Snt12122014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

JUMAT, 12 DESEMBER 2014

Pengemban Pengamal Pancasila

HUT Ke-119

16 HALAMAN NOMOR 234 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

BRI Selong Fasilitasi Layanan Pengobatan Gratis

RATUSAN Warga Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengungkapkan rasa syukurnya atas digelarnya sebuah acara sosial yang digelar Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Selong.

Layanan pemeriksaan dan pengobatan gratis yang dibuka Pimpinan Cabang (Pinca) BRI Selong, Dwi Hendro Susatyo di Kantor Desa Bungtiang, Kamis (11/12) kemarin memberikan manfaat besar bagi warga setempat.

Sebelum acara mulai, sebanyak 225 warga yang menerima kupon sudah memadati kantor desa. Bermacam keluhan kesehatan ditangani langsung tim medis dan langsung pula diberikan obat-obatan.

Pinca BRI, Dwi Hendro Susatyo dalam sambutan menyampaikan, Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/rus)

BANTU-Pinca BRI Selong Dwi Hendro Susatyo membantu salah seorang warga saat memasuki ruang pemeriksaan dan pengobatan gratis di Aula Kantor Desa Bungtiang, Kamis kemarin. Sementara Pinca BRI Selong memberikan sambutan dalam acara pembukaan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis (kiri).

(Suara NTB/ars)

ALTERNATIF - Pelabuhan penyeberangan di Bangsal Kecamatan Pemenang yang dibangun Pemda KLU ini, menjadi alternatif selain dari Teluk Melaka menuju tiga pulau kecil yang menjadi destinasi wisata internasional, Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno. Biaya menyeberang dari pelabuhan ini Rp 15.000 per orang untuk tarif domestik.

Soal Jalan Lingkar Gili Trawangan

Bupati Sayangkan Tak Ada Komunikasi TO K O H

Sepi Peminat BERAS murah yang disiapkan Divisi Regional (Divre) Bulog NTB untuk operasi pasar (OP) belum mendapat respons baik dari masyarakat. Sebanyak 10 ton beras yang disiapkan perhari yang disiapkan di pasar-pasar tradisional di Mataram dan Lombok Barat banyak yang tidak laku (sepi peminat). ‘’Saya juga bingung, kenapa kok beras kita (Suara NTB/bul) banyak yang tidak laku,’’ M. Sugit Sutejo Mulyono kata Kepala Divre Bulog NTB, M. Sugit Sutejo Mulyono di Mataram, Kamis (11/12).

Padahal menurutnya, untuk kelas beras medium yang disiapkan, harga yang ditawarkan sesuai ketentuan Rp 7.400/ Kg, lebih rendah dari harga penjualan pasar Rp 9.000-an/Kg. Untuk tahun ini, pascakenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pada pertengahan November lalu, setelah melakukan rapat terbatas dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Bulog menggelar langsung kegiatan OP di beberapa pasar tradisional.

Misalnya di Kota Mataram, yang disasar adalah Pasar Mandalika (Sweta), Pasar Sindu (Cakranegara), Pasar Pagesangan, Pasar Kebon Roek dan Pasar ACC di Ampenan.

Sementara untuk Lombok Barat, beberapa pasar diantaranya Pasar Gunung Sari dan Gerung, dan pasar tradisional lainnya adalah Pasar Tanjung, KLU. Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu sangat menyayangkan terhambatnya penyelesaian pembangunan Jalan Lingkar Gili Trawangan, karena persoalan teknis. Bupati mengaku belum pernah dihubungi kontraktor pelaksana atau SKPD terkait untuk diminta bantuannya dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi pelaksana di lapangan. ‘’Sampai hari ini belum ada yang komunikasi minta bantuan kepada saya. Ndak tahu kalau dengan instansi teknis.

Tetapi sama bupati belum ada,’’ katanya ketika dikonfirmasi disela-sela menghadiri

peluncuran roadmap Reformasi Birokrasi di Kantor Gubernur, Rabu (10/12) malam.

Padahal menurut bupati, jika ada permintaan bantuan kepada dirinya untuk membantu mengatasi kendala yang dihada-

pi pelaksana di lapangan maka dirinya siap. ‘’Itu bisa saja, ndak ada yang tak bisa,’’ katanya.

Seperti diketahui, progres realisasi fisik proyek pembangunan Jalan Lingkar Gili Trawangan, sampai dengan awal Desem-

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 Mataram (Suara NTB) Zumhanna, H, MH memastikan akan men12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 Salah satu kasus di daerah yang diang- gevaluasi lagi kasus ini, apalagi belum juga 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 gap menggantung oleh Kejaksaan Tinggi ada laporan perkembangan kasus ini dari 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 NTB, adalah proyek pengadaan Alkes Tahun Kajari, Eko Prayitno, SH, MH. Kajati mem12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 2012 di Dikes Kota Bima. Sebab dalam ka- inta Kajari segera menangkap tersangka 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 sus ini, tersangka mantan Kabag Keuangan agar kasus ini bisa segera dituntakan ke 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 Setda Kota Bima, Umar AR, sampai saat tahap penuntutan. ‘’Saya sudah mendesak 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 ini belum ditangkap.

Kajari Bima agar segera melakukan upaya 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 Dalam pernyataan saat ditanya wartawan penangkapan terangka,’’ kata Kajati.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 terkait perkembangan kasus ini, Kajati Fadil Bersambung ke hal 5 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890

Kajati Desak Kajari Bima Tangkap Tersangka Kasus Alkes

Antisipasi Penyadapan

Gubernur Gandeng Lemsaneg Amankan Data Pemprov NTB Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menggandeng Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dalam mengamankan data supaya terhindar dari penyadapan yang dilakukan oleh orang yang tak bertanggung jawab dan pihak asing.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

PENANDATANGANAN MOU Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi menandatangani MoU dengan Kepala Lemsaneg dalam mengamankan data di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis (11/12) kemarin.

ber ini baru sekitar 40 persen.

Sementara, sesuai dengan batas kontrak, proyek senilai Rp 3,5

miliar itu harus tuntas pada 19 Desember mendatang.

Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Jumat, 12 Desember 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Akun Facebook Bayu Ombudsman Ingatkan RSUP Perbaiki Pola Pancapati Ditutup Komunikasi dengan Pasien Pelayanan Sempat Dikeluhkan

Promosikan Kota Tua Ampenan PENGECATAN bangunan tua di Jalan Pabean menuju Eks Pelabuhan Ampenan oleh Pemerintah Kota Mataram, dinilai sebagai upaya positif untuk membangkit kembali kejayaan Kota Tua Ampenan. Selain mempercantik ornamen tersebut, juga mampu memberikan pengaruh bagi wisatawan.

Lurah Ampenan Tengah, Hj. Elya Hadiana saat dikonfirmasi, Kamis (11/12) mengaku, sebagian besar masyarakat di Ampenan Tengah sangat berterima kasih terhadap upaya Pemkot Mataram mempercantik serta menata bangunan tua milik mereka. Artinya, selain gratis juga ada nilai keindahan yang dirasakan oleh masyarakat. Selain mengecat bangunan, Pemkot juga memperbaiki plafon – plafon bangunan yang sudah rusak dan terlihat kumuh. “Alhamdulillah, warga saya senang sekali. Apalagi ini kan gratis,” kata Elya.

Meskipun ada beberapa dari masyarakat yang masuk di wilayah Kelurahan Bintaro sempat keberangkatan, namun diakui masyarakatnya sama sekali tidak berkeberatan. Karena, pihaknya sudah jauh – jauh hari mensosialisasikan program tersebut baik melalui Kepala Lingkungan (Kaling) serta Ketua RT. Apakah pengecatan tersebut tidak menghilangkan nilai sejarah dari Kota Tua Ampenan? Elya merasa hal tersebut sama sekali tidak menghilangkan ciri khas atau nilai sejarah dari kota tua. Sebab ornamen bangunan dibiarkan begitu saja.

Hanya saja, pengecatan bangunan itu untuk mempercantik seluruh bangunan menuju Eks Pelabuhan Ampenan.

Setelah adanya pengecatan atau penataan, yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya adalah mempromosikan Kota Tua Ampenan kepada masyarakat. Artinya, wisatawan lokal maupun mancanegara harus mengetahui nilai sejarah serta keindahan Ampenan sebagai daerah perdagangan masa lalu. Metode promosi yang dilakukan nantinya, masih bersifat konvensional atau sederhana dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya.

Namun demikian, Elya meminta kepada Pemkot Mataram agar segera memperbaiki serta memasangkan penerang jalan.

Karena, ke depan Kota Tua Ampenan dapat menjadi ikon serta jantung kota mataram sebagai pusat kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Pengguna facebook tidak lagi bisa membaca status Bayu Pancapati. Pasalnya Kabid Trantibum Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati, pemilik akun Bayu Pancapati, memutuskan menutup akun miliknya. Akun yang sempat menghebohkan Pemkot Mataram lantaran statusnya yang mengkritisi kebijakan Pemkot Mataram yang mencoret usulan pengadaan kendaraan operasional Satpol PP Kota Mataram, sudah tidak aktif lagi sejak dua hari terakhir.

Kabid Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati yang dikonfirmasi via ponsel, Kamis (11/12) membenarkan akun miliknya telah ditutup.

Namun Bayu menegaskan keputusannya menutup akun miliknya bukan karena ada tekanan dari pihak tertentu. ‘’Karena saran dari teman,’’ akunya mengenai alasan penutupan akun facebook miliknya.

Karena Ada Pilkada dan Pengadaan Tanah Ditempat terpisah, Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemer-

intah Daerah) yang juga Sekda Kota mataram, Ir. HL. Makmur Said, yang dimintai komentar terkait nasib kendaraan operasional yang diminta Satpol PP Kota Mataram, mengaku belum pernah mendengar usulan kendaraan operasional. ‘’Besok kita lihat. Karena saya sebagai Ketua TAPD belum tahu,’’ akunya via BBM. Padahal menurut pihak Satpol PP, kendaraan operasional berupa mobil bak terbuka untuk mengangkut anggota saat patroli merupakan

Mataram (Suara NTB) Pelayanan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) yang sempat dikeluhkan keluarga pasien, karena beberapa fasilitas penunjang yang diduga didapatkan tidak sesuai dengan jaminan sosial yang dimiliki.

Ombudsman Perwakilan NTB, mengingatkan kepada manajemen RSUP agar memperbaiki pola komunikasi dengan pasien.

Asisten Ombudsman RI Perwakilan NTB, M. Rasyid Ridho menjelaskan, pihaknya hanya melakukan pemeriksaan terhadap dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh pihak RSUP NTB dan petugasnya.

Namun dari hasil pemeriksaan awal Ombudsman menduga persoalan itu hanya terkait kurangnya komunikasi oleh petugas kepada keluarga pasien.

Sementara soal infrastruktur memang menjadi persoalan karena keterbatasan sarana prasarana di RSUP. “Saya pikir ini soal komunikasi dan koordinasi dengan keluarga pasien saja,” kata Ridho dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (11/12).

Oleh karena itu, pihaknya mendorong pihak RSUP untuk memperbaiki pola komunikasi dengan pasien dan keluarga pasien agar lebih ramah dan santun. Sehingga, bisa menghindari miskomunikasi antara kedua belah pihak.

Kepala Bidang Pelayanan RSUP NTB, Sri Sartika men-

usulan yang dicoret TAPD. ‘’Bisa saja seperti itukarena kebijakan untuk 2015 dibatasi dengan adanya Pilkada dan pengadaan tanah,’’ terangnya.

Namun demikian, lanjut Sekda, kalau memang Satpol PP sangat membutuhkan kendaraan tersebut, bukan tidak mungkin akan diberikan.

Terkait saksi yang mungkin akan dijatuhkan kepada Bayu Pancapati, orang nomor satu di jajaran PNS ini enggan memberi jawaban. Yang jelas, ia tidak ingin persoalan ini berkepanjangan. (fit)

Kota Mataram Dapat Bantuan Alat Hemodialisa (Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh (kiri) menyerahkan amar putusan itsbat nikah yang diterbitkan Pengadilan Agama Mataram kepada pasangan yang telah mengikuti itsbat nikah, Kamis (11/12) di aula Kantor Walikota Mataram.

(Suara NTB/dok)

Harus Diberi Sanksi Tegas

I Wayan Sugiartha

(Suara NTB/fit)

TERTANGKAPNYA lima PNS) lingkup Pemkot Mataram oleh Satpol PP Provinsi NTB, sangat disesalkan oleh kalangan dewan. Pasalnya, PNS sebagai pelayan masyarakat harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Selain itu, Sekda jangan hanya memberikan teguran, melainkan sanksi tegas kepada bawahannya. Demikian ditegaskan, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha dikonfirmasi, Kamis (11/12).

PNS yang berkeliaran tersebut jangan sampai mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Artinya, masyarakat jangan sampai menjadi korban akibat pegawai yang malas atau tidak pernah masuk. Bila perlu, Sekda sebagai komandan PNS di Kota Mataram tidak hanya memberikan teguran, melainkan menunda kepangkatan dari anak buahnya. Sehingga, ada efek jera dan tidak melalaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelayanan masyarakat. “Bila perlu kenaikan pangkatnya ditunda, jangan cuma bisa ditegur saja,” pungkasnya.

Seharusnya Satpol PP Kota Mataram dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram, harus lebih awal melakukan pengawasan terhadap PNS. Sehingga, tidak kecolongan oleh Satpol PP Provinsi.

Terkait Satpol PP Kota Mataram tidak diberikan kewenangan terhadap pengawasan kedisiplinan PNS, Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, Pol PP sama halnya dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dimana, selain penegak perda, juga berhak mengawasi kedisiplinan PNS. Namun tidak kalah pentingnya, antara Satpol PP dan Kepala Daerah harus ada koordinasi dan komunikasi. Agar pelanggaran soal kedisplinan PNS dapat ditekan sejak dini. “Saya kira hanya komunikasi dan koordinasi saja,” tambahnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) -

Kota Mataram mendapatkan bantuan alat hemodialisa dari Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat. Alat ini rencananya akan ditempatkan di RSUD Kota Mataram. Hal ini disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yang juga Ketua PMI Kota Mataram. Fungsi alat hemodialisa ini adalah untuk cuci darah. Metode pencucian darah dengan membuang cairan berlebih dan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh melalui alat dialysis untuk menggantikan fungsi ginjal yang rusak.

Mohan menyampaikan alat tersebut cukup besar dan harganya juga tidak murah. Sehingga pihaknya sangat mengapresiasi perhatian dari PMI tersebut kepada Kota Mataram. Pihaknya juga telah meminta pihak RSUD Kota Mataram untuk menyediakan tempat dan juga petugas medis yang akan menjadi operator alat tersebut.

“Tenaga operatornya sudah siap dan alat itu akan segera kita ambil alih,” ujarnya.

Setelah memiliki alat hemodialisa ini, Mohan mengatakan Kota Mataram bisa

600 Pasangan Diserahkan Amar Putusan Itsbat Nikah Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram menyerahkan amar putusan itsbat nikah kepada 600 pasangan pada Kamis (11/12). Beberapa waktu lalu, Pemkot Mataram melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) bekerja sama dengan Pengadilan Agama (PA) Mataram melaksanakan itsbat nikah secara bertahap kepada 600 pasangan. Selain amar putusan itsbat nikah, diserahkan juga akta kelahiran bagi anak-anak dari para pasangan tersebut.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan program ini merupakan bentuk komitmen Pemkot Mataram untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait kelengkapan administrasi kependudukan. “Karena masih banyak yang belum memiliki akta kelahiran. Dan itu sudah kita selesaikan dan kita bek-

erja sama juga dengan PA Kota Mataram untuk penetapan itsbat nikah,” terangnya.

Kelengkapan administrasi kependudukan seperti akta kelahiran disampaikan Walikota adalah kewajiban orang tua kepada anak-anaknya. Itu sebagai bentuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum dan pemenuhan kewajiban orang tua terhadap hak anak-anaknya. Karena jika anak-anak tidak memiliki dokumen kependudukan yang lengkap seperti akta kelahiran, anak-anak tidak bisa mendapatkan haknya dengan maksimal seperti dalam soal pendidikan dan kesehatan. “Ini akan jadi kesulitan,” imbuh Walikota.

Inilah yang kemudian mendorong Pemkot Mataram untuk membantu masyarakat melalui program itsbat nikah Dinas Dukcapil. Itsbat nikah ini digratiskan dan disyaratkan han-

ya untuk warga yang kurang mampu, telah menikah lama, dan hanya untuk pernikahan pertama. Amar putusan itsbat nikah ini kemudian akan ditindaklanjuti dengan penerbitan buku nikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Mataram.

Mengenai pentingnya memiliki dokumen kependudukan ini, Walikota meminta agar Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram dan camat maupun lurah untuk lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Di tahun 2015, Pemkot Mataram akan kembali memprogramkan itsbat nikah karena masih banyak warga yang belum memiliki surat nikah.

Jumlah pasangan yang akan diikutkan dalam itsbat nikah berasal dari usulan pada saat pelaksanaan MPBM (Musyawarah Pembangunan Berbasis Masyarakat) beberapa waktu lalu. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Program eco district di Kota Mataram akan mulai diimplementasikan dan dilaksanakan tahun 2015 mendatang. Pelaksanaan program ini sepenuhnya akan dibiayai oleh Pemerintah Prancis dan pemerintah pusat. Demikian disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Kamis (11/12).

Hanya ada dua kota di Indonesia yang dipilih untuk program eco district ini yaitu Kota Mataram dan Bandung, Jawa Barat. Untuk itu, Wakil Walikota Mataram diundang untuk melakukan presentasi dalam seminar akhir eco district cooperation yang berlangsung di Bali, Kamis (11/12) kemarin. Mohan mengatakan kegiatan tersebut dihadiri oleh Duta Besar Prancis, bank atau lembaga pendonor dari Prancis, konsultan dari Prancis dan kontraktor atau penyedia sistem dari Prancis.

Mohan mengatakan program yang akan diintervensi di Kota Mataram adalah berbeda dengan yang dilakukan di Kota Bandung. Di Mataram tim eco district akan melaksanakan proyek pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan konsep smart street lighting atau penghematan program lampu jalan. “Se-

lain itu juga akan diintervensi bagaimana mengubah sampah menjadi energi,” ujarnya.

“Semua pembiayaan atas program ini akan dibiayai oleh pemerintah Prancis bekerja sama dengan kementerian yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 mendatang,” sambungnya.

Program pemasangan PJU dengan konsep smart street lighting ini akan dilakukan di semua ruas jalan di Kota Mataram. Sementara beberapa program yang telah direncanakan untuk pengembangan kota tua Ampenan akan diintervensi oleh kementerian.

Program eco district dirintis sejak tahun 2013 lalu.

Mohan mengatakan dari 112 kabupaten/ kota yang menjadi nominasi, setelah diseleksi akhirnya terpilih delapan kabupaten/kota dan kembali diseleksi menjadi dua kota.

Terkait PJU, beberapa waktu lalu Lembaga Keuangan Prancis (Agence Francaise De Depeloppement/AFD) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bertemu dengan Walikota Mat-

aram dan berencana membantu penerangan jalan umum di Mataram menggunakan penerangan yang ramah lingkungan sehingga bisa lebih hemat energi. (ynt)

mempunyai bank darah sendiri. Saat ini Kota Mataram masih bergantung kepada bank darah milik Lombok Barat yang ada di Kota Mataram. “Kalau bisa alat hemodialisa ini kita optimalisasi, Mataram akan mempunyai bank darah sendiri,” cetusnya.

Mohan menyampaikan sebelum bantuan alat ini diturunkan, PMI Pusat meminta Pemkot Mataram menyediakan prasarana atau gedung tersendiri sekaligus operatornya. Tapi karena prasana telah disiapkan di RSUD Kota Mataram, maka alat tersebut akan ditempatkan disana. “Prasarananya akan rampung tahun 2015 dan operatornya juga sudah siap. Nanti tinggal kita ambil alatnya,” imbuhnya.

Nantinya setelah alat tersebut dioperasikan dan Kota Mataram memiliki bank darah sendiri, masyarakat yang bisa memanfaatkannya tidak hanya warga Kota Mataram, tapi warga manapun yang membutuhkan akan tetap dilayani. “Ini bukan hanya untuk Kota Mataram, masyarakat dari mana saja bisa memanfaatkan itu,” ujarnya. (ynt)

Mataram Bisa Program ”Eco District” Mulai Hemat Listrik Dilaksanakan 2015 hingga 30 Persen

(Suara NTB/dok)

Hj. Elya Hadiana

jelaskan, secara prosedur pelayanan melalui BPJS, rujukan dari puskesmas seharusnya pasien dirujuk dulu ke RSUD Dr. Soedjono Selong. Apabila RSUD Selong belum bisa menangani, pasien bisa dibawa ke RSUP NTB sesuai dengan rujukan dari rumah sakit. Terkait jatah kamar yang seharusnya didapatkan oleh pasien di kelas I. RSUP NTB, sejak tahun 2010 sudah tidak ada kamar kelas I karena insiden kebakaran beberapa waktu lalu. Selain itu juga, RSUP masih memiliki keterbatasan jumlah kamar rawat inap.

Ia berdalih seluruh pelayanan yang dilakukan oleh tim medis sudah sesuai dengan Standar Operasinal Prosedur (SOP). Sementara untuk infusnya, bukan tidak disediakan atau dibiarkan kosong, melainkan harus diambil oleh keluarga pasien dengan resep yang sudah diberikan dokter.

Keluarga pasien, Resi Kapoor menyayangkan masih lambatnya pelayanan khususnya pertolongan pertama yang dilakukan oleh pihak medis di RSUP NTB. Parahnya lagi, pasien harus dipindah ke ruangan lain dengan alasan kamar di ruang Kenangan 231 terjadi kebocoran.

“Seharusnya sebelum bapaknya saya ditempatkan disana, kondisi kamarnya harus baik.

Bukan alasan karena bocor terus bapak saya dipindah ke sana kemari,” sesalnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan, program penghematan listrik dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diinclude dengan eco district di Eks Pelabuhan Ampenan dinilai dapat menghemat listrik hingga 30 persen, bilamana program yang dipaparkan dari Pemerintah Prancis tersebut masuk ke Kota Mataram. “Kemarin sudah dipaparkan perwakilan Pemerintah Prancis tentang penghematan listrik di bidang energi,” kata Walikota dikonfirmasi, Kamis (11/12).

Walikota menyebutkan, hingga saat ini Pemkot Mataram masih membutuhkan 20.000 titik lampu, namun masih ada 7.000 titik lampu. Dari biaya yang dikeluarkan setiap tahunnya, sekitar Rp 17 hingga 18 miliar pertahun. Artinya, dengan program penghematan listrik dengan sistem pemanfaatan listrik yang sudah dijelaskan perwakilan dari Pemerintah Prancis, maka pengeluaran yang harus dibayarkan set-

iap tahunnya ke PLN bisa diefisiensi sekitar 30 persen. Besaran tersebut bisa juga diperhemat jika menggunakan LED. Dicontohkan Walikota, penghematan sumber energi listrik nantinya, lampu merah tidak meski menyala terus menerus. Tetapi dengan sistem pemanfaatan listrik tersebut, lampu merah bisa saja mati tergantung jumlah kendaraan yang melintas. “Lampu merah itu nanti tidak meski nyala terus,” ujarnya.

Terkait penganggaran, karena program ini dari Kementerian PU dan ESDM, maka soal anggaran diserahkan di dua kementerian tersebut. Dari kementerian PU dan ESDM, dua kota yang mendapatkan kepercayaan yakni Kota Mataram dan Kota Bandung. “Kalau itu urusan dari kementerian, kita tinggal terima saja,” pungkas Walikota.

Ia menilai, program penghematan listrik tersebut sangat bagus untuk mengurangi biaya operasional khususnya kelistrikan. Selain itu, bisa menambah jumlah titik lampu di Kota Mataram. (cem)

SUARA NTB Jumat, 12 Desember 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Diterjang Banjir

Dua Dusun di Sekaroh Terisolir

Lotim Endemik DBD

Selong (Suara NTB) Musim panas kekeringan dan musim hujan kebanjiran. Demikian fakta yang melanda Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Akibat terjangan hujan beberapa hari terakhir membuat dua dusun, yakni Ujung Gol dan Ujung Ketangga terisolir. Hal ini disebabkan, akibat terjangan banjir ini akses jalan terputus.

Kepala Desa Sekaroh H. Muhammad Mansyur menjawab Suara NTB via ponselnya, Kamis (11/12), mengaku air besar tiba tiba menerjang sejumlah ruas jalan. Pertama akses menunju Dusun Ketangga, akibat banjir ini endapan lumpur setebal 80 cm menut-

Sejumlah Bangunan di Pasar Kediri Mulai Rusak

nya yang merupakan akses utama warga di Dusun Ujung Ketangga ini jalan mengalami patah total sepanjang 10 meter dan dengan kedalaman 5 meter. Tidak jauh dari titik yang patah ini, ada juga jalan lebih parah yang putus sepanjang 30 meter. “Banjir ini yang

dari pemerintah daerah untuk membantu mengatasi dampak dari banjir yang menutup askes inftrastuktur warga.

Kejadian banjir yang membawa material lumpur ini tumben terjadi sepanjang tahun ini.

Kejadian banjir yang sampai merusak akses jalan ini selama ini tidak pernah terjadi. Mengatasi hal ini, Kades Sekaroh ini mengaku sudah melayangkan surat ke pemerintah daerah agar bisa ditindaklanjuti.

“Saat ini warga masih bingung tidak bisa keluar masuk karena lumpur ini,” ucapnya. (rus)

Tolak Direlokasi

Pedagang Bakulan di Pasar Kediri Ribut Dikes Loteng Tolak Rencana (Suara NTB/her)

TOLAK RELOKASI - Para pedagang bakulan di Pasar Kediri ribut, karena menolak direlokasi, mereka tidak mau direlokasi karena di lokasi baru sepi pembeli.

Penghapusan TKD

Praya (Suara NTB) Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Tengah (Loteng), dr. Nurhandini Eka Dewi, S.PA, menolak adanya rencana penghapusan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi petugas kesehatan yang sudah berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Terutama bagi petugas kesehatan yang juga menerima dana kapitasi.

“Dana kapitasi dengan TKD itu beda aturannya.

Jadi dari mana bisa dikatakan double payment,” ujarnya penuh tanda tanya saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (11/12).

Ditegaskannya, TKD dan dana kapitasi berbeda aturan dan nomenklaturnya.

Sumber dananya juga berbeda. Walaupun samasama diatur dalam APBD, sehingga tidak beralasan kalau kemudian pemberian keduanya bakal menyebabkan double payment.

Ia menjelaskan, TKD itu merupakan dana yang diberikan kepada semua PNS dengan besaran ditentukan jabatan dan golongan serta tingkat kinerja PNS bersangkutan. Dan, itu diberikan setiap bulan.7 Sementara dana kapitasi merupakan dana yang diberikan oleh petugas kesehatan atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Jika kemudian petugas tersebut tidak memberikan pelayanan, maka dana kap-

Picu Kelangkaan Semen

Kapal Pengangkut Semen Tak Bisa Bongkar Muat

itasi tidak diberikan. “Jadi kalau ada petugas kesehatan yang cuti atau tidak masuk kerja. Sehingga menyebabkan PNS bersangkutan tidak bisa memberikan layanan kesehatan, maka dana kapitasinya tidak diberikan. Ibaratnya, dana kapitasi itu honor bagi petugas kesehatan atas kinerjanya,” terang Eka. Beda dengan TKD, yang memang sifatnya diberikan setiap bulan. Dan, diberikan secara menyeluruh kepada semua PNS. Sedangkan dana kapitasi hanya bagi petugas kesehatan yang memberikan layanan kesehatan saja. “Jadi jangan dianggap karena sama-sama diberikan berdasarkan kinerja, sehingga dianggap sama. Dana kapitasi dan TKD itu beda. Baik dari sisi aturan maupun sumber dananya,” terangnya.

Eka membandingkan di daerah lain, jika dana kapitasi dan TKD tetap diberikan.

Bahkan di daerah-daerah yang sudah menerapkan remunerasi seperti di DKI Jakarta, baik TKD ataupun dana kapitasi tetap diberikan, karena bentuk dananya yang berbeda. ‘’Sehingga tidak bisa dikatakan double payment,’’ kilahnya.

Diakuinya, banyak hak-hak petugas kesehatan yang selama ini tidak pernah diberikan.

Salah satunya uang makan dan uang transportasi untuk kegiatan lapangan. Tetapi itu tidak pernah dipersoalkan.

Mengingat, kondisi anggaran daerah yang terbatas. “Kalau kemudian TKD dihapus, itu

sama saja semakin mengurangi hak petugas kesehatan,” tambah Eka. Kendati demikian, Eka mengaku pihaknya dalam hal ini bukan dalam posisi pihaknya berwenang mencoret atau menambahkan anggaran. Karena itu ranahnya sudah berbeda. Pihaknya dalam hal ini hanya berkewajiban menyusun draf anggaran sesuai aturan yang ada. “Kita berharap Dewan dalam hal ini bisa memandang persoalan tersebut pada porsinya. Sehingga tidak terjadi salah pemahaman,” imbuh mantan Direktur RSUD Praya ini.

Terkait persoalan itu, pihaknya pun sudah menyampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk selanjutnya bisa dibahas dengan Dewan. Karena SKPD dalam hal ini tidak bisa langsung membahas anggaran dengan Dewan tanpa melalui perantara TAPD. Sebelumnya, Ketua Pansus APBD Loteng 2015, M. Samsul Qomar, mengungkapkan adanya rencana penghapusan TKD bagi petugas kesehatan yang bernaung di bawah Dikes Loteng. Khususnya bagi petugas kesehatan yang juga menerima dana kapitasi. Alasan politisi Partai Demokrat ini, terjadi double pembayaran. Langkah tersebut juga dilakukan sebagai upaya penghematan anggaran yang kini tengah digalakkan. (kir)

(Suara NTB/dok)

PLN Bersedia Gandeng Pihak Ketiga Giri Menang (Suara NTB) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Lombok Barat (Lobar) akan melakukan uji terhadap kadar abu batu bara limbah dari PLTU Jeranjang. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kadar abu yang membahayakan bagi masyarakat.

Untuk pengelolaan limbah abu ini sendiri, sudah ada titik temu untuk mengatasi pengolahan limbah tersebut, PLN menyanggupi menggunakan perusahan dari Surabaya. “Pihak PLN menyatakan kesanggupan kepada Pemda Lobar untuk menggandeng pihak ketiga dengan menunjuk perusahaan porter,” ungkap Kepala BLH Lobar, H. Mulyadin, SH, MH, kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (11/12).

Ia menyata-

kan, BLH telah menyarankan ke PLN untuk melakukan pengujian terhadap abu limbah batu bara tersebut, apakah limbah abu dalam taraf berbahaya atau tidak. Di samping itu, BLH juga akan melakukan dengan menunjuk lembaga khusus pengujian tersebut. Menurutnya, tujuan diuji untuk mengetahui kandungan berbahaya pada abu itu. “Apakah benar debu itu kandungannya berbahaya?

Itu perlu diuji,” ujarnya.

Namun di sisi lain, pihak BLH mengapresiasi komitmen dan PLN untuk pengolahan limbah abu tersebut. karena sebelumnya BLH memberi alternatif kepada PLN, di antaranya PLN menyimpan abu dengan menyediakan tempat pembuangan sementara (TPS).

Untuk TPS inipun PLN harus memenuhi beberapa persyaratan teknis, PLN juga

mengolah sendiri limbahnya.

“Namun pada alternatif ini, PLN tidak bisa karena itulah PLN bersedia mengambil alternatif kedua, yakni menggunakan pihak ketiga,” ujarnya. Pertimbangannya, jika dilakukan pengangkutan menggunakan kapal laut biaya cukup mahal, sehingga akan digunakan pihak ketiga.

Perusahaan ini, ujarnya, akan beroperasi di Loteng, sehingga pengurusan izin tinggal dibahas bersama Pemkab Loteng. Dalam waktu dekat ini, akan ada pertemuan segi tiga antara perusahaan, PLN dan Pemda. Sedangkan terkait izin pengangkutan dikeluarkan Kementerian namun atas rekomendasi BLH. Selama ada pengangkutan itu, PLN tetap melaporkan ke BLH terkait manipes berapa limbah yang angkut per hari, per minggu dan bulanan. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Ratusan pedagang bakulan di Pasar Kediri Lombok Barat (Lobar), Kamis (11/12) rebut. Mereka memprotes kebijakan pihak mandor pasar dan Pemda Lobar yang ingin merelokasi mereka ke lokasi yang tidak strategis. Kebijakan relokasi ini sebelumnya, belum pernah disosialisasikan kepada para pedagang, sehingga para pedagang keberatan.

Pantauan koran ini, para pedagang berkumpul dilokasi tempat biasa berjualan. para pedagang yang nota bene perempuan ini mengaku sangat kaget sekaligus kecewa dengan petugas Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah yang datang tibatiba dan memerintahkan mereka direlokasi ke belakang pasar.

“Kami tolak, karena kami keberatan direlokasi ke lokasi yang tidak strategis,”tegas Sri salah seorang pedagang ditemui di pasar Kediri. Oknum pejabat ini jelasnya, tiba-tiba saja meminta para pedagang pindah tanpa ada alasan yang jelas.

Padahal sehari sebelumnya, mandor dan para pedagang telah sepakat agar lokasi itu ditempati pedagang bakulan.

Lokasi tempat pedagang ini berjualan memang lokasi sejak lama ditempati, namun ketika pasar dibangun mereka diminta pindah ke belakang. Selama tujuh bulan berjualan lokasi belakang pasar, justru penghasilan pedagang justru turun drastis,karena sepi tidak ada penjual yang datang.

Penghasilan sejak berjualan di lokasi di belakang pasar hanya berkisar puluhan ribu sehari, jauh lebih lumayan dibandingkan ketika berjualan di lokasi semula para pedagang bisa memperoleh untung relatif besar hingga ratusan ribu sehari. “Makanya kalau kita diminta pindah, kami tidak mau. Mau dapat apa jualan di sana,” keluhnya.

Menanggapi hal ini, mandor Pasar Kediri, Budianto mengaku relokasi pedagang ini belum diputuskan final, karena belum disepakati antara pihak pasar dengan pemda. Ia mengaku, telah membagi lokasi berjualan, namun karena tidak semua pedagang bisa memperoleh bagian maka atas pertimbangan itulah pedagang tidak diberikan izin membangun permanen. “tapi tiba-tiba saja para pedagang memasang patok,” ungkapnya. (her)

Lemah Manajemen Keuangan KEPALA Desa (Kades) Bungtiang Kecamatan Sakra Barat, M. Marzuki menyebut desanya dikenal orang luar sebagai kampung TKI. Lebih dari separuh dari 2.911 Kepala Keluarga (KK) yang ada di Desa Bungtiang ini pernah menginjakkan kakinya ke luar negeri menjadi TKI. Termasuk kades ini mengakui pernah menjadi TKI. “Saya jadi TKI itu tahun 19992001,” tuturnya kepada Suara NTB di kantornya, Kamis (11/12) kemarin.

Saat ini yang masih aktif menjadi TKI sekitar 700 orang. Secara umum dilihat dari kondisi fisik rumah di warga sudah banyak yang berhasil. Hanya saja, masih sangat lemah dalam pengaturan manajemen keuangannya.

Dinyatakan demikian, karena TKI yang berangkat dapat kerja di rumah sewaktu pulang hanya bersifat konsumtif menggunakan uangnya. Mudah menghambur-hamburkan uang, padahal sewaktu di Malaysia misalnya sangat bersusah payah mencari rezeki.

“Memang pulang banyak yang bawa uang, tapi cepat habis lalu pergi lagi, begitu terus,” keluhnya.

Kades Marzuki ini sendiri mengaku saat kembali ke Malaysia sudah menanamkan komitmen pada dirinya untuk tidak kembali. Uang yang diperoleh selama di perantauan digunakan untuk mengembangkan usaha di desanya.

Kebiasaan masyarakat yang konsumtif inilah yang dirasa perlu diubah dengan mengajarkan manajemen keuangan yang baik. Kades Bungtiang ini menyadari, pilihan menjadi TKI memang sebuah solusi dari persoalan peliknya mata pencaharian di desa Bungtiang. Kepemilikan lahan terbatas. Musim tembakau yang diharapkan tidaklah seberapa dan mampu menjawab kebutuhan warga.

Dijelaskan, kampung Bungtiang sendiri memiliki sejarah warganya bekerja di luar negeri sudah cukup lama. Tercatat sejak tahun 1970-an silam sudah banyak warga yang merantai. “Waktu itu masih pakai perahu pergi, dulu ada tekong di sini yang punya kapal sendiri,” imbuhnya.

Kehadiran Bank BRI Cabang Selong memberikan bimbingan manajemen keuangan dirasa akan sangat membantu warga untuk mengatur keuangannya. Berhasil di Malaysia juga bisa berhasil di desa sendiri. Cari modal di negeri orang dan buat usaha di negeri sendiri. Kegiatan usaha sendiri di Bungtiang dirasa masih minim. Diharap ke depan bisa berkembang baik. (rus)

(Suara NTB/rus)

Giri Menang (Suara NTB) Belum setahun dioperasikan, Pasar Kediri mulai dikeluhkan para pedagang. Pasalnya, di sejumlah lokasi di pasar ini mulai rusak, kerusakannya berupa retak di bagian tembok.

Belum diketahui pasti apa penyebabnya, namun kerusakan pasar ini mengundang tanda tanya dari kalangan pedagang.

Salah seorang pedagang yang tidak mau disebutkan namanya, pasar ini baru beroperasi sekitar tahun lalu. Pasar ini selesai dikerjakan tahun lalu sehingga bisa dioperasikan, “baru setahun sudah ada yang retak-retak,” keluhnya pada Suara NTB, Kamis (11/12).

Dijelaskan, beberapa titik yang sedikit mengalami kerusakan, temboknya retak seperti pada ruang lantai II. Ruangan ini, tempat merupakan markas para petugas pasar. Benar saja, pengamatan koran ini ada beberapa lokasi yang retak. Retakannya lumayan panjang, namun diameternya tidak terlalu lebar.

Diketahui, tanggal 17 April lalu Pemkab Lobar meresmikan pembangunan poyek mencapai Rp 213 miliar, bersumber dari APBD 142 miliar lebih dan APBN, PNPM, PPIP Dekonsentrasi sebesar Rp 70 miliar lebih. Termasuk proyek yang diresmikan adalah proyek Pasar Kediri.

Proyek yang sebelumnya diputus kontraknya itu dikerjakan lanjutan tahun ini tetap diresmikan, sembari menungggu pekerjaan selesai. Proyek Pasar Kediri, misalnya, tahun lalu progresnya 80 persen lebih, sehingga diputus kontraknya.

Namun, proyek ini kembali dilanjutkan tahun ini melalui mekanisme penunjukan langsung, karena anggaran di bawah Rp 200 juta. Proyek Pasar Kediri ini dianggarkan sekitar 180 juta, sehingga dilakukan penunjukan langsung.

Dikonfirmasi terkait hal ini, mandor Pasar Kediri, Budianto mengaku tidak tahu perihal proyek pasar tersebut.

“Perihal proyek kami tidak tahu,’’ ujarnya.Di pasar ini jelasnya ada 29 lokal toko, yang dibangun 17 unit toko dan toko lama 12 unit. Sedangkan ada tambahan pembangunan empat unit toko di pasar tersebut. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Kelangkaan semen yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir di Lombok Barat (Lobar) diduga dipicu kapal pengangkut semen di Pelabuhan Lembar tidak bisa bongkar muat, karena harus antre dengan bongkar muat pupuk.

Bongkar muat tidak bisa dilakukan sekaligus karena terkendala dermaga yang terbatas. Sehingga pihak pelabuhan terpaksa mendahulukan bongkar muat pupuk, karena khawatir terjadi gejolak di tengah masyarakat. ‘’Kemungkinan bongkar muat semen bisa dilakukan beberapa hari mendatang setelah semua pupuk selesai diturunkan,’’ ungkap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lobar melalui Kepala Seksi Perdagangan, Pasihi kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (11/12).

Dijelaskan, setelah ada informasi semen langka pihaknya langsung turun ke Pelabuhan Lembar untuk mencari penyebab di lapangan. Setelah bertemu dengan pihak Adpel, kendala yang dihadapi adalah keterlambatan bongkar muat semen, karena harus menunggu bongkar muat pupuk selesai.

Karena jika didahulukan semen, maka tentu dampak lebih besar akan terjadi bagi petani yang memerlukan pupuk, sehingga atas pertimbangan itulah, bongkar muat pupuk didahulukan baru setelah itu dilakukan bongkar muat semen.

Akibat keterlambatan bongkar muat, dua kapal pengangkut semen tertahan di pelabuhan belum bisa sandar. “Dua kapal pengangkut semen masih belum bisa bongkar muat, kemungkinan Sabtu nanti,” ujarnya.

Ia menyebut data yang diperoleh dari pihak Adpel, total semen yang sudah masuk ke pulau Lombok sebanyak 546.884 zak, jumlah ini naik dari tahun lalu yang berjumlah sekitar518.819 zak. Menurutnya naiknya kebutuhan semen ini disebabkan karena kebutuhan masyarakat meningkat dan pembangunan fisik di daerah ini juga meningkat. (her)

upi ruas jalan. Gorong-gorong yang sebelumnya sudah diperbaiki tidak mampu menahan air. “Padahal sebelumnya kami sudah buang lumpur itu dengan dana swadaya Rp 15 juta yang habis, tapi tidak ada gunanya,” katanya.

Kondisi di ruas jalan lain-

tiba-tiba dan membawa air cukup besar,” tuturnya.

Di tempat berbeda, lanjutnya dari kantor desa menuju Dusun Telona sepanjang 2,4 km juga ada yang tertimbun lumpur setinggi 1 meter dengan panjang sektar 60 meter.

Kembali gorong-gorong yang diharap bisa menampung lumpur kiriman ini tak mampu.

Akibat akses jalan yang putus tersebut, terpaksa warga tidak bisa berbuat apa-apa.

Pasalnya, sepeda motor sudah tidak bisa lewat. Harapannya ada bantuan segera

(Suara NTB/rus)

KEPALA Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Timur, dr. Utun Supria, mengatakan Kabupaten Lombok Timur sudah terbilang endemik penyakit demam berdarah (DBD). Dikatakan demikian karena setiap tahun selama lima tahun terakhir ini selalu saja ada temuan kasus. Temuan terakhir sebanyak 170 kasus DBD di Lotim.

Kepada Suara NTB di Selong belum lama ini, Utun Supria, mengaku, fogging atau penyemprotan sarang nyamuk dinilai sudah tidak efektif. Pasalnya, terlalu banyak biaya dan tenaga yang harus dikeluarkan. Di samping itu, tingkat keberhasilan pemberantasan nyamuk melalui sistem fogging tidak menjamin bisa memusnahkan nyamuk.

Nyamuk aedes aegypti penyebab DBD ini hanya yang sudah dewasa yang mati dengan cara fogging. Sedangkan jentik nyamuknya tidak mati. Di samping itu, fogging di satu tempat yang terjangkit bisa membuat nyamuk pindah ke tempat yang tidak disemprot.

Langkah yang paling efektif untuk pemberantasan nyamuk DBD ini adalah kesiapsiagaan masyarakat untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) langsung. Salah satu cara yang dipandang masih sangat baik adalah, 3 M (Menguras, Menutup dan Mengubur). ‘’Kuras penampungan air, tutup tempat penampungan air dan kubur barang bekas tempat tumbuh kembang nyamuk,’’ sarannya.

Daerah-daerah yang paling banyak terjangkit nyamuk DBD ini adalah daerah dengan pusat permukinan padat penduduk.

Seperti Selong, Masbagik dan lainnya. Penyakit yang disebut banyak menyerang orang kota itu menyerang warga Lotim terhitung sejak 2006 lalu. Salah satu penyebabnya adalah, mobilitas warga ke luar daerah ke Lotim.

Ditanya soal diare, pada musim hujan tahun 2014 ini, diakuinya bisa menimbulkan Lotim kembali diserang seperti fakta tahun 2009 silam. Lotim mengalami kejadian luar biasa. “Kalau soal diare, waspadai pencemaran sumber air,” ujarnya mengingatkan.

Diare menyerang warga karena banyak sumur warga yang terkotori bakteri ekoli. Utun mengutarakan, jika tidak dijaga betul-betul bisa menular ke orang lain. Untuk itu, masyarakat diimbau tetap menjaga kebersihan lingkungan agar tetap sehap dan bersih. (rus)

SUARA PULAU SUMBAWA BPMPD KSB Resmikan Gedung TK PGRI Sekongkang Bawah

Halaman 4

SUARA NTB Jumat, 12 Desember 2014

Taliwang (Suara NTB) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meresmikan satu unit gedung TK PGRI desa Sekongkang Bawah kecamatan Sekongkang, Kamis (11/12).

Gedung baru untuk lembaga pendidikan pra sekolah ini merupakan hasil pembiayaan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) yang dialokasikan untuk kecamatan Sekongkang pada tahun 2014 ini.

Kepala BPMPD KSB, Ibrahim, S.Sos., MM dalam sambutannya mengatakan, program PNPM MPd secara umum telah hadir di KSB sejak tahun 2007 lalu. Sejak saat itu total alokasi anggaran yang telah diterima KSB mencapai Rp 69.261.178.000. Dengan rincian PNPMP MPd sebesar Rp 49.000.000.000 dan PNPM MPd Generasi Sehat Cerdas (GSC) sebesar Rp. 20.261.178.000. “Jadi sudah 8 tahun sampai sekarang. Dan untuk PNPM MPd Generasi (GSC, red) baru berjalan sejak tahun 2010,” terangnya.

Ia menyebutkan, selama delapan tahun terakhir sejak kehadiran program PNPM MPd terdapat empat kecamatan yang secara rutin mendapatkan

anggaran program tersebut. Keempat kecamatan ini diantaranya kecamatan Brang Rea, Seteluk, Jereweh dan Sekongkang. “Tahun 2008 sempat kecamatan Taliwang masuk dalam agenda kegiatan PNPM MPd tapi kemudian dikeluarkan karena masuk dalam PNPM Pisew,” papar Ibrahim.

Pada kegiatan PNPM MPd, dijelaskannya Ibrahim, penggunaan anggaran dari seluruh dana yang telah dialokasikan pemerintah pusat disalurkan pada tiga kegiatan. Yakni pertama pekerjaan fisik, kedua kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) dan ketiga pengadaan barang modal. “Nah pembangunan gedung TK ini masuk dalam pekerjaan fisik yang anggarannya dialokasikan sepanjang tahun 2014 ini,” ujarnya.

Sementara itu Penanggung Jawab Operasional Kabupaten (PJOKab) PNPM MPd KSB, Slamet Riadi, SPi., M.Si menjelaskan, total anggaran pembangunan gedung TKP PGRI desa Sekongkang Bawah ini sebesar Rp 315.096.600. Dan tambahan lainnya sebesar Rp 899.000 berasal dari anggaran swadaya masyarakat dan pihak sekolah.

“Jadi ada dua sumber anggarannya. Pertama dari program sendiri dan kedua partisipasi masyarakat

secara swadaya,” katanya.

Pada tahun 2014 ini total anggaran yang dialokasikan PNPM MPd untuk empat kecamatan penerima di KSB sebesar Rp 8,15 miliar. Slamet mengatakan, keseluruhan anggaran tersebut disalurkan ke 30 desa yang tersebar di empat kecamatan. “Untuk kecamatan Sekongkang dan Brang Rea sama-sama Rp 3,1 miliar sementara kecamatan Seteluk Rp 1 miliar dan Jereweh Rp 950 juta,” terangnya.

Selanjutnya ia menyampaikan khusus untuk pelaksanaan PNPM MPd Generasi, support anggaran dari Pemerintah Daerah (Pemda) mulai mengalir.

Pada APBD 2014 ini Pemda KSB mengalokasikan anggaran sebesar Rp 141.750.000. “Kalau PNPM MPd sejak 2008 selalu ada support APBD. Nah kalau PNPM MPd Generasi baru mulai tahun ini, dan harapan kita terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya,” pungkasnya. (bug/*)

(Suara NTB/bug)

GUNTING PITA - Kepala BPMPD KSB, Ibrahim, S.Sos., MM didampingi Camat Sekongkang, Sirajuddin (baju putih) dan PJOKab PNPM MPd KSB, Slamet Riadi, SPI., MSi (tengah) melakukan pengguntingan pita saat meresmikan pemanfaatan gedung TK PGRI desa Sekongkang Bawah (insert bangunan TK PGRI Sekongkang Bawah).

HMI Tuntut RAPBD Sumbawa Segera Dibahas Sumbawa Besar (Suara NTB) Konflik internal DPRD Sumbawa yang berbuntut pada terancamnya pembahasan RAPBD 2015 mulai menuai reaksi publik. Aktivis HMI Cabang Sumbawa, Kamis (11/12) di kantor Bupati dalam aksi unjuk rasa, menuntut agar RAPBD segera diselesaikan pembahasannya.

(Suara NTB/use)

SIDAK - Sidak Komisi II DPRD Kota Bima di pasar, Rabu (11/12).

DPRD Kota Bima Turun ke Pasar Kota Bima (Suara NTB) Sejumlah pedagang di Pasar Raba Bima serta pasar lainnya di Kota Bima mengeluhkan mengenai aneka pungutan yang dinilai tumpang tindih. Selain retribusi sewa tempat serta kebersihan, pungutan lain yakni pungutan uang keamanan. Menyusul adanya keluhan ini, Komisi II DPRD Kota Bima kemudian melakukan sidak di Pasar Raya Kota Bima, Kamis (11/12) siang.

Dalam sidak tersebut, anggota Komisi II memang menemukan adanya kenaikan retribusi. Selain itu, ada juga pungutan lain. Para pedagang tersebut terbagi klasifikasi, ada pedagang bakulan, kios hingga toko. Salah seorang pedagang Hj. Syamsiah mengaku dia sendiri hanya dikenai retribusi tempat dan retribusi kebersihan. Untuk retribusi tempat, dibebankan biaya sebesar Rp 10 ribu. Namun uang retribusi kebersihan, yang awalnya sebesar Rp 500 kini menjadi Rp 1.000 per hari.

Ketua Komisi II, M Nor menyebutkan kedatangan pihaknya terkait keluhan pedagang terkait kenaikan pungutan. Di mana, para pedagang mengaku sudah membayar pajak juga sudah membayar wajib usaha. Kenaikan tersebut sejak senin lalu.

Sementara yang resmi yang masuk ke Pemerintah itu adalah pajak usaha. Sementara ada lagi pengaduan dari pedagang mengenai pungutan Rp 1.000 per hari. “Yang mereka keluhkan ini bukan pajak usaha, tapi yang seribu rupiah per hari ini. Oleh karena kita mau kroscek dulu dengan Kepala Pasar,” katanya.

Tak berapa lama, ketua dan anggota Komisi II ini kemudian bertemu dengan Kepala Pasar, Syafrudin. Pada kesempatan itu, Najamudin, salah seorang anggota Komisi II mengungkapkan maksud kedatangannya. Yakni terkait keresahan para pedagang bahwa adanya tarif yang dipungut petugas pasar tidak hanya pertokoan maupun pedagang.

Sementara itu, Kepala Pasar Syafrudin menyebutkan jika memang ada kenaikan tarif yang diberlakukan. Di mana sebelumnya, pajak retribusi dihitung per meter, namun kenyataannya ada juga yang menggunakan tempat hingga 2 meter. Diakuinya pula, penarikan retribusi tidak lagi menggunakan Perda tahun 2011 melainkan berdasarkan Perda yang baru Nomor 12 tahun 2014.

Diakuinya jika sosialisasi ini sudah berlangsung dengan mendatangi satu per satu para pedagang. “Ini petugas saya sedang jalan,” akunya. Dalam kesempatan itu, Syafrudin juga menyebutkan memang ada pungutan keamanan yang dibentuk oleh kelompok masyarakat yang menamakan diri Forum Bhineka Tunggal Ika. Setelah mendengar penjelasan, para anggota Dewan ini pun meminta laporan keuangan dan penyetoran ke dinas terkait yakni DPPKAD (Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah) untuk dilakukan pengecekan. Pengecekan ini guna mengantisipasi adanya kebocoran. (use)

Massa HMI long march di sepanjang jalan Protokol, sebelum menggelar mimbar bebas di Simpangan Jam Gadang Pertokoan Sumbawa. Aksi yang dikawal ketat aparat kepolisian ini sempat mendapat perhatian dari publik. Mereka menyindir sikap para anggota DPRD Sumbawa yang berkonflik antarkubu KMP dan KIH. “Kedua kubu tersebut tidak mempedulikan kepentingan rakyat. Mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok. Rakyat terancam dengan sikap anggota DPRD yang kekanak-kanakan,” teriak Koordinator aksi, Lukamnul Hakim dalam orasinya.

Untuk itu, HMI menuntut agar konflik internal di DPRD Sumbawa segera diselsaikan.

Agar bisa melanjutkan kembali pembahasan RAPBD 2015. Kalau tuntutan ini, tidak dipenuhi, HMI mengancam akan menduduki Kantor

DPRD Sumbawa.

Kasat Pol PP Sumbawa, Edy Ratno Sanjaya, S.H, yang menemui pendemo menyatakan, Pemkab pun memiliki kepentingan yang lebih besar terkait pembahasan APBD. Rencananya, sidang paripurna RAPBD akan dilanjutkan Jumat (12/12) hari ini, dengan agenda pemandangan umum fraksi dan jawaban Bupati Sumbawa. Jika kembali terjadi deadlock, maka sama saja dengan membuang waktu.

Namun, massa HMI tidak puas dengan jawaban tersebut dan tetap berharap bertemu dengan Bupati. Hingga sempat terjadi adu mulut antara massa dengan aparat Pol PP. Sebelum akhirnya pendemo melanjutkan aksi mereka ke kantor DPRD Sumbawa. Untuk kembali menyuarakan tuntutan mereka. Namun, lagi-lagi di DPRD, pendemo hanya ditemui

Kabag Humas Setwan, Varian Bintoro, karean tidak ditemui oleh anggota DPRD Sumbawa.

Pada kesempatan tersebut, Varian Bintoro menunjukkan surat dari Gubernur NTB yang menyebutkan pembahasan RAPBD akan dilanjutkan.

Jadwal Ulang Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Kamaluddin S.T, menyatakan, pembahasan RAPBD 2015 akan dijadwalkan ulang, melalui Rapat Banmus hari ini, Jumat (12/12). Setelah kedua kubu di DPRD Sumbawa sepakat mengesampingkan dulu soal kekisruhan internal dan mencair ketika bertemu dengan Gubernur NTB, dua hari sebelumnya.

“Sebelum ketemu Gubernur, malam Rabu kita ketemu dengan teman-teman KMP di Mataram, Ketua Demokrat, Gerindara, Partai Golkar, PAN, termasuk saya dan Ket-

(Suara NTB/use)

BARANG BUKTI - Kanit Buser Satresnarkoba Bripka Yusuf Yamani (kiri depan, red) tengah menggelar alat bukti di depan empat pelaku yang diamankan.

Pasutri dan Pelajar Diamankan

(Suara NTB/ula)

Bupati Surati Gubernur untuk Alihkan Pupuk ke Dompu Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin mengaku telah mengajukan surat ke Gubernur NTB untuk mengalihkan pupuk bersubsidi dari daerah lain. Kebutuhan pupuk di Dompu tidak hanya untuk padi dan jagung, tapi juga untuk tebu rakyat. Sementara sisa stok pupuk Dompu tinggal 450 ton dan hanya cukup untuk padi serta jagung. ”Saya sudah bersurat ke Gubernur NTB meminta pengalihan pupuk di daerah lain yang tidak terlalu membutuhkan pupuk untuk dialihkan ke Dompu. Karena kita masih kekurangan pupuk untuk tebu petani, bukan untuk tebu perusahaan,” kata H. Bambang M Yasin kepada Suara NTB, Kamis (11/12).

H. Bambang mengaku, target luas tanam jagung pada musim hujan ini 35 ribu hingga 37 ribu ha. Luas areal tanam tebu rakyat mencapai 2 ribu ha. Sementara ketersediaan pupuk yang menjadi stok bagi Kabupaten Dompu tahun 2014 tersisa hanya 450 ton jenis urea dan ini hanya cukup sekali pupuk untuk padi dan jagung. “Untuk kebutuhan pemupukan berikutnya akan nyambung dengan jatah pupuk 2015,” terangnya.

Hasil pantauannya terhadap penanaman jagung petani di Manggelewa, H Bambang mengatakan, sudah banyak yang menanam. Kebutuhan pupuknya pun sudah tersedia hingga 80 persen, sementara di daerah lain belum diperoleh laporannya. Namun di wilayah Kecamatan Kilo, petani banyak yang memilih pupuk organik untuk kebutuhan pupuk jagungnya. “Untuk wilayah Manggelewa sendiri, petani sudah memiliki stok pupuk hingga 80 persen. Karena rata-rata mereka menyiapkan lebih awal pupuknya. Kalau daerah lain, saya belum mendapat laporan,” terangnya. (ula)

ua Budi Suryata. Yang ngundang teman-teman KMP, dalam suasana cair. Kita sepakat kedepankan APBD, tidak bicarakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). AKD kita biarkan begitu saja dulu, kita selesaikan dulu APBD,” tandas Kamal kepada Suara NTB. Dalam pertemuan dengan Gubernur Rabu lalu, disarankan agar masalah ini coba diselesai-

kan terlebih dahulu, dibicarakan kembali bersama-sama. Dasarnya sudah cair, maka disepakati Jumat rapat Banmus untuk menjadwalkan ulang pembahasan RAPBD. “Mudahmudahan teman-teman membangun komitmen membicarakan APBD untuk dituntaskan.

Untuk Sumbawa kedepan. Rapat Banmus dasarnya surat Gubernur,” pungkasnya. (arn)

Pedagang Berswadaya Renovasi Pasar Wodi

Judi Togel

PENANAMAN JAGUNG - Bupati Dompu, H Bambang M Yasin saat melihat penanaman jagung petani di Manggelewa, Kamis (11/12).

(Suara NTB/arn)

AKSI HMI – Aktivis HMI ketika berorasi dalam aksi unjuk rasa di kantor Bupati Sumbawa, Kamis (11/12).

Bima (Suara NTB) Upaya Tim Satnarkoba dalam memberantas tindak kejahatan di Kota Bima tidak main-main. Tidak hanya terkait narkoba dan miras, namun juga tindak perjudian.

Seperti yang terjadi pada Rabu (10/12) sore, tim Buser Satresnarkoba membekuk jaringan penjual togel.

Kasat Resnarkoba, Iptu Suparman Dj yang dikonfirmasi di Kantor Satresnarkoba menyebutkan penangkapan tersebut dilakukan sekitar pukul 15.00 Wita. Saat itu, anggotanya yang dipimpin Kanit Buser Satresnarkoba Bripka Yusuf Yamani langsung menuju dua rumah

pasangan suami istri (Pasutri) Totok dan Nuryati di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasa NaE Barat.

Namun, saat itu anggotanya tidak langsung melakukan penangkapan, melainkan menunggu kedatangan tiga anggota jaringannya (kurir, red) yang datang menyetor untuk memperkuat bukti.

“Beberapa saat kemudian mereka datang dan kita langsung melakukan penangkapan,” terang Suparman.

Mirisnya, dua dari tiga orang kurir ini masih berstatus pelajar. Mereka masing-masing AM (17) siswa SMA Sinar Jaya warga Kelurahan Sarae dan AS (16), siswa SMKN 2

Kota Bima warga Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota.

Sementara, kurir ketiga M Ikhsan (37) warga Sambi Na’e Kecamatan Mpunda. “Dalam penggerebekan ini kita juga amankan seorang pria, Eryanto asal Paruga yang merupakan koordinator penjualan togel,” terang Suparman.

Namun usai ditangkap dan didata, keenam orang ini dilimpahkan ke Sat Reskrim untuk diproses lebih lanjut. Ditambahkan Suparman, penangkapan ini dilakukan pihaknya atas perintah langsung Kapolres Bima Kota dalam mengungkap dan menangkap pelaku perjudian, termasuk narkoba serta miras. (use)

Dompu (Suara NTB) Kebakaran pasar Wodi di Desa Bakajaya yang menghanguskan seluruh barang dagangan di pasar tradisional, 1 Desember lalu belum juga disentuh bantuan pemerintah. Untuk kembali berdagang, pedagang memilih berutang bahan bangunan untuk membangun pasar darurat secara swadaya.

Abdul Munir, salah seorang pedang di pasar Wodi Dompu kepada Suara NTB, Kamis (11/ 12) mengaku berutang kayu pada pedagang dan dibayar bulan depan untuk membangun pasar darurat agar bisa kembali berdagang. Sementara sengnya dibeli sendiri oleh para pedagang dan mengerjakan secara swadaya. “Kita terpaksa melakukan ini agar bisa kembali berdagang dan menyambung hidup,” katanya.

Pembangunan pasar darurat menggunakan kayu dan seng, lanjut Munir, karena pihaknya menjual pakaian dan barang pecah belah. Bila menggunakan terpal atau tenda, khawatirnya cepat rusak.

Apalagi saat ini musim hujan dan angin kencang.

Sementara bantuan pemerintah, lanjut Abdul Munir, hingga saat ini belum ada. Pendataan pun tidak dilakukan.

Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin yang dihubungi terpisah, berjanji akan membangunkan los pasar baru di pasar Wodi dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2015 mendatang. Semula, bangunan los pasar ini akan dibangun di pasar Soro menyelesaikan bangunan pasar yang tersisa.

“Karena ada musibah kebakaran di Wodi, makanya kita prioritaskan di Wodi tahun depan,” kata H. Bambang.

Ia mengatakan, dirinya telah menginstruksikan kepada Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi (Koperindag Tamben) Dompu untuk membantu tenda pada pedagang di pasar Wodi sebelum dibangunkannya los pasar 2015 mendatang. “Karena ini bantuan untuk pasar darurat,” ungkap H. Bambang. (ula)

(Suara NTB/ula)

SWADAYA - Pedagang di pasar Wodi Dompu melakukan swadaya membangun pasar darurat untuk bisa kembali berdagang pascakebakaran, Kamis (11/12).

Sumbawa Terima Penghargaan Peduli HAM

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN – Wabup Sumbawa, H. Arasy Muhkan ketika menerima penghargaan dari Kemenkumham RI di Jakarta.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa kembali mendapatkan penghargaan dari pusat, berupa penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2013.

Penghargaan diberikan langsung Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dan diterima oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Arasy Muhkan. Kabupaten Sumbawa dinilai memenuhi kriteria Kabupaten Peduli HAM 2013 yang meliputi hak hidup, hak mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman dan hak perempuan.

Demikian disampaikan Kabag Humas Setda Sumbawa, Rachman Ansori, Kamis (11/12).

Saat penyerahan penghargaan, Menkumham Yasonna H. Laoly menyampaikan apresiasi kepada Pemda khususnya kepada Gubernur, Walikota dan Bupati yang telah berupaya membina dan mengembangkan kepedulian terhadap hak-hak asasi manusia di daerahnya masingmasing pada tahun 2013.

Di tempat yang sama, kata Ansori, Wakil Bupati Sumbawa atas nama Bupati Sumbawa dan Pemkab menyampaikan terima kasih kepada jajaran dan seluruh masyarakat Sumbawa yang telah berupaya dan berikhtiar bersama menjaga kebersamaan, saling menghormati dan menghargai sesama warga Negara di Kabupaten Sumbawa tanpa memandang asal usul, keyakinan,

maupun pekerjaan. Saling menghormati dengan adat istiadat masing-masing dalam konteks budaya Tau dan Tana’ Samawa menjadi poin penting untuk bersama-sama mewujudkan hak hidup, hak mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman dan hak perempuan di Kabupaten Sumbawa. Haji An mengharapkan suasana yang telah terjalin dan terbina dalam kebersamaan yang menghargai agar tetap dipertahankan dan ditingkatkan di masa-masa yang akan datang, karena kebersamaan dan keharmonisan akan membentuk mental masyarakat yang kuat dalam segala hal dan merupakan modal utama dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah.(arn)

RAGAM Dua Tersangka Kasus BSS Ditahan

SUARA NTB Jumat, 12 Desember 2014

Birokrasi Masih Torehkan Catatan Pelayanan Buruk Mataram (Suara NTB) Selama 2014, seabrek laporan masuk ke Ombudsman RI tentang buruknya pelayanan publik di daerah. Dari hasil evaluasi, birokrasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih peringkat teratas penyandang pelayanan buruk.

“Dari 165 laporan yang teregistrasi ke kami, menunjukkan belum ada perubahan signifikan pada level tertentu yg selama ini dilaporkan ke Ombudsman RI,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB Adhar Hakim, SH, Kamis (11/12) kemarin.

Konteks keluhan soal pelayanan buruk itu, menurut Adhar, masih berkutat pada pungutan liar (pungli) dan birokrasi pelayanan yang berbelit belit.

“Perbuatan pungli ini masih jadi kecenderungan pada laporan yang kami terima,” sebut Adhar Hakim. Dari banyak laporan itu, dipastikan penanganannya sudah tuntas, wujudnya perubahan sistem pelayanan di birokrasi atau instansi yang menjadi objek laporan itu. Meski diakui Adhar masih ada yang “bandel” dengan tak mematuhi standart pelayanan baik birokrasi.

Ini menjadi pertanyaan Adhar, sekaligus pekerjaan rumah bersama yang belum tuntas. Maka, salah satu langkah yang ditempuhnya, dengan memberi rapor merah kepada instansi yang dikategorikan masih melakukan praktik maladministrasi. Tapi tanggung jawab penuh itu tetap ada pada pimpinan daerah, baik tingkat provinsi sampai kabupaten dan kota untuk terus mengevaluasi kinerja, memberi catatan terhadap yang kinerkanya buruk.

Terkait sumber laporan, pihaknya mencatat, pelapor didominasi dari korban langsung. Mereka yang merasakan dampak pungli dan lambannya birokrasi itu, menjadi pelapor langsung.

“Ini kabar baik bagi kami, bahwa sudah ada kesadaran masyarakat untuk mengadukan praktek penyimpangan ditemuinya. Bahkan yang menggembirakan bagi kami, salah satu pelapor dari siswa karena ijazahnya tertahan. Ini berarti ditingkat pelajar pun sudah ada kesadaran melapor,” terang Adhar.

Pelayanan publik seyogyanya menjadi kebutuhan paling mendasar yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat, dalam bentuk pelayanan prima.

Jika kemudian kondisi pelayanan birokrasi belum membaik, maka agenda reformasi birokrasi yang dicita citakan, diyakininya sulit tercapai.

Oleh sebab itu, lembaganya sangat respon baik terkait roadmap reformasi birokrasi yang sedang dicanangkan Pemprov NTB. Ini sebagai signal bahwa ke depan, pelayanan publik itu akan semakin membaik. “Harus lebih serius lagi di tahun mendatang,” ajaknya. (ars)

Sepi Peminat Dari Hal. 1 OP digelar sebagai tanggung jawab kekhawatiran pemerintah daerah atas kemungkinan bergejolaknya harga beras pascaharga BBM subsidi naik. Karena seperti diketahui, dampak kenaikan harga BBM tersebut akan berimbas pada naiknya harga-harga kebutuhan pokok.

Kebutuhan beras menjadi salah satu yang diantisipasi oleh Bulog agar tidak menimbulkan gejolak. ‘’Tetapi itu tadi, jarang ada yang beli.

Kami juga bingung, kenapa bisa begitu,’’ tanyanya.

Diperkirakan, minimnya keinginan masyarakat untuk membeli beras Bulog, mungkin karena ketersediaan cadangan pangan masyarakat masih cukup.

Bahkan ia pastikan, untuk sementara ini belum ada gejolak di pasar tentang harga beras. Dari 10 ton yang disiapkan perhari itu, Sugit menegaskan Bulog akan menyimpannya kembali di gudang-gudang penyimpanan. Dan akan dikeluarkan jika diperlukan. Soal stok, dipastikan masih sangat aman hingga setahun mendatang. (bul)

Kajati Desak Kajari Bima Tangkap Tersangka Kasus Alkes Dari Hal. 1 Sesuai laporan yang mauk di Pidsus, diakuinya perkembangan perkara ini tersendat akibat kaburnya terangka ke Jakarta. Sampai saat ini masih terus dalam pengejaran.

Apakah Kajati akan turun tangan, termasuk melibatkan Kejakaan Agung? Kajati tidak memberikan jawaban lugas hal ini, karena soal penangkapan, butuh strategi khusus sehingga tidak perlu diungkap ke publik, termasuk apabila melibatkan Kejaksaan Agung.

Tapi mestinya, saran Kajati, pihak Kejari setempat, tidak boleh terpaku sama satu orang terangka, lalu kemudian tidak berbuat apa – apa. Padahal dalam prinsip perbuatan tindak pidana korupsi, tidak bisa berdiri sendiri. Apalagi dalam

pengadaan barang dan jasa, melibatkan pihak lain yang mestinya bisa dipanggil untuk diperiksa. “Jangan terpaku pada satu orang kan masih ada pihak lain. PPK misalnya, rekanan juga,”tegasnya.

Karena melihat sorotan publik terhadap kasus ini cukup intens, ia mengaku akan memberi atensi khusus.

Kasus yang ditangani sejak 2013 tersebut, akan dipantau perkembangannya.

Nilai proyek ini diketahui mencapai Rp 20 miliar, pengadaan tahun 2012.

Dari pagu anggaran itu, Rp 7,6 miliar diduga fiktif. Ketika kasus ini ditingkatkan ke penyidikan, tersangka Umar AR kabur, hinga kini belum berhasil ditangkap Kejari Bima. (ars)

Bupati Sayangkan Tak Ada Komunikasi Dari Hal. 1 Rendahnya realisasi fisik proyek Jalan Lingkar Gili Trawangan itu karena kontraktor pelaksana mengalami kendala transportasi pengangkutan. Dimana, bahan material untuk proyek itu harus diangkut dari Pelabuhan Bangsal. Setelah sampai di pinggir Pantai Gili Trawangan, material diangkut lagi menuju lokasi proyek.

Untuk membawa material ke Gili Trawangan harus menggunakan kapal. Sementara bongkar muat kapal di Trawangan dibatasi. Bahkan, cidomo yang digunakan untuk mengangkut material ke lokasi proyek juga dibatasi jumlahnya di Gili Trawangan.

Sehingga, Biro Administrasi Pembangunan mengusulkan kepada kontraktor atau SKPD terkait untuk menghubungi Bupati Lombok Utara agar permasalahan atau kendala yang dihadapi bisa dipecahkan.

Pasalnya itu adalah proyek pemerintah yang dihajatkan untuk masyarakat. Namun ternyata hingga kemarin, belum ada pihak-pihak yang menghubungi Bupati KLU untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebutr.

Akibat persoalan tersebut, proyek Jalan Lingkar Gili Trawangan sudah dipastikan tak akan bisa tuntas dikerjakan 100 persen oleh kontraktor sampai batas kontrak tang-

gal 19 Desember mendatang. Sesuai dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa, pekerjaan suatu proyek yang tak tuntas sesuai dengan batas kontrak dapat diperpanjang selama 50 hari ke depan dengan catatan dikenakan denda maksimal sebesar 5 persen dari nilai proyek.

“Jadi yang jelas kemungkinannya itu tidak bisa tuntas sesuai dengan batas kontrak sampai tanggal 19 Desember karena kondisi cuaca. Kalau kita perpanjang, tentunya kontraktor harus memberikan jaminan pelaksanaan sesuai dengan kekurangan pekerjaan. Sekarang baru sekitar 40 persen realisasi fisiknya. Kalau ndak sanggup maka blacklist, kita putus (kontrak),” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, Drs. Muhammad Nasir beberapa hari lalu.

Ditegaskan, ada kemungkinan kontraktor yang melaksanakan proyek itu di-blacklist jika tak mampu menyelesaikannnya. Kemudian tak menyiapkan uang jaminan pelaksanaan sebesar sisa pekerjaan yang belum tuntas. Untuk kualitas pekerjaan proyek itu, lanjut Nasir, sudah dilakukan pengawasan yang ketat oleh konsultan pengawasan dan Dinas Budpar NTB. (nas)

Mataram (Suara NTB) Dua hari setelah peringatan hari Anti-Korupsi Sedunia, Kejaksaan Tinggi NTB memenuhi janjinya dalam hal penegakan hukum. Terkait kasus dugaan penyimpangan bantuan bibit sapi pada program Bumi Sejuta Sapi (BSS), Kamis (11/12) kemarin penyidik Pidsus Kejati NTB menahan dua tersangka, ZW selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan SB selaku Direktur CV Risma Sehati sebagai rekanan pelaksana.

Proses penahanan kedua tersangka diawali serangkaian pemeriksaan sejak Kamis pagi. Diawali dengan pemeriksaan terhadap tersangka SB, yang didampingi tim kuasa hukumnya, Zihnul Musfi.

Pemeriksaan kali ini merupakan keenam kalinya untuk tersangka SB, setelah rangkaian permintaan keterangan sebelumnya, baik sebagai saksi maupun tersangka.

Giliran ZW diperiksa ba’da dzuhur, juga didampingi kuasa hukumnya, Imam Sofyan dan Saiful Akbar. Ini merupakan pemeriksaan pertama ZW sebagai tersangka.

Akhirnya pemeriksaan keduanya berakhir pukul 15.00 Wita. Kabar mereka akan ditahan sudah merebak di Gedung Adhiyaksa tersebut. Benar saja, sekitar pukul 15.40 Wita, keduanya digiring dari lantai dua gedung pemeriksaan Pidsus. Selain didamp-

ingi masing masing tim kuasa hukum, juga dikawal sejumlah jaksa.

ZW yang mengenakan batik cokelat corak hitam dan celana hitam, serta SB yang mengenakan baju dan celana biru, hanya terlihat pasrah.

Tim jaksa membawa keduanya ke Lapas Mataram untuk ditahan sampai berkas dinyatakan rampung untuk ke tahap penuntutan.

Kajati NTB Fadil Zumhanna, SH, MH membenarkan tindakan penahanan dilakukan timnya. ‘’Tersangka ditahan dengan alasan yuridis dan teknis. Alasan yuridis tersangka dikhawatirkan menghilangkan barang bukti dan coba kabur dari jeratan hukum.

Untuk alasan teknis , penyidik mengingkan kasus ini untuk kedua tersangka segera ada kejelasan hukum,” kata Kajati kepada wartawan.

Selain alasan itu, juga dalam rangka percepatan pelimpahan kasus ini ke pengadilan. Disebutnya, kedua tersangka akan ditahan selama 20 hari. Tenggat waktu itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk merampung berkas penuntutan keduannya. ‘’ Selama 20 hari masa penahanan kita upayakan berkas rampung, dan langsung kita limpahkan ke Pengadilan Tipikor,” sambung Fadil.

SB dan ZW dalam kasus ini dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah

Undang – Undang 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dengan ancaman pidana selama 4 tahun penjara.

Dalam rangkaian penyelidikan dan penyidikan kasus ini oleh timnya, diurai Fadil, para tersangka terindikasi melakukan penyimpangan dana pengadaan bibit sapi di Sumbawa senilai Rp 4, 8 miliar dari total anggran Rp 7,8 miliar untuk pengadaan bibit sapi Sumbawa dan Loteng. Namun untuk tindak pidana korupsinya, sementara ini ditemukan untuk dua kelompok di Sumbawa.

Sementara ZW yang sempat memberi klarifikasi sebelum ditahan menjelaskan, selaku PPK, proyek pengadaan bibit sapi ini dijalankannnya sesuai kontrak dengan rekanan CV Risman Sehati. Namun penetapannya sebagai tersangka dianggapnya janggal. ‘’Sebab, sebelum melakukan pembayaran ke rekanan sudah mengecek ke tiap-tiap kelompok ternak di Sumbawa untuk memastikan bahwa benar-benar bibit sapi itu sudah diterima oleh kelompok ternak,’’ terangnya.

Dirincinya, untuk pengadaan bibit sapi Sumbawa pagu anggarannya senilai Rp 4,8 miliar, itu semuanya dihitung biaya adminitrasi dan lainnya.

Namun, dari anggaran itu hanya Rp 3,24 miliar yang terpakai untuk pengadaan bibit sapi bagi 16 kelompok ternak dan biaya administrasi. Sementara sisanya dikembalikan.

Hakim Wasmat Selidiki Keluarnya Napi dari Rutan Kota Bima (Suara NTB) Terungkapnya narapidana (napi), Bs, yang berada di luar Rutan Raba Bima setelah tertangkap tangan membawa narkoba saat mengendarai mobil tidak hanya menjadi sorotan Dewan. Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima juga ikut melakukan penyelidikan sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan putusan.

Humas PN Raba Bima, Fatcurahman, SH, Kamis (11/12) menyebutkan, menyusul adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya napi di luar Rutan akan ditindaklanjuti oleh pihaknya.

Sebab, di PN sendiri ada tim pengawas yakni Hakim Wasmat (pengawas dan pengamat) yang memiliki tugas pengawasan terhadap pelaksanaan putusan. Apakah Kejaksaan melaksanakan atau tidak, begitu juga di Rutan pelaksanaan berjalan atau tidak.

“Mengenai penangkapan napi kasus narkoba akan ditindaklanjuti oleh Tim Hakim Wasmat,” sebutnya.

Sementara itu, khusus untuk Bs yang tersangkut narkoba pihaknya memang tidak tahu mengenai status yang bersangkutan.

Apakah dalam masa bebas bersyarat atau dalam masa pembantaran (bero-

bat di luar Rutan) atau asimilasi. “Setahu kami, yang bersangkutan masih dalam status napi karena belum ada surat tembusan dari Rutan,” terangnya.

Dijelaskannya, Bs sendiri divonis empat tahun penjara dengan denda pada tahun 2012 lalu. Jika dilihat dari masa putusan, dengan hitungan normal diperkirakan selesai pada 2014. Namun akan selesai pada tahun 2016 jika tidak membayar denda maka akan diganti dengan subsider penjara.

Hanya saja pihaknya belum tahu berapa lama Bs mendapat remisi. Namun biasanya, untuk napi hanya mendapatkan remisi antara dua hingga tiga bulan, berbeda dengan napi khusus yang bisa mendapatkan remisi hingga enam bulan. “Kalau masalah remisi itu urusan Rutan sesuai dengan UU No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan,” terangnya.

Disinggung terkait masa pembebasan? Fatcurohman menyebutkan sesuai SOP umum, sebelum pembebasan bersyarat napi tak boleh ada di luar Rutan karena masih berstatus tahanan.

Disebutkannya juga, pembebasan terhadap napi memang harus ada yang namannya asimilasi. Apabila yang bersangkutan sakit, harus diobati namun tetap dalam pengawalan petugas Rutan.

Sementara itu hasil pengawasan nantinya akan dilapor-

kan ke koordinator pengadilan dalam hal ini Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan. Selanjutnya, PN akan melaporkan ke Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA).

“Kalau ada penyelewengan kita laporkan ke instansi terkait,” tuturnya.

Sementara itu secara internal, kasus keluarnya napi yang diduga sebelum waktunya ini juga ditindaklanjuti secara internal. Kamis kemarin, Kanwil Hukum dan HAM NTB memeriksa Kepala Rutan, Zullaeni Bc.IP SH serta napi sekaligus tersangka Bs. Ketua Pemeriksa Kanwil Hukum dan HAM NTB, Sudibio, Bc Ip S. Sos menyebutkan pemeriksaan diwali dengan meminta keterangan Kepala Rutan di kantor Kanwil NTB pada Senin (7/12). Selanjutnyan pemeriksaan terhadap Bs dilakukan di Satresnarkoba, kemarin.

“Kepala Rutan Bima Zullaeni sudah diperiksa lebih awal di Kantor Kanwil NTB,” katanya.

Tim lainnya Lalu Jumadi, Bc Ip mengaku, keterangan dari BS akan jadi bahan evaluasi dan bukti kasus tersebut. “Semua keterangan BS, telah kami rekam untuk dijadikan dasar menindak dan memproses Kepala Rutan Bima,” sebutnya. (use)

BRI Selong Fasilitasi Layanan Pengobatan Gratis Dari Hal. 1 acara pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis dengan mendatangkan tim medis dari Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim merupakan salah satu bentuk kepedulian BRI. Bank dengan jargon ‘’Melayani Setulus Hati’’ dan menjadi bank terbesar di Indonesia ini menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) membantu warga. Kegiatan pengobatan gratis ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) BRI yang ke 119.

Kegiatan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis diharapkan Dwi bisa memberikan manfaat yang besar bagi warga. ‘’Mudahmudahan, niat baik kita semua dapat catatan amal yang baik di sisi Allah,’’ harapnya.

Dipilihnya Desa Bungtiang ini karena menjadi desa ini merupakan binaan BRI Pusat. BRI ingin memberikan perhatian lebih kepada desa binaannya tersebut. Bungtiang merupakan kampung TKI. Hal ini dilihat dari 35 ribu transaksi remittance atau sebesar Rp 500 miliar tiap tahun masuk melalui BRI. Sebagian besar dari kegiatan transaksi real time online layanan BRIFast ini terbanyak dari Desa Bungtiang.

Melalui kesempatan itu pula, Pinca BRI Selong ini meminta warga untuk terus

meningkatkan transaksi perbankannya di Bank BRI. Para TKI yang bekerja di luar negeri, bisa membuka rekening di BRI dan mengirimkan penghasilannya melalui BRI. Layanan BRIFast yang sudah disediakan di Kantor Desa Bungtiang ini sudah dapat diakses oleh warga dengan kelebihan sistem pelayanan real time online berkecepatan tinggi. Kirim sekarang langsung bisa sampai hanya dalam hitungan detik. Pasalnya, BRI sendiri telah menjalin kerjasama dengan perbankan yang ada di Malaysia, Arab Saudi dan tempat TKI lainnya. ‘’Kirim lewat BRI karena langsung bisa diterima, jangan titip lewat teman,’’ pesannya. Di desa itu pula direncanakan Dwi Hendro akan membuka agen BRI Link. Akses layanan perbankan secara online untuk membeli sejumlah kebutuhan dengan mudah dan cepat. ‘’Bayar tagihan motor, bayar setoran pinjaman, termasuk menabung bisa lewat BRI Link,’’ imbuhnya.

Kades Bungtiang, M. Marzuki Ihsan mengatakan, sebenarnya cukup banyak warga yang meminta kupon pemeriksaan dan pengobatan gratis ini. Jumlah warga Bungtiang sendiri sebanyak 7.014 jiwa. Sangat disayangkan jumlahnya terbatas hanya 225 orang. Diharap ke depan bisa bertambah lagi.

Kades menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian BRI yang peduli dan memfasilitasi kegiatan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan secara gratis kepada warga Bungtiang.

Sekretaris Camat (Sekcam) Sakra Barat, Saprudin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada BRI yang memfasilitasi acara pemeriksaan dan pengobatan gratis terhadap warga Bungtiang. “Kita berikan penghargaan setinggi-tingginya pada BRI yang sudah memberikan pelayanan dan perhatian begitu besar pada warga,” ucapnya.

Sekcam mengaku warga Sakra Barat telah diberikan perhatian lebih oleh BRI. Setelah BRI membuka unit baru dan lebih dekat memberikan pelayanan perbankan ke warga telah pula melakukan pembinaan kepada warga Sakra Barat.

Pada ulang tahun BRI ke 119, itu BRI telah banyak memberikan manfaat bagi warga. Sekcam pun mengajak warganya untuk menabung ke BRI. ‘’Simpan, pinjam uang di BRI, punya uang jangan simpan di bawah bantal. Simpan di bank jauh lebih aman,’’ pesannya. Ditambahkan, dengan menabung di bank juga akan memberikan manfaat bagi orang lain yang akan meminjam dana di BRI untuk melakukan kegiatan usaha produktif. (rus/*)

Halaman 5

(Suara NTB/ars)

DITAHAN- Tersangka SB (kanan depan), rekanan pelaksana pengadaan bibit dan ZW (baju batik) selaku PPK saat digiring petugas Kejati NTB menuju mobil tahanan, Kamis sore kemarin.

Dari total dana itu, rincian harga untuk pengadaan bibi sapi per ekor, untuk jantan seharga Rp. 4,9 juta dan sapi betina Rp. 4,7 juta lebih. “Dari 16 kelompok ternak itu, masing- masing kelompok mendapatkan 39 ekor sapi, terdiri dua ekor jantan dan 37 ekor betina. Saya lakukan pembayaran sesuai dengan nilai kontrak. Tapi kenapa per-

masalahan ini muncul setelah semua dilakukan sesuai prosedur,” sesalnya.

Sementara tim kuasa hukum tersangka, Imam Sofian sempat tidak menyangka adanya penahanan itu, karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Namun pihaknya tetap kooperatif dan akan mengupayakan penangguhan penahanan terhadap kliennya. (ars)

KLU akan Pusatkan Penyeberangan ke Trawangan Lewat Pelabuhan Teluk Nare Mataram (Suara NTB) Untuk menjamin penyedia jasa penyeberangan fastboat memenuhi standar-standar keselamatan dan mengantispasi masuknya narkoba di kawasan wisata Gili Trawangan, Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan menjadikan Pelabuhan Teluk Nare sebagai pintu masuk utama.

“Sekarang ini kita sedang membangun pelabuhan di Teluk Nare. Kalau sudah jadi itu, maka semua kapal cepat dari Bali itu harus lewat sana,” kata Bupati KLU, Djohan Sjamsu, SH ketika dikonfirmasi Suara NTB disela-sela menghadiri peluncuran reformasi birokrasi di kantor Gubernur, Rabu (10/12) malam.

Diakuinya, bahwa memang untuk saat ini banyak jalur atau pelabuhan kecil-kecil menuju Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno. Bahkan, banyak yang luput dari pemeriksaan. Hal itu menyebabkan, banyak penyedia jasa penyeberangan yang menggunakan fastboat yang tak ter-

pantau apakah mereka sudah memenuhi standar keselamatan atau tidak. Bahkan, keluar masuknya narkoba yang dibawa seseorang ke Gili Trawangan juga masih sulit terpantau dengan keadaan seperti itu.

“Jadi memang untuk saat ini tidak ada pemeriksaan khusus kita untuk itu. Nanti di Pelabuhan Teluk Nare, disitulah kita akan buat pos pemeriksaan, dari sana dia bisa lewat Trawangan.

Sekarang ini memang kelewat bebas betul sekarang ini,”katanya.

Mengantisipasi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba menjelang tahun baru pada pulau wisata kelas dunia itu, Lanjut Djohan, dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB. ‘’Nanti kita kerjasama dengan BNN menjelang tahun baru, saya rapatkan Minggu ini. Kita kerjasama dengan BNN lakukan operasi,’’ tandasnya. (nas)

Gubernur Gandeng Lemsaneg Amankan Data Pemprov NTB Dari Hal. 1 Pengamanan data yang dimiliki Pemprov NTB ini dinilai cukup penting, mengingat data yang disajikan Pemprov NTB sudah banyak yang elektronik seperti NTB in My Hand dan NTB online.

Kepala Lemsaneg, Mayjen.

TNI Djoko Setiadi mengatakan, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan sudah menjadi kebutuhan primer. Dengan meningkatkan penggunaan komputer, internet dan komunikasi nirkabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentunya kebutuhan keamananan dalam teknologi telah meningkat pesat. Makin canggih teknologi komunikasi dan informasi tentunya akan sangat membantu dalam pencapaian efektivitas efisiensi penyelesaian tugas. ‘’Namun demikian, potensi kerawanan dari kecanggihan teknologi tersebut apabila tidak diwaspadai akan mengakibatkan lemahnya sistem komunikasi dan informasi yang kita kelola. Sehingga memungkinkan siapapun dapat dengan mudah mengakses untuk berbagai kepentingan mereka,’’ kata Djoko saat acara penandatangan MoU antara Gubernur NTB dengan Kepala Lemsaneg di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis (11/12) kemarin.

Dikatakan, dengan kerjasama ini akan membantu Pemprov NTB dan jajarannya agar dapat berkomunikasi dengan aman. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama terkait dengan pelayanan publik yang cepat dan akurat dalam pelaksanan urusan pemerintahan pasti akan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.

“Lembaga Sandi Negara sesuai tugas dan kewenangannya berkewajiban mem-

berikan dukungan persandian bagi Pemprov NTB agar infrastruktur ataupun komunikasi dan informasi yang ada di Pemprov NTB dapat terjamin keamanannya,” imbuhnya.

Dalam memfasilitasi pelayanan kepada warga yang cepat dan akurat maka egovermance sangat penting.

Karena hal ini mampu membawa kinerja birokrasi yang efektif dan efisien. Seperti pelayanan informasi, transaksi jasa pemerintah maupun swasta.

“Mengingat potensi cyber crime terus meningkat. Jika potensi ancaman itu tidak diantisipasi sejak dini, implementasi e-govermance tak akan terwujud. Oleh karenanya, diperlukan konsep terintegrasi keamanan komunikasi dan informasi. Ketika lembaga sandi sudah sepakat, insya Allah semua yang bapak ibu komunikasikan itu akan secure dan tak dapat ditembus siapapun,”pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan dalam era otonomi daerah sekarang ini banyak sekali kewenangan yang telah diserahkan ke daerah.

Karena itu, proses perumusan kebijakan dan hal-hal yang terkait dengan penyelenggaran pemerintahan di daerah dapat terlaksana dengan aman dan jauh dari gangguan dari pihak manapun. ‘’Kami di jajaran pemprov menyadari bahwa keterbukaan informasi adalah bagian penting dalam upaya reformais birokrasi. Masyarakat berharap pemerintah itu semakin mudah diakses apa yang mereka sedang kerjakan. Jalan yang efisien menggunakan teknologi informasi. Pemanfaatan TIK ini adalah bagaimana menghadirkan dan lebih mendekatkan pemerintah daerah kepada seluruh masyarakat NTB,’’ katanya. (nas)

SUARA NTB Jumat, 12 Desember 2014

Pertahankan Program Raskin RENCANA penghapusan beras miskin (raskin) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di era kondisi sekarang ini menjadi dilemma. Khususnya masyarakat miskin yang selama ini menerima beras miskin (raskin). Adanya kenaikan bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu berpengaruh besar terhadap harga kebutuhan pokok, khususnya beras.

Bagi masyarakat yang perekonomiannya sulit, keberadaan raskin tentu sangat diharapkan. Masyarakat sangat berharap agar pemerintah di era kepemimpinan Jokowi dan H. M. Jusuf Kalla tidak menyulitkan mereka. Sementara di satu sisi, dalam kampanye sebelum dipilih menjadi presiden dan wakil presiden mereka bertekad memperjuangkan masyarakat miskin.

Namun, jika kebijakan yang selama ini dianggap pro rakyat, maka pemerintah pusat perlu mempertahankannya. Jangan sampai hanya program raskin merupakan kebijakan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, presiden baru menghentikannya. Justru, program strategis tersebut perlu dipertahankan.

Jika selama ini, masalah raskin masih ditemukan banyak persoalan, khususnya rumah tangga sasaran (RTS), ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Memang program raskin kerap memunculkan persoalan yang menjadi momok bagi pemerintah daerah. Apalagi penerima raskin banyak yang berasal dari kalangan mampu. Sementara masyarakat yang seharusnya menerima raskin terpaksa harus gigit jari, karena jadi “penonton” saat masyarakat katagori mampu menerima raskin.

Adanya fakta ini menegaskan ada kesemrawutan data di instansi pemerintah. Kondisi ini tentu membuat pemerintah harus memperbaiki data RTS penerima raskin. Tidak dipungkiri, pendataan yang tidak sesuai kondisi di lapangan akibat aparat pemerintah di tingkat paling bawah, seperti oknum RT, kepala lingkungan dan kepala desa tidak jujur dalam mendata warganya yang masuk katagori miskin. Banyak di antara oknum aparat pemerintah memasukkan nama keluarganya yang notabene mampu dalam katagori masyarakat yang berhak menerima raskin.

Untuk itu, pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan yang langsung berhubungan dengan rakyat harus betul-betul melihat kondisi masyarakatnya. Jangan sampai hanya dianggap melanjutkan program presiden sebelumnya, rezim yang berkuasa seenaknya menghapus kebijakan yang cukup membantu rakyat usai kenaikan BBM beberapa waktu lalu.

Saran dari Komisi IV DPRRI yang dipimpin Ir. E. Herman Khaeron, MSi, agar kepala daerah di Indonesia menolak penghapusan raskin perlu mendapat dukungan. Namun, sebagai wakil rakyat yang membela kepentingan rakyat di tingkat pusat, merekalah yang harus memulai dulu. Setidaknya, ketika mereka mendengar ada rencana penghapusan raskin, anggota Dewan yang terhormat inilah yang harus bertindak.

Apalagi, mereka berhak memanggil kementerian terkait untuk memberikan klarifikasi terhadap wacana itu.

Sementara kepala daerah, seperti gubernur, bupati/walikota, suaranya cenderung tidak “bertaring” atau didengarkan pusat. Untuk itu, anggota DPR RI, khususnya Komisi IV berusaha menjembatani agar kebijakan pro rakyat tetap dipertahankan. Bagaimanapun, pemerintah pusat tidak dipermasalahkan menghentikan sebuah kebijakan yang langsung menyentuh kepentingan rakyat. Asalkan, seluruh rakyat Indonesia sudah memiliki tingkat perekonomian yang lebih baik dan bisa mandiri. Untuk sementara, raskin harus dipertahankan, karena masih banyak masyarakat miskin yang membutuhkan. (*)

OPINI

Halaman 6

PNS (Tak) Boleh Rapat di Hotel?

AK pelak larangan PNS rapat di hotel menuai beragam reaksi pro dan kontra. Pengurus PHRI (Paersatuan Hotel dan Restoran Indonesia) di NTB dan nasional, bereaksi keras karena sangat merasakan langsung dampak pelarangan ini. Wakil Gubernur NTB - Muh Amin SH MSi bahkan telah menyebutkan 400 event MICE di berbagai hotel di NTB terpaksa dibatalkan. Banyak pengelola hotel mulai cemas tentang masa depan bisnisnya.

Bayang-bayang merumahkan karyawan akan menjadi pilihan, manakala kebijakan ini terus berlanjut.

Dr. M. Firmansyah, menulis artikel yang mencoba memaparkan penyelenggaraan rapat di hotel dengan perspektif yang netral dan berimbang. Di samping mencoba memahami maksud pelarangan, ekonom Unram ini seakan memberi justifikasi dan menawarkan solusi agar rapat-rapat di hotel dimaknai secara positif karena diyakini wisata MICE ini memberi nilai lebih secara ekonomis bagi masyarakat dan daerah. “lalu bagaimana jalan supaya MICE dapat dirasakan juga oleh masyarakat kecil. MICE yang terintegrasi adalah jalan yang paling tepat. Terintegrasi dengan UMKM, terintegrasi dengan produk pertanian khas daerah, terintegrasi dengan seni seni budaya daerah, ulas Dr. M. Firmansyah. ( Suara NTB, Rabu 10 Desember 2014, hal 6) Paparan Dr. M. Firmansyah ini menarik perhatian penulis karena mengingatkan penulis akan perjuangan Gubernur dan Wagub NTB meletakkan dasar dasar menjadikan NTB sebagai destinasi MICE sejak tahun 2008 lalu. Untuk mencapai target kuantitatif Visit Lombok Sumbawa 2012 mendatangkan sejuta wisatawan dibutuhkan kiat dan paradigma baru agar wisatawan mancanegara dan nusantara berduyunduyun datang ke NTB. Dan, wisata MICE salah satu jawabannya.

Ada fakta lapangan yang penulis saksikan terjadi saat itu yang sekaligus menjadi inspirasi yaitu betapa banyak PNS, wakil-wakil rakyat dari DPRD kita baik provinsi/kabupaten/ kota se- NTB yang pergi pulang berlang ulang melalui bandara Selaparang, Rembiga , mengikuti rapatrapat kerja, bintek, studi banding ke Jakarta atau kota-kota besar lainnya di Jawa dan Bali. Sontak terpikir betapa banyak keuntungan ekonomi yang bisa diraih bila mampu menjadi daerah tujuan tempat penyelenggaraan rapat-rapat kerja nasional, Bintek, atau studi banding tersebut.

Lalu, kenapa justru kita harus keluar daerah? Bukankah di NTB terdapat ribuan kamar hotel berbintang dan non bintang? Memang ballroom yang representatif untuk MICE nasional apalagi internasional relatif belum tersedia selain hotel the Santosa yang maksimal mampu menampung 600 -800 an peserta, Lombok Raya dan Sahid Legi sekitar 300 an peserta kala itu.

Melihat penyelenggaraan sebagai tuan rumah MICE merupakan peluang bagus dan salah satu kiat mendatangkan orang sebanyak-banyak-

Oleh:

Lalu Gita Ariadi

(Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov NTB) nya ke daerah, Gubernur NTB - Dr. TGH. M. Zainul Majdi menginstruksikan semua kepala SKPD lingkup Pemprov NTB bila mengikuti rapat kerja di Jakarta harus berjuang sedapat dapatnya menggiring event-event MICE yang dilaksanakan kementerian/lembaga untuk dilaksanakan di NTB. Dengan instruksi dan berbekal surat gubernur, semua kepala SKPD Provinsi NTB selaksa menjadi sales pariwisata melobi menteri dan dirjen agar rapat-rapat kerja nasional kementerian/lembaga di laksanakan di NTB sehingga kamar-kamar hotel ada penghuninya, penerbangan terisi, taksi bergerak, lesehan dan rumah makan kedatangan tamu, artshop dan sentra industri bergairah kembali dari keterpurukan dan sebagainya.

Tidak cukup berbekal surat, 4 tahun yang lalu Gubernur NTB sudah menerbitkan Instruksi Gubernur NTB nomor 3 tahun 2010 yang isinya sekaligus seakan menjawab pemikiran dan usulan Dr. M. Firmansyah sebagaimana artikelnya tanggal 10 Desember 2014 lalu itu. Dalam instruksi yang ditujukan kepada bupati/walikota seNTB, kepala SKPD Provinsi NTB, kepala instansi vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD, pimpinan partai politik di NTB dan segenap pimpinan asosiasi pelaku usaha pariwisata antara lain menginstruksikan : pertama, mengupayakan dan memperjuangkan penyelenggaraan kegiatan wisata MICE bertaraf regional, nasional dan internasional sesuai dengan bidang tugasnya dapat diselenggarakan di provinsi ini.

Kedua, agar memanfaatkan event organizer (EO) untuk membantu melaksanakan kegiatan MICE sehingga memiliki dampak ekonomi dan nilai tambah yang lebih besar kepada masyarakat terutama meningkatnya kegiatan usaha dan membuka lapangan kerja. Point ini sesungguhnya juga upaya untuk merangsang tumbuhnya ekonomi kreatif khususnya di kalangan generasi muda.

Ketiga, mengoptimalkan keberadaan sanggar- sanggar seni sesuai dengan atraksi kesenian yang dibutuhkan dalam acara penyambutan atau pembukaan kegiatan MICE dengan menampilkan atraksi budaya dan kesenian yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Provinsi NTB. Point ini merupakan affirmative action pemprop terhadap upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya sekaligus inisiasi tumbuhnya ekonomi kreatif berbasis budaya.

Keempat, kepada peserta MICE agar diarahkan untuk melakukan wisata belanja dengan mengunjungi objek wisata dan sentra sentra kerajinan. Dalam point ini wisata MICE sekaligus ajang promosi yang efektif dengan melihat secara langsung potensi panorama alam dan atraksi budaya, kerajinan dan industri kreatif yang dimiliki NTB. Dengan melihat dan merasakan langsung tentu akan didapatkan pengalaman yang bisa diceritakan kepada calon wisatawan lainnya.

Karena nya Pemprov NTB akan mendukung kabupaten/kota dalam penataan destinasi dan pembinaan sentra-sentra kerajinan yang ada melalui Dekranasda atau SKPD tehnis yang menangani.

Kelima, dalam meningkatkan pelayanan informasi wisata kepada peserta agar dapat mempergunakan jasa pramuwisata yang tergabung dalam Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTB. Hal ini adalah untuk pemberdayaan para guide yang tergabung dalam HPI sekaligus agar wisatawan mendapatkan informasi yang akurat dari pihak yang kompeten.

Keenam, kantor- kantor instansi pemerintah, BUMN/BUMD, partai politik, asosiasi, hotel dan restoran agar memasang foto-foto dan lukisan-lukisan tentang objek wisata dan atraksi budaya yang ada di Provinsi NTB, menjaga kebersihan dan keindahan kantor dan lingkungannya agar menjadi teladan masyarakat dengan membudayakan lingkungan yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan penuh kenangan sesuai dengan prinsip SAPTA PESONA. Ketujuh, manajemen/karyawan hotel, restoran dan travel agent agar menggunakan busana daerah, menyajikan musik bernuansa daerah, menyajikan secara berkala / rutin dengan melibatkan sanggar-sanggar seni daerah untuk menghibur wisatawan, menyajikan jajan (kudapan) berbahan beras/non beras produk lokal, menyajikan produk buah-buahan lokal, menyediakan tempat ibadah / musholla yang representatif sebagai pencitraan daeah wisata yang religius.

Instruksi gubernur untuk menumbuhkan dan mengembangkan wisata MICE ini bernuansa pemberdayaan potensi lokal sehingga multiplier effect pembangunan pariwisata khususnya melalui wisata MICE dapat dirasakan oleh berbagai elemen dan profesi masyarakat lokal. Bagi NTB yang telah ditetapkan sebagai pintu gerbang pariwisata dan telah berhasil menempatkan posisi sebagai destinasi wisata MICE, pelarangan rapat di hotel ini sungguh pukulan palu godam yang mematikan.

Disaat arus investasi yang didominasi sektor pariwisata ini mulai bergairah dengan terbangunnya berbagai fasilitas hotel, restoran yang baru serta akan segera terbangunnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dengan terbitnya PP 52/2014 tentang KEK Mandalika serta Kepres 46/2014 tentang Dewan Kawasan KEK Mandalika, diharapkan adanya dukungan kebijakan yang positip mendukung tumbuhnya pembangunan kepariwisataan di daerah ini.

Bukannya baru mekar sesaat lalu layu sebelum berkembang.

Keluarnya surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) nomor 11 tahun 2014 tentang pembatasan rapat atau perte-

muan di luar kantor oleh instansi Pemerintah. Tentu di dalamnya terkandung niat mulia, untuk setidaknya harapannya adalah efisiensi penggunaan anggaran negara dan penerapan pola hidup tidak nampak bermewah-mewahan di saat rakyat masih banyak menjerit dalam penderitaannya. Namun demikian pengembangan wisata MICE dengan memanfaatkan hotel sebagai venue dengan menerapkan instruksi Gubernur NTB nomor 3 tahun 2010 juga tentu tidak kalah mulianya untuk pemberdayaan ekonomi rakyat dan daerah.

Karenanya menjadi teramat penting kesadaran para penggagas pertemuan dan pengawasan pejabat pengawas internal untuk mencemati kepatutan sebuah pertemuan apakah lebih efektif efisien dilaksanakan di hotel ataukah tidak. M.Agus Patria SH MH, Inspektur Provinsi NTB mempersilakan rapat di hotel asal bisa dipertanggungjawabkan. Jangan takut untuk melakukan rapat atau kegiatan di hotel sepanjang tidak ada fasilitas pendukung di lingkup Pemprov NTB atau fasilitas yang ada tidak bisa menampung jumlah peserta yang ditetapkan, harus ada alasan yang logis dan bisa diterima secara hukum (Radar Lombok, 10 Desember 2014) Dengan pertimbangan seperti ini maka tujuan dari keluarnya surat edaran tercapai dan kegiatan MICE yang menjadi ikon baru pariwisata NTB juga tetap dapat berjalan dengan baik. Tunjung tilah aik meneng empak bau. Tujuan efisiensi efektivitas tetap ditegakkan, namun tidak menimbulkan kegaduhan yang merugikan pihak lain dan tujuan bersama dapat terwujud secara sinergis. Bosang barisi, ramang no berek, kata Tau Samawa. Wassalammmm silamooooo.......

NTB minta surat edaran larangan rapat di hotel dicabut Karena dampaknya merugikan banyak pihak

*** Petani tembakau terancam dampak ratifikasi Pemerintah harus siapkan solusi

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Jumat, 12 Desember 2014

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Mataram (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB akan memaksimalkan kerjasama dengan Dinas Pertanian untuk melakukan pembinaan kepada petani. Programnya, akan memasyarakatkan pembudidayaan udang galah di areal tanaman padi.

Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Ir. Sasi Rustandi, M. Si, Kamis (11/12) mengungkapkan, pemerintah pusat telah mendukung program ini dengan memberikan dukungan penyiapan demplot kolaborasi pertanian dan pengembangan budidaya udang galah di dua kabupaten, Lombok Timur dan Lombok Tengah.

Di lahan pertanian padi,

petani dapat memanfaatkan kubangan air sepanjang areal penanamannya dengan melepas benih udang galah. Cara ini akan mendongkrak pendapatan petani jika dilaksanakan dengan tepat.

“Ini sebagai bentuk program blue economic, jadi tidak ada lahan yang tidak dimanfaatkan,” kata Sasi pada Suara NTB. Waktu pemeliharaan

udang ini tidak lama, hanya tiga bulan petani sudah bisa panen. Bisa saja panennya bersamaan dengan panen padi petani. Dengan demikian, dua petani akan menikmati dua hasil sekaligus di saat yang bersamaan.

DKP NTB saat ini sedang menyiapkan secara teknis untuk melaksanakan program tersebut di 2015 dalam waktu

menyuplai kebutuhan sendiri di dalam daerah.

“Tahun 2015 kita sudah bisa menjual benih kepada petani. Sekarang masih disiapkan infrastruktur dan SDM untuk melakukan pembenihan sendiri,” tambah Sasi.

Diakuinya animo masyarakat untuk mengembangkan udang masih rendah.

Konsep seperti ini sederhana. Tetapi mampu mendatangkan hasil lebih besar bagi petani. Setelah tiga bulan pemeliharaan, udang sudah bisa dipanen dengan harga satuannya per kilo Rp 60.000 saat ini.

dekat ini. Di antaranya dengan memfasilitasi pelatihan melalui UPTD-UPTD yang ada, guna disiapkan pembenihannya. Para petugas yang diberi pelatihan inilah yang selanjutnya akan melakukan pendampingan kepada petani, bersama petugas pertanian lainnya.

Untuk benih, selama ini masih didatangkan dari Karangasem dan Sukabumi.

Kedepan diprogramkan petugas di UPTD harus mampu mandiri menyiapkan benih sendiri, tanpa harus mendatangkan dari luar daerah. Keinginannya agar mampu

“Pemeliharaannya juga tidak terlalu rumit, pakannya bisa langsung dari lumpur yang ada di sekitarnya. Tidak terlalu merepotkan tetapi tetap menguntungkan.

Yang terpenting dijaga ketersediaan air di kubangan itu saja,” demikian Sasi. (bul)

(Suara NTB/bul)

NTB Kembangkan Budidaya Udang Galah pada Tanaman Padi

Hasil Laut NTB Dinikmati Eksportir Bali

(Suara NTB/bul)

PERAJIN TAHU - Tingginya harga kedelai impor, Rp 825.000/kwintal membuat perajin tahu menjerit. Dengan harga bahan baku itu, keuntungan yang didapatkan sangat minim. Itupun belum termasuk kebutuhan lainnya untuk memproduksi tahu, misalnya ampas kacang untuk pembakaran dan air garam untuk campuran. Perajin tahu di Kekalik Jaya Mataram, ini mengaku tidak ada pilihan lain selain menjalani semua. Untuk bertahan, mereka harus berproduksi seadanya karena kenaikan harga bahan baku tidak dibarengi dengan kenaikan harga tahu jadi.

Petani Tembakau Terancam Dampak Ratifikasi termasuk di NTB. Menjadi hal yang bertentangan, di satu sisi diwacanakan ratifikasi, di sisi lainnya melanggar HAM. Kenapa dikaitkan dengan HAM? Karena menanam tembakau dianggap sebagai hak prerogatif pribadi (petani).

Sehingga Pemerintah Daerah melalui Dinas Perkebunan juga menyampaikan aspirasi, agar Undang-Undanganya tidak dibahas. Gubernur pun menanggapinya dengan menyetujui keputusan pemerintah, tetapi harus berpihak kepada petani tembakau.

Bahkan kerugiannya tidak saja kepada petani, tetapi kerugian langsung kepada pihak-pihak (investor) yang selama ini konsen terhadap komoditi emas hijau ini.

Provinsi NTB sendiri menurutnya tetap mengupayakan agar tidak ada pelarangan. Bahkan, melalui Komisi IV DPRRI yang melakukan kunjungan menyerap aspirasi petani tembakau, telah menyetujui usul Pemprov NTB melalui Dinas

LOWONGAN

DIJUAL

Perkebunan agar menolaknya.

Jika pun pertimbangan utama rencana ratifikasi tersebut adalah kesehatan bagi perokok, itu sesuatu yang berbeda terkait regulasi pengaturan diakses publik dalam Undang-Undang peraturan lain, menurut Husnul Fauzi, silakan diatur untuk kesehatan non perokok.

Rombongan Komisi IV DPR-RI mengatakan tidak saja menerima keluhan kekhawatiran langsung dari Kadisbun NTB dan para petani. Tetapi petani daerah sentra-sentra penghasil tembakau di Pulau Jawa juga menyuarakan hal yang sama.

Untuk itu, memikirkan dampak yang lebih besar, Komisi IV juga menyatakan penolakan terkait ratifikasi. Bahkan, dari RUU prioritas pembahasan dan penyusunan UU tahun 2014-2019, dari 15 yang diusulkan, tidak

masuk di antaranya UU tentang ratifikasi pertembakauan.

“Pertembakauan adalah komoditi kultural yang dikelola secara turun temurun. Biarkan menjadi komoditas kultural, yang secara alamiah menjadi konsumsi yang tidak perlu diatur. Dampak kesehatan sudah

diatur dalam UU kesehatan,.

Sekarang apakah masyarakatnya, apakah akan dikonsumsi atau tidak, itu sudah diatur,” demikian Komisi IV. (bul)

cerita nelayan miskin.

Jika sarana prasarana pendukung tersebut tersedia, maka multiplier effeck-nya pun tidaklah kecil. Bahkan komoditi ekpsor NTB bisa saja tidak didominasi oleh komoditi konsentrat hasil tambang. (bul) (Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Pemerintah daerah dan petani dihantui rasa ketakutan atas wacana pembahasan Undang-Undang penghentian (ratifikasi) penanaman komoditi perkebunan tembakau. Sebanyak 100.000 Kepala Keluarga (KK) dipastikan terancam kehilangan penghasilan musiman.

Tembakau menjadi komoditi perkebunan yang diandalkan secara turun temurun di Provinsi NTB, terutama pulau Lombok. Jika ratifikasi yang digagas di masa pemerintah SBY akan dilanjutkan di pemerintahan Jokowi-JK sekarang, kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si, maka dampaknya akan sangat besar terhadap perekonomian masyarakat.

Ratifikasi yang menjadi wacana pemerintahan sebelumnya, enam menteri telah membahasnya, empat menteri menyetujui dan dua menteri lainnya menolak.

Menanggapi itu, Komnas HAM turun ke daerah-daerah sentra penghasil tembakau,

NELAYAN di NTB tidak banyak menikmati hasilnya, terutama hasil tangkapan yang masuk komoditi ekspor. Eksportir Bali lebih banyak menikmati jerih payah nelayan NTB. Kepala Bidang Tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB, Nurjamil, kebanyakan nelayan atau pengusaha lokal hanya menjual hasil tangkapnya kepada pengusaha di Bali dan Surabaya. Persoalannya sederhana, keterbatasan infrastruktur tidak adanya pelabuhan ekspor (peti kemas) dan belum banyaknya penerbangan langsung ke negara-negara utama tujuan ekspor.

Perairan NTB memiliki potensi hasil kelautan berkelas ekspor, di antaranya ikan tuna, kerapu, cakalang, tengiri, kurisi, lencang, hiu (hiu yang diperbolehkan ditangkap), dan termasuk tongkol, belum lagi hasil perairan laut andalan, benih lobster.

Hasil-hasil tangkap itu dijual ke eksportir Bali dan Surabaya hanya dengan harga puluhan ribu rupiah per kilo. Padahal, jika diekspor, harganya berada pada kisaran puluhan ribu hingga ratusan ribu per kilo.

“Kasarnya nelayan kita yang berusaha, pengusaha Bali-lah yang menikmati hasilnya,” katanya memberi perbandingan, karena selisih pendapatan yang jauh lebih besar tidak bisa diterima oleh nelayan dan pengusaha lokal.

Sebab, Bali memiliki pelabuhan peti kemas yang mendukung ekspor dapat dilakukan ke negara manapun. Dilengkapi juga dengan mesin-mesin pendingin untuk menampung ikan-ikan hasil tangkapan sebelum diekspor.

“BIL memang sudah terbuka penerbangannya, dikirim melalui cargo sebenarnya masih bisa. Tetapi masih terbatas negaranegara yang penerbangannya langsung melalui BIL,” tambah Nurjamil.

Jika ekspor bisa dilakukan oleh pengusaha lokal, maka tidak ada

DI JUAL TEMPAT USAHA LOKASI PINGGIR JALAN UTAMA KLU LENGKAP DENGAN ASET YANG ADA LT 20 ARE LB 228 DAPATKAN KEUNTUNGAN 30JT TIAP BULAN STATUS SHM+IMB HARGA BAGUS SIAPA CEPAT DIA DAPAT HUB.081805000055

MEBEL

RUPA-RUPA

SUARA NTB Jumat, 12 Desember 2014

POLHUKAM

Halaman 8

Pilkada Kota Mataram

Empat Fraksi ”No Comment”

PDIP Mulai Proses Penjaringan Balon Walikota

Revisi RAPBD 2015 KLU Dinilai Mencurigakan

Mataram (Suara NTB) – Persiapan Pilkada Kota Mataram mulai menunjukkan perkembangan berarti. Adalah PDI Perjuangan, parpol pertama yang bakal melakukan penjaringan balon (bakal calon) Walikota. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram, I Wayan Sugiartha kepada Suara NTB di kantornya, Kamis (11/12) mengatakan, baru saja menerima fax dari DPP PDI Perjuangan di Jakarta.

Fax itu berisi instruksi dari DPP PDI Perjungan untuk memulai tahapan Pilkada di internal DPC PDI Perjuangan Kota Mataram. Tahapan itu, menurut Wayan Sugiartha akan dimulai dengan proses penjaringan. ‘’Jadi karena instruksinya baru saya terima, mungkin minggu depan kami akan rapat di DPC,’’ ujarnya.

Rapat internal DPC PDI Perjuangan Kota Mataram, sambung Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini untuk menyusun jadwal. Tidak hanya itu, partai besutan Megawati Soekarno Putri ini juga bakal membentuk tim agar semua tahapan berjalam sistematis. Meski sudah diminta melakukan tahapan Pilkada, namun Wayan Sugiartha menegaskan, partainya belum ada gambaran akan berkoalisi dengan partai mana nantinya.

Seperti diketahui, PDI Perjuangan memiliki lima kursi di parlemen. Sehingga, untuk bisa mengusung calon Walikota, PDI perjuangan masih kekurangan dua kursi lagi yang mau tidak mau membuat partai berlambang kepala banteng ini harus berkoalisi dengan partai lain. Wayan Sugiartha menegaskan, proses penjaringan balon Walikota akan dimulai dalam Bulan Desember ini.

Pada tahap penjaringan, lanjutnya, PDI Perjuangan tidak akan membatasi jumlah pendaftar. Toh nantinya akan ada tahap berikutnya yakni penyaringan. ‘’Namanama yang lolos pada proses penyaringan ini, akan kita laporkan kepada DPP,’’ ucapnya. Nama-nama yang lolos dalam proses penyaringan dipastikan memenuhi persyaratan empat pilar kebangsaan.

Berikutnya DPP akan melakukan fit and propertest terhadap nama-nama yang telah lolos dalam proses penyaringan. Wayan Sugiarta mengatakan, tidak ada prioritas dalam proses penjaringan. Kendati demikian, ia berharap kader PDI Perjuangan bisa tampil di sana (Pilkada Kota mataram, red). Bagi figur yang maju melalui PDI Perjuangan, Wayan Sugiartha menegaskan tidak ada istilah mahar politik.Kalaupun ada biaya yang dikeluarkan, itu murni untuk proses pencalonan figur bersangkutan. (fit)

Randis Pimpinan DPRD Loteng Diklaim Dibawah Standar Praya (Suara NTB) Spesifikasi kendaraan dinas (randis) yang digunakan para unsur pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), diakui rata-rata dibawah standar yang ditentukan. Bahkan, spesifikasi randis pimpinan Dewan tersebut dibawah spesifikasi randis yang digunakan sejumlah kepala SKPD lingkup Pemkab Loteng. Dan, secara aturan hal itu menyalahi.

“Kalau bicara aturan spesifikasi randis sesuai aturan yang berlaku, randis yang kita gunakan saat ini tidak sesuai aturan yang telah ditentukan. Bahkan jauh di bawah itu,” aku Wakil Ketua DPRD Loteng, Ahmad Ziadi. S.E., kepada Suara NTB, Kamis (11/12) kemarin. Ironisnya, spesifikasi randis unsur pimpinan Dewan kalah jauh dari randis yang digunakan sejumlah kepada SKPD lingkup Pemkab Loteng.

Padahal sesuai aturanya, ada spesifikasi tertentu yang membedakan randis unsur pimpian Dewan dengan kepala SKPD. Misalnya, dalam hal kapasitas mesin. Randis pimpinan Dewan minimal berkapasitas 2.000 cc. Tapi pada kenyatannya, spesifikasi randis yang ada saat ini jauh dibawah itu. Artinya, dari sisi aturan sudah salah.

Namun memang dalam persoalan ini, Dewan juga sering kali dihadapkan pada posisi yang dilematis. Dimana ketika mau membeli randis yang sesuai aturan yang ada, seketika itu jadi sorotan publik. Dianggap memboroskan anggaran dan sebagainya. Padahal Dewan dalam hal ini hanya menjalankan aturan yang berlaku.

Tetapi kalau yang memberi randis baru, kepala SKPD sangat jarang mendapat sorotan publik. “Inilah yang membedakan Dewan dengan kepala SKPD. Kalau Dewan yang beli randis baru sesuai aturan, isunya lebih seksi untuk dibahas. Sehingga muncul penilaian yang macam-macam. Tapi kalau kepala SKPD, jarang sekali dikritisi,” tambahnya.

Hal itulah yang membuat selama ini Dewan jarang sekali membeli randis baru. Kalaupun ada yang baru, spesifikasinya dibawah standar. Supaya bisa menghemat anggaran. Karena memang Dewan sangat paham kondisi dan kemampuan anggaran. Kendati demikian, ke depan tetap harus ada penyesuaian-penyesuaian terkait spesifikasi randis yang digunakan para pimpinan dan unsur pimpinan Dewan lainnya. (kir)

Wabup Lobar Geram Draf RDTR Dikembalikan Dewan Giri Menang (suara NTB) – Draf usulan RDTR dua kecamatan yang dinilai tidak lengkap sehingga dikembalikan oleh kalangan legislatif, membuat Wakil Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid geram. Karena menurut Wabup, draf usulan RDTR itu tidak mesti dikembalikan karena pembahasan bersama dewan merevisi mana yang salah. ‘’Tidak harus dikembalikan seperti itu, karena pembahasan dengan dewan itu untuk merevisi mana yang salah, ucap Wabup Lobar, H. Fauzan Khalid di ruang kerjanya kemarin. Fauzan menjelaskan, draf usulan RDTR itu tak sembarangan diusulkan begitu saja. Namun sebelum diajukan ke Dewan, draf itu dikaji dan dipelajari dengan cermat oleh Bappeda dan melalui Bupati. Setelah itu, barulah draf usulan itu diusulkan ke dewan untuk dibahas bersama.

Sehingga menurutnya, adanya tudingan draf RDTR yang dibuat asal-asalan tidak pantas diucapkan anggota dewan karena prosesnya telah melalui mekanisme sebelumnya. Ia menyadari dewan meminta draf secara detail.

Namun untuk RDTR, eksekutif membuat secara umum sehingga nanti pada perbup akan dibuat secara detail.

“Nanti pada perbup dibuat secara detailnya,” ujarnya.

Menanggapi adanya draf masing-masing kecamatan yang dinilai persis sama, menurutnya itu wajar. Karena RDTR biasanya dirancang secara umum,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua pansus RDTR Hj. Nurhidayah menambahkan, dewan meminta eksekutif merevisi usulan RDTR tersebut. Pasal per pasal, banyak yang tumpang tindih dan pembagian zonasi yang tidak jelas.

“Pansus meminta draf itu diperbaiki,” tegasnya sembari menegaskan pansus tidak akan bisa disetir dalam pembahasan RDTR tersebut.

Menurutnya, semua masukan dari pansus terkait kekurangan draf usulan itu akan menjadi bahan perbaikan Bappeda. Jangan keberadaan RDTR itu diniatkan baik namun berdampak buruk kepada masyarakat karena kurang diteliti dan dicermati.

“Karena tentu dalam pasal itu ada juga sanksi baik adminitrasi dan pidana jika masyarakat melanggar,” tukasnya. Ia menampik jika ada tekanan dari eksekutif dalam hal pembahasan Ranperda RDTR. Ia menambahkan, melihat usulan itu ia menilai kalau SKPD terkait selaku liding sektor jarang turun ke lapangan sehingga banyak hal yang kurang. (her)

Tanjung (Suara NTB) Rangkaian pembahasan RAPBD 2015 Lombok Utara pasca direvisi telah mulai dilanjutkan. Tak lazim, karena digelar maraton. Usai penyampaian Pengantar Nota Keuangan RAPBD Rabu lalu, Kamis (11/12), eksekutif dan Legislatif KLU langsung menggelar sidang penyampaian pendapat fraksi.

Ironisnya dari lima fraksi, hanya satu fraksi yaitu fraksi Hanura yang mengkritisi, lainnya, no comment. Menyikapi proses itu, sejumlah pihak pun mecurigai ada ketidakberesan terhadap RAPBD, utamanya terkait klarifikasi angka yang tiba-tiba membengkak sangat signifikan Mantan Anggota DPRD KLU, Sopian, SIP., kepada Suara NTB, Kamis (11/12), mengungkapkan sangat meragukan kualitas RAPBD 2015.

Terdapat sejumlah pertanyaan yang dilayangkan Sopian, yang menurutnya tak logis dalam rangkaian pembahasan dari KUA PPAS (desakan revisi) hingga angka-angka yang dimunculkan Bupati dalam sidang revisi.

“Wajar kita curiga, idealnya Nota Kesepakatan KUA itu ditandatangani ulang, karena tidak mungkin RAPBD lama yang sudah ditandatangani jadi acuan. Kedua, ada kesan eksekutif menyembunyikan anggaran. Bagaimana bisa komponen pajak, deviden, bunga,

termasuk dana perimbangan bisa berubah dalam kurun waktu hanya 3 hari. Apa mungkin TAPD secapat itu memperoleh kepastian dana perimbangan dari pusat?,” tanya Sopian.

Sejumlah kejanggalan dalam revisi yang terungkap (lihat tabel) kata Sopian, mencerminkan terlalu banyak kepentingan rakyat yang dikorbankan. Bahkan jika mengacu pada proyeksi pendapatan, maka dari komponen Pajak daerah yang melonjak Rp 2 miliar dalam 3 hari kalkulasi bisa jadi akan mengorbankan rakyat.

Sopian menyindir mustahil kepala daerah dan DPRD KLU tidak menerima gaji selama 6 bulan apabila RAPBD tidak selesai tepat waktu (31 Desem-

Ringkasan Proyeksi RAPBD KLU Tahun 2015 (miliar lebih)

Sumber: Banggar

ber). Sebab yang namanya Edaran, kata dia, bisa iya, dan bisa juga tidak berlaku. Hanya saja, jika mengacu pada UU 32 Tahun 2004 tentang penyusunan RAPBD, konsekuensinya justru merugikan rakyat.

“Di Undang – Undang itu tegas mengatur, Bupati dan DPRD tetap menerima gaji tetapi eksekusi anggaran tidak bisa dilakukan pada komponen belanja modal, artinya gaji tetap mereka terima, tapi pembangunan tidak ada,” cetusnya.

Terpisah, Kepala Dispenda KLU, L. M. Irwan, selaku bagian dari TAPD Pemda KLU, enggan menerima permintaan kon-

firmasi wartawan. Dalihnya, usai penyampaian fraksi pada sidang pagi (jam 9), ia harus sudah menyelesaikan jawaban untuk dibacakan Bupati pada rapat estafet yang berlangsung sore (kemarin).

Terpisah, Ketua Fraksi Hanura, Ardianto, SH., mengatakan RAPBD revisi tidak perlu lagi dituangkan dalam nota kesepakatan ulang. Sebab pada prinsipnya, angka-angka yang diungkap Bupati pada prinsipnya sudah sama dengan yang ia desak untuk diklarifikasi.

“Tetapi yang menjadi persoalan miris, dari 5 fraksi, hanya fraksi kami yang melontarkan pert-

anyaan. Lainnya no comment,” pungkas Ardianto.

Sementara itu, Ketua NPW KLU, Bagiarti, SH., mendesak Gubernur NTB untuk mengevaluasi secara mendalam persoalan RAPBD KLU. Pasalnya dari perbedaan angka-angka yang direvisi Bupati, terkesan mengada-ada dan dibuat-buat.

“Angka-angka siluman yang tiba-tiba membengkak karena memang salah tulis atau memang sengaja mau ditilep, Karena jika tidak dikritisi oleh 2 Fraksi ini, pembengkakan ini justru tidak akan muncul, termasuk di Dana perimbangan,” cetus Bagiarti. (ari)

(ant/bali post)

DIKAWAL PETUGAS - Mantan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Polri Brigjen Pol Didik Purnomo (tengah) dikawal petugas usai menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/ 12). Didik Purnomo didakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp 50 juta dari proyek simulator SIM Polri bersama Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo, dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp 144,98 miliar dari nilai proyek sebesar Rp 200,56 miliar.

Pilkada Loteng 2015

Penggunaan Logo KLU

PKB Bakal Usung Wakil Ketua DPRD Loteng

Komisi I Tuding SE Camat Kayangan Langgar UU

Praya (Suara NTB) Sebagai salah satu partai politik pengumpul kursi terbanyak ketiga di DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), mendorong niat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengusulkan calon Bupati sendiri pada perhelatan Pilkada Loteng 2015 mendatang. Baik itu apakah melalui pemilihan langsung maupun tidak langsung. Sejumlah nama pun tengah dipersiapkan partai Islam ini.

Salah satunya yang paling kuat ialah Ketua DPC PKB

Loteng, H. Burhanudin Yusuf.

Kendati beberapa nama dari luar partai juga sudah mengajukan minat, untuk menggunakan PKB sebagai kendaraan politik pada Pilkada Loteng 2015 mendatang.

Mengingat, peluang PKB untuk bisa mengusul satu calon Bupati terbuka lebar.

Dihubungi Suara NTB, Kamis (11/12) kemarin, Burhanudin Yusuf, tidak menampik adanya peluang kalau PKB bakal mengusul satu calon kepala daerah. Termasuk kemungkinan dirinya yang akan maju, guna bersaingan memperebutkan kursi nomor satu di Bumi Tatas Tuhu Trasne ini. “Sebagai pimpinan partai di daerah ini, menjadi satu tanggung jawab bagi saya untuk maju menjadi calon kepala daerah. Karena itu sudah menjadi amanah partai yang harus dijalankan,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, sesuai instruksi dari pengurus pusat setiap pimpinan partai di daerah yang berpotensi dan

bisa maju sebagai calaon kepala daerah, diharuskan untuk maju. Dan, itu juga berlaku bagi PKB Loteng. “Kebetulan kita punya kursi cukup besar dan peluang kita untuk bisa mencalonkan kepala daerah juga cukup besar. Sehingga jadi satu keharuskan untuk dirinya maju sebagai calon kepala daerah, atas dasar amanah partai yang sudah diberikan,” terangnya.

Meski demikian, Burhanudin yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Loteng ini, mengaku hal itu juga tidak mutlak. Karena tentunya, untuk mengusulkan satu calon kepala daerah partai juga harus mempertimbangkan banyak hal. Terutama peluang dan potensi partai untuk bisa memenangi pemilihan kepada daerah.

“Dalam hal ini kita juga tidak sembarangan. Perkembangan politik dan situasi daerah juga menjadi pertimbangan utama.

Dalam menentukan sikap, mencalonkan diri atau memilih untuk mendukung calon lain.

Karena kita juga tidak ingin rugi (kalah),” ujarnya.

Itu artinya, peluang bagi PKB untuk mendukung calon lain atau bergabung dengan partai lain untuk mencalonkan calon kepala daerah yang lain, tetap terbuka. Pasalnya, pihaknya tentunya tidak bisa memaksakan untuk mengusung calon sendiri. Kalau dari pemetaan yang dilakukan, peluang kalahnya jauh lebih besar dari peluang untuk menang. (kir) Burhanudin Yusuf

Tanjung (Suara NTB) Perihal Surat Edaran (SE) Camat Kayangan, Tresna Hadi, S.Pt., terkait penggunaan Logo KLU dalam Kop Surat Pemerintah Desa, menuai kritik keras dari Komisi I DPRD KLU. Komisi I menuding, Camat Kayangan tidak tahu aturan dan SE yang disampaikannya melanggar Undang-Undang.

Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., bersama Wakil Komisi I, Djekat Demung, menunjuk SE Camat Kayangan, terlihat murka. Terlebih garagara diindahkannya SE itu oleh beberapa desa di Kecamatan Kayangan, pihak desa tidak memperoleh pelayanan, tak terkecuali dalam pelayanan BPJS pasien kurang mampu.

“Ada beberapa Kades dan Staf yang datang ke sini kemarin (Rabu). Mereka mengeluhkan, karena gara-gara SE itu, beberapa berkas BPJS dikembalikan oleh Camat. Mendengar ini, terus terang saya marah,” cetus Djekat di ruang kerja Komisi I, Kamis (11/12).

Mantan Kades Pemusungan Sesait ini tegas, Tresna Hadi ia tuding tidak paham UndangUndang. Sebagaimana SE yang mendesak Pemdes se Kayangan menggunakan Logo KLU dalam Kop Surat desa, ia nilai justru bertentangan dengan UU 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Desa. Menurutnya Pemdes, tidak lagi berhirarki ke Kabupaten, apalagi selevel Pemerintah Kecamatan. Camat tidak bebas lagi bertindak sebagai Kepala kecamatan, melainkan hanya memfasilitasi Pemdes.

“Secara hirarki tidak ada, jadi tidak pantas Desa menuruti Edaran Camat. Camat Kayangan tidak tahu Undang-Undang dan

sebaliknya, justru melanggar Undang-Undang,” cetusnya lagi.

Dalam surat menyurat oleh desa, Pemdes hanya perlu menggunakan logo desa yang dimilikinya, mengingat desa tidak lagi berada di bawah Pemerintah Kabupaten sebagaimana UU lama, UU 5 tahun 1979.

“Camat hanya mengakui, bukan mengatur. Oo..keliru besar camat Kayangan, apalagi sampai mengembalikan berkas pasien BPJS,” katanya.

Terhadap kejadian itu, Komisi I pun meminta Pemda KLU cq Bagian Hukum untuk “menyekolahkan” Camat Kayangan. Sebab secara prinsip, Camat bersangkutan hanya menonjolkan ego dan gengsi jabatan, tetapi tidak paham esensi UU otonomi Desa. “SE itu diatur oleh Perbup. Jangankan Perbup, Perda saja tidak bisa mengatur Perdes,” pungkasnya.

Menunjuk SE Camat Kayangan, ditandatangani dan diedarkan oleh Tresna Hadi, tanggal 4 Desember lalu. Melalui Surat bernomor. 145/593/Kec/ XII/2014, perihal Surat Edaran, terdapat beberapa instruksi ke Pemdes yang diatur Perbup zaman L. Bakrie. Bunyinya surat itu; Memperhatikan penggunaan/penulisan Kop Surat oleh Pemdes yang tidak mengacu peraturan pedoman tata naskah dinas lingkup Pemda KLU yang ditetapkan dalam Perbup No. 4 tahun 2009, maka diperintahkan, 1. Penulisan Kop Surat agar mengacu pada pedoman .... (dan seterusnya), 2. Kop Surat agar mencantumkan Lambang Daerah KLU (Tioq Tata Tunaq) di sisi kiri atas. Selain itu, diatur pula ukuran font pada masingmasing Kop Surat. (ari)

SUARA NTB Jumat, 12 Desember 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Pejuang Ebola Jadi Tokoh TIME

Jokowi Peringkat Delapan Jakarta (Suara NTB) Majalah asal Amerika Serikat (AS) TIME menobatkan para pejuang pemberantas penyakit ebola menjadi tokoh tahun ini (Person of The Year 2014) pilihan redaksi, sedangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berada di peringkat delapan pilihan pembaca.

Dalam situs resminya TIME menyebutkan bahwa kebaikan para hati dan pengorbanan para pejuang pemberantas penyakit ebola (ebola fighters) menjadi alasan bagi mereka menjadi pilihan teratas para redaksi majalah yang pertama kali terbit pada 3 Maret 1923 dipimpin Briton Hadden dan Henry Luce itu.

TIME menyebutkan kasus kematian Thomas Eric Duncan di Dallas, pasien pertama yang didiagnosa ebola di wilayah AS, yang menginfeksi dua perawat yang merawatnya.

Majalah yang kini redaksinya dipimpin Nancy Gibbs tersebut dalam lamannya mencatat, “Seluruh dunia bisa tidur di malam hari karena sekelompok pria dan wanita yang bersedia berdiri dan melawan penyakit tersebut. Untuk tindakan tak kenal lelah, keberanian dan belas kasihan, pengorbanan dan penyelamatan, para pejuang ebola adalah TIME 2014 Person of the Year.”

Sementara itu, Ferguson Protesters berada di peringkat kedua disusul oleh Vladimir Putin di peringkat ketiga. Massoud Barzani berada di peringkat keempat dan Jack Ma menutup lima besar pilihan redaksi.

Adapun para dokter dan perawat penyakit ebola berdasarkan pilihan pembaca/pengakses TIME menduduki peringkat kelima Tokoh Tahun 2014 dengan meraih 4,5 persen.

Sedangkan, gelar Person of The Year 2014 untuk pilihan pembaca melalui jajak pendapat terbuka jatuh kepada Perdana Menteri India Narendra Modi dengan perolehan suara mencapai 16,2 persen.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berada diurutan kedelapan pilihan pembaca dengan perolehan suara 2,7 persen, mengalahkan Obama di peringkat ke-11 dengan suara 2,2 persen. (Ant/Bali Post)

(Ant/Bali Post)

JAJAKI RUTE - NTB tengah menjajaki kemungkinan maskapai Garuda Indonesia membuka rute langsung Bandara Internasional Lombok (BIL) – Perth, Australia, menyusul berhentinya maskapai Jetstar melayani rute tersebut. Pemprov pun tidak keberatan mengalokasikan anggaran untuk market fund, seperti yang telah disiapkan kepada Jetstar terdahulu. Pesawat garuda di apron BIL.

Berikut 25 besar Person of The Year versi pilihan pembaca TIME, seperti dilansir laman resminya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1. Narendra Modi (16,2%) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 2. Ferguson Protestors (9,2%) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 3. Joshua Wong (7%) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 4. Malala Yousafzal (4,9%) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 5. Ebola Doctors and Nurses (4,5%) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 6.

Vladimir Putin (4,3%) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 7. Laverne Cox (3,4%) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 8. Joko Widodo (2,7%) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 9. Pope Francis (2,6%) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 10. Chibok Girls (2,5%) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 11. Barack Obama (2,2%) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12. Beyonce (2,1%) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 13. Jennifer Lawrance (2%) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 14. Angela Merkel (1,8%) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 15. Taylor Swift (1,7%) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 16. John Oliver (1,6%) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 17. Elon Musk (1,6%) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 18. Tim Cook (1,5%) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 19. Elizabeth Warren (1,4%) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 20. Pete Frates and Pat Quinn (1,3%) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 21. Hillary Clinton (1,2%) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 22. Christopher Nolan (1,2%) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 23. Shonda Rhimes (1,2%) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 24. Xi Jinping (1,2%) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 25.

Jack Ma (1,2%) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Person of The Year 2015 (Ant/Bali Post)

Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mendesak supaya Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN RB) dicabut. Kebijakan itu sangat mengancam wisata Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).

Saat ini banyak pengusaha hotel yang menjerit akibat diterapkannya aturan tersebut.

“Tadi saat menerima kunjungan Komisi VIII DPR RI saya sampaikan dan minta dukungan supaya surat edaran itu dicabut. Saya minta untuk segera dicabut,” kata Amin di Mataram, Kamis (11/12).

Menurutnya, sebuah surat edaran tak masuk dalam hirarki aturan perundang-undangan.

Ketika ada yang melanggar surat edaran itu, katanya, maka tak ada sanksi. Menurutnya, surat edaran itu sifatnya himbauan.

Diterangkan, jika dibaca secara seksama, larangan PNS menggelar rapat di hotel bukan berlaku secara mutlak. Artinya, jika kapasitas ruangan rapat yang tersedia di suatu instansi pemerintah tak mencukupi, maka masih bisa melaksanakan rapat di hotel. Tetapi

jika kapasitas ruangan rapat/ pertemuan masih mencukupi pada suatu instansi maka otomatis surat edaran itu berlaku.

“Kalau memang dibuat betulbetul maka harus dalam bentuk peraturan seperti Perpres. Perlu ada landasan yuridis,” imbuhnya.

Wagub menambahkan, akibat larangan itu, sekitar 400 even MICE skala nasional dan lokal yang terpaksa dibatalkan dilaksanakan di hotel. Hal ini

Nicholas Saputra Belajar Menjadi ”Setengah Atlet” Jakarta (Suara NTB) Aktor Nicholas Saputra mengatakan sedang menjadi “setengah atlet” dan “setengah aktor” dalam persiapannya untuk film silat “Pendekar Tongkat Emas”.

Pria yang berperan sebagai “Elang” dalam film garapan sutradara Ifa Isfansyah itu dituntut untuk latihan fisik berbulan-bulan demi menampilkan jurus silat yang meyakinkan di layar lebar.

“Film-film sebelumnya olah fisiknya tidak sebanyak ini, jadi saya belajar manajemen energi dan waktu... setengah atlet setengah aktor,” kata Nicholas usai pemutaran film “Pendekar Tongkat Emas” di Jakarta, Kamis.

Aktor yang namanya dikenal sejak berperan dalam “Ada Apa Dengan Cinta” itu harus berlatih fisik hingga tujuh jam sehari untuk perannya sebagai “Elang” di film yang diproduseri Mira Lesmana itu.

Para pemain dalam film produksi Miles Films dan KG Studio itu dilatih oleh Xiong Xin Xin, body double aktor kung fu Jet Lee. Dia mengajarkan koreografi beladiri yang menuntut jurus perkelahian dengan gerakan akrobatik.

Menurut co-produser Riri Riza, Xiong Xin Xin merupakan ahli yang pandai meramu adegan laga berstandar tinggi juga menguasai teknik pengambilan gambar adegan laga rumit dan berisiko tinggi.

“Pendekar Tongkat Emas” mengisahkan Cempaka (Christine Hakim) seorang pendekar tangguh di dunia persilatan yang memiliki jurus serta senjata mematikan Tongkat Emas. Dia harus mewariskan jurus tersebut pada salah satu muridnya yang terdiri dari Dara (Eva Celia), Biru (Reza Rahadian) dan Gerhana (Tara Basro).

Sebelum jurus itu sempat diwariskan, terjadi pembunuhan dan pengkhianatan yang menyebabkan Tongkat Emas jatuh ke tangan yang salah. Kekacauan pun terjadi. Murid Cempaka harus mencari pendekar Naga Putih, satu-satunya orang yang bisa mengambil alih Tongkat Emas sebelum semua terlambat.

Film “Pendekar Tongkat Emas” yang dibintangi Eva Celia, Nicholas Saputra, Reza Rahadian, Tara Basro, Prisia Nasution, Darius Sinathrya, Cristine Hakim, Slamet Rahardjo, Landung Simatupang dan Whani Darmawan mulai tayang pada 18 Desember 2014.

(Ant/Bali Post)

tentunya akan berimplikasi luas. Akibatnya, bukan hanya hotel yang merugi, namun para pedagang kaki lima dan para perajin juga mengalami hal yang sama lantaran sepinya pengunjung.

Hal ini menurutnya menjadi keresahan semua pihak karena wisata MICE atau wisata konvensi ini juga menjadi salah satu andalan perhotelan dan daerah untuk memperoleh PAD. Kegiatan MICE yang dibatalkan tersebut, selain acara birokrasi dalam daerah, juga termasuk acara dari Kementerian. (nas)

16 Tahun Bermusik

Sheila On 7 akan Meng-’’Indie’’ Jakarta (Suara NTB) Band asal Yogyakarta Sheila On 7 berencana akan pindah ke label indie setelah 16 tahun berkarya bersama major label “Sony Music”.

“Kami bukannya mau memperpanjang kontrak tetapi selama 16 tahun ini, kami sudah memperpanjang kontrak dua kali dan kami rasa ini saat yang tepat untuk lanjut ke ’chapter’ selanjutnya.

Mencoba atmosfer yang lain.

Ibaratnya anak umur 16 tahun kan ingin mencoba sesuatu yang beda,” kata Duta sang vokalis saat jumpa pers peluncuran album terbarunya “Musim yang Baik” di Hard Rock Cafe, Jakarta, Rabu.

Meski beralih ke label indie, Duta mengatakan kemungkinan untuk bekerja sama dengan pihak lain maupun kontrak dengan label besar selalu ada.

“Sebenarnya kita tidak mau memikirkan itu dulu. Kalau album ini panjang nafasnya, maka tahun 2015 kami pasti akan masih sibuk dengan promo-promo, jadi nanti akan tergantung seberapa lama dan seberapa bagus respons masyarakat akan album baru ini sih,” kata Duta.

Terjun ke dunia indie, Duta, Eross, Adam, dan Anton mengaku sudah siap dengan segala perubahan ritme dan sistem bekerja.

“Pastinya kita sudah siap, kita bukannya orang yang jatuh ke hutan belantara lalu tak tahu harus berbuat apa,” katanya.

Sheila On 7 menandatangani kontrak rekaman dengan Sony Music pada 1998 dengan perjanjian empat album, rupanya single ”Dan” meledak dan kedua belah pihak sepakat memperpanjang kontrak sampai enam album.

“Setelah enam album, rupanya ‘Sephia’ meledak juga dan jadilah kita diperpanjang delapan album lagi,” kata Duta.

Mengingat album kedelapan Sheila On 7 “Musim yang Baik” adalah album perpisahan, maka Duta dan kawan-kawan mengaku menggarapnya dengan sungguh-sungguh.

Sheila On 7 membutuhkan waktu hingga tiga tahun untuk menyelesaikan album yang mengusung konsep ”4 piece” yang fokus pada vokal, gitar, bass, dan drum itu.

Dengan kembali pada teknik rekaman sebelum era digital, Sheila On 7 berusaha mengurangi overdub dan efek sound sehingga memunculkan efek “murni” dari sebuah lagu.

“Jadi bunyi-bunyian pada lagu-lagu di album ini, nantinya akan terdengar sama seperti kalau menyaksikan kami bermain live,” kata Duta.

10 lagu di dalam album terakhir Sheila On 7 dengan Sonny Music tersebut antara lain: Selamat Datang, Satu Langkah, Buka Mata Buka Telinga, Canggung, My Lovely, Beruntungnya Aku, Lapang Dada, Belum, Musim yang Baik, dan Sampai Jumpa. (Ant/Bali Post)

(Suara NTB/rak)

NTB Minta Surat Edaran Larangan Rapat di Hotel Dicabut

SUARA NTB Jumat, 12 Desember 2014

PENDIDIKAN

Halaman 10

Belum Ada Permen BELUM adanya peraturan menteri (permen) yang mengatur secara khusus penghentian pelaksanaan Kurikulum 2013 dan kembali ke KTSP memaksa sekolah-sekolah di Kota Mataram memilih tetap bertahan dan melanjutkan pelaksanaan kurikulum 2013 untuk semester berikutnya. Keputusan itu diambil, karena sampai saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum mengeluarkan permen (Suara NTB/dys) yang akan dijadikan dasar huH. Muhammad Ali kum bagi penghentian pelaksanaan kurikulum 2013.

“Permen yang membatalkan pelaksanaan kurikulum 2013 belum ada, Permen yang meminta untuk kembali ke KTSP juga belum ada. Jadi tidak ada dasar hukumnya, hanya ada pemberitahuan lewat website saja yang meminta sekolah untuk hentikan sementara, tapi itu kan, harus melalui permen dulu, ini belum ada. Jadi dinas memutuskan untuk lanjut,” ujar Kepala SMPN 4 Mataram H. Muhammad Ali, S.Pd ditemui Suara NTB, Kamis (11/12).

Dalam surat edaran menteri yang tertuang dalam website dengan nomor 179342/MPK/KR/2014 diterangkan berdasarkan hasil evaluasi implementasi kurikulum serta diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan diputuskan menghentikan pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang baru menerapkan satu semester yaitu sejak tahun pelajaran 2014/2015 dan mengembalikannya ke KTSP. Sedang bagi sekolah yang telah tiga semester menerapkan kurikulum 2013 untuk tetap melanjutkan kurikulum 2013 dan menjadikan sekolah tersebut sebagai sekolah pengembangan dan percontohan penerapan kurikulum 2013.

Berdasarkan surat di website itu, harusnya SMPN 4 Mataram akan menghentikan pelaksanaan kurikulum 2013, karena baru berjalan satu semester. Namun menurut Ali, meski SMPN 4 Mataram bukan sekolah pilot project kurikulum 2013 dan baru satu semester menjalankan kurikulum 2013, tapi itu bukan berarti pihaknya tidak siap melanjutkan implementasi kurikulum 2013.

Dirinya beralasan, selama satu semester pelaksanaan kurikulum 2013, tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya. Itu disebabkan oleh berbagai persiapan yang cukup matang telah dilakukan pihak sekolah. Meski diakuinya aspek penilaian merupakan aspek yang paling ribet dari kurikulum 2013, Ali mengklaim itu bisa diatasi guru-guru di tempatnya.

“Pemerintah sebelumnya pasti telah mengkaji kurikulum 2013 dengan matang bersama dengan para ahlinya, maka selayaknya dilanjutkan dulu. Kalau ada yang ribet-ribet, itu wajar karena ini barang baru. Kalau ada kesulitan, mari kita bertanya pada sekolah yang jadi pilot project. Soal penilaian, jangan mengeluh, kita kerjakan semampu kita dulu, nanti pasti ketemu dengan pola untuk memudahkan penilaian,” sarannya.

Lebih jauh Ali menyebut kebijakan pemerintah untuk mengembalikan ke KTSP adalah langkah mundur. Untuk itu, ia bersikukuh dengan sekolah lainnya di Kota Mataram sesuai dengan arahan dari dinas untuk tetap menjalankan kurikulum 2013 sampai menunggu adanya Permen. Selain itu, yang membuatnya tetap berkeinginan melanjutkan kurikulum 2013 yaitu sekolah yang dipimpinnya tersebut telah memenuhi kriteria dengan terakreditasi A. “Dinas kemarin mengimbau agar sekolah jangan galau, bingung, jangan gelisah karena kalau kita lihat persyaratan Kurikulum 2013 ialah akreditasi A. guru-guru juga sudah ditatar, buku sudah ada semua,” tandasnya. (dys)

Kepala SMPN 2 Mataram Protes

Penghentian Kurikulum 2013 Tanpa Payung Hukum Mataram (Suara NTB) Kepala SMPN 2 Mataram Drs. H. Muhammad Zulkifli, M.Pd, memprotes kebijakan penghentian pelaksanaan kurikulum 2013 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, karena tidak dilandasi oleh adanya payung hukum yang jelas.

Menurutnya, sebuah kebijakan haruslah didahului oleh adanya Peraturan Menteri (Permen). Begitupun dengan kebjikan penghentian pelaksanaan Kurikulum 2013 dan kembali ke KTSP untuk sebagian sekolah tidak dapat dilaksanakan oleh sekolah-sekolah disebabkan tidak ada payung hukum yang jelas yang mengatur soal itu. Diakuinya, kebijakan baru menteri yang hanya diberitakan lewat website kementerian tidak berfungsi, karena secara legal administrasi ataupun kedinasan belum dilaksanakan.

“Keputusan dinas pada saat pertemuan di LPMP kemarin, diputuskan untuk semua jenjang SD, SMP, SMA menggunakan kurikulum 2013, karena belum ada keputusan dari menteri, hanya lewat website. Belum resmi, secara administratif legal dan kedinasan tidak ada. Untuk itu, kurikulum 2013 tetap kami laksanakan,” ujarnya kecewa, Kamis (11/12).

Diakui Zulkifli jika pihaknya mendukung penuh pelaksanaan kurikulum 2013, itu dikarenakan kurikukulum 2013 jauh lebih baik dari sebelumnya. Apalagi saat ini, SMPN 2 Mataram, termasuk satu dari empat sekolah pilot project kurikulum 2013 di Kota Mataram selain SMPN 9, SMP Kesuma dan SMP Darul Hikmah. Itu artinya, sesuai dengan surat edaran menteri yang tertuang dalam website diputuskan untuk tetap melanjutkan pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolahsekolah yang telah tiga semester menerapkan kurikulum 2013 dan menjadikan sekolah tersebut sebagai sekolah pengembangan dan percontohan penerapan kurikulum 2013. “Tetap dilanjutkan dan tetap saya akan dukung. Dana yang di keluarkan sudah besar, jadi dilanjutkan saja” ujarnya.

Sementara terkait dengan adanya keluhan dan kekurangan pada kurikulum 2013, kandidat doktor Universitas Negeri Surabaya ini menilai sebagai sesuatu yang sangat wajar. Meski demikian, ia meyakini lambat laun segala bentuk kekurangan tersebut dapat dilengkapi.

“Apapun barang baru itu pasti ada rumitnya, tapi jika terlatih dapat teratasi. Substansinya bagus, menjadikan siswa kreatif. Penilaiannya juga bagus, no problem buat kami.

Salah satu contohnya yaitu pada saat pembagian rapor, kita paling tepat waktu membagikan dari sekolah-sekolah lain ada yang mundur,” terangnya.

Selain persoalan payung hukum, Zulkifli juga mengkritik soal waktu pengumuman penghentian kurikulum 2013 yang dinilainya mengganggu konsentrasi guru-guru kelas yang saat ini sedang fokus menghadapi semester. “Hasil evaluasi timing tidak tepat, konsentrasi guru buyar sekarang sedang semesteran ini, hasil kajian evaluasinya juga terlalu cepat,” pungkasnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

PROTES MENTERI - Penghentian kurikulum 2013 menjadi topik hangat para guru di sekolah. melalui media cetak atau Koran. Tampak Kepala SMPN 2 Mataram Muhammad Zulkifli berdiskusi terkait Kurikulum 2013 dengan salah seorang pengawas semester di SMPN 2 Mataram, Kamis (11/12).

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi didampingi Wakil Gubernur H. Muh. Amin saat menerima kunjungan Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Deding Ishak di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Kamis (11/12).

Jadi Pusat Pendidikan Kajian Islam di Indonesia Timur

Komisi VIII Siap Pasang Badan Wujudkan UIN Mataram Mataram (Suara NTB) Komisi VIII DPR RI yang membawahi Kementerian Agama (Kemenag) mengaku siap pasang badan mendukung terwujudnya Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram di NTB. Diharapkan, IAIN Mataram yang akan menjadi cikal bakal UIN Mataram dapat menjadi pusat pendidikan kajian Islam di Indonesia Timur.

“Komisi VIII mendukung dan akan memudahkan keinginan pihak IAIN untuk melakukan perubahan dari IAIN menjadi Universitas Islam Negeri di NTB yang menjadi pusat peradaban keilmuan keislaman di Indonesia Timur,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. Deding Ishak saat melakukan kunjungan kerja menyerap aspi-

rasi daerah di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis (11/12).

Deding mengatakan akan siap membantu pihak IAIN Mataram dan Pemprov NTB supaya UIN segera terwujud. Termasuk memberikan dukungan penganggaran untuk melengkapi berbagai fasilitas-fasilitas pendukung yang menjadi syarat IAIN

dapat berubah status menjadi UIN seperti ketersediaan gedung.

‘Sehingga alumninya berkontribusi pada bidang lain sesuai tantangan Pemprov NTB. Kami memberikan dukungan serta komitmen, tentunya apabila persyaratan dapat dipenuhi oleh IAIN Mataram,” katanya.

Sementara itu, Gubernur

Perpustakaan Kota Mataram Diusulkan Buka Sampai Sore Mataram (Suara NTB) Badan Perpustakaan dan Arsip Kota Mataram diusulkan buka sampai sore. Saat ini perpustakaan hanya menerima kunjungan sampai batas jam kerja pegawai Pemkot Mataram. Usulan tersebut berasal dari pengunjung yang kerap datang ke Perpustakaan Kota Mataram.

“Banyak yang minta dibuka sampai sore, tapi belum bisa diakomodir. Karena banyak anak sekolah yang hanya sempat datang pada saat jam istirahat,” terang Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Kota Mataram, Hj. Ririn Yuniarti Listyya Wardhani ditemui di kantornya, Kamis (11/12).

Ririn mengatakan jika perpustakaan dibuka sampai sore atau di luar jam kerja, pihaknya harus menyiapkan tenaga lagi untuk bertugas.

Untuk memberlakukan kebijakan ini, pihaknya harus berkonsultasi dulu dengan Sekda Kota Mataram. “Kita perlu konfirmasi dulu. Ini juga berkaitan dengan keterbatasan dana dan tenaga,” jelasnya. Pegawai yang dimiliki untuk perpustakaan dan arsip hanya 23 orang.

Untuk memaksimalkan pelayanan ke sekolah-sekolah yang ada di pinggiran Kota Mataram, Ririn mengatakan pihaknya melakukan pelayanan mobil perpustakaan keliling. Hal ini juga dalam rangka meningkatkan minat baca

(Suara NTB/ynt)

PILIH BUKU - Seorang pengunjung sedang memilih buku bacaan di Perpustakaan Kota Mataram, Kamis (11/12) anak-anak di Kota Mataram.

“Kita langsung jemput bola melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah dengan mobil perpustakaan keliling. Kita buka pelayanan dan peminjaman buku,” ujarnya.

Mobil perpustakaan keliling yang dimiliki Badan Perpustakaan dan Arsip Kota Mataram hanya satu unit.

Penggunaan mobil ini juga dilakukan secara bergiliran untuk setiap kelompok. Sementara sekolah khususnya SD yang dikunjungi jumlahnya ratusan, sehingga dirasa belum maksimal. Ririn mengatakan pihaknya pernah mengajukan ke pemerintah pusat untuk pe-

nambahan mobil keliling ini.

Setiap tahun juga ada pengadaan buku. Tapi nilainya disampaikan Ririn masih kecil.

Tahun 2015 mendatang akan ada pengadaan buku untuk taman bacaan masyarakat yang ada di Mataram. Khusus untuk taman bacaan masyarakat, jenis buku yang akan diperbanyak adalah buku cerita anak-anak. Para pengunjung perpustakaan juga bisa mengusulkan buku apa yang diinginkan. Usulan tersebut bisa disampaikan melalui kotak saran yang tersedia. “Tidak semua usulan buku bisa kita penuhi tapi tetap menjadi perhatian kita,” ujarnya. (ynt)

Jurusan Tata Boga SMKN 1 Sikur Terakreditasi

Selong (Suara NTB) – Hari Kamis (11/12) merupakan hari bersejarah bagi SMKN 1 Sikur. Alasannya, salah satu jurusan di SMKN 1 Sikur diakreditasi oleh Badan Akreditasi Pendidikan Sekolah Menengah (BAPSM) NTB. Sebelumnya, pihak sekolah mengusulkan kepada ke Badan Akreditasi Pendidikan (BAP) untuk mengakreditasi tiga jurusan dari kelima jurusan yang ada. Akan tetapi, berhasil diakreditasi, karena memenuhi standar hanya Jurusan Tata Boga.

Kepala SMKN 1 Sikur, Lalu Rusbin, S.Pd, menjelaskan, ada beberapa jurusan yang ada di SMKN 1 Sikur, di antaranya Jurusan Tata Boga, Multimedia, Teknik Komputer Jaringan (TKJ), Teknik Sepeda Motor (TSM), dan Akuntansi Keuangan. Namun, dari beberapa jurusan itu yang terakreditasi baru hanya Jurusan Tata Boga.

Ke depan, terangnya, pihak sekolah akan tetap mengupayakan untuk terus menambah sarana dan fasilitas serta meningkatkan kinerja para guru untuk terus berkompetensi di bidangnya masing-masing.

Karena, beberapa standar dalam terakreditasinya sekolah atau jurusan di SMK harus memenuhi beberapa standar itu.

“Kita akan terus berupaya memenuhi standar-standar itu supaya semua jurusan yang ada bisa terakreditasi. Karena, jika

(Suara NTB/yon)

BERIKAN - Anggota BAP Ma’sum Sarnyoto (kanan) memberikan sertifikat akreditasi Jurusan Tata Boga kepada kepala SMKN 1 Sikur, Lalu Rusbin, Kamis (11/12). sekolah belum terakreditasi, maka alumninya tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi favorit. Bahkan, akreditasi itu menentukan mutu sekolah, karena bisa menjadi daya tarik masyarakat untuk menyekolahkan anaknya,” bebernya.

Sementara itu, Asesor Akreditasi Kabupaten Lotim, Drs. Ahmad Rifa’i, S.Pd, mengatakan, penilaian akreditasi di SMKN 1 Sikur merupakan proses yang sangat pendek dibandingkan dengann sekolah-sekolah lainnya yang ada di Lotim. Di mana, survai hanya dilakukan selama tiga bulan. Dengan toleransi waktu yang sangat pendek itu sudah mampu membuktikan bahwa SMKN 1 Sikur merupakan sekolah transisi.

Oleh sebab itu, harapan

masyarakat kepada SMKN 1 Sikur sangat luar biasa, hal itu terbukti dari banyak siswa yang mendapatkan beasiswa dari waktu ke waktu. Terkait dengan akrditasi, tegasnya, setiap guru harus berperan aktif sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ia berharap supaya ruang kelas belajar lebih diprioritaskan lagi, karena merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang dunia pendidikan di setiap sekolah Selain itu, Anggota BAP dari unsur Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU-DI) NTB, Ma’sum Sarnyoto mengatakan, akreditasi itu sebenarnya tidak jauh dari penilaian kinerja para guru. Sehingga, semua penilaian itu harus dibuktikan dengan dokumennya masing-masing. (yon)

NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi terkait dengan upaya mewujudkan IAIN Mataram menjadi UIN terus dilakukan.

Sebagai Ketua Dewan Penyantun IAIN Mataram, dirinya bersama pimpinan IAIN Mataram telah menghadap Menteri Agama, H. Suryadarma Ali ketika zaman pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada saat itu, Menag secara eksplisit menyatakan persetujuannya.

Diharapkan, pemerintah pusat segera menjadikan IAIN Mataram sebagai UIN pertama di NTB. Dengan adanya pendidikan tinggi Is-

lam yang berkualitas perlu untuk segara diadakannya UIN di daerah ini.”Saya mengharapkan dukungan dan bantuan mendorong ini supaya terwujud,” imbuhnya.

Doktor Ilmu Tafsir dari Universitas Kairo Mesir ini mengharapkan, UIN Mataram nantinya bisa berkembang menjadi pusat kajian dan keilmuan Islam di Indonesia Timur. “Kita bisa menawarkan pemikiran Islam yang baik. Dengan danya pendidikan tinggi berkualitas maka kajian agama dengan baik,”pungkasnya .(nas)

Seluruh Madrasah di Mataram Tetap Gunakan Kurikulum 2013 Mataram (Suara NTB) – Meski Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengusulkan penghapusan kurikulum 2013, namun seluruh madrasah di Kota Mataram tetap mengimplementasikan atau menggunakan Kurikulum 2013 dalam proses kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut menyusul, sebaran dari Kementerian Agama RI. “Selama belum ada keputusan tertulis, kita tetap gunakan Kurikulum 2013,” kata Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, H. Burhanul Islam dikonfirmasi di Kantor Walikota Mataram, Kamis (11/12).

Diakui, Dirjen Pendidikan Islam pada Kementerian Agama RI telah menyebarkan surat edaran kepada seluruh Kantor Kementerian Agama seluruh Indonesia, terkait penggunaan kurikulum 2013 tersebut di seluruh madrasah. Artinya, penggunaan Kurikulum

2013 tersebut sebagai alternatif bagi sekolah khususnya yang terakreditasi A untuk menerapkan kurikulum tersebut.

Kota Mataram lanjutnya, sudah menerapkan hal tersebut dari tingkat MI, MTs dan MA. Disebutkan, Kurikulum 2013 itu sudah mulai, kelas 1 dan 2 di tingkat Madrasah Ibtidayah, kelas VII di Madrasah Tsanawiyah dan kelas X di Madrasah Aliyah. “Hari ini (kemarin, red) kami terima suratnya dari Dirjen Pendidikan Islam,” aku Burhanul.

Jika nanti ada instruksi penggantian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Burhanul mengaku bisa mengganggu sistem pembelajaran di sekolah. Termasuk pembagian rapor yang menggunakan penilaian Kurikulum 2013 berubah menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

“Iya, agak sedikit mengganggu,” keluhnya. (cem)

Banyak Komite Sekolah di Mataram Tidak Tertib Organisasi Mataram (Suara NTB) Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM) H. Adnan Muchsin mengaku jika keberadaan komite sekolah selama ini belum berfungsi maksimal sesuai dengan aturan dan pedoman AD/ART pengurus komite sekolah. Adnan mencontohkan, dari segi pembentukan komite sekolah misalnya banyak yang tidak tertib organisasi atau tidak berpedoman pada aturan yang berlaku.

“Banyak yang dipilih melalui penunjukan langsung oleh kepala sekolah. Padahal harusnya melalui mekanisme yang jelas yaitu pemilihan.

Caranya, pihak sekolah membentuk panitia seleksi, nanti mereka bertugas menentukan kriteria pengurus komite dan selanjutnya dilakukan seleksi. Jadi bukan penunjukan langsung,” kritiknya saat kegiatan pemberdayaan pengurus komite sekolah jenjang SD di Kantor DPKM, Kamis (11/12).

Adnan menyebut, akibat dari pembentukan pengurus komite sekolah yang tidak berdasarkan pada tertib organisasi, sekolahsekolah menjadi tidak terkontrol dan banyak yang mengalami permasalahan. Itu semua diten-

garai oleh pengurus komite sekolah yang ditunjuk pihak sekolah tidak berkompeten.

Padahal, jika peran fungsi kontrol komite sekolah berjalan baik, maka setidaknya persoalan-persoalan di internal sekolah bisa diselesaikan dengan baik. “Ini banyak sekolah yang bermasalah, kena masalah dana BOS dan lain sebagainya.

Karena pengurus komite tidak berfungsi,” ujarnya.

Lebih jauh Adnan berharap melalui kegiatan pemberdayaan komite sekolah, dapat memberikan pemahaman secara organisatoris baik pada aspek tugas dan fungsi pengurus komite di jenjang SDN/MI. Kegiatan yang sudah berlangsung mulai dari Selasa lalu itu diikuti oleh perwakilan seluruh komite SDN/MI. “Kegiatan pemberdayaan komite sekolah mulai dari sekolah yang berada di kecamatan Ampenan-Sekarbela pada hari Selasa sebanyak 25 orang, kecamatan Mataram-Selaparang pada hari Rabu 25 orang dan Kecamatan Cakra-Sandubaya pada hari Kamis ini juga 25 orang. Nanti hari Sabtu pengurus komite sekolah jenjang pendidikan SMA sederajat,” tukasnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

ARAHAN - Ketua DPKM Adnan Muchsin (kanan) saat memberikan arahan kepada pengurus komite tingkat SD di Kantor DPKM, Kamis (11/12).

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 12 Desember 2014

City Dampingi Munchen ke 16 Besar

Kamis, 11 November 2014 Pemuda Mandiri 7 vs Kubota A Serter FC 2 vs Loyyal Futsal Ariesta 4 vs Rosani Stockist Team Pass 3 vs Setda NTB Maluk United 6 vs BPN FC UMA FC 2 vs PSPM Gerung SOS 12 vs JT FC Kubota B 3 vs BPN Jr Lombok TV 5 vs Basarnas PSKT 5 vs Selagi FC RCI Lombok 3 vs IPDN A Bank Bukopin 3 vs Anak Komplek GFC 4 vs Melati FC Central Futsal 4 vs XL Axiata

8 4 3 5 7 3 1 4 1 3 7 7 3 3

Real Madrid Incar Rekor 20 Kemenangan Madrid Klub puncak kompetisi Liga Spanyol (La Liga) Real Madrid sedang mengincar kemenangan berurutan ke-20 kalinya dalam semua kompetisi, ketika mereka beranjangsana ke Almeria, Jumat, merupakan laga tandang terakhir mereka tahun ini.

Tim juara Eropa itu akan berkunjung ke Maroko minggu depan untuk melakoni pertandaingan Piala Klub Dunia dan berusaha mempermulus kontes mereka pada 2015.

Setelah mengalahkan (ant/bali post) Celta Vigo minggu lalu, keCarlo Ancelotti mudian menang meyakinkan 4-0 atas Ludogorets Razgrad pada medio minggu ini kemudian, membuat tim Los Blancos itu mengalahkan rekor kemenangan 18 laga yang disandang Barcelona pada musim 2005/06.

Real menjadi klub keenam yang lolos dari babak penyisihan grup dengan kemenangan bersih di kompetisi Liga Champions - mereka merupakan tim pertama yang melakukannya dua kali - dan penampilan bagus mereka membanggakan bos Carlo Ancelotti.

“Ini hasil yang kami capai dengan serius dan luar biasa sebagai bentuk profesional para pemain,” kata pelatih dari Italia itu mengomentari keutuhan timnya.

“Tidak mudah menyiapkan pertandingan dengan level yang sama dengan motivasi sama, tapi para pemain menunjukkan semangat mereka. Saya tahu bahwa saya memiliki grup pemain luar biasa,” katanya.

Cristiano Ronaldo mencetak golnya yang ke-28 musim ini dan ke-72 secara keseluruhan di Liga Champions Selasa dan akan meneruskan kiprahnya saat mereka berkunjung ke Almeria, yang belum pernah menang dalam laga liga sejak September.

Kekalahan 2-5 mereka Minggu atas Eibar menyebabkan tim asuhan Francisco Rodriguez itu berada di atas zona degradasi. Ronaldo, Gareth Bale, Isco dan Toni Kroos merupakan pemain regular tim yang tidak diturunkan Ancelotti pada medio minggu ini, sehingga kelihatannya Iker Casillas, Sergio Ramos dan Karim Benzema akan kembali menempati posisi mereka. (ant/bali post)

Bola Voli Hanya Mampu Persembahkan Perunggu Mataram (Suara NTB) Target kontingen NTB meraih satu medali emas di cabor bola voli ternyata gagal diwujudkan. Cabor bola voli hanya mampu mempersembahkan medali perunggu di Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja.

Kegagalan NTB mempersembahkan medali emas di cabor bola voli pantai disebabkan karena kalah melawan tuan rumah Jawa Timur (Jatim) 2-1 di pertandingan semifinal voli pantai putra di Lapangan Bola Voli Pasir Delta Sidoarjo, Rabu (10/12) sore lalu. Namun demikian, tim bola voli pantai yang diperkuat Dede Pradita Utama dan Edi Sultrawan berhasil mempersembahkan medali perunggu, setelah mengalahkan tim DKI Jakarta di pertandingan perebutan juara tiga di lapangan yang sama, Kamis (11/12) kemarin.

Pelatih Bla Voli Pantai NTB, L. Henri mengatakan tim tuan rumah Jatim betul-betul sulit dikalahkan, meski pun tim NTB sudah mengeluarkan permainan maksimalnya namun permainan tim Jatim tidak kalah kuatnya dari NTB. Hal ini bisa jadi karena dukungan suporter tuan rumah yang sangat besar sehingga mengaburkan konsentrasi anak-anak NTB, sementara tim Jatim lebih tampil agresif.

“Mental atlet kita betul-betul diuji, konsentrasi mereka berkurang karena teriakan suporter Jatim yang jauh lebih banyak dari suporter NTB,”ucapnya.

Menurutnya, meski tim NTB kalah dari tim Jatim, namun permianan tim NTB tidak mudah diredam begitu saja, buktinya pada partai semifinal melawan Jatim, bertandingan berakhir ruber game, yanki, di set pertama Jati unggul 21-16, 18-21 dan 21-19 atau 2-1untuk Jatim Disisi lain ada yang menilai kekalahan tim NTB dari Jatim karena keberpihakan wasit pada tm tuan rumah Jatim. Anggota Bidang Pembinaan Prestasi KONI NTB, Wibowo mengatakan banyak faktor yang membuat tim NTB kalah, yakni keberpihakan wasit terhadap tim tuan rumah. “Misalnya pemain NTB yang tidak menyentuh net dikatakan menyentuh net. Selain itu bola yang sebenarnya keluar dikatakan masuk. Intinya wasit sudah berpihak pada tuan rumah,” terangnya. (fan)

(Suara NTB/cem)

SENGIT – Pemain BPN FC dan Maluk United tengah berduel memperebutkan bola dalam laga yang sengit dan harus disudahi dengan adu penalti. BPN memenangkan laga dengan skor akhir 6-7.

Duo BPN Hadapi Perlawanan Sengit Mataram (Suara NTB) Dua tim BPN yang tampil di hari pertama Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2014, Kamis (11/12) kemarin harus menjalani laga sengit sebelum akhirnya mengakhiri laga dengan kemenangan tipis. Tim lainnya, SOS menjadi sensasi setelah menggilas JT FC dengan skor telak 12 – 0.

Manajer tim BPN FC dan BPN Jr, Didit Apriadi menilai, pihaknya cukup beruntung bisa melalui laga kemarin dengan kemenangan.

Terlebih, BPN FC yang harus menghadapi perlawanan sengit dari Maluk United yang memaksa pertandingan harus dituntaskan dengan adu penalti.

BPN FC memenangkan babak tos-tosan dengan skor akhir 6-7.

Menurut Didit, Maluk United memang tim yang cukup tangguh. “Karena waktu Turnamen di Sandik mereka juara, hanya beberapa hari sebelum turnamen Suara NTB Cup,” sanjung Didit.

Selain BPN FC melawan Maluk, tim BPN Jr, yang jus-

tru berisikan materi pemain yang kuat juga harus merebut kemenangan dengan menghadapi perlawanan sengit dari Kubota B. Skor akhir 3-4 untuk kemenangan BPN. Didit mengakui, dalam laga ini, permainan BPN Jr, memang kendor setelah di awal laga menggelontorkan 4 gol ke gawang Kubota B. “Tapi sebenarnya strategi kami sudah berjalan, hanya memang kami kendor setelah memimpin,” ujar Didit.

Sementara itu, duet Rony dan Memed yang memperkuat SOS tampil trengginas. Keduanya masing-masing melesatkan 5 gol ke gawang

JT FC yang hanya sanggup membalas dengan sebiji gol.

Dua pemain lainnya, yaitu Widi dan Alex, mencetak masing-masing satu gol untuk menggenapkan kemenangan telak SOS atas JT FC. Di laga lainnya, Ariesta memenangkan laga melawan Rosani Stockist dengan skor 43. Team Pass dikalahkan Setda NTB dengan skor 3-5, Uma FC kalah melawan PSPM Gerung dengan skor 2-3, Serter FC kalah melawan Loyyal Futsal dengan skor 2-4 sementara Pemuda Mandiri dikalahkan Kubota A melalui babak penalti dengan skor akhir 7-8.

Secara keseluruhan, hari pertama pelaksanaan Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2014 kemarin berjalan dengan cukup lancar. (aan)

I Dewa Ayu Ita Arianti Persembahkan Emas Pertama NTB Surabaya (Suara NTB) Setelah empat hari menanti, akhirnya kontingen NTB berhasil mempersembahkan medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I. Medali emas pertama NTB disumbangkan oleh I Dewa Ayu Ita Arianti di pertandingan cabor atetik nomor tolak peluru putri di Lapangan Atletik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Kamis (11/12) kemarin.

Siswa kelas 2 SMA Negeri 2 Mataram ini tak hanya menyumbangkan medali emas, namun dia juga berhasil mempersembahkan satu medali perunggu di nomor lempar cakram. Atas hasil itu maka total perolehan medali NTB sampai saat ini sebanyak 3 medali, yakni 1 emas, 1 perak dan 2 perunggu. Tambahan satu medali perunggu disumbangkan lewat cabor voli pantai putra, selanjutnya medali perak diraih oleh Kamarudn di nomor lari 3.000 meter putra.

Medali emas pertama yang disumbangkan oleh atlet tolak peluru NTB itu sekaligus menggeser posisi NTB naik ke peringkat 12 besar setelah sebelumnya berada di peringkat 17 kelasemen perolehan medali

(Suara NTB/fan)

EMAS PERTAMA - Bendera Provinsi NTB dikibarkan paling atas saat atlet tolak peluru atletik NTB, I Dewa Ayu Ita Arianti menerima pengalungan medali emas oleh Ketua Umum KONI NTB, Andy Hadianto, di acara pengalungan medali di Lapangan atletik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Kamis (11/12) kemarin. emas PON Remaja. Posisi pertama masih diraih oleh DKI Jakarta dengan mengoleksi 20 emas,14 perak dan 7 perunggu, disusul Jatim diperingkat kedua dengan 17 emas,16 perak dan 11 perunggu serta Sumbar di posisi tiga dengan meraih 5 emas, 2 perak dan 5 perunggu.

Bagi NTB sendiri perolehan

medali satu emas, satu perak dan dua perunggu belum mencapai hasil yang diinginkan, pasalnya NTB menargetkan lima medali emas di pesta puncak olahraga nasional tingkat pelajar tersebut. Itu artinya NTB masih mengincar empat medali emas lagi guna mencapai target yang diinginkan.

Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto yang dihubungi Suara NTB dilokasi pertandingan mengatakan bahwa untuk memenuhi target lima emas, pihaknya masih berharap dari cabor atletik lewat Kamarudin yang akan turun di nomor 1.500 meter putra, Jum’at (11/120) hari ini.

Selain itu tambahan tiga emas diharapkan dapat dipersembahkan dari cabor menembak dan pencak silat yang akan bertanding di hari yang sama. Sementara cabor bola voli pantai gagal mempersembahkan medali emas, setelah ditaklukan Jatim 2-1 di pertadingan semifinal. Namun demikian tim voli pantai putra masih beruntung karena berhasil mempersembahkan medali perunggu setelah mengalahkan Jabar di babak final perebutan juara tiga, Kamis (11/12) kemarin. (fan)

Roma Gol Pablo Zabaleta pada menit 86 membuat City unggul 2-0 dari Roma untuk membuat pasukan Manuel Pellegrini mendampingi Bayern Munchen melenggang ke 16 besar Liga Champions. Dua gol City dicetak oleh Samir Nasri pada menit 60 dan Pablo Zabaleta pada menit 86.

Bayern sudah dipastikan mengantongi satu tiket ke fase knockout, sementara CSKA Moskow, Manchester City, dan Roma sama-sama mengoleksi lima poin sebelum hasil pertandingan ini. City harus mendapatkan hasil lebih baik dari CSKA. Jika City seri 0-0 dan CSKA kalah, Roma lolos. Jika City kalah di Stadium Olympic, pasukan biru langit harus angkat kaki.

Pada babak pertama Roma lebih banyak menciptakan masalah bagi lini pertahanan City, sementara City belum menimbulkan masalah berarti bagi kiper Roma. Roma memulai usahanya dengan menembus pertahanan City dengan berbagai cara, tetapi masih bisa diselamatkan kiper Joe Hart.

Kabar gembira bagi fans City datang setelah penyerang Munchen Thomas Mueller

mencetak gol ke gawang CSKA Moksow yang menguntungkan City. Kecuali jika pertandingan antara Roma dan City berakhir 0-0, Roma yang akan melaju.

Menjelang usai Roma meminta penalt yang berawal dari Gervinho yang menusuk pertahanan City dengan kecepatan, tetapi terjatuh karena bersentuhan dengan Zabaleta, tetapi wasit tak menggubris. Pada menit 61 pendukung Roma dibuat terdiam oleh gol Samir Nasri.

Pemain asal Perancis itu mencoba peruntungannya menendang dari luar kotak penalti.

Sempat menyentuh mistar gawang, bola akhirnya masuk gawang juga.

Pada menit 86 Roma kebobolan lagi. Kali ini giliran Pablo Zabaleta yang mencetak gol pertamanya di Liga Champions setelah menerima umpan dari Samir Nasri. Dengan gol Zabaleta ini, Roma harus mencetak tiga gol dalam tiga menit waktu tersisa untuk lolos ke 16 Besar, namun hingga pertandinga usai skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan City.

City pun mendampingi Munchen ke 16 Besar karena CSKA ditaklukkan oleh pasukan Pep Guardiola ini. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

TENDANGAN KERAS – Gelandang serang Manchester City, Samir Nasri melepaskan tendangan keras yang mengoyak jala AS Roma dalam laga Liga Champions yang dimenangkan City dengan skor 2-0.

MU akan Sengsarakan Liverpool London Manchester United yang akan memburu kemenangan keenam berturut-turut dalam laga Liga Utama Inggris berusaha memperdalam penderitaan Brendan Rodgers dan Liverpool tatkala kedua tim bertemu di Old Trafford Minggu pekan ini.

United yang finis ketujuh musim lalu, terus bangkit dari awal buruk mereka musim ini dengan beruntung menang 21 dari Southampton Senin lalu yang membuat tim itu terkerek ke posisi tiga klasemen yang adalah pertama kali sejak Agustu 2013.

Sebaliknya, Liverpool yang runner-up musim lalu sedang terseok-seok di peringkat sembilan dan baru saja tersingkir cepat dari Liga Champions setelah seri 1-1 melawan FC Basel dalam laga fase final turnamen itu kemarin.

Klub Anfield ini berjuang menangkap kembali ke performa yang membuat mereka hampir meraih gelar juara liga tahun lalu, setelah hanya dua kali menang dalam enam pertandingan liga yang terakhir —termasuk 0-0 di kandangnya ketika melawan Sunderland Sabtu pekan lalu — mereka hanya mengemas 21 poin.

Striker United Robin van Persie mencetak kedua gol timnya saat menang melawan Southampton. Tiga upaya golnya telah membungkam kritik buruknya penampilan dia.

Kapten Belanda ini mengatakan dia dan rekan-rekan satu timnya yang tertinggal delapan poin dari pemuncak klasemen Chelsea dengan 28 setelah 15 kali bertanding, tengah memburu puncak pe-

Robin van Persie

nampilan mereka.

“Pertandingan berikutnya adalah Liverpool, kami menantikan pertemuan itu,” kata Van Persie seperti dikutip Reuters.

“Kami sungguh senang bahwa kami kini berada di arah menanjak. Kami harus menjaga memontum itu terus berlangsung.”

Sementara itu pemuncak klasemen Chelsea akan menantikan momentum bangkit manakala urutan ketiga klasemen dari bawah, Hull City, bertandang ke Stamford Bridge Sabtu lusa setelah tim asuhan Jose Mourinho ini menelan kekalahan pertamanya pada musim ini saat ditaklukkan Newcastle United akhir pekan lalu.

Chelsea sudah memastikan lolos ke 16 Besar Liga Champions sebelum dengan mudah melumat Sporting Lisbon 3-1 pada laga terakhir fase grup Kamis pagi WIB. Manchester City yang menempati urutan kedua benar-benar memanfaatkan tergelincirnya Chelsea itu dengan bergerak tiga poin saat menang dengan susah payah 0-1 dari Everton. Tetapi City harus kehilangan Sergio Aguero. City mencapai fase knockout Liga Champions berkat kemenangan 2-0 dari AS Roma Kamis pagi WIB. West Ham United, yang melampaui ekspektasi dengam saat ini menghuni peringkat empat klasemen, bertandang ke Sunderland, sedangkan Southampton yang tergelincir ke urutan kelima akan berusaha tidak kalah tiga kali berturut-turut manakala bertandang ke urutan kedua terbawah klasemen Liga Utama Inggris Burnley, Selasa nanti. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Hasil Pertandingan Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2014

SUARA NTB

Jumat, 12 Desember 2014

Halaman 12

RUPA-RUPA

PERHIASAN

FINANCE

295.000

SHOWROOM

RUPA-RUPA

TRAVEL

SALON

PERAWATAN AC

TOKO MAINAN

PET SHOP

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

RUPA-RUPA

BENGKEL 18.00

SUARA NTB

Jumat, 12 Desember 2014

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

087 865 633 888 / 087 861 811 999

RUMAH MAKAN

KURSUS

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LOWONGAN

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SERVICE AC

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

TERASI

LOWONGAN

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM BIBIR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TRAVEL

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

RUPA - RUPA

RUPA_RUPA

FASHION

RUPA-RUPA

DIJUAL

RUPA - RUPA

KONVEKSI

SEREMONIAL

SUARA NTB Jumat, 12 Desember 2014

Halaman 14

Kerjasama Dinas Tata Kota Lobar Dengan Harian Suara NTB Direspons Positif Masyarakat

Salah Satu Ikon NTB

RTBL Kawasan Bypass BIL Lobar Diapresiasi Pemprov NTB

Penataan Monumen Lombok Barat Bangkit Dipercantik

Giri Menang (Suara NTB) – Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan Bypass BIL Lombok Barat direspon positif oleh kalangan masyarakat bawah, karena sosialisasi RTBL ini dilakukan secara menyeluruh.

Hal ini terungkap ketika ekspose konsultasi publik di aula kantor Bupati Lombok Barat kemarin.

Dalam ekspose itu juga Pemprov NTB menyampaikan apresiasi karena perencanaan dan penyusunannya matching (padu) dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) provinsi.

Hadir pada kesempatan itu, kepala desa yang ada di sekitar jalur BIL, SKPD terkait, Satker dan balai jalan selaku leading sektor pembangunan jalur BIL tersebut. Kades Beleke, Junaidi mengaku keberadaan RTBL ini akan membantu masyarakat untuk panduan dan pengendalian pembangunan.

“Ini sangat baik, karena te-

Bupati Lobar H. Zaini Arony

Plt Kadis TKPK Lobar Robijono Prasitanjo

Wakil Bupati Lobar H. Fauzan Khalid

lah disosialisaiskan ke masyarakat,” beber Junaidi.

Menurutnya, hal yang penting adalah pelaksanaan dari RTBL tersebut secara konsisten oleh kalangan pemda dan pihak terkait. Sejauh ini masyarakat jelasnya sangat respon terhadap RTBL ini.

Terpisah, Plt Kadis Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Robijono Prasitanjo melalui kasi Pengendalian

Tata Ruang, Budianto menyatakan RTBL ini kegunaannya sebagai panduan pengendalian rancang bangun suatu kawasan.

“Dengan adanya RTBL itu diharapkan punya aturan jelas tentang misalnya investasi dan pembangunan,”ujarnya. Secara hierarki, RTBL berada paling bawah, setelah RDTR dan RTRW. Dengan adanya

pedoman itu maka akan menjadi terang mana saja daerah yang bisa dimanfaatkan dan tidak.

RTBL ini sendiri sudah dieskpose, di hadapan masyarakat, SKPD dan leading sector terkait. Saat ini draf Perbup itu telah selesai tinggal diekspose di hadapan bupati untuk ditetapkan Perbup tentang RTBL. Ia menambahkan, respon

masyarakat sendiri sangat positif namun ada penambahan masukan yang perlu diperhatikan yakni jalur by pass BIL jangan terlalu metropolis. Jalur itu sendiri ada jalur utama, jalur RTH memanjang sampai sulin, “dalam ekspoe itu respon masyarakat sangat positif,” ujarnya.

Begitu pula arahannya dari provinsi agar lebih detail, namun provinsi menyambut positif karena sudh matching apa yang disampaikan kosultan dengan RDTR yang dibuat provinsi. Karena dalam RDTR provinsi sendiri telah dibuat dari BIL sampai ke Kuta, “Artinya matching antara RDTR dengan RTBL,” ujarnya. Sehingga dalam hal ini tdak sulit, karena tinggal memantapkan koordinasi. Ia menambahkan, penyusunan RTBL ini sendiri dimulai tahun ini dan tuntas tahun ini, setelah itu dilanjutkan dengan RTBL BIL II. (her)

Giri Menang (Suara NTB) – Warga Lombok Barat saat ini boleh bangga dengan Monumen Lombok Barat bangkit yang telah diresmikan oleh Bupati Lombok Barat Bapak Zaini Arony. Monumen ini merupakan salah satu Ikon NTB dan Bukti Kebangkitan Lombok Barat.

Monumen Lombok Barat Bangkit (MLBB) berlokasi di bundaran bypass Bandara Internasional Lombok (BIL). Karena lokasinya yang strategis, MLBB dipastikan akan jadi daya pikat tersendiri bagi Kota Gerung dan Lombok Barat secara umum.

Monumen yang menyerupai arsitektur Taj Mahal ini di bagian atasnya dibuat sebuah kubah sebagai simbolisasi masyarakat Lombok yang memiliki relegiusitas tinggi. Di sini juga disediakan ruang terbuka hijau (RTH) dengan desain taman kota. Penataan di sekitar monument ini pun terus dipercantik.

Tidak hanya itu, monumen yang dilengkapi dengan air mancur berirama yang dipadukan sinar lampu berteknologi tinggi terlihat eksotik. Fasilitas ini belum ada di NTB. Bahkan, di Indonesia saja hanya beberapa kota besar saja yang memiliki fasilitas seperti ini. Wajah Gerung sebagai kota metropolis makin bersinar dengan adanya Monumen Lombok Barat bangkit ini.

Monumen Lombok Barat bangkit setiap harinya dipadati oleh pengunjung yang ingin bersantai sambil melihat keindahan air mancur dan tata lampu yang spektakuler. (her)

(Suara NTB/her)

Monumen Lombok Barat Bangkit yang ditata keindahannya.

(Suara NTB/her)

Konsultasi publik RTBL dibuka oleh Plt Kadis Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan, Robijono Prasitanjo

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Peserta konsultasi publik RTBL tampak serius mengikuti penjelasan.

Penataan bypass BIL di jalur monumen Lombok Barat Bangkit yang tengah dipercantik.

HKSN 2014, Pegawai Didorong Pro Aktif Berikan Sumbangan Mataram (Suara NTB) Pada peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di NTB yang akan jatuh pada 20 Desember 2014 mendatang, para pegawai lingkup Pemprov NTB didorong agar pro aktif dalam merealisasikan makna dari HKSN tersebut, salah satunya dengan cara memberikan sumbangan beberapa paket sembako.

Hasil dari paket sembako yang terkumpulkan tersebut, kemudian akan disalurkan kepada masyarakat yang tidak mampu. Dengan demikian, pengadaan paket sembako ini tidak mesti lewat anggaran APBD NTB, namun bisa melalui para pegawai yang dinilai cukup mampu secara finansial.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) NTB, Drs.H.Bachruddin M.Pd dalam laporannya saat membuka rangkaian acara Peringatan HKSN NTB 2014 di Kantor Disdukcapil NTB, Kamis (11/12). Rangkaian acara HKSN ini dibuka oleh Wakil Gubernur NTB H. Muh.

Amin, SH.M.Si. Pelaksanaan HKSN itu ditandai dengan pelepasan balon dan pemberian sekitar 500 sembako kepada pasukan biru, hijau dan kuning Kota Mataram.

“Sebenarnya tidak hanya momen 20 Desember tapi terus berlanjut itu yang akan menjadi tantangan bagi pemerintah. Kenapa hanya untuk pemberian sembako kita harus menganggarkan di APBD kan masyarakat yang mampu juga banyak yang bisa menyumbang ya kita gagas disini. Misalnya siapa pegawai negeri yang mau nyumbang dua atau tiga paket ya jadi jangan kita hanya berteriak untuk kesetiakawanan nasional kita sendiri tidak mau berbagi. Jadi dari Dinas Sosial hampir 400 paket itu pegawai tidak ada paksaan”, katanya.

Ia berharap agar rasa kesetiakawanan pegawai di lingkup pemprov NTB cukup tinggi sehingg bisa ikut berpartisipasi dalam pemberian bantuan sembako ini. Menurutnya, jika saja rata-rata pegawai bisa menyumbang sekitar dua buah

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Kepala Dinas Disosdukcapil NTB H. Bachruddin menyerahkan bantuan kepada seorang warga. sembako, akan mampu terkumpul sekitar 7000 sembako.

Untuk itu, ia akan mendorong agar para pegawai bisa menyumbang untuk disalurkan kepada masyarakat yang tidak mampu di dalam daerah.

Selain para pegawai, pihaknya juga telah mengirim surat kepada perusahaan yang ada di dalam daerah untuk ikut

berpartisipasi dalam pemberian semabako ini. Sementara itu, acara peringatan HKSN ini, rencananya akan dimeriahkan dengan berbagai macam kegaiatan sosial, diantaranya, ziarah ke makam pahlawan, kerja bakti, gotong royong, bersih-bersih lingkungan dan lomba futsal antar SKPD lingkup Pemprov NTB. (irs)

Diterjang Air Hujan

Jalan Strategis Nasional di Pekat Banyak Rusak Dompu (Suara NTB) Ruas jalan strategis nasional di Kecamatan Pekat banyak yang rusak diterjang banjir akibat tidak adanya saluran air.

Apalagi kondisi tanah di Pekat berpasir sehingga sangat rawan terkikis air hujan. Dinas PU Dompu berkomitmen untuk menyelesaikan beberapa infrastruktur jalan di Pekat yang menjadi tanggungan daerah tahun 2015 mendatang.

Kepala Dinas PU Dompu, Ir A Muis saat rapat evaluasi pro-

gram kerja tahun 2014 di Komisi III DPRD Dompu, Kamis (11/ 12) kemarin, mengaku, ada beberapa titik jalan strategis nasional di Kecamatan Pekat yang rusak hingga bahu jalan diterjan banjir di awal musim hujan lalu.

Ini terjadi akibat tidak adanya saluran drainase jalan, sementara konstruksi tanah di Pekat berpasir dan sangat rawan terkikis oleh air hujan.

“Akibat tidak adanya saluran drainase menyebabkan uang milyaran (untuk memban-

gun jalan) terbuang percuma.

Makanya, pembangunan jalan di Pekat harus memperhatikan segala aspek,” kata Muis.

Tahun 2015 mendatang, Dinas PU Dompu melalui dana alokasi khusus (DAK) akan dilakukan pengaspalan sejumlah ruas jalan. Diantaranya jalur Kadindi – Garuda, jalan ke Sorinomo, dan jalan Kabupaten di Beringin Jaya. “Ini sudah masuk dalam perencanaan pengaspalan jalan di tahun 2015,” katanya.

Taha, S.Pt anggota Komisi III asal Pekat ini meminta kadis PU Dompu untuk mengalihkan peningkatan jalan Kadindi – Garuda ke jalur Garuda – Sorimila. Karena jalur Kadindi – Garuda kondisinya masih bisa

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR 5735 CB NOKA/NOSIN MHIJF8114CK62337471 F81E – 1620419 AN RODI KURNIAWAN HILANG SEKITAR JALAN RAYA PEREMPUAN MENUJU MATARAM

dilewati sepeda motor, sementara Garuda – Sorimila kondisnya cukup parah dan bahkan tidak bisa dilewati oleh sepeda motor. Permintaan ini tidak bisa dipenuhi karena kondisi ruas jalan Garuda – Sorimila masih pengerasan, sementara pengerjaan jalan pengaspalan. Namun Taha mengapresiasi dukungan anggaran pembangunan dari pemerintah untuk wilayah Kecamatan Pekat yang selama ini terabaikan. “Pekat ini kan baru merdeka dalam dua tahun terakhir ini,” sindir Taha.

Selain persoalan jalan, normalisasi sungai dan daerah irigasi (DI) banyak menjadi tuntutan masyarakat yang disampaikan Dewan ke Dinas PU. Untuk menjawab tuntutan itu, PU Dompu bakan mengadakan ekskavator. Sehingga kedepannya, tidak lagi mengeluarkan biaya besar untuk normalisasi sungai dan DI. “Bahkan ekskavator dan buldoser ini bisa memberi sumbangan PAD bagi daerah,” kata Nasaruddin, SH ketua Komisi III DPRD Dompu. (ula)

ADVERTISING

RUPA-RUPA

AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

SUARA NTB Jumat, 12 Desember 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Kemenkumham Segera Putuskan Konflik Internal Partai Golkar Cilacap (Suara NTB) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) segera mengambil keputusan terkait konflik internal Partai Golongan Karya (Golkar) sesuai undangundang, kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yosanna Laoly.

“Ini kan di undang-undang bilang tujuh hari, tujuh hari kerja atau tujuh hari apa?

Saya menafsirkannya tujuh hari kerja, sehingga kalau tu-

juh hari kerja, Selasa atau Rabu,” ujarnya di Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (11/12).

Usai menggelar pertemuan dengan Bupati Cilacap Tatto

Suwarto Pamuji di Pendopo Wijayakusuma Sakti, Kabupaten Cilacap, ia mengemukakan kepada wartawan bahwa keputusannya mengenai Partai

Golkar diputuskan Selasa (16/ 12) atau Rabu (17/12), namun pihaknya akan memastikannya lebih dulu. “Tim akan rapat. Kita ambil keputusan,” ujarnya.

Yasonna mengemukakan, masih ada berkas yang belum lengkap dari dua kubu Partai Golkar yang sedang berselisih.

Kendati demikian, dia menyatakan, Kemenkumham telah

menugaskan tim untuk mendalami berkas laporan kedua kelompok. “Kelompok A dan kelompok B, kelompok Ancol dan kelompok Bali,” jelasnya.

Menurut dia, tim tersebut pada hari Rabu (10/12) telah melaporkan jika sudah mendalami berkas-berkas, akta notaris, berita acara dan sebagainya, namun masih ada

BPK Temukan Kerugian Negara Rp 30,87 Triliun Kendari (Suara NTB)Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan penggunaan keuangan negara pada berbagai bidang oleh pemerintah, menemukan kerugian dan potensi kerugian negara sebesar Rp 30,87 triliun.

“Nilai kerugian negara sebesar itu, merupakan hasil pemeriksaan BPK pada semester pertama tahun 2014,” kata Ketua BPK, Harry Azis, saat sosialisasi BPK, Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat, di Kendari, Kamis (11/12).

Menurut dia, nilai kerugian dan potensi kerugian negara tersebut bersumber dari dua kasus pemeriksaan.

Pertama, kasus pemeriksaan keuangan negara, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan lain, BPK menemukan ketidakpatuhan dengan nilai kerugian dan potensi kerugian negara sebesar Rp 25,74 triliun.

“Para pengguna keuangan negara dalam kasus ini, BPK merekomendasikan kepada aparat penegak hukum, di antaranya KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Indonesia, untuk menindaklanjutinya ke proses hukum,” katanya.

Sedangkan sumber kedua kata dia, kasus pemeriksaan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan dengan nilai kerugian dan potensi kerugian negara sebesar Rp 5,13 triliun.

“Temuan keurugian dan potensi negara dalam pemeriksaan ini, hanya direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan pencatatan atau mengembalikan uang negara ke kas negara karena tidak terindikasi sebagai penyelewengan,” katanya.

Pada sosialisasi yang diikuti para kepala daerah dan sejumlah pimpinan DPRD se Sulawesi Tenggara itu, Ketua BPK juga mengungkapkan bahwa selama lima tahun terakhir, tahun 2010 sampai dengan 2014, BPK menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah sebanyak 201.976.

Dari jumlah rekomendasi tersebut katanya, setelah ditindaklanjuti berhasil mengembalikan uang negara ke kas negara sebesar Rp 12,79 triliun. “Itu artinya, selama lima tahun anggaran, BPK berhasil menyelamatkan uang negara dari kasus penyelewenangan sebesar Rp 12,79 triliun,” katanya. (ant/Bali Post)

HILANG

HILANG

HILANG BPKB R2 HONDA DR2064AV NOKA/NOSIN:MH1SABJ105K-029531/SABJE1028425 NO. BPKB.4502732.0 AN.VENANDA SATRYO PRASOJO HILANG DISEKITAR JL. KESRA RAYA NO. 134 PERUMNAS KEL. TANJUNG KARANG

HILANG BPKB R4 TOYOTA RUSH DR1786AL N O K A / N O S I N : MHFE2CJ3J9K-03.0 AN. DR. TITIEK POERWANTY.S HILANG DISEKITAR JL. KESRA RAYA NO. 134 PERUMNAS KEL. TANJUNG KARANG

yang harus dilengkapi.

Ia memastikan akan memberikan jawaban terkait konflik internal Partai Golkar.

“Pasti saya jawab. Jawabannya seperti apa, tergantung pendalaman kita,” katanya.

Yasonna mengatakan, pendalaman yang pertama dilakukan adalah terhadap kelengkapan sesuai anggaran

dasar dan anggaran rumah tangga, kemudian membandingkan dua kelompok yang berseteru seperti apa.

“Memang ada dalam undang-undang yang menyatakan kalau masih ada perselisihan, maka akan diselesaikan.

Dalam undang-undang bilang tujuh hari,” katanya menambahkan. (ant/Bali Post)

DPR akan Kaji Ulang Keputusan MK Soal Pemilu Serentak 2019

(ant/Bali Post)

SIDANG PASANGAN ROMI - MASYITOH - Pasangan terdakwa Walikota Palembang Romi Herton (kiri) dan istrinya Masyitoh (kanan) mengikuti sidang kasus dugaan suap kepada mantan Ketua MK Akil Mochtar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (11/10). Romi dan Masyitoh didakwa melakukan suap kepada Akil Mochtar dengan total suap yang diberikan Rp 14,145 miliar dan 316.700 dolar AS melalui Muhtar Ependy.

Yogyakarta (Suara NTB) Komisi II DPR RI akan mengkaji ulang penetapan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak pada 2019 yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

“Kalau ini (pemilu serentak) masih memungkinkan dikoreksi, kami di DPR akan kaji ulang,” kata Anggota Komisi II DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie di Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, Rabu.

Menurut dia, pemilu legislatif dan pemilu presiden memiliki substansi penanganan dan regulasi yang berbeda sehingga tidak bisa dilaksanakan secara bersamaan. Meskipun ide dasar pemilu serentak menyangkut efisiensi anggaran, menurut dia, mekanisme itu justru memungkinkan menimbulkan risiko politik dan keamanan lebih tinggi.

Komisi II DPR RI, kata dia, akan meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menafsirkan Undang-Undang Pemilu khususnya yang berkaitan dengan pemilu serentak.

Meskipun keputusan pemilu serentak telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). “Apakah hanya MK yang berhak menafsir Undang-Undang. Bukankah MPR juga punya legalitas untuk menafsir UU?. Kami akan lakukan itu untuk membangkitkan kewenangan MPR,” kata dia.

Selain itu, ia menambahkan, pihaknya pun akan mengkaji kembali terkait ketentuan keputusan MK yang mamiliki sifat final dan mengikat. “Kalau hanya sembilan orang di MK yang memutuskan finalnya tentu berbahaya sekali,” kata politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu. (ant/Bali Post)

TNI AL Temukan Kapal Nazi di Laut Jawa Jakarta (Suara NTB) Tim penyelam Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI Angkatan Laut menemukan kapal selam U Boat milik pasukan Nazi Jerman yang karam di perairan Laut Jawa sejauh 98 Nautical Miles dari Kepulauan Karimun Jawa di kedalaman 25 meter.

“Belum ada rencana untuk pengangkatan, tugas kami hanya memfoto,” kata Komandan Tim Penyelam Kopaska Mayor Yudo Ponco Ari saat menyampaikan paparan bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo dan sejumlah pejabat Kedutaan Besar Jerman di Jakarta, Kamis (11/12).

Kopaska belum tahu apakah kapal itu U-183 atau U-168, jenis kapal Jerman yang pernah ditemukan tim arkeolog pada 2013 di Laut Jawa. Kopaska menemukan kapal selam Nazi tersebut di wilayah perairan yang lebih dekat ke Kalimantan.

Kapal selam yang sebelumn-

ya berukuran panjang 60 meter itu kini tinggal separuh bagian depan saja, sekitar 30 meter. Separuh bagian belakangnya diperkirakan sudah tenggelam ke tempat yang lebih dalam dan tercabik-cabik.

Bangkai kapal yang ditemukan terdiri atas sejumlah ruangan seperti ruang komandan, ruang komunikasi, dan ruangan lainnya, kata Yudo Ponco Ari. Selain itu tim juga menemukan sejumlah barang seperti peralatan makan buatan Jerman, sake dengan tulisan kanji Jepang, alat penyelamat, dan potongan haluan kapal.

“Seharusnya ada juga peluncur torpedo, tetapi sudah hilang, mungkin sudah ada orang yang lebih dulu menemukan dan mengambilnya,” katanya.

“Kami juga menemukan dua tengkorak yang masih berdiri terjepit. Dari kapasitas kapal sekitar 50 orang, melalui dokumen diketahui 23 orang selamat kala itu,” katanya.

Kopaska menemukan bangkai

RUPA-RUPA

TRAVEL ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

kapal selam itu dalam ekspedisi pada 30 Mei-1 Juni 2014 bersama komunitas sejarah dari Surabaya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan pemerintah berencana menjadikan situs itu sebagai salah satu tujuan wisata, khususnya untuk turis Jerman. Pemerintah, lanjut dia, juga akan memberikan penghargaan kepada para kru kapal riset Jerman, Sonne, pada Hari Nusantara di Kotabaru, 15 Desember 2014.

“Para kru yang terdiri dari para ilmuwan Jerman dan Indonesia ini pada 1981 menghentikan risetnya untuk membantu penyelamatan kapalTampomasIIyangtenggelam di sekitar Kepulauan Masalembo LautJawa.Sebanyak29mayatberhasil diangkat,” katanya.

Duta Besar Jerman Georg Witschel menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan penghargaan tersebut akan semakin mempererat hubungan kedua negara. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

BANGKAI KAPAL NAZI - Petugas mempresentasikan lokasi tenggelamnya sejumlah kapal selam ketika pertemuan antara Menko Kemaritiman Indroyono, Dubes Jerman untuk Indonesia Norbert Bass dan Tim penyelam dari Kopaska TNI AL di Kantor Menko Kemaritiman Jakarta, Kamis (11/12). Pertemuan itu membahas temuan bangkai kapal selam Nazi Jerman tipe Unterseeboot atau U-Boat oleh personel Kopaska yang tenggelam di laut Jawa pada masa perang dunia kedua.

Jumat, 12 Desember 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Rumah Sakit Risa Sentra Medika Terima Penghargaan Walikota Mataram DIANGGAP sukses melaksanakan bimbingan yang pernah diberikan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, Rumah Sakit Risa Sentra Medika meraih penghargaan dari Walikota Mataram sebagai perusahaan yang berhasil menciptakan hubungan industrial yang kondusif (Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan) di Kota Mataram.

Penganugerahan tersebut secara simbolis dilaksanakan dengan pemberian piagam penghargaan yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadis Sosnakertrans) Kota Mataram H. Ahsanul Khalik, S.Sos, di Aula Rumah Sakit Sentra Medika, Kamis (11/12). Ini merupakan salah satu capaian prestasi yang membanggakan bagi RS Risa Sentra Medika, “Rumah Sakit Risa selama tahun 2014 ini sudah sangat kooperatif dan termasuk cepat mengambil langkah untuk melakukan perbaikan-perbaikan setelah ada bimbingan dari kami. Dari 692 perusahaan yang ada di Kota Mataram, Rumah Sakit Risa Sentra Medika meru-

pakan perusahaan pertama yang menerima penghargaan ini. Harapannya, akan diikuti oleh perusahaan yang lain,” ujar H. Ahsanul Khalik dalam sambutannya.

Sementara Direktur Rumah Sakit Risa Sentra Medika, dr. Ketut Mendra, MQIH, yang menerima piagam tersebut, menegaskan, pihak Rumah Sakit Risa tidak akan mendapatkan piagam ini tanpa kesabaran dari Disosnakertrans dalam membina pihaknya. ‘’Ini merupakan bonus dari konsistensi Rumah Sakit Risa untuk terus meningkatkan kesejahteraan para karyawannya, terlebih lagi di sini kami merupakan satu kesatuan keluarga besar, tidak hanya sekedar hubungan kerja antara perusahaan dan karyawannya saja,” ujarnya.

Pada tahun ini, Rumah Sakit Risa Sentra Medika sedang melakukan pembangunan gedung guna penambahan ruang rawat inap, akibat dari membeludaknya permintaan masyarakat untuk dirawat di Risa Sentra Medika. Setelah 6 tahun berdiri, Rumah Sakit Risa Sentra Medika pun terus menambah fasilitas-fasilitas demi tercapainya pelayanan satu pintu . Salah satunya, akan segera dioperasionalkan

(Suara NTB/ist)

Kepala Disosnakertrans Kota Mataram H. Ahsanul Khalik, S.Sos memberikan piagam penghargaan pada Direktur Rumah Sakit Risa Sentra Medika, dr. Ketut Mendra, MQIH, di Aula Rumah Sakit Sentra Medika, Kamis (11/12). salah satunya fasilitas ESWL (Extra Corporeal Shock Wave Lithotripsy) untuk masyarakat yang menderita penyakit batu ginjal, tanpa melalui proses pembedahan

atau operasi.

Telah dibuka juga layanan Poli Rehabilitasi Medik yang bertempat di lantai 4 Rumah Sakit Risa Sentra Medika. Dengan semakin

bertambahnya fasilitas-fasilitas tersebut, maka menjadi tantangan Rumah Sakit Risa Sentra Medika untuk semakin meningkatkan kesejahteraan karyawannya. (*)

Dinas Dikbudpora KSB Belum Instruksikan Penghentian Kurikulum 2013

Mukhlis

(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Hingga kini Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum menginstruksikan penghentian kurikulum 2013 ke sekolah-sekolah.

Langkah tersebut diambil pihak dinas sebab, meski Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan telah mengeluarkan kebijakan penghentian penerapan kurikulum tersebut. Namun hingga kini surat resmi atas instruksi tersebut belum diterima pihak Dinas Dikbudpora KSB. “Kita belum melakukan penghentian penerapan kurikulum itu. Karena baik dari pusat maupun provinsi belum ada surat resminya yang menginstruksikan kami di daerah,” jelas Kepala Dinas Dikbudpora KSB Drs. Mukhlis kepada media ini, Kamis (11/12).

Ia menyebutkan, informasi terkait penghentian Kurikulum 2013 ini baru didapatkan dari pemberitaan. Sebagai institusi resmi pemerintah, Dinas Dikbudpora KSB kata

Mukhlis bekerja sesuai ketentuan yang berlaku. Di mana setiap kebijakan harus memiliki landasan yang resmi. “Kita tidak bisa gunakan berita sebagai pijakan untuk menghentikan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah. Jadi sementara ini kita tetap menunggu surat resmi dulu,” tegasnya.

Meski belum menerima surat resmi pemberhentian, di sekolah-sekolah ternyata telah menerima surat langsung dari Mendikbud terkait penghentian K13 tersebut. Melalui surat Nomor 179342/MPK/ KK/2014 perihal pelaksaan kurikulum 2013 tertanggal 5 Desember. Mendikbud secara tegas meminta seluruh sekolah yang telah menerapkan Kurikulum 2013 agar menghentikannya. Terkait surat ini, Mukhlis membenarkannya. Namun ia kembali menyatakan, pihaknya tidak dapat menjadikannya acuan karena tujuan surat tersebut langsung kepada kepala sekolah. “Secara institusi itu (surat) bukan ke kami. Jadi kami tidak bisa menjadikannya acuan,” tegasnya.

Mukhlis menegaskan, pihaknya segera melakukan penghentian penerapan K13 setelah adanya surat resmi dari pusat atau provinsi. “Seluruh sekolah saya kira tidak akan sulit kalau harus kembali ke kurikulum 2006. Karena hitungannya baru, sebab tidak mulai di tengah semester. Tapi nanti mereka masuk pada semester dua,” tukasnya seraya menambahkan, jika resmi penghentian Kurikulum 2013 diberlakukan maka seluruh kegiatan yang menyangkut dengan kurikulum terbaru tersebut akan turut pula dihentikan.

“Seperti misalnya pengadaan buku akan dihentikan. Sementara yang sedang berjalan tetap akan lanjut sampai semua selesai,” sambung Mukhlis. (bug)

(Suara NTB/rus)

BELUM DIGANTI - Rezim kepemimpinan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono ke Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. M. Jusuf Kalla telah lama berlalu.

Namun, aparatur desa di Desa Bungtiang Desa Sakra Barat Lombok Timur ini belum mengganti foto presiden.

(Suara NTB/her)

HARGA NAIK - Nurmah, pedagang sayur di Pasar Kediri sedang menjual kebutuhan pokok. Harga sejumlah kebutuhan pokok, khususnya cabai melonjak naik.

Pasokan Berkurang

Harga Cabai di Lobar Tembus Rp 85 Ribu Per Kilogram Giri Menang (Suara NTB) Harga cabai di beberapa pasar tradisional yang ada di Lombok Barat (Lobar) mengalami lonjakan yang sangat tinggi, harga per koilogram yang sebelumnya Rp 50 ribu naik hingga kisaran Rp 70 ribu bahkan mencapai Rp 80 ribu lebih.

Hal ini diakui para pedagang di beberapa pasar terjadi semenjak pertengahan bulan ini. Penyebab naiknya harga cabai ini, dikarenakan pasokan dari petani berkurang akibat musim cabai.

Di Pasar Gerung misalnya, harga cabai bervariasi ada yang Rp 20 ribu hingga Rp 70 ribu tergantung kualitas. Cabai berkualitas rendah harganya Rp 15-20 ribu per kilogram, cabai kualitas sedang dijual Rp 40-50 per kilogram sedangkan cabai kualitas bagus dijual harga mencapai Rp 70 sampai Rp 85 ribu ke atas.

“Cabai ini mulai mahal sejak pertengahan bulan lalu, mungkin akibat pasokan yang kurang dari petani,” aku Nurmah, kemarin.

Diakuinya, semenjak beberapa minggu terakhir pasokan cabai kurang, sehingga para pedagang menaikan harga. Kualitas cabai yang adapun kebanyakan yang sedang dan rendah. Dari data yang diserap di lapangan, harga cabai yang sebelumnya menembus di atas Rp 60 ribu per kilogram dari naik menjadi hampir Rp 80 ribu dari harga sebelumnya Rp 50 ribu per kilogram.

Demikian pula harga harga daging sapi juga melonjak sedikit . Bawang naik sekitar Rp 10 ribu dari Rp 30 ribu per kilogram menjadi harga Rp 40 ribu bahkan hingga Rp 50 ribu.

Beberapa pedagang yang dimintai keterangan mengaku dirinya menaikkan harga barang, karena dari distributor sudah menaikkan, namun tidak semua barang mengalami kenaikan. Barang-barang yang mengalami kenaikan harga antara lain wortel harga semula Rp 8.000 naik menjadi Rp 15.000 per kilogram, beras super juga mengalami kenaikan hanya Rp 1.000 yakni dari harga semula Rp7.500 menjadi Rp 8.000 hingga Rp 9.000per kilogram.

Menanggapi kenaikan harga ini, Dinas Perindustrian dan Pedagangan melaui Kabid Pedagangan Pasihi menilai kenaikan harga cabaidisebabkan pasokan dari petani menipis. “Cabai ini kan komoditi musiman, tidak banyak dihasilkan setiap saat,” terangnya.

Dari hasil pantauannya, harga cabai rata-rata naik menjadi sekitar Rp 70 ribu lebih. Di samping cabai, beberapa komoditas lain yang naik adalah kacang naik sekitar 20 persen,. Namun ada beberapa komditi yang harganya turun seperti sayur kol, buncis dan ubi.

Menurutnya, kondisi harga cabai akan normal manakala petani memasok bahan baku ke pasaran normal. Namun hal ini juga berpengaruh pada musim. (her)