Snt11122013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/nas)

RABU, 11 DESEMBER 2013

16 HALAMAN NOMOR 230 TAHUN KE 9

C.01.08.13

TENANG dan NYAMAN - Gili Trawangan menjadi salah satu destinasi utama para wisatawan yang berkunjung ke NTB. Ketenangan dan kenyamanan Gili Trawangan menjadikan pulau kecil ini, sebagai destinasi yang paling diminati wisatawan mancanegara.

Dua Sekolah Disegel

Siswa di Bima Jalani Ujian Semester di Rumah Warga

Kota Bima (Suara NTB) Di saat siswa dan siswi lainnya tengah mengikuti ujian semester dengan tenang dan penuh konsentrasi, ratusan siswa di dua sekolah yakni SDN Inpres Keli dan SDN No 1 Keli Kecamatan Woha, Kabupaten Bima justru terganggu. Pasalnya, dua sekolah tersebut disegel seorang warga yang mengklaim sebagai pemilik tanah. Akibatnya, ratusan siswa dan siswi ini terpaksa menjalani ujian di rumah-rumah warga dan jalan raya.

TO K O H

Peristiwa miris ini terjadi Selasa (10/12) pagi. Satu-persatu siswa yang mendatangi sekolah tak bisa masuk karena digembok oleh Zakariah yang mengklaim sebagai pemilik tanah. Para siswa yang datang pun terlihat kebingungan.

Pasalnya, kemarin, mereka harus menjalani ujian semester hari kedua. Tak ayal, guruguru setempat terpaksa men-

cari alternatif lain dengan meminjam rumah-rumah warga.

Mirisnya, saat tengah melaksanakan ujian, para siswa sempat diusir oleh pemilik rumah karena terganggu suara gaduh. Alhasil, para siswa terpaksa pindah ke rumah warga lainnya untuk menyelesaikan ujian.

Kepsek SDN No 1 Keli, H Syafruddin menyebutkan

penyegelan tersebut telah berlangsung sejak pukul 06.30 Wita. Lantaran sudah dalam keadaan tergembok, pihaknya tak berani membuka dan terpaksa mengalihkan siswa untuk menjalani ujian ke rumahrumah warga. “Kami tak berani buka, sehingga terpaksa ulangan dilaksanakan di halaman warga,” terangnya.

Bersambung ke hal 5

UJIAN- Para siswa SD usai mengerjakan ujian di halaman rumah warga, kemarin.

Mataram (Suara NTB) Progres pelaksanaan APBD NTB periode Januari hingga November 2013 menunjukkan, delapan SKPD capaiannya masih rendah. Delapan SKPD dengan serapan keuangan dan fisik yang rendah tersebut

masing-masing Biro Kesra, Biro Hukum, Dinas Peternakan dan Keswan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Keluatan dan Perikanan. Selanjutnya, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) NTB, Korpri dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).

Hal tersebut terungkap dalam rapat evaluasi progres pelaksanaan APBD NTB 2013 hingga November lalu.

Rapat evaluasi dipimpin Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, didampingi Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH dan Asisten II

Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Aryadi, M.Si. Rapat evaluasi dihadiri pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Aryadi, M.Si mengatakan Pagu

(Suara NTB/use)

Zusiana Elly Triantini

NTB belakangan ini, sering dikaitkan dengan berbagai aksi terorisme di sejumlah tempat. Menyusul terbongkarnya aksi terorisme di Ponpes Umar Bin Khatab Bima, serta tertangkapnya sejumlah pelaku terorisme di wilayah itu. Peristiwa itu kemudian selalu mengaitkan NTB sebagai basis dan bahkan di sebut sebagai sarang teroris.

Bersambung ke hal 5

APBD Perubahan NTB 2013 sebesar Rp 2,586 triliun lebih dengan realisasi keuangan Rp 2,074 miliar lebih atau 80,23 persen dan realisasi fisik 83,47 persen hingga November lalu.

Bersambung ke hal 5

Soal Kasus Alkes Lotim

Ditreskrimsus Tunggu Jawaban BPKP Mataram (Suara NTB) Dugaan penyimpangan pada proyek pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) Lombok Timur (Lotim) sudah selesai pada metode penentuan penghitungan kerugian negara. Saat ini, penyidik Ditreskrimsus tinggal menunggu keputusan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kapan perhitungan kerugian negara dimulai.

Sebagai gambaran, sebelumnya, kedua pihak sudah melakukan ekspose atas kasus

pengadaan Alkes 2008 senilai Rp 4 miliar itu.

Ekspose itu untuk menyamakan presepsi kedua pihak, sebelum melangkah ke perhitungan kerugian negara. “Ekspose sudah kami lakukan, sekarang kami tinggal menunggu dari BPKP, apakah berkas yang kami ajukan sudah lengkap atau tidak berdasarkan ekspose sebelumnya,” kata Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Nurodin, SIK kepada Suara NTB, Selasa (10/12).

Bersambung ke hal 5

Di Kanwil Kemenkum HAM NTB

Itjen Temukan 61 Pelanggaran Mataram (Suara NTB) Inspektorat Jenderal (Itjen) sebagai pengawas internal di Kementerian Hukum dan HAM, menemukan sedikitnya 61 pelanggaran. Temuan itu terjadi di Kanwil Kemenkum HAM NTB, sejak Januari sampai Oktober 2013, dipaparkan dihadapan pejabat dan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Selasa (10/12).

Temuan itu dipaparkan Inspektur Wilayah II, Sevial Akmily, SH, MH dihadapan Kepala Kanwil Kemenkum HAM NTB Agusta Konsty Embly dan jajaran.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

TEMUAN - Inspektur Wilayah II Sevial Akmily, dihadapan Kepala Kanwil Kemenkum HAM NTB Agusta Konsty Embly saat memaparkan temuan pelanggaran di instansi tersebut.

C.03.08.13

(Suara NTB/ist)

Bukan Sarang Teroris

SUARA NTB Rabu, 11 Desember 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Empat Pasien dalam Penanganan

Tanggul Harus Diprioritaskan HUJAN yang melanda Kota Mataram beberapa waktu lalu, berdampak pada terjadi genangan dan banjir di beberapa tempat. Seperti yang terjadi di Lingkungan Batu Ringgit Selatan dan Batu Ringgit Utara, membuat masyarakat sibuk membersihkan rumah. Tergenangnya rumah warga diakibatkan oleh rendahnya tanggul yang berada di tempat tersebut. Lurah Tanjung Karang, meminta agar pembangunan jembatan menjadi prioritas pembangunan.

Lurah Tanjung Karang, Edi (Suara NTB/dok) Suharto yang dikonfirmasi, SeEdi Suharto lasa (10/12) menceritakan hujan yang terjadi Kamis (5/12) lalu, mengakibatkan beberapa lingkungan tergenangan hingga masuk di teras rumah warga. Edi menambahkan, melubernya air disebabkan kurang tingginya tanggul yang berada di lokasi. Sehingga sedikitnya 38 kepala keluarga teredam banjir. Ia menambahkan Pemkot Mataram, memprioritaskan pembangunan tanggul pada anggaran 2014 mendatang. “Saya minta ini (tanggul, red) bisa jadi prioritas,” terangnya.

Menurutnya, dua lingkungan tersebut yakni, Batu Ringgit Selatan dan Batu Ringgit Utara, sudah menjadi langganan banjir setiap tahun. Sehingga ketika banjir terjadi, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram menyalurkan bantuan. Edi menyebutkan bantuan yang disalurkan Disosnakertrans, berupa mie instant sebanyak 18 dus dan ikan teri satu karung. “Kemarin kami dapat bantuan mie 18 sama satu karung ikan teri,” sebutnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya genangan, pihaknya meninggikan tanggul dengan papin blok, namun volume air sangat tinggi. Sehingga mengalahkan papin blok yang dibuat warga. Tidak hanya itu, tumpukkan sampah yang mengalir dari hulu juga menjadi permasalahan. Edi mengkhawatirkan akan timbul penyakit akibat tumpukkan sampah, apabila Dinas Kebersihan tidak segera menanggulangi hal tersebut.

Namun Edi mensyukuri, setiap terjadinya banjir sepanjang tahun, tidak ada korban jiwa atau material. “Syukur alhamdulillah tidak pernah ada korban,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, ia berharap agar pemerintah tetap memberikan perhatian kepada masyarakatnya. Sehingga masyarakat tidak lagi khawatir ketika banjir terjadi. (cem)

Tahun 2013, 30 Kasus Gizi Buruk Ditemukan di Mataram Mataram (Suara NTB) Sampai saat ini, masih ada empat kasus gizi buruk yang masih dalam penanganan Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram. Empat pasien gizi buruk katagori klinis yang sedang ditangani ini memiliki penyakit penyerta sehingga terus dilakukan pendampingan. Demikian disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Keluarga Dikes Kota Mataram, M. Cartono. “Masih sisa sekitar empat kasus gizi buruk. Ini masih ditangani,” terangnya ditemui di Kantor Walikota Mataram, Selasa (10/12) kemarin.

Disebutkan Cartono, sepanjang tahun 2013 ini, ditemukan 30 pasien gizi buruk.

Pasien yang kondisinya sudah membaik sebanyak 26 orang sementara empat orang masuk katagori klinis dengan penyakit penyerta sehingga masih mendapat penanganan.

Penanganan pasien gizi buruk non-klinis dianggap lebih gampang dibandingkan dengan penanganan pasien gizi buruk klinis. Dengan pemberian makanan tambahan

(PMT) selama 90 hari dengan biaya Rp 10 ribu per hari, maka berat badan dan tumbuh kembang anak akan menjaid baik. “Yang bermasalah ini kalau ada penyakit penyerta,” ujarnya.

Bagi pasien gizi buruk yang dirawat di Puskesmas atau Rumah Sakit, Cartono mengatakan pihaknya juga memberikan uang Rp 40 per hari bagi penunggu pasiennya.

Uang ini dihajatkan agar penunggu pasien bisa mera-

amping itu upaya penyuluhan kepada masyarakat juga terus dilakukan.

Di tempat yang sama, Kepala Dikes Kota Mataram, dr.

Usman Hadi mengatakan kasus gizi buruk yang paling banyak ditemukan pihaknya akibat salah asuh dan adanya penyakit penyerta. Untuk itu dalam satu tahun, program penimbangan dilakukan empat kali. “Setelah itu setiap penimbangan dilihat apakah ada gizi buruk atau gizi kurang. Maka sekarang kota Mataram ada empat kali penimbangan supaya sedini mungkin kalau gizi kurang ditangani, kalau gizi buruk ditangani juga,” terangnya.

Terkait pasien gizi buruk Miya Ramdhani yang saat ini dirawat di RSUP NTB, Usman mengatakan pada tahun 2008

wat pasien gizi buruk dengan tenang dan dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarganya. “Tapi kalau itu tidak ada, untuk beli nasi saja tidak punya duit, anaknya bisa dibawa pulang paksa. Ini yang pemerintah tidak mau,” terangnya.

Untuk deteksi dini gizi buruk, Dikes memprogramkan pekan penimbangan. Jika ditemukan kasus gizi buruk atau gizi kurang, bisa langsung mendapat penanganan. Dis-

Pengurusan Izin Sering Dikeluhkan

Takowasbang Bantah Ada Calo Mataram (Suara NTB) Keberadaan calo di tengah– tengah masyarakat tentunya tidak asing lagi didengar.

Apalagi untuk mengurus izin dan administrasi lainnya. Disisi lain calo ‘’mempermudah’’ pemohon mendapatkan izin.

Maraknya praktik seperti ini, sering terjadi di beberapa dinas atau instansi lainnya.

Namun Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, mengklaim praktik percaloan tidak pernah ada.

Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Mataram, Ir.H. Supardi mengatakan, dalam persoalan pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin lainnya, pihaknya tidak pernah mengetahui ada praktik percaloan. Ia menambahkan masyarakat yang sibuk, sehingga orang lain yang menguruskan harus memiliki surat kuasa. “ Selama di sini (Dinas Tata Kota, red) saya tidak tahu mana calo atau tidak,” ungkapnya ketika dikonfirmasi, Selasa (10/12).

Menurut Supardi, setiap pemohon yang mengajukan izin harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Ia menyebutkan dalam SOP, peraturan lama penerbitan izin SIUP, IMB, HO dan sebagai membutuhkan waktu 21 hari. Tetapi bisa saja melampui jangka waktu yang ditentukan, apabila secara administrasi atau tidak ditemukan di lokasi ke-

Prihatin Gizi Buruk

Setelah BPJS Berlaku

KMS Dipastikan Tetap Berjalan Mataram (Suara NTB) Setelah pelayanan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mulai berlaku per tanggal 1 Januari 2014 mendatang, Kartu Mataram Sehat (KMS) dipastikan akan tetap berjalan. Demikian disampaikan oleh Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang. “KMS tetap berjalan. Itu diberikan kepada warga masyarakat kita yang tidak memiliki jaminan asuransi kesehatan, tidak termasuk dalam kepesertaan BPJS,” terangnya.

KMS disebutkan hanya berlaku gratis untuk pelayanan kesehatan di seluruh Puskesmas di kota Mataram dan jaringannya. Sementara untuk di RSUD Kota Mataram hanya berlaku gratis untuk pelayanan rawat inap di ruang Kelas III. Setelah BPJS berlaku, Martawang mengatakan pihaknya akan terus menyempurnakan sistem dan mekanisme dari KMS ini. Ia menambahkan bahwa pasien-pasien yang tidak butuh rawat inap maka tidak perlu diberikan KMS ketika dirujuk oleh Puskesmas ke RSUD Kota Mataram. “Tapi kalau ternyata pasien tersebut setelah diperiksa oleh dokter di Puskesmas dan butuh rawat inap, maka dia tinggal memilih. Kalau dia ingin rawat inap Kelas III, dibuatkan KMS dan bisa dipakai di RSUD. Dan dia bisa mendapat layanan rawat inap gratis,” jelasnya.

Bagi masyarakat yang memiliki kartu pelayanan kesehatan BPJS atau Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM), maka mereka tetap akan menggunakan kartu tersebut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas-fasilitas kesehatan di kota Mataram. “Maka tetap menunjukkan kartu itu supaya pemberi layanan kita juga mendapatkan salary dari layanan yang diberikan kepada masyarakat pemegang kartu Jamkesmas atau nanti menjadi JKM yang klaimnya itu melalui BPJS,” terangnya.

Terkait warga kota Mataram yang memegang kartu Jamkesda NTB, agar bisa menjadi peserta BPJS, maka diharapkan ada sharing anggaran pemkot Mataram dengan pemprov NTB. Terkait rencana sharing ini, Martawang mengatakan pihaknya tinggal melanjutkan sharing yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu sharing Jamkesda NTB. Berdasarkan informasi yang didapatkan pihaknya, akan ada sharing anggaran untuk Jaminan Persalinan (Jampersal) dengan pemprov NTB. Diperkirakan ada sekitar 10 ribu masyarakat yang melahirkan setiap tahun. “Kalau dari 10 ribu itu, misalnya 5 ribu sudah memiliki jaminan kesehatan, maka yang 5 ribu itu perlu kita siapkan untuk komitmen sharing dengan pemprov. Karena pemerintah pusat mulai tahun 2014 sudah tidak lagi memberlakukan Jampersal,” tandasnya. (yan)

(Suara NTB/yan)

PILIH BAJU BEKAS - Seorang pembeli sedang memilih baju bekas di salah satu lapak penjual baju bekas yang ada di Tembelok, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Selasa (10/12).

Rencananya, 64 pedagang baju bekas yang ada disini akan direlokasi ke terminal Mandalika.

Pedagang Rombengan Tolak Direlokasi ke Terminal Mandalika Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram berencana akan merelokasi para pedagang baju bekas (rombengan, red)yang ada di Jalan TGH. Faisal, Tembelok Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya ke kawasan terminal Mandalika. Terkait rencana tersebut, beberapa pedagang tidak menyetujuinya. Alasannya karena di tempat mereka berjualan saat ini merupakan kawasan ramai sehingga berdampak terhadap omzet mereka.

Salah satu pedagang baju bekas, Rizkiah mengatakan dirinya tidak setuju rencana relokasi tersebut. “Soalnya disini itu ramai. Lokasinya strategis, banyak orang lewat. Orang yang tadinya ndak ada niat belanja, ada dilihat barang-barang yang bagus, mereka berhenti,” terangnya, Selasa (10/12).

Jika dibandingkan dengan di terminal Mandalika, menurutnya di tempat tersebut sepi dari lalu-lalang masyarakat dan jauh dari jalan raya. Sehingga dikhawatirkan akan berdamp-

ak pada pendapatan mereka setiap harinya. “Mata pencaharian kita nanti mati kalau dipindah kesana,” cetusnya. Jika kondisinya ramai, pendapatan per hari dari jualan baju bekas bisa sampai Rp 500 ribu – Rp 600 ribu. “Pokoknya lebih enak jualan disini,” cetusnya.

Sejauh ini pihaknya juga belum mendapatkan sosialisasi dari Lurah atau Camat setempat terkait rencana relokasi tersebut. Ia dan pedagang lainnya baru sebatas mendengar isu relokasi, tapi belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait.

Salah satu pedagang yang enggan dikorankan namanya juga menyatakan ketidaksetujuannya atas rencana relokasi tersebut. Ia beralasan, tempat berjualan yang berada di sisi bahu jalan tersebut dinilai sangat strategis dimana dapat menarik banyak pembeli.

“Lebih baik disini saja. Disini lokasinya ramai, soalnya jalur ke Mataram dan Lombok Tengah,” ujarnya singkat.

Heri, pedagang lainnya men-

gatakan pendapatnya mengenai rencana relokasi tersebut menyerahkan kepada pemerintah bagaimana baiknya saja.

Namun rencana itu juga harus atas kesepakatan bersama dengan 64 pedagang baju bekas. Ia juga mengaku sejauh ini belum ada sosialisasi dari Camat maupun Lurah setempat.

Senada dengan Heri, pedagang lainnya, Khusnul menyerahkan sepenuhnya rencana tersebut kepada Ketua PKL yang ada disana. “Kalau kami menurut saja,” cetusnya. Ia juga mengaku belum mendapatkan sosialisasi terhadap rencana tersebut.

Lokasi berjualan saat ini menurut Khusnul sangat ramai.

Bahkan ia pernah mendapatkan omzet sampai Rp 1 juta per harinya. Jika dipindah ke terminal Mandalika, ia khawatir pembeli tidak seramai di lokasi saat ini. “Tapi kalau rezeki itu kan tergantung Yang Di Atas.

Sudah ada bagian masing-masing. Mudahan nanti disana (terminal Mandalika) bisa lebih ramai,” tandasnya pasrah. (yan)

Walikota dan PIP akan Segera Teken MoU

Tak Harus Minta Izin

Ombudsman Bantah Komentar Wakil Walikota Mataram (Suara NTB) Kepala Ombudsman RI perwakilan NTB, Adhar Hakim menilai sembilan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), yang masuk dalam katagori zona merah tidak terlepas dari penelitian sesuai dengan ranah ilmiah yang dilakukan penelitian Ombudsman. SKPD diminta membaca teliti temuan Ombudsman sebelum berpendapat. “Jadi saya minta kepada semua pihak membaca hasil penelitian kami secara benar, jangan banyak menanggapi sebelum membaca dengan tuntas dan teliti hasil temuan kami,” kata Adhar Hakim kepada Suara NTB, Selasa (10/ 12) kemarin.

Ombudsmanpun menolak komentar Wakil Walikota Mataram yang menyebut-nyebut pihaknya tidak pernah berkoordinasi apalagi minta izin dalam melakukan penelitian.

Menurutnya, Ombudsman sebagai lembaga negara, memiliki fungsi dan kewenangan untuk mengawasi perjalanan pelayanan publik yang baik.

Salah satunya dengan mencegah mal adminstrasi. Ia menambahkan penelitian ombudsman sesuai dengan ranah ilmiah, tujuan penelitian mencegah mal administrasi.

“Yang perlu digaris bawahi, kami (Ombudsman, red) memiliki kewenangan untuk mengawasi pelayanan publik,” tegasnya.

Katanya, yang diteliti Ombudsman adalah tingkat kepatuhan Pemda terhadap Undang – undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Adhar menambahkan, pihaknya bukan masuk pada tingkat kepuasan tentang pelayanan publik. Karena mengukur tingkat kepuasan dalam pelayanan publik menggunakan metode berbeda. Ia menambahkan metodelogi dilakukan pihaknya dari total 14 variabel, 11 kompenen total variable yang digunakan dalam undang – undang nomor 25 tahun 2009.

Adhar menjelaskan metodelogi digunakan melalui populasi, dengan pengambilan sampel sampai dengan teknik pengumpulan data serta mengolahnya. Adhar mengatakan tidak benar kalau Ombudsman menilai sesuai kacamata sendiri, karena yang digunakan ketentuan undang – undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan semua pejabat harus patuh termasuk Ombudsman.

Menyinggung pihaknya

tidak pernah berkoordinasi dengan Pemkot Mataram. Adhar dengan tegas mengatakan, tidak benar pihaknya tidak pernah berkoordinasi. Karena setiap ada temuan pihaknya mengklarifikasi kepada pejabat tempatnya melakukan penelitian. Ia menjelaskan ada dua mekanisme penelitian dilakukan yakni, pertama penelitian dilakukan secara terbuka dan tertutup. Tujuannya untuk mengetahui hal – hal yang bersifat objektif. Kedua sambungnya, Undang – undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, dengan kewenangan memiliki hak melakukan pengawasan secara diam – diam, tanpa meminta izin kepada instansi terkait.

“Kalau kami dikatakan tidak pernah koordinasi, silahkan tanya staf – stafnya. Karena kami selalu minta klarifikasi kepada dinas terkait,” tegasnya. Adhar meminta kepada seluruh instansi tidak boleh melayani masyarakat sesuai dengan selera, tetapi tetap patuh pada mekanisme dan aturan yang telah ada. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan Ombudsman siap membantu pemerintah untuk melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. (cem)

tika di cross cek di lapangan, praktis izinnya akan diundur diterbitkan. “Bisa saja diundur, ketika ditemui tidak ada dan administrasinya tidak lengkap,” ucapnya.

Ia menambahkan penerbitan izin tidak serta mereta dilakukan, karena harus melalui mekanisme atau tahap–tahap pengkajian. Ia mencontohkan tahapannya dengan melihat persetujuan masyarakat, lokasi bangunan dan lain sebagainya.

Pihaknya tetap mengkomunikasi serta berkoordinasi dengan Badan Pertahanan Nasional (BPN), untuk mengetahui layak atau tidak izin diterbitkan. “Kita tidak semudah itu menerbitkan izin, harus dikaji dan minta persetujuan BPN,” sebutnya.

Menyinggung tebang pilih pelayanan kepada masyarakat, Supardi membantah hal tersebut. Menurutnya tidak ada pembedaan bagi masyarakat yang mengajukan izin. Kedepan lanjutnya, untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, Pemkot Mataram membentuk Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Instansi baru tambahnya, agar masyarakat tidak lagi harus bolak – balik mengurus izin, tapi dalam satu atap atau instansi. “Siapa pun yang menjadi pimpinan nantinya, saya harap dapat memuaskan pelayanan terhadap masyarakat,” demikian Supardi. (cem)

Pinjaman Rp 60 Miliar

(Suara NTB/yan)

DUNIA kesehatan di Kota Mataram tercoreng dengan masih adanya kasus gizi buruk. Pasalnya, program pemerintah untuk menuntaskan gizi buruk telah lama diwacanakan. Komisi II DPRD Kota Mataram sangat prihatin dengan peristiwa tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati ketika dikonfirmasi via telephone Selasa Malam (9/12) mengaku sangat prihatin dengan peristiwa tersebut.

Pasalnya, Mataram yang luasnya tidak seberapa dengan pertumbu(Suara NTB/dok) han ekonomi masyarakat menNyayu Ernawati ingkat, masih saja ditemukan balita kurang asupan gizi. “Benar ini sudah keterlaluan, kok bisa Mataram ada kasus seperti itu, (gizi buruk, red),” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah benar-benar kecolongan dengan kejadian tersebut. Padahal di setiap kelurahan, ada kader posyandu sebagai tonggak estafet dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Nyatanya, Miya Ramdahni baru diketahui pemerintah setelah media mengekspos ke permukaan. Artinya sambung Nyayu, program pelayanan kesehatan di Kelurahan tidak berjalan maksimal. “Ayo apa artinya program kesehatan di kelurahan,” sebutnya.

Katanya, di kalangan legistatif terus mengupayakan serta memperhatikan kebutuhan anak – anak. Ia mencontohkan dibuatnya Kelurahan ramah anak di Ampenan Tengah, adalah salah satu inisiasi Dewan khususnya komisi II, untuk memenuhi kebutuhan balita atau hak – hak anak terpenuhi.

Disamping kebutuhan gizi anak akan diperhatikan. “Itu tujuan kami buat Kelurahan ramah anak,” terangnya. (cem)

pernah ditangani di Puskesmas Karang Pule dan mendapatkan makanan tambahan selama 90 hari secara terus menerus. Tapi sampai 90 hari tak kunjung sembuh maka dikonsultasikan ke dokter spesialis RSUP NTB. Usman mengatakan gizi buruk akan bermasalah jika tidak ditangani. Apalagi bagi penderita gizi buruk klinis. Biasanya penyakit yang menyertai pasien gizi buruk klinis yaitu jantung, infeksi paruparu, TBC, diare, dan tidak memiliki langit-langit mulut.

“Kalau ditemukan (kemudian) ditangani tidak masalah, yang bermasalah itu gizi buruk yang tidak ditangani, itu bahaya.

Untuk kota Mataram semua sudah ditangani. Memang ada beberapa yang masih dalam penanganan,” terangnya. (yan)

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram dan Kepala Pusat Investasi Pemerintah (PIP) akan segera teken nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait rencana pemerintah kota (pemkot) Mataram meminjam Rp 60 miliar di PIP untuk pembangunan ruas jalan lingkungan di kota Mataram.

Rencana penandatanganan tersebut disepakati setelah Walikota Mataram bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Kepala Bappeda Kota Mataram bertemu dengan pimpinan PIP di Jakarta belum lama ini.

Demikian disampaikan Kepala Dinas PU Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura, Selasa (10/12). Rencana penandatanganan MoU dijadwalkan akan berlangsung di Mataram. Terkait tanggalnya, Mahmuddin mengatakan belum bisa memastikan karena pihaknya masih menunggu jadwal dari pihak PIP. “Tanggalnya belum ditentukan. Masih menunggu jadwal.

Karena bukan hanya Mataram saja, tapi ada daerah lain juga sehingga schedule-nya diatur dan kami masih menunggu jadwal dari PIP,” terangnya.

Mahmuddin mengatakan jika penandatanganan MoU sudah dilakukan pada Bulan Desember ini, maka proses tender untuk pembangunan jalan bisa dimulai pada bulan Januari dan pembangunan dapat dimulai sekitar bulan Februari atau Maret 2014.

Terkait rencana pinjaman tersebut, Mahmuddin mengaku sudah tidak ada kendala lagi. “Persyaratan administrasi sudah kita penuhi, Amdal sudah kita penuhi, feasibility study juga sudah, DED (Detail Engineering Design) juga sudah, tinggal MoU saja,” tandasnya.

Dengan dana Rp 60 miliar, Pemkot akan membangun 165 ruas jalan dengan panjang 55 kilometer. Pembangunan jalan diutamakan yang dapat terhubung ke sentra-sentra perekonomian dan pariwisata sehingga masyarakat mempunyai akses yang mudah. Diharapkan dengan pembangunan ini dapat mengurangi kerusakan jalan di kota Mataram sebesar 12 persen.

Pinjaman Rp 60 miliar ditetapkan sampai batas waktu lima tahun. Bunga pinjaman tersebut dibawah 6 persen di bawah obligasi. (yan) H. Mahmuddin Tura

SUARA NTB

Rabu, 11 Desember 2013

Halaman 3

Kegiatan Pengawasan Lingkungan Hidup di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013

oleh Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) Provinsi NTB

(Suara NTB/ist)

Kepala BLHP Provinsi NTB bersama Tim melakukan pengawasan ke PT NNT Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) Provinsi NTB pada Tahun 2013 melakukan beberapa kegiatan dalam rangka melaksanakan Pengawasan terhadap Perusahaan dan Industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini antara lain: 1. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) dengan sumber dana dari APBN. PROPER merupakan salah satu program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup, dan sejak Tahun 2011 pelaksanaannya dilakukan bersama – sama dengan Pemerintah

Provinsi termasuk NTB. 2. Pengawasan oleh Tim Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) ke PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) dengan sumber dana dari APBD. Menurut Undang – Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kegiatannya meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan

lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kepala BLHP Provinsi NTB, Ir. Hery Erpan Rayes, MM mengatakan “pada Tahun 2013 ini kami melakukan pengawasan kepada 30 perusahaan dengan selalu melibatkan instansi terkait baik itu Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat”.

Hasil PROPER akan memberi peringkat kepada perusahaan sesuai tingkat ketaatannya, berupa warna HITAM (Tidak Taat), MERAH, BIRU, HIJAU dan EMAS (paling Taat). Hasil PROPER akan diumumkan secara nasional

oleh Menteri Lingkungan Hidup pada pertengahan Desember 2013 (hingga berita ini ditulis belum diumumkan).

Dalam penilaian PROPER, aspek yang diawasi adalah Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara dan Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3).

Perusahaan yang diawasi melalui Program PROPER adalah: 1. Kabupaten Lombok Barat (6 perusahaan): PT. Narmada Awet Muda, PT. Phonix Mas Persada, Aerowisata Sanggigi Beach Hotel Lombok, Sheraton Senggigi Beach Resort, Holiday Resort Lombok dan Rumah Sakit Patut Patuh Patju; 2. Kabupaten Lombok Utara (4 perusahaan): Jeeva Klui Resort, The Oberoi Lombok, Hotel Tugu Lombok dan Villa Queen; 3. Kota Mataram (9 perusahaan): Rumah Sakit Umum Provinsi NTB, Rumah Sakit Umum Kota Mataram, Rumah Sakit Risa Sentra Medika, Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB, PT. PLN (Persero) PLTD Ampenan, PT. Pertamina (Persero) TBBM Ampenan, PT. PLN (Persero) PLTD Taman, Hotel Lombok Garden dan Hotel Lombok Plaza; 4. Kabupaten Lombok Tengah (1 perusahaan): PT Pertamina – DPPU Bandara Internasional Lombok; 5. Kabupaten Lombok Timur (2 perusahaan): PT. PLN (Persero) PLTD Paok Motong dan Rumah Sakit dr R. Soedjono Selong; 6. Kabupaten Sumbawa (3 perusahaan): Amanwana Resort, PT. Pertamina (Persero) TBBM Badas dan PT. PLN (Persero) PLTD Labuhan Sumbawa; 7. Kabupaten Sumbawa Barat (1 perusahaan): Hotel Grand Royal Taliwang; 8. Kota Bima (3 perusahaan): PT. Pertamina (Persero) TBBM Bima, PT. PLN (Persero) PLTD Bima dan PT. PLN (Persero) PLTD Niu Bima PT NNT dilakukan pengawasan oleh Tim PPLHD dengan melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pemantauan Air Permukaan dan Air Tanah, Udara Emisi dan Ambient, Pengelolaan Tailing dan dan Limbah B3, Pemantauan Kualitas Air Laut dan Sedimen Laut, serta Pemantauan kegiatan Reklamasi.

Pada akhir keterangannya Ir. Hery Erpan Rayes, MMmenambahkan bahwa “tingkat ketaatan perusahaan terhadap pemenuhan peraturan bidang lingkungan hidup, pada tahun ini sudah ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya” “Namun perlu dicatat bahwa seharusnya seluruh perusahaan dapat melaksanakan operasionalnya dengan selalu berpedoman pada kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan yang baik, sehingga target kami ke depannya seluruh perusahaan bisa memenuhi ketentuan”.

“Terima kasih pula kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terlaksananya seluruh kegiatan pengawasan oleh BLHP Provinsi NTB” tutupnya Untuk pengaduan pencemaran lingkungan agar menghubungi BLHP Provinsi NTB, Jl. Majapahit No. 56 Mataram, Telp./Fax: (0370) 644782.

Banyak Kawasan Potensial Belum Digarap Maksimal

DPD REI Ingatkan Pemkab Lotim Permudah Ruang bagi Investor Mataram (Suara NTB) DPD Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB menanggapi khusus kebijakan baru yang ditetapkan Pemkab Lombok Timur (Lotim). Di mana, dalam pelaksanaan investasi, dibebankan biaya penjaminan sebesar Rp 25 miliar kepada investor. Kebijakan ini mungkin dianggap baik oleh Pemkabnya, tetapi dalam pelaksanaannya, justru akan menekan minat investasi pada daerah yang dipimpin Moh. Ali Bin Dachlan dan Haerul Warisin ini.

Ketua DPD REI NTB, H. Mahrup didampingi Bendahara REI NTB, H. Ahmad Rusni, SE, MM, mengurai banyaknya sisi wilayah di Lombok Timur yang memiliki potensi di bidang pariwisata sangat menunjang. Apalagi potensi tersebut banyak yang belum tergarap dengan baik. Jika potensi yang ada digarap secara maksimal, tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan warga di daerah itu sendiri, tapi masyarakat NTB pada umumnya.

Beberapa potensi pariwisata tersebut di antaranya, Pantai Pink, Pantai Surga, Tanjung Bloam dan beberapa pantai lainnya menjadi kawasan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Pihaknya berpandangan, pemerintah daerah masih belum serius mengembangkan ka-

wasan ini. Apalagi banyaknya keluhan langsung dari para investor mengenai belum adanya sarana dan infrastruktur utama yang memadai. Menurutnya, tidak tersedianya jalan, jaringan listrik yang tidak memadai, serta krisis air bersih, justru dianggap “melemahkan” minat investasi.

“Kami pernah membawa investor dari beberapa negara Asia, mereka sangat kagum dengan keindahan kawasan tersebut. Dianggapnya tempat itu sebagai sebuah lukisan nyata. Tetapi ketika melihat infrastruktur pendukung menuju kawasan tersebut, mereka mempertanyakan keseriusan pemerintah menggarapnya. Demikian juga menuju kawasan Lemor, Sembalun,” ungkap Mahrup kepada Suara NTB, Selasa (10/12).

Ia menggambarkan bagaimana kebijakan yang ditetapkan pemerintah di negara Cina. Dari negara terkorup di dunia, dengan tingkat penduduk yang sangat tinggi.

Justru sekarang berubah menjadi negara yang disegani dari sisi perekonomian dan pertumbuhan investasi.

Majunya investasi di negara tersebut, katanya, disebabkan, Pemerintah Cina memberi ruang yang cukup besar kepada investor yang akan berinvestasi di setiap sudut wilayahnya. Kebijakan tersebut, dengan dibukanya jalan dan jalur-jalur utama, melintasi daerah-daerah yang dianggap tak potensial, khususnya kawasan yang menjadi basis pariwisata.

Tak tanggung-tanggung, jalannya dibuat sedemikian lebar di atas 10 meter,

sehingga mempermudah akses bagi umum. Hal itu secara tidak langsung telah memacu pertumbuhan investasi di negara komunis itu.

Hasilnya, daerah-daerah yang tadinya tak potensial, berubah menjadi kawasan yang mendatangkan pundi-pundi pendapatan bagi daerah dan negaranya.

Di sisi lain sangat unik, menurutnya, dalam pelaksanaan investasi, pemerintahnya tidak mewajibkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), sebelum realisasi investasi secara fisik dilaksanakan. Tetapi investor justru diminta, bahkan ditantang untuk mempersentasikan di hadapan pemerintahnya, terkait tata ruang dan model pembangunan yang akan dilaksanakan.

“Mereka dipersilahkan, memaparkan apa yang akan dibangun, dan berapa tahun target pembangunan mereka (investor). Setelah terealisasi fisik, barulah IMB dikeluarkan. Tidak ada masalah yang muncul antara pemerintahnya dan investor,” katanya menggambarkan.

Tetapi konsekuensi yang ditegaskan pemerintah di Cina adalah, selama masa pembangunan, gedung maupun hotel. Ditekankan kepada investor untuk melakukan pembinaan SDM kepada masyarakat di kawasan investasi tersebut dengan memberikan pelatihan dan pendidikan badang bidang-bidang khusus.

Tentunya, setelah target pembangunan fisik selesai, SDM dari masyarakat setempat kemudian diserap di lapangan kerja di bidangnya masing-masing. Hal ini, lanjut-

Ya investor lebih baik cari tempat lain. Kalau semuanya dibebankan kepada investor, mereka mikir-mikir. Kenapa tidak kita siapkan infrastruktur kita. Berat memang, tapi justru yang berat ini harus kita lakukan, H. Mahrup (Suara NTB/bul)

nya, menjadi terobosan yang luar biasa, sebab selain berkembangnya kawasan investasi tersebut, masyarakat justru terberdayakan dengan baik.

Kenapa tidak menurut Mahrup, polapola tersebut kemudian diadopsi dan diimplementasikan oleh pemerintah yang ada di NTB. Relevansinya, kebijakan yang ditetapkan oleh Pemkab Lombok Timur, dengan pemberlakuan uang jaminan bagi investor, tidak tersedianya infrastruktur yang memadai pada daerah-daerah potensial. Justru akan menghambat masuknya investasi.

“Ya investor lebih baik cari tempat lain.

Kalau semuanya dibebankan kepada investor, mereka mikir-mikir. Kenapa tidak kita siapkan infrastruktur kita. Berat memang, tapi justru yang berat ini harus kita lakukan,” sebut Mahrup.

Rasanya tidak begitu berat, menurutnya, jika pemerintah mulai membuka jalur-jalur lebar. Selain masih terbukanya lahan, masyarakat rasanya tak begitu memberatkan. Sebab, mereka dengan sendirinya akan berkembang menjadi masyarakat mandiri, jika investasi tumbuh dengan baik.

Jika infrastruktur sudah terpenuhi, maka tidak saja investor luar yang akan berlomba-lomba berinvetasi. Bahkan, investor lokal di daerah akan menyatakan komitmennya untuk terlibat langsung, meski invetasinya dalam bentuk keroyokan.

Secara khusus, untuk Kota Mataram, diapresiasinya sistem kerja Walikota

Mataram, H. Ahyar Abduh dan Wakilnya H. Mohan Roliskana atas dibukanya ruang investasi yang mengutamakan segala bentuk kemudahan perizinan. Hanya saja, perlu menurutnya sistem kerja tersebut kemudian diterapkan oleh jajaran di bawah kepemimpinannya, sehingga dapat terkoordinasi dengan baik. “Tidak ada maksud apapun, tetapi kita hanya ingin mengingatkan,” demikian Mahrup.

Bendahara DPD REI NTB, H. Ahmad Rusni, SE, MM menyebutkan, jika pemerintah kabupaten maupun kota memberlakukan persyaratan yang berbelit kepada investor, justru hal itu yang mengakibatkan terjadinya praktik-praktik lain di kalangan investor.

Ia juga berpandangan sama, pemerintah menurutnya harus membuka diri terhadap investasi. Tidak tepat jika pemerintah memberi ruang investasi, dengan mewajibkan perizinan. Tetapi pada pelaksanaannya justru penerbitannyapun lama dan berbelit-belit.

“Jangan kemudian mempersulit para investor. Ini demi kemajuan investasi. REI cinta pada negara dan daerah. Salah satu cara kami untuk berbuat, termasuk dengan memberikan masukan seperti ini,” demikian Presiden Direktur PT. Dasar Ilham Sakinah (DIS) ini. (bul/*)

Jangan kemudian mempersulit para investor. Ini demi kemajuan investasi. REI cinta pada negara dan daerah. Salah satu cara kami untuk berbuat, termasuk dengan memberikan masukan seperti ini, H. Ahmad Rusni (Suara NTB/bul)

SUARA NTB Rabu, 11 Desember 2013

Empat SKPD Tak Penuhi Target PAD Kota Bima (Suara NTB) Empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Kota Bima dinilai tak mampu memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun 2013. Berdasarkan catatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), bukan hanya tahun ini tak mampu mencapai target, melainkan juga tahun-tahun sebelumnya.

Kabid Pendapatan DPPKAD Kota Bima, Drs Ikhsan, Selasa (10/12) menuturkan, empat SKPD tersebut masing-masing Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bima, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Disubkominfo) Kota Bima, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman serta Dinas Tata Kota dan Perumahan. Berdasarkan rincian target dan realisasi PAD dari Januari sampai dengan September tahun 2013, untuk Dinas PU hanya mampu menyumbangkan PAD sebanyak 9,91 %. Dari target awal lebih dari Rp 1. 404 miliar, realisasi sampai bulan Juni hanya sebesar Rp 59 juta atau 4,27 %. Selanjutnya, pada target perubahan sebesar Rp 1.

254 miliar, realisasi hanya sebanyak Rp 124 juta.

Untuk Dinas Hubkominfo realisasi hingga September sebanyak 12,96 %. Dari target awal lebih dari Rp 938 juta, realisasi sampai bulan Juni hanya Rp 90 juta atau 9,60 %. Kemudian pada target perubahan yang sama dengan target awal, namun hingga September realisasi hanya Rp 121 juta lebih.

Selanjutnya Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, realisasi hingga September yakni sebanyak 15,3 %. Target awalnya sebanyak Rp 600 juta, realisasi sampai bulan Juni hanya sekitar Rp 50 juta atau 8,34 %. Kemudian pada target perubahan juga sebesar Rp 600 juta, realisasi hingga September hanya mampu dicapai sekitar Rp 90 juta. Terakhir Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Bima, realisasi hingga September hanya 26,23 %. Target awalnya sebesar Rp 450 juta, realisasi sampai bulan Juni sebesar Rp 102 juta atau 22,81 %.

Kemudian pada target perubahan juga sebesar Rp 450 juta, realisasi hingga September sekitar Rp 118 juta.

“Yang riskan dan sering menyumbang PAD minim hanya empat SKPD tersebut,” katanya. Sehingga tak jarang, berdasarkan tren memasuki bulan September tak banyak yang bisa diharapkan. Disebutkannya, alasan minimnya PAD di 4 SKPD tersebut masih klasik dan beragam. Seperti di PU, kendati ada alat berat yang bisa disewakan ke pihak ketiga.

Namun dia menilai belum ada kreativitas untuk mengelola.

Kemudian pada Dinas Hubkominfo, alasannya karena masih banyak parkir liar. Kondisi ini cukup ironis, karena tak terlihat adanya upaya untuk menertibkan parkir liar yang dimaksudkan. Alasan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, karena banyak yang tidak membayar retribusi kebersihan. Bahkan ada juga sebagian retribusi digunakan oleh anggota atau penagih. Sementara Dinas Tata Kota dan Perumahan, beralasan mininya PAD karena masih banyak warga yang tak ngurus IMB. Kondisi ini, tambahnya, sangat tidak relevan. Pasalnya, PAD yang ditetapkan telah dibahas bersama antara SKPD, tim Anggaran Pemerintah dan Tim Anggaran DPRD. Pun demikian dengan angka, tidak muncul begitu saja melainkan ditarget sesuai kemampuan. (use)

Pencuri Bobol Kantor Pembiayaan di Bima Kota Bima (Suara NTB) Sebuah kantor pembiayaan di Kota Bima, PT Finansia Multi Finance (FMF) yang terletak di Jalan Gajah Mada, tepatnya di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasa NaE Barat Kota Bima, Selasa (10/12) disatroni oleh pencuri. Hanya saja pencuri yang mencoba membawa uang dalam brankas gagal setelah tak mampu membobol brankas. Akibatnya, pencuri hanya mengambil sebuah kamera yang terletak dalam ruangan kantor.

Peristiwa tersebut baru diketahui manajemen kantor pada pagi hari setelah diinformasikan oleh penjaga kantor. Setelah mendapat informasi, manajemen setempat kemudian melaporkan ke aparat Polsek Rasa NaE Barat. Tiba di lokasi, aparat Polsek Rasa NaE Barat dan tim identifikasi Polres Bima Kota kemudian melakukan olah TKP. Selain memeriksa TKP, Tim Identifikasi juga melakukan mengambil sidik jari seluruh karyawan. Pasalnya, pengambilan sidik jari ini merupakan prosedur penyelidikan.

Kepala Collection, L Herman yang ditemui usai olah TKP menuturkan, dugaan pencurian ini terjadi pada malam antara Senin hingga Selasa subuh. Pelaku, katanya, diduga sudah berada di dalam ruangan kantor saat malam hari sebelum office boy pulang. Diduga pula, pelaku menyelinap masuk saat office boy tengah melakukan bersih-bersih kantor. “Diperkirakan pelakunya memang sudah di dalam,” terang Herman yang tengah melakukan survey di Kota Bima.

Setelah seluruh karyawan pulang, diduga pelaku kemudian beraksi dengan menuju kamar tempat dua unit brankas terletak.

Namun hanya brankas yang berukuran kecil yang berusaha dibobol. Hanya saja, upaya pelaku gagal setelah tak berhasil menjebol brankas. Kemungkinan karena frustasi tak berhasil, pelaku lantas ke luar dan kabur melalui pintu bagian atas. Lantaran tak berhasil dibawa, seluruh uang tunai yang nilainya ratusan juta serta surat-surat berharga milik nasabah berhasil selamat. Hanya saja, pelaku berhasil membawa kabur sebuah handycam.

Kapolsek Rasa NaE Barat, Kompol H Nurdin yang ditemui membenarkan adanya peristiwa pembobolan tersebut. Saat ini, katanya, kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihaknya.

Untuk sementara, pihaknya sudah memintai keterangan tiga orang karyawan setempat sebagai saksi. “Untuk kerugian hanya sebuah handycame yang berhasil diambil, kalau uang kita belum tahu apakah ada berhasil diambil atau tidak,” terang Nurdin seraya menambahkan jika kejadian seperti ini peristiwa kedua dalam kurun waktu satu tahun terakhir. (use)

TKW Asal Dompu Tewas Kecelakaan di Arab Saudi Dompu (Suara NTB) Tenaga kerja wanita (TKW) asal Dusun Foo Mpongi Desa Bara Dompu dikabarkan meninggal dunia karena kecelakaan mobil bersama majikannya di Arab Saudi. Nuraya yang sudah bekerja lebih dari dua tahun ini tidak ditanggung asuransi karena sudah lewat dari masa kontrak. Namun kepulangan jenazah sepenuhnya ditanggung majikan.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu, H Burhan, SH kepada Suara NTB, Selasa (10/ 12) mengaku mendapat informasi soal kematian Nuraya warga Bara yang menjadi TKW ke Arab Saudi dari PJTKI di Mataram. Dirinya diberi tahu melalui telepon dan pihak PJTKI langsung mengkoordinasikannya dengan keluarga. “Nuraya meninggal saat menemani majikannya jalan dan mengalami kecelakaan,” katanya.

Kecelakaan yang dialami Nuraya ini tidak ditanggung asuransi untuk pemulangan dan biaya lainnya, karena ia sudah tidak dalam masa kontrak. Nuraya menjadi TKW ke Arab Saudi memasuki tahun ke 3, sementara masa kontraknya yang menjadi tanggungan asuransi selama dua tahun. “Masa kontraknya dua tahun, tapi setelah masa kontraknya ia tetap bekerja di rumah majikan yang sama,” jelasnya.

Kendati tidak ditanggung asuransi, dikatakan H Burhan, jenazah Nuraya akan dipulangkan ke tanah air dan menjadi tanggungan majikan. Saat ini, pemulangan jenazah sedang dalam proses pengurusan. “Untuk gaji tetap dikirimkan ke keluarganya di Indonesia, sehingga tidak ada masalah soal gaji,” jelasnya. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Pegawai Pindah dari KSB Diduga Dipungut Biaya Taliwang (Suara NTB) Imbauan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM agar bagi pegawai yang ingin pindah untuk menyumbangkan tanaman pohon ke daerah diduga bermasalah di tingkat pelaksanaannya. Pasalnya imbauan yang sifatnya sukarela itu pada praktiknya ada pihak yang memanfaatkan dengan cara meminta sejumlah uang kepada pegawai bersangkutan dengan alasan untuk menutupi kewajiban tersebut.

Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, setiap pegawai yang mengajukan pindah tugas dimintai sejumlah uang untuk membeli pohon sebagai pemenuhan imbauan bupati tersebut. Ironisnya kebijakan yang tidak ada standar prosedurnya tersebut nampaknya dimanfaatkan oleh oknumoknum tertentu karena setiap pegawai ditarik dana dengan nominal bervariasi hanya untuk membeli pohon.

Inspektorat Kabupaten (Itkab) setempat sendiri sudah mencium gelagat yang tidak wajar dalam pelaksanaan imbauan bupati tersebut. Inspektur Itkab KSB Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si yang dikonfirmasi, Senin (10/12), membenarkan pihaknya telah menangani dugaan tersebut. “Bupati langsung yang perintahkan saya untuk menelusurinya,” katanya.

Sementara ini dari hasil

penelurusannya, Itkab KSB menemukan, jumlah dana yang telah ditarik atas pelaksanaan imbauan bupati tersebut tercatat sebesar Rp 121 juta. Jumlah itu didapatkan dari sekitar 30 pegawai yang telah mengajukan pindah kerja dalam rentang beberapa tahun terakhir. “Itu belum final tapi hasil pemeriksaan sementara akan dilaporkan ke bupati, karena bupati juga yang memerintahkan untuk mengecek informasi ini,” timpalnya.

Atas temuan itu, Itkab saat ini tengah melakukan penghitungan di lapangan. Menurut Ady, sementara ini belum ada indikasi persoalan atas pelaksanaan imbauan bupati tersebut. Baru akan dianggap bermasalah jika dari hasil penghitungan nantinya ditemukan adanya ketidaksesuaian antara nilai dana yang terkumpul dengan jumlah pohon yang katanya selama ini telah disumbangkan oleh para pegawai

yang telah mengajukan permohonan pindah.

“Kami juga sudah pernah tanya beberapa pegawai yang menyubang, jawabannya mereka ikhlas. Tapi saya kira itu alasan mereka agar tidak di BAP. Tapi saya tidak terima alas an itu, karena ini ada laporan ke bupati soal praktik itu (penarikan dana untuk membeli pohon),” timpal Ady. Sementara itu Badan Kepegawaian Pendidikan Latihan (BK-Diklat) selaku instansi yang mengurusi kepegawaian membenarkan terkait imbauan sumbangan pohon oleh tiap pegawai yang bakal mengajukan permohonan pindah. Namun demikian, BK-Diklat membantah jika dalam praktiknya terjadi pemungutan dana pembelian pohon seperti isu yang santer beredar saat ini. “Kita hanya imbau mereka, tidak ada memungut uang, hanya meminta

mereka menyumbang tananam,” jelas kepala BK-Diklat KSB Abdul Malik Nurdin, S.Sos kepada wartawan yang dihubungi via ponsel.

Menurutnya dalam pelaksanaan imbauan tersebut, BKDiklat tidak menerima dalam bentuk uang. Melainkan pegawai bersangkutan hanya melaporkan jika mereka telah melaksanakan penanaman pohon sesuai imbauan bupati tersebut. “Mereka hanya melapor, pak ini kuitansi bukti pemeblian tanaman dan ini orang yang akan menanamnya. Ya kami hanya sampaikan terima kasih karena kami hanya menyampaikan imbauan bupati saja,” cetusnya seraya kembali menegaskan jika anjuran menyumbang pohon bagi pegawai yang akan pindah itu merupakan kebijakan bupati.

“Kami hanya jalankan imbauan bupati. Itu saja,” sambungnya.

Ia juga membenarkan jika persoalan tersebut tengah ditelusuri oleh Itkab setempat. Nanum demikian hingga detik ini kata Malik, Itkab belum bisa membuktikan apakah ada oknum yang bermain di internal BKDiklat dalam menyelewengkan kebijakan bupati tersebut. “Sila-

kan tanya Inspektorat ada nggak BKD minta uang. Kami tidak pernah merasa ada pegawai kami yang minta uang,” klaimnya.

Selanjutnya ia mengungkapkan, selama ini tidak semua pegawai yang mengajukan permohonan pindah memenuhi imbauan menyumbang pohon tersebut. Sebab kebijakan tersebut tidak mengikat dan hanya agar pegawai bersangkutan dapat meninggalkan kesan baik pasca kepindahannya.

“Banyak yang tidak nyumbang, tidak apa-apa,” katanya.

Malik selanjutnya menyampaikan, di internal BK-Diklat sebenarnya ada isu yang berkembang sebaliknya. Di mana yang memanfaatkan imbauan bupati tersebut oleh oknum dari pihak luar. Oknumoknum tersebut dengan memanfaatkan nama BK-Diklat KSB meminta uang kepada pegawai yang ingin pindah dengan berpura-pura akan membantu kelancaran kepindahannya. “Silakan tanya Inspektorat, di kami tidak ada. Dan kalau nanti ada temuan Inspektorat bahwa ada orang BKD yang terlibat, kita akan tindak tegas sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku,” tandasnya. (bug)

Pejabat KSB Mulai Kembalikan Kerugian Negara

(Suara NTB/arn)

TUNTUT JEMBATAN - Demo warga Samapuin di Kantor Bupati Sumbawa, menuntut agar dibangunkan jembatan, Selasa (10/12).

Warga Samapuin Tabuh Gendang di Kantor Bupati Sumbawa Besar (Suara NTB) Lengkap dengan atribut gendang beleq, ratusan warga Samapuin yang berkerumun di depan kantor Bupati Sumbawa tampak heboh, Selasa (10/12). Aksi mereka itu bukanlah acara pertunjukan, namun mereka menuntut pembangunan jembatan di wilayah mereka.

Jembatan dimaksud adalah penghubung alternatif ke wilayah mereka. Mengingat akses satu-satunya yang ada saat ini makin sulit dilalui seiring padatnya pemukiman. Mereka bergerombol datang ke kantor Bupati, laki dan perempuan menggunakan kendaraan besar dilengkapi sound system diiringi alunan khas gendang beleq. Sambil menyerukan pembangunan jembatan ke wilayah setempat.

Koordinator aksi, Fachry Syamsuddin, dalam orasinya menyatakan, sebagai bagian dari Kelurahan dalam kota, warga Samapuin kesulitan keluar masuk dengan akses yang ada saat ini. Bahkan dianggap tak lagi memenuhi syarat. Pasalnya, jalan di Karang Goreng dulunya itu tidak di desain untuk roda empat. Namun sekarang, banyak kendaraan seperti mobil, truk, dokar lalu lalang saban hari. “Tak heran, kalau ada acara di sana (Karang Goreng) atau ada tumpukan material di pinggir jalan, ya kami hanya bisa saling maklum,” cetusnya.

Untuk itu, masyarakat merasa perlunya dibangun akses keluar masuk lain menuju Kelurahan Samapuin. Dengan membangun jembatan penghubung antara Samapuin dengan wilayah lainnya, melalui Karang Cemes pada tahun anggaran 2014 mendatang. Apalagi, usulan ini sudah lama diajukan. Namun hingga kini belum terealiasi. Agar selain melalui Karang Goreng, kita juga bisa keluar lewat jalur lain kalau ada jembatan. Usulan ini pun

sudah disanggupi Bupati, Sekda, DPRD. Semua siap mendukung pembangunan jembatan Samapuin,” klaimnya.

Atas tuntutan tersebut, Pemkab Sumbawa mengeluarkan surat pernyataan yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumbawa H. Saad Abdullah ST, yang menyatakan pembangunan jembatan Samapuin akan dianggarkan pada APBD 2014. Detail Engineering Design (DED) sudah ada sejak 2012 lalu, termasuk anggarannya yang sudah dimasukkan di APBD. Yang total anggarannya untuk pembangunan jembatan tersebut sekitar Rp 4,5 miliar.

Sedangkan terkait masalah pembebasan lahan yang katanya kini sertifikatnya atas nama TNI, dianggapnya hanya miskomunikasi. “Pihak Kodim sebenarnya boleh. Tapi izinnya itu harus sampai ke Panglima. Karena itu (Lahan) sertifikat atas nama mereka. Yang jelas itu masalah aset. Kami hanya teknis,” tandasnya. Seraya menambahkan, jika pembangunan tidak dapat dilakukan di lokasi awal, maka pihaknya juga sudah siapkan kajian teknis pembangunan ke bagian hilir, sekitar 60 meter dari lokasi semula atau tepatnya disamping kantor Perusda.

Sekda Sumbawa Drs. H. Rasyidi, yang dikonfrimasi lebih jauh soal pembebasan lahan menyebutkan, pihaknya masih akan melakukan penelusuran lebih jauh terkait kepastian pemilik lahan. Mengingat laha tersebut juga tidak ada dalam dokumen Pemkab. Koordinasi dengan Kodim, mengingat lahan tersebut kini telah bersertifikat atas nama TNI. “Kita telusuri lebih lanjut,” pungkasnya, seraya menegaskan, Kalau PU tidak punya alternatif lain dan harus di lokasi semula, maka mau tidak mau kita harus bicarakan dengan pemilik sertifikat. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Upaya percepatan pengembalian kerugian negara yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan menggandeng aparat hukum dan memberi tenggat waktu kepada para pihak terkait (pejabat dan staf pembuat kerugian, red) mulai membuahkan hasil.

Setidaknya berdasarkan data Inspektorat Kabupaten (Itkab) KSB yang menangani proses pengembalian kerugian negara itu, telah menerima sejumlah pihak terkait yang berniat untuk segera melakukan pengembalian. “Sudah ada beberapa orang yang datang ke kami. Dan setelah kita dekati, mereka akhirnya menyatakan akan segera mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkannya,” terang Inspektur Itkab KSB Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (10/12).

Untuk lebih meyakinkan, ada pihak terkait yang bahkan ternyata telah mengajukan asetnya untuk dijaminkan.

Menurut Ady sesuai ketentuan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memang menyarankan kepada para pihak terkait untuk mengambil langkah tersebut. Dan jika hingga batas watu ditentukan, yang bersangkutan tidak dapat melakukan pengembalian maka aset bersangkutan akan dilelang oleh negara. “Pihak yang menjaminkan asetnya itu berjanji akan nyelesaikan kewajibannya sebelum akhir triwulan 2014 mendatang.

Artinya sampai batas waktu itu tidak bisa dilunasi maka asetnya yang akan dilelang,” urainya.

Ady kembali menyampaikan posisi kerugian negara yang hingga kini belum dapat dituntaskan Pemda KSB mencapai Rp 1,4 miliar atau sekitar 48 persen dari total kerugian yang ditemukan oleh BPK. Dari jumlah tersebut kebocoran kerugian terbesar berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), sementara sisanya terjadi di beberapa Satuan Perangkat

Kerja Daerah (SKPD) lainnya.

“Paling banyak dari Dikbud hampir Rp 1 miliar dan sisanya ada beberapa di SKPD lainnya,” ungkap Ady tanpa merinci penyebab kerugian negara yang terjadi di Dinas Dikbud itu.

Dari total kerugian negara yang saat ini belum dikembalikan kebanyakan oleh BPK ditemukan di tahun 2013 ini. Sementara untuk tahun-tahun sebelumnya terhitung sejak 2005 silam sudah dilakukan pengembalian oleh para pihak terkait. “Kalau yang sekarang dominan hasil temuan 2013 yang dari Dinas Dikbud itu,” sambungnya.

Selanjutnya Ady menyampaikan, ada beberapa kerugian negara yang saat ini oleh Pemda KSB diusahakan untuk dihapuskan. Ini disebabkan pihak bersangkutan sudah tidak lagi dianggap mampu untuk melakukan pengembalian seperti telah meninggal dunia. Diakui ady sesuai aturan hal tersebut tidak dapat dilakukan, sebab jika pihak terkait tidak lagi mampu maka akan turun ke ahli warisnya. Namun demikian demi alasan kemanusiaan Pemda KSB berharap kewajiban pengembalian oleh ahli waris pihak terkait bisa dihapuskan.

“Kita sudah konsultasi ke BPK perwakilan Mataram.

Katanya ada celah, tapi mereka tidak bisa memutuskan.

Makanya kita mohonkan ke BPK pusat mudah-mudahan dalam waktu dekat ada keputusannya. Dan kalau dipenuhi saya kira kerugian negara kita tidak sama dengan nilai yang sekarang (Rp 1,4 miliar),” paparnya.

Pemda KSB memang tidak punya cara lain selain menekan para pihak terkait untuk segera mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkannya. Pasalnya selama ini penyebab tak sempurnanya pengelolaan keuangan di daerah salah satunya dipengaruhi masih ditemukannya kerugian negara yang disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. (bug)

Aktivis FKR di Sumbawa Tolak Pemilu Sumbawa Besar (Suara NTB) Aksi teatrikal para aktivis Front Keadilan Rakyat (FKR) menolak segala bentuk pelaksanaan Pemilu, sempat mengundang perhatian warga ataupun pegawai Pemkab, Selasa (10/12). Dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia pada 10 Desember.

Para aktivis melumuri tubuh mereka dengan cat berwarna membawa kotak putih bertuliskan “TPS” yang diplesetkan Tempat Penambah Sengsara.

Sambil berorasi mereka seolaholah melakukan peroses pemilihan dengan memasukkan kertas suara ke dalam kotak putih dimaksud. Setelah ada pejabat yang terpilih, pejabat tersebut kemudian melakukan penindasan kepada rakyat dan dilempari oleh

masyarakat pemilihnya sebagai bentuk ketidakpuasan.

Bahkan dalam pernyataan sikapknya mereka menilai anggaran pemilu yang cukup besar justru menyengsarakan rakyat. Anggaran tersebut lebih baik untuk membangun jembatan dan jalan di daerah ini. ‘’Tolak Pemilu, bangun jembatan,” tandas Koordinastor aksi, Cempe Satriawan, yang disamabut teriakan yang lain.

FKR juga menuntut segera usut tuntas semua kasus pelanggaran HAM. Hentikan segala bentuk kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Undang-undang pemiskinan terhadap para koruptor. Serta pemilu tidak penting, kesejahteraan rakyat yang lebih penting. (arn)

(Suara NTB/arn)

TEATRIKAL - Aksi teatrikal para aktivis FKR di kantor Bupati Sumbawa, Selasa (10/12).

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 11 Desember 2013

Siswa di Bima Jalani Ujian Semester di Rumah Warga Dari Hal. 1 Sementara itu, tak berapa lama setelah ujian selesai, Aparat Kepolisian, Danramil, Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Woha, masing-masing Kepala Sekolah (Kepsek) dan sejumlah tokoh masyarakat melakukan rapat dengan Jakariah dan keluarga. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Kantor Desa Keli. Dari pertemuan ini, kemudian dihasilkan beberapa kesepakatan salah satunya pemilik tanah memberikan jaminan kepada kedua sekolah untuk bisa digunakan sebagaiana mestinya. Mengingat kasus sengketa lahan ini belum diputuskan oleh Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima. Terkait itu juga, pihak Zakariah memberikan jaminan tidak akan mengganggu gugat sekolah sebelum ada keputusan sah dari PN terkait kepemilikan tanah.

Zakariah yang dikonfirmasi mengatakan, pihaknya terpaksa melakukan penyegelan lantaran adanya pernyataan dari pihak lain yang menyebutkan bahwa lahan tersebut adalah lahan kosong. Padahal lahan tersebut, akunya, merupakan milik keluarganya. ”Yang jelas tanah tersebut merupakan hak milik kami,’’ katanya.

Belakangan lanjutnya, dia merasa kecewa terhadap Pemkab Bima yang tak mau menyelesaikan masalah dimaksud. Untuk mengambil kembali lahan ini, dia pun melayangkan gugatan ke PN Raba Bima. Dalam gugatan tersebut, dari tiga kali mediasi hanya satu kali dihadiri oleh

pihak Pemkab Bima melalui Bagian Hukum. Dalam mediasi ini juga, Hakim sempat menawarkan nilai Rp 500 juta untuk dua lahan tersebut namun dia tolak karena nominal tersebut tak sesuai dengan harga tanah saat ini.

Berdasarkan pantauan, para siswa terlihat bingung mengetahui sekolahnya disegel. Hanya saja, para siswa terlihat ceria lantaran belum mampu memahami persoalan sengketa yang terjadi. Selain itu, setelah menjalani ujian, para siswa ini juga sempat berkumpul di tengah-tengah rumah warga mengambil hasil ujian. Setelah menjalani ujian, para siswa ini pun dipulangkan.

Sementara itu, Humas PN Raba Bima Fatchu Rochman SH yang dihubungi Selasa siang menyebutkan, kasus ini masih dalam proses mediasi dari pemohon dan tergugat yang diwakili oleh Bagian Hukum Kabupaten Bima lengkap dengan surat tugas. Lantaran masih dalam proses mediasi, pihaknya belum masuk dalam proses persidangan gugatan perdata. Hanya saja belum diagendakan kapan pelaksanaannya.

Fatchu pun kaget dengan adanya aksi penyegelan tersebut, pasalnya hingga kemarin belum ada keputusan apa-apa. “Itu ndak boleh sebenarnya, prosesnya juga kan masih berlangsung,” tandasnya. (use)

Itjen Temukan 61 Pelanggaran Dari Hal. 1 Rincian 61 item temuan itu, terbanyak bidang keuangan, kaitan dengan tertib administasi kebendaharaan, baik di Kanwil sampai UPTD. “Tertinggi pelanggarannya, terkait pengelolaan administrasi keuangan belum tertib mencapai 17 temuan,’’ sebut Sevial.

Namun dari sisi dana yang belum dipertanggungjawabkan relatif kecil, hanya Rp 6 juta.

Pelanggaran terbanyak kedua, Pada bidang pemasyarakatan. Temuan ini menyangkut masih adanya HP di dalam Lapas dan Rutan, pelaksanaan hak dan kewajiban napi / tahanan belum maksimal, serta keamanan dan ketertiban di dalam lapas dan rutan belum maksimal.

Pelanggaran lain bidang Kepegawaian, yakni terkait tingkat disiplin. Sedangkan pelanggaran bidang keimigrasian relatif sedikit, termasuk bidang Hukum dan Ham. Sevial berharap, temuan itu segera jadi bahan evaluasi pihak Kanwil dan jajaran, demi perbaikan di tahun tahun mendatang. Tapi setidaknya ada kabar membuat pihaknya sumringah,

karena berdasarkan LHP BPK, Kanwil Kum HAM mendapat predikat B. “Tapi ini belum cukup, setidaknya predikat itu B plus,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Agusta Konsty Embly menyaksikan penandatanganan Pakta Integritas seluruh bidang dan UPT terkait komitmen menghindari gratifikasi. Penandatanganan Pakta Integritas itu sebagai komitmen program pengendalian gratifikasi lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Dipaparkannya, sesuai Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, gratifikasi dalam arti luas adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata.

“Kita sebagai pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM wajib mendukung program pengendalian gratifikasi yang dicanangkan Bapak menteri ini,” tegasnya. (ars)

Ditreskrimsus Tunggu Jawaban BPKP Dari Hal. 1 Sebaliknya, jika berkas sudah dianggap cukup, maka BPKP akan menindaklanjuti dengan perhitungan kerugian negara.

Kasus ini sebelumnya melalui proses panjang sebelum menentukan metode menghitung kerugian negara.

Setelah tim Ditreskrimsus menindaklanjuti hasil Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK, akhirnya kasus tersebut menemukan arah, menghitung kerugian negara ditentukan dengan metoda harga pembanding pengadaan Alkes. Metode ini semakin terang ketika pihak Ditreskrimsus memeriksa 10 orang saksi dari supplier

produk Alkes di KPK.Total saksi dari distributor ini menjadi 14 orang.

Perjalanan panjang kasus ini dimulai dengan penyelidikan tahun 2009 lalu dan hampir SP3 tahun 2010 dan 2012. Sebab beberapa kali dimentahkan Kejaksaan akibat metode perhitungan kerugian negara yang sederhana, menggunakan harga pembanding penawaran rekanan. Namun setelah melalui Korsup KPK tahun 2012 lalu, kasus ini ada titik terang, sampai akhirnya awal 2013 pola perhitungan kerugian negara ditemukan dengan metode harga pembanding pada saat Alkes ini diadakan (dibeli). (ars)

Halaman 5

Seleksi KPU Provinsi NTB

Tes Kesehatan Rohani Diduga Tak Sesuai Ketentuan Mataram (Suara NTB) Tes kesehatan dalam proses seleksi KPU Provinsi NTB diduga belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal itu dikarenakan proses pemeriksaan kesehatan, khususnya kesehatan rohani yang diduga tidak sesuai ketentuan.

Informasi yang dihimpun Suara NTB menyebutkan, terkait pemeriksaan kesehatan ini, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi NTB, telah mengeluarkan surat dengan nomor 0110/IDI-WIL/28/XII/2013 tertanggal 9 Desember 2013.

Mengacu pada surat tersebut, pemeriksaan neurobehaviour yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan rohani, dokter pemeriksanya adalah dokter spesialis neurologi dan spesialis kesehatan jiwa RS Jiwa Kota Mataram. Sementara, tes kesehatan yang dilakukan Timsel KPU NTB, hanya dilakukan di RS Bhayangkara.

Dikonfirmasi mengenai persoalan seputar pemeriksaan kesehatan ini, Ketua IDI NTB, IK. Gerudug, belum dapat memberikan klarifikasi.

“Maaf, saya sedang melayani pasien,” elaknya saat dikonfirmasi melalui ponselnya.

Sebelumnya, surat pernyataan dari para calon anggota KPU NTB yang tidak lolos juga mengungkapkan adanya sejumlah kejanggalan dalam proses seleksi tersebut. Kejanggalan pertama, terkait penunjukan timsel yang dinilai tidak didahului oleh uji publik. Padahal, ketentuan mensyaratkan adanya uji publik untuk penunjukan tersebut.

Persoalan berikutnya adalah terkait sejumlah tahapan dalam seleksi. Para calon menilai, terdapat unsur ketidakcermatan timsel menyusul adanya salah satu calon yang lulus seleksi, meski ia diketahui pernah menjadi caleg pada Pemilu

2009 lalu. Calon tersebut diketahui menjadi anggota Partai Gerindra dan pernah mengikuti seleksi untuk KPU Kabupaten Lombok Utara, namun tidak lolos karena pernah menjadi caleg tersebut.

Kriteria seleksi yang diberlakukan juga memperlihatkan adanya kejanggalan. Biasanya, proses seleksi kesehatan untuk calon anggota KPU disesuaikan dengan organisasi yang akan ditempatinya. Persoalannya terlatak pada, proses seleksi kali ini yang dilakukan dengan menyeragamkan standar kesehatan yang harus dimiliki seorang anggota KPU dengan profesi lainnya.

Selain itu, kualitas kesehatan seorang calon ternyata juga dinilai dari kondisi kesehatan pada saat sang calon menjalani tes. Misalnya saja, jika seorang calon sedang mengidap sakit gigi pada saat tes kesehatan berlangsung,

maka ia bisa memperoleh skor nihil untuk kesehatan giginya.

Sayangnya, penerapan standar kesehatan ini ternyata tidak konsisten. Sejumlah calon yang lolos, dinilai juga memiliki permasalahan dengan kesehatannya.

Proses tes psikologi yang dijalani juga menimbulkan tanda tanya. Pada sesi wawancara misalnya, para peserta yang dibagi dalam sejumlah kelompok ternyata bukan diwawancarai satu persatu, melainkan digabung dalam satu sesi wawancara secara bersamaan.

Pernyataan sikap tersebut, kemarin ditandatangani oleh 23 calon. Pernyataan ini, yang disertai sejumlah tuntutan dikirimkan ke KPU Pusat dan juga ditembuskan ke sejumlah pihak yang berkompeten, seperti HIMPSI NTB. Ketua Timsel KPU NTB, Prof. Dr. Agil Al Idrus M.Si, yang dikonfirmasi terpisah me-

nampik adanya anggapan bahwa pihaknya teledor dalam melaksanakan proses seleksi.

Menurut Agil, untuk urusan penunjukan dirinya dan rekan – rekannya, itu merupakan ranah kebijakan KPU Pusat.

“Kita tidak punya kapasitas (untuk menjawab protes terkait penunjukan timsel),” ujarnya.

Sementara itu, untuk tes kesehatan dan psikologi, menurutnya timsel juga telah bekerjasama dengan pihak – pihak yang berkompeten. Tes kesehatan dilaksanakan oleh pihak RS Bhayangkara sementara tes psikologi juga dilaksanakan oleh para ahli yang berkompeten.

“Ujian tertulis itu yang buat (KPU) pusat. Kami hanya menjalankan saja,” ujarnya. Ia menjamin, hasil seleksi itu telah mereka jalankan dengan maksimal. “Perkara ada yang tidak puas, itu adalah risiko dari sebuah tes. Tidak mungkin lulus semua,” tandasnya. (aan)

Warga Loteng Desak Pemprov Kembalikan Kasus KP3S Periksa Pengurus Setelah Lahan di Kawasan Mandalika Resort Kajian Berkas Rampung

Mataram (Suara NTB) Sekitar seratusan orang warga Lombok Tengah (Loteng) bagian selatan mendatangi Kantor Gubernur NTB. Mereka menuntut Pemprov NTB untuk mengembalikan lahan mereka yang berada di Kawasan Mandalika Resort, lahan eks Lombok Tourism Development Corporation (LTDC) dikembalikan ke masyarakat. Karena mereka menilai, perolehan lahan tersebut dari masyarakat tidak sesuai dengan prosedur.

Salah seorang orator, Syamsul Hadi mengatakan, sekitar 1.250 hektar lahan masyarakat di kawasan tersebut diperoleh dengan cara-cara yang tidak prosedural.

“Lahan itu dirampas, itu bukan dibeli, tetapi digusur. Siapa yang bilang ini sudah diganti rugi. Sejak zaman Gubernur Warsito ini tidak jelas lahan 1.250 hektar ini,”ujarnya berapi-api.

Mereka menuntut, Pemprov NTB mengembalikan lahan dan mensertifikasi tanah masyarakat yang dinilai telah dirampas. Selain itu, pemprov diminta mengusir Bali Tourism Development Corporation (BTDC) yang mengelola kawasan Mandalika Resort saat ini.

Koordinator aksi, M. Fadli menambahkan, sengketa lahan di pesisir Pantai Kuta dan Mawun Loteng menyebabkan ribuan petani terancam kehilangan tanahnya. Saat ini, katanya ada beber-

(Suara NTB/cem)

DEMO - Massa yang menggelar aksi demo di halaman kantor Gubernur NTB, Selasa kemarin. apa HPL dan HGB yang diberikan pemerintah kepada perusahaan antara lain PT Artika seluas 600 hektar, PT Sadhana Arif Nusa seluas 630 hektar dan pengusaan lahan seluas 135 hektar di kawasan yang dikelola BTDC. Selain itu, mereka menolak rencana BTDC untuk membangun infrastruktur jalan sepanjang 4 Km dengan lebar 90 meter di kawasan Mandalika Resort.

Untuk pembangunan infrastruktur jalan tersebut, BTDC mengalokasikan anggaran Rp 52 miliar yang akan dikerjakan oleh salah satu BUMN. Masyarakat menilai lahan tersebut masih belum clear dan clean.

Pantauan Suara NTB, setelah berhasil menerobos pintu gerbang Kantor Gubernur, para pendemo

kemudian berorasi di depan halaman kantor Gubernur. Mengawal aksi tersebut, puluhan aparat Kepolisian datang dari Polres Mataram dan Polda NTB untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Para pendemo akhirnya membubarkan diri karena tidak ada satupun pejabat pemprov yang menemui mereka.

Sebelumnya, mereka ditawarkan untuk memilih perwakilan untuk berdialog dengan Wakil Gubernur terkait dengan permasalahan tersebut, namun para pendemo menolak. Mereka hanya mau berdialog langsung dengan Gubernur NTB. Mereka kemudian membubarkan diri tetapi sebelumnya membubuhkan cap jempol darah di atas bendera merah putih. (nas)

Rendah, Serapan Anggaran Delapan SKPD Pemprov NTB Dari Hal. 1 Realisasi keuangan ini, katanya, meningkat jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 76,91 persen. Sementara relaisasi fisik sebesar 83,47 persen per November juga mengalami peningkatan jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 80,85 persen.

Disebutkan, delapan SKPD dengan serapan terendah tersebut dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing lima SKPD dengan serapan keuangan terendah dan lima SKPD dengan serapan fisik terendah.

Lima SKPD dengan capaian keuangan terendah yakni Biro Administrasi Kesra sebesar 59,77 persen, Biro Hukum 59,94 persen, Dinas Petrenakan dan Keswan 66,19 persen, Dishubkominfo 66,63 persen dan Dislutkan 67,75 persen. Sedangkan lima SKPD dengan capaian fisik terendah yakni Biro Hukum 61,60 persen, Dinas Peternakan dan

Keswan 66,26 persen, RSJ Provinsi 73,86 persen, Korpri 74,46 persen dan Disbudpar 75,75 persen.

“Dua SKPD dengan serapan keuangan dan fisik rendah yakni Biro Hukum dan Dinas Peternakan dan Keswan,”tuturnya.

Selain itu, terdapat lima SKPD dengan capaian keuangan tertinggi yakni Sat Pol PP sebesar 86,23 persen, Bakesbangpoldagri sebesar 85,83 persen, Dinas Pendapatan Daerah 85,14 persen, Biro Pemerintahan 84,85 persen dan Kantor Penghubung sebesar 84,83 persen. Serta Lima SKPD dengan capain fisik tertinggi yakni BKD dan Diklat NTB 93,23 persen, Bappeda 92,48 persen, Biro AP dan LPBJP 92 persen dan Biro Organisasi 91,2 persen.

Dalam APBD Perubahan 2013, terdapat 10 SKPD dengan pagu dana Belanja Langsung (BL) tertinggi yakni Dinas PU NTB dengan pagu BL Rp 420 miliar lebih, realisasi keuangan 80,26 persen dan

fisik 91,46 persen. RSUP NTB dengan pagu 65 miliar lebih, realisasi keuangan 52,75 persen dan fisik 60,54 persen.

Sekretariat DPRD dengan pagu 50 miliar lebih, realisai keuangan 75,61 persen dan fisik 75,61 persen.

Dinas Kesehatan NTB dengan pagu Rp 35 miliar lebih, realisasi keuangan 56,39 persen dan fisik 59,49 persen.

Biro Umum Setda NTB dengan pagu Rp 32 miliar lebih, realisasi keuangan 65,07 persen dan fisik 71,88 persen. Dinas Pendapatan Daerah dengan pagu Rp 21 miliar lebih, realisasi keuangan 73,25 persen dan fisik 73,25 persen. Dinas Pertanian dan TPH NTB dengan pagu Rp 21 miliar lebih, realisasi keuangan 60,78 persen dan fisik 74,75 persen.

Dinas Peternakan dan Keswan NTB dengan pagu Rp 17 miliar lebih, realisasi keuangan 60,2 persen dan fisik 78,3 persen.

Dikpora NTB dengan pagu Rp 17 miliar lebih, realisasi keuangan 60,2 persen dan fisik 78,30 persen. Dinas Kelautan dan Perikanan NTB dengan pagu Rp 16 miliar lebih, realisasi keuangan 47,61 persen dan fisik 68,25 persen. Total pagu belanja langsung APBD perubahan 2013 sebesar Rp 698 miliar lebih, realisasi keuangan dan fisik hingga November rata-rata sebesar 73,85 persen dan 83,47 persen.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dalam arahannya mengapresiasi serapan anggaran yang meningkat jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Terhadap sisa anggaran yang belum dieksekusi, ia meminta jajaran pimpinan SKPD memastikan semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan koridor yang ada.

Sisa pelaksanaan anggaran yang belum dieksekusi, katanya harus dipastikan selesai tepat waktu. Selain itu, evaluasi tersebut juga untuk bahan perbaikan dan peningkatan tahun mendatang. “Sehingga tidak pada akhir-akhir tahun kita semua menjadi kalang kabut. Pastikan semuanya berjalan dengan proses-proses sesuai aturan yang ada dan tepat sasaran serta tepat waktu,”pungkasnya. (nas)

Mataram (Suara NTB) Hingga saat ini, penyidik Ditreskrimsus belum mengagendakan pemeriksaan para pengurus Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S). Pemeriksaan hanya dilakukan terhadap pemberi hibah, Biro Keuangan Pemprov NTB. Keterangan Ditreskrimsus, pengurus diperiksa setelah kajian berkas rampung.

Kajian berkas yang dimaksud Kasubdit III Tipikor, AKBP Nurodin, SIK, terkait dengan kelengkapan berkas yang menjadi bukti pendukung penyelidikan. Pada dasarnya, berkas menurutnya sudah lengkap.

Hanya masih ada beberapa poin yang perlu dikaji, sebelum melangkah ke pemeriksaan pengurus. “Beberapa poin dalam berkas, masih kami pelajari dulu, kami kaji dulu. Kalau itu sudah rampung, ya kami panggil pengurusnya (KP3S),” kata Nurodin kepada Suara NTB, Selasa (10/12).

Namun tidak dijelaskan

beberapa poin dalam berkas yang dimaksud Nurodin.

Dalam kasus ini, pihaknya masih membatasi untuk disampaikan ke publik, karena masih dalam tahap penyelidikan. Kasus penggunaan dana hibah dari Pemprov NTB senilai Rp 1,2 miliar yang diduga tidak jelas pertanggungjawabannya itu, ini tetap dianggap prioritas.

Hanya saja menurutnya, ada beberapa kasus lain yang juga prioritas ditangani, sehingga fokus penanganan perkara terbagi. “Ada beberapa kasus yang kami kosentrasi selesaikan, seperti kasus Alkes RSUD Lotim, kasus Terminal Haji BIL. Juga kasus (penyelundupan) Blackberry dan iPhone, kami masih berusaha merampungkan pembuktian untuk tindak pidana korupsinya,” beber Nurodin.

Sementara mengenai kasus KP3S, pihaknya tetap akan menindaklanjuti, sebab data awal sudah dipegang. (ars)

Tiga Paket Lelang Belum Tuntas Mataram (Suara NTB) Hasil evaluasi pelaksanaan APBD NTB 2013 hingga November, dari 187 paket lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebanyak tiga paket belum tuntas dilakukan pelelangan. Tiga paket lelang yang belum tuntas tersebut senilai Rp 803 juta.

Hal tersebut diungkapkan, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Aryadi, M.Si pada rapat evaluasi pelaksanaan APBD NTB periode Januari - November 2013 bertempat di Ruang rapat Utama kantor Gubernur NTB, Selasa (10/12) siang.

Rapat evaluasi dipimpin Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si didampingi Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH dan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Aryadi, M.Si. Rapat evaluasi dihadiri pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB.

Dikatakan, tiga paket lelang yang belum tuntas hingga November dan harus dilelang ulang karena tidak ada peminat dan keterbatasan waktu pelaksanaan yakni perencanaan gedung secretariat DPRD, penyusunan DED kawasan Maestro (Marine Esco Sport Tourism) Meninting dan pengadaan alat kesenian oleh Disbudpar.

Sementara itu, progres pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB sampai dengan 4 Desember 2013 sebanyak 184 paket dari 187 paket yang ada. Paket lelang yang sudah selesai lelang sebanyak 184 paket dengan dana Rp 344 miliar lebih.

Jumlah paket lelang 187 paket dengan dana Rp 345 miliar lebih. Dari proses lelang sebanyak 184 paket tersebut telah mampu menghemat anggaran sekitar Rp 29 miliar lebih.”

Efisiensi lelang sebesar Rp 29 miliar lebih,”tandasnya. (nas)

Bukan Sarang Teroris Dari Hal. 1 Dengan adanya ‘’cap merah’’ tersebut, masyarakat NTB tentu tidak sependapat dengan predikat itu. Akhirnya dilakukan penelitian oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerjsama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasilnya?

Zusiana Elly Triantini, M.Si, peneliti asal UIN Sunan Kalijaga menyebutkan, bahwa NTB bukan sarang teroris. Dalam sosialisasi bertajuk ‘’Potensi Terorisme dan Pencegahan Terorisme’’ yang diselenggarakan Bakesbangpoldagri NTB Selasa kemarin (10/12), menemukan bahwasanya daerah NTB bukan sarang teroris sebagaimana anggapan selama ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukannya secara nasional pada 20 provinsi lainnya di Indonesia bersama sejumlah peneliti lainnya menemukan bahwa NTB bukan sarang teroris sebagaimana anggapan selama ini. Dari penelitian yang dilakukan selama tiga bulan tersebut tidak ditemukan narasi terorisme dalam pemahaman keagamaan masyarakat NTB. Justru yang berkembang ialah narasi keagamaan radikal dan militan.

Lebih lanjut Zusiana Elly

Triantini menyebutkan bahwa militansi yang berkembang di NTB selama ini masih dalam taraf tidak membahayakan. Meskipun tidak berbahaya, namun ia tidak menampik adanya potensi terorisme yang diawali oleh militansi yang kuat di tengah-tengah pelajar tersebut. Sehingga, setiap orang patut untuk mewaspadai kondisi tersebut.

Disebutkannya, bahwa penerimaan narasi militansi dan radikalisme di kalangan pelajar di NTB berasal dari beragam unsur seperti referensi bacaan (buletin dan majalah), resonasi dari organisasi luar seperti HTI dan MMI. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang dilakasanakan dalam kurun waktu tiga bulan yaitu Juli sampai Agustus ini melibatkan 32 demografi informan yang berasal dari delapan unsur seperti remaja mushala, Lembaga Dakwah Kampus, organisasi pemuda, aktivis politik, tokoh masyarakat, tokoh agama dan khatib.

Dipilihnya Kota Mataram sebagai lokasi peneilitian karena diangggap mampu mewakili berbagai suku dan etnis di NTB. Selain itu, Kota Mataram juga sebagai pusat kota tempat bertemunya berbagai unsur kebudayaan. (dys)

OPINI

SUARA NTB Rabu, 11 Desember 2013

Halaman 6

Mafia Politik di Parlemen Oleh :

Penanganan Gizi Buruk Jangan Setengah Hati MENJADI ibukota provinsi, tidak serta merta membuat Kota Mataram serba lebih baik dibandingkan kabupaten/kota lainnya di NTB. Dalam bidang kesehatan misalnya. Dengan fasilitas kesehatan di atas standar daerah lain di NTB, masih saja ditemukan penyakit gizi buruk. Memang penyakit apapun namanya bisa menghampiri siapa saja.

Tetapi, yang menjadi keheranan banyak kalangan, kasus gizi buruk masih ditemukan di Kota Mataram. Tidak berlebihan kalau Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati menuding Pemkot Mataram kecolongan terkait kasus gizi buruk yang dialami Miya Ramdhani, bocah 7 tahun warga Lingkungan Peresak Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram yang kini terbaring lemah di RSUP NTB. Pasalnya, Pemkot Mataram mengklaim kalau pihaknya begitu konsen memperhatikan kasus gizi buruk. Kader-kader posyandu Se-Kota Mataram konon menjadi ujung tombak deteksi dini kasus gizi buruk. Bahkan, Dewan juga telah menyetujui penambahan insentif bagi kader posyandu yang dianggap memiliki andil besar terhadap pengungkapan kasus-kasus yang berhubungan dengan kesehatan di masyarakat.

Apalagi ada kesan kalau kasus gizi buruk itu ibarat gunung es yang hanya tampak puncaknya saja. Artinya, yang terungkap di permukaan hanya sedikit, tetapi sesungguhnya masih banyak kasus serupa yang membutuhkan perhatian ekstra dari Pemda. Kasus gizi buruk yang menimpa Miya Ramdhani sepertinya harus membuat Pemkot Mataram meningkatkan kewaspadaan. Melihat kondisi Miya Ramdhani yang hanya tinggal tulang terbalut kulit, tidak salah juga kalau ada yang menilai Pemkot kecolongan.

Kalau memang, Miya Ramdhani sudah pernah mendapat perawatan, mengapa sekarang kondisinya bertambah parah.

Seharusnya, kalau memang Dikes Kota Mataram serius menangani kasus tersebut, Miya Ramdhani tentu sudah membaik. Meskipun mungkin ada penyakit bawaan yang menyertai penyakit gizi buruk yang dialaminya.

Sepertinya, anggaran cukup tinggi yang dialokasikan Pemkot Mataram dalam bidang kesehatan terkesan mubazir.

Karena, hajat penambahan insentif kader posyandu misalnya, supaya para kader posyandu lebih bersemangat melaksanakan tugasnya mengungkap kualitas kesehatan masyarakat melalui pekan penimbangan balita. Tetapi, setelah kasus ditemukan, penanganannya malah tidak tuntas.

Padahal, kasus gizi buruk yang terungkap di Mataram, tidak sedikit. Data dari Dikes Kota Mataram menyebutkan, sepanjang tahun 2013 ini, Dikes menemukan 30 kasus gizi buruk. Tingginya temuan kasus gizi buruk menggambarkan bahwa derajat kesehatan masyarakat belum baik. Dengan anggaran kesehatan yang begitu besar, Pemkot Mataram seharusnya lebih agresif memperhatikan masalah kesehatan, termasuk kasus gizi buruk. (*)

EMILU 2014 kurang dari setahun lagi. Kompetisi antara partai politik sudah dimulai. Bendera parpol, kampanye terselubung, dan iklan di berbagai media massa semakin bertebaran. Kandidat calon presiden (capres) dan calon anggota legislatif (caleg) tidak mau ketinggalan. mereka mulai menebarkan kharisma untuk mendekati rakyat.

Pemilu selalu mengeluarkan modal besar. Karenanya, pemilu bisa menjadi pecutan bagi siapapun untuk melakukan korupsi demi mendapatkan modal memenangkan pemilu.

Dan, kampiun korupsi yang paling “basah” menjelang pemilu adalah parlemen.

Kejahatan korupsi yang dilakukan oleh anggota parlemen nyaris sempurna. Bahkan hampir dapat dipastikan, parlemen adalah hulunya segala korupsi. Berbagai kasus korupsi melibatkan anggota parlemen dengan konfigurasi trias koruptika: legislatif, eksekutif, yudikatif. Korupsi politik di parlemen adalah pengkhianatan paling nyata atas amanah kedaulatan rakyat. Parlemen menjadi tempat jual-beli kekuasaan yang telah diamanti rakyat.

Kewenangannya yang besar menjadikan parlemen sebagai ladang empuk untuk mencari kekayaan. Korupsi politik di parlemen merupakan kejahatan yang sifatnya lebih berbahaya daripada yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan. Dampak sosial, politik, dan ekonominya lebih besar karena menggunakan kekuasaan dan kewenangan politik yang dimiliki parlemen.

Konspirasi korupsi sistematis yang dilakukan Komisi IX DPR periode 1999-2004 menjadi bukti paling nyata. Skandal dana haram Bank Indonesia sebesar 24 miliar itu melibatkan 52 anggota IX DPR 19992004. Fakta ini menunjukan bahwa korupsi politik diparlemen bukan lagi “gunug es”, melain sudah menjadi “kampung” korupsi yang diselimuti asap pekat keserakahan dan kemunafikan.

Maraknya kasus korupsi yang dilakukan anggota parlemen menunjukan kegagalan parlemen untuk melakukan shit of paradigm dari rezim sebelumnya. Mengutip pernyataan mantan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), pada masa Soekarno korupsi dilakukan

Anhar Putra Iswanto

(Mahasiswa Magister Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang; Asal Leong Tengah, Tanjung-KLU) dibawah meja, pada era Soeharto korupsi dilgelar di atas meja, dan era reformasi, mejamejanya pun di korupsi.

Parlemen adalah representasi kadaulatan rakyat yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan kekuasaan yang dijalankan oleh eksekutif.

Argumentasi ini mengikuti alur pemikiran UUD 1945 pascaamandemen yang membatasi peran dan fungsi eksekutif, dan memperkuat peran dan fungsi parlemen. Diantara penambahan peran parlemen adalah pengangkatan pejabat publik seperti; hakim agung, Pimpinan KPK, Pimpinan BPK, Pimpinan Bank Indonesia. Dalam konteks ini, dengan kekuasaan dan peran yang luas, dapatlah dikatakan bahwa baik-buruk bangsa ini ditentukan oleh parlemen.

Kegagalan perubahana paradigma oleh parlemen itu justru menempatkan DPR sebagai kampiun korupsi paling dominan. Berdasarkan laporan Lembaga Tranparency International Indonesia (TII) 2013, parlemen merupakan lembaga terkorup di Indonesia selain kepolisian, pengadilan, dan partai politik. temuan TII ini jelas saja membuat rakyat geram terhadap parlemen.

Parlemen adalah representasi tertinggi kedaulatan rakyat.

Jika kedaulatan itu dilanggar oleh anggota DPR, maka jelas akan mempengaruhi kepercayaan rakyat terhadap wakilnya di parlemen.

Korupsi politik di parlemen bersifat struktural. Bahkan kerap dilakukan secara berjamaah dengan melibatkan elitelit partai politik. Korupsi di parlemen tidak hanya persoalan penyalahgunaan kekuasaan, melainkan persoalan sistem dan budaya korupsi anggota parlemen. Peran mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam kasus korupsi daging sapi di Kementerian Pertanian menjadi bukti paling mutakhir betapa partai politik turut menjadi “biang kerok” habitus korupsi.

Disisi lain, partai politik juga sering menjadikan anggotanya di parlemen sebagai “kartu ATM” dalam melakukan broker anggaran negara (APBN).

Mereka lupa bahwa anggota DPR adalah perwakilan rakyat yang harus berjuang dan membela kepentingan rakyat, bukan untuk memperjuangkan

kepentingan partai politik semata demi mendaptkan “proyek” yang menghasilkan dana besar untuk pemilu.

Anggota DPR juga ditekan oleh parpol asalnya untuk menyetor sejumlah uang demi kelansungan hidup partai. Harus diakui, agar dapat dicalonkan kembali sebagai calon anggota DPR, faktor sangat menentukan.

Membersihkan Parlemen Menjelang pemilu 2014, lalu lintas parlemen menjadi sangat riskan dengan korupsi. Karena itu, rakyat sebagai pemilik kadaulatan, dan dengan keterlibatan seluruh unsur penegak hukum di negei ini wajib melakukan pemantaun terhadap parlemen. Dengan peranya yang begitu besar membuat parlemen terlihat “arogan” dan kebal hukum.

Mereka bisa melakukan apa saja, termasuk korupsi. Korupsi politik yang dilakukan secara berjamaah oleh anggota parlemen nyaris sulit untuk dibongkar, karena melibatkan segala unsur kekuasaan dan kekuatan politik.

Pengawasan terhadap parlemen mutlak dilakukan.

Mengapa? Pertama, parlemen adalah tempat nasip rakyat dipertaruhkan. DPR memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan negeri ini. DPR memiliki kewenangan dalam pembuatan UU, penentuan anggaaran belanja (budgeting), maupun pengontrolan. Baikburuknya wajah bangsa ini ditentukan oleh perilaku dan kerja yang dilakukan DPR. Maka, anggota parlemen harus melakukan tugas mulia itu dengan mengedepankan kepentingan rakyat dan tidak berperilaku busuk dan korup.

Kedua, diperlukan pembenahan partai politik. Parpol merupakan hilir sekaligus hulu dari parlemen. Partai politik menjadi pilar utama proses perekrutan anggota parlemen. Sebelum dipilih oleh rakyat, parpol memiliki peran besar untuk menyediakan calon anggota parlemen. Maka, kualitas anggota parlemen nantinya sangat ditentukan proses perkaderan dan penidikan politik yang dilakukan parpol.

Proses prekrutan calon anggota parlemen tidak hanya dilakukan berdasarkan kedekatan dengan elit partai tertentu dan kekuatan uang, tapi perlu dilihat integritas dan kualifikasi personal calon anggota DPR.

Dan sekarang, partai politik sudah menentukan calon angggota parlemennya pada 2014. Maka, rakyat harus menentukan pilihan dengan sebaik mungkin.

Ketiga, memecah mata rantai korupsi politik di parlemen perlu dilakukan peninjauan kembali (PK) atas kewenangan DPR yang begitu besar. Alihalih memindahkan pendulum kekuasaan dari eksekutif kepada legislatif, pilihan itu justru sekedar memindahkan pendulum habitat korupsi dari eksekutif menuju parlemen.

Akuntabilitas penggunaan kewenangan DPR perlu ditingkatkan dengan melibatkan kontrol publik yang masif dan berkualitas.

Pemilu 2014 merupakan momentum perubahan bangsa Indoneisia. Hitam-putih bangsa Inodnesia kedepan sangat ditentukan oleh kualitas pemimpin yang dipilih rakyat nanti. Jika yang terpilih adalah penjahat, maka sangat sulit untuk bangkit dari korupsi yang kian membabi buta. Kita berharap akan muncul pemimpin orisinil yang mengerti masalah dan solusi persolan bangsa. (*)

Dua sekolah disegel, siswa jalani ujian semester di rumah warga Akibat tidak ada antisipasi, siswa jadi korban

*** Tahun 2013, Dikes Kota Mataram temukan 30 kasus gizi buruk

Salah satu indikasi kemiskinan masih tinggi

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, Sumada, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah.

Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/ bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 11 Desember 2013

Halaman 7

Biaya Perizinan Tinggi

Pengembang Enggan Bangun Perumahan Sosial

Sapi di Lobar Bertambah

Kementerian PU Batal Tarik Anggaran Infrastruktur Rp 320 Miliar Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB, Ir. H. Dwi Sugianto, MM mengungkapkan, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PU batal menarik anggaran infrastruktur jalan dan jembatan sebesar Rp 320 miliar dari NTB. Kepastian itu diperoleh setelah dilakukan komunikasi dan pengiriman surat jaminan pemprov NTB ke Kementerian PU, bahwa persoalan pembebasan lahan dan Amdal dijamin dapat dituntaskan pemerintah daerah.

“Anggaran itu tidak ditarik karena kita sudah komunikasi Selasa lalu ke Jakarta. Paket pekerjaan jalan dan jembatan itu minggu ini sudah mulai lelang. Kenapa saya katakan tidak ditarik? Karena kalau paket sudah mulai dilelang berarti paket jalan ini terus berjalan,” ujarnya ketika dikonfirmasi di kantor Gubernur NTB, Selasa (10/12).

Hanya saja, kata Dwi, yang menjadi tugas dan kewajiban pemerintah daerah saat ini adalah pemprov NTB dan Pemkab Lombok Barat harus mempercepat penuntasan pembebasan lahan. “Paling tidak kita harapkan, Januari itu sudah ada tahapan-tahapan terkait dengan tingkat pembayaran tanah,” imbuhnya.

Proyek pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang anggarannya terancam ditarik dari NTB tersebut antara lain proyek pembangunan jalan by pass BIL tahap II dari Patung Sapi Lombok Barat – Jalan Gajah Mada Kota Mataram senilai Rp 255 miliar. Kemudian, proyek pembangunan jembatan di Banyumulek Lombok Barat senilai Rp 55 miliar dan proyek pembangunan jalan di kawasan Teluk Saleh, Moyo dan Tambora (Samota) di pulau Sumbawa dengan biaya konstruksi senilai Rp 40 miliar.

Anggaran akses pembangunan proyek by pass BIL tahap II sejak pertengahan tahun 2013 lalu ditahan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Anggaran tersebut ditahan karena tiga pemda yakni Pemprov NTB, Pemkab Lombok Barat (Lobar) dan Pemkot Mataram belum menuntaskan pembebasan lahan sepanjang 7,1 Km dari Patung Sapi, Lobar sampai Kota Mataram.

Total anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan untuk proyek by pass BIL tahap II tersebut sebesar Rp 65 miliar yang menjadi tanggungan pemerintah daerah. Pemprov NTB menanggung 50 persen atau sebesar Rp 32,5 miliar, Kota Mataram Rp 4,2 miliar dan Lombok Barat Rp 28,3 miliar. “Harapan kami sebelum kontrak ini dimulai sudah terbayarkan semua,” tambahnya.

Lambatnya proses tahapan pembebasan lahan ini, lanjutnya, karena adanya perubahan UU tentang agraria.

Dalam UU agraria yang terbaru, banyak tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan pembebasan lahan. Sementara masyarakat yang akan terkena lahannya untuk proyek tersebut sudah bersedia untuk menerima pembayaran ganti rugi.

Dwi menambahkan, pada tahun 2014 mendatang NTB akan memperoleh anggaran dari APBN untuk pembangunan jalan dan jembatan menyentuh angka Rp 1 triliun lebih. NTB, katanya, sebagai daerah yang masuk dalam koridor V MP3EI dalam bidang ketahanan pangan dan pintu gerbang pariwisata nasional akan terus mendapDengan 3,5 jt Bisa atkan dukungan dari pusat Umroh dan Dengan 5 jt dalam memperlancar konBisa Haji Plus, Htl. ektivitas antardaerah.

“Hal ini juga menjamin Bintang 5 . para investor bahwa pemerPT. Arminareka Perdana. intah ini juga punya komitmen membangun pariwisaHub. Nik 083840958710. ta. Makanya infrastruktur Dibuka Kesempatan yang terkait dengan pariwiJuga Bagi yang Mau Jadi sata, konektivitas pangan Agen di NTB maupun akses ke daerah lain menjadi prioritas dan mendaEmail : pat dukungan pemerintah nikbambang@yahoo.co.id pusat,” tandasnya. (nas)

Mataram (Suara NTB) Pemerintah telah menyiapkan subsidi kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), untuk memiliki rumah layak huni. Hanya saja, dana yang disalurkan melalui perbankan itu tak bisa diserap. Sebab, tingginya biaya perizinan untuk membangun perumahan sosial, memicu keengganan para developer (pengembang) untuk membangun rumah subsidi ini.

(Suara NTB/bul)

DATA jumlah ternak sapi di Lombok Barat (Lobar) terjadi perbedaan antara Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat. Perbedaannya data jumlah sapi ini sekitar kurang lebih 2.000 ekor. Versi Dinas Pertanakbun mengklaim jumlah sapi sebanyak 74.800 ekor, sedangkan versi BPS sebanyak 72.426 ekor hingga November tahun 2013.

“Ada perbedaaan data (Suara NTB/dok) antara BPS dengan Dinas H. Bahtiar Pertanian terkait jumlah sapi,” ungkap Kadispertanakbun Lobar, Ir. H. Bahtiar, Selasa (10/12). Versi dinas terjadi peningkatan sebanyak 74.800 ekor sapi. Sementara di BPS hasil statistiknya terdapat perbedaan, malah jumlahnya menurun dari populasi yang ada. Hal ini katanya yang akan disingkronkan.

Data jumlah sapi ini sendiri diperoleh berdasarkan hasil catatan dari petugas kecamatan yang ada di UPTD di masing-masing kecamatan di 10 kecamatan. Hasil rekapannya, nanti dibawa ke dinas terkait untuk dicatat. Menurut catatannya, data ini mengalami peningkatan sebanyak 2.400 ekor selama tahun 2013. “Kecamatan paling banyak Narmada, Lingsar dan Gerung,” imbuhnya.

Terkait pelaksanaan program BSS untuk menopang populasi sapi di Lobar, terdapat sejumlah program masuk ke Lobar. Di samping itu, di Lobar menggalakkan produksi dan produktivitas melalui penambahan populasi melalui kawin alam dan IB. Sementara, program masuk ke dinas dari provinsi antara lain, penyelamatan sapi betina produktit dan pemberian insentif pada sapi bunting. Ada juga dari pengembangan sapi pejantan unggul dan peningkatan kualitas budidaya serta agribisnis peternakan sapi.

“Ada juga pogram kerjasama dengan Jepang (JICA),” sebutnya.

Sejauh ini, katanya pihaknya tak pernah mengeluarkan (memperjual belikan) ternak sapi, karena yang berwenang dalam hal ini adalah provinsi. ‘’Yang boleh keluarkan Sapi pemprov NTB, tidak boleh kabupaten,” katanya. Diketahui, data provinsi mencatat hingga September tahun ini terdapat sebanyak 976.800 ekor sapi. Populasi ternak ini semenjak program BSS bergulir diklaim meningkat, sesuai program BSS. (her)

H. Mahrup

“Bagaimana kita bisa membangun perumahan sosial. Pemerintah daerah memberlakukan perizinan, sama dengan untuk perumahan komersial,” demikian Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Mahrup di Mataram, Selasa (10/12), terkait tak tercapainya harapan pemerintah untuk merealisasikan rumah layak huni.

Antusiasme penentu kebijakan di pemerintah kabupaten/ kota dalam melaksanakan instruksi Kemeterian Perumahan Rakyat, melalui FLPP ini

dianggapnya sangat kurang.

Akibatnya, tak ada realisasi pembangunan perumahan untuk tahun ini, sebagaimana harapan pemerintah untuk pengadaan rumah subsidi kepada MBR. “Kalau saja Bupati atau Walikota mengeluarkan instruksi untuk mempermudah perizinan bagi yang membangun rumah subsidi, maka para developer ini pasti tertarik. Kalau proses perizinan diberlakukan sama, jelas para pengusaha memilih fokus di komersial,” demikian Mahrup menyebutnya.

Tidak adanya antusisme masing-masing pemimpin di daerah ini, menyebabkan dana puluhan, bahkan ratusan

miliar yang sisiapkan pemerintah pusat, justru kembali lagi ke kas negara.

Di satu sisi, dijelaskan masyarakat saat ini membutuhkan perumahan layak huni. Padahal, bila pemerintah di kabupaten/kota menjemput bola atas program Kementerian tersebut. Dengan membedakan pola perizinan untuk membangun perumahan subsidi ini, maka akan terjadi pemerataan pembangunan di setiap daerah.

Banyak hal yang bisa didongkrak. Misalnya, pengembangan kawasan menjadi unit perumahan akan menyerap sekian banyak tenaga kerja lokal. Membuka ruang bagi pedagang-pedagang keliling, yang saat ini banyak menyasar komplek perumahan. Bahkan, dengan tumbuhnya komplek perumahan, tidak menutup kemungkinan akan terserap banyak pembantu di dalamnya.

Paling tidak, pemerintah di dalamnya bisa membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi lainnya. Maka antusiasme para pengembang untuk membangun perumahan bagi MBR ini diyakini akan tumbuh.

“Ini tidak ada gereget dari Bupati dan Walikota untuk menjemput bola agar FLPP bisa dilaksanakan. Bagaimana pengembang mau tertarik. Realisasinya nol persen,” katanya.

Salah satu yang menjadi pemicu tidak maksimalnya pelaksanaan FLPP ini, menurut Mahrup karena pemerintah hanya membatasi harga jual sebesar Rp 95 juta untuk satu unit perumahan, type 36.

Tetapi kebijakan baru, dinaikkan menjadi Rp 115 juta/unit.

Harga inipun, masih belum sebanding dengan tingginya harga tanah dan kenaikan bahan material lainnya.

“Oleh karena itu, kita harapkan pemerintah kabupaten/ kota ikut berperan mendukung pelaksanaan program pemerintah melalui FLPP ini. Utamanya dengan mempermudah perizinan,” terangnya. (bul)

PKL Harapkan Imbal Balik Kredit dari Bank NTB Mataram (Suara NTB) Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) atau yang biasa disebut pedagang kaki lima meminta imbal balik kerjasama melalui induk organisasinya, Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) kepada Bank NTB, kaitannya dengan pengajuan kredit di perbankan milik daerah ini.

Selama ini, kerjasama yang sudah dibangun kedua belah pihak adalah, penarikan tabungan yang dilakukan oleh Bank NTB kepada PKL. Tetapi belum ada kerjasama langsung bank tersebut menyalurkan kreditnya.

Demikian disebut Koordinator PKL Monumen, APKLI NTB, Edi Mulyadi di kantor Gubernur NTB, Selasa (10/12).

Hal ini disebutnya, karena banyaknya usulan para PKL belum ditanggapi oleh Bank NTB. “Ada sekitar 80 PKL yang saya koordinir untuk menabung di Bank NTB, khususnya di Monumen. Tapi untuk realisasi kredit tidak ada. PKL hanya ingin ada imbal balik,” sebutnya.

Para PKL ini menurutnya mengajukan nominal kredit antara Rp 1 juta sampai Rp 2 juta di Bank NTB. Dengan dilengkapi persyaratan lainnya, BKPB kendaraan roda dua, maupun jaminan lapaknya sendiri.

Pengajuan kredit ini sudah diserahkan setelah dilakukannya kerjasama antara APKLI dengan Bank NTB. Belum ada realisasi hingga hal ini menjadi pertanyaan atas kerjasama yang sudah terjalin dengan baik ini.

Dari komunikasinya, Bank NTB rencananya akan mem-

berikan kredit setelah ada kesepakatan dengan Diskoperindag Kota Mataram. Dimana, kredit yang diajukan akan dialokasikan oleh Bank NTB melalui dana yang dikelola Bazda.

Edi mengharapkan pihak dari Bank NTB untuk melakukan sosialisasi kepada para PKL, terkait apa penyaluran kreditnya kepada PKL. Atas belum adanya tanggapan dari Bank NTB, rencananya para PKL akan berpindah ke bank lain untuk membangun kerjasama. Sesuai yang diharapkan, agar terjalin kerjasama dengan kedua belah pihak, seimbangnya dengan menabung dan mencairkan kredit.

“Kami rencananya akan berpindah bank, yang bisa memberikan kredit,” sebutnya.

Atas inipula, Edi mengulas tidak ada pilihan bagi PKL untuk tidak menerima tawaran kredit yang ditawarkan penyalur kredit dengan bunga berlipat (rentenir). Sebab tak bisa disalahkan, para PKL membutuhkan penguatan modal untuk mengimbangi semakin tingginya minat konsumen terhadap jajanan para PKL. Dikonfirmasi terpisah, Bank NTB melalui Sekretarisnya, Ummy Hanik menyebutkan semua ada aturan dan prosesnya.

Artinya, pengajuan tersebut akan dilaksanakan secara prosedural.

Upaya mengajak masyarakat untuk menabung ini menurutnya untuk mebiasakan masyarakat disiplin. Dan ini diharapkan tidak saja dilakukan oleh para PKL, tetapi masyarakat pada umumnya. (bul)

(Suara NTB/bul)

BUKU TABUNGAN - Edi, salah seorang koordinator PKL di Kota Mataram, menunjukkan buku tabungan para PKL di Bank NTB, Selasa (10/12).

Relokasi Pasar Perampuan

Pedagang Kekurangan Tempat Giri Menang (Suara NTB) Pasar baru Parampuan, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, mulai ditempati oleh para pedagang. Namun masalah baru muncul, lantaran lokasi berjualan tak cukup bagi pedagang, akibatnya para pedagang banyak yang kekurangan tempat berjualan.

Menurut salah seorang pedagang sembako, Nurnianah, Selasa (10/12) mengatakan pemindahan barang dan tempat jualan mereka sejak dua hari lalu. Sejak hari Minggu lalu ia sudah mulai memindahkan barang. Menurutnya, pasar baru ini bersih, aman, ramai. Di pasar lama, jauh lebih sempit dan kotor. Di pasar lama juga sering sekali terjadi kehilangan barang.

Perempuan paruh baya yang sudah 12 tahun berjualan ini mengaku hal ini menggugah pedagang untuk pindah. Namun kondisi ramainya para pedagang justru menyebabkan berebut lokasi jualan. “Banyak yang kurang tempat jualan,” akunya.

Hal senada disampaikan Inak Sahnim, pedagang jajan, mengatakan sejak dipindah dari

(Suara NTB/her)

NYAMAN – Para pedagang di pasar baru Desa Perampuan tampak nyaman berjualan. pasar lama, omset jualannya bertambah padahal baru dua hari berjualan. Salah seorang penjual asal BTN BHP, Sumirah memaparkan bahwa di tempat baru ini, memang ramai dan cukup padat penjual dan pembelinya, dari pagi hari hingga sore. “Alhamdulillah nyaman, tidak ada terjadi kemacetan lagi,” tukasnya.

Para pedagang sangat nyaman dengan suasana pasar baru ini. Namun pemda perlu ada solusi bagi pedagang yang belum dapat lokasi berjualan. Untuk

menambah kenyamanan yang ada, para penjual dan pedagang berharap kepada pemerintah agar benar-benar menambah sarana yang ada, seperti musola, WC dan tempat sampah.

Sementara itu, Kadis Perindag Lobar, Joko Wiratno menyatakan kondisi pasca reloksi cukup kondusif. Artinya, tidak ada masalah.

Perihal kekurangan lahan berjualan, pihaknya akan mengupayakan mencari solusi. Tentunya hal ini berkoordianasi dengan pihak desa dan camat. “Kita upayakan segera,” ujarnya. (her)

Newmont Setuju Tidak Ekspor Bijih Mentah Jakarta (Suara NTB) PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) menegaskan kembali bahwa perusahaan tidak mengekspor bijih mentah yang tidak diolah dari tambang tembaga dan emas di Kabupaten Sumbawa Barat. “Semua bijih dari tambang Batu Hijau diolah melalui sistem peremukan, penggerusan, dan pengapungan untuk menghasilkan konsentrat tembaga di fasilitas pengolahan kami di Kabupaten Sumbawa Barat,” ujar Martiono Hadianto, Presiden Direktur PT NNT. “Kami tidak mengekspor bijih mentah tidak diolah,” katanya, Selasa (10/12).

UU Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan “kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral” (Pasal 1[20]).

“Investasi kami senilai lebih dari $1,5 miliar dalam pembangunan fasilitas pengolahan memungkinkan kami untuk meningkatkan mutu bijih tembaga sebesar lebih dari 50 kali,” ujar Martiono. “Sebagai hasil dari peningkatan nilai tambah ini, para pembeli konsentrat tembaga membeli dari kami tembaga yang terkandung dalam konsentrat dengan harga yang sama dengan harga yang mereka keluarkan untuk logam tembaga yang telah dimurnikan.

Dengan kondisi tersebut, PT

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR5245BD NOKA/NOSIN: MH1HB411X7K-789701/ HB41E01792355 AN.VENETA SYSTEM LOMBOK HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

NNT telah melakukan sekitar 95% dari rangkaian kegiatan penambahan nilai secara keseluruhan di Indonesia.”

Selain pengolahan dan pemurnian bijih di dalam negeri, PT NNT sangat mendukung kebijakan mengenai UU Pertambangan Minerba 2009 dengan cara memaksimalkan penjualan konsentrat tembaga kepada PT Smelting di Gresik, Jawa Timur, satu-satunya pabrik pengolahan dan pemurnian tembaga di Indonesia.

“Selain Kontrak Karya menjamin hak kami untuk mengekspor konsentrat tembaga, dan kegiatan operasi kami telah sesuai ketentuan UU Pertambangan Minerba, kami juga bersedia melakukan berbagai upaya lain yang wajar untuk mendukung kebijakan ini,” ujar Martiono. “Itulah alasan kami untuk melakukan negosiasi dan menandatangani perjanjian pasokan konsentrat dengan dua perusahaan Indonesia yang telah mengumumkan rencananya kepada publik untuk membangun smelter tembaga baru di Indonesia.”

Kementerian Energi dan Mineral dan PT NNT telah membahas bersama mengenai hilirisasi pengolahan dan pemurnian di Indonesia. “Meski pembangunan smelter khusus untuk tambang Batu Hijau tidak layak secara ekonomi karena berbagai aspek, PT NNT tetap bersedia melakukan diskusi untuk membentuk konsorsium dengan Pemerintah, para pelaku usaha dari industri lain, dan para ahli independen untuk melakukan studi menyeluruh tentang kemungkinan pembangunan smelter baru di dalam negeri,” ujar Martiono. (r)

SUARA NTB Rabu, 11 Desember 2013

POLHUKAM

Halaman 8

Polres Loteng Bekuk Spesialis Curanmor Lintas Daerah Praya (Suara NTB) Satu jaringan spesialis pencurian sepeda motor (curanmor), berhasil dibekuk jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng), Senin (9/12) malam. Jaringan tersebut termasuk jaringan dengan wilayah kerja cukup luas. Karena mereka bukan hanya beraksi di Loteng saja tapi juga di wilayah lain.

“Ini jaringan curanmor lintas daerah,” sebut Kasat Reskrim Polres Loteng, IPTU Deni Septiawan, kepada Suara NTB, Selasa (10/11) kemarin.

Ia mengungkapkan, dari jaringan tersebut pihaknya berhasil mengamankan tiga orang pelaku. Masing-masing Fd (25) asal Terare Lombok Timur dan Ad (20) asal Desa Bodak Praya Tengah. Ditambah satu pelaku lainnya yang berperan sebagai penadah sekaligus pelaku, By (30) warga Desa Langko Kecamatan Janapria.

Ketiga pelaku ditangkap terpisah. Bermula saat anggota Buser Reskrim Polres Loteng tengah menggelar patroli rutin di sekitar kawasan Kembang Kerang Batukliang, sekitar pukul 22.00 wita. Sesampainya di depan puskemas setempat, anggota Buser melihat dua orang dengan gerak-gerik mencurigakan. Kedua orang itu pun langsung dihampiri.

Polisi langsung memeriksa kedua pemuda Fd dan Ad. Benar saja, dari keduanya polisi mendapati satu senjata tajam serta kunci T. Setelah diinterogasi lebih lanjut, keduanya akhirnya men-

gaku residivis curanmor yang baru beberapa hari keluar dari penjara. Dihadapan anggota Buser, Fad an Da juga mengaku sudah beraksi delapan kali. Masingmasing tiga kali di Loteng dan Kota Mataram serta dua kali di wilayah Lotim.

Kedua pelaku langsung digeladang ke Mapolres Loteng.

Bersama satu sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang diduga hasil kejahatan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat diperiksa di Polres Loteng, kedua pelaku kembali mengaku kalau ada pelaku lain yang ikut terlibat, yakni By asal Desa Langko.

Berdasar keterangan tersebut, polisi langsung mendatangi rumah By. Dan, tanpa perlawanan berarti polisi berhasil membekuk By yang diduga berperan sebagai penadah.

Dari rumah By polisi mengamankan sepeda motor yang juga hasil kejahatan para pelaku jenis Yamaha Mio serta Honda Tiger. Kedua sepeda motor tersebut hasil kejahatan di Lotim serta Loteng. Sementara sepeda motor Jupiter yang digunakan dua pelaku

Persempit Ruang Gerak Pelaku Curanmor

Polres Lobar Perketat Pengawasan Giri Menang (Suara NTB) Mengantisipasi maraknya pencurian sepeda motor (curanmor) di wilayah hukum Lombok Barat yang akhirakhir ini terjadi, polisi berupaya memperketat pengawasan melalui patroli rutin di daerah masing-masing. Untuk mempersempit ruang gerak pelaku, Kapolres AKBP Yulianus Yulianto, meminta anak buahnya menyebar, memperkuat patroli lalu lintas, serta mensosialisasikan peran penting masyarakat menjaga keamanan harta ( Suara NTB/her) Yulianus Yulianto benda mereka.

Demikian dikatakan Yulianus menyikapi tingginya angka curanmor dalam beberapa bulan terakhir. Yulianus tidak membantah data yang ada. Laporan dari masing-masing Polsek juga mempertegas tingginya Curanmor. “Saya minta seluruh anggota menyebar di masing-masing polsek juga,” tandas Kapolres saat ditemui di Kantor Bupati selasa kemarin. Ia membeberkan banyaknya curanmor di Lobar dalam beberapa bulan terakhir.

Sebelumnya, aksi curanmor di dua tempat di Kecamatan Narmada dan Gerung, empat sepeda motor hilang. Jumlah ini belum final jika ditambah dengan kasus serupa beberapa minggu sebelumnya. Di beberapa kasus, ada kesan korban enggan melapor lantaran pesimis sepeda motor mereka bisa kembali lewat campur tangan polisi.

Curanmor bahkan kini diembel-embeli dengan tindak kekerasan yang mengancam nyawa korban. Kasus ini banyak terjadi di desa-desa perbatasan seperti di wilayah Kecamatan Narmada, Kecamatan Kediri dan Kecamatan Kuripan. Tindakan Polres Lombok Barat lainnya adalah mengidentifikasi penadah. Penadah tercatat sulit diketahui sebab korban juga punya andil dengan tidak menyampaikan kepada polisi kepada siapa dan dimana mereka menebus sepeda motor mereka dengan sejumlah uang tebusan.

Dalam kasus Curanmor, keberadaan penadah memang sentral. Kepada kendaraan curian diserahkan pelaku dengan harga nego. Dari hasil serapan koran ini, para penadah sepeda motor curian terdapat di beberapa desa. Polisi telah lama mengetahui fenomena tempat penebusan kendaraan hasil curian. Namun, kerja polisi terhalang oleh keengganan warga melapor. Warga menyimpulkan tidak usah melapor agar proses penebusan berjalan lancar. Jika dilaporkan, oknum tempat menebus dikhawatirkan semakin mempersulit korban menebus kendaraan. “Para penadah juga kami buru, terkait itu kami meminta kerjasama masyarakat,” harap Yulianus. (her)

JPU Siapkan Tuntutan bagi Ketua Komisi I DPRD Loteng Praya (Suara NTB) Jaksa Penuntut Umum (JPU) kini tengah mempersiapkan tuntutan terhadap H.L.Kelan, Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah (Loteng), terdakwa kasus dugaan pembunuhan Sudirman warga Desa Langko Janapria awal tahun 2013. Amar tuntutan rencananya akan disampaikan JPU setelah persidangan dengan agenda pemeriksaan terhadap terdakwa minggu ini juga.

“Sekarang kita tengah mempersiapkan tuntutan bagi terdakwa,” ungkap Kasi Intel Kejari Praya, Zulkarnaen, S.H., kepada Suara NTB, di ruang kerjanya, Selasa (10/12) kemarin.

Dikatakannya, proses persidangan terdakwa Ketua Komisi I DPRD Loteng tersebut, sudah memasuki tahap akhir. Dimana persidangan tinggal mengagendakan pemeriksaan terdakwa.

Setelah sebelumnya, persidangan sudah meminta keterangan sejumlah saksi. Baik saksi yang memberatkan maupun saksi meringankan. Dengan begitu, maka ditargetkan Bulan Desember ini proses persidangan terhadap politisi asal Partai Golkar tersebut, selesai sampai tahap vonis di Pengadilan Negeri (PN) Praya.

Menurut Zulkarnaen, kalau penuntasan proses persidangan mungkin tidak bisa tuntas tahun ini. Karena bisa saja pihak terdakwa menempuh proses hukum lanjutan setelah ada proses vonis dari pihak PN Praya atau sebaliknya JPU yang menempuh proses hukum lanjutan. Dan, itu sangat tergantung dari vonis yang dijatuhkan PN Praya nantinya.

Disinggung terdakwa lainnya dalam kasus yang sama, ia mengaku rata-rata hampir selesai. Bahkan ada terdakwa yang sudah divonis oleh PNS Praya. “Yang sudah divonis sebanyak tiga orang terdakwa. Sedangkan sisanya segera menyusul dalam waktu dekat ini,” pungkasnya. (kir)

merupakan hasil kejahatan di Ampenan Mataram.

Diamankan Warga Sebelumnya, satu pelaku curanmor berhasil diamankan warga saat beraksi di Kampung Tengari Praya. Pelakunya Mp (20) warga Desa Kidang Praya Timur. Diamankan sekitar pukul 21.00 wita, ketika berusaha mencuri sepeda motor Kawasaki KLX 150 di wilayah tersebut.

Waktu itu, pemilik motor tengah bertamu disalah satu rumah warga. Ketika asik bertamu pemilik motor sempat mendengar suara stop kontak sepeda motornya dibuka paksa.

Sontak, saat itu juga pemilik motor keluar dan langsung berteriak begitu melihat pelaku.

Sadar aksinya ketahuan, pelaku sempat berusaha kabur. Tapi apes, warga mengejar dan menangkap pelaku.

Beruntung, pelaku selamat dari warga. Setelah aparat kepolisian datang sesaat kemudian.

“Dari tangan MP kita mengamankan kunci letter T yang digunakan untuk membuka paksa stok kontak sepeda motor incarannya,” pungkas Kasat Reskrim Polres Loteng. (kir)

(Suara NTB/kir)

DIAMANKAN - Sepeda motor yang berhasil diamankan dari tangan pelaku jaringan curanmor lintas daerah di Polres Loteng.

Spanduk Dirusak dan Dibakar, Kejari Praya Lapor Polisi Praya (Suara NTB) Aksi demontrasi yang digelar sejumlah elemen mahasiswa di halaman Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, Senin (9/12), berbuntut. Kejari Praya yang merasa keberataan spanduk anti korupsi miliknya dirusak dan dibakar masa aksi, akhirnya menempuh proses hukum. Dengan melaporkan peserta aksi demonstrasi ke Polres Loteng.

Informasi yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, laporan dilayangkan pihak Kejari Praya ke Polres Loteng pada Senin malam. Atas dugaan perusakan spanduk milik Kejari Praya. Kabarnya, Kejari Praya geram atas aksi perusakan disertai pembakaran yang dilakukan masa aksi tersebut, lantaran merasa dilecehkan.

Bagaimana tidak, pada spanduk yang dirusak dan dibakar tersebut terpampang logo kejaksaan berserta foto Kajari Praya, Subri, S.H., berserta seluruh pejabat dan staf lingkup Kejari Praya. Kasi Intel Kejari Praya, Zulkarnaen, S.H., yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (10/12) siang, tidak membantah informasi tersebut.

Namun demikian, Zulkar-

naen enggan memberi komentar atas laporan yang sudah dilayangkan pihak Kejari Praya. “Masalah laporan ke Kejari Praya ke polisi terkait masalah itu (perusakan dan pembakara spanduk) saya no coment,” ujarnya berkelit.

Hanya saja, kata Zulkarnaen pihaknya sangat menyayangkan terjadi perusakan sampai ada pembakaran atas spanduk milik Kejari Praya tersebut. Apalagi pada spanduk tersebut ada logo kejaksaan termasuk foto semua staf Kejari Praya. Ia pun mengaku baru kali ini ada aksi di Kejari Praya yang disertai pengurusakan dan pembakaran aset milik Kejari Praya.

Menurutnya, apa yang dilakukan masa aksi tersebut tidak semertinya terjadi. Karena pada prinsipnya, Kejari Praya sangat terbuka dan siap menerima keluhan dan aspirasi apapun dari elemen masyarakat. Tetapi bukan kemudian dengan cara-cara yang tidak diinginkan. “Kalau memang ada yang mau disampaikan, kami terbuka dan siap menerima siapapun,” tegasnya.

Sikap yang sama juga ditunjukkan Kasat Reskrim Polres Loteng IPTU Denin Septiawan, yang dikonfirmasi kebenaraan

laporan polisi yang disampaikan Kejari Praya. Ditemuai di ruang kerjanya, Deni juga enggan memberi komentar apapun dan terkesan menghindar. Hanya saja ia juga tidak mengeluarkan bantahan atas laporan tersebut. “Masalah laporan Kejari Praya, silahkan konfirmasi dulu ke Kejari Praya,” pintanya.

Sebelumnya, puluhan demontran dari sejumlah elemen pergerakan di Loteng, Senin (9/ 12) menggelar aksi damai memperingati Hari Anti Korupsi di Polres Loteng dan Kejari Praya. Awalnya, aksi berjalan lancar di depan Polres Loteng.

Namun jalannya aksi sedikit memanas saat demontran menggelar orasi di halaman Kejari Praya. Sembari berorasi, beberapa demonstran mencabut paksa spanduk anti korupsi milik Kejari Praya.

Spanduk tersebut kemudian dibakar disaksikan masa aksi dan pejabat Kejari Praya serta staf lainya. Pembakaran spanduk itu dilakukan sebagai bentuk keprihatinan sekaligus protes terkait kinerja pihak Kejari Praya yang dinilai lamban dalam menuntaskan penyelesaian kasuskasus dugaan korupsi yang masuk ke Kejari. (kir)

Ibu Pur Akui Pernah Minta Bantuan Sutarman Jakarta (Suara NTB) – Orang yang disebut-sebut sebagai kepala rumah tangga Cikeas, Sylvia Soleha alias Ibu Pur, mengakui pernah minta tolong Kapolda Metro Jaya yang saat itu dijabat Sutarman, untuk pengamanan demonstrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

“Jadi Widodo sore hari telepon ke saya, bu mohon bantuan untuk pengamanan di Kemenpora karena besok pagi ada demo besar yang butuh pengamanan dari Polda,” kata Bu Pur dalam sidang di pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa.

Bu Pur menjadi saksi untuk terdakwa mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar.

Saat itu Kapolda Metro Jaya dijabat oleh Sutarman yang sekarang menjadi Kapolri. Di Polda itu juga Bu Pur mengaku pertama kali kenal dengan Deddy. Sedangkan Widodo adalah Widodo Wisnu Sayoko yaitu sepupu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dikenal Bu Pur di Cikeas saat menjenguk ibu SBY, eyang Bibah yang sedang sakit.

“Kenapa minta pengamanan kepada saudara? Apakah saudara sebagai staf Kemenpora atau staf Polda kenapa dimintai pengamanan?” tanya ketua majelis hakim Amin Sutikno. “Saya ini ibu rumah tangga,” jawab Bu Pur singkat.

Bu Pur mengaku hanya khawatir dengan situasi di Kemenpora. “Saya khawatir kalau ada sesuatu di Kemenpora karena menyangkut masalah keamanan,” ungkap Bu Pur. Ia kemudian memita Sutarman untuk memberikan pengamanan.

“Widodo dulu datang ke Pol-

KPK Minta PKS Berhenti Permasalahkan Vonis Luthfi Hasan aktif maupun pasif.

Jakarta (Suara NTB) – “Meskipun ada dissenting opinWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Pen- ion (pendapat berbeda) hakim dan indakan Bambang Widjojanto menurut saya agak salah, tapi bisa dibuktikanadakememinta agar jahatan di situ. politikus ParDan bukan hanya tai Keadilan tipikor (tindak piSejahtera sedana korupsi) tapi baiknya berjugaTPPU(tindak henti memperpidana pencucian masalahkan uang),” jelas Bamvonis mantan bang.

Presiden Partai Sebelumnya Keadilan SeKetua DPP PKS jahtera Luthfi Hidayat Nur Hasan Ishaaq Wahid menyang diberikan curigai vonis majelis hakim (ant/bali post) Luthfi Hasan Pengadilan TinBambang Widjojanto relatif cepat dak Pidana Kodibandingkan rupsi Jakarta dengan hukuman 16 tahun pen- perkara lain. Ia juga mengatakan Luthfi tidak pernah menerima jara dan denda Rp1 miliar.

PKS menilai ada diskrimi- uang suap Rp1,3 miliar melainnasi dalam penanganan kasus kan baru sampai pada Ahmad dugaan suap impor daging sapi Fathanah hingga akhirnya dengan terdakwa Luthfi Hasan Fathanah ditangkap KPK dan Ishaaq (LHI) dari sejak peneta- uang itu kemudian disita.

PKS juga menilai vonis kepapan jadwal vonis yang terburuburu hingga tuntutan jaksa dan da Luthfi tidak adil karena lebih berat dari vonis yang diterima telah dirancang sejak awal.

“Argumen begitu itu absurd. mantan Bendahara Umum ParMasyarakat pencari keadilan tai Demokrat Muhammad Nazdan masyarakat yang menjadi aruddin padahal menurut merekorban itu makin cerdas. Pern- ka kerugian yang ditimbulkan yataan menyesatkan begitu Nazaruddin jauh lebih besar.

Pengadilan menghukum mansudah tidak ada gunanya,” kata Bambang disela-sela acara Pe- tan Presiden Partai Keadilan Sekan Antikorupsi 2013 di Istora jahtera (PKS) Luthfi Hasan Gelora Bung Karno Senayan, Ishaaq 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dalam perkara koJakarta, Selasa.

Bambang bahkan meminta rupsi pengurusan penambahan agar politikus PKS bertobat kuota impor daging sapi dan penketimbang memberikan pern- cucian uang pada Senin (9/12).

Vonis tersebut lebih rendah yataan yang menyesatkan.

“Lebih baik refleksi, men- dibanding jaksa penuntut gakui, tobat, daripada mem- umum KPK yang meminta penbuat penyesatan-penyesa- gadilan menghukum Luthfi selama 18 tahun penjara yaitu 10 tan,” ujar Bambang.

Bambang menegaskan vo- tahun penjara dengan denda nis majelis hakim Tipikor ke- Rp500 juta subsider 6 bulan pada Luthfi menunjukkan penjara untuk tindak pidana bahwa mantan anggota DPR pidana korupsi dan 8 tahun penKomisi I itu terbukti melaku- jara untuk kejahatan pencucian kan tindak pidana korupsi dan uang ditambah denda sebesar pencucian uang baik secara Rp1,5 miliar. (ant/bali post)

Tunggu Rekomendasi Kapolda

(ant/bali post)

BERSAKSI - Sylvia Sholehah yang biasa dipanggil Bu Pur memberi keterangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (10/12). Bu Pur bersaksi untuk terdakwa Deddy Kusdinar dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. da, berikutnya saya, lalu Pak Deddy, lalu saya dikenalkan bahwa ini Pak Deddy, setelah minta pengamanan, saya pulang sendiri, setelah itu tidak ada komunikasi lagi antara saya sama Deddy,” jelas Bu Pur. “Kebetulan suami saya Pak Purnomo saat itu Pak Deddy yang menceritakan bahwa ada demo di Kemenpora dan saya hanya mendengarkan saja,” ungkap Bu Pur. Atas permintaan Bu Pur itu, Sutarman selanjutnya mengatakan akan mengirimkan anggota. Tapi Bu Pur meyakini bahwa permintaan tersebut tidak terkait Hambalang. “Apakah ini terkait proyek Hambalang?” tanya anggota hakim Purwono Edi Santoso. “Tidak tahu, masalah proyek saya tidak pernah tahu,” jawab Bu Pur. Dalam perkara ini, Deddy sebagai PPK disangkakan

mendapatkan uang Rp1,4 miliar dari total anggaran Rp2,5 triliun. Uang juga mengalir ke pihak-pihak lain seperti mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng sebesar Rp 4 miliar dan 550 ribu dolar AS, Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam mendapatkan Rp6,55 miliar, mantan ketua umum Anas Urbaningrum mendapatkan Rp 2,21 miliar.

Deddy Kusdinar didakwakan Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 jo pasal 18 Undangundang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun dengan denda Rp1 miliar. (ant/bali post)

Personel Ditnarkoba Terancam Dipecat Mataram (Suara NTB) Nasib Briptu WA kini diujung tanduk. Anggota Ditnarkoba Polda NTB terancam dipecat dengan tidak hormat setelah terbukti bersalah dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Pemecatannya tinggal menunggu rekomendasi Kapolda.

Kabid Propam Polda NTB, AKBP Kumbul KS, SIK membenarkan salah seorang anggota Ditnarkoba yang terancam dipecat tersebut. sebelumnya, oknum sudah menjalani persidangan dan divonis bersalah dalam kasus narkoba. “Vonisnya 2 tahun dan 8 bulan penjara. Hukuman badan sudah dijalani,” kata Kumbul di hadapan wartawan, Selasa (10/ 12). Sebelumnya, setelah hukuman badan selesai dan oknum itu keluar sel, Propam langsung menggelar sidang kode etik. Setelah melalui proses tuntutan, banding, sanggahan, kemudian putusan, akhirnya oknum diputuskan melakukan pelanggaran berat.

“Karena pelanggarannya berat,

terkait dengan perbuatan pidana, maka kesimpulan kami dia harus direkomendasikan di pecat,” tegas mantan Kapolres Bima Kota ini.

Saat ini, rekomendasi tersebut sudah dinaikkan ke Kapolda NTB. Namun karena masa transisi pergantian Kapolda lama dengan baru, keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) diperkirakan belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Sebelum putusan PDTH terhadap Briptu WA, dalam waktu dekat pihaknya juga akan menyidangkan oknum anggota yang alpa selama 30 hari.

Sesuai Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011, absen paling lama 30 hari, termasuk pelanggaran berat, sehingga harus dilakukan sidang disiplin untuk menentukan hukuman. “Sidangnya dalam waktu dekat, setelah putusan sidang, kami juga akan keluarkan rekomendasi, apakah ini pelanggaran disiplin berat sampai harus dikeluarkan rekomendasi PDTH, tergantung keputusan sidang,” tegasnya. (ars)

SUARA NTB Rabu, 11 Desember 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Prisia Nasution Ingin Jadi Pusat Event BCB Ikut Kenalkan Musik Tradisional

Museum NTB Bukan Tempat ”Buangan”

Mataram (Suara NTB) Dalam rangka HUT NTB, setiap tahunnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menggelar acara Bulan Citra Budaya (BCB). Di tahun ini, event BCB yang akan berlangsung dari tanggal 13-15 Desember dipusatkan di Museum Negeri NTB. Tujuannya untuk mencitrakan museum sebagai pusat edukasi sejarah dan peradaban, bukan tempat “buangan” sebagaimana asumsi sebagian orang mengenai museum.

“Museum bukan tempat buangan, tapi tempat edukasi. Kami ingin memberikan pencitraan terhadap sejarah peradaban bangsa khususnya NTB. Karena di museum ini terdapat berbagai benda koleksi yang bisa dilihat dan dipelajari dan museum ini juga bisa menjadi objek wisata,” terang Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, Drs. M. Nasir, Selasa (10/12) di Museum Negeri NTB. Tempat buangan dimaksud, selama ini banyak yang mengasumsikan dua hal tentang museum. Pertama sebagai buangan bagi pejabat yang dianggap tidak produktif, kedua, tempat buangan benda benda yang dianggap tidak bermanfaat. Sebaliknya menurut Nasir, Museum harus diidentikkan sebagai tempat edukasi, bahkan membuka perdaban lama tentang sejarah untuk diketahui generasi.

Dijelaskan, dengan dipusatkannya BCB di museum yang berada di Jalan Panji Tilaar tersebut, agar masyarakat bisa mengenal

(Suara NTB/yan)

BCB - Mendekatkan masyarakat dengan Museum Negeri NTB, berbagai kegiatan telah dilakukan. Salah satunya dengan menggelar lomba busana adat tingkat anak-anak TK belum lama ini, termasuk lokasi pelaksanaan Bulan Citra Budaya (BCB). lebih dekat sehingga muncul rasa kecintaan terhadap museum. “Itu (alasan) kenapa kami pilih museum ini, tidak di hotel,” ujarnya.

Pelaksanaan BCB ini dikatakan Nasir berkaitan dengan upaya pelestarian budaya luhur bangsa melalui penampilan berbagai atraksi kesenian daerah. Pelaksanaan event ini akan dirangkai Malam Citra Cinta Museum tanggal 15 Desember.

“Ini perbedaan BCB tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Mu-

Bruno Mars Konser di Jakarta Maret 2014 Prisia Nasution

Hanung Persembahkan ”Soekarno” untuk Penerus Bangsa Jakarta (Suara NTB) Sutradara film “Soekarno” Hanung Bramantyo mengungkapkan film tentang Sang Proklamator ini dia persembahkan untuk generasi muda.

“Ini adalah film tentang sosok Soekarno yang dikemas untuk anak-anak muda agar mereka tidak lupa sejarah, agar mereka meneladani para bapak pejuang Indonesia,” kata Hanung sebelum pemutaran film itu untuk pers di Jakarta, Senin.

Hanung mengungkapkan, karena untuk generasi muda, maka ceritanya juga disesuaikan dengan konteks kekinian.

“Makanya ada sisi romantisnya juga yang kita angkat saat Bung Karno masih muda,” katanya.

“Soekarno” dibintangi Ario Bayu (Soekarno), Tika Bravani (Fatmawati), Maudy Kusnaedi (Inggit Garnasih), Lukman Sardi (Moh Hatta), Ferry Salim (Jendral Sakaguchi), Agus Kuncoro (Gatot Mangkuprojo) dan Sujiwo Tejo (ayah Soekarno).

Film ini diproduksi MVP Pictures, didukung Mahaka Pictures dan Dapur Films. Hanung didaulat menyutradarai, sementara penulisan skenarionya digarap Hanung bersama Ben Sihombing.

Film yang rilis di bioskop pada 11 Desember 2013 ini mengisahkan perjuangan Bung Karno yang penuh dinamika, dari penjara ke penjara, hingga akhirnya membangkitkan kesadaran berbangsa.

“Melalui film ini diharapkan perjuangan Bung Karno ini mampu menginspirasi generasi muda untuk terus mengobarkan mimpi menjadikan Indonesia sebagai bangsa besar nan mandiri,” demikian Hanung. (ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Penyanyi Bruno Mars akan tampil dalam konser The Moonshine Jungle Tour di Mata Elang International Stadium (MEIS) Ancol pada 24 Maret 2014 mendatang.

Konser yang diadakan Marygops Studios dan Dyandra Entertainment itu merupakan tur kedua dari penyanyi Amerika Serikat dalam rangka mempromosikan albumnya “Unorthodox Jukebox”.

Tur yang dimulai sejak 22 Juni 2013 itu diadakan di beragam tempat, termasuk benua Australia dan Asia.

“Saya percaya The Moonshine Jungle Tour nantinya akan menjadi konser wajib bagi para pecinta musik dan konser Indonesia,” kata Febrina Sibuea dari Dyandra Entertainment dalam siaran pers, Selasa.

Tiket The Moonshine Jungle Tour Live in Jakarta dapat dibeli mulai pukul 11.00 WIB pada 13 Desember lewat penjualan online di rajakarcis, tiket.com, dyandratiket.com, dan kiostix.com. Tiket yang terbagi menjadi enam kelas dipatok dengan harga mulai dari Rp800.000 - Rp3.500.000.

Bruno Mars dikenal setelah bergabung dalam lagu “Billonaire” dari McCoy dan “Nothin’ On You” B.o.B. Dia mulai bersolo karir saat merilis album lengkap pada 2010 “Doo-Woops & Hooligans” yang berisi lagu-lagu terkenal termasuk di Indonesia seperti “Just The Way You Are”, “The Lazy Song”, “Grenade”, “Marry You” dan “Count On Me”.

Album keduanya “Unorthodox Jukebox” dirilis Desember 2012 lalu dan menjadi nominasi G r a m m y Award 2013 sebagai album terbaik, lagu terbaik, penampilan solo pop terbaik, dan album pop Bruno Mars vokal terbaik. (ant/Bali Post)

seum Negeri NTB, H. Lalu Moh. Faozal, M.Si menambahkan, ada beberapa rangkaian kegiatan BCB tahun ini. Tanggal 13-14 Desember, akan ada parade budaya diikuti delapan kabupaten dan kota se NTB serta dua kontingen tamu dari luar daerah. Delapan daerah yang mengikuti parade budaya yaitu Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Sementara dua daerah kontingen tamu yaitu Jakarta Timur dan

Riau.

Parade budaya ini akan dimulai dari TVRI NTB menuju Jalan Swasembada dan Jalan Panji Tilaar dan berakhir di halaman parkir museum. Selain parade budaya, juga akan dilaksanakan dialog budaya pada Tanggal 14 Desember dengan pembicara dari kalangan budayawan, akademisi, dan birokrasi. Sebagai acara puncak, pada tanggal 15 Desember malam akan diselenggarakan Malam Citra Cinta Museum yang akan langsung dihadiri oleh Gubernur NTB.

Faozal mengatakan dalam Malam Citra Cinta Museum ini, pemerintah akan memberikan award atau penghargaan kepada para pemerhati museum. Ada lima kategori award yang akan diberikan yaitu; Pencipta dan Pemelihara Seni, media yang menaruh perhatian Museum Negeri NTB dengan berbagai pemberitaan, kolektor benda bersejarah, biro perjalanan wisata, dan sekolah serta perguruan tinggi yang memanfaatkan museum sebagai sarana edukasi. (yan)

Fatin Luncurkan Buku Fantastic Fatin Jakarta (Suara NTB) – Penyanyi Fatin Shidqia Lubis mengisahkan awal mula perjalanan karirnya dalam buku berjudul Fantastic Fatin: Ini Baru Permulaan!

“Saya senang dan merasa beruntung, di usia saya yang baru 17 tahun sudah punya buku biografi sendiri,” kata Fatin dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Dalam bukunya, Fatin bercerita saat di bangku SMP, dirinya bahkan tak dikenal di kalangan temanteman sekolahnya.

“Sampai lulus SMP, aku cuma punya teman dua orang doang, makanya itu akhirnya aku jadi kecanduan sama game online. Aku merasa punya dunia yang menyenangkan di game dibanding di dunia nyata.

Gara-gara keranjingan game, orang tua marah, HP disita, uang jajan diambil,” kata dia.

SUKSES - Pemenang X Factor Indonesia 2013 Fatin Shidqia melakukan penanda tanganan bukunya Fatin Shidqia berjudul “ Fantastic Fatin: Ini Baru Permulaan” saat hadir dalam peluncuran buku tersebut di Jakarta, Selasa, (10/12).

Setelah lulus SMP, dia pun bertekad untuk banyak bergaul dengan temantemannya di SMA dan mengikuti berbagai kegiatan untuk menyalurkan bakat menyanyi yang dimilikinya.

Berawal dari kemenangannya pada ajang pencarian bakat, X Factor Indonesia 2013, hidup remaja berjilbab ini berubah 180 derajat.

Acara peluncuran tersebut dihadiri oleh banyak fans Fatin atau yang biasa disebut dengan Fatinistic.

Sementara penulis buku,

Sundari Mardjuki mengatakan pihaknya terdorong untuk menulis buku tentang Fatin karena melihat banyak kisah dari perjalanan hidup Fatin yang bisa menginspirasi banyak orang dalam perjalanan meraih cita-cita.

“Tahun 2013 adalah tahunnya Fatin, dia sangat fenomenal, sayang kalau nggak dibukukan karena dari perjalanan hidupnya banyak hal yang bisa menjadi inspirasi,” kata wanita yang bekerja sebagai manajer komunikasi pemasaran Sony Music Entertainment Indonesia ini. (ant/balipost)

Ario Bayu dalam Sosok Soekarno Jakarta (Suara NTB)Ario Bayu merasa bertanggung jawab besar bagi negeri ini saat memerankan sosok Soekarno (Kusno Sosrodihardjo), Bapak Bangsa Indonesia, dalam film garapan Hanung Bramantyo berjudul “Soekarno” yang bakal diluncurkan pada 12 Desember 2013.

Ia memerankan tokoh Soekarno saat usia 20-an tahun, atau saat pria kelahiran Blitar (Jawa Timur) itu mulai menjalani pendidikan di Bandung, Jawa Barat. Walau tampil sosok Soekarno saat kecil dan remaja, sekira 90 persen sosok tokoh proklamator kemerdekaan RI itu diperankan Ario Bayu. ”Saya sadar harapan penonton terhadap karakter yang saya perankan cukup besar.

Tapi, harus dipahami bahwa tanggung jawab peran Soekarno ada di sutradara juga,” ujarnya.

Aktor kelahiran 6 Februari 1985 itu menimpali, “Saya bisa menginterpretasi sosok Soekarno melalui referensi video, dialog dengan keluarganya, orang-orang terdekat, maupun tokoh-tokoh lain yang pernah bersinggungan dengan beliau,” ujar Ario sangat menyadari bahwa Soekarno adalah tokoh besar, founding father (Bapak Bangsa), dan memiliki pengagum yang luar biasa banyak.

Menurut dia, ada urgensi kenapa film Soekarno harus dibuat. ”Bagaimana pun Soekarno adalah tokoh yang layak dijadikan panutan, ideologinya, semangat kebangsaannya, ke-

cintaannya pada negeri ini, hingga keberaniannya melawan penindasan. Beliau harus hidup dari penjara ke penjara.

Sampai ajal pun beliau juga harus dalam keadaan terpenjara,” ungkap bintang di film “Java Heat”, “Death Mine”, “Serangoon Road” itu.

Soekarno, dikemukakannya, di film ini benar-benar memperlihatkan sisi manusianya, dan bukan pahlawan super (super-hero). ”Soekarno bukan manusia sempurna. Dia womanizer (pencinta wanita). Dan harus diakui punya sisi lemah dalam hidupnya. Ini

yang harus kita pahami dan terima dari ketidaksempurnaan seorang Soekarno. Bahwa dia adalah Bapak Bangsa, Pemimpin Besar dan Proklamator itu pun harus kita akui,” demikian Ario. (ant/Bali Post)

Ario Bayu

(ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Aktris Prisia Nasution ingin ikut memperkenalkan musik tradisional kepada anak-anak muda agar mereka tertarik untuk mempelajari dan melestarikannya.

Usai pembukaan konser grup musik tradisional Jepang Aun J pada Senin malam (9/12), ia mengatakan saat ini musik tradisional mulai ditinggalkan anak muda dan proyek kolaborasi bisa menjadi salah satu sarana untuk membawa kembali musik tradisional ke kaum muda.

Peraih penghargaan sebagai Aktris Terbaik Festival Film Indonesia 2011 untuk perannya dalam film “Sang Penari” itu mencontohkan, proyek semacam konser kolaborasi Aun J dan Kabumi UPI Bandung bisa menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan musik tradisional ke kaum muda.

“Kolaborasi Aun J dan Kabumi UPI ini bagus sekali. Dua kultur yang sebenarnya sangat berbeda bisa digabung dan ternyata bisa nyambung serta dinamis, jadi sangat menarik,” kata Prisia, yang akrab disapa Pia. “Konser ini menarik, mereka mengenalkan musik tradisional dengan alat-alat musik tradisional, tetapi pendekatannya modern,” tambah dia.

Penggunaan pendekatan modern seperti itu, menurut Pia, lebih mudah menarik anak-anak muda menikmati musikmusik tradisional.

“Aku berharap musik tradisional Indonesia juga didukung semua pihak sehingga bisa maju dan dikembangkan ke arah modern, jadi ada kolaborasinya,” kata dia.

Kelompok musik Kabumi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang beranggotakan Syafrudin (perkusi), Deri Wardani (kecapi), dan Elang Rahayu (seruling) tampil bersama Aun J. Kabumi memainkan lagu Sunda “Es Lilin”, “Badminton” dan “Furusato” (Kampung Halaman).

Sementara Aun J membawakan lagu “Hana” (Bunga), “Aoi Bara” (Mawar Biru), “Playback”, “Furusato” dan “Umi no Michi” (Jalan Lautan). (ant/Bali Post)

SUARA NTB Rabu, 11 Desember 2013

PENDIDIKAN

Halaman 10

Guru Honorer Jadi Beban Sekolah

Selalu Juara Kelas

(Suara NTB/ist)

Gina Zulfansari

SUASANA pagi yang segar menyambut Suara NTB saat berkunjung di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pondok Pesantren Al Madaniyah Jempong Baru Mataram, Selasa (10/12).

Saat Suara NTB menemui Gina Zulfansari – salah satu siswa berprestasi di sekolah tersebut, Gina panggilan akrabnya terlihat begitu ceria. Bermain bersama teman-temannya, Gina tampak riang seperti halnya anak-anak seusianya mengabiskan waktu dengan bermain selain

tentunya belajar.

Siswi kelahiran Mataram 27 Maret 2002 silam ini merupakan salah satu siswi berprestasi di sekolahnya baik dalam bidang akademik maupun di luar akademik. Gina tercatat sebagai siswi yang selalu mendapatkan ranking kelas dalam setiap kali semester maupun kenaikan kelas. “kalau tidak menjadi juara I bisa juara II,” tuturnya dengan bangga.

Gina yang kini duduk pada kelas VI MI Pondok Pesantren Al-Madaniyah Jempong Baru ini mengaku pernah beberapa kali mendapat juara di luar kemampuan akademisnya. Seperti menjadi runner up pada kejuaran lomba cerdas cermat tingkat kecamatan. Selain itu, Gina juga pernah menjuarai Lomba Pionering dan Lomba Keterampilan Baris Berbaris (LKBB) tingkat SD/MI se Kota Mataram tahun 2013 ini. kemampuannya dalam pioneering tersebut, mengantarkannya merebut juara II mewakili sekolahnya.

Siswi yang mempunyai hobi membaca ini mengaku, kelak jika dirinya besar berkeinginan menjadi seorang dokter yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. (dys)

(Suara NTB/ham)

BELAJAR TABUH GENDANG - Sebagai salah satu daerah tujuan wisata di NTB, Desa Bayan berusaha mengembangkan potensi daerah yang dimiliki, khususnya di bidang wisata, budaya dan lainnya. Salah satunya adalah pengenalan pendidikan seni pada anak-anak usia dini. Seperti terlihat dalam gambar, seorang siswa SD di Bayan Lombok Utara sedang belajar menabuh gendang di sela-sela istirahat pada salah satu acara yang digelar Bank Mandiri bersama British Council beberapa waktu lalu.

Minim, Peneliti Bahasa di NTB Mataram (Suara NTB) Bahasa merupakan salah satu hasil kebudayaan manusia dari masa ke masa. Corak dan warna bahasa pun tergantung dari kebudayaan masyarakat setempat sebagai penghasil kebudayaan.

Wajar kalau kemudian bahasa selalu diidentikkan dengan kebudayaan suatu daerah tertentu, bahkan tidak jarang bahasa berada pada level sebagai pembentuk identitas suatu daerah. Meski demikian, keberadaan peneliti bahasa di NTB masih minim.

“Penelitian terhadap berbagai kajian kebahasaan yang masih terbilang sangat min-

im menjadi ukuran rendahnya perhatian terhadap bahasa.

Padahal dengan mengkaji berbagai aspek terkait dengan kebahasaan, banyak manfaat yang bisa diperoleh dalam rangka membangun peradaban yang lebih baik dari suatu masyarakat tertentu penghasil bahasa” terang Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB, Dr. Syarifudin, M.Hum, dihubungi Suara NTB, Selasa (10/12).

Menurutnya, persoalan kebahasaan yang belum terungkap selama ini masih sangat banyak. Dalam arti, tidak hanya pada aspek kajian-kajian kebahasaan, namun pada aspek kesusas-

traan yang selama ini masih luput dari pengkajian. ‘’Padahal, jika aspek-aspek tersebut diteliti, akan mampu memberikan berbagai manfaat pembangunan bagi masyarakat,’’ ujarnya.

Diakuinya, meski identifikasi mengenai asal-usul bahasa-bahasa besar di NTB seperti bahasa Sasak, Samawa dan Mbojo sudah berhasil dilakukan, namun tidak dengan aspek kajian kebahasaan pada tiga bahasa besar tersebut. Akibatnya, kendala masih minimnya peneliti bahasa pada bidang kajian pada berbagai aspek kebahasaan lainnya itulah yang menjadi kendala masih belum

berkembangnya bahasa di daerah kita, sehingga berimplikasi terhadap minimnya publikasi.

Syarifudin juga mengimbau perguruan tinggi (PT) di NTB yang mempunyai jurusan bahasa agar mahasiswanya diarahkan untuk melakukan penelitian pada berbagai aspek kebahasaan seperti fonologi, sastra dan lain sebagainya.

Di tempat terpisah, Sekretaris Pusat Bahasa Universitas Mataram, I Made Sujana, menyebut masih minimnya para peneliti bahasa disebabkan anggaran penelitian untuk kajian-kajian kebahasaan oleh para donatur

masih belum memadai. Alasannya, penelitian bahasa yang dilakukan selama ini tidak mempunyai nilai ekonomis dan hanya dianggap sebagai salah satu cara untuk melestarikan aset berharga dari suatu daerah oleh para donatur.

“Dengan demikian, para donator kurang memiliki ketertarikan untuk memberikan dana kepada para peneliti bahasa. Karena bagi sebagian penyandang dana (donatur) masih mempunyai anggapan bahwa penelitian bahasa tidak mempunyai nilai ekonomis yang bisa membuat mereka untung secara finansial,” kritiknya. (dys)

Selong (Suara NTB) Keberadaan tenaga guru honorer di sekolahsekolah diakui selama ini menjadi beban. Pasalnya, harus disediakan insentif tiap bulan bagi guru. Adanya dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah tingkat SD dan SMP sederajat ini dianggap cukup memberi solusi. Hanya saja, terkadang syarat 20 persen dari BOS itu terlalu kecil untuk para guru, sehingga diperlukan ada penambahan.

Kepala SMPN 5 Sikur Lombok Timur, Mastur kepada Suara NTB Selasa (10/12), mengungkapkan, jumlah honorer di sekolahnya sebanyak 9 orang.

Jumlah ini sama dengan jumlah guru negeri. Para guru honorer ini diberikan insentif Rp 15 ribu/jam mengajar. Jumlah itu diakui terbilang masih cukup kecil jika dibandingkan dengan gaji guru negeri.

Awalnya para guru dikasih hanya Rp 9 ribu/ jam. Mengingat akumulasinya yang diperoleh para honorer ini terhitung cukup kecil, sehingga meski 20 persen dari Rp 38 juta yang diperbolehkan dari dana BOS, pihak sekolah ini mencoba melebihkan sesuai arahan Inspektorat. “Kami coba lebihkan sepanjang tidak menyimpang dari aturan dan ini sesuai arahan Inspektorat,” tegasnya.

Mengingat keikhlasan para guru tersebut, mem-

buat pihak sekolah acap kali tidak tega. Karena sekolah disadari menjadi tempat mata pencaharian para guru honorer. Pihak sekolah juga katanya masih sangat membutuhkan tenaga honor tersebut.

Lebih-lebih bagi SMPN 5 Sikur yang tergolong baru membutuhkan tenaga pengajar yang sesuai bidang studi.

Sistem pembelajaran SMP ditegaskan menggunakan sistem bidang studi. “Pelajaran Matematika kan tidak mungkin diajarkan oleh guru agama,” paparnya. Para guru, lanjutnya, harus sudah disesuaikan dengan bidang studinya.

Bicara guru, lanjutnya di SMPN 5 Sikur ini juga sampai saat ini masih kurang. Antara lain guru olah raga, guru keterampilan dan guru IPA dan Bahasa Inggris. Harapannya bisa dihadirkan guru negeri. (rus)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 11 Desember 2013

HASIL PERTANDINGAN Selasa, 10 Desember 2013 Setda NTB PFC PSKT B Virus Bintang Sakti TFC

vs vs vs vs vs vs

Gebang Putra Marong FC Ncuhi FC Alcatraz B Besi Tua 45 United B

2-7 12 - 11 6-1 4-6 3-0 0-2

JADWAL PERTANDINGAN 14.00 – 14.40 Jangkar Biru

vs King BB

14.40 – 15.20 WIFA FG

vs PSKT A

15.20 – 16.00 Krisna FC

vs II ASRI FC

16.00 – 16.40 Galaxi FC

vs IPDN

16.40 – 17.20 RCI Lombok

vs Lombok Post

(Suara NTB/fan)

Rabu, 11 Desember 2013

BERJIBAKU - Pemain Alcatraz B dan Virus tampak tengah berjibaku menguasai bola dalam lanjutan Turnamen Futsal Suara NTB Cup I yang digelar di Mataram Mall Futsal, Selasa kemarin.

DAFTAR TOP SCORERS SEMENTARA TURNAMEN FUTSAL SUARA NTB CUP I NAMA PEMAIN

NAMA KLUB

JUMLAH GOL

Agus Kurniawan

PSKT B

9 Gol

Dede

Jafana Pro

8 Gol

Spink

PSKT B

8 Gol

I Wayan Sukriadi

PFC

8 Gol

M. Idris

PSKT A

7 Gol

Chunenk

Virus FC

5 Gol

Rossi Nofri Hanis

BPN A

5 Gol

Qurtuby

Takers

5 Gol

Sulton

Marong FC

5 Gol

Berkat Kerjasama Tim PEMAIN PSKT B (Karang Tapen), Agus Kurniawan (22) kemarin berhasil memimpin daftar pencetak gol terbanyak (top scorers) sementara di Turnamen Futsal Suara NTB Cup I. Total gol yang dicetak oleh pemain kelahiran Karang Tapen, 23 Februari 1991 ini sebanyak 9 gol.

Sederet gol yang dibuat oleh Agus dalam turnamen tersebut, diraih lewat tiga laga penyisihan. Di laga pertandingan sebelumnya, Agus mencetak empat gol saat PSKT menyingkirkan tim Loyyal dengan score telak 10-2. Kemudian, saat mengalahkan ARJ 5-4 di laga kedua, Minggu (8/12) lalu, Agus menyumbang dua gol untuk PSKT. Kemudian saat mengalahkan tim Ncuhi di laga penyisihan ketiga, Selasa (10/12) kemarin, Agus menyarangkan tiga gol. Di laga tersebut PSKT unggul 6-1 atas Ncuhi. Sehingga total gol sementara yang disumbangkan Agus dalam turnamentersebut sebanyak 9 gol.

Agus yang dihubungi Suara NTB usai pertandingan mengatakan sembilan gol yang ia hasilkannya itu buah dari kerjasama tim yang apik. Dia berharap predikat top score sementara itu bisa tetap dipertahankan. “Sembilan gol yang saya cetak ini tentu hasil kerjasam tim kami yang baik. Saya berharap saya bisa mempertahankan posisi ini (top score-red),” ucapnya.

Untuk mempertahankan posisi top score itu Agus menginginkan timnya bisa lebih solid lagi, sehingga tidak saja dirinya meraih top score, namun tim PSKT B juga harus bisa menjuarai turnamen tersebut. Diakuinya, pada pertandingan selanjutnya tim PSKT B akan menghadapi Gebang Putra. Bagi Agus, pertandingan kedua tim ini akan berlangsung sengit, pasalnya kedua tim diperkuat pemain Liga Futsal Bumi Gora.

Meski akan menjalani pertandingan berat, Agus tak ingin pesimis. Dirinya bertekad memengalahkan tim Gebang Putra. “Untuk bisa menang, kita harus bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik, ucap Agus yang sebelumnya memperkuat tim BPN di Liga Futsal Bumi Gora NTB. Dikatakan Agus meraih top score di pertandingan futsal bukan hal yang baru. Sebelumnya dia pernah terpilih sebagai pemain yang menyumbang gol terbanyak dengan 17 gol saat berlaga di turnamen futsal yang diadakan oleh BPN bulan S e p tember lalu. (fan)

Agus Kurniawan (Suara NTB/fan)

Mataram (Suara NTB) Tim Virus FC yang diprediksikan bakal menjadi calon juara ternyata harus angkat koper lebih awal. Adalah tim Alcatraz B yang berhasil meredam Juara Liga Bumi Gora NTB November itu dengan skor 4-6.

Bertanding dalam lanjutan Turnamen Futsal Suara NTB Cup I di Lapangan Futsal Mataram Mall, Selasa (10/12) kemarin, Alcatraz B tampil gemilang. Enam gol tim Alcatraz B dalam laga tersebut disumbangkan oleh Edy dua gol, Nanda, Dimas, Yuda dan Jalal masing-masing satu gol. Sementara empat gol balasan dari tim Virus disumbangkan oleh Chunenk 2 gol, Rama (1)dan Anas (1).

Pantauan Suara NTB, kemenangan tim Alcatraz telah ditunjukan di babak pertama.

Di babak pertama, mereka sukses menyumbang 3 gol lebih awal, lewat pemainnya Edy, Nanda dan Dimas. Selanjutnya tim Virus hanya mampu memperkecil kekalahannya dengan menyumbang satu gol lewat Chunenk, dan skor 3-1 untuk Alcatras di babak pertama.

Usai turun minum, tim Virus yang tampil menggunakan

kostum warna kuning mencoba tingkatkan irama permainan, Virus pun berhasil menyamakan skor menjadi 3-3, dua gol dari tim Virus disumbang oleh Chunenk dan Rama. Tak ingin ketinggalan, anak-anak Alcatras yang diperkuat Edi, Nanda, Dimas, Yuda, Jalal dan kawan-kawan pun balik menyerang. Pertandingan pun semakin sengit, karena dua tim saling menambah gol, namun sayang, keran gol Virus berhen-

ti di angka 4 sementara Alcatras berhasil menambah dua gol untuk meraih kemenangan dengan skor 6-4. Kekalahan itu memaksa Virus mereka harus angkat koper lebih awal sementara tim Alcatras melaju ke babak selanjutnya.

Hasil pertandingan lainnya, tim Gebang Putra dan PSKT B melenggang ke babak delapan besar. Kedua tim itu sukses meraih kemenangan telak. Gebang Putra misalnya, sukses menyingkirkan tim Setda NTB dengan skor 7-2.

Bonsu Hasibuan yang menjadi andalan Gebang Putra tampil gemilang dengan mence-

tak hattrick. Rekannya, Yunus menyumbang 2 gol sementara Ilham dan Dani masing – masing mencetak 1 gol. Sementara 2 gol balasan dari tim Setda disumbangkan oleh Ari Wirawan.

Di pertandingan lainnya, tim PSKT B menang 6-1 atas Ncuhi, kemenangan gol PSKT B itu disumbangkan oleh Agus Kurniawan 3 gol, Safar (2), Spink (1), sementara 1 gol balasan dari Ncuhi disumbangkan oleh Long. Hasil tersebut membawa tim PSKT melaju kebabak delapan besar, dipertandingan selanjutnya PSKT akan berhadapan dengan Gebang Putra di babak delapan besar. (fan)

Hadapi PON 2016

Duet Perkemi NTB Jaring 10 Atlet Spink – Agus Sedang Panas

Mataram (Suara NTB) Meski pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) masih lama, namun bukan berarti pengurus cabor berdiam diri. Mereka dalam hal ini Pengprov Perkemi NTB telah menjaring sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan mengikuti PON 2016. Sejumlah atlet tersebut dijaring lewat kegiatan seleksi atlet dan pelatih yang di gelar oleh Pengprov Perkemi NTB, di Gedung Youth Center Mataram, 8 Desember lalu.

Ketua Pengprov Perkemi NTB, I Nengah Sugiartha yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (10/12) kemarin mengatakan, pada hari Minggu (8/12) lalu pihaknya menggelar seleksi atlet. Dalam seleksi atlet yang di gelar oleh pihak pengurus olahraga beladiri kempo NTB itu, diikuti sebanyak 25 atlet dari kabupaten/kota di NTB. Lewat ajang seleksi itu pihaknya menjaring sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan mengikuti Pra-PON 2016.

“Diantara 25 atlet itu, kita menjaring sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan mengikuti PraPON hingga PON,” ucap I Nengah Sugiartha yang biasa disapa Ical.

Meski sudah menyeleksi 10 atlet, sayangnya pihaknya belum bisa membeberkan 10 nama atlet yang telah diseleksi itu, karena masih dalam tahap penilaian tim seleksi . “Rencananya kita akan mengumumkan dalam waktu dekat ini,” ucapnya.

Namun demikian, dia menjelaskan bahwa

ajang seleksi tersebut juga diikuti oleh atlet kempo NTB, Dwi Putri Kisnasari, salah satu atlet yang sukses menyumbangkan medali emas di PON XVII di Kalimantan Timur (Kaltim) 2008.

Lanjut Ical, sejumlah atlet yang lolos seleksi nantinya akan akan menjalani pemusatan latihan terpusat di Gedung Youth Center Mataram.

Pemusatan latihan terspusatnya rencanya akan di gelar mulai awal tahun 2014 mendatang, hingga menjelang Pra-PON. Sejumlah atlet terjaring dalam seleksi nanti juga diwajibkan mengikuti Porprov NTB 2-14, pasalnya dalam Porprov NTB mendatang pihaknya akan menyeleksi kembali atlet yang berprestasi. Dalam hal ini, para atlet yang mengikuti program pemusatan latihan Perkemi NTB awal tahun 2014 mendatang a harus ikut serta di Porprov untuk meneunjukan prestasi.

“Bagi sepuluh atlet juara akan dipersiapakan mengikuti Pra-PON, sementara atlet yang peringkat dua akan dijadikan lapis kedua,”ucapnya. Ditambahaknnya, bahwa dalam Porprov mendatang mereka akan mempertandingaknse banyak 10 kelas randori dan empat kelas embu putra dan putri. Meski pemusatan latihan resmi akan di gelar awal tahun 2014, namun sementara ini pihak Pengprov Perkemi NTB telah membina sedikitnya 10 atlet berprestasi, dan sementara ini, 10 atlet binaan atlet Perkemi NTB tersebut masih menjalani pemusatan latihan di Youth Center. (fan)

Di Maria Tidak Dibiarkan Pindah dari Madrid Jakarta (Suara NTB) Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti mengaku bertanggung jawab atas pindahnya Mesut Ozil ke Arsenal, tetapi pelatih asal Italia ini tidak akan membiarkan Angel Di Maria meninggalkan Santiago Bernabeu.

Kepindahaan Ozil pada akhir transfer musim panas lalu mengangetkan banyak pihak, tak terkecuali para pemain Madrid.

Kini rumor yang beredar Di Maria akan mengikuti jejak Ozil yang terlebih dahulu meninggalkan Los Blancos. Tetapi Ancelotti cepat menyangkal rumor tersebut.

“Saya memberikan izin Ozil untuk pergi. Ini tidak sama den-

gan Di Maria, dia pemain yang sangat penting untuk tim,” kata Ancelotti seperti dikutip Goal.

“Di Maria tidak membicarakan soal perpindahan dengan saya ataupun klub. Dia senang dan tenang, tetapi pintu kantor saya selalu terbuka jika dia ingin berbicara.”

Madrid tengah bersiap menjalani matchday keenam Liga Champions melawan FC Copenhagen (10/12) waktu setempat.

Laga ini terbilang tidak begitu penting buat Madrid karena pasukan Ancelotti cs telah lebih dulu memastikan lolos ke fase knock out Liga Champions.

Menurut laman Goal, Madrid kembali tidak diperkuat Cristiano Ronaldo karena dalam masa penyembu-

han cedera paha. Pelatih berumur 42 tahun ini mengaku senang atas penampilan skuadnya meski tanpa Ronaldo.

“Tim bermain bagus tanpa Ronaldo. Mereka termotivasi atas absennya Ronaldo. Gareth Bale sudah kembali pulih dan akan bermain besok, begitu juga Xabi Alonso. Jika mungkin kami akan bermain dengan pemain terkuat yang kami miliki.”

Madrid telah mengukuhkan posisinya di puncak klasemen grup B Liga Champions dengan 13 poin. Juventus di posisi dua dengan 6 poin, sementara Galatasaray dan Kobenhavn di posisi ketiga dan keempat dengan mengoleksi masing-masing 4 poin. (ant/Bali Post)

DUET Spink dan Agus yang memperkuat PSKT B dalam lanjutan Turnamen Futsal Suara NTB Cup I semakin padu saja. Menjalani pertandingan melawan Ncuhi FC, Selasa kemarin, keduanya tampil sebagai motor serangan dan berhasil mempersembahkan kemenangan telak dengan skor 6-1.

Saat diturunkan bersamaan, duet Spink dan Agus memang selalu tampil brilian. Dalam laga pertama melawan Loyyal Futsal, Spink mencetak lima gol. Agus seolah tak ingin ketinggalan. Dalam pesta gol itu, ia melesatkan empat gol ke gawang Loyyal. Di pertandingan berikutnya melawan ARJ, duet ini kembali menebar maut. Baik Spink dan Agus saat itu sama – sama mencetak dua gol untuk mempersembahkan kemenangan 54 untuk PSKT B. Kemarin, kerjasama apik keduanya kembali makan korban. Kali ini, Ncuhi FC yang gagal mengantisipasi pergerakan keduanya harus menelan kekalahan 6-1. Dua gol yang disarangkan PSKT B ke gawang Ncuhi bisa dibilang adalah murni kerjasama apik dua pemain tersebut.

Di gol keempat, Spink yang bermain menusuk ke sisi tengah pertahanan Ncuhi melepaskan umpan satu-dua dengan Agus yang menyisir sisi kanan pertahanan Ncuhi. Akrobat ini diakhiri dengan sepakan manis Agus ke pojok gawang yang gagal dihalangi kiper Ncuhi.

Gol keenam mereka, juga berkat kerjasama apik.

Nyaris serupa dengan gol keempat, namun kali ini Agus menyisir sisi kiri pertahanan Ncuhi. Operan satu-dua yang dipungkasi dengan sepakan keras dari Agus pun kembali menggetarkan gawang Ncuhi.

Berkat kerjasama mereka, kini keduanya memimpin daftar pencetak gol terbanyak atau top scorers Turnamen Futsal Suara NTB. Agus dengan tiga golnya di pertandingan kemarin berada di puncak daftar dengan total 9 gol dari 3 pertandingan. Sementara Spink yang sebelumnya memimpin daftar pencetak gol terbanyak kini turun ke peringkat kedua karena hanya menyumbang satu gol dalam laga kemarin.

Meski tampil trengginas di tiga laga, duet maut ini tampaknya memang belum bertemu lawan tangguh.

Besok, mereka akan menghadapi ujian berat karena akan menantang Gebang Putra yang diperkuat oleh Bonsu Hasibuan dkk. Menghadapi laga ini, Agus mengaku tak gentar dan tetap membidik kemenangan atas lawan berikutnya. Kita nantikan saja. (aan)

SUARA NTB

Rabu, 11 Desember 2013

450.000

Halaman 12

EKSPEDISI

ADVERTISING

MEUBEL

TANAH KAPLING

PET SHOP

TOKO MAINAN

PELATIHAN

BATIK

LAUNDRY

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

800.000

C.01.08.13

DIJUAL Mits’ Maven 2005 PT.Dipo Star Finance – 081237112024 Liat Mobil : 11 Desember 2013 (pk.10.00-11.00) Penawaran : 12 Desember 2013 (dalam amplop tertutup).

PERAWATAN AC

BENGKEL

SUBDISTRIBUTOR SUBDISTRIBUTOR OBAT EKSTRAK KULIT MANGGIS GARCIA UTK WILAYAH TALIWANG ( KSB ), DOMPU, BIMA. HUB.081936739311 / 081316238057

BANK

SUARA NTB

Rabu, 11 Desember 2013

KURSUS/BIMBEL

TENUN LOMBOK

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV RADIO

SABLON & KONVEKSI

BOUTIQUE

JUAL MOBIL

TELEVISI

SANGGAR SENAM

PROPERTY

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION

RUMAH MAKAN

FASHION

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN ACCESORIES Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

TRAVEL

SUARA NTB Rabu, 11 Desember 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 14

Target Tak Pernah Tercapai

Rentan Penyimpangan PROSES tender pengadaan barang dan jasa di Lombok Timur (Lotim) masih sangat rentan dari aksi penyimpangan, khususnya yang dilakukan secara manual. Menyadari hal itu, jajaran Pemkab Lotim mencoba mengintensifkan sistem pelelangan melalui internet, sehingga kesempatan untuk bermain bisa diminimalisir.

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan (Adpem) Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Dedy Irawan DL di Selong, Se(Suara NTB/rus) lasa (10/12), menjelasDedy Irawan kan, tahun 2014 mendatang, Lotim siap akan menggunakan mekanisme e-purchasing yang bersifat penunjukan langsung yang didasari dengan aplikasi e-catalog.

Menurutnya, dasar kebijakan Lotim memberlakukan sistem setelah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) sudah bersurat ke Lotim. Hal ini juga, katanya, telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2010 yang direvisi menjadi PP Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa.

Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kata Dedy sudah disurati menindaklanjuti surat LKPP tersebut. Diminta semua SKPD membuat daftar kebutuhan yang nantinya akan jadikan dasar dalam penentuan standarisasi harga barang dan jasa.

E-purchasing ini sistem katalog ini siap dimulai untuk pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) dan barang-barang yang sudah nyata harganya. Termasuk pengadaan kendaraan yang sebelumnya sebenarnya sudah menggunakan aplikasi ini.

Dalam katalog sudah jelas tertuang harganya, sehingga proses pengadaannya tidak perlu ditender.

Rencananya semua proses pengadaan barang dan jasa akan menggunakan sistem baru tersebut. Hanya saja, sistem ini masih belum bisa diterapkan pada aspek konstruksi. “Kalau konstruksi ini masih menggunakan tender,” paparnya.

Sistem tender, ditambahkan Dedy menggunakan sistem survai harga terlebih dahulu. Hal ini yang menjadi letak perbedaan antara sistem e-purchasing katalog yang semuanya sudah jelas harganya. (rus)

Dewan Telusuri Indikasi Kebocoran PAD di Dinas PU Giri Menang (Suara NTB) Target Pendapatan asli daerah (PAD) yang dipatok Pemkab Lombok Barat (Lobar) sebesar Rp 130 miliar lebih tahun depan, dinilai tak rasional. Alasannya, target itu masih jauh dari harapan dan potensi yang ada. Meski sedikit meningkat dari tahun lalu, namun peningkatan tersebut masih belum optimal. Belum optimalnya target ini dipicu ada indikasi penyimpangan di beberapa SKPD, salah satunya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Wakil Ketua DPRD Lobar H. Lukman Mukhtar, menilai, upaya penggalian potensi PAD di sejumlah dinas (SKPD) juga sangat minim. Menurutnya, rendahnya setoran PAD dari SKPD disebabkan adanya indikasi kebocoran PAD. Termasuk tidak meningkatnya PAD di Dinas PU, padahal anggaran yang dikelola mencapai Rp 60 miliar. Namun, hampir tiap tahun tak pernah mencapai target PAD, hanya sekitar Rp 500 juta. “Kami akan turun mengecek indikasi kebocoran PAD di Dinas PU,”ungkapnya, Selasa (10/12).

Dalam hal ini, ungkapnya,

Dinas PU termasuk paling banyak diberikan anggaran sebesar Rp 60 miliar lebih.

Akan tetapi pendapatannya hanya Rp 500 juta per tahun, itu pun sering tak mampu mencapai target. Dinas PU, lanjutnya, sering beralasan rendahnya realisasi PAD lantaran terkendala di penyewaan alat berat. Padahal, jika dilihat proyek pembangunan di Lobar sangat banyak. ‘’Jika PU beralasan mesin rusak, pemda sendiri telah mengalokasikan dana besar untuk pemeliharaan peralatan,’’ sindirnya.

Sehingga kalau melihat ini,

timbul kecurigaan ada kebocoran PAD. Lantas ia pun akan menelusuri indikasi ini. Salah satu indikasinya, target PAD yang hampir setiap tahun tidak ada peningkatan, “Jawaban ke kami selalu alat tidak ada yang disewa dan alat rusak. Padahal ada alokasi biaya pemeliharaan alat,” ujarnya. Melihat perkembangan ini, pihaknya perlu mempertanyakan kinerja dinas terkait.

Terkait melonjaknya kunjungan wisatawan, lanjutnya, harusnya berdampak pada tingkat hunian hotel. Tentunya banyak tamu yang menginap dan memiliki timbal ba-

Dikes KLU Antisipasi Potensi Penyakit Tanjung (Suara NTB) Datangnya musim hujan, biasanya disertai potensi penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), terutama bagi warga yang berada di wilayah rawan kesehatan dan endemik. Dampak inilah yang akan diantisipasi oleh Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara, dr. H. Benny Nugroho S, Senin (9/12) mengungkapkan antisipasi penyebaran DBD kepada masyarakat telah diupayakan, seperti melalui intensifikasi surveillance di titik-titik yang rentan DBD. “Kami sudah menurunkan petugas Kesehatan, untuk mengawasi gejala lapangan. Warga juga diberikan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi air bersih, dan memelihara lingkungan,” ujarnya.

Menurut Benny, pengaruh anomali cuaca musim hujan dan keberadaan lagun di sejumlah kawasan pesisir yang kotor, dapat memicu jenis penyakit DBD. Terlebih kondisi lingkungan sinkron dengan kebiasaan hidup warga yang kurang bersih dan sehat, menjadi satu potensi munculnya kembali penyakit DBD. Sebagai gambaran, kata dia, pada musim hujan tahun lalu, jumlah warga yang terkena DBD lebih dari 30 orang. Itu pun dari kasus yang dilaporkan atau penderitanya melakukan pemeriksaan ke Sarana Kesehatan. Hingga masa peralihan ke musim kemarau, petugas Dinas Kesehatan yang ada di Puskesmas dan Rumah Sakit masih menemukan sekitar 20 warga yang suspect DBD. Daerah endemis dengan serangan DBD yang cukup besar, aku dia, tersebar di Kecamatan Pemenang, Tanjung, Gangga dan wilayah pesisir Kayangan. Sebagian besar menyerang anakanak dengan gejala panas badan tinggi dan beberapa gejala lain, terutama mereka yang bermukim di kawasan pesisir dan permukiman yang kurang sehat. “Sangat penting bagi masyarakat untuk menerapkan kegiatan 3M (membersihkan, menguras dan mengubur) lagun dan sarang perkembangbiakan nyamuk,” imbuhnya. (ari)

lik terhadap setoran pajak dan retribusi, sehingga otomatis pendapatan di sektor ini meningkat tajam.

Sementara target PAD tahun depan Rp 130 miliar lebih, kenaikan ini belum maksimal, karena seharusnya jika menggarap maksimal di sektor pajak dan retribusi harusnya jauh lebih tinggi. Tahun lalu

BPBD Lobar Usulkan Normalisasi Sungai Babakan ke BWS

PPID KLU Belum Miliki Sekretariat Pelayanan Tanjung (Suara NTB) Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Pemkab Lombok Utara (KLU) telah menyelesaikan draf final Peraturan Bupati prosedur Pelayanan Informasi Publik. Namun, pascadilantik beberapa bulan lalu hingga kini, PPID diakui belum memiliki kantor Kesekretariatan untuk menjalankan fungsi PIP kepada masyarakat KLU. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Dishubparkominfo KLU, Kawit Sasmita, di sela-sela rapat final pembahasan draf Perbup PPIP PPID, Selasa (10/12) mengakui, belum memperoleh kepastian tempat Sekretariat. Ruang pelayanan ini mutlak disediakan sebagai wadah masyarakat untuk mengakses informasi yang diperlukan.

“Jumlah anggota PPID yang utama itu 15 orang, diketuai langsung Pak Kadis. Pembahasan Prosedur Operasional ini kali ke empat dan final hari ini. Pengajuan draf ini, diharapkan dapat mempercepat proses penentuan lokasi Sekretariat PPID yang belum kita punya,” ungkap Kawit.

Dikatakannya, PPIP PPID KLU masuk dalam kelompok pelayanan jasa (informasi/dokumentasi). Di mana untuk melaksanakan tugasnya, didukung oleh Kesekretariatan dan Meja layanan informasi untuk PPID SKPD. PPID sebenarnya diwajibkan untuk menyediakan prasarana dimaksud, guna memenuhi permintaan pemohon (masyarakat).

Sekretaris Dishubparkominfo, H. Ahmad Dharma, di tempat yang sama menekankan hal yang sama. Tetapi selain Sekretariat, yang paling penting dinilai Dharma adalah aplikasi PPID di lapangan. “Inti yang diinginkan dari Perbup ini adalah gimana supaya Perbup ini tidak banci. Meski sudah diputuskan oleh Bupati, tetapi SKPD justru lambat menerapkan pelayanan pemenuhan informasi publik,” tandasnya.

Pelaksana Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) selaku pendamping pembentukan draf Perbup PPID, Dodi, menambahkan tahapan final pembahasan draf mengindikasikan kesiapan PPID untuk memulai implementasinya. Pattiro sebagai wadah pelaksana AIPD dalam program ini, mengawal pembahasan draf hingga kali ke empat. ‘’Tahun ini juga, ditargetkan acuan pelaksanaan PPIP PPID selesai dan disahkan oleh bupati,’’ ujarnya. (ari)

(Suara NTB/her)

H. Lukman Mukhtar

PAD sebesar Rp 90 miliar, naik tahun ini Rp 122 miliar dan naik lagi tahun depan Rp 130 miliar. “Tapi peningkatan ini belum sesuai harapan, karena masih banyak pos-pos PAD yang belum tergali,” tukasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah (PPKD) , Faozan menyatakan PAD naik tahun depan sebesar sekitar Rp 5 miliar. Dari Rp 124 miliat pada APBD perubahan naik menjadi Rp 130 miliar.

“Rencana naik sekitar 6-7 persen atau sekitar Rp 4-5 miliar,” ujar Faozan.

Kenaikan PAD berasal dari PBB dan pajak balik nama rumah. Menurutnya, mulai tahun 2009 PAD mulai naik.

Melonjak mulai dari Rp 60 miliar hingga tembus Rp 124 miliar. Terhitung selama empat tahun, kenaikan mencapai Rp 90 miliar dengan hitungan per tahun mencapai Rp 20 miliar lebih. (her)

(Suara NTB/kir)

PASANG LAMPU - Setelah proses pembangunan jalur dua di wilayah dalam Kota Praya selesai. Pemkab Loteng kini tengah memfokuskan untuk melakukan penataan kota. Salah satunya dengan pemasangan lampu penerangan jalan di sepanjang jalur dalam kota. Tampak seorang petugas dari Dinas PU dan ESDM Loteng sedang memasang lampu penerangan jalan di Kota Praya.

RAPBD Lobar Disetujui

Dewan Kritisi Kebijakan Anggaran Belum Berpihak pada Rakyat Giri Menang (Suara NTB) Setelah melalui pembahasan alot, akhirnya DPRD Lombok Barat (Lobar) menyetujui RAPBD Lobar tahun 2014. Namun di balik disetujuinya RAPBD tersebut, banyak masalah yang dikritisi Dewan, khususnya anggaran yang belum proporsional atau belum seimbang antara pendapatan dan belanja serta alokasi anggaran yang belum pro rakyat.

Selama beberapa kali pembahasan terhadap RAPBD dirasakan masih belum mencerminkan suatu anggaran yang mampu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan prioritas masyarakat bawah dan mengoptimalkan fungsi pelayanan publik. Hal ini tercermin dari pendapatan daerah yang masih kecil dibandingkan belanja, sehingga diperkirakan terdapat defisit. Selain itu, alokasi belanja tidak langsung masih lebih kecil dibandingkan belanja tidak langsung.

Demikian terungkap saat rapat paripurna laporan gabungan komisi DPRD dan tanggapan fraksi terhadap RAPBD di DPRD Lobar, Selasa (10/12). Selain unsur pimpinan Dewan, hadir pula Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, Sekda Lobar, H. Moh. Uzair dan sejumlah jajaran SKPD. Juru bicara gabungan komisi, Mustarudin menyatakan, anggaran yang tertuang dalam RAPBD belum mencerminkan suatu angggaran yang dihajatkan pemda untuk pemberdayaan masyarakat, hal ini menurutnya perlu menjadi perhatian. “Masih menjadi masalah, bagaimana menciptakan suatu anggaran yang proporsional dan pro rakyat,” ungkap mantan Kades Kuranji Dalang tersebut.

Apalagi masalah masih banyak yang perlu menjadi perhatian bersama, belum tuntasnya masalah pendidikan dan belum optimalnya pelayanan kesehatan. Perlunya upaya-upaya yang konsisten mengurangi angka masyarakat miskin, banyaknya angkatan kerja yang belum mampu serap pada

sektor formal maupun non formal. Kondisi ini, menurutnya, perlu kerja keras yang kompherensif dari semua pihak. Karena jika tidak serius, maka visi misi Lobar saat ini “Lobar Bangkit, Maju, Mandiri dan Bermartabat,”hanya menjadi sebatas slogan. ‘’Belum memiliki makna apapun dan terealisasi di tengah masyarakat,’’ kritiknya.

Jika dilihat struktur RAPBD, pendapatan daerah ditarget Rp 1,75 miliar. Bersumber dari PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah dan penerimanaan pembiayaan. Rinciannya, PAD ditarget Rp 130,7 miliar lebih yang diperoleh melalui pajak daerah sebesar Rp 65 miliar lebih, retribusi sebesar Rp 24 miliar lebih dan sumber lainnya. Dana perimbangan ditarget Rp 787 miliar lebih dan pendapatan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 156 miliar.

Sedangkan belanja daerah sendiri jauh lebih besar dibangingkan pendapatan. Diproyeksikan sebesar Rp 1,178 triliun.

Terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Sehingga terdapat defisit sebesar Rp 102 miliar lebih.

Usai rapat, Wakil ketua DPRD Lobar, H. Lukman Muktar menilai jika berbicara masalah defisit Lobar diperkirakan tahun 2014 mencapai Rp 102 miliar lebih. Kon-

disi ini, ungkapnya, mencerminkan kurang mampunya daerah mengelola pos-pos pendapatan.

Walaupun ujung-ujungnya, defisit itu nanti rencananya akan ditutup melalui pembiayaan daerah bersumber pinjaman Rp 90 miliar di Bank BJB. “Tapi pinjaman itu kan belum jelas,” imbuhnya.

Hal kedua yang ia kritisi, melihat fostur APBD antara pos belanja langsung dan belanja tidak langsung masih jauh timpang. Belanja langsung (pegawai, red), menurutnya, lebih banyak dibandingkan belanja modal (tidak langsung). Walaupun tercantum Rp 494 miliar lebih, namun kalau digabung antara belanja langsung, belanja barang dan jasa digabung akan mencapai 70 persen dari APBD Rp 1,2 triliun lebih atau sekitar Rp 700 miliar, sedangkan sisanya 30 persen belanja tidak langsung atau sekitar Rp 500 miliar lebih. “Normalnya komposisi ideal 50:50 kalau sekarang ini saya kira masih 70 persen belanja langsung dan 30 persen belanja tidak langsung,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Bappeda Lobar, H. Baihaki menyatakan, proporsi anggaran di struktur APBD sudah pro rakyat. Artinya struktur APBD ini hasil pembahasan antara Dewan dengan eksekutif. “Kita upayakan terus porsi belanja tidak langsung digenjot,” tukasnya. (her)

(Suara NTB/her).

TANDA TANGAN - Bupati Lobar, H. Zaini Arony disaksikan oleh unsur pimpinan DPRD Lobar menandatangani persetujuan RPABD Lobar, Selasa (10/12).

Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) menyikapi serius tuntutan warga terkait penanganan pencegahan banjir yang tiap tahun melanda tempat tinggalnya. Seperti halnya, di Kebon Kongok dan Banyumulek yang sering dilanda banjir, akibat Sungai Babakan yang meluap.

Terkait hal ini, Pemda melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengusulkan ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I untuk melakukan normalisasi sungai.

“Kami akan bersurat ke BWS untuk usul segera melakukan normalisasi Sungai Babakan).

Saat ini kami sedang buat proposal usulannya,” ungkap Sekretaris BPBD Lobar, Dewa Ketut Ardana, Selasa (10/12).

Dalam hal ini, ujarnya, pihaknya perlu membuat proposal tidak saja ke BWS, namun ke pemerintah pusat.

Alasannya, pemerintah daerah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan normalisasi.

Menurutnya normalisasi sungai dengan mengeruk pendangkalan sungai perlu segera dilakukan. Pasalnya, yang menjadi lokasi bencana hampir tiap tahun menjadi langganan banjir, lantaran terjadi sumbatan air, karena pendangkalan tersebut. ‘’Karena air tersumbat, otomatis air akan meluap,’’ ujarnya menggambarkan.

Pihaknya sedang menyusun proposal ke provinsi dan tembusan ke pusat melalui BPBD. Pihaknya sendiri pernah melakukan tahun lalu, bahkan BWS turun langsung.

Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Padahal saat itu, Bupati Lobar meminta ke BWS untuk membuat kajian penanganan pendangkalan tersebut.

Diakuinya, banjir yang terjadi dianggap wajar. Alasannya, posisi sungai hampir sejajar dengan talut, sehingga saat air besar meluap ke pemukiman warga. ‘’Satu-satunya cara sungai tersebut harus dikeruk,’’ ujarnya, seraya menambahkan, pembuangan sampah di hulu harus diperhatikan, sehingga tidak mengakibatkan banjir di hilir, Pada bagian lain, ungkapnya, terkait penanganan pascabencana pihak BPBD tak memegang langsung dana tanggap darurat. Namun, dikelola oleh Dinas PPKD. Untuk mempermudah penanganan bencana tahun depan pihaknya mengusulkan agar dana itu masuk ke BPBD dalam bentuk barang dan jasa. Menurutnya, dana yang ada sekarang Rp 2 miliar masih kurang jika dilihat luasan daerah yang terkena bencana. “Makanya untuk mampu penuhi itu, kami ajukan ke pusat ada dana rehab rekon, “ujarnya. (her)

Lotim Berhak Dapat Retribusi dari ”Trekking” Rinjani Selong (Suara NTB) Aktivitas pendakian (trekking) ke Gunung Rinjani diakui menjadi salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah dituntut meningkatkan terus PAD dan mengurangi ketergantungan dari dana perimbangan yang selama ini masih mendominasi. Kondisi Lotim sebagai pintu masuk pendakian, mengharuskan Lotim memiliki hak untuk dapat sumber PAD tersebut.

Hal ini diungkap Ketua Komisi III DPRD Lotim, Ir. Ubaidillah menjawab Suara NTB di Selong, Selasa (10/12). Diakuinya, ada kesan jajaran Pemkab mengalami kesulitan untuk bisa masuk menjadi bagian dari aktivitas trekking tersebut, karena terjadi tarik ulur antarpemerintah provinsi dengan pusat.

“Makanya pemerintah daerah harus ketemu dengan jajaran pemerintah provinsi dan pusat bicarakan ini,” sambungnya.

Selama ini, ungkapnya, khusus jajaran Pemkab Lotim tidak pernah konsentrasi membicarakan pariwisata, khususnya trekking Rinjani. Sarannya, pariwisata ini bisa dibahas lebih konsisten untuk bisa mendatangkan sumber PAD. Ubaidillah mengakui, cukup banyak potensi PAD Lotim ini yang hilang. Upaya mengembalikan itu, menurut politisi Partai Amanat Nasional ini menyarankan pemerintah daerah bisa melakukan inventarisasi potensi. Karena sejauh ini, konsepnya saja akan mengembangkan pariwisata, namun sering terbentur persoalan nihilnya data dan fakta yang akan dikembangkan.

Aset dan potensi yang dimi-

(Suara NTB/rus)

Ubaidillah

liki Lotim ini cukup besar. Target PAD hanya Rp 118 miliar diyakini bisa dilampaui, karena sangat rasional. Mengingat potensi yang ada PAD yang bisa diraup bisa jauh lebih besar. ‘’Solusinya, disarankan kepada pemerintah menarik investasi sebesar-besarnya,’’ sarannya.

Sumber-sumber PAD yang diterima Lotim sejauh ini dipandang masih sangat minim dalam mMendatangkan investor dianggap jauh lebih menjanjikan dibandingkan dengan mengandalkan retribusi. Pasalnya, dari retribusi ini hanya akan mendorong masyarakat menjadi kuli dalam peranannya melakukan pembangunan. Kehadiran investor, diyakini jauh akan bisa mendatangkan sumber pendapatan lebih.

Investor semestinya bisa dipermudah jalan masuknya ke daerah. Diberlakukannya agunan sebesar Rp 25 miliar pada investor, ungkapnya, justru dianggap hanya bentuk kecurigaan saja dari pemerintah.

“Seolah-olah kiat ini selalu curiga pada orang asing,” paparnya. (rus)

SUARA NTB Rabu, 11 Desember 2013

DPD Sepakat Moratorium DOB Bandung (Suara NTB) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Irman Gusman mengungkapkan bahwa sesungguhnya DPD sepakat untuk melakukan moratorium pemekaran daerah.

“Mengingat bahwa banyak motif yang disinyalir DOB itu ada karena kepentingan politik,” ujar Irman usai memberikan kuliah umum di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Senin (9/12).

Irman tidak memungkiri (ant/bali post) bahwa DOB yang semula berIrman Gusman tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah terpencil Indonesia, justru kerap dijadikan sebagai alat untuk tujuan politik oleh beberapa pihak.

“Makanya sekarang menurut saya, sesungguhnya DPD sepakat untuk melakukan moratorium, tapi tentu itu juga harus sesuai dengan Undang-Undang,” ujar Irman.

Oleh sebab itu Irman menilai bahwa baik pemerintah, DPR, dan DPD perlu mencari jalan tengah supaya pembentukan daerah otonomi baru atau pemekaran menjadi tidak mudah.

Irman kemudian menambahkan bahwa meskipun pemerintah mencanangkan moratorium atas pemekaran daerah otonomi baru, namun Irman berpendapat bahwa undangundang tidak memberikan ruang untuk moratorium.

“Sehingga mekanismenya yang harus kita perketat, tidak mudah otonomi daerah itu diberikan tanpa kesiapan untuk mandiri,” kata Irman.

Irman mengungkapkan bahwa sekitar 85 persen daerah otonomi baru, dinyatakan tidak berhasil karena secara administratif masih belum memadai.

Meskipun daerah otonomi baru tersebut dibina oleh Kementerian Dalam Negeri, namun pada kenyataannya ketika sistem administrasi daerah masih belum memadai, maka daerah otonomi baru bisa dinyatakan tidak berhasil.

“Seharusnya ini saatnya kita untuk mengevaluasi otonomi baru ini,” ujar Irman. (ant/bali post)

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Gubernur Banten dan Walikota Tangerang Dipanggil KPK Jakarta (Suara NTB) – Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konsistitusi dengan tersangka mantan ketua MK Akil Mochtar.

“Saksi untuk Akil,” kata Ratu Atut singkat saat tiba di gedung KPK Jakarta, Selasa.

Pemanggilan Atut kali ini merupakan penjadwalan ulang dari pemanggilan Rabu (4/11) yang tidak bisa dihadiri oleh Atut.

Sedangkan Airin yang merupakan ipar Ratut Atu hari juga diperiksa untuk Akil Mochtar.

“Saya memenuhi panggilan kedua, Insya Allah mudah-mudahan, untuk kasus suap, makasih ya,” kata Airin.

Kehadiran Airin pun merupakan pe-

manggilan kedua karena pada pemanggilan pertama pada Rabu (4/11) ia menghadiri Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) regional seJawa Bali.

Artinya pemeriksaan Ratu Atut dan Airin ini merupakan pemeriksaan pertama untuk Akil.

Akil Mochtar menjadi tersangka penerima suap Pilkada kabupaten Gunung Mas dan Lebak serta kota Palembang bersama dengan lima tersangka lain sejak 3 Oktober. (ant/bali post)

PENUHI PANGGILAN KPK - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah (kiri) mencium Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany ketika berada di ruang tunggu setibanya di Gedung KPK untuk memenuhi panggilan KPK di Jakarta, Selasa (10/12). (ant/bali post)

KETERANGAN - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (kiri) menyampaikan keterangan soal anggaran proyek Hambalang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (10/12)

Bertambah, Korban Kecelakaan KRL Jakarta (Suara NTB) – Pihak Rumah Sakit Fatmawati menginformasikan bahwa korban musibah kecelakaan kereta rangkaian listrik rute Serpong-Tanah Abang dengan truk tangki bahan bakar minyak bertambah seorang lagi, yaitu Betty Ariyani (56).

“Kami sudah upayakan pertolongan, namun korban kelihatan mengalami trauma fisik akibat benturan yang mengakibatkan fungsi organ tubunya terganggu terutama ginjal,” kata Direktur Medika dan Keperawatan RS Fatmawati dr Lia Gardenia Partakusumah, di Jakarta Senin malam.

Lia mengatakan, Betty meninggal dunia pada Senin (9/12) sekitar pukul 20.45 WIB. Dia menyebutkan, tim dokter RS Fatmawati telah mengupayakan dan mempersiapkan segala sesuatu untuk tindakan operasi terhadap Betty, termasuk menyiapkan kamar operasinya.

Ia menyampaikan rasa sesal mendalam setelah gagal memberikan pertolongan kepada Betty yang akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Selain gangguan pada fungsi organ tubuhnya, Lia mengungkapkan Betty menderita luka bakar yang cukup besar pada bagian tangan, wajah dan bagian tubuh lainnya.

Saat ini, jumlah korban tewas musibah tabrakan KRL dengan truk pengangkut BBM di pintu perlintasan Pondok Betung Jakarta Selatan menjadi enam orang, dengan korban luka berat dan luka ringan mencapai 80 orang. (ant/bali post)

Tindak Tegas Pelanggar Pintu Perlintasan Kereta Api Jakarta (Suara NTB) – Ketua DPR, Marzuki Alie, menegaskan, petugas instansi-instansi terkait terkait harus menertibkan sekitar pintu perlintasan kereta api guna mencegah kecelakaan lalu lintas seperti terjadi di Bintaro.

Alie dalam pernyataan di Jakarta, Selasa, menyatakan, aparat harus menindak tegas para pengemudi yang berhenti di sekitar pintu kereta karena berpotensi membahayakan keselamatan orang.

“Saya melihat di banyak sstasiun kereta api yang melewati jalan raya, para sopir angkutan umum itu seenaknya memarkir kendaraannya atau ngetem menunggu penumpang kereta yang mau melanjutkan perjalanan dengan kendaraan umum lainnya,” katanya.

“Saya juga masih kerap melihat sopir kendaraan umum yang ugal-ugalan dan nampaknya juga masih di bawah umur.Tindak tegas dan cabut izin operasinya,” kata dia.

Pemerintah berupaya membenahi sektor transportasi umum.

Namun pembenahan harus terus dilakukan terutama mengedukasi pengguna jalan akan pentingnya mematuhi aturan.

Selain pengemudi angkutan umum, masih sangat kerap terjadi pengemudi kendaraan pribadi dan sepeda motor yang menerobos palang pintu perlintasan kereta api karena tidak sabar menunggu kereta api selesai melintas. (ant/bali post)

Kesaksian Mantan Menkeu

Anggaran Hambalang Seharusnya Ditolak Jakarta (Suara NTB) – Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengatakan pengajuan anggaran kontrak tahun jamak proyek Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang seharusnya ditolak karena memiliki beberapa kejanggalan.

“Seharusnya kalau yang tanda tangan itu sekretaris menteri, dan bukan menteri, pengajuan bisa ditolak. Ini mekanismenya ada di Dirjen Anggaran,” kata Agus yang kini menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa. Pada saat pengajuan anggaran proyek itu disampaikan Sekretaris Menteri Kementerian Pemuda dan

Olahraga dijabat oleh Wafid Muharam, Andi Mallarangeng menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga serta jabatan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan ditempati oleh Anny Ratnawati.

Agus menyatakan, audit investigasi internal Kementerian Keuangan pada Oktober 2012-Januari 2013 menunjukkan adanya delapan penyimpangan dalam proyek konstruksi P3SON Hambalang yang awalnya hanya berupa kontrak tahun tunggal menjadi kontrak tahun jamak 20102012 senilai Rp1,17 miliar.

“Penyimpangannya pertama, surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tidak ditandatangani menteri, tapi yang tanda tangan adalah Sesmenpora Wa-

Langsung Banding

Luthfi Hasan Divonis 16 Tahun Penjara Jakarta (Suara NTB) – Pengadilan menghukum mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dalam perkara korupsi pengurusan penambahan kuota impor daging sapi dan pencucian uang.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, secara bersamasama menjatuhkan pidana penjara 16 tahun, denda Rp1 miliar, diganti kurungan 1 tahun,” kata ketua majelis hakim Gusrizal Lubis dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.

Vonis tersebut lebih rendah dibanding jaksa penuntut umum KPK yang meminta pengadilan menghukum Luthfi selama 18 tahun penjara yaitu 10 tahun penjara dengan denda Rp500 juta subsider 6 bulan penjara untuk tindak pidana pidana korupsi dan 8 tahun penjara untuk kejahatan pencucian uang ditambah denda sebesar Rp1,5 miliar.

Hakim berpendapat Luthfi bersalah melakukan tindak pi-

dana korupsi dari pasal 12 huruf a UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan untuk TPPU, vonis tersebut berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf a, b, dan c serta pasal 6 ayat (1) huruf b dan c UU No 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU no 25 tahun 2003 tentang perubahan atas UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Selanjutnya pasal 3 dan pasal 5 UU no 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Namun hakim menolak permohonan jaksa untuk mencabut hak politik Luthfi karena menilainya berlebihan.

“Permohonan agar terdakwa dicabut hak politiknya berlebihan karena dengan sendirinya akan terseleksi dengan organisasi politik yang bersangkutan,” kata Gusrizal.

Majelis hakim dalam putusannya juga memutuskan untuk menyita sejumlah harta milik

(ant/bali post)

PUTUSAN - Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi di Kementan mengikuti sidang dengan agenda pembacaan putusan di Tipikor, Jakarta Luthfi yaitu 8 mobil dan 6 tanah serta uang sebanyak Rp100 juta, sedangkan lima rumah di Batu Ampar dan 1 rumah di Jalan H Samali dikembalikan ke Bank Muamalat dan Bank BCA karena diagunkan oleh Ahmad Zaki.

Menanggapi vonis tersebut, Luthfi menyatakan banding.

“Saya mengambil keputusan tanpa mengurangi rasa hormat saya, saya tidak bisa terima dan menyatakan banding,” kata Luthfi. (ant/bali post)

fid Muharam,” katanya.

Kedua, lanjut dia, permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tidak didukung oleh rencana kerja anggaran yang dilampiri kerangka acuan kerja yang diminta karena masih melampirkan anggaran tahan tunggal. “Dan ketiga, rekomendasi teknis pembangunan gedung tidak ditandatangan oleh Menteri PU,” ungkap Agus. Tetapi Agus mengaku tidak pernah mendapat laporan mengenai pelanggaran tersebut dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Anny Ratnawati.

“Saya tidak dilapori hal itu dan bahkan ketika dilihat hasil audit sebelumnya paling tidak ada tiga kali kesempatan korespondensi dengan Kemenpora terkait kontrak multiyears

itu. Kami yakini kontrak bisa selesai di Dirjen Anggaran,” tambah Agus. Dalam sidang Selasa (3/12), Anny Ratnawati mengatakan kontrak tahun jamak tidak akan disetujui tanpa tanda tangan Menteri Keuangan yang saat itu dijabat oleh Agus Martowardojo.

“Sebelumnya (Dirjen Anggaran) tidak ada menghadap, setelahnya kami minta selesaikan sesuai aturan, tapi selanjutnya tidak ada menghadap juga, hanya ada nota satu kali naik kepada kami dan setelah itu jadi masalah,” ungkap Agus. Artinya ada ketidaksesuaian informasi yang disampaikan Agus dan Anny karena Anny mengaku sudah memberikan nota dinas ke Menteri Keuangan untuk meminta persetujuan dan

dibalas dengan perintah “selesaikan”.

“Saya tidak merasa menerima (nota dinas), dan nota itu penting sekali karena dokumen tidak boleh tidak lengkap, tidak benar dan tidak akurat misalnya tidak ditandatangani oleh menteri, dan tidak ada rekomendasi teknis dari PU, jadi ini masuk kategori misleading information,” ungkap Agus. Agus juga mengatakan bahwa yang semestinya menjadi fokus perhatian adalah pengusutan bagaimana anggaran Hambalang pada 2010 dari Rp125 miliar bisa jadi naik menjadi Rp275 miliar dalam APBN Perubahan 2010. “Apakah prosesnya betul itu dibahas oleh kementerian olaraga dengan DPR?,” katanya. (ant/bali post)

Presiden Berdialog dengan Gubernur Se-Indonesia Bogor (Suara NTB) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dan berdialog dengan para gubernur berasal dari seluruh Indonesia di Istana Bogor, Selasa, sebelum menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2014.

“Di tengah kepadatan tugas kita masing-masing, hari ini kita bertemu dalam dua acara. Pertama dialog antara saudara dan saya, kedua Insya Allah setelah break siang hari acara penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2014,” kata Presiden saat membuka pertemuan itu di Bogor, Selasa.

Presiden didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan sejumlah pejabat lainnya.

Para gubernur yang hadir, antara lain Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Selain itu, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah diwakili oleh Wakil Gubernur Banten Rano Karno.

Pada pukul 14.00 WIB, Presiden dijadwalkan menyerahkan DIPA kepada gubernur, kementerian, lembaga negara nonkementerian, dan sejumlah instansi pemerintah lainnya. (ant/bali post) Susilo Bambang Yudhoyono

SUARA NTB Rabu, 11 Desember 2013

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Penumpang Tertidur Terkunci dalam Pesawat di Houston

(Flickr/Doug Caribb)

TERKUNCI - Seorang penumpang pesawat ExpressJet tertinggal di pesawat dan terkunci di dalam pesawat yang diparkir di Bush Intercontinental Airport, Houston, Amerika Serikat, karena tertidur dan tidak mendengar panggilan keluar dari pesawat.

Raja Thailand Setuju Pemilu Diselenggarakan 2 Februari Bangkok Raja Thailand Bhumibol Adulyadej pada Senin (9/ 12) menyetujui pembubaran parlemen dan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) pada 2 Februari 2014, demikian menurut Royal Gazette.

Laporan media lokal Thailand yang dikutip kantor berita Xinhua menyebutkan bahwa anggota senior bekas partai berkuasa Thailand, Pheu Thai, setuju me(ant/Bali Post) masukkan nama pelaksana Bhumibol Adulyadej tugas Perdana Menteri Yingluck Shinawatra sebagai kandidat utama untuk pemilihan umum mendatang.

Kesepakatan itu dicapai pada pertemuan partai Senin (9/12) setelah Yingluck mengumumkan pembubaran lembaga perwakilan pada pagi hari, kata juru bicara partai Prompong Nopparit seperti dikutip oleh Bangkok Post.

Yingluck akan dipilih untuk mencalonkan diri menjadi perdana menteri lagi karena dia telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam masa jabatannya saat ini, kata Prompong.

Ia juga mengatakan bahwa Yingluck telah membuat keputusan demi kepentingan demokrasi dan rakyat.

Pencalonan Yingluck secara resmi disampaikan pada pertemuan partai pada Rabu, kata Prompong serta menambahkan daftar kandidat partai untuk pemilu akan diselesaikan pekan depan. (ant/Bali Post)

Badai Musim Dingin Hantam East Coast Washington Pola cuaca musim dingin yang menyebar luas telah mempengaruhi sebagian besar East Coast, AS, dan dapat terus mempengaruhi daerah tersebut dalam beberapa hari ke depan, kata National Weather Services pada Senin (9/12).

Menurut National Weather Services, topan yang menyebar dari Wilayah Great Lakes ke Central Gulf Coast diperkirakan bergerak ke arah timur-laut lalu ke arah Kanada Tenggara dan lepas pantai East Coast pada Selasa, sehingga menghasilkan hujan yang sangat dingin dan hujan es di sepanjang jalurnya.

Salju juga akan turun di Great Lakes sampai New England, sementara hujan lebat dan badai petir diramalkan terbentuk di sepanjang wilayah Mississippi Valley sampai Eastern dan Central Gulf Coast, kata dinas ramalan cuaca tersebut.

Weather Service menyatakan daerah yang menjadi perhatian utama adalah dari Virginia sampai New York, demikian laporan Xinhua. Lembaga itu meramalkan salju setebal tiga sampai lima inci turun di Daerah Washington-Baltimore pada Selasa, sementara New York City dapat menghadapi salju setebal satu sampai tiga inci.

Cuaca mempengaruhi gerakan masyarakat dan orang lain yang melakukan perjalanan. Kantor federal di Daerah Washington DC menunda jam buka sampai dua jam pada Senin akibat cuaca buruk, dan sekolah di seluruh wilayah itu juga terlambat buka atau ditutup pada Senin. (ant/Bali Post)

jingga dan biru juga tak mau ketinggalan. Semua bunga itu terdiri atas bunga asli dan tiruan, dalam bentuk bunga satuan atau karangan bunga.

Balon dengan bermacam warna, yang juga diberikan oleh orang yang datang, telah memberi nuansa seperti pelangi di antara tumpukan bunga.

Juga ada ratusan kartu ucapan belasungkawa dengan pesan berupa pujian buat Mandela, yang meninggal pada 5 Desember, setelah selama berbulan-bulan berjuang melawan infeksi paru-parunya yang kambuh lagi, demikian laporan Xinhua.

Satu pesan dari orang yang bernama Alessio berisi pesan, “Anda takkan pernah dilupa-

minta bantuan.

“Ia pikir saya gila. Saya bilang ... ‘Saya terkunci dalam pesawat. Saya mengatakan yang sebenarnya; sebaiknya kamu pergi dan membantu saya keluar dari pesawat’,” kata Wagner dalam wawancara ekslusif dengan stasiun televisi Houston KTRK. Petugas bagian pelayanan memasuki pesawat tersebut beberapa jam setelah mendarat dan menemukan Wagner serta melepaskannya, kata Juru Bicara ExpressJet Samantha Harrison lewat surel.

Kebijakan perusahaan mewajibkan awak pesawat untuk melakukan pemeriksaan kabin terakhir dan pe-

rusahaan masih menyelidiki bagaimana Wagner bisa tertinggal di dalam pesawat, kata Harrison seperti dikutip kantor berita Reuters.

“Sebagai bagian dari prosedur pasca-penerbangan, awak pesawat kami bertanggung jawab menyelesaikan penyisiran dalam pesawat,” katanya.

Perusahaan menyatakan “meminta maaf atas ketidaknyamanan penumpang” atas kejadian itu.

Wagner mengatakan kepada KTRK bahwa maskapai penerbangan membayari dia menginap di hotel di Houston serta memberinya voucher senilai 250 dolar AS atas kesalahan tersebut. (ant/Bali Post)

Tiga Militan Al Qaida Tewas dalam Serangan di Yaman Aden Serangan pesawat tak berawak terhadap sebuah mobil di Yaman tenggara pada Senin menewaskan tiga orang bersenjata yang diduga militan Al Qaida, kata seorang pejabat keamanan.

Serangan pesawat tak berawak itu terjadi di desa AlQatan di provinsi Hadramawt, dimana Al Qaida di Semenanjung Arab tetap aktif meski militer Yaman dan pesawat tak berawak AS menyerang para pemimpin mereka.

Militer AS mengoperasikan seluruh pesawat tak berawak yang terbang di Yaman, namun para pejabat Amerika hampir tidak pernah membahas operasi itu. Serangan udara Senin itu berlangsung di tengah meningkatnya kegiatan Al Qaida di Yaman.

Sehari sebelumnya, Minggu, dua perwira Yaman tewas dalam serangan-serangan terpisah, kata seorang pejabat keamanan dan situs kementerian pertahanan.

Dalam serangan pertama, sejumlah orang bersenjata tak

dikenal yang naik sebuah mobil menembak mati kepala keamanan istana presiden di kota terbesar kedua Yaman, Taez, kata pejabat itu.

Di provinsi Bayda, Yaman selatan, deputi kepala kepolisian Abdullah Mohammed tewas dalam “serangan oleh orang-orang bersenjata”, kata situs kementerian pertahanan 26sep.net.

Anggota-anggota Al Qaida di Semenanjung Arab biasanya dituduh bertanggung jawab atas serangan-serangan terhadap personel militer dan pejabat yang meningkat dalam beberapa waktu terakhir ini di Yaman.

Kelompok itu mengakui serangan siang hari yang berani terhadap kementerian pertahanan yang menewaskan 56 orang pada Kamis.

Dua dokter dari Jerman, dua dari Vietnam dan satu dari Yaman tewas, juga dua perawat wanita asal Filipina dan satu dari India, kata Kantor Berita Saba.

Para pekerja medis yang tewas dalam serangan itu bekerja di sebuah rumah sakit di dalam kompleks kementerian tersebut. Penyerbuan tengah hari itu merupakan serangan tunggal terburuk di Yaman selama 18 bulan ini.

Kompleks kementerian pertahanan itu “diserbu dan diserang pada Kamis... setelah mujahidin membuktikan bahwa di tempat tersebut ada ruang kendali pesawat tak berawak dan ahli-ahli AS”, kata kelompok itu di Twitter.

Militan Al Qaida memperkuat keberadaan mereka di Yaman tenggara, dengan

memanfaatkan melemahnya pemerintah pusat akibat pemberontakan anti-pemerintah yang meletus pada Januari 2011 yang akhirnya melengserkan Presiden Ali Abdullah Saleh.

Ofensif pasukan Yaman yang diluncurkan pada Mei 2012 berhasil menghalau militan Al Qaida dari sejumlah kota dan desa di wilayah selatan dan timur yang selama lebih dari setahun mereka kuasai.

Meski melemah, jaringan teror itu masih bisa melancarkan serangan-serangan terhadap sasaran militer dan polisi.

Yaman adalah negara leluhur almarhum pemimpin Al Qaida Osama bin Laden dan hingga kini masih menghadapi kekerasan separatis di wilayah utara dan selatan.

Yaman Utara dan Yaman Selatan secara resmi bersatu membentuk Republik Yaman pada 1990 namun banyak pihak di wilayah selatan, yang menjadi tempat sebagian be-

sar minyak Yaman, mengatakan bahwa orang utara menggunakan penyatuan itu untuk menguasai sumber-sumber alam dan mendiskriminasi mereka.

Negara-negara Barat, khususnya AS, semakin khawatir atas ancaman ekstrimisme di Yaman, termasuk kegiatan Al Qaida di Semenanjung Arab (AQAP).

AS ingin presiden baru Yaman, yang berkuasa setelah protes terhadap pendahulunya membuat militer negara itu terpecah menjadi kelompokkelompok yang bertikai, menyatukan angkatan bersenjata dan menggunakan mereka untuk memerangi kelompok militan itu.

Militan melancarkan gelombang serangan sejak mantan Presiden Ali Abdullah Saleh pada Februari 2012 menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya, Abd-Rabbu Mansour Hadi, yang telah berjanji menumpas Al Qaida, demikian AFP. (ant/Bali Post)

AS Desak Cina Bebaskan Peraih Nobel Washington Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Kohn Kerry, Senin, mendesak Cina membebaskan peraih hadiah Nobel Perdamaian Liu Xiaobo, seorang penulis dan aktivis yang mendekam di penjara.

Menjelang pemberian Hadiah Nobel Perdamaian di Norwegia, Kerry juga mendesak Cina membebaskan istri Liu, Liu Xia dari tahanan rumah.

Kerry pun menyatakan cemas atas tindakan keras Beijing terhadap para aktivis lainnya termasuk penggiat anti-korusi Xu Zhiyong.

“Kami mendesak pihak berwenang Cina membebaskan Liu Xiaobo, mengakhiri tahanan rumah terhadap Liu Xia dan menjamin Liu Xiaobo dan keluarganya bagi perlind-

Tumpukan Karangan Bunga Menghiasi Halaman Rumah Mandela Johannesburg Empat hari setelah meninggalnya mantan presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, ratusan orang yang mengunjungi rumahnya di Johannesburg telah meninggalkan karangan bunga, kartu belasungkawa, balon dan lilin yang menyala, yang membentuk tembok warna-warni.

Semua bunga cinta yang dikirim oleh orang dari berbagai suku, bermacam kewarganegaraan dan dari dalam serta luar Afrika Selatan, untuk memperlihatkan penghargaan mereka bagi orang yang sangat mereka cintai.

Bunga yang berwarna hijau, kuning, merah dan putih mendominasi tembok tersebut, sementara bunga warna ungu,

Houston – Seorang pria asal Louisiana yang terbang menuju California terbangun dalam pesawat yang kosong dan gelap yang parkir di Bush Intercontinental Airport di Houston karena tertidur dan tidak mendengar panggilan untuk turun dari pesawat.

Tom Wagner seharusnya turun dari pesawat di Houston Jumat (6/12) lalu dan mengambil penerbangan lain ke California, kata petugas pada Senin (9/12).

Namun ia mendapati dirinya terkunci di dalam pesawat ExpressJet yang beroperasi untuk penerbangan United Express. Wagner kemudian menelpon pacarnya untuk me-

kan.” Dhama Naidoo dan keluarganya memilih untuk menuliskan, “Terima kasih atas pekerjaan yang dikerjakan dengan baik.”

Satu kaus berwarna kuning yang tergantung di atas tumpukan bunga bertuliskan pesan “terima kasih karena membuat Afrika Selatan jadi tempat yang lebih baik”.

Ratusan lilin yang berwarna-warni dan bermacam bentuk terus menyala di samping tumpukan bunga meskipun udara berangin dan hujan turun beberapa kali. Orang yang membawa lilin itu mengatakan semua itu adalah lambang perdamaian, dan menyoroti cahaya yang mereka saksikan dalam kehidupan Nelson Mandela. (ant/Bali Post)

ungan hak asasi manusia dan kebebasan yang diakui internasional,” kata Kerry dalam satu pernyataan.

Ketika menyerukan bagi satu “hubungan yang konstruktif” dengan negara Asia itu, Kerry mengatakan, “Kami tetap yakin bahwa penghormatan bagi hak-hak asasi manusia internasional adalah penting bagi pertumbuhan, kesejahteraan dan stabilitas jangka panjang Cina”.

Liu ditahan tahun 2008 setelah memelopori Charter 08, satu petisi bagi perlindungan lebih luas hak asasi manusia pada masyarakat komunis itu. Pada tahun berikutnya, ia dijatuhi hukuman 11 tahun penjara karena tindak subversi.

Cina marah atas keputusan komite Nobel untuk

memberikan penghargaan yang bergengsi itu kepada Liu, dengan pihak berwenang berusaha memblokir berita itu dan menempatkan istrinya dalam tahanan rumah.

Para pendukung Liu menyatakan kekhawatiran mereka bahwa tekanan terhadap Cina untuk membebaskan Liu akan mereda seiring dengan berlalunya waktu dan pudarnya perhatian.

Pengacara bagi pemenang Nobel Perdamaian itu bulan lalu mengatakan bahwa ia akan mengajukan banding atas vonis itu, demikian laporan AFP. (ant/Bali Post)

Liu Xiaobo, penerima hadiah Nobel Perdamaian 2010 (ant/Bali Post)