Snt12022015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS, 12 FEBRUARI 2015

16 HALAMAN NOMOR 282 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Surati Walikota Mataram

(Suara NTB/fit)

Ketua DPRD Sampaikan Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Walikota Mataram (Suara NTB) DPRD Kota Mataram, 10 Februari lalu, menyurati Walikota Mataram. Surat bernomor 170/32/DPRD/ II/2015 yang diteken Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., (HDS) berisi pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Walikota Mataram. HDS dalam keterangan resmi di hadapan wartawan Rabu (11/2) menyampaikan, berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2 lampiran UU No. 1 tahun 2015 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2014 ten-

H. Didi Sumardi, SH

tang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.

Perppu itu menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota memberitahukan secara tertulis kepada bupati Walikota dan KPU kabupaten/ kota mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota dalam waktu paling lambat enam bulan sebelum masa jabatan Bupati/walikota berakhir. ‘’Surat ini juga kita (DPRD Kota Mataram, red) tembuskan ke KPU Kota Mataram,” sebut HDS di ruang kerjanya.

Sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab Dewan yang diamanahkan untuk melakukan upaya dalam rangka membangun demokrasi yang baik, pihaknya terus mencermati perkembangan dan dinamika perpolitikan. Ini juga merupakan suatu ajakan dan imbauan kepada semua pihak yang memberi perhatian terhadap pembangunan demokrasi. ‘’Khususnya melalui penyelenggaraan pemilihan Walikota,” cetusnya.

Bersambung ke hal 15

Gubernur Dengarkan Keluhan Warga Labangka

(Suara NTB/arn)

TINJAU LABANGKA - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi didampingi Bupati Sumbawa, H. Jamaluddin Malik meninjau lahan jagung di Labangka, kemarin.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Gubernur NTB DR. TGH.M. Zainul Majdi didampingi Bupati Sumbawa Drs. H. Jamaluddin Malik melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumbawa tepatnya di Desa Labangka I, Kecamatan Labangka Rabu (11/2) kemarin.

Dalam rangka meninjau kondisi sektor pertanian khususnya tanaman jagung yang merupakan salah satu program unggulan Pemprov NTB. Pada kesempatan tersebut, Gubernur menerima keluhan dari masyarakat setempat.

Gubernur NTB melihat langsung lahan jagung di Kecamatan Labangka. Selanjutnya Gubernur menggelar dialog sekaligus menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka pengembangan jagung sebagai salah satu komoditi unggulan terbesar di Sumbawa. Beberapa hal yang dipersoalkan petani, diantaranya ketersediaan Saprodi.

Bersambung ke hal 15

Kasus TPA Batu Putih KSB

Kejaksaan Tetapkan Tiga Orang Tersangka TO K O H

Mataram (Suara NTB) Gelar perkara internal Kejaksaan Tinggi NTB akhirnya menyimpulkan, kasus dugaan penyimpangan pembangunan proyek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Batu Putih, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bisa ditingkatkan ke penyidikan. Menyusul peningkatan status ke tingkat penyidikan, Kejaksaan menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus yang diusut pertengahan 2014 itu.

Monev Program SKPD PEMPROV NTB menepis anggapan sejumlah fraksi di DPRD NTB yang mengatakan bahwa tugas Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D) tak jelas. Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH mengatakan, berdasarkan Pergub No. 37 Tahun 2014, tentang TGP2D, Bersambung H. Muhammad Nur ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ist)

Saham Tujuh Persen PEMERINTAH pusat akan mengkaji ulang pembelian (divestasi) tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT). Anjloknya harga komoditi internasional menjadi salah satu pertimbangan review tersebut dilakukan.

Menyikapi rencana tersebut, Bersambung ke hal 15

M. Husni (Suara NTB/dok)

Tiga tersangka itu LHG, IS dan DS. ‘’Sudah dianggap cukup bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan, sehingga mereka dijadikan tersangka,” beber Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Rabu (11/2).

Diakui, tim Pidsus sebelum-

nya sudah gelar perkara untuk membedah kesimpulan kasus dugaan korupsi pada proyek TPA senilai Rp 6,7 miliar ini. Dari hasil gelar perkara, dua alat bukti cukup, sehingga tiga orang yang dianggap paling bertanggung jawab itu dijadikan tersangka.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 3 Undang - Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang - Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bersambung ke hal 15

Pilkada

Hanura NTB Harapkan Otonomi Partai Mataram (Suara NTB) Meski di pemerintahan sudah menganut prinsip otonomi, namun di kalangan parpol, istilah ini tampaknya belum diadaptasi sepenuhnya. Keputusan menyangkut penentuan kepala daerah yang diusung di kabupaten/kota tampaknya masih disetir oleh kepengurusan parpol di tingkat pusat. Namun, pola ini diharapkan mulai berubah.

Sekretaris DPD Hanura Provinsi NTB, Suharto, ST, MM, yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (11/2) kemarin menjelaskan bahwa saat ini, Partai Hanura memang masih menganut sistim pengambilan keputusan yang terpusat.

Di mana, keputusan final menyangkut siapa yang akan diusung sebagai kepala daerah di tingkat kabupaten/kota masih berada di tangan pengurus di tingkat pusat atau DPP. Menurut Suharto, untuk Pilkada kabupaten/kota di NTB, jajaran pengurus tingkat kabu-

paten/kota masih melakukan penjaringan dan sebagian lainnya telah membuka pendaftaran.

“Artinya, kalau pendaftaran itu resmi partai kita dipinang oleh kandidat,” ujarnya.

Namun, proses panjang penentuan arah dukungan Hanura di Pilkada kabupaten/ kota ini terlebih dulu harus melalui rekomendasi oleh DPD Hanura NTB, sebelum akhirnya diputuskan oleh DPP Hanura.

“Jadi masih di pusat yang menentukan,” ujar anggota DPRD NTB ini.

Suharto berharap, pola ini bisa mengalami perubahan dalam Munas Hanura yang digelar pada 13 hingga 15 Februari mendatang. “Kalau yang berjalan sekarang memang masih seperti itu. Tapi setelah Munas, siapa tahu ada kebijakan baru. Siapa tahu hanya cukup satu tingkat di atasnya, untuk memperpendek birokrasi,” ujarnya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

PROYEK - Salah satu item proyek TPA Batu Putih KSB yang disidik Kejati NTB.

Bupati Lotim Diminta Batalkan Pencabutan Izin PT. ESL Mataram (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moh. Ali Bin Dachlan, SH diminta membatalkan pencabutan izin PT. Eco Solution Lombok (ESL) yang akan mengembangkan Pantai Pink Jerowaro Lotim. Informasinya, Bupati telah mencabut izin investor tersebut pada Oktober 2014 lalu.

Saat ini, tim dari Pemprov NTB sedang mengupayakan mediasi antara investor dengan Bupati terkait dengan pencabutan izin tersebut. Namun, upaya mediasi yang meminta Bupati meninjau atau membatalkan pencabutan izin PT ESL tersebut masih belum membuahkan hasil.

“Kalau Pak Bupati tak bersedia lagi dalam upaya mediasi itu maka nanti akan dipanggil Pak Gubernur.

Bersambung ke hal 15 Andi Pramaria (Suara NTB/dok)

Kajati NTB Lantik Satgas Pemberantasan Korupsi Mataram (Suara NTB) Kajati NTB Fadil Zumhanna, SH,MH Rabu (11/2) melantik tim penanganan dan penyelesaian tindak pidana korupsi (P3TPK), di aula setempat. Tim ini dibentuk untuk mempercepat penanganan perka-

ra korupsi yang masuk ke Kejaksaan.

Tim ini beranggotakan 25 orang, terdiri dari semua unsur di Kejaksaan.

Mulai dari Intelijen, Pidsus, Pidum, Datun. Tugas mereka sesuai SOP (standar operasional prosedur), melak-

sanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai eksekusi.

Mereka diambil sumpah jabatan, selain dihadiri Kajati, juga oleh Wakajati Arifin Bachroedin, SH,MH dan Aspidsus Suripto Irianto, SH. “Mereka yang dilan-

tik ini orang - orang pilihan, yang punya kompetensi, komitmen moral dalam penegakan hukum, khususnya tindak pidana korupsi,” kata juru bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH, usai pelantikan.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 12 Februari 2015

Halaman 2

SKPD Kurang Terobosan

Pengelolaan Kebersihan Pasar Tak Sesuai Harapan

Jaga Kebersihan Lingkungan AWAL tahun ini, temuan kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kota Mataram meningkat dibandingkan tahun lalu.

Dari periode Januari sampai Februari ini, kasus DBD yang ditemukan sebanyak 78 kasus. Sebagai langkah pencegahan, Lurah Pagesangan Timur, H. Halil mengajak warganya menjaga kebersihan lingkungan. Imbauan kepada warga ini disampaikan melalui Kepala Lingkungan yang ada di wilayahnya.

Halil mengatakan belum lama ini pihaknya telah memanggil seluruh Kepala Lingkungan untuk membahas antisipasi DBD ini. “Saya sampaikan kepada Kepala Lingkungan beberapa hal seperti saya mengajak mereka untuk mengimbau warga untuk menjaga kebersihan lingkungan mereka dan juga gotong royong bersama membersihkan lingkungan,” jelasnya ditemui di kantornya, Rabu (11/2).

Selain itu, pihaknya juga mengirimkan surat himbauan dan surat tersebut dibacakan melalui pengeras suara yang ada di masjid, surau, maupun tempat ibadah lainnya. Dengan demikian warga menjadi lebih waspada untuk mencegah penyakit ini. Halil mengatakan ada tiga warga Pagesangan Timur yang terkena DBD belum lama ini. Ketiga warga ini berasal dari Lingkungan Gebang Baru dan telah tertangani dengan baik.

Setelah mengetahui ada warganya yang terkena DBD, pihaknya langsung meneruskan informasi ini ke Puskesmas terdekat dan Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram agar segera dilakukan fogging (pengasapan). “Fogging sudah dilakukan hari Senin (9/2) lalu,” ujarnya.

Halil juga mengimbau warga agar memperhatikan tempat-tempat penampungan air di sekitar rumahnya seperti pot bunga karena tempat-tempat tersebut bisa menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab DBD. Bersama Dikes Kota Mataram, pihaknya juga langsung turun ke rumah-rumah warga untuk mengecek jentik nyamuk aedes aegypti.

“Saya juga turun langsung ke rumah-rumah warga dan minta warga menerapkan pola 3M (menguras, menutup dan mengubur) tempat penampungan air.

Termasuk kaleng-kaleng bekas itu supaya ditimbun saja. Kita juga sudah bagikan bubuk abate kepada warga di semua lingkungan,” ujarnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan pengelolaan kebersihan di pasarpasar tradisional di Kota Mataram tak sesuai harapan. SKPD teknis yang menangani hal tersebut menurutnya kurang terobosan-terobosan dalam menangani kebersihan di pasar tradisional. “Beberapa upaya yang dlakukan dinas induknya, terobosanterobosan yang dilakukan tidak memenuhi harapan kita seperti soal kebersihan atau manajemen pasar secara keseluruhan,” jelasnya, Rabu (11/2).

Untuk itulah pihaknya mencoba menggandeng pihak ketiga untuk mengelola kebersihan di pasar tradisional mulai awal tahun 2014 lalu.

Pilot project pengelolaan kebersihan pasar oleh pihak ketiga ini baru dilaksanakan di Pasar Pagesangan. Karena dinilai belum sesuai harapan, maka penanganan kebersihan pasar oleh pihak ketiga ini kembali dilanjutkan tahun ini.

Rencananya setelah pihak ketiga dinilai sukses mengelola kebersihan Pasar Pagesangan, program ini akan direplikasi di pasar lainnya yaitu Pasar ACC dan Pasar Cakranegara. Namun rencana ini ditunda sampai kinerja pihak ketiga ini telah sesuai seperti yang diharapkan Pemkot Mataram. “Kita berharap pasar tradisional yang menggunakan pendekatan-

pendekatan manajemen modern,” ujarnya.

Pengelolaan kebersihan pasar oleh pihak ketiga ini disampaikan Mohan tidak permanen. Dilibatkannya pihak ketiga ini dalam rangka bagaimana mereka menularkan sistem bagaimana pengelolaan kebersihan pasar yang baik. Dengan demikian diharapkan pihak pengelola pasar bisa mencontoh dan melanjutkan apa yang telah dilakukan pihak ketiga.

“Maka kalau itu sudah berjalan kita harapkan kemudian instrumen yang dimiliki pemerintah akan bekerja disana. Setelah itu project ini kita pindah ke tempat lain. Tapi sampai saat ini belum sesuai dengan yang kita harapkan,” cetusnya.

Seharusnya tahun 2015 project ini telah bisa direplika-

si di dua pasar lainnya. Sepanjang pengelolaan kebersihan pasar oleh pihak ketiga selama tahun 2014 diharapkan bisa memberikan hasil posi-

tif. Namun berdasarkan hasil evaluasi pihaknya di akhir 2014 hasilnya belum memuaskan. “Makanya saya berikan kesempatan di tahun 2015 ini

dengan catatan-catatan dan kekurangan kemarin bisa dilengkapi dan kalau ini berhasil, kita akan coba di pasar lain,” jelasnya. (ynt)

KURANGNYA SDM yang dimiliki BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kota Mataram dan Kemetrologian pada Diskoperindag Kota Mataram, menjadi sorotan anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, Fuad Sofian Bamasaq, SH. Ia menegaskan, tidak boleh ada kekosongan pada sebuah institusi, terlebih hal itu terkait pelayanan kepada masyarakat. ‘’Jadi, itu tidak boleh dibiarkan kosong,’’ cetusnya menjawab Suara NTB via ponsel, Rabu (11/2) kemarin. Karena, menurut Fuad, kalau terjadi kekosongan pegawai pada SKPD seperti BLH dan Kemetrologian, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Terkait hal ini, Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) Kota Mataram yang diketuai oleh Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, semestinya cepat melakukan inventarisasi SKPD mana saja yang masih kekurangan SDM. Namun demikian, kata Fuad, bukan berarti Baperjakat belum berperan. ‘’Baperjakat sudah berbuat, hanya saja belum maksimal,’’ imbuhnya. Karena bagaimanapun juga, lanjutnya, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu dengan tidak adanya pegawai yang melayani pada bidang-bidang tertentu. Politisi PDI Perjuangan ini, menilai, penempatan staf dari SKPD yang menerbitkan izin di BPMP2T (Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Mataram sangat penting. ‘’Supaya, ketika ada masalah di lapangan, tidak saling tunjuk,’’ ucapnya. Kondisi ini, sambung Fuad, akan disampaikan pihaknya kepada Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram agar segera disikapi. Pada bagian lain, ia juga menyoroti masalah perizinan. ‘’Saya melihat ada yang kurang pas, dimana lemahnya, ini yang akan kita telusuri,’’ tandasnya. (fit)

(Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) Kasus penyakit deman berdarah dengue (DBD) di Kota Mataram disebutkan meningkat belakangan ini. Pada Bulan Januari lalu, Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram mencatat temuan 30 kasus DBD menyebar di seluruh wilayah Kota Mataram.

Temuan ini meningkat sampai awal Februari dengan jumlah temuan menjadi 78 kasus.

Untuk mencegah semakin tingginya kasus DBD di Mat-

aram, Dikes Kota Mataram akan menambah anggota tim foggging (pengasapan). Demikian disampaikan Kepala Dikes Kota Mataram, dr. Usman Hadi kepada Suara NTB. Usman mengatakan tenaga fogging (pengasapan) yang ada saat ini hanya 12 orang. “Kita akan lihat trennya lagi. Kalau trennya naik akan kita buat tim lagi untuk fogging ini sehingga bisa mempercepat penanganan DBD di Kota Mataram,” jelasnya.

Karena keterbatasan per-

sonel ini, fogging dilakukan hanya di lingkungan di mana ada warganya yang telah positif DBD. Usman mengatakan fogging ini sebaiknya dilakukan sebelum matahari terbit atau setelah Subuh karena lebih efektif. “Sebaiknya dilakukan sebelum matahari terbit.

Itu yang paling bagus dan selama ini kita masih lakukan di tempat-tempat yang positif demam berdarah,” jelasnya.

Pada saat curah hujan tinggi, pihaknya tidak terlalu kha-

watir kasus DBD akan meningkat. Menurutnya pada saat intensitas hujan tinggi, jentikjentik nyamuk akan terbawa aliran air hujan dan tidak bisa berkembang biak. Jentik nyamuk pemicu DBD ini akan cepat berkembang pada saat cuaca tidak menentu seperti hujan yang disertai panas. “Faktor cuaca sangat mempengaruhi.

Pada saat panas-hujan, suhunya bagus untuk perkembangan jentik nyamuk. Kalau pada saat cuaca panas, jentik nyamuk

akan cepat mati,” jelasnya.

Namun meski demikian pihaknya tetap mengimbau kepada warga untuk waspada dan menjaga kebersihan lingkungan serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

Usman mengatakan tingginya kasus DBD di Kota Mataram belum bisa dikatakan endemik. Jika masuk kategori endemik, kasusnya meningkat tajam. Memang diakui tiap tahun selalu ada temuan kasus DBD tapi jumlahnya tidak sebanyak tahun ini. (ynt)

Pilkada Kota Mataram

Bila Langgar Undang - undang

Gerindra Pastikan Usung Kader

Komisi ASN Rekomendasikan Putusan Mutasi Ditarik

Mataram (Suara NTB) – DPC Partai Gerindra Kota Mataram memastikan akan mengusung kadernya untuk bertarung pada Pilkada Kota Mataram. Kepastian ini disampaikan Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kota Mataram, Muhtar, SH., menjawab wartawan di DPRD Kota Mataram, Rabu (11/2). Menurutnya, keputusan Gerindra mengusung kader pada Pilkada Kota Mataram, merupakan instruksi DPP Gerindra.

Muhtar tidak menampik keputusan partai besutan Prabowo Subianto ini untuk mengusung kadernya dalam Pilkada, selain melaksanakan instruksi DPP, juga sebagai bentuk gengsi politik. Seperti diketahui, Gerindra merupakan pemenang kedua dalam Pemilu 2014 lalu. Di DPRD Kota Mataram Gerindra memperoleh enam kursi dari total 40 kursi parlemen. Hanya butuh dua kursi lagi bagi Gerindra untuk bisa mengusung calon.

Meski hanya membutuhkan dua kursi lagi, Muhtar mengaku, tetap menjalin komunikasi politik dengan sejumlah parpol. Kendati begitu, sampai saat ini Gerindra belum menentukan partai mana yang bakal diajak berkoalisi. ‘’Prosesnya mengalir saja,’’ cetusnya. Mengenai syarat pendidikan terakhir calon kepala daerah, menurut Muhtar tidak akan menjadi kendala bagi parpolnya untuk mengusung kader. ‘’Kader Gerindra rata-rata sudah sarjana,’’ akunya.

Muhtar Muhtar membantah, keberanian Gerindra mengusung kader lantaran figur yang selama ini disebut-sebut sebagai calon kuat, pencalonannya bakal tersandung masalah ijazah terakhir. ‘’Ini tidak ada korelasinya dengan calon incumbent. Mau dia maju atau tidak, Gerindra tidak pernah takut,’’ tegasnya. Dari internal Gerindra, ada tiga nama yang mengemuka. Seperti H. Abdul Karim, Bq. Elok dan Wilgo Zainar. ‘’Mbak Elok ini kan bisa menjadi ikon mewakili perempuan. Apalagi dia punya ciri khas dengan jilbab merahnya,’’ sebut Muhtar. Meskipun sudah banyak nama kader yang mencuat ke permukaan, tetapi untuk menentukan siapa yang layak maju dalam Pilkada Kota Mataram nantinya, akan diputuskan oleh DPP Gerindra. ‘’Nanti akan ada tim survei dari DPP yang akan melakukan survei elektabilitas kader,’’ tandasnya. (fit)

BKD akan Ajukan Formasi CPNS Tahun 2017 nanti kita lihat dan akan usulkan di formasi 2017,” kata Dewi dikonfirmasi Selasa (10/2).

Kalaupun dipaksakan rotasi pegawai kata Dewi, tidak mungkin dilakukan karena mengingat instansi lain juga masih ada kekurangan atau membutuhkan karyawan. Selain itu juga, tenaga yang dibutuhkan di BLH merupakan tenaga teknis yang benar - benar memahami persoalan limbah dan lain sebagainya. “Gimana kita mau bawa karyawan lain, kalau tidak sesuai keinginan percuma juga,” paparnya.

Diakui, sarjana teknis yang dibutuhkan memang sulit dan belum ada formasi. Tetapi, pihaknya akan tetap mengusahakan agar formasi CPNS bisa diusulkan

2017 mendatang. “Kita usahakan dulu sih,” ujarnya. Diberitakan sebelumnya, BLH serta bagian metrologi pada Diskoperindag Kota Mataram kekurangan SDM berkualitas. BLH tidak bisa menempatkan karyawan berkompeten di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram. Bahkan diduga ditolak karena dinilai tidak good looking. Selain itu, pengkajian terkait instalasi pengelolaan limbah (ipal) di rumah sakit, hotel serta usaha laundry dan hotel sulit dilakukan karena kekurangan tenaga. Sementara itu, bagian metrologi pun harus melibatkan Pemerintah Provinsi NTB untuk tera ulang karena kewenangan masih di tangan Pemprov. (cem)

Mataram (Suara NTB) Komisioner Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Pemberdayaangunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpa RB) Dr. Nuraida Mukhsen mengancam akan merekomendasikan agar keputusan mutasi yang dilakukan oleh Pemkot Mataram agar ditarik, bilamana proses penempatan serta pemberhentian pejabat tidak sesuai aturan atau melanggar undang - undang.

“Kalau pemda menyalahi aturan khususnya Undang - undang ASN, kita akan rekomendasikan supaya keputusan mutasi itu tarik,” kata Nuraida dikonfirmasi via telepone, Selasa (10/2) malam.

Terkait dinonjobkan dua orang pejabat, Nuraida belum mendapatkan informasi secara resmi. Kalaupun ada, ia menyarankan agar pejabat tersebut secara resmi bersurat dan kemudian akan ditindaklanjuti. Bentuk tindaklanjut, nanti pihaknya memanggil Sekda selaku baperjakat dan BKD untuk mengklarifikasi serta memeriksa dokumen terkait alasan dinonjobkan kedua pejabat tersebut.

“Pasti diproses kita agenda-

kan untuk periksa semua, termasuk Baperjakat sebagai sekda dan bersangkutan,” ujarnya.

Dijelaskan, proses pemberhentian pejabat bisa dilakukan karena masa pensiun atau ada pelanggaran hukum terhadap pekerjaan yang dijalankan. Seandainya seseorang diberhentikan karena dasar tidak kuat, maka bisa saja orang tersebut menuntut baik melalui komisi ASN dan penegak hukum.

Dalam undang - undang ASN tahun 2014, pejabat tingkat eselon I dan II yang mengisi jabatan batas usia 60 tahun. Sementara tidak memegang jabatan 58 tahun. Seseorang diberhentikan dari jabatan tidak dengan alasan kuat maka yang bersangkutan bisa menuntut, karena jelas melanggar undang - undang.

Kaitannya dengan dua pejabat staf ahli yang

dinonjobkan, Nuraida tidak mau berspekulasi dan akan menunggu laporan secara resmi dari bersangkutan. Tetapi yang jelas, ia meminta agar Pemkot Mataram mengkaji serta mengevaluasi kebijakan yang diambil, sehingga tidak ada unsur suka atau tidak s u k a . (cem)

(Suara NTB/cem)

(Suara NTB/ynt)

Dikes akan Tambah Petugas ”Fogging”

Tidak Boleh Ada Kekosongan

Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan mengajukan formasi CPNS tahun 2017 mendatang. Seperti diketahui, beberapa SKPD lingkup Pemkot Mataram, diantaranya Badan Lingkungan Hidup dan Bagian Metrologi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mengalami kekurangan SDM. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany menyampaikan, memang sudah menerima laporan terhadap kekurangan SDM berkualitas di BLH serta instansi lainnya, sehingga pihaknya mengusahakan akan mengajukan formasi sesuai dengan permintaan SKPD pada penerimaan CPNS 2017 mendatang. “Makanya,

(Suara NTB/ynt)

BELUM SESUAI HARAPAN - Pengelolaan kebersihan di Pasar Pagesangan ini ditangani pihak ketiga. Dipilihnya pihak ketiga karena selama ini pengelolaan kebersihan oleh dinas teknis dinilai masih belum sesuai harapan.

Walikota Klaim Nonjob Pejabat Sesuai Keperluan Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menjelaskan, penempatan para pejabat pada posisinya itu dengan orientasi bahwa orang tersebut dinilai mampu melaksanakan tugas dan amanah yang dipegang. Adapun dinonjobkannya pegawai itu sesuai dengan keperluan dari pemerintah daerah. “Orientasi itu saya tidak bisa komentari,” kata Walikota ketika diminta tanggapan soal dua staf ahli yang dinonjobkan pada mutasi beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, sebelumnya orang nomor satu di Kota Mataram ini berulang kali mengatakan tidak ada pejabat yang dinonjobkan ataupun dipromosikan naik. Kenyataannya,

Rudi Suryawan sebelumnya menjabat Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pengendalian Pembangunan serta Sudenom Sekretaris Dinas Kesehatan dipromosikan atau naik jadi menjadi eselon dua atau masing – masing menjabat sebagai Kepala Dikpora dan Bakesbangpoldagri Kota Mataram.

Sementara itu, H. Ibrahim serta Ida Bagus Jayantha dengan pangkat eselon dua dengan posisi staf ahli dinonjobkan.

Padahal, sisa masa pensiun H. Ibrahim masih satu tahun sembilan bulan dan Ida Bagus Jayantha tinggal sembilan bulan.

Dikatakan, menonjobkan pegawai serta promosi tersebut dilihat dari kebutuhan atau keperluan birokrasi. Ia pun me-

merintahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, HL. Makmur Said mengkomunikasikan dengan baik - baik kepada H. Ibrahim dan Ida Bagus Jayantha tertang rencana tersebut.

Saat komunikasi pun, tidak ada persoalan apa – apa terkait proses tersebut. “Saya tidak tahu akhirnya kalau tidak ada kepuasan di belakang, karena awalnya tidak ada masalah,” paparnya.

Semua pejabat lanjutnya tetap dibutuhkan, terutama sosok H. Ibrahim yang dinilai baik dalam bekerja. Namun Walikota tidak menerangkan secara pasti terkait aturan atau dasar dinonjobkannya kedua pejabat tersebut. (cem)

SUARA NTB Kamis, 12 Februari 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Siapkan 15.000 Rumah Murah PT. DASAR Group tahun ini merencanakan ikut berkontribusi mendukung program pemerintah pusat untuk pengadaan 1 juta rumah murah. Setidaknya untuk NTB, dapat dituntaskan membangun sebanyak 15.000 unit rumah murah.

Presdien Direktur PT. Dasar Group, H. Ahmad Rusni, SE, MM ditemui di Mataram, Selasa (11/2) mengungkapkan, beberapa lokasi pembangunan perumahannya diantaranya di Gondang, Lombok Utara, Bakong, Lombok Barat dan beberapa daerah lainnya hingga di pulau Sumbawa telah disiapkan lahannya. Untuk Lombok Tengah dan Lombok (Suara NTB/bul) Timur kemungkinan program H. Ahmad Rusni rumah murah ini tidak bisa dilaksanakannya karena persoalan tingginya harga tanah.

Jika pemerintah telah menetapkan rumah subsidi type 36 harganya Rp 135 juta/unit, harga yang ditawarkannya Rp 126 juta/ unit. Pemerintah juga telah menetapkan minimal uang muka 10 persen dari harga rumah atau sekitar Rp 12 juta. Untuk uang muka ini, H. Ahmad Rusni menekankan bisa dicicil setiap bulan hingga tuntas. Cicilannyapun tidak ditekankan, seberapapun adanya. “Kalau ada Rp 100.000, atau Rp 200.000 sebulan, tidak jadi soal. Kami berikan keringanan,” demikian menurutnya.

Selain itu, PT. Dasar Group telah mencanangkan program baru kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Yakni program tersebut adalah Kredit Berjangka Syariah (KBS) yang menawarkan rumah dengan kredit bulanan yang cukup rendah. Program KBS ini, berlaku untuk semua unit rumah yang dibangunnya seNTB. “Silakan, mau pilih lokasi dimana saja, dengan type rumah apa saja, bisa diambil melalui program KBS kami,” terangnya.

Program KBS ini diutamakan bagi pedagang kaki lima (PKL), umumnya masyarakat yang tak memiliki penghasilan rutin bulanan. Tidak terkecuali kepada nasabah yang sudah tidak diperbolehkan lagi mendapat kredit oleh perbankan. Kuncinya, kata H. Ahmad Rusni, calon konsumen yang bersangkutan bersedia membayar kredit bulanan. Pembayarannya tidak melalui proses bank, tetapi disetorkan langsung ke kantor PT. Dasar Group di Jalan TGH. Ali Batu nomor 1 Lingkar Selatan.

Karena prosesnya tidak melalui bank, pembayaran dipatok jauh lebih rendah dari bunga bank yang saat ini rata-rata di atas sepuluh persen per tahun efektif. H. Rusni menyebut, konsumen yang memakai program KBS ini dikenakan kelebihan pembayaran setiap tahun maksimal 6 persen. Kelebihan pembayaran 6 persen tersebut terinci 2,5 persen untuk penarikan zakat, 2,5 persen untuk memenuhi kebutuhan operasional pegawai perusahaan, serta 1 persennya untuk keuntungan dari modal yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menyediakan perumahan tersebut.

“Totalnya 6 persen per tahun kelebihan pembayaran. Jauh lebih rendah dari perbankan yang rata-rata bunga pinjaman di atas 10 persen per tahun. Kuncinya yang terpenting siap bayar saja,” demikian dikatakannya. (bul)

Proton Resmi Buka Cabang di Mataram Mataran (Suara NTB) PT. Proton Edar Indonesia secara resmi memperluas jaringan dealernya di Kota Mataram, dengan nama Proton Edar Nusa Tenggara Barat. Pada peresmian Rabu (11/2), hadir Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh serta Presiden Direktur PT. Proton Edar Indonesia, Mohd.

AshriBinKhayan.ProtonEdarNusaTenggaraBaratmerupakandealer resmi 1S dan 2S Proton yang menawarkan pejualan produk mobil Proton,sukucadangdanlayananpurnajual(aftersales)untukWilayah Mataram dan seluruh Kabupaten/Kota lainnya di provinsi ini.

Proton Edar Nusa Tenggara Barat mengambil lokasi di Jalan Sandubaya Komplek Ruko Mandalika, 16-17 Sweta Mataram.

Dilengkapi dengan ruang pamer (showroom) yang nyaman dan modern yang menampilkan seluruh produk-produk Proton. Sedangkan untuk layanan purna jual, Proton Edar Nusa Tenggara Barat memiliki kelengkapan perbengkelan yang memadai, beralamat di Kampung Semarang RT.02 Prapen Praya Lombok Tengah.

“Wilayah Indonesia Timur, Nusa Tenggara Barat merupakan pasar yang sangat berkembang dan kehadiran Proton merupakan langkah yang tepat dalam melihat dan merasakan langsung mobil Proton yang memiliki kualitas tinggi dan harga terjangkau,” demikian Presiden Direktur PT. Proton Edar Indonesia, Mohd. Ashri Bin Khayan. Sebagai bentuk apresiasi dan pengenalan kepada konsumen di wilayah Mataram dan Kabupaten/Kota lainnya. Proton memberikan program penjualan di mana para pembeli dapat memilih hadiah langsung berupa Samsung Galaxy Tab4 7 inci, Notebook Asus X450 CA dan sepeda lipat Polygon Urbano 13, khusus untuk pembelian mobil Proton type apapun. Berlaku sejak 11 Februari 2015 atau sejak diresmikannya Proton Edar Nusa Tenggara Barat.

Program penjualan ini berlaku di seluruh dealer Proton dengan ketentuan pembelian mobil type Neo R3, Exora Bold, Exora Prime, Preve dan Suprima. Periode penjualan berlaku hingga akhir Februari ini. Proton Edar Nusa Tenggara Barat telah menargetkan minimal mampu menjual 80 unit setahunnya untuk tahap awal. Jumlah ini sebagian dari target penjualan 6.000 unit/tahun se-Indonesia.

Sementara, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memberi signal produk Proton memiliki spesifikasi yang layak untuk menjadi mobil dinas pejabat di Kota Mataram. Tidak menutup kemungkinan Proton memiliki peluang yang sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya untuk mengajukan diri bersaing memenuhi kebutuhan kendaraan dinas pejabat di kota ini. “Type seperti ini cocok untuk mobil dinas. Kota Mataram tidak tertutup untuk semua jenis investasi pada umumnya, asalkan bisa saling menguntungkan. Kita harapkan keberadaan Proton bisa menampung pekerja-pekerja lokal,” demikian H. Ahyar. (bul/*)

(Suara NTB/bul)

PERESMIAN – Peresmian dealer Proton di Mataram, ditandai dengan pengguntingan pita oleh Walikota Mataram dan manajemen Proton, Rabu (11/2).

PROPERTY

TRAVEL

(Ant/Bali Post)

RUMPUT LAUT - Petani memikul rumput laut hasil panennya di pinggiran pantai Dusun Kertasari, Desa Labuan Kertasari, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB, Selasa (10/2). Menurut keterangan para petani rumput laut di daerah tersebut, saat ini rumput laut kering dijual ke pengepul seharga Rp 1,1 juta per kuintalnya, sedangkan rumput laut basah dijual seharga Rp 12.000 /kg.

Pengecer Pupuk Diduga Bermain Mataram (Suara NTB) Jika terjadi kelangkaan pupuk, kuat dugaan ada permainan di tingkat pengecer.

Dalam hal ini menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan. Demikian Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag NTB, Endang Khairuddin dikonfirmasi, Rabu (11/2), soal adanya kelangkaan pupuk.

Ia mengurai laporan yang disampaikan oleh produsen Pupuk Kaltim, stok pupuk per akhir Januari lalu sebanyak 20.321,324 ton, NPK sebanyak 403,805 ton, dan pupuk organik sebanyak 459,94 ton. Menurutnya itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani untuk saat ini. Bahkan, pihak produsen sendiri terus mendatangkan pupuk meskipun proses bongkar dari kapal memakan waktu lama akibat minimnya tenaga bongkar.

Diperindag Provinsi memiliki kewenangan untuk melaku-

kan pengawasan dari Produsen hingga ke distributor.

Sebelumnya, untuk melakukan pengawasan ini, sudah ada kesepakatan antara TNI dan pemerintah daerah untuk mendukung program pemerintah yang mencanangkan swasembada pangan.

TNI sendiri melalui Korem 165 WB akan mengerahkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk terlibat menjaminkan kelangsungan distribusi pupuk dari produsen hingga kepada petani.

Sebelumnya, kalangan anggo-

ta DPRD NTB sering mendapatkan keluhan dari masyarakat soal stok pupuk di lapangan pada musim tanam ini yang sering mengalami kelangkaan. Padahal, jika dilihat dari kuota yang diperoleh dari pemerintah pusat sudah mencukupi. Pemprov NTB melalui Dinas terkait diminta untuk mengefektifkan Tim pengawasan Pupuk dan Pestisida yang telah dibentuk.

Tim itu harus dioptimalkan untuk mengawasi dan mencegah terjadinya penyimpangan distribusi pupuk di lapangan.

“Kita sudah turun cek ke lapan-

gan, keluhannya itu. Masalah pupuk, semen dan elpiji yang sering langka. Secara kuota terpenuhi, tak masalah berapa jatah NTB. Tetapi masalahnya di lapangan, kita yang tak proaktif di lapangan.

Kita tak menyukseskan program itu, tidak ada koordinasi mengamankan bagaimana kondisi di lapangan. Karena secara kuota terpenuhi, pengawasan tak jalan sehingga dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang memperoleh untung,” kata anggota Komisi II Bidang Perekonomian DPRD NTB, Ir. Made Slamet, MM di kantor DPRD NTB. Menurutnya, untuk mencegah dan mengantisipasi adanya kelangkaan pupuk, terlebih saat ini petani sangat membutuhkan karena memasuki musim tanam, harus dikerahkan seluruh stakeholder ter-

kait. Jika tim pengawasan pupuk dan pestisida yang telah dibentuk itu diaktifkan, maka kelangkaan tak akan dijumpai di lapangan.

“Tim itu diaktifkan, karena telah terbentuk, jangan sebagai simbolis saja. Ada beberapa yang menyebabkan pupuk ini langka, karena tim ini tak jalan dan masalah penyuluhan penggunaan pupuk berimbang,” tuturnya.

Ia melihat, ada anggapan di petani jika banyak menggunakan pupuk, maka produktivitasnya akan tinggi. Untuk itu, perlu ada penyuluhan yang maksimal kepada petani, untuk menggunakan pupuk secara berimbang. Ia menduga, kelangkaan pupuk itu bisa juga disebabkan penggunaan pupuk kimia yang berlebih di lapangan. (bul/nas)

NTB Kirim TKI, Malaysia Kirim Mobil Mataran (Suara NTB) Hadirnya showroom penjualan produk-produk otomotif luar negeri, dan terbaru yang diresmikan adalah Proton Edar Indonesia di Mataram adalah bukti bahwa negeri ini, khususnya NTB telah mulai diserbu produkproduk luar negeri sebelum diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

“Kita patut malu, negara luar sudah masukkan produk-produk teknologi, kita masih kirim TKI dengan kualifikasi bidang pekerjaan yang rendah,” demikian akademisi dari Fakultas Ekonomi Unram, Dr. Abdul Aziz Bagis.

Hadirnya Proton di Kota Mataram, NTB, menurutnya patut menjadi semangat untuk membangun SDM yang lebih berkualitas. Salah satu yang dia sebutkan adalah PR dari pusat-pusat pelatihan, BLK Internasional di NTB, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, tanpa terkecuali pemerintah daerah sebagai motor penggerak.

Menjadi fenomena yang lucu menurutnya, NTB mengirim TKI ke Malaysia, sementara Malaysia mengirim mobil ke NTB. Inilah yang menurutnya patut dijadikan pelajaran. Bukti bahwa negaranegara lain telah sedemikian siap menghadapi MEA. Soal keterampilan dan penguasaan teknologi, sebenarnya putra bangsa tidak kalah dengan Negara-negara lainnya, apalagi Malaysia. Terbukti dengan kita mampu menciptakan pesawat terbang. Hanya saja yang perlu dibangun saat ini, menurut Aziz Bagis adalah rasa percaya diri SDM lokal untuk mampu tampil dan berkreasi.

“Percaya diri itu yang perlu dibangun, BLK jangan hanya beri pelatihan keterampilan, sekolah dan perguruan tinggi jangan hanya beri ilmu. Tetapi percaya diri yang paling penting diberikan untuk kita menghadapi persaingan internasional,” demikian dia ditemui di Mataram, Rabu (11/2).

Akademisi lainnya, Dr. M Firmansyah, SE, MM juga

ANIMASI

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

memberi gambaran yang lebih luas. Dengan digandengnya perusahaan otomotif Malaysia (Proton) sebagai mobil nasional Indonesia, menjadikan Negeri Jiran itu menang mengungguli Indonesia sebelum bertanding di pasar bebas Asean.

Ketua Pusat Kajian Ekonomi Pembangunan Unram ini mengatakan, Malaysia menggunakan tangan kuat pemerintah untuk meningkatkan penjualan Proton di Indonesia.

“Bayangkan dengan Proton sebagai mobil nasional, kemudian misalnya diikuti dengan kebijakan pajak murah, mewajibkan birokrasi menggunakan Proton, maka kemungkinan Proton akan laku dijual di tanah air,” katanya.

“Dengan label mobil nasional menjadi jalan tidak langsung bagi Proton untuk menyingkirkan saingannya lewat tangan pemerintah,” ujarnya.

Menurut Firmansyah, Presiden Joko Widodo harus mulai menonjolkan produk yang benarbenar asli milik bangsa Indonesia, sehingga rakyat merasa bangga bahwa masih punya produk

HILANG HILANG BPKB R2 HONDA DR 4640 BI NOKA/NOSIN. MH1JF 211 88 k 093835/J F 21 E – 1093660 AN . NO F1 R1 AGUSTI N HLG DI SKTR JL RAYA GERUNG MEVUJA MATARAM. HILANG STNK R2 NONDA DR2874BD NOKA-NOSIN:MH1JF1316AK200636/J F13F-0196481 ZULKARNAIN. SPD HLG DISKTR JL.LANGKO KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR4074HO NOKA/NOSIN. MH1JFB113DK991575/J FB1E1947287 AN.ANA YULISTIANAT I HLG DISKTR JL.RAYA PEMENANG HILANG STNK R2 HONDA DR6535BU NOKA/NOSIN. MH1JF0213BK117565/J F02E1121872 AM. KOLIL HLG DISK TR JL.SRIWIJAYA KOTO MATARAM. HILANG STNK R2 HONDA DR6668AT NOKA/NOSIN. MH1JB311X5K094885/J B31E-1093819 AN.ILHAM HLG DISKTR JL.ARYA BANJAR GETAS AMPENAN

yang pantas dibanggakan untuk dijual, apa pun produk itu.

Atas dasar kebanggaan itu, lanjutnya, mungkin masyarakat Indonesia akan memprioritaskan membeli produk-produk asli Tanah Air ketika perdagangan bebas ASEAN diselenggarakan akhir 2015. “Namun, faktanya, apa sih yang kita punya untuk kita jual saat MEA akhir tahun ini,” tanyanya.

Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah harus fokus membenahi ekonomi rakyat. Misalnya, saat ditemukan apel Amerika Serikat mengandung bakteri, bisa menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memunculkan secara massif keunggulan buahbuahan di Tanah Air dalam bentuk iklan atau apa pun itu.

Dengan begitu, katanya, masyarakat Indoensia akan tahu bahwa ada produk lokal

11/02/2015

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Abdul Aziz Bagis

Firmansyah

yang juga memiliki kualitas sama dengan produk impor.

Melihat kondisi dari kebijakan pemerintah menggandeng Proton Malaysia, Firmansyah

pesimistis karena Indonesia tidak akan banyak memperoleh nilai tambah ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) nanti berlaku. (bul)

SUARA NTB Kamis, 12 Februari 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lotim dengan Harian Suara NTB

Penanganan Gizi Buruk di Lotim Masuki Babak Baru masih membutuhkan koordinasi dan validasi lebih lanjut baik antara data yang ada pada Tim Kabupaten dengan pihak puskesmas/petugas gizi.

Dalam hal ini merekomendasikan agar antara pihak Puskesmas dan TP PKK Kecamatan membuat data yang valid.

Pada monitoring dan evaluasi tahap II, mulai 22 hingga 31 Desember 2014 berhasil diperoleh keterangan, secara umum bantuan paket PMT telah tersalur ke sasaran sesuai data masing-masing kecamatan (11 kecamatan-red). Namun dari hasil sampling sasaran diperoleh informasi bahwa rata-rata balita telah menerima paket bantuan sesuai volume, jenis dan isinya dalam keadaan baik dan jumlah yang cukup.

Dalam pelaksanaan monitoring itu juga dijumpai adanya sumber dana lain dalam penanggulangan gizi buruk di wilayah kecamatan non PNPM Mandiri GSC, antara lain berasal dari PNPM perkotaan yang melakukan intervensi terhadap penanganan kasus gizi buruk dengan memberikan paket PMT pemulihan tanpa diketahui tim kecamatan. Oleh karena itu menjadi sangat penting Tim Penanggulangan Gizi Buruk Kecamatan mengetahui segala hal terkait penanganan gizi buruk, bukan saja data yang valid akan tetapi sumber pembiayaan dan lembaga yang ter-

Memasuki tahun 2015, Pemkab Lombok Timur kian mempertajam strategi dalam menangani kasus gizi buruk. Diupayakan agar langkah intervensi lanjutan pada tahun ini benar-benar akurat, baik menyangkut sasaran maupun teknis intervensinya, karena dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi faktual tim di lokasi-lokasi penderita. Bantuan seperti makanan tambahan dan teknis perawatan harus lebih terkontrol, agar hasilnya lebih optimal.

SELAMA delapan hari Tim Penanggulangan Gizi Buruk Kabupaten, langsung terjun ke rumah penderita (secara sampling-red) di 11 kecamatan non lokasi PNPM MP GSC untuk melakukan verifikasi dan evaluasi secara faktual dan detail. Menariknya, tiga istri petinggi Kabupaten Lombok Timur, yakni Ny. Hj. Supinah Ali Bin Dachlan, Ny. Hj. Ra’yal Ain Haerul Warisin dan NY. Hj. Sukanah Rohman Farly, terlibat langsung blusukan memasuki lorong-lorong kampung dalam babak baru aksi kemanusiaan itu.

Informasi yang berhasil dihimpun penulis menyebutkan, dalam menanggulangi kasus gizi buruk, selama tahun 2014 tim antara lain memberikan bantuan PMT bagi Balita dengan Kasus bawah garis merah (BGM) atau berat badan tidak sesuai usia (BB/U) dan balita dengan kasus BB/TB (Gizi kurus) disamping kegiatan-lain-

nya. Guna mengetahui akurasi sasaran dan ketepatan cara penanganan di masing-masing lokasi, maka pasca bantuan PMT tahun 2014 itu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap balita penderita yang telah menerima paket bantuan PMT di 11 kecamatan secara sampling.

Sasaran monitoring antara Tim Penanggulangan Gizi Buruk Kecamatan, dan terutama balita penderita kasus BGM dan kasus BB/TB yang telah menerima bantuan paket PMT, serta Balita kasus gizi buruk berkelainan di 11 kecamatan yang bukan menjadi wilayan PNPM Mandiri Perdesaan GSC. Ketua Tim Penanggulangan Gizi Buruk Kabupaten Lombok Timur, Drs. H. Syarif Waliyullah, melalui Sekretarisnya, Toni Satrya Wibawa, SP.ME, merinci hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Dalam kegiatan monitoring tahap I dengan sasaran 17

Ambil Alih Aset BIDANG Aset pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengambil alih aset-aset yang sebelumnya di bawah penguasaan Perusahaan Daerah (PD) Selaparang Pasar. Pengamanan aset ini dilakukan pascapembekuan operasional perusahaan.

Kepala Bidang Aset Dinas PPKA. Mursyidul Am kepada Suara NTB di Selong, Rabu (11/2) menyebut nilai aset untuk katagori bangunan gedung mencapai Rp 1,01 miliar. Ditambah lagi dengan seluruh aset non fisik lainnya yang saat ini masih dalam proses identifikasi. “Kita masih melakukan identifikasi data aset-aset kita,” ungkapnya.

Dalam catatan Kabid Aset PPKA Lotim ini terdapat pula empat unit aset bergerak berupa sepeda motor sampai saat ini masih dipegang oleh jajaran manajemen PD Selaparang Pasar.

Seluruh aset tersebut katanya akan diambil oleh Pemkab Lotim.

Terlihat Rabu kemarin, aset berupa meja, kursi dan peralahan komputer sudah diamankan di gudang kantor Dinas PPKA Lotim.

Diketahui, PD Selaparang Pasar merupakan salah satu perusahaan daerah yang dihajatkan untuk mengembangan pasar. Dalam perjalanannya, PD Selaparang pasar tidak memberikan keuntungan buat Pemkab Lotim, sehingga Pemkab Lotim mengambil langkah pembekuan.

Sebanyak 35 unit pasar tipe A dan Tipe B yang sebelumnya diberikan kuasa pengelolaannya dan pengambilan retribusi pasarnya kepada PD Selaparang Pasar pun juga sudah diambil alih Pemkab Lotim. Kini penarikan retribusi para pedagang di pasar dilakukan langsung oleh jajaran Dinas PPKA Lotim. (rus)

Mursyidul Am (Suara NTB/rus)

Dinas ESDM dan Perindag Antisipasi Produk Tidak Layak Konsumsi Selong (Suara NTB) Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan (ESDM dan Perindag) Lombok Timur (Lotim) segera menguji produk makanan dan minuman yang dijajakan di jalan.

Dari kegiatan yang dilakukan ini akan diketahui apakah makanan yang dijual tersebut layak konsumsi atau tidak.

Kepala Seksi Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen (KPK) pada Bidang Perdagangan pada ESDM dan Perindag Lotim, Drs. Muhammad Tauhid, mengatakan, tujuan dilakukannya pengujian sampel adalah mengawasi dan mengantisipasi makanan berbahaya yang beredar di tengah-tengah masyarakat sejak dini.

Menurutnya, alat pendeteksi makanan berbahaya itu di antaranya, Formalin Test Kit, Borax Test Kit dan Rhodamin B Test Kit. Adanya alat ini, lanjut Tauhid, ketika dilakukan pengawasan di pasar maupun pedagang-pedagang di sekolah akan dilakukan pengujian langsung terhadap makanan, sehingga bisa diketahui mengenai kandungan yang terdapat dalam makanan yang dijual.

“Tahun dulu kita juga pernah melakukan ini. Hanya saja pengujian sampelnya ke Balai Besar POM, tapi di sana biayanya mahal. Sedangkan untuk pengujian ke Balai POM itu nanti khusus untuk skala besar,” jelasnya, Rabu (11/2).

Dalam hal ini, pihaknya mengimbau orang tua dan guru di tingkat SD dan SMP agar selalu mengawasi aktivitas siswa, terutama pada saat membeli makanan. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan ada bahan-bahan makanan yang mengandung pengawet yang bisa membahayakan kesehatan bagi konsumsinya.

Selain itu, ia juga mengharapkan kepada masyarakat agar lebih hati-hati dalam memilih makanan, kosmetik, dan bahan-bahan bangunan harus berstandar SNI. “Kita juga berencana akan memberikan daftar kosmetik yang layak edar, sehingga masyarakat nantinya lebih cerdas dan teliti dalam membeli,” pungkasnya. (yon)

(Suara NTB/ist)

TURUN BERSAMA - Tiga istri petinggi Pemkab Lombok Timur, Ny. Hj. Supinah Ali Bin Dachlan, Ny. Hj. Rakyal Ain Haerul Warisin dan Ny. Hj. Siti Sukaenah Rohman Farly, turun bersama dalam penanggulangan gizi buruk. puskesmas pada 11 kecamatan, yang dilaksanakan mulai 11 hingga 19 November 2014, diklarifikaii dan divalidasi data terkait kasus balita BGM (BB/U) dan BB/TB. Hasilnya, antara lain belum adanya penunjukan dan penetapan Tim Penanggu-

lanagn Gizi Buruk pada semua Kecamatan. Untuk itu, direkomendasikan agar semua kecamatan segera membentuk Tim Penanggulangan Gizi Buruk agar dapat kegiatan penanggulangan lebih optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaksana di

lapangan, diperlukan pemahaman yang sama tentang data suatu kasus. Khususnya bagi TP PKK Kecamatan, perlu diberikan pemahaman yang baik agar dapat menindaklanjuti setiap kasus yang ditemukan atau menjadi tugasnya.

Selain itu, data yang diperoleh

libat di dalamnya.

Terhadap hal itu, tim kabupaten merekomendasikan tim kecamatan, untuk melakukan koordinasi yang lebih intens antara tim kecamatan dengan desa terkait dengan penganggaran untuk kegiatan penanganan gizi buruk yang ada di desa wilayah masing-masing.

Temuan yang tak kalah pentingnya, beberapa kasus baru balita dengan kasus gizi buruk berkelainan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Tim kecamatan direkomendasikan untuk menfasilitasi dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait agar penderita mendapatkan penanganan dan pelayanan kesehatan yang diperlukan.

Sebagai tindak lanjut dari temuan itu, Tim Penanggulangan Gizi Buruk Kabupaten bekerja sama dengan Tim Penanggulangan Gizi Buruk Kecamatan melakukan koordinasi dengan pihak RSU dr. Soedjono Selong. Hasilnya, telah dirujuk 2 balita, yang berasal dari Desa Lepak kecamatan Sakra Timur masing-masing atas nama Eza Febriandi ke Rumah Sakit Harapan Keluarga Mataran dan Lalu Abdullah Faqih dirujuk ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta. Demikian halnya dengan temuan-temuan kasus yang lain masih dalam proses untuk bisa ditangani lebih lanjut.(Zar-Humas)

Ratusan Perusahaan di Gili Masih Lalai Lengkapi Dokumen Lingkungan Tanjung (Suara NTB) Aktivitas usaha ratusan hotel, restoran, bar, dan usaha jasa maupun perdagangan lain masyarakat di kawasan tiga Gili Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih lalai melengkapi dokumen lingkungannya. Terbukti dari rilis sebelumnya terhadap jumlah kegiatan usaha yang memiliki dan tidak memiliki izin lingkungan, jumlah usaha yang belum memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL/UKL) serta Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) masih sangat banyak.

“Dari data yang kami peroleh sementara, di Gili saja, kegiatan usaha yang ada di Gili saja ada sekitar 490-an unit, tapi yang baru mengurus dokumen lingkungan 140, termasuk yang ada di darat.

Artinya yang ada di Gili sendiri, sekitar 100 atau kurang dari 100,” kata Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) KLU, Drs. Rusdianto, kepada wartawan, Rabu (11/2).

Menurut Rusdianto, operasional usaha hotel dan vila di kawasan pariwisata itu seharusnya mendapat perhatian dari pemilik hotel (usaha) bersangkutan. Pun demikian dengan Asosiasi dimana di NTB

terdapat PHRI. Asosiasi dimaksud mestinya turut andil dan memberi penekanan agar aktivitas usaha hotel dan restoran dan sejenisnya turut menjaga keberadaan lingkungan tempat mereka beraktivitas. Selama ini, dokumen UPL/ UKL atau IPAL, cenderung diabaikan, sehingga jumlah usaha yang belum memiliki dokumen bertambah banyak.

“Memang berbagai upaya termasuk sosialisasi masih terus kita lakukan.

Harapannya agar kegiatan Rusdianto

usaha yang ada memiliki dokumen sehingga jelas limbahnya tidak mencemari lingkungan sekitar,” sambung Rusdianto.

Kepala KLH menyayangkan, dari hampir 500 usaha yang ada di Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, hanya sekitar 25 persen saja yang peduli terhadap lingkungan – dibuktikan dengan dokumen UPL/ UKL. Sebagai sebuah destinasi wisata internasional, owner usaha, pengelola tempat usaha serta masyarakat sekitarnya harus memberi perhatian terhadap lingkungan sekitar.

Sebab jika lingkungannya rusak atau tercemar, maka dampak negatifnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Rusdianto mengatakan, banyaknya praktik pembukaan usaha yang tak memiliki dokumen lingkungan tersebut, masih menjadi Pekerjaan Rumah

(PR), Pemda. Untuk itu pihak nya terus gencar melakukan sosialisasi sekaligus fasilitasi perusahaan untuk mengurus dan memenuhi kelengkapan dokumen lingkungan.

Keberadaan dokumen lingkungan menurut Rusdianto, sangat penting sebagai sarana kontrol aktivitas usaha masyarakat. Sebelumnya Komisi-Komisi di DPRD KLU, juga menyoroti banyaknya perusahaan yang beroperasi di 3 Gili yang diduga tidak memiliki Dokumen lingkungan, termasuk maraknya penggalian sumur Bor yang mengancam kelestarian lingkungan. Komisi I dan Komisi II misalnya, telah mengantongi informasi terkait aktivitas usaha yang tidak resmi. Kedua Komisi itu pun berencana menggelar sidak dalam waktu dekat. Rusdianto berharap, langkah politik anggota-anggota DPRD KLU memberi pengaruh sehingga seluruh pengusaha mulai membuat dokumen UPL/UKL dan IPAL. (ari)

(Suara NTB/dok)

Prematur, Alasan Eksekutif Soal TPI Tanjung (Suara NTB) Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Tusen Lasima, menilai alasan eksekutif Pemda KLU terkait Tempat Pelelangan Ikan (TPI), prematur. Daya dukung produksi dan suplai nelayan lokal, menurut Tusen bukan satu-satunya alasan untuk mengupayakan terbentuknya TPI. “Dinas seharusnya lebih proaktif dalam melakukan alih teknologi bidang perikanan. Saya di Komisi II sedang mengupayakan ke pusat untuk meminta bantuan 2 unit kapal penangkap ikan dengan sistem pancing modern,” ungkap Tusen, Rabu (11/2).

Aplikasi tangkapan ikan seperti dimaksud, sebut Tusen, telah dilakukan oleh kelompok nelayan di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi.

Menunjuk video metode tangkapan ikan dengan pancing modern itu, nelayan mampu memproduksi antara 5 sampai 10 ton per trip. Kunci metode ini hanya terletak pada umpan pada mata pancing serta kapasitas kapal.

Video yang diperlihatkan kepada awak media itu, terlihat cara menangkap ikan kelompok nelayan cukup unik.

Dalam satu kapal, kelompok nelayan sekitar 30 orang berjejer, berkeliling di bagian pinggir kapal. Masing-masing dengan memegang mata pancing sederhana – terbuat dari bambu. Hanya dalam hitung detik, satu per satu nelayan menarik ikan hasil pancingan.

Secdara otomatis, ikan yang ditarik ke atas lepas seketika dan terkumpul di bagian dek kapal yang sudah berisi air.

“Nelayan ini sanggup mengumpulkan hasil tangkapan sebanyak yang mereka mau.

Tapi kalau tidak dibatasi jumlah tangkapannya, kapal ini pasti tenggelam,” menunjuk cara kerja para nelayan yang

diterimanya. Tusen dalam hal ini, juga berkesempatan melihat langsung para nelayan NTT yang sanggup mengumpulkan puluhan ton sehari.

Tertarik melihat hal itu, Tusen lantas mendorong Pemda KLU c.q Bappeda KLU dan Bidang Perikanan pada Dinas Pertanian KLU untuk mengadopsi konsep itu. Program yang ada harus dibuat terintegrasi, di mana pihaknya di DPRD akan mendorong pemerintah pusat untuk menelurkan bantuan kapal kepada nelayan.

“Dua kapal saja cukup untuk tahap awal, sambil kita upayakan pengadaan melalui APBD. Karena 1 kapal harganya berkisar Rp 500 jutaan, jadi cukup mahal. Tetapi dengan hasil tangkapan seperti ini, Rp 500 juta untuk digunakan kontinyu, kita tidak akan rugi,” sambung Tusen.

Bagi Tusen, sola TPI di KLU tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai angan-angan semata. Ia beranggapan, dengan dinamika perkembangan daerah, maka TPI seharusnya tidak sampai butuh 3 tahun pemerintahan seorang Bupati, melainkan cukup 2 tahun saja.

Sebelumnya, Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Pertanian (PPKKP) Lombok Utara, Edi Suharto, menilai banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk dibangunnya sebuah sarana besar sekelas TPI. Tahap awal misalnya, harus dilakukan studi kelayakan, kesiapan lokasi serta dukungan armada kapal besar yang siap menyuplai ikan.

Kondisi kekinian KLU, selain belum memiliki lahan (pinggir pantai) yang luas, TPI juga harus menjamin pasokan produksi dan suplai ikan secara kontinyu. Melihat kemampuan produksi nelayan KLU yang masih rendah, syarat pasokan ini pun belu ter-

penuhi sebagai kriteria pendirian TPI. Ikan untuk konsumsi masyarakat KLU masih dipasok dari luar daerah seperti Kota Mataram, Lombok Barat, hingga Lombok Timur dan Sumbawa. Di beberapa sentra olahan ikan seperti di Malaka (Pemenang), Tanjung dan Dusun Lekok (Gangga), kebutuhan bahan baku pun, masih diperoleh dari luar.

“Seperti Lekok dan di Pemenang, kebutuhan per harinya mencapai 2 ton. Sedangkan hasil tangkapan nelayan kita belum menjangkau angka itu,” katanya.

Akan halnya rumpon yang menjadi sarana tangkapan yang diandalkan, Edi menyatakan, saat ini berjumlah sekitar 30-an unit. Jumlah ini pun belum disertai dengan kontinyuitas dan produktivitas tangkapan yang signifikan. Tangkapan tinggi hanya berlaku secara periodik dan insidentil. Sedangkan nelayan KLU masih melakukan penangkapan ikan secara tradisional.

“Dulu kita punya kapal bantuan dari provinsi, bobotnya cukup besar, 30 GT. Tetapi karena lemahnya SDM nelayan kita, sehingga kapal itu tidak bisa dioperasionalkan dan bantuan pun kita kembalikan lagi ke provinsi,” sambungnya.

Menyikapi kelemahan itu pula, Bidang Perikanan, Dinas PPKKP KLU, merancang program pemberdayaan peningkatan kualitas nelayan. Salah satu upayanya dengan memberi pelatihan pada nelayan.

Untuk tahap awal, 3 sampai 4 orang nelayan yang siap akan dikirim ke Banyuwangi, untuk belajar mengoperasionalkan Kapal penangkap ikan. Harapannya upaya ini akan membantu ketrampilan dan kemampuan nelayan KLU untuk menangkap ikan yang sumberdayanya cukup besar di perairan laut Lombok Utara. (ari)

K3S Lotim akan Gelar Jambore Akbar Selong (Suara NTB) Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Hj. Supinah Ali Bin Dachlan menerangkan pada tahun 2015 ini berencana menggelar jambore akbar. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian nyata kepada panti asuhan dan asuhan keluarga.

Hal ini dikemukakan Hj. Supinah dalam pertemuannya dengan pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi NTB di Pendopo Bupati Lotim, Rabu (11/2).

Rombongan LKKS provinsi ini dipimpin langsung Ketua Hariannya, Ny. Hj. Kerniasih Mujitahid.

Hj. Supinah mengemukakan, gelaran jambore akbar yang akan digelar itu merupakan tindaklanjut dari jambore anak yatim panti dan luar panti yang sukses pada tahun 2014.

Sebagai orang baru dalam kepengurusan K3S, Istri Bupati Lotiim, H. Moch Ali BD menyatakan siap untuk selalu turun ke tengahtengah masyarakat langsung guna mengetahui secara pasti perkembangan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial.

Ditegaskannya, tidak akan mengalokasikan bantuan pada lembaga yang tidak pernah diketahuinya dan dilihatnya secara langsung. Ia berharap agar ke depan, terbangun konsolidasi, koordinasi dengan instansi terkait dan terwujud kebersamaan dalam melaksanakan beragai kegiatan dengan K3S. Kepada

para pengurus K3S untuk selalu tulus dalam menjalankan kegiatan, agar semua kegiatan berhasil dengan baik.

Sementara Ketua Harian LKKS Provinsi NTB Hj. Kerniasih Mujitahid, memberikan apresiasi dan angkat topi dengan K3S Kabupaten Lombok Timur yang dinilainya telah melaksanakan banyak program kesejahteraan sosial. Seperti kegiatan jambore anak panti yang memberi ruang anak penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk berdialog langsung.

Dirinya menyampaikan aspirasinya pada Bupati Lombok Timur yang diketahui telah memberikan dukungan untuk programprogram K3S. Harapannya, K3S Kabupaten Lotim ke depan terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi serta sinergitas dengan instansi terkait. Termasuk dengan lembaga swasta potensial. Seperti dilakukan LKKS Provinsi NTB. Ia menuturkan dalam waktu dekat akan mengadakan pertemuan dengan Komisi V DPRD NTB dan juga Kadis Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil NTB untuk menjelaskan tentang LKKS. Peranan LKKS sangat penting sebagai lembaga yang membantu gubernur dalam melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial.

Kabupaten Lotim juga diharap bisa merubah nomenklatur K3S menjadi LKKS Kabupaten Lotim. Di mana kepengurusannya nanti akan dilantik oleh Bupati Lotim. (rus)

SUARA NTB Kamis, 12 Februari 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Temuan Pansus Perizinan

Dewan Temukan Dugaan Penggelapan Pajak

Pansus dipimpin Hj. Nurhidayah bersama anggota mulai turun melakukan penyisiran sekitar pukul 11.00 Wita.

Pansus terlebih dahulu berkumpul di kantor camat untuk menemui Camat Batulayar, Suparlan. Setelah itu, Pansus bersama pihak kecamatan turun ke vila The Riverside yang tercatat di Dinas PPKD sebagai vila pribadi. Setiba di lokasi vila, para anggota pansus diterima langsung oleh pemilik vila, M Ruhkhi.

Menurut keterangan pemilik vila ini ke anggota Pansus, pihaknya memiliki izin lengkap, seperti izin operasional, izin tempat usaha, izin gangguan atau HO, izin mendirikan bangunan, izin kepariwisataan. Selain itu, ia usahanya juga memegang tanda daftar perusahaan perorangan. Ia juga memiliki kartu NPWP. “Jadi bagus teman-teman Dewan ke sini, supaya transparan, jadi kalau kami punya izin operasi (komersial) lengkap,”kata M Rukhi.

Ia menyesalkan data yang dikeluarkan Dinas PPKD yang menyebut vila miliknya tak berizin komersial, sehingga

ramai diberitakan media. Ia mengaku kecewa dengan pihak PPKD yang menyampaikan data kurang valid ke media. Untuk itu, ia meminta agar pihak terkait mengklarifikasi data tersebut. Ia juga meminta perlindungan dari DPRD agar lebih memperhatikan pengusaha seperti dirinya. Sebab pengusaha seperti dirinya yang mematuhi perizinan patut dilindungi.

Ia mengaku vila yang dikelolanya berdiri tahun 2012, vila ini dibangun bertahap. Tahun lalu ia melakukan peralihan dari pribadi menjadi komersial. Saat ini ia memiliki tiga vila dengan sembilan ruangan.

Dua vila di antaranya dikomersialkan sedangkan satu vila dijadikan vila pribadi. Ia mengaku menyewakan satu kamar Rp 550 ribu per hari, jika dibandingkan vila lain jauh labih murah. Selama mengoperasikan vilanya secara komersial, ia membayar pajak rutin ke petugas PPKD. Sejumlah petugas PPKD yang rutin datang menagih inisial LH dan D. Setelah memperoleh penjelasan, pansus

pun akan menampung keluhan pemilik vila. “Temuan ini akan diklarifikasi ke Dinas (PPKD red),”kata anggota pansus, Khatib Qazwani.

Selanjutnya, pansus menyisir ke daerah Kerandangan persisnya di Vila Jati Mangsit. Di vila ini, pansus hanya menemukan istri pengelola vila dan pelayannya. Dari penjelasan istri pengelola vila tersebut, ia tidak terlalu mengetahui dokumen vila tersebut menyangkut perizinannya. Namun, setahunya vila itu komersial sebab kerap ditarik pajak oleh petugas Pemda. “Sering kok bayar pajak ke petugas, tapi ketika ada tamu yang datang,” aku Antonela istri pemilik vila tersebut.

Vila ini sendiri berdiri sejak beberapa tahun terakhir, tamu yang menginap berasal dari Prancis, Itali, dan negara lain. Namun saat ini, vila ini tidak buka sejak november.

Ketua Pansus Hj Nurhidayah menyatakan, dari hasil penyisiran ke dua lokasi vila tersebut. Pertama, vila The Riverside bahwa dari data perizinan yang dimiliki pemilik vila sudah lengkap. Namun

yang dipertanyakan, mengapa data di Dinas PPKD justru tidak terdata sebagai vila komersial, sehingga tidak boleh ditarik pajak. Namun faktanya, dari kuitansi yang dipegang pengelola vila justru pemilik vila rutin membayar pajak.

Selanjutnya, di vila Jati Mangsit, pihaknya belum bisa memastikan apakah vila ini termasuk pribadi atau komersial, sebab pemiliknya belum bisa menunjukkan dokumen.

Ia menegaskan, temuan penarikan pajak ini menimbulkan pertanyaan. Sebab, vila yang dipungut tidak tercatat di Dinas PPKD sebagai vila komersial yang boleh dipungut pajaknya. “Bisa jadi pajak ini digelapkan, tidak disetorkan ke daerah,”ujarnya. Untuk itu pihaknya akan memanggil PPKD untuk mengklarifiaksi kemana pajak itu masuk.

Camat Batulayar, Suparlan menyatakan, belum merampungkan pendataan vila di daerah setempat. Menurutnya, salah satu kendala pendataan yakni izin yang dikeluarkan oleh BPMP2T tidak ditembuskan ke camat, sehingga menyulitkan pihak kecamatan dalam mengontrol dan mendata.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas PPKD, Fauzan Husniadi menyatakan Pemda Lobar dalam hal ini Dinas PPKD Lobar mencurigai aktivitas di vilavila yang mengantongi izin pribadi di Lobar dikomersilkan oleh pemiliknya. Karena itu, dinas terkait segera turun melakukan investigasi terhadap operasional beberapa bangunan vila yang

memiliki izin pribadi di seluruh wilayah Lobar. “Namanya memang seperti dikomersilkan, tapi izinnya private, sehingga kita tidak memungut pajaknya” jelasnya. (her) KUITANSI Kuitansi yang ditunjukkan salah satu pemilik vila, jika pihaknya tetap ditagih pajak setiap bulan oleh oknum Dinas PPKD. Sementara vila tersebut tercatat di dinas sebagai milik pribadi.

(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) Pansus Perizinan DPRD Lombok Barat (Lobar) turun menyisir sejumlah vila yang ada di kawasan Senggigi, Rabu (11/2). Dari hasil sementara penyisiran dua vila di kawasan itu, pansus menemukan sejumlah vila yang dipungut pajak oleh oknum petugas Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah (PPKD). Anehnya, pajak ini dipungut dari vila yang tidak terdaftar sebagai vila komersial pada Dinas PPKD yang seharusnya tidak diperbolehkan ditarik pajaknya. Nilai pajak yang ditarik bervariasi antara Rp 200300 per bulan. Atas temuan ini, Pansus menduga ada indikasi dugaan penggelapan pajak oleh oknum di PPKD.

(Suara NTB/ist)

TURUN - Pansus Perizinan turun ke Vila Jati Mangsit. Dari hasil ke lapangan, pemilik vila mengaku tetap membayar pajak pada petugas.

Temuan BPK Diragukan

Pola Penyaluran Raskin Diperketat BESARAN alokasi jatah beras miskin (raskin) bagi Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan tidak akan berubah alias sama dengan jatah tahun sebelumnya. Bedanya, pola pembagian jatah raskin tahun ini bakal lebih diperketat.

Demikian diakui Kabag Ekonomi Setda Loteng, Drs. Masnun, M,Si., menjawab wartawan di gedung DPRD (Suara NTB/kir) Loteng, Rabu (11/2).

Masnun Menurutnya, tahun 2015 jumlah rumah tangga sasaran (RTS) penerima jatah raskin sebanyak 94.745 RTS dengan alokasi jatah raskin masingmasing RTS sebesar 15 kg per bulan atau 180 kg setahun.

Artinya, secara total tahun ini Loteng bakal memperoleh jatah raskin sebesar 17.054.100 kg atau sama dengan 17.054 ton.

“Jatah ini sama dengan jatah tahun kemarin,” tegasnya.

Ia mengakui, sampai saat ini pihaknya belum memperoleh informasi mengenai akan ada penambahan jatah raskin.

Tapi yang sudah pasti kalau jatah raskin tetap sama. Namun di luar jatah yang sudah pasti tersebut, kemungkinan penambahan jatah raskin tetap ada, yakni jatah raskin 13 seperti sebelum-sebelumnya.

Meski demikian, kepastian alokasi jatah raskin 13 ataupun tambahan lainnya itu sangat tergantung kebijakan dari pemerintah pusat, karena pemerintah daerah dalam hal ini hanya menjalankan kebijakan saja bukan sebagai penentu. “Berapapun jatah yang diberikan, itu yang disalurkan. Perkara ada tambahan jatah, itu menjadi kewenangan pemerintah pusat,” tandasnya.

Disinggung pola penyaluran raskin, Masnun mengaku itu yang agak berbeda tahun ini. Di mana jatah raskin baru akan disalurkan oleh pihak Bulog, kalau pembayarannya sudah diselesaikan oleh pihak desa. Sebelum itu, Bulog tidak akan memberikan jatah raskin kepada desa.

Tahun lalu, lanjutnya, dikenal pola cash and carry, yakni ada uang ada beras. Di mana Buloq menyalurkan beras ke desa, kemudian dibayar langsung oleh pemerintah desa saat itu juga. Baru kemudian jatah raskin diberikan.

Namun tahun ini pola yang diterapkan lebih maju lagi.

Pihak desa harus menyelesaikan pembayaran jatah raskin untuk bulan bersangkutan terlebih dahulu. Setelah itu pihak Bulog mengeluarkan surat perintah droping beras ke desa. (kir)

Pansus Kesulitan Lacak Bukti Aset yang Dihapus Giri Menang (Suara NTB) Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Lombok Barat (Lobar) meragukan data temuan BPK terkait aset milik Pemda yang direkomendasikan untuk dihapus. Pasalnya, dari sekian banyak aset yang diusulkan dihapus senilai Rp 42 miliar lebih, sebagian besar aset tahun 1975 silam.

Anggota Pansus Aset DPRD Lobar, H. Yakti, mengungkapkan, pansus telah membentuk tim menjadi lima yang akan turun ke kecamatan untuk menyisir ke kantor kecamatan, UPTD dan puskesmas. Setelah dapat data dari lapangan, pansus akan

memangggil SKPD, terutama yang mengusulkan penghapusan aset tersebut untuk mengklarifikasi temuan tersebut.

Sekretaris Pansus Aset, Hj. Nurul Adha menyatakan, sebelumnya Pansus mengadakan kunjungan kerja ke Surabaya untuk belajar pengelolaan aset di daerah tersebut. Di Surabaya, kata Nurul Adha, penghapusan asetnya bisa 10 kali setahun. Selain itu, jika ada aset yang tidak layak dihapus, maka diajukan untuk dilelang.

“Tapi kok di Lobar ini baru sekarang diajukan penghapusan, ini kita masih pertanyakan,” sindirnya.

Menurutnya, yang menjadi masalah penghapusan aset ini, karena aset yang diajukan terbilang aset lama sekali bahkan mencapai tahun 1975. Kesulitannya mencari aset itu, jika hilang maka ditunjukkan barang bukti, sedangkan jika rusak juga harus ada keterangan rusak.

Namun katanya, pada prinsipnya pihak dewan mempermudah penghapusan asset dan semua surat dan bukti itu harus dipenuhi supaya tidak ada masalah di kemudian hari.

Karena itu, katanya, sangat wajar Pansus Aset mempertanyakan usulan aset hilang dan rusak dari eksekutif, karena itu

Maret, Warga Kuta Kembali Gelar ’’Bau Nyale’’ Praya (Suara NTB) Warga Desa Kuta Pujut Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana bakal kembali menggelar acara bau nyale, pada bulan Maret mendatang. Alasannya, bau nyale yang digelar Pemkab Loteng, pada hari Senin malam dan Selasa (10/2) lalu tidak seperti diharapkan masyarakat Kuta.

Rencana tersebut disampaikan Kepala Desa Kuta, L. Badarudin, kepada Suara NTB, Rabu (11/2). Namun demikian, acara bau nyale mendatang tidak sesemarak perayaan bau nyale yang dilaksanakan pemerintah kabupaten, karena acaranya hanya lingkup lokal warga Desa Kuta dan anggaran yang minim.

“Untuk ukuran lokal kita, jelas tidak akan mampu menggelar acara seperti yang digelar pemerintah kabupaten yang baru lalu. Tapi yang penting ada acara yang digelar. Paling tidak untuk bisa mengobati kekecewaan pada pelaksanaan bau nyale kemarin,’’ ujarnya.

Menurutnya, acara bau nyale yang dilakukan sebelumnya merupakan acara awal. Di mana warga setempat meyakini kalau pada bau nyale awal, nyale kurang atau tidak ada yang keluar, sehingga biasanya pada bau nyale terakhir, nyale akan banyak lebih keluar.

Pihaknya pun berharap pemerintah daerah bisa memberikan perhatian kepada acara lokal yang akan digelar masyarakat nanti. Tapi kalaupun tidak mendapat perhatian atau dukungan pemerintah kabupaten, pihaknya tetap akan menggelar acara tersebut. “Walaupun sederhana, kita akan tetap menggelar bau nyale

(Suara NTB/kir)

KECEWA – Acara bau nyale yang dilakukan Pemkab Loteng membuat warga kecewa, karena tidak seperti diharapkan.

Tampak seorang warga yang baru pulang menangkap nyale kecewa, karena tidak berhasil menangkap nyale.

Bulan Maret mendatang,” tegasnya.

Untuk waktu pelaksanaan, ujaryya, akan dilakukan tanggal 10 dan 11 Maret. Rencananya, beberapa kegiatan juga akan digelar pada perayaan bau nyale tahap kedua, tapi acara tradisional dan sifatnya lokal. Tapi bukan berarti warga luar tidak bisa ikut.

“Acaranya memang lokal, tapi tidak tertutup bagi warga luar,” tandas Badarudin. (kir)

Lahan Warga di Telagawaru

Komitmen Bupati Lobar Dipertanyakan Giri Menang (Suara NTB) Masyarakat di Gubuk Ide Dusun Telaga Waru Kecamatan Labuapi mempertanyakan kejelasan lahan perkampungan yang ditempati saat ini. Pasalnya, Pemkab Lombok Barat diduga mengklaim lahan seluas sekitar enam hektar tersebut. Padahal lahan itu telah ditempati warga sejak tahun 1963. Ketika itu warga direlokasi ke lokasi lahan saat ini setelah perkampungan mereka diterjang banjir. Namun belakangan justru Pemda menerbitkan sertifikat lahan itu atas nama Pemda.

Kepala Desa Telagawaru Dahri, menyebut, warga mempertanyakan komitmen Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony yang sempat berjanji ke warga di tahun 2012 lalu untuk menuntaskan masalah aset.

Apalagi hingga saat ini justru tidak ada kejelasan dari Pemda, sehingga warga resah

menunggu kepastian permasalahan lahan mereka.

“Masyarakat bertanyatanya sekarang, karena lahan perkampungan yang ditempati sejak tahun 1963 diklaim pemda. Jadi di mana sih lahan masyarakat yang sebenarnya?’’ kata Dahri mewakili warganya, Rabu (11/2).

Dijelaskan awal mula warga menempati lahan tersebut, sekitar tahun 1963 dusun setempat diterjang banjir, sehingga permukiman mereka hanyut. Untuk menyelamatkan warga saat itu, Pemda memindahkan warga ke lahan saat ini untuk bermukim. Wargapun membuat pemukiman dan tinggal di lahan relokasi, hingga sekarang. Akan tetapi muncul kejanggalan, sejak tahun 1998 masyarakat tidak lagi membayar pajak sebab SPPT sudah dibayar oleh Pemda. Lantas, informasi berbedar bahwa Pemda menerbitkan

sertifikat lahan itu.

Untuk memperjelas persoalan lahan ini, pihak desa sendiri sudah tiga kali bersurat ke Kantor Aset Daerah dan Bupati Lobar. Bupati pun merespons, sekitar tahun 2012 lalu bupati pernah turun ke desa setempat persisnya tanggal 28 mei. Saat itu, bupati berkomitmen ke warga untuk menuntaskan persoalan lahan ini. Namun, setelah kedatangan bupati tidak ada tindak lanjutnya sampai sekarang.

Menanggapi hal ini, Ketua Pansus Aset DPRD Lobar, H.L. Muhammad Ismail menyatakan, dewan akan memfasilitasi masyarakat untuk menuntaskan persoalan aset tersebut. Pihaknya saat ini tengah menghimpun data warga yang menempati lahan itu, selanjutnya pihaknya akan meminta klarifikasi dari Kantor Aset. (her)

Pansus akan meminta klarifikasi kepada pihak eksekutif dalam hal ini SKPD terkait yang mengusulkan penghapusan aset.

Pansus akan meminta penjelasan terkait kejanggalan aset yang hilang dan rusak yang nilainya puluhan miliar.

Diketahui, aset yang diusulkan untuk dihapuskan terdiri dari aset tetap dan aset lainlain dalam LPKD Lobar sampai tahun 2013 barang milik daerah sendiri terdiri dari aset tetap senilai Rp 1,3 triliun, aset lain Rp 56,7 miliar dan BMD yang diusulkan dihapuskan Rp 42 miliar lebih dengan rincian gedung dan bangunan.

Ada aset tetap yang dihapus karena sudah direvitalisasi senilai Rp 8,3 miliar yang tersebar di tujuh SKPD, aset lainlain, karena rusak berat senilai Rp 14 miliar lebih. Di mana tahun perolehan barang itu antara tahun 1970-2009 tidak termasuk kendaraan bermotor. Selain itu, aset lain-lain karena hilang senilai Rp 18,6 miliar lebih dimana tahun peroleh barang 1970-2009. Ia menambahkan, proses penghapusan ini merupakan tindak lanjut dari LHP BPK, sebagai upaya meraih opini WTP terhadap pengelolaan keuangan pemerintahan lobar. (her)

Warga Minta Penyelidikan Penyimpangan ADD Lekor Dipercepat Praya (Suara NTB) Puluhan warga Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Rabu (11/2), mendatangi Kantor DPRD Loteng. didampingi anggota BPD, warga mendesak proses penyelidikan kasus dugaan penggelapan ADD Lekor supaya dipercepat, karena proses penyelidikannya selama ini terkesan lamban.

Tidak hanya itu warga juga meminta Kepala Desa (Kades) Lekor segera dinon-aktifkan sementara waktu. Atas dugaan keterlibatannya dalam kasus tersebut. Terlebih sudah dua minggu, Kades Lekor tidak pernah masuk kantor, sehingga pelayanan pemerintahan desa menjadi terganggu.

“Kami minta kepada aparat penegak hukum segera menuntaskan penyelidikan atas kasus ini. Dan, pemerintah daerah segera menon-aktifkan Kades Lekor. Selain karena diduga terlibat. Juga lantaran tidak mau masuk kantor,” ujar M. Khairudin, anggota BPD Lekor dalam pertemuan yang digelar di ruang Banmus DPRD Loteng.

Atas desakan tersebut, Kepala Seksi Pidsus Kejari Praya, A.A. Raka Putra Darmana, mengaku pihaknya saat ini sedang berupaya semaksimal mungkin menuntaskan penyelidikan atas kasus tersebut.

Hanya saja, pihaknya masih terkendala belum keluarnya hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Loteng ter-

kait dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Kades Lekor.

Ia mengakui, kalau semua proses berjalan pihaknya menargetkan dalam dua pekan proses penyelidikan atas kasus ADD Lekor sudah bisa diselesaikan.

Di tempat yang sama, terkait hasil pemerikasaan atas laporan pengelolaan ADD Lekor, Inspektur Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara, menjelaskan, pemanggilan terhadap Kades Lekor sudah dilakukan, termasuk pemanggilan terhadap beberapa pihak yang terkait lainnya.

Hanya saja, pihaknya belum bisa menyimpulkan hasil pemeriksaan, karena masih ada satu orang lagi yakni bendahara desa yang belum bisa diperiksa. Bendahara belum diperiksa, karena baru selesai melahirkan.

Ia pun berjanji paling lambat hari Selasa (17/2) mendatang, hasil pemeriksaan sudah bisa diserahkan ke Kejari Praya dengan catatan, bendahara desa sudah selesai diperiksa.

Wakil Ketua DPRD Loteng, Ahmad Ziadi yang menerima warga menegaskan kalau apa yang menjadi tuntutan warga sebenarnya sudah terjawab.

Hanya saja butuh kesabaran.

Karena memang semua ada proses. Tidak bisa serta merta begitu saja. “Harapan kita masyarakat lebih bersabar.

Karena yang pasti, apa yang jadi tuntutan sudah dijawab,” pungkas Ketua DPC Partai Demokrat Loteng ini. (kir)

(Suara NTB/kir)

HEARING - Warga Desa Lekor saat hearing ke DPRD Loteng, Rabu (11/2). Mereka menuntut aparat penegak hukum mempercepat proses penanganan kasus dugaan penyimpangan ADD Desa Lekor.

SUARA NTB Kamis, 12 Februari 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Izin Ekspor Konsentrat Newmont Berakhir 18 Maret 2015 Mataram (Suara NTB) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengingatkan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) untuk segera memperpanjang izin ekspor konsentrat. Pasalnya, terhitung tanggal 18 Maret mendatang, izin ekspor itu tak akan berlaku sehingga harus diperpanjang oleh perusahaan tambang dan emas yang berada di Batu Hijau Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB, Ir. M. Husni, M.Si yang dikonfirmasi Rabu (11/2) membenarkan bahwa Kementerian ESDM telah menyurati Newmont untuk segera memperpanjang izin ekspor konsentrat. Izin ekspor konstentrat yang diperoleh Newmont sebelumnya mulai berlaku sejak 18 September 2014 sampai 18 Maret 2015.

“Sudah mereka disurati untuk perpanjangan izin ekspor itu. Kalau tidak diajukan perpanjangan izin maka tak bisa ekspor lagi setelah batas waktu itu,” katanya.

Husni menjelaskan soal perpanjangan izin ekspor konsentrat itu adalah urusan Newmont dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Pemprov nantinya hanya menerima surat mengenai persetujuan perpanjangan izin ekspor konsentrat tersebut.

Izin ekspor itu diperpanjang setiap enam bulan sekali. Izin yang diberikan pemerintah pusat sebelumnya kepada Newmont sebesar 304.515 ton hanya untuk enam bulan. Prosedur pengajuan dan perpanjangan izin ekspor konsentrat diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 11 tahun 2014.

Dimana, dalam pasal 12 ayat 2 Permen ESDM itu disebutkan bahwa permohonan perpanjangan izin paling cepat dilakukan 45 hari dan paling lambat 30 hari sebelum rekomendasi berakhir.

Artinya, Newmont harus mengajukan perpanjangan selambat-lambatnya 16 Februari 2015.

Husni menambahkan, untuk memperoleh perpanjangan izin ekspor konsentrat itu, terlebih dahulu Newmont harus mengajukan izin ke Dirjen Minerba Kementerian ESDM. Di sana dilakukan kajian-kajian dan perhitungan berapa kuota ekspor kosentrat yang akan diberikan. Proses yang ada di Kementerian ESDM untuk memperoleh rekomendasi.

Rekomendasi itulah yang kemudian diberikan kepada Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan perpanjangan izin ekspor konstrat. Termasuk juga kata Husni, hal yang akan dilihat pemerintah dalam pemberian kuota ekspor itu adalah perkembangan pembangunan smelter. (nas)

(Suara NTB/bug)

ULTRA LOW – Kegiatan Ultra Low Volume (ULV) yang dilaksankan Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bekerjasama dengan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), Rabu (11/2), untuk memberantas sarang jentik nyamuk penyebab Demam Berdarah Dengue (DBD) di pemukiman penduduk dalam wilayah kota Taliwang.

Polisi Limpahkan Kasus Korupsi Honor Bedah Rumah ke Kejaksaan Taliwang (Suara NTB) Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melimpahkan penanganan kasus korupsi honor bedah rumah tahun 2012 dengan tersangka Hdr ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa.

Pelimpahan tersebut dilakukan menyusul seluruh berkas bukti dan barang bukti yang mendukung kasus yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 750 juta itu dinyatakan rampung oleh penyidik Polres setempat. “Penyidik berdasarkan keterangan, fakta dan bukti sudah menyatakan lengkap. Dan penyerahannya pun sudah kita laksanakan hari Senin (9/12) lalu,” terang Kasubag Humas Polres KSB, Ipda Hofni Nepa Bureni,

Rabu (11/2).

Pelimpahan kasus itu berikut dengan tersangkanya Hdr. Hofni mengatakan, Hdr turut dipindahkan ke Sumbawa dengan status tahanan jaksa. “Jadi dia (Hdr) sudah tidak di sini lagi. Dia sudah di Sumbawa sebagai tahanan jaksa karena kasusnya juga sudah di sana prosesnya,” timpalnya.

Meski kasus dengan tersangka Hdr telah dilimpahkan, bukan berarti Polres KSB

berhenti mengusut kasus yang terjadi di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) KSB itu. Menurut Hofni, polisi akan terus mengembangkannya mengingat fakta dan keterangan para saksi selama kasus tersebut disidik terdapat kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang terlibat.

“Penyidik melihat Hdr tidak bekerja sendiri. Dan ada pihak-pihak lain selain Hdr di kantornya yang tahu soal ang-

Taliwang (Suara NTB) Sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) yang sebelumnya menyatakan menolak keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Rabu (11/2), kembali menggelar pertemuan. Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) setempat, para pengurus Ormas dan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda ini membakukan penolakannya dengan membuat surat pernyataan resmi.

Sejumlah tokoh yang menandatangani surat pernyataan tersebut diantaranya KH. Syamsul Ismain, Lc, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KSB, M. Igfar. S.Sos, Sekretaris Umum MUI KSB, H. Ahmad Rusli dari Pengurus Cabang (PC) Nahdlatul Ulama (NU) KSB, Ustad Amir Ma’ruf Husein Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah KSB, Drs. Mulyadi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) KSB,H Abdul Hamid dari Nahdlatul Wathan (NW) KSB, dan Sudirman mewakili tokoh pemuda KSB. Dalam surat rekomendasi seluruh Ormas berkesimpulan bahwa sumber penolakan terhadap organisasi Gafatar di

KSB karena adanya kalimat bai’at yang diberlakukan. Di mana kata-kata di dalamnya tidak sesuai dengan ajaran agama, khususnya agama Islam. Karena dalam runutan kalimat bai’at yang dibawa organiasi Gafatar itu terdapat potensi menodai syahadat Tauhid umat Islam. Pengrusakan syahadat Rasul umat Islam yang menurut pemahaman Ormas, bahwa Gafatar mengakui adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Merusak tujuan jihad yang diajarkan Islam karenanya Gafatar telah melakukan penistaan terhadap agama Islam.

Berdasarkan alasan-alasan itulah, Ormas di KSB pun menyatakan menolak dan merekomendasikan kepada pemerintah KSB untuk lebih selektif dalam mecegah munculnya organisasi yang tidak jelas visi dan misinya. Caranya dengan melakukan pengamatan dan kajian mendalam terhadap tiap organisasi yang akan mengurus surat keterangan terdaftar (SKT) dan izin lainnya di daerah.

Terhadap kemungkinan korban pemurtadan oleh organisasi Gafatar, Ormas meminta agar pihak terkait segera melakukan pendekatan

persuasif serta memberikan pemahaman yang benar sesuai syariat agama yang dimaksud. Khusus untuk yang beragama Islam, MUI KSB beserta tokoh agama lainnya melakukan pembinaan dan penyadaran kembali.

Dari hasil rekomendasi tersebut, Pemda dalam hal ini Kesbangpol sebagai leading sector diminta agar proaktif berkoordinasi dengan para tokoh dan lembaga terkait. Dalam rangka menyampaikan informasi ke seluruh wilayah KSB agar jangan sampai masyarakat terprovokasi dengan paham sesat Gafatar atau organisasi lainnya.

Dan terakhir meminta Pemda KSB untuk segera mencabut SKT Gafatar Nomor 220/72/Kesbangpol/2013 tertanggal 25 Februari 2013 karena organisasi bersangkutan sudah tidak diperbolehkan ada dan berkembang di KSB. Muyadi mewakili FKUB KSB menyatakan, surat rekomendasi para Ormas dan tokoh masyarkat KSB itu selanjutnya akan dilayangkan kepada bupati untuk segera ditindaklanjuti. Mengingat seluruh Ormas saat ini sudah menyatakan sepakat untuk menolak keberadaan Gafatar di KSB. (bug)

garan honorarium program bedah rumah itu,” cetusnya seraya menyatakan dalam pengelolaan anggaran instansi pemerintah, selain bendahara, pimpinan di atasnya patut mengetahui.

“Itu kan anggaran kantor (BPMPD) jadi pasti diketahui oleh pimpinannya. Nah yang perlu dipastikan dalam hal ini apakah pimpinan tempat Hdr itu sebenarnya tahu atau purapura tidak tahu. Ini yang akan kita kembangkan. Makanya tidak menutup kemungkinan tersangkanya akan bertambah,” sambung Hofni.

Selanjutnya ia menyatakan, selain kasus korupsi honorarium bedah rumah, sejumlah

kasus lain yang terjadi di pemerintah KSB yang telah dilaporkan terus dilakukan penyelidikan. Diantaranya kasus proyek Biogas di Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), kasus kas tekor di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) dan kasus proyek pembangunan los pasar Taliwang bantuan Kementerian Koperasi dan UMKM. Hofni menegaskan, seluruh kasus tersebut saat ini tetap ditangani pihaknya. “Tidak ada yang kita diamkan. Tapi tiap kasus punya kerumitan masing-masing dan penyidik butuh waktu mengungkapkannya,” imbuhnya. (bug)

Jalan Provinsi di Sumbawa Sebaiknya Dituntaskan Ormas di KSB Tolak Gafatar 714 Hektar Lahan di KSB Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik menyebutkan pembangunan jalan negara yang ada di Kabupaten Sumbawa sudah dalam keadaan 100 persen mantap.

Makanya diharapkan pembangunan jalan provinsi di Sumbawa juga dapat menyamai kondisi jalan negara.

Hal itu disampaikan Bupati saat membuka dialog dengan masyarakat Labangka, dalam kunjungan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di Kecamatan Labangka, Rabu (11/2). Pada kesempatan tersebut Bupati menyampaikan (Suara NTB/dok) kondisi secara umum H. Jamaluddin Malik infrastruktur di Kabupaten Sumbawa khususnya pembangunan jalan raya. Pembangunan jalan negara yang ada di Kabupaten Sumbawa dalam keadaan 100 persen mantap. “Kita berharap pembangunan jalan provinsi di Kabupaten Sumbawa juga dapat menyamai kondisi jalan negara,” terangnya.

Jalan yang bagus dan dalam kondisi mantap, lanjut Bupati akan sangat membantu mendorong peningkatan perekonomian masyarakat di daerah ini. Pada beberapa kesempatan sebelumnya, JM juga kerap meminta agar kualitas pengerjaan jalan provinsi diperhatikan. Tidak asal selesai, agar usia jalan bisa bertahan lebih lama. (arn)

Sumbawa Buka Akses di Pulau Tapan Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Sumbawa mulai membuka akses di Pulau Tapan kecamatan Maronge. Di sana akan dibangun akses jalan antarkampung. Serta akan berupaya membantu dari sisi yang lain. Mengingat potensi perikanan tangkap Pulau ini cukup besar.

Pulau Tapan yang berpenghuni 166 jiwa dengan luas sekitar 134 hektar. Selain jalan yang rusak parah, masyarakat nelayan Tapan sampai saat ini juga belum menikmati listrik PLN. Untuk itu, Dislutkan bersama konsultan telah turun melakukan survei. Terkait rencana pembangunan jalan antarkampung pulaupulau kecil. Khususnya di Pulau Tapan sepanjang 1 kilometer.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dislutkan Sumbawa, Burhanuddin, S.Pi, kepada Suara NTB, Rabu (11/2), akses jalan ini sangat penting bagi masyarakat nelayan, sehingga pembangunannya dianggarkan dalam APBD 2015. Apalagi mengingat Pulau Tapan memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup besar. Selain budidaya rumput laut dan industri kapal kayu.

Namun Burhanuddin juga sedikit menyesalkan aksi sejumlah oknum yang merusak karang-karang indah sekitar pantai yang mulai habis. Untuk itu, pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga ekosistem laut termasuk karang. Serta tidak lagi melakukan pengeboman ikan. (arn)

(Suara NTB/bug)

TOLAK GAFATAR - Para pimpinan Ormas sekaligus tokoh agama (Toma) KSB menandatangani surat rekomendasi penolakan terhadap keberadaan organisasi Gafatar di KSB.

Belum Ditanami

Taliwang (Suara NTB) Meski Masa Tanam (MT) pertama tahun 2015 hampir berakhir, ternyata masih saja ada petani yang belum melakukan kegiatan tanam.

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), sejauh ini masih terdapat 714 hektar lahan pertanian padi yang belum ditanami.

“Ini hasil pendataan terbaru kami. Dan masih ada petani yang belum melakukan kegiatan tanam sampai sekarang,” terang Kabid Pertanian Dishutbuntan KSB, Rusdi, SP., M.Si kepada wartawan, Rabu (11/2).

714 hektar lahan yang belum ditanami itu, masih berdasarkan data dinas itu, tersebar di tiga kecamatan. Masing-masing di kecamatan Taliwang di wilayah desa Banjar seluas 270 hektar, di kelurahan Telaga Bertong 15 hektar dan di kelurahan Bugis seluas 55 hektar, di kecamatan Poto Tano berada di wilayah desa Senayan seluas 42 hektar dan di desa Tebo seluas 64 hektar, dan terakhir di kecamatan Jereweh berada di desa Beru seluas 82 hektar, di desa Goa 105 hektar dan di desa Dasan Anyar seluas 81 hektar.

Rusdi mengatakan, belum dilakukannya proses tanam oleh petani di lahan-lahan tersebut karena kendala air.

Tak hanya sawah tadah hujan, beberapa hektar lahan sawah tersebut ada yang masuk dalam jangkauan aliran irigasi namun karena keterbatasan pasokan air, para petani belum berani melakukan penanaman. “Terutama areal sawah di Taliwang. Itu sebenarnya masuk jangkuan saluran irigasi, tapi memang air irigasi yang minim sehingga belum sampai ke lahan mereka,” tukasnya.

(Suara NTB/bug)

Rusdi Terhadap petani yang belum melakuan kegiatan tanam, pemerintah belum mengambil upaya tindak lanjut.

Menurut Rusdi, keterlambatan tersebut murni dikarenakan faktor alam di mana saat ini debit hujan di KSB masih rendah. “Sekarang hujan mulai intens. Jadi bisa jadi dalam beberapa hari ke depan, petani sudah bisa mulai melakukan penanaman karena kebutuhan airnya telah tecukupi,” ujarnya.

Meski mencapai ratusan hektar, secara keseluruhan angka tersebut tidak terlalu besar. Data Dishutbuntan, jumlah areal tanam yang ditargetkan pada tahun ini seluas 10.343 hektar dengan 115.000 ton target produksi padi per tahunnya. “Kalau hitungannya lahan yang sudah tertanami sekarang hampir 90 persen. Dan kami yakin nanti petani juga akan mulai menanami sawah mereka, walau memang dihitung dengan MT sudah terlambat,” klaimnya. (bug)

SUARA NTB Kamis, 12 Februari 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kerjasama Humas dan Protokol Setda Kota Bima dengan Harian Suara NTB

Pemkot Bima Terima Kunjungan Gubernur NTT Kota Bima (Suara NTB) Walikota Bima, H.M. Qurais H. Abidin bersama jajaran menerima kunjungan silaturahmi Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya di ruang rapat Walikota Bima, Selasa (11/2). Kunjungan Gubernur NTT ini dalam rangka bersilaturahmi dengan pemerintah Kota Bima setelah melaksanakan rapat pimpinan daerah bersama Pangdam Udayana di Kabupaten Dompu.

Dalam sambutannya, Gubernur NTT Frans Lebu Raya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Walikota Bima atas penerimaan yang dinilainya begitu hangat. Baginya semua bersaudara dan tentunya persaudaraan yang telah terjalin ini patut dijaga bersama. Dalam kesempatan tersebut, Frans Lebu Raya juga berbagi pengalaman selama memimpin NTT, begitu pula mengenai pengalaman ketika menerima kunjungan Presiden RI Jokowi pada HUT NTT ke-56 pada 20 Desember lalu. Kedekatannya dengan Presiden Jokowi telah lama terjalin sejak Presiden RI ke-7 ini menjabat

sebagai Walikota Solo. Komunikasi baik itu masih terus berlangsung hingga kini.

Tidak hanya itu, Frans Lebu Raya juga menceritakan mengenai mimpinya yang ingin membangun Sunda Kecil, karena mengingat tiga daerah besar yakni Bali, NTB dan NTT merupakan daerah kepulauan. Dengan kerjasama dari tiga daerah ini tentunya mampu membangun wilayah timur Indonesia sehingga tak kalah maju dari daerah lainnya.

Beberapa terobosan yang telah dilakukannya selama menjabat sebagai Gubernur NTT, di antaranya tahun 2011 diluncurkan program ‘Anggur Merah’ (Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera) yakni program desa mandiri dengan anggaran Rp 250 juta per desa. Baginya dengan motto ‘Keikhlasan mengabdi untuk rakyat’ tidak ada hal yang akan terasa sulit. Sebagai Pimpinan tentunya mempunyai kewajiban untuk bangun daerah. “Saya selalu berharap dengan masyarakat mendapatkan kehidupan yang lebih baik, baik itu pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat dit-

ingkatkan demi kesejahteraan masyarakat di daerah itu, itu menjadi kebahagiaan tersendiri untuk saya,” kata Frans Lebu.

Diyakininya pula bahwa dengan melihat kondisi saat ini, ke depan Kota Bima akan menjadi salah satu kota yang diperhitungkan dan menjadi destinasi wisata baru bagi para wisatawan.

Sementara itu, Walikota Bima, H.M. Qurais H. Abidin saat penerimaan menyampaikan kekagumannya terhadap Gubernur NTT. Dipujinya pula pola kepemimpinan Gubernur NTT yang menjadi teladan untuk dicontoh.

Menurut Qurais, kunjungan Gubernur NTT ke Kota Bima menjadi kebangggan tersendiri baginya serta masyarakat Kota Bima. Bagaimana tidak ini menjadi kunjungan kali pertama dari Gubernur NTT ke wilayah Kota Bima. “Apa yang telah dijelaskan oleh Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, membangkitkan semangat kami untuk terus membangun dan berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat,” tutur Qurais yang didampingi Wakil Walikota, H. A. Rahman H. Abidin beserta pejabat lainnya. (use/*)

(Suara NTB/use)

TERIMA KUNJUNGAN - Walikota Bima, H.M. Qurais H. Abidin (tiga dari kanan, red) tengah pose bersama Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan rombongan. Walikota didampingi Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman dan anggota DPRD Anwar Arman, SE.

Pembangunan Pabrik Gula di Dompu Harus Rampung Tepat Waktu Dompu (Suara NTB) Kehadiran PT SMS yang menanam tebu dan mengembangkan pabrik gula di wilayah Kecamatan Pekat harus didukung bersama oleh semua pihak. Lahan yang semula tidak produktif bisa memberi manfaat ekonomi dan dibangun sarana yang menyerap tanaman rakyat dan memberi imbal ekonomi tinggi.

Saya pikir masyarakat yang waras ndak ada yang kontra.

Kontra gimana? Lahan yang semula tidak produktif, tidak bisa memberi manfaat ekonomi, kemudian dibangun sarana yang akan menyerap tanaman rakyat, yang akan memberi imbal ekonomi yang tinggi. Saya pikir selama kita waras, ndak akan kontra. Jadi kita jaga kewarasan kita semua,” kata Gubernur NTB, Dr TGH. M Zainul Majdi saat berkunjung melihat pembangunan pabrik gula milik PT SMS di Desa Doropeti Kecamatan Pekat, Selasa (10/2).

Ia pun berharap, pembangunan pabrik gula milik PT SMS bisa tepat waktu. Karena pabrik ini bisa menggerakkan sektor perkebunan tebu di Dompu, di NTB dan bahkan di Indonesia bagian timur. “Kalau ini berhasil dan kita semua optimis, Insya Allah, apa yang diharapkan dari beberapa komoditi yang diharapkan bisa swasembada bisa terwujud.

Swasembada gula,” terangnya.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin pada kesempatan yang sama mengatakan, banyak pihak meragukan keseriusan PT SMS dalam berinvestasi di Dompu. Tapi melihat material bangunan di pelabuhan so Panihi dan progres pembangunan pabriknya, tidak mungkin akan lari dan tidak serius. “Bila pabrik ini beroperasi, akan banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dan itu akan memberikan efek domino bagi perkembangan ekonomi masyarakat di sekitar,” katanya.

Direktur PT SMS, Johan Setiawan mengatakan, pembangunan pabrik gula yang tengah dikerjakan pihaknya ditargetkan rampung akhir Oktober 2015 dan penggilingan perdana tebu direncanakan April 2016 saat musim kemarau. Karena tidak mungkin panen perdana tebu dilakukan musim hujan.

Diakuinya, luasan area tanaman tebu di Dompu saat ini baru sekitar 2.000 ha dan dimulai 10 ha. Sementara kapasitas mesin gula yang dimiliki minimal 10.000 ha. Karena penanaman tebu menggunakan sestem inti plasma, masyarakat pun diharapkan berlomba-lomba menanam tebu.

“Kita memiliki luas HGU hanya 5.000 ha dan yang bisa benar-benar untuk ditanam sekitar 3.000 ha,” terangnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

SIMULASI - Simulasi penanganan aksi anarkis di Dompu, melibatkan pasukan kendaraan bermotor (ranmor), satuan satwa Polda, Brimob, dan seluruh fungsi di Polres Dompu, Rabu (11/2).

Kejari Tindaklanjuti Pengaduan Kasus Embung Sori Bura Kota Bima (Suara NTB) Kejari Raba Bima menindaklanjuti dugaan kasus korupsi pada pembangunan beberapa proyek di lingkup Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara 1. Salah satunya proyek Embung Sori Bura Desa Kuta Kecamatan Parado Kabupaten Bima.

Kajari melalui Jaksa Pidana Umum, Reza Shafetsila, SH kepada Suara NTB, Rabu (11/2) megaku akan menindaklanjuti informasi dugaan korupsi yang ber-

kembang di Kabupaten Bima.

“Kami akan menindaklanjuti dari beberapa informasi atau fakta-fakta yang berkembang tentang masalah itu,’’ ujarnya.

Lebih lanjut di katannya bah-

wa di Bima ada beberapa proyek embung yang diprogramkan oleh pemerintah pusat yakni di Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima, dan Sori Bura Kecamatan Parado Kabupaten Bima.

DPRD Dompu Bentuk Tiga Pansus (Suara NTB/ula)

PABRIK GULA - Gubernur NTB, Dr TGH. M. Zainul Majdi (pakai masker) didampingi Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin saat meninjau lokasi pembangunan pabrik gula di Pekat, Dompu, Selasa (10/2).

Dompu (Suara NTB) Koalisi partai Demokrat dan Partai Hanura di DPRD Kabupaten Dompu bakal berlanjut pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Dompu tahun 2015 – 2020. Kedua partai ini sama-sama tidak bisa mengajukan bakal calon dan akan menggandeng partai lain untuk berkoalisi.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Dompu, Ismul Rahmadin, S.Pd.I kepada Suara NTB, Rabu (11/2), mengaku tengah membangun komunikasi yang baik dengan Partai Hanura dalam menghadapi Pilkada di Dompu. Ada keinginan yang kuat agar koalisi yang terbentuk di parlemen bisa sampai mengusung bakal calon secara bersama di Pilkada Dompu. “Hanura dan Demokrat sama-sama tidak bisa mengusung calon sendiri. Koalisi fraksi di Dewan akan sampai pengusung Pilkada,” katanya.

Wacana ini, lanjut Ismul, telah dikomunikasikan pihaknya dengan DPC Partai Hanura Kabupaten Dompu melalui Ketua dan Sekretaris Hanura Dompu. Keinginan untuk tetap bersama ini mendapat respon yang baik.

“Kita memiliki cara pandang yang sama untuk mengusung bakal calon Bupati mendatang,” katanya.

Kendati mewacanakan koalisi parlemen berlanjut di Pilkada, Ismul menegaskan, proses penjaringan secara internal tetap dilakukan. Namun proses itu tetap membawa paket koalisi Hanura dan Demokrat pada calon. “Proses penjaringan di internal partai tetap. Kemungkinan jadwal penjaringan menunggu keputusan revisi undang-undang,” katanya. (ula)

(Suara NTB/ula)

Koalisi Demokrat dan Hanura Berlanjut di Pilkada

Dompu (Suara NTB) DPRD Kabupaten Dompu akhirnya mengesahkan pembentukan tiga panitia khusus (Pansus). Pansus yang direncanakan bekerja selama 30 hari ini, fraksi PKS tidak ikut terlibat karena memilih penyelesaian masalah bisa dilakukan di Komisi.

Sikap FPKS ini dianggap tidak menghargai lembaga oleh beberapa anggota Dewan, karena tidak disampaikan pada paripurna dan tidak ikut hadir dalam paripurna.

Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos yang memimpin rapat paripurna, Rabu (11/2) mengungkapkan, hanya delapan fraksi yang mendistribusikan anggotanya pada tiga pansus. Sementara FPKS tidak mendistribusikan anggotanya tanpa alasan. “Kita tidak tahu apa alasan fraksi PKS,” kata Yuliadin.

Wakil Ketua DPRD Dompu, Sirajuddin, SH pada kesempatan yang sama, mengingatkan, bila tidak sepakat dan setuju terhadap pembentukan pansus agar jangan bersuara di media. Pernyataan itu akan dimanfaatkan oleh pihak lain dan menganggap internal Dewan pecah. Soal keputusan politik orang per orang atau fraksi, itu menjadi hak politiknya.

Tapi diharapkan bisa disampaikan dalam forum rapat.

Ia pun mengingatkan anggota, agar tidak berpikiran pembentukan pansus hanya karena kepentingan 1-2 orang anggota saja. Pansus ini terbentuk atas desakan penyelesaian masalah yang terjadi dan telah melalui prosedur. “Saat rapat paripurna pembentukan pansus sebelumnya (Kamis, 5/2) dan dihadiri oleh semua fraksi.

Tidak ada yang menolak terhadap pembentukan pansus saat itu. Tiba-tiba setelah itu (di luar forum), berkembang yang lain,” katanya.

Kurnia Ramadhan, SE anggota DPRD Dompu dari Frak-

(Suara NTB/ula)

PANSUS - Tiga pimpinan DPRD Dompu saat rapat paripurna pendistribusian anggota pansus yang dipimpin Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos, Rabu (11/2). si Karya Gerindra, meminta pimpinan Dewan untuk menkonfirmasi sikap dan ketidakhadiran FPKS dalam paripurna pendistribusian anggota ke pansus. Padahal ada anggota FPKS di gedung Dewan. “Kalau tidak sepakat, silakan sampaikan dalam rapat dan kita maklumi sebagai sikap politik masing-masing.

Ini seperti tidak menghargai lembaga Dewan,” katanya.

H. Didi Wahyuddin, SE ketua fraksi Karya Gerindra juga menegaskan, anggota dan fraksi yang tidak ikut terlibat dalam pansus untuk tidak mengintervensi jalan dan hasil kerja pansus. “Saya juga meminta agar anggota dan fraksi yang tidak masuk pansus untuk tidak mengintervensi hasil kerja pansus nantinya,” ingat H. Didi.

Ketua fraksi PKS DPRD Dompu, Abdullah, S.Kel menegaskan, sikap FPKS terhadap pansus sudah jelas sejak awal.

Komisi dan pansus merupakan produk konstitusi. Komisi sifatnya sebagai alat kelengkapan Dewan yang tetap, dan pansus juga sebagai alat kelengkapan Dewan, tapi sifatnya sesaat. “Kita memilih lewat Komisi untuk menyelesaikan masalah (yang dipansuskan),” kata Abdullah.

Dalam rapat paripurna

pembentukan pansus, lanjut Abdullah, FPKS melalui anggotanya Nasaruddin, SH telah menyampaikan jawaban dan telaahan atas sikap politik fraksi. FPKS saat itu menyatakan menolak menyelesaikan beberapa masalah tersebut lewat pansus, tapi cukup menggunakan instrumen alat kelengkapan Dewan yang ada yaitu Komisi. “Soal kehadiran dalam rapat paripurna tadi, kami sudah berniat hadir walaupun sikap politik tidak ikut dalam pansus,” katanya.

Namun Abdullah mempersilakan pansus bekerja sehingga bisa sesuai target yang diinginkan bersama dan PKS tidak akan mengintervensinya.

“Ini sikap politik kami. Pilihan ini bukan asal-asalan diambil, tapi sudah dipertimbangkan,” jelasnya.

Adapun struktur pansus dan keanggotaanya yaitu pansus investasi diketuai H. Didi Wahyuddin, SE (Partai Gerindra) dan wakilnya, Ikhwayuddin AK (PAN) dengan enam orang anggota. Pansus kehutanan diketuai Syafruddin, SH (PBB) dan wakilnya, M. Iksan, S.Sos (Partai Nasdem) dengan empat orang anggota. Pansus aset diketuai Kurnia Ramadhan, SE (Partai Gerindra) dan wakilnya, M. Subhan (PPP) dengan tujuh orang anggota. (ula)

“Memang informasinya yang kami tahu ada dua proyek embung di Bima tahun 2014 kemarin yaitu satu di Kota dan satu di Kabupaten,’’ katanya.

Dia menambahkan, informasi yang dia dapatkan, sudah ada salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melaporkan masalah embung di Parado itu, namun dia belum tahu pasti apakah proyek terse-

but atau kasus proyek yang lain.

Seperti dilansir harian ini beberapa waktu lalu, proyek embung Sori Bura Desa Kuta Kecamatan Parado Kabupaten Bima yang menelan anggaran APBN sebesar Rp 5,57 miliar di duga mangkrak. LSM mempertanyakan pengerjaan proyek fisik tersebut, dan bahkan mencurigai ada permainan dalam penentuan pemenang tendernya. (uki)

KPU akan Klarifikasi Keabsahan Pengurus PPP Bima (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima akan mengklarifikasi dualisme kepengurusan DPD PPP Kabupaten Bima. Hal ini dilakukan guna memastikan kepengurusan partai yang mana diterima sebagai partai pengusung bakal calon (balon) dalam tahapan Pilkada nanti.

Demikian disampaikan Ketua KPU Bima, Nur Susilawati, Rabu (11/2). Dikatakannya, guna mengecek keabsahannya, KPU Kabupaten Bima akan melakukan klarifikasi ke DPW PPP hingga ke DPP. Tidak hanya itu, klarifikasi juga akan dilakukan dengan mendatangi KPU Provinsi NTB serta KPU Pusat. Namun, menyusul adanya dualisme kepemimpinan saat ini dia berharap tidak ada masalah tahapan Pilkada berlangsung nanti.

Meski demikian, tegasnya, KPU tidak mengurusi masalah

internal partai. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepengurusan yang mana yang sah.

Sebab, dengan adanya dualisme kepengurusan saat ini tentu berdampak pada partai itu sendiri. Di mana partai dimaksud yang akan rugi, begitu juga jika ada figur yang ingin mendaftar akan rugi. “Yang pasti KPU tidak akan masuk ke ranah itu. Itu masalah internal partai,” katanya.

Terkait masalah ini, lanjutnya, KPU sendiri telah menerima surat pemberitahuan dari masing-masing pengurus mengenai kepengurusan. Satu surat partai dari Muhammad, SH yang memberikan mandat kepada Ir Rajiman H. Idrus, M.Si dan Masdin sebagai pengurus. Sementara surat kedua merupakan SK dari DPP PPP yang menyatakan Hj Nurhayati sebagai Ketua DPD PPP Kabupaten Bima. (use)

Pelajar SMA akan Dapat PKH Bima (Suara NTB) – Tahun 2015 pemerintah akan memberikan pelajar SMA/sederajat yang masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bima, Drs Muhammad kepada Suara NTB, Rabu (11/2) mengatakan, sesuai rapat koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat dengan Kementerian Sosial, pelajar SMA akan diakomodir dalam data PKH. “Kalau selama ini kan anak sampai SMP, kalau mulai tahun ini hingga SMA diakomodir,” katanya.

Dikatakannya, hingga kini jumlah peserta PKH di Kabupaten Bima mencapai 10 ribu. Jumlah tersebut menurun dibandingkan beberapa tahun sebelumnya karena beberapa orang tidak lagi memenuhi persyaratan untuk

mendapatkan bantuan tersebut.

“Jumlah hampir merata di seluruh kecamatan,” imbuhnya.

Menurut Muhammad, PKH merupakan salah satu program pemberdayaan sosial yang sukses. Hal itu dilihat dari dua penghargaan yang diperoleh Kabupaten Bima dari Kementerian Sosial. “Dua tahun berturut-turut kita dapat penghargaan.

Menurut kami itu sudah sangat luar biasa,” katanya.

Mengenai isyarat pemerintah pusat akan mengalihkan sejumlah program nasional berada di bawah lingkup pemerintah desa pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hingga kini Dinsos belum menerima perubahan itu, sehingga disimpulkan PKH merupakan program yang akan berdiri sendiri di bawah koordinasi SKPD setempat. (uki)

SUARA NTB Kamis, 12 Februari 2015

Pilkada Kota Mataram

Mohan Siap Dampingi Ahyar Abduh Mataram (Suara NTB) H. Mohan Roliskana menyatakan kesiapannya untuk mendampingi H. Ahyar Abduh menjadi calon wakil Walikota pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Mataram yang akan dilaksanakan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Mohan setelah sebelumnya banyak muncul spekulasi bahwa paket AMAN (Ahyar-Mohan) ini akan pecah kongsi pada Pilkada mendatang.

Pernyataan ini juga disampaikan Mohan karena selama ini dirinya irit berbicara ke media mengenai politik. Sementara selama ini, H. Ahyar Abduh sering berkomentar bahwa paket AMAN siap bertarung kembali dalam Pilkada mendatang. “Saya hanya mempertegas saja, saya pikir ini waktu yang tepat untuk saya sampaikan bahwa saya siap, siap lahir batin untuk mendampingi Pak Wali (Ahyar Abduh) dalam paket AMAN dan insya Allah saya dan Pak Wali berikhtiar untuk berkompetisi di Pilkada nanti,” jelasnya, Rabu (11/2) kepada wartawan di rumah mendiang ayahnya, mantan Walikota Mataram, H. Moh. Ruslan.

Pernyataan terbuka ini untuk mempertegas komitmennya yang ingin tetap berkolaborasi bersama H. Ahyar Abduh dalam membangun Kota Mataram. Komitmen untuk itu juga sebenarnya telah ditunjukkan dalam berbagai kesempatan.

“Saya kira sudah dalam berbagai macam peristiwa kita menunjukkan komitmen kita,” ujarnya. Hal ini juga untuk menjawab pertanyaan masyarakat tentang kelanjutkan pasangan ini untuk tetap maju bersama dalam Pilkada.

“Masih ada pertanyaan-pertanyaan di masyarakat tentang kepastian sikap dan paket ini. Dan inilah keputusan saya terkait paket AMAN ini. Bismillah,” jelasnya.

Terkait pembahasan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi calon kepala daerah maupun wakilnya yang dilakukan DPR RI, Mohan tidak mengkhawatirkan aturan tersebut nantinya dapat menghalangi langkah paket AMAN ini. Ia menegaskan pihaknya telah mempertimbangkan segala sesuatu sebelum memutuskan untuk tetap melanjutkan paket AMAN ini. “Ketika kita putuskan untuk melebur di dalam paket ini tentu semuanya sudah kita pertimbangkan dan insya Allah kami optimis tidak ada masalah,” cetusnya.

Mengenai langkah konkret yang akan diambil pihaknya dalam waktu dekat ini, Mohan mengatakan akan diserahkan ke partai yang akan mengusung mereka dalam hal ini Partai Golkar. (ynt)

H. Mohan Roliskana (Suara NTB/ynt)

Sidak Pedagang Baju Bekas

Diskoperindag akan Libatkan Kepolisian Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Wartan, SH, MH mengaku sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian dari Polisi Daerah (Polda) NTB dan Polres Mataram untuk melakukan inspeksi dalam waktu dekat ini. Koordinasi dimaksud terkait adanya larangan penjualan baju bekas oleh Kementerian Perdagangan. “Kita sudah koordinasikan dengan Polda NTB dan Polres Mataram,” kata Wartan dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (10/2).

Ia mengaku, belum menerima surat secara resmi dari Kementerian Perdagangan terkait pelarangan dan batasan terkait pelarangan tersebut. Informasi itu ia diketahui dari media dan akan menunggu langkah apa yang dilakukan. Di Mataram, ada dua pusat penjualan baju bekas yakni di Pasar Karang Sukun Kelurahan Mataram Timur dan Tembeloq Kelurahan Mandalika serta beberapa pasar yang sebagian kecil menjual. “Paling besar kan ada di Karang Sukun dan Tembeloq,” sebutnya.

Menurut informasi lanjut Wartan, baju bekas tersebut mengandung bakteri dan jamur yang dinilai menimbulkan penyakit kulit dan mengancam matinya industri garmen. Tetapi langkah selanjutnya, pihaknya masih menunggu isi surat edaran dari kementerian. “Kita tunggu dulu,” cetusnya. Meksipun ada pelarangan tersebut, pemerintah daerah akan tetap melindungi pedagangnya, sehingga tidak merugikan masyarakat. “Kita pasti tetap lindungi pedagang kita,” imbuhnya.

Terkait ancaman para pedagang untuk melakukan aksi besar–besaran (demo, red) apabila aturan tersebut direalisasikan? Wartan mengaku sudah mendengar wacana tersebut bahkan mempersilahkan pedagang melakukan aksi. Diskoperindag sebagai instansi di daerah hanya menjalankan aturan dari kementerian, karena kebijakan tersebut ada di pemerintah pusat. “Kita kan cuma menjalankan saja, iya silahkan aja mereka demo,” ujarnya. (cem)

POLHUKAM

Halaman 8

Pilkada Kota Mataram

Figur Tuan Guru Masih Jadi Daya Tarik Pemilih

Mataram (Suara NTB) Faktor figur salah seorang calon kepala daerah dinilai masih kental dan terlihat di Kota Mataram, terlebih mendekati Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. Terlihat dari beberapa kepala daerah di NTB, termasuk di Kota Mataram nilai religiusitas seorang kepala daerah masih menduduki posisi strategis di masyarakat.

Demikian disampaikan Direktur Pusat Pengkajian Politik dan Otonomi Daerah (P3OD) Universitas Muhammadiyah Mataram, Darmawan dikonfirmasi, Rabu (11/2). Faktor figur dan keterikatan emosional dinilai masih kuat pada pemilihan kepala daerah, meskipun sudah terjadi pergeseran karena semakin heterogennya kehidupan masyarakat.

Tetapi Darmawan tidak

memungkiri masih ada pondasi atau kekuatan di masyarakat tertentu dengan sifat fanatisme kepada seseorang. Dicontohkan, figur dengan latar belakang tuan guru maupun ustadz menjadi daya tarik pemilih untuk mengusung calonnya. “Coba lihat, faktor tingkat religiusitas pasti akan dilihat oleh masyarakt,” ujarnya.

Ahyar Abduh adalah sosok ustadz, apakah memungkin-

kan bisa maju dengan persyaratan calon minimal D3?

Perlu diperhatikan kata Darmawan, peraturan pemerintah pengganti undang – undang (Perppu) masih baru rancangan dan belum menjadi putusan. Kalaupun itu sudah diundangkan, itu berlaku secara universal di setiap daerah di Indonesia. Artinya, aturan ini tidak hanya menjegal Ahyar Abduh, tetapi bagi calon lain di daerah yang tidak memenu-

hi persyaratan pendidikan.

Apakah peluang ini bisa menguntungkan Mohan yang sudah mulai dilirik oleh partai lain? Darmawan tidak mau berbicara personal terkait siapa yang berpeluang.

Tetapi menurutnya, semua orang berpeluang menjadi calon kepala daerah, tergantung dari keputusan atau mekanisme partai. Selama Mohan dan figur lainnya memiliki dukungan politik yang kuat.

Artinya, kesempatan untuk menjadi kepala daerah akan sama. Begitu halnya dengan Ahyar Abduh. Yang jelas lanjutnya, masing – masing calon ataupun figur sudah memiliki peta kekuatan di masing – masing di daerah.(cem)

(Suara NTB/cem)

Darmawan

Perkuat Silaturahmi

Syafrudin Kunjungi Masyarakat Sukadana

(Suara NTB/yon)

TUMBANG - Pohon di Jalan Cuk Nyak Dien Pancor tumbang. Dengan tumbangnya pohon itu, arus lalu lintas sempat macet, Rabu (11/2).

Pohon Tumbang, Arus Lalu Lintas Macet Selong (Suara NTB) Sebuah pohon yang berada di Jalan Cut Nyak Dien Pancor tepatnya di depan STKIP Hamzanwadi Selong siang kemarin tumbang. Dengan adanya pohon tumbang itu, arus lalu lintas yang merupakan pusat keramaian mahasiswa STKIP itu sempat mengalami gangguan yang bedampak pada kemacetan.

Salah satu saksi, Mu’mainnah munuturkan, pada saat pohon itu tumbang sama sekali tidak ada angin maupun hujan yang melanda pohon itu sampai tumbang.

Sehingga, kuat dugaan bahwa pohon jenis Waru itu tumbang karena usianya yang sudah cukup tua. Pantauan Suara NTB, arus lalu lintas di jalan Cut Nyak Dien mulai normal setelah petugas dari Dinas Kebersihan dan

Tata Kota (DKTK) Kabupaten Lombok Timur terjun ke lapangan untuk mengevakuasi pohon yang menutup sebagian badan jalan itu.

Kasi Pertamanan pada DKTK Kabupaten Lotim, Kaspul, Rabu (11/2) mengatakan, penyebab dari tumbangnya pohon jenis Waru di Jalan Cut Nyak Dien itu karena kondisi pohon yang sudah tua. Pohon tumbang yang memakan sebagian badan jalan itu berhasil di evakuasi oleh petugas dari DKTK kurang lebih selama 10 menit dan arus lalu lintas kembali normal. “Pada saat pohon itu tumbang, petugas kami sedang melakukan pemangkasan di Jalan Tengku Umar, sehingga kita langsung membagi tugas setelah menda-

patkan informasi,” ujarnya.

Salain mengevakuasi pohon tumbang, dua pohon di jalur yang sama juga dilakukan penebangan langsung terhadap pohon tua lainnya dan pemangkasan terhadap bagian-bagian pohon yang masuk ke badan jalan yang kemungkinannya bisa mengancam keamanan masyarakat.

“Pemangkasan kita tetap lakukan untuk mengantisipasi kemungkinan datangnya angin barat, kita juga mengimbau kepada masyarakat supaya bertanggung jawab dan tidak hanya mengandalkan pemerintah,” tandasnya.

Beruntung, pohon tumbang itu tidak menimbulkan korban jiwa karena beberapa pengendara motor maupun mobil langsung berhenti. (yon)

Pendemo Ternyata Tidak Tahu BG Jakarta (Suara NTB) Seorang ibu bernama Ahyani mengaku baru tahu demonstrasi yang diikutinya ternyata untuk mendesak Presiden Joko Widodo agar segera melantik Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Ia bergabung bersama ribuan orang yang melakukan aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/2).

“Saya ke sini diajak tetangga katanya buat menyemangati Pak Jokowi. Saya tahunya begitu. Saya kan dari dulu penggemar Jokowi

sejak dia masih Jadi Gubernur,” katanya sambil menggendong anaknya yang masih berusia satu tahun itu. Saat ditanya apakah ia mengenal Budi Gunawan, Ahyani mengaku tidak kenal. “Dia itu anak buahnya Jokowi? Saya tidak tahu,” tanya warga Cilincing itu balik.

Ahyani yang membawa serta tiga anaknya mengaku kecewa karena tidak bisa bertemu Jokowi.

“Kirain Jokowi bakal kasih ceramah, kan biasanya begitu tapi tadi dibilang Jokowi lagi

tidak ada. Tapi yang penting katanya kasih dukungan ke Pak Jokowi,” tuturnya. Ribuan orang melakukan aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, untuk meminta Presiden Joko Widodo segera melantik Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Kepala Polri.

Mereka datang dari berbagai elemen masyarakat seperti Koalisi Masyarakat Pengawal Konstitusi (Kompak), Gerakan Konstitusi Rakyat (Gekora), Forum putra putri TNI dan Polri, serta kelompok masyarakat lainnya. (ant/bali post)

Selong (Suara NTB) Guna memperkuat silaturahmi dengan konstituen, Wakil Sekretaris Fraksi PAN MPR RI H. Muhammad Syafrudin, ST, MM, Rabu (11/2) mengunjungi masyarakat Desa Sukadana, Lombok Timur. Hadir dalam kesempatan itu sekitar 155 orang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda Desa Sukadana.

Selain itu, digelar sosialisasi empat pilar kebangsaan di Aula Desa Sukadana bekerjasama dengan Bumi Gora Institut (BGI). Tujuannya yaitu memasyarakatkan substansi empat pilar kebangsaan ke tengahtengah kehidupan masyarakat NTB. Kata Syafrudin, dengan digelarnya sosialisasi ini, masyarakat NTB setidaknya dapat memahami empat pilar kebangsaan yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lebih jauh Syafrudin mengaku jika sosialisasi empat pilar ini merupakan program unggulan MPR RI sejak beberapa tahun lalu.

Selain sosialisasi dilakukan ke masyarakat secara langsung, MPR RI juga konsen melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan ke sejumlah perguruan tinggi di tanah air. Kata Syafrudin, selama kurun waktu tahun 2012 lalu, se-

H. Muhammad Syafrudin

banyak 16 perguruan tinggi sudah dikunjungi oleh anggota MPR RI dan meningkat menjadi 46 perguruan tinggi pada tahun 2013 lalu.

Sementara pada tahun 2014 meningkat menjadi sekitar 50-an perguruan tinggi.

Termasuk diantaranya Universitas Mataram (Unram) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram. Kedepan, jumlah kunjungan ke perguruan tinggi pada masamasa mendatang akan terus ditingkatkan. Karena bagaimana pun, elemen mahasiswa merupakan kawah candradimuka untuk ditempa sebagai calon pemimpin bangsa pada masa selanjutnya.

Direktur Bumi Gora Institut (BGI) Samsul Hasan Basri SH, mengaku siap mendukung upaya pemerintah dalam mensosialisasikan empat pilar kebangsaan ke berbagai elemen masyarakat. Pegiat LSM yang aktif mengawal isu-isu terorisme ini mengklaim jika berbagai aksi teror yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di tanah air, ditengarai oleh minimnya pengetahuan dan wawasan kebangsaan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu Samsul berharap agar sosialisasi dalam berbagai bentuknya rutin dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu langkah preventif untuk menjaga keutuhan dan mencegah terjadinya disintegrasi bangsa. (dys)

(Suara NTB/ist)

Bareskrim Pelajari Laporan Terkait Chandra dan Johan Jakarta (Suara NTB) – Penyidik Bareskrim Polri masih mempelajari pengaduan LSM Government Against Corruption and Discrimination (GACD) yang melaporkan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Chandra M. Hamzah dan Deputi Pencegahan KPK Johan Budi pada Selasa (10/2).

“Laporan itu masih dipelajari Bareskrim,” kata Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Pol Rikwanto di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, penyidik tengah mempelajari apakah kasus tersebut mengandung unsur pidana atau tidak.

Terkait barang bukti berupa artikel di sebuah majalah yang dibawa oleh pelapor, menurut Rikwanto, hal itu akan dipelajari. “Tulisan di media kan ada sumbernya, itu akan dipelajari,” ujarnya.

Pada Selasa (10/2), LSM Government Against Corruption and Discrimination (GACD) melaporkan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M. Hamzah dan Deputi Pencegahan KPK Johan Budi ke Bareskrim Polri.

“Yang kami laporkan adalah pimpinan KPK dulu, Chandra Hamzah dan jubir KPK Johan Budi,” kata Direktur Eksekutif GACD Andar M. Situmorang.

Ia melaporkan keduanya ke Bareskrim karena keduanya diduga telah bertemu dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin sebanyak lima kali pada rentang waktu 2008-2010. (ant/bali post)

SUARA NTB Kamis, 12 Februari 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Beda Versi Penentuan Kedatangan ”Nyale” (Suara NTB/ist)

Suasana pemakaman Rinto Harahap

Hujan Iringi Pemakaman Rinto Harahap Jakarta (Suara NTB) Rintik hujan sempat mengiringi pemakaman musisi Rinto Harahap di TPU Kampung Kandang, Jakarta Selatan, Rabu kemarin.

Pihak keluarga dan rekanrekan Rinto mengantarkan pelantun “Masih Adakah Rindu” itu ke tempat peristirahatan terakhir. Artis yang mengantar jenazah Rinto antara lain Ahmad Albar, Jajang C. Noer, Roy Marten, Mark Sungkar, Agus Wisman dan Tamara Bleszynski beserta putranya, Teuku Rasya Islamay Pasha ada di antara.

“Karya-karya beliau akan selalu ada di hati kita. Kami beruntung menjadi bagian dari keluarga Rinto Harahap. Semoga beliau diterima di sisiNya. Kami memohon maaf jika ada kesalahan dari seorang Rinto Harahap,” ujar menantu Rinto, Thoriq Eben Mahmud saat pemakaman dilakukan, di TPU Kampung Kandang, Jakarta Selatan, Rabu.

Isak tangis keluarga me-

warnai pemakaman Rinto. Istri Rinto, Lily Kuslolita, putriputrinya, Cindy Claudia Harahap dan Astri Maria Harahap masih menitikkan air mata saat menaburkan bunga di atas liang lahat Rinto.

“Iringi dia, mudahkan jalannya (Rinto).Terima dia di sisi, Mu ya Allah,” ucap Lily. Sebelumnya, politisi dan sejumlah selebritis tanah air pun sempat melayat ke kediaman Rinto, seperti mantan ketua DPR RI, Akbar Tandjung, Bob Tutupoly,Krisdayanti, Marsya Timothy, Chistine Panjaitan, Marini, Nur Afni Octavia dan Marini Zumarnis.

Melawan Kanker Anak bungsu musisi Rinto Harahap, Astri Maria Harahap mengungkapkan semasa hidup sang ayah berjuang keras melawan penyakit kanker sumsum tulangnya.

“Kami lihat papa berjuang melawan kankernya. Kelihatan sakit sekali, dari mukanya yang capek. Papa bilang

‘Papa capek’,” ujar Astri kepada media di kediaman Rinto, Jakarta Selatan, Rabu.

Rinto Harahap meninggal di Singapura, Senin (9/2) di usia 65 tahun. Jenazah disemayamkan di rumah duka JL. Bango 2 No 22 Pondok Labu, Jakarta Selatan dan dimakamkan Rabu ini.

Astri mengatakan, setelah didiagnosis menderita kanker sumsum tulang belakang stadium empat pada 2013, ayahnya rutin menjalani kemoterapi setiap seminggu sekali.

Kemudian, lanjut dia, selain kanker, Rinto juga menderita infeksi paru-paru.

Menurut Astri, Rinto kerap sulit menelan, bahkan saat tidur ia sering tersedak. “Papa awalnya kena kanker sumsum tulang belakang. Dari 2013 sudah menjalani kemoterapi.

Terakhir, kemarin ada infeksi paru-paru. Penelanannya lemah, tidur pun keselek lidahnya. Terakhir memang yang paling parah infeksi di paruparu, disamping kankernya

(Suara NTB/ist)

Jakarta (Suara NTB) Selain menyiapkan mental, beberapa finalis Puteri Indonesia 2015 juga berusaha menurunkan berat badan untuk mengikuti kontes itu.

Kontestan yang mewakili Papua Barat, S Olvah Alhamid, menurunkan berat badan hingga 20 kilogram selama dua bulan untuk mengikuti ajang itu. “Lari pagisore, setiap hari,” kata Olvah saat jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Sementara finalis dari Sulawesi Tenggara, Apriliani Puspitawati, menurunkan berat badannya enam kilogram. Selain itu para finalis mengatakan persia-

pan mental merupakan hal yang paling penting untuk mengikuti kontes kecantikan.

“Saya yakin harus memberikan yang terbaik untuk provinsi saya, bukan hanya diri sendiri,” kata Hany Meiyana, peserta yang mewakili provinsi Bengkulu.

Sebanyak 38 finalis Puteri Indonesia 2015 mengikuti karantina mulai tanggal 11 hingga 20 Februari. Puncak acara kontes kecantikan itu akan digelar 20 Februari di Plenary Hall Jakarta Convention Center dan dihadiri Miss Universe 2014 Paulina Vega. (ant/bali post)

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Almanak Tradisional Rowot Sasak (Kalender Rowot) L. Ari Irawan yang ditemui Suara NTB, Rabu (11/2) mengakui bahwa pada awal Februari ini nyale tidak terlalu banyak ditemukan. Dirinya memprediksikan bahwa nyale akan banyak muncul pada awal Maret mendatang.

“Ada tiga versi yang menentukan kedatangan nyale ini.

Pertama ada namanya versi Rembitan, kemudian versi Pujut dan ada versi Bertais.

Nyale-nya kemarin sebetulnya lebih banyak muncul pada tanggal 8-9 Februari sesuai penafsiran versi Bertais,” tuturnya.

Dikatakan, rentan waktu kemunculan nyale itu sendiri berdurasi hingga selama satu bulan. Kemunculannya ditandai dengan gejala – gejala alam yang kemudian menjadi isyarat dalam penentuannya. Kendati demikian, setiap perayaannya tetap harus mengacu pada hari dan tanggal legenda Putri Mandalika yakni tanggal 20 bulan 10 menurut sistem penanggalan Sasak.

“Kalau mencari perayaan itu memang harus tetap dilaksanakan pada tanggal 20 bulan 10, sesuai dengan legenda Putri Mandalike. Akan tetapi biasanya masyarakat setempat sehari sebelum perayaan itu mereka sudah turun untuk mencari nyale, itu dibahasakan sebagai Jelo Mite, Lalo Embojak (pencarian, red) istilahnya itu,” tuturnya lagi.

Kendati demikian, budayawan sasak ini mengaku kecewa atas pelaksanaan keg-

iatan puncak yang dilakukan di Lombok Tengah kemarin. Ia menilai bahwa pelaksanaannya terlalu kental dengan budaya pop sehingga tidak terkesan unik dan menarik. Padahal, para wisatawan baik domestik maupun mancanegara justru mengincar prosesi pelaksanaan yang dikemas dengan kekentalan budaya, adat dan tradisi yang alami khas dari daerah Sasak (Lombok).

Sebelumnya, budayawan Sasak yang dikenal dengan nama Mamiq Jagad atau Mamiq Ahim menyampaikan bahwa pelaksanaan “Bau Nyale” yang berlangsung kemarin itu sudah tepat. Hal itu berdasarkan beberapa pertanda atau gejala alam seperti kedatangan hujan, kemudian mendung dan lain sebagainya.

“Kalau menurut saya, hari pelaksanaan yang ditentukan kemarin itu sudah tepat. Itu ditandai dengan sejumlah gejala alam yang muncul. Bahkan pada hari minggu itu saya sudah menemukan banyak penjualan nyale di pasar, hanya ¼ kilogram saja saya beli harganya Rp 50.000, di Lombok Tengah,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Taman Budaya NTB, Dra. Endah Setyorini berdasarkan pengalamannya menyatakan jika tidak ada hujan yang disertai dengan angin, maka sudah dapat dipastikan nyale tersebut tidak terlalu banyak atau bahkan bisa – bisa tidak ada.

Sebab, keberadaan cacing laut itu sendiri tidak serta merta selalu di pesisir namun juga berada di tengah laut. (met)

Repot Karena Banjir

Pagelaran Seni Tingkat Pelajar

Mataram (Suara NTB) Pagelaran seni tingkat pelajar yang akan dilaksanakan pada 20-22 Februari mendatang sedang dipersiapkan. Pihak Taman Budaya NTB telah menerjunkan sejumlah pelatih untuk membimbing para siswa dari sejumlah sekolah yang akan tampil pada kegiatan tersebut.

Kepala Taman Budaya NTB, Dra. Endah Setyorini saat ditemui Suara NTB, Rabu (11/2) menuturkan bahwa kegiatan tersebut digelar dengan melibatkan peserta sepulau Lombok. Namun tidak semua sekolah di wilayah ini akan ditampilkannya. Dikatakan, sekolah yang akan tampil nanti merupakan sekolah – sekolah yang telah diseleksi serta mendapat pembinaan dari pihaknya.

“Dari tingkat SD ada 15 sekolah, kemudian SMP dan SMA juga memang rencananya sama yakni kita tampilkan masing – masing lima belas sekolah. Namun kita akan bicarakan lagi sebab ada beberapa sekolah yang menyatakan ketidak sanggupan mereka,” tuturnya saat diwawancara Suara NTB. Dikatakan, hari ini para pelatih sedang menyebar ke beberapa sekolah untuk melakukan pembinaan dan pelatihan.

Mereka melatih para siswa di sekolah tertentu yang siap tampil dalam kegiatan tahunan yang diinisiasi oleh Taman Budaya NTB. “Hari ini temen – temen sedang berada di lapangan, kalau tidak salah mereka ke sekolah – sekolah di lombok tengah untuk melatih para siswa yang siap tampil. Dan kita berharap seluruh sekolah yang sudah kami tunjuk ini menyatakan kesiapan untuk menampilkan siswanya,” tambahnya lagi.

Dijelaskan, materi yang akan ditampilkan dalam pagelaran seni pelajar tersebut tidak jauh berbeda dengan agenda pada tahun lalu. Sejumlah materi yang ditampilkan antara lain kreatifitas siswa baik berupa tari, musik, drama, serta berbagai jenis kesenian yang memang menjadi pemacu kreatifitas anak.

“Materinya tidak jauh – jauh berbeda dengan tahun lalu, ini adalah kegiatan tahunan yang dimiliki oleh Taman Budaya yang berperan sebagai laboratorium seni di NTB,” jelasnya.

Sementara itu, untuk Sabtu – Minggu (14-15) Februari Taman Budaya NTB akan diisi dengan pagelaran seni yang diselenggarakan oleh SMAN 2 Mataram. Kepala Taman Budaya menyatakan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi berupa penyediaan ruang atas kegaitan yang diinisiasi oleh pihak luar atau kalangan umum. (met)

Kemudian, lanjut dia, sejak 10 hari lalu, kondisi sang ayah anjlok lalu menjalani perawatan di rumah sakit. Saat itu, dia belum bisa menemani ayahnya di rumah sakit karena harus berangkat ke Australia.

“Kemarin muka papa sudah putih pucat. Memang kondisinya capek, karena seminggu sekali kemoterapi,” kata Cindy.

Dia mengungkapkan, ayahnya sempat terkena stroke pada 12 tahun lalu.

Kemudian, tiga tahun ke belakang, barulah Rinto mengalami kanker sumsum tulang belakang. Kendati masih belum bisa menahan kesedihan, Cindy mengaku ikhlas dengan kepergian Rinto.

“Kita semua sedih. Tetapi paling tidak kami sudah berjuang yang terbaik. Yang penting papa sudah tidaak sakit lagi, sudah senang,” pungkas Thariq Mahmud itu. (ant/bali post)

Finalis Puteri Indonesia Siapkan Mental

Finalis Puteri Indonesia 2015

Taman Budaya Terjunkan Pelatih ke Sekolah

masih ada,” kata dia.

Sebagai putri, Astri mengenang Rinto sebagai sosok yang pendiam. “Papa itu pendiam, dia enggak pernah marahin kita (anak-anaknya).

Menegur pun dengan cara yang halus, enggak kasar. Kalau sampai menegur itu berarti kita sudah kelewatan,” ungkap Astri.

“Papa sudah tenang, enggak merasakan sakit lagi. Semoga dilapangkan jalannya.

Kami semua kehilangan sekali. Aku belum siap tetapi harus ikhlas. Selamat jalan pa, semoga kita segera bertemu lagi,” pungkas dia.

Putri musisi Rinto Harahap, Cindy Claudia Harahap, mengaku sudah merasakan firasat kepergian sang ayah sejak 10 hari lalu. “Dari 10 hari yang lalu sudah tidak enak hati. Papa diajak makan siang sudah tidak enak,” ujar Cindy sesaat setelah pemakaman Rinto Harahap selesai, di TPU Kampung Kandang, Jakarta Selatan, Rabu.

Mataram (Suara NTB) Penentuan kedatangan Nyale atau cacing laut yang diyakini merupakan jelmaan Putri Mandalika di kawasan Pantai Seger, Kuta, Lombok Tengah memiliki tiga versi. Ketiga versi memiliki perbedaan satu sama lain berdasarkan sistem penanggalan mereka.

AKTOR sekaligus model Mischa Chandrawinata mengaku cukup kerepotan karena banjir yang melanda sebagian wilayah DKI Jakarta sejak Senin (9/2) lalu.

Pria kelahiran Hannover, Jerman 28 tahun yang lalu itu merasa terhambat melakukan aktivitas akibat genangan yang terjadi.

“Saya melihat berita dan merasa prihatin. Cuaca seperti ini tidak bisa ditebak, hujan turun kecil lalu besar,” kata Mischa di Jakarta, Rabu.

Mishca mengatakan pekerjaan jadi terhambat karena banjir, utamanya karena masalah transportasi.

“Kami yang bekerja di dunia hiburan, kalau ada adegan yang harus dilakukan di luar kan susah. Misalnya bagaimana mau pasang lighting dan lain-lain, belum lagi jalur transportasi terhambat,” katanya.

Mischa berharap, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menyelesaikan pembangunan moda transportasi masal berbasis rel seperti seperti mass rapid transit (MRT) guna memudahkan mobilitas saat banjir.

“Kalau MRT sudah jadi saya pilih naik MRT, jadi sebelum MRT ada ya saya pilih mobil. Kalau naik motor nanti bisa sakit,

apalagi saya tidak bisa naik motor,” jawabnya sambil tertawa.

Membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam merawat kota dan menjaga kebersihan, menurut Mischa sangat diperlukan untuk menanggulangi banjir di Jakarta.

“Kalau semua daerah begini, lama-lama bisa terendam. Saluran pembuangan bermasalah. Lebih baik kita balikkan ke diri sendiri untuk menjaga kebersihan dan merawat kota. jakarta kan tempat tujuan wisata juga, kalau jalanan bersih kita juga yang bangga,” katanya. (ant/bali post)

Mischa Chandrawinata (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

MEKAR - Warga mengabadikan dengan kamera saat menyaksikan mekarnya bunga Rafflesia (Rafflesia Arnoldii) di Hutan Lindung Bukit Daun Register V Kabupaten Kepahiang, Bengkulu.

Bunga Rafflesia Jadi Inspirasi Koreografi Bengkulu (Suara NTB) Bunga Rafflesia Arnoldii yang menjadi ikon Provinsi Bengkulu diperkenalkan lewat seni tari oleh mahasiswa asal Bengkulu yang menuntut ilmu di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta.

“Ini bentuk kecintaan saya kepada Bengkulu, terutama bunga Rafflesia yang menjadi salah satu ikon Bengkulu,” kata Dwi Rahayu Fatma Reika, yang menciptakan koreografi bertajuk “Bungo Rafflesia” di Bengkulu, Rabu.

Mahasiswi asal Kabupaten Kaur, Bengkulu, itu membawakan tarian tersebut saat Ujian Penciptaan Koreografi pada pertengahan Januari 2015. Tarian dibawakan bersama enam orang rekannya dari Jurusan Seni Tari Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta.

“Saya berharap lewat tarian bisa mengenalkan bunga Rafflesia ke khalayak luas,” kata dia. Saat ujian pen-

ciptaan koreografi itu ada 21 koreografer yang terlibat dengan 21 karya yang dipentaskan selama tiga hari berturut-turut dan salah satunya adalah “Bungo Rafflesia” yang diciptakan untuk melestarikan Budaya Provinsi Bengkulu.

Dwi mengharapkan lewat karya seni tersebut, puspa langka tersebut tidak dipandang sebelah mata. “Bunga Rafflesia bukan bunga bangkai dan puspa langka harus dilestarikan, dijaga, bukan untuk dimusnahkan,” kata Dwi. Kabupaten Kaur dan sejumlah lokasi lainnya di Provinsi Bengkulu merupakan habitat bunga langka Rafflesia. Komunitas Peduli Puspa Langka (KPPL) Bengkulu menyebut ada empat jenis rafflesia yang tumbuh di hutanhutan Provinsi Bengkulu yakni Rafflesia Arnoldii, Rafflesia Gadutensis, Rafflesia Hasselti dan Rafflesia Bengkuluensis. (ant/bali post)

Prodi Produktif PROGRAM Studi (Studi) Pendidikan Kimia IKIP Mataram, merupakan satu-satunya jurusan yang terakreditasi B. Karena itu, satu-satunya jurusan yang diberi program Bidik Misi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) di lingkup kampus IKIP Mataram.

Dekan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA) Drs. Sumarja, M,Si, menjelaskan, Jurusan Kimia merupakan salah satu prodi yang dinilai produktif. Hal ini dibuktikan dengan status akreditasi B terhadap prodi bersangkutan. Dalam hal ini, pihaknya berupaya meningkatkan akreditasi prodi ini ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

“Semua rasio dosen, keterlibatan mahasiswa dalm penelitian, bahkan infrastruktur sedang didata untuk melengkapi syarat yang diberlakukan oleh BAN PT. Jurusan Kimia sendiri memang diakui sebagai jurusan yang satusatunya diakreditasi B di lingkungan IKIP,” terangnya pada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (11/2).

Diakuinya, di tahun 2014 jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa bidik misi sebanyak 6 orang dengan kriteria kemampuan ekonomi menengah ke bawah dan didukung kemampuan akademis. “Ya maklumlah, namanya kampus ini masih swasta ya beda dengan jumlah mahasiswa yang menerima bidikmisi di perguruan tinggi negeri,” ungkapnya.

Dalam mendukung program akreditasi, pihaknya mendorong mahasiswa bisa terlibat dalam Program Kreativitas Mahasiswa yang (PKM) diselenggrakan oleh Dikti, khususnya mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. “ Itu salah satu program yang sifatnya meneliti, kami dorong mahasiswa untuk mendukung akreditasi ini, kalau bisa diusahakan ke akreditasi A,” harapnya. (rai)

Sumarja

(Suara NTB/rai)

Seleksi Peserta OSN 2015 Dimulai Selong (Suara NTB) Kegiatan olimpiade merupakan rangkaian kegiatan yang berjenjang sejak dari seleksi tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi sampai ke Olimpiade Sains Nasional (OSN). Dalam kegiatan OSN tahun ini, penyeleksian dilakukan secara ketat oleh panitia penyelenggara kegiatan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim).

Kasi Kurikulum pada Bidang Dikmen pada Dinas Dikpora Lotim, Abdul Mu’in, SH, menjelaskan, mata pelajaran yang dilombakan dalam OSN 2015 sebanyak sembilan mata pelajaran, di antaranya Biologi, Kimia, Fisika, Matematika, Geografi, Antropologi, Komputer, Kebumian dan Ekonomi. Kegiatan ini diikuti 602 siswa dari 28 sekolah di Lotim, yakni 23 SMA negeri dan 5 SMA swasta.

“Kegiatan ini dilakukan selama satu hari dan serempak se-Indonesia dan soalnya langsung dari pusat, nanti dari 602 itu yang diambil hanya 27, karena kita mengambil tiga per satu mata pelajaran. Dan bagi yang lulus akan dibina langsung oleh pihak kabupaten untuk persiapan di tingkat provinsi,” paparnya pada saat pelaksanaan tes OSN 2015 di SMAN 2 Selong, Rabu (11/2).

Diakuinya, kegiatan OSN itu merupakan agenda tahunan yang dibina langsung Dinas Dikpora Lotim yang diikuti semua siswa, khususnya untuk saat ini tingkat SMA yang siswanya masih duduk di kelas 10 dan 11. Oleh sebab itu, sesuai dengan target siswa yang sudah lulus nantinya akan dibina secara maksimal oleh pihak kabupaten untuk menuju ke tingkat provinsi. “Kita dari kabupaten akan bina mereka dengan maksimal. Karena kita targetkan semuanya bisa masuk ke tingkat provinsi, untuk selanjutnya ke tingkat nasional,”imbuhnya. (yon)

Kekurangan Guru Penyebab NTB Belum Maju Mataram (Suara NTB) Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB Drs. H. Ali Rahim, MM, mengaku jika NTB saat ini masih mengalami kekurangan guru mencapai 1.105 orang. Kekurangan guru terjadi hampir merata di semua jenjang pendidikan dari SD sampai SMA sederajat.

Hingga kini, ujarnya, tenaga guru di NTB baru berjumlah 49.663 orang. Jumlah itu tidak sebanding dengan sejumlah sekolah yang mencapai 7.445 sekolah. Kekurangan itu menjadi penye(Suara NTB/dok) bab pendidikan di NTB beH. Ali Rahim lum terlihat maju. Untuk itu, dirinya mendorong agar penerimaan CPNS untuk tenaga pendidik di NTB dapat tetap dibuka pada tahun 2015 ini.

Selain tenaga guru, Ali Rahim juga mengaku NTB masih kekurangan tenaga pengawas sekitar 101 orang dari total jumlah pengawas se NTB mencapai 482 orang. Padahal, idealnya untuk jenjang SD, jumlah 1 pengawas membimbing 60 guru dan mengawasi 10 sekolah. Begitu juga jenjang SMP dan SMA sederajat yaitu 1 pengawas membimbing 40 guru dan mengawasi 5 sekolah.

“Namun ironinya yang terjadi justru saat ini pengawas mulai dari tingkat SD hingga SMP dan SMA sederajat mengawasi sekolah berikut tenaga guru melebihi dari ideal tugasnya sebagai pengawas,” jelasnya belum lama ini.

Tidak hanya itu, persoalan anggaran pendidikan juga masih menjadi persoalan laten di NTB yang saat ini masih menyatu dengan gaji para tenaga guru, sehingga terlihat dalam pengelolaan anggaran pendidikan, pengeluaran terbesar masih didominasi untuk menggaji tenaga guru. Sementara untuk infrastruktur ataupun fasilitas sekolah masih sangat kurang. “Kita alokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, tetapi itu masih lebih besar untuk belanja pegawai seperti gaji guru,” ujarnya. (dys)

PENDIDIKAN

Halaman 10

GTT di Lobar Merasa Kurang Diperhatikan Pemerintah Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) dinilai kurang memperhatikan nasib para guru tidak tetap (GTT) yang ada di daerah ini. Pasalnya, sampai saat ini tidak kejelasan terkait payung hukum untuk menjamin mereka sebagai tenaga honor.

Hal ini dirasakan salah seorang guru di SDN 4 Taman Ayu. Akibat ketidakjelasan ini ia risau, karena sewaktu-waktu bisa dikeluarkan dari sekolah tempatnya bekerja. Di samping itu, ia juga mengeluhkan minimnya perhatian kepala sekolah terhadap nasib guru honor seperti dirinya. Sementara kebutuhan hidup setiap hari semakin tinggi, sehingga dirinya melakoni berbagai jenis pekerjaan yang penting halal.

Kepada Suara NTB, Rabu (11/2), seorang guru yang tidak

mau disebutkan namanya, mengaku, jika tidak ada perhatian dari Pemda dalam hal ini dinas terkait statusnya paling tidak ia berharap pihak sekolah memperhatikan dalam kesejahteraan. “Kepala sekolah juga harus punya perasaan kemanusiaan atau hati nurani dalam memberikan honorarium, karena tenaga honorer juga butuh biaya hidup yang cukup untuk membiayai keberlanjutan hidup keluarganya, seperti anak dan istri atau suami,” harapnya.

Hal senada disampaikan, Ketua Forum Guru Tidak Tetap (FGTT) Lobar Taufiqurrahman. Menurutnya, persoalan yang menghimpit GTT maupun pegawai tidak tetap (PTT) yang mengabdi di instansi pemerintah akhir-akhir ini kurang diperhatikan pemda.

Terutama terkait lemahnya perlindungan hukum bagi honor K2, GTT dan PTT Ia menilai, lemahnya perhatian Pemda ini tidak sejalan dengan keinginan pemerintah meningkatkan laju

perkembangan pendidikan di daerah ini. Tapi perhatian dan perlindungan kepada pelaku pendidikan, guru seakan terabaikan. Kondisi ini, ujarnya, mencerminkan buramnya dunia pendidikan di daerah ini.

Taufiq, menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 ayat (1) huruf h mengamanatkan guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Demikian pula dalam pasal 39 di ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat,

birokrasi, atau pihak lain.

Dalam menyikapi persoalan ini, Taufiq berharap, dalam merubah situasi ini juga perlu peran serta insan pers. Menurutnya, tidak hanya itu persoalan dihadapi para honorer di setiap sekolah yang ada di daerah ini, mereka juga dituntut menjadi guru multitalenta. Artinya, apa saja bisa mereka lakukan yang penting bisa mengisi kekosongan guru di kelas dengan bidang studi apa saja. Jika tidak dilaksanakan, sewaktu-waktu mereka kerap dimarahi oleh guru PNS. ‘’Terkadang pula mereka para honorer kerja serabutan, menyabit rumput di sekolah, jadi tukang sapu, tukang cuci piring, tukang membuat minuman saat tamu-tamu datang di sekolah,’’ sindirnya. (her)

FPOK IKIP Mataram Terima Sumbangan Fasilitas Olahraga dari Kemenpora Mataram (Suara NTB) Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK) IKIP Mataram menerima sumbangan alat meneliti kemampuan otot dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Rabu (11/2). Alat tersebut sejenis papan yang ditekan menggunakan kaki berfungsi untuk mengukur prestasi dan kemampuan otot atlet olahraga.

Mark Chow, salah satu teknisi, menjelaskan, untuk mengetahui kemampuannya, alat yang diberi nama MARS itu dihubungkan langsung ke komputer dan bisa operasikan dengan Microsoft Office Excel untuk melihat presentasi kemampuan. Untuk lebih maksimal penggunaannya karyawan atau dosen setempat langsung diberikan pelatihan dalam mengenal alat yang bermerek Kistler asal swiss.

“Alat ini disumbangkan oleh Menpora Indonesia diperuntukkan khusus untuk Jurusan Olahraga IKIP Mataram,” terang karyawan Kistler yang berkantor di Singapura ini.

Menurutnya, alat itu dibuat khusus untuk mengetes dan mengukur kemampuan otot atlet dalam jenis olahraga yang menggunakan kaki.

Atlet khususnya akan diuji kemampuannya dengan berdiri di atas papan MARS kemudian kemampuan dan kekuatan ototnya akan secara otomatis ter-upload dalam program yang beri nama Squat Jump. Tidak hanya itu, alat ini bisa menggunakan Microsoft Office Excel, sehingga akan diketahui kemampuan atlet.

Dekan FPOK Dr. Imam Syafi’i, M.Kes, mengaku sangat beruntung dengan adanya alat tersebut. Selama ini, pihaknya kesulitan mengukur kemampuan mahasiswanya dalam hal kekuatan otot. Namun adanya alat tersebut pihaknya akan dipermudah dalam membenahi kekurangan dan kelemahan kemampuan mahasiswanya.

Imam berharap, dengan disumbangkannya alat tersebut akan mampu meningkatkan prestasi olahraga, khususnya yang ada di IKIP Mataram. (rai)

(Suara NTB/rai)

CEK - Dekan FPOK IKIP Mataram Imam Syafi’i saat mengecek bantuan peralatan yang diberikan pihak Kemenpora, Rabu (11/2).

SMPN 1 Mataram Ciptakan Suasana ’’Enjoy Learning’’ Mataram (Suara NTB) Sebagai kepala sekolah baru, salah satu harapan Kepala SMPN 1 Mataram Drs. Ahmad Jufni adalah mewujudkan sekolah sebagai rumah kedua bagi para siswa. Untuk itu, dirinya ingin mewujudkan suasana belajar yang semenarik mungkin agar para siswa betah berada di lingkungan sekolah.

Kepada Suara NTB, Rabu (11/ 2), mantan Kepala SMPN 10 Mataram ini mengaku strategi yang sedang dibangunnya saat ini adalah memetakan potensi dan kemampuan siswa. Setelah berhasil dipetakan, nantinya para siswa akan diberikan perlakuan sesuai dengan potensi dan kegemaran yang mereka miliki.

Untuk anak-anak remaja seukuran siswa SMP saat ini, dunia mereka oleh sekolah harus dapat ditangkap baik oleh para guru dan orang tua. Tujuannya agar sikap dan perlakuan yang diberikan sekolah terhadap mereka sesuai dengan kondisi kejiwaan mereka. “Anak SMP jiwa mereka pra remaja, masih suka sama musik, aktif, punya imajinasi itu yang harus dilihat,” terangnya.

Jika sekolah sudah menangkap apa kebutuhan anak, tinggal sekolah yang menyediakan wadah yang seluas-luasnya bagi anak untuk berkreasi di sekolah. Formatnya pun aku Jufni, tidak penting terlalu formal. Yang terpenting adalah tujuan besar agar anak betah berada di sekolah dan merasa memiliki bagian dari sekolah terwujud.

“Bisa melalui musik dan fotografi yang sedang trend sekarang.

Tidak perlu ada event musik, tapi bisa dilakukan sambil bersantai usai belajar, atau saat mau pu-

MAINKAN SAXOPHONE - Kepala SMPN 1 Mataram Ahmad Jufni sedang memainkan alat musik saxophone. Salah satu metode yang sedang direncanakannya untuk menarik minat para siswanya agar betah berada di sekolah, selain saxophone, juga alat musik seperti gitar dan gendang beleq.

lang menunggu jemputan. Itu salah satu cara menarik perhatian dan minat siswa. jadi lumayan mereka gak keliaran saat jam pulang,” ujarnya.

Dirinya pun berencana agar ke depan sekolah yang terletak di kawasan Jalan Pejanggik ini memiliki ekstrakurikuler Fotografi.

“Rencana buat ektra fotografi, kita tanamkan nilai artistiknya kepada siswa supaya tidak keluar ngak jelas di luar sekolah,” jelasnya.

Selain itu, bagi para pendidik, Jufni berharap agar mereka merubah cara mengajar dari konvensional ke cara-cara modern dan kontekstual serta menggunakan prinsipprinsip demokra-

si dalam melaksanakan proses belajar mengajar seperti juga etos belajar mengajar.

“Guru harus bisa masuk ke dunia mereka, buat suasana se enjoy mungkin. Mereka harus bangga dengan sekolah ini, dengan begitu mereka akan senang, betah dan menjaga isntitusi ini” tandas pria yang gemar bermain saxophone ini. (dys)

(Suara NTB/dys)

SUARA NTB Kamis, 12 Februari 2015

Unram Jadi Tuan Rumah ’’National Congress’’ IAAS 2015 Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) akan menjadi tuan rumah National Congress yang merupakan agenda tahunan International Association of Students in Agricultural and Related Sciences (IAAS) dalam waktu dekat ini. Event ini sebagai wadah untuk berkumpul, membahas pemilihan National Committee mahasiswa dan agenda kerja IAAS Indonesia per periode kaitannya dengan pertanian dan peternakan. National Congress ini direncanakan dihadiri 75 peserta dari 9 perguruan tinggi di Indonesia, Rabu (11/2).

Ketua Panitia Pelaksana Muhammad Saladin, menjelaskan, acara yangberlangsung di Arena Budaya Unram akan diikuti Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Haluoleo, Universitas Indonesia, Universitas Sebelas Maret dan Unram. “Setiap delegasi akan memperkenalkan ciri khas di masing-masing daerahnya, kalau Unram menampilkan pakaian adatnya,” terangnya, Rabu (11/2).

Menurutnya, IAAS merupakan organisasi berlandaskan pertanian yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kegiatan tersebut, ujarnya, peserta diharapkan mampu memahami substansi dari pertanian dan implementasinya.

Selama ini, ungkapnya, interaksi antarmahasiswa dari berbagai bidang sangat jarang terlaksana di dalam dunia kampus, karena batasan-batasan yang ada. Melihat keadaan tersebut, diperlukan tempat yang tepat bagi mahasiswa untuk melatih potensi yang dimilikinya dan memungkinkan terjadi pertukaran informasi secara berlanjut, sehingga terwujud suatu pengembangan keilmuwan antarmahasiwa lebih, khususnya pertanian dan peternakan.

IAAS, lanjutnya, merupakan organisasi yang sifatnya internasional dan telah memiliki 9 Local Committee memungkinkan terbentuknya jaringan yang luas di antara mahasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga pikiran dan pandangan mahasiwa akan lebih terbuka. “Kebetulan kami di lokal sembilan committee dalam IAAS ini, berharap akan membuka jaringan yang lebih luas lagi, untuk mempermudah dan membangun komunikasi antarmahasiswa lebih luas,” harapnya. (rai)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 12 Februari 2015

Balotelli Penentu Kemenangan Liverpool Jakarta (Suara NTB) Mario Balotelli mencetak gol penentu kemenangan Liverpool 3-2 atas Tottenham Hotspur pada lanjutan Liga Utama Inggris pekan ke 25 di Stadion Anfield, Liverpool, Rabu dini hari.

Penyerang tim nasional Italia tersebut mencetak gol kemenangan tujuh menit sebelum laga usai berkat umpan Adam Lallana. Pada menit ke-8, Liverpool memiliki peluang melalui tendangan penyerang Daniel Sturridge memanfaatkan kesalahan barisan pertahanan Tottenham namun tidak berbuah gol.

Sturridge kembali menciptakan peluang pada menit ke12 namun penjanga gawang Spurs Hugo Lloris sigap mematahkan peluang tersebut. Pendukung Liverpool bersorak ketika Lazar Markovic mencetak gol di mneit ke-15 melalui aksi individu menggiring bola dari sayap kiri kemudian melepaskannya ke sudut gawang Tottenham.

Namun keunggulan Liverpool tidak bertahan lama karena pada menit ke-26 Harry Kane menyetak gol penyeimbang usai memaksimalkan umpan Erik Lamela. Skor seri 1-1 bertahan hingga akhir babak pertama.

Pada babak kedua Liverpool mendapatkan hadiah penalti akibat pelanggaran yang dilakukan bek Tottenham, Danny Rose, yang menjatuhkan Daniel Sturridge di kotak terlarang. Steven Gerrard yang menjadi penendang penalti berhasil membawa The Reds unggul di menit ke53.

Namun keunggulan Liverpool tidak bertahan lama karena pada menit ke-60 Moussa Dembele menggetarkan jala gawang Liverpool melalui sepakannya memanfaatkan bola pantul yang gagal ditangkap sempurna oleh Mignolet.

Pada menit ke-75 pelatih Liverpool melakukan dua pergantian yaitu Balotelli masuk menggantikan Sturridge dan Lallana meggantikan Lazar Markovic. Pada menit ke-83, sebuah umpan diagonal Lallana berhasil disambut Balotelli untuk menjadi gol. Gol tersebut merupakan yang perdana dilesakkan Balotelli untuk Liverpool di ajang Liga Utama Inggris.

Hingga akhir laga wasit Phil Down harus mengeluarkan sembilan kartu kuning, tiga untuk pemain Liverpool Skrtel, Sakho dan Gerrard, sementara enam untuk Tottenham yakni Dembele, Walker, Paulinho, Kane, Ryan Mason, dan Christian Eriksen.

Statistik Livescore juga mencatat laga ini berjalan imbang dengan penguasaan bola 50 berbanding 50 persen dan tendangan ke gawang tujuh berbanding enam. Kemenangan ini membuat Liverpool mengoleksi 42 poin dan hanya berjarak tiga poin dengan zona Liga Champions yang saat ini ditempati Arsenal dengan 45 poin.

Sementara itu Tottenham berada di peringkat ke enam dengan 43 poin dengan 25 laga yang telah dimainkan. (ant/bali post)

Para bintang Liga Inggris, Steven Gerrard, Wayne Rooney,Alexis Sanchez, Sergio Aguero, Eden Hazard.

Hak Siar Liga Inggris Pecahkan Rekor London Liga Inggris terbukti menjadi salah satu liga sepakbola paling mahal di dunia setelah memecahkan rekor penjualan hak siar untuk laga-laga sepakbola di liga utama mereka. Sebanyak 5,136 miliar poundsterling atau sekitar Rp 99 triliun harus dikeluarkan Sky Sports dan BT Sports demi menebus hak siar tersebut.

Angka itu membengkak 70 persen dibanding penjualan hak siar untuk 2013-2016.

Harga itu juga belum termasuk penjualan hak siar ke luar Inggris. Dari proses lelang hak siar tersebut, Sky Sports harus menggelontorkan 4,2 miliar poundsterling atau sekitar Rp

81 triliun untuk mengalahkan BT dalam menguasai lima dari total tujuh paket tayangan langsung yang disiapkan.

Seperti dikutip dari detik, dengan uang itu, Sky pun berhak atas hak siar 126 pertandingan, termasuk partai Jumat malam yang baru diperkenal-

PSSI NTB Jaring 20 Pemain Mataram ( Suara NTB) Pihak PSSI NTB sudah melaksanakan seleksi pemain sepakbola Pra-PON NTB di Kota Bima, 7-9 Februari lalu.

Pada seleksi tahap pertama di Pulau Sumbawa itu telah terjaring 20 pemain dari 64 peserta yang ambil bagian dalam ajang seleksi atlet sepakbola Pra-PON NTB itu.

Hal ini disampaikan Koordinator Tim Seleksi Pemain Sepakbola Pra-PON NTB, Alex Sungkar yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Rabu (11/2) kemarin. “Di seleksi tahap pertama di Kota Bima kita sudah menjaring 20 pemain, selanjutnya 20 pemain lagi akan diambil dari seleksi tahap kedua nanti,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, seleksi yang digelar di Kota Bima itu merupakan seleksi tahap pertama.

Sementara untuk seleksi tahap kedua akan dilaksanakan

(Suara NTB/ist)

GOL KEMENANGAN – Mario Balotelli akhirnya mencetak gol yang sekaligus menjadi penentu kemenangan Liverpool atas Tottenham, kemarin.

(Suara NTB/ist)

Arsenal ke Empat Besar Jakarta (Suara NTB) Arsenal berhasil mengamankan tiga poin kemenangan dan naik ke peringkat empat klasemen sementara usai mengalahkan Leicester City 2-1 dalam lanjutan Liga Utama Inggris pekan ke-25 di Stadion Emirates, London, Rabu dini hari.

Koscielny mencetak gol pembuka Arsenal usai memanfaatkan umpan Mesut Ozil kemudian menendang bola dari jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dibendung penjaga gawang Leicester, Schwarzer, di menit ke-27.

Setelah mencetak gol, Arsenal kembali memiliki peluang di menit ke-32 melalui tendangan keras Alexis yang dibendung Morgan, pemain bertahan Leicester. Pada menit ke-42, tim Meriam London menggandakan keunggulan melalui sepakan Theo Walcott yang berhasil memaksimalkan bola pantul tendangan kaki kiri Mesut Ozil yang gagal ditangkap sempurna oleh Schwarzer. Skor 2-0 keunggulan Arsenal bertahan hingga akhir babak pertama.

Pada babak kedua Leicester berhasil memperkecil ketertinggalan berkat gol Kramaric yang memanfaatkan bola liar akibat kecerobohan pertahanan Arsenal di menit ke-61.

Namun sepakan Kramaric tersebut menjadi gol terakhir dalam laga ini.

Kemenangan 2-1 atas Leicester membuat Arsenal naik ke peringkat empat klasemen sementara Liga Utama Inggris dengan 45 poin dari 25 laga menggusur Manchester United yang memiliki 44 poin namun masih menyisakan satu laga melawan Burnley. Di sisi lain, Leicester tetap tertahan di dasar klasemen liga dengan raihan 17 poin dari 25 laga. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Alex Sungkar

di Lapangan Malomba Mataram, 13-15 Februari mendatang. Pihak PSSI NTB rencananya mengambil 40 pemain untuk mengikuti latihan terpusat persiapan mengikuti Pra-PON sepakbola di Kupang, NTT September mendatang. Dalam perjalanan nanti jumlah itu akan dikerucutkan hingga menjadi 30 atlet.

Dikatakan Alex, seleksi pemain sepakbola Pra-PON sengaja dilakukan dua tahap.

Pasalnya sejumlah pemain terbaik NTB tersebar di 10 kabupaten/kota di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Seleksi tahap pertama di Pulau Sumbawa diikuti pemain-pemain unggulan PSSI kabupaten/kota di Pulau Sumbawa.

Pemain dari Kota Bima, Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) juga hadir di seleksi tahap pertama.

Sementara untuk seleksi tahap kedua nantinya akan dilaksanakan di Lapangan Malomba Mataram,13-15 Februari dan diikuti para atlet PSSI kabupaten/kota di Pulau Lombok. Dalam hal ini PSSI NTB telah berkoordinasi dengan pengurus sepakbola kabupaten/kota untuk mengirim atletnya di ajang seleksi tim Pra-PON itu. PSSI NTB akan mencari atlet-atlet muda berbakat masuk di tim Pra-PON, terutama kemampuan teknik dribble, passing harus dikuasai oleh atlet. (fan)

kan, selain juga pertandinganpertandingan pada hari Minggu. Sementara BT akan menayangkan pertandingan pada hari Sabtu dan tengah pekan.

Reuters menyatakan, kedua perusahaan itu total akan mengucurkan sekitar 5,2 juta miliar poundsterling. Jumlah

ini melampaui prediksi analis yang memperkirakan nilai 4 miliar poundsterling, atau naik 68% dari 3 miliar poundsterling yang dibayarkan kedua perusahaan tersebut untuk kesepakatan hak siar tiga tahun sebelumnya.

“Saya terus terkejut dengan setiap kesepakatan televisi,” aku Chief Executive Premier League Richard Scudamore seperti dikutip Daily Star.

Dikatakan Scudamore, besarnya nilai hak siar tersebut merupakan dukungan dan

pengakuan tersendiri Premier League. Hal itu pun disebutnya bakal membuat setiap klub bakal makin kompetitif di tahun-tahun mendatang akibat adanya tambahan pemasukan dari hak siar.

Dalam hitungan Daily Star, pihak penayang di Inggris saat ini total harus membayar sekitar 6,5 juta poundsterling per pertandingan. Dalam kesepakatan baru, Sky dan BT mesti mengeluarkan lebih dari 10 juta poundsterling per pertandingan. (ant/bali post)

Semua Bidang Harus Bekerja Maksimal Mataram (Suara NTB) Rencana KONI NTB menggelar Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI NTB di Gedung Sangkareang Mataram, 28 Februari mendatang sudah final. Panitia Rakerprov mengingatkan semua bidang di kepengurusan KONI NTB harus bekerja maksimal mempersiapkan program kerja di tahun 2015, pasalnya pihak KONI NTB telah menyiapkan anggaran guna mendukung program kerja masing-masing bidang dalam rangka meraih target 15 medali emas di PON Jabar 2016.

Hal ini terungkap dalam Rapat Anggota KONI NTB di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (11/2) kemarin. “Semua bidang harus bekerja maksimal, mereka harus bisa memaparkan program kerjanya dalam rangka meraih tar-

get 15 medali emas,” ucap Ketua Bidang Organisasi KONI NTB, Mufti Murad di hadapan Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto. Hadir juga Ketua Litbang KONI NTB, Wibowo Budisantoso, Wakil Sekretaris KONI NTB, Moh. Iqbal dan jajaran pengurus KONI lainnya.

Mufti Murad yang baru terpilih sebagai Ketua Panitia Rakerprov KONI NTB itu menjelaskan bahwa Rakerprov KONI NTB nanti akan melibatkan seluruh anggota KONI NTB yang terdiri dari 46 pengurus cabor provinsi dan 10 KONI kabupaten/kota di NTB. Dalam hal ini tugas bidang-bidang nanti memaparkan program masing-masing bidang dalam rangka meraih target 15 medali emas di PON Jabar 2015.

Setelah pemaparan program kerja KONI nanti, pihak KONI NTB meminta tanggapan mas-

ing-masing pengurus cabor provinsi dan pengurus KONI Kabupaten/kota di NTB. Andy Hadianto menegaskan bahwa Rakerprov KONI NTB nanti lebih khusus membahas program masing-masing cabor dan KONI kabupaten/kota dan provinsi dalam rangka meraih target 15 medali emas. Dalam hal ini Andy menginginkan semua masyarakat, pemerhati dan pelaku olahraga NTB dapat memberikan kontribusi dalam rangka meraih target 15 medali emas di PON Jabar 2016.

“Intinya rapat kerja nanti pemaparan program KONI NTB dalam rangka meraih target 15 medali emas, dan kita menginginkan cabor dan KONI Kabupaten/kota di NTB bisa memberikan kontribusi terhadap target 15 medali emas itu,” jelas Direktur PT. DMB itu. (fan)

Maria Londa Siap Jajal Singapura Terbuka Palembang (Suara NTB) Atlet lompat jauh nasional, Maria Londa, bersiap mengikuti kejuaraan Singapura Terbuka pada Maret 2015 sebagai persiapan jelang SEA Games Singapura pada Juni 2015.

“Sebelum turun di SEA Games tentunya membutuhkan kesempatan untuk uji coba agar pada saatnya bisa benarbenar tampil maksimal,” kata Maria yang dihubungi Antara dari Palembang, Rabu.

Ia mengemukakan, ajang

Singapura Terbuka ini relatif bisa dijadikan tolak ukur, mengingat peserta SEA Games 2015 dipastikan ambil bagian lantaran menjadi satu-satunya kompetisi menjelang pelaksanaan.

“Atlet Thailand, Filipina, Malaysia, dan tentunya Singapura akan ambil bagian,” jelas gadis asal Bali ini. Maria menjadi tumpuan Indonesia pada ajang olahraga paling bergengsi 11 negara di kawasan ASEAN tersebut.

Keberhasilannya meraih

medali emas pada Asian Games di Incheon, September 2014 menjadi garansi bahwa secara kualitas berada di atas rata-rata atlet kawasan Asia Tenggara.

“Saya tidak boleh lengah karena pesaing saya juga berusaha merebut karena sejatinya mempertahankan itu lebih sulit. Saya menargetkan bisa membukukan jauh lompatan 6,70 meter, karena atlet-atlet di Asia bermodalkan jauh lompatan itu,” pungkas dia. (ant/bali post)

Cricket NTB Siap Beri Hak Suara di Munas PCI Pusat Mataram (Suara NTB) Pengurus cricket NTB diundang sebagai peserta rapat besar kepengurusan olahraga cricket nasional. PCI NTB pun siap memberikan hak suaranya pada salah satu figur yang maju mencalonkan diri sebagai Ketua Umum dalam Munas Cabor Cricket nasional itu.

Ketua Umum Pengprov PCI NTB, H. Hari Gunawan yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Rabu (11/2) kemarin mengatakan agenda utama Munas PCI Pusat nanti adalah pemilihan Ketua Umum PCI Pusat yang baru. Sebab, kepengurusan PCI Pusat yang dipimpin Prof. Dr. dr. James Tangkudung telah berakhir tahun 2014 lalu.

Semua pengurus PCI tingkat provinsi se-Indonesia akan ikut serta memberikan hak suara, termasuk pihak pengurus cabor cricket NTB pun mendapat undangan untuk ikut di musyawarah nasional kepengurusan cricket itu.

Terkait dengan Munas tersebut, Hari yang berprofesi sebagai Dosen F-POK IKIP Mataram ini menegaskan bahwa pengurus PCI NTB akan bertandang ke Jakarta tanggal 20 Februari mendatang. Rencananya dia akan berangkat dengan Sekretris PCI NTB, Hadi Yuladi. “Saya akan berangkat dengan Sekretaris saya Hadi Yuladi,” ucapnya.

Mengenai dukungan suara yang akan diberikan pengurus PCI NTB nanti kata Hari akan diberikan sepenuhnya kepada figur calon ketua yang memiliki prospek membina olahraga cricket. Dalam hal ini figur ketua PCI Pusat yang diinginkan oleh PCI NTB adalah figur yang peduli dan mau memberikan sumbangsih pembinaan atlet di daearah.

“Karena olahraga cricket ini baru, kita butuh ketua yang punya prospektif membina olahraga. Kita di daearah masih minim peralatan latihan sehingga perlu figur ketua cricket yang peduli dan mau

membantu kebutuhan peralatan latihan atlet di daerah,” jelas Hari.Sementara itu nama figur calon ketua yang berkembang saat ini kata Hari adalah Dr. Azis Syamsudin Ketua KomisI III DPR-RI. Selanjutnya calon lain dari Deputi Kemenpora RI. Di bagian lain Hari menjelaskan bahwa pembinaan atlet cricket di NTB sudah berjalan sembilan tahun. Dan pihak pengurus cricket NTB mengaku intens mengirim atlet mengikuti event nasional. Sejak Pengprov PCI NTB dibentuk tahun tahun 2006 lalu atlet cricket NTB sudah dua kali mengikuti event nasional.

Event nasional pertama kali diikuti tim cricket NTB yakni di kejurnas cricket (usia di bawah 15 tahun) di Jakarta tahun 2011 lalu. Hasilnya tim NTB berhasil mempersembahkan medali perunggu. Terakhir, NTB meraih peringkat empat di kejurnas cricket under 17 tahun di Jakarta 2013 lalu. (fan)

SUARA NTB

Kamis, 12 Februari 2015

Halaman 12

IKLAN AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

TRAVEL

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019 BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO AGEN

OTOMOTIF

SUARA NTB

Kamis, 12 Februari 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

SALES

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

SUARA NTB Kamis, 12 Februari 2015

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Wayang versus Sinetron Patuhi Undang-undang BERLAKUNYA Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) memaksa PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) harus segera membangun smelter (pabrik pemurnian) terhadap konsentrat yang ditambang di lokasi pertambangan Batu Hijau Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Bersama dengan PT. Freeport, perusahaan tambang asal Amerika ini sudah mengirim konsentrat atau hasil pertambangan ke beberapa negara di dunia tanpa harus dimurnikan dulu di Indonesia.

Bagi Indonesia, apa yang dilakukan dua perusahaan tambang ini dinilai sangat merugikan, sehingga memaksa pihak perusahaan membangun smelter. Berlakunya UU Minerba tersebut awal tahun 2014 lalu sempat membuat PTNNT berhenti beroperasi, sehingga harus merumahkan karyawan dalam jumlah yang tidak sedikit. Namun, atas kebijakan pemerintah pusat di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono waktu itu, PTNNT diberikan izin mengirim konsentrat dari 18 September 2014 sampai 18 Maret 2015.

Meski demikian, pemberian izin mengekspor konsentrat tersebut harus dibarengi dengan keseriusan pihak perusahaan dalam membangun pabrik pemurnian, sehingga pihak PTNNT tidak perlu lagi mengirim produk dalam bentuk bahan mentah.

Melihat batas waktu yang diberikan pemerintah hingga 18 Maret mendatang, kita tidak tahu secara pasti apakah pemerintah akan memperpanjang izin pengiriman konsentrat ke luar negeri atau justru sebaliknya? Kita lihat saja nanti.

Harus diakui beberapa kebijakan pemerintah sekarang ini mesti membuat masyarakat atau dunia usaha sabar. Namun, kebijakan pemerintah yang dikeluarkan tentu sudah melalui kajian mendalam dan meminta pendapat para ahli, khususnya terhadap proses perizinan pengiriman konsentrat ke luar negeri.

Apa yang disampaikan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi NTB Ir. Muhammad Husni, MM, jika perpanjangan izin ekspor konsentrat merupakan urusan PTNNT dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perindustrian, mesti dijadikan pijakan bagi kita semua. Artinya, ketika nanti PTNNT hingga batas waktu pengiriman konsentrat sudah selesai dan tidak diizinkan pemerintah pusat, maka semua pihak harus menerima.

Sementara di satu sisi, pabrik pemurnian yang rencananya dibangun di Kabupaten Gresik Jawa Timur belum tuntas, maka dampak terhadap penghentian ini harus diantisipasi.

Sebagaimana kasus sebelumnya, ketika PTNNT tidak mendapatkan izin mengirim konsentrat ke luar negeri, pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan tenaga kerja tidak bisa dihindari. Tentunya, jika nanti pemerintah pusat kembali tidak mengizinkan perpanjangan izin ekspor, maka PHK tahap kedua bisa saja terjadi. Pengangguran akan kembali bertambah, karena mereka tidak memiliki tempat kerja. Sementara pihak perusahaan tidak mampu lagi memberikan gaji, karena terkendala pengiriman barang.

Untuk itulah diperlukan adanya kerjasama dari semua pihak, khususnya PTNNT dalam menyikapi kemungkinan terburuk yang akan terjadi. PTNNT harus patuh terhadap aturan yang berlaku di negara ini dengan membangun pabrik pemurnian sesuai arahan UU. Memang, membangun smelter ini butuh biaya tidak sedikit, karena harus berinvestasi yang cukup besar. Paling tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara PTNNT dengan PT. Freeport membangun smelter di Gresik, maka kemungkinan terburuk bisa diantisipasi.

Kita berharap, pemberlakuan UU Minerba ini tidak ada yang dirugikan, baik pemerintah dan perusahaan. Untuk itu, kepatuhan terhadap menjalankan UU ini harus dilakukan, agar negara dan pihak perusahaan sama-sama diuntungkan. (*)

I lingkungan tempat tinggal saya, banyak anak kecil berumur tiga sampai empat tahun. Mereka biasanya menghabiskan waktu bermain di halaman rumah dengan cara berkumpul bersama. Tidak hanya bermain permainan yang khas anak-anak, tapi mereka juga pintar bermain peran. Bahkan mereka memahami karakter tokoh yang mesti mereka perankan.

Aksi mereka diikuti saling kejar-kejaran, melawan yang dianggap musuh, dan berusaha menjadi pemenang dalam pertarungan. Tentu aksi mereka membuat orang-orang dewasa tertawa. Mereka bisa memerankan ketakutan seorang perempuan yang akan diculik dengan menjerit-jerit minta tolong. Kemudian, datanglah seorang lagi yang dianggap pahlawan berusaha menyelamatkan korbannya. Musuh yang menyerang balik akhirnya jatuh terguling-guling di tanah. Mereka memerankan dengan sangat ekspresif. Melalui pengamatan yang tak sengaja itu, saya akhirnya mengetahui bahwa anakanak itu sedang meniru salah satu adegan dalam sinetron yang memang sedang booming, “Ganteng-Ganteng Serigala”. Siapa yang tak tahu sinetron itu? Seingat saya melalui pemberitaan di internet, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pernah memberi peringatan kepada pihak sinetron itu karena adegan-adegannya yang tidak pantas. Sanksinya dengan tidak menayangkan sinetron tersebut selama tiga hari.

Kita pun masih ramai dengan perbincangan mengenai dihentikannya sementara tayangan wayang kulit sasak H. Lalu Nasib oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB. Menurut keterangan yang tertera di berita koran (Suara NTB:6/2/ 2015), penayangan wayang tradisional itu dihentikan karena banyak menyebutkan kata-kata kasar dan tidak mendidik. KPID juga beralasan tayangan itu disiarkan saat jam nontonnya anak di bawah umur dan remaja. Tentu saja hal itu kemudian banyak menuai komentar. Saya sendiri merasa sangsi dengan alasan yang dikemukakan KPID itu. Khususnya mengenai tayangan yang disiarkan saat jam nonton anak di bawah umur. Apakah benar ada anak-anak yang menonton wayang tradisonal itu? Apakah ada anak-anak yang mau menghabiskan jam nonton mereka semata-mata untuk menyaksikan wayang kulit?

Pementasan karya tradisional, termasuk di dalamnya wayang kulit, kalau kita perhatikan sebenarnya merupakan sebuah sarana untuk berkumpulnya masyarakat. Dalam hal ini wayang kulit yang dahulu biasanya digelar di tempat-tempat terbuka seperti lapangan misalnya, sering menjadi tempat untuk ber-

Oleh:

Iin Farliani

(Siswi SMAN 2 Mataram dan Pembelajar di Departemen Sastra, Komunitas Akarpohon, Mataram)

Sinetron memiliki banyak kecenderungan untuk memberi pengaruh. Kita melihat cara berpakaian, berbicara, gaya hidup, konflikkonflik serta penyelesaian yang disuguhkan sinetron dengan seksama karena kita menilainya secara visual.

Gambaran-gambaran sinetron yang melintas di depan mata seolah adalah acuan bagaimana kemudian kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari. kumpulnya masyarakat sambil menikmati tontonan yang disuguhkan. Rutinitas sehari-hari yang terus berulang dan kerap menjemukan membuat masyarakat membutuhkan semacam penyegaran yang diharapkan mampu memberi celah dari kesuntukan yang dialami. Adanya pementasan wayang kulit yang digelar di lapangan secara tak langsung menjadi tempat untuk melepas kesuntukan itu. Masyarakat yang berkumpul di satu tempat pementasan wayang kulit itu bisa saling bercengkerama dengan tetangga-tetangga mereka yang mungkin tidak pernah mendapat waktu mengobrol karena kesibukan bekerja. Mereka berkumpul lagi dengan sanak-saudara, keluarga, kawan-kawan karib dengan menyadari bahwa wayang kulit yang hanya tontonan itu secara tak sengaja menuntun mereka untuk berbondong-bondong berkumpul di satu tempat yang sama. Tentu tidak semua yang datang itu memang benar-benar berniat menonton wayang kulit.

Wayang kulit yang memang sebagai tontonan itu membuat orang bisa sesuka hati pergi atau datang lagi ke tempat berkumpul meski pementasan wayang belum selesai.

Maka, menjadi pertanyaan kini mengapa wayang kulit yang sejak dulu hanya sebagai tontonan untuk masyarakat justru mendapat sanksi penghentian sementara. Seolah-olah tayangan wayang kulit lebih memberi dampak buruk dan berpengaruh luas dibandingkan tayangan-tayangan televisi lainnya. Bahkan, KPID mengkhawatirkan dampaknya berpengaruh juga pada anak-anak. Kita tahu bahwa televisi memiliki banyak program menarik yang mampu membuat orang betah berlama-lama menatap layarnya. Tak terkecuali anak-anak.

Mereka bisa tidak sadar telah menghabiskan waktu berjam-jam jika sedang menonton acara kesayangan mereka. Di antara banyak program yang mendominasi salah satunya adalah sinetron-sinetron remaja. Lebih

masuk akal jika kita berpikir anakanak itu memilih menonton sinetron dibandingkan wayang kulit yang notabenenya sama-sama disiarkan di televisi. Berkaitan dengan sanksi yang dikeluarkan KPID itu, apakah wayang kulit kini lebih berbahaya dibandingkan sinetron?

Sinetron memiliki banyak kecenderungan untuk memberi pengaruh. Kita melihat cara berpakaian, berbicara, gaya hidup, konflik-konflik serta penyelesaian yang disuguhkan sinetron dengan seksama karena kita menilainya secara visual. Gambarangambaran sinetron yang melintas di depan mata seolah adalah acuan bagaimana kemudian kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Ada remaja yang memakai trend celana robek-robek karena melihat idolanya di sinetron juga mengenakan itu. Berbicara tidak sopan pada guru dan berbuat kasar pada sesama teman dianggap hal yang wajar karena itu juga mudah ditemukan dalam sinetron yang biasa ditonton. Sinetron juga menghadirkan dunia mimpi seolah segala sesuatu bisa dengan mudah didapatkan dengan menyuguhkan penyelesain konflik yang instan saja. Perilaku konsumtif dapat dengan mudah dibentuk karena sinetron banyak menampilkan kemewahan, orang-orang yang memiliki banyak uang namun menghabiskan dengan sesuatu yang sia-sia. Perilaku-perilaku yang ada dalam sinetron itu dengan mudah ditiru oleh anak-anak.

Di awal tulisan ini saya sudah memberikan contohnya. Anak-anak memang mudah meniru karena mereka belajar dari apa yang mereka lihat dan dengar.

Dengan apa yang telah saya kemukakan di atas, sanksi KPID terhadap wayang kulit sasak H. Lalu Nasib tidak beralasan. KPID tidak memiliki alasan yang kuat untuk menjatuhkan sanksi. KPID adalah lembaga yang menampung pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Penghentian wayang sasak H. Lalu Nasib

juga berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Namun, KPID sebagai lembaga yang berwenang seharusnya tidak secara “mentah” mengartikan pengaduan dari masyarakat tersebut. Kita patut juga bertanya, masyarakat seperti apakah yang menganggap “tontonan” wayang kulit lebih berbahaya dibandingkan tontonan lainnya? Bisa jadi pola pikir mereka menilai sesuatu yang hanya terlihat dari luar menyebabkan penilaian jatuh secara tidak tepat.

Ibaratnya seseorang yang tidak ingin minuman pahit dan lebih memilih minuman manis. Padahal, bisa jadi minuman pahit itu lebih menyehatkan dibandingkan minuman yang terlihat menarik dan manis namun ternyata membawa dampak yang lebih akut. Begitu juga halnya dengan wayang kulit yang mungkin kemasannya tidak lebih menarik dibandingkan sinetron. Wayang kulit yang dulu hanya digelar di lapangan dan sekarang sudah beralih ke televisi sebenarnya bisa jadi adalah semacam bentuk perlawanan terhadap sinetron-sinetron yang lebih mendominasi itu.

Barangkali kita selalu kembali pada penilaian masing-masing. Tak peduli apakah penilaian itu benar atau salah. Namun, setidaknya kita cukup arif sebelum menjatuhkan penilaian. Itu pun kalau kita mau membuka ruang untuk berpikir dan tidak hanya melihat dari satu sisi saja. KPID memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi atas penilaian mereka. Namun, dalam setiap wewenang tentunya kita berharap ia tidak salah sasaran.

Kajati NTB lantik Satgas Pemberantasan Korupsi Kinerja Satgas dinantikan masyarakat NTB

***

Pengecer pupuk diduga bermain Harus diproses hukum, agar jadi shock therapy

***

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 12 Februari 2015

Kejaksaan Tetapkan Tiga Orang Tersangka Dari Hal. 1 Guna melengkapi syarat peningkatan status kasus, pihaknya juga sudah meminta keterangan empat saksi. ‘’Empat orang saksi itu terdri dari konsultan perencana, pengawas proyek, panitia pokja dan panitia pemeriksa barang,” bebernya. Namun Sutapa, enggan menyebut sebagai apa posisi tiga tersangka yang telah ditetapkan itu.

Langkah berikutnya, lanjut

Sutapa, dalam waktu dekat mengagendakan pemeriksaan para tersangka.

Seperti diberitakan, proyek ini sebelumnya di bawah kendali Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PPLP). Sedangkan proyek dikerjakan oleh PT. DHMP dan diawasi CV.AC. Kejaksaan sebelumnya menelisik 15 item pada pengerjaan proyek ini. (ars)

Monev Program SKPD Dari Hal. 1 tugas dan wewenang orang-orang yang berada di tim tersebut sudah diatur secara tegas dan jelas. ‘’Dalam Pergubnya itu sudah jelas tugas pokok dan fungsi tim ini,” tegas Sekda ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu (11/2) siang kemarin.

Dikatakan, dalam pasal 4 dan pasal 5 Pergub No. 37 Tahun 2014 secara gamblang tugas dan wewenang PGP2D. Dalam pasal 4 disebutkan, beberapa tugas TGP2D adalah menyusun tata cara, mekanisme monitorning dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program unggulan Gubernur.

Kemudian, menyusun kriteria, tata cara dan mekanisme penilaian kinerja SKPD pelaksana program prioritas pemda.

Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Gubernur untuk keberhasilan pelaksanaan program pemda. Kemudian, menindaklanjuti masukan dan saran masyarakat kepada Gubernur terkait kegiatan dengan pelaksanaan pembangunan oleh SKPD. Serta menyampaikan laporan hasil monev program setiap SKPD secara berkala.

Sementara, dalam pasal 5, kata Muhammad Nur, TGP2D mempunyai wewenang memanfaatkan sumber daya daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan. Kemudian, mengundang rapat SKPD, meminta data/informasi dari SKPD, meminta penjelasan dan keterangan dari SKPD. Serta meminta pendapat, penjelasan

dan keterangan dari masyarakat, nara sumber atau tenaga ahli sesuai kebutuhan.

Muhammad Nur menegaskan, tugas tim ini jelas berbada dengan Staf Ahli Gubernur. Dikatakan, dalam birokrasi dikenal tiga urutan kebijakan yakni kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis. ”Kalau staf ahli bermain dalam tataran kebijakan umum. Disitu dia kaji, aspek strategisnya bagaimana. Terus kalau tim percepatan pembangunan ini mengkaji pada tataran teknisnya,”terang Sekda.

Ia mencontohkan, dalam suatu SKPD melaksanakan program/kegiatan. Maka tim inilah yang mencermati letak permasalahan, dan kendala-kendala yang dihadapi SKPD dalam mencapai tujuan. Tim inilah yang mengkaji letak permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan programnya. ‘’Pada saat SKPD melaksanakan eksekusi program/kegiatan, pada saat itu dia (TGP2D) mencermati. Sampai nggak pada tujuan? Kalau tidak sampai, apakah cara yang digunakan itu SKPD sudah benar? Kalau cara sudah benar, kira-kira potensi apa yang digunakan itu sehingga cara tak maksimal dan tujuan tak tercapai?

Nah di situ bermainnya tim percepatan pembangunan itu,” jelasnya. (nas)

Saham Tujuh Persen Dari Hal. 1 Pemprov NTB menyambut baik dan berharap pemerintah daerah diberikan untuk membeli saham tujuh persen tersebut. ‘’Divestasi itu tergantung pusat. Kalau pusat ngasi peluang ya kita dapat. Pemda sudah beberapa kali bersurat meminta divestasi saham tujuh persen itu,” kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB, Ir. M. Husni, M.Si dikonfirmasi di kantornya, Rabu (11/2) siang kemarin.

Menurut Husni, jika pemerintah pusat tetap ngotot ingin membeli saham tujuh persen itu maka harus meminta persetujuan DPR RI. Ia mengatakan, sejak tahun 2010 Pemprov NTB telah meminta supaya divestasi saham itu bisa diberikan kepada pemerintah daerah. Kalaupun pemerintah tetap ngotot memilikinya, NTB meminta supaya diberikan perhatian berupa pemberian dana pusat yang lebih besar lagi.

“Kalaupun pusat ndak beli, pasti ada tim pengkajinya dari Pemprov. Dulu ada tim dibentuk di provinsi. Semua aspek dikaji terkait dengan

divestasi ini. Bukan saja masalah operasionalnya Newmont tetapi juga hal lainnya seperti harga konsentrat,”imbuhnya.

Seperti diketahui, alasan pemerintah untuk mengkaji ulang divestasi itu adalah pasca aturan kewajiban pembangunan smelter diterapkan awal tahun lalu, kinerja ekspor perusahaan Newmont juga menurun. Perusahaan Investasi Pemerintah (PIP), berdasarkan sales purchase and agreement (SPA) dengan Newmont, pada 2015 ini akan dilebur dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Dengan demikian, SPA yang terus diperpanjang dari tahun 2011 harus diubah dengan perjanjian baru. Kemungkinan untuk mengalihkan pembelian saham tersebut ke Pemda NTB belum diputuskan.

Ditanya mengenai peleburan PIP ke dalam PT. SMI ini, Husni berpandangan hal itu hanya ganti nama saja.

“Itu ganti nama saja, tupoksinya sama,”terangnya. (nas)

Gubernur Dengarkan Keluhan Warga Labangka Dari Hal. 1 Masyarakat juga mengeluhkan ketersediaan air di musim kemarau. Mereka mengaku selalu kesulitan air bersih ketika musim kemarau tiba. Karena itu warga berharap agar Pemprov dapat membantu menangani masalah dimaksud.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur mengatakan, akan berupaya membantu dengan mengkoordinasikannya dengan pemerintah pusat. Mengingat wilayah transmigrasi Labangka kini telah menjadi Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka. Pemprov juga akan membantu sesuai kemampuan dan kewenangan yang dimiliki. Dengan meminta kepada SKPD terkait segera menyelesaikan masalah yang dihadapi petani.

Termasuk soal air bersih dengan meminta Kadis Pekerjaan Umum (PU) dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi mencari sumber mata air baru dalam mengatasi keterbatasan air bersih. Untuk nantinya dibangunkan sumur bor atau embung.

“Apa yang menjadi program pusat di Labangka akan terus kita dorong. Semuanya harus terus maju, khususnya komditas jagung Labangka,”terangnya.

Pada kesempatan tersebut Gubernur juga menyampaikan

apresiasi yang tinggi terhadap kondisi pertanian khususnya tanaman jagung yang ada di Kecamatan Labangka. Secara umum, kondisi tanaman jagung tumbuh dengan sangat subur. Semoga dengan kondisi tersebut, akan menghasilkan hasil panen jagung yang baik, serta dapat memberi keuntungan bagi petani.

Dalam kunjungannya, Gubernur NTB juga memberikan bantuan berupa dana untuk pembangunan masjid di desa setempat.

Selain melakukan kunjungan ke Kecamatan Labangka, Gubernur beserta rombongan juga mengadakan kunjungan ke Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir, untuk meninjau pusat pembibitan Sapi Bali.

Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik, pada kesempatan itu mengatakan akan menindaklanjuti keluhan warga sesuai kewenangan kabupaten.

Karena itu, dalam kunjungan tersebut Bupati juga menyertakan sejumlah SKPD rumpun hijau, seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Badan Ketahanan Pangan, BP4K dan lainnya. (arn)

Halaman 15

Kasus Tenaga Honorer K2

Kepala BKD Akui Ada Indikasi Pelanggaran Hukum Selong (Suara NTB) Indikasi adanya praktik pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh oknumoknum honorer yang masuk katagori (K2) diakui Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Lombok Timur (Lotim), H. Najamudin. Indikasi itu terbaca saat proses verifikasi berkas yang dilaku-

kan di lingkup BKD Lotim.

Kepada Suara NTB belum lama ini, H. Najamudin mengaku, dirinya tidak tahu mengenai adanya pemeriksaan yang dilakukan pihak Kejaksaan. “Mungkin waktu saya keluar daerah itu ada pihak Kejaksaan datang,” katanya.

Ia mengaku belum pernah diperiksa. Ia pun siap menung-

gu tim penyidik Kejaksaan untuk memberikan keterangan.

Indikasi yang dibaca saat proses verifikasi data beberapa waktu lalu kata Najamudin adalah adanya sejumlah dokumen yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dari 653 yang sebelumnya sudah dinyatakan lulus tes sebagian besar ada indikasi praktik

pemalsuan dokumen.

Menurutnya Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan sudah menyampaikan dengan tegas terkait K2. ‘’Artinya kita ingin diarahkan oleh Bapak Bupati agar berlaku sesuai aturan hukum.

Bukan dengan cara-cara yang tidak baik,’’ terang Najamudin.

Sebelumnya, kasus K2 ini sudah masuk ranah hukum.

Kejaksaan Negeri Selong sudah mulai menelisik adanya dugaan pelanggaran. Oleh pihak Kejaksaan sendiri sejauh ini belum membeberkan bentuk pelanggaran di balik kisruh K2 beberapa bulan terakhir ini. Informasinya, pihak Kejaksaan sudah memintai keterangan sejumlah pejabat di lingkup BKD Lotim. (rus)

Pelaksanaan ”Eco-District” Dimulai April

Pemerintah Prancis Kucurkan Dana Ratusan Miliar Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan project eco-district di Kota Mataram akan dimulai pada bulan April mendatang.

Dalam project ini, pemerintah Prancis akan mengucurkan dana ratusan miliar. “Kalau pelaksanaannya dimulai sekitar April.

Karena proses administrasi yang mereka lakukan sudah rampung dan penentuan konsultannya sudah selesai dan kita tunggu sekarang tahapan-tahapan berikutnya,” terang Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Rabu (11/2).

Pelaksanaan eco-district di Kota Mataram akan fokus pada dua program yaitu pemasangan peneranganjalandenganlampuhemat energi(smartstreetlighting)danpembuatan dua incenerator pengolahansampah.Untuksmartstreetlighting yang akan ditangai AFD (lembaga keuangan dari Prancis), Mohan mengatakan pembiayaannya sekitar Rp 200 miliar. Sedangkan untuk incenerator dengan kapasitas 76 meter kubik di Ampenan dianggarkan sekitar Rp 100 miliar. Sementara untuk incenerator

dengan kapasitas 405 meter kubik, Mohan mengatakan belum mengetahui berapa anggaran yang akan dikucurkan.

Untuk incenerator dengan kapasitas 405 meter kubik ini, Mohan mengatakan dapat mengolah produksi se-Kota Mataram, sedangkaninceneratoryangdibangun di Ampenan hanya dapat mengolah produksi sampah se-Kecamatan Ampenan. Untuk lokasi pembangunan incenerator dengan kapasitas 405 meter kubik, Mohan mengatakan pihaknya belum menentukan. Pihaknya masih mempertimbangkan apakah di Kebon Kongo yang dekat dengan TPA atau di sekitar wilayah Kota Mataram. “Itu akan jadi tempat penumpukan sampah dan harus dipikirkan juga lokasinya yang tidak boleh dekat dengan rumah penduduk,” jelasnya.

Produksi sampah di Kota Mararam yang mencapai 1.400 meter kubik per hari disampaikan Mohan akan dapat tertangani setelah incenerator direalisasikan. “Dengan produksi sampah kita sehari yang rata-rata

1.400 meter kubik tentu masih jauh kekurangan kita untuk bisa mensupply kebutuhan incenerator itu. Setelah ini terealisasi, kita tidak lagi harus menghindari sampah tapi justru kita harus mencari sampah agar incenerator ini bekerja secara rutin,” jelasnya. Pemkot Mataram juga diminta kepastian apakah bisa menyiapkan volume sampah sesuai dengan kapasitas incenerator.

Belum lama ini, pelaksana program eco-district telah melaksanakan seleksi untuk konsultan pelaksana dan terpilih perusahaan dari Prancis yang akan menangani kegiatan eco-district di Kota Mataram. Sebelum project ini mulai dilaksanakan, tim eco-district akan datang ke Mataram untuk sosialisasi. Selain sosialisasi, akan diberikan juga pelatihan kepada dinasdinas teknis dan studi banding ke Prancis yang semuanya dibiayai pemerintah Prancis. Mohan mengatakan 10 bulan ke depan project ini harus sudah selesai dilaksanakan.Daniaberharaptidakadakendala ke depannya dan bisa segera direalisasikan. (ynt)

Kasus DBD di NTB Diprediksi Terus Meningkat Mataram (Suara NTB) Puncak siklus lima tahunan penyebaran demam berdarah dengue (DBD) diperkirakan terjadi pada 2015. Jumlah kasus DBD di NTB diprediksi akan terus meningkat dengan melihat kondisi cuaca yang tak menentu. Masyarakat pun diimbau waspada dan aktif mencegah perkembangbiakan nyamuk Aedes Aegypti yang menularkan penyakit itu.

“Jika dilihat siklus DBD ini siklus lima tahunan.

Kita harus terus mewaspadai. Puncaknya biasanya Februari sampai April,” kata Direktur RSUP NTB, dr. H. Mawardi Hamri, MPPM ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu (11/2) siang kemarin.

Ia mengatakan, pada Januari lalu jumlah pasien DBD yang dirujuk ke RSUP NTB sebanyak 20 orang. Biasanya pasien yang dirujuk itu adalah yang sudah terjadi penyakit komplikasi DBD yang perlu penanganan serius. Meskipun jumlah pasien yang dirujuk di rumah sakit milik Pemprov NTB itu masih sedikit, namun di rumah sakit kabupaten/ kota dan puskesmas-puskesmas tak menutup kemungkinan banyak pasien DBD.

Meskipun sudah banyak kasus DBD yang ditemukan, kata Mawardi, tapi tak ada pasien yang meninggal dunia. “Cukup merata sekarang kasus demam berdarah ini. Yang masih dirawat di RSUP sekitar 10 orang dari 20 orang sebelumnya. Kalau dilihat trennya akan meningkat. Ada kemungkinan bertambah lagi penderita DBD ini,”pungkasnya.

Data dari Dinas Kesehatan NTB, lima pekan terkahir, sejak Januari sampai minggu pertama Februari 2015, jumlah penderita DBD di NTB mencapai 253 kasus. Kota Mataram merupakan daerah yang paling banyak ditemukan kasus DBD. Untuk bulan Januari ditemukan sebanyak 196 kasus dan minggu pertama Februari 2015 sebanyak 57 kasus.

Rinciannya, dari total 196 kasus pada bulan Januari 2015 itu masing-masing, Kota Mataram 68 kasus, Lobar 44 kasus, Loteng 9 kasus, Lotim 24 kasus, Sumbawa 10 kasus, KSB 29 kasus, Kota Bima 4 kasus dan KLU 8 kasus. Sementara untuk minggu pertama Februari, dari 57 kasus yang ditemukan itu masing-masing Kota Mataram 20 kasus, Loteng 2 kasus, Lotim 16 kasus, Sumbawa 12 kasus, KSB 1 kasus dan KLU 6 kasus. (nas)

Bentuk Forum Pencegahan Korupsi

Loteng Siap Gandeng Kejaksaan dan Kepolisian Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) berencana bakal membentuk forum khusus yang bergerak di bidang pencegahan tindak pidana korupsi di daerah ini. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Pemkab Loteng siap menggandeng pihak kepolisian dalam hal ini Polres Loteng serta Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, selalu mitra dalam forum tersebut.

Rencana tersebut diungkapkan Inspektur Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara,diKantorDPRDLoteng, Rabu (11/2). Dikatakannya, adanya rencana membentuk forum pencegahan korupsi tersebut, tergerak karena melihat besarnya ancaman korupsi di daerah ini, mulai dari tingkat pemerintah desa hingga tingkat kabupaten.

Di tingkat desa, ujarnya, banyaknyakasus-kasusdugaanpenggelapan Alokasi Dana Desa (ADD) hingga jatah beras miskin (raskin)

yang ditangani penegak hukum sebagai indikasi kalau ancaman korupsi itu memang ada. Bahkan ada beberapa kepala desa yang sudah divonis bersalah lantaran melakukan tindak pidana korupsi.

Begitu pula di tingkat kabupaten. Sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang muncul dan sudah ditangani pihak penegak hukum mengindikasikan diperlukan langkah-langkah nyata dalam upaya mencegah dan mengantisipasi munculnya tindak pidana korupsi. “Kita sudah berkomunikasi dengan pihak Kejari Praya, dan pihak Kejari Praya cukup merespons rencana tersebut.

Tinggal sekarang, bagaimana kemudian rencana tersebut diwujudkan,” terang Aswatara.

Keberadaan forum, lanjut Aswatara diharapkan bisa sebagai wadah pembinaa dan sosialisasi kepada unsur pemerintah daerah

agar bisa mencegah tindak pidana korupsi, sehingga potensi munculnya tindak pidana korupsi bisa ditekan semaksimal mungkin.

Persoalan ada kasus dugaan korupsi yang terjadi, itu tetap menjadi ranah aparat penegak hukum untuk mengusutnya. Terpenting, pemerintah daerah bersama mitra penegak hukum sudah berupaya melakukan pencegahan terjadi tindak pidana korupsi.

Rencana tersebut nyatanya mendapat respon positif dari kalangan DPRD Loteng. Bahkan menurutWakilKetuaDPRDLoteng,Ahmad Ziadi, rencana tersebut harus segeradiwujudkan.Pasalnya,pembinaan merupakan salah satu upaya terbaik dalam rangka mencegah munculnya tindak pidana korupsi, terutama terkait pembinaan administrasi anggaran, khususnya dikalanganpemerintahdaerah,mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. (kir)

Bupati Lotim Diminta Batalkan Pencabutan Izin PT. ESL Dari Hal. 1 Kalau sudah dipanggil tiga kali, kemudian tidak hadir maka yang manggil nanti Mendagri ,” kata Kepala Dinas Kehutanan NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si dikonfirmasi terkait penyelesaian masalah yang dihadapi investor yang akan mengembangkan kawasan Pantai Pink, Rabu (11/2) di Kantor Gubernur.

Kawasan Pantai Pink masuk dalam kawasan hutan lindung Sekaroh Kecamatan Jerowaru, Lotim. Luas kawasan hutan yang sangat potensial untuk pengembangan pariwisata itu seluas 2.800 hektar. Setidaknya, ada beberapa investor yang sudah

memperoleh izin pengelolaan.

Seperti PT. Jeeva Bloam yang mengelola lahan seluas 50 hektar dan PT. ESL yang akan mengelola lahan seluas 339 hektar. ‘’Yang PT. ESL yang agak masalah. Semestinya Pemda Lotim memberikan peringatan dulu kemudian mencabut izin.

Ndak bisa dicabut izinnya kalau tak ada evaluasi sebelumnya,” kata Andi.

Namun, kata Andi, saat ini upaya yang dilakukan Pemprov NTB untuk menuntaskan persoalan itu mengedepankan kearifan lokal yakni dengan melakukan mediasi antara PT. ESL dengan Bupati. Jika upaya mediasi sudah mentok, maka jalur pemer-

intahan akan digunakan. Seperti ada kewenangan Gubernur untuk memanggil Bupati. Jika upaya itu juga mentok maka nantinya Mendagri yang akan memanggil Bupati.

Sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, katanya, saat ini beberapa perizinan yang dulunya menjadi kewenangan Bupati/Walikota ditarik menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Seperti perizinan bidang kehutanan, perikanan dan pertambangan. UU itu sendiri ditetapkan oleh DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2014.

Artinya, sejak tanggal itu, sudah mulai diundangkan dan berlaku di seluruh Indonesia. (nas)

Kajati NTB Lantik Satgas Pemberantasan Korupsi Dari Hal. 1 Dasar pelantikan itu sesuai surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, sebagai implementasi program percepatan penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Agung, ditindaklanjuti di daerah, tingkat Kejaksaan Tinggi.

“Ini sebagai upaya Kejaksaan untuk meningkatkan intensitas

penangaan kasus tindak pidana korupsi di daerah. Intinya agar terjadi percepatan penanganan kasus,” kata Sutapa sembari menyebut, tim ini dipimpin seorang koordinator dari jaksa fungsional.

Ditanya apakah pelantikan ini formalitas saja untuk menindaklanjuti instruksi Jampidsus? Ditegaskanya, bahwa pembentukan tim ini sangat serius.

Karena menurut Sutapa, diben-

tuk untuk memaksimalkan penanganan perkara, sehingga tidak ada tunggakan kasus dan penanganan perkara berlarut - larut.

Juga soal pertanyaan keseriusan untuk mengungkap kasus - kasus kakap di NTB, dijelaskan Sutapa, tidak ada kasus yang luput ditangani sepanjang itu jelas. Baik dari laporan masyarakat maupun temuan tim sendiri. (ars)

(Suara NTB/yon)

MASSA - Massa aksi dari KPK-PRD Lombok Timur saat menuju ke kantor Dinas ESDM Lotim guna melakukan aksi.

Elpiji Mahal, Dinas ESDM-PP Lotim Didemo Selong (Suara NTB) Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Perindustrian dan Perdagangan (PP) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Rabu (11/2) didemo Komite Pimpinan Kabupaten Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD) Lombok Timur. Dalam orasinya, massa aksi mempertanyakan pengawasan dan pengontrolan pihak ESDM terhadap pupuk dan elpiji 3 kg yang merupakan bahan bersubsidi itu sampai sekarang masih mahal karena dijual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Korlap Aksi, Andra Ashadi, SH mengatakan, elpiji di beberapa tempat memang sudah tidak ditemukan lagi. Karenanya ia meminta supaya harga elpiji khususnya 3 kg yang merupakan bahan bersubsidi untuk masyarakat menengah ke bawah perlu dikontrol lebih ketat. Dengan tidak adanya pengawasan dan kontrol yang serius dari pemerintah, sekarang masyarakat khususnya pengecer elpiji 3 kg leluasa menaikkan harga elpiji 3 kg mulai dari Rp.22.000 sampai Rp 26.000/tabung.

Sebelumnya, Kasi Perdagangan pada Dinas ESDM Perindag

Lotim, Suardi, S.Sos., M.AP mengatakan, masih tingginya harga elpiji 3 kg itu dipicu oleh para pengecer yang belum menurunkan harga sesuai dengan HET. Padahal, HET yang sudah ditentukan oleh pemerintah itu sebesar Rp 14.750/tabung. Namun, banyak ditemukan dilapangan ditingkat pengecer dijual bervariasi berkisar antara Rp 16.500 sampai Rp 20.000/tabung dan harga itu terjadi di daerah-daerah pelosok.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), Ir. Framadi Anugrah Kartika, beberapa waktu lalu juga mengatakan, jika mengacu pada Permen ESDM, masyarakat yang berhak menggunakan elpiji 3 kg adalah rumah tangga yang tergolong tidak mampu dan usaha mikro. Hal itu juga ditekankan pada Permen ESDM nomor 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian elpji 3 kg, bahwa ada beberapa kriteria bagi konsumen elpiji 3 kg. Di antaranya, untuk rumah tangga mempunyai penghasilan maksimal Rp 1,5 juta/bulan. (yon)

Ketua DPRD Sampaikan Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Walikota Dari Hal. 1 Untuk itu, semua pihak, kata HDS, hendaklah mengedepankan cara-cara yang berorientasi kepada bagaimana membangun suatu sistem demokrasi yang baik dan mencerdaskan. Ini harus dibangun diatas nilai hukum/norma agama, budaya dan istiadat. ‘’Ini akan berkontribusi bagi kebaikan masyarakat,” imbuhnya.

Dan, menjadi bagian dari upaya bagaimana membangun peradaban berdemokrasi secara baik dan berkualitas.

Terkait itu, maka standar nilai yang digunakan adalah nilai yang bisa dipertanggungjawabkan.

HDS mengajak semua pihak mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju dan semakin mencerdaskan, untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. ‘’Kalau kontra produktif, tentu tidak akan sejalan dengan tujuan demokrasi,” tambahnya.

Terkait Pilkada, HDS mengajak semua pihak hendaknya menunggu aturan yang sah dan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Aturan dimaksud adalah revisi UU No. 1 tahun 2015 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur/ Bupati dan Walikota. Hal ini, lanjut HDS, sejalan dengan hasil konsultasi pihaknya di KPU

pusat. Bahwa, KPU pusat pun sampai saat ini masih berada pada posisi menunggu revisi UU No. 1 tahun 2015 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur/ Bupati dan Walikota.

Bahkan, untuk penyelenggaraan Pilkada, KPU telah menyiapkan draf aturan yang disesuaikan dengan kondisi terkini. ‘’Ada tiga PKPU,” cetusnya. Masingmasing tentang pemutakhiran data pemilih, agendan dan tahapan penyelenggara jadwal dan perencanaan Pilkada dan tentang pencalonan dan pemilihan. ‘’Drafnya sudah disiapkan,” imbuhnya.

Namun begitu, HDS menegaskan, sampai saat ini Dewan belum menerima aturan resmi.

Karenanya, dalam aturan yang belum jelas seperti saat ini, manakala ada pemikiran yang berkembang, adalah wacana. ‘’Jangan diasumsikan itu aturan.

Tidak baik melakukan spekulasi berdasarkan wacana,” ucapnya.

Demikian pula soal syarat calon kepala daerah yang berkembang saat ini, seolah pasti.

Dalam kondisi sekarang belum bisa dipastikan. Aturan resmi belum diterima sebagai dasar hukum dari penyelenggaraan Pilkada. Untuk itu, suasana sosial kemasyarakatan harus tercipta dalam kondisi yang nyaman bagi warga kota. (fit/*)

Hanura NTB Harapkan Otonomi Partai Dari Hal. 1 Suharto mengakui ia akan mengusulkan ini dalam Munas nanti. Harapannya, untuk Pilkada kabupaten/kota, keputusan final arah dukungan kepada calon kepala daerah cukup diputuskan oleh kepengurusan Hanura tingkat provinsi saja.

Sebelumnya, otonomi dalam pengambilan keputusan dukungan di Pilkada juga disuarakan oleh Bakal Calon Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, SE, MM di hadapan ratusan peserta Konsolidasi Pemenangan Zulkifli Hasan Kawasan Indonesia Timur, di Mataram, Minggu (8/2). “Keputusan untuk Bupati, Walikota, Ketua DPRD,

Ketua DPD, cukup DPD dan DPW, sampai di situ saja,” tegas politisi yang juga menjabat Ketua MPR RI ini.

Ia menegaskan, jika partai politik merupakan pilar demokrasi, maka PAN harus menjadi motor penggerak perubahan partai politik di tanah air.

“Tidak boleh mengambil keputusan nggak suka sama si A, teken sendiri langsung pecat. Itu tidak benar. Untuk calon bupati, bupati diusulkan namanya anu, tiba-tiba keluarnya lain. Nah, itu nggak boleh,” sindirnya sembari menegaskan bahwa keputusan harus dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi serta pola penentuan kebijakan secara kolektif-kolegial. (aan)

Kamis, 12 Februari 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Presiden: Urai Masalah KPK-Polri Perlu Waktu Yogyakarta (Suara NTB) Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa konflik antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan persoalan yang sederhana sehingga membutuhkan waktu untuk menguraikannya.

Emir Moeis

Polisi Periksa Emir Moeis Terkait Abraham Samad Jakarta (Suara NTB) Penyidik Markas Besar Polri memeriksa politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Emir Moeis terkait laporan mengenai pertemuan antara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dengan petinggi partai.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Jakarta Rabu (11/ 2), mengatakan Emir sudah hadir untuk memberikan keterangan mengenai pertemuan tersebut.

Namun dia enggan menyebutkan materi pemeriksaan terhadap mantan anggota Komisi XI DPR itu demi kepentingan penyidikan. “Nanti bisa ditanyakan langsung setelah pemeriksaan selesai,” ujar Rikwanto.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia M Yusuf Sahide yang melaporkan Abraham Samad ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri karena melakukan pertemuan dengan politisi partai menjelang pemilihan presiden.

Yusuf membuat laporan itu berdasarkan artikel Sawito Kartowibowo di Kompasiana pada 17 Januari 2015, yang menyebut Abraham beberapa kali bertemu dengan petinggi partai dan membahas beberapa isu termasuk tawaran bantuan penanganan kasus politisi Emir Moeis yang tersandung perkara korupsi. (ant/Bali Post)

Polisi Periksa Allan Nairn Terkait Kasus Hendropriyono Jakarta (Suara NTB) Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa seorang jurnalis asal Amerika Serikat (AS) Allan Nairn sebagai saksi terkait dugaan pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono. “Polisi bertanya wawancara saya dengan Hendropriyono,” kata Allan di Markas Polda Metro Jaya Selasa (11/2). (ant/Bali Post) Allan menyebutkan peAllan Nairn nyidik kepolisian mengajukan 20 hingga 40 pertanyaan dalam proses pemeriksaan yang berlangsung sejak pukul 11.00 WIB-16.00 WIB. Kepada penyidik kepolisian, Allan mengaku mewawancara Hendropriyono yang menyebutkan korban dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Talangsari Lampung meninggal dunia karena bunuh diri.

Padahal menurut Allan, Hendropriyono telah membunuh massal masyarakat di Talangsari Lampung yang selanjutnya salah satu keluarga korban melaporkan ke kepolisian.

Allan mengungkapkan hasil wawancara dengan Hendropriyono yang menyebutkan terdapat sekitar seratus orang masyarakat sipil tanpa senjata api termasuk perempuan dan anak-anak yang menjadi korban.

Saat pemeriksaan, Allan menyerahkan barang bukti rekaman hasil wawancara dengan Hendropriyono.

Allan juga mengaku telah memposting hasil wawancara Hendropriyono yang dihubungi via telepon dari New York AS pada 16 Oktober 2014 melalui blog pribadi. “Publik bisa mendengar langsung di website. Itu audio bisa dengar suara Hendro saat dia katakan orang itu bunuh diri,” ucap Allan.

Allan siap menyampaikan informasi kepada polisi terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Hendropriyono seperti Munir dan Timor Timur. Terkait hal itu, Allan mengaku kerap mendapatkan ancaman pembunuhan dari seseorang yang tidak ingin dipublikasikan. (ant/Bali Post)

“Mungkin banyak yang belum tahu bertumpuknya masalah yang harus dihadapi.

Masalah itu bertumpuk bukan hanya yang berkaitan dengan politik dan hukum. Ini harus kami urai dan butuh waktu,” kata Presiden saat memberikan pidato dalam penutupan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI di Yogyakarta, Rabu (11/2).

Menurut Presiden, jika persoalan yang terkait dengan Polri dan KPK sederhana kemungkinan dapat diselesaikan dengan cepat. “Kalau (penyebabnya) hanya satu masalah saja mungkin bisa (cepat),” kata dia, Menurut dia persoalan itu tidak sebanding seperti dalam persoalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) seperti pada November 2014. Dirinya dapat memutuskan secara cepat, sebab pilihannya sudah jelas yakni untuk dialihkan pada sektor produktif.

Sementara itu, saat ditanya wartawan mengenai target penyelesaian konflik Polri dengan KPK, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjawab akan segera terselesaikan. “Segera, segera,” kata Presiden. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

DESAK LANTIK KAPOLRI- Ratusan simpatisan Koalisi Masyarakat Pengawal Konstitusi (Kompak) melakukan aksi damai dan teaterikal menuju Istana Negara di Jakarta, Rabu (11/2).

Aksi tersebut dalam rangka memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Tim 9 Sebut Ada Ancaman Terhadap Penyidik KPK

Muladi

MPG akan Sidangkan Perkara Dualisme Kepemimpinan Golkar Jakarta (Suara NTB) Mahkamah Partai Golkar (MPG) akan menyeleranggarakan sidang perkara sengketa dualisme kepemimpinan Partai Golkar antara kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie, yang dijadwalkan di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (11/2).

“Mahkamah Partai Golkar akan menyelenggarakan sidang sehubungan adanya permohonan dari Partai Golkar kubu Agung Laksono, menyusul putusan sela dari PN Jakarta Pusat,” kata Muladi di Jakarta, Selasa (10/2).

Dualisme kepemimpinan Partai Golkar adalah, DPP Partai Golkar hasil Munas Bali dengan ketua umum Aburizal Bakrie dan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol Jakarta dengan ketua umum Agung Laksono.

Menurut Muladi, persidangan yang diselenggarakan MPG merupakan tindak lanjut dari putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atas dasar eksepsi dari DPP Partai Golkar hasil Munas Bali yang memutuskan, perselisihan Partai Golkar diselesaikan lebih dulu melalui Mahkamah Partai.

Dalam Tata Cara Persidan-

gan MPG Nomor 11 tahun 2014, menurut Muladi, pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan, MPG tidak dapat menolak menyidangkan permohonan perkara yang memenuhi syarat. “Kita sudah periksa dan memenuhi syarat sehingga sidang akan diselenggarakan,” katanya.

Majelis MPG saat ini semuanya sudah mundur dari kepengurusan kedua DPP Partai Golkar yang bersengketa sehingga dapat bersikap independen.

Mereka antara lain, Muladi sudah mundur dari jabatan ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, serta Andi Matalatta dan Djasri Marin sudah mundur dari jabatan Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta.

“Kondisi MPG saat ini berbeda dengan rekomendasi MPG pada 23 Desember 2014 yang menyatakan MPG tidak mampu bersidang, karena belum adanya permohonan dari pihakpihak serta adanya fragmentasi dari anggota majelis pada salah satu kubu,” katanya.

Muladi menegaskan, MPG saat ini sudah siap dan sidang dilakukan secara terbuka di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu, mulai pukul 11.00 WIB. (ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Tim 9 menyatakan bahwa ada ancaman terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus dugaan korupsi terkait transaksi-transaksi mencurigakan dengan tersangka Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan.

“Rupanya ada perasaan dari staf KPK tidak nyaman dengan keadaan situasi sekarang ini, termasuk juga ada yang merasa diteror, diancam, diintimidasi, sehingga kegalauan staf ini mejadi concern,” kata anggota Tim 9, Jimly Asshidiqie, di gedung KPK Jakarta, Rabu (11/2).

Ancaman terhadap penyidik KPK, menurut Jimly, antara lain disampaikan lewat pesan singkat dan telepon. Terkait ancaman tersebut, Tim 9 mengimbau semua pihak berusaha meredakan ketegangan.

“Jadi kami mengimbau semua pihak untuk sesuai dengan arahan Presiden, kita meredakan ketegangan sambil menghormati proses hukum praperadilan. Praperadilan cuma sebentar, Senin (16/2) nanti ada keputusan,” ungkap Jimly.

Jimly mengatakan bahwa menurut arahan Presiden Joko Widodo, baik KPK dan Polri diminta sama-sama menahan diri.

“Kalau kita mau mengikuti arahan Presiden, sudah jelas, jangan menambah ketegangan.

Harus meredakan ketegangan sampai putusan praperadilan, itu arahannya,” tegas Jimly.

“KPK dan Polri harus mawas diri, dan kita harapkan nanti presiden akan mengambil langkah yang berarti,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Jimly hadir bersama dengan sejumlah anggota Tim 9 lain yang dibentuk Presiden Joko Widodo yaitu mantan Komisoner KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar serta sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo.

“Tadi hadir sebagian di antaranya pimpinan maupun staf KPK berkumpul untuk menyampaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan keadaan. Sebenarnya kami mendapat informasi juga bahwa mengapa dua orang yang disebut-sebut penyidik aktif yang seharusnya menjadi saksi di praperadilan tak hadir,” ungkap Jimly.

Dalam sidang praperadilan Budi Gunawan hari ini, ada dua penyidik aktif KPK yang rencananya akan menjadi saksi dalam persidangan, namun tidak jadi dihadirkan. (ant/Bali Post)

KPK Tanyai Jero Soal Dugaan Aliran Dana ke Anggota DPR Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan menteri ESDM Jero Wacik, dengan pertanyaan antara lain mengenai kemungkinan adanya aliran dana dari Sekjen Kementerian kepada anggota DPR. “Saya sudah selesai diperiksa sebagai saksi atas Pak Waryono Karno, sebagai saksi tadi pemeriksaannya kira-kira setengah jam, hanya ada 1-2 pertanyaan, sudah selesai,” kata Jero di gedung KPK Jakarta.

Ia diperiksa untuk tersangka mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno.

“Pertanyaannya apakah saya tahu ada permintaan uang dari DPR kepada Pak Sekjen, ya saya tidak tahu,” tambah Jero.

Selain itu, ia juga ditanya mengenai proses penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN).

“Yang lain sama dengan yang sudah pernah saya jelaskan, mengenai tata cara penyusunan R-APBNP, bagaimana menentukan penentuan itu, penentuan APBN, itu kan standarnya kan sudah ada,” tambah Jero.

Pada 16 Januari 2014, KPK telah menetapkan Waryono sebagai tersangka dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait kegiatan di Kementerian ESDM dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 4-20 tahun kurun dan pidana denda Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Kasus tersebut merupakan pengembangan dari

(ant/Bali Post)

PERIKSA JERO WACIK - Mantan Menteri ESDM Jero Wacik tiba di kantor KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/2).

Jero Wacik diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno dalam kasus penerimaan hadiah atau janji terkait kegiatan di Kementerian ESDM. kasus penerimaan suap mantan Kepala Satuan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini yaitu penemuan uang 200 ribu dolar AS di ruang Waryono. Rudi sendiri sudah divonis 7 tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Waryono pun sudah ditahan di rumah tahanan KPK sejak 18 Desember 2014 dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan sosialisasi, sepeda sehat dan perawatan gedung kantor Sekretariat Jenderal ESDM. Dalam kasus tersebut dugaan kerugian negara sekitar Rp11 miliar dari total anggaran sekitar Rp 25 miliar. KPK menyangkakan Waryono berdasarkan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 mengenai perbuatan melawan hukum, pen-

yalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Jero Wacik sendiri pada 6 Februari lalu diumumkan sebagai tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang saat menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata periode 2008-2011.

Sebelumnya KPK sudah menetapkan Jero sebagai tersangka dugaan korupsi dalam bentuk pemerasan dalam sejumlah kegiatan di Kementerian ESDM terkait jabatan Jero Wacik sebagai Menteri periode 2011-2013 sejak 2 September 2014. Namun terkait penetapannya sebagai tersangka baru, Jero menolak berkomentar. (ant/Bali Post)