Snt12012015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SENIN, 12 JANUARI 2015

20 HALAMAN NOMOR 255 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gubernur Minta RSUP Dasan Cermen Operasional Tahun 2015 Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta supaya Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB Dasan Cermen, bisa operasional atau dapat difungsikan tahun 2015 ini. Penegasan itu disampaikan gubernur saat menggelar rapat pimpinan (rapim) lengkap tertutup pada Kamis (8/1) pekan lalu. ‘’Bukan harapan lagi (bisa operasional) tahun 2015, Pak Gubernur memberikan penegasan, RSUP yang ada di Dasan Cermen sudah bisa operasional tahun ini,’’ kata Juru Bicara Pemprov NTB, Drs. Fathul Gani, M.Si ketika dikonfirmasi Minggu (11/1) siang kemarin.

Dikatakan, pembangunan gedung I dan gedung K RSUP NTB yang tak tuntas tahun 2014 lalu dipastikan akan dilanjutkan tahun 2015 ini. Pembangunan dipastikan akan dilanjutkan setelah ditetapkan APBD Perubahan 2015.

TO K O H Tanggung Jawab Auditor MENDENGAR adanya petunjuk baru dari Kejaksaan soal HPS terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alatalat kesehatan (Alkes) di RS. dr.Soedjono, Selong, Kepala BPKP NTB, Darius AK cukup terkejut. Menurutnya, kerugian negara sudah bisa disimpulkan, mestinya menjadi akhir rangkaian proses penyidikan.

Jika HPS dimaksud adalah untuk menentukankerugiannegara,itusudahmenjadikompetensiauditor.‘’HPSapalagiyang dibicarakan? Sebenarnya tidak perlu. Karenahargawajarsudahditemukan,sehinggaada kerugian negaranya jelas,’’ kata Darius.

Kalau menghitung lagi HPS, berarti menurutnya mundur lagi metodenya.

Karena semua sudah disimpulkan dalam metoda real cost sebelumnya.

Menurut dia, mestinya berkas tersebut sudah clear, Kejaksaan tinggal menyodorkan ke Pengadilan. “Soal metoda hitung kerugian negara ranahnya auditor.

Darius Bersambung ke hal 19

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Darurat Banjir dan Longsor GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah menetapkan NTB dalam status siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor selama dua bulan ke depan. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur dengan No. 362-860 tahun 2014 tertanggal 31 Desember 2014. ‘’Dalam surat keputusan itu, Pak Gubernur memutuskan status siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor di NTB terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai 28 Februari 2015,’’ kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (10/1).

Sehubungan dengan itu, katanya, maka pemerintah kabupaten/ kota membangun kesiapsiagaan di setiap jajarannya sampai dengan desa/ kelurahan.

Bersambung ke hal 19 Wedha Magma Ardhi (Suara NTB/dok)

Sementara itu, kata Fathul, manajemen RSUP NTB sendiri saat ini sudah mulai mensetting bagian-bagian yang sudah bisa dipindah ke RSUP Dasan Cermen. ‘’Manajemen rumah sakit sudah mensetting mana kira-kira bagian-bagian yang bisa secepatnya ditempati,’’ terangnya.

Untuk tahap pertama, katanya, pelayanan RSUP yang akan dipindahkan ke Dasan Cermen kemungkinan yang terkait dengan administrasi.

Menyusul pelayanan lainnya sesuai dengan bangunan yang telah tersedia. Sementara itu,

untuk perpustakaan sudah dilakukan pemindahan beberapa tahun lalu.

Lantas, apakah empat gedung yang sudah rampung dikerjakan tahun 2014 lalu segera ditempati? Fathul mengatakan hal itulah yang sedang dilakukan setting oleh manajemen RSUP. “Makanya pihak manajemen masih melakukan setting.

Kita belum dapat laporan dari manajemen. Seminggu yang lalu mereka sudah mensetting datang ke RSUP Dasan Cermen, mana yang kira-kira bisa ditempati,” pungkasnya. (nas)

Dianggarkan di APBD Perubahan PEMPROV NTB memastikan, dua proyek pembangunan gedung RSUP NTB Dasan Cermen, Kota Mataram yang tak tuntas tahun 2014 akan dilanjutkan pembangunannya tahun ini. Namun sesuai ketentuan, kelanjutan pembangunan proyek itu, menunggu ditetapkannya APBD Perubahan (APBD-P) 2015. ‘’Tidak bisa dilakukan (kelanjutan pembangunannya) sekarang di APBD murni 2015, tetapi di APBD Perubahan 2015.

Bersambung ke hal 19

H. Chairul Mahsul (Suara NTB/dok)

Terduga Teroris Diduga Berperan Merekrut dan Himpun Dana Mataram (Suara NTB) Dua terduga teroris yang ditangkap di Kota Bima, dibawa ke Polda NTB, Sabtu (10/1). Selanjutnya, RU alias Deni (35) dan RJ (31) menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda NTB, dalam kaitan kepemilikan senjata api dan senjata tajam.

Kaitan dugaan terorisme, salah satunya, RU, terindikasi berperan sebagai perekrut anggota baru dan penghimpun dana (fa’i). RH dan RI dibawa aparat Sat Reskrim Polres Bima Kota setelah menempuh jarak 350 kilometer lebih,

akhirnya tiba sekitar pukul 11.00 Wita di Kota Mataram. Mereka dibawa dua mobil Xenia warna silver. Tersangka RJ diangkut mobil nopol B 1354 BRN. Sedangkan tersangka Deni dibawa dengan mobil jenis sama Nopol EA 813 SA. Keduanya dikawal delapan petugas pakaian hitam-hitam bersenjata laras panjang.

Sempat cukup lama dua mobil itu parkir di depan gedung Ditreskrimum karena menunggu proses serah terima, apalagi tak ada satu pun pejabat setingkat perwira yang menerima.

Sementara dua terduga

teroris terus dijaga ketat petugas berpakaian hitam-hitam dengan senjata laras panjang.

Sampai pukul 13.00 Wita, serah terima belum juga dilakukan.

Personel Reskrim Polres Bima Kota itu pun terpaksa istirahat makan siang, dua terduga teroris tetap diposisikan di jok paling belakang mobil. Setelah cukup lama menunggu, Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) I Ditreskrimum AKBP I Made Yase, SH akhirnya tiba, beberapa puluh menit kemudian berita acara serah terima tersangka dibuat.

Bersambung ke hal 19

Tujuh Tahun Kasus Alkes Lotim

Tak Tuntas dengan Empat Kapolda dan Tujuh Kajati Jika kasus alat alat kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedjono Selong Lombok Timur (Lotim) dianalogikan sebagai manusia, maka dia sudah ber-ulang tahun yang ke tujuh. Usia tergolong belia, tapi sangat tua untuk ukuran penanganan satu kasus. Sudah empat Kapolda yang menggodok perkara ini, di bawah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di luar itu, ada tujuh Kajati yang menerima pelimpahan berkas, tapi tak kunjung tuntas.

SECARIK kertas itu terbit tanggal 3 Desember 2008. Delapan tahun berlalu, surat itu mungkin sudah usang. Tetapi waktu itu, surat tersebut begitu sakral karena penentu kebijakan di Lotim membubuhkan tanda tangan. Surat itu menjadi maklumat pilihan terakhir harus diikuti panitia pengadaan, agar pengadaan Alat -alat kesehatan (Alkes) 2008 untuk RSUD dr. Soedjono Selong tanpa melalui tender alias Penunjukan Langsung (PL). Ditunjuklah PT. C sebagai pemenang paket proyek senilai Rp 4 miliar.

Surat yang ditujukan kepada Direktur RSUD Dr. Soedjono Selong, Utun Supria selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berisi dua poin. Pertama, pengadaan Alkes harus tetap dilaksanakan tahun 2008 mengingat

anggarannya sudah tersedia, serta rumah sakit yang memerlukan peralatan medis untuk operasi. Kedua, waktu yang mepet, sehingga tidak memungkinkan untuk ditender.

Keterangan PL itu kemudian menjadi pintu masuk penyidik Dit Reskrim Polda NTB untuk penyelidikan sekitar November 2008. Kasus cukup menjadi perhatian publik karena sempat terjadi tarik ulur ketika penyidik akan memeriksa pejabat penting di Lotim.

Januari 2009, kasus ini naik ke penyidikan.

Enam orang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya dinyatakan gugur karena sudah meninggal. Hampir satu tahun berlalu, pertengahan tahun 2010, sudah diminta keterangannya sebagai saksi, termasuk Bupati Lotim waktu itu, H.Sukiman Azmy.

Bersambung ke hal 19

(Suara NTB/ars)

DIBOPONG - Terduga teroris RJ terpaksa dibopong petugas ke ruang Subdit I Ditreskrimum Polda NTB akibat luka tembak di kakinya (atas). Sementara RU digiring petugas bersenjata laras panjang.

Tersandera Selama Tujuh Tahun TERKATUNG-katung, menggantung dan terasa seperti disandera. Demikianlah yang dirasakan oleh para tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. Soedjono Selong, masing-masing adalah US, DI, AF dan AT. Satu orang lagi sudah meninggal.

Tujuh tahun sudah berlalu, sejak tahun 2008 silam kasus ini pertama kali disidik Polda NTB. Empat kali sudah diketahui terjadi pergantian tampuk pimpinan Polda NTB. Selama jangka waktu itu pula, empat orang tersangka itu merasakan beban sosial dan psikologis yang tak terhingga.

Hal itu terungkap dalam wawancara Suara NTB dengan tiga tersangka, US, DI dan AF. US yang waktu itu sebagai Direktur RSUD DR. R. Soedjono Selong yang sekaligus menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) senilai Rp 4 miliar lebih untuk pengadaan alkes, merasakan tekanan itu.

Bersambung ke hal 19

SUARA MATARAM

Halaman 2

(Suara NTB/cem)

SUARA NTB Senin, 12 Januari 2015

Jangan Paksakan Diri

(Suara NTB/cem)

Hariadi

IMBAUAN untuk tidak melaut, tidak hanya datang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram. Kecamatan meminta agar masyarakat khususnya nelayan supaya tidak turun melaut mengingat kondisi angin dan gelombang dinilai mengkhawatirkan. “Kami ingatkan supaya jangan paksakan diri turun melaut dulu,” imbau Camat Sekar-

bela, Hariadi, Sabtu (10/1).

Memasuki Bulan Januari hingga Februari, angin barat dan gelombang tinggi sudah mulai mengancam masyarakat pesisir. Artinya, ini harus diantisipasi oleh masyarakat setiap hari.

“Kalau sudah Februari dan Januari itu mulai sudah kita waspada,”ujarnya. Salah satu antisipasi dimaksud Hariadi, bila terjadi gelombang pasang masyarakat yang berada di pesisir pantai harus berhati - hati, bila perlu langsung menghubungi lurah dan kepala lingkungan agar segera dilakukan evakuasi atau lain sebagainya.

Selanjutnya nanti, pihaknya akan mengkomunikasikan dengan BPBD dan Tagana Kota Mataram agar ditindaklanjut. Yang paling rawan dan rutin diterjang gelombang setiap tahun yakni, di Lingkungan Bagek Kembar dan Bangsal. “Setiap tahun itu Bagek Kembar dan lingkungan Bangsal,” sebutnya. Apakah sudah ada antisipasi dini dari kelurahan atau kecamatan dengan membuat tanggul sementara? Dikatakan, BPBD dan Dinas PU sudah memberikan lima ribu karung.

Namun, tanggul dari karung tidak efektif untuk menahan derasnya terjangan gelombang. Mau tidak mau sambungnya, pihaknya tetap menggunakan karung dan bambu untuk memperkecil terjangan gelombang hingga ke pemukiman warga. Terkait bantuan sembako, Hariadi mengatakan telah mengkomunikasikan dengan Disosnakertrans dan BPBD, supaya 450 nelayan dan buruh nelayan mendapatkan bantuan sembako agar masyarakat berkurang bebannya.

Meskipun kejadian itu sudah menjadi musibah rutin setiap tahun, Hariadi berharap masyarakat khususnya yang berada di pesisir pantai agar lebih awal mengevakuasi diri ke masjid, mushala atau tenda - tenda pengungsian bilamana ada gelombang pasang. “Harapannya saya, supaya tidak ada kejadian seperti ini. Tapi kan ndak bisa kita melawan alam,” pungkasnya. (cem)

Panggil Perusahaan MENCUATNYA isu larangan berjilbab yang diberlakukan Tiara Departemen Store terhadap karyawannya, mengundang reaksi dari kalangan Komisi IV DPRD Kota Mataram. Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, HM. Faesal kepada Suara NTB di kantornya, Sabtu (10/1) mengaku, isu larangan berjilbab itu bakal dibahas di internal komisi IV. Ia akan mengusulkan (Suara NTB/fit) kepada Ketua, agar KomiHM. Faesal si IV mengundang perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Mataram. Hal ini dimaksudkan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.

Faesal mengaku sepakat dengan pernyataan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh yang mengatakan lebih baik perusahaan tersebut tidak berinvestasi di Mataram, ketimbang tidak mau mengikuti aturan.

Karena bagaimanapun, semua perusahaan yang berinvestasi di Mataram harus menjunjung tinggi visi misi Kota Mataram, maju, religius dan berbudaya. ‘’Tiara itu akan kita panggil. Kalau alasannya karena larangan dari supplier, suppliernya juga akan kita panggil,’’ kata politisi Nasdem ini. Menurut Faesal, ketika ada perusahaan yang menyinggung atau tidak mau tunduk kepada visi misi Kota Mataram, Pemkot Mataram bisa saja mencabut izin perusahaan bersangkutan.

Komisi IV akan meminta data perusahaan yang beroperasi di Kota Mataram kepada Disosnakertrans.

Menurut Faesal, adalah tindakan diskriminatif ketika perusahaan melarang ataupun kalau membolehkan karyawannya berjilbab lantas dipindah ke bagian lain. Ia mengimbau kepada seluruh perusahaan yang berinvestasi di Kota Mataram agar tidak mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan kelaziman di masyarakat. (fit)

Arena Peresean di Udayana akan Dilengkapi Tribun Mataram (Suara NTB) Arena presean yang dibangun Pemkot Mataram di Jalan Udayana akan dilengkapi fasilitas tribun penonton. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram, Drs. H. Abdul Latif Nadjib, MM mengatakan setelah pembangunan arena presean selesai tahun 2014 lalu, tahun 2015 ini kembali dianggarkan untuk penataan.

“Fasilitas pendukungnya akan dilengkapi seperti tribun penonton. Kita juga bersinergi dengan Dinas Pertamanan untuk penataan dan pendukung fisik lain nantinya dari Dinas PU (Pekerjaan Umum),” jelasnya.

Arena presean yang ada saat ini di sekitar Tugu Bumi Gora Udayana berukuran 10x10 meter dan menelan anggaran sekitar Rp 60 juta. Untuk anggaran tribun ini, Nadjib mengatakan belum bisa dipastikan, pihaknya masih melakukan perhitungan dan pengukuran.

Keberadaan arena presean ini disampaikan Latif cukup startegis dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan.

Selain kegiatan yang bersifat kedinasan, arena tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat. Terkait pertunjukan presean sendiri, Nadjib mengatakan pihaknya melakukan komunikasi dengan kelompok-kelompok binaan yang khusus concern dengan seni presean ini. “Jika ada tamu (wisatawan) yang ingin menyaksikan pertandingan presean, mereka bisa tampil di arena presean kita. Kita nanti akan kontak orang-orang yang bergelut di bidang ini untuk menampilkan presean,” jelasnya.

Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan arena presean tersebut untuk aktivitas kemasyarakat, Latif mengatakan pihaknya mempersilahkan dengan syarat harus meminta izin terlebih dulu ke Disbudpar Kota Mataram. Sementara itu bagi biro perjalanan wisata yang ingin mengajak tamunya menyaksikan pertandingan presean harus menghubungi Disbudpar sehingga waktunya bisa diatur. “Travel agent bisa menghubungi kita minimal sehari sebelumnya jika ingin menyaksikan pertandingan secara reguler,” jelasnya. (ynt)

PADI - Dinas PKP Kota Mataram segera mengekspos Perwal lahan abadi. Nampak petakan sawah di Lingkungan Gebang, Pagesangan ditanami padi oleh pemiliknya.

Harga BBM Turun

Organda Didesak Turunkan Tarif Angkutan Mataram (Suara NTB) Setelah harga BBM turun belum lama ini, tarif angkutan kota (angkot) di Mataram juga direncanakan akan turun menyesuaikan dengan harga BBM. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram, Drs. H. Khalid. Desakan untuk menurunkan tarif angkutan juga datang dari kalangan Dewan “Kalau harga BBM turun ya kita turunkan (tarif angkot),” ujarnya. Pihaknya juga disampaikan Khalid telah melakukan koordinasi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda). Rencananya hari ini, Senin (12/1) Dishubkominfo Kota Mataram akan menggelar rapat bersama Organda membahas tarif angkot ini.

Tarif angkot pascakenaikan BBM pada bulan November lalu untuk umum sebesar Rp 5 ribu dan untuk mahasiswa dan pelajar sebesar Rp 3.500. Dengan rencana penurunan ini, tarifnya bisa berubah menjadi Rp 4 ribu untuk umum dan Rp 3 ribu untuk kalangan pelajar dan mahasiswa.

Pemerintah pusat juga kembali berencana menurunkan harga BBM. Apakah nan-

ti akan kembali ada penyesuaian tarif? Terkait ini, Khalid mengatakan harus tetap disesuaikan. Namun sebelum diputuskan, akan dikoordinasikan dan dibahas bersama pihak-pihak terkait.

“Kita harus sesuaikan dan rapatkan dengan mempertimbangkan masukan dari pihak terkait seperti organda. Kalau BBM turun, (tarif angkot) ikut turun. Soal berapa turunnya kita hitung-hitungan karena ini berkaitan juga dengan berbagai komponen,” jelasnya.

Pada tahun 2015 ini, Dishubkominfo Kota Mataram akan mulai menata keberadaan angkot khususnya angkot warna kuning sehingga keberadaannya tetap eksis sebagai alat transportasi umum.

Khalid mengatakan untuk penataan angkot ini, pihaknya

akan menggandeng Organda.

Ditempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., mendesak Dishubkominfo agar secepatnya memfasilitasi komunikasi dengan Organda terkait penurunan tarif angkutan pascaturunnya harga BBM. ‘’Tarif itu harus menyesuaikan. Kalau sekarang BBM turun, ya tarif harus segera diturunkan,’’ pintanya. Ia menyayangkan lambannya penurunan tarif.

Hal ini berkebalikan dengan respon cepat Organda menaikkan tarif angkutan ketika harga BBM naik.

Turunnya tarif angkutan harus disesuaikan dengan persentase harga BBM. ‘’Kalau dulu naiknya misalnya 30 persen, kalau sekarang bisalah diturunkan sekitar 15 persen,’’ imbaunya. (ynt/fit)

Perwal Lahan Abadi segera Diekspos Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP) Kota Mataram berencana akan mengekspos peraturan walikota (Perwal) lahan abadi secepatnya. “Insya Allah, kita minta Februari sudah di ekspos,” kata Kepala PKP Kota Mataram, Ir. H. Muttawali yang dikonfirmasi pekan kemarin.

Diterangkan, sejauh ini akademisi Universitas Mataram (Unram) masih dalam tahap pengkajian terhadap lahan pertanian. Kenapa terjadi keterlambatan, sambungnya, sebelumnya belum ada kesepahaman antara akademisi dengan Pemkot Mataram. Kedua, terkait penganggaran penelitian. “Karena kemarin sudah masuk akhir tahun, jadi tidak mungkin ada anggaran lagi,” terangnya.

Muttawali tidak menghafal secara pasti nominal anggaran yang dialokasikan untuk penelitian perwal lahan abadi tersebut. Dipastikan, di APBD murni sudah masuk bahkan akademisi unram sudah mulai bergerak. “Bappeda sudah anggarkan, berapa jumlah saya kurang hafal,” sebutnya.

Alasan menggunakan akademisi Unram untuk mengkaji perwal tersebut, dipastikan para akademisi tidak memiliki kepentingan atau tendensi

sedikit pun terkait lahan pertanian di Kota Mataram. Dan kecil kemungkinan ada oknum yang ikut campur tangan terkait hal tersebut.

Terkait adanya Peraturan Daerah (Perda) Pemprov NTB tentang lahan berkelanjutan?

Dikatakan, secara luasan lahan memang belum dipastikan. Sepengetahuannya, lahan berkelanjutan di setiap daerah kurang lebih 1.883 hektar. Namun, bisa saja hal tersebut berkurang melihat kompleksitas wilayah dan lain sebagainya. “Kan nanti kita harus nego - nego,” imbuhnya.

Ia mengakui, kurun waktu tahun 2013 lahan berkelanjutan yang beralih fungsi sebanyak 93 hektar. Mengalami pengurangan di tahun 2014 30 hektar. Alih fungsi lahan pertanian tersebut didominasi pembangunan perumahan, perkantoran, hotel dan lain sebagainya. Apa dampak positif dan negatif setelah perwal lahan abadi diterbitkan? Pertama, tentu sektor pembangunan infstruktur yang mengorbankan lahan pertanian akan berkurang. Kedua, petani tidak resah dengan dinamika pembangunan. Konsekuensi selanjutnya, pemerintah harus menyiapkan bibit kepada petani dan hasilnya petani bisa rasakan. (cem)

Pemkot-Pemprov Keroyokan Perbaiki RTLH Mataram (Suara NTB) – Pemkot Matatam dan Pemprov NTB keroyokan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Mataram. Hal tersebut diklaim untuk segera melaksanakan serta menuntaskan program. “Kita (pemkot) sama Pemprov fifty – fifty mengerjakan,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram, H. Syaiful Mukmin saat dikonfirmasi Sabtu (10/1).

Mekanisme perbaikan nantinya dengan menggunakan kawasan terpadu, yakni Pemerintah Provinsi NTB akan menentukan sendiri kelurahan mana saja yang menjadi intervensinya. Begitu juga halnya dengan Pemkot Mataram. Klasifikasi tingkat kondisi RTLH di kelurahan

pun ada yang berat, sedang dan ringan. Selain perbaikan rumah juga ada bagian infstruktur akan ikut diperbaiki.

“Informasi yang saya dengar akan ada perbaikan infstruktur lain juga, karena PNMP Mandiri berakhirnya bulan lima 2015,” sebutnya.

Secara pasti masih ada beberapa kelurahan masuk katagori RTLH masih berat, tapi Syaiful Mukmin tidak bisa secara pasti menyebutkan.

Seingatnya, kelurahan dengan katagori RTLH berat yakni kelurahan Babakan dan Kelurahan Banjar. BPM lanjutnya, sudah mendapatkan surat dari Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera melakukan pendataan ulang terhadap RTLH. Bentuk intervensinya tidak

jauh berbeda dengan bantuan tahun sebelumnya, tetapi apakah masuk Bansos atau bentuk lainnya belum bisa dipastikan. Selain itu, mengenai berapa jumlah per satu unit, ia juga tidak mengetahui secara pasti karena anggaran antara daerah satu dengan daerah lainnya berbeda – beda.

“Itu yang masih belum jelas, karena beda kabupaten beda anggarannya,” ujarnya.

Diketahui, sisa RTLH di Kota Mataram sekitar 1.743 unit. Disinggung kapan RTHL tersebut tuntas? Dikatakannya, akan tetap diupayakan bisa dikurangi setiap tahun.

Karena, perbaikan RTLH tersebut tersebar di Dinas PU, Disosnakertrans, Bazda dan PNMP Mandiri dan bersumber dari Dana Pembangunan Kelurahan. (cem)

Pemkot Usulkan Bangun Jalan Lingkar IC Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mengusulkan kepada Pemprov NTB untuk pembangunan jalan lingkar yang ada di sekitar Islamic Center (IC).

Hal ini disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. “Rencana jalan akan kita usulkan ke provinsi supaya ada jalan lingkar di IC,” terangnya.

Jalan lingkar ini disampaikan Walikota bisa dimulai dari sebelah barat IC menuju ke wilayah utara tembus ke wilayah timur sampai di Cemara. Dengan adanya jalan lingkar ini, nantinya arus lalu lintas dari Jalan Langko bisa dialihkan jika terjadi kemacetan atau upacara besar di sekitar IC. Walikota mengatakan jalan lingkar ini juga untuk membuka akses masyarakat lokal terhadap keberadaan bangunan termegah di NTB

tersebut. Dengan demikian nantinya masyarakat sekitar bisa memanfaatkannya dengan kegiatan yang bersifat ekonomis.

“Masyarakat sekitar bisa memanfaatkan nantinya misalnya dengan membuka kios untuk menjual berbagai kerajinan-kerajinan Islami seperti kopiah, tasbih, dan lainnya.

Disana juga nantinya pasti akan ramai dan pengunjung juga butuh makan, dan itu bisa dimanfaatkan warga untuk berjualan,” terangnya.

Walikota mengatakan dengan keberadaan IC tersebut, pihaknya juga akan menata PKL-PKL yang ada di sekitarnya. Penataan ini juga untuk mempersiapkan Kota Mataram menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) yang akan diselenggarakan tahun 2016 mendatang.

Pemkot Mataram juga

akan menata PKL yang ada di sekitar Jalan Udayana, tepatnya di sekitar Kantor Imigrasi Mataram. Belum diketahui kemana PKL di sekitar Kantor Imigrasi akan dipindah. Di sekitar lokasi sekarang tidak ada lahan yang dimiliki Pemkot Mataram. Terkait ini Walikota berencana meminjam lahan yang dimiliki Pemprov NTB. “Kita akan minta kepada Pak Gubernur dan kita akan bangun yang bagus,” jelasnya.

Selain menata PKL, untuk mempersiapkan diri menjadi tuan rumah MTQ 2016, Pemkot Mataram juga disampaikan Walikota akan melakukan penataan tamantaman kota dan penambahan ornamen atau aksesoris yang akan mempercantik Kota Mataram. “Titik-titik yang masih semrawut kita tata, kita geser atau pindahkan mereka,” ujarnya. (ynt)

(Suara NTB/cem)

TUNJUKKAN NOTA - Direktur Tiara Departemen Store, Andreas menunjukan nota pemeriksaan yang diterima dari Disosnakertrans Kota Mataram.

Manajamen Tiara Mulai Bebaskan Karyawan Gunakan Jilbab Mataram (Suara NTB) Persoalan larangan berjilbab yang sempat membuat Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh marah, disikapi Tiara.

Manajemen Tiara Departemen Store mengakui kesalahannya dan mulai siang (kemarin) telah membebaskan karyawan khususnya karyawan muslim mengenakan jilbab. Demikian disampaikan Direktur Tiara Departemen Store Andreas saat konferensi pers, Sabtu (10/1).

Dijelaskan, masalah pelarangan mengenakan jilbab sebenarnya dimanajemen tidak pernah ada aturan seperti itu. Secara kebetulan perusahaan yang dipimpinannya tumbuh alami bersama masyarakat. Dengan perkembangan waktu, pengenaan seragam mulai dipikirkan dan menjadi ciri khas Tiara hingga saat ini. Suplayer pun mulai mengadaptsi adanya ketentuan tinggi badan, seragam dan lain sebagainya. Alasanya agar menyamakan identitas karyawan.

“Awalnya kami buka dari toko kecil hingga besar gini, tidak pernah berpikir sesuatu.

Pengenaan seragam pun kami mengadaptsi dari toko - toko besar dan tidak pernah ada dalam aturan kami terkait pelarangan tersebut,” tegasnya. Manajemen aku Andreas mengaku lalai, karena apa yang berjalan alami saat ini diterjemahkan sebagai se-

buah larangan. Setelah mendapatkan masukan dari Walikota untuk menghargai kearifan lokal, pihaknya memberikan kebebasan bagi karyawan untuk mengenakan jilbab.

Tetapi secara bertahap akan disesuaikan seragam jilbabnya, agar dapat membedakan mana karyawan dan mana pengunjung. “Kami managemen meminta maaf, kalau apa yang tumbuh alami ini diterjemahkan sebagai larangan. Tapi seragam jilbabnya akan kami sesuai, karena nanti malu kalau ada yang sama dengan pengunjung kemudian karyawan atau pengunjung salah menegur,” paparnya.

Bagaimana tanggapan suplayer nantinya kalau tiba tiba melihat ada karyawan berjilbab dan menolak? Andreas dengan tegas mengatakan, silahkan saja menolak dan pihaknya tidak mau ambil pusing. Karena masih banyak suplayer yang mau bekerjasama dengan Tiara. Disamping itu, pihaknya menghargai keinginan Walikota tentang kearifan lokal dan suplayer harus menghargai budaya di daerah. Disisi lain, Andreas mengaku mendapat nota pemeriksaan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram dengan nomor surat 560/0114/sosnakertrans/2015. (cem)

SUARA NTB Senin, 12 Januari 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Andalkan Ekspor Komoditi Perikanan DATA yang dirilis Bidang Perdagangan Luar Negeri (PLN) pada Disperindag Provinsi NTB menunjukkan terjadinya penurunan nilai ekspor untuk hasil-hasil kerajinan dibanding tahun sebelumnya.

Komoditi perikanan menjadi salah satu andalan ekspor yang paling berprogres di luar ekspor konsentrat. Pada tahun 2012 hingga 2014, untuk kerajinan gerabah nilai ekspornya terus mengalami penyusutan, dari U$S 83.704,022 di tahun 2012, menjadi U$S 51.345,510 tahun 2013 dan menurun lagi menjadi U$S37.787,170 total (Suara NTB/dok) tahun 2014.

Hj. Bq. Noviana Indiari Demikian juga untuk kerajinan kayu, penurunan nilai ekspornya di atas 90 persen dari nilai tahun 2012 dibanding dengan nilai tahun 2013 dan 2014. Kerajinan buah kering juga menyusut nilai ekspornya, dari U$S 330.497,400 tahun 2012 menjadi U$S193.900,730 pada tahun 2014.

Demikian juga dengan kerajinan-kerajinan lainnya yang nilai ekspornya terus menunjukkan trend negatif dari tahun ke tahun.

Persoalannya coba diurai Kepala Bidang PLN Disperindag, Dra. Hj. Bq. Noviana Indiari, MM. Kerajinan gerabah, misalnya, menurun ekspornya karena minimnya kreativitas para perajin untuk membuat produk, permintaan dari luar negeripun menyusut. Bahkan beberapa negara Asia lainnya seperti Vietnam, Miyanmar dan Thailand sendiri sudah mampu membuat gerabah sendiri.

Indikasi penurunan nilai ekspor ini, disebutnya lagi tidak lepas dari banyaknya pengusaha dalam daerah yang mengandalkan eksportir luar daerah untuk pengiriman/penjualan produk-produk lokal. Tentu Surat Keterangan Asal (SKA) dari produk yang dikirim tersebut tidak atas nama NTB. “Ini yang terus kita kejar, bagaimana pengusaha lokal bisa ekspor langsung secara mandiri,” kata Bq. Noviana, Sabtu (10/1).

Yang paling berprogres ekspornya di luar migas adalah hasil perikanan tangkap, di antaranya benih lobster yang dikirim ke Cina, Malaysia, Vietnam, Filipina dan Singapura. Meskipun komoditi ini juga dibanding dengan tahun sebelumnya mengalami penyusutan nilai ekspor, namun diharapkan dengan kemandirian para eksportir lokal, maka nilai ekspor NTB akan terdongkrak.

Sebab benih lobster ini hanya ditemui paling banyak di perairan NTB. Yang tak kalah berprogres adalah ekspor udang Vaname yang dibudidayakan di KLU. Dalam sebulan, nilai ekspornya sebesar Rp 4 miliar. Bahkan budidaya di Lombok ini terhitung salah satu dari dua pembudidaya di Indonesia.

Cuma saja, untuk ekspor ke Vietnam dan India, masih menggunakan SKA dari Jakarta. Karena khusus untuk udang Vaname ini, Kemenperindag hanya memperbolehkan penerbitan SKA dari provinsi-provinsi yang ditunjuk. “Kita sudah bersurat, kita kejar agar SKA bisa diterbitkan di sini (NTB) untuk udang.

Karena itu menjadi potensi kita, bayangkan kalau budidayanya hanya dua di Indonesia,” demikian Bq. Noviana. (bul)

Dibangun Investor

Lotim akan Bayar Pasar Labuhan Lombok Selong (Suara NTB) Pasar Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya sudah siap untuk dibayar Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Lotim (Lotim).

Taksiran awal dari tim penaksir harga Rp 7 miliar yang akan dibayarkan. Namun nilai itu belum menjadi keputusan. Pemkab Lotim masih menunggu hasil rekomendasi dari LKPP sesuai saran BPKP. Hal ini disampaikan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Achmad Dewanto Hadi, Sabtu (10/ 1). Dedi menyampaikan sebelumya telah diminta kepada BPKP untuk melakukan audit. Hanya saja, BPKP tidak bisa melakukan audit dari klaim pembangunan yang tidak masuk dalam kontrak.

“Karenanya sekarang kita masih menunggu saran dari LKPP dan kita sudah bersurat ke LKPP,” katanya. Pada tahun anggaran 2015 ini sendiri Lotim sudah menganggarkan Rp 3,8 miliar untuk membeli bangunan pasar yang dibangun oleh investor itu.

Diketahui bangunan pasar di Labuhan Lombok ini sudah diputus kontrak pembangunannya dengan investor sejak September 2013. Progres pembangunan sudah sampai 63 persen lebih.

Pemutusan kontrak dikarenakan adanya aksi penolakan para pedagang yang tidak menginginkan sistem Bagun Guna Serah (BGS). Penilaian warga yang sempat melakukan aksi beberapa waktu lalu itu karena sistem HGB terlalu mahal. Aturan BGS untuk ukuran kios 2,5 x 2,5 meter dijual Rp 391 juta selama 21 tahun. Berlaku uang muka sebesar Rp 28 juta. Hitungannya, para pedagang diminta membayar angsuran Rp 1,475 juta/bulan. Hitungan tersebut dinilai pedagang tidak rasional. Pedagang jelas tidak mampu memenuhinya. Pasalnya, 97 persen pedagang Labuhan Lombok adalah pedagang bakulan.

Pemkab Lotim sendiri sudah siap untuk melanjutkan kegiatan pembangunan. Belasan miliar untuk menuntaskan pembangunan pasar tersebut akan dianggarkan. Anggaran dipersiapkan dari APBD kabupaten Lotim yang direncanakan di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan (PP) Lotim. (rus)

(Suara NTB/bul)

PINTU AIR – Beberapa pengunjung sedang menyaksikan pintu pembagi air di salah satu sudut Bendungan Pandandure, Kecamatan Terara, Lombok Timur. Hingga Minggu (11/1), bendungan ini memang belum terisi air secara optimal. Bendungan ini akan mengairi lebih dari 100.000 hektar lahan irigasi teknis dan non teknis, serta memungkinkan untuk pencetakan sawah baru sebagai ikhtiar pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dari sektor pertanian.

Akan Digelar Operasi Pasar Elpiji 3 Kg Mataram (Suara NTB) Harga elpiji 3 Kg sedang meroket, menembus harga tidak wajar berlipat-lipat dari dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah dengan menggelar Operasi Pasar (OP).

Pihak Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Provinsi NTB juga sudah menggelar pertemuan, membahas harga elpiji subsidi yang mencapai Rp 27.000/isi ulang. Langkah stabilisasi ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

OP, kata Ketua Hiswana Migas, I Komang Mahendra Gandhi dilaksanakan oleh Pertamina bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Anggota Hiswana Migas dalam hal ini akan menyiapkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan OP. “Kita juga memberi atensi atas apa yang terjadi di lapangan (pergolakan harga). OP akan dilaksanakan di Kota Mataram dan Lombok Barat, itu rencana,” katanya usai menggelar pertemuan, Sabtu (10/1).

Kemudian dimulai bulan Feb-

ruari, Hiswana Migas akan melibatkan seluruh pangkalan dan SPBU yang ada di Kota Mataram untuk menyiapkan penjualan elpiji 3 Kg, dengan harga sesuai HET, Rp 14.750/tabung.

Terdapat 11 SPBU di Kota Mataram yang akan ditugaskan langsung untuk pengamanan harga ini. Sebelumnya, hanya beberapa SPBU saja yang menjual elpiji subsidi. “Pada Februari nanti, semua SPBU tanpa terkecuali, menjual elpiji 3 Kg, dengan harga sesuai HET,” tegasnya.

SPBU-SPBU tersebut akan menjadi pangkalan percontohan.

Dengan demikian harga penjualan akan stabil dalam kondisi banjir stok ataupun limit stok, sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Bahkan Hiswana Migas sendiri sebenarnya menjamin stok tetap ada sesuai perhitungan kebutuhan.

Ada indikasi, penyeberangan

Hotel di Mataram akan Protes Kebijakan Kemenpan RB

(Suara NTB/bul)

Reza Bovier

Mataram (Suara NTB) Sedikitnya 20 hotel yang ada di Kota Mataram menggelar pertemuan khusus, menentang dan akan menyampaikan protes terkait kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI yang melarang MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) di hotel bagi PNS. Kebijakan tersebut dianggap telah mendatangkan kerugian besar.

Atas berlakunya kebijakan tersebut, untuk bulan Desember 2014, tidak ada pertemuan sama sekali. Semua hotel menurut Koordinator Wilayah Kota Mataram, Reza Bovier, penurunan MICE disarakan antara 20 sampai 35 persen untuk hotel dalam kota.

Aturan yang berlaku dianggap sangat kaku dan telah merugikan bagi pelaku bisnis perhotelan. Ada celah menurut GM Hotel Santika Mataram ini untuk harapan kelonggaran dari edaran kebijakan baru Kemenpan RI tersebut.

Didalamnya terdapat satu pasal pengecualian. Bunyi pasal tersebut, menyelenggarakan seluruh kegiatan instansi pemerintah di lingkungan masing-masing atau lingkungan instansi pemerintah

lainnya, kecuali melibatkan seluruh peserta kegiatan yang kapasitasnya tidak mungkin ditampung untuk melaksanakan di lingkungan instansi masing-masing atau instansi pemerintah lainnya.

“Pengecualian itu, kalau pesertanya banyak, bisa menggunakan hotel. Ini yang ingin kita luruskan. Hanya saja wacana yang disebarkan dari awal, melarang pertemuan di hotel, itu rasanya keliru,” kata Reza di Mataram, Sabtu (10/1).

Januari ini perhitungan para pengusaha hotel, dampak yang dirasakan akan cukup besar.

Padahal, selama ini hotel-hotel di daerah sangat menggantungkan perkembangan bisnisnya dari pertemuan yang dilakukan PNS (pemerintah). Sebab selama ini, sumbangan paling besar terhadap bisnis perhotelan adalah pertemuan dari pemerintah di hotel. Jika mengandalkan wisatawan mancanegara, khususnya hotel-hotel di dalam kota, sumbangangannya hanya 10 persen.

“Kita telah sepakat akan menyampaikan protes ke pemerintah pusat melalui PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) Provinsi NTB,” tambahnya.

Poin lain yang disepakati adalah, akan melakukan pertemuan dengan Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi, bagaimana agar gubernur mengeluarkan instruksi memperbolehkan PNS melakukan pertemuan di hotel bagi kegiatan yang melibatkan banyak peserta.

“Dari pengecualian tersebut, tinggal gubernur yang menjadi harapan kita, termasuk bupati dan walikota. Kita upayakan mendorong gubernur untuk mengeluarkan instruksi memperbolehkan rapat di hotel bagi peserta rapat dengan jumlah banyak,” demikian Reza. Yang paling merasakan besarnya dampak negatif dari kebijakan tersebut adalah hotel-hotel yang baru muncul di Kota Mataram. (bul)

’’Oprerasi Pasar akan dilaksanakan di Kota Mataram dan Lombok Barat’’ I Komang Mahendra Gandhi elpiji subsidi ke Pulau Sumbawa menjadi salah satu pemicunya, selain banyaknya pengguna elpiji 12 Kg yang bermigrasi menggunakan elpiji 3 Kg. untuk kabupaten lainnya di pulau Lombok, pangkalan akan dilibatkan langsung untuk menjual sesuai HET. Cara ini adalah langkah lain untuk memangkas panjangnya mata rantai penjualan, setelah dari pangkalan. Sehingga harga jual menjadi berlipatlipat dari HET. Hiswama Migas juga merencanakan dalam waktu dekat akan memanggil seluruh pangkalan, untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap persoalan-persoalan yang terjadi.

Gandhi juga menyebut jika persoalannya salah satunya karena kurangnya jumlah pangkalan yang tidak sebanding dengan jumlah konsumen elpiji 3 Kg. Akan direkomendasikan untuk memperbanyak jumlah pangkalan, atau setidaknya mengimbangi jumlah pangkalan dengan tingkat kepadatan penduduk masing-masing wilayah.

“Harapan kita juga, masyarakat sebaiknya tidak membeli elpiji di pengecer, tetapi di SPBU langsung bagi yang tidak jauh dengan SPBU, atau dengan membeli langsung di pangkalan,” demikian Gandhi. (bul)

10/01/15

Hotel Santika Mataram Gratiskan ’’Meeting’’ Mataram (Suara NTB) Manajemen Hotel Santika Mataram mengeluarkan kebijakan memberi porsi gratis bagi seluruh komunitas, dari kalangan mana saja, untuk melakukan pertemuan (meeting), pameran, atau kegiatan lainnya di ruang tunggu ataupun pelataran depan Hotel Santika Mataram. Hotel Santika membuka diri seluasluasnya kepada masyarakat, untuk menggunakan fasilitas ruang kosong yang disiapkan.

“Mau kegiatan satu dua minggu, silakan, komunitas motor, komunitas para pengusaha kecil, atau kominitas apa saja. Silakan, gunakan tempat kami, urusan bisnis kita pinggirkan dulu,” kata GM Hotel Santika Mataram, Reza Bovier didampingi jajaran manajemen lainnya. Dari sisi bisnis, Hotel Santika Mataram setiap sebulan sekali akan menyajikan menu khusus bagi para tamunya, ataupun seluruh segmen masyarakat yang ingin memesan langsung menu-menu Santika Mataram.

Menu-menu tersebut adalah menu khas lokal, karena sebagaimana komitmennya, Santika Mataram ingin mengedepankan menu lokal, lokal nusantara, dengan harga yang terjangkau oleh seluruh kalangan. Kesan hotel itu mahal dan eksklusifpun ingin dihilangkan. Hotel Santika, harapan manajemen adalah tempat nongkrong di dalam kota bagi siapapn tanpakecuali.Musikpenghiburpun akan disiapkan. Khusus menu, untuk Januari ini, menurut Chef Fuji, Hotel Santika Mataram memperkenalkan menu baru, Mix Suki, desert Belgium Pancake serta Beverage Ice Meglio Cookie dan Vanila Blue. Menu ini menjadi kreativitas tersendiri dari chef suggestionandbeveragesuggestion,dan tidak ditemukan dimanapun.

Mix Suki merupakan masakan dari negeri sakura Jepang, namun hotel Santika Mataram mencoba untuk menambahkan hasil industri lokal, yakni tahu yang terke-

nal dengan cita rasanya yang berbeda dari tahu lainnya dimanapun.

Mix Sukiini dihidangkan untuk dua atau tiga orang dengan menggunakan 1 stove kecil yang terdiri dari aneka seafood , ikan, sirloin, ayam,jamur,anekasayursawi,wortel serta tahu. Untuk pilihan kuah kaldu terdiri dari kuah tom yam dan kuah kaldu ayam, tentunya ada nasi putih dan sambal.

Selain itu, ada ice meglio cookie.

Dinamakan meglio karena menggunakan kopi meglio yang dipadukan dengan expresso serta dicampur dengan oreo cookies, mix rasa dari ice meglio ini membuat taste tersendiri dan penikmat minuman ini akan merasakan sensasi perpaduan cookiessertakopiyangterasa lembut namun tetap nikmat.

Berbeda halnya dengan vanilla blue, dinamakan demikian karenamenggunakansoftdrinkberwarna blue ditoping menggunakan ice cream vanilla sehingga memiliki rasa yang segar di lidah. Desert Belgium pancake disuguhkan sebagai penutup yakni dengan aneka rasa buah yang berada di dalam pancake ditambah lagi ice cream coklat sehingga membuat sensasi rasa berbeda. “Ketiga menu sudah dapat dijumpai setiap hari pada bulan Januari dengan harga yang terjangkau,” demikian Fuji. (bul)

Chef Fuji dan menu Mix Suki-nya.

(Suara NTB/bul)

SUARA NTB Senin, 12 Januari 2015

Pencairan Sesuai Mekanisme PEMDA Kabupaten Lombok Utara (KLU), menegaskan, pencairan dana bantuan korban gempa sudah mekanisme. Asisten I Setda KLU, H. Kholidi Kholil, menjelaskan, pencairan dana bantuan hanya mengalami keterlambatan namun seluruh mekanisme telah sesuai, termasuk transfer anggaran ke Pokmas.

Kholidi Kholil, menyebutkan pencairan bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi 2014 tidak melanggar me(Suara NTB/dok) kanisme anggaran seperti disH. Kholidi Kholil ebutkan Ketua Komisi I, Ardianto, SH. Menurut dia, seluruh proses sudah selesai di akhir Desember 2014 lalu termasuk proses transfer anggaran dari kas daerah ke rekening pokmas. Hanya saja, terdapat sejumlah alasan mengapa dana bantuan baru bisa dicairkan pada awal Januari ini.

“Memang selama prosesnya ada keterlambatan yang disebabkan verifikasi ulang data penerima gempa. Dalam perjalanannya masih ada warga yang rumah rusak tapi tidak tercantum didaftar BPBD, sehingga harus diverifikasi ulang,” sebut Kholidi.

Persoalan teknis lain yang menyebabkan keterlambatan pencairan, termasuk lambatnya trasnfer dana bantuan dari APBD Provinsi ke kas daerah. Dampaknya pencairan dari kas daerah ke rekening pokmas juga terlambat.

“Semua sudah ditransfer sebelum batas akhir (Desember 2014,red). Namun Pokmas baru bisa mencairkannya di bank mulai 7 Januari 2015 sampai 3 hari (setelah diserahkan secara simbolis oleh Pemda),” katanya.

Sementara itu, dugaan permainan segelintir oknum terhadap penggunaan bank yang mencairkan anggaran dijawab Kholidi. Terkait perpindahan bank yang digunakan penerima bantuan untuk mencairkan bantuan dari Bank NTB ke Bank BNI 46 kemudian kembali lagi ke Bank NTB, Kholidi mengaku tak mengetahui detailnya. Namun menurutnya, sejak awal rekening Pokmas berada di BNI. “Rekening pokmas sejak awal ada di BNI, tapi karena waktu yang dimiliki tidak banyak dan harus melalui berbagai proses yang membutuhkan waktu tidak sedikit, akhirnya Pokmas kembali membuka rekening di Bank NTB,” sebutnya. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

TKI Bermasalah, Terbanyak dari Lotim Selong (Suara NTB) DINAS Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertrans) Lombok Timur selama tahun 2014 mencatat telah mengirimkan TKI sebanyak 14.886 orang.

BP3TKI mencatat Lotim sebenarnya mengirim 23 ribu orang. Dari jumlah itu, Lotim terbanyak nomor satu se-Indonesia sebagai pengirim TKI. Kepala Dinas Sosnakertrans Lotim, H.M. Aminullah, selain sebagai nomor satu terbanyak, Lotim juga terbanyak yang dideportasi. Data selama tahun 2014, jumlah TKI Lotim yang kena deportasi tembus 1.116 TKI dan 235 TKW. ‘’Banyaknya TKI yang dideportasi itu disebabkan sejumlah faktor. Antara lain, paspor yang digunakan berangkat sebenarnya untuk melancong. Akan tetapi bekerja di negara tujuan. Tidak sedikit juga yang berangkat secara ilegal. Tanpa dokumen,’’ terangnya, Minggu (11/1).

Penyebab lain adalah ada sejumlah TKI yang nasibnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tempatnya bekerja tidak membayar gaji tidak sesuai perjanjian. Akibatnya, paspor ditinggal dan mencoba mencari kerja di tempat lain. ‘’Karena tak ada dokumennya, saat bertemu petugas akhirnya dideportasi,’’ ujarnya.

Selain persoalan di negara tujuan penyebab yang paling besar juga dimulai di daerah. Antara lain, banyak dokumen dipalsukan. Saat pengurusan dokumen pemberangkatan dipalsu-

kan. Termasuk, banyak pula yang berangkat melalui Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ilegal.

Menyikapi hal itu, ujarnya, pihaknya ingin mengingatkan seluruh warga Lotim agar berangkat mengikuti prosedur.

“Banyak nama diganti-ganti.

Umur 15 diubah 25 tahun. Belum lagi alamatnya diputarputar,” ungkapnya. Semua cara-cara yang tak prosedural diminta untuk ditinggalkan.

Pengiriman TKI dari Lotim tegasnya tidak bisa ditinggal.

Meski banyak yang dipulang-

Pemanfaatan Pekarangan, Bisa Menghemat Pengeluaran

Komisi I DPRD KLU Minta Bupati Bantu Polres

Jadwalkan Bertemu Kapolda Tidak hanya itu, Ardianto kepada koran ini mengutarakan pula, pihaknya akan mengagendakan pertemuan dengan Kapolda NTB dan Kapolres (persiapan) Lombok Utara. Tujuannya, untuk menjalin silaturahmi sekaligus meminta kepada Kapolda untuk menarik putra daerah KLU untuk bertugas di daerah asalnya.

“Rencana kita bertemu Pak Kapolda adalah untuk meminta putra daerah yang bertugas di Kabupaten/kota lain, dipulangkan ke KLU. Harapan kita, dengan mereka bekerja di kampung halamannya, maka pengamanan bisa lebih maksimal karena merasa KLU adalah kampung halamannya,” demikian Ardianto. (ari)

(Suara NTB/rus)

TANAM PADI - Dandim 1615 Lotim, Letkol.Arm.Rama HB bersama Kapolsek Labuhan Haji, Iptu, H.Munawar Qomar dan para penyuluh dan petani menanam padi di wilayah Labuhan Haji, Minggu (11/1).

Anggota TNI Dukung Swasembada Beras Selong (Suara NTB) Jajaran Komando Distrik Militer (Kodim) 1615 Lombok Timur (Lotim), Minggu (11/1) melakukan aktivitas yang berbeda dengan hari-hari biasa.

Para tentara berseragam loreng ini turun ke sawah berbaur langsung dengan para petani menanam padi di Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji.

Kegiatan para anggota TNI ini dikomandoi langsung Komandan Kodim (Dandim) Letnan Kolonel (Letkol) Arm. Rama HB. Menurut Dandim, aksi para tentara turut menanam padi itu merupakan amanah dari Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) dalam

rangka mendukung program pemerintah menuju swasembada beras tahun 2016 mendatang.

Apalagi, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden H. M. Jusuf Kalla mencanangkan ke depan tidak lagi ada impor beras.

Kegiatan menanam padi ini juga melibatkan langsung instansi terkait yakni dari Dinas Pertanian dan Peternakan, penyuluh pertanian dan para petani. Kegiatan serupa, katanya, juga sudah dilakukan di Sakra Timur.

Daerah-daerah lain juga siap untuk dilakukan hal yang sama. “Ini juga dalam rangka menjaga kedaulatan pangan,” ungkap Dandim.

Dijelaskan, ke depan pi-

haknya tidak saja akan melibatkan masyarakat saja, namun semua elemen lainnya termasuk para pelajar, mahasiswa dan karang taruna. Sesuai dengan salah satu motto yang digaungkan terus oleh TNI AD, lebih mendekatkan diri bersama masyarakat. “TNI AD kuat bersama masyarakat”.

NTB sendiri diakui sejauh ini sudah suplus beras. Namun, secara nasional, program pemerintah pusat menginginkan bisa terus swasembada.

TNI dengan Babinsa yang ditempatkan di masing-masing desa terus dimantapkan untuk membantu masyarakat dalam aktivitas budidaya tanaman pertanian ini. (rus)

Selong (Suara NTB) – Panen tembakau yang membuat kecewa petani di Lombok Timur (Lotim) beberapa waktu lalu berdampak pada minat mereka untuk kembali menanam.

Biaya tanam yang tidak sebanding dengan panen tembakau dibandingkan pada musim-musim sebelumnya membuat petani rugi. Belum lagi utang menumpuk yang harus segera dilunasi.

Untuk itu, banyak di antara mereka memilih jadi TKI ke Malaysia Kepada Suara NTB via ponselnya, Sabtu (10/1), Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Lotim, Lalu Sahabu-

din mengatakan, penyebab dari banyaknya petani tembakau yang berangkat menggantungkan hidupnya menjadi TKI disebabkan kerugian yang begitu besar dialami para petani tembakau tahun ini.

Menurutnya, kerugian yang begitu besar dialami oleh wilayah yang berada di wilayah tengah dan utara.

“Alasan petani kita pergi menjadi TKI, karena mereka mengalami kerugian yang cukup besar,”jelasnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, untuk mencari solusi terkait dengan penyelamatan petani tembakau ke depannya, APTI Lotim meminta supaya di tahun-tahun selanjutnya ada langkah dari pemerintah

dalam mengatasi masalah harga tembakau. Selama ini, harga sudah ditentukan langsung oleh perusahaanperusahaan tertentu, sehingga membuat petani rugi, karena tidak sebanding dengan biaya penanaman.

“Sekarang ini, perusahaan tembakau yang ada di Lotim sudah terlebih dahulu menentukan konsep harganya. Oleh sebab itu, rapat terpusat itu sangat diperlukan dengan melibatkan gubernur, bupati yang di daerahnya menghasilkan tembakau, DPRD, Instansi terkait supaya para petani tembakau tidak rugi,” terangnya. (yon)

Wahana Memupuk Akhlak Anak Sejak Dini

(Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) Menanam sejumlah komoditi areal pekarangan memiliki manfaat yang sangat besar.

Salah satunya adalah bisa menghemat pengeluaran. Dihitung per kepala keluarga, bisa menghemat Rp 2,8 juta. Terlebih saat harga sejumlah komoditi yang melonjak, seperti cabai rawit beberapa waktu lalu.

Hal ini dikatakan Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Lotim, H. Sapirin. Ditemui di kantornya, Sabtu (10/ 1), H. Sapirin memperlihatkan pekarangan kantor ini sudah rimbun dengan beberapa macam tananam sayur. Terong, turi, cabai rawit, mentimbun, sawi dan ada pula kolam lele. Termasuk segera menanam padi di areal kantor.

Ia menjelaskan, pemanfaatan pekarangan ke depan menjadi sangat perlu dilakukan. Teriring dengan semakin tergerusnya lahan pertanian dengan makin bertambahnya jumlah penduduk. “Jumlah penduduk bertambah, lahan pertanian kan pasti berkurang. Yang bertambah justru pekarangan,” katanya.

Memanfaatkan pekarangan tidak saja bisa untuk berhemat. Ada jaminan kesehatan tanaman yang dipetik di pekarangan dibandingkan dengan yang ditanam di sawah-sawah. Di mana sela-

ma ini, sebagian tananam pertanian sudah terkontaminasi oleh pestisida dan jenis obatobatan perangsang tanaman yang mengandung unsur kimia lainnya. Seperti sayur-sayuran disemprot sekarang besok pagi dijual dipasar.

Sudah pasti sayur yang dijual dipasar tidak sesegar sayur yang dipetik sendiri di halaman rumah. Tanaman di pekarangan dengan media polybag dipastikan akan jauh lebih aman untuk dikonsumsi dibandingkan yang dipetik di sawah. Pasalnya, tidak ada unsur kimia. Semua serba organik. “Kalau pakai kimia justru tanaman di polybag ini kan akan mati,” erangnya.

BKP siap akan melakukan pembinaan untuk mengembangkan pekarangan ini. Disebutkan ada dana pusat senilai Rp 500 juta yang akan digunakan memulai pemamfaatan pekarangan di kelurahan. Dalam hal ini, BKP memilih Kelurahan Selong.

Ada teknik budidaya tanaman pekarangan yang siap diterapkan di kelurahan tersebut.

Antara lain menggunakan pupuk kandang. “Kalau tanaman sayur kita gunakan kotoran kambing atau kotoran ayam, kalau tanam padi pakai kotoran sapi. Sedangkan untuk bungabunga kita pakai abu arang,” demikian jelasnya. (rus)

Rugi, Petani Tembakau Pilih Jadi TKI

Peringati Maulid

PAWAI TA’ARUF - Masyarakat Dusun Danger Utara saat pawai ta’aruf dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Sabtu (11/1).

kan paksa, namun pengiriman TKI tetap menjadi salah satu kebijakan Pemkab Lotim.

“Kita akan tetap kirim TKI,” ucap mantan Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim.

Ditambahkan, jumlah penduduk Lotim mencapai 1,3 juta jiwa. Luas sawah produktif, 45 ribu ha. Dihitung rata-rata maka masing-masing kepemilikan lahan hanya 1-2 are. Tugas pemerintah selanjutnya adalah perlindungan terhadap TKI agar semua proses yang dilalui sesuai prosedur.

H. M. Aminullah (rus) (Suara NTB/rus)

Dukung Kelancaran Pilkada

Tanjung (Suara NTB) Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Ardianto, SH, meminta Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., untuk memenuhi permintaan bantuan prasarana yang dibutuhkan Polres (persiapan) Lombok Utara. Pemenuhan kebutuhan yang diajukan Polres, bersifat mendesak dalam rangka mendukung kelancaran Pilkada 2015 KLU. “Kami sudah terima surat dari Kapolres yang meminta dibantu prasarana kelengkapan untuk mendukung kelancaran tupoksi pengamanan Pilkada. Dasar itu, saya minta ke Pak Bupati untuk merespon permintaan itu,” ujar Ardianto, via telepon, Minggu (11/1).

Menyebut isi Surat Kapolres (persiapan) KLU, antara lain yang diminta 20 unit komputer, meubeler (meja dan kursi), serta prasaran lain. Bagi Ketua Komisi I, tidak dipungkiri prasaran tersebut diperlukan aparat Polres KLU dalam membantu pengamanan dan kelancaran Pilkada KLU yang dijadwalkan tahun ini.

Seperti diketahui, Kapolres KLU, AKPB Rifai, SH., bersama jajarannya telah berkantor sementara di eks Kantor KPU Lombok Utara yang juga eks Kantor Camat Tanjung. Jajaran Polres (persiapan) Lombok Utara telah resmi bertugas di KLU awal Desember lalu. Sekilas, sarana yang terlihat cukup representatif itu belum dilengkapi dengan prasarana untuk mendukung kelancaran tugas. Untuk fasilitas asrama saja, Kapolres bersama jajarannya, untuk sementara menempati ruangan yang dulunya digunakan sebagai gudang logistik KPU. Menyadari itu, Ardianto menegaskan Pemda KLU, dalam hal ini Bupati selaku kuasa pengguna anggaran agar memberi dukungan penuh. Bantuan Pemda sekaligus merupakan manifestasi dari harapan masyarakat KLU agar Polres (persiapan) KLU segera diwujudkan menjadi Polres definitif.

“Sayangnya surat yang kami terima dari Pak Kapolres setelah selesai pembahasan APBD 2015. Seandainya surat itu masuk saat RAPBD dibahas, kami di Banggar pasti akan memperioritaskan bantuan ini. Selaku pimpinan Komisi dan Fraksi, saya akan segera menemui Bupati untuk membicarakan dukungan itu,” paparnya.

Ardianto menyatakan pula, bantuan prasarana ke Polres (persiapan) KLU dapat disesuaikan dengan kemampuan anggaran tak terduga yang dimiliki. Misalnya, dari permintaan 20 unit komputer, Bupati dapat memberikan 9 unit sampai 10 unit komputer dulu. Sisanya dicarikan solusi secara bertahap.

“Kawan-kawan di Polres sangat butuh peralatan ini, karena secara teknis tupoksi mereka saat momen Pilkada tidaklah ringan. Artinya pula, kami di Banggar akan secara resmi mendorong dan memprioritaskan kemungkinan bantuan prasarana untuk Polres pada APBD perubahan 2015,” jelasnya.

Halaman 4

Selong (Suara NTB) – Peringatan Hari Kelahiran Nabi Muhammad SAW, disambut sukacita oleh masyarakat Dusun Danger Utara Desa Danger Kecamatan Masbagik. Semua elemen masyarakat mulai dari anak-anak sampai dewasa ikut terlibat di dalamnya mulai dari pelaksanaan pawai ta’aruf sampai melaksanakan beberapa kegiatan yang bernuansa Islami pada malam harinya.

Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW Dusun Danger Utara Turmuzi, mengatakan, kegiatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW sebagai bukti nyata sebagai umat Islam tentang keberadaan dan kebesaran Nabi Besar Muhammad SAW.

Ia menegaskan, dilakukannya kegiatan ini bukan semata-mata untuk menacari kesenangan. Melainkan, kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami ini merupakan salah satu cara yang efektif dalam menumbuhkan pengetahuan agama sekaligus memberi motivasi pada anak untuk terus mendalami ilmu agama sejak dini. “Kegiatan yang kita laksanakan di antaranya, Musbaqah Tilawatil Qur’an, (MTQ) tingkat anak, remaja dan dewasa, Lomba adzan tingkat anak dan remaja, ayat-ayat pendek tingkat anak, serta pidato tingkat anak dan remaja dan beberapa kegiatan bernuansa Islami lainnya,” bebernya.

Sementara, Ketua Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Dusun Danger Utara Desa

Danger, Edy Budaya Lutfi mengatakan, kegiatan-kegiatan seperti ini lebih kepada edukasi atau pembelajaran kepada anak untuk mengetahui dan memahami makna di balik bulan maulid. Ia menambahkan, kegiatan seperti ini sangat positif untuk dilakukan.

Kepala Dusun Danger Utara, Humaidi mengapresiasi acara peringatan Maulid yang diselenggarakan oleh Remaja Masjid Miftahull Jannah Danger Utara, untuk menjalankan kegiatan-kegiatan positif seperti ini tidaklah mudah tanpa adanya dukungan dari orang tua (masyarakat). Oleh sebab itu, persatuan, kebersamaan, serta kekompakan harus tetap terjalin di antara semua pihak. (yon)

(Suara NTB/rus)

PEKARANGAN - Kepala BKP Lotim, H. Sapirin, menunjukkan contoh pemanfaatan pekarangan di halaman kantornya.

Satpol PP Lotim Tertibkan Rumah di Pandanduri Selong (Suara NTB) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lotim, melakukan penertiban rumah warga yang masih berada di lokasi pembebasan lahan yang masuk genangan air Bendungan Pandanduri. Sementara, lokasi itu sudah dibebaskan oleh pemerintah beberapa bulan yang lalu.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lotim, Nurhadi Muis, SH, mengatakan, sebelum penertiban rumah dilakukan, pihaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik di tingkat kecamatan, dusun hingga tokoh agama dan masyarakat.

Bahkan terangnya, surat teguran kepada masyarakat juga pernah disampaikan oleh pemerintah.

“Enam bulan terakhir ini sudah

dilakukan sosialisasi,” jelasnya, Sabtu (10/1).

Menurutnya, masyarakat sebelum sudah diminta menertibkan rumahnya sendiri supaya bisa memanfaatkan kayu dan bahan-bahan bangunan lainnya untuk pembuatan rumah lagi. Karena, jika petugas yang melakukan penertiban dan pembongkaran. Katanya, yang menjadi persoalan adalah kayu beserta bangunan lainnya tidak bisa digunakan lagi oleh masyarakat.

“Alasan masyarakat tidak pindah itu karena mereka tidak punya biaya bongkar dan pengankutan. Kalau itu alasannya, kita siap kok membantu mereka bongkar rumahnya dan mengangkut bahan-bahan masyarakat,”jelas Muis. (yon)

(Suara NTB/yon)

DITERTIBKAN - Satpol PP Lotim saat melakukan penertiban rumah yang berada di lahan yang sudah dibebaskan di Bendungan Pandanduri, Sabtu (11/1).

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 12 Januari 2015

Halaman 5

Rawan Longsor

Wabup Perintahkan Bangunan Ilegal di Senggigi Dirobohkan Giri Menang (Suara NTB) Maraknya pembangunan vila di atas bukit di kawasan Batulayar dan Senggigi, dikhawatirkan rawan menyebabkan longsor, lebih-lebih pada musim hujan. Pembangunan vila ini sepertinya tanpa memikirkan dampak bahaya yang akan terjadi. Hal ini diperparah carut marutnya proses perizinan untuk pembangunan vila tersebut.

Wakil Bupati (Wabup) Lobar, H. Fauzan Khalid, S.Ag, MSi, mengatakan pembangunan vila tersebut diduga belum mengantongi proses Amdal. Di samping itu, banyak pembangunan vila menggunakan nama penduduk lokal, sehingga pemda belum bisa menindak.

Diakuinya, pemda telah menginstruksikan kepada BPMP2Tdan Badan Lingkungan Hidup (BLH) untuk melakukan pemeriksan izin terhadap pembangunan vila. ‘’Jika ditemukan tidak ada izin maka

vila tersebut segera dirobohkan,” tegasnya belum lama ini.

Menurutnya, pembangunan vila di atas bukit dikhawatirkan mengancam permukiman masyarkat yang tinggal di sekiling bukit terlebih pada musim hujan ini tanah di sekitar bukit rawan longsor akibat tidak ada pepohonan untuk menyerap air Sementara itu, Kepala BLH Lobar, H. Mulyadin, SH, MH, mencatat sekitar ratusan bangunan vila dan losmen ada di Lobar. Dari ratusan bangunan itu yang memiliki izin lingkun-

gan sangat sedikit, bahkan bisa dihitung dengan jari.

Untuk itu, BLH segera turun melakukan penertiban izin lingkungan itu di kawasan Senggigi-Sekotong sebagai wilayah yang marak dibangun vila dan perhotelan. Tim pengawas, ujarnya, sudah dibentuk BLH dan segera turun ke lapangan melibatkan aparat kepolisian dari Polda dan Polres.

Mengacu aturan, ujarnya, sampai tujuh bulan ke depan, semua pelaku usaha atau kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan harus

Satpol PP Lobar Tutup Paksa Hiburan Karaoke di Hotel Warde Giri Menang (Suara NTB) Hiburan karaoke yang ada di Hotel Warde akhirnya ditutup paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Barat (Lobar) bersama pihak kecamatan. Penutupan paksa ini dilakukan, karena pengelola karaoke diduga beroperasi tanpa izin alias ilegal dan tak mengindahkan beberapa kali surat peringatan pemda.

Puluhan personel mulai berkumpul di Kantor Satpol PP Sabtu (10/1) pukul 21.00 WITA. Sebelum berangkat ke lokasi, Kepala Satpol PP Lobar I Nengah Sugiartha memberikan briefing kepada semua personel. Setelah itu, puluhan personel menggunakan kendaraan patroli berangkat menuju lokasi.

Setibanya disana, sudah menunggu puluhan orang berbadan tegap dan berjaga-jaga. Anggota Satpol PP yang ingin masuk pun sempat dilarang, begitu pula wartawan yang ikut meliput. Anggota Satpol PP pun bernegosiasi dengan manajemen Hotel Warde agar bisa masuk melakukan penutupan. Sejumlah personel Satpol PP masuk ke dalam untuk bernegosiasi.

Tak lama kemudian, mereka keluar dan berhasil bernegosiasi. Semua personel pun masuk kembali ke dalam areal hotel untuk melakukan penutupan hiburan karoake. Anggota Satpol PP memasang spanduk bertuliskan kegiatan karaoke telah ditutup.

Usai eksekusi, Kepala Satpol PP Lobar I Nengah Sugiartha mengatakan alasan penutupan tempat hiburan malam karaoke tersebut, karena tidak mempunyai izin dan tidak mematuhi surat peringatan dari pemda untuk menutup sendiri tempat hiburan tersebut.”Makanya kita turun untuk tutup,” tegasnya.

Dijelaskan, pemda melalui BPMP2T telah melakukan peneguran lisan dan tertulis sebanyak tiga kali, setelah teguran tiga maka Pemda mengadakan rapat membahas persoalan ini. Karena tiga kali teguran itu tak diindahkan, maka Ketua Penertiban Perizinan dalam hal ini, Sekda HM Uzair memerintahkan Satpol PP menutup paksa.

Semenatra pengelola tempat hiburan malam, Wayan Sutarman mengaku kecewa atas penyegelan yang dilakukan oleh Satpol PP tersebut dan mengancam mata pencaharian puluhan pekerja yang bekerja di sana.

Wayan mengaku, dirinya sudah mengurus izin tempat hiburan malam selama setahun, namun tidak pernah digubris oleh Pemkab Lobar. Selain itu, pihaknya sering membayar pajak ke salah satu oknum pejabat.

Selain menutup paksa hiburan karaoke, Satpol PP juga berhasil mengamankan puluhan botol miras dari dalam tempat hiburan malam tersebut. Puluhan botol miras inipun dibawa ke kantor Satpol PP untuk diamankan. (her)

ya saja kami kesuilitan data terkait pemilik bangunan vila di atas gunung di sekitar kawasan Senggigi itu,” akunya.

Untuk itu, BLH sudah menyampaikan ke camat dan berkoordinasi dengan dusun dan desa untuk mendata bangunan itu. (her)

Pemerintah Diminta Turun Tangan

(Suara NTB/ist)

BERBINCANG - Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi masih terus menjalankan hobi bersepedanya sambil menyerap aspirasi dengan masyarakat sekitarnya. Kali ini, gubernur bersama rombongan bersepeda menuju Pantai Mawun Lombok Tengah. Tampak Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi didampingi anggota DPRD NTB H. M. Kasdiono saat berbincang dengan warga Mawun, Sabtu (10/1).

Polres Lobar Segera Periksa Pejabat Dispertanakbun

(Suara NTB/her)

memiliki izin lingklungan. Usaha yang diwajibkan izin semua usaha yang berdampak lingkungan wajib memiliki izin lingkungan. Karena itu, untuk mengetahui berapa vila yang belum memiliki izin dan kepemilikannya, maka BLH turun melakukan penertiban. “Han-

Selesaikan Sengketa Lahan Mandalika Resort

Kasus Bansos Sapi

TUTUP - Personel Satpol PP Lobar memasang plang penutupan karaoke di Hotel Warde Kediri Lobar, Sabtu (11/1) malam.

(Suara NTB/dok)

MASA kepemimpinan pasangan Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili, FT dan Wakilnya, Drs. H.L. Normal Suzana, bakal berakhir beberapa bulan lagi tepatnya tanggal 27 November 2015 mendatang. Belum adanya kejelasan kepastian pelaksanaan pemilihan kepala daerah, maka dipastikan akan ada pejabat pelaksana tugas (Plt) Bupati Loteng yang ditunjuk.

“Kalau melihat waktu pelantikannya dulu, masa kepemimpinan Bupati dan Wabup Loteng saat ini tinggal 10 bulan lagi,” aku Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, S.H.M.H., kepada Suara NTB, Sabtu (10/1).

Di mana sesuai aturan yang ada, jika sampai batas akhir kepemimpinan kepala daerah hasil pilkadanya belum jelas, maka akan ditunjuk Plt kepala daerah oleh gubernur.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kevakuman kepemimpinan daerah.

Ia menjelaskan, masa berakhir tugas pasangan yang dikenal dengan jargon Maiq-Meres tersebut, sesuai dengan tanggal pelantikannya dulu. Di mana pasangan tersebut dilantik tepat pada tanggal 27 November 2010.

Di NTB, masa berakhir kepimpinan kepala daerahnya termasuk yang paling belakang. Mengingat beberapa kabupaten/kota yang menggelar pilkada pada tahun yang sama, kepala daerahnya dilantik lebih dulu. “Contohnya Kota Mataram, Walikotanya dilantik awal Agustus 2010.

Maka masa kepemimpinan juga berakhir bulan Agustus tahun ini,” ujarnya.

Disinggung pelaksanaan Pilkada Loteng sendiri, Ari mengaku kalau pihaknya masih menunggu keputusan dari KPU Provinsi dan KPU Pusat. Pasalnya, ada keinginan dari pemerintah pusat untuk menggelar pilkada serentak tahun 2016 mendatang. Mengingat, ada beberapa kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia yang masa kepemimpinan kepala daerahnya selesai tahun 2016 mendatang.

Kendati demikian, kalau melihat konsep yang disiapkan oleh KPU pusat, kemungkinan besar Pilkada Loteng tetap akan digelar tahun 2015 ini walau menjelang akhir tahun, yakni antara bulan November sampai bulan Desember. ‘’Itu juga tergantung proses pembahasan aturan Perpu Pilkada Langsung oleh DPR Pusat. Informasinya Perpu tentang pilkada langsung akan dibahas bulan ini oleh DPR. Jika kemudian bisa disahkan, maka bisa dipastikan Pilkada Loteng bisa digelar tahun 2015,” tegasnya.

Ari mengatakan, kepastian pembahasan Perpu tentang pilkada langsung memang sangat menentukan. Karena itulah yang nantinya menjadi dasar pelaksanaan pilkada itu sendiri.

Menurutnya, jika perpu pilkada langsung bisa disahkan bulan ini, maka pada Bulan Februari sampai Maret, pihaknya sudah bisa mulai melakukan persiapan awal dengan membentuk badan ad hoc penyelenggaran pilkada seperti PPS dan PPK. Setelah itu, pada Bulan April pendaftaran calon kepala daerah sudah bisa dilakukan. “Jadwal pelaksaan pilkada sendiri sebenarnya sudah kita konsep. Tinggal tunggu kepastian peraturan pilakada saja,” pungkas mantan Koordinator Divisi Hukum KPU Loteng ini. (kir)

(Suara NTB/dok)

Antisipasi Kevakuman Pemimpin

Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat (Lobar) akan memeriksa sejumlah pejabat di Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan (Dispertanakbun) Lobar. Mereka akan dimintai keterangan menyangkut dugaan kasus bantuan sosial (bansos) program penyelamatan sapi betina produktif senilai Rp 740 juta yang menyasar Kelompok Tani Dasan Tawar Mandiri, di Dusun Dasan Tawar Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri. Polres telah mengirimkan surat undangan kepada pihak terkait, yakni PPK untuk dimintai keterangan.

“Kami sudah kirimkan su-

rat undangan (panggilan) kepada PPK proyek ini pada Dinas Pertanakbun Lobar, bagaimana mekanisme SOP untuk penyaluran dana itu, itu yang akan kami tanyakan,” kata Kasat Reskrim Polres Lobar, Iptu Sidik Priamursita, Sabtu (10/1).

Diakuinya, dirinya sudah menandatangani surat undangan pemanggilan sejumlah pejabat lingkup Dispertanakbun tersebut sekitar minggu lalu. Namun sejauh ini, ia belum tahu apakah pihak terkait memenuhi panggilan dari polres. Jika belum, maka pihaknya kembali akan mengirimkan surat ke pihak

terkait.”Kami jadwalkan pemanggilan pejabat tinggi dinas (kadis, red),” bebernya. Namun kapan dipanggil belum bisa dipastikan.

Saat ini kasus ini masih tahap penyelidikan, mengumpulkan barang bukti dan keterangan (pulbaket). Sebelumnya, pihaknya juga sudah cek lapangan dan cek kandang serta saat ini diarahkan untuk memeriksa pihak dinas. Setelah itu data dari dinas akan disinkronkan dengan data dan keterangan dari lapangan. Baru setelah itu dilakukan lidik, setelah itu ditetapkan tersangka, namun sebelumnya dilakukan gelar untuk lidik. (her)

Langka, Harga Elpiji 3 Kg di Loteng Tembus Rp 27 Ribu Praya (Suara NTB) Selama dua pekan terakhir elpiji tabung 3 kg mulai langka di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Kalau pun ada, harganya pun sangat mahal hingga dua kali lipat di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditentukan. Diduga, kelangkaan terjadi karena adanya permainan oleh pihak pangkalan.

Pasalnya, penyaluran LPG 3 kg dari SPPBE ke pangkalan dan agen justru lancar. Karena stok gas di SPPBE yang ada, tetap tersedia dan tidak pernah mengalami kekurangan. “Kalau stok gas di kami tidak pernah habis. Selalu ada dan setiap hari kita tetap layani pengisian pengisian,” ungkap Manager SPPBE Lombok Putra Gas Pancor Dao, Agus Dahlan, Sabtu (10/1).

Bahkan pada saat libur panjang tahun baru kemarin, pengisian tetap dilayani. Walaupun hanya setengah hari saja. Tetapi itu dengan catatan semua tabung yang masuk sudah terisi. Sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan terjadi kelangkaan elpiji 3 kg, karena stok gas tidak ada bermasalah.

Ia mengungkapkan dalam seharinnya, pihaknya ratarata melakukan pengisian hingga 21 ribu tabung dengan total kebutuhan gas sebesar 35 ton. Itu pun masih ada sisa

yang kemudian disimpan sebagai cadangan. Pasalnya, setiap kali mendapat dropping gas dari depo Pertamina sekitar 65 ton. Atas dasar itu, pihaknya menjamin stok gas khusus untuk tabung 3 kg tidak ada persoalan. Bahkan kalaupun kemudian terjadi keterlambatan pengiriman dari depo, masih ada cadangan gas yang bisa disalurkan.

Alasannya, dari pihak pertamina, tidak membolehkan terjadi kekurangan stok gas.

Kalaupun kemudian terjadi kelangkaan, ia mengakui tidak tahu persis dimana persoalannya. Karena dari sisi stok tidak ada masalah. “Kewajiban kami hanya menyalurkan gas ke pihak distributor. Selama stok masih aman, maka kami katakan tidak ada persoalan. Persolan selanjutnya di lapangan, itu sudah bukan kewenangan kami,” ujarnya.

Menurut Agus, kalaupun kemudian terjadi kelangkaan karena stok yang terbatas, pihaknya pasti mengumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat.

Supaya masyarakat juga bisa lakukan antisipasi. Tapi selama ini, stok gas tidak pernah kurang.

SPPBE Pancor Dao sendiri melayani 8 distributor.

Masing-masing empat distributor untuk wilayah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dan sisanya untuk distribu-

tor Loteng. Dan, selama ini pihaknya tidak pernah membatasi pengisian ke masingmasing distributor.

Informasi yang diserap Suara NTB menyebutkan, kelangkaan elpiji bersubsidi tersebut sudah mulai dirasakan sejak akhir tahun 2014 lalu. Di mana masyarakat mulai kesulitan membeli elpiji 3 kg untuk kebutuhan rumah tangganya. Akibatnya, masyarakat dibuat kelimpungan.

Kondisi makin memuncak beberapa hari terakhir. Kendati sudah ada stok yang masuk ditingkat agen, harga beli menembus angka Rp 25 ribu hingga Rp 27 ribu per tabung. “Kita jual segitu, karena pihak distributor juga menaikkan harga ke agen. Dengan alasan stok yang lagi limit,” ungkap salah satu agen elpiji 3 kg di Praya.

Padahal sesuai SK Gubernur NTB terkait HET elpiji 3 kg menyebutkan, harga jual di tingkat agen hanya Rp 15.500 dengan jarak distribusi dari distributor ke agen, lebih dari 60 km. Sementara kalau jarak distribusi di bawah 60 km, maka harga jual di agen sebesar Rp 14.750. “Selama ini kita dipaksa untuk memakai elpiji. Tetapi ketika kita sudah pakai, justru dipersulit seperti ini. Inikan sama saja pemerintah tidak serius,” keluh Inoq, PKL asal Kota Praya dengan nada kesal. (kir)

Praya (Suara NTB) Pemerintah diharapkan turun tangan membantu menyelesaikan persoalan sengketa lahan di dalam kawasan Mandalika Resort. Tujuannya persoalan tersebut tidak berlarut-larut tanpa ada kepastian penyelesaian yang jelas.

Harapan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, kepada Suara NTB, Sabtu (10/ 1). Menurutnya, tanpa campur tangan pemerintah sulit rasanya untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan.

Jika kemudian hanya mengharapkan penyelesaian oleh warga bersama pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

“Kalau kita hanya berharap penyelesaian oleh warga dengan pihak ITDC, persoalan lahan ini tidak akan tuntas. Jadi pemerintah daerah dan pemerintah pusat sekaligus harus turun tangan. Ikut membantu penyelesaian masalah ini. Supaya persoalannya segera tuntas,” harapnya.

Mengingat, persoalan tanah tersebut sudah menjadi persoalan lama yang selalu saja muncul di tengah proses pembangunan di kawasan Mandalika Resort, karena sampai saat ini belum bisa dituntaskan. Akibatnya, proses pembangunan di dalam kawasan kerap terganggu.

Ironisnya, ada kesan kalau persoalan lahan tersebut dijadikan tameng oleh pihak ITDC untuk menutupi ketidak mampuannya membangun kawasan Mandalika Resort.

Bagaimana tidak, pihak ITDC begitu ngotot untuk membangun di dalam kawasan yang

masih bersengketa. Padahal lahan yang sudah dinyatakan selesai, jauh lebih banyak.

“Ini yang tidak kita inginkan. Jangan sampai persoalan lahan hanya dijadikan tameng oleh pihak ITDC, untuk menutupi ketidak mampuan mereka mengembangkan kawasan ini. Dan, kesan ke arah itu sudah ada,” cetus politisi Partai Demokrat ini.

Untuk menjawab hal tersebut, persoalan lahan harus segera diselesaikan dan tidak lagi dijadikan alasan. Karena kalau persialan lahan sudah tuntas, ternyata pihak ITDC tidak juga mampu mengembangkan kawasan Mandalika Resort, itu berarti ITDC selama ini tidak pernah mau serius menjalankan amanat pemerintah pusat mengembangkan kawasan yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ini.

Jika pemerintah daerah dalam hal ini mau turun tangan, pihaknya pasti sangat mendukung. Karena bagaimana pun juga, penyelesaian sengketa lahan tersebut akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di kawasan Mandalika Resort.

Disinggung langkah warga yang mengklaim lahan di dalam kawasan Mandalika Resort, mantan wartawan ini mengaku sah-sah saja. Asalnya warga mengklaim atas dasar yang jelas dan tidak hanya main klaim saja. “Kalau memang warga punya dasar yang kuat, kita dukung perjuangan warga. Tapi kalau tidak, sebaiknya tidak melakukan tindakan yang bisa menghambat pembangunan di kawasan ini,” ujarnya. (kir)

Tertibkan Galian C Ilegal

Pemkab Loteng Dinilai Tidak Punya Nyali Praya (Suara NTB) Keberadaan aktivitas galian C ilegal di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), terutama di wilayah bagian utara, sampai saat ini masih marak terjadi. Upaya penertiban yang dilakukan pemerintah daerah pun tak jua membuahkan hasil. Bahkan, Pemkab Loteng dinilai tak punya nyali yang bisa membuat para penambang galian C tersebut, gentar.

Di wilayah Desa Lantan Batukliang Utara misalnya, ada 8 lokasi penambangan galian C yang masih aktif. Tak satu pun yang mengantongi izin alias ilegal. Kendati demikian, para penambang masih dengan santai mengeruk bahan-bahan galian C tanpa merasa takut ditertibkan, lantaran belum kantongi izin.

“Memang ada 8 titik tambang galian C di wilayah kita ini,” aku Kepala Desa Lantan, H. Harun Zaen, kepada Suara NTB, Sabtu (10/1). Sampai sejauh ini aktivitas penambangan di lokasi-lokasi tersebut masih terus berlangsung.

Bahkan penambang sendiri sudah tidak lagi menggunakan alat manual dan tenaga manusia. Tetapi sudah menggunakan alat berat dan didatangkan dari luar wilayah.

Ia mengakui, selain melanggar aturan, karena menambang tanpa izin, pola penambangan salah. Di mana, seharusnya penambangan di-

lakukan dengan pola terasering. Tujuannya mengantisipasi terjadi musibah longsor.

Penambang langsung ditambang dari atas ke bawah, sehingga menyerupai tebing dan pola menambang seperti ini sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan bencana.

Terhadap aktivitas penambangan galian C ilegal itu sendiri, pihak desa bukan tanpa upaya. Beberapa kali teguran, baik itu lisan sampai tertulis sudah dilakukan. Tetapi teguran tersebut dianggap angin lalu oleh pemilik tambang.

Hanya saja, pemerintah daerah juga tidak ditakuti oleh para penambang.

Bagaimana tidak, pemerintah daerah katanya juga sudah melayangkan peringatan. Bahkan sudah sempat melakukan operasi penertiban. Tetapi upaya tersebut tidak juga membuat para penambang menghentikan aktivitas penambangannya.

Terkait aktivitas tambang galian C ilegal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng, Ir. H. L. Rasyidi, MT, mengaku sudah melakukan berbagai upaya. Mulai dengan memberikan peringatan sampai operasi. Tapi memang hasilnya juga belum maksimal.

“Nah terhadap upaya lain yang akan ditempuh, kita masih menunggu kebijakan bupati,” jawabnya. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 12 Januari 2015

Halaman 6

Soal Dana Desa

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelaksanaan UU Desa yang didalamnya juga mengatur tentang dana desa mulai berlaku pada 2015 ini. Untuk itu, kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa, Sugeng Hariadi S.H, M.H, memperingatkan kepala desa untuk berhati-hati menggunakan anggaran yang nilainya ratusan juta hingga Rp 1 miliar per desa ini.

“Kami akan terus memantau dan mengawasi, baik soal pendistribusian anggaran, pelaksnaan program di desa hingga pertanggungawaban anggarannya. Dilibatkan atau tidak, kami sebagai aparat penegak hukum, berkewajiban menangani hal itu,” tandas Sugeng.

Pihaknya tak menampik akan muncul semacam euphoria di kalangan Kades tekait dana besar tersebut. Untuk itu, pihaknya akan turut melakukan pembinaan. Dengan berharap kepada Kades dan perangkatnya berbuat tertib sesuai aturan perundang-undangan. Baik dalam adminsitrasi pengangggaran maupun pelaksanaannya. “Jangan sekalikali melaksanakan kegiatan fiktif. Juklak dan juknis kegiatan mesti dipatuhi dan ditaati serta dilaksanakan secara benar,” katanya mengingatkan.

Peringatan ini penting disampaikan, karena biasanya ada Kades yang masih mengedepankan ego kewenangannya, sehingga kadang berbuat semaunya. Padahal program pemerintah sudah memiliki juklak dan juknis sesuai aturan UU yang mesti diikuti termasuk dalam pelaporan kegiatan.

Kelemahan lainnya, kadang ada pula Kades yang tidak bisa membuat SPJ. Pdahal SPJ penting untuk mencairkan anggaran kegiatan berikutnya sehingga kadang program di desa tidak sejalan. “Ada desa yang tidak bisa membuat SPJ. Bukan karena takut, tetapi karena memang tidak bisa buat SPJ. Makanya perlu ada pembinaan secara intensif dari Pemerintah,” tukas Sugeng.

Dalam hal ini, pihaknya bukan ingin mencampuri, tetapi sebagai aparat penegak hukum dalam hal keuangan negara berkewajiban memantau dan mengawasi. Agar uang negara tepat sasaran dan tidak diselewengkan.

Selain itu, pihaknya juga menyambut positif ajakan instansi terkait Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk terlibat dalam pembinaan Kepala Desa (Kades) bagi desa yang mendapatkan bantuan Prona. Agar pelaksanaan kegiatannya sesuai aturan perundang-undangan. Paling urgen, supaya kepala desa ini tidak berurusan dengan aparat penegak hukum. (arn)

(Suara NTB/arn)

Kajari Sumbawa ”Warning” Kades

(Suara NTB/arn)

KEKERINGAN - Hamparan sawah di Penyaring yang belum ditanami padi akibat kekeringan. Dipinggir terlihat saluran irigasi yang kering tiada air.

Sawah di Penyaring Terancam Gagal Tanam Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekitar 596 hektar areal sawah di desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara, terancam gagal tanam. Petani kesulitan air akibat curah hujan yang minim dan tidak berfungsinya saluran irigasi yang ada.

Pantauan Suara NTB di lapangan, Minggu (11/1) menunjukkan, hamparan lahan yang mengalami kekeringan. Sebagian besar lahan belum ditanami. Kalaupun ada yang sudah ditanami, dikhawatirkan akan mati.

Hujan yang minim dan ketiadaan sumber air membuat petani kelimpungan. Apalagi kini sudah memasuki pertengahan bulan Januari.

Seperti kekhawatiran yang dilontarkan salah satu petani, Yasin yang sampai saat ini belum melakukan penyemaian bibit. Meski sebenarnya ada saluran air namun tidak maksimal berfungsi. Mengingat keterbatasan air sehingga hanya mencukupi areal persawaahan yang berada di dekat saluran irigasi dimaksud.

Hal senada juga disampaikan pet-

ani lainnya, Arifin. Kekurangan air dan tidak adanya irigasi teknis membuat petani selalu khawatir dari sejak penyemaian hingga pasca tanam. Belum lagi masalah kandungan tanah di Penyaring yang tingkat keasamannya cukup tinggi. Diperparah dengan tingkat curah hujan yang tidak menentu. “Petani serba salah. Terlalu luas lahan yang sudah ditanami akan tergenang dengan air.

Tidak ada yang dapat diperbuat dan tidak ada yang disalahkan , memang seperti inilah kondisinya,” keluh Arifin.

Kepala Desa Penyaring, Masharuddin yang dikonfirmasi mengungkapkan, masalah ini hampir terjadi setiap tahunnya. Ditam-

bah lagi dengan rendahnya curah hujan saat ini. Sekitar 596 hektar lahan terancam tidak bisa ditanami. Akibat krisisnya air dan tidak adanya irigasi teknis. ”Memang sudah sejak lama saluran air dibuat. Namun hanya namanya saja, tidak bisa dimanfaatkan,” cetusnya.

Hal ini, lanjut Kades, disebabkan tidak adanya pengawasan dari pemerintah terhadap saluran irigasi yang ada. Bahkan, masyarakat sudah sejak lama menyuarakan masalah irigasi ini. Namun belum ada perubahan. Harapan masyarakat agar secepatnya pemerintah memperbaiki saluran irigasi dimaksud. (arn)

Tanaman Jagung di Labangka Terancam Mati (Suara NTB/bug)

SENTUHAN AKHIR - Kondisi lantai dasar RSUD Taliwang yang menunggu sentuhan akhir sebelum dinyatakan selesai 100 persen.

Proyek RSUD Taliwang Hampir Rampung Taliwang (Suara NTB) Penyelesaian pekerjaan proyek pembangunan gedung sayap barat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taliwang terus digenjot oleh PT Brantas Abipraya. Memasuki minggu kedua Januari ini, pasca diberikan perpanjangan waktu di luar kontrak kerjanya pembangunan fasilitas kesehatan milik pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu kini tinggal menyisakan pemasangan pintu dan jendela.

Kondisi terbaru progress pekerjaan RSUD Taliwang itu dibenarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Karimuddin, ST kepada media ini, Minggu (11/1). Menurutnya, progres pekerjaan PT Brantas saat ini sangat memuaskan. Di mana memasuki minggu kedua ini dari seluruh tunggakan pekerjaannya kini tinggal menyisakan pemasangan pintu dan jendela.

“Sebenarnya bisa dibilang sudah 100 persen. Hanya tinggal pintu dan jendelanya saja yang belum dipasang,” terangnya.

Sebenarnya material pintu dan jendela RSUD Taliwang yang didatangkan dari pulau Jawa sebelumnya sudah pernah berada di lokasi pembangunan. Hanya saja, pemasangan batal dilakukan karena ukurannya tidak sesuai yang akhirnya untuk penyetelan, semua material harus dikembalikan ke pulau Jawa. “Pintu dan jendela itu terbuat dari kaca. Dan perlu alat khusus untuk menyetelnya kembali agar sesuai ukuran dan itu harus dilakukan di lokasi pembuatannya di pulau Jawa,” cetusnya seraya berharap tidak ada perbedaan ukuran lagi apalagi kerusakan setelahnya.

“Kemarin sempat ada juga material pintu yang retak. Harapan sayanantibegitudatangtidakterjadilagi,karenapastiharusdikembalikan lagi ke Jawa,” sambung pria yang akrab disapa Aim ini.

Selama menunggu kehadiran daun pintu dan jendela tersebut, diakui Aim di lokasi juga masih terlihat beberapa bagian plafon yang belum dipasang. Untuk bagian plafon tersebut, ia mengungkapkan, kontrakntor pelaksana sengaja masih membiarkannya dalam keadaan terbuka karena berhubungan langsung dengan panel pintu dan jendela. “Memang ada yang rusak karena dihempas hujan. Tapi sekarang sedang dikerjakan, sementara yang berhubungan dengan panel pintu dan jendela baru akan dikerjakan setelah pintu dan jendelanya terpasang,” pungkasnya.

Disinggung kapan pastinya panel pintu dan jendela RSUD Taliwang akan dipasang? Aim mengaku, dari komunikasi pihaknya dengan PT Brantas diketahui bahwa saat ini seluruh material masih dalam perjalanan menuju Taliwang dari pulau Jawa.

Dalam kesempatan itu, Aim mengingatkan, jika penyelesaian pekerjaan proyek gedung RSUD Taliwang kali ini tidak dalam artian bisa langsung dioperasikan. Dengan anggaran sekitar Rp 30 miliar yang digelontorkan Pemda KSB pada tahun 2014, proyek pembangunan gedung sayap barat RSUD Taliwang hanya untuk menuntaskan fisik bangunan saja termasuk beberapa fasilitas pelengkap lainnya. “Jadi masih ada tahapan pembangunan lanjutannya sebelum akhirnya rumah sakit ini bisa mulai dioperasikan,” tandasnya.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekitar 800 hektar lahan yang sudah ditanami jagung di Labangka V terancam mati. Ditengah curah hujan yang minim dan tidak menentu. Bahkan sebagian besar lahan di Labangka V belum ditanami jagung akibat ketiadaan air.

Sebagaimana diungkapkan Camat Labangka, Hartono, S.H, ketika

dihubungi Suara NTB, Minggu (11/1), total luas lahan di daerah penghasil jagung terbesar di Sumbawa ini mencapai 9.572 hektar. Sekitar 2.000 hektar di antaranya berada di desa Labangka V. Dari luasan tersebut, baru sekitar 2030 persen atau sekitar 800 hektar yang bisa ditanami jagung. “Jagung inilah yang kini sebagian besar layu dan mulai bongkok. Akibat curah hujan yang minim

dan tidak merata,” sebutnya.

Bahkan Hartono memperkirakan kalau dalam waktu seminggu kedepan, hujan juga tak kunjung lebat dan merata, maka sebagian besar jagung akan mati.

Untuk itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan kepala desa dan masyarakat petani untuk menggelar shalat Istisqo meminta hujan pada Senin hari ini. “Kita akan gelar shalat mohon doa minta hujan. Agar

Puluhan Tower Telekomunikasi di KSB Nunggak Pajak Taliwang (Suara NTB) Dari lima provider dan tiga operator pemilik menara telekomunikasi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), sepanjang tahun 2014 lalu tercatat hanya satu operator dan satu provider yang membayarkan pajak/retribusinya ke daerah. Itu pun tidak sepenuhnya dapat terlunasi.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) setempat, Sabtu (10/1), provider dan operator yang telah menyetorkan sebagian kewajiban pajak/retribusinya kepada daerah adalah PT Mitratel dan Indosat. Untuk Mitratel sepanjang tahun 2014 lalu telah menyetorkan pajak retribusinya sebesar Rp 132.789.500 dari total kewajiban sebesar Rp 182.092.562.

Sementara PT Indosat dari total keseluruhan kewajiban pajak retribusinya, sepajang tahun lalu hingga per 31 Desember hanya membayar sekitar kurang lebih Rp 28 juta. “Sisanya mereka masih menunggak sedangkan enam lainnnya belum sama sekali menyetorkan pajaknya kepada daerah,” terang Syaifullah, Kabid Kominfo Dishubkominfo KSB. Dijelaskannnya, kepada seluruh provider dan operator yang belum membayar retribusi menara telekomunikasi, pihaknya akan terus melakukan penagihan. Bahkan surat teguran pertama pun telah dilayangkan, yang isinya mendesak para provider dan operator membayar sesuai dengan beban pajak yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan jumlah menara telekomunika-

Dewan Soroti Perbup Perpanjangan Masa Kerja Proyek

(Suara NTB/bug)

MENARA TELEKOMUNIKASI - Sejumlah menara telekomunikasi yang berada di dalam kota Taliwang. si yang dimilikinya. “Jika tidak diindahkan sampai tiga kali teguran, kami akan mengeluarkan denda sebesar 2 persen dari total aset menara milik mereka,” tegasnya.

Sejauh ini terdapat 91 menara telekomunikasi yang tersebar di KSB. Dengan rincian kepemilikan, PT Mitratel 10 menara, Telkomsel 23 menara, Xl 17 menara, Indosat 4 menara, PT Persada. Di bagian provider ada PT Persada Sukatama yang memiliki 11 menara, PT Protelindo 10 menara dan PT Solusi Tunas Pratama 16 menara.

Selain perusahaan terdapat juga PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang mengoperasikan enam unit menara.

Syaifullah menyebutkan, terkait menara telekomunikasi yang berada di area operasi PT NNT itu, sejauh ini pihaknya belum mengetahui sistem kerjasamanya. Apakah pajak

retribusi menara yang digunakan menjadi tanggung jawab operator atau PT NNT selalu user (pengguna). “Kita belum tahu sistem kerjanya di sana. Makanya kita akan coba komunikasikan dengan Newmont untuk mengetahui siapa sebenarnya yang punya tanggung jawab pajak retribusi menara-menara telekomunikasi yang ada di dalam areal mereka tersebut,” ujarnya.

Dihsubkominfo menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,5 miliar tahun 2014. Meski sejauh ini target tersebut belum tercapai, namun Syaifullah berjanji pihaknya akan terus mengejar para operator dan provider untuk menyelesaikan kewajibannya yang tertunggak. “Penagihan sekarang termasuk yang tahun ini juga. Makanya kita kejar dulu yang tunggakan tahun 2014,” pungkasnya. (bug)

umnya seorang siswi, sebut saja Melati, warga Kampung Mande mengaku telah menjadi korban penculikan oleh beberapa pemuda saat berangkat ke sekolahnya. Melati juga mengaku sempat disekap di sebuah rumah.

Namun berhasil lari dan kabur.

Kapolres pun lansung menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan.

Memeriksa psikologis anak dan bekas penyekapan. Mencari kronologis dan motifnya. Sementara ini disimpulkan, masih sangat minim untuk dapat di-

buktikan sebagai tindak pidana penculikan. Belum ada titik terang, apalagi saksi dan bukti juga belum ada.

Meski demikian, Kapolres segera membentuk tim khusus untuk mencari kebenaran pengakuan siswi dimaksud.

Termasuk menurunkan tim di lokasi yang diduga sebagai lokasi penyekapan. Tetapi polisi belum menemukan adanya tanda-tanda penyekapan. “Setelah semalaman melakukan penyelidikan atas keterangan yang disampaikan pelapor, tidak ditemukan tanda adanya penyekapan,”

kata Karsiman, seraya mengungkapkan kekhawatirannya jangan sampai ada orang yang sengaja memunculkan isu semacam ini. Sebab dari kejadian, indikasi dan logikanya tidak terbukti.

Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar jangan sampai terprovokasi dengan isu dimaksud. Orang tua juga diminta untuk selalu menjaga dan mengawasi anaknya dengan baik. Jangan sampai anak-anak dibiarkan pulang sendiri. Selain itu, pihak sekolah juga diminta untuk ikut mengontrol anak didiknya. (arn)

(Suara NTB/bug)

Polres Tindaklanjuti Kasus Dugaan Penculikan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengakuan seorang siswi kelas II SD atas dugaan penculikan yang dialaminya langsung ditindaklanjuti Polres Sumbawa. Dengan memeriksa psikologis anak dan bekas-bekas penyekapan. Untuk mencari titik terang dari kasus tersebut. Meski sejauh ini masih minim untuk dapat dibuktikan sebagai tindak pidana penculikan, karena ketiadaan bukti dan saksi.

Kapolres Sumbawa, AKBP Karsiman, Sabtu (10/1) menuturkan, sebel-

jagung selamat dan bagi yang belum nanam bisa segera tanam jagung kalau hujan sudah turun,” terangnya.

Sementara di Labangka I-IV kondisi hujan cukup baik dan merata. Tanaman jagung sudah mulai tumbuh dengan baik. Diharapkan kondisi ini terus bertahan hingga menjelang panen nantinya. Agar produksi jagung petani tahun ini bisa lebih baik. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Kebijakan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang memberikan perpanjangan waktu kepada sejumlah proyek yang telah melewati batas kontrak kerjanya di tahun 2014 lalu disoroti DPRD setempat.

Anggota Komisi II DPRD KSB Abidin Nasar, SP menyatakan, kebijakan pemerintah tersebut harusnya dikeluarkan secara hati-hati dengan terlebih dahulu melihat ketentuan yang ada. Terutama landasan aturan yang lebih tinggi, mengingat setiap kebijakan di daerah tidak boleh melenceng dengan aturan di atasnya. “Perbup yang mengatur perpanjangan kerja terhadap beberapa proyek itu kan harus dikaji dulu,” cetusnya, saat diminta tanggapannya terkait terbitnya Perbup yang memberikan ruang bagi sejumlah kontraktor pelaksana untuk melanjutkan pekerjaannya di tahun 2015 ini.

Seharusnya kata dia, sebelum menerapkan kebijakan tersebut pemerintah melibatkan sejumlah lembaga untuk melakukan kajian mendalam. Sebab tak semuanya peraturan pusat tersebut bisa digunakan sebagai acuan kebijakan di daerah. “Jangan langsung dibuat dan ditetapkan. Kalau soal itu misalnya bisa saja mengkajinya dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujarnya.

Sesuai dengan bidang kerja komisinya, Abidin menyatakan, pihaknya terutama akan fokus kepada sisi pembiayaannya. “Saya tidak menyoroti fisiknya. Tapi lebih pada pembiayaannya. Pertanyaannya, apa iya Perbup yang mengikuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.05/2014 itu benar-benar sudah tepat dijadikan landasan,” tegasnya.

Menurutnya, dari sisi keuangan pertanyaan besar yang ada di benaknya apakah bisa suatu proyek yang sudah melewati masa kontrak kerjanya bahkan tahun anggarannya, dapat tetap dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

“Mekanisme anggaran belanja dipemerintahan itu jelas, dihitung mulai 1 Januari hingga per 31 Desember. Dan untuk beberapa kegiatan yang harus dibiayai lebih dari satu tahun diatur dalam kontrak multiyears (tahun jamak),” urainya seraya menyatakan pihaknya akan segera memanggil Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD) guna mengklarifikasi mekanisme pembayaran proyek yang akan diperpanjang masa kerja di luar kontrak tersebut.

“Kami (Komisi II) akan tanyakan ini ke DPPDK. Mereka harus bisa jelaskan bagaimana mekanisme pembayaran pekerjaan yang dikerjakan sejumlah kontraktor di luar masa kontraknya itu. Apa benar bisa menggunakan Perbup yang baru di buat itu? Atau apa benar sudah sesuai aturan di atasnya Perbup tersebut,” tegasnya.

Pada bagian lain, dia menyebutkan, pemberian waktu di luar kontrak pekerjaan dapat diberikan pemerintah kepada kontraktor pelaksana jika pada proyek yang dikerjakan terjadi force majeure (kondisi luar biasa yang menyebabkan pekerjaan terhenti). Tambahan waktu itu pun dilakukan secara ketat dengan sebelumnya dilakukan kajian oleh pemerintah untuk mengetahui tingkat kendala yang dihadapi. “Pertanyaannya apakah proyek-proyek yang kena kebijakan pemerintah itu benar mengalami force majeure di lapangan? Ini kan perlu dibutikan juga terlebih dahulu,” pungkasnya. (bug)

Abidin Nasar

SUARA NTB Senin, 12 Januari 2015

Keluarga Saksi Sesalkan Penggeledahan di Bima Kota Bima (Suara NTB) Penggeledahan di rumah Im (28) seorang saksi di rumahnya di Kelurahan Pena To’i Kecamatan Mpunda Kota Bima usai penangkapan dua terduga pada Rabu (7/1) lalu menuai protes dari pihak keluarga Im. Pasalnya dalam penggeledahan itu, sejumlah barang bukti justru dibawa sendiri oleh aparat Polres Bima Kota, termasuk satu jeriken pupuk yang disebut-sebut sebagai bahan peledak. Apalagi, dalam penggeledahan itu, orang tua perempuan Im beserta dua orang anggota keluarga lainnya ditelanjangi.

Guna mengungkapkan keberatan tersebut, keluarga Im pun melakukan jumpa pers di kediaman dimaksud, Minggu (11/1). Selain untuk membantah tuduhan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, juga menuntut aparat Polres Bima Kota khususnya Kapolres beserta penyidik untuk meminta maaf serta memulihkan nama baik keluarga yang terlanjur malu karena mendapat stigma negatif dari masyarakat.

Ahmad Gafar (40) yang merupakan kakak ketiga Im mengungkapkan sangat keberatan dan geram atas perlakuan aparat Polres Bima Kota tersebut. Dia pun menanyakan atas dasar apa penggeledahan itu dilakukan. Apalagi proses yang dilakukan oleh aparat seperti yang disebutkan dalam BAP berbeda dengan yang sebenarnya terjadi.

Diceritakannya, aksi penggeledahan itu terjadi sekitar pukul 11.30 Wita. Saat itu, aparat yang semuanya mengenakan topeng menggedor rumah. Saat dibukakan pintu, aparat yang jumlahnya belasan tersebut langsung menodongkan senjata kepada keluarganya, termasuk ibunya, Arfah Z (70).

Setelah di dalam keluarganya kemudian disuruh masuk.

“Kita tidak tahu saat itu untuk proses apa. Apa yang mereka cari?,” ucapnya. Alhasil, semua keluarganya pun panik, termasuk keponakannya yang berusia tujuh tahun.

Setelah menyuruh semua orang masuk, para petugas tersebut langsung menggeledah seisi rumah termasuk seluruh kamar beserta lemari. “Tak ada yang tersisa, semuanya digeledah,” kisah Ahmad yang didampingi ibu dan keluarga lainnya.

Beberapa saat kemudian, ibu, kakak serta adiknya yang semuanya perempuan diminta masuk ke salah satu kamar.

Di tempat tersebut ketiga perempuan ini digeledah dan disuruh telanjang. Meskipun yang melakukan penggeledahan itu polisi wanita, namun pihaknya tetap keberatan karena disuruh telanjang.

Sementara itu, usai penggeledahan dilakukan, para Polisi dimaksud lantas menunjukkan barang bukti yang akan dibawa. Namun mirisnya, dari sejumlah barang bukti yang dibawa tersebut bukan berasal dari rumah dimaksud. Seperti satu jeriken pupuk yang belakangan dia tahu lewat media bahwa pupuk itu disebut sebagai bahan untuk peledak.

“Mereka bilang barang-barang itu yang akan dibawa. Padahal jeriken berisi pupuk itu bukan dari rumah ini,” tegasnya.

Yang ada dari rumahnya, akunya, yakni buku-buku islami, majalah Islam, satu senapan angin yang sudah rusak, KTP-KTP keluarganya serta sebelas handphone. Di mana beberapa di antara handphone tersebut untuk berjualan pulsa, karena memang keluarganya membuka usaha counter. Usai penggeledahan, orang tuanya mau dibawa, namun orang tua dan kekaknya menolak. Mereka lantas membawa adiknya yang tak lain adalah Im, dengan alasan untuk mengambil KTP. Namun nyatanya, adiknya dibawa hingga magrib.

Sementara itu, keluarganya kemudian dipanggil untuk menandatangani BAP penyitaan tanpa disuruh membaca isinya. BAP yang sempat ditunjukkan pun berbeda dengan yang diminta untuk ditandatangani. Di dalam BAP tersebut, disebutkan ada juga beberapa keping VCD salah satunya berjudul ‘Mengapa Aku Masuk Islam’ yang katanya berasal dari rumah tersebut padahal tidak ada. “Banyak barang bukti yang direkayasa,” tuturnya lagi Terkait tindakan aparat ini, pihaknya serta keluarga lainnya pun keberatan dan merasa sangat dirugikan atas tindakan aparat tersebut. Untuk itu, dia meminta aparat bertanggungjawab.

Wakapolres Bima Kota, Kompol Yuyan Priatmaja, S.IK mengatakan, penggeledahan dapat dilaksanakan untuk mencari barang bukti terkait tindak pidana. ‘’Mau disetujui atau tidak, tetap dilaksanakan,’’ katanya. Wakapolres membantah pihaknya merekayasa barang bukti, jeriken diperkirakan berisi pupuk matahari. Namun jika keluarga Im keberatan, kata Yuyan, maka mekanisme aturan juga berlaku. (use)

SUARA PULAU SUMBAWA

Warga Desa Runggu Sandera Tangki Mitan Bima (Suara NTB) Sejumlah warga Desa Runggu Kecamatan Belo, Kabupaten Bima menyandera truk tangki penyalur minyak tanah (mitan), Sabtu (9/1). Aksi penyanderaan ini karena dugaan para pengecer mitan setempat yang enggan menurunkan harga jual meski sudah dua kali harga mitan diturunkan oleh pemerintah.

Aksi penyanderaan ini dilakukan sekitar pukul 10.00 Wita. Saat melintas, warga mencabut kunci kontak, dan menolak memberikan sebelum ada solusi harga mitan diturunkan oleh pengecer setempat. Aparatur desa kemudian memanggil Camat Belo beser-

ta aparat Kepolisian untuk melakukan mediasi. Setelah dilakukan pertemuan, akhirnya disepakati harga mitan turun hingga Rp 3.500 per liter.

Kepala Desa Runggu melalui Kaur Pemerintahan, Hasbi yang dikonfirmasi via handphone menyebutkan jika aksi

penyegelan ini dilakukan karena harga mitan yang sudah dinyatakan turun kembali oleh Pemerintah namun masih tinggi di tingkat pengecer di desa setempat. Awalnya memang harga mitan sempat melonjak naik hingga Rp 5.000 per liter, namun kini

Bulog Bima Kembangkan Bisnis Bawang Kota Bima (Suara NTB) Ditahun 2015 ini, Bulog Sub Divre Bima tidak hanya mengurusi masalah distribusi serta menjaga pemerataan beras nasional. Rencananya, Bulog akan mengembangkan bisnis baru yakni bawang merah.

Kepala Bulog Sub Divre Bima, Raden Gunadarma N barubaru ini menyebutkan, untuk pengembangan bisnis ini ada dua tahap yang akan dilaksanakan. Yakni on farm atau membantu petani dalam proses pertanian dan trading. Di mana, untuk trading ini Bulog akan membantu penjualan ke daerah-daerah potensial.

Sementara untuk on farm, Bulog akan membantu dalam penyediaan bibit dan pupuk. “Masalah obat-obatan, pemeliharaan dan perawatan itu ditangani oleh petani,” tutur Gunadarma.

Sementara itu, untuk keuntungan akan menggunakan sistem bagi hasil. Setelah dipotong biaya modal, baru keuntungan dibagi 60 : 40. “Artinya kita ambil keuntungan itu setelah dipotong modal,” katanya.

Untuk lancarnya bisnis baru ini, dia sendiri sudah melakukan survei ke sejumlah kecamatan termasuk Kecamatan Wera sebagai salah satu penghasil bawang. Di samping itu, sejumlah petani juga sudah menyatakan ikut bergabung dengan Bulog. Dia berharap, akan banyak petani lain yang memiliki lahan minimal 1 atau dua hektar yang ikut bergabung.

Sementara untuk trading, minggu ini dia akan berkunjung ke sejumlah daerah potensial. Seperti Banjarmasin, Papua dan Balikpapan.

Ditambahkannya, bisnis baru ini dikembangkan pihaknya karena merupakan penugasan baru di mana pengelolaan sembilan bahan pokok dikembalikan lagi ke Bulog. Selain komoditi strategis juga komoditi di daerah-daerah. (use)

pengecer yang enggan menurunkan harga mitan,” ujar Hasbi. Alhasil, dalam pertemuan itu, akhirnya disepakati jika harga mitan menjadi Rp 3.500 per liter.

Dijelaskannya, sebagian besar warga masih mengandalkan mitan sebagai bahan bakar utama untuk keperluan dapur. Di desa Runggu sendiri terdapat empat pengecer. Satu di dusun Monggo, satu di Dusun Oi Leu, satu di Dusun Wadu Wore dan satu di Dusun Wadu Boko. (use)

(Suara NTB/ula)

Dompu Kembali Surplus Beras Dompu (Suara NTB) Produksi padi di Kabupaten Dompu tahun 2014 kembali mengalami surplus. Dari 38 ribu ha luas area tanaman padi dengan rata-rata produksi 5,4 ton per hektar, maka produksi padi sekitar 205,2 ton dalam setahun. Dengan kebutuhan konsumsi beras 163 kg per kapita per tahun, maka beras asal Dompu mengalami surplus hingga 54 ribu ton.

Bima (Suara NTB) -

(Suara NTB/use)

sudah diturunkan. Sehingga saat truk tersebut melintas sejumlah warga kemudian menghadang dan merampas kunci truk. Mereka enggan memberikan sebelum ada kesepakatan harga diturunkan seperti semestinya.

Mediasi ini dilakukan di kantor Desa Runggu. Dalam kesempatan tersebut, pihak Camat kemudian menjelaskan jika harga mitan tidak lagi Rp 5.000, melainkan Rp 3.500. “Indikasi kenakalannya memang ada di tingkat

SIAP TANAM - Seorang wanita tani di so Desa Matua tengah meratakan lahan siap tanam, Minggu (11/1). Produksi padi tahun 2015 ini diharap meningkat dari tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Dompu, Ir H Fakhrurrazi kepada Suara NTB, Minggu (11/ 1) mengatakan, luas area tanaman padi selama 2014 ditargetkan 37 ribu hektar dan terealisasi mencapai 38 ribu hektar dengan rata-rata produksi per hektar 5,4 ton. Realisasi produksi padi ini berimbas pada surplusnya produksi.

“Bila dilihat dari kebutuhan

per kapita per tahun untuk konsumsi beras di Dompu, maka kita mengalami surplus sebanyak 54 ribu ton tahun 2014,” kata Fakhrurrazi.

Surplus padi di Dompu, lanjut Fakhrurrazi, biasanya dikirim ke Lombok, Bali, Jawa, NTT dan bahkan Timur Leste.

Beras yang dikirim ke NTT dan Timur Leste biasannya dikirim langsung pengusaha dari Bima.

“Tapi biasanya pengusaha

DPRD Bima Turun Evaluasi Proyek KELUARGA TERSANGKA – Keluarga tersangka Im, Ahmad Gafar (dua dari kiri) didampingi ibu (paling kiri) serta keluarga lain yang ada saat penggeledahan berlangsung oleh aparat beberapa waktu lalu.

Halaman 7

DPRD Kabupaten Bima melakukan pengawasan untuk mengecek atau yang lebih dikenal dengan monev (monitoring dan evaluasi, red) pelaksanaan program eksekutif tahun 2014.

Pelaksanaan movev ini pun telah dilaksanakan sejak tanggal 9 dan akan berlangsung hingga 13 Januari 2015 ini.

Kabag Humas DPRD, Muhammad Arif, SH, Sab-

tu (10/1), menyebutkan jika pelaksanaan monev ini sesuai dengan bidang di komisi masing-masing.

Ada yang turun melakukan monev di rumah sakit, Sekolah-sekolah, kecamatan hingga desa. Dijelaskannya, hasil monev nantinya akan di laporkan dan diparipurnakan dalam sidang Dewan. “Rencana sidang paripurna akan dilaksanakan pada tanggal 17 Januari,” tuturnya.

Hasil sidang monev itu

juga selanjutnya akan diserahkan kepada pimpinan Dewan dan Bupati Bima.

Hasil monev ini nantinya sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk menilai program mana saja yang sudah dilaksanakan dan belum. Serta apa bentuk sanksi bagi SKPD yang belum menyelesaikan program atau kegiatannya.

“Tapi itu masalah internal di eksekutif,” tandas Arif. (use)

Lensa

(Suara NTB/ula)

BERUNDAK – Perbukitan di kawasan Saneo, Kabupaten Dompu, dikenal sebagai salah satu sentra produksi beras dan jagung. Dari kawasan ini, produksi jagung petani menjadi salah satu yang terbaik di NTB, dan dari areal persawahan ini pula Dompu berkontribusi memproduksi beras NTB yang melampaui target secara nasional tahun 2014.

Salah satu sudut areal persawahan berundak, seolah bersusun di kawasan perbukitan beririgasi teknis di Saneo, Dompu.

bawa dulu ke Surabaya, baru dikirim ke NTT dan Timur Leste,” jelas Fakhrurrazi.

Untuk komoditi jagung, dikatakan Fakhrurrazi, realisasi produksi tahun 2014 seluas 33 ribu hektar dari target seluas 31 ribu hektar lebih. Produktivitas jagung Dompu didasarkan perhitungan BPS sebanyak 5,8 ton per hektar. “Ini rata-rata berdasarkan perhitungan BPS. Tapi kenyataannya, rata-rata

produksi jagung kita sudah 7 ton per hektar,” ungkapnya.

Komoditi kacang kedelai masih menjadi masalah di Dompu untuk luas area maupun produktivitasnya. Tahun 2014 ditargetkan seluas 17 ribu hektar, tapi baru tercapai 14 ribu hektar atau 87 persen terealisasi. “Produktivitasnya juga masih rendah, dari target 1,4 ton per hektar, baru tercapai 1,1 ton,” ungkapnya. (ula)

PAD Dompu Bergantung Dividen PT Bank NTB Dompu (Suara NTB) Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Dompu hingga 2015 masih akan bergantung dari keuntungan investasi pada PT Bank NTB dan PT BPR LKP NTB Kabupaten Dompu. Bank NTB ditargetkan bisa memberi sumbangan pendapatan asli daerah (PAD) hingga Rp 12 miliar lebih dan PBR LKP NTB Kabupaten Dompu sebesar Rp 1 miliar lebih.

Kepala Dinas PPKAD Dompu, Drs H Muhibuddin, M.Si kepada Suara NTB, Jumat (9/1) mengungkapkan, pihaknya masih mengandalkan keuntungan investasi pemerintah daerah pada PT Bank NTB untuk PAD. Tahun anggaran 2014, keuntungan dari PT Bank NTB sebesar Rp 11,5 miliar dan Rp 5 miliar di antaranya langsung diinvestasikan kembali dalam rangka pemenuhan minimal kas PT Bank NTB. “Tahun 2015 ini, kita manargetkan dividen dari PT Bank NTB sebesar Rp 12 miliar lebih,” ungkapnya.

Pada BPR LKP NTB Kabupaten Dompu, Muhibuddin mengungkapkan, PAD yang diharapkan sebesar Rp 1 miliar lebih. Sehingga total PAD dari investasi daerah di dua Perusda ini sebesar Rp 14 miliar.

“Tahun 2014, BPR LKP menyumbang keuntungan sebesar Rp 1 miliar dan tahun 2015 ini ditargetkan sebesar Rp 1 miliar lebih,” ungkapnya.

Terhadap dua Perusda lainnya yaitu PDAM dan Perusda Kapoda Rawi, Muhibuddin mengungkapkan, PDAM orientasinya bukan pada keuntungan. Sehingga tidak bisa ditargetkan keuntungan, tapi perluasan layanan. “Tahun 2014 kemarin, ada tambahan

(Suara NTB/dok)

H. Muhibuddin

700 lebih pelanggan baru di PDAM. 2015, ada Rp 2 miliar kembali disertakan ke PDAM dan diharapkan bisa memperluas layanannya,” ungkapnya.

Sementara untuk Perusda Kapoda Rawi, Muhibuddin mengaku, pihaknya belum bisa menargetkan PAD. Karena perusahaan ini terus merugi dan belum bisa memberikan keuntungan bagi PAD. “Belum, karena kemarin saja merugi. Ndak tahu tahun ini,” jelas Muhibuddin.

Masalah manajemen Perusda Kapoda Rawi diduga memicu perusahaan ini terus merugi. Pemerintah pun tidak menyertakan modal untuk Perusda Kapoda Rawi dan hanya menyertakan modal untuk PT Bank NTB sebesar Rp 10 miliar, PDAM sebesar Rp. 2 miliar, dan BPR LKP NTB Kabupaten Dompu sebesar Rp 1 miliar. (ula)

POLHUKAM

SUARA NTB Senin, 12 Januari 2015

Halaman 8

Pangkalan Bun (Suara NTB) Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko memberikan kenaikan luar biasa bagi prajurit TNI yang ikut dalam pencarian pesawat Air Asia QZ8501 yang jatuh di perairan Teluk Kumai, Kalimantan Tengah (Kalteng) pada 28 Desember 2014.

“Saya melihat sendiri perjuangan para prajurit, bagaimana mereka berhadapan dengan kondisi alam, untuk itu saya memutuskan kenaikan luar biasa beberapa prajurit saya,” kata Moeldoko di Lanud Islandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Sabtu.

Ia mengatakan sempat melihat sendiri betapa sulitnya memindahkan ekor pesawat Air Asia dari KRI Banda Aceh ke KN Cress Onix di tengah laut dengan gelombang yang tinggi.

Surat Keputusan Panglima TNI untuk kenaikan luar biasa itu masih akan menyusul. Namun secara simbolis pemberian kenaikan luar biasa telah dilakukan di atas kapal usai pengangkatan ekor pesawat Air Asia.

Menurut dia, kerja keras para prajurit TNI dalam tim SAR gabungan operasi pencarian dan evakuasi korban telah sesuai dengan keinginan Badan SAR Nasional, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, dan seluruh rakyat Indonesia.

TNI dalam bagian melaksanakan tugas SAR, ia mengatakan sudah melakukan kegiatan dengan baik dari mulai mencari, mengevakuasi, mencari kotak hitam, mengangkat ekor pesawat dan menyerahkannya kepada KNKT. Pada kesempatan yang sama, Moeldoko juga menjanjikan dukungan TNI untuk mencari dan mengevakuasi korban, kotak hitam, dan pesawat dalam operasi SAR gabungan ini.

Ia pun siap mengerahkan prajuritnya untuk melakukan penyelaman untuk mengambil kotak hitam jika memang lokasi pasti dari teknologi tersebut sudah diketahui. (ant/bali post)

Penunjukan Kapolri Sudah Sesuai Prosedur Jakarta (Suara NTB) – Penunjukan Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian RI (Kapolri) sudah sesuai prosedur karena melalui proses di Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

“Dari sisi kapabilitas dan integritas, kita bisa lihat Budi Gunawan cukup baik, mumpuni, penerima bintang Adimakayasa, pendidikan yang dilaluinya sangat baik dan merupakan lulusan terbaik,” kata anggota Komisi III DPR RI, Syarifuddin Sudding, di Jakarta, Minggu (11/1).

Ia juga menyebutkan, Budi Gunawan dalam setiap penempatannya selalu membawa perubahan yang lebih baik.

Misalnya, saat Kepala Divisi Propam, saat menjabat Kapolda Bali juga bawa perubahan, begitu juga di Kalemdikpol, di mana ada perubahan yang lebih baik seperti pelayanan, pendidikan Polri sehingga Polri memiliki kualitas dan integritas profesional. “Saya yakin bila Budi Gunawan m e n j a d i Kapolri, ia akan memberi angin segar bagi Polri,” kata politisi Hanura itu..(ant/ b a l i post) Budi Gunawan (ant/bali post)

ICW Kecewa Pemilihan Kapolri Tak Libatkan KPK Jakarta (Suara NTB) – Indonesia Corruption Watch (ICW) menanyakan alasan Presiden Joko Widodo tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam penyaringan calon Kapolri.

“Ada yang aneh dalam proses pemilihan calon Kapolri ini. Presiden tidak melibatkan KPK, PPATK,” kata Koordinator Divisi Pengawasan Hukum dan Peradilan ICW Emerson Yuntho di Jakarta, Sabtu.

Hal ini menurut dia berbeda dengan saat pemilihan Kapolri yang masih menjabat saat ini, Jenderal Sutarman di mana ketika itu KPK pernah dimintai masukan sebagai bahan pertimbangan.

Dia juga menilai pemilihan Kapolri seharusnya juga melewati proses sama seperti ketika presiden memilih menteri dengan mengecek rekam jejaknya melalui KPK dan PPATK. “Untuk menteri saja ada proses seleksi melalui KPK dan PPATK. Tapi pejabat setingkat Kapolri dan Jaksa Agung, KPK dan PPATK tidak dilibatkan. Ini diskriminatif,” ujar dia.

Emerson mengakui tidak ada peraturan yang mengatur pemilihan Kapolri harus melewati seleksi rekam jejak oleh KPK dan PPATK, tetapi menurut dia Kapolri adalah ujung tombak penegakan hukum yang sangat penting sehingga kandidat Kapolri harus memiliki rekam jejak yang bersih.

ICW menilai Presiden Jokowi terburu-buru mengusulkan nama calon Kapolri ke DPR pada Jumat (9/1), sedangkan Kapolri Jenderal Sutarman baru akan pensiun Oktober 2015.

Presiden Joko Widodo mengusulkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri baru untuk menggantikan Kapolri Jenderal Pol Sutarman berdasarkan surat dari Presiden Joko Widodo kepada DPR terkait permintaan persetujuan untuk mengangkat Budi Gunawan menjadi Kapolri. (ant/bali post)

(Suara NTB/cem)

TNI Berikan Kenaikan Luar Biasa Prajurit ’’AirAsia’’

Polisikan Anjal ANJAL - Disosnakertrans mengancam akan mempolisikan anjal yang sudah tertangkap lebih dari tiga kali. Nampak Fendi dan Wulan, anjal yang tertangkap saat mengemis di Ruby Supermarket beberapa waktu lalu.

Bupati Loteng Diperiksa Penyidik Polda NTB Mataram (Suara NTB) Penyidik Polda NTB Kamis lalu mendatangi Kantor Pemkab Lombok Tengah (Loteng). Penyidik meminta keterangan Bupati Loteng Suhaili Fadli Tohrir, SH dalam kasus dugaan perusakan hotel Lombok Baru, kawasan wisata Kuta.

Kasubdit I Dit Reskrimum Polda NTB AKBP I Made Yase dikonfirmasi Sabtu (10/ 1) lalu membenarkan timnya sudah turun ke Loteng dan memeriksa Bupati, Jumat (9/ 1) lalu. Lebih khusus terkait materi pemeriksaan itu, untuk tujuan konfrontir menyusul penetapan Kadisbudpar Loteng, LP sebagai tersangka.

“Kita konfrontir Bupati terkait alat bukti excavator yang dipakai untuk merobohkan hotel Lombok Baru,” kata Made Yasa.

Sebab pemilik alat berat

itu Pemda, maka yang perlu dikonfrontir adalah Bupati sebagai kepala daerah. Pemeriksaan itu dilakukan berjenjang. Sebelum meminta keterangan Bupati, penyidik memeriksa Kadis PU Loteng HL Rasyidi, ST. Kadis PU diperiksa dengan harapan mendapat keterangan lebih teknis terkait penggunaan excavator saat penertiban tahun lalu itu.

Keterangan dua pihak itu sudah dirasanya cukup. Selanjutnya, hasil pemeriksaan dijadikan bahan ke-

lengkapan berkas. Made Yasa mengulas, pemeriksaan dua saksi pejabat itu tidak lepas dari permintaan Jaksa penyidik Kejati NTB yang menerima pelimpahan berkas. Dalam petunjuk P19 Kejati, meminta agar berita acara pemeriksaan tersangka LP dikonfrontir dengan keterangan saksi lain, khususnya Bupati dan Kadis PU. “Dan itu sudah kami lakukan, sekarang tinggal melimpahkan berkasnya ke Kejaksaan Tinggi NTB,” pungkas Made Yasa. (ars)

Lagi, Densus Bekuk Terduga Teroris Kelompok Santoso Jakarta (Suara NTB) Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri kembali membekuk seorang terduga pelaku terorisme kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso di Poso, Sulawesi Tengah.

“Pada hari ini, Minggu, telah ditangkap tersangka tindak pidana terorisme jaringan MIT pimpinan Santoso dan Daeng Koro, yakni Amirudin,” kata Kadivhumas Polri Irjen Pol Ronny F. Sompie melalui pesan singkat, di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan bahwa Amirudin yang memiliki nama samaran Aco Tabalu alias Aco Gula Merah alias Bunga Desa ditangkap di depan Rumah Sakit Poso pada pukul 12.23 WITA, Minggu.

Sementara alamat Aco tercatat di Tabalu, Kecamatan Mapane, Kabupaten Poso.

Dalam kelompok MIT, Aco diduga bertindak sebagai kurir

(ant/bali post)

Ronny F Sompie

dan pendukung logistik untuk kegiatan MIT, terlibat dalam pelatihan militer MIT dan mengetahui persembunyian para daftar pencarian orang

(DPO) teroris.

Sementara sehari sebelumnya, Sabtu (10/1), Densus 88 bersama Polda Sulteng juga berhasil menangkap lima terduga teroris yang juga terkait dengan kelompok MIT. Mereka adalah Ilham Syafii (IS), Saiful Jambi alias Ipul, Rustam alias Ape, Hasan dan istri Hasan yang bernama Ros. Sementara IS tewas setelah baku tembak dengan tim Densus saat hendak ditangkap.

Beberapa penangkapan ini, kata Ronny, merupakan bagian dari upaya Polri untuk mencegah terjadinya kasus-kasus terorisme di kemudian hari.

“Kegiatan penangkapan lebih humanis untuk melakukan deradikalisasi terhadap para pelaku kasus teror yang telah tertangkap penyidik Densus 88,” katanya. (ant/bali post)

Disosnakertans Dinilai Langgar UU Perlindungan Anak Mataram (Suara NTB) Keinginan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram mempolisikan anak jalanan (anjal) yang tertangkap mengemis lebih dari tiga kali, mengundang reaksi dari Lembaga Perlindungan Anak. Bila hal itu terealisasi, maka Disosnakertrans melanggar undang - undang perlindungan anak.

Hal tersebut disampaikan, Ketua LPA Kota Mataram, Dra. Sri Mawarni saat dikonfirmasi pekan kemarin.

Menurutnya, anjal yang tertangkap seharusnya ada kebijakan agar diberikan pembinaan seperti pelatihan, bantuan usaha dan lain sebagainya.

Keputusan mempidanakan anjal dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan dan Disosnakertrans harus melihat akar permasalahan di bawah.

Bisa jadi kata Sri, anak mengemis karena desakan orangtua, faktor pendidikan, ikut - ikutan, dieksploitasi dan lain sebagainya. Artinya, kalau diperkarakan sama artinya menyalahi aturan. “Kalau memang anjal mau dipidana-

kan, orangtua juga harus kena karena membiarkan anaknya mengemis,” kata Sri. Anak di bawah usia 18 tahun masih butuh pembinaan atau tidak boleh serta merta dipenjarakan. LPA secara pribadi tidak mempersoalkan keinginan Disosnakertrans dengan memperkarakan anjal, tetapi anjal yang di atas usia 18 tahun.

“Silahkan saja, kita tidak melarang asalkan usianya di atas 18 tahun,” pungkasnya.

Sebelumnya Disosnakertrans mengambil keputusan tersebut, harus dicari tahu dulu sumber di bawah. Apakah anak tersebut sengaja dieksploitasi oleh orangtuanya bahkan orang lain, sehingga beban atau perkara hukumnya tidak berimbas kepada anjal karena sudah jelas menjadi korban.

LPA lanjutnya, akan mengkomunikasikan dengan Disosnakertrans agar lebih mengambil kebijakan untuk melakukan pembinaan. Karena, jangan sampai kebijakan diambil bertentangan bahkan melanggar undang-undang.

“Nanti saya koordinasikan dengan pak kadis,” ujarnya. (cem)

Dukungan kepada SBY Menguat

(ant/bali post)

Susilo Bambang Yudhoyono

Jakarta (Suara NTB) Dukungan kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk kembali menjadi pucuk pimpinan Partai Demokrat terus menguat setelah kader Partai Demokrat Yogjakarta yang juga anggota DPR RI Ambar Tjahyono menilai SBY adalah sosok pemersatu kader.

“Meksi bukan lagi kepala

Negara marwah Pak SBY masih kuat, jadi tidak salah saya atas nama pribadi mengharapkan Pak SBY kembali menjadi Ketua Umum PD pada kongres nanti. Saya rasa semua kader baik tingkat DPD, DPC, PAC, Ranting sangat berharap Pak SBY kembali menjadi Ketua Umum PD,” kata Ambar di Jakarta, Sabtu.

Di mata dia SBY telah berhasil mengantarkan Partai Demokrat ke kancah politik, bahkan mengantarkan dia menjadi kepala negara yang disebutnya patut dicontoh.

“Keberhasilan 10 tahun membangun bangsa sebagai kekuatan bagi kader agar SBY memimpin Partai Demokrat.

Lima tahun ke depan ini semua kader Demokrat butuh pemimpin yang kuat berprestasi dan sudah terbukti hasil karyanya,” kata Ambar.

Dia menilai SBY negarawan, amanah nasionalis dan agamis yang dibutuhkan Partai Demokrat untuk memimpinnya. “Hanya SBY yang bisa mempersatukan Partai Demokrat, ini tidak bisa dibantah,” tutup dia. (ant/bali post)

Kasus Penipuan Transaksi Online di Jatim Meningkat Surabaya (Suara NTB) – Kasus “Cyber Crime” meningkat tajam dari 33 kasus pada tahun 2013 menjadi 98 kasus pada tahun 2014 meningkat menjadi 98 kasus dengan didominasi kasus penipuan dalam transaksi “online” atau daring (dalam jaringan internet).

“Yang mendominasi adalah kasus-kasus penipuan dalam jual beli online, lalu kasus penghinaan dan pencemaran nama baik melalui jejaring sosial dan sebagainya,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono di Mapolda Jatim, Minggu.

Didampingi Kasubdit II, Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Wahyu Sri Bintoro, ia menjelaskan hal yang cukup mengejutkan adalah munculnya modus baru dalam “Cyber Crime”, yakni pembobolan akun email perusahaan yang sedang berhubungan bisnis dengan perusahaan asing.

“Email perusahaan lokal diretas, kemudian pelaku menggunakannya untuk mengeruk uang dari perusahaan asing yang sedang bekerja sama dengan perusahaan lokal tersebut,” katanya. Dengan email perusahaan itu, pelaku seolah-olah dari pihak

perusahaan telah membelokkan transaksi keuangan perusahaan ke rekening mereka, sehingga terjadilah penipuan dalam transaksi online dengan jumlah kerugian yang tidak sedikit.

“Modus ini yang perlu diwaspadai, sebab akhir-akhir ini marak aktivitas kejahatan Cyber seperti itu. Perusahaan baru sadar setelah berkomunikasi langsung dengan rekan bisnisnya di luar negeri,” ungkapnya.

Dari beberapa perkara yang ditanganinya, pelaku kejahatan Cyber biasanya terlebih dulu memantau aktivitas email perusahaan yang diin-

car. Mereka baru beraksi setelah mengetahui perusahaan itu sedang mengadakan kerja sama bisnis dengan perusahaan asing.

“Biasanya, perusahaan lokal terlebih dulu melakukan perjanjian untuk bertemu dengan perusahaan asing dalam menjalin komunikasi bisnis.

Setelah ada kesepakatan, komunikasi dilanjutkan lewat email,” katanya.

Saat itulah, pelaku mulai membajak email perusahaan, lalu mereka menagih pembayaran lewat rekening lain dengan alasan rekening perusahaan sedang “trouble” dan sebagainya.

“Contohnya, pertengahan tahun lalu, kami berhasil mengungkap dua peretas asal Indonesia dan Nigeria yang berhasil membobol sebuah perusahaan di Surabaya.

Mereka membelokkan pembayaran dari perusahaan di Jepang ke perusahaan itu.

Nilainya mencapai Rp1,5 miliar,” katanya.

Ia menambahkan dari jumlah itu, belum semua perkara bisa terselesaikan ditangani polisi. Tahun 2013 ada 29 dari 33 kasus yang terselesaikan, sedang tahun 2014 hanya 36 dari 98 perkara yang terselesaikan. (ant/bali post)

SUARA NTB Senin, 12 Januari 2015

Jelajah

Halaman Halaman14 9

Takjub Pesona Rinjani dan Lembah Sembalun dari Pergasingan

(Suara NTB/ist)

MEMOTRET - Seorang pendaki sedang memotret keindahan Lembah Sembalun dari puncak Bukit Pergasingan.

Bukit Pergasingan namanya. Nama bukit ini, memang tidak sepopuler Gunung Rinjani, gunung tertinggi ke tiga di Indonesia. Jangankan warga luar NTB. Masyarakat Lombok pun belum banyak yang mengenal bukit ini.

Memang, nama bukit ini terdengar asing. Terkecuali bagi sebagian pendaki lokal. Lokasinya berada di wilayah Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur. Bukit Pergasingan bisa dikatakan tetangganya Gunung Rinjani. Bukit ini berada pada ketinggian sekitar 1.700 Mdpl, jauh lebih rendah dari Gunung Rinjani yang mencapai 3.726 Mdpl.

Nama Pergasingan menurut informasi masyarakat setempat berasal dari kata gasing. Sebuah ben-

da permainan tradisional masyarakat setempat yang diputar menggunakan tali. Permainan gasing diyakini oleh masyarakat Sembalun pada zaman dahulu sering dipermainkan oleh tokohtokoh masyarakat setempat.

Permainan tradisional ini, biasanya dilombakan dan mereka menjadikan puncak bukit ini (kini bernama Bukit Pergasingan) sebagai lokasi bermain gasing karena puncak bukit itu datar.

Para tokoh setempat pada zaman

’’Soft Trekking’’ di Bukit Pergasingan MENJELAJAHI Bukit Pergasingan bisa dilakukan melalui jalur Sembalun Lawang. Ini merupakan satu-satunya pintu masuk untuk menjelajani bukit itu. Jika Anda berangkat dari Kota Mataram, untuk mencapai Sembalun dibutuhkan waktu sekitar tiga jam. Dari Kota Mataram (lihat peta) bisa menggunakan sepeda motor atau mobil bersama rombongan. Selanjutnya kendaraan bisa dititipkan di rumah warga atau di Kantor Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

Salah satu kendala untuk menitip kendaraan, memang belum ada tempat parkir khusus. Tetapi pemilik rumah tempat menitipkan kendaraan hanya memungut biaya parkir Rp 5.000 per malam untuk sepeda motor. Demikian juga jika kendaraan pendaki dititipkan di Kantor TNGR, juga dikenakan biaya yang sama. Sedangkan untuk mobil, tarif parkir Rp 10.000 per malam. Selanjutnya, untuk masuk ke kawasan Bukit Pergasingan, setiap pendaki harus membeli tiket seharga Rp 10.000.

Perjalanan menjelajahi Bukit Pergasingan sifatnya soft trekking.

Waktu tempuh yang dibutuhkan untuk menaklukkan puncak bukit dengan kemiringan tebing mencapai 75 derajat sekitar 3-4 jam. Durasi itu merupakan waktu yang ideal jika menggunakan kecepatan rata – rata perjalanan mendaki.

Seperti yang dilakukan Tim Jelajah Alam Lombok yang memulai pendakian Sabtu (3/1) lalu pukul 13.00 Wita, tiba di lokasi perkemahan sekitar pukul 17.00 Wita. ‘’Ini memang soft tracking, tetapi medannya sangat menantang. Apalagi di saat hujan seperti ini. Kondisi medan licin, jadi kita harus ekstra hati – hati,’’ ujar Yandi salah seorang anggota tim Jelajah Alam Lombok, sambil menghela nafas panjang di pertengahan tanjakan tebing pendakian.

Meski diguyur hujan, semangat para pendaki untuk menaklukkan medan tidak sedikitpun meluntur. Pasalnya, pesona alam di balik terkurasnya tenaga saat mendaki diyakini akan terbayar jika tiba di Bukit Pergasingan.

Ketika tiba di puncak bukit, traveler akan disuguhkan pemandangan yang menakjubkan yaitu pemandangan Gunung Rinjani dari kedekatan serta keindahan lembah Sembalum yang memikat. Jika traveler memutuskan untuk berkemah di Bukit Pergasingan, Anda akan melihat sunrise yang membuat decak kagum bagi siapa saja yang memandangnya. (met)

dulu menjadikan permainan gasing sebagai kegiatan olahraga dan selalu digelar di puncak bukit yang datar itu.

Dalam perjalanan waktu, Bukit Pergasingan tidak saja terkenal karena menjadi tempat adu kepiawaian para tokoh bermaian gasing. Masyarakat sekitarnya, terutama kaum mudanya melirik Bukit Pergasingan sebagai tempat berpetualang (kemah dan sejenisnya).

Tidak saja masyarakat sekitarnya bahkan sebagian besar pengunjung

yang datang ke bukit ini adalah pelajar, mahasiswa dan para pencinta alam yang memanfaatkan waktu luangnya di akhir pekan.

Memang Bukit Pergasingan cocok sebagai tempat belajar tentang alam yang sebenarnya. Karena dalam penjelajahan menuju puncak bukit ini, kita bisa menemukan beragam jenis flora dan fauna. Di samping itu, dipilihnya bukit ini sebagai tempat berpetualang bukan semata-mata karena mencapai puncaknya penuh tan-

tangan. Namun lebih dari itu. Bukit Pergasingan menawarkan keindahan dan pesona lembah Sembalun dan Gunung Rinjani yang menakjubkan.

Karena pesonanya yang menakjubkan, Bukit Pergasingan kini telah ditetapkan menjadi Taman Wisata Alam (TWA). Pada akhir pekan atau hari libur semester, pelajar, mahasiswa serta kelompok pencinta alam banyak mengisi hari liburnya sambil belajar mencintai alam di bukit ini.

Selain pelajar dan mahasiswa serta kelompok pencinta alam, wisatawan asing pun mulai tertarik menjelajahi Bukit Pergasingan. Wisatawan penggemar fotografi, bisa menjadikan lembah Sembalun, kemegahan Rinjani, pemandangan matahari terbit dari puncak Bukit Pergasingan sebagai objek yang luar biasa. Tidak hanya itu, penggemar olahraga ekstrim seperti paralayang, kerap menjadikan puncak bukit ini sebagai landasannya. (rak)

Potensial Jadi Lokasi Olahraga Paralayang

BUKIT Pergasingan yang berada di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini sudah menjadi objek wisata yang digandrungi wisatawan dan pencinta alam. termasuk para pecinta olahraga ekstrim termasuk paralayang. Melihat topografinya, bukit ini sangat potensial sebagai landasan bagi pencinta olehraga ekstrim paralayang.

Hanya saja, potensi ini belum sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) selaku pemilik wilayah. Pasalnya, objek wisata ini, sekarang masih dalam penanganan pemerintah provinsi untuk pembuatan jalan dan pemeliharaan serta yang lainnya. ‘’Objek wisata itu belum dikelola oleh Pemkab Lotim karena masih dalam proses pemeliharaan jalannya oleh pihak provinsi. Bahkan, beberapa waktu terakhir lokasi bukit itu sering dicoba untuk kegiatan paralayang oleh wisatawan,’’terang Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lotim, Lalu Wirabhakti,SH, Jumat (9/1).

Diakuinya, objek wisata Bukit Pergasingan memang sejak awal 2014 lalu sudah menjadi perhatian Pemkab Lotim. Bahkan, Bupati Lombok Timur H.Ali Bin Dachlan pernah secara langsung naik ke puncak Pergasingan dan langsung menyaksikan percobaan olahraga paralayang oleh wisatawan asal Australia. ‘’Pak Bupati juga pernah naik ke bukit itu. Tapi pengelolaannya saja yang belum dilakukan oleh Pemkab Lotim karena saat ini provinsi masih melakukan pemeliharaan jalan setelah kita usulkan pada saat itu. Karena, ketika sudah mendarat, mereka kesulitan untuk kembali naik ke atas bukit,’’ paparnya.

Melihat potensi Bukit Pergasingan, memang tak salah jika Pemkab Lotim mengharapkan bukit itu menjadi lokasi para pecinta olah raga ekstrim paralayang. ‘’Pergasingan itu nanti khusus untuk paralayang baik lokal maupun mencanegara. Bahkan kita mengharapkan supaya penggemar paralayang dari mancanegara bisa datang,’’ harapnya.

Jika Pemprov NTB sudah selesai melakukan pembuatan jalan beserta pemeliharaannya, Pemkab Lotim berharap, kawasan itu bisa dihibahkan (Suara NTB/ist) PETA: Peta petunjuk jalan dari Kota Mataram menuju Bukit Pergasingan. ke Pemkab Lotim. (yon)

(Suara NTB/ist)

TIM JELAJAH - Tim Jelajah Alam Lombok bersiap-siap menjelajahi Bukit Pergasingan.

(Suara NTB/ist)

Suasana perkemahan di puncak Bukit Pergasingan.

Halaman Halaman 14 10

SUARA NTB Senin, 12 Januari 2015

Produk cukli yang menarik minat banyak pembeli dalam dan luar negeri.

Cukli, Ikon NTB yang Butuh Perhatian Cukli adalah kerajinan kayu khas NTB, pusat produksinya ada di Kota Mataram. Cukli menjadi ikon NTB, namun nasibnya makin tak menentu, seiring kian lesunya pasar penjualan. Apa dan bagaimana cukli saat ini? Berikut catatannya.

CUKLI merupakan hasil kerajinan industri kayu, baik berupa meja, kursi, tempat tidur. Ada juga yang dibuat dalam bentuk hiasan dinding berupa sketsa wajah, asbak, meja AlQur’an, tempat buah, hingga meja.

Ke semuanya berbahan dasar kayu, hanya saja dibuatkan hiasan, ataupun gambar menggunakan kulit kerang yang dihaluskan dan ditanam di pahatan kayu, mengikuti pola gambar yang diinginkan. “Gambar ukiran dari kulit kerang itulah yang kita sebut cukli,” kata Fendi, perajin sekaligus pengusaha Rara Art Shop, Rungkang, Sayang-Sayang Mataram.

Proses pembuatannya, cukli menggunakan bahan baku utama kayu mahoni dan jati yang didatangkan dari Sumbawa dan Bima. Awalnya, kayukayu tersebut dibentuk, apakah menjadi meja, kursi atau lemari. Setelah selesai, prosesnya dilanjutkan dengan pengamplasan sampai hasilnya benar-benar halus.

Setelah selesai, barulah dilakukan pengecatan menggunakan politur, sehingga memunculkan kesan warna alami. Pada proses selanjutnya, cukli (kerang yang dipotong-potong sedemikian rupa dimasukkan ke

dalam lobangan kayu mengikuti pola gambar yang diinginkan.

Proses pembuatannya memakan waktu yang cukup lama, untuk satu set meja dan kursi tamu, butuh 3 bulan pesanan bisa jadi. Proses pembuatannya lama karena membutuhkan ketelitian, keahlian dan ketelatenan.

Proses-proses itu jugalah yang membuat harga cukli mahal. Paling murah untuk asbak dijual Rp 150.000, satu set kursi meja tamu sampai Rp 17 jutaan.

Kerajinan cukli mulai dikembangkan sejak tahun 80-an. Masa-masa itu, menurutnya menggeluti kerajinan cukli memberi harapan yang cukup besar terhadap perekonomian, khususnya masyarakat Rungkang. Penjualannyapun hingga menembus negaranegara Eropa, bahkan Uni Emirat Arab, belum terhitung Negara-negara di kawasan Asia.

Dalam perjalanannya, penjualan cukli terus mengalami trend penurunan. Persoalan utamanya sejak bom Bali tahun 2005, penjualan berimbas menurun drastic dari kejadian itu. Betapa tidak, pengiriman keluar negeri biasanya menggunakan jasa para eksportir Bali.

Sejak itu, perjalanan bisnis dan pen-

jualan cukli sungguh tertatih-tatih. Sebelumnya, hasil penjualan bisa mencapai ratusan juta per bulan. Kini untuk mendapatkan Rp 50 juta per bulan saja menurut dia berat.

Tetapi, bagaimanapun kerajinan cukli harus tetap dipertahankan. Para perajin di Rungkang, ataupun dititiktitik senta pembuatan lainnya di Kota Mataram, tetap harus berproduksi, guna mempertahankan ikon NTB dan kepentingan perekonomian perajin.

Pasar penjualan yang dimaksimalkan adalah pasar domestik, untuk beberapa daerah di Indonesia. Sementara untuk pasar lokal, biasanya permintaan datang dari SKPD-SKPD lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Kita juga berupaya memaksimalkan kerjasama dengan agen travel, bagimana cukli bisa bertahan. Karena masyarakat juga mengandalkan hidup dari kerajinan ini,” demikian Fendi.

Pekerja Hijrah ke Daerah Lain Para pekerja industri kerajinan cukli Lombok kian hari banyak dicaplok daerah lain. Ada indikasi, daerah-daerah yang mencaplok para perajin lokal ini akan membuat cukli tandingan, kemudian mengklaim bahwa

Proses penempatan kerang ke kursi yang sudah dibuatkan pola.

Deretan produk cukli yang sudah jadi, seperti kursi tamu, bingkai kaligrafi dan lainnya.

cukli adalah industri kerajinan yang menjadi kekayaan khas daerahnya.

Salah satu daerah tujuan migrasi para perajin adalah adalah Bali. Perajin-perajin tersebut dibayar untuk menghasilkan kerajinan khas yang menjadi ikon NTB ini. “Mungkin karena mereka digaji lebih besar. Atau mungkin saja karena pasar cukli di sini sudah lesu,” ungkapnya.

Di Bali, sudah berkembang sentra pembuatan cukli, demikian juga di Jawa. Padahal, cukli ini sendiri asal muasalnya adalah Lombok, khususnya Rungkang. Mengapa kemudian daerah-daerah tersebut melirik mengembangkan industri cukli?

Kata Fendi, kondisi ini adalah bagian dari kelemahan daerah. Demikian itu lantaran, selama ini cukli-cukli yang dihasilkan oleh para perajin selalu dikirim melalui cargo yang ada di Bali maupun Surabaya. Sebab, fasilitasnya tersedia pelabuhan peti kemas.

“Kita kan belum ada pelabuhan

peti kemas. Buyer kita lebih banyak dari Bali dan Jawa,” terangnya.

Selama ini, arth shop yang ada di Kota Mataram menggunakan jasa pengiriman dari luar daerah untuk pemesanan di luar negeri. Sebelum Bom Bali 2005 silam, pesanan keluar negeri cukup banyak. Dan rata-rata dikirim

melalui buyer di luar daerah. ‘’Mungkin saja, karena melihat potensi bisnis dari penjualan cukli ini, kemudian banyak yang meniru dan membuat cukli langsung didareahnya, termasuk dengan meminta perajin cukli dari Lombok untuk berproduksi di daerah tersebut,’’ ujarnya. (bul)

Seorang perajin sedang membuat kursi dari kayu jati. Setelah dicat, kursi ini akan dihiasi kerang untuk menambah indahnya produk.

Sulitnya Bahan Baku Utama BAHAN baku cukli, kerang menjadi salah satu persoalan yang kini dihadapi para perajin. Kian lama kian susah mendapatkannya, kendati harus mencari hingga ke provinsi lainnya di Indonesia.

Sebelumnya cukup mudah mendatangkan cukli tersebut, biasanya dari pengepulnya untuk pesanan 100 kg tidaklah begitu berat.

Tetapi belakangan, untuk kebutuhan 40 Kg saja, kata Fendi, salah satu perajin di Rungkang harus berebut dengan perajin lainnya.

“Untuk bahan bakunya kita kewalahan, biasanya yang dari NTT tidak sulit, sekarang susah nyari cuklinya,” aku Fendi.

Untuk cukli ini, tidak semua jenis kerangnya bisa digunakan.

Hanya ampas kerang-kerang tertentulah yang dimanfaatkan, ini terkait dengan tingkat ketebalan, permukaan kulit kerang, hingga jenisnya yang mudah dibentuk jika dipecahkan kecil-kecil.

Harga per kilogramnya saat ini Rp 100.000. dengan kondisi sulitnya mendapatkan bahan baku utama inilah yang dikhawatirkan akan memicu kenaikan harga cukli. “Kita berebut sekarang, siapa cepat dia yang dapat, hanya untuk dapatkan cukli saja,” tambahnya.

Untuk memperindah hasil kerajinan, baginya dibutuhkan bahan

baku yang cukup. Sebab, sekarang berbagai motif ukir menjadi permintaan pembeli. Kreasi para perajin pun beragam, dari motif mata angin, motif gimbal, motif bunga dan berbagai motif lainnya, tergantung selera.(bul)

Seorang perajin menunjukkan kerang, salah satu bahan utama membuat kerajinan cukli.

Halaman Halaman 14 11

SUARA NTB Senin, 12 Januari 2015

Mengemas Tenun sebagai Akar Tradisi Namanya terangkat setelah menjadi Anggota DPD RI di Pemilu 2009. Di Pemilu 2014, ia kembali mendapat kepercayaan untuk melanjutkan kiprahnya sebagai senator. Namun, kesibukannya sebagai anggota DPD RI tidak membuat ia berpaling dari kerajinan tenun.

Tenun sebagai Kebanggaan SEBAGAI sosok yang sudah lama menggeluti bisnis kerajinan tenun, Baiq Diyah Ratu Ganefi merasa kerajinan yang satu ini bisa mengangkat kebanggaan terhadap NTB. Diyah mengenang, di Inacraft 2009, tenun NTB pernah mencuat pamornya setelah terpilih sebagai ikon utama yang diangkat dalam salah satu even kerajinan paling bergengsi di Indonesia itu.

Diyah mengingat momen itu sebagai salah satu momen yang sangat membanggakan.

Saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta ibu negara Ny. Ani Yudhoyono dan jajaran kabinet membuka pameran tersebut dengan mengenakan kain tenun khas NTB. “Dari Presiden SBY, ibu negara, semua anggota kabinet, kita buatkan edisi khusus tenun NTB, kita pilih tenun Bima,” ujarnya. Ikon yang dipilih sebagai pembuka pameran juga berasal dari NTB, yaitu mutiara NTB. Pembukaan pameran dilakukan oleh SBY dengan memencet tombol yang kemudian diiringi terbukanya cangkang mutiara dari NTB. “Harusnya kita bangga akan hal ini, karena kita bisa bawa NTB ke JCC. Begitu SBY menekan tombol, mutiaranya terbuka, itu benar-benar membanggakan kita semua,” ujar putri Lalu Djapa ini.

Menurut Diyah, jika dikelola dengan baik, potensi seni kerajinan di NTB tidak saja bisa melahirkan kebanggaan.

Lebih dari itu, seni kerajinan juga bisa menjadi pengungkit ekonomi rakyat. Ia membayangkan, kelak di setiap kabupaten dan kota di NTB ada sebuah bangunan besar yang bisa menjadi tempat berjualan untuk para perajin skala kecil dan menengah.

“Itu dibuatkan oleh pemerintah untuk pengusaha kerajinan kecil, bukan pengusaha yang sudah bisa berdiri sendiri,” ujarnya. Di lokasi untuk pengusaha kerajinan kecil itulah, pemerintah bisa mendorong tumbuhnya

ekonomi kecil dengan mempromosikan lokasi itu sebagai sentra penjualan kerajinan NTB. Kebijakan itu juga dapat dipadukan dengan kebijakan lain yang mengintegrasikan seni kerajinan dari hulu ke hilir.

Dari pasokan bahan baku, peningkatan kreatifitas dan model kerajinan, hingga urusan kemasan dan harga kerajinan.

Menurutnya, jika dikombinasikan dalam sebuah atmosfir kebanggaan yang sama terhadap seni kerajinan NTB, maka industri kreatif bisa bersinergi dengan elemenelemen lainnya.

“Semua harus punya semangat

yang sama. Harus saling berbagi perasaan, mulai dari pengusaha paket tur dan travel, asosiasi wisata, pengusaha perhotelan dan restoran, jasa penerbangan sampai perajin harus punya keterikatan batin untuk memajukan seni kerajinan ini sebagai komoditas unggulan,” ujarnya. (aan)

DITEMUI Suara NTB di Bale Gaye Ratu Emas, di kawasan BTN Taman Baru, Mataram, Baiq Diyah Ratu Ganefi tampak bersemangat menceritakan seluk-beluk dunia kerajinan tenun yang digelutinya sejak lama. Di galeri miliknya itu, ia memajang sejumlah kreasi kerajinan tenun khas NTB. “Saya ingin ada satu tempat khusus untuk pengrajin kita.

Ada tempat semacam aula besar, di dalamnya ditata.

Mereka bisa berjualan gratis di sana, semua orang bisa merasa memiliki gedung itu,” ujar Diyah saat ditanyai soal obsesi yang masih ia pendam.

Senator kelahiran Mataram, 20 Oktober 1963 ini telah menggeluti bisnis kerajinan sejak tahun 1990-an. Saat itu, sektor pariwisata NTB memang baru tumbuh, wisatawan mulai banyak berdatangan dari berbagai penjuru dunia.

Diyah masih ingat bagaimana ia merintis usaha kerajinannya saat itu.

“Di Senggigi itu juga baru ada beberapa hotel saja, Sheraton, Puri Bunga, dan sebagainya. Ada satu dua wisatawan asing, kita tawari, kita jual kerajinan di pantai,” kenangnya.

Diyah biasanya memasarkan kain dan kerajinan lain yang diperoleh dari sentra-sentra kerajinan tangan di NTB. Kain tenun diperolehnya dari Sukarara di Lombok Tengah, sementara kerajinan bambu ia ambil dari Loyok di Lombok Timur. Ia bersyukur karena saat ini, keahlian menenun sudah mulai menular dan dikerjakan di daerah-daerah lain di Lombok.

“Sekarang di Ungge juga sudah bagus. Bun Mudrak juga sudah banyak tenun yang bagus,” ujarnya.

Di galeri miliknya, Diyah menampung barang-barang kerajinan milik rekan-rekannya. Selain kerajinan tenun, Diyah juga memajang sejumlah kerajinan lain seperti ketak dan cukli.

“Ini barang-barang milik teman, saya kumpulkan, ada yang sistem konsinyasi, ada juga yang beli putus,” ujarnya.

Sejumlah kain tenun di galeri yang ia dirikan sejak 2008 itu diakuinya memang memiliki harga yang sedikit lebih mahal. Namun, menurutnya harga itu sepadan dengan kualitasnya. “Motifnya mungkin bisa saja sama, tapi kualitas belum tentu sama,” ujarnya.

Sejak 2008 pula, Diyah mendapat kepercayaan untuk memimpin Badan Pengurus Daerah Asosisasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (BPD ASEPHI) NTB. Soal ekspor ini, Diyah juga memiliki sejumlah keprihatinan, khususnya terkait masih minimnya kualitas kerajinan kita yang masih sulit menembus pasar ekspor.

Menurutnya, di provinsi lain, para perajin telah berhasil mengemas kerajinan khas mereka hingga mencapai kualitas ekspor. Ia mengakui, ada beberapa jenis kerajinan khas NTB yang sudah berhasil menembus pasar ekspor, namun, jumlahnya sangat sedikit dibandingkan potensi yang kita pendam.

Diyah meyakini, pengakuan atas kualitas barang kerajinan yang kita hasilkan memang harus diutamakan. “Bahwa barang yang tidak baik harus dibilang tidak baik, karena ini berkaitan dengan kepercayaan dan promosi,” ujarnya. Diyah menyebutkan, besaran ekspor NTB yang bersumber dari industri kreatif saat ini kurang dari dua persen total ekspor NTB. Sebagai provinsi yang mengembangkan sektor pariwisata dan industri kreatif, menurutnya fenomena ini sedikit menganjal karena yang mendominasi ekspor kita justru dari sektor pertambangan emas dan tembaga.

Ia menilai, sejumlah terobosan memang dibutuhkan untuk mendongkrak ekspor seni kerajinan kita. Salah satunya adalah kemauan untuk mengembangkan seni kerajinan yang

benar-benar mengikuti standar kualitas ekspor. Ia mencontohkan, untuk kerajinan tenun misalnya, para perajin harus menggunakan benang berkualitas dengan pewarnaan yang tidak mudah luntur, dan desain yang bagus.

“Tapi, perajin kita memang sudah terbiasa dengan pakem yang itu-itu saja. Kalau dia mau lebih bagus, kita harus tunggu. Kita berikan bimbingan dengan intensif dan berkesinambungan,” ujarnya.

Problem minimnya kreasi yang dihasilkan juga bisa ditemukan dalam seni gerabah kita. Menurutnya, seringkali para wisatawan menginginkan bentuk gerabah yang dimodifikasi dari bentuk semula yang sudah lazim dibuat oleh para perajin gerabah di NTB. Sayangnya, aspirasi ini seringkali tak berjawab karena perajin biasanya hanya terpaku pada desain yang konvensional.

“Kalau kita minta mengubah desain sedikit saja, mereka kebingungan, karena sudah terlanjur terbiasa dengan desain yang lama, itu-itu saja, jadi sulit,” ujarnya.

Menghadapi problem ini, Diyah menilai, salah satu solusi yang perlu dicoba adalah dengan memberikan dorongan kepada perajin sebagai ujung tombak lahirnya kreatifitas kerajinan lokal baru. Syaratnya, dorongan kreatifitas ini harus diterapkan dengan bimbingan yang intensif. Perajin yang hanya diberikan dorongan sesaat, lalu ditinggalkan tanpa bimbingan biasanya akan meninggalkan bentuk baru untuk kembali memproduksi bentuk kerajinan lama. Karena itulah, ia berharap pemerintah memiliki skema kebijakan untuk menengahi problem ini.

“Jangan sampai hanya diberikan magang, pulang, lalu selesai. Karena kesulitannya memang di proses mengubah desain itu, harus dibimbing terus,” ujarnya serius.

Bagi Diyah, kiprahnya sebagai Anggota DPD RI sejak 2009 hingga saat ini telah memberikan tantangan baru dalam hidupnya. Ia menilai, posisi sebagai seorang senator asal NTB justru memberikan peluang baginya untuk semakin meneguhkan kontribusi terhadap seni kerajinan khas NTB. Setiap tahun, ia bersama rekan-rekannya di BPD ASEPHI NTB juga rutin terlibat dalam setidaknya tiga even untuk mempromosikan seni kerajinan NTB. “Kenapa kita hanya tiga even, karena hanya tiga itu yang betul-betul berdampak kepada perajin,” ujarnya.

Di DPD RI, ia juga masuk ke Komite III yang membidangi industri kreatif. Berkat statusnya sebagai anggota DPD RI pula, ia bisa ikut memfasilitasi agar rekan-rekan seprofesinya dapat mengikuti pameran yang dilaksanakan di Senayan.

Diyah menganggap, perjuangannya dalam memajukan industri kreatif di NTB dengan perjuangan di bidang politik sebagai seorang anggota DPD RI, saat ini justru seiring sejalan. “Itu kita kolaborasikan, misalnya, dalam pertemuan-pertemuan dengan para anggota DPD RI itu, kita selalu bawa songket, teman-teman (anggota DPD/DPR) itu senang sekali dengan songket-songket kita,” ujarnya.

Kecintaan terhadap tenun NTB juga membuat Diyah selalu memilih menggunakan tenun saat menghadiri acaraacara resmi yang menjadi menu rutinitasnya. “Acara apapun, saya tetap pakai khas Lombok, yaitu tenun ikat Lombok.

Cuma, modelnya saja yang berbeda. Desain baju saya, tetap tidak keluar dari tenun Lombok, atau tenun ikat Lombok,” ujarnya. Menurutnya, jika tidak kita sendiri, sulit berharap orang lain mau mempromosikan tenun ikat Lombok.

Diyah meyakini, selama turun temurun, kerajinan tenun, dan bukan kerajinan batik yang telah mengakar di masyarakat NTB, baik yang berasal dari suku Sasak, Samawa maupun Mbojo.

Makanya, Diyah mengerenyitkan kening saat mendapati bahwa ikon promosi industri kreatif kita justru adalah batik yang dituangkan dalam Batik Sasambo.

“Memang kita ada budaya membatik. Tapi lebih banyak nenek-nenek kita itu menenun. Jadi bagaimanapun, membatik itu akan sulit diinternalisir,” ujarnya sembari menyarankan Tenun Sasambo sebaiknya dipakai sebagai ikon busana NTB. (aan)

Halaman Halaman 14 12

SUARA NTB Senin, 12 Januari 2015

Ratu Semalam Oleh Kak Nurlaelani*

Suatu malam di bulan purnama, di saat semua orang tengah tertidur lelap. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar. Entah siapa yang mengetuknya, yang jelas ketukan itu telah membangunkan seorang anak perempuan yang berumur enam tahun. Namanya Alisa.

(www.vecteezy.com)

isa sebagai penggantinya, yaitu untuk memimpin kerajaan Impian. Setelah itu ratu memanggil kelinci putih dan memberikan tugas kepada kelinci putih untuk mengajak Alisa berkeliling ke seluruh negeri.

Berangkatlah mereka mendatangi rakyat dari satu wilayah ke wilayah lainya. Pertama-tama Alisa mendatangi wilayah yang didiami berbagai tanaman bunga-bunga. Di wilayah ini Alisa melihat para bunga matahari sedang sibuk dengan berjemur diri, semua menghadap matahari, sebagian dari mereka ada yang memakai kacamata hitam untuk manatap matahari. Melihat Alisa lewat mereka

tersenyum dan sesekali membuka kacamatanya.

Alisa pun tersenyum dan menyapa mereka.

Alisa melanjutkan perjalanan menuju wilayah bunga krisan. Alisa kagum melihat pemandangan yang begitu memesona. Bunga krisan menari-nari mengikuti tiupan arah angin ke kiri dan ke kanan.

Mereka terlihat cantik dan menyebarkan aroma yang begitu wangi. Tanpa disadari, Alisa pun ikut menari dan bergabung dengan bunga krisan.

Alisa lalu menuju tanaman lainnya. Di salah satu dahan tanaman itu beberapa ekor ulat sedang bersantai. Rupanya, mereka baru selesai menyantap

Siapa Mau Jadi Duta Anak Nasional?

HALO, kawan-kawan, saya Denisward Eurico, nah kali ini saya ingin berbagi cerita mengenai pengalaman saya menjadi Duta Anak Nasional yang mewakili NTB, Mei 2014 lalu. Nah, saya terpilih menjadi Duta Anak NTB untuk mewakili NTB di Forum Anak Nasional di Jakarta. Mau tahu ceritanya? Simak ya! Siapa tahu kalian bisa ikut jadi duta anak juga nantinya.

Pengalamanku ini berawal dari tawaran Dewan Anak Mataram untuk mengikuti Temu Anak Kota Mataram.

Setelah mengikuti kegiatan tersebut dan berhasil merekomendasikan suara anak dan dibacakan di depan Wali Kota Mataram, akhirnya saya dan empat teman saya berhasil menjadi Duta Anak Mataram 2014. Kami lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu Temu Anak NTB. Di dalam forum berskala provinsi ini, kami dikumpulkan dengan teman-teman dari sembilan kabupaten/kota lainnya.

Tentu sangat seru sekali. Di sini kegiatannya lebih beragam lagi. Saya dan teman perempuan saya terpilih untuk menyusun rekomendasi suara anak bersama teman-teman dari kabupaten/kota lainnya. Esoknya dua orang sebagai perwakilan membacakan suara anak tersebut di depan Gubernur NTB. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Dan pada akhirnya, saya terpilih kembali menjadi Duta Anak NTB bersama sembilan teman dari kabupaten/kota lainnya.

Sungguh bangga bisa mewakili Mataram pada khususnya dan NTB pada umumnya dalam ajang Forum Anak Nasional tersebut.

Pada 1 Mei 2014, kami berangkat dari

Mataram bersama ibu pendamping dari BP3AKB. Ini merupakan pengalaman luar biasa. Ketika sampai di TMII, kami disambut hangat oleh teman-teman dari provinsi lainnya, sungguh akrab sekali.

Kami tidur dan dikelompokkan dengan teman-teman dari provinsi lain agar saling mengenal dan memahami budaya masing-masing. Seru sekali ketika kami harus bangun pagi dan berebut kamar mandi. Namun, yang tidak kalah serunya, ketika kami diberi kesempatan berfoto dan berjabat tangan dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat itu Ibu Linda Gumelar.

Selain itu kita juga ada talkshow dengan Bapak Anies Baswedan, Kak Panji Pragiwaksono seorang comic. Apalagi ketika city tour keliling TMII dan Jakarta.

Tak terasa tiga hari berlalu sudah, 4 Mei 2014, kami harus kembali ke provinsi kami masing-masing, banyak kenangan yang terukir, namun banyak juga prestasi yang diraih. Ini tentunya bukan

akhir untuk berkontribusi khususnya di kota kami nantinya. Jangan pernah menyerah dalam berusaha, jangan lupa berdoa dan bersyukur, pasti segalanya akan dimudahkan. Ayo! Ikut Forum Anak 2015! Siapa Tahu Kalian Generasi Selanjutnya!

Denisward Eurico

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MENDENGAR ketukan itu, Alisa perlahan membuka matanya dan menajamkan pendengarannya.

Dia turun dari tempat tidurnya dan melangkahkan kakinya menuju pintu kamar. Setelah pintu dibuka, tampaklah seekor kelinci putih yang berbulu halus.

Kelinci tersebut mengajak Alisa untuk mengikuti langkahnya menuju ke suatu tempat. Setelah tiba di tempat itu Alisa melayangkan pandangannya ke seluruh arah. Tempat tersebut begitu indah, di sanasini ditumbuhi banyak bunga, pohon-pohon dan seluruh jenis binatang. Semuanya begitu memesona, membuat Alisa terkagum-kagum.

Rupanya, tempat ini adalah sebuah negeri impian yang terkenal dengan kemakmuran dan kedamaiannya sehingga membuat semua makhluk ingin hidup di negeri ini. Di negeri ini semua rakyat hidup dengan aman, tentram dan damai karena dipimpin seorang ratu yang bijaksana dan baik hati. Sayangnya, ratu tidak memiliki suami sehingga tidak memiliki keturunan.

Suatu malam Ratu memutuskan untuk mencari siapa penggantinya. Maka diutuslah salah seorang hulubalangnya yaitu kelinci putih untuk mencari seseorang yang sesuai dengan persyaratan yang disarankan sang ratu. Kelinci putih berangkat mengelilingi seluruh negeri bahkan sampai ke negeri seberang dan akhirnya dia menemukan Alisa yang dianggapnya pantas dan sesuai dengan saran sang ratu. Kelinci putih mengajak Alisa menghadap sang ratu.

“Salam wahai ratu,” Alisa memberi hormat sambil membungkukkan badannya. “Salam anakku, duduklah disampingku,” ujar Ratu.

Sang ratu lalu menyampaikan maksudnya kepada Alisa tentang keinginannya mengangkat Al-

beberapa lembar dedaunan dan melanjutkan dengan mengobrol sambil menghirup udara segar. Alisa pun manyapanya dengan ramah. Semua terasa akrab dan bersahabat.

Begitu juga dengan wilayah burung-burung, Alisa tidak melewatkannya begitu saja, dia menyapa mereka satu per satu, tiba-tiba ada anak burung jatuh dari sarangnya. Tanpa menunggu lama, Alisa cepat-cepat mengambil anak burung itu dan menempatkan kembali di dalam sarangnya dengan hati-hati sekali. Induk burung itu pun tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada Alisa. Alisa juga bertemu dengan berbagai macam binatang.

Gajah yang sedang merumput, tupai yang sibuk mengumpulkan kenari, ayam yang mengajarkan anak-anaknya cara mencari makan, dan segerombolan kelinci yang sedang memanen wortel.

Seluruh wilayah lainnya telah didatangi Alisa, tidak satu wilayah pun yang terlewatkan. Dari perjalanan itu, Alisa banyak sekali mengetahui kehidupan dan perilaku seluruh rakyat negeri impian. Alisa merasa tersanjung dan bangga atas sambutan yang diterimanya selama berkunjung ke seluruh wilayah.

Semua rakyat hidup rukun, aman, damai, dan sejahtera. Akhirnya Alisa pulang ke istana, lalu menceritakan semua pengalamanya selama berkeliling ke seluruh negeri impian kepada sang Ratu. Ratu senang dan yakin bahwa Alisalah yang pantas menggantikan posisinya sebagai seorang pemimpin negeri impian. Ratu pun akhirnya menobatkan Alisa menjadi Ratu di negeri impian.

Samar-samar Alisa mendengar suara ketukan pintu. Semakin lama suara itu semakin jelas, sayupsayup Alisa mendengar suara ibunya memanggil namanya. “Alisa bangun, waktunya sholat subuh!”

Alisa tersadar, ternyata dia barusan bermimpi menjadi seorang ratu di negeri impian. (*) Terinspirasi dari kisah dalam film alice in wonderland

* Pustakawan - Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi NTB

Menjadi Hakim Maulid HAKIM Maulid? Memangnya maulid ditentukan oleh hakim? Hakim maulid bukan berarti maulid ditentukan oleh hakim. Hakim maulid bagian yang tak terpisahkan dari perayaan maulid Nabi Muhammad SAW, khususnya di daerah Mataram.

Setiap perayaan maulid pasti selalu seru karena disemarakkan beraneka ragam lomba keagamaan hingga lomba umum yang diadakan oleh kelompok remaja masing-masing remaja masjid di Kota Mataram. Makanya setiap maulid tidak terlepas dari peranan menjadi jurijuri lomba atau yang saya sebut dengan hakim maulid.

Menjadi juri atau hakim maulid tidaklah mudah apalagi baru pertama kali bergabung menjadi anggota remaja masjid dan langsung didaulat menjadi juri pada perlombaan bidang agama yang diselenggarakan.

Bukan perkara mudah untuk memutuskan menerima tantangan ini. Saya tak bisa membayangkan diri menjadi juri ketika harus duduk di antara tiga manusia berwajah garang yang siap memainkan ‘’pedangnya’’ dan menggoyangkannya diatas lembaran dalam map kuning buram untuk memberikan penilaian kepada setiap peserta yang tampil.

Tatapan mata yang tajam wajah serius seperti pemain catur terbayang di wajah. Saya yang harus memperhatikan setiap gerak gerik peserta lomba azan dan hafalan ayat pendek, apalagi saya mendapatkan bagian untuk menilai adab peserta dari awal naik ke panggung hingga turun kembali. Inilah pekerjaan yang berat menjadi hakim maulid di mana dituntut harus memberikan nilai yang

seadil-adilnya.

Dalam hati saya bergumam, “menjadi hakim maulid saja rasa tanggung jawabnya seperti diterpa jangkar besar kapal-kapal minyak yang menyandar di depan pantai Ampenan. Apalagi harus menjadi hakim yang benaran.’’

Belum lagi harus menghadapi tekanan dari sorak sorai penonton yang seperti kawanan lebah yang mengepung sarangnya yang sesekali merusak konsentrasi saya menjadi juri. Namun semua itu tidak menjadi masalah karena ini menjadi kesempatan saya belajar menambah pengalaman dan melatih mental agar dapat mempertanggung jawabkan apa yang menjadi keputusan. Saya sangat menikmati peranan ini tatkala banyak anak muda yang tak sanggup memikul beban ini. yang menjadi pelajaran berharga selama menjadi hakim maulid ini yaitu perayaanya tetap tidak mengurangi nilai-nilai dari perayaan itu sendiri menjadikanya pelajaran yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. (*)

Dede Adi tama Jurnalis Koran Anak Siswa SMKN 3 mataram

Tips Membaca yang Asyik (bagian 2) HALO, adik-adik sekalian, apa kabar? Sudah mencoba tips minggu lalu? Kakak berharap Adik-adik sekalian sudah memilih bacaan terbaik kalian masing-masing.Nah, supaya lebih asyik, di bawah kakak lanjutkan tips membaca minggu lalu.

Melirik “Surga” Bernama Perpustakaan Daripada memilih mall sebagai tempat hiburan, atau hanya nongkrong bersama teman-teman di pinggir jalan setiap malam, ada baiknya adik-adik mulai melirik dan membiasakan diri ke “sepetak surga” bernama perpustakaan. Surga? Ya, tentu saja. Sebagai anak sekolah yang ingin maju dan berhasil di masa depan, perpustakaan seharusnya menjadi tempat yang wajib dikunjungi setiap minggu bahkan setiap hari! Coba lihat, betapa perpustakaan dimana-mana hanya nampak seperti bangunan berhantu, sepi nihil pengunjung. Padahal perpustakaan dengan ribuan koleksi di dalamnya, setiap saat menghadirkan kesenangan-kesenangan untuk kalian berupa pengetahuan. Den-

garlah Jorge Luis Borges, penulis kenamaan dari Argentina, berkata, “I have imagined that paradise will be a kind of library!” (saya membayangkan bahwa surga itu seperti sebuah perpustakaan). Ayo ke perpustakaan! Pilih satu atau dua buku dan bersiaplah dengan kejutan yang akan membawamu terbang ke angkasa. · Pilih Bacaan Pemicu Eits, kakak bisa tebak, di antara adik-adik pasti ada yang bergumam, “Aduh, istilah apa lagi ini, Kakak? Tips koq bikin pusing.” Hahaha… segitu aja pusing. Nih kakak jelaskan. Bacaan Pemicu itu adalah buku yang kira-kira bisa memicu adik-adik agar mau membaca dan menjadikan membaca sebagai kegiatan yang menyenangkan. Misalnya: Buku dengan judul “Andai Buku Itu Sepotong Pizza” karya Hernowo atau “Membaca dan Menulis Seasyik Bermain” karya Ibunda Afni. Selain dua judul tersebut, masih banyak buku yang sejenis yang menawarkan “virus” agar adik-adik tertular kebiasaan membaca.

· Berteman dengan Bookaholic Bookakholic adalah istilah yang dilekatkan pada orang yang suka membaca. Pasti kalian mau juga disebut demikian bukan? Mereka yang termasuk golongan ini tidak pernah melewatkan waktu sedikitpun tanpa membaca. Bahkan ketika sedang makan di kantin sekolah, mereka kadang masih asyik dengan bacaandi tangan. Dan jika tidak sedang membaca, mereka selalu menceritakan apa saja yang menjadi bacaan terakhirnya. Gadget berupa handphone atau tabulet miliknya selalu digunakan untuk mencari informasi terbaru yang belum dipahaminya. Seorang Bookaholic ogah menanyai “paman Google” hanya seputar artis ini artis itu. “Tidak ada manfaatnya,” kata mereka. Seorang bookaholic mungkin lebih senang “berselancar” di dunia maya ke masa kecil Albert Einsten atau Steve Jobs. Dengan begitu ia akan mempelajari bagaimana kebiasaankebiasaan membaca mereka termasuk buku bacaan apa yang disukai baik Einstein maupun Jobs.

Adik-adik sekalian, cukup sampai di sini dulu

ya tipsnya. Minggu depan kakak masih akan terus menemani adik-adik lewat rubrik Belia ini. Kakak ingin menutup tulisan ini dengan mengutip ucapan George R.R Martin, “A reader lives a thousand lives before he dies…The man who never reads lives only one.”Artinya seorang pembaca itu akan menikmati ribuan kisah kehidupan sebelum ia meninggal. Sementara mereka yang tidak pernah membaca, hanya menjalani satu kehidupan yang membosankan. Oke, adik-adik, kakak berharap adik-adik menjadi generasi pembaca yang aktif bukan generasi penonton yang pasif.

(Qudi Rammata) Rubrik belia hadir setiap pekan pada hari Senin. Kirimkan cerpen, cerita anak, dongeng atau artikel hasil kreasi kalian sendiri ke email suarantbbelia@gmail.com suarantbbelia@gmail.com. Jangan lupa dilengkapi dengan identitas diri kalian.

SUARA NTB Senin, 12 Januari 2015

Sekolah Harus Jujur MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menegaskan mulai tahun ajaran 2015, hasil Ujian Nasional ditentukan 100 persen oleh sekolah dan diharapkan sekolah jujur untuk kepentingan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Pelaksanaannya (UN) tetap. Hasilnya saja yang ditentukan oleh pihak sekolah masing-masing,” kata Anies di Medan, Sabtu.

(Suara NTB/ist) Anies Baswedan menAnies Baswedan gaku meski hasil kelulusan UN ditentukan 100 persen oleh sekolah, rincian lainnya seperti soal UN masih dibahas.”Sekarang ini yang sudah saya nyatakan adalah soal keputusan bahwa hasil kelulusan UN 100 persen akan ditentukan masing-masing pihak sekolah.

Sedangkan detil lainnya, 10 hari lagi akan saya umumkan karena masih dalam tahap pembahasan,” kata dia didampingi Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho.

Menurut dia, soal kejujuran hasil UN perlu mendapat perhatian besar dari sekolah, karena UN menjadi cermin kesuksesan pendidikan.

“Pendidikan menjadi hal yang krusial apalagi kita berada di era global seperti memasuki MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN),” katanya.

Anies menegaskan, dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan siswa, peningkatan mutu guru juga harus diutamakan. ”Percuma saja mengganti-ganti kurikulum, kalau kualitas gurunya tidak ditingkatkan,” kata dia.

Dia beranalogi dengan kalimat, “Peluru bagus pun, kalau penembaknya tidak dilatih atau berlatih. Itu sama saja,” kritiknya.

Anies menegaskan, guru bukan hanya mengajar dan mendidik, tetapi juga harus bisa menginspirasi siswa, sedangkan orang tua juga sangat berperan menghasilkan siswa berkualitas. “Dari orang tua dan guru, karakter atau akhlak murid terbentuk. Karakter dan akhlak menentukan bagaimana nantinya anak-anak ke depannya,” tegas dia. (ant/bali post)

PENDIDIKAN

Halaman 13

Hampir 50 Persen SD di KLU Belum Punya Perpustakaan Tanjung (Suara NTB) Problem peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih menjadi tugas berat Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) KLU. Pasalnya, hingga saat ini jumlah sekolah, khususnya Sekolah Dasar (SD) yang belum memiliki sarana dan prasarana perpustakaan masih cukup tinggi, hampir mendekati 50 persen.

“Bantuan perbaikan sekolah dari pusat, sampai Januari ini masih diverifikasi. Antara lain untuk program rehab gedung, pembangunan perpustakaan, peralatan maupun bangun RKB (Ruang Kelas Belajar). Di KLU, untuk SD saja, dari 150 unit yang ada, lebih sedikit dari setengah yang punya perpustakaan,” ungkap Kepala Dikbudpora KLU, Drs. Suhrawardi, M.Pd, akhir pekan lalu.

Ia menerangkan, masih tingginya angka SD yang belum memiliki perpustakaan, salah satunya disebabkan kurangnya areal tanah yang dimiliki sekolah. Kondisi tersebut lantas menyebabkan Pemda KLU tidak memiliki ruang ekspansi sarana di tiap SD. Secara umum sebut Suhrawardi, pada tahun 2015 ini, salah satu prioritas program yang diusung untuk sekolah adalah mengawal penuntasan

Standar Pelayanan Minimal (SPM). Meski di satu sisi, Kadis menganggap aspek prasarana sebagian besar terpenuhi, namun kebutuhan prasarana menurut SPM patut dikawal lebih jauh. SPM pada prasarana buku, sebagian besar mengacu pada Kurikulum 2013.

Di level SD, SMP dan SMA, pemenuhan buktu tidak terlalu jadi faktor penentu, karena sifatnya mengacu pada jenis mata pelajaran. Sekolah boleh meng-

gunakan buku mana saja, asalkan kompetensinya tercapai.

“Aspek prasarana sebagian besar terpenuhi. Yang masih kedodoran SPMnya terletak pada sisi mutu tenaga pendidikan. Akhir 2015 adalah batas terakhir kepada seluruh guru yang menerima Sertifikasi, harus sudah S1 (Sarjana) dan sesuai dengan jurusan. Guru SD, ya harus S1 PGSD, Guru Matematika juga harus S1 Matematika,” paparnya.

Menurut Suhrawardi, untuk mengejar SPM mutu pendidik tersebut sasaran pertama jelas mengarah pada guru PNS, karena yang bersangkutan kendali penuhnya berada di bawah Dinas Pemda. Kewajiban memperoleh gelar S1

sesuai jurusan selanjutnya tidak diatur atau disyaratkan harus berasal dari lembaga (Perguruan Tinggi) yang memiliki akreditasi tertentu. Namun demikian diharapkan, setidaknya lembaga dimaksud memiliki standar akreditasi yang diperlukan.

“Prioritas pertama kita tentu kepada guru PNS di tingkat Sekolah Dasar, karena di level ini jumlah guru yang kita miliki juga masih kurang.

Pada dasarnya, yang guru SD yang sudah bergelar Diploma, menurut standarnya dibolehkan, tetapi untuk jadi profesional harus S1 sebagai syarat berhak untuk dapatkan tunjangan profesi,” pungkas Suhrawardi. (ari)

Penerapan Kurikulum 2013

Dikpora NTB Petakan Sekolah Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan melakukan pemetaan terhadap sekolah-sekolah yang membutuhkan renovasi dan tambahan sarana prasarana agar mantap dalam menerapkan Kurikulum 2013 yang akan diimplementasikan secara penuh pada 2019-2020.

“Pemetaan akan dilakukan pada 2015 ini, kami sudah berkoordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota,” ujar Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Nusa Tenggara Barat (NTB) Drs. H. Imhal belum lama ini.

Menurut Imhal, upaya pemetaan perlu dilakukan, karena tidak semua sekolah memiliki fasilitas penunjang pendidikan yang sama, bahkan ada sekolah yang mempunyai gedung fisik cukup memprihatinkan dan membutuhkan perbaikan.

Hasil pemetaan itu nantinya akan diserahkan Dikpora NTB untuk dibahas kembali dengan pemerintah kabupaten/kota bersama Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB. Setelah dibahas di daerah, lanjut Imhal, baru kemudian dikirim ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk ditindaklanjuti. “Pemerintah pusat akan membantu perbaikan gedung dan penambahan sarana melalui dana alokasi khusus (DAK) yang disiapkan setiap tahun,” ucap Imhal.

Selain melakukan pemetaan kondisi sekolah, kata dia, pihaknya juga sudah mempersiapkan langkah-langkah terkait dengan pelatihan Kurikulum 2013 bagi para guru yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

Menurut Imhal, sebagian guru sudah mendapatkan pelatihan tentang Kurikulum 2013, dari LMPM NTB, namun masih terbatas pada guru-guru di sekolah yang menjadi percontohan penerapan kurikulum pengganti Kurikulum 2006 tersebut.

“Untuk pelatihan guru, kami menggelar rapat koordinasi pada 2014 yang dihadiri Dikpora NTB, Dikpora Kabupaten/ kota dan LPMP, kemudian ditindaklanjuti lagi dengan rapat koordinasi yang digelar LPMP,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala LPMP NTB H M Irfan, menyebutkan sebanyak 28.445 guru sudah diberikan pelatihan pada 2014 terkait dengan Kurikulum 2013. Pelatihan itu bertujuan agar mereka mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan kompetensi lulusan, isi, proses pembelajaran dan penilaian.

Mereka yang sudah dilatih berasal dari jenjang pendidikan sekolah dasar dan SMA/SMK, sedangkan guru SMP belum ada yang mendapatkan pelatihan Kurikulum 2013.

Dari total guru yang sudah dilatih, Irfan menyebut yang paling banyak berasal dari jenjang SD, yakni 17.245 orang. (dys)

Beri Penghargaan Terhadap Siswa Berpenampilan Rapi Mataram (Suara NTB) Mengawali proses belajar mengajar pada tahun pelajaran 2015-2016 ini, SMPN 3 Mataram kembali memberikan penghargaan terhadap enam siswa dan siswi yang dianggap berpenampilan rapi dan sopan selama satu semester lalu. Masingmasing satu orang siswa dan siswi mewakili setiap kelasnya.

“Penghargaan ini rutin diberikan kepada para siswa yang dinilai berpenampilan rapi selama semester lalu” ujar Kepala SMPN 3 Mataram H. L. Suwarno belum lama ini.

Penilaian terhadap siswa dilakukan oleh para guru selama satu semester lalu. Baru pada setiap awal tahun pelajaran baru diumumkan kepada siswa yang dinilai sopan dan rapi dalam berpakaian.

Lebih jauh Suwarno mengklaim jika apa yang dilakukan oleh sekolah dengan memberikan penghargaan terhadap para siswa yang berpenampilan rapi, setidaknya dapat menjadi motivasi bagi agar senantiasa mematuhi aturan berpakaian ketika berada di lingkungan sekolah.

Tidak hanya itu, dengan adanya penghargaan ini juga sekaligus dapat menjadi contoh bagi para siswa lainnya dalam hal berpakaian. “Silakan untuk siswa lainnya agar berpakaian seperti mereka ini,” ujar Suwarno mengingatkan. (dys)

(Suara NTB/dys)

PENGHARGAAN - Siswa SMPN 3 Mataram yang dianggap berpenampilan rapi dan sopan diberikan penghargaan oleh pihak sekolah setiap semesternya.

(Suara NYTB/yon)

AKSI SISWA - Siswa SDN 7 Terara beserta orang tua siswa saat melakukan aksi penolakan terhadap rencana dijadikannya sekolah mereka menjadi pasar oleh Pemkab Lotim. Mereka menuntut sekolah mereka diganti terlebih dahulu sebelum dijadikan pasar.

Sekolah akan Diubah Jadi Pasar

Wali Murid dan Siswa SDN 7 Terara Tuntut Pengganti Selong (Suara NTB) – Adanya rencana Pemkab Lombok Timur (Lotim) yang akan menjadikan SDN 7 Terara menjadi pasar tradisional ditolak wali murid, guru dan siswa. Pasalnya, pengganti sekolah mereka yang akan dijadikan pasar itu sampai sekarang belum pasti.

Oleh sebab itu, para wali murid, guru dan siswa meminta supaya pemerintah terlebih dahulu membuatkan sekolah pengganti sebelum dijadikan pasar supaya para siswa tidak telantar. “Kita meminta sebelum dijadikannya sekolah ini menjadi pasar, pemerintah terlebih dahulu harus membangunkan gedung sekolah pengganti, kalau pemerintah ngotot menjadikan sekolah ini pasar sebelum ada pengganti, kami juga ngotot akan mempertahankan hak anak kami,” tegas Suhardi, salah satu wali murid, Sabtu (10/1).

Seharusnya, tambah Suhardi, sebelum direncanakan SDN 7 Terara menjadi pasar tradisional Terara, pemerintah seharusnya memikirkan terlebih dahulu nasib para siswa dengan membangun gedung baru.

“Silahkan pemerintah menjadikan sekolah ini menjadi pasar, tapi relokasi anak kita juga harus direncanakan terlebih dahulu, pasar dan pendidikan sama-sama pentingnya dan pembangunan gedung baru merupakan harga mati.

Jika sekolah ini belum diganti, maka pasar yang dibangun itu tidak akan berjalan dengan baik,” klaimnya.

Adapun sebaliknya, jika SDN 7 Terara dipindahkan, maka tempat relokasi harus berada tidak jauh dari lokasi sekolah sebelumnya. Karena, banyak siswa yang belum bisa menyeberang tanpa didampingi orang tua atau masyarakat.

Oleh sebab itu, kondisi lalu lintas harus dipertimbangkan supaya tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari.

“Kalau harus diganti dan siswa dipindah kedua tempat yakni di SDN 2 Terara dan SDN 4 Terara, maka harus dipikirkan matang-matang dulu, karena akan berpengaruh kepada kondisi fisik dan mental anak-anak yang tidak terlalu cepat untuk beradaptasi. Anak kami bukan anak ayam,” pro-

tesnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Mahsin, mengatakan, yang menjadi pemikiran pemerintah adalah menyelamatkan anak-anak dan masyarakat untuk tetap bisa belajar dengan aman, nyaman dan tentram saat belajar. Termasuk menumbuhkan perekonomian masyarakat, khususnya yang ada di Kecamatan Terara. Sementara, jika harus menunggu adanya gedung baru, maka harus dimulai dari pemetaan kebutuhan dan kesiapan lahan untuk lokasi pembangunan gedung baru itu. “Kita harus berpikir secara prioritas dan pemerintah akan selalu berupaya untuk bagaimana memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” janjinya.

Menurutnya, jika sekolah dijadikan pasar, siswa SDN 7 Terara yang berjumlah 118 orang, rencananya akan dipindahkan sementara di dua tempat, yakni di SDN 2 Terara dan SDN 4 Terara supaya proses kegiatan belajar mengajar tetap berjalan lancar. (yon)

Efisiensi Distribusi Buku

Kemendikbud akan Gunakan e-Sabak Jakarta (Suara NTB) – Tingginya biaya pengiriman buku ke seluruh sekolah di Indonesia berpengaruh terhadap dana pendidikan.

Adanya kondisi ini, membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menggunakan Sabak Electronic (e-Sabak). Salah satu alasan mengusung sabak elektronik (e-Sabak) sebagai alternatif pengganti buku pelajaran adalah efisiensi distribusi buku ke sekolah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, mengaku, biaya pengiriman buku baik di wilayah Jawa maupun luar Jawa sangat besar. “(Dengan e-Sabak) kita dapat mengefisienkan (biaya pengiriman) ini,” katanya sebagaimana dikutip dari laman www.kemdikbud.go.id, Minggu (11/1).

Mendikbud menjanjikan, setiap anak akan mendapat satu buah e-Sabak. Di dalamnya terdapat semua materi yang akan dipelajari. Namun demikian, , penggunaan eSabak yang berbentuk peranti tablet, akan dilakukan secara bertahap. Pertama, tablet ini baru akan menjadi buku elektronik saja. “Sehingga tablet itu pemanfaatannya masih sebatas sebagai buku atau e-book,” katanya.

Mendikbud mengatakan, setiap unit sabak yang diterima siswa tidaklah mereka beli. Ada jasa yang memberikan mereka pinjaman penggunaan. “Jadi kalau ada masalah pun pemberi povider itu yang akan menyelesaikan masalahnya,” katanya.

Mendikbud mengatakan, dalam fase pertama ini eSabak belum tersambung dengan fasilitas internet. Materi yang ada di tablet itu adalah materi yang dikirimkan atau ditransfer, biasanya kepada sekolah, melalui akses langsung kemudian difungsikan di tablet tersebut.

“Intinya adalah (e-Sabak) ini membuat familiar kita kepada penggunaan teknologi, dan secara bertahap membuat kita bisa belajar menggunakan teknik-teknik yang lebih interaktif,” katanya. (ham)

Rektor IAIN Gagal Dilantik

Timbulkan Kesan Negatif di Masyarakat Penundaan pelantikan terhadap Rektor terpilih Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Prof.

Muhammad Taufik menimbulkan banyak spekulasi di internal kampus putih.

Selain berimbas terhadap kevakuman kinerja institut, juga secara tidak langsung memberi kesan negatif terhadap lembaga yang kini tengah berbenah menuju perubahan alih status dari IAIN menuju Universitas Islam Negeri (UIN).

SPEKULASI miring pun muncul terkait dengan penundaan pelantikan rektor terpilih yang sedianya digelar hari Selasa (6/1) di gedung Kementerian Agama, Jakarta bersama dengan 27 orang pejabat eselon II Kementerian Agama dan rektor UIN/IAIN/STAIN seluruh Indonesia. Mulai dari isu politisasi hasil temuan inspektorat sampai pada isu ideologis.

Dari spekulasi yang beredar di IAIN Mataram, jika rektor terpilih Prof. Muhammad Taufik tidak jadi dilantik lantaran secara ideologis, Prof. Muhammad Taufik bukan berasal dari organisasi masyarakat (ormas) tertentu. Bahkan, dari informasi yang beredar, jika pihak Kementerian Agama bisa saja melantik nama lain, selain Prof.

Muhammad Taufik. Selain itu,

penundaan pelantikan ditengarai sengaja dilakukan agar Prof.

Muhammad Taufik yang saat ini berusia 59 tahun segera memasuki masa pensiun.

Menanggapi adanya spekulasi yang beredar dan dikaitkan dengan organisasi Nahdlatul Ulama (NU), Ketua Pimpinan Wilayah NU NTB TGH. Taqiuddin Mansyur, menegaskan, terlalu naif bagi NU NTB mengintervensi urusan-urusan pemerintah pusat. Selain itu, Taqiuddin mengaku pihaknya tidak memiliki hubungan apapun dengan IAIN Mataram.

Mantan anggota DPRD NTB ini menegaskan, jika antara ormas-ormas yang ada saat ini baik dari NU, Muhammadiyah, NW tidak memiliki perbedaan.

Artinya, semua ormas adalah sama dan harus mendapat per-

(Suara NTB/dok)

TGH. Taqiuddin Mansyur

lakuan sama.

Sementara itu, pengamat politik Dr. Kadri, MS enggan mengomentari batalnya pelantikan rektor terpilih Prof. Muhammad Taufik lantaran perbedaan ideologi dengan mainstream ideologi para petinggi Kementerian Agama.

“Kalau yang itu saya tidak

tahu, saya tidak mau komentar soalnya sensitif,” ujarnya melalui sambungan telepon.

Menurut Kadri, apa yang diketahuinya secara normatif terkait penundaan pelantikan hanyalah murni persoalan administratif yang belum jelas berdasarkan adanya temuan Inspektorat. Kadri pun menyayangkan lambannya pihak instittut mengusulkan satu nama sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Rektor IAIN Mataram, sehingga berakibat pada adanya vacuum of power di IAIN. “Idealnya memang begitu, harus ada Pjs idealnya. Mudahan hari Senin sudah ada kepastian, karena sudah diusulkan ke pusat.

Sedikit banyak (belum adanya Pjs) pasti mengganggu. Tidak ada kebijakan penting yang bisa diambil,” ujarnya. (dys)

Halaman 14

SUARA NTB Senin, 12 Januari 2015

London Kemenangan Chelsea atas Newcastle 2-0 membuat mereka kembali merajai klasemen Liga Inggris dengan 49 poin, sementara dalam pertandingan yang sama Manchester City hanya bermain seri 1-1 melawan Everton, sehingga City diurutan kedua dengan nilai 47 poin.

Gol Chelsea dicetak oleh Oscar pada menit 43 dan Diego Costa pada menit 59. Dengan kemenangan ini Chelsea bertengger di puncak klasemen dengan 49 poin.

Sementara City yang memiliki poin sama dengan Chelsea ditahan imbang Everton di pertandingan lain,tetap dirutan kedua dengan nilai 47.

Newcastle berada di peringkat sepuluh dengan 27 poin. Chelsea menguasai 63 persen pertandingan, sementara Newcastle 37 persen.

Meski datang sebagai tamu, Newcastle melayani permainan Chelsea dengan beberapa kali merepotkan barisan pertahanan lewat Cabella. Newcastle mendapat peluang menit 21 ketika Gouffran melepaskan tendangan bebas yang disambut sundulan Cabella, tetapi dibersihkan Terry.

Menit 32, Cabella kembali merepotkan pertahanan Chelsea ketika berhasil menyusup, melewati Matic dan Terry. Namun, tendangannya bisa diselamatkan Cech.

Chelsea justru unggul lebih dulu lewat gol Oscar menit 43. Berawal dari sepak pojok cepat yang diambil Willian, Ivanovic yang tak terkawal memberikan umpan ke Oscar. Dengan dingin, play-

maker asal Brazil itu melepaskan tendangan yang tak bisa dihalau Krul.

Chelsea 1-0 Newcastle.

Menit 59 Chelsea kembali unggul lewat Costa. Berawal Oscar yang melakukan pergerakan tanpa bola diantara sejumlah pemain bertahan Newcastle.

Eden Hazard yang melihat pergerakan Oscar tersebut lalu melambungkan bola ke arahnya. Oscar langsung memberikan bola ke Costa yang tanpa kesalahan menceploskan bola ke gawang Tim Krul.

Chelsea 2-0 Newcastle.

Chelsea menunjukkan kerja sama apik lewat Fabregas dan Hazard yang memberikan bola ke Luis. Kemudian Luis menyundulnya ke Costa, tetapi tendangannya tepat dipelukan Krul, menit 68. Menjelang akhir laga, dua tim silih berganti menyerang, namun, hingga empat menit tambahan waktu tak ada gol tercipta. (ant/bali post)

MENUNJUK OSCAR – Penyerang Chelsea, Diego Costa menunjuk rekannya, Oscar yang memberikan umpan yang ia konversi menjadi gol kedua Chelsea, saat mengalahkan Newcastle United dalam lanjutan Liga Inggris, Sabtu malam.

Joni Kasria Dipromosikan ke Pelatda Tahap II Mataram (Suara NTB) Upaya pengurus cabor panjat tebing untuk mengikutsertakan atlet di Pelatda tahun 2015 akhirnya tercapai. Kabarnya, atlet panjat tebing NTB, Joni Kasria akan dipromosikan sebagai atlet Pelatda PON NTB tahun 2015 dalam rangka persiapan mengikuti Pra-PON 2015 dan PON Jabar 2016.

Ketua Litbang KONI NTB H. Nasarudin yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Minggu (11/1) kemarin membenarkan (Suara NTB/fan) bila pihak KONI NTB Joni Kasria akan merekrut atlet panjat tebing mengikuti Pelatda tahun 2015. Salah satu atlet panjat tebing NTB yang memenuhi syarat mengikuti Pelatda PON 2015 yakni Joni Kasria.

“Kita akan memanggil atlet panjat tebing Juni Kasria untuk mengikuti Pelatda tahun 2015. Pasalnya atlet itu berhasil meraih medali perak di Kejurnas Panjat Tebing di Aceh tahun 2014 lalu,” ucap Mantan PR III (tiga) Universitas Mataram (Unram).

Pelatda PON Tahun 2015 kata Nasarudin merupakan Pelatda tahap dua KONI NTB. Kegiatan pelatihan itu akan dilaksanakan secara terpusat di GOR 17 Desember Turide Mataram, 15 Januari 2015.

Kegiatan pemusatan latihan daerah itu akan melibatkan sedikitnya 40 atlet dari 10 cabor unggulan dan potensial NTB, yakni atletik, pencak silat, tarung derajat, voli pantai, kempo, tinju, menembak, balap sepeda BMX, pajat tebing dan karate.

Sejumlah atlet yang masuk dalam Pelatda tahun 2015 itu merupakan atlet terbaik di cabor masing-masing, dan pihak KONI NTB akan mendorong para atlet itu untuk meningkatkan prestasi di Pra-PON 2015 hingga meraih target 15 medali emas di PON Jabar 2016. (fan)

Zurich Cristiano Ronaldo bersaing ketat dengan Manuel Neuer dan Lionel Messi untuk meraih penghargaan Ballon DOr, di mana upacara penyerahan penghargaan akan digelar di Zurich, Swiss, Senin mendatang.

Kekalahan tim nasional Portugal dalam

Platini kepada pers pada November menyebut, “Saya telah mengatakan itu empat tahun lalu. Pemain Spanyol harusnya menang Ballon DOr karena Spanyol telah memenangkan Piala Dunia (2010). Tahun ini adalah Jerman.” Padahal peraih penghargaan bergengsi pesepak bola internasional pada 2010 diraih Messi yang berasal dari Argentina.

Madrid menyesalkan pernyataan pribadi Platini kepada publik tentang siapa pesepakbola yang pantas meraih Ballon DOr dan berkukuh

babak penyisihan di grup Piala Dunia 2014 tidak mampu mencegah peluang Ronaldo untuk mengklaim penghargaan pesepakbola pria terbaik di dunia dari FIFA itu.

Bintang Real Madrid itu telah mencetak 61 gol sepanjang musim 2013/2014 dan mengerek klubnya merebut gelar juara dalam Liga Champion, Copa del Rey, Piala Super UEFA, serta Piala Klub Dunia sebelum 2014 berakhir.

Ronaldo juga tercatat mencetak 17 gol dalam Liga Champion musim sebelumnya dan 26 gol di 16 pertandingan La Liga pada musim 2014—2015.

Sementara, Messi sang bintang Barcelona, yang telah meraih piala Ballon DOr selama empat tahun berturut-turut untuk 2009-2012 diprediksi tertinggal dari Ronaldo dan Neuer.

Sebanyak 58 gol dalam 66 pertandingan untuk Barcelona dan tim nasional Argentina pada Piala Dunia 2014 pun dilaporkan AFP belum cukup untuk menantang kedua kandidat lain.

Dukungan mengejutkan datang dari Presiden UEFA Michel Platini untuk Neuer yang mengatakan penjaga gawang asal Jerman itulah yang layak mendapatkan Ballon DOr.

Ronaldo, “lebih layak dari sebelumnya memenangkan Ballon DOr.” Meskipun demikian, Neuer sebagai satu dari enam pemain Jerman yang maju dalam kandidat peraih Ballon DOr menjadi contoh bagus karena posisinya sebagai penjaga gawang.

Penjaga gawang yang juga pernah meraih penghargaan pesepak bola terbaik dunia adalah Lev Yashin dari Uni Soviet pada 1963. Sedangkan peraih penghargaan pesepak bola terbaik dunia asal Jerman adalah Lothar Matthaeus pada 1990.

Diego Maradona dan peraih Ballon DOr 2004 Andriy Shevchenko telah memberikan dukungan untuk Neuer, sedangkan pelatih Jerman Joachim Loew mengatakan, “Pilihan lain selain Neuer akan mengecewakan saya.”

Namun, Neuer justru merasa berhati-hati dengan sejumlah dukungan kepadanya menyusul kekalahan kolega sesama Bayern Munich Franck Ribery yang gagal meraih Ballon DOr 2013. “Saya pasti bukan favorit,” kata Neuer kepada surat kabar Jerman. “Dua calon lain adalah merek internasional, mereka telah meraih keuntungan,” kata Neuer. (ant/bali post)

Lukaku Dapat Pujian

(Suara NTB/ist)

KEKECEWAAN – Cristiano Ronaldo mengekspresikan kekecewaannya setelah rekannya, Gareth Bale tidak memberikan umpan yang ia harapkan. Real Madrid mengalahkan Espanyol dengan skor 3-0 dalam lanjutan Liga Spanyol, Sabtu malam.

Real Madrid Bangkit Madrid Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah mengalahkan Espanyol 3-0 dalam lanjutan Liga Spanyol, Sabtu malam.

Dengan kemenangan ini Madrid perkasa di klasemen dengan 42 poin dalam 17 pertandingan. Sementara Espanyol tetap 20 poin.

Bermain dengan sepuluh orang pemain sejak menit 53 tak membuat kendor dalam menyerang. Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah mengalami kekalahan dari Atletico Madrid di Copa del Rey dan Valencia, (4/1). Gol dicetak oleh James Rodriguez menit 12, Gareth Bale menit

28, dan Nacho menit 76.

Menit sepuluh James melayangkan tendangan bebas ke kotak penalti dan Colotton membersihkannya. Kemudian Benzema mengambil bola dan menembakkan tendangan voli ke arah gawang, tetapi membentur mistar.

Dua menit kemudian Los Blancos memimpin lewat Rodriguez. Berawal dari kerja sama Bale dan Ronaldo melewati pemain bertahan Espanyol. Kemudian bola dioper ke James yang tendangannya tak bisa dihentikan Casilla.

Madrid 1-0 Espanyol.

Menit 20 Bale menggandakan keunggulan Madrid dengan tendangan bebas. Real

Madrid 2-0 Espanyol. Menit 53 Fabio Coentrao diusir keluar karena mendapatkan kartu merah langsung dari wasit.

Menit 56 Espanyol meminta penalti ketika Isco menyentuh bola dengan tangan. Namun, tak diberikan wasit.

Kehilangan satu orang pemain tak menyurutkan serangan Madrid. Karena menit 76 Nacho Fernandez buat Madrid unggul 3-0 setelah menerima umpan silang dari Arbeloa.

Menit 80 Bale mengumpani Ronaldo yang kemudian diberikan ke Isco. Namun, tendangan Isco bisa diblok Casilla. Madrid menguasai 55 persen pertandingan, sementara Espanyol 45 persen. (ant/bali post)

Liverpool Pelatih Everton Roberto Martinez mengatakan bahwa penyerang Romelu Lukaku kembali ke penampilan terbaiknya setelah pasukannya menahan imbang Manchester City 1-1 di kandang, Minggu dinihari.

Lukaku bergabung dengan klub secara permanen pada musim panas sebesar 28 juta poundsterling dari Chelsea, tetapi dia dikritik karena beberapa penampilannya musim ini.

Meskipun demikian, Martinez mengatakan bahwa pemain Belgia itu kembali ke kondisi puncaknya setelah tahun yang sibuk, meski melewatkan kesempatan emas di pertandingan itu.

“Romelu adalah pemain yang membutuhkan kondisi fisik terbaik karena kekuatan

dan kecepatan di pertandingan. Dia tidak bisa memberikan kontribusi hanya dengan setengah fit. Dan setelah Piala Dunia dia ingin bermain meski kondisinya tidak fit 100 persen,” katanya kepada reporter.

“Kini dia merasa kuat dan bisa bermain untuk 90 menit.

Dia membuktikan ketika balapan dengan Mangala dan Martin Demichellis bahwa dia kuat. Dia akan mencetak gol di posisi itu melawan Joe Hart sembilan dari sepuluh, tetapi kali ini kiper membuat penyelamatan bagus. Romelu berkarakter dan bertanggung jawab. Dia kembali ke penampilan terbaiknya.”

Selanjutnya Everton akan menghadapi West Ham di putaran tiga Piala FA, demikian sportsmole.co.uk. (ant/bali post)

Romelu Lukaku

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Meski pelaksanaan PON XIX di Jawa Barat (Jabar) 2016 masih lama, namun atlet spesialis jarak menengah NTB, Ridwan punya ambisi besar mengikuti multi even tingkat nasional itu. Atlet yang sukses menyumbang dua medali emas di PON Jabar 2012 itu mengincar empat medali emas di ajang tersebut.

Ridwan yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Minggu (11/1)kemarin mengatakan targetnya meraih empat medali emas (Suara NTB/fan) itu ada di tiga nomor perorRidwan angan yakni 800 meter, 1.500 meter dan 500 meter.

Selanjutnya, incaran medali emas terakhir di nomor estafet 4x400 meter putra.

“Saya ingin turun di empat nomor di PON Jabar 2016 mendatang. Harapan saya bisa meraih medali emas,” ucapnya.

Dikatakan, target empat medali emas di PON Jabar 2016 cukup beralasan. Pasalnya, catatan waktu di dua nomor spesialisnya yakni 800 meter dan 1.500 meter belum terlampaui, namun kendalanya di nomor 5.000 meter masih menjadi hambatan, karena catatan waktu terbaik di nomor 5.000 meter masih dipegang atlet Jawa Timur (Jatim), Agus Prayoga juara 5.000 meter di Kejurnas Atletik di Tawangmangu Jakarta 2014, yakni 14 menit 50 detik dan peringkat dua diraih oleh Ridwan, 14 menit 70 detik, selisih, 0,2 menit.

Namun, hasil itu tidak membuat Ridwan patah semangat. Sisa waktu kurang dari dua tahun ini akan dimanfaatkannya untuk meningkatkan prestasi di level nasional. Sementara di nomor estafet 4x400 meter putra, tim estafet NTB diakui Ridwan masih menjadi yang terbaik.

Untuk meningkatkan catatan waktu di nomor 5.000 meter itu Ridwan mengaku akan menggenjot kemampuannya lewat Pelatda PON NTB yang akan dipusatkan di GOR 17 Desember Turide Mataram, 15 Januari 2015. Selain itu dikabarkan Ridwan akan dipanggil untuk mengikuti Pelatnas SEA Games di Jakarta dan fokus di 5.000 meter.

“Kabarnya saya akan kembali mengikuti Pelatnas persiapan SEA Games di Singapura, kalau jadi saya akan fokus latihan di nomor 5.000 meter saja,” jelasnya.

Ridwan sengaja merahasiakan kemampuannya di nomor 800 dan 1.500 meter, sebab hal itu akan menjadi kejuatan di PON Jabar 2016. “Catatan waktu saya di nomor 800 meter dan 1.500 meter masih terbaik di level nasional, dan saya tinggal memantapkan latihan di Pelatda untuk meningkatkan catatan waktu,” terangnya tanpa bermaksud meremehkan kemampuan lawan-lawannya.

Sebelum mengikuti PON Ridwan akan mengikuti PraPON atletik mulai Maret hingga Desember tahun 2015, dan dia bertekad bisa lolos di empat nomor. Catatan waktu terbaiknya di nomor 800 meter, 1 menit, 51 detik, kemudian di nomor 1.500 meter 3 menit 47 detik, di 5.000 meter, 14 menit, 70 detik, selisih 14, 50 detik. (fan)

Ronaldo Bersaing Ketat dengan Messi dan Neuer

Chelsea Jauhi City

(Suara NTB/ist)

Ridwan Incar Empat Medali Emas di PON 2016

Regenerasi Tersendat

Atletik Terancam Kehilangan Satu Emas Mataram (Suara NTB) Regenerasi atlet nomor 400 meter gawang putri tersendat.

Cabang olahraga atletik bakal tak bisa mempertahankan medali emas yang diraih di nomor 400 meter gawang putri di PON Jabar 2016. Pasalnya sejauh ini belum ada atlet muda NTB yang mampu menyamai catatan waktu Mariati peraih medali emas di 400 meter gawang putri di PON XVIII di Riau 2102 lalu.

Pelatih Atletik NTB, Bagus yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Minggu (11/1) kemarin mengatakan sejauh ini Mariati yang sukses menyumbang satu medali emas dan satu perak di PON /2012 telah lama gantung sepatu. Atlet kelahiran Sumbawa itu sedang

konsentrasi mempersiapkan diri menjadi Ibu, Maklum saat ini dia sedang hamil tua dan dalam hitungan bulan lagi akan melahirkan bayi. Namun sejauh ini cabor atletik belum serius menyiapkan atlet pengganti Mariati.

Dua pelari gawang putri termuda NTB, Rohani dan Fifit Marlena yang diharapkan bisa menjadi penerus Mariati masih diragukan kemampuan mereka, pasalnya mereka tak lagi fokus latihan karena tidak terakomodir sebagai atlet Pelatda NTB. “Fifit Marlena tidak diakoodir sebagai atlet pelatda, selanjutnya Rohani sudah lama di keuarkan dari PPLM NTB,”ucap Bagus.

Menurut Bagus, saat Mariati memutusan pension sejak

tahun 2013 lalu dia telah memilih Fifit Marlena sebagai penerus Mariati, pasalnya atlet peraih medali emas d Porprov NTB 2014 itu mencatat waktu terbaik di nomor 400 meter gawang putri di Porprov NTB 2014, yakni 63,60 detik.

Waktu yang di buat Fifit Marena di Porprob NTB ini memang belum menyamai catatan waktu terbaik Mariati di PON 2012, yakni 60,31 detik.

Meski demikian Bagus optimis bila kemampuan Fifit bisa ditingkatkan lagi bahkan bisa menyamai rekor Mariati.

Demikian halnya Rohani yang menjadi juara di nomor 100 meter gawang Putri di Porprov NTB 2014 juga bisa disiapkan untuk berprestasi di Pra-PON 2015 hingga d PON Jabar 2015.

Namun sayangnya rencana Bagus meningkatkan prestasi kedua atlet itu masih tersendat, pasalnya kedua atlet itu tidak masuk dalam Pelatda PON NTB, sehingga intensitas latihan kedua atlet pun menurun. “Mereka saat ini ogah-ogahan latihan karena keduanya sibuk. Rohani sibuk mengurus tugas kuliah dan Fifit pun sibuk karena tidak masuk dalam SK Pelatda,” jelasnya.

Ditambahkannya, bicara soal peluang medai emas, dia yakin bila Fifit Marelana dipersiapkan dengn baik NTB bisa menyumbangkan medali emas di nomor 400 meter gawang putri di PON Jabar 2016, pasalnya lawan-lawan yang dihadapi akan Fifit Marlena di kancah nasional masih

dalam tahapan fakum latihan.

“Mariati peraih medali emas PON 2012 sedang persiapan melahirkan, selanjutnya atlet dari Maluku, Savira yang meraih peringkat dua baru saja melahirkan,selanjutnya atlet yang juara tiga sedang mengikuti pendidikan tentara”, terangnya seraya menambahkan bahwa atlet Maluku Savira mencatat waktu 61,71 detik di PON 2012, lebih cepat 1,9 detik dari Fifit Marlena. Dengan siswa waktu hampir dua tahun Bagus optimis bisameningkatkan kemampuan Fifit Marlena, namun kembali lagi kerjasama organisasi dan KONI NTB. “Kalau dipersiapkan lebih baik lagi, Fifit bisa di treatment meraih medali emas,” akunya. (fan)

OPINI

SUARA NTB Senin, 12 Januari 2015

Halaman Halaman 14 15

Menyambut Promosi Jabatan Secara Terbuka Catatan untuk Wakil Rakyat PARA wakil rakyat di DPRD NTB meminta agar gaji dan tunjangan mereka dinaikkan. Permintaan itu disampaikan sebagai kompensasi atas dipangkasnya jatah uang perjalanan dinas mereka.

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53 tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan yang dijabarkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1 tahun 2015, memang mengakibatkan penurunan drastis jatah uang yang diterima para pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas.

Tidak hanya pimpinan anggota DPRD NTB, melalui PMK yang baru, uang saku perjalanan dinas gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, kepala SKPD kini telah disamakan dengan uang saku pegawai golongan yang rendah.

Dalam Pergub yang lama, gubernur mendapat uang representasi sebesar Rp 1.250.000 sehari. Namun kini uang representasi yang diterima hanya Rp 250 ribu sehari. Uang representasi anggota DPRD semula sebesar Rp 1 juta sehari, kini hanya diterima Rp 150 ribu.

Uang harian yang diterima pun setali tiga uang. Jika dulunya gubernur dan wakil gubernur mengantongi Rp 1,5 juta sehari, sekarang angkanya turun menjadi Rp 30 ribu sehari. Anggota DPRD, Sekda dan kepala SKPD yang semula mengantongi Rp 1,1 juta sehari, kini hanya menerima Rp 530 ribu, sama dengan yang diterima staf saat melakukan perjalanan dinas.

Perubahan ini tampaknya membuat para wakil rakyat merasa kehilangan pendapatan. Ya, tidak dipungkiri lagi bahwa semangat terbitnya PMK 53 tahun 2014 adalah agar perjalanan dinas tidak dijadikan sebagai ajang untuk mencari tambahan penghasilan.

Karena itulah, para anggota DPRD NTB yang selama ini menganggap dana perjalanan dinas sebagai penghasilan tambahan merasa perlu untuk mencari kompensasi atas hilangnya penghasilan tambahan mereka tersebut.

Padahal, penurunan pagu perjalanan dinas tidak memiliki korelasi yang kuat dengan keharusan naiknya penghasilan para wakil rakyat di DPRD NTB. Terlebih, melihat begitu banyaknya problem dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini rasanya kurang layak mereka meminta imbalan yang lebih besar ketimbang apa yang selama ini sudah mereka terima. Bukankah gaji dan tunjangan para anggota DPRD NTB selama ini sudah berkecukupan?

Di tengah serangkaian musibah yang melanda negeri ini, tidak elok pula rasanya jika para wakil rakyat kita justru saling berkonsolidasi untuk memikirkan bagaimana menggolkan aspirasi kenaikan uang gaji dan tunjangan mereka sendiri. Kalaupun mereka bersikeras, rakyat sebagai pemilih mereka kelak bisa menjadikan ini sebagai catatan atas perilaku mereka selama menjabat. (*)

STASIUN RADIO

ALAM rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka instansi pemerintah perlu melakukan promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka.

Inilah yang dinanti oleh para PNS yang mendambakan kompetisi sehat dalam meraih jabatan, prosesnya transparan, tidak transaksional dan akuntabel. Sudah bukan rahasia lagi jika calon Eselon II di daerah hanya bisa diisi oleh orang-orang yang memiliki komitmen kuat untuk menjaga kebijakan Kepala Daerah. Sehingga ‘mereka-mereka’ yang tanpa kompetensi pun dapat melenggang mulus duduk di kursi eselon II. Wajar karena proses seleksinya pun tanpa standar yang jelas pula.

Nah, dengan adanya peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik Indonesia Nomor 13 tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di Lingkungan instansi pemerintah memunculkan keoptimisan sekaligus ketakutan bagi yang tidak berani bersaing sehat. Walaupun PP tentang seleksi terbuka belum ditetapkan pemerintah, dan masih terbatas eselon II, namun amanat UU ASN yang menitikberatkan sistem merit sudah mulai dijalankan.

Lantas apa saja tahapan seleksi dalam Permenpan RB Nomor 13 tahun 2014 ini?

Panitia Seleksi Panitia Seleksi dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi Daerah dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Panitia seleksi terdiri atas unsur 1) pejabat terkait dari lingkungan instansi yang bersangkutan; 2) pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong; 3) akademisi/pakar/profesional. Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang. Perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling banyak 45%. Panitia seleksi melaksanakan seleksi dapat dibantu oleh Tim penilai kompetensi (assessor) yang independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi Pejabat Pemerintah.Dengan terlibatnya KASN sebagai panitia akan membu-

Oleh:

Aan Widhi Atma, MM

(Pegawai pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa) ka ruang publik untuk memantau proses seleksi jika ada yang tidak sesuai dengan kaidah sistem merit yang diamanatkan UU ASN. Diumumkan secara terbuka Untuk mengisi lowongan jabatan Pimpinan Tinggi diumumkan secara terbuka, dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, dan/ atau media cetak, media elektronik (termasuk media on-line/internet).

Pengumuman dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran. Beda dengan sebelumnya, pengisian jabatan lowong nyaris tanpa diumumkan dan terkesan tiba-tiba.

Seleksi Administrasi Kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan peraturan internal instansi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masingmasing. Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki. Berkas administrasi menjadi bukti fisik identitas pelamar, sehingga jika keterkaitan dengan jabatan yang dilamar jauh panggang dari api maka dapat langsung digugurkan.

Seleksi kompetensi Penilaian kompetensi terdiri dari kompetensi manajerial dan kompetensi bidang. Untuk jabatan pimpinan tinggi utama, madya dan pratama, menggunakan metode assessment center sesuai kebutuhan masing-masing instansi sedangkan untuk daerah yang belum dapat menggunakan metode assessment center secara lengkap dapat menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus atau presentasi. Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi. Pada tahapan ini dapat diketahui kualitas seorang pelamar dengan melihat kemampuannya mempresentasikan visi dan misinya.

Wawancara akhir Wawancara akhir dilakukan oleh Panitia Seleksi. Panitia seleksi menyusun materi wawancara yang terstan-

dar sesuai jabatan yang dilamar.

Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku, dan karakter. Dalam pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna (user) dari jabatan yang akan diduduki.

Penelusuran (Rekam Jejak) Calon Rekam jejak jabatan dan pengalaman dilakukan untuk melihat kesesuaian antara data profile individu dengan jabatan yang dilamar. Menyusun instrumen/ kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya. Apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait. Melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkait lainnya. Menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelejen.

Hasil Seleksi Panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai. Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi. Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Peringkat nilai yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bersifat rahasia. Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi pratama (setara dengan eselon IIa dan IIb) dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih Panitia Seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota).

Pada dasarnya kesemua tahapan di atas bermuara pada satu tujuan yakni upaya membangkitkan ruh profesionalisme yang ada pada diri PNS. Rasulullah SAW bersabda “Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya”(hadits Bukhari).

Bahkan Allah berfirman “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran,

penglihatan dan hati,semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya.

(QS. Al-Isra/17:36).

Di luar sana sangat banyak PNS yang profesional tetapi tertutupi oleh hingar-bingar ‘pembisik’ penguasa yang jauh lebih ‘profesional’ dalam mempengaruhi. Kita banyak berharap agar para PNS bertalenta yang tersebar di pelosok daerah, yang jauh dari kedekatan terhadap “penguasa”, yang terlanjur dicap sebagai Peniup Peluit (whistleblower) dan terdiskriminasikan dari pergaulan birokrasi dapat bangun dari tidurnya untuk menyambut seleksi terbuka ini.

Penulis berharap agar PP (akan segera terbit) yang mengatur tata cara seleksi terbuka mampu mengikat seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah agar melaksanakan aturan ini. Akhirnya,kesemuanya kembali kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di masing-masing daerah, apakah menyambut baik tawaran ini atau hanya menerimanya sebagai wacana yang hanya terus menerus menjadi bahan kajian dan studi banding tiap tahunnya. (*)

Gubernur minta RSUP Dasan Cermen operasional tahun 2015 Pastikan fasilitas pendukungnya harus memadai

*** TKI Bermasalah, terbanyak dari Lotim PR penting untuk Pemkab Lotim

***

Pembangunan Gedung Pertemuan BKD dan Setwan NTB Tetap Berlanjut Mataram (Suara NTB) Pembangunan dua proyek strategis Pemprov NTB tahun 2015 yakni Gedung pertemuan BKD dan Diklat NTB serta Gedung Sekretariat Dewan (Setwan) NTB akan terus berlanjut meskipun pemerintah pusat telah mewacanakan moratorium pembangunan gedung pemerintahan. Pasalnya, APBD murni 2015 telah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kmendagri).

“Karena sudah dianggarkan maka tetap dibangun. APBD murni 2015 ini kan hasil evaluasi pemerintah pusat juga, Kemendagri. Sistem sudah

jalan,” kata Kepala Bappeda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, pekan kemarin.

Dikatakan, sejuah ini belum ada surat resmi dari pemerintah pusat mengenai moratorium pembangunan kantor pemerintahan. Yang ada masih sebatas statemen melalui media massa.

Kalaupun ada surat edaran dari pemerintah pusat yang meminta dilakukan moratorium pembangunan kantor pemerintahan, menurut Chairul tak bisa kebijakan itu disamaratakan antara daerah satu dengan lainnya.

Ia mencontohkan, seperti Kabupat-

en Lombok Utara (KLU) yang merupakan daerah otonom baru. Dimana Kantor Bupati saat ini masih kantor sementara. “Tidak mungkin berlaku sama untuk semua daerah. Tetapi dengan melihat kebutuhan daerah,”imbuhnya.

Ia menambahkan, seperti surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN RB) yang melarang PNS rapat di hotel. Kebijakan itu tak lantas berlaku bagi seluruh daerah. “Bagi daerah-daerah yang tak punya fasilitas dan sarana untuk rapat kan masih dia di hotel. Kalau

ndak gitu, ndak jadi rapat. Jadi tidak berlaku semua, ada pengecualian setiap kebijakan itu,’’ katanya.

Menyinggung besar anggaran yang dianggarkan untuk pembangunan gedung itu, Chairul tak hafal jumlahnya. Namun, diperkirakan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan kedua gedung itu puluhan miliar rupiah. Untuk pembangunan Setwan DPRD NTB sendiri telah dialokasikan anggaran sekitar belasan miliar. Sementara, untuk rencana renovasi/pembangunan Kantor Gubernur NTB saat ini masih dalam tahap Detail Enginering Desain (DED). (nas)

Akhir Februari, Gubernur Serahkan LKPD 2014 ke BPK Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) APBD Tahun Anggaran 2014 untuk diperiksa oleh BPK pada akhir Februari mendatang. Untuk itu, seluruh SKPD lingkup Pemprov NTB telah diberikan batas waktu untuk menyerahkan LKPD SKPD pada akhir Janu-

STASIUN RADIO

ari ini. ‘’Akhir Januari batas akhir SKPD menyerahkan LKPD SKPD ke Biro Keuangan. Karena akhir Februari, gubernur menyerahkan LKPD APBD 2014 ke BPK RI,” kata Kepala Biro Keuangan Setda NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si kepada Suara NTB, pekan kemarin di Mataram.

Ia mengatakan, pada tanggal 10 Januari 2015 adalah batas akhir bagi seluruh SKPD untuk menyerahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ke Biro Keuangan. LKPD yang akan diserahkan nantinya oleh gubernur ke BPK RI akan memuat penggunaan keuangan, arus kas, neraca dan laporan arus kas daerah.

Selly mengatakan, jumlah sisa kas APBD NTB tahun 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 mencapai Rp 149 miliar. Sisa kas itu disebabkan adanya penghematan dalam proses lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan anggaran yang tak terserap lanta-

ran proyek tak tuntas sehingga dilakukan pemutusan kontrak.

Sisa kas itu juga berasal dari efisiensi sisa tender melalui ULP sekitar Rp 52 miliar. Kemudian anggaran hibah dan bansos yang tidak dapat dicairkan karena tidak memenuhi persyaratan sekitar Rp 34 miliar. Penghematan anggaran dari perjalanan dinas dan Alat Tulis Kantor (ATK) dan lainnya pada seluruh SKPD sekitar Rp 10 miliar.

Serta sisa pekerjaan pada RSUP NTB yang putus kontrak lebih kurang Rp 53 miliar Sementara itu, mengenai realisasi pendapatan APBD 2014 sebesar 94,77 persen sedangkan belanja 89,43 persen. Artinya, ada efisiensi penggunaan anggaran sebesar 5 persen. Selly mengatakan sisa kas sebesar Rp 149 miliar itu bukan merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). Silpa baru bisa diketahui setelah ada hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2014. (nas)

(Suara NTB/dok)

Hj. Putu Selly Andayani

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 12 Januari 2015

RUPA - RUPA

Halaman 16

RUPA - RUPA

SALES

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

SUARA NTB

Senin, 12 Januari 2015

Halaman 17

IKLAN AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

TRAVEL

OTOMOTIF

OTOMOTIF LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

PENDIDIKAN Anda putus kuliah, tak punya ijazah?

Program jalur khusus (D3-S1S2) SE,SH,SS, ST, SPd, SSos, SKm, SKep, MM, MH, MSi, MPd. dari PTS/ Kampus Jakarta & sekitarnya. LEGAL terakreditasi.

Pembekalan materi, penyusunan skripsi/ tesis. Lokasi WISUDA di TMII Jakarta.

0821-1395-2001/ 0812-992-4908

RADIO

OTOMOTIF

SUARA NTB Senin, 12 Januari 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 18

Rekaman Pertama Elvis Laku 300 Ribu Dolar Jakarta (Suara NTB) Rekaman pertama Elvis Presley terjual seharga 300.000 dolar sebagai bagian dari lelang untuk menandai ulang tahun ke-80 Presley, Kamis (8/1).

Presley merekam lagu ballad “My Happiness” di studio rekaman Sun Records di Memphis, Tennessee pada tahun 1953 ketika ia masih menjadi seorang musisi pemula berusia 18 tahun.

Saat itu Presley dibayar 4 dolar untuk rekaman lagu tersebut. Ia kemudian memberikan cakram hasil rekamannya kepada temannya Ed Leek.

Rekaman lagu ini disumbangkan oleh keponakan Leek yang kemudian terjual seharga 300.000 dolar di acara lelang dalam rangka peringatan ulang tahun Elvis Presley yang ke-80 di bekas rumah Presley, Graceland.

Benda lain yang ditampilkan dalam penjualan memorabilia tersebut di antaranya SIM milik Presley dan jaket yang ia kenakan dalam film Viva Las Vegas, demikian seperti dilansir laman Hollywood.com. (ant/bali post) (Suara NTB/ist)

Pendakian Rinjani Dibuka Maret Mataram (Suara NTB) Akses pendakian ke Gunung Rinjani dinyatakan telah ditutup sejak, Sabtu 10 Januari 2015 kemarin. Rencananya, pendakian menuju gunung berapi di Pulau Lombok ini akan dibuka kembali pada pertengahan bulan maret 2015 mendatang.

Kepala Balai Taman Nasioan Gunung Rinjani (TNGR), Ir. Agus Boediono menyampaikan bahwa penutupan akses pendakian itu dilakukan setelah pihaknya berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan

Geofisika (BMKG). Penutupan dilakukan atas dasar cuaca ekstrim yang dinilai membahayakan para pengunjung. Hampir setiap tahun, akses pendakian ke gunung itu selalu ditutup. Hal tersebut seolah telah menjadi sik-

lus dalam operasional penggarapan objek wisata pendakian di pulau lombok.

“Penutupan akses pendakian dimulai pada hari ini. Rencananya akan kita buka kembali pada bulan maret mendatang. Kita akan menyu-

rati sejumlah instansi – instansi sebagai pemberitahuan bahwa akses pendakian telah kami tutup,” jelasnya.

Adapun alasan penutupan akses pendakian tersebut tidak lain karena persoalan cuaca. Cuaca ekstrim dan tidak bersahabat dapat memicu munculnya korban dari kalangan pendaki. Cuaca yang tidak menentu khususnya di kawasan hutan dan pegunungan memang

sangat berbahaya, pada saat itu kawasan hutan dan gunung Rinjani memang sedang “diistirahatkan” untuk dijamah oleh para pengunjung.

Usai diturunkan surat pemberitahuan terkait penutupan akses pendakian itu, maka secara tidak langsung TNGR tidak akan bertanggung jawab jika ada kejadian yang menimpa pendaki. Bahkan bukan hanya pada momen penutupan seperti saat

ini, TNGR juga tidak akan menanggung apabila ada pendaki yang masuk ke Gunung Rinjani tanpa mematuhi dan memenuhi syarat administrasi (pendaki illegal).

Sementara itu, jika ada pendaki yang mengalami kecelakaan saat mendaki, TNGR siap memfasilitasi proses evakuasi. Meski demikian tidak ada tunjangan khusus yang akan didapat oleh korban kecelakaan di ka-

wasan wisata itu sebab belum ada jasa asuransi yang mau menawarkan kerjasama.

Beberapa waktu lalu sempat ada perusahaan jasa asuransi yang ingin bekerjasama dengan TNGR. Tetapi, hingga saat ini belum ada kepastian dari kedua pihak terkait penyediaan jasa jaminan keselamatan dan tunjangan bagi para pendaki di gunung berketinggian sekitar 3726 mdpl itu. (met)

Pentas Selasa Warjack Diselingi Pasar Loak Mataram (Suara NTB) Pentas selasa malam yang digelar secara rutin di Warjack Taman Budaya NTB diselingin dengan pagelaran pasar loak. Hal itu menjadi semacam inovasi pelaksanaan konser sederhana dari tahun 2014 ke tahun ini. Program itu akan dimulai Selasa 13 Januari besok.

“Program baru warjack kita adalah pasar selasa barang bekas (Loak-red).

Program ini akan dijalankan setiap selasa malam, bertepatan dengan pagelaran pentas konser rutin seperti biasanya,” tutur Ari Juliyant, salah satu musisi yang aktif mengisi konser di Taman Budaya tersebut.

Melalui pesan singkat (SMS), musisi yang lebih akrab disapa Kang Ary itu menuturkan setiap pentas selasa akan ada semacam pasar barang bekas. Pasar

tersebut dibuka secara bebas, menurutnya siapapun yang datang ke sana, boleh memajang barang-barang yang siap jual. Demikian juga bagi para pembeli. Setiap orang yang datang menyaksikan konser dapat berbelanja di pasar tersebut.

“Konser selasa malam yang dilengkapi pasar barang bekas itu akan kita mulai sejak selasa 13 Januari mendatang.

Konser besok itu juga akan

ditemani dengan pojok pertunjukan dari Loak Blues Corner,” tandasnya.

Dikatakan Loak Blues Corner menyuguhkan penampilan musik, baca puisi, dan beberapa aktivitas seni lainnya. Ia berharap, melalui program tersebut, jumlah partisipan yang datang ke tempat rutinitas konser itu semakin bertambah. Dengan demikian, tingkat apresiasi seni dan sastra dapat ditingkatkan. (met)

Pengisi Acara Puncak FTMD Masih Diusulkan Mataram (Suara NTB) Pengisi acara puncak perayaan puncak Festival Tambora Menyapa Dunia (FTMD) pada 11 April 2015 hingga kini masih diusulkan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB mengusulkan, sebagai pengisi acara puncak pihaknya ingin menyelenggarakan upacara bersama.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, Drs. H. Muhammad Nasir, Sabtu (10/ 1) mengungkapkan untuk

tahun ini pihaknya ingin fokus untuk pelaksanaan festival dalam rangka peringatan 200 tahun meletusnya gunung berapi di Pulau Sumbawa itu.

“Untuk tahun ini, kita ingin fokus terhadap perayaan festival tambora menyapa dunia. Saya mengusukan bahwa pada puncak perayaan 11 april nanti kita adakan upacara bersama,” jelasnya.

Ia berharap, melalui festival yang diselenggarakannya itu, jumlah kunjungan wisatawan semakin men-

ingkat. Selain itu, pertumbuhan investasi dari para pengusaha terus bertumbuh dengan tujuan mendongkrak perekonomian masyarakat.

“Perayaan ini paling tidak nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Target kita, tidak hanya memikat kunjungan wisatawan, namun kita ingin menarik minat para pengusaha untuk berinvestasi di sana,” tambahnya.

Pelaksanaan festival yang terpusat di Kabupaten Dom-

pu itu dinyatakan akan dimulai pada Februari mendatang.

Sejumlah rangkaian kegiatan yang disiapkan diharap dapat dijalankan dan tentunya membutuhkan sinergi antara sejumlah pihak.

“Mulai Februari bulan depan, kita harap rangkaian – rangkaian perayaan festival sudah bisa kita mulai. Tentu dalam pelaksanaan kegiatan ini kita harus bersinergi dengan sejumlah pihak, termasuk Pemkab atau SKPD-SKPD lainnya,” tandasnya. (met)

Komik Lokal Kian Diminati Jakarta (Suara NTB) Komik buatan dalam negeri atau komik lokal mulai menjadi idola baru pencinta komik di Tanah Air. “Animo masyarakat pada komik lokal semakin meningkat,” ujar salah satu pendiri komik re:ON, Chris Lie, usai peluncuran komik re:ON edisi 11 di Jakarta, Sabtu. Tingginya animo masyarakat terhadap komik lokal terlihat dari banyaknya yang datang pada peluncuran komik tersebut.

Peluncuran juga dihadiri para komikus serta “cosplayer” komik tersebut. Chris Lie

menjelaskan, semakin meningkatnya animo masyarakat pada komik lokal tidak terlepas dari peran manajemen yang baik.

“Komik yang dibikin ceritanya bagus, promosinya juga harus bagus, komikusnya dikenal, distribusinya hingga membuat komunitas komik tersebut,” jelas dia.

Pada saat edisi perdana komik re:ON, Chris hanya menitip 10 komik di setiap toko buku. Namun saat ini meningkat drastis menjadi 200 eksemplar untuk tiap toko buku. Chris menyebut

Pendiri komik re:ON, Chris Lie

komikus Tanah Air tidak kalah dengan komikus Jepang. Meskipun komik yang dibuat masih berkarakter Jepang.

“Karakternya saja yang Jepang, tapi kontennya lokal.

Itu yang tidak ada dari komik Jepang,” papar dia. Menurut dia, wajar jika karakter komik karya komikus Tanah Air mirip komik Jepang. Hal itu dikarenakan komikus itu dari kecil sudah mengenal komik Jepang.

Berbeda dengan edisi sebelumnya, re:ON kali ini dengan adanya komik mengenai

(Suara NTB/ist)

matematika berjudul “Math”.

Komik re:ON terbit sejak Juli 2013 dan mampu menghidupkan kembali kecintaan masyarakat terhadap komik lokal.

Seorang penggemar bernama Putri (14) mengaku senang dengan adanya komik lokal.

“Selama ini saya kenalnya hanya komik Jepang. Jadi adanya komik lokal ini sesuatu yang baru,” kata Putri. (ant/bali post)

(ant/bali post)

KONSER MLTR - Band Pop Michael Learns To Rock (MLTR) tampil menghibur ratusan penggemarnya saat rangakian tur konsernya di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (10/1) malam.

Makassar Terpukau MLTR Makassar (Suara NTB) Band pop rock asal Denmark Michael Learns to Rock (MLTR) memukau para penggemarnya saat tampil di Liquid Hotel Grand Clarion Makassar, Sabtu malam.

Sedikitnya 20 lagu dibawakan band legendaris itu dalam konser MLTR Indonesia Tour 2015 di Makassar. Para fans menjerit histeris begitu mendengarkan tembang-tembang lawas yang akrab di telinga mereka dilantunkan band ini.

Sang vokalis Jascha Richter yang juga pemain keyboard berjibaku bersama personelnya Wanscher pada drum, Nikkel lentz pada gitar dan Soren Madsen bassis untuk mempersembahkan penampilan terbaik guna menghibur ratusan penggemar yang memadati tempat itu.

“Ini sejarah pertama kali kami tampil di Makassar,” paparnya kepada para fans disambut teriak riuh membahana para penonton. Begitu Sleeping Child dilantunkan, pengunjung jatuh terpesona sehingga mengeluarkan ponsel pintar mereka untuk mengabadikan momen itu.

Sejumlah pejabat pemerintahan Kota Makassar, pengusaha dan anggota dewan

sama terpukaunya oleh pentas spektakuler itu.

Lagu-lagu seperti Someday, Im Gonna Be Around, Something You Should Know, Nothing To Lose Thats Why (You Go Away) dan beberapa lainnya membuat para FLTR atau Fans Learns To Rock ikut bernyanyi.

Pada penghujung pentas, suasana semakin riuh karena fans meminta konser terus dilanjutkan karena band ingin beristirahat sejenak. Mereka serentak berseru “we want more”.

Alhasil band ini pun melanjutkan penampilan dengan sejumlah lagu-lagu 1990-an sehingga semangat penonton kembali membuncah menyaksikan penampilan band pelantun Take Me To Your Heart ini. Lagu Breaking My Heart menjadi penutup konser. “Terima kasih, Makassar,” kata Jasca kepada pengemar dalam Bahasa Indonesia.

Konser tur MLTR di Indonesia meliputi Medan, Jakarta, Manado, Makassar, Bali.

MLTR sudah tmapil di Entrance Music Temple Medan pada 5 Januari 2015, lalu Foundry delapan Jakarta 7 Januari, kemudian di Score Manado 9 Januari, Liquid Makassar 10 Januari dan penutup di Hard Rock Cafe Bali 12 Januari 2015. (ant/bali post)

RAGAM

SUARA NTB Senin, 12 Januari 2015

Halaman 19

Tertambat di HPS, Siapa Penghambat?

ANGKAkerugiannegarakasus Alkes Lotim sudah dipublish. Ini mestinya berarti menjadi klimaks dari rangkaian penyidikan kasus, sehingga tahapan berikutnya tinggal diberkaskan untuk disodorkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Tapi Kejaksaan dis-

ebut mundur ke belakang, karena meminta rekonstruksi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan Alkes. Padahal auditor sudah memutuskan dengan metodenya, kerugian negara dapat dipertanggungjawabkan.

Wajah sejumlah petinggi lem-

Dianggarkan di APBD Perubahan Dari Hal. 1 Karena ndak ada anggarannya di APBD murni. Anggarannya kan di tahun anggaran 2014 untuk gedung itu. Bagaimana langsung kita pakai (sisa anggaran yang tak terpakai), kita ndak cantumkan dia di sini (APBD murni), kecuali nanti di APBD Perubahan,’’ kata Kepala Bappeda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM dikonfirmasi di kantor Gubernur, pekan kemarin.

Dijelaskan, bangunan-bangunan penting agar RSUP Dasan Cermen bisa fungsional sudah dianggarkan dalam APBD 2014 sekitar Rp 137 miliar lebih sebanyak 6 paket pekerjaan pembangunan gedung. Masing-masing pembangunan gedung I dengan pagu Rp 66,972 miliar, gedung J dengan pagu Rp 43,799 miliar, gedung K dengan pagu Rp 8,524 miliar. Pembangunan gedung N/ Instalasi Gizi dengan pagu Rp 7,808 miliar, gedung T dengan pagu Rp 7,386 miliar dan gedung Y1 dengan pagu Rp 2,601 miliar.

Kemudian, satu paket renovasi dan perluasan bangunan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi NTB dengan pagu Rp 11 miliar.

Namun, sampai dengan berakhirnya tahun anggaran pada 31 Desember 2014 lalu, dua paket tak bisa tuntas sesuai dengan batas kontrak pengerjaan yakni gedung I dan gedung K RSUP NTB. Diketahui, sampai dengan batas kontrak, realisasi fisik pembangunan gedung I hanya mencapai

24,35 persen. Sedangkan untuk gedung K, realisasi fisiknya sampai batas kontrak hanya mampu dicapai 33,179 persen. Sehingga, pihak RSUP mem-blacklist kedua rekanan yang mengerjakan proyek tersebut yakni PT. Pilar Persada Cabang Makassar dan PT. Pembangunan Nusantara Mandiri Cabang Lamongan Jawa Timur. ‘’Kelanjutan pembangunan gedung yang tak tuntas itu bisa dikonversi di APBD Perubahan 2015. Misalnya tahun 2015 diulang untuk sisa pekerjaan itu.

Sisa pekerjaan yang tak tuntas dilanjutkan dengan tender baru,’’ terangnya.

Nantinya, sisa anggaran akibat proyek yang tak tuntas itu akan menjadi Silpa APBD 2014. ‘’Silpa ini kita pegang, sisa dari itu ndak boleh kita ganggu, peruntukannya nanti di APBD Perubahan untuk kelanjutan sisa yang belum tuntas itu,’’ katanya.

Sementara itu, dalam APBDmurni2015sudahdianggarkan dana untuk kelanjutan pembangunan fasilitas pendukung RSUP NTB. Fasilitas penunjang itu seperti landscap taman dan pengadaan alatalat kesehatan (alkes) RSUP Dasan Cermen. Namun, Chairul tak hafal jumlah anggaran yang dianggarkan dalam APBD murni 2015 itu. (nas)

Darurat Banjir dan Longsor Dari Hal. 1 Bersama komunitas masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk penyiapan petugas, peralatan, logistik, sistem komunikasi dan fasilitas penanggulangan bencana lainnya.

Kemudian, bupati/walikota diminta agar menunjuk seorang komando posko tanggap darurat (Incident Commander) pada daerah masing-masing. Sebagai antisipasi pada saat bencana terjadi sehingga sistem komando tanggap darurat bencana dapat berjalan efektif.

Ardhi menyebutkan, beberapa hal yang menjadi pertimbangan ditetapkannya status siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor di NTB tersebut. Diantaranya, berdasarkan hasil analisi BMKG Stasiun Klimatologi kelas I Kediri dan BMKG staisun Bima.

Bahwa berdasarkan hasil pantauan radar, memberikan peringatan dini cuaca NTB terhadap terjadinya hujan lebat disertai petir yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah di NTB. Sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk

mengatasi bencana.

Kemudian pertimbangan berikutnya, mengantisipasi risiko dampak bencana yang lebih luas perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan siaga darurat dalam rangka penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor. “Berdasarkan pertimbangan itu maka ditetapkan siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor,”terangnya.

Ardi menjelaskan, dari sisi geologi sebenarnya NTB relatif cukup aman dari bencana banjir dan tanah longsor. Namun, akibat kerusakan hutan sehingga sangat mudah terjadi kejenuhan air di dalam tanah yang dapat mengakibatkan longsor.

Untuk itu, saat ini pihaknya memberikan atensi khusus pada daerah-daerah yang kena dan rawan longsor seperti tahun lalu. Seperti wilayah Pusuk Lombok Utara, Sembalun dan Sambelia Lombok Timur, Seteluk dan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Brang Rea Sumbawa dan Nangatumpu Bima. (nas)

Terduga Teroris Diduga Berperan Merekrut dan Himpun Dana Dari Hal. 1 Akhirnya pukul 15.45 Wita, proses serah terima tersangka dilakukan. Satu per satu tersangka dikeluarkan dari mobil.

Empat personel menggunakan zebo dan siaga dengan senjata laras panjang, membawa keluar tersangka RJ yang luka tembak. Dengan hati-hati petugas mengeluarkan RJ dari kursi belakang. Sembari terus meringis kesakitan dengan wajah ditutup kain, RJ berjalan tertatih dengan satu kaki sembari dipapah petugas. Ketika baru dibawa berjarak dua meter dari mobil, tersangka RJ sudah tidak mampu, akhirnya empat petugas menggotongnya ke ruangan penyidik Subdit I. Sementara tersangka RU terlihat segar bugar. Pria bertubuh tegap dan gempal itu dituntun dengan mata tertutu kain.

Dalam keterangan persnya, I Made Yasa mengatakan, serah terima tersangka dan barang bukti sudah dilakukan.

Kini tinggal para tersangka dalam pemeriksaan timnya. ‘’Kita akan dalami keterlibatan mereka dalam kasus terorisme.

Tapi sementara ini kami jerat dulu dengan Undang – Undang darurat, karena kepemilikan senjata,’’ kata Made Yasa.

Sesuai BAP penyidik Sat Reskrim Polres Bima Kota, dua tersangka dijerat UU Darurat nomor 12 Tahun 1951, karena

mengusai senpi jenis revolver berikut belasan amunisi.

Ada juga senjata tajam jenis celurit dan senpi rakitan.

Menurut Made Yasa, untuk terduga teroris F yang berhasil kabur, sementara ini diduga kuat keterlibatannya sebagai salah satu jaringan teroris Poso. Sedangkan tersangka RU dan SJ, sedang didalami. Dalam penyelidikan sementara, hanya tersangka RU alias Deni terindikasi kuat sebagai perekrut calon teroris sekaligus penyandang dana. ‘’Hanya si Deni yang terindikasi keterlibatannya, berperan sebagai perekrut dan mencari dana,’’ sebut Yasa.

Namun untuk lebih jauh, bisa jadi kedua tersangka akan diserahkan penanganannya ke Densus 88. Sejalan dengan pemeriksaan dalam kasus kepemilikan senjata api, pihaknya juga berkoordinasi dengan Densus, apakah mereka punya data bahwa keduanya menjadi Target Operasi (TO) kasus terorisme. “Masih dicarikan petunjuk lain,” tegasnya.

Sedangkan soal kepemilikan senpi, RU mengaku dititipi oleh F yang sudah kabur, sehingga tidak tahu persis, apakah senjata itu pernah digunakan untuk kegiatan terorisme atau tidak. (ars)

Tanggung Jawab Auditor Dari Hal. 1 Nanti di persidangan auditor yang mempertanggungjawabkan hasil hitunganya,’’ terangnya.

Siapa yang akan menjadi ahli HPS juga jadi pertanyaannya, karena toh akan tetap berpulang pada kewenangan BPKP.

Sebenarnya dalam konteks kasus ini baginya sederhana.

Ketika sudah clear kerugian negara, tinggal disodorkan ke pengadilan. ‘’Jadi prinsipnya, tanggung jawab auditor itu, dari penyidikan sampai ke persidangan,’’ tegasnya. (ars)

baga yudikatif di aula utama gedung Kejaksaan Tinggi NTB terlihat lega. Perbedaan persepsi yang berkepanjangan sudah teretas.

Semua pada satu kor nada, bahwa perkara Alkes Lotim sudah bisa maju ke tahap penuntutan karena catatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ada kerugian negara Rp 1.095.124.000.

Kajati NTB Fadil Zumhanna, sebagai tuan rumah, dihadiri Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Darius, AK, Dir Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol. Prasetijo Utomo. Pertemuan tanggal 25 November 2014 itu semakin kuat auranya karena dihadiri dua tim korsup KPK, Didi Prakoso dan Mohammad Rum, sekaligus sebagai pengawas perkara. Diantara para pejabat lintas penegak hukum itu, kehadiran Sotar Duga Hutabarat tidak kalah penting. Dialah auditor BPKP Bali, yang pertama kali mengaudit kasus tersebut di tahun 2010, kemudiandimintaauditulangtahun2014, sehingga disimpulkan kerugian negaramembengkakdariangkasebelumnya Rp 125 juta.

Ya, pertemuan itu sebagai penanda persepsi mereka sudah sama dalam kasus tersebut dan sekaligus isyarat tidak akan ada pertemuanlagi,kecualidimejapersidangan nanti. Tapi tak dinyana, yang dihasilkan di dalam ruangan itu lain dengan yang terjadi selanjutnya. Jaksa penyidik punya petujuk baru, terkait Harga Perkiraan Se-

mentara (HPS) dalam pengadaan Alkes Tahun 2008 itu. Inti petunjuknya, meminta penyidik merekonstruksi kembali harga barang ketika pengadaan oleh panitia lelang terjadi. Karena petunjuk sifatnya wajib dilaksanakan, Polda NTB pun menindaklanjuti dengan memanggil empat panitia pengadaan, Nyoman Adi Wijaya, Dedi Irawan, Ahdiat Furkon dan Agus Trias. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komimen (PPK) Utun Supria turut dihadirkan penyidik Unit I Sub Direktorat (Subdit) III Dit Reskrimsus Polda NTB, awal Desember 2014. Data – data yang diperlukan seperti metode penentuan harga satuan 25 item Alkes sudah dikantongi penyidik.

Penjelasan terakhir, sebagaimana disampaikan Kepala Urusan Penerangan Umum (Kaur Penum) Bidang Humas Polda NTB, AKP Amerun, tim penyidik sekarang berkoordinasi dengan ahli HPS untuk memenuhi keinginan jaksa dimaksud. Ahli HPS dicarikan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTB. “Surat sudah disampaikan ke Dinas PU NTB, sudah ada balasannya. Katanya, untuk menentukan ahli, mereka harus menunjuk orang yang sesuai kualifikasi, sehingga harus koordinasi dengan LKPP,” jelas Amerun, Jumat (9/1). Rekomendasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) hingga kini masih ditunggu. Jadi, birokrasi penanganan kasus ini diisyaratkan akan

berkepanjangan lagi.

Tindakan penyidik itu memang tidak lepas dari permintaan jaksa penyidik. Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Suripto Irianto, SH tetap mengatakan, dokumen tentang HPS itu menjadi kunci penting pihaknya untuk merunut, bagaimana kerugian negara itu hingga bisa diputuskan besarannya Rp 1,09 miliar. ‘’Kerugian negaranya memang sudah jelas angkanya, tapi bagaimana cara perhitungannya?

Itu kami harus dapatkan juga melalui HPS tadi,’’ kata Suripto Irianto melalui Kasi Penkum dan Humas, Made Sutapa, SH. Metoda atau resume perhitungankerugiannegaraberdasarkan HPS ini diminta oleh Kejaksaan sejak beberapa bulan lalu, atau pasca-dirilisnya nilai kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ini yang kemudian menghambat proses pelimpahan berkas dari jaksa penyidik ke pengadilan, menindaklanjuti hasil penyidikan Ditreskrimsus Polda NTB. Menurut Sutapa, penjelasan tentang metoda perhitungan kerugian negara itu begitu penting bagi pihaknya. Terutama ketika nanti kasus ini akan disidangkan ke Pengadilan Tipikor. Permintaan itu juga berdasarkan hasil supervisi KPK, yang mempertemukan pihaknya dengan Polda NTB beberapa waktu lalu. “Jadi posisi kami sampai saat ini masih menunggu kelengkapan petunjuk

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Prasetijo Utomo

Made Sutapa

itu dari penyidik,” terangnya.

Dulu, perkara ini memang ditolak mentah – mentah Kejaksaan, karena metode perhitungan kerugian yang sangat sederhana, berdasarkan selisih penawaran antara rekanan yang mengerjakan proyek dengan rekanan ikut tender tapi kalah. Ditemukan kerugian negara Rp 125 juta. Sehingga petunjuk baru, harus digunakan metode berdasarkan real cost , dengan menentukan kewajaran harga saat pengadaan tahun itu, disandingkan dengan alat kesehatan yang dibeli dari distributor Jakarta dan Surabaya.

Polda NTB memang harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah disidiknya. Para tersangka sudah ditetapkan. Kasus ini berlanjut atau tidak, tergantung mereka. Tapi soal upaya bagaimana kasus ini ditangani, juga sempat diwarnai pasang surut. Ditingkatkan ke penyidikan 2009, setelah itu, ketika kasus ini ditangani

Direskrim William Lameng, sempat akan di dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Ketika diambil alih Dir Reskrimsus Kombes. Pol. Triyono BP pun perkara ini nyaris di SP3.

Alasan Triyono, upayanya sudah maksimal, tapi toh tetap mental di jaksa. Terlebih yang memperihatinkan, para tersangka “digantung” nasibnya.

Dir Reskrimsus yang baru, Prasetijo Utomo menjawab Suara NTB,mengakumasihadaharapan seiring dengan intensnya koordinasi antara jajarannya dengan Kejaksaan. ‘’Kalau soal kasus ini ulang tahun ketujuh, saya tidak bisa hindari.Tapiterpentingadaprogressnya,” kata Prasetijo Utomo. Progress yang ia maksud, berkas ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, meski di pihak lain Kejaksaan mengaku belummenerima.Alihalihakanmenerima berkas, malah Kejaksaan muncul dengan petunjuk barunya, terkait HPS. (ars)

BNI Mataram Resmikan ATM Sepeda Motor Mataram (Suara NTB) – Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Cabang Mataram meresmikan ATM Sepeda Motor yang berada di Jalan Pendidikan, Minggu (11/ 1). Peresmian tersebut dihadiri oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Head Of Bisnis Banking BNI Kantor Wilayah Denpasar, Eben Eser Nainggolan, Kepala Bidang Perwakilan NTB, Pridjono, Kepala OJK NTB, Yusri serta Pimpinan Cabang BNI 46 Cabang Mataram Ardinul serta jajaran instansi satuan kerja mitra BNI Mataram.

Dalam sambutannya, WalikotaMataramH.AhyarAbduhmemberikanapresiasikepadaPimpinan Bank BNI 46 Mataram. Pasalnya, dalam dunia perbankan telah melakukanterobosansertaperuba-

han sebagai upaya optimisme untuk memajukan Kota Mataram.

Adanya ATM motor tersebut tambahnya, akan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan layanan atau transaksi. Selain itu, akan menjadi kebanggaan keluarga BNI Regional Bali Nusra untuk pertama kali di Mataram. “Ini merupakan bentuk management pelayanan lebih didekatkan pada masyarakat. Kota Mataram berbangga karena dapat kepercayaansebagaipilotprojectuntuk memberikan pelayanan yang mudah ke masyarakat,” katanya.

Head Of Bisnis Banking BNI Kantor Wilayah Denpasar, Eben Eser Nainggolan, mengaku peresmian ATM BNI adalah outlet pertama kali untuk BNI Wilayah Bali Nusra serta untuk

seluruh Bank di Bali dan Nusa Tenggara. Ia menjelaskan layanan ATM ini adalah salah satu bagian dari 134 unit ATM (termasuk 6 unit CDM/ATM setor tunai) yang tersebar di seluruh Pulau Lombok. Pada tahun 2015 ini BNI akan menambah fasilitas ATM sebanyak 40 buah lagi yang penempatannya akan disebar ke berbagai tempat di Pulau Lombok.

Sementara itu Pimpinan Cabang Bank BNI 46 Mataram, Ardinul mengatakan, BNI 46 Cabang Mataram mengoperasikan ATM Ride THRU (ATM sepeda motor). Fasilitas ini merupakan pelayanan berbeda kepada nasabahnya. Pasalnya, untuk melakukan transaksi di ATM tersebut, nasabah tidak mesti harus turun dari motor. (cem)

(Suara NTB/ist)

POSE - Walikota Mataram, H Ahyar Abduh pose bersama jajaran BNI, OJK NTB, BI, SKPD NTB, saat peresmian ATM Sepeda Motor di Jalan Pendidikan kemarin.

Tersandera Selama Tujuh Tahun Dari Hal. 1 US menceriterakan ia menjadi Direktur RSUD Dr. Soedjono cukup singkat. Terhitung September 2008 sampai dengan April 2009.

Hanya tujuh bulan. Saat memegang tampuk pimpinan tertinggi di RSUD yang sekarang menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) itu, proses tender pengadaan alkes sudah berjalan. Panitia pun sudah terbentuk.

Perjalanan proses tender tidak berjalan mulus. Dua kali terjadi kegagalan dalam penetapan pemenang. Setelah melalui pertimbangan mendalam dan berdasarkan persetujuan Bupati Lotim saat itu H.M. Sukiman Azmy yang juga baru menjabat, akhirnya diputuskan Desember 2008 dilakukan penunjukkanlangsung(PL).Ditunjuklah salah satu perusahaan pemenang tender yang ia sudah lupa karena peristiwa itu terlalu lama.

“Saya lupa namanya pemenangnya itu saking lamanya,” ucapnya.

Januari 2009 kemudian mencuat kasus Alkes dan US bersama panitia lainnya mulai diperiksa oleh penyidik Polda NTB. Secara terus menerus, panggilan datang. Karena mengikuti proses pemeriksaan terus membuat RSUD ini pun seperti tidak sempat diurus.

US sendiri meski sebagai KPA menerangkan sama sekali tidak mengenal dan mengetahui rekanan. Pasalnya, sejauh ini ia mengaku sama sekali tidak pernah

ketemu. Bahkan ada yang sempat memberikan kartu nama namun tidak mau ia simpan. Meski tak mengenal rekanan secara personal, namun diyakini US bersama panitia waktu itu penunjukkannya merupakan yang terbaik setelah dibanding-bandingkan dengan rekanan yang lain.

Seiring waktu berjalan, pascapengadaan rampung digelar BPKP melakukan audit yang hasilnya dikabarkan waktu itu hanya Rp 126 juta nilai kerugian. Namun entah apa sebabnya, kemudian beberapa tahun berikutnya, saat sedang proses hukum berlangsung ada kabar baru menyebut sampai Rp 1 miliar nilai kerugian negara itu. Perubahan nominal ini jelas menjadi pertanyaan besar.

Bagi US sendiri, ia tegaskan sama sekali tidak pernah menerima uang yang diduga hasil korupsi itu. ‘’Selama 21 tahun sudah saya menjadi pegawai negeri saya tidak punya apa-apa,’’ katanya.

Hal senada diungkapkan DI dan AF. Secara terpisah kepada Suara NTB, kedua mantan panitia pengadaan Alkes di RSUD Selong ini menguraikan sejumlah fakta dalam perspektif mereka.

Tujuh tahun lamanya ini dikesankan pula aparat penegak hukum terlalu ngotot ingin memenjarakan para tersangka.

DI mengharapkan kasus Alkes ini bisa diurai tidak sepotong-sepotong. Mengutip dasar hukum yang digunakan dalam proses tender tahun 2008 lalu adalah Kepu-

tusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa. Diakui dalam keputusan tersebut tidak diatur secara rinci mengenai penunjukan langsung. Namun pertimbangan mendasar yang diambil sebagai keputusan saat itu bersifat mendesak, diskresi. Dimana telah terjadi kegagalan tender berulang-ulang. Kebijakan penunjukan langsung yang dilakukan panitia ini juga sudah dikonsultasikan ke LKPP dan dibenarkan.

Jika mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 diakui DI ada klausul yang menegaskan tentang keharusan mengembalikan ke negara jika terjadi kegagalan dalam proses tender. Namun peraturan Presiden terbaru Nomor 70 tahun 2012 membenarkan apa yang menjadi langkah panitia untuk melakukan penunjukkan langsung. Disadarinya, hukum tidak bisa berlaku surut. Namun melihat perkembangan kasus yang berulang kali bolak balik ke Kejaksaan ini sebaiknya dihentikan saja proses penyilidikannya.

BAP lama diketahui mentah, tiba-tiba muncul BAP baru yang mengarah kepada Harga Perkiraan Sendiri (HPS). DI pun minta untuk dilakukan pengecekan secara detail HPS yang telah dibuat. Ia menegaskan, mengacu pada salah satu buku yang ditulis Mudjisantoso, yang merupakan Kepala Bagian Advokasi LKPP menegaskan jika HPS yang

telah ditetapkan salah, maka larinya ke ranah perdata. Bukan ranah pidana. Salah kaprah penyidik menggiring ke ranah pidana korupsi. Pasalnya, kesalahan HPS masuk kategori posedur.

Ditegaskan pula bahwa kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah itu bersifat perdata.

Semua alasan-alasan tersebut sejatinya kata DI sudah diuraikan di depan penyidik. Sejauh ini pun, DI dan panitia lainnya selalu kooperatif. Ia hanya menaruh harapan beban yang diembannya selama tujuh tahun ini terasa makin berat dampak sosial dan psikologisnya.

Karenanya mereka meminta agar proses hukum bisa dipercepat. Ia berharap ada keputusan hukum yang terbaik. Terlebih para panitia ini juga merupakan para abdi negara. Bekerja untuk negara.

Senada dengan DI, AF menyampaikan beban yang dirasakan saat ini sangat begitu menyiksa. Apalagi saat mendengar pemberitaan-pemberitaan di media massa. Sejauh ini terkadang ada yang membawa angin segar namun ada pula yang dibaca begitu menyakitkan.

Angin segarnya adalah dalam beberapa kali pemberitaan media, seperti pernah disampaikan langsung oleh Kapolda NTB Brigjen Pol Moechgiarto waktu itu, ia siap akan menghentikan proses penyilidikan kasus yang bolak-balik dimentahkan Kejaksaan. Akan tetapi, pernyataan pimpinan tertinggi Polda NTB itu oleh penyidik

dikatakan hanya sebuah pernyataan. Proses hukum katanya tetap berlanjut. Hal itu jelas menjadi pertanyaan besar bagi AF dan tersangka lainnya.

Beberapa kali para tersangka sempat mau ditahan pascapemeriksaan di Mapolda NTB. Bisikan untuk membawa pakaian ganti didengarnya saat itu dari salah satu penyidik. Drama tangis pun pernah beberapa kali dialami pihak keluarga, karena informasi aka nada penahanan itu. ‘’Selama 2013 tidak pernah diperiksa,’’ kata AF. Lama kasus Alkes ini tidak terdengar. Informasi simpang siur para tersangka diduga dijadikan ATM pun tederngar. Hal itu jelas membuat para tersangka menjadi tambah sakit karena sudah jelas hal tersebut tidaklah mungkin dilakukan. ‘’Capek sudah pasti. Kepastian karirnya sebagai PNS menjadi tak jelas.

Dampak sosial ini yang kami rasakan sampai sekarang paling berat,’’ katanya dengan nada sedih.

Para penegak hukum semestinya bisa mengedepankan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum. ‘’Mestinya kan harus kedepankan kepastian hukum bukan kepastian dihukum,’’ ujarnya. Mereka tak menginginkan adanya kesan bagi aparat penegak hukum yang tak lagi mencari kebenaran hukum. Akan tetapi mengincar celah untuk memenjarakan orang. Perlu pula diingat katanya, setiap warga negara memiliki hak atas hukum. (rus)

Tak Tuntas dengan Empat Kapolda dan Tujuh Kajati Dari Hal. 1 Penanganan kasus ini terus berlanjut bertahun tahun, mewarnai pergantian pejabat di Kejaksaan Tinggi NTB dan Polda NTB, hingga penghujung 2014.

Benar saja. Harapan besar yang sempat dilontarkan Polda NTB bahwa kasus ini akan selesai Desember 2014, hanya tuntas di angan saja. Januari 2015 perkara ini berlanjut, menandai kasus Alkes Lotim “ulang tahun” ke tujuh, sejak mulai disidik tahun 2009 lalu, atau setahun setelah pengadaan.

Empat Kapolda, Tujuh Kejati Penyelesaian kasus Alkes RSUDdr.SoedjonoSelongyangtak kunjung tuntas, diduga tidak lepas dari minimnya sentuhan penyelesaian di tingkat elite Kejati NTB dan Polda NTB. Selama ini perkara ditangani, di tingkat penyidik, berulangkali terjadi adu argumentasi. Penyidik Kepolisian mempertahankan bahwa apa yang disodorkannya sudah lengkap, Kejaksaan merasa sebaliknya.

Beda di tingkat penyidik, beda pula ditataran elite yang memahami kasus hanya sebatas normatif. Pada pernyataannya Tanggal 11 Desember 2014 lalu, Kajati NTB, Fadil Zumhanna, SH, MH mengaku sangat risau karena perkara ini sudah berusia enam tahun. Fadil yang terkejut, meyakinkan akan tuntas dimasa tugasnya. Satu-satunya cara dengan komunikasi intens antara penyidik Kepolisian dengan jaksa penyidiknya. ‘’Makanya saya minta kepada jaksa peneliti untuk terus berkoordinasi dengan penyidik. Kalau sudah ada koordinasi yang baik, maka tidak perlu kasus ini sampai lima tahun penanganan, apalagi sampai harus molor terus,” sesalnya. Sebagai wujud komitmennya, pertemuan Tanggal 25 November 2014 lalu, menjadi tonggak upaya penyelesaian perkara. Kejati mengakui pertemuan itu menuai titik terang, setelah mengundang penyidik Ditreskrimsus Polda NTB dan BPKP, termasuk menyertakan pihak KPK. ‘’Waktu KPK datang

ke saya, langsung saya undang ekspose Polda NTB dan BPKP. Kami mengurai, apa sebenarnya masalahnya? padahal kan BPKP sudah menemukan kerugian negara,” bebernya.

Tidak ingin mencari siapa yang harus dikambinghitamkan, Fadil mengakui ada perbedaan memahami perkara antara jaksa penelitinya dengan penyidik Polda NTB. Tapi ia berusaha mengurai masalah dengan langsung mengevaluasi internalnya. Kepada jaksa penyidik, ia meminta sungguh – sungguh, melakukan koordinasi yang intens dengan segera meminta kembali berkas kasus tersebut untuk diteliti kembali.

Fadil Zumhanna bukan satu satunya Kajati yang menangani perkara ini. Berturut – turut perkara ini berpindah dari rezim Kajati yang satu ke Kajati yang lain. Mulai dari 2009, ketika kasus pertama kali masuk, Kajati saat itu dijabat Iskamto, SH,MH. Ketika itu perkara masih tahap awal, sehingga P19 masih dianggap wajar. Pergantian pucuk pimpinan kepada Amari, SH,MH. Kajati ini sebe-

narnya dikenal “garang”, karena nyaris tidak ada perkara yang dipeti-es-kan. Tapi perkara Alkes belummampudidorongnyakepengadilan. Perkara kemudian minim sentuhan saat Kajati dijabat Selamet Wahyudi,yang masa kerjanya hanya berumur kurang satu tahun. Penggantinya, Didik Darmanto, di masa itu fokus mendorong kasus APBD 2003 sehingga Alkes terindikasi tak tersentuh.

Muhammad Salim Kajati NTB berikutnya, juga belum mampu mem-finishing. Korps Adhyaksa kemudian dipimpin Novarida, juga tak tuntas melanjutkan kasus Alkes ini. Pengganti Novarida, Sugeng Pudjianto juga belum menuntaskannya.

Kini, di tangan Fadil Zumhanna, setidaknya sudah ada garansi untuk mempercepat prosesnya, meski pun perkara menjadi domain Polda NTB. Sejarah panjang juga terjadi di Polda NTB, sebagai pihak yang paling berwenang menangani kasus ini. Tahun 2009 lalu, korps Bhayangkara yang dipimpin Brigjen Pol. Surya Iskandar,

menandai berkas kasus ini ditangani Polda NTB, kala itu masih disebut Direktorat Reserse Kriminal (Dit Reskrim). Setelah masuk usia pensiun, Surya Iskandar diganti Brigjen Pol Arif Wachyunadi.

Arif Wachyunadi tergolong Kapolda dengan durasi terpanjang jabatannya, hampir tiga tahun.

Tapi toh tak kunjung rampung, sampai di masa kepemimpinan Kapolda Brigjen Pol Mohammad Iriawan, penyidik Polda harus memeriksa tambahan auditor BPKP Bali yang pernah mengaudit kasus Alkes Lotim.

Kapolda sekarang, Brigjen Pol Drs. Srijono, M.Si tersirat ada komitmen menyelesaikan perkara Alkes agar tidak terkatung – katung terus. Bahwa pertemuan empat pihak dengan KPK, BPKP dan Kejati, mengisyaratkan ada titik terang. Bahkan Kapolda yang dikenal sebagai motivator ini, meyakinkan perkara ini tidak akan sampai diambil alih KPK. ‘’Saya yakinkan kasus ini akan segera selesai. Tidak sampai diambil KPK ya,’’ tegas Kapolda, Brigjen. Srijono. (ars)

Senin, 12 Januari 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana menerima kalungan sorban di acara refleksi kepemimpinan AMAN di Kecamatan Ampenan.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didampingi Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana disambut barongsai saat hadir refleksi kepemimpinan AMAN di Kecamatan Ampenan.

Refleksi Empat Tahun AMAN di Kecamatan Ampenan REFLEKSI empat tahun masa kepemimpinan pasangan Kepala Daerah H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana berlanjut di Kecamatan Ampenan Sabtu (10/1) di aula gedung Sime Darby Cipta Holiday Ampenan. Agenda kelima dari enam rangkaian yang dilangsungkan di tiap kecamatan di Kota Mataram ini dihadiri oleh Camat Ampenan beserta seluruh jajaran Lurah setempat, Kepala SKPD lingkup Kota Mataram, serta ratusan masyarakat dari berbagai kalangan.

Diantaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan se-Kecamatan Ampenan. Yang salah satunya adalah Prof H. TGH Lukman Hakim.

Memasuki tahun terakhir masa jabatan pasangan AMAN (Ahyar-Mohan) memimpin Kota Mataram, agenda penyampaian refleksi kepemimpinan pasangan Kepala Daerah yang menang mutlak satu putaran pada Pemilukada 2010 lalu ini dikatakan Walikota Mataram H. Ahyar Abduh bertujuan untuk melaporkan secara langsung kepada masyarakat mengenai perkembangan Kota Mataram sejak dilantik pada 10 Agustus 2010 sampai dengan saat ini. Setiap tahun laporan serupa telah disampaikan secara konstitusional di hadapan Rapat Paripurna DPRD Kota Mataram dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ). Namun Walikota memandang pentingnya untuk disampaikan secara langsung di hadapan masyarakat menjelang berakhir masa jabatannya sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Ampenan menurut Walikota, memiliki arti istimewa bagi Kota Mataram baik secara sejarah maupun secara geografis. Salah satu simpul kemajuan Kota Mataran ada di Ampenan yang menjadikan Kota Mataram memiliki posisi strategis dibandingkan daerah lain karena memiliki selain wilayah darat juga memiliki wilayah laut. Sehingga Pemerintah Kota Mataram perlu untuk terus memicu sekaligus memacu pertumbuhan Ampenan di segala bidang. Pemerintah Kota Mataram juga terus berupaya untuk menjalin sinkronisasi dan harmonisasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi NTB untuk mengeksplorasi potensi yang ada di Kecamatan Ampenan. “Kalau Ampenan maju, Mataram akan maju”, ucapnya.

Namun diakui Walikota, dirinya belum cukup puas dengan keadaan Ampenan sekarang. Masih diperlukan kerja keras menangani Ampenan. Untuk merubah ampenan, Pemerintah Kota Mataram telah merintis pembuatan jalan di sepanjang garis pantai sepanjang 8 km dari Mapak sampai dengan wilayah Meninting. Selain itu, Pemerintah Kota Mataram juga telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana untuk pelaksanaan revitalisasi Ampenan. “Tahun 2015 ini ada anggaran Rp 4 miliar untuk merevitalisasi Kota Tua Ampenan. Untuk penyelesaian pelaksanaan revitalisasi di Jalan Pabean, Kali Jangkuk dan Jalan Energi.

Selain itu, Walikota mengingatkan mengenai persiapan Kota Mataram menjadi tuan rumah MTQ Nasional 2016. Kota Mataram harus mempercantik diri dengan memperbaiki fasilitas publik seperti jalan dan sebagainya, termasuk lampu-lampu jalan. Sekitar 15 ribu lampu jalan yang ada di Kota Mataram akan diganti dengan lampu LED yang lebih hemat energi.

Dihadapan peserta Refleksi, Walikota menegaskan bahwa dalam empat tahun masa kepemimpinannya, sejumlah capaian telah dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat secara sigifikan. Namun disamping itu ada juga kekurangan yang masih membutuhkan kerja keras semua pihak khususnya Kepala Daerah selaku pemegang kebijakan. Walikota dan Wakilnya H. Mohan Roliskana telah bertekad pada tahun terakhir ini akan menyelesaikan dengan sungguh-sungguh apa yang masih menjadi PR Pemerintah Kota Mataram untuk diselesaikan sesuai kemampuan anggaran.(Humas/*)

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan keberhasilannya baik di bidang infstruktur serta peningkatan PAD kepada tokoh agama dan masyarakat.

Camat Ampenan, Ki Agus M. Idrus saat memberikan sambutan acara refleksi kepemimpinan AMAN di Kecamatan Ampenan.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana didamping Camat Ampenan, Ki Agus M. Idrus duduk bersama saat acara refleksi kepemimpinan AMAN di Kecamatan Ampenan.

Penampilan gendang membuka acara refleksi kepemimpinan AMAN di Kecamatan Ampenan.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana foto bersama dengan toga dan toma usai refleksi.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana foto bersama dengan Camat dan seluruh lurah se - Kecamatan Ampenan.

Baruna Jaya Temukan Lokasi Kotak Hitam AirAsia Jakarta (Suara NTB) Kapal Baruna Jaya I berhasil menemukan lokasi kotak hitam (black box) pesawat AirAsia QZ8501 yang jatuh di perairan Selat Karimata pada 28 Desember 2014.

(ant/Bali Post)

PENGHARGAAN PANGLIMA TNI - Panglima TNI Jenderal Moeldoko berbicara kepada wartawan saat konfrensi pers setelah mendampingi tim SAR gabungan mengangkat ekor pesawat Air Asia QZ8501 di Lanud Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Sabtu (10/1). Dalam kesempatan tersebut Panglima TNI Jenderal Moeldoko memberikan penghargaan kepada para penyelam yang sudah berusaha mencari, menemukan, dan mengevakuasi ekor AirAsia QZ8501.

Terkait dengan ditemukannya kotak hitam tersebut Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo dan Tim Baruna Jaya akan memberikan keterangan pers di Posko BPPT Jakarta, Minggu siang (11/1).

Sebelumnya, sebanyak tiga kapal berhasil menangkap sinyal kotak hitam tidak jauh dari lokasi

penemuan ekor pesawat AirAsia. Tiga kapal yang berhasil menangkap sinyal kotak hitam pesawat AirAsia yaitu kapal Baruna Jaya, Java Interior, dan Kapal GeoSurvey.

Sinyal tersebut terdeteksi kurang lebih 1 km dari arah timur lokasi penemuan ekor pesawat berdasarkan keterangan Direktur Operasional Basarnas Marsma

SB Supriyadi.

Sementara untuk ekor AirAsia QZ8501 sendiri telah diangkat dan diangkut oleh Kapal Crest Onyx menuju ke Pelabuhan Kumai siang ini.

Tim SAR gabungan juga menemukan serpihan baru yang kemudian diangkut ke Pelabuhan Panglima Utar Kumai oleh Kapal Trisula. (ant/Bali Post)

Tragedi AirAsia Momentum Benahi Kemenhub Surabaya (Suara NTB) Presiden Joko Widodo menilai musibah jatuhnya AirAsia QZ8501 di Selat Karimata, Kalimantan Tengah, pada 28 Desember 2014 adalah momentum untuk membenahi Kementerian Perhubungan.

“Kini saatnya mereka berbenah karena sudah bertahun-tahun seperti itu dan dibiarkan,” kata Joko Widodo di PT PAL Indonesia, Surabaya, Sabtu.

Namun pembenahan itu idealnya tidak hanya dilakukan di Kementerian Perhubungan, apalagi ada hal yang ikut mendukung kinerja Kementerian Perhubungan.

“Lihat saja Angkasa Puranya ada, AirNav juga ada, dan lainnya. Untuk itu harus di-

lakukan pembenahan total,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi pembenahan harus diterapkan pada semua kementerian. “Soalnya kondisi buruk terjadi hampir di semua kementerian,” kata dia.

Jokowi menunjuk pembekuan sementara sejumlah maskapai penerbangan di Indonesia yang disusul oleh kian ramainya pemberitaan media massa mengenai dugaan permainan ijin penerbangan.

“Pada saat yang sama juga terjadi peristiwa hilangnya pesawat AirAsia QZ8501 di Selat Karimata, Kalimantan Tengah,” kata dia.

Namun Jokowi menegaskan pembenahan tidak merugikan maskapai pener-

bangan yang melayani masyarakat di Tanah Air, kendati pembenahan memang wajib diwujudkan.

“Dengan demikian, pada masa mendatang bisa merasakan manfaat dari layanan penerbangan secara baik, nyaman, dan aman. Begitu halnya dengan layanan di transportasi umum lain seperti kereta api dan kapal laut,” kata Presiden.

Menyusul musibah AirAsia QZ8501 Menteri Perhubungan Ignatius Djonan merombak besar-besaran kementeriannya. “Seperti di Kementerian Perhubungan tampak sejumlah pejabat dimutasi dan ada pula yang di bebastugaskan,” kata Jokowi. (ant/Bali Post)