Snt11112014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

16 HALAMAN

SUARA NTB

SELASA, 11 NOVEMBER 2014

Pengemban Pengamal Pancasila

NOMOR 207 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kantor Unit Baru BRI Hadir di Sakra Barat

Dwi Hendro: Semoga Jadi Pahlawan Kemajuan Ekonomi Masyarakat

(Suara NTB/rus)

POTONG TUMPENG-Pinca BRI melakukan pemotongan tumpeng tanda mulai diresmikannya kantor Unit baru BRI Rensing Kecamatan Sakra Barat

BRI Cabang Selong terus mengembangkan sayap pelayanannya ke tengah-tengah masyarakat. Senin (10/11) bertepatan dengan Hari Pahlawan, BRI Cabang Selong di bawah komando Pimpinan Cabang (Pinca), Dwi Hendro Susatyo, meresmikan kantor unit baru BRI di Rensing Kecamatan Sakra Barat.

Bertepatan dengan momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia itu, kehadiran BRI Unit Rensing ini diharapkan Dwi Hendro bisa menjadi pahlawan dalam memajukan perekonomian masyarakat. Lebih khusus, kemajuan bagi kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurutnya, BRI Unit Rensing Sakra Barat sebelumnya hanya berupa Pelayanan Teras BRI. Sekarang telah berwujud kantor unit. Fakta itu katanya, menunjukkan adanya kemajuan yang luar biasa. Perekonomian masyarakat Rensing dinilai telah berkembang baik. ‘’Ke depan bisa berkembang menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP),’’ harapnya.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/rus)

PENYERAHAN BANTUAN-Pinca BRI Selong, Dwi Hendro Susatyo menyerahkan bantuan secara simbolis berupa distribusi 119 tandon air yang diterima Sekcam Jerowaru, buku kepada Kepala UPTD Sakra Barat dan ke Kepala Desa Embung Tiang

BIL II- Ruas by pass BIL II mulai dari Patung Sapi, Gerung Lombok Barat – Kota Mataram sedang dalam proses pengerjaan. Berita selengkapnya di halaman 5.

Soal Progres Proyek Fisik

DPRD NTB akan Cek Lapangan Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai dalam APBD 2014 kurang dari dua bulan lagi. Sejumlah proyek fisik dikhawatirkan tak akan bisa tuntas sampai akhir tahun anggaran. Untuk itu, DPRD NTB berencana akan memanggil para Pimpinan SKPD yang serapan atau capain progres fisiknya masih rendah serta melakukan tinjauan lapangan.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

Tagihan Perdata Kejati

Perhatian Pemda Kurang KETUA Legium Veteran Republik Indonesia Provinsi NTB, Brigjen TNI (Purn) H. Abdul Kadir mengatakan, penghayatan nilai-nilai kepahlawanan saat ini sudah mulai menurun. Bahkan, peringatan Hari Pahlawan yang dilakukan tiap tahun cenderung bersifat seremonial belaka.

Sementara di sisi yang lain, perhatian pemerintah daerah (Pemda) kepada para veteran dan perintis kemerdekaan sangat kurang, tidak seperti beberapa tahun yang lalu.

“Nilai-nilai kepahlawanan ini sudah menurun. Kita (Suara NTB/nas) banyak berkelahi. Ada anak H. Abdul Kadir SD yang berkelahi, kemudian perkelahian antarkampung,” ujarnya ditemui usai menghadiri peringatan Hari Pahlawan ke 69 tahun 2014 di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur, Senin (10/11) kemarin.

Dituturkan, beberapa tahun lalu dalam memperingati Hari Pahlawan sering dilakukan kegiatan napak tilas perjuangan para pejuang daerah ini dalam mengusir penjajah Jepang yang dilaksanakan di Selong Lombok Timur (Lotim).

Namun, saat ini kegiatan tersebut sudah tak dilakukan lagi ketika memperingati Hari Pahlawan. ‘’Semarak memperingati Hari Pahlawan ini yang ndak ada di daerah sekarang di daerah. Perhatian kepada veteran juga ndak ada,’’ katanya dengan nada kecewa.

Terkait dengan tidak adanya perhatian Pemda kepada veteran saat ini, Abdul Kadir mengaku sangat miris.

Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB sedikit terbuka soal proses penagihan kerugian negara di DPRD NTB. Nilai riil kerugian negara yang jadi temuan itu, sebesar Rp 4,6 miliar. Tagihan itu selain untuk anggota DPRD yang masih aktif, banyak diantaranya yang sudah mantan yang jumlahnya 72 orang.

Asdatun Kejati NTB, Hendrik Selalau, SH,MH didampingi Kasi Penkum dan Humas, Made Sutapa, SH merinci periode Dewan yang menjadi sasaran penagihan pengembalian kerugian negara.

Bersambung ke hal 5

TABEL TAGIHAN KERUGIAN NEGARA PADA SETWAN NTB

Sumber : Datun Kejati NTB

’’Job Fair’’ Resmi Digelar

1.350 Lowongan Kerja Disiapkan, Peluang Emas bagi Pencari Kerja Mataram (Suara NTB) Hari ini, pameran bursa kerja di Mataram Mall resmi dimulai. Sedikitnya 1.350 lowongan pekerjaan di berbagai bidang disiapkan. Job fair 2014 ini menjadi momentum dan kesempatan emas bagi para pencari kerja yang ada di Provinsi NTB ini.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Drs.H. Wildan melalui Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja, H. Zainal menyebutkan, job fair 2014 ini awalnya akan menyiapkan space untuk 24 perusahaan. Namun, perusahaan perusahaan yang mendaftar untuk ikut menyiapkan peluang kerja bagi masyarakat sebanyak 26 perusahaan.

Bersambung ke hal 5

H. Wildan

H. Zainal

(Suara NTB/bul)

TO K O H

Capai Rp 4,6 Miliar, Menyasar 72 Mantan Anggota Dewan

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 11 November 2014

PARLEMENTARIA

Halaman 2

Walikota Sampaikan Nota Keuangan RAPBD 2015

DPRD Kota Mataram Apresiasi Prestasi Eksekutif Walikota juga merinci Rancangan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut : A. PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Daerah dalam RAPBD direncanakan Rp 1,53 triliun lebih yang terdiri dari : 1. Pendapatan Asli Daerah direncanakan Rp 163,116 miliar lebih 2. Dana Perimbangan direncanakan Rp 708,473 miliar lebih 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah direncanakan Rp 181,559 miliar lebih.

B. BELANJA DAERAH Rancangan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2015 ini direncanakan Rp 1,78 triliun lebih yang dialokasikan ke dalam rincian kebijakan sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung direncanakan Rp 640,313 miliar lebih yang terdiri dari: a. Belanja Pegawai Rp 581,435 miliar lebih yaitu untuk Gaji Pegawai, Guru dan Pejabat Negara, termasuk uang kesra pegawai dan guru. b. Belanja Hibah dan Bansos Rp 57,378 miiar lebih untuk Belanja Hibah kepada KPU guna pelaksanaan Pilkada Tahun 2015, Program Kesehatan Gratis melalui BPJS, Program Pendidikan untuk siswa miskin dan Bantuan Kepada Kelompok Masyarakat lainnya dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menangani masalahmasalah sosial. c. Belanja Tidak Terduga Rp 1,500 miliar yaitu merupakan dana cadangan untuk menangani bencana alam dan bencana sosial.

2. Belanja Langsung Belanja Langsung direncanakan Rp 437,835 miliar lebih, untuk mem-

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi memimpin paripurna penyampaian nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2015. Ia didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar dan I Wayan Sugiartha. Sedangkan dari eksekutif dihadiri langsung oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2015.

biayai kegiatan pokok pelayanan dasar masyarakat seperti untuk pendidikan, kesehatan, keamanan dan kebersihan serta untuk peningkatan pembangunan infrastruktur daerah lainnya. Beberapa program kegiatan utama yang menjadi kegiatan Pemkot pada Tahun Anggaran 2015 : 1. Pembangunan Drainase Rp 2,406 miliar lebih.

2. Pembangunan jalan dan jembatan Rp 6,12 miliar lebih.

3. Pemeliharaan jalan Rp 5,690 miliar lebih.

4. Sharing Dana dengan Pemprov untuk biaya pendidikan bagi siswa miskin Rp 3,930 miliar lebih.

5. Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat kurang mampu melalui BPJS Rp 5,953 miliar lebih.

6. Pengadaan tanah ruas jalan dan tanah kantor Rp 33 miliar.

7. Dana dukungan kegiatan kemasyarakatan melalui BKM kelurahan Rp 2,500 miliar.

8. Asesoris kota Rp 1,68 miliar lebih.

9. Peningkatan sarana/prasarana pasar Rp 6,361 miliar lebih.

10. Pembinaan penataan pedagang Rp 1, 411 miliar lebih 11. Sarana prasarana pemadam kebakaran berupa pembangunan gedung Rp 1,414 miliar lebih, dan pengadaan kendaraan pemadam kebakaran Rp 1,255 miliar lebih.

12. Sarana prasarana kebersihan Rp 1,556 miliar lebih.

13. Sarana dan Prasarana Kantor Satpol PP Rp 2,175 miliar lebih.

C. PEMBIAYAAN Dengan adanya rencana pendapatan Rp 1,53 triliun lebih dan rencana belanja Rp 1,78 triliun lebih, maka dalam Tahun Anggaran 2015 RAPBD Kota Mataram terdapat defisit anggaran Rp 25 miliar yang selanjutnya akan ditanggulangi dari Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Tahun 2014 dengan jumlah nilai yang masih bersifat sementara Rp 37,60 miliar. Sisa Silpa Rp 12,60 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah seperti PT. Bank NTB, PDAM dan PD. BPR NTB. (fit/*)

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Senin (10/11) secara resmi menyampaikan nota keuangan RAPBD Kota Mataram tahun anggaran 2015.

Ulasan Walikota mengenai program tahun 2014 mendapat apresiasi positif dari pimpinan DPRD Kota Mataram. Bahkan Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., (HDS) yang memimpin jalannya paripurna kemarin menyatakan apresiasinya terhadap prestasi eksekutif.

Menurut HDS, paripurna kemarin memiliki dua kekhususan. Pertama karena penyampaian nota keuangan RAPBD 2015 bertepatan dengan hari pahlawan 10 November. Kedua, karena penyampaian nota keuangan itu merupakan yang terakhir dalam periode pemerintahan Walikota H. Ahyar Abduh dan Wakil Walikota H. Mohan Roliskana.

Sebelumnya, Walikota Mataram menyampaikan analisis prediksi pertumbuhan ekonomi makro Kota Mataram pada Tahun Anggaran 2015.

Data statistik resmi yang diterbitkan BPS menunjukan pertumbuhan ekonomi Kota Mataram pada tahun sebelumnya di atas 7 % per tahun. ‘’Kami tetap optimis pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 tetap akan positif dan bahkan kita harapkan meningkat,’’ ujarnya.

Berkaitan dengan itu, untuk menjaga agar prediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 tetap mampu terjaga, maka kebijakan pembangunan 2015 tetap memfokuskan arah pembangunan dengan pola percepatan pembangunan pada tiga program unggulan. Dalam kesempatan itu, Walikota menyampaikan gambaran umum Pendapatan Daerah dalam RAPBD Murni Tahun Anggaran 2015 jika dibandingkan secara head to head dengan Pendapatan Daerah dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2014.

1. Anggaran pendapatan secara keseluruhan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar 1,53 triliun lebih, sedangkan pada Tahun Anggaran 2014 sebesar 961,96 miliar lebih atau naik sebesar 92,53 miliar lebih.

2. Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2015 sebesar 163,116 miliar lebih, sedangkan Tahun Anggaran 2014 sebesar 119,861 miliar lebih, sehingga terdapat peningkatan sebesar 43,254 miliar atau 36,09 %.

Paripurna penyampaian nota keuangan RAPBD 2015 dihadiri anggota DPRD Kota Mataram dan jajaran eksekutif.

Antisipasi Bencana di Musim Hujan

BPBD akan Dirikan Posko Induk di Kantor Walikota

Sosialisasi ke Pemilik Pondokan

(Suara NTB/ynt)

Mataram (Suara NTB) Dalam rangka upaya antisipasi bencana di musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram akan membentuk posko induk di Kantor Walikota Mataram. Kepala BPBD Kota Mataram, Drs. H. Supardi menyampaikan posko induk ini tidak hanya di Kantor Walikota, tapi juga akan berpusat di Kantor BPBD Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan.

“Nanti posko di Kantor BPBD Kota Mataram itu sebagai pusat koordinasi. Dis-

amping itu ada juga posko di setiap kecamatan,” ujarnya, Senin (10/11) ditemui di Kantor Walikota Mataram.

Satuan tugas (satgas) juga telah dibentuk pihaknya. Dalam waktu dekat pihaknya bersama instansi terkait akan melakukan apel siaga kebencanaan dalam rangka mempersiapkan diri. Apel siaga ini tidak hanya melibatkan para personil dari BPBD dan instansi terkait, tapi

peralatan kelengkapan antisipasi kebencanaan dari masingmasing instansi juga akan diikutsertakan.

Instansi terkait lainnya yang akan ikut serta dalam apel siaga kebencanaan ini adalah Kantor Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Mataram, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram yang memiliki tagana, Dinas Kebersihan, Dinas

elektronik. Dari jumlah itu tercatat juga warga yang sudah merekam tapi belum bisa dicetak fisik KTP elektroniknya.

Ditargetkan sampai akhir tahun ini perekaman maupun pencetakan KTP elektronik bisa dituntaskan. Untuk itu Dinas Dukcapil mengambil kebijakan untuk jemput bola ke setiap kelurahan melakukan perekaman bagi warga yang belum merekam.

“Kami sudah buat surat undangan kepada warga yang belum merekam dan kami akan tuntaskan perekaman sampai Desember 2014,” ujarnya.

Pelayanan keliling ini dalam sehari Dinas Dukcapil menyambangi tiga kelurahan dan dilaksanakan selama dua hari untuk setiap kelurahan. Mantan Kepala Bagian (Kabag) Ortal Setda Kota Mataram ini mengatakan warga cukup antusias

mengikuti perekaman setelah pihaknya turun langsung. Bahkan dalam sehari sekitar 200 warga mengikuti perekaman.

Sampai saat ini 2 ribu lebih warga telah mengikuti perekaman KTP elektronik pada saat pelayanan keliling.

“Ini respons dari masyarakat dan alhamdulillah kami senang,” ujarnya. Masyarakat disebutkan Ridwan juga harus melengkapi dokumen kependudukannya.

Jika tidak, maka mereka tidak bisa kemana-mana. “Mau mengurus paspor, visa, ke bank dan sebagainya harus ada KTP elektronik,” imbuhnya.

Kebijakan pelayanan keliling ini merupakan inisiatif dari Dinas Dukcapil Kota Mataram. Pelayanan ini juga bisa dilaksanakan karena adanya bantuan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 628 juta untuk Kota Mataram. (ynt)

dikonfirmasi usia mengikuti rapat pembahasan RAPBD di Kantor DPRD Kota Mataram, Senin (10/11).

Kendati demikian, pihaknya terus melakukan pemantauan serta memonitoring setiap pembangunan yang ada di Mataram. Kalau pun ada penyimpangan dari ketentuan baik dari tata ruang dan tata bangunan, pihaknya langsung menegur.

Sifat teguran itu lanjutnya, tidak meski langsung diangkat atau dibongkar, melainkan diselesaikan ditempat. Pemba-

ngunan dilakukan oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan peruntukkan, lebih dari ketidaktahuan masyarakat.

Upaya tersebut menurut Mantan Inspektur pada Inspektorat Kota Mataram ini, akan terus dilakukan sebagai langkah mengembalikan peruntukkan atau tata ruang di Kota Mataram. “Kemarin (beberapa waktu lalu,red) kita turun bersama Sat. Pol PP, yang paling banyak itu bangunan dari bedek sengaja dibuat masyarakat. Kita

minta langsung dibongkar,” terangnya.

Sejauh ini lanjutnya, belum ada izin maupun bangunan dibongkar. Tapi, tidak menutup kemungkinan akan mengarah ke sana, apabila masyarakat membangun tidak sesuai dengan peruntukan atau sesuai zonasi. Penertiban pun akan melibatkan tim yustisi yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak Perda. “Apapun yang sifatnya pembongkaran dan masuk ranahnya Pol

PP sebagai lembaga penegakan perda,” sebutnya.

Disisi lain, ia mengatakan, relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di sebelah barat Mataram Mall, Tata Kota sudah membicarakannya dengan lintas SKPD terkait. Masing – masing SKPD seperti Diskoperindag dan Dinas PU memiliki tanggungjawab. Secara teknis dikatakan, lapak PKL akan dimundurkan dari belakang kali sebelum nantinya akan ditertibkan atau relokasi ke Pura Meru di Cakranegara. (cem)

Perlu Sinkronisasi Data Penduduk MENJELANG Pilkada Kota Mataram, validitas data pemilih menjadi hal yang mutlak harus disiapkan oleh Dinas Dukcapil Kota Mataram. Namun pernyataan Ketua KPU Kota Mataram, HM. Ainul Asikin yang menyebutkan bahwa data jumlah penduduk di Mataram menurun dari 459.114 pada awal Bulan Juni menurun menjadi 408.900 pada akhir bulan yang sama, tidak sedikit menuai pro kontra.

Karena seiring perkembangan pesat di Mataram, jumlah pendudukpun diyakini meningkat. Untuk mengantisipasi simpang siurnya data jumlah penduduk, Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Gede Sudiarta menyarankan agar dilakukan sinkronisasi data antara Dinas Dukcapil Kota Mataram dengan Dinas Dukcapil Kota Mataram. Ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (10/11), Sudiarta melihat kesan bertambahnya jumlah penduduk di daerah ini, karena mataram merupakan ibukota Provinsi NTB. Sehingga, sejumlah kegiatan mulai dari pendidikan dan pusat perbelanjaan terpusat di Mataram. ‘’Mungkin ini data dari BPS dan Dukcapil perlu dilakukan evaluasi terkait kesinkronan data penduduk Kota Mataram,’’ imbaunya. Menurut dia, selama ini memang tidak jarang terjadi selisih hasil perhitungan antara BPS dengan Dinas Dukcapil. Mengingat di Mataram banyak penduduk pendatang yang sifatnya tidak menetap. Seperti mahasiswa. Hal ini, lanjutnya, memang menjadi dilema bagi Mataram yang notabene ibukota provinsi.

Untuk itulah, perlunya dilakukan sinkronisasi antar pihak terkait. (fit)

(Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram akan segera melakukan pencetakan KTP elektronik setelah menerima blangko dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Drs. H. Ridwan mengatakan blangko dikirim dari Jakarta pada tanggal 10 November kemarin. Diprediksi blangko tersebut sudah diterima pihaknya dua atau tiga hari kemudian. “Setelah sampai blangkonya langsung kita cetak. Kira-kira tanggal 15 November sudah mulai dicetak,” ujarnya.

Ridwan mengatakan KTP elektronik akan berlaku seumur hidup. Walaupun dalam KTP tersebut tertulis tanggal masa berlaku, tapi itu bisa berlaku seumur hidup. Sampai saat ini, sekitar 30-40 ribu warga Kota Mataram belum merekam KTP

Pelanggaran Tata Ruang Dominan di Jalan Baru Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, Drs. Junaedi mengatakan, pelanggaran tata ruang atau tata bangunan di Kota Mataram disinyalir banyak terjadi di setiap ada jalan baru. Disebutkan, ada lima bangunan yang berhasil ditertibkan di Jalan Bung Hatta dan Bung Karno. “Dominan terjadi pelanggaran tata bangunan itu di setiap pembangunan jalan baru,” katanya

Pertamanan, dan lainnya.

Para personil yang mendiami posko disampaikan Supardi juga dilengkapi dengan berbagai peralatan. Salah satunya adalah alat komunikasi yang bisa dijadikan alat untuk cepat tanggap darurat yang bisa menghubungkan dengan pihak lain. Selain itu juga para personil akan dilengkapi dengan kendaraan.

Alat siaga kebencanaan

yang disiapkan BPBD Kota Mataram disebutkan Supardi diantaranya adalah mobil, empat unit sekoci dengan kecepatan sedang, dan satu unit speed boat. Jika ada kejadian atau bencana, alat lainnya seperti speed boat bisa dipinjam di BPBD Provinsi NTB. Supardi mengatakan pihaknya juga tetap menerima informasi laporan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Jika didapatkan informasi akan terjadi hujan, pihaknya bersiap-siap melakukan antisipasi terjadinya banjir. Para satgas berkeliling memantau titik-titik yang rawan banjir atau genangan. (ynt)

Dukcapil Segera Cetak KTP Elektronik (Suara NTB/ynt)

BERADA di sekitar kawasan pusat pendidikan, banyak pondokan atau rumah kos yang berdiri di sekitar Kelurahan Gomong. Jumlah rumah kos yang tercatat di Kantor Kelurahan Gomong saat ini sekitar 150 unit yang tersebar di berbagai lingkungan. Tahun 2014, Pemkot Mataram mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 06 Tahun 2014. Perwal tersebut mengatur tentang petunjuk pelaksanaan Perda Nomor 2 tahun 2005 tentang Izin Penyelenggaraan Pondokan.

Lurah Gomong, Muhammad Erwan mengatakan dalam rangka menindaklanujuti aturan tersebut, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada para pemilik pondokan yang ada di wilayahnya. Informasi Perwal tersebut akan disampaikan melalui Kepala Lingkungan maupun RT. “Nanti kita akan buat jadwal untuk mengundang para pemilik kos melalui RT yang ada di wilayah masing-masing,” ujarnya ditemui di kantornya, Senin (10/11). Erwan mengatakan pihaknya juga mencetak konsep Perwal tersebut kemudian disebarkan kepada seluruh pemilik pondokan. Sejauh ini belum ada pondokan yang memiliki izin secara resmi.

Sehingga dengan adanya Perwal ini, semua pondokan di wilayah Gomong mulai mengurus perizinannya. Tapi kendala yang dihadapi adalah tidak semua pemilik kos tinggal di Mataram. “Kita juga harus cari tahu mereka dimana,” imbuhnya.

Dalam Perwal tersebut juga diatur mengenai pembentukan tim pelaksanaan perizinan di tingkat kelurahan. Tim ini nantinya terbentuk dengan SK Walikota Mataram.

Selama tim belum dibentuk, Erwan mengatakan pihaknya belum bisa melakukan kajian terhadap pondokan yang ada di wilayahnya. Tim ini nantinya berasal dari unsur kecamatan, dinas terkait, dan kelurahan. Kemungkinan tim ini akan terbentuk tahun 2015 mendatang. “Kalau sekarang anggarannya belum ada,” ujarnya.

Tim ini nantinya akan melakukan kajian apakah pondokan tersebut memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnya. Ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki pondokan, salah satunya adalah memiliki induk semang.

“Tim akan mengkaji apakah sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ada. Kalau tidak, izinnya bisa ditolak. Tapi kalau syaratnya lengkap, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerbitkan izinnya,” jelasnya. (ynt)

SUARA NTB Selasa, 11 November 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Sejumlah Puskesmas di KLU Masih Rawat Pasien di Lantai Tanjung (Suara NTB) Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Senin (10/11) kemarin, menemukan sejumlah puskesmas di KLU masih kekurangan prasarana kesehatan, salah satunya bed (tempat tidur) pasien. Di Puskesmas Kayangan, misalnya, bed yang tersedia hanya 7 unit, itu pun bukan bed perawatan. Akibatnya, pasien kerap dirawat di lantai jika situasi angka pasien membeludak.

Kepala Puskesmas Kayangan, Yartip, SKM., mengakui jumlah bed di tempat kerjanya masih minim. Sejak relokasi bulan April 2014 lalu dan berubah status menjadi Puskesmas Perawatan, sebagian bed yang digunakan dipinjamkan dari Pustu dan Polindes terdekat.

“Perlengkapan penunjang rawat inap kami masih kurang, termasuk ruang IGD juga sempit, ruang observasi juga belum ada. Kalaupun ruang observasi tidak ada, minimal IGD diperluas untuk observasi,” ungkap Yartip.

Dalam sehari, jumlah pasien pengunjung yang dirawat inap di Puskesmas Kayangan mencapai 30 orang. Angka ini relatif cukup tinggi mengingat status Puskesmas Perawatan baru 7 bulan berjalan.

Anggota Komisi III DPRD KLU, Artadi, SH., L. M. Zaki, dan Sainur, ketiganya memantau langsung kondisi Puskesmas Kayangan dan Puskesmas Bayan. Di Puskesmas Kayangan, tenaga medis yang tersedia pada dasarnya sudah terpenuhi, dengan 22 orang perawat, dan 23 orang

bidan, serta 3 dokter umum dan 1 orang dokter gigi.

“Persoalannya masih terletak pada prasarana. Mengacu pada standar pelayanan minimal dalam Permenkes, Puskesmas dengan status rawat inap minimal memiliki 10 bed. Di ruang anak saja, tidak ada bed, hanya incubator,” ucapnya miris.

Fakta serupa juga terlihat di Puskesmas Bayan. Menurut L. M. Zaki, Puskesmas Bayan yang dalam sehari merawat sampai 20 pasien, semestinya dilengkapi dengan tempat tidur

pasien standar. Bed yang dimiliki pada dasarnya cukup, namun kualitasnya masih tambal sulam, karena bed yang dipakai adalah sisa peninggalan Lombok Barat.

Kepala Puskesmas Bayan, H. Husnul Ahadi, SKM, mencatat secara umum angka rujukan BPJS di Puskesmas Bayan mengalami penurunan. Meski demikian, animo masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas mengalami peningkatan.

Ketiga Anggota Komisi III Dewan KLU itu pun menyimpulkan, agar Puskesmas melalui Dinas Kesehatan segera mengajukan usulan anggaran terkait pemenuhan sarana dan prasarana untuk dipertimbangkan dalam pembahasan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) pada Rencana APBD 2015 yang segera dibahas bersama eksekutif. (ari)

(Suara NTB/ari)

TINJAU PUSKESMAS - Komisi III DPRD KLU mengecek ruangan perawatan bayi di salah satu puskesmas di KLU. Mereka menemukan inkubator tanpa tempat tidur. Bahkan di salah satu puskesmas, pasien terpaksa dirawat di lantai.

Cari Pekerjaan

Warga Miskin Turun di Lobar KEMISKINAN di Lombok Barat (Lobar) diklaim terus menunjukkan tren penurunan sejak 2009 hingga 2013 sekitar 6,5 persen. Tahun 2009 lalu, kemiskinan mencapai 24,02 persen menurun menjadi 17,41persen atau sekitar 110 ribu lebih pada tahun 2013.

Kantong kemiskinan diLobar tersebar di beberapa kecamatan, antara lain Sekotong, Gerung, Kuripan dan Labuapi dan Kecamatan Lembar. Sedangkan di kecamatan lainnya juga masih ada kemiskinan, namun tidak sebanyak di lima kecamatan tersebut. Kepala Bappeda Lobar, Dr. H. Baihaqi, mengklaim, kemiskinan H. Baihaqi

mampu ditekan hampir tujuh persen selama lima tahun terakhir. Hal ini berkat upaya Pemda yang serius menangani faktor yang menyebabkan kemiskinan itu sendiri.

Dalam penanganan jangka pendek, langkah yang dilakukan melalui penanganan rumah kumuh. Tahun depan penanganan rumah kumuh ini mencapai 1.560 unit, Pemda dibantu dana sharing dari Pemprov NTB sebesar Rp 7,8 miliar lebih.

Begitu juga dari Pemkab Lobar akan mengalokasikan dana sebesar 7,8 miliar, sehinga total dana penanganan rumah kumur sebesar Rp 14,6 miliar. Anggaran rumah kumuh ini, per unit akan didanai Rp 10 juta per orang.

Sedangkan langkah strategis jangka panjangnya, Pemda sudah dan tengah melaksanakan salah satunya meratakan distribusi pendapatan.Terkait hal ini dilihat penyebab kemiskinan di Lobar beragam bisa karena akses, ketersediaan dan keterjangkauan.

Dalam tiga tahun terakhir ini, Lobar mulai memperhatikan infrstruktur jalan, pasar tradisional kaitan dengan perekonomian. Khusus infrastruktur perekonomian, pemda mengalokasikan dana Rp 40 miliar. (her)

Disosnakertrans: Kalimantan Lebih Baik daripada Malaysia Selong (Suara NTB) Sedikitnya 45 warga Lombok Timur (Lotim) sudah siap diberangkatkan ke Kalimantan yang akan bekerja sebagai pemetik buah kelapa sawit. Senin (10/11), Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi (Sosnakertrans) secara khusus memberikan pembekalan untuk kali pertamanya kepada para calon tenaga kerja.

Kepala Dinas Sosnakertrans Lotim, H.M. Aminullah, menjelaskan, menjadi tenaga kerja di Kalimantan jauh lebih baik dibandingkan bekerja di Malay-

sia. Menurutnya, Pulau Kalimantan 4 kali lebih luas dari Malaysia dan memiliki prospek menjanjikan di masa mendatang. Dirinya mempertanyakan, kenapa harus banyak orang pergi mengadu nasib ke Malaysia. Sementara luas negeri Jiran itu hanya 2 provinsi di Indonesia, yakni Aceh dan Kalimantan Timur. “Mari bekerja dengan baik, Kalimantan maju maka akan berimbas pada kemajuan bangsa,” sarannya.

Mantan Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim ini, mencontohkan, sepupunya bek-

(Suara NTB/dok)

Pemkab Lotim Lakukan Rasionalisasi Anggaran Selong (Suara NTB) Dana perimbangan pusat yang diterima Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tidak sesuai asumsi awal. Lotim seharusnya bisa menerima Rp 75 miliar lebih, namun yang terealisasi hanya Rp 40 miliar. Kondisi itu memaksa Pemkab Lotim melakukan rasionalisasi anggaran.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Ir. Subagio di Selong, Senin (10/11), menjelaskan, pihaknya mengundang seluruh pimpinan SKPD membahas khusus rasionalisasi anggaran. Di mana, total dana Lotim yang berkurang untuk tahun anggaran 2015 mendatang ini Rp 9 miliar lebih setelah dilakukan penghitungan.

Menurutnya, paling banyak mengalami pemangkasan adalah belanja pegawai. Antara lain berupa perjalanan dinas, biaya pemeliharaan jalan, termasuk urusan makan minum.

“Belanja pegawai yang banyak terpotong sampai 10 persen,” ucapnya.

Diterangkan asumsi awal Pemkab Lotim menyusun anggaran berdasarkan pidato Presiden yang menyebut adanya kenaikan anggaran sebesar 7,3 persen untuk tiap-tiap daerah.

Realita yang terealisasi jauh berada di bawah persentase itu.

Dalam Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Lotim Rp 2,075 triliun. Terakhir masuk dalam draf rancangan APBD 2015 Rp 2,010 triliun.

Meski demikian, Subagio mengaku, sebenarnya dihitunghitung dengan dana transfer pusat yang digelontorkan ke desa Rp 43 miliar sudah memenuhi total dana transfer pusat sesuai harapan. “Total dana transfer pusat ini Rp 83 miliar, Rp 40 miliar ke Pemkab Lotim dan 43 miliar ke

desa,” sebutnya.

Khusus ke desa-desa, lanjutnya, selain Rp 43 miliar dibagi 239 desa se Lotim nantinya akan ada tambahan dari Pemkab Lotim sendiri berupa Alokasi Dana Desa (ADD). Ia memastikan, pemangkasan anggaran yang terjadi sama sekali tidak akan mengganggu program yang akan dijalankan.

Dituturkan sebelumnya ADD diberikan Rp 79 miliar ke seluruh desa. Pascaberlakunya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pemerintah Daerah dituntut untuk mengalokasikan anggaran minimal 10 persen dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehingga, Lotim siap mengalokasikan anggaran Rp 120 miliar lebih untuk seluruh desa di Lotim. “Sesuai juga dengan ketetuan yang berlaku, tidak ingin terjadi di Lotim ada yang tidak sesuai dengan undang-undang,” demikian paparnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

PEMBEKALAN - Kepala Dinas Sosnakertrans Lotim, H. M. Aminullah saat memberikan pembekalan kepada para Tenaga Kerja yang akan diberangkatkan ke Kalimantan, Senin (10/11).

erja di Kalimantan dan menerima gaji Rp 3,5 juta/bulan. Bahkan, jika bekerja serius, gaji per bulan melebihi dari yang diterima sekarang ini.

Sebagai pekerja, ia mengingatkan kepada warga Lotim itu agar cerewet dalam menanyakan apa-apa yang menjadi haknya.

Berupa hak dapat upah dari kerja, kenyamanan dan keamanan kerja, pelayanan kesehatan dan jaminan-jaminan lainnya.

Diakuinya, Lombok Timur dengan jumlah penduduk 1,2 juta jiwa memang sangat terbatas luasan lahan tempat mengais rezeki. Disebut total lahan pertanian produktif dengan irigasi teknis hanya 45 ribu hektar, jika dibagi-bagi ke seluruh warga Lotim maka hanya akan memperoleh masing-masing 2 are, sehingga masyarakat Lotim memilih bekerja di luar daerah.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Pelatihan dan Penempatan Naker (BPPN) Dinas Sosnakertrans Lotim, Supriyadi sebelumnya menyampaikan, 45 calon tenaga kerja diberikan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) sesuai dengan amanah undangundang. Puluhan TK asal Lotim itu nantinya akan berangkat untuk bekerja di sektor perkebunan

kelapa sawit Kabupaten Sampit Kalimantan Tengah.

PAP dipandang sangat penting.

Pasalnya, banyak masyarakat yang bekerja di dalam negeri butuh perhatian serius. Tidak jarang muncul masalah setelah bekerja meski sudah lewati prosedur yang jelas.

Di antaranya, tidak sedikit yang sengaja meninggalkan kerjaannya. Pihaknya berharap melalui PAP itu diharap bisa menjadi tindakan persuasif, terkait pra keberangkatan. “ini supaya tenaga kerja yang dipekerjakan di daerah lain dapat kita kawal, mulai dari proses prekrutan hingga pemberangkatan,” imbuhnya Bambang dari Perwakilan PT Bumi Hustani Lestari yang akan memberangkatkan 45 TKI, menjelaskan lokasi kebun tempat para TKI bekerja berupa perbukitan dan dataran rendah. Fasilitas kerja yang diberikan lengkap. Para tenaga kerja tinggal bekerja saja dengan gaji Rp 1,9 juta. Dihitung gaji pekerja Rp 63.600/hari. Hari minggu tetap dibayar. Kewajiban bekerja hanya 6 hari selama sepekan. Tiap hari terhitung Jam 06.00-14.00. Selain gaji ada juga Rp 2.400 premi kehadiran saat apel pagi, ada juga premi target capaian kerja Rp 9 ribu. (rus)

Tangani Krisis Air Bersih

BRI Cabang Selong Usulkan Pengadaan Tandon Selong (Suara NTB) Pimpinan Cabang BRI Selong Dwi Hendro Susatyo mengusulkan pengadaan tandon air di daerah-daerah yang langganan krisis air bersih.

Hal ini dipandang penting untuk bisa mengatasi persoalan krisis air bersih yang berkepanjangan.

Kepada Suara NTB, Senin (10/11), Dwi mengutarakan penanganan krisis air bersih

yang diderita masyarakat Lotim perlu penanganan serius.

Kegiatan distribusi air bersih ke daerah-daerah yang diketahui langganan krisis air sejauh ini dipandang terlalu miris.

Masyarakat Lotim yang saat air datang menjejerkan jerikennya, antre menunggu giliran diisi air menunjukkan realitas sosial masyarakat yang memprihatinkan. Hal ini dilihat berdasarkan evaluasi

distribusi 119 tangki air bersih dari BRI beberapa waktu lalu. Di mana, kondisi masyarakat cukup memprihatinkan menanti air yang disadari merupakan kebutuhan sehari-hari.

Dalam hal ini, pihaknya merencanakan akan membuat tandon air bersih di beberapa titik di kawasan yang krisis air bersih tersebut. Adanya tandon, kapanpun dan siapap-

un bisa mengisi tandon air dan dianggap cukup efektif.

“Sekarang tangki yang berjalan tidak dapat apa-apa. Ada warga yang sekarang dapat air tapi sepekan kemudian tidak dapat,” ucapnya. Ia pun mengajak pihak terkait termasuk pemerintah daerah untuk memikirkan persoalan tersebut. Tandon bisa menjadi solusi menangani krisis air di kawasan Lotim bagian selatan. (rus)

Penciptaan Desa Sehat Mandiri

Melalui Sambang Santri, Grasi dan Grasia Selong (Suara NTB) Tiga lembaga yakni Yayasan Masyarakat Peduli (YMP) NTB, Dinas Kesehatan dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Timur selama dua hari duduk bersama kepala puskesmas, sanitarian, promkes, petugas gizi, petugas laboratorium, petugas diare dan bidan koordinator dari 8 puskesmas. Selain itu, hadir dari TP PKK kecamatan, fasilitator desa STBM Lima Pilar dan kader posyandu dari 15 desa, di aula Wisma Haji Selong.

Dalam Workshop berlabel penciptaan desa sehat mandiri melalui GERAKAN SAMBANG SANTRI, GRASI (Gerakan Seribu Hari) dan GRASIA (Gerakan Sayang Ibu dan Anak) dalam rangka mendukung GERAKAN ASHAR (Gerakan Seribu Hari Kehidupan) sejak 3 hingga 4 November 2014 itu, peserta pertemuan menyatukan hati, mengikat semangat, dan menyamakan persepsi dalam berjuang mewujudkan desa sehat dan mandiri ala Lombok Timur.

Di awal pertemuan, Direktur Eksekutif YMP-NTB Ellena Khusnul Rahmawati, Ketua TP. PKK Lotim, Ny. Hj. Supinah Ali Bin Dachlan, dan Kepala Dinas Kesehatan dr. Utun Supria, M. Kes, secara bergantian memberikan pencerahan dan motivasi. Sedangkan Suardi, SKM, dari Dinas Kesehatan dan Ida Ayu Kalpikawati dari unsur Pokja Gerasia memaparkan selama pertemuan berlangsung, peserta diajak mengidentifikasi permasalahan, menganalisa langkah mengatasi kemudian mempresentasikan rencana aksi yang akan di-

lakukan di masing-masing desa dalam dua bulan terakhir.

Ellena, mengakui saat ini sudah banyak terbentuk desa sehat dan mandiri, namun dalam dua hari pertemuan awal tersebut, akan muncul konsep desa sehat mandiri yang berbeda dengan yang sudah ada selama ini. Yaitu Desa Sehat Mandiri yang lahir dari ide atau gagasan peserta, berdasarkan status kesehatan dan karakteristik persoalan yang ada. Melalui kolaborasi lintas lembaga dan lintas program itu nantinya, tercipta konsep desa sehat mandiri ala Lombok Timur.

Gerakan Sambang Santri, ujarnya, merupakan program perubahan perilaku yang dibangun YMP NTB atas kemandirian masyarakat, diharapkannya dirasakan sebagai milik setiap orang, karena masalah kesehatan bukan semata tanggung jawab pemerintah. Setiap orang, baik miskin atau kaya memiliki kesempatan yang sama untuk hidup bersih dan sehat.

Ketua TP PKK Kabupaten, Ny. Hj. Supinah Ali Bin Dachlan, didampingi Ida Ayu Kalpikawati, memberikan motivasi kepada jajaran puskesmas, petugas kesehatan dan segenap kader Posyandu yang hadir. Ia juga berterima kasih pada YMP-NTB yang telah banyak berupaya dan selama bertahun-tahun membangun paradigma baru dengan menanamkan semangat kemandirian pada masyarakat dalam mengatasi masalahnya sendiri.

Istri orang nomor satu Lotim itu mengingatkan, bekerja dengan

yayasan tentu lebih banyak motif sosialnya, karena itu setiap orang yang membantu pelaksanaan program seperti itu hendaknya didorong keikhlasan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ia berharap agar workshop yang digelar dengan melibatkan tiga komponen lembaga itu akan mampu menunjang berbagai program dan kegiatan menurunkan angka kematian ibu maternal, angka kematian bayi lahir dan gizi buruk di Lombok Timur.

Menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, angka kematian ibu maternal maupun bayi lahir serta masalah gizi buruk tentu tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada pemerintah daerah semata, tetapi dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk kesadaran masyarakat sendiri.

Kolaborasi lintas lembaga itu diharapkannya dapat mempermudah berbagai program yang merupakan implementasi dari kepedulian terhadap masyarakat miskin dan terbelakang di desadesa dan kampung-kampung.

Karena itu dalam waktu dekat diharapkannya pembinaan tidak hanya dilakukan terhadap desa sasaran saat ini, tetapi lebih luas dan menyeluruh.

Karena itu, TP. PKK Kabupaten Lombok Timur telah membentuk Pokja khusus yang menangani program Gerasia.

Pokja ini merupakan langkah inovatif PKK Lombok Timur dalam rangka menggalang kemitraan dengan berbagai pihak potesial untuk mempercepat pelaksanaan program.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Utun Supria, memberikan motivasi bagi para ibu untuk berbuat baik bagi keluarga masing-masing, sembari memberi contoh perilaku rasulullah. Dalam pertemuan itu dimintanya setiap Puskesmas memetakan masalah kemudian merumuskan gagasan untuk memecahkannya yang tertuang dalam rencana aksi. Setelah adanya dana JKM dan BOK, dana untuk melaksanakan berbagai program kini tidak lagi menjadi masalah.

Ia berharap agar kegiatan workshop yang difasilitasi YMP NTB itu dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para kader dan unsur petugas kesehatan untuk menunjang pelaksanaan tugas, khususnya dalam menurunkan angka kematian ibu maternal, anak baru lahir dan angka gizi buruk balita yang masih tinggi. “Kegiatan ini penting untuk melakukan evaluasi dan introspeksi guna mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi,” ujarnya.

Dinas Kesehatan, katanya, siap menerima koreksi dan masukan dalam forum itu, sehingga kegiatan preventif dan promotif kesehatan berjalan semakin optimal. Ia mengajak para pimpinan Puskesmas dan petugas kesehatan untuk sejenak mengosongkan pikiran dan menerima masukan-masukan baru dalam diskusi yang memberikan ruang kebebasan berpendapat itu.

Akhirnya Ia berpesan agar petugas kesehatan tidak ragu untuk menggali permasalahan dan jangan lupa melakukan

koordinasi lintas sektor. Sebab kalau dihitung dengan uang, program kesehatan nilainya sangat besar. Namun bila dikembangkan dengan sinergi dan integrasi yang baik akan jauh lebih mudah dan murah.

Setelah mengasah isu dan mengolah permasalahan, forum menghasilkan gambaran desa sehat mandiri, antara lain semua masyarakat hidup dalam lingkungan yang sehat, berperilaku hidup sehat dan terjangkau oleh pelayanan kesehatan bermutu, adil dan merata serta mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Desa sehat mandiri juga sudah 100% melakukan STBM Lima Pilar, 100% PHBS, dan sudah siaga aktif didukung fasilitas memadai, mampu mengatasi masalah kesehatan, ekonomi, lingkungan sendiri secara swadaya dan berkelanjutan, ibu hamil dan balita sehat dan cerdas, juga kesadaran masyarakatnya terhadap kesehatan cukup tinggi.

Setelah memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi dan mengkaji potensi pendukung, peserta mulai merumuskan rencana aksinya mewujudkan desa sehat mandiri di tempat masing-masing. Secara umum setiap Puskesmas akan mengawali gerakan dengan melakukan sosialisasi desa sehat dan mandiri, ada juga yang akan membentuk tim work terlebih dahulu, dilanjutkan dengan verifikasi desa.

Puskesmas Sukamulia akan melaksanakan pembinaan terpadu staf puskesmas, membentuk posko dan Kelompok donor

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Tiga pimpinan lembaga, yakni Direktur Eksekutif YMP NTB Ellena K Rahmawati (paling kiri), Ketua TP. PKK Kabupaten Lotim Ny. Hj. Supinah Ali Bin Dachlan (tengah) dan Kadis Kesehatan dr. Utun Supria, M. Kes (nomor 2 dari kanan) duduk bersama di Aula Wisma Haji Selong guna membangun sinergitas untuk menciptakan desa sehat mandiri ala Lombok Timur. darah, verifikasi untuk kesiapan desa, monitoring pasca pemicdeklarasi STBM Lima Pilar, uan STBM, Kelas terpadu Ibu dan verifikasi strata Posyandu di dua desa, kunjungan ISPA, di Desa SHOW STBM. Puskes- diare dan melakukan pelacamas Keruak akan membentuk kan, sweeping imunisasi, dan Tim Kerja tingkat Desa dan me- pemasangan water meter di Desa Ramban Biak. lengkapi data-data sasaran.

Puskesmas Sembalun akan Puskesmas Sikur akan memberlakukan Jumat Bersih membentuk pos pendampingan di puskesmas dan desa, salam terpadu, membentuk kelas ibuinfo kesehatan, penyuluhan bapak dan lansia, KP-ASI dan Gerasia dan Grasi di Posyandu, pemicuan STBM, PHBS dengan pembinaan dan pendampingan sistem door to door. Puskesmas Ibu Hamil kemudian mengon- Montong Gading, menyelenggatol pelaksanaanya. Puskesmas rakan pertemuan secara berjenKalijaga, akan membuka Kelas jang dari tingkat desa hingga Ibu hamil, membentuk KP ASI kecamatan, pendataan sasaran AE dan Kelas Ibu Balita. di Posyandu, maksimalkan pePuskesmas Lenek akan ran petugas dan mengevaluasi melaksanakan KP-ASI di dua pelaksanaannya. (tim/*)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 11 November 2014

Halaman 4

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

Kerjasama DPRD Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

PARLEMENTARIA

Catatan Bimtek Anggota DPRD Dompu

Hindari Penyelewengan, Kesepakatan DPRD dan Pemerintah Harus Diparaf dari Lembaran Awal Dompu (Suara NTB) Keputusan yang disepakati bersama antara DPRD dan pemerintah harus diyakinkan dengan mengesahkan setiap lembar kesepakatan untuk menghindari perubahan di tengah jalan. Penguatan lembaga Dewan dengan fungsi kontrolnya juga dituntut tidak lagi mencantumkan pasal sampah dari setiap peraturan daerah (Perda) yang diterbitkan. Dewan juga dituntut menerbitkan keputusan tentang produk hukum daerah dan melakukan evaluasi terhadap setiap Perbup yang ada.

Demikian di antara hasil bimbingan teknis (Bimtek) pertama anggota DPRD Dompu periode 2014 – 2019 di Jakarta Pusat selama dua hari, Jumat dan Sabtu (7-8/ 11) dengan pemateri dari Kementerian Dalam Negeri RI tentang Permendagri No 37 tahun 2014 tentang pengelo-

laan keuangan daerah, hak kedudukan keuangan dan protokoler DPRD, serta Permendagri No 01 tentang produk hukum daerah.

Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos saat pembukaan bimtek mengatakan, bimtek ini sangat diperlukan bagi anggota DPRD Dompu di awal memulai tugas sebagai Dewan. Bimtek ini merupakan pendalaman lebih lanjut atas materi yang diperoleh selama masa orientasi sebagai anggota Dewan di Mataram lalu. “Ini merupakan bimtek pertama kita sebagai anggota Dewan periode 20142019. Jadi sangat diperlukan untuk pendalaman materi tentang tugas Dewan,” katanya.

Ia juga mengatakan, ada banyak tugas Dewan yang menanti pasca bimtek dilakukan dan sifatnya mendesak.

Diantaranya pembahasan KUA/PPAS dan APBD 2015.

Karenanya, pendalaman materi-materi terkait sangat diperlukan sebelum memulai

tugas baru. “Kita berharap KUA/PPAS dan APBD 2015 bisa segera dibahas dan sepakati bersama,” katanya.

Sudaryanto dari Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam pemaparan materinya menyebutkan, tahapan perencanaan dan penyusunan anggaran daerah yang diatur dalam PP 58 tahun 2005 pasal 34 tentang pengelolaan keuangan daerah dan pasal 83 Permendagri No 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Serta UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan pengganti undang-undang No 2 tahun 2014. “Daerah yang tidak menetapkan APBD sesuai tahapan, hak keuangannya tidak akan dibayarkan selama enam bulan. Ini akan diberlakukan mulai 2015 (untuk APBD 2016),” katanya.

Ia juga mengungkapkan, proses pembahasan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah harus termuat dalam

berita acara rapat yang ditandatangani bersama. Kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah yang diwakili Bupati, setiap lembarnya juga harus disahkan melalui paraf bersama antara perwakilan Banggar Dewan dan TAPD sebelum ditandatangani oleh Pimpinan Dewan dan Bupati.

“Ini untuk menghindari penyelewengan dari keputusan bersama seperti diubah kesepakatan pada halaman tertentu. Ketika diparaf bersama, peluang itu sangat kecil,” katanya.

Sudaryanto juga mengingatkan, bila tahapan perencanaan dan penganggaran dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan, maka program pembangunan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Dengan demikian, asas manfaat dari kehadiran program bisa dirasakan oleh rakyat. Tapi selama ini ada pemahaman yang keliru soal penyerapan anggaran sebagai kinerja SKPD. Namun kinerja SKPD terlihat dari pel-

(Suara NTB/ula)

BERSAMA - Pimpinan dan anggota DPRD Dompu foto bersama dengan pemateri saat bimbingan teknis DPRD Dompu di Jakarta, Jumat dan Sabtu (7-8/11). aksanaan RKA SKPD. Kebijakan umum anggaran (KUA), dikatakan Sudaryanto bersumber dari rencana kebijakan pemerintah daerah (RKPD) yang bersifat tahunan.

RKPD merupakan gabungan dari rencana kerja (Renja) SKPD sebagai turunan rencana strategis (Renstra) SKPD lima tahunan dan rencana program jangka menengah daerah (RPJMD) lima tahunan daerah sebagai penjabaran visi misi Bupati terpilih. Sebelum penyusunan KUA, Dewan harus mensinkronkan RKPD

Bertemu Kaum Disabilitas, Sasar Pekerja Seni

Pekerja Seni Pada hari yang sama, AS juga mengadakan pertemuan dengan para pekerja dan pelaku seni di gedung Wanita. Seratus orang seniman hadir dari berbagai kecamatan menyampaikan keluh kesah mereka. Beberapa pegiat seni senior, seperti Siti Hawa, Anto Icak, dan lainnya turut memberikan masukan kepada AS. Sebab menurut mereka, selama ini tak pernah ada anggota DPRD Sumbawa yang secara khusus bertemu dan mendengarkan aspirasi mereka. “Jarang ada yang seperti ini,” kata Siti Hawa.

Pada kesempatan tersebut, komunitas pekerja seni menyampaikan minimnya perhatian pemerintah terhadap upaya pengembangan seni di daerah ini. Sanggar seni yang sudah terbentuk di hampir semua kecamatan kadang tidak mendapatkan pembinaan. Event seni dan budaya juga jarang digelar.

Hingga mereka mengusulkan agar ada Gedung Kesenian Sumbawa (GKS) yang representative untuk menyaluran kreativitas seni terutama di kalangan anak muda.

Menanggapi hal tersebut, AS akan mengalokasikan anggaran Rp 150 juta dari dana aspirasinya untuk para kelompok seni yang ada melalui Dinas Pemuda Olahraga Seni dan Budaya (Disporabudpar) Sumbawa. Pihaknya juga mendukung penuh adanya GKS di Sumbawa. Agar ada lokasi yang representatif untuk menyalurkan kreativitas. Termasuk bagaimana menghidupkan seni daerah yang mulai pudar seperti Balawas, Sakeco dan lainnya. “Sudah saatnya sekarang kita memberikan kesempatan kepada pekerja seni yang selama ini kurang mendapatkan apresiasi. Padahal kita memiliki potensi yang luar biasa,” tukasnya.

Kabid Kebudayaan Disporabudpar Sumbawa, H. Hasanuddin S.Pd, yang mendampingi reses AS di Gedung Wanita mengatakan, dukungan dana untuk organisasi kesenian di Sumbawa memang tetap ada. Namun barangkali belum memadai.

Sosok AS sebagai legislator telah membuka pintu melalui dana aspirasinya untuk pengembangan seni di daerah ini. (arn/*)

(Suara NTB/arn)

PROPOSAL - AS menerima proposal bantuan dari perwakilan LPPDS, Baiq Khadijah.

(Suara NTB/arn)

BERSAMA - AS foto bersama dengan para pekerja seni.

aturan lebih lanjut melalui Perbup,” terangnya. Akibatnya, Perda banyak terbit tapi tidak bisa dilaksanakan dan tidak terawasi.

Ia juga mengungkapkan, perlunya keputusan tentang produk hukum daerah. Peraturan Bupati yang diterbitkan pun harus dievaluasi oleh Dewan. “Setiap Perbup yang diterbitkan oleh pemerintah harus dilakukan evaluasi oleh Dewan sebagai fungsi kontrol dan ini harus dilakukan kedepan,” terangnya. (ula/*)

Kejari Telusuri Lahan SMKN 1 Lenangguar

Reses Anggota DPRD Sumbawa, Agus Salim (2 - Habis)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Reses anggota DPRD Sumbawa dari Fraksi Golkar Agus Salim (AS) berlanjut Senin (10/11). Bertemu dengan kaum disabilitas (orang cacat) di Kebayan, serta menyasar para pekerja seni di Gedung Wanita. Untuk menyerap aspirasi dari kaum marginal yang selama ini minim mendapatkan perhatian dari pemerintah.

AS yang awalnya tampak bersemangat langsung tersentuh dan sempat meneteskan air mata ketika bertemu dan berkomunikasi langsung dengan seratusan lebih kaum kaum disabilitas yang tergabung dalam Lembaga Persatuan Penyandang Disabilitas Samawa (LPPDS) di wilayah Kebayan, Kelurahan Brang Biji. Melalui peterjemah dari LPPDS serta didampingi Dinas Sosial, AS berjanji akan mengalokasikan anggaran dari dana aspirasinya untuk membantu orang-orang cacat di Sumbawa setiap tahunnya. Mulai 2015, AS akan menyisihkan Rp 50 juta melalui LPPDS. Pada kesempatan tersebut, perwakilan LPPDS, Baiq Khadijah secara langsung menyerahkan proposal bantuan kepada AS. “Dibalik kekurangan, pasti ada kelebihan. Kita bersama kalian,” terang Agus Salim yang tak kuasa lagi melanjutkan kalimatnya.

Bendahara LPPDS, Khadijah, yang sekaligus pendiri LPPDS, mengakui adanya bantuan dari pemerintah, namun mungkin masih minim. Makanya LPDDS kaget ketika AS datang dan akan memberikan bantuan. Mengingat 100 orang anggotanya sangat membutuhkan bantuan tersebut, di tengah kesulitan mencari nafkah. Saat ini para anggotanya bekerja di sektor informal, seperti juru parkir, pedagang bakulan. Sebagian belum bekerja dan ada lagi yang masih bersekolah. “Saya sendiri sampai kaget Pak Agus bisa hadir di lembaga ini. Mungkin beliau terketuk melihat kondisi kita di sini,” katanya seraya berharap pihak pemerintah untuk lebih peduli terhadap nasib kaum difabel.

dengan RPJMD dengan aspirasi yang diserap Dewan setiap reses. “Ketika sudah dilakukan singkron, maka KUA/ PPAS dan APBD akan bisa dikawal bersama,” terangnya.

Dr T Saiful Bahri Johan, pemateri dari Kementerian Dalam Negeri lainnya juga mengungkapkan, perlunya penguatan lembaga Dewan dalam fungsi kontrolnya dengan tidak mencantumkan pasal sampah di setiap Perda. “Di Dompu masih ada pasal sampah dicantumkan dalam Perdanya. Seperti pasal memberi ruang peng-

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Sumbawa (Kejari) Sumbawa akan melakukan pengumpulan data terhadap informasi pengadaan lahan SMKN Negeri 1 Lenangguar yang diduga bermasalah. Dengan segera turun ke lokasi.

(Suara NTB/ula)

ORASI - Ketua dan Wakil Ketua DPRD Dompu, Yuliadin dan Sirajuddin, saat menyampaikan orasinya di hadapan massa HMI Dompu yang melakukan aksi penolakan rencana kenaikan BBM, Senin (10/11).

Mahasiswa di Dompu Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM Dompu (Suara NTB) Rencana pemerintahan Ir Joko Widodo – H M Jusuf Kalla menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mendapat penolakan dari mahasiswa dan politisi di Dompu.

Kenaikan harga BBM dinilai akan berdampak sistemik dan menambah jumlah rakyat miskin. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Dompu menuntut DPRD Dompu untuk ikut menyuarakan penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM. Aksi yang dikoordinir Slamet Abadi Sentosa ini memulai aksinya di sekitar Masjid Raya Dompu, Senin (10/11) dan berakhir di depan kantor DPRD Dompu usai diterima dua pimpinan Dewan, Yuliadin, S.Sos dan Sirajuddin, SH. Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos yang menemui massa aksi dan melakukan orasi di atas bak mobil terbuka menegaskan, apa yang dirasakan dan disuarakan mahasiswa sebagai suara rakyat juga menjadi komitmen pihaknya. Karena kebijakan kenaikan BBM akan berdampak pada semua sektor kehidupan di tengah masyarakat. “Apa yang disuarakan adik-adik juga menjadi keinginan kami untuk ditindaklanjuti,” kata Yuliadin.

Karenanya, Yuliadin mengaku, pihaknya berencana akan melakukan rapat pari-

purna untuk menyikapi tuntutan mahasiswa dan rakyat.

Namun ia juga meminta kepada demonstran untuk tidak bersikap anarkis dan mengganggu pengguna jalan. “Sampah yang berserakan agar dibersihkan kembali,” harap Yuliadin.

Wakil Ketua DPRD Dompu, Sirajuddin, SH menegaskan, pihaknya tidak dalam kapasitas untuk beretorika dalam menyikapi tuntutan aktivis HMI terkait penolakan rencana kenaikan harga BBM. Penolakan kenaikan BBM juga menjadi sikap pihaknya dan akan diparipurnakan untuk melahirkan keputusan Dewan.

“Kita tidak dalam kapasitas untuk beretorika, tapi ini menjadi keputusan kami dan akan kami paripurnakan,” tegasnya.

Hen Ardiansyah, Ketua HMI Dompu mengatakan, rencana pemerintahan Jokowi – JK menaikkan harga BBM dari Rp 6.500 per liter menjadi Rp 9.500 per liter cukup melukai kepercayaan rakyat. Kebijakan ini tidak hanya menyengsarakan rakyat kecil, tapi akan mengancam kehidupan berbangsa.

Karena imbas dari kenaikan BBM tidak hanya pada sektor transportasi, tapi juga sektor pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, kemiskinan dan lainnya. “Jokowi yang dikenal sederhana justru mengambil kebijakan yang sangat menyengsarakan rak-

yat di awal pemerintahannya yang baru berusia satu bulan,” kata Ardiansyah.

Ia pun menyerukan kepada rakyat dan kelompok masyarakat untuk bersatu melawan rencana pemerintahan Jokowi – JK menaikan harga BBM. Rencana kenaikan BBM ini saja telah berimbas pada kenaikan beberapa harga kebutuhan masyarakat. “Kita meminta kepada DPRD Dompu untuk mengeluarkan rekomendasi penolakan rencana pemerintah menaikkan harga BBM ke DPR RI,” pintanya.

Azwar, mantan ketua HMI Dompu juga menyampaikan orasinya di hadapan massa pengunjuk rasa. Ia mempertanyakan sikap PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Joko Widodo – Jusuf Kalla yang dikenal selama ini selalu menyuarakan lantang terhadap rencana kenaikan BBM oleh pemerintah sebelumnya.

Kini ikut mendukung kebijakan kenaikan BBM. “Itu artinya, penolakan kenaikan BBM oleh PDIP selama ini hanya untuk pencitraan pada rakyat.

Setelah berkuasa, justru sebagai garda terdepan menaikan BBM,” katanya.

Setelah mendapat tanggapan dari pimpinan Dewan, HMI Dompu akhirnya membubarkan diri. Namun diingatkan, bila rekomendasi tidak juga dilahirkan dalam tiga hari pihaknya akan kembali melakukan aksi. (ula)

Puluhan Rumah di Brang Rea Diterjang Puting Beliung Taliwang (Suara NTB)Puluhan rumah warga di kecamatan Brang Rea mengalami rusak parah akibat terjangan angin puting beliung yang turut menyertai hujan deras yang terjadi sepanjang Jumat dan Sabtu lalu.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), angin puting beliung yang terjadi selama dua hari di kecamatan bagian barat itu telah melibas sebanyak 37 rumah di desa Moteng dan 35 rumah di desa Tepas Sepakat. “Jadi lokasi bencananya terjadi di dua desa,” jelas kepala Sekretariat BPBD KSB Drs. Mukhlis. DM kepada media ini, Senin (10/11).

Untuk tingkat kerusakan yang disebabkan angin puting beliung itu, di desa Moteng terdapat 3 unit rumah rusak parah sementara di

desa Tepas Sepakat tercatat dua rumah warga yang mengalami rusak parah serupa. “Dibilang rusak parah karena memang benar-benar tidak dapat ditempati lagi. Sedangkan yang lainnya hanya rusak ringan sehingga oleh pemilik dan warga bisa langsung memperbaikinya,” kata Mukhlis.

Ia mengatakan, warga yang rumahnya mengalami rusak berat sementara ini terpaksa mengungsi ke rumah sanak saudaranya. Dan untuk perbaikan rumah mereka, korban bersamasama warga sejak Minggu lalu telah berinisiatif melakukan perbaikan agar rumah tersebut bisa ditempati kembali. “Terutama di Moteng, solidaritas warganya sangat tinggi karena mereka langsung bahu-membahu memperbaiki rumah yang rusaknya paling parah,” timpalnya.

Terhadap bencana tersebut, Pemda KSB melalui BPBD sendiri telah menggelontorkan

bantuan awal. Menurut Mukhlis, pasca bencana warga yang rumahnya rusak berat diberikan bantuan bahan makanan. Sementara untuk bantuan kerusakan rumah masih menunggu hasil pendataan yang dilakukan oleh pihak kecamatan. “Untuk bantuan awal sudah kita turunkan ke lokasi bencana,” klaim Mukhlis.

Hujan yang mulai turun dalam sepekan terakhir di wilayah KSB memang kerap dibarengi angin kencang.

Oleh karena itu pihaknya telah mengibau kepada masyarakat agar tetap waspada ketika hujan turun. “Terutama warga di dua desa tadi diminta lebih meningkatkan kewaspadaannya. Kalau hujan mulai turun pantau kondisi di luar rumah, jangan sampai hujan disertai angin puting beliung kembali melanda,” imbuhnya. (bug)

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa, Sugeng Hariadi, S.H M.H, Senin (10/ 11) menyatakan, pihaknya akan turun melakukan penelusuran ke lapangan untuk puldata terlebih dahulu.

Seperti informasinya, pengadaan lahan SMKN 1 Lenangguar yang dilakukan tahun 2007 diduga tidak sesuai ketentuan standar luas SMK yang semestinya seluas 2 hektar. Namun di lapangan, pengadaan hanya dilakukan untuk lahan seluas sekitar 1,2 hektar. Pertanyaannya

kemana sisa lahan seluas 800 are? Seperti yang pernah diungkapkan Ketua Komite SMKN 1 Lenangguar, M Arsyad, dari penelusurannya dengan mendatangi Kantor Aset Setda Sumbawa dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ia mendapatkan Informasi yang berbeda. Pada bagian Aset luas lahan SMKN 1 Lenangguar seluas 2 hektar, sedangkan di BPN hanya 1,2 hektar. Akibatnya, atas lahan sekolah tersebut belum bisa dikeluarkan sertifikatnya. (arn)

Warga Dompu Blokir TPA Dompu (Suara NTB) Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Bara kembali diblokir warga, menyusul putusan Pengadilan Negeri (PN) Dompu yang memenangkan Guntur M Hasan sebagai ahli waris Ompu Kula dengan tergugat pemerintah daerah (Pemda) Dompu.

Upaya banding yang ditempuh Pemda hanya untuk mengulur waktu, apalagi alasan pemerintah atas kepemilikan lahan tersebut ditolak hakim.

Agar tidak berpolemik, pemerintah sebaiknya langsung membayar ganti rugi pada warga.

Guntur M Hasan, ahli waris dari Ompu Kula kepada Suara NTB, Senin (10/11) mengatakan, pihaknya terpaksa melakukan upaya blokir akses masuk ke TPA Bara karena sikap Pemda yang nilai tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan sengketa lahan bersama warga.

Putusan majelis hakim atas gugatan lahan TPA Bara cukup kuat. Warga memiliki alas hak berupa surat putih dan pemerintah tidak memiliki surat sebagai bukti kepemilikan lahan tersebut dan bukti lain. “Dengan putusan PN Dompu saja kemarin sebenarnya sudah cukup jelas.

Pemerintah tidak perlu lakukan banding, apalagi seluruh alasan dan bukti yang diajukan pemerintah ditolak majelis hakim,” tegas Guntur.

Berdasarkan data dan putusan PN Dompu, lanjut Guntur, sudah cukup kuat bagi pemerintah untuk membayarkan ganti rugi atas kepemilikan lahan

tersebut. Tidak lagi mempersulit warga. “Upaya banding oleh pemerintah karena mereka tidak ingin membayar ganti rugi atas lahan tersebut. Kalau mereka punya niat baik, upaya hukum ini tidak perlu terjadi. Tidak perlu juga lakukan banding, walaupun itu menjadi haknya. Karena bukti kepemilikan tidak dimiliki pemerintah, sementara kita cukup jelas,” terangnya.

Karenanya, Guntur mengaku, pihaknya melakukan aksi blokir jalan di pintu masuk TPA Bara sebagai bentuk penolakan terhadap pemerintah.

Kabag Administrasi Pemerintahan Setda Dompu, Drs Murtakim Ali yang dihubungi terpisah mengaku, memiliki bukti baru sehingga mengambil langkah banding ke pengadilan tinggi (PT) setelah dinyatakan kalah di PN Dompu. Itu artinya, putusan hukum belum inkrah dan belum ada pihak yang bisa mengklaim kepemilikan lahan TPA Bara. “Kita lakukan upaya banding. Kita memiliki bukti baru,” terangnya.

Camat Woja, Nasaruddin, SH mengatakan, pihaknya telah melakukan negosiasi terhadap warga agar tidak melakukan blokir ke akses TPA. Dengan diblokirnya TPA, maka sampah dalam kota akan menumpuk. Apalagi putusan hukum belum inkrah dan masih ada tahap banding, kasasi, dan PK (peninjauan kembali). “Kita berharap warga bersabar hingga ada putusan hukum yang inkrah,” harapnya. (ula)

Pekerja PLTU Bonto Tuntut Pembayaran Honor Kota Bima (Suara NTB) Sejumah pekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bonto Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota mendatangi basecamp PT Rekadaya Elektrika yang saat ini tengah melanjutkan pekerjaan mega proyek dimaksud. Diduga kedatangan para pekerja ini guna menuntut gaji yang sudah lama tidak dibayarkan.

Para pekerja tersebut mendatangi basecamp PT Rekadaya Elektrika Senin (10/11) pagi.

Kabarnya, para pekerja ini juga sempat menyegel basecamp dan melakukan mogok kerja. Pagi itu, para pekerja ini pun diterima oleh Pimpinan PT Rekadaya Elektrika, Jafar. Usai diberi penjelasan, para pekerja ini pun meninggalkan lokasi basecamp.

Pimpinan PT Rekadaya Ele-

ktrika, Jafar, yang ditemui di basecamp siang kemarin mengaku tidak ada aksi penyegelan maupun mogok kerja.

Selain itu, para pekerja yang datang bukan dari perusahaan pihaknya melainkan dari Sub kontraktor. Para pekerja tersebut datang untuk menanyakan kejelasan masalah administrasi. Namun dia menolak mengiyakan ketika ditanyai masalah administrasi tersebut kaitan dengan honor yang belum dibayar. Yang jelas, permasalahan tersebut hanya bersifat sementara dan kini pihaknya tengah menunggu rekannya untuk menyelesaikan masalah dimaksud. “Mohon maaf untuk sementara kita belum bisa membantu membeberkan masalah,” ujar Jafar menolak membeberkan masalah. (use)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 11 November 2014

1.350 Lowongan Kerja Disiapkan, Peluang Emas bagi Pencari Kerja Dari Hal. 1 “Hitungan sementara, sebanyak 1.350 lowongan pekerjaan sudah disiapkan, terdiri dari berbagai bidang keahlian.

Jumlah ini bisa saja bertambah, sesuai kebutuhan perusahaan,” kata H. Zainal pada Suara NTB di Mataram, Senin (10/11). Job fair akan dilaksanakan dua hari efektif, tanggal 11 dan 12 November ini.

Diantara beberapa perusahaan yang akan mengisi stand pameran bursa kerja, sekaligus menyiapkan lowongan adalah diantaranya yang bergerak di bidang perhotelan, Golden Palace, Hotel Fave, Grand Legi, Sentosa, dan Idoop Hotel. Menyusul perusahaan pembiayaan dan perbankan, Bank Bukopin, Bank Panin, Bank Sinarmas, Adira Fainance, BPR Narpada Nusa, BPR Primanadi.

Selanjutnya, PT. Krida Dinamik Autonusa, Indomaret, Nusnatara Surya Sakti, Rumah Sakit Harapan Keluarga, RS. Risa. Perusahaan yang bergerak di bidang transportasi diantaranya Lombok Taksi dan Rangga Taksi.

Epicentrum Mall juga akan membuka ruang kerja, Astra, PT. Kinarya Alihdaya Mandiri, Selaparang Garda Nusa, PT. Permodalan Nasional Madani dan perusahaan lain dari Bali.

“Di job fair inilah akan

dipertemukan para pencari kerja dengan perusahaan penyedia tenaga kerja, ini menjadi moment yang luar biasa dan harus diambil kesempatan ini oleh masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan yang dimaksud telah dihajatkan untuk memudahkan para pencari kerja mendapatkan pekerjaan sesuai bidang keahliannya. Dengan banyaknya perusahaan penyedia lowongan kerja ambil bagian, diharapkan masyarakat lebih puas memilih pekerjaan sesuai yang diharapkan.

Demikian juga dengan perusahaan penyedia tenaga kerja, job fair menurutnya akan membantu perusahaan untuk mencari pekerja-pekerja yang profesional.

Pada kesempatan emas ini, persyaratan yang dibawa oleh para pencari kerja, foto copy ijazah pendidikan dan foto copy identitas diri lainnya. Para pencari kerja selanjutnya akan menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada perusahaan dan bidang pekerjaan yang diminati, untuk selanjutnya ditindaklanjuti.

“Ini menjadi salah satu terobosan untuk menekan angka pengangguran di Provinsi NTB,” demikian H. Zainal.(bul/*)

Capai Rp 4,6 Miliar, Menyasar 72 Mantan Anggota Dewan Dari Hal. 1 Diantaranya, Dewan untuk periode 1999 - 2004, 2004 - 2009, 2009 - 2014.

Tagihan ini terakumulasi menjadi Rp 4,675,881,562.

“Jadi jumlah riilnya sebesar itu yang sedang kami tagih,’’ sebut Asdatun, Senin (10/11) kemarin. Ia juga merinci dana sebesar itu terdiri dari beberapa item (lihat tabel).

Jika melihat periodesasi anggota Dewan itu, artinya ada sebagian anggota Dewan yang sudah purna, dihitungnya mencapai 72 orang untuk tiga periode, kemudian ada juga anggota Dewan yang aktif, jumlahnya delapan orang.

Secara bertahap mereka yang namanya tercatat itu akan dipanggil untuk klarifikasi. Sementara yang sudah memenuhi panggilan delapan orang, kesemuanya politisi Udayana yang masih aktif. “Mereka delapan orang ini sudah memenuhi undangan kami, sebagian sudah membayar,” terangnya.

Dari klarifikasi khusus untuk delapan orang ini, sebenarnya sudah mengembalikan namun tidak melalui Kejaksaan.

Ada yang menyerahkan melalui Setwan, ada juga melalui Biro Keuangan Setda Provinsi NTB. Inilah yang sedang diklasifikasikan Kejaksaan, sehingga bisa dipilah yang sudah membayar melalui jalur lain, dan yang belum membayar sama sekali. ‘’Jangan sampai mereka sudah bayar ke Setwan, masih kami tagih, ini yang sedang kita pilah-pilah. Jangan sampai ada komplain, sudah bayar tapi masih ditagih,’’ katanya.

Sedangkan mantan anggota Dewan, akan ditagih secara bertahap dan masih dipikirkan teknisnya. Apalagi sebagian sudah pindah tempat tinggal, menjadi kesulitan

sendiri bagi pihaknya. “Belum lagi yang sudah meninggal, masih harus kita cari keluarganya,’’ terang Asdatun. Selain anggota Dewan, penyumbang temuan ini juga dari kalangan PNS Setwan. Jumlahnya mencapai 26 orang.

Asdatun juga menjawab soal polemik selama ini, terkait sebutan fiktif pada dana SPPD dimaksud, dan besarannya yang mencuat miliaran rupiah. Sebenarnya kata dia, berdasarkan temuan dana perjalanan dinas itu bukan fiktif, melainkan ada kelebihan pembayaran. Besarannya juga tidak mencapai total Rp 4,5 miliar sebagaimana terungkap, melainkan hanya ratusan juta rupiah.

Bagaimana dengan desakan publik agar ini diseret ke ranah pidana? Asdatun enggan menanggapi yang bukan kewenangannya, karena itu merupakan ranah pidana khusus. Tapi sedikit diklarifikasinya, segala sesuatu yang diminta oleh instansi pemerintah kaitan dengan tagihan kerugian negara, selalu melalui proses pengkajian detail sebelum Surat Kuasa Khusus (SKK) diterbitkan.

Beberapa hal yang diperhatikannya, dikaji dari sisi kewenangan dan menelisik apakah perkara itu sudah ditangani oleh instansi lain, kemudian dikaji dari potensi munculnya conflict of interest. ‘’’Nah dalam perkara ini kami sudah cek dua-duanya.

Dari sisi kewenangan, sangat memenuhi syarat melalui proses non litigasi. Perkara ini juga tidak ada instansi lain yang menangani, juga tidak ada konflik interestnya,” tegas Hendrik. (ars)

DPRD NTB akan Cek Lapangan Dari Hal. 1 “Dengan adanya kepemimpinan di tingkat komisi, kita berharap teman-teman dari komisi terkait segera melakukan evaluasi, pengawasan terhadap capaian keuangan dan fisik APBD. Mudah-mudahan segera dan nanti akan kami komunikasikan juga dengan komisi-komisi terkait, itu bukan saja satu komisi tetapi hampir di seluruh komisi itu ada proyek fisik,” kata Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (10/11) kemarin usai menghadiri peringatan Hari Pahlawan di Kantor Gubernur NTB. Dikatakan, komisi-komisi di DPRD NTB akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengerjaan proyekproyek fisik supaya bisa tuntas sampai Desember mendatang. Jika ada yang kemungkinan tak bisa memenuhi target, atau tak bisa tuntas maka dilakukan langkah-langkah segera sesuai dengan ketentuan.

“Terkait dengan teknis pelaksanaan, kendalanya kita belum tahu. Makanya segera dilakukan pemanggilan kepada SKPD terkait ataupun mungkin juga langsung ke lapangan oleh rekan-rekan di komisi. Sekaligus memanggil kepala dinas terkait dan segera berkomunikasi. Komisi-komisi yang ada supaya segera bekerja, turun ke lokasi proyek di lapangan,” kata politisi PKS ini.

Terkait dengan pengerjaan proyek fisik memang harus

segera diambil langkahlangkah supaya dapat tuntas sesuai dengan harapan.

Apalagi, saat ini sudah mulai masuk musim hujan yang bisa saja menjadi penghambat pengerjaan suatu proyek.

Sebenarnya, kata Abdul Hadi, tidak ada alasan suatu proyek fisik tak bisa tuntas tahun ini. Pasalnya, pengetokan APBD 2014 jauh-jauh hari sebelum memasuki awal tahun anggaran sudah diketok oleh DPRD. Namun, seringkali ditemukan, keterlambatan pelaksanaan proyek fisik lantaran ada yang gagal tender sehingga dilakukan tender ulang.

Ada juga pelaksanaan proyek fisik yang bersamaan dengan perencanaan.

Sehingga hal ini cukup mempengaruhi. Untuk itu, terkait dengan proyek fisik sebaiknya perencanaan dilakukan tahun anggaran sebelumnya. Sehingga pada tahun anggaran berikutnya tinggal pelaksanaan saja. ‘’Untuk ke depan saya rasa langkah Pak Gubernur untuk memanggil lebih awal pimpinan SKPD dengan serapan rendah, langkah yang pas. Saya sarankan k edepa nnya lebih awal lagi, akhir triwulan pertama sudah kita cek. Kita juga di DPRD melakukan pertemuan lebih awal juga sehingga pengendalian pengawasan itu berjalan maksimal,’’ pungkasnya. (nas)

Halaman 5

Strategi Razia Satpol PP Dikritik

Jangan Sekadar Cari Perhatian Bupati Giri Menang (Suara NTB) – Operasi atau razia yang dilakukan Satpol PP Lombok Barat mengundang kritik dari sejumlah kalangan, termasuk kalangan LSM. Dinilai, operasi itu sekedar sensasi untuk carmuk dan mendapatkan perhatian pimpinan dalam hal ini bupati.

Akan tetapi operasi yang dilakukan tanpa perhitungan matang, terkait strategi sehingga kerap kali gagal. Apalagi operasi yang dilakukan juga kerap kali bocor, sehingga operasi terkesan mubaziar.

Kritikan ini disampaikan LSM Government and Parlement Watch (GOMPAR), Muhazam Fadli.”kegiatan razia dan operasi yang dilakukan Pol PP jangan sekedar cari sensasi, carmuk agar memperoleh perhatian Bupati, salah itu. buktinya kan kerap kali gagal,”tegas Muhazam.

Menurutnya, pol PP dalam melakukan razia tidak harus turun ke lapangan secara diamdiam dan mendadak. Namun sebaiknya strategi diubah dengan memberi sosialisasi kepada masyarakat dan para pen-

gelola hiburan terkait rencana razia yang akan dilakukan.

Bila perlu jelasnya, pada pengelola hiburan baik itu yang legal dan ilegal diberikan jadwal razia itu.

Dengan cara ini dinilainya, baik pengelola hiburan maupun pelaku yang legal terutama yang ilegal akan berpikir ulang manakala akan beraktivitas.

Cara ini juga termasuk persuasive, artinya diberikan pemahaman dulu ke masyarakat agar sadar.”Toh nanti yang ilegal akan takut operasi, begitu pula pelakunya,” tegasnya. (her)

Membengkak, Dana Pembebasan Lahan ’’By Pass’’ BIL II Mataram (Suara NTB) Biaya pembebasan lahan jalan by pass BIL II sepanjang 7,4 Km mulai dari Patung Sapi, Gerung Lombok Barat – Kota Mataram mengalami pembengkakan. Untuk itu, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sekitar Rp 9 miliar lebih pada tahun 2015 mendatang. Total kekurangan anggaran untuk pembebasan lahan itu, akibat pembengkakan biaya pembebasan lahan itu sekitar Rp 21 miliar yang ditanggung oleh Pemprov NTB dan Pemkab Lobar.

Demikian disebutkan, Kepala Dinas PU NTB, Ir. H. Dwi Sugianto, MM dikonfirmasi, Senin (10/11) kemarin. ‘’Masalah keuangan pembebasan lahan itu memang kita sadari sejak enam bulan yang lalu terjadi pembengkakan,’’ ujarnya.

Dikatakan, penyebab bertambahnya biaya pembe-

basan lahan jalan by pass BIL II itu lantaran bertambahnya luasan lahan yang dibebaskan.

Pada sejumlah intersection dan under pass membutuhkan lahan sepanjang 40 meter. Sehingga terjadi peningkatan luas lahan yang dibebaskan.

Kemudian, naiknya harga lahan pada jalan by pass BIL II yang dibebaskan. Semula, harga pembebasan lahan ditafsirkan sekitar Rp 10-20 juta per are. Namun, saat ini harganya menembus angka Rp 27-30 juta per are. “Sehingga wajar ada kekurangan sekitar Rp 21 miliar.Tambahan pembebasan lahan 2015 untuk provinsi sekitar Rp 9 miliar lebih,’’ sebutnya.

Sisanya, Lobar yang akan menganggarkan sebesar Rp 9 miliar lebih ditambah Rp 2 miliar kekurangan biaya pembebasan lahan tahun 2014.

Total anggaran yang dibutuh-

kan untuk pembebasan lahan untuk proyek by pass BIL tahap II sebelumnya ditaksir sebesar Rp 65 miliar yang menjadi tanggungan pemerintah daerah.

Pemprov NTB menanggung 50 persen atau sebesar Rp 32,5 miliar sisanya Pemkot Mataram dan Pemkab Lobar.

Menurut rencana, proyek jalan by pass BIL tahap II tersebut akan dibangun sebanyak empat jembatan dan jalan sepanjang 7,1 Km dua jalur empat lajur.

Dwi menambahkan, untuk tahun 2014 ini, jalan by pass BIL akan rampung sebanyak satu jalur. Sementara satu jalur berikutnya akan rampung pada tahun mendatang.

Ia mengklaim, saat ini progres fisik sudah mencapai 75 persen. Sehingga pada akhir Desember sudah terbangun jalan by pass BIL II satu jalur. (nas)

Kejaksaan Siap Tangani Rp 22 Miliar Piutang Dividen PT DMB Mataram (Suara NTB) Kehadiran Ruslan Turmuzi di Kejaksaan Tinggi NTB saat diklarifikasi dalam kasus dana SPPD beberapa waktu lalu, menjadi catatan khusus kejaksaan. Sebab kehadiran politisi PDI Perjuangan itu, sekaligus menyetor informasi dan laporan terkait dana dividen yang tidak jelas di PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) mencapai Rp 22 miliar dan tercatat menjadi piutang.

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati NTB pun merespon itu sebagai informasi yang layak ditindaklanjuti. “Kami sebagai Jaksa Pengacara Negara tentu senang ketika ada permintaan bantuan Pemprov NTB soal dividen pada PT. DMB,” jawab Asdatun Kejati NTB Hendrik Selalau, SH, MH Senin (10/11) kemarin, merespons laporan Ruslan Turmuzi sebelumnya.

Tapi sekarang bolanya masih di Pemprov NTB, sehingga kapasitas pihaknya pasif. Ketika ada permintaan untuk pendampingan, maka timnya akan menindaklanjuti. Tentu menurut Asdatun

Dewi : Jangan Persulit DOB di NTB

Tingkatkan Kualitas Lulusan

STAHN Gde Pudja Mataram Susun SKL Berbasis KKNI Mataram (Suara NTB) Untuk meningkatkan kualitas setiap lulusan di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram, Senin (10/11) menggelar lokakarya untuk menyusun Standar Kompetisi Lulusan (SKL) berbasis Kerangka Kualitas Nasional Indonesia (KKNI).

Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Ni Putu Listiawati, SE.Ak.MM, menyatakan kegiatan itu merupakan salah satu strategi yang diambilnya dalam meingkatkan kualitas para lulusan. Sebab, menurutnya jika menginginkan kualitas lulusan di sekolah tinggi itu menjadi yang terbaik, maka harus ada upaya pemantapan implementasi kurikulum, serta merevitalisasinya supaya menuju kearah yang lebih baik.

“Untuk mencapai harapan yang diinginkan, tentu dalam lembaga ini perlu dilakukan penguatan implementasi kurikulum. Dengan ini kita berharap, lulusan – lulusan yang dilahirkan oleh Perguruan Tinggi ini mendapatkan apresiasi yang lebih dari kalangan masyarakat. Dan tentunya, lulusan STAH harus mampu menjadi jawaban kebutuhan di tengah masyarakat,” jelasnya.

Adapun peningkatan kualitas lulusan itu berlandaskan pada PP Nomor 4 tahun 2014

dan PP Nomor 32 tahun 2013, serta mengacu kepada UU Nomor 12 Tahun 2014 Tentang perguruan tinggi. Terdapat dalam Bab I, bahwa ketentuan umum pada pasal 1 poin ke-18 ditegaskan yakni Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan standarisasi kualitas para lulusan di perguruan tinggi itu dipimpin oleh Kepala Pusat Penjamin Mutu di STAHN Gde Pudja Mataram, I Nyoman Suarna,

SH.MH. Dalam sambutannya, ia menyampaikan menyusun SKL itu bersifat sangat penting. Standar itu, kemudian akan digunakan sebagai bahan rujukan dalam pengelolaan administrasi penyelenggaraan perguruan tinggi.

Disamping itu, melihat peran dan fungsinya juga sangat mendesak demi menciptakan lulusan yang unggul dan berkompeten. Ketika lulusan berhadapan dengan masyarakat, semua kebutuhan yang menjadi permintaan masyarakat dapat terpenuhi dengan adanya lulusan dari perguruan tinggi tersebut. (met/*)

(Suara NTB/met)

LOKAKARYA- Ketua STAHN Gde Pudja Mataram Ni Putu Listiawati (kiri) saat menjadi nara sumber dalam lokakarya penyusunan SKL Berbasis KKNI pada 10-11 November ini.

Dwi Hendro: Semoga Jadi Pahlawan Kemajuan Ekonomi Masyarakat Dari Hal. 1 Dwi Hendro pun menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada seluruh masyarakat Sakra Barat atas kepercayaannya kepada BRI. Tekadnya, pelayanan akan terus ditingkatkan.

BRI lanjutnya, tempat yang sangat aman dalam melakukan transaksi perbankan.

Utamanya bagi para TKI yang mencarikan dafkah keluarga di negeri orang. BRI hadir mempermudah pengiriman uang dari berbagai negara tempat para TKI asal Lotim ini bekerja. ‘’BRI sudah bekerjasama dengan berbagai bank luar negari. Malaysia, Hongkong, Arab Saudi. Jadi TKI, buka rekening di sini langsung bisa terima dana yang ditransfer dari negara tempat para TKI,’’ jelasnya.

Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Mataram ini menyebut, perbankan tempatnya bekerja itu merupakan perbankan dengan laba terbesar se Indonesia. Saat ini telah memiliki sekitar 10 ribu kantor dengan 22 ribu ATM. Laba bersih selama 8 tahun berturut-turut berada pada ranking tertinggi. Lotim, BRI Cabang Selong memiliki laba tertinggi kelima dari seluruh BRI Cabang yang berada di wilayah Kanwil BRI Denpasar. Saat ini, sudah terdap-

at 29 kantor di Lotim saja dengan 28 unit ATM. Pelayanan melalui mobil teras BRI ke depan bisa mencapai 34 unit se Lotim. Menyasar daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh perbankan.

Sambelia, Sembalun dan Jerowaru. “Kita layani sampai ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Kami akan dekatkan bapak ibu dengan pelayanan. Jadi bapak ibu tidak lagi simpan uangnya di bawah bantal atau kolong rumah, yang rawan dari pencurian,’’ ujarnya.

Kehadiran BRI Unit di Sakra Barat ini disambut baik oleh masyarakat Sakra Barat. Sekretaris Camat Sakra Barat, H. Mashuriadi, menyampaikan ucapan terima kasih mendalam kepada BRI atas telah berdirinya kantor unit baru. BRI diyakini akan bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sakra Barat.

Remittance Secara khusus, BRI melakukan pembinaan terhadap Desa Embung Tiang yang disebut sebagai kantong TKI. Hal itu dilakukan karena Desa Embung Tiang itu diketahui merupakan desa dengan masyarakat yang banyak menjadi TKI. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan remittance dari luar negeri melalui jasa sistem BRI. Pertumbuhan remittance mela-

lui BRI sejauh ini cukup besar.

Mencapai Rp 300-500 miliar. ‘’ATM di Sakra itu, pagi diisi sore habis,’’ katanya.

Bagian Internasional BRI Kantor Wilayah Denpasar, Safri Haryo Septiadi, menjelaskan sistem yang digunakan BRI sudah menjalin kerjasama dengan perbankan tempat di mana kantong-kantong TKI berada.

Seperti Hongkong, Arab Saudi, Malaysia dan lainnya. Sistemnya, menggunakan real time, BRI fast. Sistem ini menjamin kecepatan dan ketepatan dalam setiap kali transaksi. ‘’Dengan real time online, sistem yang langsung mengkonversi nilai tukar rupiah terhadap mata uang tempat TKI berada,’’ jelasnya.

Nilai tukar uangnya dipastikan sesuai dengan nilai yang berlaku terbaru. ‘’Soal nilai tukar ini kan fluktuatif, dan kita kompetitif,’’ jelasnya. Hadirnya Real Time Online memberikan jaminan kepastian dan kenyamanan transaksi perbankan dari luar negeri.

Ditambahkan Safri, BRI Cabang Selong merupakan cabang yang terbesar memperoleh remittance selama ini dibandingkan dengan seluruh BRI di bawah Kanwil Denpasar ini. Hal ini karena Lotim diketahui merupakan daerah kantong TKI. Karena itulah, BRI membuat branding Kampung TKI. (rus/*)

setelah syarat – syarat terpenuhi, sampai akhirnya Surat Kuasa Khusus (SKK) ditandatangani bersama antara Gubernur NTB sebagai pemohon pendampingan dengan Kajati NTB sebagai Pimpinan JPN. ‘’Ada prosedur yang harus dilalui, jika itu sudah, maka kami jalan,’’ terangnya, didampingi Kasi Penkum dan Humas Made Sutapa, SH. Soal kaitan dividen dengan keterlibatan perusahaan Grup Bakrie, juga tidak jadi soal baginya. Bila diperlukan, maka proses penagihan akan dilakukan sampai ke Jakarta.

Dalam pernyataan Ruslan Turmuzi, diperkuat rangkaian pemberitaan sebelumnmya, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2013, ditemukan piutang dividen dari PT. DMB sebesar Rp 22,5 miliar lebih. Ruslan mendesak Kejaksaan tidak hanya mengacak acak soal dana SPPD Dewan, tapi juga persoalan di eksekutif, sebagaimana yang terjadi pada DMB tersebut. (ars)

(Suara NTB/aan)

Hj. Robiatul Adawiyah

Mataram (Suara NTB) Anggota DPD RI, Dapil NTB, Hj. Robiatul Adawiyah, SE berharap pemerintah pusat tidak mempersulit pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di NTB. Menurutnya, proses pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) diyakini tidak mungkin sampai pada tahapan akhir jika tidak dibarengi adanya dukungan dari Gubernur NTB. Pandangan itu ditegaskan oleh Dewi, panggilan akrab Robiatul di sela kunjungannya ke NTB bersama para anggota dan Wakil Ketua DPD RI, Senin (10/11) kemarin. Dewi yang juga duduk di Komite I DPD RI yang membidangi pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah sempat mengomentari berkembangnya isu yang menyebutkan bahwa Pemda kurang mendukung pemekaran PPS. Menanggapi isu itu, ia langsung melakukan klarifikasi kepada Pemprov NTB. “Saya sih, langsung menanyakan kepada pemerintah daerah dan memang (isu) itu tidak benar. Karena pada dasarnya, tidak mungkinlah satu proses sampai sejauh kita hanya tinggal ketuk palu saja tanpa persetujuan dari gubernur, khususnya kepala daerah.

Pasti sudah melalui mekanisme dan yang paling awal untuk semua itu kan persetujuan dari gubernur,” ujar Dewi.

Terkait masa depan PPS pasca ditundanya keputusan pengesahan seluruh DOB yang

dibahas DPR RI periode lalu, ia menegaskan pihaknya juga akan ikut mendorong agar pemerintah pusat segera menuntaskan proses pembentukan DOB di NTB. “Insya Allah kami akan terus mengiringi dari Kemendagri supaya penyelesaian RUU DOB ini segera bisa dilaksanakan,” ujarnya. Menurutnya Kemendagri sendiri sekarang tengah memformulasikan model pemekaran daerah yang paling tepat untuk kondisi Indonesia saat ini. Sebab, tak bisa dipungkiri bahwa dari sekian banyak DOB yang ada di Indonesia, hampir 80 persen dianggap gagal oleh pemerintah pusat.

“Sehingga banyak sekali yang harus dibenahi untuk itu.

Tetapi kami mengharapkan kepada Mendagri, untuk masalah DOB di NTB ini istilahnya tidak dipersulitlah,” ujar Dewi.

Lagipula, ujar Dewi, pemekaran PPS memang sudah ditentukan sebagai salah satu dari 21 calon DOB yang dari segi administrasi pemekaran sudah tidak lagi perlu dipersoalkan. Untuk proses selanjutnya ia akan mendorong agar pemekaran PPS yang sudah termasuk dalam 21 calon DOB yang sudah memenuhi persyaratan tidak lagi harus dimulai dari proses awal. Sebab, hal itu akan cukup menguras waktu dan tenaga. “Kalaupun ada penambahan-penambahan, paling administrasi saja, karena kan masanya sangat lama, tiga tahun,” ujarnya.

Menurutnya, Provinsi NTB sendiri sebenarnya sudah sangat siap untuk menghadapi pemekaran ini. Dukungan gubernur, menurutnya juga menjadi pertanda kesiapan Pemprov NTB untuk menghadapi pemekaran ini.

“Karena pada dasarnya kita sudah siap dengan pemekaran ini. Hanya saja kan memang kemarin tidak diketuk, karena istilahnya ada dari provinsiprovinsi lain yang masih belum banyak, administrasinya belum oke, tapi menekan pemerintah supaya diketuk palunya, sehingga pemerintah tidak bisa punya daya upaya untuk itu, maka untuk 21 (calon DOB) itu dipending dulu,” pungkasnya. (aan/*)

PEMBETULAN: Berita berjudul : Ganesha Operation (GO). Motivasi Siswa agar Sukses Masuk SMA dan PTN Favorit 2015 yang dimuat Senin (10/11) di halaman 5 terdapat kekeliruan yang sangat mengganggu. Tertulis Nur Afni Puridewi sebagai Kepala Cabang Ganesha Operation Pejanggik. Sehar usnya Nur Afni Puridewi sebagai Kepala Unit Ganesha Operation Pejanggik.

Demikian kekeliruan telah diperbaiki. (Redaksi)

Perhatian Pemda Kurang Dari Hal. 1 Pasalnya, ada istri-istri veteran yang membutuhkan perhatian Pemda. Dikatakan, para istri veteran sangat mengharapkan perhatian Pemda. ‘’Ada istri veteran yang janda , tua-tua itu kalau diperhatikan sangat bersyukur. Kalau dulu jika ada peringatan Hari Pahlawan mereka disantuni oleh pemeirntah sebesar Rp 500 ribu. Tetapi sekarang sudah tak ada lagi. Itu bukan dilihat jumlah nilainya tetapi perhatian Pemda,’’ tambahnya.

Memang, katanya, sejak zaman pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) para veteran diberikan tunjangan kehormatan. Untuk veteran yang

berasal dari rakyat biasa, bukan pejabat negara (PNS) memperoleh tunjangan sebesar Rp 2 juta perbulan. Untuk veteran yang berasal dari pensiunan PNS memperoleh tunjangan sebesar Rp 250 ribu perbulan. Sementara itu, untuk janda para veteran memperoleh tunjangan sebesar Rp 1,250 juta perbulan.

Jumlah veteran di NTB saat ini, katanya lebih dari 300 orang. Dimana, setengahnya membutuhkan perhatian dari Pemda. “Sekitar setengahnya perlu perhatian Pemda terutama istri-istri veteran. Itu umurnya di atas 80 tahun ke atas, jalannya sudah tak kuat.

(Pemda) santuni lah. Paling tidak, jika sakit ditengoklah,”harapnya. (nas)

SUARA NTB Selasa, 11 November 2014

OPINI

Halaman 6

Hegemoni Budaya di Era Digital Data Pemilih Harus Valid PILKADA Kota Mataram dipastikan berlangsung September 2015 mendatang. Mataram bersama sejumlah daerah di Indonesia dijadwalkan menggelar pemilihan kepala daerah secara langsung. Pilkada langsung sangat berkaitan erat dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap).

DPT seperti penilaian banyak orang terutama penilaian dari kalangan parpol kerap menjadi sumber masalah. Apalagi DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) yang diterima KPU Kota Mataram dari Dinas Dukcapil Kota Mataram, menurun. Data jumlah penduduk Kota Mataram pada awal Bulan Juni sebesar 459.114.

Dengan jumlah penduduk Kota Mataram 459.114, jumlah pemilih 330 ribu. Ironisnya akhir Bulan Juni jumlah penduduk di Mataram disebutkan menurun menjadi 408.900 sehingga jumlah pemilih menjadi sekitar 300 ribu jiwa. Menurunnya jumlah pemilih diklaim karena banyak penduduk yang pindah maupun meninggal dunia.

Padahal pada Pilkada Kota Mataram 2010 lalu misalnya. Masalah juga bersumber dari karut marutnya DPT. Yang teranyar pada Pilpres 2014. Banyak penduduk yang katanya sudah pindah atau bahkan meninggal dunia, namanya masih muncul dalam DPT. Kondisi ini jelas merugikan parpol. Sehingga wajar kalau KPU kerap kali menjadi sasaran kemarahan parpol. Pasalnya, pada setiap kali menjelang pesta demokrasi KPU sudah dibekali dengan anggaran yang tidak sedikit.

Dengan anggaran yang diberikan kepada KPU, semua kalangan tentu berharap banyak kepada KPU. Tidak saja menjamin penyelenggaraan Pilkada, PIleg maupun Pilpres yang aman dan nyaman, juga penyediaan data pemilih yang betul-betul valid. Selama ini, data pemilih seolah menjadi celah bagi parpol untuk mempersoalkan hasil pemilihan. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus mampu menyediakan data pemilih yang diakui validitasnya oleh semua kalangan.

Untuk itu, agar tidak terjadi kisruh DPT seperti yang sudah-sudah, KPU Kota Mataram perlu meningkatkan kinerja mereka terkait penyediaan data pemilih yang valid. Sebab ada kesan data pemilih yang dirilis KPU masih copy paste dari data sebelumnya. Padahal, saat ini kondisinya mungkin sudah berbeda. Apalagi tahun depan merupakan Pilkada pertama yang mengacu pada Perppu No. 1 tahun 2014.

Segala sesuatunya termasuk hal-hal teknis sekalipun harus dipersiapkan dengan matang. Jangan sampai model Pilkada langsung 2015 mendatang hanya menjadi wadah eksperimen. Sejatinya kalau data pemilih yang disuguhkan KPU benar-benar valid, tidak perlu lagi ada DPT tambahan atau DPT khusus. Untuk itu, kini saatnya KPU bekerja bersungguh-sungguh dan menunjukkan kinerjanya yang berkualitas sehingga hasil pemilu tidak memunculkan masalah baru. (*)

STASIUN RADIO

EMANGAT untuk menumbuhkembangkan hal yang kita sebut sebagai kebudayaan lokal dirasa makin penting. Kebudayaan adiluhung dan matang, yang senantiasa diharapkan untuk selalu ada, menjadi hal yang senantiasa dihadirkan, atau diingat-ingat.

Akan tetapi di luar itu, globalisasi telah mampu mengkondisikan kita mengkategorikan kebudayaan sebagai hal yang terlalu sempit.

Televisi, misalnya, cuma “bicara” budaya sebatas pada batik, wayang, dan gamelan.

Perihal yang kemudian saya sebut sebagai keterbatasan itu menjadi hal yang mungkin membahayakan. Betapa tidak, di saat siapa pun merasa khawatir atas realitas “budaya” kekinian, bahkan wujud kebudayaan itu bukan merupakan orientasi tiap-tiap individu, keterbatasan dan ketaktahuan adalah cermin makin tak peduli para pelakunya.

Keterbatasanlah yang kemudian membuat keterasingan pada tiap individu. Ketika rembuk dan berdiskusi untuk mencari solusi dari sebuah masalah atau sekadar ngangsu kawruh (menyanjung cerita) dahulu kala menjadi hal penting, kini informasi dan solusi dianggap cukup ditanyakan pada gadget dan google. Dengan perantara maya, ada perihal yang tak lagi ada. Kebudayaan tak terwujud tanpa pertemuan dan perdebatan Budaya, yang hadir untuk mengajarkan bagaimana memosisikan diri di antara liyan, makin tak dipahami.

Padahal, di situlah sebenarnya kearifan itu hadir. Hal itu terbukti dalam ungkapan klasik Sasak, endak piak ita pade sengsare meton.

Meton (saudara atau pengganti nama orang) bukanlah orang lain, tapi hal yang lebih dekat: jangan membuat sengsara sesama. Di sini nampak, perilaku untuk memperlakukan meton adalah cermin seberapa berbudaya seseorang.

Yang asing, yang tak lagi menjadi hal asing karena telah diterima dengan lapang, makin mengendap.

Adaptasi dan akulturasi tak terjadi seperti sering diceritakan di zaman sejarah. Asing pun menjadi hegemoni dan (mampu) membingkai lokalitas dalam semangat perubahan atau globalisasi.

Konstruksi dan konsepsi budaya pun bergerak. Di zaman yang serba

Oleh:

M. Yasin Castro

(Pelajar Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta Kajian Budaya dan Media)

Kebenaran, dalam paham realisme, menjadi hal yang tak bisa lagi ditawar. Upaya untuk mengembalikan hakikat, tidak ubahnya kegelisahan atas realitas: kenyataan yang makin dipoles untuk banyak kepentingan. mekanis dan matematis, “budaya” tak lagi berupa interaksi. Setiap orang merasa cukup menonton Opera Van Java, YKS atau Facebokers setiap malam sudah merasa memiliki “budaya”: melihat artis berpakaian Gatotkaca yang jatuh karena didorong temannya diberi tepuk tangan nan riuh. Padahal kita tahu, di NTB sendiri misalnya, wayang Lalu Nasib dan Gendang Belek yang telah berumur puluhan tahun dan selalu melakukan pertunjukan, lebih butuh diapresiasi karena menyuguhkan “kesungguhan berbudaya”.

Dengan segala kerumitannya, tari klasik macam Srimpi tentu tak bakal lebih diminati dari sekadar “Joget Ceasar”. Atau kita hendak sepakat, perihal yang disebut sebagai “kesenian era global” itu tidak mencerminkan keberadaban dan jatidiri bangsa. Yang tak rumit dan gampang saja, setiap hari kita disuguhkan tontonan yang membuat kita kecanduan, namun secara tidak sadar kita telah menunjukan wujud ketertundukan kita pada kapitalis dan hal yang sebenarnya bisa kita dikendalikan.

Minimnya pengetahuan dan pendidikan mengenai budaya, berakibat masyarakat punya persepsi dan konsepsi yang kian sempit terhadap “budaya”. Tembang Jawa yang dihadirkan dalam sinetron, selalu identik dengan akan datangnya hantu yang menyeramkan, jahat, dan mengganggu. Seorang dukun atau “orang pintar” selalu direpresentasikan dengan orang yang memakai atribut Jawa: berpakaian lurik, mengenakan iket atau blangkon di kepala, juga keris,

kembang, dan menyan.

Budaya menjadi makin jauh dan tak terjangkau. Khalayak kemudian memaknai bahwa budaya yang hadir pada ranah ini bukanlah tanggung jawab tiap individu, tapi ada pihak yang diharap selalu menjaganya.

Berkebudayaan, yang setidaknya mewujud dalam memosisikan pribadi di antara kita, makin dilupakan.

Lebih jauh dalam hal ini, keberpengaruhan media sangatlah signifikan. Mereka mampu menggiring dan memberi orientasi perihal tertentu kepada khalayak. Dan, nyatanya pada banyak jam tayang dengan traffic penonton tinggi, sajian “budaya yang sesungguhnya” itu absen. Media cetak dan elektronik tak memberi keberimbangan pada hal yang setiap saat menjadi keuntungan dan kontroversial.

Perjuangan dan polemik kebudayaan bukanlah hal baru. Keterpurukan itu juga atas “kontribusi” banyak pihak, termasuk pemerintah. Tak ada upaya sinergis antara yang “berkewajiban” dan individu sebagai pelaku. Pelaku budaya termasuk seniman berjalan sendirian. Ironisnya, budaya sering pula menjadi lahan mengeruk untung. Hal ini, telah ada semenjak 1965 hingga Orde Baru di mana pemerintah membatasi dan melarang wujud-wujud kebudayaan.

Lebih jelas di masa Orde Baru misalnya, pemerintah melarang menampilkan budaya-budaya yang ada kaitannya atau berbau komunis. Jika ini dilakukan pemerintah tidak segan-segan memberikan mereka label komunis/PKI pada setiap orang yang telah mementaskan atau menyanyikan hal-hal yang ber-

bau atau berkaitan dengan komunis. Hal tersebut bisa dirasakan saat masa Orde Baru pelarangan bagi setiap masyarakat menyanyikan lagu Genjer-genjer karena lagu ini identik dengan lagunya komunis.

Ihwal terpenting adalah implementasi dari banyaknya hal yang makin meruyak dan memenuhi ruang wacana publik. Hegemoni budaya dalam banyak hal yang kita lihat setiap hari, harusnya mampu menjadi sebuah kekuatan besar. Masalahnya, sejauh mana mengembalikannya pada hal yang menjadi kebenaran.

Kebenaran, dalam paham realisme, menjadi hal yang tak bisa lagi ditawar. Upaya untuk mengembalikan hakikat, tidak ubahnya kegelisahan atas realitas: kenyataan yang makin dipoles untuk banyak kepentingan.

Dan, di suatu masa, saat ini atau kelak, kita selalu diingatkan akan romantisme pada hal yang telah lampau: pada hal yang tak pernah selesai, dan tak pernah kembali.

Soal progres fisik proyek, DPRD NTB akan cek lapangan Mudah-mudahan tidak sekadar formalitas

*** Waspada, ‘’teller’’ bank berpotensi edarkan upal Masyarakat harus waspada

***

Pemprov NTB Minta Bantuan DPD Percepat Pembangunan KEK Mandalika Resort Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB meminta bantuan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort dan sejumlah proyek Masterplan Perlusan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang ada di NTB. Pasalnya, ada kabar yang menyebutkan justru pemerintah pusat justru akan mencabut Kepres mengenai MP3EI tersebut.

Hal tersebut disampaikan Asisten III Setda NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM saat menerima kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPD RI di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (10/11) siang kemarin. Hadir Wakil Ketua DPD RI, Prof. Farouk Muhammad, dan tiga orang anggota DPD RI Dapil NTB masing-masing, Hj. Bq. Diyah Ratu Ganefi, Hj. Siti Robiatul Adawiyah, SE dan Drs. H. L. Suhaimi.

Syafi’i mengharapkan, DPD RI asal NTB terlebih ada yang menjadi pimpinan lembaga tinggi negara itu untuk dapatmemperjuangkanagarprogramMP3EI terus berjalan dalam rangka mempercepat pembangunan infrastrutur pariwisata di wilayah selatan Pulau Lombok.

“Kepres tentang MP3EI mohon diperjuangkan. Di sana ada pembangunan Mandalika Resort, Tanjung

Ringgit dan lain-lain. Ada info justru Kepres yang sudah ditandatangani oleh Presiden yang lama akan dicabut. Mohon ini kita kawal bersama,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI, Prof. Farouk Muhammad mengatakan akan mempertanyakan alasan pemerintah yang akan mencabut Kepres tentang MP3EI tersebut. Ia mengatakan, akan mengkomunikasikan hal tersebut dengan Menko Perekonomian RI, Sofyan Djalil.

Farouk mengatakan cukup mengenal Menko Perekonomian dan ia yakin proyek MP3EI akan tetap jalan.

“Cukup konsen dengan pembangunan pantai di Lombok bagian selatan.

Baik di Mandalika Resort maupun di sekitarnya. Kepres itu mau dicabut?

Tentu kita akan mempertanyakan argumentasinya apa kalau mau dicabut,”katanya.

Selain adanya aspirasi daerah mengenai percepatan pembangunan Mandalika Resort, juga disampaikan aspirasi mengenai kebijakan pemerintah pusat mengenai moratorium CPNS selama lima tahun ke depan. Kemudian mengenai dana perimbangan berupa DAU/DAK yang pelru ditingkatkan dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di NTB. Selanjutnya mengenai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang gagal disah-

kan pada periode DPR RI sebelumnya. Mengenai hal ini, Farouk mengatakan dirinya sudah berbicara dengan pemerintah supaya 21 DOB yang gagal ditetapkan pada periode DPR RI sebelumnya diprioritaskan oleh pemerintah untuk menjadi DOB di pemerintahan yang baru.

Rombongan pimpinan dan anggota DPD RI Dapil NTB itu diterima langsung oleh Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. H. Rosiadi H. Sayuti, M.Sc, pimpinan SKPD, Staf Ahli Gubernur, akademisi dan lainnya. (nas)

(Suara NTB/ist)

INTERAKTIF - Wakil Ketua DPD RI. Prof. Farouk Muhammad (tengah) menggelar interaktif di Radio Global FM Lombok, Senin (10/ 11) malam. Melalui interaktif itu, selain menyerap aspirasi masyarakat NTB, Prof Farouk juga mensosialisasikan peran DPD.

Hipmi Janji Efektifkan Klinik Entrepreneur Mataram (Suara NTB) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi NTB memberikan atensi atas wacana yang dikembangkan oleh pemerintah untuk memoratorium penerimaan CPNS selama lima tahun mendatang.

Langkah yang bisa dilakukan dengan janji merealisasikan dan mengefektifkan klinik entrepreneur yang telah digagas Hipmi sebagai visi misi Hipmi NTB kepemimpinan Sultan Kertapati. Klinik entrepreneur tersebut menurut Ketua Bidang Infrastruktur dan Properti BPD HIPMI NTB, Budi Wawan, sejatinya akan efektif pada 2015 mendatang.

Pandangannya, jika pemerintah dibawah kepemimpinan Jokowi-JK akan merealisasikan wacana memoratorium CPNS, merupakan kebijakan yang gegabah dan kesannya terburu-buru. Karena ini tanpa melakukan uji kelayakan secara komprehen-

sif tentang rasio kebutuhan PNS dengan angka pencari kerja.

Kebijakan dari wacana yang sedang santer didengarkan di masyarakat Indonesia ini, bisa saja sebagai kebijakan yang inkonstitusional karena melanggar pasal 27 UUD 1945, pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

“Jangan sampai hak konstitusi seseorang dihalangi oleh rencana moratorium CPNS, jika itu benar-benar dilaksanakan,” katanya pada Suara NTB di Mataram, Senin (10/11).

Wacana dari kebijakan tersebut menggambarkan sangat merugikan masyarakat pencari kerja. Sebab setiap tahun tidak sedikit jumlah Perguruan Tinggi (PT), khususnya di NTB yang melahirkan sarjana-sarjana yang notabene adalah para pencari kerja baru. Belum lagi para pegawai honor-

er atau pegawai tidak tetap yang masuk dalam daftar tunggu pengangkatan sebagai CPNS. “Link and match antara dunia pendidikan dengan dunia kerja tidak terjadi. Dan ini akan menimbulkan meningkatnya angka pengangguran. Pilihan lain selain sebagai PNS adalah wiraswasta terutama,” katanya.

Namun hal ini bukanlah hal mudah untuk dilakukan oleh setiap orang, tentunya dibutuhkan banyak faktor pendukung dari semua pihak terutama pemerintah sendiri. Dalam hal ini pemerintah harus makin mendorong program pelatihan kewirausahaan, bisa saja bekerjasama dengan Hipmi.

Selain itu juga pemerintah harus menyediakan instrumen permodalan dengan suku bunga murah sehingga lahirnya kompetisi di sektor wirausaha kecil. Hal ini bisa dilakukan dengan mendorong terbentuknya bankbank di sektor petani, nelayan, dan

jenis wirausaha lainnya.

Apalagi mengingat pada tahun 2015 nanti, akan diterapkannya Masyarakat Ekonomi Asean.

Ekonomi kecil menengah harus diperkuat sehingga mampu bersaing.

Ekonomi kecil menengah adalah pondasi utama ekonomi nasional.

Untuk itu pemerintah harus mendorong ekonomi kecil menengah agar mampu bertahan dan bersaing dalam pasar global dengan memberikan semua fasilitas yang dibutuhkan demi terciptanya kemandirian wirausaha.

Pemerintah harus solutif dalam menyikapi kemungkinan dari realisasi kebijakan moratorium CPNS itu.

“Hipmi menjadikan program klinik entrepreneur sebagai program andalan untuk memberikan advis atau pelatihan kepada calon wirausahawan. Dan ikut merumuskan berbagai persoalan penghambat tumbuhnya wirausaha baru,” demikian janjinya. (bul)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Selasa, 11 November 2014

Pengusaha ”Wait and See” PARA kontraktor saat ini belum berani berspekulasi menerima proyek-proyek fisik dari pemerintah, menyusul adanya wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintahan baru. Saat ini, para profesionalis bangunan sedang wait and see.

Demikian gambaran sementara dari Ketua DPOP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Provinsi NTB, Ir. H. L. Idjitihad Akbar pada Suara NTB di Mataram, Senin (10/11). Mantan Ketua DPP Inkindo NTB ini menyebut, untuk akhir tahun (Suara NTB/bul) ini bisa saja ada proyekH. L. Idjitihad Akbar proyek fisik yang ditawarkan kepada kontraktor. Tetapi tentu ada pertimbangan besar proyek-proyek tersebut untuk dikerjakan. Khawatirnya, ketika proyek tersebut diterima dengan kesepakatan nilai proyek yang sudah baku, kemudian ditetapkan kenaikan harga baru BBM, tentu kontraktorlah yang akan menanggung kerugian.

Sebab, dengan adanya wacana kenaikan harga BBM, tidak menutup kemungkinan juga terjadi pergerakan kenaikan harga bahan-bahan bangunan. Untuk proyek-proyek yang sudah disepakati sebelumnya dan saat ini sedang berjalan, menurut L. Idjitihad tidak ada persoalan. Tetap dikerjakan sesuai target yang sudah disepakati. Keputusan yang belum jelas diambil oleh para kontraktor, terutama proyek-proyek tahun 2015 yang ditawarkan jelang akhir tahun ini. Tidak menutup kemungkinan tawaran-tawaran proyek sudah ada, tetapi lagi-lagi kontraktor tentu berani mengambil resiko, kata kontraktor ini.

“Untuk proyek-proyek pemerintah tahun 2015 nampaknya belum banyak yang terdaftar, tetapi ada di antaranya, salah satunya proyek di BWS (Balai Wilayah Sungai),” terangnya.

Lelang proyek, atau tender biasanya akan marak ditawarkan pada awal tahun. Nah, di moment itu, jika pemerintah akan menaikkan harga BBM sesuai wacana yang dilontarkan ke publik, kemungkinan nilai proyek sudah disesuaikan dengan berapa besaran kenaikan harga BBM tersebut.

Jika nilai proyek sudah dipatok sejak sekarang, tetapi berbenturan dengan penetapan kenaikan harga BBM kemungkinan nantinya, langkahnya bisa saja akan ada kesepakatan untuk melakukan pengurangan pada volume proyek. Untuk proyek-proyek yang sedang dilaksanakan sekarang, L. Idjitihad menyebut soal kualitas proyek masih bisa dipertanggungjawabkan yang sesuai anggaran. Apalagi sekarang ini proyekproyek fisik pemerintah sudah diawasi ketat, baik oleh masyarakat sendiri maupun dari konsultan pengawas. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Waspada, ’’Teller’’ Bank Berpotensi Edarkan Upal Mataram (Suara NTB) Masyarakat perlu waspada, uang yang keluar masuk dari perbankan belum tentu memberi jaminan uang-uang tersebut asli. Sebab, teller bank atau bendahara perbankan berpotensi terlibat dalam pengedaran uang palsu (upal). “Tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu itu banyak motifnya. Salah satunya pelaku bekerjasama dengan teller bank atau bendahara bank,” terang Manajer Unit Operasional Kas Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Nur Salim.

Di sela-sela sosialisasi tentang ciri-ciri keaslian uang kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Mataram, Senin (10/11), Nur Salim memperjelas bahwa pada umumnya masyarakat memang harus waspada dalam bertransaksi menggunakan uang tunai, apalagi menggunakan pecahan besar.

Sejak Januari tahun 2014 ini, jumlah lembaran upal yang

tertangkap dan masuk di laporan BI sebanyak 1.524 lembar, rata-rata upal tersebut adalah pecahan terbesar.

Dari 1.524 lembar itu, sebagian adalah yang tertangkap diedarkan di Senggigi, Lombok Barat. Sisanya adalah dari laporan yang diterima dari masyarakat dan sebagian dari perbankan.

“Yang dari bank, bisa saja bendahara bank diajak ker-

jasama, uang palsu tersebut kemudian diselipkan di tengah-tengah bundelan uang asli itu,” tambahnya.

Inilah yang patut diwaspadai, bahwa peredaran upal saat ini cukup terorganisir.

Pencetakannya bisa saja dari luar daerah yang kemudian diedarkan melalui agen-agennya yang ada di NTB. Atau pencetakan bisa saja dilaksanakan di dalam daerah.

Yang paling sering dimanfaatkan adalah kelengahan saat bertransaksi, masyarakat awam yang tidak mengenal sama sekali ciri-ciri keaslian uang pun bisa saja menjadi sasaran.

BI dalam kapasitas melakukan tindakan pencegahan, preventif dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang keaslian uang kepada masyarakat. Jika masyarakat sudah banyak yang memahami tentang itu, baginya akan lebih mudah upaya untuk menekan peredaran upal.

Kendati demikian, Nur Salim menyatakan untuk wilayah NTB yang mayoritas penduduknya belum mengenal ciri-ciri keasilan uang, masih relatif aman. Sebab dari jum-

lah upal yang sudah resmi diterima laporannya oleh BI, perbandingannya cukup kecil jika dilihat dari uang keluar dan masuk dari BI yang mencapai Rp 4 triliunan lebih.

“Persentasenya kecil peredaran uang palsu terhadap uang asli yang keluar masuk ke BI,” tambahnya.

Selanjutnya adalah kewenangan pihak penegak hukum untuk melakukan penindakan jika diketahui terdapat oknum-oknum yang masih bermain menggunakan dan mengedarkan upal.

“Kami juga lakukan tindakan preventif, pihak penegak juga harus melakukan tindakan sesuai tupoksinya,” demikian Nur Salim. (bul)

(Ant/Bali Post)

UANG PALSU Petugas dari Bank Indonesia tengah memberikan pemahaman soal uang palsu (upal) dan bedanya dengan uang asli menggunakan peralatan khusus kepada ibu rumah tangga.

Penyertaan Modal di Bank NTB

D’Praya Hotel

Pemkot Mataram Tunggu Kesepakatan

Sajikan Menu Khas Lombok

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram masih menunggu kesepakatan antara kabupaten/kota lainnya dan juga Pemprov NTB terkait penambahan penyertaan modal di Bank NTB. Permintaan penambahan modal di Bank NTB dalam rangka pemenuhan modal inti BUMD tersebut menjadi Rp 780,6 miliar dari saat ini yang modal intinya mencapai Rp 622,7 miliar.

Hal ini disampaikan Sekda Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said, MM, Senin (10/11).

Jika sudah ada kesepakatan dengan 10 kabupaten/kota di NTB, maka Pemkot Mataram tinggal menganggarkan dalam APBD Kota Mataram tahun 2015.

Permintaan tambahan modal ini dijelaskan Sekda dalam rangka mengejar kategori Buku Dua untuk Bank NTB. Saat ini Bank NTB berada dalam kategori Buku Satu. Untuk menjadi Buku Dua,

modal intinya harus di atas Rp 1 triliun. Untuk mencapai kategori Buku Dua, Bank NTB diberikan kesempatan sampai tahun 2016.

Untuk tahun 2014, modal inti ditargetkan mencapai Rp 700 miliar. Untuk itu sampai bulan Desember mendatang dibutuhkan tambahan modal Rp 105 miliar.

Pada prinsipnya, berapa jumlah penyertaan modal yang akan ditambahkan Pemkot Mataram mengikuti kesepakatan dengan kabupaten/kota lain dan juga PemprovNTB.Untukmempertemukan seluruhkabupaten/kotaini,diharapkanakandilakukanGubernurNTB. “Sebaiknya Pak Gubernur yang mengumpulkan. Ketika ada kebijakan kita sharing berapa, kita ikut saja. Misalnya yang dibutuhkan Rp 100 miliar, dan kabupaten/ kota sama-sama Rp 5 miliar, provinsi Rp 50 miliar. Barangkali (jumlah itu) bisa mendongkrak sampai bulan Desember,” jelasn-

ya. “Yang dibutuhkan sekarang adalah ingin secepatnya bisa mencapai Rp 105 miliar dan yang dibutuhkan sekarang bagaimana seluruh pemilik saham kabupaten/ kota bersama-sama memikirkan bagaimana caranya,” tambah Sekda. Sampai tahun 2014 ini, saham Pemkot Mataram di Bank NTB tercatat Rp 10 miliar lebih.

Pekan lalu, jajaran komisaris dan direksi PT Bank NTB bertemu dengan Walikota Mataram di Pendopo Walikota. Dalam pertemuan itu dipaparkan bahwa Bank NTB mendapat surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pemenuhan modal inti. Berdasarkan data pengawasan OJK, komitmen pemenuhan modal inti belum dilaksanakan. Jumlah modal inti Bank NTB yang berjumlah Rp 622,7 miliar saat ini dinilai jauh dibawah kewajiban tahapan pemenuhan modal inti sesuai dengan action plan. (ynt)

Praya (Suara NTB) Setiap hotel pasti punya makanan khas dalam setiap menu yang ditawarkan. Yang kemudian menjadi ikon dari hotel tersebut. Tidak terkecuali D’Praya Lombok Hotel Penujak. Untuk memanjakan para tamunya, D’Praya Lombok Hotel juga menyiapkan berbagai jenis makanan yang bisa dipilih sesuai keinginan para tamu.

Untuk urusan yang satu ini, D’Praya Lombok Hotel punya komitmen tersendiri.

Untuk tetap melestarikan makanan-makanan khas Lombok dalam setiap menu yang ditawarkan. Pasalnya, mesti menyandang status hotel berbintang, D’Praya Lombok Hotel tidak lupa menyiapkan menu-menu khas daerah ini.

Bahkan, beberapa makanan khas daerah ini menjadi menu spesial yang bisa dinikmati oleh para tamu yang datang. “Selain menu-menu

(Suara NTB/kir)

AYAM TALIWANG - Ayam panggang khas Taliwang D’Praya Hotel Lombok. luar yang sudah populer, kita juga menyiapkan makanan khas Lombok,” ungkap Food and Beverage (F&B) Manager D’Praya Lombok Hotel, Lucky Kidam.

Dikatakannya, makanan khas Lombok memang menjadi menu khas yang disiapkan oleh D’Praya Lombok Hotel. Salah satunya ayam

DIJUAL DI JUAL TEMPAT USAHA LOKASI PINGGIR JALAN UTAMA KLU LENGKAP DENGAN ASET YANG ADA LT 20 ARE LB 228 DAPATKAN KEUNTUNGAN 30JT TIAP BULAN STATUS SHM+IMB HARGA BAGUS SIAPA CEPAT DIA DAPAT HUB.081805000055

KULIAH KULIAH SINGKAT JALUR KHUSUS CEPAT MENYANDANG GELAR S1/S2 SEMUA JURUSAN TERAKREDITASI BAN-PT. HUBUNGI : EDI.HP. 085212434374

MEBEL

MEBEL

panggang taliwang ( Grilled Chicken with Traditional Herbs and Served with Steam Rice and Vegetables Plecing ). Dengan begitu, para tamu khususnya tamu dari luar daerah bisa mencicipi dan menikmati seperti apa rasa makanan khas Lombok.

Karena bukan tidak mungkin, para tamu luar sudah terbiasa atau mungkin bosan dengan menu luar yang ditawarkan di hotel-hotel lain.

Sehingga ingin menikmati

RUPA-RUPA

makanan khas Lombok.

Tapi jangan salah, kendati namanya makanan khas Lombok, tampilannya tetap mengikuti selera dan perkembangan dunia kuliner. “Jadi makanan khas Lombok yang ditawarkan, tampilannya tidak seperti kebanyakan.

Ada ciri khas D’Praya Lombok Hotel yang kita disematkan. Dengan kata lain, tampilan modern tapi cita rasa tetap khas makanan Lombok,” ujarnya.

Hal itu dilakukan untuk memberi gambaran, bahwa makanan khas Lombok juga tidak kalah dari manakan luar. Jika bisa dikemas dan diolah dengan cara yang lebih modern. Sehingga setelah menikmati makanan khas Lombok yang ditawarkan, para tamu tidak akan bisa lupa akan rasa serta kenikmatan yang dihadirkan pada setiap menu khas Lombok yang disajikan.

Bahkan tambah Lucky, pihaknya punya obsesi besar kedepan. Bagaimana supaya, makanan khas Lombok bisa semakin dikenal luas.

Bersanding dengan menumenu yang sudah populer lainnya. (kir)

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 11 November 2014

Dewan Minta Manajemen PDAM Praya Direformasi

Adi Nugroho Divonis Dua Tahun Enam Bulan Penjara

Praya (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan reformasi di tubuh manajemen Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Praya. Sebagai salah satu upaya untuk mendorong peningkatan kinerja di tubuh perusahaan milik daerah tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Pansus Penyertaan Modal DPRD Loteng, Suhaimi, S.H., Senin (10/11).

Saat menyampaikan hasil pembahasan terhadap Ranperda Penyertaan Modal Daerah, Suhaimi mengatakan sampai saat ini kinerja PDAM Praya, belum mampu memenuhi harapan. Terkait pelayanan kepada masyarakat. Dimana masih banyak masyarakat yang belum bisa menikmati pelayanan dari PDAM Praya.

Disatu sisi, pemerintah daerah telah menginvestasikan dana dalam jumlah cukup besar di perusahaan tersebut.

Sementara manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat berupa pelayanan air bersih, maupun bagi pemerintah daerah dalam pendapatan daerah maksimal. Dimana cakupan layanan PDAM Praya sampai sekarang baru 24 persen dari jumlah rumah tangga yang harus dilayani.

Sementara dari sisi pendapatan daerah, PDAM Praya belum mampu menyumbang pendapatan bagi daerah ini.

Karena memang secara aturan, cakupan layanan PDAM Praya sudah harus mencapai 80 persen. Baru bisa memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah.

Artinya untuk bisa memperoleh pemasukan bagi pendapatan daerah dari PDAM Praya, maka luas layanan PDAM Praya harus digenjot. Supaya bisa mencapai minimal 80 persen. Untuk bisa mencapai target tersebut, kinerja PDAM Praya tentunya harus dipacu. Untuk bisa memacu kinerja PDAM Praya, maka orang-orang yang ditempatkan didalam manajemen, harusnya orang-orang yang tepat.

“Jadi pemerintah daerah harus segera mengambil langkah-langkah yang dbutuhkan. Guna memastikan PDAM Praya dijalankan secara profesional dan tentunya oleh para profesional, layaknya sebuah perusaahan modern,” terang Suhaimi seraya menambahkan, pengawasan ekstra juga harus benar-benar dilakukan.

Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan ini juga meminta pemerintah daerah mengatur eksploitasi sumber mata air yang dilakukan oleh PDAM Praya. Khususnya sumber mata air yang ada di kawasan Loteng bagian utara. Supaya tidak sampai mengganggu pemenuhan kebutuhan air di masyarakat setempat. (kir)

(Suara NTB/dok)

Kejaksaan Bantah Istimewakan Tersangka Mataram (Suara NTB) Dua kasus lain yang belum disentuh kembali Kejaksaan Tinggi NTB adalah proyek rumput laut pada BPBD Kota Mataram dan proyek Pendidikan Usia Dini – Nonformal dan Informal (PAUDNI). Meski kasus ini lebih awal penanganannya, namun kejaksaan lebih dahulu menuntaskan kasus Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas PU Kota Mataram.

Juru bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH membantah ada keistimewaan pada penanganan kasus tertentu, sehingga ada yang cepat, ada yang lambat. Apalagi soal perlakukan khusus kepada tersangka, dibantahnya. “Semua sama penanganan kasus, tidak ada keistimewaan. Kami menjalankan tugas secara yuridis saja,” tegasnya. Juga terkait para tersangka untuk dua kasus ini, tidak ada pengistimewaan, hanya tinggal tunggu waktu saja untuk pemeriksaan lanjutan atau dinaikkan ke tahap penuntutan.

Cepat atau lambatnya penanganan kasus dijelaskannya, akan tergantung tingkat kesulitan. Perkara THL PU Kota Mataram dipercepat karena dianggap lebih mudah pembuktian dan proses penentuan kerugian negara, sementara untuk dua kasus ini harus melibatkan ahli konstruksi, sampai pelibatan auditor.

Diurainya per kasus, untuk perkara Rumput laut, sejauh ini masih berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk perhitungan kerugian negara. Dipastikan Sutapa, kerugian negara kasus ini akan segera diproses melalui audit lembaga auditor tersebut, sehingga bisa segera ditentukan langkah – langkah berikutnya. Demikian juga dengan PAUD NI, persoalannya masih sama, masih komunikasi dengan auditor dalam rangka hitung kerugian negara.

Pada dua kasus ini, masing – masing sudah ditetapkan tersangka. Untuk kasus rumput laut, kejaksaan sudah menetapkan mantan kepala BPBD HM sebagai tersangka, berikut rekanan pemilik CV.Tanjung Pratama, HR serta pelaksana lapangan berinisial KH. Para tersangka ditetapkan sejak kasus ini ditangani pada era kepemimpinan Kajati Sugeng Pudjianto.

Demikian halnya untuk kasus PAUD NI, juga pada masa Sugeng, ada dua orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni KPA berinisial RG dan rekanan pelaksana JW. (ars)

(Suara NTB/dok)

Pemkot Mataram Siapkan Sanksi bagi Camat/Lurah Terlibat Politik Praktis Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan menyiapkan sanksi kepada Lurah maupun Camat yang diduga terlibat langsung dalam politik praktis pada Pilkada Kota Mataram dalam waktu dekat ini. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Ir. H.Lalu Makmur Said, Senin (10/11) menyusul kekhawatiran kalangan legislatif agar Lurah dan Camat tidak ikut campur dalam pesta demokrasi Pilkada Kota Mataram.

Dijelaskan Sekda, penerapan sanksi nantinya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang kedisiplinan pegawai. Kalaupun nantinya, terbukti melanggar aturan atau terlibat langsung menjadi tim sukses maupun mengerahkan masyarakat untuk memilih salah satu bakal calon, Pemkot Mataram sudah jelas memberikan sanksi dan lain sebagainya. “Aparat Pemerintah tidak boleh ikut. Kalau ikut akan ada sanksinya,” katanya.

Terkait pengawasan terhadap Lurah maupun Camat, orang nomor satu di lingkup PNS Pemkot Mataram ini belum bisa memastikan secara jelas bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah. Namun demikian, ia hanya memberikan gambaran umum bahwa pelaksanaan Pilkada sudah jelas ada Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada yang akan mengintai gerak – gerik Lurah maupun Camat. Panwas pun nantinya, bisa langsung melaporkan kepada pemerintah dan laporan tersebut akan ditindaklanjuti. “Sanksi jelas sesuai dengan PP dan Peratuan Pilkada dan pasti akan kita tegur,” pungkasnya.

Namun yang menjadi persoalan sambungnya, kebenaran dari laporan masyarakat karena harus ada pembuktian secara riil, bukan sekadar laporan lisan tanpa ada pembuktian yang jelas. Sebelumnya, Anggota Dewan dari Fraksi PDI P I Wayan Wardana menduga Camat dan Lurah sering terlibat langsung bahkan menjadi tim sukses dalam Pilkada. Dugaan tersebut dilihat ketika proses Pilkada 2010 yang lalu, dimana Camat dan Lurah diduga mengerahkan masyarakat untuk memilih salah satu calon. Artinya, pemilihan tersebut tidak fair, karena masyarakat memilih tidak sesuai hati nurani. (cem)

Mataram (Suara NTB) Perkara penipuan dan penggelapan tanah di Gili Trawangan, akhirnya masuk tahap vonis. Terdakwa Adi Nugroho dalam kasus itu divonis hakim Pengadilan Negeri Mataram dua tahun dan enam bulan penjara. Vonis dibacakan Senin (10/11) oleh ketua majelis hakim Suhartanto, SH, MH dan hakim anggota Sutarno, SH, MH dan Bagus Iriawan, SH, MH. Sementara terdakwa didampingi Kuasa hukumnya Lukas Budiono bersama tim, atas vonis itu menyatakan pikir pikir akan banding. Demikian juga dengan JPU Herya Sakti Saad juga pikir pikir. Sebelum vonis dibacakan, majelis hakim mengurai fakta-fakta persidangan dengan durasi satu jam lebih. Dalam salah satu uraian pertimbangan hakim, terdakwa Adi Nugroho dianggap bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut dalam perkara tersebut.

Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa telah merugikan korban Aryanto Prametu dan terdakwa menikmati keuntungan sendiri, serta terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Sedangkan hal meringankan, terdakwa sudah lanjut usia dan terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.

Dalam perkara itu, mejelis hakim menolak pledoi yang diajukan oleh terdakwa, sebab tidak sesusai dengan fakta hukum dipersidangan. ‘’Perbuatan terdakwa ini ada unsur kesengajaan sehingga pledoi terdakwa ditolak,” jelas hakim.

“Maka terdakwa dijatuhkan hukuman penjara selama dua tahun enam bulan,” kata majelis hakim dalam putusnya, setelah menyatakan menjerat terdakwa dengan pasal 378 junto pasal 64 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Usai vonis dijatuhkan, mejelis hakim pun memutuskan barang bukti sertifikat dan SHGB 35 tanah seluas 13,9 hektar yang sebelumnya disita Mabes Polri untuk dikembalikan lagi PT. Wahanawisata Alam Hayati (WAH).

Sebab, status tanah tersebut masih sengketa. (ars)

(Suara NTB/ars)

Kasus PAUD NI dan Rumput Laut

Halaman 8

PUTUSAN HAKIM - Adi Nugroho, terdakwa kasus penipuan dalam proses pembelian tanah di Gili Trawangan saat mendengar putusan hakim.

Diduga Mobil Bekas

Inspektorat Loteng Bidik Pengadaan Ambulans RSUD Praya Praya (Suara NTB) Jajaran Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana melakukan penyelidikan, terkait pengadaan mobil ambulans milik RSUD Praya, yang diduga bermasalah. Namun sebelumnya, Inspektorat akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan.

Proses pengadaan mobil ambulans RSUD Praya tersebut menjadi perhatian sejumlah kalangan. Lantaran proses pengadaanya yang diduga sarat persoalan. Dimana ada dugaan kalau mesin mobil yang dibeli tersebut, tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Bahkan diduga mobil tersebut mobil bekas.

Hanya mesin saja yang baru.

Terbukti, kendati masih dalam kondisi baru mobil tersebut sudah keluar masuk bengkel. Mobil jenis Isuzu Elf tersebut merupakan barang pengadaan tahun anggaran 2014. Dengan nilai Rp 434 juta.

“Kita baru dapat informasi awal saja. Bagaimana selanjutkan, akan kita koordinasikan dengan BPK,” sebut Inspektur Inspektorat Loteng, Ir. L.

Aswatara, kepada Suara NTB, usai upacara bendera peringatan Hari Pahlawan di kantor Bupati Loteng, Senin (10/11).

Pihaknya dalam hal ini tidak bisa begitu saja masuk melakukan penyelidikan ataupun audit terhadap proses pengadaan mobil ambulans milik RSUD Praya tersebut.

Karena status RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daer-

ah (BLUD). Sehingga kewenangan untuk melakukan audit dan semua hal yang terkait dengan pengelolaan keuangan, ada di tangan BPK. Walaupun RSUD merupakan salah satu bagian dari Pemkab Loteng. “Karena statusnya itulah, yang membuat kita tidak bisa langsung masuk.

Kecuali sudah ada koordinasi dengan pihak BPK,” tegasnya.

Terima Laporan Dikonfirmasi terpisah, Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, Zulkarnaen, S.H., mengaku kalau sudah mendapat

laporan terkait dugaan penyimpangan pengadaan ambulans RSUD Praya tersebut, dari salah satu LSM di Loteng. Namun demikian, laporan yang masuk baru laporan lisan, belum dalam bentuk laporan tertulis.

“Baru laporan lisan saja. Kalau laporan tertulis, belum ada,” sebutnya. Laporan yang masuk pun baru berupa indikasi-indikasi saja. Belum secara mendetail terkait kasus yang terjadi. Kendati demikian, pihaknya tetap akan menindaklanjuti semua laporan yang masuk. Karena itu merupakan komitmen dari Kejari Praya. (kir)

Galian C Ilegal Masih Marak

Pemkab Loteng Pastikan Tempuh Jalur Hukum Praya (Suara NTB) Jalur hukum tampaknya bakal menjadi pilihan terakhir yang akan ditempuh Pemkab Lombok Tengah (Loteng), dalam menyikapi masih maraknya aktivitas penambangan galian C ilegal di sejumlah wilayah.

Menyusul upaya pemberian teguran hingga peringatan keras, nyatanya tidak juga membuat para penambang ilegal menghentikan aktivitas penambangannya. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng, H.L. Rasyidi, S.T., kepada Suara NTB, Senin (10/11).

Ia mengatakan, saat ini setidaknya masih ada dua lokasi penambangan galian C ilegal yang masih beroperasi. Yakni di Desa Lantang serta Desa Karang Sidemen Batukliang Utara. “Total penambang ilegal di dua lokasi tersebut mencapai puluhan orang,” sebutnya.

Paling banyak berada di Desa Karang Sidemen. Dimana sebelumnya penambang liar di lokasi tersebut mencapai lebih dari 40 orang. Tetapi jumlah tersebut telah berkurang tinggal setengahnya. Setelah adanya peringatan dan upaya penertiban yang dilakukan oleh Pemkab Loteng sebelumnya.

Terhadap penambang yang masih aktif, pihaknya sudah dua kali melayangkan surat terguran dan peringatan. Dan, dalam waktu dekat ini akan segera dikirim surat serupa untuk yang ketiga kalinya. “Nah, jika memang surat teguran yang ketiga itu tidak juga diindahkan, maka upaya terakhir yang kita lakukan yakni dengan melaporkan penambang liar tersebut ke aparat penegak hukum,” terang Rasyidi.

Menurut Rasyidi, pihaknya bisa saja langsung melakukan penertiban paksa dengan

menuntup paksa aktivitas penambangan liar tersebut. Tetapi langkah itu dinilai terlalu berisiko. Karena dikhawatirkan bisa menimbulkan efek negatif yang luas bagi masyarakat. Sehingga upaya-upaya pendekatan, dibarengi dengan peringatan lebih diutamakan.

Akan tetapi jika memang upaya secara baik-baik tersebut tidak membuat penambang liar menghentikan aktivitas penambangannya, maka tidak ada pilihan dengan menempuh proses hukum. “Jadi proses hukum merupakan langkah terakhir yang kita lakukan. Setelah sebelumnya upaya secara baik-baik tidak membuahkan hasil,” timpalnya. Sebelumnya, lanjut mantan Kepala BPMD Loteng ini, pihaknya juga sudah melaporkan para penambang liar di wilayah Desa Pemepek ke Polres Loteng. (kir)

Komisi I Telusuri Puluhan Hektar Aset Diduga Bermasalah Giri Menang (Suara NTB) Komisi I DPRD Lombok Barat tengah menelusuri puluhan hektar aset daerah bermasalah di sejumlah tempat. Aset ini diduga belum jelas penanganannya sehingga sebagian diklaim oleh oknum masyarakat. Sejumlah aset sekolah juga terancam dikuasai oknum warga, lantaran ketidakjelasan kepemilikan lahan itu.

Pemda dinilai lamban menangani persoalan aset, karena itu komisi I akan mengagendakan turun ke sejumlah titik aset yang diduga bermasalah untuk mencari tahu persoalannya. Hal ini ditegaskan Ketua Komisi I, Zulkarnain SPd kepada wartawan kemarin. “Komisi I bersama kantor aset akan turun ke lapangan untuk mensinkronisasi data aset supaya tidak sim-

pang siur, artinya aset dikalim oleh masyarakat,” terangnya.

Politisi Golkar ini menerangkan, Komisi I perlu turun ke lapangan untuk menginvetarisir data aset yang ada di buku kuning dengan data di lapangan serta neraca aset. Pasalnya di tingkat bawah marak sekali pengklaiman aset daerah oleh oknum masyarakat.

Beberapa contoh kasus lahan SMP 2 Gunung sari, SD 1 Duman yang diklaim warga mengatasnamakan ahli waris.

Hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena itu komisi I yang berada pada posisi tengah akan berupaya menjembatani Pemda dengan masyarakat yang mengklaim. Jangan sampai masyarakat mencoba mengklaim aset namun tidak memiliki alas hak yang kuat.

Komisi I telah mengagendakan untuk turun ke lokasi aset tersebut, menurut rencana mulai minggu ini akan turun pertama kali ke Lingsar, lalu ke Narmada dan setelah itu ke Gunung Sari. Mengapa dipandang perlu ke lokasi ini, karena di daerah ini banyak ditemukan aset diklaim masyarakat yang sudah masuk data aset daerah. Komisi I tambahnya, tidak saja fokus pada persoalan aset, namun juga masalah perizinan yang banyak dikeluhkan masyarakat dan diadukan ke Ombudsman.

Wakil ketua Komisi I, L Muhammad mengkritisi lambannya kinerja Pemda dalam hal ini kantor aset menuntaskan sertifikasi aset. Menurut informasi, dari 65 persil yang ditarget tuntas tahun ini baru sekitar belasan persil yang diselesaikan. (her)

(Suara NTB/her)

TES URINE - Sejumlah pejabat Lobar menjalani tes urine di RSUD Tripat Gerung

Anggota DPRD Lobar Perlu Dites Urine

Pejabat Positif Narkoba Terancam Disanksi Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak 350 pejabat eselon II,III dan IV di lingkup Pemkab Lombok Barat mengikuti tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Gerung. Kegiatan tes urine ini merupakan inisiatif Pemda Lobar kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB. Tes urine ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintah dan aparatur negara yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Bagi pejabat dan staf yang positif melakukan penyalahgunaan narkoba, pimpinan tidak segan-segan menindak tegas. Menurut Sekda Lobar HM Uzair tes urine tidak saja menyasar kalangan eksekutif, namun juga dirasa perlu menyasar para anggota Dewan. “Kalangan dewan juga dites urine dong,” seloroh Sekda ketika dikonfirmasi terkait kegiatan tes urine pejabat Lobar.

Menurutnya, jika terbukti ada pejabat dan staf yang positif narkoba maka akan diancam sanksi sesuai ketentuan.

Dalam hal ini, tentu ada aturan main untuk menindak pejabat yang positif narkoba.

Menurutnya, tes urine meru-

pakan inisiatif Pemkab Lobar bekerjasama dengan BNN Provinsi untuk langkah pencegahaan dan antisipasi penggunaan barang haram itu dikalangan pejabat. Kedepan program ini akan dilaksanakan secara tidak terjadwal supaya terlihat akurasinya. Pada tes urine tahun lalu, 215 pejabat dites urine, berasal dari eselon II, III dan IV. Kepala Badan Kesbangpolinmas Drs. Ahdiyat Subiantoro, SH menyatakan, kegiatan ini diserahkan ke Bakesbang untuk bekerjasama dengan BNN. Pelaksanaan tes ini sedikit rahasia, karena untuk dijadikan kebijakan kepala daerah. Tahun ini pihaknya bersama BNNP melakukan tes urine terhadap 350 pejabat. Menurut rencana, kegiatan ini akan terus berlanjut dan akan dianggarkan tahun depan. Paling tidak kegiatan ini akan dilaksanakan tiap tahun secara rutin. Namun perlu dilihat dinas mana yang prioritas perlu dites. Di Lobar kegiatan tes narkoba bagi para pejabat seperti ini merupakan kali kedua, setelah tahun sebelumnya juga telah melakukan tes yang sama. (her)

SUARA NTB Selasa, 11 November 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Pengembangan Pariwisata NTB Harus Mengacu kepada Ripparda Mataram (Suara NTB) Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) akan dijadikan acuan pengembangan sektor pariwisata NTB. Ripparda dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2013 itu disosialisasikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB kepada seluruh jajarannya di Mataram, Senin (10/11).

Kepala Disbudpar NTB, Drs. H. Muhammad Nasir menjelaskan Ripparda disusun untuk membidik arah yang tepat terhadap pengembangan potensi kepariwisataan.

Sejumlah aspek yang akan dikembangkan dalam sektor pariwisata meliputi destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata. Aspek tersebbut diharap dapat tumbuh dan berkembang secara positif serta berkelanjutan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ripparda ini kita harapkan dijadikan acuan dalam mengembangkan sektor pariwisata yang kita miliki. Ini juga dalam rangka menyatukan arah pembangunan yang dilakukan baik oleh kita yang di Provinsi, maupun oleh daerah.

Dengan harapan tidak terjadinya perbedaan – perbedaan yang berpotensi menghambat pengembangan yang sedang

kita lakukan,” katanya.

Sementara itu, Dr. Prayitno Basuki, salah satu akademisi dari Universitas Mataram (Unram) yang diundang sebagai narasumber dalam sosialisasi itu, membedah seluruh persoalan yang sedang menghambat pertumbuhan pariwisata NTB. Salah satu persoalan dan harus segera disikapi yakni masalah keamanan yang mempengaruhi kenyamanan. Menurutnya, para wisatawan tidak mungkin akan tertarik untuk berkunjung ke daerah ini jika persoalan itu tidak segera dituntaskan.

“Dengan adanya Ripparda, pemerintah harus berorientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskininan, serta pelestarian lingkungan yang berkaitan tentang pariwisata. Tentu dalam hal ini masalah keamanan di kawasan pariwisata tidak bisa

(Suara NTB/met)

BEDAH PERSOALAN- Akademisi dari Unram, Prayitno Basuki (Paling Kanan) saat membedah persoalan pariwisata NTB yang sedang dihadapi saat ini dalam sosialisasi Ripparda yang diinisiasi oleh Disbudpar NTB. kita pinggirkan, sebab itu sangat berpengaruh terhadap minat kunjungan wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri,” paparnya.

Keberadaan Perda No. 7 Tahun 2013 tentang Ripparda, menuntut suatu usaha dari berbagai pihak. Hal ini demi mengimplementasikan visi pariwisata NTB, yaitu terwujudnya NTB sebagai destinasi Indonesia yang Berdaya Saing secara Internasional. Menurutnya, saat ini NTB sedang membutuhkan kekuatan bersama untuk mewujudkan pemban-

gunan impian pariwisata yang dapat menyejahterakan.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah NTB, H. Rusman, SH, MH mengatakan setiap Kabupaten/Kota harus segera menyusun Ripparda.

Tentunya penyusunan Ripparda di kabupaten/kota itu harus mengacu pada Ripparda Provinsi NTB yang telah disahkan. “Ripparda akan menjadi wadah yang dapat memadukan program kepariwisataan dari daerah dengan pusat yang ada di Provinsi NTB” ujarnya. (met)

(Suara NTB/ist)

WISATA SAPE - Salah satu sudut kota Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, di ujung timur Pulau Sumbawa, dengan pemandangan yang cukup eksotik dari sebuah bukit. Terhadap rencana pengembangan seluruh objek wisata di NTB, setiap pemerintahan kabupaten/kota harus mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripparda) NTB yang kini tengah disosialisasikan.

Pemuda Diharap Hasilkan Komik Asli Indonesia Jakarta (Suara NTB) Anak-anak muda yang punya idealisme tinggi diharapkan mampu menghasilkan komik-komik bermutu di tengah maraknya serbuan komik impor, khususnya dalam

Joshua Oppenheimer Hadirkan Realitas Penyintas dalam ”Senyap” Jakarta (Suara NTB) Sutradara film dokumenter Joshua Oppenheimer menghadirkan realitas penyintas dan keluarga korban pembantaian massal tahun 1965 di Sumatera Utara lewat film “Senyap” (The Look of Silence).

Dalam film barunya, pembuat film “Jagal” (The Act of Killing) itu mengisahkan keluarga Adi Rukun yang mengetahui bagaimana kakaknya dibunuh dan siapa yang membunuhnya.

Sebagai adik bungsu, Adi bertekad untuk memecah belenggu kesenyapan dan

ketakutan yang menyelimuti kehidupan para korban, dan kemudian mendatangi mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan kakaknya.

Lewat film dokumenternya yang baru, Oppenheimer ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa lari dari masa lalu.

“Kita selalu dengar dari orang-orang biarkan masa lalu jadi masa lalu. Itu tidak benar.

Masa lalu belum bisa berlalu kalau itu masih jadi ancaman.

Kita tak bisa lari dari sejarah, sejarah selalu akan lari lebih cepat dari kita,” kata Oppenheimer melalui Skype dalam konferensi pers pemutaran film

“Senyap” di Jakarta, Senin.

“Kita tetap akan dihantui sejarah kecuali kalau kita menghadapinya dan mengakui bahwa yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar,” katanya. Menurut Oppenheimer, Indonesia perlu melakukan rekonsiliasi untuk menghadapi masa lalu.

“Apa yang dibutuhkan Indonesia bukanlah proses identifikasi siapa yang berpartisipasi dalam pelanggaran HAM tapi yang paling penting adalah pengakuan atas kebenaran dan rekonsiliasi,” katanya.

Dia berharap pemutaran film “Senyap” bisa mendorong

upaya penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada masa lalu, termasuk saat Tragedi 1965, dan komitmen untuk menghapus semua bentuk impunitas.

“Mudah-mudahan film ini mampu mempercepat upaya-upaya itu, dan yang paling penting mari dukung Presiden baru kalau dia ingin menyelesaikan masalah HAM supaya pemerintah Indonesia secara resmi mengakui apa yang terjadi dan meminta maaf dan memulai prosea rekonsiliasi,” katanya. (Ant/Bali Post)

memperingati Hari Pahlawan, 10 November 2014.

“Sejak 10 tahun lalu, kami punya impian agar komikus Indonesia bisa berkontribusi bagi perkembangan komik lokal serta ke depannya bersaing dalam percaturan komik internasional.

Ini perjuangan yang panjang, karena saya percaya bahwa komikus lokal tidak kalah dengan komikus internasional,” kata Chris Lie, chief editor “re:ON comics”, majalah kompilasi komik dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin.

Menurut Chris, idealisme ini tetap diusung sampai kapanpun oleh manajemen majalahnya, termasuk kerja keras dalam melahirkan karakter-karakter yang memiliki semangat ke-Indonesia-an.

“Kami terus mendorong lahirnya sifat kepahlawanan bagi komikus lokal, kemudian berharap agar mereka juga terus membangun karakter kepahlawanan lokal untuk menghadang ‘pahlawanpahlawan’ yang dibawa oleh komik luar negeri,” katanya.

Kebetulan juga di dalam

ilustrasi Komik Indonesia. majalahnya terdapat komik bertema pahlawan superhero berjudul Galauman karya Ockto Baringbing dan Ino Septian. Ockto sendiri merupakan komikus Indonesia yang meraih Silver Prize Award di International Manga Award di Jepang pada tahun 2013.

Sementara itu, Andik Prayogo, creative director PT Wahana Inspirasi Nusantara (WIN) penerbit majalah tersebut mengatakan, nama

(Ant/Bali Post)

“re:ON”memiliki arti ingin menyalakan kembali semangat para komikus Indonesia untuk membuat karya yang terbaik.

Untuk November 2014 ini akan diterbitkan edisi ke-10 atau telah memasuki tahun kedua sejak majalah kompilasi ini diterbitkan pertama kalinya pada Juli 2013.

Yang membuat dia gembira, ternyata perkembangan para komikus lokal Indonesia sangat pesat, karena banyak diantara mereka juga yang diminta untuk berkarya di luar negeri.

Is Yuniarto, salah seorang komikus, mengatakan bahwa membangkitkan kisah-kisah kepahlawanan lokal menjadi tantangan tersendiri baginya.

Pria kelahiran Semarang, yang sudah sering mendapat penghargaan komik itu, mengatakan membangkitkan nilai-nilai kepahlawanan di dalam komik menjadi nilai plus para komikus Indonesia, meskipun dinilainya hal itu bukan pekerjaan mudah.

Sementara itu, Yudha Negara Nyoman, salah satu pendiri PT WIN, menyampaikan keyakinannya bahwa ke depannya komik-komik karya anak bangsa itu akan mampu menyaingi komik-komik impor. “re:ON Comics telah turut berpartisipasi dalam menyediakan wadah bagi para komikus lokal untuk berkarya dan semoga karya mereka dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri serta ke depannya bisa merambah industri komik internasional,” kata Yudha. (Ant/Bali Post)

SUARA NTB Selasa, 11 November 2014

PENDIDIKAN

Halaman 10

Bangunan SDN 1 Akar–Akar Lapuk

Puisi Tenangkan Hati BAGI Yulia Mashela Safarini, siswi kelas 8 MTs Muallimat NW Pancor Kabupaten Lombok Timur (Lotim), puisi mampu menenangkan hati. Terkait hal ini, dirinya akan memperdalam mempelajari sastra, khususnya puisi.

Kepada Suara NTB, Senin (10/11), ia menjelaskan, kecintaannya kepada puisi mulai tumbuh ketika masih duduk di bangku kelas empat Sekolah Dasar (SD).

Bahkan, sampai saat ini, dirinya sudah berhasil mengumpulkan sebanyak lima jenis kumpulan puisi yang ia baca ketika ada waktu luang.

Diakuinya, sejak masih duduk di SD, ia sudah mengikuti berbagai lomba puisi mulai dari tingkat desa, (Suara NTB/yon) kecamatan dan kabupaten.

Yulia Mashela Safarini Namun, akunya, baru tahun 2014 dirinya mendapatkan juara 1 pada lomba puisi tingkat kabupaten yang diselenggarakan Perpustakaan Daerah (Pusda) Lotim belum lama ini. Menjadi juara, Yulia Mashela Safarini tidak pernah sebelumnya. Apalagi, lomba itu diikuti 60 peserta dari berbagai sekolah yang ada di Lotim.

Berbekalkan rasa cinta kepada puisi sejak duduk di bangku SD, ia akan terus menumbuhkan rasa cintanya kepada puisi khususnya dan sastra pada umumnya itu dengan mengambil jurusan bahasa di sekolah tempat ia melanjutkan pendidikannya kelak. Karena, puisi memiliki nilai lebih di setiap kandungan per baitnya. (yon)

Guru dan Siswa Belajar dalam Kondisi Memprihatinkan Tanjung (Suara NTB) Bangunan SDN 1 Akar–Akar, Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, cukup mengkhawatirkan. Sejak berdiri puluhan tahun lalu, bangunan ini – terutama bagian atap dan temboknya belum pernah tersentuh rehab. Hanya tembok luar saja yang dikeramik, di mana kesan ini tidak lebih dari sekedar lipstik.

MTs Muallimat NW Pancor Buat ’’Diniyah’’ di Luar Jam Sekolah Selong (Suara NTB) – Dalam upaya menumbuhkan akhlak mulia kepada semua santri yang ada di MTs Muallimat NW Pancor, pihak sekolah mensinergikan pembelajaran akademik dengan pembelajaran agama. Upaya itu dilakukan dengan membuat diniyah di luar jam sekolah, sehingga memiliki bekal di dunia dan akhirat. Apalagi sebagian besar MTs (Suara NTB/yon) Hj. Baiq Rohmayani Muallimat NW Pancor merupakan sekolah yang mayoritas santrinya kaum hawa. ‘’Oleh sebab itu, pihak sekolah akan terus memberikan pengarahan dan pembinaan supaya para santri nantinya bisa menjadi perempuan-perempuan yang kuat dan berbakat,’’ ungkap Kepala MTs Muallimat NW Pancor, Hj. Baiq Rohmayani, S.Ag,M.Pd,Senin (10/11).

Menurutnya, tujuan dari dibuatnya pembelajaran tambahan di luar jam sekolah setiap sore hari merupakan persiapan pihak sekolah bagi santri kelas tiga menjelang ujian nasional. Harapannya, santri yang ada di sana memiliki persiapan yang matang dalam menghadapi UN yang akan datang. Selain pelajaran tambahan yang diperuntukkan kepada siswa kelas tiga, pihak sekolah sudah membuat pelajaran tambahan bagi kelas satu yang dinamakan dengan diniyah. “Satu bulan ini kita sudah membuat diniyah yang kita khususkan bagi kelas satu dan diniyah itu bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Hamzanwadi (YPH),” terangnya.

Tujuan dari dibuatnya diniyah di luar jam sekolah itu merupakan wujud kepedulian sekolah kepada siswa dan negara. Karena, MTs.Muallimat yang merupakan pencetus perempuan-perempuan berprestasi dan berahklak mulia serta berbakat. Karena, pada dasarnya perempuan itu merupakan tiang negara yang harus berdiri kuat dalam menopang segala sesuatu yang ada di dunia pemerintahan dan pendidikan. “Perempuan adalah tiang negara, jadi perempuan itu harus kuat. Maka dari itulah kita membuat diniyah ini supaya iman dan akhlak para santri yang nantinya menjadi tiang negara bisa kokoh dan tidak mudah goyah,”tegasnya.

Selain itu, ujarnya, dengan keberadaan diniyah itu, orang tua siswa juga sangat menyambut baik dan mendukung apa yang dicanangkan oleh pihak sekolah. Pasalnya, satu bulan keberadaan diniyah itu berjalan, selain dari menyaring segala aktivitas santri yang tidak bermanfaat. Termasuk memiliki perubahan dari segi sikap dan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-harinya, “Alhamdulillah keberadaan diniyah ini mampu merubah sikap santri ketika di rumah.

Gitu kata orang tua santri kita,” klaimnya. (yon)

(Suara NTB/ari)

BANGUNAN LAPUK - Beginilah kondisi SDN 1 AkarAkar. Bangunannya sudah lapuk dan mengancam keselamatan siswa dan guru yang sedang belajar.

Pantauan anggota Komisi 3 DPRD bersama koran ini, Senin (10/11), memperlihatkan bangunan SDN 1 Akar-Akar tersebut selayaknya tersentuh perbaikan. Di bagian atap bermaterial seng, terlihat sengnya sudah kecoklatan, karatan dan di beberapa titik retak dan bolong. Memasuki ruang kelas, plafon di ruang kelas I, Kelas II dan kelas III, plafonnya sudah lapuk dan akhirnya dicabut.

Di bagian dinding kelas, hanya terpasang terali besi tanpa sekat. Kondisi ini memungkinkan rembesan air hujan sewaktu-waktu masuk ke ruang kelas saat siswa sedang belajar. Di tembok pemisah antar kelas juga terlihat masih belum diperbaiki. Tembok pemisah kelas masih terbuat dari papan dalam kondisi lapuk, danmudah roboh. Anehnya di bagian saja yang terlihat dikeramik, sekadar untuk mempercantik suasana.

Kepala SDN 1 Akar-Akar, Nurayip, S.Pd., mengatakan kondisi tersebut sudah berlangsung lama dan belum pernah diperbaiki oleh pemerintah. Di hadapan anggota Komisi 3 DPRD KLU, Nurayip menjelaskan, pihaknya sudah melapor melalui UPTD setempat, namun belum mendapat respons dari pihak dinas. “Kondisi rusaknya ini sudah lama, dan kami sudah melapor tetapi yang dari Dinas belum pernah turun. Oleh UPTD juga

sudah diinformasikan,” aku Nurayip.

Untuk dimaklumi katanya, SDN 1 Akar - Akar saat ini menampung siswa mencapai 240 orang. Di satu kelas, jumlah siswanya mencapai 40 sampai 50 orang. Pertimbangan jumlah siswa yang padat ini, memungkinkan pihak sekolah tidak memberlakukan ship siang bagi sebagian siswa. Namun idealnya rombongan belajar harusnya dibagi 10 kelompok dengan jumlah siswa dimaksud.

Dalam kondisi ruang belajar dan bangunan sekolah yang relatif tua ini, Kepala Sekolah mengakui para guru dan siswa kerap belajar sambil was-was. Takut jika sewaktu-waktu hujan merembes dari atap seng atau bahkan tembok yang sudah tua tiba-tiba roboh.

Meski berstatus negeri, nasib status guru pengajar di sekolah ini juga memperihatinkan. Jumlah guru yang ada hanya 10 orang, termasuk kepala sekolah merangkap guru agama Islam. Dari jumlah guru itu, hanya 2 orang PNS, sisanya mengabdi.

“Guru mengabdi ini terpaksa kami beri uang saku hanya Rp 10 ribu per hari, dan diserahkan sekali dalam 3 bulan.

Harap maklum, anggaran kami tidak ada, sementara dana BOS sudah jelas hanya disisihkan 20 persen untuk

membayar honor,” terangnya.

Melihat kondisi tersebut, Anggota Komisi III DPRD KLU, L. M. Zaki, mempertanyakan pola perencanaan pembangunan oleh Dikbudpora KLU. Dalam hal ini, sebelum ke SDN 1 Akar-Akar, pihaknya telah mengunjungi SMPN 2 Kayangan. Berbeda jauh, di SMPN 2 Kayangan justru memperoleh bantuan rehab dua tahun berturut (2013 – 2014). “Di sana sekarang ada ruang kelas yang mubazir, yang tidak terpakai ini sampai dijadikan ruang kesenian, olahraga, yang sebenarnya tidak diperlukan oleh sekolah,” ungkapnya.

Anggota Komisi 3 lainnya, Artadi juga mempertanyakan konsep perencanaan dan pengalokasian anggaran rehab oleh Dikbudpora. Sebab di SMPN 2 Kayangan tersebut, Wakil Kasek setempat sampai mengklaim jika mereka dipaksa menerima anggaran oleh Dinas yang sebenarnya belum dibutuhkan.

“Pembangunan gedung antara sekolah menengah dan sekolah dasar ini kami lihat sangat timpang. Di sekolah menengah sampai ada ruangan yang tidak dipakai, sedangkan sekolah lain teriak-teriak minta anggaran karena bangunannya sudah usang,” tegas Artadi mengisyaratkan akan memanggil Kadis Dikbudpora KLU dalam waktu dekat. (ari)

Semester Makin Dekat

SDN 2 Ubung Belum Terima Buku Paket Agama Praya (Suara NTB) Terletak di dusun terpencil tepatnya di Dusun Dasan Baru, Desa Ubung Kecamatan Jonggat Lombok Tengah, SDN 2 Ubung hingga kini belum menerima buku paket agama untuk kurikulum 2013.

Kepala SDN 2 Ubung H. Ahmad Sahib mengaku semua buku paket, selain buku paket agama untuk kurikulum 2013 sudah diterima. Dirinya pun tidak tahu persis kapan buku paket itu bakal dibagikan pihak Dikpora Kabupaten Lombok Tengah. Padahal ujian semester di tempatnya akan segera datang. ‘’Harusnya, jauh hari sebelum pelaksanaan tes, se-

mua perangkat pendukung kurikulum 2013 sudah lengkap,’’ ujarnya, Senin (10/11).

Lebih jauh, pria paruh baya ini mengaku, implementasi kurikulum 2013 tanpa disertai dengan kelangkapan alat peraga sebagai pendukung proses belajar mengajar tidak akan efektif. Oleh karena itu, dirinya mendesak pemerintah juga menyediakan alat peraga, seperti LCD proyektor dan laptop sebagai media pembelajaran di kelas. Kebutuhan alat peraga itu akunya sudah sangat mendesak apalagi implementasi kurikulum 2013 sudah lama berlangsung untuk kelas1, 2, 4 dan 5.

“Kita butuh alat peraga seperti laptop, LCD agar proses belajar di kelas lancar,” ujarnya.

Sementara untuk bimbingan teknis terhadap guru, Ahmad Sahib mengaku hampir semua guru sasaran kurikulum 2013 untuk semua kelas telah menerima bimbingan teknis baik dari Dinas ataupun dari tim Unram.

Meski demikian, secara umum, dirinya mengaku belum bisa menilai sejauhmana kurikulum 2013 memiliki efek terhadap diri anak. “Jadi tidak bisa kita nilai pelaksanaan K13 itu berhasil atau tidak karena ini merupakan barang baru. Jadi belum bisa kita tahu,” ungkapnya. (dys)

JPKMK Unram Gelar Seminar Kesehatan Mata Mataram (Suara NTB) Sadar atau tidak sadar, penggunaan gadget dan komputer yang terlalu lama dapat berpengaruh terhadap kesehatan mata para penggunanya.

Guna mensosialisasikan hal tersebut, Jaringan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kampus (JPKMK) Universitas Mataram Sabtu (8/11) menggelar seminar kesehatan mata bertajuk “Pengaruh penggunaan komputer dan gadget bagi kesehatan mata” bertempat di Arena Budaya Unram.

Kepada Suara NTB, Ketua Panitia Pelaksana Mulyadi, menjelaskan, kegiatan seminar diikuti seluruh mahasiswa Unram. Katanya, kegiatan seminar kesehatan seperti ini merupakan agenda tahunan JPKMK Unram. Sebelumnya,

JPKMK pada seminar kesehatan tahun lalu mengangkat tema tentang kesehatan kulit.

Ia berharap, kegiatan rutin seperti ini dapat tetap dilaksanakan di masa mendatang.

Hal itu mengingat kesehatan sangat penting dalam kehidupan manusia.

Di tempat yang sama, Ketua JPKMK Unram dr. Arfi Samsun menyebut dalam sosialisasi kali ini juga dijelaskan tata cara pemanfaatan JPKMK bagi mahasiswa Unram.

Seperti dalam hal pelayanan kesehatan, pengajuan klaim bagi mahasiswa ketika hendak berobat dan lain sebagainya.

Untuk penyakit yang bisa dilayani menggunakan sistem JPKMK, Arfi Samsun menyebut semua penyakit darurat bisa dilayani. Tidak hanya itu,

penyakit seperti ispa, penyakit kulit, gangguan pencernaan, perkemihan dan psikiatri juga bisa dilayani. Caranya menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) ke Poliklinik Unram, Balai Kesehatan Mata atau Rumah Sakit Angkatan Darat.

Dikatakannya, untuk memperoleh pelayanan menggunakan sistem JPKMK, setiap semester mahasiswa harus mengeluarkan biaya sebesar 24 ribu yang tercover dalam sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Sebelumnya, Pembantu Rektor I Unram Lalu Wirasapta Karyadi berharap agar ke depan, pelayanan JPKMK tidak hanya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kampus, tapi juga oleh masyarakat luas. (dys)

(Suara NTB/yon)

MANASIK - Kegiatan praktik manasik haji PAUD/TK di Kecamatan Selong beberapa waktu lalu.

PKG Selong Gelar Praktik Manasik Haji bagi Siswa PAUD/TK Selong (Suara NTB) – Untuk mengenalkan kepada anak usia dini mengenai rukun Islam yang ke lima yaitu naik haji bagi yang mampu, Pusat Kegiatan Gugus (PKG) Kecamatan Selong mengadakan kegiatan praktik manasik haji di Taman Tugu Selong, Sabtu (8/11). Kegiatan diikuti 50 PAUD/TK se Kecamatan Selong. Kegiatan itu juga merupakan salah satu bentuk memeriahkan 1 Muharram 1436 Hijriyah.

Ketua PKG Kecamatan Selong, Nurlaili, S.Pd, menjelaskan, kegiatan praktik manasik haji yang diikuti siswa dari 50 PAUD/TK, merupakan bukti nyata dalam memberikan pelajaran dan memperkenalkan praktik naik haji bagi yang mampu. Harapannya, anakanak yang masih duduk di bangku PAUD/TK ini mengetahui secara praktik cara

melakukan dan melaksanakan haji. “Kegiatan ini merupakan perkenalan kita secara praktik kepada anak-anak PAUD mengenai rukun Islam yang ke-5, kalau secara teori sudah sering di sekolah mereka,” terangnya.

Ia menambahkan, kegiatan praktik manasik haji itu merupakan pertama kali dilakukan tahun ini dan ke depan akan tetap diagendakan supaya para anak-anak usia dini lebih paham tentang semua rukun haji, karena secara teori saja pengenalannya tidak cukup.

Menurutnya, praktik manasik haji didukung Bunda PAUD Kecamatan Selong dan Bunda PAUD Lotim. Tambahnya, kegiatan-kegiatan PAUD juga harus didukung oleh pemerintah dan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan resmi. “Selama ini PAUD/TK jarang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan resmi,”kritiknya. (yon)

Aletheia Juara II Cerdas Cermat Magna Festival 2014 Mataram (Suara NTB) Tidak henti-hentinya Yayasan Pendidikan Kristen Alethea Mataram menorehkan prestasi.

Minggu ini, siswa SD Kristen Aletheia meraih juara II Cerdas cermat pada ajang Magna Festival 2014 yang diselenggarakan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram tingkat SD se-Pulau Lombok.

Kepada Suara NTB, Senin (10/11), Bungaran salah satu siswa kelas V yang turut dalam ajang tersebut mengaku pada awalnya, ia bersama dengan timnya ragu ikut berlomba. Namun berkat keyakinannya, ia mampu mengalahkan keraguan tersebut. Alhasil, mereka pun bisa merebut juara II. Satu prestasi yang membuatnya sangat bangga.

(Suara NTB/dys)

JUARA - Tim SD Kristen Aletheia Joshua, Bungaran dan Marcelino berhasil menjadi juara dua pada cerdas cermat Magna Festival 2014 beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, siswa kelahiran Solo 5 Juli 2004 silam hasil pasangan dari Marihot

Jimmy Tampubolon dan Triwijayanti ini mengaku kalau apa yang telah diraihnya ini

adalah awal baginya untuk mencetak prestasi yang lebih besar lagi jenjang berikutnya.

Senada dengan Bungaran, Joshua Putra juga mengaku awalnya sangat khawatir ikut dalam lomba tersebut. Apalagi, ajang ini diikuti seluruh sekolah se-Pulau Lombok.

“Awalnya gugup dan deg-degan, karena takut lomba, tapi bisa juga” ujar siswa kelahiran Mataram 7 Juni 2005 silam ini.

Ia mengaku, baru pertama kali ikut lomba cerdas cermat.

Apa yang telah dihasilkannya merupakan buah dari kerja kerasnya untuk latihan selama ini. Putra pasangan Charles dan Dindawati ini berharap, prestasi ini jadi pembuka atas lahirnya prestasi di jenjang berikutnya.

Berbeda, Marcelino Nicholas mengaku tidak merasa takut ketika bertanding beberapa waktu lalu. Meski diakuinya, lawan bertandingnya

saat itu cukup berat. Hal itu disebabkan, Marcelino pernah mengikuti beberapa lomba seperti olimpiade Matematika dan IPA. Siswa kelas V ini berharap agar pembinaan di sekolah lebih diperbanyak agar prestasi yang mereka raih lebih banyak juga.

Sementara itu, Kepala SD-SMP Aletheia, Vironika Endras Bhairawati, S.Pd, memberikan apresiasi atas prestasi yang diraih oleh muridnya itu. Ia mengaku prestasi yang diraih tersebut tidak terlepas dari pembinaan yang diakukan oleh pihaknya secara rutin baik jauh hari sebelum bertanding ataupun menjelang bertanding. “Setiap minggu ada prestasi yang kita raih, ini belum sebulan sudah ada. Ini semua karena pembinaan yang kita lakukan,” ujarnya. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 11 November 2014

Gol Bunuh Diri Menangkan Dortmund Dortmund Gol bunuh diri yang dicetak gelandang Borussia Moenchengladbach, Christoph Kramer, membuat Borussia Dortmund menang 1-0 atas tim tamu dalam laga lanjutan Bundesliga Jerman di Stadion Signal Iduna Park, Senin dini hari WIB. Gol bunuh diri itu tercipta pada menit 58, saat Kramer berusaha memberikan umpan balik lambung kepada penjaga gawang Yann Sommer yang sayangnya bola terlalu tinggi untuk dijangkau dan mengarah ke gawang yang sudah ditinggalkan penjaganya.

Meski memperoleh kemenangan melalui gol bunuh diri, Dortmund sebetulnya tampil dominan dalam laga itu dengan keunggulan penguasaan bola 58 persen berbanding 49 persen, serta melepaskan sedikitnya 22 kali percobaan yang enam di antaranya tepat mengarah ke gawang.

Sementara Gladbach justru hanya melepaskan satu kali percobaan tembakan, itupun tidak mengarah tepat ke gawang Dortmund yang dijaga Roman Weidenfeller. Semenit setelah gol bunuh diri Kramer, gelandang serang Marco Reus hampir menggandakan keunggulan tuan rumah, namun tendangan kerasnya hanya menggetarkan mistar gawang.

Kemenangan ini, sekaligus menyudahi catatan buruk lima kekalahan beruntun yang diderita tim besutan Juergen Klopp di Bundesliga, termasuk enam kekalahan dari tujuh laga sebelumnya. Kemenangan terakhir yang mereka dapatkan di Bundesliga adalah saat laga kandang melawan Freiburg yang berakhir dengan skor 3-1.

Berkat hasil itu, Dortmund terangkat posisinya ke peringkat 15 setelah beberapa pekan terpuruk di dasar klasemen. Sedangkan bagi Gladbach hasil itu menjadi kekalahan pertama mereka musim ini, dan masih tertahan di peringkat tiga klasemen sementara dengan perolehan 20 poin dari 11 laga yang lima di antaranya berhasil dimenangi. (ant/bali post) (Suara NTB/ist)

GOL SOLO - Carlos Tevez mencetak gol solo yang cantik dalam laga yang dimenangkan Juventus dengan skor mencolok, 7-0, melawan Parma.

Parma Digilas Nyonya Tua Milan Carlos Tevez mencetak gol dengan pergerakan berlarinya yang dimulai di area pertahanannya sendiri untuk menghiasi kemenangan 7-0 bagi pemuncak klasemen Liga Italia Juventus atas Parma pada Minggu.

(Suara NTB/ist)

KECEWA – Penyerang Arsenal, Alexis Sanches, tampak kecewa atas hasil buruk yang diperoleh Arsenal saat dikalahkan Swansea Senin dini hari kemarin.

Meriam London Kibarkan Bendera Putih Swansea Swansea berhasil menumbangkan Arsenal dengan skor akhir 2-1 dalam laga lanjutan Liga Utama Inggris di Stadion Liberty, Swansea, Senin dini hari WIB. Kekalahan itu membuat kubu meriam london mengibarkan bendera putih alias menyerah dalam perebutan gelar juara Liga Inggris.

Dua gol dalam waktu empat menit yang dicetak Swansea melalui Gylfi Sigurdsson pada menit 75 dan Bafetimbi Gomis pada menit 78 membalikkan keadaan setelah Arsenal sempat unggul lebih dulu melalui Alexis Sanchez pada menit 63.

Hasil tersebut sekaligus membuat Swansea menggeser Arsenal dari peringkat lima klasemen dengan mengumpulkan 18 poin dari lima kemenangan dan tiga kali seri dalam 11 kali laga yang sudah mereka jalani. Sementara Arsenal membayangi dengan selisih satu poin di peringkat enam.

Kekalahan itu menjadi kekalahan kedua pasukan besutan Arsene Wenger selama musim ini, setelah sebulan silam ditundukkan Chelsea 0-2 dalam Derby London. Arsenal sebetulnya mengambil inisiatif serangan sejak awal laga, namun belum ada peluang berbahaya yang mereka ciptakan.

Swansea justru membuat pergerakan mengancam di dalam kotak penalti lawan pada menit 21 saat Wilfried Bony menyambut bola kiriman Marvin Emnes, namun bek kanan Calum Chambers melakukan kontak fisik yang tidak dianggap sebagai pelanggaran oleh wasit Phil Dowd.

Menit 35 Swansea kembali melancarkan serangan dan kali ini memaksa penjaga gawang Wojciech Szczesny melakukan penyelamatan atas upaya dari Emnes. Kedudukan imbang tanpa gol bertahan hingga memasuki waktu turun minum.

Pada babak kedua, Arsenal kembali mengatur serangan lebih awal. Hasilnya menit 63 Sanchez berhasil membawa Arsenal unggul 1-0, saat ia menerima umpan matang dari Danny Welbeck di dalam kotak penalti.

Swansea hampir segera membalas namun upaya Bony menyambut umpan Jefferson Montero masih melebar. Pasukan besutan Garry Monk akhirnya berhasil membalas melalui eksekusi tendangan bebas dari jarak sekira 23 meter yang melengkung melewati barisan pagar hidup dan menghujam sudut atas gawang.

Tiga menit berselang, giliran penyerang pengganti Gomis, yang masuk menggantikan Bony pada menit 76, melesakkan gol sundulan menyambut umpan silang Montero sekaligus membawa Swansea berbalik unggul 2-1.

Unggul satu gol, Swansea tidak berusaha menurunkan tempo serangan namun secara bersamaan memperkokoh disiplin pertahanan. Wenger yang berusaha mengubah keadaan dengan memasukkan penyerang Yaya Sanogo menggantikan Chambers di menit-menit akhir, tidak mendapatkan hasil apapun atas keterlambatannya menambal permainan Chambers yang kerap meninggalkan lubang di sisi kanan pertahanan. Laga usai dengan kemenangan tuan rumah 2-1 atas Arsenal.

Setelah hasil buruk tersebut, Wenger menilai, selisih jarak mereka dengan pemuncak klasemen, Chelsea sudah terlampau jauh dan ia menganggap perburuan gelar sudah sulit dimenangkan.

“Chelsea kemungkinan akan meraih sekitar 100 poin musim ini,” ujar pelatih Arsenal, Arsene Wenger. Jika anda melihat perolehan poin mereka, dan mereka terus tampil seperti itu, tidak akan ada yang bisa menyalip mereka,” ujar Wenger. “Siapapun tidak akan bisa menandingi mereka saat ini,” imbuhnya lagi. (ant/bali post)

Tevez, Fernando Llorente, dan Alvaro Moratta masingmasing mencetak dua gol dan Stephan Lichtsteiner juga menyumbang gol ketika Juventus meraih kemenangan kandang di liga untuk ke-24 kalinya secara beruntun, lapor Reuters.

Juve, yang menikmati kemenangan terbesar di Liga Italia sejak mereka mengalahkan Ascoli dengan skor

yang sama 29 tahun silam, telah unggul 3-0 ketika Tevez menampilkan gol berkelasnya setelah turun minum.

Pemain Argentina itu, yang belakangan dipanggil lagi untuk memperkuat negaranya setelah absen selama tiga tahun, mendapat bola, berputar dan menjauhi Andrea Costa, kemudian menghindari dua hadangan

berikutnya sebelum melepaskan sepakan yang tidak dapat dihentikan Antonio Mirante setelah melakukan sprint sepanjang 70 meter.

Juventus memimpin klasemen dengan 28 angka dari 11 pertandingan, sedangkan Parma yang dilatih Roberto Donadoni menduduki posisi juru kunci setelah mereka menelan kekalahan terbesarnya di Liga Italia.

Cagliari merupakan lawan terburuk mereka ketika mere-

ka gagal mencetak gol melalui penalti dan membukukan gol bunuh diri saat bermain imbang 1-1 dengan Genoa.

Diego Farias membawa tim Sardinia itu unggul terlebih dahulu, namun Genoa mampu menyamakan kedudukan ketika Luca Rossettini membelokkan bola umpan silang Diego Perotti ke gawangnya sendiri.

Cagliari mendapatkan penalti pada menit ke-76 dan pemain Genoa Stefano Sturaro diusir keluar lapangan, namun eksekusi Danilo Avelar dapat digagalkan Mattia Perin dan bola jatuh ke Samuele Longo yang melepaskan tembakan melebar meski

gawang berada dalam kondisi tidak terkawal.

Palermo mendapatkan dua penalti, yang pertama dikonversi oleh Paulo Dybala dan yang kedua dieksekusi Franco Vazquez namun tidak berbuah gol, saat pertandingan berakhir imbang 1-1 di markas Udinese, yang unggul terlebih dahulu melalui gol Cyril Thereau.

Chievo mengalahkan Cesena dengan skor 2-1 untuk memberikan kemenangan perdana terhadap pelatih Rolando Maran, dan tim papan bawah Empoli mengejutkan Lazio dengan meraih kemenangan 2-1. (ant/bali post)

Anggota Korem 162/WB

Raih Medali Emas Kejuaraan Tinju Nasional di Makassar Mataram (Suara NTB) Manjadi juara tentu merupakan suatu kebanggaan bagi setiap atlet. Demikian juga dirasakan oleh Serda Nasarudin, anggota Jas Korem 162/ WB dan dua atlet lainnya.

Ketiga atlet tinju yang membawa nama Provinsi NTB itu, diberangkatkan oleh KONI NTB untuk mengikuti kejuaraan Tinju Elite Nasional di Makassar, didampingi Sekjen Pertina Harioto, S.IP dan M. Idris selaku pelatih. Ketiga atlet tinju dari NTB ini, berhasil meraih medali.

“Dua atlet meraih mendali perak yakni Hari Budianto dan Endang serta yang mendali emas adalah Serda Nasarudin,” kata Danrem 162/WB Kolonel Arh. Kuat Budiman, SIP, Senin kemarin.

Serda Nasrudin, atlet tinju asal Sumbawa ini menurut Danrem, tidak saja membawa harum nama Korem 162/WB saja, namun juga membanggakan Provinsi NTB. Untuk meraih medali Emas pada kejuaraan tinju Elite 2014 di Makassar yang dilaksanakan Minggu (9/11) lalu, tentu tidak diperolehnya begitu saja.

Kunci kesuksesan menurut Danrem, dengan rajin berlatih di sela-sela kesibukannya menjalankan tugas-tugas sebagai prajurit TNI AD yang berdinas di satuan Korem 162/ WB. Serda Nasarudin membuktikan hasil kerja kerasnya dengan menjadi juara I dalam pertandingan tinju kategori kelas berat 91 Kg dan berhasil mengalahkan 29 Provinsi yang ikut dalam kejuaraan tersebut.

“Keberhasilan yang diperoleh Serda Nasarudin ini juga tidak telepas dari suports dan dukungan yang diberikan kami di jajaran Korem 162/WB,” terangnya.

Danrem yang juga selaku ketua Pertina Provinsi NTB, juga selalu memberikan dukungannya kepada setiap prajurit dan PNS untuk mempersembahkan prestasi yang terbaik bagi satuan Korem 162/WB. Untuk itu, kemenangan yang diraih oleh Serda Nasarudin ini, diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh anggota Korem dan jajarannya, sehingga nantinya akan melahirkan atletatlet yang akan membanggakan satuan Korem 162/WB dan mengharumkan nama NTB, baik ditingkat Nasional maupun ditingkat Internasional. (ars/*)

(Suara NTB/ist)

MEDALI - Nasrudin, mengangkat medali emas dalam kejuaraan tinju Elite Nasional di Makassar, 9 November lalu.

Musprovlub KONI untuk Musyawarah Mufakat Mataram (Suara NTB) Pihak KONI NTB akan menggelar Musorprovlub KONI NTB, 1 Desember mendatang. Mantan Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono menginginkan para figur calon ketua KONI NTB bisa saling bekerjasama dalam menyukseskan pelaksanaan

Musorprovlub itu. Kalau bisa Musorprovlub itu dijadikan ajang untuk musyawarah dan mufakat.

Demikian dikatakan oleh Kasdiono kepada Suara NTB via ponselnya, Senin (10/11) kemarin. “Jangan sampai kegiatan Musorprovlub KONI NTB nanti dijadikan ajang

untuk saling serang. Saya ingin Musorprovlub ini dijadikan ajang musyawarah mufakat,” ucapnya.

Dikatakan Kasdiono, agenda Musorprovlub KONI NTB mendatang adalah pemilihan Ketua Umum KONI NTB yang akan meneruskan pucuk kepemimpinan KONI NTB ke

depan, karena sejak pengunduran dirinya bulan Oktober lalu, jabatan tersebut lowong.

Pengusaha PJTKI ini mengundurkan diri karena telah resmi menjabat sebagai anggota DPRD NTB. Diakui Kasdiono, menjelang Musorprovlub KONI NTB telah muncul dua nama kan-

didat calon Ketua Umum KONI NTB yang akan bersaing memperebutkan posisi Ketua Umum KONI NTB, mereka itu diakui Kasdiono sebagai kader terbaik KONI NTB, yakni Andy Hadianto dan M. Nur Haedin. Kasdiono berharap kedua figur ini dapat bekerjasama dengan baik dalam menyukseskan Musorprovlub KONI NTB, sehingga target NTB meraih 15 emas di PON Jabar 2016 bisa tercapai.

“Mereka adalah kader terbaik KONI NTB, saya berharap kedua figur itu bisa menjadikan satu kesatuan yang utuh dalam bekerjasama mengurus KONI NTB. Jangan sampai ribut-ribut,” jelasnya.

Diakui Kasdiono, tantangan KONI NTB ke depan cukup berat. Pasalnya pihak Pemprov bersama KONI NTB mematok target 15 emas. Untuk merealisasikan target tersebut perlu kerjasama yang baik antara pengurus cabor dan KONI NTB. Dan bila pengurus cabor dan KONI ributribut, dia pesimis target tersebut bisa dicapai. Oleh karena itu dia mengingatkan kedua figur tersubut bisa saling bekerjasama. (fan)

SUARA NTB

Selasa, 11 November 2014

Halaman 12

Ruko 2 Lokal (1 Lokal Dijual)

RUPA-RUPA

PERHIASAN

FINANCE

SHOWROOM

TRAVEL

SHOWROOM

RUMAH MAKAN

BATIK

TOKO MAINAN

PET SHOP

KONTRAKAN

SALON

PERAWATAN AC

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

RUPA-RUPA

BENGKEL 18.00

SUARA NTB

Selasa, 11 November 2014

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

087 865 633 888 / 087 861 811 999

RUMAH MAKAN

DEALER

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LOWONGAN

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SERVICE AC

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

TERASI

LOWONGAN

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM BIBIR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TRAVEL

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

RUPA - RUPA

RUPA_RUPA

FASHION

RUPA-RUPA

DIJUAL

RUPA - RUPA

KONVEKSI

SUARA NTB Selasa, 11 November 2014

KESEHATAN

Halaman 14

Alergi Susu Sapi pada Bayi Air susu ibu (ASI) memang makanan terbaik untuk bayi, tetapi beberapa alasan medis dapat menyebabkan seorang ibu tidak bisa memberikan ASI. Susu sapi pun sering menjadi pilihan untuk memenuhi asupan gizi pada bayi.

Dengan banyaknya bayi dan anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang mengkonsumsi susu formula, alergi susu sapi pun menjadi kasus yang sering dijumpai.

PAKAR kesehatan, dr. Ni Made Ayu Agustini, S.Ked, menyebutkan, penelitian di beberapa negara menyatakan alergi susu sapi dialami 2 persen bayi di tahun pertama kehidupannya. Sekitar 1 - 7 persen bayi menderita alergi terhadap protein yang terdapat dalam susu sapi. Namun perlu diketahui, sekitar 50 persen anak akan menjadi toleran (menerima) terhadap protein susu sapi pada usia satu tahun, 70 persen pada usia 2 tahun dan 90 persen pada usia 5 tahun.

Alergi susu tidak sama dengan intoleransi laktosa.

Keduanya merupakan jenis yang berbeda. Intoleransi laktosa merupakan reaksi penolakan tubuh terhadap gula (laktosa) yang terdapat dalam susu domba, kambing, dan sapi. Tidak hanya anak-anak, banyak orang dewasa juga menderita intoleransi laktosa.

Bayi mempunyai sistem imun yang masih imatur dan rentan.

Alergi susu biasanya terjadi saat sistem imun bayi menyadari (atau menganggap) bahwa kandungan protein pada susu sapi sebagai zat yang berbahaya.

Sistem kekebalan tubuh bayi akan melawan protein yang terdapat dalam susu sapi sehingga gejala-gejala reaksi alergi pun akan muncul. Selain itu kandungan protein susu sapi yang lebih tinggi dibandingkan ASI (protein manusia), menyebabkan bayi lebih rentan alergi terhadap susu sapi. Risiko alergi terhadap susu sapi meningkat pada anak yang memiliki riwayat atopi (alergi) di keluarga seperti rinitis alergi, asma, dan dermatitis (eksim).

Dalam beberapa penelitian dikatakan hampir 90 persen

anak dengan alergi susu sapi memiliki riwayat atopi di keluarga. Gejala pada alergi susu sapi hampir sama dengan gejala alergi makanan lainnya.

Terdapat tiga pola klinis respons alergi protein susu pada bayi yaitu: Reaksi cepat, Gejala terlihat dalam 45 menit setelah anak minum susu sapi. Waspadai jika muncul bintik merah (seperti campak) atau gatal pada kulit bayi. Bisa juga terjadi gangguan sistem saluran napas seperti napas berbunyi ‘’ngik’’, bersin, hidung dan mata gatal, dan mata merah.

Reaksi sedang, Gejala terlihat antara 45 menit hingga 20 jam setelah bayi mengonsumsi susu sapi. Gejala yang sering timbul adalah muntah atau diare.

Reaksi lambat, Gejala mulai terlihat lebih dari 20 jam setelah bayi minum susu. Tanda-tanda yang sering timbul adalah diare, konstipasi (sulit buang air besar) dan dermatitis (gangguan kulit).

Namun, pada tahun pertama kehidupan, manifestasi yang paling sering timbul adalah gejala saluran cerna dan gangguan pada kulit.

Pada bayi yang belum menunjukkan alergi terhadap susu sapi, tetapi memiliki resiko tinggi (orangtua atau saudara kandung memiliki alergi), direkomendasikan untuk memberikan susu sapi terhidrolisa atau ‘’susu hipoalergenik’’ sebagai pencegahan.

Salah satu susu formula terhidrolisa yang telah diteliti manfaatnya adalah susu dengan protein whey yang terhidrolisa secara parsial. Ini berarti susu formula tersebut memiliki protein whey yang dipecah menjadi partikel yang lebih kecil

(Suara NTB/ist)

sehingga mengurangi sifat alergenik dari susu sapi. Untuk pencegahan bisa mengonsumsi susu sapi yang terhidrolisa sebagian (parsial). Untuk anak yang sudah alergi pilih susu sapi yang terhidrolisa banyak (ekstensif).

Setelah pemberian susu hipoalergenik selama satu hingga dua minggu, dokter mungkin akan menyarankan bayi diberi susu formula biasa untuk melihat apakah reaksi alergi masih terjadi. Jika alergi masih muncul, disarankan untuk kembali pada susu formula

hipoalergenik.

Beberapa kelemahan dari susu hipoalergenik ini adalah harga susu yang mahal dan rasanya tidak enak, sehingga banyak bayi yang tidak menyukainya. Hal ini menyebabkan banyak orangtua yang mencari alternatif lain yaitu dengan memberikan susu kedelai/soya pada bayi mereka.

Jika bayi di bawah 6 bulan alergi terhadap susu sapi, sebaiknya jangan langsung memberikan susu kedelai. Susu kedelai hanya boleh diberikan untuk bayi di atas usia 6 bulan

karena proteinnya nabati dan tidak selengkap pada protein hewani. Susu kedelai juga tidak mengandung kolesterol yang dibutuhkan bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan organorgannya. Bagaimana pun juga solusi paling efektif dan aman tentu saja dengan berusaha memberikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 2 tahun.

Satu hal penting yang juga tidak boleh dilupakan adalah bayi yang alergi susu sapi biasanya mengalami alergi terhadap makanan lainnya.

Sebisa mungkin hindari makan-

an pencetus alergi seperti telur, buah-buahan tertentu, makanan yang salah satu bahannya susu sapi, kacang-kacangan, dan ikan laut. Namun, bayi yang alergi susu sapi belum tentu alergi daging sapi. Segera konsultasikan bayi anda pada dokter anak jika anda mencurigai adanya alergi terhadap susu sapi. Diagnosis yang tepat dan penatalaksanaan secara dini dapat mencegah dampak buruk yang terjadi akibat alergi susu sapi seperti gangguan tumbuh kembang pada anak. (berbagai sumber)

Bisa Dipicu Faktor Keturunan BUAH jatuh tidak jauh dari pohonnya.

Pepatah ini biasa dipakai untuk menunjukkan bahwa sifat orangtua akan menurun pada anaknya. Tapi apakah Anda tahu selain sifat, ada lagi yang diturunkan oleh orangtua kepada anaknya? Yakni kondisi kelainan genetis defisiensi laktosa (tidak adanya enzim laktosa), yang menenggarai kondisi intoleransi laktosa pada anak.

Meskipun demikian, menurut dr. Dewi Ema Anindia dari klikdokter.com, intoleransi laktosa dapat juga disebabkan oleh beberapa kondisi lainnya, antara lain, kondisi kelahiran bayi prematur dan infeksi.

Kelainan gen yang mempengaruhi de-

Tes Alergi (Suara NTB/ist)

Bisakah Alergi Dihilangkan ? dari klikdokter.com menjelaskan, kendati alergi bersifat genetik, seseorang tetap memiliki risiko alergi sebesar 5-15 persen tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya riwayat alergi pada orangtua penderita. Mengingat banyaknya alergen di luar riwayat keluarga (genetik), hendaknya kita memperhatikan dengan lebih teliti apa yang mungkin menjadi faktor pemicu timbulnya alergi, seperti jenis makanan, kondisi udara, atau faktor pemicu lainnya.

Alergi tidak dapat hilang sepenuhnya, yang dapat dilakukan bagi penderita alergi adalah melakukan pencegahan atau penghindaran dari materi-materi yang dapat menyebabkan alergi.

Maka, penting bagi Meski kita telah mengetahui apa saja yang dapat memicu timbulnya reaksi alergi Anda dan tips menghindarinya namun kita juga perlu melakukan tes alergi untuk mengenali alergi apa saja yang kita alami. (berbagai sumber)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

PADA dasarnya, alergi adalah adalah reaksi tubuh yang berlebihan terhadap benda asing tertentu atau yang disebut alergen. Apabila alergen masuk ke dalam tubuh seseorang, melalui berbagai cara, baik terhisap, tertelan, ataupun kontak dengan kulit, maka sistem kekebalan tubuh seseorang yang memiliki alergi akan aktif dan menimbulkan reaksi yang berlebihan. dr. Devina Nova Estikaratri

fisiensi laktosa ini ini dinamakan gen lactase. Gen lactase ini berfungsi sebagai produsen enzim lactase yang bermanfaat memecah laktosa menjadi gula yang digunakan oleh tubuh. Laktosa adalah gula alami dalam susu, dimana sulit ditampik kehadiran laktosa merupakan komponen umum yang terdapat di dalam susu formula.

Tapi jangan salah, meskipun gejala yang muncul kerap kali sama, intoleransi laktosa dengan alergi susu sangatlah berbeda.

Serupa tak sama dengan alergi susu, meskipun gejala yang muncul kerap kali sama, kondisi intoleransi laktosa sering tertukar dipahami dengan kondisi alergi susu sapi. Perbedaannya adalah jika pada kasus alergi susu sapi kondisi anak yang ada memiliki ketidakmampuan mencerna beberapa elemen nutrisi protein yang ada di dalam susu. Dalam hal ini Anda wajib mengkonsultasikan kepada dokter mengenai pengganti sumber nutrisi untuk Si Kecil.

Dalam kasus pada intoleransi laktosa, adalah kondisi yang ada dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan menyerap laktosa yang ada di dalam susu.

Karena ketika gen lactase tidak bekerja sempurna, maka tubuh sulit memecah laktosa yang mengakibatkan muntah dan diare.

Sayangnya, banyak orangtua yang tidak menyadari kondisi ini. Gejala intoleransi laktosa dianggap oleh orangtua sebagai penyakit biasa. Bila Anda tidak peka, hal ini dapat berakibat fatal. Misalnya, ketika anak yang mengeluh sakit perut dan didiognosa terkena diare oleh dokter. Padahal sebenarnya sakit perutnya dipicu oleh intoleransi laktosa. Hal ini mungkin terjadi karena dokter tidak diberitahu riwayat alergi sang anak.

Jadi jika Anda memiliki riwayat intoleransi laktosa, sebaiknya Anda berkonsultasi pada dokter spesialis gizi klinik ataupun dokter spesialis anak tentang hal ini, meski anak Anda tidak menunjukkan gejala-gejala intoleransi laktosa. Ini akan membantu untuk mencegah kondisi di masa mendatang. (berbagai sumber)

SUARA NTB Selasa, 11 November 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

KIH dan KMP Bersepakat Jakarta (Suara NTB) Pertemuan antara pimpinan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) menghasilkan tiga kesepakatan, kata politisi PDI Perjuangan, Pramono Anung.

“Hari ini telah dilakukan kesepakatan antara KMP dan KIH penyelesaian itu terdiri atas tiga poin, pertama, kedua belah pihak seluruhnya akan berada di dalam alat kelengkapan dewan (AKD) yang jumlahnya ada 16 dan tidak

ada penambahan,” kata Pramono usai bertemu dengan pimpinan KMP dan pimpinan DPR, di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (10/11).

Ia mengatakan kesepakatan kedua, akan ada perubahan tata tertib dan Undang-

(ant/Bali Post)

KMP - KIH SEPAKAT DAMAI - Ketua DPR Setya Novanto (keempat kiri) bersama Politisi PDI Perjuangan Pramono Anung (ketiga kiri) dan Olly Dondokambey (kedua kiri), Wakil Ketua DPR Fachri Hamzah (kiri), Fadly Zon (ketiga kanan), Agus Hermanto (kedua kanan), Taufik Kurniawan (kanan), serta Sekjen Golkar Idrus Marham (keempat kanan) melakukan pertemuan terkait kesepakatan damai antara KMP dan KIH di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/11). KMP-KIH bersepakat akan berada di seluruh alat kelengkapan dewan dan jumlah pimpinan ada 16 tidak ada penambahan.

Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang diharapkan selesai sebelum 5 Desember 2014. Pramono berharap hari Kamis (13/11) sudah bisa dilaksanakan rapat paripurna dan anggota KIH akan masuk dalam penyelesaian revisi MD3 dan tatib.

“Ketiga, kalau ini semua sudah terselesaikan maka tentunya dewan tidak akan ada persoalan yang perlu diselesaikan, dan kita konsentrasi untuk segera bermitra dengan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang belum diselesaikan,” ujarnya.

Ia mengatakan Senin (10/ 11) sore, draft kesepakatan itu akan diselesaikan dan disepakati untuk ditandatangani oleh dirinya dan Olly Dondokambey dari KIH dan Hatta Rajasa serta Idrus Marham dari KMP. Setelah itu menurut dia ada rapat pimpinan dewan dan pimpinan fraksi untuk menyelesaikan seluruh persoalan di internal DPR. “Maka pada Kamis (13/11) Badan Legislatif akan dibentuk, kami paripurna dan Insya Allah selesai semua,” ujarnya.

Selain itu dia menjelas-

kan tidak ada kocok ulang pimpinan AKD dan pembentukan pimpinan dewan merupakan komitmen bersama setelah terbentuknya UU MD3 dan tatib yang baru. Dia menegaskan KIH akan mendapatkan lebih dari 16 kursi AKD tanpa dilakukan penambahan.

“KIH yang jelas akan mendapatkan lebih dari 16 AKD tanpa dilakukan penambahan AKD. Jumlah pimpinan AKD menjadi satu orang ketua plus empat orang wakil ketua,” katanya.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan komunikasi politik yang dilakukan dengan KIH dalam konteks produktif untuk rakyat dengan membangun komitmen mendorong kinerja yang maksimal di parlemen.

Karena itu menurut dia filosofi bersama yang ingin di bangun adalah maju dalam keharmonisan bukan maju dalam konflik.

“Itu yang kami kembangkan bersama, kerja-kerja politik dan komunikasi politik yang produktif prinsip maju dalam keharmonisan,” ujarnya. Menurut dia kesepakatan itu akan ditindak lanjuti pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi di DPR terkait bagaimana implementasinya ke bawah. (ant/Bali Post)

KPK Jadwalkan Pemanggilan Ketua MPR Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang saat ini menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan Riau tahun 2014 kepada Kementerian Kehutanan dengan tersangka Gubernur Riau, Annas Maamun.

“Zulkifli Hasan diperiksa untuk tersangka AM (Annas Maamun),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi

KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Senin (10/11).

Hingga saat ini Zulkifli belum datang ke gedung KPK karena menghadiri pembukaan grand final lomba cerdas cermat Empat Pilar tingkat SMA se-Indonesia di gedung MPR. KPK juga menjadwalkan pemeriksaan Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan Bambang Supijanto.

Sebelumnya Annas pernah menyatakan bahwa politisi Partai Amanat Nasional itu saat menjabat sebagai Menteri Kehutanan pernah memberikan terkait Pengajuan Revisi Alih

RUPA-RUPA

Fungsi Hutan di Riau.

“Ada izin dari menteri. Siapa itu namanya? Zulkifli Hasan,” kata Annas pada 17 Oktober 2014.

Sebelumnya, Direktur Perencanaan Kawasan Hutan Direktorat Jendral Pianologi Kehutanan Kementrian Kehutanan, Masyhud seusai diperiksa pada Kamis (16/ 10) menyatakan bahwa Zulkifli saat masih menjabat sebagai Menhut pernah menerima pengajuan revisi SK 673 terntang Perubahan Kawasan Hutan dari Gubernur Riau, Annas Maamun yang diajukan pada September 2014.

Menurut Mahsyud permo-

honan itu ditolak oleh Zulkifli karena berdasarkan hasil telaah Kemenhut permintaan itu tidak memiliki data pendukung yang kuat.

“Permintaannya tidak memiliki data pendukung yang kuat.

Itu seperti zonase dan analisa landscape-nya. Saya kira karena hasil telaah kita tidak bisa memproses lebih lanjut maka permohonan itu ditolak oleh menteri,” kata Masyhud.

KPK menyangkakan Annas dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk melakukan atau tidak melakukan terkait jabatannya.

Bila terbukti melanggar pasal tersebut dapat dipidana penjara seumur hidup atau penjara 4-20 tahun kurungan ditambah denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

AKSI VETERAN PERANG - Sejumlah veteran perang dan janda pejuang melakukan aksi simpatik di Gedung Joeang 45, Jakarta, Senin (10/11). Dalam aksinya mereka meminta pemerintah untuk memperhatikan nasib veteran dan janda pejuang yang selama ini kurang mendapat perhatian baik dari segi kesehatan, kesejahteraan, dan tempat tinggal.

Mendagri Konsultasikan Proyek E-KTP ke KPK Jakarta (Suara NTB) Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berkonsultasi mengenai proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) ke Komisi Pemberantasan korupsi (KPK).

“Kami juga konsultasi mengenai masalah E-KTP. Jangan sampai kami mau mempercepat kelanjutan sisa 4,8 juta tapi ada hal-hal yang sedang disidik KPK. Tadi diterima Zulkarnain, menjelaskan masalahnya ini, ini, ini yang jalan silakan jalan,” kata Tjahjo seusai menyerahkan dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di gedung KPK Jakarta, Senin (10/11).

KPK saat ini sedang menyidik perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012 dengan tersangka Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen proyek tersebut Sugiharto.

“Yang masalah E-KTP, saran dari pimpinan silakan E-KTP jalan terus karena penting buat warga negara. Tapi ada beberapa aspek yang KPK sudah mulai masuk. Jangan sampai mengganggu proses

penyidikan, mengganggu proses-proses yang akan menuntaskan masalah itu,” ungkap Tjahjo.

Mendagri mengatakan mempersilakan KPK mengungkapkan kasus korupsi tersebut hingga tuntas.

Dalam kasus ini, Sugiharto disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 pasal 64 ayat (1) KUHP,” ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi.

Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp 1 miliar.

Sementara itu, pemenang pengadaan E-KTP adalah konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI) yang terdiri atas Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Quadra Solution dan PT Sandipala Arthaput yang mengelola dana APBN senilai Rp 6 triliun tahun anggaran 2011 dan 2012.

Program E-KTP ini secara nasional dilaksanakan dalam dua tahap yakni pada 2011 dan 2012.

Tahap pertama dilaksanakan di 197 kabupaten/ kota dengan target 67 juta penduduk telah memiliki KTP elektronik. Namun, pada pelaksanaannya, terdapat masalah terkait ketersediaan dan distribusi perangkat yang dibutuhkan. (ant/Bali Post)

Densus 88 Bantu Selidiki Penembak Mobil Amien Jakarta (Suara NTB)Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri dilibatkan untuk mencari identitas pelaku penembakan kendaraan di rumah politisi senior Amien Rais di Yogyakarta. “Polda DIY dibantu Bareskrim, Densus 88, Labfor, Inafis masih terus menyelidiki,” kata Kadivhumas Mabes Polri Irjen Pol. Ronny F. Sompie, Jakarta, Senin (10/11).

Menurut Ronny, CCTV yang berada di sekitar TKP saat ini sudah diperiksa untuk membantu penelusuran. Beberapa CCTV yang diperiksa yakni CCTV di pintu masuk dan keluar kompleks Pandean Sari, toko swalayan dan kantor Indosat. “CCTV sudah dibuka tapi belum diketahui hasilnya,” katanya.

Sebelumnya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menengarai pelaku penembakan terhadap mobil milik mantan Ketua MPR Amien Rais itu menggunakan senjata api rakitan dan peluru bekas.

“Setelah melakukan penyelidikan di lapangan dan memeriksa barang bukti selongsong maupun serpihan proyektil, diduga pelaku menggunakan senjata api rakitan dan peluru bekas,” kata Kepala Bidang Humas Polda DIY AKBP Anny Pudjiastuti.

Menurut dia, penembakan dilakukan dari jarak sekitar sembilan meter dari mobil Amien Rais.

Dari hasil penyidikan, terdapat beberapa hasil temuan, di antaranya aksi penembakan

RUPA-RUPA

dilakukan seseorang dengan cara memanjat pagar rumah, di arah barat laut sasaran tembak.

Anny mengatakan penembakan dilakukan dengan menggunakan peluru kaliber 223 yang sinonim dengan kaliber 5,56 kali 45 sentimeter. “Karena dari selongsong peluru yang ditemukan di TKP terdapat patahan bibir selongsong, diduga peluru yang digunakan tersebut merupakan peluru bekas, karena peluru yang digunakan tidak standar dan senjata yang digunakan juga tidak standar,” katanya, seraya menambahkan, melihat standarnya, peluru tersebut biasa digunakan pada senjata laras panjang. (ant/Bali Post)

HILANG

HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA DR2844HB NOKA/NOSIN:MH328D204AK341020/ 28D-1338305 AN. YANTI HARTANTI HILANG DISEKITAR MATARAM

HILANG STNK R2 HONDA DR6295BI NOKA/NOSIN:MH1JF2110K081601/ JF21E-1081248 AN. IWAN YUDIARTHA HILANG DISEKITAR JL. RAYA GERUNG MENUJU MATARAM

MEBEL

ADVERTISING

TOKO BANGUNAN

TRAVEL ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

Selasa, 11 November 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tambang Emas di Sekotong Segera Dieksploitasi Giri Menang (Suara NTB) PT. Indotan Sumbawa Barat berencana membeli saham PT. Indotan Lombok Barat Bangkit (ILBB) dari investor asal Kanada selaku pemilik saham dominan. Pihak PT. Indotan Sumbawa Barat juga telah membicarakan hal ini dengan bupati mewakili Pemda yang memiliki penyertaan modal 10 persen di perusahaan tersebut. ‘’Jika rencana ini terealisasi, maka dalam waktu tidak terlalu lama pertambangan di Sekotong akan dieksploitasi, artinya tahapan naik dari eksploitasi ke produksi,’’ ungkap manajemen PT. Indotan Sumbawa Barat, Robert Nitiyudo kepada wartawan usai bertemu Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, Senin (10/11).

Menurutnya, pihaknya berniat bekerjasama dengan pihak investor dari Kanada yang memegang saham PT.ILBB. Robert mengklaim, Bupati Lobar setuju perusahaannya sebagai partner. Namun tentunya hal ini harus dibicarakan dengan pihak Suddenhak (perusahaan pemilik saham PT Indotan di Kanada) agar menyetujui rencana ini.

Saat ini pihaknya tengah mengurus perizinan, dari sisi feasibility study (FS) akan segera selesai. Di samping itu, amdal dalam proses untuk meningkatkan izin ke eksploitasi.

Mengenai kepastian eksploitasi, pihaknya menargetkan tahun 2014 ini. Di mana, mesin pengolahan emas yang dipesan akan datang sekitar bulan Desember, termasuk mesin smelter. “Kepastiannya, perizinan kalau selesai dua bulan ini tuntas semua dan pihak Kanada setuju kerjasama pertengahan tahun depan akan produksi,” ujarnya.

Luas lahan yang akan digarap sama seperti sebelumnya, yakni sekitar 10 ribu hektar lebih. Menurutnya, kawasan ini telah digali oleh PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT).

Terkait dengan karyawan yang dirumahkan, menurutnya belum bisa dipastikan diakomodir, karena sebelumnya mereka dilibatkan pada tahap eksplorasi, sementara saat ini sudah naik ke tahap eksploitasi. ‘’Namun eksplorasi akan diulang lagi karena pengeboran belum total selesai. Total investasi yang dihabiskan belum dihitung namun sangat besar,” ujarnya.

Sistem pengelolaan perusahaan tambang ini sendiri akan meniru seperti di KSB, yakni mengedepankan kerjasama dengan rakyat. Pasalnya, warga sudah lama berada di lokasi itu, sehingga tidak gampang diusir.

Sementara pihak PT ILBB belum bisa memberi keterangan, karena hal ini menyangkut kebijakan pemilik saham. (her)

Pembayaran Lahan BIL II Molor hingga 2015 Giri Menang (Suara NTB) Warga dari Desa Telaga Waru, pemilik lahan yang terkena proyek Bandara Internasional Lombok (BIL) II menemui Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar), H Fauzan Khalid, SAg, MSi. Warga yang sebelumnya melakukan aksi pemblokiran proyek BIL II ini menuntut kejelasan pembayaran lahan yang belum jelas dari Pemda. Pasalnya, informasi terkait persoalan pembayaran ini tidak pernah sampai ke warga di bawah.

Warga juga mengaku sering dibohongi oknum terkait pembayaran lahan tersebut.

Adanya keluhan warga ini, Wabup Lobar H. Fauzan Khalid menjanjikan, pemerintah daerah akan menuntaskan pembayaran bulan Februasi tahun 2015. Tidak

hanya itu, pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan banyak pihak terkait upaya penyelesaian masalah lahan yang masih molor.

“Saya sudah bertemu dengan para pemilik lahan yang memblokir jalan kemarin itu. Alhamdulillah langsung komunikasi. Warga (H. Masud, red) memahami posisi pemda,’’ terangnya, Senin (10/11).

Fauzan menjelaskan, kedatangan mereka bukan menuntut kapan dibayar, namun memperjelas kepastian pembayaran lahan mereka yang terkena proyek BIL II. Dalam pembicaraan bersama warga, hal menyangkut kapan pembayaran akan dibicarakan kemudian, namun terkait kepastian dibayar dijamin Pemda.

Setelah dijelaskan posisi pemda terkait pembayaran lahan yang be-

lum dibayar, karena kekurangan dana akhirnya warga menerima. Mereka tidak mendesak harus dibayar segera, namun mereka meminta kepastian pembayaran dilakukan pemda sendiri.

Terpisah Kepala Kantor Aset Daerah Lobar, Mahnan, SSTp, menyatakan, untuk menuntaskan pembebasan lahan BIL II yang masih belum bisa terbayar sebesar Rp 24 miliar, Pemkab Lobar mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11 miliar pada APBD tahun 2015. Di samping ditanggulangi melalui dana Pemkab Lobar, pihak Pemprov juga memberikan bantuan dana sharing.

Lobar mengharapkan nilai anggaran dari provinsi lebih besar, paling tidak melebihi Lobar. Pasalnya proyek BIL ini merupakan proyek provinsi, sehingga sewajarnya provinsi lebih banyak membantu sharing dana. (her)

Cegah Nikah Dini, BP3AKB Gelar Dialog dengan Warga Gaji dan Tunjangan PNS di Loteng Habiskan Rp 937 Miliar Setahun Praya (Suara NTB) Gaji dan tunjangan pegawai hingga kini masih menjadi beban paling besar yang mesti ditanggung Pemkab Lombok Tengah (Loteng). Angka tersebut hampir setiap tahun meningkat. Bahkan tahun 2015 mendatang, gaji dan tunjangan pegawai bakal menelan Rp 937 miliar anggaran daerah.

Juru bicara Badan Anggaran DPRD Loteng M Tauhid, SIP, menjelaskan, angka tersebut dua kali lipat dari besaran anggaran belanja langsung yang diperuntukan bagi program-program pembangunan ke masyarakat yang hanya mencapai Rp 456 miliar dari APBD Loteng 2015 yang diperkirakan sebesar Rp 1,5 triliun.

Dari jumlah tersebut, Rp 1 triliun lebih diarahkan untuk belanja tidak langsung. Salah satunya komponen paling besar untuk belanja pegawai, berupa gaji dan tunjangan jabatan. Sisanya baru diarahkan untuk belanja langsung dan digunakan untuk membiayai program-program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Besarnya, pos belanja gaji dan tunjangan tahun 2015 tersebut dipengaruh beberapa faktor. Salah satunya adanya rencana kenaikan gaji PNS sebesar 6 persen. Kemudian adanya penambahan besaran gaji, akibat adanya PNS baru. Termasuk adanya penambahan anggaran untuk biaya pemungutan pajak dan retribusi daerah. “Secara nominal belanja gaji dan tunjangan pe-

gawai memang memakan anggaran paling besar,” ungkapnya.

Selain masih besarnya anggaran untuk belanja pegawai, anggaran daerah juga masih dihadapkan pada persoalan besarnya tingkat ketergantungan keuangan daerah dari dana pusat. Terbukti, alokasi dana pusat masih mendominasi. Sementara pendapatan asli daerah belum mampu mendongkrak peningkatan sisi pendapatan daerah secara signifikan.

“Itu artinya, kita dituntut untuk terus berupaya memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah,” tandasnya. Untuk itulah, Dewan mendukung sepenuhnya upaya yang telah, sedang maupun yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di masamasa yang akan datang. (kir)

MARAKNYA pernikahan di bawah umur menjadi fakta memprihatinkan bagi Pemprov NTB di tengah upaya memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB yang masih di level bawah.

Pasalnya, akibat pernikahan dini tersebut, muncul berbagai efek seperti terjadinya KDRT, akses pendidikan yang rendah terhadap para pelaku nikah dini, serta kematian ibu melahirkan serta anak.

Data menunjukkan, di NTB sepanjang tahun 2012 lalu, sebanyak 24,5 persen melakukan pernikahan di bawah usia 18 tahun. Sementara 5,8 persen menikah di bawah usia 15 tahun atau 26,5 persen rata-rata nasional. Sebagai upaya mencegah semakin tingginya angka pelaku nikah dini, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) NTB Senin (10/11) menggelar dialog bersama warga dari tujuh dusun di Desa Ubung masing-masing dusun Dasan Baru, Bat Rate, Aik Are, Bagek Nunggal, Bile Kire, Toh Pati.

Perwakilan BP3AKB NTB, Dini Hariati, menjelaskan, dipilihnya Desa Ubung sebagai tempat diselenggarakannya dialog disebabkan pelaku nikah dini di desa ini terbilang tinggi yakni antara 3-4 orang setiap tahun per dusunnya. Oleh sebab itu, dengan digelarnya dialog ini diharapkan muncul kesadaran

DIALOG - BP3AKB NTB menggelar dialog bersama warga dari tujuh dusun di Desa Ubung Kecamatan Jonggat Lombok Tengah mengenai dampak pernikahan dini, Senin (10/11).

warga untuk mau mendukung upaya pendewasaan usia pernikahan oleh pemerintah ini.

Persoalan lain yang menyebabkan munculnya pernikahan dini adalah didasari problem sosial dan budaya di tengah-tengah masyarakat. Yakni adanya anggapan seseorang yang telah mencapai akil baligh diperbolehkan untuk menikah. Selain itu, faktor ekonomi pelaku nikah dini juga, karena himpitan faktor ekonomi keluarga.

Biasanya, anak yang berasal dari keluarga miskin akan mendorong anak perempuan mereka untuk menikah agar bisa membantu beban keluarga. Akibat dari itu, pe-

rempuan yang menikah di bawah umur 15 tahun lebih berisiko bila dibandingkan dengan perempuan yang menikah di usia 20 tahun. Tidak hanya itu, akibat lain yakni muncul KDRT di tengah-tengah mereka dan tidak memiliki akses pendidikan.

“Pada tahun 2012, kasus kekerasan mencapai 1.185 kasus di NTB. Sementara yang buta huruf pada tahun 2012 mencapai 20,83 persen.

Kondisi itu sejalan dengan rata-rata lama sekolah perempuan yakni 6,5 tahun atau ranking 32 dari 33 provinsi. Sedang angka kematian ibu melahirkan mencapai 370/100.000 pada tahun 2012, angka kematian bayi mencapai 57/1000 pada tahun 2013.

Kondisi ini mempeengaruhi IPM pada posisi 32 dari 34 provinsi” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dusun Dasan Baru Suandi mengapresiasi dialog BP3AKB bersama masyarakat Desa Ubung. Dialog yang dilakukan akan berdampak pada upaya penyadaran terhadap masyarakat untuk mencegah pelaku nikah dini. Selain itu, Suandi mengaku selama ini, di desanya belum ada aturan kuat untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Hanya diberlakukan denda bagi siswa oleh pihak sekolah yang menikah dengan kisaran 1 sampai 2 juta.

“Denda itu pun tidak efektif.

Mungkin bisa ditambah jumlah dendanya agar pelaku bisa takut untuk nikah dini. Karena banyak yang nikah dini rata-rata masih sekolah” ujarnya. (dys)