Snt12112014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

RABU, 12 NOVEMBER 2014

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 208 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/cem)

RESAH - Para nelayan mulai resah menyusul rencana pemerintah akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) termasuk BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Tampak sejumlah nelayan di wilayah Ampenan Selatan, Kota Mataram sedang menarik perahu menuju pantai, Selasa (11/11) kemarin.

Kasus BSS

Tersangka Kontraktor Proyek Diperiksa Tujuh Jam

’’

TO K O H Akan Bicara dengan Mendagri

(Suara NTB/nas)

GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan, ia akan berbicara dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahyo Kumolo terkait dengan pernyataan menteri yang menyebut gubernur tak mendukung terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Menurut gubernur, tak mungkin PPS bisa dibahas di DPR RI jika belum ada dukungan dari daerah.

“Tidak mungkin dibahas di DPR RI kecuali di tingkat daerah itu sudah selesai. Sudah ada persetujuan tertulis saya, sudah ada komitmen dari provinsi induk untuk memberikan pendanaan dan itu juga ada tanda tangan saya. Jadi, saya akan bicara dengan Pak Mendagri untuk mengetahui kirakira beliau dapat informasi dari mana hal seperti itu (tak mendukung PPS),’’ kata gubernur ditemui usai membuka job fair 2014 di Mataram, Selasa (11/11).

Dikatakan, PPS sudah dibahas di DPR RI, berarti di daerah sudah selesai. Seluruh persetujuan mengenai dukungan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) PPS sudah ditandatangani oleh pemerintah daerah. ‘’Jadi sekarang, DOB ini murni di pemerintah pusat dan DPR. Bersambung ke hal 5

Yang bersangkutan diperiksa soal bagaimana proses pengadaan, pelelangan, sampai pemenangan.

Kemudian penyaluran sapi ke petani dan terkait pembayaran.

Made Sutapa

Mataram (Suara NTB) Penyidikan dugaan penyimpangan pada proyek bantuan bibit sapi program Bumi Sejuta Sapi (BSS), terus berlanjut. Setelah saksi-saksi dimintai keterangan, giliran tersangka diperiksa, Selasa (11/11) kemarin.

Pemeriksaan pertama kali untuk tersangka ini, dijadwalkan untuk kontraktor pelaksana berinisial SB. Tersangka dimintai keterangan di gedung Pidsus Kejati NTB sejak pukul 09.00 Wita. ‘’Pemeriksaan terhadap tersangka SB berlangsung hingga sekitar pukul 16.00 Wita,’’ kata juru bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH.

Materi pemeriksaan tersangka yang berlangsung sekitar tujuh jam (diselingi istirahat) diungkapkan Sutapa, seputar pengadaan bantuan bibit sapi kepada dua kelompok yang ditemukan bermasalah di Kecamatan Utan, Sumbawa Besar. Kemudian proses dan prosedur pelelangannya. Karena peny-

Kisruh PPP di NTB Meruncing Mataram (Suara NTB) DPW PPP NTB versi Hj. Wartiah, M.Pd, mengaku telah memberhentikan sejumlah pengurus DPC (tingkat kabupaten/kota).

Wartiah menilai, protes yang disampaikan Sopian tersebut salah alamat karena ia tidak dianggap sebagai bagian dari kepengurusan PPP versi Romahurmuziy.

“Karena dia kan Ketuanya Muhammad, bukan saya. Ketua pusatnya dia Djan Faridz bukan Romahurmuziy. Kan sudah jelas dia,” ujar Wartiah yang dikonfirmasi Suara NTB melalui ponselnya, Selasa (11/11) kemarin.

Wartiah menyebutkan, pergantian kepengurusan itu dilakukan melalui mekanisme Muscablub yang berangkat dari usulan PAC (tingkat kecamatan). “Itu jauh sebelum Muktamar Luar Biasa di Surabaya.

Bersambung ke hal 5

Soal Dana SPPD Dewan

Pidsus Usut Jika Ada Unsur Korupsi Mataram (Suara NTB) Desakan publik yang menguat pada penagihan kerugian negara dalam kasus dugaan penyimpangan dana SPPD DPRD NTB, mulai direspons oleh pihak Pidsus Kejati NTB. Pada kasus dana SPPD Dewan yang ditambah dengan sejumlah item lain itu, bisa saja Pidsus mengusut, sepanjang unsur tindak pidana korupsinya memenuhi syarat.

Sejauh ini persoalan dana SPPD Dewan dan item lain dengan total Rp 4,6 miliar sejak 2009 – 2013 itu masih menjadi domain Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati NTB. Progres mengarah ke pemanggilan

anggota Dewan aktif dan yang sudah purna. Tapi itu kemudian membuat publik tidak puas, sekaligus mempertanyakan komitmen penegakan hukum oleh Kejaksaan.

Dalam seminar Komisi Kejaksaan (Komjak) – Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB Selasa (11/11) kemarin, dihadiri Pidsus Kejati NTB, persoalan itu disinggung peserta diskusi. Tapi Kejaksaan tetap bertahan bahwa persoalan ini kuat ranahnya perdata.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

idik sebelumnya menemukan indikasi bantuan ternak itu fiktif. Sutapa menerangkan, penyidik mengkonfrontir

fakta yang ditemukan di lapangan dengan keterangan tersangka. Selain itu, diklarifikasi juga proses pendistribusian sapi hingga ke soal teknis mengenai pembayaran. ‘’Yang bersangkutan diperiksa soal bagaimana proses pengadaan, pelelangan, sampai pemenangan.

Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Rabu, 12 November 2014

Halaman 2

Rencana Kenaikan Harga BBM, Nelayan Ampenan Resah

Jadi Lokasi Ekowisata LURAH Tanjung Karang, Edi Suharto menginisiasi Sungai Bernyok yang merupakan aliran sungai dari Tanjung Ringgit, agar dimaksimalkan menjadi tempat atau lokasi ekowisata bagi masyarakat. Selain menjadi objek rekreasi masyarakat, juga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. “Angan – angan saya supaya Kali Bernyok itu kita buat konsepnya seperti ekowisata,” katanya saat dikonfirmasi Senin, (10/11).

Secara umum dijelaskan, konsep ekowisata tersebut memiliki pengaruh bagi masyarakat. Pertama, fungsi sungai sebagai sumber pengairan bagi petani dapat dimaksimalkan, karena masyarakat otomatis akan menjaga kebersihan sungai tersebut. Kedua, sumber pendapatan bagi masyarakat, karena bisa menyiapkan wisata perahu bagi pengunjung. “Kalau sudah dimanfaatkan, otomatis mereka akan merawat,” pungkasnya.

Kebetulan, lanjutnya, masyarakat di Tanjung Karang berprofesi sebagai nelayan dan memiliki kuliner khas, nantinya bisa disajikan kuliner hasil laut atau makanan khas lainnya. Artinya, nelayan tidak lagi menjual hasil tangkapan secara konvensional, namun dijual dengan sistem modern melalui hasil olahan dan lain sebagainya. “Begitu pulang dari laut langsung dibawa ke pasar. Paling tidak kalau sudah ada lapak, masyarakat bisa jual ikan bakar dan diolah menjadi kuliner lainnya,” terangnya.

Terlepas dari itu, ia mengatakan harus ada peran serta Pemkot Mataram dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, paling tidak membantu menyiapkan lapak sederhana dan memberikan pembinaan kepada masyarakat. Terkait kendala yang dihadapi, pihaknya akan mengkomunikasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk normalisasi Sungai Bernyok, karena banyak sekali sedimentasi yang harus diangkat.

“Saya mau bersurat ke BWS, supaya sampahnya diangkat,” katanya.

Konsep ekowisata yang ditawarkan tersebut, diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap peningkatan e k o n o m i masyarakat khususnya yang berada di sekitar Tanjung Ringgit dan sebagainya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat berencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada bulan ini. Rencana kenaikan BBM ini mengundang pro kontra di tengah masyarakat. Sebagian mendukung, dan sebagian besar menolak. Rencana kenaikan BBM ini juga membuat resah para nelayan yang ada di Kota Mataram.

Dengan kenaikan harga BBM, otomatis biaya melaut mereka akan semaking tinggi.

Sofyan, salah satu nelayan di Pondok Prasi, Kelurahan Bintaro, Ampenan mengungkapkan dengan harga BBM yang direncanakan naik, beban para nelayan akan semakin berat.

Apalagi hasil laut yang ditangkap tak menentu.

Sekali melaut, Sofyan membutuhkan sekitar 30 liter BBM. Dan sekali melaut, ia mengeluarkan Rp 200 ribu untuk membeli BBM. “Sekarang ikan lagi sulit. Jadi uang untuk beli bensin saja sulit,” ujarnya ditemui saat sedang menjahit layar, Selasa (11/11).

Saat ini ia mengaku hasil tangkapan menurun. Dengan minimnya hasil tangkapan, kadang hasil yang bisa dikantongi hanya sekitar Rp 100 ribu. Tapi jika hasil tangkapan melimpah, sekali melaut ia bisa menghasilkan Rp 500 ribu – Rp 600 ribu. Dalam sebulan, biaya yang dikeluarkan untuk melaut bisa sampai Rp 1 juta.

Jika merugi, mereka terpaksa berhutang untuk menutupi biaya dan hidup sehari-hari.

Besar harapan Sofyan dan para nelayan lainnya agar pemerintah pusat dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden mengkaji kembali rencana menaikkan harga BBM. Tapi

jika pun tetap dinaikkan, Sofyan berharap kenaikannya tidak terlalu drastis. “Kalau tetap naik jangan terlalu tinggi naiknya biar tidak terlalu berat bagi kami. Kalau sekarang naiknya sampai Rp 3 ribu, berarti harga bensin Rp 9.500 per liter,” harapnya.

Jika harga BBM tetap naik, Sofyan berharap Pemkot Mataram memperhatikan nasib para nelayan. Kalau bisa memberikan subsidi agar mereka tetap bisa melaut. Ia mengeluhkan banyak nelayan yang tidak dapat bantuan dari pemerintah kalau dilihat memiliki perahu dengan kondisi baik. “Sekarang dipilih yang dapat bantuan.

Kalau dilihat perahunya bagus ndak dikasih. Tapi belum tentu

orang yang perahunya bagus itu orang berada,” keluhnya. (ynt)

Pemkot Rancang Perwal Parkir Khusus

Ragukan Data PU

(Suara NTB/cem)

SAMPAH - Tumpukan sampah di drainase yang menjadi keluhan petani di Tanjung Ringgit

Petani Tanjung Ringgit Keluhkan Tumpukkan Sampah di Drainase

MINIMNYA anggaran yang disiapkan Pemkot Mataram untuk pembangunan drainase yakni Rp 2,4 miliar di tahun 2015 mendatang nampaknya memang harus dimaklumi. Mengingat, bidang-bidang lainnya juga masih membutuhkan anggaran.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Syamsul Bahri, SH., menilai kecilnya anggaran untuk drainase menunjukan pembangunan drainase belum menjadi prioritas eksekutif.

Meskipun di sisi lain, Pemkot Mataram kerap menyerukan bagaimana supaya kota ini bebas banjir. ‘’Memang belum prioritas, tapi eksekutif memang harus pandai-pandai membagi anggaran,’’ ujarnya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (11/11). Dengan anggaran yang terbatas itupun, Dinas PU Kota Mataram sebagai SKPD teknis harus mempunyai program yang jelas terkait drainase.

Selain pembangunan drainase, normalisasi justru dianggap sebagai program yang harus segera dilakukan PU. ‘’Kalau dilihat dari anggarannya, normalisasi harus diutamakan,’’ imbuhnya. Karena, lanjut politisi Nasdem ini, kalau membangun drainase baru, selain memakan waktu lama, anggaran yang dibutuhkan pasti tidak sedikit. Normalisasipun harus ada skala prioritasnya.

Saat musim hujan seperti sekarang ini, daerah tengah diklaim paling parah kondisi genangannya. Syamsul mencontohkan daerah Perumnas. Daerah tersebut merupakan salah satu titik genangan terparah. Beruntung masyarakat setempat berinisiatif gotong royong mengangkut sedimen dari drainase. ‘’Tapi yang jadi masalah ini pengangkutan sedimen yang sudah diangkat dari drainase,’’ akunya.

Kondisi ini membutuhkan bantuan dari Dinas Kebersihan untuk mengangkut sedimen yang telah diangkat warga dari drainase. Sebab, kalau tidak segera diangkut, dikhawatirkan akan kembali jatuh ke drainase. Syamsul berharap, untuk tahun 2014 ini, paling tidak normalisasi drainase harus sudah selesai dalam Bulan November ini. ‘’Jangan hanya di jalanjalan protokol saja yang ditangani,’’ ucapnya.

Tidak hanya Perumnas. Kondisi yang sama juga dialami sejumlah lingkungan di Kota Mataram. Seperti Kekalik Timur dan Batu Ringgit. Syamsul menyatakan dirinya meragukan data jumlah titik genangan yang ada di Mataram. Meskipun Dinas PU mengklaim titik genangan di Mataram tersisa enam titik, namun ia meyakini jumlahnya lebih dari itu. Karenanya, Syamsul menyarankan kepada PU agar mengidentifikasi penyebab pasti genangan di Mataram. ‘’Apa memang karena drainasenya atau data PU ini hanya data ABS (Asal Bapak Senang, red),’’ pungkasnya. (fit)

Mataram (Suara NTB) Sejumlah petani di Lingkungan Tanjung Ringgit, Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela, mengeluhkan banyaknya tumpukkan sampah dan sedimentasi di drainase. Akibatnya, petani kesulitan mengairi sawah miliknya.

Anggota Kelompok Tani Adu Nasib, Masrun mengeluhkan tumpukkan sampah dan sedimentasi di drainase. Padahal, salah satu sumber mata air yang diharapkan oleh masyarakat adalah aliran sungai primer tersebut. Akibat tumpukkan sampah itu lanjutnya, petani kesulitan mendapatkan air. “Lain batang kayu, sampah plastik semua ada,” keluhnya saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (11/11).

Diakui, sudah beberapa kali tumpukkan sampah di drainase tersebut diangkut,

namun tidak mungkin secara keselurahan sampah itu diangkat menggunakan tenaga manusia, sehingga perlu ada peran serta Pemkot Mataram khususnya Dinas Pekerjaan Umum ataupun Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram untuk ikut andil membantu derita dari para petani. “Sudah ndak sanggup kami (Petani, red) angkat sampahnya, pemerintah harus turun tangan,” harapnya.

Hal senada dikeluhkan, Amaq Masrun. Ia mengaku, sudah satu bulan lalu harus kesulitan mendapatkan air untuk mengairi sawahnya.

Meskipun tidak berdampak pada tanaman mereka, namun demikian Pemerintah harus segera turun tangan membantu petani. Sehingga, jangan sampai hasil panen merugikan petani. “Iya, mau gimana

lagi. Pemerintah bantu kita saja,” cetusnya.

Terkait upaya mengangkat tumpukkan sampah tersebut?

Lelaki paruh baya ini mengatakan, sudah beberapa kali melakukan gotong royong dengan petani lainnya. Tetapi, sampah kiriman disinyalir dari penghuni BTN tersebut semakin hari semakin banyak, sehingga petani merasa kewalahan. “Dia buangnya setiap sore, pakai kertas kresek,” keluhnya.

Menanggapi persolan tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, Ehlas, SH., menyesalkan lambannya Pemkot Mataram merespon keluhan masyarakat. Menurutnya, masyarakat kecil khususnya petani harus menjadi perhatian serius, paling tidak Dinas PU atau Dinas PKP Kota Mataram membantu menormalisasi saluran. (cem)

Pelanggaran Tata Ruang di Mataram Mengarah ke Penyidikan Mataram (Suara NTB) Pelanggaran atau penyimpangan tata ruang di Mataram yang disinyalir sudah mencapai 20 persen, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, sejauh ini masih mengumpulkan bahan keterangan (Pulbaket) sejumlah pembangunan yang menyalahi rencana detail tata ruang wilayah (RTRW). Bila memungkinkan pelanggaran tersebut akan mengarah pada tahap penyidikan. Demikian disampaikan PPNS NTB, Hanan Istiqlal dikonfirmasi via telepone, Selasa (11/11).

Digambarkan, pelanggaran tata ruang di Mataram relatif sulit dikendalikan. Artinya, tidak ada penekanan atau zonasi yang ditetapkan oleh Pemkot Mataram untuk mengawasi setiap pembangunan.

Disisi lain, sudah ada Peraturan Daerah (Perda) nomor 12 tahun 2011 tentang RTRW Kota Mataram. “Situasinya sudah mulai kacau,” sindirnya.

Diera serba pengendalian tersebut menurut Hanan, harus jelas regulasi yang ditetapkan oleh Pemkot Mataram, sehingga pembangunan bisa dikendalikan. Hanan menyadari Pemkot Mataram belum memiliki rencana detail tata ruang, namun harus segera diwanti – wanti mulai sekarang.

Menyoroti pembangunan di jalan Bung Karno persisnya di dekat jembatan yang dikhawatirkan akan menutup saluran. Diakui, juga menjadi bagian yang terus dipantau proses pembangunannya. Namun demikian, pembangunan tersebut dinilai kurangnya koordinasi antara SKPD pemberi izin dan SKPD teknis.

“Kalau saya perhatikan di media, dua SKPD ini kurang koordinasi. Dinas PU tidak merekomendasikan, kok malah dikeluarkan izinnya oleh SKPD pemberi izin,” katanya heran.

Seharusnya lanjut Hanan, SKPD pemberi izin dalam hal ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram, harus berhati – hati memberikan izin serta konsisten terhadap Perda nomor 12 tahun 2011 tentang RTRW Kota Mataram. “Jangan hanya keluarkan izin saja,” pintanya. Terkait langkah yang dilakukan, pihaknya masih fokus mengumpulkan bahan keterangan (Pulbaket) terhadap kasus – kasus pelanggaran tata ruang, kemudian bisa saja mengarah ke tahap penyidikan dan seterusnya. (cem)

Usaha ’’Laundry’’ Banyak Tak Berizin, BPMP2T Kecolongan Mataram (Suara NTB) Puluhan usaha laundry di Kota Mataram sejauh ini terdeteksi belum memiliki izin resmi dari Pemkot Mataram. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram mengaku kecolongan dengan hal tersebut.

Kepala BPMP2T Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa mengaku, tidak

(Suara NTB/ynt)

JAHIT LAYAR - Sofyan sedang menjahit layar di Pondok Prasi, Kelurahan Bintaro Ampenan, Selasa (11/11). Para nelayan di kawasan ini mulai resah dengan rencana pemerintah pusat menaikkan harga BBM dalam waktu dekat.

Banyak Kawasan Masih Abu-abu

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

SUARA MATARAM

mengetahui secara pasti jumlah usaha laundry di Mataram.

Dari segi data pun lanjutnya, pihaknya tidak memegang jumlah tersebut. “Datanya kan baru, jadi kita tidak punya soal itu,” kata Cokorda Senin (10/11).

Dijelaskan, usaha laundry masuk pada usaha izin perdagangan, sehingga ia mengimbau kepada masyarakat agar segera mengurus izin usaha-

nya. Menurut catatannya, sudah ada beberapa masyarakat yang mengurus izin, meskipun tidak terlalu banyak. “Kalau tidak salah sudah ada beberapa yang mengurus izin,” akunya. Apakah tidak ada upaya untuk menertibkan pengusaha laundry? Kewenangan untuk menertibkan katanya, bukan menjadi ranah BPMP2T, melainkan tugas

dari Satpol PP selaku penegak Perda. Pihaknya, hanya berhak mengeluarkan izin sesuai dengan rekomendasi dari SKPD teknis.

Disinggung soal limbah laundry yang dikhawatirkan mengganggu lingkungan?

Cokorda mengatakan, ranah untuk mengkaji hal tersebut ada pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram.

Artinya, hasil pengkajian atau rekomendasi BLH, dapat ditindaklanjuti untuk dikeluarkan atau tidak izin tersebut.

Namun demikian, ia berharap masyarakat ataupun pengusaha lainnya, agar mengurus izin terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas usaha.

Selain itu, mempertimbangkan keramahan lingkungan dan lain sebagainya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Banyak kawasan parkir di Mataram yang masih abu-abu atau masih belum jelas statusnya apakah masuk pajak parkir, parkir khusus, atau parkir tepi jalan umum. Untuk itu, Pemkot Mataram akan merancang Peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur mengenai parkir khusus.

Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram, H.M. Syakirin Hukmi menyampaikan perlunya pengaturan mengenai tiga jenis parkir tersebut dan dibuatkan kawasan mana saja yang masuk dalam kategori parkir khusus, pajak parkir, dan parkir tepi jalan umum.

“Sekarang belum begitu jelas sehingga kami ingin seperti parkir khusus itu ada Perwalnya sendiri yang mengatur.

Sehingga daerah mana saja yang masuk tempat parkir khusus menjadi jelas,” jelasnya, Selasa (11/11).

Usulan tersebut telah disampaikan ke Sekda Kota Mataram. Dan Sekda meminta tim asistensi untuk membicarakan tiga katagori parkir ini. Untuk kawasan pajak parkir, Syakirin menyebutkan salah satunya adalah di Mataram Mall, Hypermart, dan beberapa tem-

pat lainnya. Sementara itu ia menyebut masih ada kawasan yang abu-abu, belum jelas apakah masuk kategori pajak parkir, parkir khusus, atau parkir tepi jalan umum. Salah satunya adalah parkir di Ruby Supermarket, Cakranegara.

“Ini perlu diperjelas dulu.

Jangan sampai kita jalan saja (menarik pajak) tapi tidak jelas juga seperti apa,” ujarnya.

Untuk menentukan apakah suatu kawasan cukup potensial untuk menarik retribusi parkir, Syakirin mengatakan perlu dilakukan perhitungan yang benar. Ia mencontohkan di kawasan Udayana memang terlihat potensinya cukup besar. Tapi perlu juga dihitung berapa perputaran parkir di lokasi itu. “Contoh di Udayana jangan-jangan dua sampai tiga jam baru berputar sekali.

Begitu juga di tempat lain. Ini dasar kita mengatakan kawasan itu potensial atau tidak untuk kita lakukan penarikan.

Datanya harus lebih detail lagi, bukan hanya melihat sepintas, tapi berapa lama perputaran parkir,” jelasnya.

Tahun 2014, pendapatan dari pajak parkir ditargetkan Rp 450 juta. Sampai saat ini, Syakirin menyebutkan realisasi sudah mendekati target. (ynt)

Pembangunan Terusan ”By Pass” BIL

Pemkot Nunggak Pembayaran Lahan Rp 24 Miliar Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram sejauh ini masih menunggak pembayaran atas pembebasan lahan milik masyarakat untuk pembangunan jalan terusan by pass BIL dari Patung Sapi Lobar menuju Jalan Gajah Mada Kota Mataram. Tunggakan tersebut terakumulasi sebesar Rp 24 miliar lebih, dari total Rp 43,5 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra berdalih, belum dilunasi pembayaran lahan milik masyarakat tersebut khusus pembangunan jalan Patung Sapi menuju Gajah Mada, karena anggaran pembebasan lahan sudah habis untuk membayar pembebasan lahan di jalan Bung Karno, jalan TGH. Faisal, Jalan Energi dan Saleh Sungkar. Secara akumulasi sebutnya, anggaran pembebasan lahan tembusan BIL – Gajah Mada tersebut sebesar Rp 43,5 miliar. “Dana yang tersedia di 2014, cuma Rp 19 miliar. Dan, dana kita habis untuk bayar lahan di jalan lain,” kata Yance dikonfirmasi di ruangannya, Selasa (11/11).

Atas pembebasan lahan tersebut akunya, masyarakat Kota

Mataram sangat menyetujui langkah atau program yang dilaksanakan Walikota Mataram.

Sehingga, masyarakat siap dibayar sebagian dulu. Sisanya Rp 24 miliar tersebut masuk dalam piutang yang akan dibayarkan tahun 2015. “Malah masyarakat mendukung program Pak Walikota,” klaimnya.

Ditanya berapa jumlah kepala keluarga yang belum dibayarkan? Yance tidak bisa memprediksi jumlah KK yang belum dilunasi. Namun, ia menggambarkan secara umum bahwa tunggakkan tersebut belum dibayarkan kepada ratusan kepala keluarga. “Nah ndak ingat saya angkanya. Yang jelas ratusan KK,” ujarnya.

Dari total pembayaran tersebut, tidak ada satu pun masyarakat yang dibayar lunas, melainkan dibayar secara bertahap. Dijelaskan secara teknis, masing – masing KK dibayarkan melalui rekening pribadi yang dibuka melalui Bank NTB. Terkait hingga kapan pelunasan tersebut, ia berjanji di bulan ke empat tahun 2015, pembayaran lahan milik masyarakat akan dilunasi. “Insya Allah, Bulan April sudah lunas. Tapi, kita usahakan bulan pertama sudah kita bayar semua,” imbuhnya. (cem)

SUARA NTB Rabu, 12 November 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3 (Suara NTB/kir)

Pemecatan Terkesan Lamban PEMBERHENTIAN atau pemecatan tiga oknum mantan pejabat Lombok Barat (Lobar) terpidana kasus korupsi belum ada kejelasan. Alasannya, surat persetujuan dari Gubernur NTB sampai saat ini belum turun ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lobar, sehingga BKD tidak bisa memproses pemberhentian oknum pejabat tersebut.

“Kami masih tunggu surat persetujuan pemberhentian itu dari gubernur. Sampai (Suara NTB/dok) H. M. Syukron saat ini belum turun,” ungkap Kepala BKD Lobar, H. M. Syukron, belum lama ini. Pihaknya mempertanyakan kekurangan dari berkas yang dimaksud BKD dan Diklat NTB terkait kelengkapan berkas yang dikirim BKD Lobar.

Ia menampik setengah hati memproses pengusulan pemberhentian tiga oknum pejabat terdakwa kasus korupsi. Ia menegaskan, berkas usulan pemberhentian tiga oknum pejabat yang diserahkan ke BKD Provinsi sudah lengkap. Kelengkapan berkas itu berdasarkan permintaan dari BKD Provinsi, sehingga kalau ada yang kurang berusaha dilengkapi BKD Lobar.

Diketahui, BKD mengusulkan lima pejabat setempat untuk dipecat sebagai PNS, pasalnya kelima pejabat yang tersangkut kasus hukum ini telah mendapat putusan inkrah dari pengadilan. Dari lima pejabat itu, tiga pejabat diusulkan pemecatannya ke gubernur, sedangkan dua pejabat lainnya ke Bupati Lobar.

Usulan pemecatan itu telah dikirim ke provinsi sekitar dua bulan lalu, namun hingga kini persetujuan penetapan pemecatan dari gubernur belum juga turun ke kabupaten. Dirincikan, lima pejabat yang dimaksud tiga di antaranya golongan IV dan dua pejabat lainnya golongan tiga ke bawah. “Karena tiga PNS golongan IV ke atas, maka yang berwenang melakukan pemecatan adalah gubernur, sedangkan dua pejabat lain golongan III itu diusulkan pemecatan ke bupati,” terangnya.

Tiga pejabat yang dimaksud pemecatannya ke gubernur antara lain, Ranu, Solihan dan Burhanudin. Sedangkan dua pejabat eselon III, Juandi dan Imam diusulkan pemecatannya ke bupati. (her)

RUSAK - Kondisi jalan lingkar selatan yang merupakan jalan provinsi kini sudah mulai rusak. Pihak provinsi diharapkan segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut, karena merupakan jalur strategis ke beberapa objek wisata di Loteng.

Jalur Lingkar Selatan Loteng Mulai Rusak Praya (Suara NTB) Sejumlah ruas jalan provinsi di jalur lingkar selatan Lombok Tengah (Loteng) kondisinya mulai rusak. Kendati tidak terlalu banyak, namun kerusakan yang terjadi cukup membuat para pengguna jalan terganggu.

Pantauan Suara NTB di beberapa ruas jalan provinsi menunjukkan kalau kondisi jalan yang rusak memang tidak

menyeluruh, tapi hanya di beberapa titik saja. Kerusakan berupa terkelupasnya aspal jalan dan mulai berlubang.

Kerusakan ditemukan di jalur selatan yang menuju kawasan Teluk Awang Desa Mertak Pujut. Mulai dari simpang tiga Desa Kidang Praya Timur sampai kawasan Teluk Awang.

Tidak hanya itu, dari jalur Teluk Awang hingga kawasan Pantai Kuta juga ditemukan

beberapa ruas jalan yang rusak. Padahal jalur lingkar selatan, termasuk jalur yang jumlah kendaraan yang melintas tidak terlalu banyak, sehingga sangat miris, kalau kondisi jalan yang dibangun dengan dana besar, justru sudah rusak. “Jalan yang rusak memang tidak banyak. Hanya di beberapa titik saja,” aku Khairul, warga Awang.

Ironisnya, kendati sudah

(Suara NTB/her)

Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Puluhan Ponpes di Lobar Dibina Giri Menang (Suara NTB) – Puluhan satuan pendidikan pondok pesantren (ponpes) dalam hal ini para santri, guru maupun pengurus di Lombok Barat (Lobar) memperoleh pembinaan dari Pemkab Lobar.

Mereka mendapatkan pengarahan dan pembinaan di aula Utama Kantor Bupati Lobar, sejak Senin (10/11) lalu. Kegiatan ini diinisiasi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Lobar dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan ponpes.

Ketua Panitian Kegiatan, H. L. Fadilah, menjelaskan, kegiatan pembinaan ponpes ini melibatkan tidak kurang dari 70 ponpes yang ada di 10 kecamatan di Lobar. ‘’Hari pertama (Senin, red) diikuti oleh ponpes-ponpes yang ada di wilayah utara, yaitu di Kecamatan Batulayar, Gunungsari, Narmada, Lingsar dan Labuapi. Hari kedua (Selasa) diikuti oleh ponpes-ponpes yang ada di wilayah selatan yaitu Kecamatan Kuripan, Kediri, Gerung, Lembar dan Sekotong,’’ terangnya, Selasa (11/11).

Sementara Kabag Kesra Setda Lobar, Drs. H. Mahrum, MM, menyampaikan ponpes memiliki peran yang besar dalam kehidupan bangsa. Ponpes memiliki tugas dan tangung jawab besar dalam membangun bangsa guna menciptakan profesi lain-lain.

Menurutnya. ponpes merupakan tempat pendidikan yang paling ideal. Alasannya, ponpes mendasarkan pendidikan utamanya pada ilmu pengetahuan agama baru kemudian ilmu pengetahuan umum lainnya. “Pondasi utama pendidikan adalah agama baru kemudian mengisi otak dengan ilmu pengetahuan,” ujarnya. (her)

DPRD KLU Usulkan Pansus RTLH Tanjung (Suara NTB) Informasi dugaan masih adanya rumah tidak layak huni (RTLH) yang belum selesai, sejumlah Dewan yang duduk di komisi-komisi DPRD KLU mulai mengusulkan perlunya dibentuk Panitia Khusus (Pansus). Terlebih program dari Kementerian Perumahan Rakyat tersebut dialokasikan sejak tahun 2013 lalu – khususnya di Kecamatan Bayan.

Anggota Komisi III DPRD KLU, L. M. Zakki, kepada wartawan, Selasa (11/11), mengaku terusik dengan rumor yang berkembang terkait tidak selesainya rumah kumuh yang ada di Desa Akar-Akar. Di Desa Akar-Akar, warga di sejumlah dusun menerima program rumah kumuh tahun 2013 lalu, bersamaan dengan 3 desa lain, yaitu Desa Sambik Elen, Desa Senaru dan Desa Karang Bajo. Menjadi rahasia umum di masyarakat, bahwa dari 4 desa penerima tahun lalu itu, hanya Karang Bajo yang berhasil menuntaskan program. Sebaliknya, di 3 desa lainnya, masih ditemukan ada rumah penerima RTLH yang terbukti belum jadi.

Rumor RTLH yang belum selesai ini tidak hanya menghangat karena pemberitaan sejumlah media. Namun di level Dewan pun, Zakki mengakui, masih ada pro kontra.

Di antara kalangan Dewan, diduga ada yang tidak menginginkan Pansus RTLH. Disebutkan, Kemenpera mengalokasikan total Rp 30 miliar untuk rehab RTLH tuntas Kecamatan Bayan. Dana itu dialokasikan masing-masing Rp 15 miliar pada 2013 dan Rp 15 miliar tahun ini. Konon hanya Desa Anyar yang sampai saat ini belum menerima, tanpa alasan yang jelas.

Anggota Komisi III DPRD KLU lainnya, Artadi, SH, mengklaim jika pihaknya telah melakukan konsultasi dengan Kemenpera terkait masalah itu. Pihaknya dibuat kaget karena laporan ke pusat, program yang dijalankan tahun 2013 lalu dilaporkan tuntas. Termasuk klaim laporan yang disampaikan ke BPKP juga tuntas 100 persen. Namun menyadari masih adanya laporan yang diterima sepihak oleh person anggota dewan, ia justru makin yakin, rumah kumuh bertolak belakang dengan fakta klaim 100 persen jadi. (ari)

lingkar selatan tersebut,” harapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng, H.L. Rasyidi, S.T., Senin (10/11), mengaku untuk jalur lingkar selatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

Pihaknya hanya bertanggung jawab, terhadap jalan-jalan kabupaten yang mengakses jalan provinsi tersebut. (kir)

Evaluasi Kinerja

Bupati Lobar Ancam ”Terminalkan” Kepsek Berkinerja Buruk

Giri Menang (Suara NTB) – Saat ini Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tengah melakukan evaluasi kinerja kepala sekolah (kepsek) semua tingkatan. Bagi kepsek yang tak layak menjadi kepsek akan “diterminalkan” atau kembali menjadi guru biasa.

PEMBINAAN - Puluhan pengurus dan santri ponpes dibina di Aula Kantor Bupati Lobar, Selasa (11/11).

Adanya pembinaan ini sebagai salah satu upaya Pemkab Lobar meningkatkan kualitas pendidikan di Lobar.

ada kerusakan, namun hingga kini belum nampak ada kegiatan atau upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Di mana kondisi jalan masih dibiarkan begitu saja. “Harapan kita tentu jalan-jalan yang rusak bisa segera diperbaiki. Supaya masyarakat pengguna jalan bisa lebih nyaman lagi. Terlebih banyak objek wisata yang bisa diakses melalui jalur

“Sedang penilaian kinerja kepsek. Siapa yang layak menjadi kepsek dan tidak layak akan “diterminalkan” dan digurukan saja,” tegas Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony belum lama ini.

Menurutnya, kepsek itu sebenarnya sesuai Undang-Undang adalah guru yang diberikan tugas tambahan memimpin sekolah. Bupati mencontohkan, kepsek di Jepang disebut head teacher atau guru kepala dan school master. Kepsek ini jelasnya menguasai aspek manajemen pendidikan dan harus tahu teknis mengajar, kurikulum dan evaluasi.

Menyikapi sejumlah kepsek yang tersangkut kasus hu-

kum, bupati memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak segan menonaktifkan kepsek bersangkutan.

Apalagi oknum kepsek yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara hukum.

Ia mengaku memantau dan mengikuti terus pemberitaan terkait kasus beberapa kepsek yang tersangkut kasus penggelapan dana BOS atau block grand.

Sejauh ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah menonaktifkan mantan Kepala SMPN 3 Gerung dan telah menetapkan Pelaksana Tugas, yakni Fathurahman. Tidak hanya itu, bupati juga menyesalkan sikap pihak

kepolisian yang melakukan pemeriksaan pada Kepala SDN 2 Dasan Geres Marzoan tanpa surat pemberitahuan kepada dinas terlebih dahulu.

Mengantisipasi kasus serupa terjadi dinas terus melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelewengan penggunaan dana-dana tersebut ke depannya tidak bermasalah lagi. Namun tentu pengawasan maksimal belum bisa dilakukan lantaran jumlah pengawas sangat minim dibanding dengan jumlah sekolah. Apalagi, Saat ini jumlah Sekolah Dasar (SD) di Lobar seluruhnya adalah 334 unit, SMP 28 unit, SMA/SMK sebanyak 14 unit. (her)

Pemberian Sanksi bagi Hotel Membandel

Wabup Lobar Segera Panggil Kepala BPMP2T Giri Menang (Suara NTB) – Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Lombok Barat, sejauh ini sudah melayangkan surat teguran ke tiga kepada pengelola Hotel dan Restauran Warde sekitar seminggu lalu. Namun, BPMP2T belum melakukan tindak lanjut sesuai komitmen awal. Di mana, jika dalam tiga hari teguran tidak dilanjuti, maka hotel dan restoran akan ditertibkan.

Karena lamban menindaklanjuti surat teguran tersebut, Wakil Bupati H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, akan memanggil Kepala BPMP2T untuk mempertanyakan sejauh mana penanganan terhadap

hotel bersangkutan. “Namun sejauh ini belum ada laporan apapun dari perizinan (BPMP2T, red), baik lisan maupun tertulis. Nanti saya langsung panggil Kepala Badan Perizinan untuk minta laporan lengkapnya,” ungkapnya.

Wabup menyatakan, pengiriman surat peringatan pertama, kedua sampai ketiga merupakan standar SOP yang harus dilakukan SKPD. Seharusnya setelah peringatan ketiga, biasanya ada laporan ke bupati atau ke wabup baru diperintahkan terkait langkah tindak lanjutnya.

Wabup menilai pemda tidak terkesan memperlamban penindakan Warde. Disebut lamban, ketika laporan

masuk tidak ditindaklanjuti.

Namun, pihaknya belum menerima laporan dari BPMP2T terkait tindakan seterusnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T ) Lobar Rusmanhadi menjelaskan, setelah pihaknya melayangkan surat teguran ke tiga kalinya, BPMP2T memberi waktu paling lambat tiga hari bagi pengelola Warde untuk menutup sendiri usaha hiburannya.

Jika tetap membandel, maka tim penertiban daerah akan turun tangan. Bahkan, pihak BPMP2T akan langsung mendelegasikan kepada Satpol PP untuk menertibkan bangunan tersebut. (her)

5.995 TKI Lotim Berangkat dari Luar Daerah Selong (Suara NTB) Sebanyak 5.995 TKI asal Lombok Timur (Lotim) diketahui berangkat dari luar daerah Kabupaten Lotim. Hal ini diketahui jajaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lotim dari catatan jumlah TKI yang ada dibandingkan dengan catatan BP3TKI di Mataram.

Kepala Bidang Bina Pelatihan dan Penempatan Naker (BPPN) Disosnakertrans Lotim, M. (Suara NTB/rus) Supriyadi, menjelaskan, M. Supriyadi jumlah TKI dicatatnya selama tahun 2014 ini sebanyak 12.380 orang. Sementara setelah dikonfirmasi BP3TKI jumlahnya 18.375. “Hampir 6 ribu selisihnya,” ungkapnya.

Setelah dilakukan kroscek lebih jauh, diketahui TKI yang berangkat itu melalui daerah luar. Hal ini sangat disayangkan jajaran Disosnakertrans. Khawatirnya, TKITKI yang bermasalah akan terasa sulit untuk menelusuri dan memproses penyelesaiannya. Diingatkan, seluruh TKI yang asli Lotim hendaknya bisa berangkat melalui Lotim.

Diakuinya, belasan ribu TKI yang berangkat tersebut sebagian besar masih didominasi ke negeri Malaysia.

Jumlah itu di luar dari TKI yang berangkat ke Arab Saudi dan beberapa negara Timur Tengah lainnya yang masih memberlakukan moratorium penerimaan TKI. Jika ada yang dikabarkan berangkat ke Arab Saudi itu dipastikan Supriyadi, keberangkatannya ilegal.

Mantan Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) ini menuturkan beberapa waktu lalu mengikuti pertemuan di Jakarta. Hadir dalam pertemuan tersebut utusan dari negara Uni Emirat Arab, Abu Dhabi dan Yordania. Tiga negara Timur Tengah itu juga menegaskan soal moratorium negaranya untuk menerima TKI. Alasannya, negara-negara yang menjadi tujuan TKI itu merasa sudah overload TKI. Harapannya, Pemerintah Indonesia tidak lagi mengirim TKI ke negara tersebut.

BNP2TKI juga sudah tegas, terhadap TKI yang berangkat secara tidak prosedural akan langsung dipulangkan. (rus)

Terkendala Biaya

DPRD Lobar Urunan Bantu Keluarga Penderita Tumor Ganas Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar), khususnya dari Komisi IV dan beberapa anggota komisi yang lain rela urunan uang untuk membantu biaya berobat Helmiati seorang penderita tumor ganas di Kediri. Untuk biaya operasi, keluarga penderita tumor ganas ini menghabiskan biaya banyak untuk transportasi dan biaya hidup selama menemani pengobatan.

ANGGOTA Komisi IV, Hj Nurul Adha menyatakan, Komisi IV selaku leading sector segera turun ke lapangan dan berkoordinasi dengan SKPD terkait manakala ada persoalan yang terjadi tengah-tengah masyarakat khusus menyangkut sektor yang ditangani Komisi IV. Seperti kasus penderita tumor ganas yang dikunjungi anggota Komisi IV bersama Dinas Kesehatan (Dikes) di Kediri.

Menurut infiormasi dari pihak keluarga, penderita telah menjadi pasien dan pernah ditangani di rumah sakit.

Namun karena penyakitnya

lama dan biaya banyak yang dihabiskan, sehingga keluarga perlu bantuan. “Kami dari Komisi IV dan anggota yang lain berupaya membantu,” ujarnya. Pihaknya juga akan meminta Bazda untuk memberi sumbangan kepada keluarga. Di samping itu, pihak desa juga telah membantu keluarga pasien.

Anggota Komisi IV DPRD Lobar lainnya, Khotib Qarwaini, menambahkan ketika terjadi kasus seperti ini masyarakat memiliki DPRD khususnya Komisi IV yang akan siap membantu mereka.

(Suara NTB/her)

SERAHKAN DANA - Beberapa anggota Komisi IV DPRD Lobar mendatangi gubuk penderita tumor untuk menyerahkan dana hasil urunan anggota DPRD Lobar di Kediri, Selasa (11/11).

“Ini sekaligus memperlihatkan ada wakil rakyat di dewan yang bisa membantu,” tukasnya.

Munawir Haris menambahkan, hal ini bentuk tanggung jawab dewan terhadap masyarakat. “Kami iuran, walaupun sedikit tapi bisa

berguna bagi keluarga penderita nantinya,”ujarnya.

Sekretaris Dikes Lobar, dr.

Aan P Suryanatha menambahkan, penderita enderita tumor ganas yang sudah tertangani tahap awal di puskesmas lalu dirujuk ke RSUP

NTB. “Tumor ganas ada di bagian belakang bola mata, sempat satu tahun tidak tertangani, maka tumor membesar lagi,”ujarnya.

Keluarga sepakat menangani lebih lanjut ke Surabaya.

Karena itu Pemda bersama Dewan khususnya Komisi IV berupaya membantu keluarga penderita. Untuk biaya pengobatan sendiri gratis, namun yang menjadi beban masalah transportasi dan biaya selama berada di sana saat pengobatan. Menurutnya, banyak ditemukan kasus penyakit serupa di Lobar. Salah satunya di daerah Kuripan.

Sementara itu, keluarga penderita mengaku, hampir tiga tahun lebih Helmiati mengidap tumor ganas. Pengobatan pun sudah berkali-kali dilakukan, mulai dari puskesmas, rumah sakit dan dirujuk ke Surabaya untuk dioperasi. Penderita memiliki dua anak dengan suaminya Hilman. (her)

SUARA NTB Rabu, 12 November 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

PARLEMENTARIA

Kerjasama DPRD Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

”Workshop” KUA PPAS

DPRD Harapkan Tidak Terjebak dalam Pembahasan Dompu (Suara NTB) Kebijakan umum anggaran (KUA) – prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2015 harus mencerminkan percepatan pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). DPRD Dompu berharap mendapat pengetahuan untuk membaca dan membahas KUA – PPAS, sehingga tidak terjebak kegiatan seremonial.

Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos saat pembukaan workshop KUA PPAS APBD Dompu tahun 2015 di hotel Aman Gati Lakey Dompu, Selasa (11/ 11) mengungkapkan, workshop yang diselenggarakan bersama AIPD ini agar bisa dimanfaatkan seluasluasnya bagi anggota Dewan dan anggap saja sedang memulai membahas KUA PPAS APBD 2015. “Kami minta agar diberi pemaha-

man dan trik agar kita tidak terperosok dan terjebak saat pembahasan sesungguhnya,” kata Yuliadin.

Yuliadin mengatakan, pihaknya tidak ingin membahas KUA PPAS APBD hanya bagian luarnya saja. Tapi bagaimana bisa memahami lebih mendalam dari setiap posturnya. Namun karena waktu yang terbatas dan padatnya agenda Dewan yang menanti, transfer pengetahuan dapat dibahas pokoknya saja.

Perwakilan AIPD NTB, Susana Dewi R pada kesempatan yang sama mengatakan, AIPD melakukan program pendampingan pada semua elemen termasuk jurnalis, birokrasi melalui PPID, Dinas PPKAD untuk pelaporan keuangan, Sekwan, DPRD dan CSO. Semua pendampingan dimaksudkan untuk penguatan lembaga sehingga bisa bekerja secara profesional.

“Setwan Dompu saat pertemuan di Mataram lalu terma-

suk dalam salah satu Setwan yang mendapat apresiasi dari Kemendagri,” terang Susan.

Susan juga mengatakan, DPRD Dompu yang baru didominasi kalangan muda dan diyakini memiliki semangat yang tinggi untuk mensejahterakan rakyat. “Kualitas APBD yang mengatur hajat hidup masyarakat banyak akan tercermin dari KUA PPAS. Sehingga kita melakukan pendampingan untuk KUA PPAS. Setelah itu kita juga akan melakukan pendampingan terhadap APBD,” terangnya.

Ismail Amir dari Fitrah sebagai narasumber yang dihadirkan AIPD NTB mengatakan, KUA PPAS merupakan kajian teknis dari APBD dan pada KUA PPAS lah ranah kebijakan itu diambil. KUA merupakan turunan dari rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang sifatnya tahunan dan turunan dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) lima

tahunan. Karena ranahnya kebijakan, Dewan harus memadukan hasil resesnya dengan RKPD tahunan dan KUA PPAS. “Mestinya KUA PPAS harus dibahas lebih lama ketimbang APBD. Tapi DPRD dari Aceh sampai Papua banyak terjebak membahas KUA PPAS hanya 2-3 hari, tapi bahas APBD sampai berbulanbulan,” kata Ismail.

Ismail juga mengingatkan, KUA PPAS tahun 2015 merupakan KUA PPAS tahun kelima dari RPJMD Bupati dan wakil Bupati Dompu saat ini.

Sebagai tahun terakhir, mestinya bersifat percepatan capaian pembangunan dari target-target yang dicanangkan dalam RPJMD Bupati. Termasuk target angka kemiskinan 10 persen tahun 2015, kondisi jalan Kabupaten 90 persen baik dan lainnya. “Sebagai tahun terakhir, pembahasan KUA PPAS tahun 2015 harus dipadukan dengan RPJMD Bupati,” terangnya. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

WORKSHOP - Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos didampingi wakil ketua DPRD Dompu, Sirajuddin, SH bersama perwakilan AIPD NTB, Susana Dewi R saat pembukaan workshop KUA PPAS DPRD Dompu, Selasa (11/11).

Sumbawa Masih Kekurangan Bidan

Buser Amankan Pengangkutan BBM Tanpa Izin Kota Bima (Suara NTB) Sebuah mobil kendaraan terbuka (pick up) yang mengangkut lima drum bahan bakar minyak (BBM) diamankan aparat buser Polsek Rasa NaE Barat. Mobil beserta pemilik, Mul asal Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima, diamankan karena tak memiliki izin angkut.

Kapolsek Rasa NaE Barat, Kompol H Nurdin yang dikonfirmasi, Selasa (11/11) menyebutkan BBM tanpa izin pengangkutan tersebut diamankan sekitar pukul 09.30 Wita. Saat itu, mobil pick up tengah melintas di ruas jalan Gajah Mada Kelurahan Karara Kecamatan Mpunda hendak menuju Kelurahan Kolo.

Namun, aparat yang sudah membuntuti sejak awal menghentikan laju kendaraan dengan nomor Polisi EA 9847 SE dimaksud.

Saat ditanyai mengenai surat-surat, Mul sang pemilik tak mampu menunjukkan, sehingga kendaraan tersebut dibawa ke Mapolsek Rasa NaE Barat. Mul pun dimintai keterangan untuk kepentingan penyelidikan untuk apa BBM tersebut dibawa.

Kapolsek Rasa NaE Barat menuturkan, awalnya pick up mengisi BBM di SPBU Pena ToI. Usai pengisian, anggotanya kemudian melakukan pemeriksaan namun tak mampu menunjukkan surat izin sehingga dibawa untuk diproses.

Ditambahkannya, saat ini proses pemeriksaan tengah berlangsung. Bila yang bersangkutan tak mampu menunjukan surat dan dokumen usaha maupun izin angkut maka akan dijerat dengan UU Nomor 22 tahun 2012 tentang Migas. “Selain itu, pemilik juga bisa dikenakan Pasal 35 huruf b UU tentang Migas dengan ancaman empat tahun penjara,” tandasnya. (use)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Meski baru saja mendapatkan tambahan 17 tenaga bidan dari hasil seleksi bidan PTT belum lama ini, namun nyatanya Sumbawa masih kekurangan tenaga bidan. Hingga akan terus diupayakan penambahannya.

Sumbawa Siapkan Tiga Raperda tentang Desa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa kini tengah menyiapkan tiga draf rancangan Perda (Raperda) dan satu Perbup terkait implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Sambil menunggu Peraturan Menteri atas UU dimaksud.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM PD) Sumbawa, H. Yahya Adam didampingi Kabid Pemerintahan Desa, Sahabuddin, Selasa (11/ 11), menyatakan, ketiga draf Raperda dimaksud, yakni Raperda tentang Kepala Desa, Raperda tentang perangkat desa dan Raperda tentang BPD. Ditambah satu Peraturan Bupati (Perbup) tentang dana desa. “Regulasi ini kami keluarkan agar desa memiliki pedoman pelaksanaan UU Desa di lapangan,” terang H. Yahya.

Selain itu, Raperda ini penting dalam menata pelaksanaan pemerintahan desa sesuai UU Desa. Termausk upaya pengelolaan dana desa yang lebih baik. Draf Raperda dan Perbup ini sudah disampaikan ke Bagian Hukum Setda Sumbawa, untuk selanjutnya dianalisis dan dikaji dari segi hukum. “Ini sangat mendesak dilaksanakan,” tambah Sahabuddin.

Berikutnya akan dilakukan uji publik terhadap Raperda dan Perbup ini. Sekaligus sosialisasi yang terbagi dalam 11 zona di kabupaten Sumbawa pada 2015 mendatang. Baik itu di wilayah timur, tengah, selatan maupun barat Sumbawa.

Apalagi pada 2015 mendatang akan ada 18 Pilkades yang bakal digelar secara serempak. (arn)

APBD Dompu 2015 Bakal Tersedot untuk Desa Dompu (Suara NTB)Amanah undang-undang Desa yang mengalokasikan dana Desa hingga Rp 1,4 miliar per desa mulai 2015 bakal menyedot APBD. Pemerintah pusat hanya mengalokasikan dana Desa di Dompu sebesar Rp 9,9 miliar dan sisanya akan diambil 10 persen dari dana perimbangan serta dana transfer bagi hasil pajak sekitar Rp 58 miliar. Kebijakan ini diperkirakan akan memangkas sejumlah belanja daerah.

Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Dompu, Drs H Muhibuddin, M.Si kepada wartawan, Senin (10/11) malam, mengatakan, dana Desa bersumber dari pemerintah pusat dan 10 persen dana perimbangan selain dana alokasi khusus (DAK) dan 10 persen dari dana transfer bagi hasil pajak. Jumlah dana alokasi umum (DAU) Kabupaten Dompu tahun 2015 sebesar Rp 550 miliar dan dana bagi hasil pajak sekitar Rp 30 miliar. Sepuluh persen dari dana perimbangan non DAK dan dana bagi hasil pajak sebesar Rp 58 miliar. “Ini sudah disebutkan dalam undang-undang No 6 tentang Desa dan Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2015,” kata Muhibuddin.

Sementara dana transfer pemerintah pusat khusus untuk ADD tahun 2015, dikatakan Muhibuddin, hanya Rp 9,9 miliar. Hingga saat ini belum ada sumber dana lain untuk ADD selain disebutkan dalam Permendagri. Namun ia mengaku, belum ada penjelasan lebih lanjut peruntukan dana Desa yang diatur dalam peraturan pemerintah (PP) dan Permendagri.

“Hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur peruntukan alokasi dana desa, tapi kita akan menyiapkan sesuai Permendagri yang ada,” katanya.

Dikatakan Muhibuddin, bila ADD ini langsung dipenuhi tahun 2015 akan banyak alokasi anggaran daerah yang tersedot. Alokasi dana bantuan sosial (Bansos) sedianya dipangkas dan cukup ditangani melalui dana Desa. “Kita akan siapkan dulu anggarannya, tapi dipergunakan untuk apa saja belum kita tahu,” terangnya.

Asisten III Setda Dompu, Muhammad, ST, M.Si pada kesempatan yang sama mengatakan, implementasi UU tentang Desa terkait alokasi dana diperkirakan tidak langsung dipenuhi seutuhnya, tapi secara bertahap. Bila dipenuhi seutuhnya mulai 2015, maka akan banyak pembangunan daerah terhambat karena keterbatasan anggaran. “Mungkin tidak langsung dipenuhi semua tahun 2015, tapi secara bertahap,” katanya. (ula)

(Suara NTB/cem)

GERBANG PERKANTORAN - Seorang pengendara motor akan masuk ke gerbang dengan ruas jalan dua jalur masuk ke kompleks perkantoran pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di Komuter Telu Center (KTC) di Taliwang. Pemda KSB dalam waktu dekat ini akan melaksanakan HUT ke-11 berdirinya kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sumbawa itu.

Sebagaimana disampaikan Sekretaris Dinas Kesehatan (Dikes), Junaidi, Selasa (11/11), sejauh ini Sumbawa masih kekurangan sekitar 62 tenaga bidan. Sebab idealnya setiap desa minimal memiliki satu bidan. Sementara Sumbawa memiliki 158 desa. Dengan demikian, diperkirakan masih kekurangan sektiar 62 tenaga bidan. Hal ini sebenarnya sudah diusulkan ke pusat. Namun pusat hanya menyetujui tambahan 17 bidan melalui seleksi bidan PTT. Untuk itu, Pemkab akan berupaya mengisi kekosongan tenaga bidan di sejumlah wilayah. Apalagi di wilayah tertentu sangat dibutuhkan lebih dari satu bidan. Khususnya pada desa-desa yang sangat terpencil, dengan aksesibilitas yang sulit. “Tahun depan, kita akan usulkan lagi 40 tenaga bidan ke pusat,” jelas Junaidi.

Dalam hal ini, pihaknya juga kerap mendapat laporan masyarakat terkait keberadaan bidan di sejumlah desa yang tidak tinggal di desa dimaksud.

Padahal mereka ditempatkan dan sudah semestinya tinggal di desa dimaksud. Sebab bidan desa itu harus 24 jam berada di desa penempatannya. Namun kenyataannya, beberapa orang bidan belum menetap di desa penempatannya dengan salah satu alasan belum ada fasilitas kesehatannya.

Diketahui, SK 17 bidan yang lulus seleksi PTT akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Mereka akan ditempatkan di tiga kriteria wilayah yakni, desa biasa lima orang, terpencil dan sangat terpencil masing-masing enam orang.

SK tersebut nantinya berlaku per 1 Desember. Tetapi penempatan mulai bekerja mereka per 1 Januari 2015. (arn)

Seorang Siswa SMA Ditusuk di Sekolah Kota Bima (Suara NTB)Seorang siswa SMA Sinar Jaya Fagil Purwadi (16) harus mendapat perawatan intensif oleh petugas medis IGD RSUD Bima, Selasa (11/11). Fagil mengalami luka serius di bagian punggung setelah ditikam oleh orang tak dikenal.

Peristiwa tersebut terjadi saat Fagil dan beberapa orang temannya tengah menikmati istirahat. Tibatiba saja, sejumlah orang tak dikenal datang dan

langsung menikam korban.

Tak ayal, karena luka yang begitu dalam mengakibatkan darah korban bercucuran hingga membasahi seragam sekolahnya. Sontak peristiwa ini menghebohkan teman-teman dan guru setempat. Sementara, korban yang terus mengeluarkan darah lantas dibawa ke IGD RSUD Bima.

Salah seorang teman korban, Dedy Irawan, yang ditemui di RSUD Bima menyebutkan peristiwa penusukan tersebut dialami Fagil diduga karena

dendam. Sebab, akunya, sebelum peristiwa penikaman ini dia dan korban sempat ikut dalam perkelahian dengan anak-anak dari lingkungan Tolo Bali di dalam ruangan kelas.

Akibat perkelahian ini, dia dan korban sempat dipanggil oleh Kepala Sekolah (Kepsek) untuk dibina dan didamaikan. Lantaran sudah didamaikan, dia pun menduga permasalahan tersebut sudah selesai. Namun nyatanya, pihaknya justru didatangi oleh pihak luar yang melakukan penikaman. “Kami pikir

masalahnya sudah selesai,” katanya.

Kapolsek Rasanae Barat, Kompol H Nurdin yang ditemui mengatakan terkait peristiwa ini pihaknya berhasil mengamankan salah seorang teman pelaku berinisial SM. Namun, akunya, dia belum mengetahui secara pasti permasalahan penusukan dimaksud. Dari keterangan SM tentunya akan diketahui siapa pelaku penusukan dimaksud. “Sekarang masih dalam penyelidikan,” katanya.

Sementara itu pihak sekolah tak berkomentar banyak mengenai masalah ini. Salah seorang guru BP, Arifudin, menyebutkan pelaku bukan dari dalam lingkungan sekolah melainkan dari luar. Pihaknya mengalami kesulitan mengontrol pihak luar yang masuk karena, SMA tersebut berada satu lingkungan dengan STIE Bima. “Kejadiannya sendiri saat jam keluar main,” tuturnya singkat. (use)

Pemerintah Dinilai Belum Serius Jadikan Jagung sebagai ’’Brand’’ Dompu Dompu (Suara NTB) Event Tambora Menyapa Dunia (TMD) yang diperingati pada April 2015 hingga saat ini terkesan belum siap diselenggarakan. Infrastruktur menuju puncak Tambora hingga saat ini belum siap dan bahkan pilihan akses menuju puncak Tambora yang mudah bagi pendaki belum tersedia.

Menyambut TMD 2015, pemerintah daerah (Pemda) Dompu didorong menonjolkan brand daerah yang berbeda dengan daerah lain dan mengakar di tengah masyarakat.

Lale, seorang pengusaha travel dari Madura, Jawa Timur dalam kunjungan ke pendopo Bupati Dompu bersama rombongan asosiasi pelaku pariwisata indonesia, Senin (10/11) malam, mengaku cukup terkesan dalam perjalanan dari Lombok hingga Dompu dan sangat kagum dengan hasil pembangunannya. Pembangunan pariwisata suatu daerah akan sangat dipengaruhi oleh brand suatu daerah. Baik dari budaya, kuliner, objek dan lainnya. Di bidang kuliner, Dompu belum terlihat memiliki brand sendiri untuk dikenal masyarakat luas. “Seperti ketika disebut ayam Taliwang, orang sudah tahu itu makanan khas Lom-

(Suara NTB/ula)

MASUKAN – Lale, travel agent dari Madura sedang menyampaikan masukan kepada Bupati Dompu, H Bambang M Yasin di pendopo Bupati, Senin (10/11). bok,” katanya.

Ikan palumara masih kurang berciri bila dijadkan brand Dompu, karena rupa, rasa dan cara memasaknya masih sama seperti di Sulawesi (Bugis). Jagung bisa menjadi brand Dompu, tapi harus bisa dikemas secara baik agar tidak sama dengan daerah lain.

“Sebelum 2015, Dompu harus punya makanan khas yang bisa dikenal orang,” saran Lale, pemilik rumah makan dan pusat oleh-oleh di Madura ini.

Ia juga mengingatkan, jag-

ung Dompu masih dijual gelondongan sehingga belum memberi nilai tambah bagi rakyat. Jagung Dompu terjual Rp 3.000 per kg, tapi bisa dijual lebih mahal bila diolah lebih dulu sebagai makanan dan produk setengah jadi. Untuk menggali kreativitas masyarakat, pemerintah melakukan lomba kreativitas.

Jajanan khas yang dihasilkan kemudian diakomodir pemerintah dengan menyajikan pada setiap ada acara dan penyambutan tamu. “Di sini

saya tidak melihat ada jajanan yang dibuat dari jagung yang disuguhkan,” katanya.

Bila ini bisa dilakukan, masyarakat Dompu bisa pakai pesawat sendiri untuk transportasinya.

Sukri Mahmud dari Bandung yang juga memiliki travel agen di Palembang mengaku, sebelum berkunjung ke Tambora sempat mem-browsing di internet untuk mendapatkan informasi. Dua kali pesawat ditempuh dari Bandung ke Lombok dan dilanjutkan dengan perjalanan darat hingga puluhan jam untuk sampai ke Dompu. “Tapi saya tidak menemukan apa-apa ketika sampai di sini. Semuanya buyar. Saya tidak menemukan seperti ini (gambar dalam brosur). Yang saya temukan hanya semak blukar, becek (di lereng Tambora),” katanya.

“Padahal kehadiran kami di sini untuk mendapatkan informasi yang meyakinkan sehingga bisa dijual ke wisatawan agar bisa berkunjung ke Tambora,” tambahnya.

Menanggapi masukan dari beberapa travel agen yang berkunjung ke Dompu, Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin mengatakan, di awal pemerintahannya ia dihadapkan dengan angka kemiskinan

dan pengangguran yang tinggi. Pilihan jagung sebagai program unggulan daerah untuk memastikan orang Dompu memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar.

“Ini jurus pemadam kebakaran. Tapi dengan program ini, Dompu yang semula selalu di nomor buncit jadi terdepan,” kata H. Bambang.

Diakui H Bambang, program unggulan jagung yang digalakkan pemerintah belum ada yang mengarahkan pada bisnis pengolahan jagung. Namun ia yakin, suatu saat akan tumbuh. “Sekarang yang kami pastikan, kontinyuitas produksi, kuantiti, dan kualitas,” terangnya.

Terkait akses menuju puncak Tambora, dikatakan H Bambang, pihaknya terkendala status gunung Tambora sebagai hutan konservatif. Status ini membuat pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan untuk melakukan penanaman pohon saja pihaknya ditegur KSDA. Namun tahun 2015 mendatang, status gunung Tambora akan dijadikan sebagai taman nasional. Status ini akan memberi ruang bagi masyarakat dan pemerintah untuk mengelolanya. “Secara bertahap akan kami tangani,” katanya. (ula)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 12 November 2014

Halaman 5

Perubahan Musim

BPBD NTB Waspadai Bencana Longsor dan Banjir (Suara NTB/met)

GENTA- Wakil Ketua III STAHN Gde Pudja, I Nyoman Murba Widana secara simbolis menyerahkan genta kepada pinandita pada penutupan pelatihan kepemangkuan, Senin (10/11) sore yang lalu.

Penutupan Pelatihan Kepemangkuan

Pemangku Diharapkan Bisa Jadi Penuntun Mataram (Suara NTB) Agenda pengabdian kepada masyarakat yang diwujudkan dengan diadakannya Pelatihan Kepemangkuan oleh Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram berakhir pada, Senin (10/11) sore lalu. Penutupan pelatihan yang melibatkan sejumlah 30 peserta itu dirangkai dengan upacara sembahyang bersama di Pura Saraswati, Mataram.

Ketua Pelaksana Drs. I Ketut Sumada, M.Ag. dalam acara penutupan itu menyampaikan, kegiatan pelatihan kepemangkuan tersebut sudah berakhir. Para peserta terdiri dari sejumlah pemangku yang berasal dari Kota Mataram, Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara. Ia berharap, ketika para pemangku itu kembali ke tengah masyarakat, mereka mampu menjadi penuntun serta memberikan penerangan khususnya bagi umat Hindu. ‘’Agenda pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh STAHN Gde Pudja Mataram jurusan Brahma Widya ini telah berakhir. Kegiatan ini sudah kita mulai sejak bulan Oktober lalu, jadi harapannya setelah ini, para pinandita atau pemangku yang telah diberikan materi pelatihan ini dapat menjadi penuntun umat Hindu di daerahnya masing – masing,’’ katanya.

Dikatakannya, para peserta yang mengikuti pelatihan kepemangkuan itu terdiri dari 15 orang pinandita yang selama ini menjadi penuntun umat Hindu di Kota Mataram, 2 orang alumni jurusan Brahma Widya di STAHN Gde Pudja Mataram, satu orang pinandita di Pura Saraswati, satu orang dari pihak aparat kepolisian, dan beberapa pinandita dari luar Kota Mataram. ‘’Dalam pelatihan ini juga kita selipkan materi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

Harapannya agar para Ppnandita ini mampu memberikan pandangan kepada generasi muda agar tidak terjebak dan terjerumus sebagai pengguna zat berbahaya dan mematikan masa depan itu,” tambahnya.

Secara terpisah, Ketua STAHN Gde Pudja Mataram melalui Wakil Ketua III Dr. Drs. I Nyoman Murba Widana, M.Ag menyampaikan hal senada dengan ketua pelaksana. Ia berharap, usai mengikuti kegiatan pelatihan, para pinandita dalam menjalani kehidupan sehari – hari juga harus tetap mengacu kepada hukum Hindu sebagaimana mestinya.

Secara simbolis pelatihan kepemangkuan diakhiri dengan pembagian genta sebagai cinderamata dan sertifikat kepada para pinandita yang telah mengikuti kegiatan. Seluruh peserta pelatihan akan dibagikan secara merata sebagai bekal para pinandita dalam melaksanakan tugasnya yang akan memandu umat dalam setiap upacara adat maupun agama khususnya bagi umat Hindu. (met/*)

Gubernur NTB Kurang Setuju PNS Dilarang Rapat di Hotel Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengisyaratkan kurang setuju terhadap kebijakan pemerintah pusat yang melarang PNS rapat di hotel. Namun, untuk efisiensi anggaran, orang nomor satu di NTB itu mengatakan setuju.

Untuk itu, pemerintah perlu melakukan kajian yang komprehensif (menyeluruh) terkait dengan larangan itu.

“Jadi, menurut saya efisiensi kita setuju tetapi dengan hitung-hitungan yang jelas. Karena hotel ini kan bagian dari ekonomi masyarakat juga. Ada pekerja kita di hotel itu.

Kalau misalnya, gara-gara pemerintah tidak boleh rapat di hotel kemudian hotel jadi sepi kan kasihan juga karyawan hotel. Jadi efisiensi penting tetapi harus dilihat secara menyeluruh,’’ kata gubernur ketika diminta tanggapannya, Selasa (11/11) siang kemarin di Mataram.

Menurutnya, kebijakan itu harus dilihat efisiensinya.

Jangan sampai setelah kebijakan itu diterapkan justru semakin boros. Misalnya, PNS/lembaga pemerintah dilarang rapat di hotel di Mataram. Sementara peserta rapat berasal dari luar daerah NTB. Kemudian rapat dilaksanakan di kantor pemerintah, namun para peserta rapat tetap menginap di hotel.

“Kalau tetap nginap di hotel, pulang perginya tetap dihitung juga. Apakah nanti justru tidak lebih boros dibanding dengan menyewa sekadar gedung pertemuan,” ujarnya.

Diberitakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) melarang PNS menyelenggarakan rapat atau melakukan kegiatan dinas di hotel. Selanjutnya, pegawai negeri harus menggunakan fasilitas negara untuk tugas.

Kemen PAN RB telah mengeluarkan surat edaran untuk seluruh kegiatan penyelenggara pemerintah agar menggunakan fasilitas negara. Keberadaan fasilitas negara harus bisa digunakan secara maksimal untuk berbagai kegiatan tugas sehingga tidak lagi harus dilakukan di luar kantor seperti di hotel. (nas)

Keluarga Pahlawan Dapat Dana Kesehatan Rp 3,5 Juta Jakarta (Suara NTB) Keluarga Pahlawan Nasional mendapatkan dana kesehatan sebesar Rp3,5 juta per bulan, kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. “Ada usulan jika untuk kesehatan mereka dicover BPJS maka diharapkan tali asih terkait dana kesehatan tetap bisa diterima,” kata Mensos diselasela silaturrahmi dengan keluarga pahlawan nasional di Jakarta, Selasa (11/11).

Mensos mengatakan, dari Kementerian Sosial keluarga pahlawan mendapatkan tali asih sebesar Rp1,5 juta per bulan. Tali asih tersebut hanya untuk keluarga pahlawan nasional, sementara untuk veteran berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan.

“Ada bentuk perhatian berupa tali asih dan uang kesehatan dan memang jumlahnya tidak besar,” kata Khofifah.

Hal tersebut menurut dia sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan terkait DIPA 2015.

Saat ini dalam data Kementerian Sosial sebanyak 162 pejuang yang dianugerahi gelar pahlawan nasional.

Untuk 2014, empat tokoh dianugerahi gelar pahlawan nasional yaitu Letjen TNI (Purn) Djamin Ginting lahir di Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara. Sukarni Kartodiwirjo lahir di Blitar, Jawa Timur, HR Mohammad Mangoendiprojo yang dilahirkan pada tanggal 5 Januari 1905 di Sragen. Terakhir adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang lahir di Jombang, 31 Maret 1888 adalah seorang ulama pendiri Nahdatul Ulama. (ant/Bali Post)

Mataram (Suara NTB) Perubahan musim kemarau ke musim hujan tak lantas menyebabkan NTB bebas dari ancaman bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mewaspadai sejumlah daerah yang rawan terjadi bencana banjir dan tanah longsor, baik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Kepala BPBD NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, M.TP mengatakan saat ini sudah mulai masuk musim penghujan. Meskipun sebarannya masih belum merata di kabupaten/kota, namun sejumlah daerah di Pulau Lombok rawan terjadi bencana banjir dan tanah longsor.

“Kita sedang lakukan konsolidasi internal. Kita mewaspadai banjir dan tanah longsor di sejumlah titik,” ujarnya yang dikonfirmasi Suara NTB,

Selasa (11/11) siang kemarin.

Disebutkan, daerah yang selama ini rawan bencana seperti tanah longsor di Pulau Lombok yang dapat menghambat kelancaran transportasi darat yakni Sembalun dan Belanting (Lombok Timur), Pusuk (Lombok Utara) dan Sekotong (Lombok Barat).

Bahkan, jalan di hutan Pusuk merupakan daerah yang paling rawan tanah longsor karena merupakan ka-

wasan perbukitan. Daerah itu menghubungkan Kota Mataram dengan sejumlah kecamatan di Lombok Barat dengan kecamatan yang ada di Lombok bagian Utara.

Jalan di hutan Pusuk itu dilalui ratusan kendaraan besar dan kecil setiap hari, karena jarak tempuh dari Kota Mataram ke Kabupaten Lombok Utara relatif dekat, jika dibandingkan dengan menyusuri jalan di Pantai Utara dari kawasan wisata

Senggigi hingga Pemenang.

Sementara daerah rawan bencana tanah longsor di Pulau Sumbawa menyebar di lima kabupaten/kota seperti Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa. Kemudian Nangatumpu, Madapangga dan sejulah daerah lainnya di kabupaten Bima.

Sementara itu, daerah yang rawan banjir seperti Kota Mataram, Kota Taliwang, KSB, sejumlah daerah di Pulau Sumbawa akibat sungai yang meluap dan Kota Bima. Mengenai antisipasi pengerahan alat berat pada daerah-daerah yang rawan longsor, nantinya akan dilakukan koordinasi dengan SKPD terkait. (nas)

(Suara NTB/dok)

Wedha Magma Ardi

Pemeras Ketua DPR Mengaku Menyesal

(ant/Bali Post)

KTT APEC 2014 - Presiden RI Joko Widodo (keempat kiri depan) berfoto bersama saat acara APEC Economic Leader’s Meeting 2014 di Beijing, Tiongkok (11/11).

Bidikan Lensa Media Asing, Jokowi Bintang KTT APEC Jakarta (Suara NTB) Harian The Wall Street Journal, dalam lamannya kemarin, menurunkan rangkaian foto berita mengenai Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang disebut oleh media Amerika Serikat yang menjadi rujukan utama pasar keuangan global ini sebagai pemberi daya tarik paling besar dalam KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Beijing.

Pertemuan-pertemuan internasional menjadi alat menyatukan para pemimpin global untuk merundingkan hal-hal seperti investasi, keamanan dan kerjasama ekonomi, tulis The Journal dalam artikel berjudul “Joko Widodo Meets, Greets dan Says Cheese” itu.

Para pemimpin dunia juga terlibat dalam banyak pidato, jabat tangan dan kesempatankesempatan berfoto, lanjut The Journal.

The Journal lalu membahas Joko Widodo yang disebutnya tengah melakukan lawatan perdana ke luar negeri sebagai Presiden Indonesia

guna menghadiri KTT APEC di Beijing. “Kamera-kamera selalu bersama menangkap hampir setiap aktivitasnya,” tulis The Journal.

The Journal lalu menurunkan serangkaian foto pilihan mereka, mulai dari kedatangan Joko Widodo dan Iriana Widodo yang tengah menuruni Pesawat Kepresidenan begitu tiba di bandara Beijing 8 November lalu.

Kemudian, foto berikutnya saat Joko Widodo menyampaikan presentasi dengan Power Point di hadapan para pemimpin bisnis pada Pertemuan CEO APEC sehari setelah tiba di Beijing.

Setelah itu The Journal menampilkan foto Joko Widodo yang berdiri berdampingan dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang juga sejajar dengannya dengan salah satu caption berbunyi “Obama yang menghabiskan beberapa tahun masa kecilnya di Indonesia menyebut negeri ini sebagai

model bagi kebanyakan negara muslim.”

Foto berikutnya adalah jabat tangan diiringi senyum antara Joko Widodo dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. The Journal menulis, “Kedua orang ini tersenyum kepada kamera, tidak seperti (suasana) yang jauh lebih dingin yang juga berlangsung pada hari yang sama antara Tuan Abe dan Presiden Tiongkok Xi Jinping.

Kembali, pada foto berikutnya, The Journal menyoroti senyuman Jokowi yang kali ini berfoto sambil jabat tangan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang disebut media AS ini juga ikut tersenyum dalam jabat tangan yang erat.

Namun pada akhir rangkaian berita fotonya, The Journal mencuplikan kutipan kalimat Ernest Bower, Kepala Eksekutif BowerGroupAsia, yang sebelumnya memperkirakan Joko Widodo akan menjadi bintang dan pusat perhatian KTT APEC. (ant/Bali Post)

Tersangka Kontraktor Proyek Diperiksa Tujuh Jam Dari Hal. 1 Kemudian penyaluran sapi ke petani dan terkait pembayaran,’’ jelas Sutapa.

Khusus soal realisasi bantuan sapi termasuk pembayaran,yang dikonfrontir soal indikasi pelanggaran juklak juknis bantuan sapi.

Seharusnya, bantuan itu diperuntukkan bagi kelompok ternak berupa bibit sapi. Namun malah disalurkan dalam bentuk uang, itupun jumlahnya diduga disunat dari Rp 5 jta dipotong menjadi Rp 4 juta.

Setelah tersangka SB diperiksa, Kejaksaan juga akan mengagendakan pemeriksaan tersangka lainnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial ZW. ‘’Tersangka ZW akan diagendakan kemudian.

Satu- satu dulu,’’ ungkapnya.

Rangkaian pemeriksaan terhadap tersangka ini merupakan bagian dari upaya Kejaksaan terus mendalami indikasi penyimpangan pada proyek ini yang dampaknya menimbulkan kerugian nega-

ra. Pemeriksaan ini, juga menelisik kepada kemungkinan ada tersangka lain yang terlibat. Sebelumnya sejumlah saksi telah dimintai keterangan, termasuk Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Diskeswan) Provinsi NTB Ir.Hj.Budi Septiani, juga mantan Kepala Diskeswan, Ir.H. Hery Erpan Rayes. Saksi lainnya yang didengar keterangannya, sejumlah kelompok ternak penerima bantuan bibit sapi. (ars)

Pidsus Usut Jika Ada Unsur Korupsi Dari Hal. 1 ‘’Tapi kalau terpenuhi kasus korupsinya, ya kami (Pidsus) maju,’’ kata Aspidsus Kejati NTB, Suripto Irianto, SH, MH saat jadi pembicara dalam diskusi itu.

Tapi tidak semudah itu, apalagi dalam konteks kasus ini, secara umum disampaikannya, telah melalui proses kajian. Bahwa dari sisi ranah perdata sangat kuat untuk dilakukan penagihan, bukan melalui proses pidana. ‘’Saya tidak ingin mengomentari karena ini kewenangan Datun.

Tapi kalau pagi – pagi (dari awal, red) sudah tidak ada indikasi tindak pidana korupsi, ngapain capek-capek (menye-

lidiki),” tegasnya. Sehingga atas dasar ini, masyarakat diharapkannya objektif melihat duduk persoalannya, sehingga tidak pukul rata bahwa setiap temuan itu harus diberlakukan tindakan hukum dalam bentuk litigasi. Padahal dari sisi yuridis, lebih tepat diproses melalui non litigasi, karena tujuannya pemulihan keuangan negara.

Dari sisi efektivitas penindakan juga akan dipertimbangakan pihaknya. Sebab jangan sampai hanya mendepankan semangat menghukum pejabat negara dalam jumlah banyak, tapi kerugian negara sangat kecil.

Sebelumnya, pertanyaan itu muncul dari akademisi

Fakultas Hukum Universitas Mataram, Syamsul Hidayat, SH, MH. Ia menilai jaksa justru menjadi mediator untuk temuan yang jelas-jelas terindikasi tindak pidana korupsi. Ini disebutnya mediasi penal, yang seharusnya diberlakukan untuk kasus sengketa BUMN, atau kasus melibatkan anak. ‘’Pertanyaannya, jaksa mau mewakili siapa dalam mediasi penal ini, apakah masyarakat?,” tanyanya.

Padahal jelas-jelas disebutnya, dalam temuan tahun 2011, ada anggaran dana SPPD yang diduga fiktif di DPRD NTB untuk anggota Dewan periode sejak 1999 sampai 2013. (ars)

Jakarta (Suara NTB) Dua tersangka pemeras Ketua DPR Setya Novanto mengaku menyesali perbuatan mereka dan meminta maaf kepada Ketua DPR. “Kami berdua menyesal dan meminta maaf kepada Pak Nov,” kata E (27) dan L (20) saat Setya Novanto mendatangi mereka di Kepolisian Resor Jakarta Selatan, Selasa (11/11).

Kedua orang yang mengaku sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Islam itu mengaku telah berusaha memeras Setya Novanto dengan mengancam akan melakukan demonstrasi dan menyampaikan hal negatif tentang Setya Novanto. “Saya meminta Rp40 juta, buat kebutuhan saya sehari-hari,” kata E. “Saya meminta Rp25 juta,” kata L. Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemerasan.

“Bermula dari laporan Pak Novanto bahwa ada ancaman unjuk rasa. Kalau tidak mau

serahkan uang, akan didemo’,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jakarta Selatan, Kompol Indra Siregar.

Menurut dia, kedua tersangka ditangkap di kawasan Pasar Festival, Kuningan setelah dijebak. “E di Pasar Festival dan L ditangkap di tempat terpisah oleh polisi. Keduanya dijebak,” kata Indra.

Setya Novanto mendatangi tempat kedua tersangka ditahan di Markas Kepolisian Resor Jakarta Selatan dan menyatakan memaafkan keduanya. “Jadi kedatangan saya tentunya saya mengunjungi Polres karena ada beberapa pihak yang demo saya, HMI yang tentunya beberapa kali yang sudah melakukan setahun dua tahun dua tiga orang yang pada akhirnya tidak ada bukti-bukti terhadap saya. Selaku orang tua, saya memaafkan karena orangtuanya sudah meminta maaf, dan juga keluarganya kepada saya,” kata Novanto. (ant/Bali Post)

Kisruh PPP di NTB Meruncing Dari Hal. 1 Jadi ndak ada persoalan itu, dia salah alamat kalau ada gugatan itu,” ujarnya.

Menurutnya, kepengurusan PPP Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang sah di bawah kepengurusannya saat ini adalah yang diketuai oleh Windi Albayani dengan Sekretarisnya Mudif Al Arif.

Selain kepengurusan di KLU, PPP NTB juga memberhentikan sejumlah pengurus lain di berbagai kabupaten/ kota. Mereka yang diberhentikan dan diganti dengan personel baru adalah Ketua PPP Kota Mataram, Ketua dan Sekretaris PPP Lotim, Wakil Ketua PPP Loteng, Sekretaris PPP Kabupaten Sumbawa, Sekretaris PPP Kota Bima dan Sekretaris PPP Kabupaten Bima.

Soal mengapa hanya sebagian pengurus saja yang diberhentikan, Wartiah menegaskan hal itu dilakukan dengan mengacu pada kehadiran pengurus-pengurus tersebut di Muktamar yang digelar Suryadharma Ali. “Itu mengacu pada yang hadir di situ dan ada namanya di situ, berdasarkan ID Card-nya,” ujar politisi DPRD NTB ini.

Wartiah mengimbau kepa-

da seluruh kader untuk menghargai hasil keputusan Menkumham yang telah menetapkan Romahurmuziy sebagai Ketua DPP PPP. “Apapun hasil putusan PTUN tidak akan ada maknanya selama Menkumham tidak mencabut mandat yang diberikan kepada Romi sebagai Ketua,” ujarnya yakin.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPW PPP NTB, Drs. H. Muzihir berpendapat, dikabulkannya penundaan SK kepengurusan versi Romahurmuziy, tidak otomatis menjadi pengakuan atas kepengurusan Djan Faridz. “Sekarang dia mengajukan ke Pengadilan untuk diverivikasi hasil muktamarnya. Kalau diverifikasi bisa saja, tapi ini kan bunyinya (putusan PTUN) menunda pengesahan,” ujar Muzihir.

Menurutnya, sekarang kunci polemik kepengurusan ini sesungguhnya ditentukan oleh Kemenkumham. “Sekarang kuncinya ada di Kemenkumham, bukan di kita. Dan di NTB tentunya tetap kepengurusan Bu Wartiah. SK kepengurusan hasil Muswil 2011, itu diteken oleh Ketua Umum Suryadharma Ali dan Sekretaris Romahurmuziy,” pungkasnya. (aan)

Akan Bicara dengan Mendagri Dari Hal. 1 Kita di daerah sudah tak ada urusan, sudah selesai 100 persen,’’ terangnya.

Dari sisi Pemprov NTB sebagai daerah induk, semua kewajiban sudah dipenuhi. Termasuk menyediakan anggaran untuk KP3S (Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa) secara bertahap semenjak proses usulan dari daerah.

Bahkan, berkas usulan yang ditandatangani gubernur pada 4 Januari 2013, mencakup semua dokumen administrasi pendukung, termasuk dukungan anggaran dan aset.

Dokumen pendukung itu seperti rancangan dukungan APBD Provinsi NTB masing-

masing sebesar Rp 8 miliar untuk tahun pertama dan kedua untuk Provinsi Pulau Sumbawa.

Selain itu, rancangan dukungan anggaran sebesar Rp 9 miliar untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di provinsi itu. Dokumen rencana pelimpahan aset berupa tanah dan bangunan sebanyak 315 persil, juga telah rampung, yang terdiri dari tanah senilai Rp 45 miliar, dan bangunan sebanyak 28 unit senilai Rp 18 miliar. Bahkan, dokumen tentang penyerahan sebanyak 3.054 orang PNS dari Pemprov NTB kepada Pemerintah Provinsi Pulau Sumbawa juga sudah ada. (nas)

SUARA NTB Rabu, 12 November 2014

OPINI

Halaman 6

Harapan PNS Pascapemberlakuan UU ASN Oleh:

Atasi Banjir, Rancang Sistem Terkoneksi DATANGNYA musim hujan membuat warga Kota Mataram harap-harap cemas. Kecemasan masyarakat ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa ibukota Provinsi NTB ini belum sepenuhnya bebas banjir atapun genangan. Kalau ditarik benang merahnya, genangan maupun banjir di Mataram penyebabnya cukup klasik, yakni kondisi drainase yang belum mampu menangung beban air hujan.

Apalagi beberapa hari terakhir, hujan mulai intens mengguyur Kota Mataram. Harus diakui, bahwa drainase merupakan salah satu persoalan yang cukup komplek. Mulai dari drainase yang rusak, drainase yang dijadikan ‘’tong’’ sampah, hingga pendangkalan drainase. Sementara Pemkot Mataram tidak punya cukup anggaran untuk menjawab persoalan drainase itu secara paripurna.

Memprihatinkan memang. Ditengah pesatnya pembangunan di Mataram, warga makin dihantui ketakutan akan ancaman banjir. Selain persoalan drainase yang tidak kunjung tuntas, ancaman banjir maupun genangan diperparah dengan kondisi daerah resapan yang semakin berkurang dari hari ke hari. Semetinya, untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap semua pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun para investor, Pemkot Mataram harus mampu merancang sistem yang terkoneksi satu sama lain.

Memang sulit menghindari laju pembangunan fisik di Mataram yang terbukti dengan menjamurnya hotel, ruko dan pusat perbelanjaan. Namun itu mestinya diimbangi dengan penyediaan sarana pendukung agar Mataram tidak tergenang banjir. Disinilah peran konektivitas SKPD. Masalah banjir tidak bisa hanya diserahkan kepada Dinas PU. Sebab, penyebab ketidakmampuan drainase menampung air hujan, bukan semata-mata karena kondisi drainase yang rusak.

Justru kebanyakan karena drainase dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat. Perilaku masyarakat yang membuang sampah di drainase membutuhkan peran serta Camat/Lurah, Dinas Kebersihan dan Dinas Kesehatan untuk mengedukasi masyarakat.

Masyarakat harus diberi pemahaman bahwa tindakan mereka itu dapat membuat Mataram seperti Jakarta yang setiap hujan selalu banjir.

Dinas Kebersihan harus rajin-rajin turun ke lapangan untuk melihat seperti apa kondisi manajemen pengangkutan sampah. Di Daerah-daerah yang belum ada TPS (Tempat Pembuangan Sementara) harus dilengkapi. Kalau TPS sudah disiapkan, masyarakat tentu tidak akan membuang sampah di sungai. Selama ini, nihilnya TPS selalu menjadi alasan ulah nakal masyarakat membuang sampah di sungai.

Pembangunan fisik yang dilakukan pengembang atau investor, mutlak harus diawasi. Tidak sedikit pengusaha nakal yang mengabaikan drainase. Menjamin Mataram menjadi kota yang nyaman dan aman dari ancaman banjir butuh peran serta kita semua. Karenanya, setiap pembangunan oleh investor harus dipastikan ketersedian drainase yang berkualitas. (*)

ECERCAH harapan muncul kembali setelah melalui hampir dua dasa warsa setelah pemberlakuan undang – undang otonomi daerah pada awal 2009 “jeritan hati” para PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang sekarang disebut sebagai Aparatur Sipil Negara di seluruh Indonesia untuk lebih diperhatikan, lebih dihormati dan tidak di zolimi ataupun terpinggirkan oleh para pemangku kepentingan kepentingan tertentu seakan telah terjawab.

Keberadaan Undang – Undang Apartur Sipil Negara yang selanjutnya di singkat UU ASN dan menjadi Undang - Undang setelah disahkan melalui pengambilan keputusan tingkat II dalam sidang paripurna DPR RI pada Kamis 19 Desember 2013, harapan itu benarbenar menjadi kenyataan.

UU ASN ini adalah aturan perundang-undangan yang memperjelas posisi ASN dalam pemerintahan yang bersifat given , netral, profesional dan berorientasi kepada palayanan publik.

Karena dalam UU ASN ini ada jaminan dari negara yang melindungi ASN dari intervensi-intervensi politik pejabat atasannya yang menduduki jabatan politik, sehingga memberikan kejelasan tentang masa depan ASN itu sendiri.

Dalam konteks profesionalisme, UU ASN memberlakukan sistem merit (sistem berdasarkan kompetensi) yang artinya ASN adalah jabatan profesional yang menuntut persaingan dalam kompetensi, sehingga semakin ASN bisa diandalkan maka ASN akan semakin mendapatkan penghargaan dalam bentuk jabatan atau pendapatan.

Maka dengan sendirinya, ASN sebagai entitas adalah ASN yang merdeka , profesional dan sejahtera sehingga ASN akan fokus kepada tugas utamanya yaitu menjadi mesin birokrasi yang menjadi bagian dari pemerintahan efektif yang berorientasi untuk melayani publik.

Sudah bukan jamannya lagi ketika kita menjalankan proses demokrasi melalui Pemilu atau Pilkada, kita melihat birokrasi kita menghadapi kesulitan dalam menempatkan diri , sehingga masuk dalam kepentingankepentingan politik dari atasannya yang pejabat politik.

Sudah bukan zamannya lagi para birokrat kita loyalitasnya mengacu kepada person-person pejabat politik tersebut,seolah bagi birokrasi atasan itu adalah segala-galanya. Sehingga ketika atasan pejabat politik itu membuat kebijakan yang politis untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya maka birokrasi kita terseret masuk dalam kesalahan tersebut.

Karena dalam UU ASN ini birokrasi diberi perlindungan oleh negara dari intervensi semacam itu. Paradigma baru birokrasi adalah ASN merupakan aparatur profesional yang kompeten , berorientasi pelayanan publik dan loyalitas terhadap negara dan aturan perundang-undangan.

Begitu penting dan mendasarnya

H.Tahmid Asry (Alumni MAP UGM tahun 2001)

ASN sebagai mesin birokrasi, maka jaminan netralitas, profesionalitas dan pelayanan publik itu dimulai dari proses pengangkatan jabatan , pemberhentian jabatan, atau pemutasian jabatan.

Dimana kesemua itu tidak bisa lagi dilakukan dengan semena-mena, sesuka-suka, yang dilakukan oleh atasan pejabat politik. Misalnya seorang Menteri tidak bisa lagi seenaknya mengangkat Dirjen, Irjen, atau Sekjen,begitu juga seorang Gubernur , Bupati/Walikota tidak bisa seenaknya mengangkat Sekda Provinsi atau Sekda Kabupaten/Kota , karena UU ASN ini mengatur untuk jabatan-jabatan ASN tersebut merupakan jabatan-jabatan terbuka dan kompetitif.

Artinya ASN tidak lagi tersekatsekat sebagai aparatur daerah atau aparatur pusat karena ASN adalah aparatur Negara Republik Indonesia yang punya hak dan kesempatan yang sama untuk melanjutkan karir dimanapun, baik di pemerintahan daerah atau di kementerian/lembaga.

Dalam pratiknya sesuai UU ASN, setiap instansi atau lembaga yang memerlukan pengisian jabatan tinggi tersebut, wajib membentuk panitia seleksi, dimana panitia seleksi itu juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ada dalam UU ASN ini.

Dalam tugas panitia seleksi, ia menyusun syarat pendidikan, syarat kepangkatan, syarat pengalaman jabatan bagi para calon untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon yang akan diseleksi. Lalu panitia seleksi diwajibkan untuk mengumukan kepada publik sebagai lowongan jabatan yang terbuka dan kompetitif.

Kesemua yang dilakukan oleh panitia seleksi itu, diawasi dan dikawal prosesnya oleh lembaga KASN (komisi aparatur sipil negara) ,yang sesuai dengan UU ASN ini memiliki kewenangan untuk membatalkan proses ataupun membatalkan hasil yang dikerjakan oleh panitia seleksi jika dianggap melakukan ketidak sesuaian dengan aturan dan perundang-undangan.

KASN dalam enam bulan setelah di sah kan UU ASN harus sudah terbentuk. Keanggotaanya terdiri dari tujuh orang, dengan batas usia minimal 50 tahun dan merupakan WNI tanpa memandang asal usul latar belakang nya, sehingga semua warga negara Indonesia yang mampu, diberikan kesempatan tanpa ada dikotomi.

Untuk menjaga objektifitas, netralitas dan professional, maka syarat menjadi anggota KASN adalah ia harus menanggalkan segala latar belakangnya itu semua, dan mundur dalam jabatan apapun. Adapun untuk usia anggota KASN minimal 50 tahun, DPR dan pemerintah pada saat membahas UU ASN, menginginkan agar anggota KASN harus person yang sudah memiliki pengalaman dalam

mengelola SDM dalam jabatan-jabatan pekerjaannya , sehingga tidak hanya teori tapi juga sudah mempraktekkan keilmuannya.

Fokus kerja KASN adalah untuk mengawasi dan mengawal pengisian jabatan-jabatan tinggi di kementerian/ lembaga dan provinsi, kab/kota yang mana jabatan tersebut merupakan pengambil kebijakan seperti pada tingkatan Dirjen, Irjen, Sekjen, Sekda Provinsi dan Sekda Kab/Kota. Karena jabatan-jabatan itulah yang sangat menentukan fungsi pelayanan publik kepada rakyat secara langsung.

Dalam hal KASN ini juga terdiri dari manusia biasa, dia juga bisa semena-mena atau salah, maka dalam UU ASN ini juga kita beri ruang untuk dibentuk majelis kode etik KASN yang bersifat sementara (ad hoc), dimana pembentukannya menyesuaikan pada kasus apabila itu terjadi , semisal ada reaksi keras publik terhadap keputusan tertentu dari KASN. Anggota majelis kode etik KASN syarat usia minimal 55 tahun atas dasar harus lebih senior dalam hal pengalaman pengelolaan SDM dibanding anggota KASN. Goal dari UU ASN ini adalah tidak lain ingin mewujudkan sistem merit dalam pembinaan dan pengembangan ASN. Sistem ini akan terjamin berjalan apabila semua didasarkan atas kompetensi. Tidak bisa lagi urusan kenaikan pangkat seperti yang sekarang yaitu empat tahun naik pangkat, karena dalam UU ASN ini melarang hal itu.

Seseorang dapat naik pangkat apabila berkinerja baik atas dasar kompetensi yang dimilikinya. Dan orang yang menduduki jabatan tertentu pun setiap tahun dilakukan evaluasi kinerja, dengan cara membuat perjanjian kerja antara atasan dan bawahan dengan sejumlah hasil yang diharapkan yang harus dilakukan oleh bawahan untuk menjadi ukuran. Apabila ukuran-ukuran itu tidak tercapai maka dia masih diberikan kesempatan selama enam bulan untuk memperbaiki, tapi jika ukuran itu tetap tidak tercapai sesuai dengan perjanjian kerja, maka yang bersangkutan bisa diturunkan pada posisi yang lebih rendah.

Dalam hal usia pensiun pejabat eselon, UU sebelumnya mengatur pejabat eselon 3 pensiun di usia 56 tahun, sementara pejabat eselon 2 di usia 60 tahun dan eselon 1 pensiun di usia 62 tahun, artinya ada jeda waktu yang terlampau jauh yang bisa jadi peluang untuk terjadinya “elit birokrasi”, padahal jabatan ini adalah jabatan birokrasi yang mengacu pada sistem merit yang bersifat adil pada setiap ASN. Sehingga ada peluang untuk like and dislike kepada pejabat eselon 3, karena fakta yang terjadi selama ini pejabat eselon 3 mengerahkan segala daya dan upaya menuju eselon 2 sebelum ia pen-

siun, termasuk mengeluarkan biaya pribadi untuk memenuhi syarat kependidikan. Hal ini menjadi tidak adil karena tidak semua memiliki materi untuk biaya pendidikan. Sehingga akan mengakibatkan sistem merit tidak terjadi, karena pejabat eselon 3 yang berprestasi tidak dijamin sampai menuju eselon 2 dan seterusnya.

Untuk itulah, dalam UU ASN ini, ada perubahan usia pensiun bagi pejabat eselon 3 yang semula 56 tahun, menjadi 58 tahun, harapannya agar sistem merit berjalan dan pejabat yang berprestasi akan memperoleh peluang untuk naik ,seperti air mengalir dan tidak tersumbat, dan hal ini berlaku untuk seluruh ASN di seluruh Indonesia.

Kita harus mengapresiasi kinerja DPR – RI bersama Pemerintah yang telah mampu menghasilkan UU ASN sebagai tonggak sejarah baru birokrasi pemerintahan negara kedepan untuk lebih netral, lebih profesional, lebih melayani publik, yang tidak lagi bisa diintervensi oeleh elite politik lokal .

Dengan demikian maka loyalitas birokrasi itu bukan kepada perseorangan, kelompok elite tertentu , tapi loyalitas birokrasi kepada sistem, negara dan bangsa Republik Indonesia tercinta ini.

Kita tunggu realita pelaksanaannya apakah dapat di laksanakan secara konsekuen ataukah di lakasanakan dengan setengah hati oleh Pemerintahan Jokowi-JK alias Kabinet Kerja , mari kita husnuzzon kita tunggu dan lihat komitmen para petinggi negara ini ke depan.

Investor keluhkan ketersediaan pasokan listrik di NTB Tidak saja investor, masyarakatnya juga mengeluh

*** Jalur lingkar selatan Loteng mulai rusak Kualitas proyek patut dipertanyakan

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Rabu, 12 November 2014

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Rekrutmen Naker Operasi Pasar akan Diperbanyak PEMDA NTB telah siaga, menyusul adanya wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang rencananya akan ditetapkan bulan ini. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB sudah melakukan koordinasi untuk memperbanyak kegiatan Operasi Pasar (OP).OP ini akan dilaksanakan di titik-titik paling ramai didatangi konsumen. Kebutuhan yang disiapkan beragam, dengan harga sesuai harga yang ada di distributor.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB,Drs.H.L.ImamMaliki,MM,Sela(Suara NTB/bul) sa (11/11) mengatakan memang tidak L. Imam Maliki bisa menghindari kenaikan harga atas berkembangnya wacana kenaikan BBM yang direncanakan akhir bulan ini. Wacana itu telah berpengaruh terhadap harga-harga kebutuhan.

“Tapi untuk sementara ini masih relatif aman harganya. Namun untuk menjaga kemungkinan kenaikan harga BBM, kita akan dorong untuk dilakukan operasi pasar,” katanya. L. Imam Maliki menegaskan, OP yang direncanakan ini khususnya untuk memenuhi ketersediaan kebutuhan-kebutuhan pokok.

“Agar kenaikannya tidak begitu besar, OP kita harapkan akan menekan harganya tidak terlalu tinggi kenaikannya,” tambah L. Imam Mamilik dan mengingatkan bahwa kenaikan BBM masih sebatas wacana. Pesannya, masyarakat tidak perlu panik dengan wacana tersebut, kemudian membeli kebutuhan secara berlebihan sebelum kenaikan harga BBM ditetapkan. Gejala tersebutlah yang justru menurutnya mendorong terjadinya kenaikan harga lebih awal.

Dari sisi ketersediaan kebutuhan, ia juga menyebut jumlah barang yang tersedia cukup banyak. Dan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat untuk sembakonya. Karena dari hasil pantauan dan koordinasi dengan para distributor, stok di masing-masing distributor disebut cukup banyak.

“Berapa sih distributor di NTB ini, hanya lima dan mereka tetap kita ajak koordinasi untuk mencukupi stoknya. Mereka tetap kita awasi,” tambahnya. Beras, minyak goreng, daging, ayam, tepung dan kebutuhan lainnya sejauh ini disebut relatif tersedia. Yang terpenting menurutnya ketersediaan barang itu tercukupi. Akan sangat mengkhawatirkan jika ketersediaan barang tidak ada, karena akan mempengaruhi terhadap kenaikan harga barang. “Kalau ketersediaan barang cukup, ditambah dilakukan operasi pasar, otomatis harga bisa ditekan. Inilah yang kami terus monitor,” katanya. (bul)

Perusahaan di NTB Harus Prioritaskan Putra Daerah Mataram (Suara NTB) Pertumbuhan sektor industri di NTB saat ini terus tumbuh dan berkembang yang ditandai dengan berdirinya perusahaan-perusahaan di daerah ini.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengharapkan semua perusahaan yang beroperasi di daerah ini memprioritaskan putra daerah dalam perekrutan tenaga kerja (naker). Hal itu diungkapkan Gubernur saat membuka bursa kerja (Job Fair) tahun 2014 di Mataram, Selasa (11/11).

Menurut Gubernur, pengakomodiran tenaga kerja lokal untuk bekerja di perusahaanperusahaan yang beroperasi di daerah ini merupakan perhatian serius pemerintah daerah. Untuk itu, ia mengharapkan, perusahaan yang ada memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi tamatantamatan perguruan tinggi di daerah ini untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ditawarkan perusahaan sesuai dnegan yang dibutuhkan.

“Kalau ada misalnya persyaratan yang kurang sesuai sedikit saja, saya harap perusahaan-perusahaan tidak serta merta menolak. Tetapi bisa memberikan pelatihan sehingga yang kurang itu bisa dilengkapi,” imbuhnya.

Bahkan, kata Gubernur, pemerintah daerah sanggup untuk memberikan pelatihan-

pelatihan bagi lulusan perguruan tinggi jika perusahaan melihat masih ada beberapa persyaratan yang belum memuhi syarat dari para pencari kerja asal NTB. Sehingga, dengan pelatihan itu, kompetensi para pekerja cocok dengan yang dibutuhkan perusahaan.

Job Fair tahun 2014 ini diikuti oleh 26 perusahaan dengan 1.500 lowongan pekerjaan. Kedepan, diharapkan jumlah perusahaan dan lowongan pekerjaan yang ditawarkan semakin banyak dari tahun ini. Sehingga, para tamatan perguruan tinggi dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat masuk ke bursa kerja untuk memajukan NTB. Ditambahkan, job fair ini merupakan bentuk fasilitasi Pemprov NTB bagi para angkatan kerja di daerah ini. Fasilitasi itu artinya, pemprov memberikan ruang bagi masyarakat,

APKLI Dukung Penyelenggaraan Pasar Malam Cakranegara Mataram (Suara NTB)APKLI NTB mendukung rencana penyelenggaraan pasar malam oleh Pemkot Mataram di Jalan Selaparang, Cakranegara. Ketua APKLI NTB, Muhammad Irwan Prasetya menyampaikan pasar malam tersebut pernah diusulkan pihaknya sekitar tahun 1997-1998 lalu. “Dulu APKLI mengusulkan Jalan Selaparang itu ditutup satu arah mulai jam lima atau setelah pasar tutup sampai jam dua malam. APKLI waktu itu menyiapkan tenda seragam, genset, pertugas parkir, dan keamanan. Ternyata tidak bisa direalisasikan oleh pemerintah. Dulu namanya pasar soma (sore malam),” jelasnya.

Dengan munculnya kembali rencana tersebut, Irwan mengatakan pihaknya sangat menyambut baik. Apalagi sekarang ini banyak orang yang berminat untuk terjun ke sektor informal di Kota Mat-

aram. Hal itu dinilai menjadi kebijakan yang tepat untuk mengakomodir mereka.

Irwan mengatakan dirinya banyak didatangi para sarjana yang ingin membuat usaha kaki lima di Kota Mataram.

Mereka meminta saran dimana mereka harus berjualan.

Menurutnya saat ini angka pengangguran terus meningkat, sementara sarjana yang baru lulus perguruan tinggi terus bertambah setiap tahunnya dan tidak semua bisa terserap di sektor formal. “Akhirnya ada yang beralih ke sektor informal menjadi PKL,” ujarnya.

Jika pemerintah tidak terus gencar mencari posisi atau tempat-tempat baru untuk mengakomodir mereka, angka pengangguran akan terus membludak. “Itu (rencana pasar malam) sangat bagus dan saya dukung,” cetusnya. Ia juga mengatakan nilai transaksi dari pasar kaget seperti itu sangat tinggi sehingga berdampak

pada perekonomian waga.

Irwan juga mengusulkan agar Pemkot Mataram bisa melibatkan APKLI dalam menyusun rencana ini, sehingga pihaknya bisa mengumpulkan para pedagang dan menyosialisasikan rencana Pemkot Mataram ini. Ia juga menyarankan sebelum pasar malam ini dilaksanakan, Pemkot Mataram juga harus melakukan kajian dari segala aspek.

Sementara itu Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menilai rencana menggelar kegiatan pasar malam untuk mengakomodir para PKL yang berada di zona merah sebagai terobosan yang baik untuk menata keberadaan sektor informal ini. “Gagasannya bagus. Kemudian ini juga bisa menjadi terobosan untuk melokalisir para PKL pada jam-jam tertentu,” ujarnya.

Pasar malam ini rencananya untuk mengakomodir para PKL yang ada di Jalan AA Gde

11

Ngurah, Jalan Pejanggik, maupun Jalan Panca Usaha.

Berdasarkan Perda RTRW Kota Mataram, khususnya Jalan AA Gde Ngurah masuk dalam zona merah PKL. Jika nantinya kegiatan pasar malam ini berhasil, Mohan mengatakan bisa diduplikasi di wilayah lain yang keberadaan sektor informalnya cukup banyak. Tapi sebelum mulai dilaksanakan, Mohan mengatakan diperlukan kajian mendalam terkait hal itu dengan melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Dinas Kebersihan, Diskoperindag (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan), dan dinas lainnya serta Camat Cakranegara sebagai penggagas pasar malam.

Hal yang juga harus menjadi pertimbangan adalah pengalihan arus lalu lintas karena berdasarkan rencana Jalan Selaparang akan ditutup dan tidak bisa dilewati kendaraan pada saat pasar malam berlangsung.

“Ruang parkir juga harus dipikirkan, harus ada zona parkir memadai,” ujarnya. (ynt)

(Suara NTB/nas)

BERBINCANG - Gubernur NTB DrTGH. M. Zainul Majdi sedang berbincang dengan pencari kerja di arena Job Fair Mataram, Selasa (11/11). menyiapkan peraturan yang gan sebaik-baiknya. Disisi yang agak terbatas,” ungkapnya.

Gubernur mengatakan, tahun baik dan mempertemukan para lain, semakin majunya perekonopihak yang berkepentingan su- mian di NTB ini juga semakin lalu pada kegiatan job fair serupaya proses pembangunan di memperluas sektor usaha. Ini pa sekitar 400 lowongan kerja tak bentuk fasilitasi nyata pemprov. terisi alias pelamar tak memenudaerah ini berjalan lancar.

“Kadang-kadang mereka Salah satu isu yang kita tangani hi persyaratan yang dibutuhkan. tidak tahu mesti kemana, ber- terus menerus adalah pemenu- Artinya, lembaga pendidikan di hubungan dengan siapa, maka han keperluan dari agkatan ker- NTB harus punya orientasi sujob fair ini memberi ruang bagi ja kita. Angkatan kerja kita be- paya lulusannya bisa terserap adik-adik kita untuk bekerja den- sar kemudian lapangan kerja oleh lapangan pekerjaan. (nas)

D’Praya Hotel

Layanan Restoran yang Nyaman dan Prima Praya (Suara NTB) Memberikan pelayanan restoran yang nyaman dan prima merupakan salah satu komitmen manajemen D’Praya Lombok Hotel Penujak. Selain tetap eksis menyajikan makanan-makanan khas Lombok dalam menu yang ditawarkan.

Karena bagaimanapun menarik menu manakan yang ditawarkan, tidak akan berarti jika tidak didukung dengan pelayanan restoran yang prima.

“Layanan restoran yang nyaman dan prima salah satu komitmen kami. Dengan begitu, dijamin para tamu bisa memperoleh kepuasan. Baik dari sisi makanan yang ada, maupun sisi pelayananya,” ungkap Chef D’Praya Lombok Hotel, Juvry Rembet.

Untuk urusan yang satu ini, D’Praya Lombok Hotel pun tidak mau setengah-setengah memberikan pelayanan. Dimana layanan restoran tetap dibuka selama 24 jam. Dan, para chef yang ada tetap stand by. Sehingga para tamu bisa menikmati makanan yang diinginkan, kapanpun diinginkan. Tentunya dalam kondisi masih hangat. “Kapanpun para tamu butuh menikmati makanan, kita siap melayani sepenuhnya,” tegas Juvry.

Dari sisi kenyamanan

DIJUAL DI JUAL TEMPAT USAHA LOKASI PINGGIR JALAN UTAMA KLU LENGKAP DENGAN ASET YANG ADA LT 20 ARE LB 228 DAPATKAN KEUNTUNGAN 30JT TIAP BULAN STATUS SHM+IMB HARGA BAGUS SIAPA CEPAT DIA DAPAT HUB.081805000055

KULIAH KULIAH SINGKAT JALUR KHUSUS CEPAT MENYANDANG GELAR S1/S2 SEMUA JURUSAN TERAKREDITASI BAN-PT. HUBUNGI : EDI.HP. 085212434374

MEBEL

MEBEL

(Suara NTB/kir)

KOLAM RENANG - Pemandangan ke kolam renang dari salah satu sudut restoran D’Praya Hotel Lombok, Penujak, Loteng. restoran, tidak ada yang perlu diragukan. Dengan ruang restoran yang luas, para tamu bakal lebih leluasa menikmati hidangan yang disajikan.

Tanpa harus merasa terganggu dengan tamu lain. Namun bagi tamu yang tidak suka berada di dalam ruangan, D’Praya Lombok Hotel juga menyiapkan meja makan di luar restoran.

“Ada beberapa meja makan di luar restoran yang disiapkan. Kelebihannya di sini, para tamu bisa menikmati view pool (kolam renang) langsung dari meja makan,” sebutnya.

Jadi sembari menikmati makanan yang disajikan, tamu juga bisa menikmati pemandangan kolam renang. Sehing-

RUPA-RUPA

ga ada sensasi tersendiri yang bisa diperoleh para tamu. Itu semua memang sengaja disiapkan bagi para tamu D’Praya Lombok Hotel. (kir)

SUARA NTB Rabu, 12 November 2014

POLHUKAM

Halaman 8

SIAGA

Telisik Faktor X KOMISI Kejaksaan (Komjak) ditasbihkan hadir untuk mengawasi perilaku jaksa di seluruh Indonesia untuk semua bidang. Tapi untuk menjangkau pengawasan yang radiusnya luas itu, pihak Komjak mengaku masih jauh dari harapan. Belum lagi menelisik lebih teknis, apakah ada unsur kongkalikong dalam penanganan sebuah perkara, terkecuali ada laporan terkait indikasi faktor X. Faktor X ini disebut Anggota Komisi Kejaksaan RI, Akhiar Salmi, SH sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh oknum jaksa untuk mejerat pidana orang, demi keuntungan pribadi. Akan tetapi faktor yang diluar ketentuan yuridis atas dasar kepentingan subjektif jaksa ini, tidak akan begitu saja bisa ditemukan jika tidak ada pengaduan dari masyarakat. “Kami tidak mungkin menjangkau semua daerah yang luas ini, ada ratusan kejari, ada puluhan kejati, tidak akan kami bisa pantau kecuali ada pengaduan dari masyarakat,” terang Akhiar, ditemui Suara NTB usai dialog dengan berbagai kalangan di Hotel Pratama Mataram.

Bahwa yang dilihat kasat mata oleh masyarakat, memang selalu melihat ada indikasi penyimpangan atau kesengajaan dari oknum jaksa dalam hal penerapan hukum. Misalnya, dalam menuntut, menahan, mengeksekusi seseorang, selalu dinilai ada kepentingan. Diurainya, dalam KUHP untuk tindak pidana umum atau pada konteks Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi, disebutnya, tidak ada larangan jaksa untuk menerapkan subjektivitas atau keyakinan.

Dalam tuntutan perkara tindak pidana korupsi, ketika semua kasus di NTB didomasi dengan tuntutan subsidair daripada menerapkan primair, maka ukurannya menurut dia jelas. “Ada keyakinan dari Jaksa, sehingga menerapkan subsidair dalam tuntutannya. Kecuali ada faktor X, misalnya masyarakat mencurigai ada sesuatu di balik tuntutan rendah itu, maka laporkan ke kami. Tapi harus didukung bukti juga, setidaknya jadi dasar kami bertindak,” tegasnya.

Demikian halnya dalam hal menahan tersangka atau mengeksekusi terpidana. Semua berpulang pada keyakinan Kejaksaan didukung fakta yuridis dan aturan berlaku.

Toh juga menurutnya, semua penerapan hukum itu diketahui oleh atasnnya, sehingga jaksa sebagai bawahan dalam hal eksekutor akan bertindak sesuai aturan. (ars)

(Suara NTB/ars)

BANTAH - Ahmed Abdelhafiz Ali Mohammed asal Mesir membantah melakukan pelanggaran keimgirasian saat diwawancarai wartawan, Selasa kemarin.

Diduga Rekrut TKI, Warga Mesir Diamankan Imigrasi Mataram (Suara NTB) Ahmed Abdelhafiz Ali Mohammed asal Mesir terpaksa diamankan petugas Imigrasi Mataram. Dia dilaporkan melakukan kegiatan ilegal di Lombok Tengah, dengan merekrut TKI untuk dipekerjakan di Timur Tengah. Hingga kini Ahmed masih dalam pemeriksaan intensif, jika cukup bukti pelanggarannya, maka akan dideportasi.

Ahmed sebelumnya diamankan di Polres Lombok Tengah setelah dijemput dari Hotel Wismadana Praya. Kemudian tim dari Imigrasi men-

jemput Ahmed Jumat (7/11) lalu dari Polres. “Sekarang yang bersangkutan masih di ruang pemeriksaan,” kata Kasi Wasdakim Kantor Imigrasi Mataram, R. Indra Akbariansyah, SH, Selasa (11/ 11).

Dugaan awal, Ahmed melakukan pelanggaran dokumen Kartu Izin Tinggal Sementara (Kitas). Sebab ia terdaftar dalam Kitas di Imigrasi Bandung Jawa Barat, namun melakukan kegiatan di Lombok. “Dugaan sementara kami, dia merekrut warga di Lombok Tengah untuk men-

jadi TKI. Tidak hanya laki – laki, sebagian yang direkrut adalah perempuan untuk menjadi TKW,” terang Indra.

Meski sementara pelanggaran dokumen izin tinggal sudah ditemukan, timnya masih mendalami kebenaran pelanggaran izin kerja, karena yang bersangkutan melakukan kegiatan atau pekerjaan.

Sebenarnya tidak hanya Ahmed, ada warga Mesir lainnya yang diduga terlibat. Saat itu bersama sama dengan Ahmed, namun sejak penangkapan itu, rekannya raib.

“Sekarang rekan Ahmed

Akhiar Salmi

Terkait Sengketa Lahan Bambu Runcing

Polda Tetapkan Dua Tersangka Loteng Didorong Punya BNN Kabupaten Praya (Suara NTB) Ancaman akan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dalam beberapa tahun terakhir semakin besar. Terlebih kini dengan adanya Bandara Internasional Lombok (BIL) serta makin pesatnya laju pembangunan didaerah ini, membuat Loteng menjadi salah satu daerah incaran bagi para pengedar narkoba. Untuk itu, Loteng dipandang perlu memiliki Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten.

“Kita dorong itu, supaya Loteng punya bisa punya BNN kabupaten. Mengingat ancaman akan peredaran narkoba yang cukup besar di daerah ini,” sebut Kepala BNN NTB, Kombes. Pol. Mufti Djusnir, Apt. M.Si., kepada wartawan, usia memberikan materi bahaya narkoba kepada pimpinan Pondok Pesantren (ponpes) Loteng, di aula Aerotel Praya, Senin (11/11) kemarin.

Mufti mengaku sampai saat ini baru Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang sudah memiliki BNN kabupaten. Sementara kabupaten dan kota lainnya, termasuk Loteng sendiri belum punya. Padahal, untuk bisa menekan peredaran narkoba butuh upaya-upaya yang terorganisir dengan baik. Salah satunya dengan membentuk lembaga khusus seperti BNN tersebut.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang mendorong ancaman peredaran narkoba di Loteng cukup besar. Bahkan ancaman tersebut, ke depan diprediksikan bakal semakin kuat.

Jika tidak segera dilakukan upaya-upaya antisipasi serta penanggulangan peredaran narkoba itu sendiri.

Ia mengatakan, pengedar narkoba dalam membangun pasar narkoba biasanya mengincar daerah-daerah yang baru berkembang. Kemudian kondisi taraf ekonomi masyakaratnya juga belum begitu baik. Sehingga dengan iming-iming besar, para pengedar narkoba membujuk dan mempengaruhi masyarakat didaerah tersebut sebagai pengedar narkoba.

“Nah, beberapa ciri atau kondisi daerah yang menjadi incaran pengedar narkoba dimiliki Loteng. Sehingga bisa diprediksikan kalau Loteng memang menjadi salah satu pasar incaran para pelaku dan peredaran narkoba,” imbuhnya. Hal itulah yang perlu dicegah. Tentunya dengan peran serta semua pihak. Karena mencegah peredaran narkoba bukan hanya tanggung jawab beberapa pihak saja tetapi semua pihak.

Dalam hal pembentukan BNN kabupaten di Loteng, pihaknya sangat berharap peran serta aktif serta kepedulian pemerintah daerah setempat. Untuk mau menggerakkan elemen masyarakatnya. Untuk membentuk BNN di tingkat kabupaten. Layaknya Kota Mataram dan KSB yang sudah punya BNN kabupaten lebih dulu. (kir) Mufti Djusnir

Mataram (Suara NTB) Dibalik proses perdata lahan Bambu Runcing yang akhirnya dimenangkan Polda NTB, korps adhyaksa itu juga melakukan penyidikan untuk tindak pidana umum. Ada dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dua orang yang tidak disebutkan inisialnya itu, dituduh menjual tanah dengan status aset negara.

“Dua orang tersangka sudah kami tetapkan, satu sudah meninggal, satu lagi masih buron,” kata Kapolda NTB Brigjen Pol. Srijono usai memberikan tali asih kepada sejumlah warga yang merelekan tanahnya dieksekusi, Selasa (11/11). Dua tersangka itu ditetapkan setelah jajaran Polda NTB menelisik ada indikasi itikad tidak baik dari sebagian warga yang tinggal di sana, dengan tidak mau keluar dari lahan seluas 62 are itu, padahal putusan MA memenangkan Polda NTB. Dari penelusuran itu, mengerucut pada dua orang yang diduga menjual tanah itu kepada orang lain, padahal statusnya tanah negara. “Tuduhannya menjual tanah negara,” tegas Kapolda di kompleks Bambu Runcing yang berlokasi di Kelurahan Taman Sari, Ampenan Mataram itu.

Penyelidikan untuk kasus tindak pidana umum tidak akan selesai sampai disana. Menurut Kapolda, kasus ini akan terus diusut jika masih ada warga yang bertahan. Kepada oknum warga yang bertahan itu, akan dijerat dengan Pasal 480 KUHP tentang penadah, karena terindikasi masih ada yang menjual tanah tersebut, padahal bukan miliknya.

Kapolda Berikan Tali Asih Disisi lain, jika sehari se-

(Suara NTB/ars)

DANA TALI ASIH - Salah seorang warga menerima dana tali asih dari Kapolda NTB Brigjen Pol Srijono, Selasa kemarin. belumnya puluhan warga kompleks Bambu Runcing demo menolak dieksekusi Polda NTB, sebagian warga menerima dana tali asih. Tercatat ada sembilan warga Selasa pagi kemarin menerima dana tali asih itu langsung dari Masing – masing warga yang merelakan bangunannya digusur itu, menerima bantuan sebesar Rp 10 juta. Dana itu sebagai kompensasi tanah dan bangunan yang ditempati puluhan tahun dan terpaksa ditinggalkan setelah Polda NTB menang hingga tingkat kasasi. “Intinya hari ini kami berikan tali asih Rp 10 juta kepada warga yang mau

menyerahkan tanah itu dengan baik baik,” kata Kapolda di lokasi Bambu Runcing.

Meski hanya kegiatan penyerahan tali asih, namun puluhan aparat keamanan disiagakan di lokasi. Kapolda NTB juga didampingi sejumlah pejabat utama Polda NTB lainnya dan dari Polres Mataram.

Pada kesempatan itu Srijono sempat berdialog dengan sejumlah warga lainnya.

Pendekatan itu menurut Kapolda, sekaligus sebagai sosialisasi agar warga mau menyerahkan sukarela lahan yang diklaim dulunya asrama Polri itu. Sehingga proses eksekusi berjalan lebih mudah. (ars)

Tekan Peredaran Narkoba

BNN NTB Gandeng Pimpinan Ponpes Praya (Suara NTB) Peredaran narkoba di wilayah NTB umum dan Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pada khususnya diyakini telah menyentuh berbagai lini kehidupan masyarakat di berbagai tingkatan. Bagaimana tidak, narkoba kini tidak hanya beredar di kalangan menengah ke atas. Tetapi sudah merambah kalangan bawah. Lebih ironis, narkoba juga sudah merambah kalangan santri di lingkungan pondok pesantren (ponpes).

Ironi memang, Ponpes yang selama ini mengajarkan kepada para santrinya untuk selalu berpegang teguh pada ajaran agama.

Justru kini mulai tercemar peredaran narkoba. Hal itu menunjukkan, kalau peredaran narkoba nyatanya sudah berhasil menembus tembok-tembok normal agama yang memang begitu kental

dan menjadi ciri khas pondok pesantren. “Jangan salah, para santri dikalangan pondok pesantren juga akan yang terlibat narkoba,” aku Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN) NTB, Kombes.

Pol. Mufti Djusnir, Apt.M.Si., Selasa (11/11) kemarin.

Berangkat dari persoalan tersebut, kata Mufti, berbagai upaya pun dilakukan pihaknya.

Dalam menekan peredaran narkoba. Khususnya di kalangan santri. Supaya tidak semakin luas dan parah. Salah satunya dengan mengandeng para pimpinan pondok pesantren. Untuk membantu mencegah peredaran narkoba di kalangan santri.

“Jadi kita hari ini (Selasa kemarin) sudah membuat komitmen dengan para pimpinan ponpes yang ada di Loteng, untuk sama-sama berupaya menekan peredaran narkoba,” se-

butnya. Dan, untuk bisa membantu mencegah peredaran narkoba dikalangan santri, maka pemahanan akan bahaya narkoba termasuk jenis-jenis narkoba, kepada para pimpinan ponpes perlu lebih diperkuat.

Mengingat, diakui atau tidak, para pimpinan Ponpes juga banyak yang belum begitu memahami apa dan bagaimana narkoba.

“Kalau pengetahuan dan pemahanan akan narkoba sudah baik, maka paling tidak para pimpinan ponpes bisa turut serta membantu mencegah peredaran narkoba.

Minimal di lingkungan ponpesnya sendiri,” ujarnya.

Karena bagaimanapun juga, pihaknya tentu tidak akan bisa bekerja sendiri dalam menekan peredaran narkoba. Jika tidak didukung peran serta aktif semua pihak. Terutama para pimpinan ponpes. (kir)

masih kami cari keberadaannya,” terang Indra.

Tidak hanya rekan Ahmed, masih diselidiki juga peran warga lokal setempat. Karena dicurigai ada yang menuntunnya mengenal medan dan sasaran warga yang akan direkrut. “Artinya dia tidak bekerja sendiri, kecurigaan kami ada warga lokal. Ini masih kami cari,” ulasnya.

Dalam proses penyelidikan Ahmed, timnya masih kesulitan karena yang bersangkutan masih bungkam. Bahkan sejak diamankan, terus mogok makan. Imigrasi hingga kini

masih menunggu kehadiran istri Ahmed yang asli Bandung,untuk dimintai keterangan juga.

Sementara Ahmed yang ditemui wartawan di ruangan pemeriksaan, membantah melakukan kegiatan perekrutan. Ia berada di Lombok Tengah hanya untuk kegaitan berkaitan dengan transaksi keuangan, namun tidak dijelaskannya secara detail transaksi dimaksud. “Apa salah saya? Saya tidak melakukan pelanggaran apa – apa,” jawabnya saat ditanya wartawan. (ars)

PKS dan PBB Bentuk Fraksi Gabungan Baru Giri Menang (Suara NTB ) – PKS dan PBB yang sebelumnya masuk Fraksi Demokrasi Keadilan Rakyat bersama Partai Hanura dan Demokrat, memilih membuat fraksi gabungan baru yang dinamakan fraksi bintang keadilan sejahtera. Fraksi ini menambah satu fraksi gabungan di DPRD menjadi sembilan. Tujuh fraksi murni dan dua fraksi gabungan Hal ini dikatakan anggota DPRD Lobar, H. Wahid Syahril kemarin. “Tadinya PKS dan PBB bersama demokrat dan hanura tergabung dalam fraksi demokrasi keadilan rakyat, memilih membuat fraksi gabungan, untuk lebih efektif,” terang Wahid.

Sebelumnya fraksi gabungan demokrasi keadilan rakyat berjumlah sembilan anggota, namun PBB dan PKS bernisiatif membuat fraksi gabungan baru sehingga total jumlah anggota pada fraksi gabungan ini terdiri dari PKS tiga orang dan PBB dua orang.

Ia menampik jika pembentukan fraksi baru ini karena perpecahan atau ada persoalan di internal fraksi, namun hanya untuk efektivitas.

Hal ini sudah didiskusi kan panjang lebar dengan PBB dan termasuk dengan Demokrat serta Hanura. Lantas mengapa pembentukan fraksi baru ini terkesan terlambat?, menurut Wahid, karena hanya untuk efektivitas kerja saja, namun hal ini jelasnya tidak melanggar aturan dan sesuai atuan. Karena ketentuan maksimal diperbolehkan dua fraksi gabungan. Fraksi ini diketuai dirinya dan wakil ketua dijabat Hj Nurul Adha.

Fraksi di DPRD Lobar ada Sembilan fraksi, tujuh murni dan dua fraksi gabungan.

Jumlah fraksi ini lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya. Informasi yang diserap wartawan tanda-tanda persaingan antara fraksi pun mulai tampak, khususnya saat pembahasan APBD dan kegiatan lainnya. (her)

Buntut Pemecatan Sepihak

DPC KLU Tuding DPW Tak Taat Ulama

Sopian

(Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) Pemecatan 8 pengurus DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten/Kota oleh Ketua DPW PPP NTB, Hj. Wartiah dan Sekumnya, Muzihir, tidak sah. Pasalnya, pemecatan yang dilakukan terhadap sejumlah pengurus itu tidak berdasarkan pada aturan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Sebaliknya pemecatan itu murni karena “nafsu” kekuasaan DPW. Demikian ditegaskan Ketua DPC PPP KLU, Sopian (Lamajidho), SIP., kepada wartawan di Tanjung, Selasa (11/11).

Sampai hari ini, Sopian menganggap dirinya masih menjabat sebagai Ketua DPC PPP KLU, meski beredar kabar dirinya termasuk figur yang tidak disukai oleh Wartiah.

“Sampai sekarang saya

masih Ketua, karena sejak dinyatakan dipecat, Wartiah belum bisa memberikan surat pemecatan. Lagi pula, untuk memecat pengurus di daerah, seharusnya Ketua DPW meminta pertimbangan Majelis Pertimbangan DPW. Kenapa tidak minta pendapat ke Majelis?” tanyanya.

Pemecatan sepihak yang diklaim oleh Wartiah menurut Sopian, tidak melalui alur yang ditetapkan dalam AD/ ART. Dalam hal ini, pihak internal PAC di DPC PPP KLU sama sekali belum pernah menggelar rapat internal di DPC untuk mengganti dirinya melalui Muscablub. Sebaliknya ia mensinyalir, Wartiah telah mengirim orang-orangnya ke KLU untuk mengobok-obok kepengurusan PAC yang ada di KLU. Menurut Sopian, Wartiah tidak menerapkan keputusan politik yang berlaku umum, di mana setiap pelanggaran seharusnya ditindak. Dalam kasus pemecatan ini, alasan DPW mengambil keputusan lantaran sejumlah pengurus DPC berangkat ke Jakarta untuk menghadiri Muktamar DPP. Anehnya diantara yang memberikan rekomendasi justru tidak dipecat.

“Wartiah tidak pernah bicara anggaran dasar. Jika karena alasan hadir di Muktamar, kenapa Ketua Lombok tengah dipecat, padahal dia yang memberi mandat Sekretarisnya untuk berangkat. Dan kenapa pengurus Lombok Timur, Kota Mataram dipecat padahal alasannya sama dengan Lombok Tengah,” tanyanya lagi. (ari)

SUARA NTB Rabu, 12 November 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Objek Wisata Lotim Minim Penataan Judul Penulis Penerbit Halaman Tahun Terbit ISBN

: Titik Nol; Makna Sebuah Perjalanan : Agustinus Wibowo : Gramedia Pustaka Utama : 568 : 2013 : 978-979-22-9271-8

Tentang ’’Safarnama’’ yang Tak Biasa BEBERAPA tahun belakangan ini, di rak-rak toko buku banyak kita temukan buku yang mengisahkan tentang catatan pengembaraan para pejalan ke berbagai belahan bumi, baik di nusantara maupun mancanegara. Dari yang terdekat dari Indonesia, sampai di tempat terjauh di bumi. Traveling mulai menjadi tren yang cukup berkembang, apalagi setelah muncul penerbangam dengan harga tiket yang cukup fantastis murahnya (budget airlines).

Liburan ke luar negeri kerap menjadi pilihan, bahkan karena jauh lebih murah tiketnya dibandingkan misalnya kita berlibur ke ujung timur Indonesia.

Berwisata ke luar negeri tak hanya bisa dilakukan orang-orang dengan penghasilan tinggi, tapi karyawan dengan gaji pas-pasan di atas UMP lebih sedikit pun bisa menikmati liburan ke luar negeri.

Banyaknya buku panduan traveling belakangan ini bermacammacam jenisnya. Ada panduan traveling dengan biaya terbatas, tips-tips bagi para pejalan lengkap dengan rincian biaya, ada juga buku cerita perjalanan yang diceritakan dengan renyah dan kocak.

Titik Nol, buku tebal lima ratus halaman lebih ini bukan jenis buku panduan bagaimana menembus suatu negara dengan berbagai rincian biaya, tapi buku ini adalah tentang safarnama yang tak biasa. Safarnama adalah bahasa Persia yang berarti catatan perjalanan. Kenapa ini tak biasa? Karena safarnama ini tak sekadar menceritakan keelokan tempat-tempat yang dikunjungi penulis, tapj perjuangan bagaimana sampai di tempat-tempat yang dicitacitakan Ming, panggilan Agustinus ke negara impiannya. Tujuan perjalanan bagi Ming sejatinya adalah bukan pada tujuan, tapi proses bagaimana ia berusaha menuju tempat yang dimimpikannya. Esensi itulah yang coba disampaikan dalam buku ini.

Agustinus bermimpi menjadi petualang, pengelana sampai ke benua Afrika melalui jalur darat. Demi mimpinya, karier gemilang yang menanti pascakelulusannya dari universitas nomor satu di Tiongkok ia abaikan. Jalan hidup yang ia pilih justru menjemput impiannya meski orang tuanya jelas kecewa dengan keputusannya. Berkelana dipilihnya, mencoba mengais dan memenukan sesuatu, sesuatu yang abstrak yang hanya bisa dirasakan melalui perjalanan.

Negara tujuan pengembaraannya ini pun yang anti mainstream.

Buku ini merupakan ceceran safarnama pria kelahiran Jawa Timur jni ke Nepal, India, pelosok Pakistan, dan Afghanistan yang pernah diposting di blog pribadinya. Tentunya dalam safarnama ini pembaca tidak hanya disuguhkan deskripsi keindahan tempattempat yang dikunjungi penulis. Tapi juga pengalaman-pengalaman buruk penulis yang diceritakan secara jujur dalam buku ini seperti upaya pelecehan seksual dari seorang laki-laki di Pakistan, terjebak dalam sebuah kericuhan demonstrasi di Pakistan, perampokan, dan pengalaman interaksi penulis dengan para penduduk lokal yang bisa memperkaya rasa dan empati kita.

Petualangan paling gila dituliskan Agustinus adalah pada saat berkeliling Afghanistan dengan menumpang truk. Dalam kondisi tak pernah mandi berhari-hari, wajah kotor tertutup debu, berkomunikasi dalam bahasa lokal setempat, bahkan tidur di lantai kedai teh di daerah yang sangat terpencil. Bahkan ia pun menjadi akrab dengan suara ledakan bom di negara itu. Kendati negara itu dipenuhi konflik dengan ledakan bom yang setiap waktu menghantam, ia sangat menikmati. Baginya, negeri itu penuh kejutan.

Agustinus juga sempat menjadi fotografer di sebuah media di Kabul, ibukota Afghanistan demi menyambung hidup dan menambah pundi keuangannya untuk biaya melanjutkan mimpinya ke negara di kawasan Asia Tengah.

Tapi pada akhirnya ia harus kembali ke Indonesia. Meskipun dilematis baginya, tapi kepulangannya itu untuk menunjukkan bakti kepada ibundanya yang tengah berjuang melawan penyakit kanker. Buku ini layak untuk dimasukkan dalam daftar bacaan yang wajib dibaca. Sayangnya, penjilidan buku ini sepertinya kurang maksimal karena beberapa halaman banyak yang lepas sehingga pembaca perlu lebih hati-hati membolak-balik halaman. (ynt)

Selong (Suara NTB)Lombok Timur (Lotim) memiliki objek wisata alam yang sangat indah.

Banyak lokasi wisata Lotim yang belum diketahui. Hal ini tergambar dari hasil jepretan kamera peserta Lomba Fotografi yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lotim. Dari objek wisata yang terlihat itu pula diakui banyak belum tertata dengan baik.

Hal ini diakui Kepala Bidang Pemasaran dan Pengembangan Sumber Daya Wisata (PPSDW) Disbudpar Lotim, Supriyadi, Selasa (11/11). Dia menyebut sengaja pihaknya melombakan hasil karya fotorgrafi yang mengangkat objek-objek wisata yang selama ini belum pernah terekspos di media.

“Inilah yang menjadi salah satu tujuan kita menemukan lokasi wisata yang selama ini kita tidak tahu,” ucapnya. Sebanyak 32 orang peserta yang daftar mengikuti ajang fotografer ini. “Kita lihat me-

mang banyak yang kita tidak tahu,” pengakuan Supriyadi.

Tidak saja objek wisata alam yang coba digali melalui kegiatan fotografi itu. Disebutkan juga ada penampilan karya gambar kuliner-kuliner khas masyarakat Lombok Timur. “Tidak saja pantai, kuliner juga,” imbuhnya.

Hasil buah karya para fotografer lanjutnya akan menjadi bahan promosi kepariwisataan dan budaya di Lotim. Pemenang juara satu oleh Budpar diberikan hadiah Rp 1,2 juta, juara 2 Rp 1 juta dan juara 3 Rp 800 ribu.

“Hari ini (kemarin-red) kita lakukan penjurian,” sebutnya.

Kegiatan lomba fotografi objek wisata dicanangkan Disbudbar akan menjadi salah satu kalender kegiatan rutin. Hal ini disadari karena sejauh ini masih minim pengungkapan dan pendataan terhadap objek wisata yang selanjutnya akan jadi bahan objek-objek yang dipasarkan.

Ditambahkan, Lotim memiliki cukup banyak objek.

Dari wilayah timur berupa gili, deretan pantai indah, wisata pegunungan dan air terjun yang memukau. (rus)

(Suara NTB/rus)

FOTOGRAFI - Kabid Pemasaran Destinasi Wisata, Supriyadi menunjukkan salah satu hasi lomba fotografi destinasi wisata Lotim, Selasa (11/11).

(Suara NTB/met)

RUSA - Seekor rusa yang telah mati dan diawetkan untuk mengisi pajangan di ruang pameran koleksi Museum Negeri NTB. Rusa menjadi salah satu kekayaan fauna di NTB, dan bahkan rusa menjadi ikon serta menjadi lambang daerah NTB.

Museum Gelar Lomba Menulis Surat untuk Pahlawan bagi Siswa SMP Mataram (Suara NTB) Upaya memupuk dan membangkitkan kembali semangat apresiasi pemuda terhadap para pahlawan bangsa dibangun dengan menggelar Lomba menulis “Surat untuk Pahlawan” oleh Museum Negeri NTB. Menurut rencana, kegiatan itu akan berlangsung pada 20 November mendatang.

Pelaksana tugas (Plt) Museum Negeri NTB, Drs. Hafid, MM, Selasa (11/11) menjelaskan bahwa selain lomba menulis surat untuk pahlawan, kegiatan itu juga akan dirangkai dengan seminar kepahlawanan

dengan narasumber Kepala Kepolisisan Daerah (Kapolda) NTB, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, Kepala Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan, serta Ketua Legiun Veteran NTB. “Ada tiga kegiatan sebetulnya yang akan kita rangkai menjadi satu pada tanggal 20 November itu. Pertama, ada kegiatan seminar menumbuhkan semangat kepahlawanan serta membentuk pemuda berkarakter, kemudian itu tadi, lomba menulis surat untuk sang pahlawan, serta akan ada florikultur, semacam pameran bunga –

bunga langka,” katanya.

Diterangkan Hafid, lomba menulis surat untuk pahlawan akan diikuti oleh siswa SMP atau M.Ts dari tiga Kabupaten/ Kota yakni Mataram, Lombok Tengah (Loteng) dan Lombok Barat (Lobar). Masing – masing sekolah dibatasi untuk mengirim sedikitnya lima orang peserta. Sebelum mencapai acara puncak, para peserta terlebih dahulu akan diminta untuk mengirim naskah yang akan dilombakan.

“Dalam lomba itu kita harapkan para peserta membuat satu buah tulisan yang

mengulas satu orang sosok pahlawan. Jadi mereka tentunya terlebih dahulu harus mencari bahan berupa referensi tentang profil seorang pahlawan yang telah berjuang dalam medan perang untuk merebut kemerdekaan dari tangan kaum penjajah,” jelasnya.

Selain lomba tersebut pihaknya juga akan menyelenggarakan Festival FloriKultura.

Dalam festival ini, ia berharap komunitas atau petani bunga di NTB ikut berpartisipasi. Dalam hal ini, para petani bunga yang memiliki koleksi bunga – bunga langka atau bahkan bunga

unik yang telah dikreasikan dapat mengisi stand pameran yang akan disediakan di Museum.

“Sebetulnya ini adalah salah satu agenda kita dalam rangka menyambut perayaan Hari Ulang Tahun NTB yang ke-56. Selain itu kita memang ingin memupuk kembali semangat para pemuda bangsa untuk lebih mengapresiasi dan mengenang jasa para pahlawan. Kalau festival florikultura itu memang kita ingin mengakomodir produk – produk kreatif sekaligus menjadi pengisi stand pameran di Museum,” tandasnya. (met)

Gitar John Lennon Dilelang Rp 12 Miliar

(Suara NTB/ist)

COVER BUKU - Titik Nol; Makna Sebuah Perjalanan

Wigan, Inggris Sebuah gitar Gretsch yang pernah dimainkan John Lennon untuk rekaman lagu hit The Beatles “Paperback Writer” dan kemudian dihadiahkan kepada seorang saudara sepupu Lennon, akan dilelang pada harga mulai 1 juta dolar AS (Rp 12,19 miliar) dalam satu lelang di Inggris pekan ini.

Rumah lelang TracksAuction.com mengatakan instrumen Gretsch 6120 itu adalah salah satu dari gitar-gitar paling penting Lennon yang dilelang dalam 30 tahun terakhir.

“Gitar ini didatangkan langsung dari sepupu John Lennon yang diberi gitar ini oleh John Lennon pada 1967 dan sejak itu dia menjadi kolektor memorabilia The Beatles,” kata rumah lelang itu seperti dikutip Reuters.

Lennon memberikan gitar ini kepada sepupunya David Birch setahun setelah single hit yang diproduksi di studio Abbey Road di London itu.

Birch, yang tumbuh besar bersama Lennon di Liverpool, mengungkapkan dia menerima instrumen itu setelah dia bertanya pada kakak sepupunya itu apakah dia punya gitar bekas.

“Saya waktu itu agak kurang ajar meminta dia sebuah gitar dan dia memberi saya Gretsch itu dan tentu saja saya sangat

senang, sesederhana itu, sungguh. Kedengarannya agak kurang ajar tapi waktu itu tidak kurang ajar,” kata Birch (66) kepada Reuters.

Ketika ditanya mengapa dia memutuskan menjual gitar itu setelah begitu lama memilikinya, Birch menjawab, “Ya, saya kan tidak muda lagi, saya sudah memilikinya selama 47 tahun.

Dan gitar itu tergolek begitu saja di kamar tidur.”

Setelah meninggalkan gudang Gretsch di New York, gitar ini hanya terdaftar dimiliki dua orang, yakni Lennon dan Birch.

Lelang memorabilia rock dan pop pekan ini juga termasuk satu salinan “Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band” yang ditandatangani empat personel Beatles dengan tinta merah.

Yang ini diperkirakan akan dilelang pada 240 ribu dolar AS ke atas.

Yang juga dijual adalah tiga lembar catatan sekolah (lembar buku status pelanggaran ringan siswa di sekolah) Lennon sewaktu belajar di SMA Quarry Bank pada 1970-an.

Lennon bersekolah di SMA ini antara 1952 dan 1957. Pada salah satu catatan pelanggaran sekolah itu dia dihukum karena nyanyi keraskeras di sekolah. Catatan sekolah ini dihargai 6.000 poundsterling (Rp 115 juta) per lembar.

Lelang itu mulai dibuka Jumat pekan ini, demikian Reuters. (Ant/Bali Post)

(Ant/Bali Post)

PERLINDUNGAN PRIBADI - Seorang relawan medis mempraktekkan cara mengenakan pakaian peralatan perlindungan pribadi (PPE) di pusat penanganan virus Ebola yang baru dibangun di Monrovia, Liberia.

Musisi Bob Geldof Galang Dana untuk Perangi Ebola London – Musisi dan filantropis Bob Geldof yang pada 1984 mengilhami para bintang rock membuat single amal untuk Afrika, akan menggelar penggalangan dana untuk memerangi Ebola lewat versi terbaru dari lagunya.

Geldof, pentolan band new wave Irlandia, The Boomtown

Rats, membentuk supergrup Band Aid lewat single “Do They Know It’s Christmas?” tiga dekade lalu untuk mereka yang terkena kelaparan di Ethiopia.

Geldof memastikan dalam jumpa pers di London bahwa lagu tersebut akan direkam ulang.

Kali ini barisan penyanyi yang akan menyanyikannya termasuk boy band One Direction, penyanyi Ed Sheeran dan Sam Smith, tulis media massa Inggris seperti dikutip Reuters.

Lagu aslinya yang pernah menggalang dana sebesar 11 juta dolar AS itu salah satunya dinyanyikan oleh pentolan band U2 Bono, George Michael dan David Bowie. Lagu ini direkam kembali pada 1989 dan 2004.

Geldof adalah pencipta lagu ini bersama penyanyi Ultravox, Midge Ure. Lagu itu pernah menduduki puncak tangga lagu pada 1984 dan terjual jutaan kopi yang hasilnya langsung disalurkan untuk korban kelaparan di Ethiopia.

Sukses itu diikuti dengan Live Aid pada 1985, yang adalah konser transatlantik yang mampu menghimpun dana 100 juta dolar AS untuk Ethiopia.

Ebola telah membunuh 4.950 orang dari 13.000 orang yang terinfeksi virus ini sejak pecah di Afrika Barat belum lama tahun ini, yang sebagian besar di Sierra Leone, Liberia dan Guinea, demikian Reuters.

(Ant/Bali Post)

SUARA NTB Rabu, 12 November 2014

Angkat Budaya Lokal SMAN 1 Selong Lombok Timur menggelar pentas seni bagi siswa-siswi di SMAN 1 Selong, Selasa (11/11). Tujuan dari diadakannya kegiatan itu merupakan salah satu cara yang digunakan SMAN 1 Selong dalam mengangkat dan mengembangkan segala jenis kesenian yang ada di NTB pada umumnya dan Lotim pada khususnya.

Kepala SMAN 1 Selong, Abdur Rahim, S.Pd, menjelaskan, kegiatan yang dilakukan itu merupakan bukti nyata kepedulian ke(Suara NTB/yon) luarga besar SMAN 1 Selong keAbdur Rahim pada adat dan budaya lokal khususnya di Lotim. Apalagi sebentar lagi akan masuk globalisasi pasar bebas yang salah satunya bisa mempengaruhi mental dan moral siswa dari segi pakaiannya. “Ini momen yang sangat tepat dalam mengenalkan, mengangkat dan melestarikan budaya lokal itu ke dalam pendidikan formal,” terangnya.

Menurutnya, tahun 2015 mendatang, pengaruh suasana barat yang dilihat para siswa dari media-media elektronik ,baik itu dari segi pakaian dan tingkah laku akan mudah mempengaruhi mental para siswa. Diakuinya, pagelaran pentas seni ini juga sebagai ajang sosialisasi dan sumber penegasan kepada setiap remaja agar tetap mempertahan budaya dan ciri khas mereka dan tidak mudah terpengaruh dengan media-media televisi khususnya sinetron-sinetron yang sering memperlihatkan sisi negatif dalam penayangan acaranya.

Selain kegiatan itu merupakan salah satu bentuk peringatan dari 1 Muharram 1436 H dan Hari Pahlawan, kegiatan itu juga sebagai sumber pengevaluasian kegiatan-kegiatan siswa khususnya di bidang ekstra. Karena, sejauh ini SMAN 1 Selong memiliki 27 kegiatan ekstra yang eksis dan aktif sampai sekarang. “Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi para kegiatan ekstra siswa yang selama ini dilakukan dan beberapa kegiatan yang ditampilkan tadi itu merupakan beberapa kegiatan ekstra siswa kita,” paparnya.

Saat ini, ujarnya, kegiatan siswa yang dievaluasi hanya setengah dari 27 kegiatan ekstra yang ada di SMAN 1 Selong. Pada akhir tahun 2014 akan dilaksanakan lagi pengevaluasian terhadap semua kegiatan-kegiatan ekstra siswa yang berjumlah 27 itu. Tujuan dilakukannya supaya semua kegiatan-kegiatan ekstra siswa itu tetap terkoordinir dan terakomodir oleh pihak sekolah. “Nanti, pada akhir tahun kita akan tampilkan semuanya dan saya juga berharap sekali SMAN 1 Selong ini bisa go international, “harapnya. (yon)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Tunggakan Sertifikasi Guru Madrasah di Loteng Capai Rp 14 Miliar Praya (Suara NTB) Para guru madrasah negeri serta guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) belum menerima sisa pembayaran sertifikasi guru terhitug sejak tahun 2008 hingga 2013. Pasalnya, dana sertifikasi tersebut masih belum turun dari pemerintah pusat.

Demikian disampaikan Kepala Kemenag Loteng, Drs. H. Nasri Anggara, kepada Suara NTB, Selasa (11/11). Saat ini, kata Nasri, total tunggakan sisa pembayaran dana sertifikasi bagi guru madrasah dan PAI mencapai tidak kurang dari Rp 14 miliar. Jumlah itu merupakan komulasi dari sisa pembayaran sertifikasi guru madrasah dan PAI yang ada di Loteng. “Jumlah gurunya saya lupa pastinya. Tapi yang jelas mencapai ribuan orang guru,” terangnya.

Terkait persoalan tersebut,

pihaknya sudah melayangkan surat permohonan ke pemerintah pusat setelah sebelumnya dilakukan kalkulasi dan perhitungan ulang sisa pembayaran.

Hanya saja, sampai saat ini pihaknya belum memperoleh kepastian dari pemerintah pusat, perihal waktu penyelesaian tunggakan tersebut.

“Kita sudah layangkan surat ke pemerintah pusat. Jadi sekarang kita posisinya masih menunggu kejelasan,” terangnya.

Atas dasar ini, pihaknya belum bisa memberi

kepastian,perihal pembayaran sisa dan sertifikasi, karena itu sangat tergantung dari kesiapan di tingkat pusat.

Menurutnya, bukan hanya Loteng saja yang mengalami hal serupa, daerah-daerah lainnya juga mengalami hal yang sama. “Kasus ini hampir terjadi rata di semua daerah.

Jadi bukan hanya kita yang mengalami kondisi seperti ini,” ujar mantan Kepala MTsN Model 1 Praya ini.

Ia menjelaskan, dari informasi terakhir yang diterima pihaknya dari pemerintah pu-

H. Nasri Anggara

(Suara NTB/kir)

Sekolah Lapuk di Akar-Akar

Dikbudpora KLU akan Rehab Tahun 2015

Perpustakaan Kelurahan Selong

Wahana Dekatkan Diri dengan Masyarakat Selong (Suara NTB) – Untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, pihak Kelurahan Selong memanfaatkan perpustakaan yang ada di Kantor Lurah Selong.

Adanya perpustakaan di kantor lurah, masyarakat akan merasa dekat dan sering berkunjung, sehingga akan menjalin komunikasi yang baik, antara pihak kelurahan dengan masyarakat, khusus(Suara NTB/yon) Zainul Fuad Imam Boediono nya para pemuda dan pelajar yang ada di Kelurahan Selong.

Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (11/11), Lurah Selong Zainul Fuad Imam Boediono, mengatakan, perpustakaan yang ada di Kelurahan Selong selama ini banyak dimanfaatkan kepada hal yang positif oleh masyarakat khususnya para pemuda dan pelajar yang ada di Kelurahan Selong. Bahkan, akunya, setiap harinya masyarakat yang datang berkunjung ke Perpustakaan Kelurahan Selong bisa mencapai 20 sampai 30 orang dimulai dari pukul 08.00 sampai pukul 13.30 WITA. Tingginya minat masyarakat berkunjung ke perpustakaan kelurahan membuat pihak kelurahan rencananya akan terus mengembangkan perpustakaan dan menambah fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, kenyamanan dan kepuasan nantinya bisa dirasakan oleh masyarakat yang datang berkunjung. ‘’Perpustakaan Kelurahan Selong sendiri saat ini memiliki fasilitas dengan tiga internet dan 719 jenis koleksi buku dari berbagai macam judul. Yang menjadi kendala kita adalah keterbatasan waktu,” akunya.

Zainul berharap, keberadaan perpustakaan kelurahan itu, nantinya bisa menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat setempat. Ia menambahkan, beberapa waktu lalu, pihak kelurahan sudah mengirim Kepala Perpustakaan Kelurahan Selong ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan. Tujuan dari dilakukannya upaya itu agar tenaga administrasi yang ada di perpustkaan Kelurahan Selong memiliki pengetahuan yang lebih mendalam terkait dengan bagaimana cara mengelola perpustakaan dengan baik. Ia juga mengimbau kepada masyarakat supaya tidak sungkan datang berkunjung ke kelurahan dan membaca buku di perpustakaan. (yon)

sat, dana sertifikasi tersebut sebenarnya sudah ada. Hanya saja, belum bisa dieksekusi atau dicairkan sampai saat ini, karena belum masuk dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pemerintah pusat. Karena memang aturan pencairan dana tersebut sebagai payung hukumnya belum ada.

Untuk itu, pihaknya berharap kepada para guru bisa lebih bersabar menunggu. Pihaknya bisa memahami keinginan para guru terkait dana sertifikasi, namun pihaknya tidak bisa berbuat banyak, karena itu menjadi ranah dari pemerintah pusat. “Yang penting kita sudah melakukan upaya-upaya. Persoalan kapan dana bisa dicairkan, itu tergantung kesiapan pemerintah pusat sendiri,” pungkas Nasri. (kir)

(Suara NTB/yon)

LOMBA - Menyambut HKN, Dikes Lotim menggelar lomba sikat gigi antarsiswa SD dan lomba mewarnai tingkat TK di Selong, Selasa (11/11).

Peringati HKN Ke-50

Dikes Lotim Gelar Lomba Gigi Sehat dan Mewarnai untuk Siswa Selong (Suara NTB) – Dalam upaya menciptakan masyarakat hidup besih, Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menggelar sosialisasi hidup bersih di 12 kecamatan dan 12 puskesmas. Dalam sosialisasi ini, Dikes melibatkan siswa Sekolah Dasar dalam lomba gigi sehat serta lomba sikat gigi dan lomba mewarnai untuk anak TK. Kegiatan itu merupakan salah satu kegiatan yang diagendakan oleh Dikes Lotim dalam momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang ke-50.

Kepada wartawan di Selong, Selasa (11/11), Kepala Dikes Lotim, dr. Utun Supria, M.Kes, menjelaskan, kegiatan itu merupakan salah satu bentuk peringatan HKN belum lama ini. Kegiatan itu juga menjadi salah satu preventif dan promotif yang dilakukan oleh Dikes

Lotim kepada masyarakat dan anak-anak sekolah untuk tetap menjaga kesehatan dengan memeriksa kesehatannya dan berobat. Tidak hanya itu, pihak sekolah juga harus tetap mensosialisasikan pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah segala bentuk penyakit yang bisa mengganggu kesehatan.”Kegiatan ini dilakukan supaya masyarakat sadar dalam menjaga kesehatannya,” jelasnya.

Dijelaskannya, tujuan dari diadakannya lomba sikat gigi untuk anak SD dan lomba mewarnai untuk anak TK itu sebagai ajang pengenalan kepada mereka supaya ke depannya mereka terbiasa dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas itu. Akan tetapi, dalam menerapkan semua itu kepada anak-anak SD dan TK tidak terlepas dari bimbingan orang tua dalam mensosialisasikan

kepada para siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan dan melatih jiwa seni, daya kreativitas dan mengasah daya ingat anak melalui menggambar dan mewarnai.

Selain itu, ia juga mengharapkan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Lotim agar para guru tetap mensosialisasikan kepada siswa untuk gemar mencuci tangan sebelum makan dan membiasakan diri menggosok gigi sebelum dan sesudah tidur. Sehingga, kesehatan para siswa juga tetap terjaga dan terawat. Ia menambahkan, dalam awal peringatan HKN beberapa kegiatan sudah dilaksanakan, nantinya kegiatan jalan tepat waktu dan bakti sosial juga akan dilakukan oleh Dikes Lotim di Embung Raja. “Ke depan kebiasaan menggosok gigi dan mewarnai akan terus kita asah,” ucapnya.(yon)

FH Unram Gelar Diskusi Tentang Penyelamatan Hak Masyarakat Adat Mataram (Suara NTB) Puluhan mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram) mengikuti diskusi publik tentang penyelamatan hak masyarakat adat, Selasa (11/11). Dekan Fakultas Hukum Unram Prof. Galang Asmara, menilai diskusi tentang penyelamatan hak masyarakat adat menjadi sangat penting, karena banyaknya kasus sengketa lahan masyarakat adat dengan pemerintah.

Apalagi di NTB, konflik agraria antara masyarakat adat dengan pemerintah sering terjadi seperti yang terjadi di Lombok Tengah belum lama ini.

“Artinya ini banyak persoalan hak adat masyarakat. meski kita tidak punya data konkrit tentang batasanbatasan hutan adat. Padahal di dalamnya juga sudah menjadi hak milik pihak tertentu dan perusahaan,” ujarnya.

Untuk konteks NTB, salah satu contoh tanah adat yang sering menjadi sengketa, yakni tanah pecatu. Saling klaim tanah pecatu atas nama tertentu menjadi konflik yang sering muncul di tengah-tengah masayrakat NTB. “Ini sedang marak terjadi baik tanah pecatu untuk sekolah dan masjid sering digugat

(Suara NTB/dys)

DISKUSI - Suasana diskusi yang digelar Fakultas Hukum Unram mengenai penyelamatan hak masyarakat adat, Selasa (11/11). sekarang. Seperti ada contoh sekolah yang digugat. Saya berharap,diskusi yang digelar bersama Komnas HAM ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum,” terang Guru Besar Fakultas Hukum Unram ini.

Sementara itu, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat

Nusantara (AMAN) Abdon Nababan yang didaulat menjadi narasumber pada kesempatan itu berharap pemerintah tidak lagi melakukan eksploitasi hutan atau lahan yang merupakan lahan tinggal masyarakat adat karena dianggap sebagai lahan yang tak bertuan. (dys)

Tanjung (Suara NTB) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Lombok Utara (KLU), tak membantah sejumlah bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Lombok Utara mulai menua. Tak terkecuali SDN 1 Akar-Akar yang diberitakan koran ini.

Menanggapi itu, Dikbudpora KLU mengklaim telah menyiapkan anggaran untuk rehab gedung tersebut pada tahun 2015.

Sekretaris Dikbudpora KLU, Adnan, M.Pd., Selasa (11/11), mengakui kondisi SDN 1 Akar-Akar, Kecamatan Bayan, cukup memprihatinkan. Gedung sekolah tersebut sudah sejak lama menjadi agenda perehaban.

Kendati demikian, kondisi gedung sekolah seperti dimaksud tidak dialami oleh sekolah bersangkutan saja.

“Untuk SDN 1 AkarAkar akan dianggarkan perbaikannya pada tahun 2015 mendatang, karena untuk tahun 2014, dinas lebih dulu menganggarkan perbaikan SDN 1 Pemenang yang dalam kondisi memprihatinkan,” ungkap Adnan.

SDN 1 Akar-Akar saat ini menampung siswa sebanyak 240 orang. Di satu kelas, jumlah siswanya mencapai 40 sampai 50 orang. Pertimban-

gan jumlah siswa yang padat ini, memungkinkan pihak sekolah tidak memberlakukan shift siang bagi sebagian siswa. Namun idealnya rombongan belajar harusnya dibagi 10 kelompok dengan jumlah siswa dimaksud.

Adnan sebaliknya membantah jika kebijakan Dikbudpora timpang, terkait perbaikan gedung sekolah di level SD dan sekolah menengah.

Sebagaimana temuan Komisi III DPRD di SMPN 2 Kayangan, yang diklaim mubazir akibat kelebihan ruangan, Sekdis mengatakan kesan penganggaran menumpuk untuk sekolah dimaksud. Sebenarnya kata dia, SMPN dimaksud secara kebetulan memperoleh anggaran yang berasal dari 2 sumber yakni APBN dan APBD. Menurutnya, sebelum memperoleh bantuan dari Pemda, sekolah tersebut lebih dulu mengajukan bantuan ke pusat. Karena proses di pusat cukup lama, sehingga pencairan bantuan dana APBN seolah beriringan dengan alokasi dana dari APBD. “RKB yang ada nantinya akan digunakan untuk sebagai fasilitas penunjang di sekolah bersangkutan, seperti Laboratorium dan lainnya, sehingga tidak ada ruangan yang mubazir,” demikian Sekdis Dikbudpora. (ari)

Implementasi Kurikulum 2013 di MI Masih Terkendala Buku Paket Mataram (Suara NTB) Penerapan Kurikulum 2013 di jenjang Madrasah Ibditidaiyah (MI) masih menimbulkan masalah. Salah satunya, ketersediaan buku siswa yang sampai sekarang belum terdistribusi secara menyeluruh. Padahal, ujian tengah semester sudah di depan mata.

Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Punia H. Marzuki, mengaku, selama ini siswa belajar tanpa menggunakan buku dan hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Hal ini tentu sangat menyulitkan bagi siswa terlebih Kurikulum 2013 mengharapkan siswa aktif saat belajar.

Diakuinya, buku paket yang diharapkan dapat membuat siswa menjadi aktif tidak kunjung datang, sehingga proses pembelajaran menjadi tidak maksimal. Meski demikian, ujarnya, para guru punya inisiatif mencari bahan dan materi di internet secara mandiri. Tentu saja langkah tersebut berimbas pada adanya kebijakan subsidi silang antara pihak sekolah dan orang tua murid.

“Karena materi yang sudah di-print itu lalu dibagi ke siswa. Uang yang digunakan foto copy diambil dari orang tua murid, karena sekolah tidak kuat. Kalau dana sekolah kuat tidak diminta,” ujarnya, Selasa (11/11).

Selain itu, Marzuki mengaku pihaknya kini menerapkan proses pembelajaran tematik baik itu berupa kunjungan ke museum, perpustakaan dan sentra kerajinan di NTB. Dengan menggunakan proses belajar tematik seperti ini, setidaknya dapat men-

gurangi dampak belum terdistribusinya sejumlah buku paket ke sekolahnya. Karena siswa dapat belajar langsung.

Saat ditanya kepastian buku paket akan didistribusikan, Marzuki mengaku tidak tahu pasti.

Menurutnya, ia selalu menanyakan hal tersebut kepada pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB di setiap ada kesempatan. Namun hingga kini, belum ada respons ataupun tanda-tanda mau didistribusikan.

Dirinya pun mengaku telah menyiapkan dana sebesar 10 persen berasal dari dana rutin sekolah dan dana BOS untuk pembelian buku paket tersebut jika nantinya sudah datang.

Senada dengan itu, di tempat terpisah Kepala MIN Cakranegara H. Abdul Aziz membenarkan pihaknya juga belum menerima buku paket.

“Semua buku paket mata pelajaran Kurikulum 2013 belum datang. kita siasati dengan kreativitas guru-guru mencari bahan ajar di internet. Karena Kurikulum 2013 ini menuntut guru dan siswa kreatif mencari sumber belajar meski banyak guru yang tidak setuju,” ungkapnya.

Agar proses belajar tidak terganggu, ujarnya, pihak madrasah hanya memfoto copy LKS dan selanjutnya dibagi ke siswa. Meski dengan cara seperti itu pihaknya merasa tidak terlalu terganggu, namun ia meminta agar pemerintah segera mendistrbusikan buku paket tersebut. “Untuk buku kita sudah siapkan sebesar Rp 37 juta diambil dari dana rutin sekolah dan dana BOS,” akunya. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 12 November 2014

Evan Dimas Diharapkan Bisa Tembus Eropa Jakarta (Suara NTB) Penyerang Timnas senior Indonesia Sergio Van Dijk menilai mantan kapten Timnas U-19 Evan Dimas Darmono sebagai pemain yang hebat dan berbakat.

“Dia pemain hebat, terlihat dari caranya bermain,” kata dia usai mengikuti sesi latihan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin.

Sergio menilai Evan memiliki visi bermain yang baik dan berharap Evan kelak bisa menjadi pemain yang bisa bermain di salah satu klub ternama Eropa atau Asia. “Saya dengar dia mendapat tawaran dari klub Jepang, itu bagus untuk dia,” tambahnya.

Selama beberapa hari berlatih dengan Evans, Sergio menganggap Evan memiliki teknik yang bagus, baik itu tendangan maupun teknik mengolah bola. “Dia memiliki passing yang baik, dan saat berlatih tadi dia sempat membuat gol,” kata Sergio yang saat ini membela salah satu klub di Thailand.

Evan Dimas bersama enam pemain U-19, di antaranya Maldini Pali, Ilham Udin, dan Paolo Sitanggang dipanggil oleh pelatih timnas senior Alfred Riedl ke pemusatan latihan di Lapangan Sekolah Pelita Harapan, Karawaci, Tangerang.

Dari enam pemain tersebut, hanya Evan yang dipersiapkan Riedl menjelang Piala AFF 2014 di Vietnam. Asisten pelatih Wolfgang Pikal menilai Evan Dimas berpeluang esar untuk dimainkan saat bertemu Timor Leste esok Selasa, (11/ 11) di Stadion GBK. (ant/bali post)

Cidera, Schuerrle Absen di Laga Internasional Berlin Pemain sayap Jerman Andre Schuerrle bakal absen pada pertandingan kualifikasi Euro 2016 antara timnas Jerman melawan Gibraltar pada pekan ini serta pertandingan persahabatan melawan Spanyol setelah infeksi membuatnya kehilangan sejumlah sesi latihan penting dalam beberapa pekan terakhir ini.

Namun pelatih Jerman Joachim Loew belum memanggil seseorang untuk menggantikan posisi Schuerrle. Pemain depan Chelsea itu juga tidak akan bisa pulang untuk menghadiri upacara pemberian penghargaan pada Senin (10/11) di Kepresidenan Jerman untuk menghormati kemenangan mereka di Piala Dunia Brasil pada Juli, demikian penjelasan tim itu seperti dikutip Reuters.

Jerman menghadapi Gibraltar di Nuremberg pada 14 November sebelum melakukan perjalanan ke Spanyol untuk laga persahabatan empat hari kemudian.

Penyerang Bosnia Edin Dzeko juga kemungkinan akan absen pada pertandingan tandang kualifikasi Piala Eropa 2016 pada Minggu melawan Israel karena cidera betis, padahal pelatih Safet Susic menyatakan timnya tak bisa menang tanpa kehadiran Dzeko.

Absennya Dzeko akan menjadi hantaman bagi Bosnia untuk dapat lolos dari Grup B setelah hanya meraih dua poin dari

tiga pertandingan pertamanya.

Penyerang kekar itu harus ditandu keluar lapangan empat menit setelah masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua, saat Manchester City bermain imbang 2-2 dengan tuan rumah Queens Park Rangers pada Sabtu.

“Jika Dzeko tidak dapat bermain kami akan pasrah untuk mendapatkan hasil imbang saat melawan Israel, karena kami tidak memiliki harapan menang tanpa dia,” kata Susic kepada kantor berita Bosnia FENA. “Jika itu yang terjadi, kami akan menghadapi banyak hambatan setelah libur musim dingin dan memenangi lima pertandingan tersisa jika kami ingin ke putaran final di Prancis.”

Borussia Dortmund akan kehilangan pemain sayap Marco Reus dan bek tengah Sokratis Papastathopoulos selama dua pekan setelah kedua pemain cidera saat timnya menang 1-0 atas Borussia Moenchengladbach, Minggu, kata klub Liga Jerman itu seperti dikutip Reuters, Senin.

Reus yang tampil sensasional musim ini dan salah satu dari sedikit titik cerah

Nasrudin Bisa Diusulkan Kenaikan Pangkat Andre Schuerrle pada l a j u domest i k klubnya musim i n i menderita c i dera li gamen pergelangan kaki pada pertandingan itu dan diperkirakan baru dapat kembali dua pekan ke depan, kata klub itu melalui Twitter.

Ia akan absen pada pertandingan kualifikasi Piala Eropa 2016 melawan Gibraltar pekan ini, dan pada pertandingan persahabatan melawan Spanyol 18 November nanti. (ant/bali post)

Moyes Jadi Pelatih Real Sociedad

Oscar Perpanjang Kontrak di Chelsea London Pemain internasional Brazil Oscar telah menandatangani kontrak baru berdurasi lima tahun dengan Chelsea yang akan mempertahankan dirinya di Stamford Bridge sampai 2019, demikian diumumkan klub pemuncak klasemen Liga Utama Inggris itu pada Senin.

Gelandang serang berusia 23 tahun itu didatangkan klub London tersebut dari Internacional pada 2012, dan telah mencetak 27 gol dari 126 penampilannya, termasuk 92 kali sebagai pemain inti, untuk Si Biru.

“Saya begitu gembira karena saya senang bermain untuk Chelsea dan tinggal di Inggris,” kata Oscar kepada situs resmi klub. “Saya telah menikmati bermain di sini selama dua tahun, dan sekarang saya telah menandatangani untuk lima (tahun) lagi, maka saya sangat gembira.”

Direkrut dengan biaya transfer awal mendekati 20 juta euro ketika Roberto di Matteo masih melatih Chelsea, Oscar telah menjadi salah satu sosok berpengaruh sejak Jose Mourinho kembali untuk menjalani masa kerja keduanya di Stamford Bridge.

Bahkan, keputusan pelatih Portugal itu untuk memberikan peran nomor 10 kepada Oscar dipandang banyak pihak sebagai salah satu faktor utama keputusan Juan Mata untuk meninggalkan Chelsea dan bergabung dengan Manchester United.

Oscar mencetak dua gol pada penampilan pertamanya untuk klub di Liga Champions dan membantu mereka memenangi Liga Europa pada 2013.

Ia juga telah mencetak 11 gol dari 40 penampilan untuk Brazil sejak melakukan debutnya melawan rival abadi di Amerika Selatan Argentina p a d a 2011, termasuk gol semata waya n g tuan r u mah saat Brazil kalah 1 - 7 dari Jerman di semifinal Piala Dunia pada Juli silam.

Chelsea saat ini unggul empat angka atas Southampton di puncak klasemen Liga Utama Inggris, menjelang jeda internasional yang berlangsung pekan ini, demikian AFP. (ant/bali post)

Madrid Mantan pelatih Manchester United, David Moyes, dipilih sebagai pelatih kepala Real Sociedad hingga 30 Juni 2016, demikian diumumkan klub La Liga itu dalam pernyataan mereka, Senin.

Moyes (51) menggantikan Jagoba Arrasate, yang dipecat klub yang bermarkas di San Sebastian itu pada 2 November setelah hasil memprihatinkan sejak musim kompetisi dimulai.

Klub menyiarkan dalam laman mereka (www.realsociedad.com), sebelumnya di Manchester United Moyes menggantikan Alex Ferguson. Namun mundur pada April lalu setelah memimpin klub kurang dari satu musim. Moyes dinilai kurang berhasil di MU. Moyes memulai reputasinya sebagai pelatih klub papan

(Suara NTB/ist)

David Moyes

atas di Everton, yang berada enam kali di urutan enam be-

sar kompetisi Liga Utama dan empat di antaranya di bawah komando pelatih dari Skotlandia itu.

Mereka lolos ke kompetisi Liga Champions pada 2005 dan maju ke final Piala FA 2009, ketika mereka kalah 12 atas Chelsea setelah mengalahkan Manchester United di semi final.

Saat ini Sociedad berada di tangga ke-15 kompetisi La Liga dengan simpanan sembilan poin dari 11 pertandingan, menyusul kemenangan 1-2 di kandang atas juara Atletico Madrid, Minggu, demikian Reuters. (ant/bali post)

Endang yang meraih medali perak diharapkan bisa terus tingkatkan prestasi, dan kita akan terus berkomitment memperhatikan atlet-atlet yang sukses meraih prestasi di kancah nasional,” ucapnya.

Dikatakannya, salah satu bentuk perhatian yang dilakukan adalah memperjuangkan atlet menjadi PNS dan memberikan bonus pada atlet peraih medali emas, perak, perunggu di PON Jabar 2016.

Menurutnya, pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi sebenarnya sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah NTB. Terbukti sejumlah atlet peraih medali emas di kejurnas PON sudah diakomodir sebagai CPNS tahun 2010 lalu. Namun untuk atlet peraih medali emas di PON Riau 2012 lalu sedang diperjuangkan oleh KONI NTB agar lulus CPNS tahun 2014. Harapan Kasdiono semua atlet peraih medali emas di Kejurnas dan di PON bisa diakomodir sebagai CPNS. Sebagaimana diketahui sebelumnya, atlet tinju NTB, Nasrudin merupakan atlet peraih medali emas di Kejurnas STE di Bali tahun 2008. Atas prestasi tersebut Nasrudin mendapat kemudahan sebagai anggota TNI/AD tahun 2010 lalu. Harapan Kasdiono ke depannya pihak TNI/ AD juga memberikan penghargaan kenaikan pangkat atas keberhasilan anggota TNI / AD meraih prestasi di kancah nasional. Begitu juga dengan atlet yang menjabat sebagai PNS juga mendapatkan penghargaan kenaikan pangkat.

“Saya berharap kalau bisa Nasrudin diperjuangkan kenaikan pangkat.

Dan hal ini sudah pernah saya sampaikan langsung kepada mantan mantan Menpora, Andy Malarangeng saat berkunjung ke NTB tahun 2010 lalu,” jelasnya. (fan)

Atlet Menembak Jalani Pelatda PON Remaja Mataram (Suara NTB) Empat atlet menembak NTB I Kadek Yogi Permana, Dimas Restu Arindra Putra, Liza Rizna Djayanti dan Citra Putri Budi Andini kembali menjalani pemusatan latihan daerah (Pelatda) di Lapangan Menembak Saraswati Mataram, Selasa (11/11) kemarin.

Pelatda kali ini dilakukan dalam rangka persiapan mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), 7-16 Desember 2014.

Para atlet dan pelatih optimis mendulang satu medali emas di ajang multi event nasional tingkat remaja itu.

Pelatih Menembak NTB, Andik Budy Hariono yang dihubungi Suara NTB di sela-sela melatih atet mengatakan selama menjalani Pelatda PON Remaja para atlet akan melaksanakan latih a n fisik d a n teknik.

Hal ini d i lakuk a n

(Suara NTB/ist)

(ant/balipost)

Evan Dimas

Mataram (Suara NTB) Pihak KONI NTB akan memberikan perhatian khusus kepada atlet yang sukses meraih medali emas, perak dan perunggu di kejurnas maupun di PON Jabar 2016. Bagi atlet tinju Nasrudin yang merupakan anggota TNI AD diharapkan bisa mendapat kenaikan pangkat atas prestasi yang diraihnya di Kejurnas Tinju Elite, di Makasar Sulses, 9 September lalu. Oleh karena itu para atlet diminta agar terus meningkatkan prestasi.

Hal ini disampaikan oleh mantan Ketua U m u m K O N I NTB, H. MNS. Kasdio n o , saat di wawanc a r a S u a r a NTB di Mataram, Senin (10/11) lalu, usai menyambut kepulangan atlet tinju NTB yang berhasil menorehkan satu medali emas dan dua perak yang diraih tiga atlet tinju NTB di Kejurnas Tinju Elite di Makasar, Sulawesi Selatan (Sulsel), 9 November 2014.

Kasdiono menyambut kedatangan para kontingen tinju NTB di salah satu rumah makan di Mataram. Medali emas diraih Nasrudin dikelas 91 Kg putra, dan dua perak disumbangkan Hary Budianto di kelas 54 Kg putra dan Endang di kelas 48 Kg putri.

“Kita senang sekali atlet tinju NTB Nasrudin masih bisa memberikan sumbangsih medali emas di kejurnas meskipun sudah hampir dua tahun istirahat. Begitu juga dengan Hary Budianto dan

Oscar

untuk meningkatkan daya tahan atlet agar mampu menyelesaikan pertandingan saat berlaga di PON Remaja.

“Selama Pelatda, para atlet akan menginap disini. Hal ini kita lakukan agar mereka bisa fokus melaksanakan program latihan,” ucap Andik yang saat itu didampingi empat atletnya.

Latihan sudah dimulai sejak Minggu (10/11) lalu di Lapangan Saraswati Mataram, dan akan berlangsung hingga satu hari keberangkatan mengikuti PON Remaja.

Selama latihan, atlet akan digenjot kemampuan fisik dan teknik pada setiap pagi dan sore, tujuan untuk mencapai daya tahan yang maksimal.

“Latihan terpaksa kita lakukan pada pagi dan sore hari karena waktu latihan atlet sangat mepet sekali yakni selama satu bulan, namun kita upayakan hasil puncak latihan mereka bisa dicapai,” harapnya.

Bidik Medali Emas Ditanya soal target, Andik

mengatakan pihaknya mematok terget satu medali emas sebagaimana yang ditargetkan oleh KONI NTB belum lama ini. Target tersebut tidak berlebihan pasalnya dari empat atlet yang dipersiapkan mengikut PON remaja, terdapat tiga atlet yang merupakan atlet pelatnas Prima Pratama, yakni I Kadek Yogi Pramana, Dima Restu Arindra Putra dan Liza Rizna Widjayanti. Sementara Citra Putri Budi Andini yang merupakan atlet peringkat tujuh nasional diharapkan bisa menyumbangkan medali perak atau perunggu.

“Kita mengandalkan tiga atlet Pelatnas Prima Pratama untuk meraih medali emas, dan saya rasa tiga atlet kita memiliki peluang untuk menyumbang medali emas, pasalnya mereka merupakan atlet remaja yang saat ini menempati ranking satu nasional,” ucapnya.

Diakuinya ketiga atlet itu, sebelumnya pernah mempersembahkan medali emas di beberapa Kejurnas Menem-

(Suara NTB/fan)

LATIHAN - Tampak empat atlet menembak sedang menjalani latihan di Lapangan Menembak Saraswati Mataram, Selasa (11/11) kemarin. bak remaja yang digelar selama tahun 2014. Terakhir masing-masing atlet itu menyumbangkan dua emas, dua perak dan dua perunggu di Kejurnas Menembak Awang Faroek di Kaltim, September 2014. Berdasarkan pengalaman itu Andik optimis anak asuhnya dapat mempersembahkan

medali emas di salah satu empat kelas yang diikuti yakni air pistol perorangan putra, air pistol perorangan putri, air rifle putra dan air rifle putri.

Di tempat yang sama ketiga atlet NTB itu mengaku siap mendulang medali emas, bahkan mereka optimis bisa mendulang lebih dari satu emas di event bergengsi tersebut. (fan)

SUARA NTB

Rabu, 12 November 2014

Halaman 12

Ruko 2 Lokal (1 Lokal Dijual)

RUPA-RUPA

PERHIASAN

FINANCE

SHOWROOM

TRAVEL

SHOWROOM

RUMAH MAKAN

BATIK

TOKO MAINAN

PET SHOP

KONTRAKAN

SALON

PERAWATAN AC

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

RUPA-RUPA

BENGKEL 18.00

SUARA NTB

Rabu, 12 November 2014

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

087 865 633 888 / 087 861 811 999

RUMAH MAKAN

DEALER

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LOWONGAN

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SERVICE AC

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

TERASI

LOWONGAN

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM BIBIR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TRAVEL

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

RUPA - RUPA

RUPA_RUPA

FASHION

RUPA-RUPA

DIJUAL

RUPA - RUPA

KONVEKSI

SUARA NTB

PENGABDIAN

Rabu, 12 November 2014

Halaman 14

M. Maliki

Pelopor Industri Kerajinan Tenun NTB Sosoknya bersahaja, sederhana, namun berkarakter dan memiliki kreativitas tinggi. Lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, namun berkat ketekunan dan kerja kerasnya, ia menjadi salah satu pelopor industri kerajinan tenun di NTB.

M. Maliki

M. MALIKI, dialah pemuda pelopor yang kerap kali mewakili NTB berkompetisi di tingkat nasional. Tentu bukan kompetisi cerdas cermat, tetapi kompetisi kreatifitas kekayaan kerajinan yang rutin dilaksanakan pemerintah pusat. Tidak jarang juga penghargaan-penghargaan telah diterimanya, baik yang berskala regional maupun nasional dari kompetisi itu.

M. Maliki lahir di Pringgasela Lombok tahun 1981 silam, ia hanya lulusan SMP. Namun, dari prestasi dan kreatifitasnya di bidang industri tenun inilah justru ia telah banyak dikenal banyak orang, bahkan di beberapa kementerian M. Maliki bukan orang yang dipandang asing.

Maliki adalah pemuda pelopor di Pringgasela khususnya, ia disebut sebagai pemuda pelopor karena telah berhasil mempelopori berkembangnya industri tenun di daerah pengrajin tenun itu.

Kerajinan tenun ia tekuni sejak tahun 1995 lalu. Namun kerajinan ini sejatinya berkembang sejak ratusan tahun silam. Saat ia mulai menekuni kerajinan itu kondisi kerajinan tenun menurutnya sangat memprihatinkan.

Beberapa persoalan yang dilihatnya waktu itu, tidak adanya perkembangan motif kain tenun yang dihasilkan para pengerajin (motif monoton), sehingga ada kekhawatirannya lama kelamaan industri tenun akan punah jika yang berkembang hanyalah motif-motif lama yang tidak menarik bagi pasar.

Persoalan lainnya yang dilihat, sulitnya masyarakat pelaku industri kerajinan untuk memasarkan hasil kerajinan yang sudah dibuatnya.

Belum lagi persoalan bahan baku yang juga sedikit sulit didapat.

Berangkat dari berbagai persoalan terse-

but, muncul idenya untuk tampil menggagas tumbuh kembangnya industri kerajinan tenun yang kreatif, bernilai jual dan diminati pasar secara ekonomis.

Proses dan belajar terus ditekuninya, proses menciptakan produk tenun dengan motif bervariasi, proses membangun jaringan. Tentunya juga proses membuka peluang-peluang pasar.

Seiring berjalannya waktu dan usahanya untuk mempertahankan industri kerajinan tenun ini, ia mulai dilirik oleh pemerintah daerah Lombok Timur waktu itu. Ia juga dilirik banyak mitra, hingga akhirnya dia memiliki nama yang dikenal banyak orang dan jaringan hingga keluar negeri.

“Perjalanan menekuni industri kain tenun ini panjang dan banyak lika liku, banyak tantangannya. Cuma satu keinginan saya, kerajinan ini jangan sampai punah dan setidaknya bisa menjadi bagian brand image NTB di mata nasional, mudah-mudahan internasional,” kata anak keempat dari lima bersaudara ini.

Sesuai niatnya, jika ia termasuk sukses ia ingin menjaga kelestarian industri kerajinan tenun. Benar yang dihajatkannya itu, kerajinan turun temurun ini kini ia tularkan kepada generasi-generasi muda yang ada di desanya.

Ia sedang juga menggagas terbentuknya sanggar tari yang dimainkan oleh anak-anak dengan menampilkan tarian khas Lombok dengan menggunakan atribut khusus dari hasil-hasil kerajinan tenun. Sanggar tari inilah yang akan diperkenalkan kepada masyarakat luas dan wisatawan asing yang berkunjung ke daerah itu (desa wisata).

Maliki, demikian ia biasa disapa, tak lupa juga melakukan pembinaan kepada masyarakat perajin di Pringgasela. Pembinaan tersebut dengan memberikan pembelajaran tentang motif dan model-model produk yang diminati pasar.

“Jangan masyarakat terfokus membuat produk yang tidak menyesuaikan dengan perkembangan zaman,” katanya dengan pesan terselip bahwa industri kerajinan tenun harus tetap eksis.

Terbukti, kain tenun Pringgasela kini masih tetap bertahan di tengah gempuran produk industri fashion yang beragam, baik dalam dan luar negeri. Industri tenun baginya sebagai produk yang memiliki nilai jual tinggi kerena nilai historis dan keunikannya. Itulah tekad dan mimpinya, meregenerasi dan melestarikan industri tradisional ini, demi NTB. (bul)

M. Maliki tengah berkreasi di antara mesin tenunnya

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Terbuka untuk yang Mau Belajar M. MALIKI kini telah menjadi semacam guru dalam bidang industri kerajinan tenun. Ia membuka diri untuk menerima siapapun yang ingin menggali ilmu darinya.

Didorong oleh keinginan besarnya untuk menjaga eksistensi dan berkembangnya industri kerajinan ini, ia membuka diri secara ikhlas untuk memberi arahan dan masukanmasukan kepada siapa saja yang ingin menggeluti industri kerajinan. Tentu sebatas ilmu dan keahlian yang dimilikinya.

Banyak yang datang belajar kepadanya, dan tidak hanya dari masyarakat di desanya. Tetapi dari daerah-daerah lain di NTB juga datang berguru kepadanya. Berguru bagaimana mendesain motif kain tenun, hingga bagaimana melakukan pewarnaan secara alami.

“Siapa saja boleh kalau mau belajar menenun dan mewarna. Kalau memang cocok, kita juga bisa bermitra,” sebut M. Maliki.

Menenun adalah pekerjaan yang membutuhkan kesabaran, keuletan dan ketekunan. Itulah yang menurutnya perlu dilatih. Dan tidak sekedar menciptakan produk, namun mengenai motif dan warna, harus ada kombinasi yang baik sehingga produk tenunan tersebut bisa memikat hati yang melihatnya.

Rumus pewarnaan alami untuk menghasilkan warna tertentu inipun menurutnya gampang-

gampang susah. Karena warna yang diinginkan harus dicipta dari daun-daunan. Ilmu merumuskan warna itulah yang tak banyak dimiliki orang lain. Sehingga perajin tenun kadang-kadang terjebak menggunakan warna buatan (warna kimia). M. Maliki bersedia dan terbuka memberi ilmu kepada orang lain untuk itu.

“Ilmu itu datangnya dari Allah, kalau mau belajar mari kita sama-sama,” katanya membuka diri.

Meski demikian, tidak jarang ia menerima tawaran untuk menjadi guru bagi perajin-perajin tenun lainnya, tidak saja di Pringgasela, tetapi di Lombok Tengah hingga Sumbawa.

Salah satunya yang sudah sering mengontraknya adalah Bank Indonesia. Tugasnya, memberikan materi untuk pewarnaan secara alami. Dari kegiatan-kegiatan pembelajaran yang diterapkannya, telah banyak perajin-perajin terdidik ia hasilkan. Tentu apa yang sudah diberikannya itu juga secara langsung berdampak pada upaya untuk melahirkan perajin-perajin yang bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kebutuhan.

“Yang terpenting, industri tenun bisa tetap berkembang di daerah kita. Kalau kita semua bisa lebih bagus, lebih banyak yang terlibat disini, labih banyak juga yang akan melestarikan kekayaan budaya daerah,” demikian disebut penghobi olahraga bulu tangkis ini. (bul)

Menduniakan NTB dari Kerajinan Tenun DARI ketekunan dan keahliannya di bidang mencipta kain tenun dengan motif yang unik dan warna alami, produksi kain tenun M. Maliki kini semakin mendunia.

Beberapa mitranya dari luar negeri kerap kali datang langsung untuk melihat proses pembuatan, sedikit belajar sekaligus membeli produk-produknya.

Beberapa mitranya berasal dari Jepang dan Australia, dan sedang akan dilaksanakan kerjasama dengan mitra dari Libanon. “Yang dari Jepang rutin datang langsung kesini,” sebut Maliki.

Kedatangan orang-orang luar negeri itu wujud kerjasama dan silaturahmi. Namun tetap ia selipkan upaya menduniakan NTB sebagai sentra produk kerajinan industri tenun tradisional. Hal itu dianggapnya sebagai upaya mempromosikan NTB agar lebih dikenal di mata dunia.

Kain tenun yang dihasilkannya telah banyak dibeli oleh mitra-mitranya di luar negeri. Jadwal permintaannya rutin hampir setiap bulan, meskipun jumlah yang diminta belumlah begitu besar.

Ranahnya sedikit bergeser ke bisnis, Maliki menyebut pesanan tersebut datangnya cukup banyak, baik yang dari dalam dan luar negeri itu sendiri. Kisa-

ran harga produknya antara Rp 300.000 hingga Rp 1 juta.

Beberapa produk tenun yang dihasilkan diantaranya selendang, sajadah, taplak meja, kain sarung dan kain bahan baju.

Beberapa mitranya di dalam negeri sudah tersebar hampir di sebagian Indonesia, belum termasuk mitra-mitra bisnisnya yang ada di Kota Mataram. Lebih banyak mitra bisnisnya itu adalah pemilik butik yang pasarnya sudah go internasional.

Kain tenun yang diproduksi olehnya dan beberapa mitra binaannya ini banyak digunakan sebagai bahan baku dasar untuk menciptakan atributatribut fashion.

Bahkan tak jarang, kain tenun yang dihasilkan dengan puluhan motif sudah dijadikan bahan baku utama untuk kain pameran ataupun peragaan busana.

“Ada mitra saya yang mengikutkan produk saya untuk fashion show di Paris (Prancis). Yang lainnya sudah banyak juga fashion show di dalam negeri yang menghadirkan tamu-tamu dari luar negeri.

Produknya semua diambil dari saya,” tambah Maliki.

Apa yang telah dilakukannya itu tetap tak membuat pria hitam manis ini sombong. Ia tetap ingin berbagi. Ia ingin regenerasi terus berlanjut, semakin banyak perajin kain tenun yang sukses, baginya akan semakin banyak yang membantu mempromosikan NTB melalui industri tenun tradisional. (bul)

(Suara NTB/ist)

Memberikan materi untuk teknik pewarnaan secara alami dengan menggunakan bahan dedaunan.

(Suara NTB/ist)

Hasil kreasi M. Maliki yang sudah dikreasikan oleh desainer dan dipamerkan dalam berbagai ajang, termasuk ajang peragaan busana di berbagai negara.

SUARA NTB Rabu, 12 November 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Ketua MPR Penuhi Panggilan KPK Jakarta (Suara NTB) Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan dugaan tindak pidana korupsi terkait Pengajuan Revisi Alih fungsi Hutan Riau tahun 2014 kepada Kementerian Kehutanan dengan tersangka Gubernur Riau Annas Maamun.

“Saya diperiksa untuk saksi Gubernur Riau Annas Maamun,” kata Zulkifli saat tiba di gedung KPK Jakarta sekitar pukul 09.42 WIB, Selasa (11/11).

Zulkifli seharusnya diperiksa KPK pada Senin (10/11), tapi ia mengaku tidak dapat hadir karena menghadiri peringatan Hari Pahlawan.

“Harusnya kemarin pagi tapi saya kemarin menjadi irup (inspektur upacara) tabur bunga di kapal KRI Banda Aceh di Teluk Jakarta, setelah itu jam 12 final cerdas cermat di MPR bersama Wapers jadi saya datang pagi ini,” katanya.

Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi kasus tersebut masih dikembangkan sehingga tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru. “Kasus ini masih dikembangkan tapi dalam kasus dugaan korupsi pengajuan alih fungsi hutan ini siapapun kalau ditemukan dua alat bukti yang cukup maka akan ditetapkan sebagai tersangka, sampai hari ini belum ada (tersangka),” kata Johan pada Senin (10/11).

Sebelumnya Annas pernah menyatakan bahwa politisi

Partai Amanat Nasional itu saat menjabat sebagai Menteri Kehutanan pernah memberikan izin terkait Pengajuan Revisi Alih fungsi hutan di Riau. “Ada izin dari menteri. siapa itu namanya? Zulkifli Hasan,” kata Annas pada 17 Oktober 2014.

Terkait Dua Kasus Ketua MPR juga diperiksa untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi tukar-menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor dan perintangan penyidikan dengan tersangka Presiden Direktur PT Sentul City sekaligus Presiden Komisaris PT Bukit Jonggol Asri Kwee Cahyadi Kumala.

“Hari ini (kemarin) jadwal untuk KCK (Kwee Cahyadi Kumala), nanti sekalian akan ditanya ke yang bersangkutan untuk jadwal periksa kasus Riau, apa mau dilanjut hari ini atau besok, atau kalau dijadwal ulang lagi kapan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Selasa.

Pemeriksaan Zulkifli dalam kasus suap tanah Bogor merupakan pemerik-

saan kedua, sebelumnya Zulkfili juga pernah menjadi saksi dalam tersebut pada 24 Juni 2014 lalu.

“Yang berkembang selama ini bahwa Kementerian Kehutanan sudah memberikan izin.

Saya jelaskan tidak betul, yang betul adalah bahwa baru mengajukan permohonan tukar menukar. Jadi baru mengajukan surat permohonan tukar-menukar,” kata Zulkifli.

Selain Zulkifli, KPK dalam kasus suap tanah Bogor juga menjadwalkan pemeriksaan Dirjen Planalogi Kehutanan pada Kemehut Bambang Soepijanto, Sekretaris Jenderal Kemenhut Hadi Daryanto, anggota Komisi IV DPR periode 2009-2014 yang juga mantan Menteri Kehutanan 20012004 Muhammad Prakosa serta pihak swasta Keith Steven Muljadi dan Atar Kompoy.

Bambang Soepijanto diketahui sudah tiba di gedung KPK. Bambang pada Senin (10/11) juga diperiksa KPK untuk kasus Gubernur Riau Annas Maamun.

KPK menyangkakan pasal

5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya dengan ancaman pidana penjara 1-5 tahun dan denda Rp50-250 juta.

Selanjutnya KPK juga menyangkakan dugaan perbuatan merintangi penyidikan berdasarkan pasal 21 No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut mengenai setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau minimal Rp 150 juta dan maksimal Rp 600 juta.

Dalam dakwaan bupati Bogor Rachmat Yasin disebut-

(ant/Bali Post)

DIPANGGIL KPK - Ketua MPR Zulkifli Hasan mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/11). Mantan Menteri Kehutanan periode 2014-2019 itu memenuhi panggilan KPK untuk menjadi saksi terkait kasus suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor dengan tersangka Kwee Cahyadi Kumala. kan bahwa kawasan hutan seluas 2.754 hektar rencananya akan dijadikan pemukiman berupa kota satelit Jonggol City.

Dalam lahan itu terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT Indocement Tungal Prakarsa dan PT Semindo Resources sehingga hanya dapat diberikan kawasan seluas 1.668,47 hektar.

Cahyadi Kumala pada Januari 2014 bertemu secara pribadi di Sentul City dan Rachmat Yasin meminta sejumlah uang kepada Cahyadi Kuma-

Istri Walikota Salatiga Akhirnya Masuk Penjara Semarang (Suara NTB) Istri Wali Kota Salatiga Titik Kirnaningsih, terpidana korupsi pembangunan jalan lingkar Kota Salatiga, Jawa Tengah, akhirnya masuk penjara untuk menjalani hukuman setelah sempat tertunda masuk penjara karena sakit.

Kepala Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Eko Suwarni di Semarang, Selasa (11/11), mengatakan istri orang nomor satu di Kota Salatiga tersebut tadi pagi datang ke Kejaksaan Negeri Salatiga bersama penasihat hukumnya dan langsung dibawa ke Rumah Tahanan Kota Salatiga.

Penasihat hukum Titik, Heru Ismanto, mengatakan kliennya berinisiatif datang ke ke-

jaksaan untuk mulai menjalani masa hukuman setelah kondisi kesehatannya membaik.

Setelah terbit salinan putusan Mahkamah Agung atas perkara korupsi pembangunan jalan lingkar Kota Salatiga, Kejaksaan tidak bisa langsung mengeksekusi Titik karena dia mengeluh sakit saat hendak dibawa ke lembaga pemasyarakatan. Titik sempat menjalani perawatan di Paviliun 301 Rumah Sakit Daerah Kota Salatiga.

Menurut Keputusan Mahkamah Agung, Titik dijatuhi hukuman lima tahun penjara serta diwajibkan membayar denda Rp 300 juta dan uang pengganti kerugian negara Rp 2,5 miliar. (ant/Bali Post)

RUPA-RUPA (ant/Bali Post)

Titik Kirnaningsih

la sehingga pada 30 Januari 2014, Cahyadi Kumala memberikan cek senilai Rp 5 miliar kepada Yohan Yap. Yohan Yap bersama dengan Robin Zulkarnaeng, Heru Tandaputra pada Februari 2014 memberikan Rp 1 miliar kepada Rachmat Yasin di rumah dinas, dilanjutkan pemberian pada Maret 2014 sebesar Rp 2 miliar.

Atas pemberian uang itu, M Zairin pun membuat konsep rekomendasi dengan memasukkan surat pernyataan dari PT BJA, rekomendasi guber-

nur dan surat dirjen Planologi mengenai klarifikasi rekomendasi 4 Maret 2014 sebagai dasar hukum agar rekomendasi segera diterbitkan.

Surat rekomendasi tukarmenukar lahan atas nama PT BJA pun diterbitkan pada 29 April 2014 namun masih ada sisa komitmen yang belum diberikan sehingga pada 7 Mei 2014, Yohan Yap dan Zairin akan memberikan uang Rp 1,5 miliar kepada Rachmat Yasin dan kemudian KPK menangkap keduanya. (ant/Bali Post)

PPP Setuju Perubahan UU MD3 Jakarta (Suara NTB) Anggota DPR RI Saiful Tamliha setuju adanya perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD untuk mendukung proses penyatuan dualisme kepemimpinan di parlemen.

“UU MD3 itu bukan kitab suci yang tidak bisa diubah, DPR punya kewenangan untuk itu,” kata Saiful di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/11).

Dia mengatakan perubahan UU MD3 tidak terkait perebutan kursi pimpinan namun secara substansi untuk menyatukan dualisme kepemimpinan di

RUPA-RUPA

DPR. Menurut dia, yang paling mendesak adalah pihak KIH dan KMP menyetorkan namanama yang akan duduk di badan legislatif.

“Sampai saat ini fraksi PPP belum menerima surat yang ditandatangani Mas Pram (Pramono Anung), Pak Olly (Dondokambey) dan Pak Setnov (Setya Novanto) jadi kita tunggu saja,” ujarnya.

Tamliha menjelaskan Senin (10/11) siang, Pramono Anung dan Olly Dondokambey sudah menyampaikan hasil negosiasi dengan pihak KMP pada pimpinan Fraksi PPP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PDI Perjuangan.

Menurut dia, Fraksi PPP akan membawa laporan itu dalam rapat fraksi dan disampaikan pada Ketua Umum partai. “Ketum partai KIH dan pimpinan fraksi di DPR RI akan melaksanakan rapat KIH, yang kalau disebut rapat para dewa. Kami akan menunggu hasilnya,” katanya.

Dia mengatakan PPP tidak mempersoalkan jumlah pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang menjadi jatah partainya.

Sementara, Ketua DPR Setyo Novanto menegaskan tidak ada perubahan pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD dalam

proses penyatuan dualisme kepemimpinan di parlemen.

“Tidak ada pasal yang diubah (dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3),” Setya Novanto di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa. Setya menjelaskan kesepahaman itu dibangun atas dasar kesepakatan bersama antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih secara bersama-sama.

Menurut dia, para pimpinan fraksi dari masing-masing pihak akan menandatangani kesepakatan bersama tersebut.

“Semua dasarnya kesepakatan bersama antara Pramono di KIH dan KMP Idrus (Marham) dan Hatta (Rajasa) dan nanti pimpinan fraksi menandatangani bersama,” ujarnya.

Setya menegaskan kesepakatan itu akan segera ditandatangani tanpa menyebutkan waktu pelaksanaannya. (ant/Bali Post)

HILANG HILANG BPKB R4 ISUZU DR9155AE NOKA/NOSIN:MHCTBR54B4K119315/ E119315 AN. PT. INDONUSA TENGGARA MARINE HILANG DISEKITAR JL. AMIR HAMZAH NO.88 MATARAM MENUJU RUMAH NO.BPKB.0109343.0

MEBEL

ADVERTISING

TOKO BANGUNAN

TRAVEL ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RUPA-RUPA

TRAVEL

Rabu, 12 November 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Jalan Sehat PHDI NTB dan Concert KIS Band di Taman Mayura Minggu, 9 November 2014, PHDI NTB menggelar acara Jalan Sehat dan Live In Concert “KIS Band” di Taman Mayura Cakranegara. Kedua acara ini dikemas oleh panitia dalam rangka penggalian dana punia dari masyakat NTB, guna mendukung pelaksanaan Lokasabha PHDI NTB ke VIII, Musda ke IV WHDI NTB dan Lokasabha V PSN NTB, yang akan dilaksanakan tanggal 15 – 16 November 2014 mendatang.

Jalan Sehat yang dilaksanakan pagi harinya, mendapatkan sambutan yang sangat meriah dari masyarakat, terbukti dengan banyaknya peserta yang ikut andil sebagai peserta jalan sehat, baik dari kalangan siswa-siswi dan masyarakat umum.

Begitu juga sore harinya, penampilan KIS Band, yang merupakan salah satu grup musik papan atas di Bali, cukup memukau para pencinta musik daerah, khususnya para pencinta lagu-lagu Pop Bali.

Kehadiran Q Guava dari PT. Mayora, turut memberikan nuansa segar pada acara jalan sehat yang digelar pagi hari.

Tak sedikit dari mereka berjalan menelusuri rute

Selong (Suara NTB) Realisasi tunjangan profesi guru sertifikasi untuk triwulan III tahun 2014 ini mengalami keterlambatan.

Hal ini dikarenakan pusat juga terlambat menerbitkan Surat Keterangan Tunjangan Profesi (SK-TP). Meski demikian, jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim memastikan seluruh hak dari para guru itu dipastikan akan terbayar.

Hal ini dikemukakan Sekretaris Dikpora Lotim, H. Moh Juhad pada wartawan di Selong, Selasa (11/11).

Menurutnya, penetapan tunjangan profesi guru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu dari masingmasing direktorat jenderal.

Sekarang katanya SK-TP diterbitkan per semester dan

diterbitkan dua kali dalam setahun. Beda dengan tahun sebelumnya, terbit sekali dalam setahun. Soal mekanisme pembayaran tetap menggunakan sistem triwulan. “Dulu lebih tepat sebenarnya, karena SK secara bertahap. Siapa yang duluan terbit SK-nya itu langsung bisa dibayar,” sebutnya.

Untuk tahun 2014 ini, triwulan terakhir sudah dijadwalkan akan dibayar pada Desember mendatang. Ditambahkan, Sistem SK-TP memakai Data Pokok Pendidik (Dapodik) yang sudah terancang secara online. Semua bisa diakses. Karenanya diingatkan kepada guru agar dapat memenuhi standar mengajarnya selama minimal 24 jam dalam sepekan.

Kurang dari itu, dana akan dikembalikan ke negara.

Sebelum dilakukan pembayaran, ada cross check kepada para guru apakah sudah sesuai kenyataan mengajar selama 24 jam selama sepekan atau tidak. Pemerintah sudah tegas, guru yang malas mengajar tidak akan mendapatkan tunjangan sertifikasi. “Betul tidak laksanakan tugas mengajar, kalau tidak akan tidak akan dibayar. Malas 4 hari saja, sudah tidak akan dibayar,” tegasnya.

Disebutkan, jumlah tunjangan sertifikasi yang diterima guru ini terbilang cukup besar. Satu kali gaji. Jika ditambah dengan gaji pokoknya maka dalam sebulan masing-masing guru bisa memperoleh Rp 9 juta. Jumlah itu jelas melebihi jumlah yang diterima pejabat struktural di Dikpora. (rus)

(Suara NTB/ari)

Terlambat, Realisasi Tunjangan Sertifikasi Guru di Lotim

diseputar kota cakranegara, sambil menikmati kesegaran dan kenikmatan Q Guava, begitupun setelah mereka tiba di garis finis, Q Guava menjadi pilihan untuk menghilangkan dahaga. Q Guava, adalah minuman menyegarkan, dengan manfaat buah jambu biji yang diperkaya dengan Vitamin C, sehingga baik untuk tubuh. Made Marni, salah satu peserta mengatakan Q Guava memang pas dinikmati disaat-saat seperti ini. “ Q Guava, bagi saya dan keluarga adalah minuman yang sangat pas, disaat kita merasa haus, selain rasanya yang nikmat, juga membuat tubuh terasa segar kembali” Begitu juga dengan produk Kopiko 78°C, salah satu produk PT. Mayora, yang turut memeriahkan suasana Concert KIS Band yang digeber sore harinya. Kopiko 78°C dengan kenikmatannya, seakan lebih memberikan semangat kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang memadati areal concert untuk terus bergoyang mengikuti irama lagulagu Bali yang dibawakan oleh KIS Band, yang memang sudah sangat populer di masyarakat.

BELUM JELAS - Eks Terminal Tanjung yang rencananya akan dijadikan sebagai kantor Bank NTB Cabang KLU masih belum jelas.

Tanjung (Suara NTB) Kawasan eks Terminal Tanjung yang berada di pusat Kota Tanjung sudah lama dipagari seng. Berharap manajemen PT. Bank NTB segera membangun, ternyata hingga kini status aset belum diserahkan ke bank milik daerah tersebut. Alasan itulah, Komisi I DPRD KLU yang membidangi aset, mendesak supaya Pimpinan Dewan dan

Banleg DPRD segera menjadwalkan paripurna pelepasan aset dimaksud.

Kepada wartawan, Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., Selasa (11/11), mempertanyakan status aset eks Terminal Tanjung. Dari rencana awal, lahan tersebut sudah disiapkan untuk dikelola oleh Bank NTB sebagai lokasi Kantor baru. Namun sejak 2013 hingga saat ini, lahan dimaksud masih belum masuk pembahasan di DPRD. “Ada apa dengan lahan eks terminal ini? Kami terima kabar jika Pak Bupati telah bersurat ke DPRD yang meminta

pelepasan aset, tetapi sampai sekarang anggota DPRD belum menerima tembusan surat itu. Bersama kawankawan di Komisi I, tolong supaya agenda sidang pelepasan aset itu segera dijadwalkan,” pinta Ardianto.

Menurut Ardianto, status pelepasan aset harus segera diperjelas. Selain karena pertimbangan politis, perencanaan yang dilakukan Bank NTB juga harus didukung sepenuhnya. Sebagai bank milik daerah, keberadaan kantor baru Bank NTB di Tanjung sangat mendesak dibangun untuk mendukung pelayanan

dan ekspansi bisnis kepada nasabah Bank NTB. Terpisah, Kepala Cabang Bank NTB Cabang Tanjung, H. Muh. Sayudin, di ruang kerjanya, mengakui rencana bisnis bank untuk membangun kantor baru di Tanjung telah dimulai tahun lalu. Manajemen Kantor Pusat Bank NTB bahkan telah mendesain konstruksi gedung baru berlantai 2 dan menyediakan anggaran tahun 2013 lalu.

Sayudin mengakui dirinya berulang kali mondar-mandir di eksekutif maupun Gedung Dewan mencari tahu kejelasan pelepasan aset. Bulan September lalu yakni tanggal 8, ia telah mengantongi Surat dari Bupati KLU yang ditujukan ke DPRD yang meminta pembahasan status aset. Surat tersebut diketahui merupakan surat balasan pertama bupati yang dikirim ke legislatif tanggal 26 Juni 2014.

Sebagai informasi, lahan eks terminal Tanjung memiliki luas 2.445 meter persegi (24 are). Berdasarkan apraisal dari Pung’s Zulkarnain dan rekan yang ditunjuk Pemda KLU, lahan tersebut memiliki nilai pasar Rp 3,542 miliar dan nilai likuidasi, Rp 2,833 miliar. Dari salah satu nominal yang digunakan itu nantinya, akan dimasukkan oleh Pemda KLU kepada Bank NTB sebagai tambahan modal disetor Pemda ke Bank NTB. (ari)