun orang tua siswa agar dapat mengontrol anak-anak mereka beberapa hari ke depan.

“Korbankanlah waktu untuk persiapkan diri, karena pihak sekolah lebih khawatir jika ada siswa yang telat atau terjadi apa-apa. jangan sampai ada yang terlambat,” ujarnya mengingatkan.

Ia pun berharap agar seluruh siswa dapat lulus berkualitas, sehingga dapat membawa nama baik sekolah.

Sementara itu, Irwan Adji yang tampil sebagai motivator dalam kesempatan itu mengajak siswa memiliki mental kuat dan penuh rasa percaya diri sebelum menghadapi UN. Kata Irwan seraya memotivasi siswa, masa depan bisa diraih dan harus diusahakan siswa sekarang. Selain itu, siswa juga harus memiliki citacita, karena prinsipnya semua orang berhak atas citacita yang ia impikan. “Siswa harus punya pikiran yang besar, siswa tidak boleh miskin cita-cita meski dia miskin ekonomi tapi tidak boleh miskin cita-cita karena itu gratis,” ujarnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

ISTIGHOTSAH - Siswa Hang Tuah 3 Mataram saat mengikuti istighotsah yang dirangkai pemberian motivasi pada siswa peserta UN agar memiliki mental kuat dan percaya diri dalam menghadapi UN, Jumat (10/4).

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MATARAM PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN MEMBUKA KESEMPATAN BAGI LULUSAN S1 DARI SEGALA DISIPLIN ILMU UNTUK MENGIKUTI PERKULIAHAN TAHUN AKADEMIK 2015/2016

JADWAL PENERIMAAN PENDAFTARAN 19 JANUARI S/D 14 APRIL 2015 UJIAN SARINGAN MASUK 15 & 16 APRIL 2015

KONSENTRASI : 1. Manajemen Pemasaran 2. Manajamen Sumberdaya Manusia 3. Manajemen Keuangan 4. Manajemen Keuangan Daerah

PENGUMUMAN 22 APRIL 2015 DAFTAR ULANG 22 APRIL S/D 13 MEI 2015 MATRIKULASI 18 MEI S/D 11 JUNI 2015

AWAL KULIAH JULI 2015

Informasi & Tempat Pendaftaran : Program Magister Manajemen Universitas Mataram Jl. Pendidikan No. 37 Mataram Telp. (0370) 644930, Fax. (0370) 644928 e-mail : mm_unram@yahoo.co.id Kontak Person : 087864054134

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 11 April 2015

Peringkat 159 FIFA

Indonesia Disalip Timor Leste

Timnas Indonesia

Ibrahimovic Diskors Empat Pertandingan Akibat Komentarnya Paris Penyerang Paris St Germain Zlatan Ibrahimovic diskors empat pertandingan Liga Prancis karena menghina para ofisial pertandingan.

Sebastien Deneux, kepala komite disiplin Liga Prancis (LFP), mengatakan kepada para pewarta Kamis bahwa pemain Swedia itu dinyatakan bersalah karena “menggunakan bahasa yang melecehkan” setelah pertandingan Liga Prancis bulan lalu.

Ibrahimovic melontarkan kata-kata kasarnya setelah PSG kalah 2-3 di markas Girondins Bordeaux pada 15 Maret. Ia juga menyebut Prancis sebagai “negara bodoh” namun komentar itu berada di luar yuridiksi LFP. Ibrahimovic telah diskors untuk pertandingan perempat final pertama Liga Champions melawan Barcelona yang akan dimainkan pekan depan. Skors di Liga Prancis dimulai pada Selasa, sehingga ia dapat ambil bagian pada final Piala Liga melawan Bastia di Stade de France.

Juara bertahan PSG memuncaki klasemen Liga Prancis dengan 62 angka dan memiliki tujuh pertandingan tersisa di musim ini. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Jakarta (Suara NTB) Tim sepak bola nasional Indonesia menempati urutan ke159 dalam peringkat terbaru yang diumumkan FIFA, Kamis, atau turun tiga tingkat dari sebelumnya.

Dari data Federasi Sepak Bola Dunia tersebut, peringkat Indonesia tersebut antara lain ditentukan hasil pertandingan persahabatan internasional terakhir, yakni kalah 0-1 dari Kamerun dan menang 2-1 atas Myanmar.

Selain itu hasil-hasil pertandingan tim lainnya juga berdampak pada merosotnya peringkat Indonesia. Peringkat 156 yang bulan lalu ditempati Indonesia, kini digeser oleh Gambia yang melonjak 12 tingkat.

Di antara negara-negara Asia Tenggara, Timor Leste yang bulan sebelumnya masih berada di posisi 185, mengalami peningkatan tajam dan menduduki peringkat 152. Tim Asia Tenggara lainnya yang berada di atas Indonesia adalah Vietnam (125), Filipina (139), Thailand (142) dan Myanmar (158).

Di peringkat atas dunia, Jerman masih di urutan pertama, dan Argentina kedua. Belgia naik satu tingkat ke urutan tiga, menggeser posisi Kolombia. (ant/bali post)

Zlatan Ibrahimovich

PSSI Setuju Kompetisi Liga Super Dihentikan Sementara Jakarta (Suara NTB) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) akhirnya menyetujui usul PT Liga Indonesia selaku penyelenggara Liga Super Indonesia QNB untuk menghentikan sementara kompetisi itu.

“Keputusan diambil oleh PSSI mengingat dinamika yang terjadi di kompetisi terkait rekomendasi BOPI membutuhkan telaah yang mendalam sebelum diambil sikap final,” kata anggota Komite Eksekutif PSSI yang membidangi kompetisi itu, Erwin Dwi Budiawan, di Jakarta, Jumat, setelah rapat Komite Eksekutif PSSI. Ia mengatakan, menjalankan kompetisi dengan 16 tim dinilai tidak mungkin, apalagi sejak awal sudah ditetapkan bahwa peserta kompetisi berjumlah 18 tim. Dengan adanya penghentian sementara ini, dia melanjutkan, Komite Eksekutif PSSI terpilih dari hasil Kongres Luar Biasa di Surabaya pada 18 April bisa menyelesaikan persoalan yang saat ini membelit persepakbolaan nasional.

“Telaah dan jalan keluar seperti apa akan menjadi tugas

perdana Komite Eksekutif baru nanti. Mereka yang akan mengambil keputusan strategis itu,” katanya menambahkan.

Sesuai dengan rencana, pertandingan kompetisi tertinggi di Tanah Air itu akan dihentikan terhitung mulai 12 April.

Namun sampai sekarang belum diputuskan kapan kompetisi akan kembali digelar.

Setelah keputusan penghentian sementara kompetisi itu, pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu (12/4), dipastikan batal.

Sementara pertandingan per 11 April tetap berjalan.

Ada dua pertandingan yang akan berlangsung hari itu, yakni antara PSM Makassar dan Sriwijaya FC serta Barito Putera melawan Gresik United. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

LATIHAN - Sejumlah pesepakbola Sriwijawa FC melakukan latihan di Stadion Andi Mattalatta Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (10/4). Saat ini, PT Liga Indonesia selaku operator Liga Super Indonesia QNB untuk menghentikan sementara kompetisi itu dan PSSI sudah menyetujuinya.

Daud Yordan Batal Bertanding di Palembang Palembang (Suara NTB) Petinju profesional Indonesia Daud Yordan batal bertanding di Palembang, 26 April 2015, untuk perebutan juara dunia World Boxing Organization (WBO) atau Organisasi Tinju Dunia kelas ringan (61,2 kilogram) karena tidak mendapatkan lawan tanding.

Panitia Penyelenggara Piala Presiden Sulfa Ganie di Palembang, Jumat, mengatakan, semula Daud Yordan dijadwalkan bertanding pada penutupan Kejuaraan Internasional Piala Presiden di Palembang Sport Convention Center, namun belakangan panitia mendapatkan kabar dari promotornya bahwa dibatalkan karena tidak ada lawan tanding.

“Sebenarnya, masyarakat Palembang menyambut gembira jika ada perebutan juara dunia bertepatan dengan Piala Presiden, apalagi Daud merupakan petinju kebanggaan Indonesia. Tapi, info terakhir yang diterima panitia dari

(ant/bali post)

Daud Yordan

manajernya, Wahyu Prasetya, bahwa dipastikan batal,” kata dia. Daud Yordan sebelumnya dijadwalkan berhadapan dengan Josh King (Australia) atau Yoshitaka Kato (Jepang).

King sendiri merupakan pemegang sabuk kelas ringan WBO Asia Pasifik. Sedangkan, Kato adalah peringkat 15 kelas ringan dunia WBO. Se-

belumnya, Daud Yordan menyatakan akan kembali naik ring sekitar bulan Maret setelah menang knock out atau KO ronde kelima atas lawannya dari Filipina, Ronald Pontillas, 20 Desember 2014.

Dengan kemenangan ini Daud Yordan berhak atas sabuk juara interim (sementara) Asia-Pasifik WBO. Petinju kebanggaan Indonesia ini juga menang angka atas petinju Afrika Selatan, Sipho Taliwe, Metro City, Northbridge, Western Australia, pada 6 Desember 2013.

Sementara itu, Piala Presiden, 20-25 April 2015, dijadwalkan akan diikuti 181 petinju dari 21 negara. Para petinju ini berasal dari Banglades, Australia, Rusia, Korea Selatan, Jepang, Mesir, Butan, Malaysia, Mongolia, Nepal, Philipina, Qatar, Singapura, Suriah, China Taipeh, Thailand, Kamboja, India, Hongkong, Sri Langka, Mauritius, dan Myanmar. (ant/bali post)

Pertaruhan Pellegrini Manchester – Sejak melepaskan keunggulan dua gol di kandang Burnley pada akhir Desember lalu, Manchester City, sang juara Barclays Premier League hanya mengklaim 19 poin dari kemungkinan 39. Selama periode ini mereka sama sekali tidak bertahan secara meyakinkan. Maka, di laga derby melawan rival sekota mereka, Pelatih City, Manuel Pellegrini harus bertaruh untuk tampil sebagai pemenang.

Seperti dikutip dari situs resmi Liga Inggris, dalam beberapa laga terakhir, Pablo Zabaleta dan Vincent Kompany yang biasanya dapat diandalkan kerap membuat banyak kesalahan, dan sebagai sebuah tim, mereka telah kesulitan menjaga gawangnya agar tidak kebobolan.

Dalam 13 pertandingan, mereka hanya memenangkan pertandingan kandang menghadapi Newcastle United, Leicester City dan West Bromwich Albion. Sektor kelemahan mereka yang paling jelas adalah di udara. Ketika lawan melancarkan bola tinggi menuju zona berbahaya, Manchester City tampak belum nyaman untuk mengantisipasi nya.

Alhasil, mereka kebobolan sebuah gol krusial melalui sundulan oleh Everton, dan Arsenal dari tendangan bebas yang diarahkan ke area penalti, dan selalu kewalahan dalam duel udara 50-50, yang dimanfaatkan oleh Burnley dan Crystal Palace.

Entah apakah itu t e r l a m b a t menyundul, atau gagal mengantisipasi, City telah menunjukkan kelemahan di sektor ini.

Kehilangan Toure City juga sangat kehilangan

Indonesia Berupaya Tembus AFC Futsal 2016 Jakarta (Suara NTB) Timnas Futsal Indonesia membidik peringkat tiga besar dalam kejuaraan AFF Futsal 2015 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada 8-18 Oktober mendatang.

“Dioptimalkan pada AFF, setidaknya kita bisa target untuk merebut tiga besar,” kata Pelatih Timnas Futsal Dadang Iskandar di Jakarta, Jumat.

Misi mencapai peringkat tiga besar tersebut ditargetkan agar Indonesia bisa mendapatkan tiket untuk bertanding di kejuaraan AFC 2016. “Tiga besar ASEAN, di AFF bisa ikut AFC,” kata Dadang. Jika berhasil meraih tiga besar di kejuaraan AFF, Indonesia kembali menargetkan pencapaian lima besar AFC. “Di level Asia, lima besar bisa masuk Piala Dunia,” kata Dadang.

Dalam persaingan di Asia Tenggara, Dadang mengingatkan anak-anak asuhnya untuk mewaspadai Thailand, Vietnam, dan Australia. Timnas Futsal Indonesia, kata Dadang, juga sudah ditempatkan di kamp pelatihan sejak

Rabu (8/4) guna persiapan menghadapi kejuaraan AFF. Selain itu, pertandingan persahabatan melawan klub asal Jepang Bardral Urayasu juga dimanfaatkan oleh para pemain sebagai uji coba sebelum pertandingan AFF. Dadang mengatakan laga melawan klub Kota Urayasu Jepang tersebut akan memberikan pengalaman tambahan bagi anak-anak asuhnya sebelum berkompetisi di kejuaraan AFF Futsal 2015 yang akan digelar di Indonesia tanggal 818 Oktober mendatang.

Dadang menyadari level klub futsal Jepang yang berada di peringkat empat di Negeri Sakura tersebut sehingga tidak mau sesumbar sebelum bertanding. Namun ia menyatakan bahwa Timnas Indonesia akan memberikan penampilan terbaik.

Pertandingan antara Timnas Futsal Indonesia melawan Bardral Urayasu akan digelar dua hari pada Sabtu (11/4) dan Minggu (12/4) di Britama Arena Mahaka Square Kelapa Gading pukul 15.00-17.00 WIB. (ant/bali post)

Napoli Siapkan Pengganti Benitez

(Suara NTB/ist)

BALOTELLI – Aksi kontroversial perayaan gol Mario Balotelli dalam sebuah laga melawan Manchester United.

Dua kubu kembali bentrok pada Minggu (12/4) malam.

Yaya Toure saat ia mengikuti Africa Cup of Nations, mereka mengklaim hanya satu kemenangan dan tiga kali seri dari lima pertandingan selama dia absen. Di tengah-tengah kesuksesan (enam gol dalam delapan laga sebagai starter) sebelum pergi untuk bergabung bersama negaranya, City secara signifikan menjadi kurang menakutkan saat Toure tidak ada.

Sementara periode tersebut memainkan peranan besar dalam penurunan mereka, secara keseluruhan, kontibusi Toure di area pertahanan lawan telah menurun drastis dibandingkan dengan penampilannya di musim 2013/14. Ini setidaknya menjelaskan sebagian, dari pertanyaan mengapa sang juara bertahan tidak bisa lagi mencapai 86-poin, seperti yang mereka raih musim lalu.

Menurut data (lihat di bawah), musim ini bintang City asal Pantai Gading tersebut telah berlari lebih banyak dan berada sering di depan, namun sentuhan magis yang ia berikan secara konsisten dalam perjalanan meraih gelar di musim lalu telah memudar.

Tanpa penyelesaian klinis atau passing-passing berbahaya dari sang gelandang gaek berusia 31 tahun tersebut,

City memang tidak banyak mencetak gol.

Psywar van Gaal Di kubu seberang, pasukan Louis van Gaal tengah membara api. Mereka meraih rentetan hasil-hasil gemilang dengan kemenangan kelima berurutan untuk skuat Van Gaal di Liga Primer Inggris, setelah membantai Aston Villa 3-1 pekan lalu. Kini, meneer van Gaal meyakini performa baik anak buahnya bisa berimbas negatif pada kondisi mental The Eastlands, terlebih lagi kalau mereka gagal meraih kemenangan atas tuan rumah Crystal Palace nanti malam.

“Tentu saja performa memainkan peran dalam spirit lawan kami dan juga para pemain kami,” ujar Van Gaal dikutip dari goal.com.

“Kami kini memiliki kepercayaan diri lebih dan ketika mereka [City] kehilangan poin itu juga tertanam dalam pikiran mereka. Mungkin itu memainkan peran tapi itu tergantung pada pemain secara individu dan saya tak begitu mengenal baik individual pemain Manchester City.”

“Tetapi kami memiliki banyak kepercayaan diri dan kami tidak banyak menelan kekalahan di kandang.” (ant/bali post)

Milan Rafael Benitez semakin dekat ke pintu keluar dari Napoli, menyusul tersingkirnya tim ini dari Piala Italia pada Rabu di mana sejumlah laporan menyebutkan beberapa kandidat untuk menggantikan veteran Spanyol itu.

Benitez masih belum bersikap tegas apakah akan memperpanjang masa kerjanya di San Paolo yang akan habis akhir musim ini. Namun kekalahan 0-1 dari Lazio (kalah 1-2 secara agregat) pada pertandingan semifinal kedua Piala Italia tampaknya akan mempercepat kepergian Benitez.

Pelatih Sampdoria Sinisa Mihajlovic, yang telah membawa klub asal Genoa itu ke peringkat lima Liga Italia dan berpeluang mengamankan tiket Liga Europa, disebut-sebut menjadi pengganti Benitez meski dia juga diminati AC Milan.

Luciano Spalletti, mantan pelatih AS Roma yang memenangi empat trofi termasuk dua gelar Liga Rusia pada masa kerja terakhirnya dengan Zenit St Petersburg, juga menjadi salah satu kandidat kuat.

Enam pertandingan tanpa kemenangan di liga telah membuat pasukan Benitez merosot ke peringkat enam, tertinggal satu angka dari Sampdoria dan delapan poin dari Lazio yang menghuni peringkat tiga dan jatah terakhir Liga Champions dengan sembilan pertandingan tersisa.

Napoli masih berpeluang menjuarai Liga Europa —menghadapi Wolfsburg pada perempat final 16 dan 23 April— namun tersingkir dari Piala Italia telah menambah derita mereka di liga. Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis kesal timnya tersingkir dari Piala Italia.

Napoli akan menjamu Fiorentina pada Minggu, demikian Reuters. (ant/bali post)

SUARA NTB

Sabtu, 11 April 2015

Halaman 12

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO

OTOMOTIF

OTOMOTIF

SUARA NTB

Sabtu, 11 April 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALON

SALES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

KOMPUTER

TRAVEL

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 11 April 2015

Halaman Halaman 14 14

Imtihan Taufan (1969-2015)

Menanti Realisasi Janji Presiden PRESIDEN RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan focus untuk mempercepat pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan perpanjangan runway atau landasan pacu Bandara Internasional Lombok (BIL). Selain itu, Presiden juga mendukung pembangunan Bandar Kayangan (Global Hub) Lombok Utara dan pengembangan Kawasan Teluk Saleh, Moyo dan Tambora (Samota). ‘’Masalah perpanjangan runway itu beliau akan bicara dengan PT Angkasa Pura I. Masalah Samota, beliau akan melihat besok. Kalau KEK Mandalika, beliau akan mendorong ITDC bahwa Agustus mereka paling lambat sudah membangun,’’ kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPM-PT) NTB, Ir. H. Ridwansyah, M.TP mengutip pernyataan Presiden.

Ridwansyah menambahkan, semua yang dipaparkan Gubernur direspon positif oleh Presiden. Bahkan Presiden juga akan mendorong investor untuk menanamkan investasinya dalam pengembangan Global Hub, Samota dan KEK Mandalika. ‘’Beliau akan mendukung termasuk mendatangkan investor.

Pak Presiden akan mendorong sebanyak-banyaknya investor untuk mendukung Global Hub. Perpanjangan runway juga Pak Presiden mendukung. Empat hal itu didukung, Global Hub, KEK Mandalika, Samota dan perpanjangan runway. Semua direspon dengan baik oleh Pak Presiden,’’ ujarnya.

Tidak hanya itu, Presiden juga menjanjikan akan mengalokasikan anggaran Rp 1,8 triliun lebih tahun 2016 mendatang untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur dasar KEK Mandalika, Kuta Lombok Tengah. ‘’Kebutuhan untuk infrastruktur dasar kira-kira Rp 2,1 triliun lebih. Tahun ini sudah kita berikan Rp 250 miliar, tahun depan Insya Allah akan kita selesaikan dengan Rp 1,8 triliun,’’ kata Presiden saat memberikan sambutan pada peresmian IPDN Kampus NTB di Praya, Jumat (10/4) sore.

Orang nomor satu di Indonesia ini mengatakan, saat tiba di Bandara Internasional Lombok (BIL) pada Kamis, 9 April, sore lalu telah mendapatkan pemaparan dari Gubernur mengenai KEK Mandalika. Ia menilai, pemaparan yang disampaikan cukup bagus.

“Investasinya berapa, multiplier effect kepada masyarakat seperti apa. Kemudian lahannya yang 1.035 hektar sudah siap, alhamdulillah,”ujarnya.

Ditambahkan, dengan tuntasnya pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik dan air bersih di kawasan itu maka investasi akan masuk. KEK Mandalika diperkirakan akan menyerap sebanyak 8.000 karyawan secara langsung.

Apa yang disampaikan Jokowi, merupakan janji Presiden tidak saja kepada Gubernur NTB. Tetapi merupakan janji kepada seluruh rakyat NTB. Rakyat NTB juga berharap agar apa yang dijanjikan Presiden Jokowi tidak sekadar isapan jempol. Karena sebelumnya, janji-janji serupa juga beberapa kali disampaikan pemerintah pusat kepada NTB. Tapi tidak ada realisasi. Karena itu, rakyat NTB sebenarnya tidak membutuhkan janji, tetapi bukti (realisasi). (*)

RADIO

Nikolo Sudah Pulang Oleh: UMAHNYA yang lama, di sekitar Lingkungan Seruni, Ampenan, hampir tak pernah sepi dari kunjungan. Sebuah kamar yang terpisah dari rumah induk sengaja disiapkan bagi siapa saja yang mau menginap. Kamar itu memang didirikan dengan niat sebagai tempat bagi mereka yang ingin berproses. Bersuntuk dengan kerja-kerja kesenian. Si empunya rumah, Imtihan Taufan (bersama istrinya, Naniek I. Taufan) memang dikenal sebagai sosok yang lebih dari sekadar baik. Pribadi yang hangat, sabar dan rendah hati menguatkan perasaan nyaman kala berbincangbincang dengannya.

Kita tak mungkin menafikan nama dan karya Imtihan Taufan apabila kita berbicara tentang sastra (ataupun teater) di Nusa Tenggara Barat. Sejak awal 90-an ia telah menulis dan menyiarkan cerpen-cerpennya. Di masa ketika para penulis masih menggunakan mesin tik dan mengirimkan karyanya melalui kantor pos, cerpen-cerpen Imtihan hadir terutama di Harian Bali Post edisi Minggu. Tak hanya di koran itu, cerpen-cerpen Imtihan juga lantas tersebar di lembar-lembar sastra berbagai koran nasional seperti Tempo, Media Indonesia, Jawa Pos dan sebagainya. Apa yang paling melekat dari cerita-ceritanya itu –bagi saya- barangkali adalah sosok Nikolo. Tokoh yang kerap muncul dengan berbagai varian watak dan karakternya. Nama Nikolo seakan sudah menjadi ‘merk dagang’ bagi karya-karya Imtihan Taufan, sehingga pada beberapa kesempatan, kami (para penulis yang lebih muda darinya) terbiasa memanggilnya Nikolo.

Dalam peta perkembangan sastra modern di NTB, Imtihan Taufan bisa digolongkan sebagai ‘angkatan kedua’ setelah era Putu Arya Tirtawirya dan kawan-kawan. Bersama, antara lain, N. Marewo. R. Eko Wahono, Riyanto Rabbah dan Geger Prahara, dia ‘menyerang’ media-media massa di Indonesia dengan cerita-ceritanya yang bernada absurd.

Absurditas adalah kecenderungan yang dipakainya sebagai resep dalam menggarap cerita-ceritanya.

Salah satu cerpennya yang paling radikal dalam hal ini adalah Oragada. Sebuah cerpen yang mirip benang kusut, dimana –sesuai dengan judulnya- kita hampir-hampir tak bisa menemukan apa sebenarnya yang menjadi pusat dalam cerpen itu.

Pada awalnya cerpen-cerpen Imtihan lebih cenderung ke gaya ‘teror mental’ Putu Wijaya. Tetapi semakin kesini, ia semakin menunjukkan konsep yang jelas. Dalam hal ini, saya kira, Imtihan adalah satu-satunya cerpenis kita yang memiliki konsep

Kiki Sulistyo (Penyair)

struktur cerita yang berangkat dari pengalaman lisan. Sebagian menyebut bahwa cerpen-cerpennya bersifat fragmentatif. Cuilan-cuilan peristiwa yang tak utuh. Sekuen-sekuen yang digegaskan sehingga menimbulkan pemadatan. Kesan seperti itu tampak dari sedikitnya ruang lapang bagi pembaca untuk menarik nafas. Pada fase ini saya kira kekaguman Imtihan Taufan pada cerpenis tua, Budi Darma, menemukan korelasinya.

Seperti juga cerpen Budi Darma, banyak cerpen Imtihan Taufan yang mengalir begitu saja dengan perpindahan logika yang ekstrim. Ia bisa seenaknya bergerak dari nuansa realis ke surealis, dan akhirnya bermuara pada kubangan absurditas.

Konsep struktur cerita yang berangkat dari pengalaman lisan itu pernah disampaikannya, ketika saya bertanya apa yang sesungguhnya dipertaruhkan dalam cerpen-cerpennya.

Dengan ringan Imtihan Taufan mengatakan bagaimana dia mengadopsi konsep struktur pada saat orang bercerita secara lisan. Menurutnya, saat dua orang (atau lebih) sedang saling bercerita, tak ada struktur linear. Pada awalnya orang akan membahas satu topik, tapi belum rampung topik itu dibicarakan akan muncul topik baru sesuai dengan kemungkinan ‘tikungan’ yang hadir. Dan itu terjadi tanpa kesepakatan terlebih dahulu, bergerak secara natural, sampai proses bercerita itu bubar. Konsep ini menunjukkan titik-pijak observasinya dari apa yang terjadi sehari-hari. Seingat saya, Imtihan Taufan yang pertama kali mengatakan pada saya bahwa kita semestinya menulis apa yang dekat dengan diri kita sendiri. Dengan itu, saya secara pribadi, menganggap bahwa Imtihan Taufan adalah cerpenis yang sanggup meleburkan konsepsi realitas faktual dengan realitas fiksional ke dalam suatu adonan cerita yang menimbulkan rasa yang aneh tetapi otentik.

Seperti juga narasi di awal tulisan ini, cerpen-cerpen Imtihan Taufan banyak berangkat dari wilayah domestik itu sendiri: yakni rumah.

Baik itu rumah dalam hubungannya dengan kehidupan rumah tangga, maupun rumah sebagai tempat berkumpulnya suatu komunitassosial. Yang kedua ini, saya kira menjadi lebih spesifik, tatkala kita membaca cerpen-cerpennya yang berbicara tentang kehidupan para pemain teater. Selain sebagai cerpenis, kita mengenal Imtihan Taufan sebagai pekerja teater. Bersama Teater Kamar Indonesia (TKI) ia terlibat dalam banyak pertunjukan baik sebagai aktor, direktur

artistik, sutradara, maupun penulis naskah. Teater dan sastra dalam kerja-kerja Imtihan Taufan akan sangat sulit dipisahkan.

Pengaruh teks-teks teater dalam dialog cerpen-cerpennya sangat kentara. Meskipun dalam menulis cerita ia berangkat dari fenomenafenomena subtil yang sehari-hari, tetapi dalam menggarap dialog ia sangat ‘teatrikal’. Kita seperti melihat bayangan aktor dalam teks cerita. Barangkali ia ingin membuat suatu kesimpulan bahwa kedua ranah ini memang tak bisa dipisahkan. Sesuatu yang agak jauh dari perkembangan hari ini, dimana para pekerja teater kita cenderung berjarak dari teks sastra, dan mungkin juga sebaliknya.

Dalam satu kesempatan Imtihan Taufan pernah berkisah bahwa sulit sekali ia mengabaikan nama Nikolo dalam dunia cerita yang dibangunnya. Nikolo adalah ciptaannya.

Tetapi baginya Nikolo kerap mengusiknya, memanggil-manggil dirinya untuk meletakkan tokoh yang namanya terinspirasi dari nama politikus ternama Niccolo Machiavelli itu. Mungkin, Nikolo adalah ‘diri bawah sadar’ Imtihan Taufan, suatu manifestasi dari desakan kerja imajinatif dalam proses lamunan yang kerap disebutnya sebagai kegemarannya. ‘Saya seorang pelamun,’ katanya pada suatu hari. Saya kira, Imtihan Taufan bukanlah seorang pelamun biasa. Dia dengan jitu merepresentasikan lamunannya itu menjadi setumpuk cerita yang memikat, yang jelas-jelas tidak menempatkan pembaca sebagai orang yang tak tahu apa-apa.

Lebih daripada itu, Imtihan Taufan bagi saya adalah rumah itu sendiri. Rumah tempat kita bisa istirah.

Jiwanya yang lapang dan sabar, seperti menjadi ruang tak terbatas bagi setiap cerita yang datang padanya.

Itu terbukti juga ketika sekeluarga ia pindah rumah ke daerah Kamasan, kawan-kawan yang datang berkunjung tak surut jumlahnya. Saya yang sering sekali menginap di rumahnya kerap memperhatikan betapa ia berusaha menahan kantuk yang berat, hanya demi menghormati dan mendengarkan cerita dari siapa saja yang datang berkunjung. Kesabarannya juga tampak dari kenyataan bahwa meskipun sudah berkarya lebih dari dua dekade, baru tahun ini buku kumpulan cerpen pertamanya akan terbit. Dengan kata lain, Imtihan Taufan bukanlah penulis yang ingin buru-buru menerbitkan karya hanya untuk mendapat pengakuan. Sejauh yang saya tahu, ia juga jarang sekali

membicarakan atau menyebut-nyebut karyanya sendiri. Hanya jika didesak dengan pertanyaan-pertanyaan barulah ia akan membicarakannya.

Pada Kamis pagi (9/4) saya mendapat pesan singkat, bahwa cerpenis yang saya kagumi ini, meninggal dunia. Saya terhenyak, hampir-hampir tak mempercayai berita duka ini. Sebuah kepergian yang benar-benar mendadak. Dua cerpen terakhirnya ‘Kereta Langit Sudah Datang’ (terbit di Suara NTB) dan ‘Nikolo Hilang’ (terbit di koran Pikiran Rakyat, Bandung) tiba-tiba tampak sebagai suatu isyarat. Saya ingat bahwa setelah cerpen ‘Nikolo Hilang’ itu terbit, ia pernah berkata bahwa semua cerpen dengan tokoh Nikolo yang ditulisnya sudah selesai, sudah termuat semua.

Semacam isyarat yang lain juga.

Sekarang Nikolo sudah pulang ke rumah yang sesungguhnya. Rumah yang abadi. Membawa hatinya yang bersih. Hati seorang yang penuh kasih. Dan sudah pasti kami merasa sangat kehilangan. Kehilangan pribadi yang tak tergantikan, sekaligus kehilangan seorang kreator paling cemerlang yang pernah kita miliki...

Presiden janjikan anggaran Rp 1,8 triliun tuntaskan infrastruktur dasar KEK Mandalika Semoga tidak sekadar janji

*** Penenun tradisional mengalami degradasi generasi Pemerintah harus bertanggung jawab

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 11 April 2015

Presiden Batal ’’Blusukan’’ ke Pasar Kebon Roek, Pedagang Tak Bergairah HARI Jumat (10/4) pagi, kondisi Pasar Kebon Roek, Ampenan tampak lebih riuh dari biasanya. Beberapa orang yang lalu lalang tampak menyebut nama Presiden RI, H.Joko Widodo (Jokowi). “Jokowi sekarang mau kesini,” ujar tukang parkir kepada seorang warga yang menanyakan kenapa kondisi lebih ramai dari biasanya.

Beberapa pejabat dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram termasuk Kepala UPTD Pasar Wilayah Mataram, Selaparang, Ampenan, dan Sekarbela Diskoperindag Kota Mataram, dan beberapa pejabat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB juga tampak hadir menunggu kedatangan orang nomor satu di republik ini (RI 1). Mereka tampak bersiap-siap dan telah menunggu sejak pagi hari.

Tapi sayang, rencana kedatangan Jokowi blusukan ke Pasar Kebon Roek tersebut batal. Padahal sejak kemarin para pedagang juga telah diinformasikan bahwa Presiden akan datang blusukan ke pasar, menengok para pedagang dan melihat kondisi pasar yang menjadi salah satu pusat perekonomian warga Kota Mataram tersebut.

Salah satu pedagang, Fathonah mengatakan cukup kecewa atas batalnya kunjungan Presiden kemarin. Padahal banyak hal yang ingin disampaikan langsung kepada Presiden. “Jadinya ndak ada gairah saya, Jokowi ndak jadi datang kesini,” cetusnya, Jumat (10/4). Fathonah mengatakan jika saja Presiden jadi datang, ia sangat ingin menyampaikan langsung keluhannya sebagai rakyat. Ia ingin Presiden peka dengan kehidupan rakyat kecil dengan tidak menaikkan harga BBM. Akibat kenaikan BBM, rakyat kecil dan pedagang seperti dirinya sangat merasakan dampaknya karena semua harga kebutuhan pokok ikut merangkak naik. “Kita tiap hari berjualan di pasar, cari modal, gali lobang tutup lobang. Harga semuanya semakin mahal. Tadinya itu kita mau sampaikan langsung ke Presiden. Kecewa kita dia ndak datang. Padahal sudah janji mau kesini, tahunya ndak jadi,” sesalnya.

Hal yang sama juga disampaikan pedagang lainnya, Iman.

Ia sudah mendengar kedatangan RI 1 ke Kebon Roek sejak dua hari lalu. Ia pun antusias untuk datang ke pasar lebih pagi dari biasanya dan berharap bisa langsung bertatap muka dengan Jokowi. “Rakyat semua menunggu dari tadi. Tapi ndak jadi datang. Dibilang kecewa ya kecewa. Tadinya kita mau minta supaya harga-harga ini distabilkan, “ cetusnya.

Mempersiapkan rencana kedatangan Jokowi, Kepala UPTD Pasar Wilayah Mataram, Selaparang, Ampenan, dan Sekarbela Diskoperindag Kota Mataram, Muhammad Arifin mengatakan pihaknya sudah melakukan persiapan sejak tiga hari lalu. Bersama para petugas pasar, pihaknya gotong royong membersihkan pasar, memangkas pohon, dan mengurug titik-titik yang berlobang atau becek. Bahkan pada malam sebelumnya atau Kamis (9/4) malam, pihaknya melakukan bersih-bersih sampai jam sebelas malam.

Meski Presiden batal berkunjung, pihaknya tak merasa kecewa.

Terpenting telah dilakukan berbagai persiapan. “Yang penting sudah kita laksanakan perintah pimpinan dan kita persiapkan.

Manfaatnya banyak, kondisi pasar tetap bersih tertata dan memang itu adalah tugas kita sehari-hari,” pungkasnya. (ynt)

Presiden Janjikan Anggaran Rp 1,8 Triliun Tuntaskan Infrastruktur Dasar KEK Mandalika Dari Hal. 1 ‘’Investasinya berapa, multiplier effect kepada masyarakat seperti apa? Kemudian lahannya yang 1.035 hektar sudah siap, Alhamdulillah,’’ ujarnya.

Ditambahkan, dengan tuntasnya pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik dan air bersih di kawasan itu maka investasi akan masuk.

KEK Mandalika diperkirakan akan menyerap sebanyak 8.000 karyawan secara langsung. ‘’Biasanya, efek yang tidak langsung delapan sampai sepu-

luh kali lipat. Artinya, itu akan memberikan multiplier effect kemana-mana. Sebab itu, pagi tadi (kemarin), langsung saya ke Mandalika. Saya betul-betul takjub dengan keindahannya. Ada tujuh teluk disitu, saya belum pernah lihat di tempat lain,’’ pujinya.

Artinya, kata Presiden, KEK Mandalika merupakan salah satu potensi di NTB yang perlu diangkat. ‘’ Ini yang akan kita kerjakan. Oleh karena itu kita akan selesaikan infrastruktur dasar tahun depan,’’ pungkasnya. (nas)

Rencana Pembangunan Bandar Kayangan Belum Detil Dari Hal. 1 Pertama, pelabuhan internasional, Global Hub di Lombok Utara.

Yang gagasan besarnya adalah, agar kapal-kapal besar, yang lewat di ALKI II singgah di Lombok Utara. Sebuah mimpi yang besar dan memang masih memerlukan kajian-kajian yang lebih detil,’’ kata Presiden.

Jokowi meminta kajian lebih detil pembangunan Bandar Kayangan itu perlu disiapkan lagi oleh pemerintah daerah.

Dikatakan, kajian seperti asal investasi, banyak kapal yang akan berlabuh di sana, investasi pembangunan pabrik dan gudang harus jelas. ‘’Karena kemarin, pemaparan ke saya, investasinya dari mana, kapal yang mampir berapa. Pabrik, gudang , pelabuhan siapa yang bangun apakah APBN atau investasi,’’ ujarnya.

Namun, kata orang nomor satu di Indonesia ini, Gubernur telah menyampaikan kepadanya pada bulan Mei nanti akan menyampaikan kajian detil pembangunan pelabuhan internasional yang diharapkan

menjadi “Singapura Besar” di Lombok, NTB. ‘’Terakhir Pak Gubenur menyampaikan, Pak (Presiden) nanti Mei saja detilnya. Artinya masih belum detil. Saya tunggu Pak Gubernur,’’ pungkasnya.

Dipilihnya, daerah sekitar Lombok Utara karena wilayah maritimnya dinilai paling representatif. Di mana garis lautnyaberhubunganlangsungdengan laut lepas bagian utara yangmemungkinkanlalulintas penyeberangan antarpulau bahkan internasional.

Posisi ini dinilai sangat strategis sebagai jalur transit menuju Indonesia bagian Timur, Pulau Jawa maupun transportasi laut internasional. Luas lahan yang dibutuhkan sebanyak 10 ribu hektar di daerah Kayangan dan Bayan. Untuk tahap pertama, pembangunan Bandar Kayangan itu membutuhkan lahan sekitar 1.000 hektar. Sementara total lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan kawasan ekonomi itu sekitar 10 ribu hektar. (nas)

Lima Partai Jajaki Koalisi Penantang AMAN Dari Hal. 1 Ia menegaskan, banyaknya figur perempuan di bursa kandidat penantang AMAN ini memang diinspirasi dari sosok Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang diakui sebagai salah satu figur pemimpin daerah paling sukses di dunia.

Menurutnya, jika Kota Surabaya bisa melahirkan pemimpin perempuan yang sukses, bukan tidak mungkin Mataram juga melakukan terobosan serupa.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPW PAN NTB, H. Muazzim Akbar, S.IP mengakui adanya rencana koalisi besar untuk membangun kekuatan tandingan di Pilkada Kota Mataram.

“Ya betul, kita sudah komunikasi dengan Demokrat, PDIP, Ger-

indra, Insya Allah akan ada kekuatan yang luar biasa, ya tentunya nanti di kota (Mataram-red), yang akan berkompetisi dengan petahana yang sekarang ini, atau paket AMAN,” tegas Muazzim.

Muazzim mengaku pihaknya sadar dengan perolehan kursi mereka di DPRD Kota Mataram yang hanya mencapai satu kursi. Namun, mereka tetap menjalankan komunikasi politik dengan sejumlah pihak. Ia juga menegaskan, sejauh ini semua proses masih berjalan di tingkat DPD PAN Kota Mataram yang setelah merampungkan penjaringan, nantinya akan melaporkan hasilnya ke DPW PAN NTB. (aan)

Halaman 15

Agustus, ITDC Bangun Hotel Kerjasama dengan JW Marriot Praya (Suara NTB) Pemerintah memberikan angin segar kepada PT. Indonesia Development Corporation (ITDC) dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Tahun 2016 mendatang, pemerintah akan mengalokasikan dana dari APBN sebesar Rp 1,850 triliun untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik dan air bersih.

Direktur Pengembangan PT. ITDC, Edwin Darmasetiawan mengatakan, awalnya untuk membangun infrastruktur dasar Mandalika Resort, ITDC akan meminjam dana di Bank Dunia melalui penerbitan obligasi sebesar Rp 2,1 triliun. Namun, mulai tahun 2015, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran dalam bentuk Penanaman Modal Nasional (PMN) untuk membangun infrastruk-

tur dasar Mandalika Resort sebesar Rp 250 miliar. ‘’Kita awalnya bangun infrastruktur itu dengan pendanaan sendiri dengan penerbitan obligasi. Mandalika Resort itu biaya investasinya Rp 2,1 Triliun. Itu bisa kita pinjam dalam waktu 20 tahun,’’ katanya.

Tahun depan (2016) sebesar Rp 1,850 triliun, infrastruktur selesai. ‘’Pembangunan infrastruktur dasar itu seperti jalan,

air bersih dan listrik,” terang Edwin dikonfirmasi disela-sela kunjungan kerja Presiden Jokowi di Hotel Novotel Kuta Lombok Tengah, Jumat (10/4) siang kemarin.

Dijelaskan, pembangunan infrastruktur dasar Mandalika Resort dilakukan selama dua tahun. Tahun ini dengan dana Rp 250 miliar dan tahun 2016, dengan dana Rp 1,85 triliun.

Pada Agustus mendatang

STAHN Gde Pudja Gelar Studium General

Mengupas Nilai-nilai Filsafat Kontemporer dalam Susastra Hindu Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Negeri Gde Pudja Mataram mengupas nilai – nilai filsafat kontemporer dalam susastra Hindu dalam Studium General yang Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja, Jumat (10/4). Studium general yang diprakarsai oleh Jurusan Dharma Widya di perguruan tinggi itu melibatkan seluruh civitas akademika yang bernaung di lembaga tersebut.

Ketua STAH Negeri Gde Pudja Mataram yang diwakili oleh Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan Dr. Drs. I Nyoman Murba Widana, M.Ag, saat memberikan sambutan dalam pembukaan stadium general itu menyampaikan, kegiatan semacam itu telah menjadi kewajiban bagi satu lembaga khususnya perguruan tinggi.

Dalam kegiatan itu, pihaknya menghadirkan salah satu penulis dan peneliti tentang filsafat dari Kementrian Agama (Kemenag) yakni Drs I Ketut Donder, M.Ag.,Ph.D. Penulis buku tentang filsafat ini didatangkan sebagai narasumber yang akan memberikan pemaparan tentang Relevansi Susastra Hindu dan Teologi Kontemporer.

“Kontemporer bermakna kekinian, nah dalam kajian pada studium general ini kita akan membahas nilai – nilai filsafat dimana nanti yang akan menjadi narasumber kita adalah

(Suara NTB/met)

SERAHKAN BUKU - I Ketut Donder penulis buku filsafat (kanan) saat menyerahkan buku hasil karyanya kepada Waka III Bidang Kemahasiswaan STAH Negeri Gde Pudja Mataram. salah satu penulis buku filsafat jadikan teladan.

“Kedepan kita ingin menHindu,’’ ujarnya kepada Suara ingkatkan semua itu dengan NTB. Menurutnya, semua nilai – penuh rasa cinta dan kasih tannilai dalam filsafat khususnya pa membeda – bedakan suku, dalam kajian Hindu tersebut ras atau bahkan agama. Sebab, bersumber dari Kitab Pustaka pada prinspnya kita di dunia ini Suci Weda. Adapun, kegiatan saling memiliki ikatan persauyang sedang dilaksanakannya daraan,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Panitia itu telah sesuai dengan visi dan misi STAHN Gde Pudja Mat- Kegiatan yakni I Made Agus aram. Melalui studium general Yudhi Arsana S.Ag., M.Ag menitu, pihaknya ingin membang- gutarakan bahwa dalam stadikitkan lima pilar yang akan um general itu pihaknya juga mendukung pembangunan lem- menghadirkan tokoh filsafat baga perguruan tinggi. Lima pi- yakni Dr. I Nyoman Yoga Segalar tersebut antara lain, pen- ra, S.Ag., M.Hum. Tokoh filsafat ingkatan integritas, profesional- ini akan berbicara tentang Reisme, inovasi, rasa tanggung fleksi Filsafat Politik dalam jawab dan sikap yang siap di- Kautilia Arta Sastra. (met/*)

Irigasi Semakin Sempit, Disinyalir Akibat Menjamurnya Bangunan Liar Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengklaim, semakin menyempitnya irigasi di Kota Mataram dinilai tidak hanya akibat tumpukan sampah dan sedimentasi. Melainkan akibat menjamurnya bangunan liar di pinggir sungai.

“Bangunan liar terkesan dibiarkan,” kata Mahmuddin ditemui Jumat (10/4).

Untuk pengawasan serta pengamatan di lapangan ujarnya, tidak sempat dilakukan karena terkendala akses. Hal tersebut menurutnya, menjadi kelemahan pemerintah akibat tidak adanya jalan inspeksi di setiap sungai. Disamping itu juga, Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) diharapkan ikut membantu memantau pembangunan. Artinya, jangan sampai kecolongan terhadap sejumlah pembangunan yang menyalahi aturan. “Lemahnya kita karena tidak ada jalan inspeksi,” keluhnya.

Adapun penanganan jangka pendek, PU hanya sebatas memberikan teguran secara lisan dan pembangunan melewati sempadan

sungai dihentikan. Sementara program jangka panjang sendiri, rumah yang membelakangi sungai akan dibebaskan kemudian dibuatkan jalan inspeksi. Yang sudah diintervensi pembangunan jalan inspeksi yakni, lingkungan Dasan Agung sepanjang satu kilometer. Keterbatasan anggaran imbuhnya, pihaknya hanya mampu mengerjakan 500 meter. “Sisanya kita selesaikan secara bertahap,” ujarnya.

Disinggung soal perbaikan irigasi di Lingkar Selatan? Dia menyebutkan, intervensi dari Pemerintah Pusat diberikan kepada Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP) sebesar Rp 4,7 miliar. Anggaran tersebut kemudian diarahkan untuk pembangunan irigasi mulai dari kawasan Babakan, Karang Buaya, Dasan Cermen, Karang Pule, Batu Ringgit hingga Mapak. PU dalam hal pengerjaan, hanya sebagai pendamping teknis saja.

Agar tidak ada tumpang tindih program perbaikan drainase, PU melakukan rasionalisasi program. Hanya saja pos anggaran PU dan Dinas Pertanian berbeda. “Jadi tidak boleh overlap program,” demikian ujarnya. (cem)

Lahan ITDC Digugat ke PTUN Dari Hal. 1 Pihak ITDC masuk dalam gugatan intervensi karena mengantongi sertifikat atas lahan tersebut. Inilah yang membuat penggugat keberatan, lantaran lahan itu miliknya dan sedang diusulkan untuk disertifikatkan, namun ditolak BPN. “Alasan BPN menolak sertifikat, karena memang lahan itu sudah menjadi milik ITDC,” papar Hendrik.

Saat ini proses persidangan sudah masuk tahap pembuktian. Pihaknya juga sebelumnya sudah mengajukan bukti bukti kepemilikan lahan berupa sertifikat yang sudah diter-

bitkan BPN. Sehingga mustahil BPN akan menerbitkan sertifikat yang baru di atas lahan yang sama.

Disebut Hendrik, lahan yang diklaim miliki penggugat itu luasnya 9 hektar, masuk dalam kawasan 135 hektar yang hingga kini belum terbit HPL dari BPN, sebagai syarat untuk mengembangkan kawasan mandalika resort.

Apakah dengan adanya gugatan ini, akan mengganggu proses percepatan penerbitan HPL? Justru menurut Hendrik, tidak ada hubungannya. HPL tetap diproses dengan berkoordinasi terus dengan tim di Pemprov NTB, termasuk dengan BPN. Sementara

gugatan perdata ini dibiarkan terus berjalan, sampai akhirnya ada putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

Justru menurut dia, dengan adanya gugatan ini, akan semakin memperjelas status tanah.

Masyarakat akan mendapat kepastian, siapa sebenarnya pemilik lahan sehingga tidak ada lagi muncul gugatan. Timbal baliknya, BPN juga akan semakin yakin menerbitkan HPL atas 135 hektar diantara 1.130 hektar tersebut. ‘’Justru dengan adanya gugatan itu bagus. Supaya ada kepastian juga soal status tanah, sehingga tidak lagi ada yang gugat,’’ kata Hendrik. (ars)

’’Sharing’’ Anggaran Dari Hal. 1 Sementara anggaran yang dimiliki pemerintah daerah untuk pembebasan lahan itu masih terbatas. Permintaan itu disampaikan Gubernur kepada Presiden Jokowi saat peresmian Gedung IPDN Kampus NTB di Praya Lombok Tengah, Jumat (10/4) sore.

Gubernurberharapagaranggaran pembebasan lahan tersebut, ke depannya bisa di-sharing-kan denganpemerintahpusat.Sehinggainfrastruktur jalan di daerah bisa segera dibangun untuk memudahkan akses masyarakat. Pasalnya, pembangunan infrastruktur jalan adalah salah satu agenda pemerintah daerah yang harus segera di-

tuntaskan.

“Mohon kiranya kalau bisa ke depan itu di -sharing antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk pembebasan lahan sehingga infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat bisa dibangun segera,’’ harap Gubernur.

Zainul Majdi mengatakan salah satu agenda pemerintah daerah adalah menyelesaikan jalan-jalan yang menghubungkan titik-titik potensi ekonomi di NTB. Selama ini, untuk pembebasan lahan sepenuhnya ditanggung pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota.

Data dari Dinas PU NTB, panjang jalan strategis yang perlu di-

hubungkan di NTB sekitar 300 Km. Untuk pembebasan lahan membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,5 triliun. Meskipun angkanya cukup besar, namun jika ada sharing anggaran pembebasan lahan dari pemerintah pusat maka hal itu akan terasa ringan.

Untuk biaya konstruksi jalan strategis baik yang ada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa sekitar Rp 8 triliun lebih. Saat ini pemerintah daerah telah memperoleh lampu hijau dari pemerintah pusat melalui sharing anggaran untuk pembangunan jalan tersebut. Selain itu, pemerintah pusat juga akan memberikan kemudahan izin pembebasan lahan di kawasan hutan. (nas)

sudah mulai dilakukan pembangunan hotel oleh ITDC sendiri bekerjasama dengan operator hotel JW Marriot. Lokasi pembangunan hotel berbintang itu, dengan jumlah 200 kamar.

Tahun 2016, dilanjutkan dengan pembangunan hotel berbintang di kawasan Pantai Tanjung Aan bekerjasama dengan investor asal Prancis, Club Med. “Kalau dulu bangun infrastrukturnya kita cari dananya susah, kalau sekarang. Disini kita akan bangun hotel dengan jumlah 200 kamar,”sebutnya.

Sementara itu, investor lainnya seperti MNC Land akan membangun lapangan golf dan hotel pada lahan seluas 19 hektar. Namun MNC Land masih

mencari operator hotel yang akan diajak kerjasama.

“ITDC bangun hotel sendiri dengan operator JW Marriot.

Dana pinjaman itu kita gunakan untuk aset produktif,”pungkasnya.

Terkait dengan infrastruktur dasar seperti listrik, ITDC akan bekerjasama dengan PLN untuk membangun sollar cell pada lahan seluas 40 hektar. Kemudian untuk air bersih akan digunakan air laut yang akan disuling. Konsep pengembangan Mandalika Resort, lanjut Edwin adalah eco resort.

“Sehingga ini jadi destinasi berbeda dengan yang lainnya. Agustus itu nanti kita bangun hotel di samping Novotel,”pungkasnya. (nas)

KPK Tahan Suryadharma Ali Jakarta (Suara NTB) KPK menahan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali seusai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama 2012-2013.

“Ditahan di rutan Guntur untuk 20 hari pertama,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi di Jakarta, Jumat (10/4).

Suryadharma yang mengenakan rompi tahanan warna oranye saat keluar dari gedung KPK mengaku diperlakukan tidak adil.

“Saudara-saudara sekalian, saya tadi diperiksa kira-kira mulai puukul 11.30 sampai dengan pukul 18.00, saya merasa diperlakukan tidak adil,” kata Suryadharma.

Ia mengaku merasa diperlakukan tidak adil karena kerugian negara belum disampaikan oleh KPK. “Pertama bahwa kerugian negara sampai sekarang belum ada, yang namanya kerugian negara itu tidak boleh pakai kata potensi, tidak boleh kirakira, tetapi harus dalam jumlah yang jelas,” ungkap Suryadharma.

Menurut mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu, Badan Pemeriksa Keuangan maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai auditor negara belum mengeluarkan keterangan tentang kerugian negara.

“Lalu apa yang dikorupsi kalau kerugian negaranya tidak ada? Apalagi sampai Rp1,8 triliun? Kira-kira ngambilnya bagaimana? Naruhnya bagaimana? Itu saja sulitnya sudah minta ampun,” tam-

bah Suryadharma.

Ia bahkan menjadiwkan wartawan yang meliput ibadah haji sebagai alasan menunjukkan transparansi pelaksanaan haji tersebut.

“Setiap penyelenggaraan ibadah haji wartawanwartawan itu diberikan kesempatan untuk meliput kegiatan haji yang kita sebut media centre haji. Saya yakin di antara kalian ini juga ada yang pernah menjadi anggota dari media centre haji. Tidak ada kegelisahan para jamaah haji pada waktu itu pada saat saya memimpin sebagai amirul haj haji, tidak ada,” tegas Suryadharma.

KPK mengenakan dua sangkaan kepada Suryadharma yaitu dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama 2012-2013 dan 2010-2011.

SDA sebelumnya sudah dua kali mangkir dari pemanggilannya sebagai tersangka yaitu pada 10 Februari 2015 dengan alasan sakit dan dirawat di RS MMC Jakarta sedangkan panggilan kedua adalah pada 24 Februari dengan alasan sedang mengajukan praperadilan di PN Jakarta Selatan. Sebelumnya KPK sudah pernah memanggil SDA pada 4 Februari 2015, namun surat panggilan tersebut salah karena menyebut SDA sebagai saksi.

KPK dalam kasus ini menduga ada pelanggaran dalam beberapa pokok anggaran diantaranya Badan Penyelenggara Ibadah Haji, pemondokan, hingga transportasi di jamaah haji di Arab Saudi yang mencapai Rp1 triliun pada 20122013. (ant/Bali Post)

Wagub Canangkan Kegiatan BBGRM Ke-XII Dari Hal. 1 Setelah pencanangan, pada sore hari dilajutkan dengan peninjauan stand seluruh kabupaten/kota se- NTB. Wagub bersama rombongan didampingi Wakil Walikota Bima, tampak antusias meninjau stand-stand pameran dari masing-masing daerah kota/kabupaten seNTB, kendati sore itu turuh hujan. Pameran itu juga diikuti BUMD termasuk PLN juga mengisi stand-stand dimaksud.

Namun saat itu stand-stand ini belum semua terisi oleh masing-masing panitia. Sore harinya, perwakilan PNS dari instansi kabupaten maupun Kota Bima pun dan masyarakat Kota Bima berdatangan memadati areal pameran.

Walikota Bima HM Qurais H Abidin saat dikonfirmasi

terkait kegiatan tersebut menyebutkan, kegiatan BBGRM Provinsi NTB, Hari kesatuan Gerak PKK ke 41 dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) ke XIII tahun ini sengaja dipusatkan di Kota Bima karena bertepatan dengan HUT Kota Bima ke-13. Dengan dicanangkan secara resmi oleh Wagub NTB, kegiatan BBGRM di masing-masing daerah juga mulai dilaksanakan. “Otomatis karena sudah dicanangkan oleh Wagub, kegiatan BBGRM di masing-masing daerah juga mulai dilaksanakan,” katanya.

Dijelaskannya, kegiatan ini sendiri disemarakkan dengan pameran hasil-hasil pembangunan dan Teknologi Tepat Guna di masing-masing daerah. Kegiatan ini akan berlangsung hingga tanggal 13 April mendatang. (use/*)

Bangun Birokrasi Bersih Dari Hal. 1 Menurut Presiden, pelayanan yang cepat kepada masyarakat adalah tuntutan yang mesti dijawab praja IPDN. ‘’Ke depan semua akan dielektronikkan, seperti e-government, e-budgeting dan lainnya sehingga ada sistem yang sama di seluruh Indonesia,” kata Jokowi dalam acara yang juga dihadiri Gubernur NTB dan Anggota DPD Muhammad Farouk.

Menurut dia penerapan teknologi informasi yang tepat dalam penyelenggaraan pemerintahan akan memudahkan pengawasan sehingga penyimpangan bisa dicegah.

Jokowi menilai kampus IPDN NTB sudah untuk penyelenggaraan pendidikan calon abdi masyarakat.

“Awalnya dididik di Jatinangor, kemudian dua tahun di sini dan nanti balik ke Jatinangor,” kata Jokowi.

Jokowi kembali menekankan perlunya kecepatan dalam pelayanan kepada masyarakat seperti dalam mengurus KTP, perizinan dan lainnya. “Semua harus dipercepat, bukan zamannya tulismenulis yang lama, izin bertahun-tahun,” kata Presiden.

Ia mencontohkan dalam kondisi defisit listrik seperti sekarang, maka mengurus izin membutuhkan waktu dua tahun di Jawa, empat tahun di Kalimantan, enam tahun di Sumatera Selatan. “Ini problem yang harus diselesaikan prajapraja muda ini,” katanya.

Jokowi membandingkan izin investasi di Uni Emirat Arab (UEA) yang dinilainya cepat. “Saya mau investasi di sana, datang ke kementerian, dicek 10-15 menit, kemudian pergi ke gedung notariat di sebelah sekitar 20 menit sudah selesai, tidak sampai satu jam,” katanya. (nas)

Sabtu, 11 April 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

PENJELASAN OTT BALI - Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi (kanan) didampingi Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha (kiri) melakukan konferensi pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/ 4). KPK menangkap tiga orang di Bali dan Jakarta dengan inisial A anggota DPR fraksi PDIP, AK, dan AH pengusaha terkait pengurusan izin pertambangan di Kalimantan. (ant/Bali Post)

Penangkapan Anggota DPR Terkait Pengurusan Izin Pertambangan

Jakarta (Suara NTB) Penangkapan yang dilakukan Komisi terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (09/4) terkait dengan pengurusan izin pertambangan yang berada di Kalimantan. ‘’Perlu kami jelaskan bahwa ini diduga berkaitan dengan pemberian izin di sebuah lokasi di Kalimantan, belum bisa disebut secara detil, ini terkait SIUP (Surat Izin Usaha Pertambangan),’’ kata Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat (10/4).

Adriansyah diketahui adalah politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan II. Adriansyah termasuk kader PDIP yang sedang menghadiri kongres partainya di Hotel Inna Grand Bali.

KPK dalam perkara ini menangkap tiga orang di dua lokasi. ‘’Memang benar telah dilakukan tangkap tangan kejadiannya di sebuah hotel di kawasan Sanur, Bali sekitar pukul 18.45 WITA. Di sana ditangkap atas nama A (Adriansyah) mantan Bupati yang sekarang juga berstatus anggota DPR,’’ ungkap Johan.

“Selain A, di hotel yang sama juga ditangkap AK (Agung Kusniadi). AK ini semacam messenger. Keduanya saat itu diduga melakukan transaksi,” ungkap Johan.

Dalam penangkapan itu ditemukan barang bukti berupa uang dalam pecahan dolar Singapura dan rupiah.

“Di TKP ditemukan uang dalam bentuk dolar Singapura dan juga dalam bentuk rupiah. Dolar Singapura dalam pecahan ribuan, jumlah tepatnya belum dapat dari penyidik dan juga ada dalam bentuk rupiah,” ungkap Johan.

Sedangkan di Jakarta, KPK juga menangkap seorang pengusaha. “Di Jakarta sekitar pukul 18.49 WIB ada seseorang pengusaha AH (Andrew) ditangkap di lobby hotel di Senayan, tidak ada uang yang ditemukan bersama AH saat itu,” jelas Johan.

Ketiganya sudah tiba di gedung KPK kemarin sekitar pukul 10.30 WIB. “AH pengusaha yang mengusa-

hakan beberapa perusahaan, AK belum dapat konfirmasi detil tapi dari informasi awal sebagai orang yang membawa uang,” ungkap Johan.

Penangkapan itu menurut Johan berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar dua pekan lalu.

Adriansyah pernah menjabat sebagai Bupati Tanah Laut selama dua periode yaitu pada 2003-2008 dan 2008-2013. Ia saat ini duduk di Komisi IV DPR yang membidangi pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan.

Sebelumnya Adriansyah pernah terlibat dalam kasus dugaan suap pada 2010 yaitu saat pemilik saham PT Binuang Jaya Mulia yang bergerak di tambang batu bara disebutkan memberikan Rp 3 miliar kepada Adriansyah sebagai pelicin terkait usaha tambang milik Muhidin.

Tambang Muhidin berada di perbatasan Kabupaten Tanah Laut dan Tanah Lumbun sehingga Muhidin bermaksud agar Adriansyah membantu untuk mengurus perizinan lahan tambang batu baranya.

Adriansyah yang kelahiran 7 Oktober 1954 tersebut dapat terpilih sebagai anggota DPR periode 20142019. (ant/Bali Post)

Badrodin Haiti Siap Jalani Uji Kelayakan KPK Tangkap Tiga Orang, Sita Dolar Singapura dan Kepatutan Jakarta (Suara NTB) Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti menyatakan, sudah siap menghadapi uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon kepala Polri di DPR. ‘’Sudah persiapkan visi, misi program prioritas yang harus saya sampaikan di Komisi III, program itu terkait persoalan yang kami tangani dan lakukan di tahun depan,’’ katanya di Markas Besar Polri, Jakar-

ta, Jumat (10/4).

Kepada Komisi III DPR, ia antara lain akan memaparkan upaya pembinaan hubungan antara institusinya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ‘’Berupaya membangun hubungan lebih baik karena tujuannya sama-sama memberantas korupsi. Tanpa kerja sama dengan KPK, PPATK, Kejaksaan, tentu pemberantasan dan pencegahan korupsi akan sulit,’’ ujarnya.

Ketua Komisi III DPR RI Aziz

Syamsuddin mengatakan bahwa Rapat Pleno Komisi III DPR telah menyepakati pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan bagi calon kepala Polri Badrodin Haiti pada 15, 16, dan 17 April 2015.

Dia mengatakan sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan Komisi III DPR RI akan meminta masukan dari para ahli di Komisi Kepolisian Nasional dan unsur masyarakat. (ant/Bali Post)

Tinggi Badan Berhubungan dengan Risiko Penyakit Jantung Di samping itu, studi juga menunjukkan, orang yang memilki penanda gen tinggi paling banyak berisiko 26 persen lebih rendah menderita penyakit arteri koroner dibandingkan yang hanya memiliki sedikit penanda genetik.

Hubungan antara dua hal ini hanya ditemukan pada lakilaki. Sekalipun sejumlah studi telah menemukan hubungan tinggi badan dan risiko penyakit jantung, namun belum diketahui apakah hubungannya ber-

dewan dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan II. “Selain A, di hotelyangsamajugaditangkapAK. Keduanya saat itu diduga melakukan transaksi,” ungkap Johan.

Dalam penangkapan itu KPK menemukan barang bukti berupa uang dalam pecahan dolar Singapura dan rupiah. “Jumlah tepatnya belum dapat dari penyidik,” katanya.

Sementara di Jakarta KPK menangkap seorang pengusaha berinisiasl AH di lobby sebuah hotek di Senayan sekitar pukul 18.49 WIB. “Tidak ada uang yang ditemukan bersama AH saat itu,” jelas Johan.

Menurut Johan, saat ini keti-

ganya sedang menjalani pemeriksaan intensif. “Status dari tiga orang yang dibawa saat ini adalah terperiksa. KPK punya waktu 1 x 24 jam, proses tangkap tangan semalam bagaimana cerita akhirnya,” ungkap Johan.

Johan pun mengungkapkan penangkapan itu terkait dengan pemberian uang dalam pengurusan surat izin usaha.

“Perlu kami jelaskan bahwa ini diduga berkaitan dengan pemberian izin di sebuah lokasi di Kalimantan, belum bisa disebut secara detil, ini terkait SIUP,” jelas Johan.

A diketahui pernah menjadi Bupati Tanah Laut selama 2003-2008 dan 2008-2013.

Dia pernah terlibat kasus suap pada 2010, saat pemilik saham PT Binuang Jaya Mulia yang bergerak di bidang pertambangan batu bara memberikan Rp3 miliar kepada dia sebagai pelicin terkait kegiatan usahanya.

Pria kelahiran 7 Oktober 1954 itu terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2019 dan duduk di Komisi IV yang membidangi pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan.

KPK menyita uang dolar Singapura dari penangkapan anggota DPR RI di Bali. ‘’Ada sejumlah uang dalam bentuk uang dolar Singapura,’’ kata Johan Budi. (ant/Bali Post)

Wapres Siap Bersaksi di Sidang Mantan Bupati Indramayu

KESEHATAN:

TINGGI badan seseorang memiliki pengaruh pada risikonya menderita penyakit jantung.

Sebuah studi terbaru dalam New England Journal of Medicine menunjukkan, orang yang pendek berisiko lebih tinggi menderita penyakit jantung.

Dalam studi itu, para peneliti melibatkan lebih dari 65 ribu orang yang menderita penyakit arteri koroner (adanya plak di arteri sehingga berpotensi menimbulkan penyakit jantung) dan 128 ribu orang yang tidak memiliki penyakit itu.

Para peneliti lalu mengamati 180 penanda genetika yang dapat mempengaruhi tinggi badan seseorang, untuk melihat apakah ini berhubungan dengan penyakit arteri koroner.

Hasil studi menunjukkan, setiap penambahan 6,35 sentimeter tinggi badan seseorang, maka risikonya menderita penyakit arteri koroner turun sekitar 13,5 persen.

Mereka mencontohkan, orang yan tinggi badannya sekitar 152 sentimeter berisiko 32 persen lebih tinggi menderita penyakit arteri koroner dibandingkan orang yang tingginya 167 sentimeter.

“Sekalipun banyak faktor gaya hidup seperti merokok yang mempengaruhi risiko seseorang mengembangkan penyakit jantung koroner, temuan ini menekankan penyebab penyakit ini sangat kompleks,” kara peneliti studi, Dr Nilesh Samani, prfesor kardiologi Universitas Leicester di Inggris.

KPK menangkap dua orang di Bali dan satu orang di Jakarta yang diduga terlibat dalam perkara pemberian uang dalam pengurusan izin usaha. Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi mengatakan di Bali penangkapan dilakukan di sebuah hotel di kawasan Sanur pada Kamis (9/4) lalu sekitar pukul 18.45 WITA. ‘’Di sana ditangkap atas nama A, mantan Bupati yang sekarang juga berstatus anggota DPR,’’ katanya saat menyampaikan keterangan pers di Jakarta, Jumat (10/4).

A diketahui sebagai politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menjadi anggota

sifat langsung atau tidak.

Meningkat terdapat faktor lain seperti kurangnya nutrisi pada masa kanak-kanak yang mempengaruhi tinggi badan seseorang dan risikonya menderita penyakit jantung.

Para peneliti menekankan, tinggi badan seeorang lebih rendah atau tak memiliki gen tinggi, tak berarti ia menderita penyakit jantung. Demikian seperti dilansir LiveScience. (ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla dijadwalkan menghadiri dan menjadi saksi persidangan kasus dugaan korupsi mantan bupati Indramayu Irianto Mahfudz Sidik Syafiuddin di Pengadilan Tipikor Bandung pada Senin (13/4).

Hal itu dikatakan Wapres dalam jumpa pers di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (10/4).

“Saya harus memberikan kesaksian bahwa benar itu adalah keputusan Pemerintah, karena dia (Irianto) dianggap bersalah dalam hal pembebasan lahan itu dan itu melalui keputusan Pemerintah,” kata Wapres Kalla.

Irianto Syafiuddin atau akrab disapa Yance tersangkut kasus

dugaan penggelembungan dana pembebasan lahan terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Sumuradem 1 Indramayu, Jawa Barat.

Kasus tersebut menjerat Yance saat dia menjabat sebagai Bupati Indramayu pada 2004 dan Kalla menjabat sebagai Wakil Presiden di Kabinet Indonesia Bersatu.

Wapres menjelaskan proses pembebasan lahan proyek PLTU tersebut menggunakan Perpres Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan kepada PT PLN (Persero).

Dalam Perpres tersebut diperingatkan semua perizinan yang menyangkut amdal, bahwa pembebasan dan kompensasi jalur transmisi dan proses pengadaan

tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 120 hari oleh instansi/pejabat terkait sejak pertama kali diajukan.

Wapres mengatakan dengan percepatan pembebasan lahan tersebut justru menguntungkan Pemerintah karena proyek pembangunan PLTU dapat segera terlaksana.

Lagi pula nilai biaya pembebasan lahannya tidak terlalu merugikan Negara jika dibandingkan dengan nilai investasi pembangunan pembangkit listrik tersebut.

“Dibandingkan dengan harga tanahya yang hanya 0,3 persen (dari nilai investasi) serta dengan cepat selesai, berarti justru sangatmenguntungkanNegara.Karena pembebasan lahannya itu hanya Rp43 miliar, sedangkan biaya pembangunannya (pembangkit listrik) itu Rp10 triliun,” jelasnya.

Percepatan pembebasan lahan tersebut lebih efisien dibandingkan dengan proyek serupa di daerah lain, dimana proses pembebasan lahannya menghambat pembangunan pembangkit listrik. (ant/Bali Post)