Snt13022015 by Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

16 HALAMAN

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

JUMAT, 13 FEBRUARI 2015

NOMOR 283 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tersangka Ditetapkan

Kejaksaan Sita Dokumen Proyek TPA Mataram (Suara NTB) Perkembangan terbaru kasus dugaan korupsi pada proyek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batu Putih, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), berlanjut pada penyitaan dokumen. Barang bukti yang disita itu digunakan untuk melengkapi penyidikan kasus tersebut. Diantara dokumen yang disita itu, seperti dokumen kontrak, Rencana Angaran Biaya (RAB), dokumen laporan pelaksanaan proyek senilai Rp 6,7 miliar dalam lainnya. ‘’Dokumen sudah diamankan

tim Pidsus,’’jelasnya. Ditanya mengenai modus operandi dugaan penyimpangan pada proyek tersebut, sejauh ini belum bisa disampaikannya. Pengembangan penyidikan masih terus berlang-

Lingkungan Pemukiman (PPLP) NTB. LHG dijadikan tersangka karena bertanggung jawab atas indikasi mark up pada proyek tersebut. Sedangkan, dua tersangka lainnya IS dari PT. DHMP dan pengawas DS dari CV. AC. Para tersangka ini akan diperiksa kembali ditingkat penyidikan, meski sebelumnya sudah diperiksa di tingkat penyelidikan. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

‘’Setelah kasus ini ditingkatkan ke penyidikan, telah ada tindakan hukum berupa penyitaan dokumen,’’ jelas Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Kamis (12/2) kepada Suara NTB via ponsel.

sung. Namun di sisi lain informasi diperoleh, terjadi dugaan mark up pada beberapa item pekerjaan proyek itu. Angka kerugian negara masih dikoordinasikan dengan BPKP untuk dilakukan audit investigasi. Sementara terkait posisi tersangka yang sebelumnya tidak terungkap, sedikit dijelaskan Sutapa. Untuk tersangka berinnisial LHG, bertugas di Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Penyehatan

MENANTI PEMBELI - Setahun belakangan ini, transaksi penjualan kerajinan lokal di Pasar Seni Sayang-Sayang, Kota Mataram terus mengalami penurunan. Bahkan konon omzet penjualan produk kerajinan lokal merosot hingga 50 persen. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, sebelum para perajin patah semangat karena pedagangnya gulung tikar. Tampak sejumlah pedagang menanti pembeli di Pasar Senin Sayang-Sayang, kemarin.

Bangun Komitmen, Tidak Ada Proyek Tak Tuntas di 2015

TO K O H

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB benar-benar berkaca dari pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya. Pelaksanaan program/kegiatan atau sejumlah proyek tahun 2014 yang tak tuntas tak boleh terulang lagi tahun 2015 ini. Untuk itu, tak boleh terjadi maladministrasi. Se-

Perangi Rentenir GUBERNUR NTB, Dr. TGH, M.Zainul Majdi meminta kepada kalangan perbankan agar turut ambil bagian memberikan kredit kepada masyarakat hingga lapisan terendah. Hal ini dimaksudkan agar NTB bisa terbebas dari jeratan rentenir. “Saya minta, perbankan di NTB lebih rajin turun tangan terjun ke bawah. Lebih mendekatkan pelayanan kepada kepada masyarakat hingga di tingkat terendah. Bersambung ke hal 15

mua pimpinan SKPD diminta untuk tetap bergerak sesuai dengan koridor kewenangannya. “Tadi kita membangun komitmen untuk 2015, harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Baik dalam hal administrasi, tak boleh ada maladministrasi, harus ada percepatan dan lain

sebagainya. Yang terpenting lagi, kita harap tak ada hiruk pikuk dan proses hukum. Pak Sekda memberikan motivasi kepada semua Kepala SKPD untuk melaksanakan ini sesuai kewenangannya, ikuti prosedur dan lengkapi persyaratan-persyaratan,” kata Asisten II Perekonomian dan

Bupati Lotim : ESL Tidak Punya Duit

Kerugian Negara LHP BPK Terkait 1.360 Kasus (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R ’’Drop Out’’ Nol PEMPROV NTB menargetkan angka putus sekolah nol atau angka drop out nol pada tingkat SMA sederajat dalam beberapa tahun mendatang. Dengan ditariknya kewenangan pengelolaan sekolah tingkat SMA/SMK sederajat ke provinsi maka akan memperkuat kewenangan Gubernur untuk memperketat peningkatan angka partisipasi sekolah pada tingkat SMA/SMK sederajat. Bersambung ke hal 15

Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si usai rapat koordinasi di kantor Gubernur, Kamis (12/2) siang kemarin. Rapat koordinasi itu dipimpin Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH dan dihadiri sejumlah pimpinan SKPD. Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) DPRD NTB menyebutkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap belanja modal pemerintah provinsi tahun anggaran 2013-2014 ditemukan tidak kurang 1.360 kasus yang diduga maladministrasi dan merugikan keuangan negara. “Temuan itu dari hasil LHP pemerintah provinsi yang diserahkan BPK RI kepada DPRD NTB,” kata Wakil Ketua DPRD TGH Mahaly Fikri di Mataram, Kamis (12/2). Menurutnya, berbagai temuan BPK itu termasuk yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, yang hingga kini belum bisa dituntaskan penyelesaiannya oleh pemerintah provinsi, sehingga tetap menjadi catatan dan temuan dalam LHP BPK tahun ini. “Jadi temuan ini bukan berasal dalam LHP 2013-2014 saja, tetapi memang dari berbagai kasus lama yang penyelesaiannya belum dituntaskan, sehingga tetap dimasukkan menjadi temuan pada 2013-2014,” katanya. Bersambung ke hal 15

Selong (Suara NTB) Kebijakan Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan mencabut izin investasi PT Eco Solution Lombok (ESL) sudah sangat prinsip. Ali BD menyatakan tidak akan mau merubah lagi keputusannya tersebut meski ada permintaan untuk membatalkan pencabutan izin atas konsorsium perusahaan asal Swedia yang berencana berinvestasi di kawasan Tanjung Ringgit dan sekitarnya. Penegasan Bupati Ali BD ini dikemukakan kepada Suara NTB , Kamis (12/2) kemarin. Bersambung ke hal 15

‘’Siapa saja yang meminta untuk membatalkan pencabutan izin ESL itu tidak akan saya penuhi.‘’

Baru 50 Persen Pejabat Pemprov Serahkan LHKPN

Lalai, Tak Bisa Promosi Jabatan Mataram (Suara NTB) Dari 1.500 orang pejabat lingkup Pemprov NTB, hingga saat ini baru 50 persen lebih pejabat yang meng-update dan menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Artinya, ratusan pejabat Pemprov masih belum menyerahkan LHKPN. Jika lalai dalam melaporkan LHKPN, maka pejabat terancam kena sanksi tidak akan memperoleh promosi jabatan, baik struk-

tural dan fungsional. ‘’Jumlahnya gak hafal saya (yang sudah menyerahkan LHKPN). Jumlahnya 1.500 pejabat yang wajib menyerahkan LHKPN itu. Yang sudah menyerahkan LHKPN lebih dari 50 persen,’’ kata Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. Muh. Suruji ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (12/2) siang kemarin di Kantor Gubernur. Dikatakan, pejabat-pejabat yang wajib menyerahkan

atau melaporkan LHKPN ditetapkan sesuai dengan SK Gubernur. Seperti pimpinan SKPD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahkan bendahara. ‘’Kalau ada yang lalai, dia tak bisa promosi (jabatan). Paling tidak konsekuensinya itu,’’ katanya. Mengenai batas waktu penyerahan LHKPN itu, Suruji mengatakan sebenarnya tak punya batas waktu. Pasalnya, setiap dua tahun, pejabat harus meng-update

LHKPN. Selain itu, setiap dilakukan mutasi pejabat struktural eselon II, III dan IV, juga harus dilakukan up date LHKPN.”Sekarang ini, lebih dari 50 persen pejabat sudah menyerahkan dan meng-update LHKPN,”tambahnya. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/nas)

SUARA NTB Jumat, 13 Februari 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Tiga Pejabat Diduga Dimutasi Secara Rahasia Mataram (Suara NTB) – Keseriusan Pemerintah Kota Mataram melakukan penyegaran serta rotasi pejabat menjadi pertanyaan besar masyarakat. Pasalnya, tiga pejabat yang sebelumnya dilantik mengisi posisi strategis hanya bisa menikmati jabatannya seminggu saja. Selanjutnya, harus mengikuti mutasi rahasia karena adanya kesalahan di internal Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

HL. Makmur Said

Diketahui mutasi susulan tersebut berlangsung tertutup dan dilaksanakan di Kantor Walikota Mataram, Selasa (10/2) lalu serta hanya kalangan tertentu saja yang menghadiri. Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said tidak me-

nampik adanya mutasi susulan tiga pejabat lingkup Kota Mataram. Mutasi susulan itu diklaimnya, karena adanya kesalahan di internal Baperjakat sendiri. “Kemarin itu ada kesalahan sedikit, mungkin pas ngetiknya salah,” kata Sekda dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (12/2). Tiga pejabat yang mengikuti mutasi tersebut masing –

masing Abdul Haris, STP sebelumnya menjabat Kepala Seksi Fisik, Sarana dan Prasarana pada Kelurahan Kekalik Jaya dan kemudian digeser pada posisi sama di Kelurahan Pejanggik. Akan tetapi, karena ada dua jabatan akhirnya di pindah ke Kelurahan Tanjung Karang. Hal tersebut juga terjadi pada I Dewa Made Mudita, SH sebe-

lumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan tetapi hanya bisa menikmati posisi baru terhitung beberapa hari saja menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pelayanan Kesehatan di Dikes Mataram. Kemudian, Made Sukini, Amd. Keb. SH sebelumnya sebagai Kepala Bidang Bina Keluarga Sejahtera pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) dan mendapat promosi mengisi jabatan Kepala Bidang Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan akhirnya ditarik kembali. Sekda ber-

dalih penempatan itu dinilai tidak pas atau tidak sesuai jurusannya. Sebelum mutasi susulan, pihaknya sudah memanggil yang bersangkutan agar dimaklumi. Apakah mutasi ini tidak terkesan main – main atau menunjukkan Baperjakat tidak serius mengurus mutasi? Makmur Said membantah kalau tidak serius. Hanya saja disampaikan, proses tersebut belum terjadi serah terima jabatan (Sertijab) dan tidak menjadi persoalan. “Belum ada sertijab, dalam bunyi bisa dilakukan perbaikan kalau ada kesalahan,” ujarnya. (cem)

Potensi Parkir Khusus Diprediksi Rp 10 Juta Per Bulan Intensifkan Gotong Royong LURAH Pagesangan, I Made Gde Yasa mengatakan, sudah mulai mengintensifkan gotong royong di masing masing lingkungan. Hal tersebut dilakukan, untuk antisipasi terhadap penyakit deman berdarah (DBD) dan cikuea yang menjangkit masyarakat pada musim pancaroba saat ini. “Malahan sudah ada jadwal masing - masing lingkungan,” kata Yasa saat ditemui Suara NTB, Kamis (12/2). (Suara NTB/cem) Diakui, gotong royong I Made Gde Yasa sudah mulai dilakukan di Pagesangan Indah dengan melibatkan masyarakat serta aparat pemerintah kelurahan. Di Pepabri lanjutnya, tahun 2014 ditemukan ada korban DBD sehingga dinilai perlu segera diantisipasi. Yasa mensyukuri hingga Februari tidak menemukan masyarakat terkena penyakit DBD, sehingga ia berharap wilayahnya zero terhadap penyebaran penyakit DBD. “Dulu ada, sekarang mudah mudahan tidak ada,” harap Yasa tetapi tidak menyebutkan angka masyarakat yang terkena DBD di tahun 2014 lalu. Yang menjadi kendala selama ini sebutnya, persoalan drainase yang ditumpuki sedimentasi. Kondisi air yang tidak jalan akibat tersumbat, mengakibatkan timbulnya jentik nyamuk, sehingga perlu secepatnya dilakukan normalisasi. Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) sudah dilakukan, tetapi normalisasi belum dilaksanakan. “Saya telepone, pak kadis sedang umroh. Kita tunggu pulangnya saja,” katanya. Ditambahkan, Dinas Kesehatan sudah melakukan fogging di beberapa titik untuk menghindari tumbuhnya jentik nyamuk di saluran dan perumahan. Sementara, pihaknya juga ikut membantu memangkas dahan pohon yang dinilai bisa sebagai tempat persembunyian nyamuk dikoordinasikan dengan Dinas Pertamanan Kota Mataram. Abate sebutnya, diberikan puskesmas kemudian dibagikan kepada kader untuk dibagikan ke masyarakat. Harapannya, masyarakat di Pagesangan nihil dari penyebaran penyakit DBD. Selain itu diminta memperhatikan kebersihan lingkungan dan menjalankan prinsip 3M (menguras, menutup dan mengubur) barang bekas. (cem)

Jangan Hanya Formalitas PEMBENTUKAN kelompok masyarakat terkait program Lisan (Lingkungan dengan Sampah Nihil), dikritisi oleh anggota Pansus Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DPRD Kota Mataram, H. Azhar Anshori, SPdi. Menurutnya, kelompok masyarakat yang telah dibentuk oleh BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kota Mataram melalui tenaga penyuluh lingkungan (Suara NTB/dok) hendaknya jangan sekadar H. Azhar Anshori diberikan pelatihan. ‘’Sekarang kelompok-kelompok ini masih ngambang saya lihat,’’ cetusnya. Pascaterbentuknya kelompok-kelompok masyarakat, nyatanya belum ditangani dengan serius. Kondisi ini, menurut Azhar, memerlukan kerjasama semua pihak. Kerjasama ini diharapkan mampu memenuhi kekurangan-kekurangan, baik di lingkungan maupun di internal kelompok tersebut. Langkah ini dihajatkan supaya kegiatan yang telah digagas pemerintah tidak sebatas formalitas belaka. ‘’Itu yang tidak kita inginkan,’’ cetusnya. Padahal, lanjut Azhar, program Lisan cukup bagus. Pada bagian lain, terkait lingkungan hidup, politisi PKS ini mengatakan, pihaknya akan memberi masukan terhadap kondisi nyata yang berkembang di masyarakat. Terkait kelompok peduli sungai, ia mengingatkan peran kelompok itu. Jangan sampai, masyarakat terus menerus membuang sampahnya ke sungai. Azhar mengapresiasi program Kelurahan Kekalik Jaya terkait kelompok peduli sungai. . Memang, katanya, selama ini sudah ada pembinaan kepada kelompok masyarakat. Sayangnya, hasil produk mereka, belum jelas akan dipasarkan kemana. Mestinya, sambung Azhar, BLH Kota Mataram memfasilitasi pemasaran hasil produk dari olahan sampah itu. Selain itu, kuantitas juga perlu ditambah. ‘’Kalau hanya bisanya cuma 10 biji per hari, mau jual kayak apa,’’ pungkasnya. Sebetulnya, banyak pihak yang tertarik dengan hasil produk kelompok masyarakat, hanya saja, produksinya dinilai masih sekedarnya. ‘’Makanya ini perlu kita pikirkan ke depan,’’ cetusnya. Selain menambah order bagi kelompok masyarakat, hal itu diyakini akan memberi dampak ekonomis yang cukup signifikan. (fit)

Mataram (Suara NTB) Beberapa titik parkir khusus di Kota Mataram belum digarap Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram dan otomatis retribusi parkir di titik tersebut belum masuk ke daerah. Rencananya tahun ini parkir khusus tersebut akan mulai dikelola Dishubkominfo Kota Mataram dengan melibatkan pengelola sebelumnya. Mengenai potensi parkir khusus ini, Kepala UPTD Perparkiran Dishubkominfo Kota Mataram, H. Syamsul Hakim kepada Suara NTB menyampaikan berdasarkan prediksi pihaknya, dari beberapa titik parkir khusus, retribusi yang bisa ditarik dalam sebulan sekitar Rp 10 juta. Syamsul menyebutkan ada sekitar lima titik parkir

(Suara NTB/ynt)

target Rp 1,5 miliar itu bisa kita capai,” jelasnya. Belum lama ini pihaknya telah mengajak pihak-pihak terkait untuk mengkoordinasikan titik parkir khusus ini. Untuk parkir di Taman Udayana, pihaknya telah berkoordinasi dengan pengelola pedagang disana dengan melibatkan Lurah dan Kepala Lingkungan. “Saya sudah coba turun bersama kor-

lap di lapangan dan alhamdulillah kita disambut bagus dan didukung Lurah maupun Kepala Lingkungan. Kita duduk bersama dan apa yang jadi persoalan selama ini kita bahas,” jelasnya. Untuk eks Pelabuhan Ampenan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Lurah Ampenan Tengah. Parkir di eks Pelabuhan Ampenan sejauh

ini dikelola oleh organisasi masyarakat yang ada di sekitar tempat tersebut. Menurut Syamsul, tidak masalah parkir tersebut dikelola organisasi masyarakat asalkan 30 persen dari retribusi parkir tetap masuk ke kas daerah. “Dan minimal 30 persen itu masuk jadi PAD kita, sejauh ini belum tersentuh sama sekali,” imbuhnya. (ynt)

H. Syamsul Hakim khusus yang belum digarap pihaknya yaitu Udayana, eks Pelabuhan Ampenan, Taman Selagalas, makam Loang Baloq, dan depan Kantor Imigrasi Mataram. “Lima potensi itu belum digarap dan kalau saya prediksi sebulan tidak kurang dari Rp 10 juta. Dengan dasar itulah saya sebagai Kepala UPTD sangat optimis ke depan insya Allah

Pembangunan Marak, Budidaya Ikan Air Tawar Terancam Mataram (Suara NTB) Dinamika perkembangan kota yang disertai maraknya pembangunan mengancam keberadaan budidaya perikanan kolam di Kota Mataram. Kepala Bidang (Kabid) Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, Emir Abdullah Rumair mengatakan perkembangan budidaya perikanan kolam atau tambak di Mataram semakin terbatas jumlahnya karena perkembangan kota. Untuk itu yang bisa dikembangkan dalam jangka waktu yang lama adalah perikanana tambak melalui empat aliran sungai yang melewati Kota Mataram terutama untuk budidaya ikan nila dan jenis ikan air tawar lainnya. “Yang kita stressing itu bagaimana memanfaatkan aliran sungai kita. Kita punya empat sungai dan bagaimana kita manfaatkan sungai itu untuk kegiatan budidaya khususnya budidaya keramba,” terangnya ditemui Suara NTB di kantornya. Terkait penurunan jumlah kolam budidaya ikan air tawar akibat maraknya pembangunan, Emir mengatakan memang sampai saat ini belum ada data yang dihimpun pihaknya. Karena biasanya kolam budidaya ikan ini berada di daerah pinggiran, bukan di pusat kota. “Biasanya yang ada di pusat kota tidak akan bertahan lama karena perkembangan dinamika pembangunan kota tadi,” ujarnya. Jumlah pembudidaya ikan di Mataram disebutkan Emir sekitar puluhan kelompok. Ada juga pembudidaya yang bersifat individual khususnya para petani yang menerapkan pola mina padi atau kangkung. Pola ini dimanfaatkan para petani pada saat lahan atau sawahnya yang ditanami kangkung atau padi dan diisi dengan benih ikan. Dengan pola ini dapat menguntungkan para petani, selain menjual produksi pertanian, ikan tersebut juga bisa dijual. (ynt)

Pemkot Berencana Bangun Pasar Barang Antik Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram berencana untuk membangun pasar barang antik di Kota Mataram. Rencana ini disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana karena pihaknya melihat Kota Mataram memiliki potensi untuk memiliki pasar yang menjual khusus barang-barang antik. “Kita ingin di Kota Mataram ini ada pasar barang antik,” cetusnya. Terkait lokasi pasar barang antik ini, Mohan mengatakan belum ditetapkan. Pihaknya masih mempertimbangkan beberapa lokasi alternatif seperti kota tua Ampenan, MCC di Pagesangan, lantai dua pasar ACC, dan pasar Kebon Roek. Pasar barang antik ini disampaikan Mohan juga akan diawali sebagai tempat relokasi para pedagang batu akik yang bertebaran di sekitar Jalan Saleh Sungkar, Ampenan. Jumlah pedagang batu akik yang lagi digandrungi tersebut jumlahnya cukup banyak. Sehingga diperlukan tempat baru sebagai pusatnya. Mohan mengatakan para pedagang yang ada di Jalan Saleh Sungkar tersebut tidak hanya menjual batu akik, tapi ada juga yang menjual keris sehingga menurutnya mereka perlu tempat khusus. “Mereka perlu tempat yang layak dan kita perlu lompatan dengan membuat pasar khusus untuk barangbarang antik,” jelasnya. Rencana ini disampaikan Mohan akan segera direalisasikan pihaknya. Sebelum relokasi dilaksanakan, para pedagang batu akik dan barang antik lainnya akan diberikan sosialisasi sehingga mereka menerima rencana Pemkot Mataram ini. Sebelum lokasi ditentukan, pihaknya mempertimbangkan beberapa hal karena nantinya setelah lokasi ditetapkan, pihaknya ingin para pedagang ini bisa settle dalam waktu yang lama. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

TRUK SAMPAH - Volume sampah yang dihasilkan di Kota Mataram mencapai 1.400 meter kubik per hari. Dengan tingginya volume sampah ini, tidak semua sampah yang ada di tempat penampungan bisa diangkut ke TPA Kebon Kongok karena keterbatasan truk pengangkut sampah. Tampak beberapa motor pengangkut sampah dari beberapa lingkungan parkir di depan transfer depo Lawata sebelum sampah dibuang ke dalam, Kamis (12/2).

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 13 Februari 2015

Halaman 3

Palsukan Dokumen Calon Naker

Calo TKI Diminta Ditangkap Mataram (Suara NTB) Demikian banyak persoalan yang menyangkut TKI, menjadi atensi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) bersama stakeholder diminta menangkap dan memproses calo TKI yang melakukan pelanggaran. Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan TKI BP3TKI Provinsi NTB, M. Saleh, B.Sc, Kamis (12/2) mengatakan, seruan itu menjadi salah satu pembahasan saat melakukan pertemuan dengan BNP2TKI di Jakarta baru-baru ini. Sesuai Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, beberapa ketentuan calo TKI yang harus ditangkap dan diproses tersebut yakni yang melakukan perekrutan TKI di bawah umur. Memalsukan data calon TKI, baik asal tinggal maupun status lainnya. Termasuk tetap mengirim calon TKI tanpa adanya visa dan job order dari perusahaan penyedia pekerjaan. “Ini yang diminta ditangkap dan diproses. Di sini harus ada peran Apjati untuk mendukung ini, termasuk laporan dari

masyarakat jika ada di antara calo TKI yang kira-kira seperti itu,” terang Saleh. Ia menyadari, di antaranya yang menjadi kendala penertiban calo TKI ini karena masih banyaknya masyarakat yang bergantung dengan calo-calo tersebut. Mungkin karena terbatasnya SDM si calon TKI, sehingga apapun yang menjadi tawaran para calo tersebut diikutinya. Akibatnya, tidak sedikit persoalan yang terjadi pada TKI yang statusnya tidak jelas. Untuk menekan besarnya pengaruh calo-calo ilegal ini, Saleh menyebut mungkin perlu koordinasi yang lebih baik antara pihak Imigrasi dengan Disdukcapil di masing-masing wilayah. Sehingga data calon TKI yang masuk di Imigrasi bisa disesuaikan dengan data Disdukcapil. (bul)

(Suara NTB/bul)

SEPI – Seorang pengunjung tengah memperhatikan nilai seni dari beragam kerajinan lokal yang dipajang di pasar seni di Sayang-Sayang, Mataram, Kamis (12/2). Calon pembeli makin sepi.

Pasar Seni di Mataram Kian Sepi Mataram (Suara NTB) Dalam beberapa tahun belakangan, transaksi penjualan kerajinan produk lokal di pasar seni terus mengalami kemunduran. Bahkan, terakhir omzet penjualan merosot hingga 50 persen/bulan. Salah satu pemicunya bisa saja akibat tingginya harga produk, karena didalamnya harus memperhitungkan fee bagi para guide pengantar tamu. Salah satu langkah yang perlu dilakukan, kata Ketua pedagang pasar seni

persen,” katanya ditemui di pasar seni Sayang-Sayang, Kamis (12/2). Lesunya penjualan di pasar seni sudah hampir berlaku selama sepuluh tahun terakhir. Selain fee yang tinggi kepada guide, persoalan lain adalah tidak adanya kreativitas untuk mendekatkan keinginan tamu berkunjung ke pasar seni. Misal, mestinya ada pagelaran-pagelar khusus dan rutin yang diadakan di pasar seni. Kemudian menjadikan pasar seni sebagai tempat tongkro-

Sayang-Sayang Mataram, Edi Aris Nasution, fee kepada guide harus disamaratakan, maksimal 20 persen. Sebelumnya, fee diberikan kepada guide antara 30 sampai 35 persen, dari total penjualan produk kerajinan. Menurutnya, harus ada kesepakatan antara semua pedagang pasar seni agar tidak memberikan fee lebih besar dari ketentuan tersebut. “Semua pedagang sudah saya kirimi proposal. Kita upayakan maksimal fee guide 20

ngan. Tidak vakum hanya kepada penjualan produkproduk kerajinan. Hal inilah yang kemungkinan menyebabkan daya tarik berkunjung ke pasar seni sangat kurang. Persoalan besar lain yang dihadapi para pedagang di pasar seni yakni adanya kebijakan Kemenpan soal pelarangan bagi PNS melakukan pertemuan di hotel. Pasar seni menurutnya sangat mengandalkan keberadaan para tamu PNS yang melakukan pertemuan di

NTB. Tetapi jumlah kunjungan tamu PNS juga kian merosot. Sehingga yang diandalkan hanyalah tamu-tamu swasta (wisatawan domestik dan mancanegara). Beberapa persoalan yang diurai tersebut, salah satu yang paling diharapkan bagaimana pemerintah juga mendukung untuk penataan pasar seni. Tidak hanya dengan menyediakan tempat, tetapi mendukung terobosan-terobosan lain untuk lebih menghidupkan pasar seni. (bul)

’’ ZAP5 Smartphone 4G LTE’’

Pertama di Indonesia yang Memenuhi TKDN 35% (Suara NTB/bul)

RAMAINYA pemberitaan 4G baru-baru ini dari para operator dan produsen di tanah air membuat persaingan smartphone dan layanan teknologi 4G semakin memanas di Indonesia. Hal ini agaknya juga mendorong Polytron untuk ikut memasarkan smartphone Android dengan teknologi 4G LTE (Long Term Evolution). Peresmian jaringan uji coba 4G yang telah disahkan pada akhir tahun 2014 yang lalu oleh Menkominfo Rudiantara membuat para operator dan produsen smartphone semakin tertantang untuk memproduksi smartphone Android 4G yang memenuhi tingkat TKDN 35%. Polytron salah satunya, produsen nasional yang sudah dikenal dibidang Audio, Video, Home Appliances sejak empat puluh tahun yang lalu, kini menghadirkan smartphone Android 4G pertama yang me-

Koperasi Baru Belum Diminati TEROBOSAN Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk mensubsidi sepenuhnya bagi kelompok masyarakat yang ingin membuat koperasi pada skala kecil hingga saat ini nampaknya belum begitu diminati masyarakat. Sekretaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi NTB, Muhammad Ali, SH, M. Kn pada Suara NTB di kantornya, Kamis (12/2) menyebutkan, para notaris sudah mengajak warga, tetapi belum ada respon. “Ada yang nanya-nanya, kita juga sudah mengajak langsung, tetapi belum ada pengajuan pembuatan akta koperasi sampai sekarang. Padahal tidak dikenakan biaya apapun bagi koperasi yang skala mikro dengan modal maksimal Rp 200 juta,” katanya. Ali juga mempertanyakan, apakah informasinya yang belum sampai langsung kepada masyarakat, ataukah belum ada minat masyarakat untuk mendirikan koperasi. Sesuai ketentuan yang berlaku, besaran biaya termasuk didalamnya biaya-biaya pengurusan di Kementerian Koperasi, dikenakan maksimal Rp 4 juta bagi pembuat akta. Tetapi Menteri Koperasi Puspayoga telah jelas-jelas mengatakan akan menanggung semua biaya-biaya tersebut, bagi masyarakat yang ingin berkoperasi. “Pembuatan akta ini kalau diibaratkan pada manusia, bukti akta kelahirannya. Ini juga yang menjadi kekuatan hukum bagi koperasi yang baru ada. Jika sudah ada yang mengajukan, barulah kita sampaikan langsung di Kementerian Koperasi,” demikian Muhammad Ali. Harapannya, untuk mendukung program pemerintah terkait mengembangkan usaha mikro, agar mempunyai kepastian hukum dan mampu mengembangkan usahanya. Ruang lingkup kesepakatan bersama itu mencakup pembuatan akta pendirian koperasi oleh Notaris yang telah ditetapkan/terdaftar di Kemenkop UKM sebagai Pembuat Akta Koperasi serta yang berkaitan dengan pengesahan sebagai badan hukum oleh Kemenkop UKM. “Mungkin Dinas Koperasi perlu banyak sosialisasi lagi kepada masyarakat agar lebih mengetahui program ini,” ujar Muhammad Ali. (bul)

PROPERTY

HILANG BPKB R2 HONDA DR 4640 BI NOKA/NOSIN. MH1JF 211 88 k 093835/J F 21 E – 1093660 AN NOFITRI AGUSTIN HLG DI SKTR JL RAYA GERUNG MEVUJA MATARAM.

TRAVEL

LTE pertama di Indonesia dengan world band frekuensi yang dapat digunakan di hampir semua belahan negara di dunia (800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz). ZAP 5 memiliki ukuran layar yang lebar 4.5 inch dengan space memory yang besar 1 GB RAM dan 8 GB ROM, 64 bit processor, Android OS KitKat 4.4 (upgradeable Android Lollipop 5.0), dan Camera 5M pixels. ZAP 5 dilahir-

kan untuk memenuhi kebutuhan handset 4G dengan harga terjangkau dan fitur yang mumpuni di pasar Indonesia. “Semoga kehadiran ZAP 5 yang memiliki teknologi layanan 4G yang dapat digunakan dibeberapa layanan jaringan operator (seperti Telkomsel, XL dan Indosat) dapat diterima baik oleh masyarakat Indonesia yang kini semakin maju, modern dan mobilitas tinggi”, tutup Santo. (ikl)

Harga Rata-rata Beberapa Bahan Pokok di Pasar Tradisional di KOTA MATARAM T anggal pemantauan : 12/02/2015 No Nama Barang 1 2 3

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR4173NR NOKA/NOSIN:MH1JFB118CK130505/JFB1E1127545 AN.ANGGRAENI DWI HARTANTI HILANG DISEKITAR LINGSAR MENUJU REMBIGA.MATARAM.

dengan ketentuan dari pemerintah dan SGS”. Di tengah-tengah jaringan 4G yang masih terbatas, Polytron meyakini penetrasi pasar akan positif, mengingat ZAP 5 masih dapat beroperasi pada jaringan 3G dan 2G, ditambah lagi kelahiran ZAP 5 dibanderol dengan harga sangat terjangkau. Polytron menjual ZAP 5 seharga Rp.1.099.000. Disaat product information dan press conference kepada puluhan media di X2 Club yang berlokasi di Senayan Jakarta, turut dihadiri oleh perwakilan direksi dari Telkomsel dan Qualcomm Jakarta sebagai partner operator dan chipset supplier. Santo juga menambahkan, “Semua produk Polytron, termasuk Smartphone 4G LTE selalu melalui proses Quality Control yang sangat ketat sesuai standard Internasional ISO 9001. Quality control ini meliputi Safety test, Electronic Reliability, Battery Reliability Test, Mechanical Reliability Test , dan Performance and Functionality Test. ZAP 5 sebagai perangkat 4G

menuhi TKDN tersebut. Pre Order ZAP 5 telah sukses dilakukan dari 28 Januari 2015 hingga 6 Februari 2015 dengan kerjasama melalui situs blibli.com. Perwakilan dari PT Hartono Istana Teknologi selaku Public Relations & Marketing Event Manager, Santo Kadarusman, mengatakan, “Keunggulan Polytron adalah kemampuannya dalam memproduksi dan membangun lini smart phone secara mandiri. Pabrik Mobile Phone yang dibangun Polytron berada di area kavling yang sama dengan pabrik Audio dan Video yang berlokasi di Kudus, Jawa Tengah. Dengan memiliki Research and Development milik sendiri kali ini Polytron dapat memproduksi smartphone dengan teknologi 4G LTE pertama di Indonesia dan telah mendaftarkan produknya sebagai perangkat yang memiliki sertifikasi 4G LTE dengan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 35% yang telah sesuai

8 9 10

KEBON ROEK

PAGESAN GAN

MANDALIKA

RATA-R ATA

Kemarin

Hari ini

Kemarin

Hari ini

Kemarin

Hari ini

Kemarin

Hari ini

BERAS -C4 Medium/D olog GULA PASIR

kg kg

9,000 12,000

MIN YAK GORENG -Bimoli Refill Biasa

Liter

15,000

15,500

15,000

15,167

12,000

11,500

12,500

12,000

-Tanpa Merk TEPUNG TERIGU - Segitiga Biru

Rp.

-333

-1.28

10,000

12,000

9,000

10,333

- Cakra Kembar - Kunci DAGING

kg kg

10,000 11,000

11,000 12,000

10,000 11,000

10,333 11,333

-Sapi Murni -Ayam Boiler -Ayam Kampung

kg kg kg

100,000 25,000 60,000

100,000 26,000 50,000

100,000 25,000 50,000

110,000 27,000 60,000

103,333 26,000 56,667

103,333 25,667 56,667

Butir

1,300

Butir

2,000

1,400

1,800

15,000

18,000

16,000

15,000

16,000

15,333

-667

-4.17

- Biasa CABE RAWIT - Hijau

15,000

18,000

16,000

14,000

10,000

15,667

13,667

-2,000

-12.77

14,000

15,000

10,000

13,000

11,333

-1,667

-12.82

- Merah BAWANG MER AH BAWANG PUTIH

kg kg kg

28,000 17,000 14,000

28,000 16,000 16,000

28,000 15,000 14,000

29,000 15,000 13,000

22,000 15,000 13,000

28,333 16,000 14,333

26,000 15,667 13,667

-2,333 -333 -667

-8.24 -2.08 -4.65

397gr/kl

10,000

9,000

9,667

390gr/kl

9,500

9,600

8,500

9,200

TELUR -Telur Ayam Broiler -Telur Ayam Kampung CABE MER AH - Kriting

SU SU KENTAL MANIS - Merk Bendera - Merek Indomilk SU SU BUBUK - Merek Indomilk

Satuan

- Merek D ancow GARAM BERYOD IUM - Bata (250g)

400 gr/kt

35,000

33,000

32,500

33,500

400 gr/kt

45,000

43,000

42,500

43,500

buah

8,000

6,000

6,667

- Halus KACAN G KED ELAI

-Ex. Impor -Kedelai Lokal KACAN G TANAH

kg kg kg

11,000 11,000 23,000

10,000 12,000 18,000

10,000 12,000 22,000

10,333 11,667 21,000

14 15 16

KACAN G HIJAU INDOMIE KARI AYAM IKAN ASIN TERI

kg bungkus kg

20,000 2,000 60,000

18,000 1,900 55,000

18,000 1,850 40,000

18,667 1,917 51,667

17 18 19

IKAN KEMBUNG KETELA POH ON JAGUNG PIPILAN KERING

kg kg kg

30,000 3,000 4,000

30,000 3,000 5,000

25,000 2,500 3,500

22,000 2,500 3,500

30,000 2,500 4,000

28,333 2,667 3,833

27,333 2,667 4,167

(Bukan Untuk Pakan Unggas)

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat

ANIMASI

-1,000

-3.53

333

8.70

gin Belajar n i P ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

OPTIK

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 13 Februari 2015

Halaman 4

Kebijakan Menteri Susi

Ancam Keberlangsungan Budidaya Lobster di Lotim Selong (Suara NTB) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 tahun 2015 Tentang Larangan Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan terasa berat bagi para pembudidaya lobster. Dalam aturan tersebut dilarang penangkapan bibit lobster di bawah 8 cm panjang karapas. Akibatnya, tidak saja penangkapan bibit yang dilarang para pembudidaya juga tidak bisa lagi melakukan budidaya lobster. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lotim, Muhammad Tasywiruddin. Ditemui di Selong, Kamis (12/2), ia menerangkan untuk para pembudidaya di Lotim ini diketahui memasang PERAGAKAN - Kadis Kelautan dan Perikanan Lotim M. Tasywiruddin memperagakan salah satu teknik budidaya abalon dengan menggunakan alat yang sederhana, namun hasilnya besar.

bibit dengan panjang karapas 5 cm. Harapannya, khusus untuk pembudidaya lokal ini bisa ada pengecualian. Pihaknya akan mengusulkan hal tersebut ke pemerintah pusat. Pasalnya, persoalan ini sudah menjadi atensi pusat. Tidak seperti sebelum-sebelumnya, persoalan lobster ini ada di Lombok Tengah dan Lombok Timur. Wak-

tu itu, banyak pemburu bibit lobster ini yang akhirnya mengekspor ke luar negeri, sehingga pembudidaya merasa kesulitan bibit. Lahirnya permen tersebut diakui untuk membatasi ekspor. Salah satu cara yang akan dilakukan kementerian, akan membeli bibit lobster tersebut dan akan dilepas di perairan tertentu. Tidak lagi untuk keperluan ekspor. Hanya saja cara pemindahan lokasi itu berdasarkan hasil penelitian menunjukkan survival rate (SR) atau tingkat keberlangsungan hidup lobster sangat rendah. Penelitian dari Prof. William menunjukkan SR lobster

yang dipindah ini hanya 0,01 persen. Bagaimana dengan negara di Vietnam yang banyak membeli bibit lobter asal Indonesia? Tasywiruddin mengatakan, SR juga berkaitan dengan teknologi yang digunakan. Vietnam diakui sudah memiliki teknologi cukup canggih. Dikatakan, keramba Jaring Apung (KJA yang digunakan para pembudidaya lobster di Lotim pada khususnya dianggap kurang bagus. Budidaya lobster dengan KJA sederhana dengan SR 50 persen saja itu sudah sangat bagus. “Memang serba salah sebenarnya kita dalam melakukan aktivitas budidaya yang sumber bibitnya dari alam,” imbuhnya.

Sambil menunggu perubahan atas regulasi peraturan tersebut, pihaknya menyatakan ada sejumlah solusi yang bisa dipilih pembudidaya. Pembudidaya bisa beralih untuk mengembangkan abalon. Harapannya, abalon ini menjadi pusat perhatian para nelayan selain lobster. Soal harga sebenarnya tidak jauh beda dengan si udang besar itu. Pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan LIPI untuk mengembangkan abalon dan tripang ini, karena sudah dikenal lama oleh masyarakat nelayan. Belum lagi, masa pemeliharaan pun katanya sama dengan lobster, 7-8 bulan sudah panen. (rus)

(Suara NTB/rus)

Alokasi Dana Besar

Desa Diingatkan Gunakan Sesuai Aturan

Belum Mampu Atasi Sampah

(Suara NTB/dok)

WAKIL Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, MH., menilai penanganan sampah di KLU, khususnya di kawasan 3 Gili masih terlihat stagnan. Klaim produksi sampah hingga 8 ton per hari, terbukti belum mampu diimbangi oleh penanganan normatif. Kepada wartawan, Kamis (12/2), Wabup KLU tak menyangkal belum ada loncatan berarti dalam pola penanganan sampah. Baginya, dengan produksi sampah hotel, restoran, dan rumah tangga di 3 pulau, Pemda KLU harus mencari cara efektif agar sampah tidak menjadi bumerang pariwisata. “Melihat masalah yang ada, kita harus berani melakukan penanganan sampah dengan sentuhan teknologi,” kata Najmul. Dijelaskan Wabup, penanganan secara normatif yaitu dengan mengangkut sampah secara manual cukup riskan menimbulkan sampah tercecer saat proses angkut. Tak terkecuali, kemungkinan tercecer di tengah laut. Ia mendesak, jajaran SKPD terkait di Pemda KLU untuk mencari solusi terbaik. Alternatif solusi yang ditawarkan oleh Pemprov NTB harus segera dijemput. Bahwa Pemprov NTB melalui Gubernur NTB, saat kunjungannya beberapa waktu lalu menyanggupi pinjam pakai lahan Gili Trawangan Indah (GTI) sebagai lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kesanggupan Gubernur NTB dalam membantu, dikuatkan oleh pernyataan Wakil Gubernur NTB, H. M. Amin pula, jika untuk penanganan sampah di 3 Gili, Pemprov akan menyiapkan 2 unit kapal angkutan. Peluang dan tawaran solusi tersebut harus segera dijemput ke provinsi. “Kapal angkutan yang ada hanya sanggup mengangkut 2 ton, belum sebanding dengan tingginya biaya operasional yang harus dikeluarkan,” imbuhnya. Ia mengakui, dalam pencarian alternatif solusi telah membuka komunikasi dengan sejumlah pakar lingkungan di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Dimungkinkan sampah yang menumpuh dan menggunung di Trawangan dapat diolah di tempat untuk menjadi pupuk organik. “Saya yakin ada solusinya asal kita mau. Tapi dalam prosesnya tentu memerlukan teknologi penghancur yang mahal, namun sebanding dengan produktifitas yang dihasilkan,” samH. Najmul Akhyar bungnya. (ari)

Pascakoalisi Najmul

Paket JADI, Galang Komunikasi Koalisi Tanjung (Suara NTB) Pascapembentukan tim koalisi oleh kubu NASA (Najmul – Syarifudin) untuk Pilkada 2015/2016 mendatang, kubu paket JADI (Djohan – Mariadi) pun tak mau tinggal diam. Bakal calon Wakil Bupati KLU, Mariadi, S.Ag, Kamis (12/2) mengklaim, telah melakukan komunikasi menuju koalisi dengan sejumlah parpol. Kepada wartawan, Kamis (12/2), Mariadi yang juga Wakil Ketua I DPRD KLU ini, mengungkap langkah politik yang diambil Demokrat – Golkar dalam mempersiapkan kendaraan politik menuju Pilkada 2015/2016. “Kami sudah bertemu dan berbicara dengan Hanura, PAN, PKS, Nasdem dan PKPI,” sebut Mariadi. Sebagai catatan, koalisi sebelumnya yang diungkap Kubu NASA, juga menyeret Hanura di dalamnya. Menarik untuk ditunggu, apakah Hanura pada akhirnya akan berlabuh di JADI ataukah di NASA? Sebagai gambaran pula, dengan asumsi Hanura bergabung ke NASA, maka poros koalisi – menurut jumlah partai akan berimbang, yakni 6 partai untuk NASA dan 6 Partai untuk JADI. Akan tetapi, dari jumlah kursi di DPRD, di atas kertas paket JADI lebih unggul, karena porsi jumlah kursi dari koalisi Demokrat (5), Golkar (4), PAN (2), PKS (2), Nasdem (2) dan PKPI (1) lebih banyak, dengan total 16 kursi. Sebaliknya di kubu NASA, jumlah kursi pendukung hanya kalah 2 yakni total 14 kursi dari koalisi Gerindra (3), PDIP (3), Hanura (3), PBB (1), PPP (2) dan PKB (2). Meski demikian, catatan di atas kertas mengacu pada jumlah kursi bukan hal yang menentukan dalam perolehan suara sah Pilkada mendatang. Mariadi mengatakan, walaupun Golkar dan Demokrat sudah bisa mengusung paket (dengan 9 kursi) Pilkada, namun pihaknya tetap membuka kran koalisi dengn partai lain. “Kami membuka diri untuk semua parpol. Ibarat mesin, dengan 5 atau 9 mesin yang bergerak akan lebih cepat pergerakannya dibandingkan dua atau 3 mesin,” ujarnya berlogika. Terkait Pilkada yang masih harus menunggu pleno di DPR RI, Mariadi tak menyangkal suhu politik di KLU sudah mulai menghangat. Kondisi ini bahkan berbeda dibandingkan dengan Pilkada daerah lain di NTB. Terlebih pasangan calon dari dua kandidat sementara, telah diketahui masyarakat secara terbuka. “Suhu politik KLU yang saya lihat mulai menghangat. Tetapi bagaimanapun, agar kita menghargai satu sama lain,” ajaknya. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Mariadi menegaskan dirinya tetap memegang komitmen untuk maju menjadi pendamping Djohan Sjamsu sebagai pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati KLU dalam pilkada KLU mendatang. “Paket JADI (Djohan-Mariadi) sudah harga mati,” tutup Mariadi. (ari)

(Suara NTB/yon)

BONGKAR - Petugas dari Dishubkominfo dan Satpol PP Lotim saat membongkar polisi tidur di Terara, karena dinilai mengganggu pengguna jalan.

Dishubkominfo dan Satpol PP Lotim Tertibkan ’’Polisi Tidur’’ Selong (Suara NTB) – Pemasangan speed trap (polisi tidur) di sejumlah ruas jalan di kabupaten Lombok Timur (Lotim) akhir-akhir ini dikeluhkan oleh masyarakat (pengguna jalan). Pasalnya, adanya polisi tidur di beberapa ruas jalan itu nilai bisa memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Terkait hal ini, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) dan Satpol PP Lotim, membongkar polisi-polisi tidur di Kecamatan Sakra Timur dan Terara, Kamis (12/2). Kepala Seksi (Kasi) Opstib dan Linmas pada Satpol PP Lotim, Lalu Abdullah Purwadi, S.STP, MM, mengungkapkan, selain adanya keluhan dari masyarakat terkait keberadaan polisi tidur itu. Penertiban yang dilakukan sudah sesuai dengan

Perda No 4 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dimana, Lanjut Purwadi, dalam Perda itu salah satu pasalnya berbunyi, bagi siapapun dilarang membuat halangan ataupun rintangan di tempat umum. “Kita melakukan penertiban ini tidak sesuai semata-mata hanya ada laporan dari masyarakat maupun telah memakan korban. Melainkan, penertiban ini memang sudah tugas kita dan sudah sesuai dalam Perda,” tegasnya. Dalam Perda itu, terangnya, ada dua sanksi yang terdapat di dalamnya yakni kurungan dan denda. Bagi siapa yang melanggar Perda itu mendapatkan saksi maksimal 3 bulan kurungan penjara atau denda sebesar Rp 5 juta. Diakuinya, penertiban polisi tidur itu merupakan penert-

iban yang berkesinambungan yang ke depannya akan terus dilakukan penertiban di seluruh wilayah di Lotim. Selain itu, pembongkaran polisi tidur yang di buat oleh masyarakat dalam menjaga keamanan dinilai terlalu berlebihan dan sangat menyalahi aturan yang sudah ada. Sehingga, ketika masyarakat ingin sesuatu untuk keamanan sebaiknya terlebih dahulu dikomunikasikan ke pemerintah daerah. Dalam hal ini, pihaknya mengimbau kepada camat dan lurah/kepala desa agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan larangan pembuatan polisi tidur itu, karena bertentangan dengan Perda yang berlaku. “Setelah dilakukannya penertiban ini, petugas akan tetap melakukan patroli,” klaimnya. (yon)

Selong (Suara NTB) Anggaran yang mengalir ke desa mulai tahun 2015 di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah cukup besar. Sebanyak 239 desa se-Kabupaten Lotim selain mendapatkan alokasi dana desa, juga mendapatkan bagi hasil pajak, dana perimbangan dan transfer dana pusat dengan dana Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar tiap desa. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Jumadil kepada media di Selong, Kamis (12/2) mengingatkan kepada seluruh desa agar mengedepankan aturan dalam penggunaaan anggran. Hal ini, katanya, tertuang jelas dalam Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pengguaan Keuangan Desa. Selain itu, lanjutnya, aturan

itu juga tertuang jelas dalam Perbup yang ditandatangani Bupati H. Moch Ali Bin Dachlan, baik yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang totalnya tembus Rp 107 miliar, transfer dana pusat Rp 43 miliar dan Rp 8,9 miliar dari retribusi pajak. Sampai saat ini, dana desa yang digelontorkan Pemkab Lotim dan dana dari pusat tersebut belum ada yang dicairkan. Sebelum pencairan, masingmasing desa harus punya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Desa (RPJMDes) dan tidak bertentangan dengan RPJMD Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Semuanya tentu harus dibuat dalam bentuk peraturan desa. (rus)

Tim Ekspedisi NKRI akan Lakukan Penelitian di Makam Raden Mas Panji Selong (Suara NTB) – Tim Ekspedisi NKRI rencananya dalam waktu dekat ini melakukan penelitian terhadap penemuan kuburan yang diduga berisi jasad Putra Mahkota Raja Selaparang, yakni Raden Mas Panji Tilar Negara. “Kami akan mencoba untuk mendatangi tempat itu guna melihat informasi yang diterima itu,” terang Tim Ahli Bidang Soial Budaya dari tim Ekspedisi, Bima Bayu Sena, Kamis (12/2). Ditegaskannya, dalam penelitian situs sejarah tentunya harus melihat berbagai macam aspek yang harus dipertimbangkan, danmelakukan pemetaan lokasinya. Menurutnya, dalam melakukan penelitian harus benar-benar berhati-hati, karena memi-

liki implikasi yang sangat besar. Seperti halnya penemuan makam yang diduga putra Mahkota Raja Selaparang itu, ujarnya, tentunya harus ada bangunan-bangunan lain sebagai pendukungnya. Namun, adanya penemuan itu, tentunya tugas dinas yang membidangi masalah itu harus segera menindaklanjutinya agar tidak menimbulkan pertanyaan maupun konflik di tengah-tengah masyarakat. Untuk saat ini, lanjutnya, ia bersama tim akan segera melakukan pemetaan untuk hasil temuan itu agar segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk dijadikan isu nasional yang harus digali, sehingga tidak timbul permasalahan yang baru lagi. (yon)

Klarifikasi dengan Bupati KLU Tertunda

Ombudsman Fokus Tindaklanjuti Laporan Warga Jakarta (Suara NTB) Rencana klarifikasi pernyataan antara warga Trawangan selaku pelapor dengan Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) H. Djohan Sjamsu, SH, dan PT. WAH sebagai terlapor, Kamis (12/2) di Kantor Ombudsman Republik Indonesia (RI) di Jakarta, terpaksa tertunda. Pasalnya, rencana pertemuan pihak–pihak terkait kasus sengketa lahan 13,9 hektar di Gili Trawangan itu, miskoordinasi. Warga yang sudah siap beradu agumen justru tidak berhasil bertatap muka dengan bupati, karena yang bersangkutan siap hadir Senin (16/2), pekan depan. Para pelapor yang hadir di Ombudsman kemarin, antara lain, H. Rukding, Samsudin, serta H. Lukman – dalam hal ini Kepala Dusun Gili Trawangan selaku pendamping warga. Selain itu, hadir pula Sekretaris LSM NPW KLU, Adam Tarpiin. Dari jajaran mantan Pansus Trawangan, turut hadir Wakil Ketua Pansus, Zarkasi, S.Ag., dan anggota Pansus yang ditunjuk sebagai juru bicara, Ardianto, SH. Mereka diterima langsung Ketua Ombudsman untuk Wilayah Nusa Tenggara, Petrus Beda Peduli, dan Stafnya, Siti Uswatun Hasanah, pukul 12.30 WIB. Pada pertemuan itu, Zarkasi menekankan perlunya proses hukum atas kasus sengketa lahan trawangan apabila diperlukan. “Kalau memang harus diproses hukum, karena merugikan negara dan

(Suara NTB/ari)

PERTEMUAN - Ombudsman RI sedang melakukan pertemuan dengan warga, panitia khusus dan LSM terkait kasus sengketa lahan di Gili Trawangan yang dilakukan di Jakarta, Kamis (12/2). masyarakat. Kita akan backup Ombudsman untuk proses hukum lebih lanjut ke tingkat lembaga yang lebih tinggi,” tegas Zarkasi. Sebaliknya Ardianto berpendapat, dalam proses penyelesaian ala Pemda KLU melalui mekanisme “bagibagi” lahan kompensasi, DPRD selaku lembaga resmi pemerintah telah menerbitkan sejumlah rekomendasi. “Produk hukum (rekomendasi) itu dikeluarkan melalui SK DPRD tentang poin-poin yang harus dilakukan. Tetapi oleh eksekutif, keputusan DPRD itu dianggap tidak ada, dan diabaikan. Sebaliknya pemerintah justru melakukan penyelesaian menurut kemauan sendiri,” cetus Ardianto. Adam Tarpiin pun turut menguatkan, pola penyelesaian kasus sengketa lahan Trawangan harus ditempuh melalui mekan-

isme regulasi Pemerintah. Sebab jika tidak, kasus ini akan terus terkatung-katung dan tidak memiliki ujung dan jaminan bagi masyarakat. Di mana dalam proses penyelesaiannya, WAH melalui back up Pemda KLU telah merusak bangunan milik masyarakat. “Akibat pengrusakan itu terjadi pemiskinan di masyarakat Trawangn. Kami selaku LSM meminta Ombudsman turun untuk menginvestigasi ulang,” kata Adam. Sementara Kepala Dusun Trawangan, H. Lukman menyebutkan, prioritas penanganan yang harus dilakukan adalah mengembalikan lahan 13,9 hektar yang ditelantarkan oleh PT. WAH ke masyarakat. Walaupun versi Pemda KLU masalah ini telah selesai beberapa waktu lalu – kecuali terhadap 26 KK, namun WAH hingga detik ini tidak pernah melakukan pembangunan apapun.

“Lahan yang ada bahkan menjadi hutan. Pada musim kemarau, lahan ini pernah terbakar. Sebagai lahan pariwisata, seharusnya lahan ini dikelola,” ungkap Lukman. “Kami ingin lahan yang dikuasai PT. WAH dikembalikan ke masyarakat sehingga bisa kami kelola, itu saja,” tutur H. Rukding menguatkan jawaban kepada Ombudsman. Menyikapi gagalnya pertemuan konfrontasi dengan bupati, Petrus Beda Peduli pada kesempatan tersebut menyampaikan miskomunikasi. Hingga warga hadir Kamis kemarin, pihaknya belum memperoleh kepastian Bupati, H. Djohan Sjamsu hadir di Ombudsman. Oleh karena itu, Ombudsman bersurat kembali ke Pemda KLU. “Mungkin suratnya baru sampai hari ini di KLU. Tetapi kami sudah memperoleh kepastian, hari Senin (pekan depan)

nanti, Pak Bupati pasti hadir, termasuk juga Kepala BPN KLU,” ungkap Petrus. Petrus dengan warga dan Pansus, sekilas mengkaji kembali duduk perkara masalah sengketa. Ia juga berkesempatan menggali kronologi kedudukan lahan oleh warga, hingga WAH masuk dan terjadi kisruh. Demikian pula dengan upaya sebelumnya ketika dirinya hadir di KLU dan meminta dilakukan validasi ulang data penerima kompensasi yang mana tidak disanggupi oleh Pemda KLU. Namun oleh Petrus, prioritas penanganan difokuskan pada tuntutan warga – 26 KK, salah satunya Ismail dengan 2 hektar, Ida (Samsudin) 30 are lebih di 2 lokasi. “Pertemuan di kantor kami juga tidak jadi. Beberapa kali bupati kami undang, selalu diwakilkan ke Kabag Hukum dan tidak terlalu paham persoalan ini. Belakangan bupati bersurat kalau persoalan ini selesai, kecuali untuk Pak Ismail Cs. Pemda juga tidak bisa inventaris ulang data, karena menganggap persoalan selesai,” papar Petrus. Petrus melanjutkan, informasi belakangan yang diperoleh dari Pansus bahwa lahan itu kemudian dijual atau dipindahtangankan ke pihak lain, tidak diduga sebelumnya. Ia mengira, persoalan yang ada hanya menyangkut Ismail dan Ida Cs. Oleh karena itu, untuk tahap awal, konsistensi dan komitmen Ombudsman selaku penerima laporan warga akan menyelesaikan laporan Ismail Cs. sesuai aturan Ombudsman. (ari)

SUARA NTB Jumat, 13 Februari 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Tangani Kasus Menumpuk

Kejari Praya Percepat Penanganan Kasus ADD Praya (Suara NTB) Jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya Lombok Tengah (Loteng) sedang berupaya menuntaskan penyelidikan sejumlah kasus dugaan penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) yang melibatkan beberapa oknum kepala desa (kades) di Loteng. Jika ini sudah tuntas, maka pihak Kejari Praya bisa fokus untuk menangani kasus lain dengan yang lebih besar. (Suara NTB/dok)

H. M. Nursaid

Tidak Dilengkapi Bukti UNSUR pimpinan DPRD Lombok Barat (Lobar) menekankan kepada Pansus Aset untuk bisa menuntaskan pengkajian penghapusan aset selama 30 hari atau sebulan. Dalam jangka waktu ini, pansus harus bisa mengkaji dan memilah mana saja aset yang dihapus dan dilelang. ‘’Kerja pansus ini ditarget, agar Pansus bekerja serius dan terarah. Jika dalam pengkajian pansus tidak menemukan bukti otentik aset seperti keterangan hilang dan surat keterangan lain menyangkut aset maka Pansus bisa menunda penghapusan aset tersebut,’’ tegas Wakil Ketua DPRD Lobar, H. M. Nursaid, Kamis (12/2). Diakuinya, dalam rapat bersama Pansus Aset yang dipimpinnya langsung disepakati Pansus harus bisa menuntaskan pengkajian penghapusan aset. Paling tidak Pansus sudah memiliki data mana yang bisa dihapus dan dipilah mana saja aset yang bisa dilelang. Selain itu, ujarnya, Pansus harus mencari bukti aset itu hilang dan rusak ke SKPD terkait, jika pansus menemukan bukti aset itu lengkap, maka barulah bisa merekomendasikan aset itu dihapus. Sedangkan sebaliknya jika kurang lengkap maka Pansus tidak serta merta menyetujui penghapusannya, pansus bisa saja menunda. Sebab belajar dari Kota Surabaya, penghapusan bisa dilakukan setiap saat. Artinya bisa 10 kali dalam setahun. Sementara itu, Pansus Aset DPRD Lombok Barat meragukan data temuan BPK terkait aset milik Pemda yang direkomendasikan untuk dihapus. Pasalnya, dari sekian banyak aset yang diusulkan dihapus senilai Rp 42 miliar lebih, sebagian besar aset tahun 1975 silam. Untuk itu, Pansus aset turun mengkroschek ke lapangan untuk mencari tahu kebenaran dari data soal aset tersebut. Pansus membagi tim menjadi lima, per dapil diterjunkan satu tim untuk turun ke masingmasing kecamatan. (her)

Kantor Aset Telusuri Dokumen Lahan Perkampungan Warga Telagawaru Giri Menang (Suara NTB) Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat (Lobar), Mahnan, SSTp, menegaskan, pihaknya sedang menelusuri dokumen aset lahan perkampungan yang ditempati warga Dusun Telagawaru Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi. Pihak terkait ingin mencari tahu silsilah aset tersebut, sehingga bisa ditempati masyarakat dan diklaim warga. “Kami masih telusuri dokumen aset di Telagawaru itu, kami belum bisa beberkan lebih jauh,”kata Mahnan, Kamis (12/2). Diakuinya, lahan itu sejak lama ditempati masyarakat sekitar tahun 1965 silam. Untuk itu, pihaknya perlu menelusuri dokumen aset untuk memperjelas persoalan yang sebenarnya, sehingga ada sertifikat yang diterbitkan Pemda. Adanya sertifikat yang terbit ini, ujarnya, merupakan bagian penelusuran untuk dicari tahu kapan sertifikat itu diterbitkan. Sebelumnya diberitakan, Masyarakat di Gubuk Ide, Dusun Telagawaru mempertanyakan kejelasan lahan perkampungan yang ditempati saat ini. Pasalnya, Pemkab Lobar diduga mengklaim lahan seluas sekitar enam hektar tersebut. Padhal lahan itu telah ditempati warga sejak tahun 1965, ketika itu warga direlokasi ke lokasi lahan saat ini setelah perkampungan mereka diterjang banjir. Namun belakangan justru Pemda menerbitkan sertifikat lahan itu atas nama Pemda. (her)

Harga Pupuk di Lobar Mahal Giri Menang (Suara NTB) Para petani di Desa Labuapi Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan harga pupuk yang melambung tinggi. Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 90 ribu per 100 kilogram tidak sesuai fakta di lapangan. Petani harus membeli pupuk dengan harga Rp 250 ribu. “Harga tersebut kan hampir dua kali lipat dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Sesuai HET yang dikeluarkan, pupuk seharusnya dijual dengan harga Rp 90 ribu,” keluh Ismail salah seorang petani di Labuapi. Ia mengaku sangat terbebani dengan harga pupuk tersebut. Sebab harganya di tingkat pengecer pupuk dibanderol dengan harga selangit. Harga itu, dinilainya, terlalu tinggi jika dibandingkan HET. Kendati demikian, dirinya tetap membeli dengan harga tersebut, karena padi di sawahnya membutuhkan pemupukan. Kenaikan harga pupuk ini, ujarnya, sudah lama berlangsung. Hanya saja, dirinya sama sekali tidak mengetahui penyebab kenaikannya. Sebelumnya, kata dia, harga pupuk tidak terlalu mahal. Biasanya, dia membeli pada pengecer Rp 100 ribu. Tapi, beberapa minggu ini, harga pupuk tibatiba naik. Kemudian dirinya menanyakan ke pengecer, namun pihak pengecer mengakui, jika harga pupuk memang mengalam kenaikan. Untuk itu, dia berharap dinas terkait segera mengontrol dan memantau harga pupuk di Labuapi. Ia khawatir, jika harga pupuk bersubsidi ini terus melambung petani semakin kesulitan. Sebelumnya melalui Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman saat berkunjung ke Lobar beberapa waktu lalu menjamin kebutuhan pupuk bagi petani, khususnya di Lobar. Begitu pula dengan harga pupuk. Untuk harga pupuk 100 kilogram, pengecer diwajibkan untuk menjual dengan harga Rp 90 ribu. (her)

Demikian diungkapkan Kasi Pidsus Kejari Praya, A.A. Raka Putra Dharmana, S.H., kepada wartawan, Kamis (12/2). Ia menjelaskan, saat ini ada tiga kasus ADD yang sudah masuk tahap penyelidikan. Masing-masing ADD

Desa Lekor Janapria, Desa Mujur Praya Timur serta Desa Tumpak Pujut. Dari ketiga kasus desa tersebut, rata-rata saksi yang sudah dimintai keterangan cukup banyak. Bahkan ada yang sudah sampai 20 saksi lebih. Artinya,

tinggal beberapa saksi lagi kasus-kasus desa tersebut sudah bisa dituntaskan proses penyelidikan. “Misalnya untuk kasus Desa Lekor dan Mujur, target kita pekan depan proses penyelidikan sudah bisa diselesaikan,” sebutnya.

Menurut Raka, kasus-kasus desa tersebut memang cukup menyita perhatian pihaknya dan, hampir sebagian besar tenaga yang tersedia dicurahkan untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut. “Kita ingin menyelesaikan penyelidikan kasus-kasus tersebut secepatnya,” tandasnya. Selesainya kasus-kasus desa tersebut, pihaknya kemudian bisa fokus untuk menangani kasus-kasus dugaan korupsi yang lebih besar lagi. Mengingat bukan hanya ka-

sus ADD saja yang ditangani. Beberapa kasus besar juga saat ini tengah dibidik dan ada juga yang sudaha dalam proses penyelidikan pihak Kejari Praya. Sebut saja, kasus dugaan penyimpangan pada proyek rehab saluran irigasi BWS Nusa Tenggara I tahun 2014. Termasuk kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Potong Hewan Barabali tahun 2014 milik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Keswan) Provinsi NTB. (kir)

(Suara NTB/kir)

AMANKAN - Seorang anggota Polres Loteng menunjukkan pupuk yang diduga palsu dan diamankan di Markas Polres Loteng, Kamis (12/2).

Polres Loteng Sita Pupuk Diduga Palsu Praya (Suara NTB) Ratusan kilogram pupuk yang diduga sebagai pupuk palsu diamankan Polres Lombok Tengah (Loteng), Rabu (11/ 2) lalu. Pupuk-pupuk tersebut diamankan bersama salah seorang pengecer pupuk berinisial Di (38) warga Desa Mekar Damai Praya, selaku pemilik. Polisi pun kini tengah mendalami kasus tersebut. Wakapolres Loteng, Kompol. Ferdyan Indra Fahmi, SIK., kepada wartawan yang dikonfirmasi mengaku kalau pupuk-pupuk tersebut diamankan oleh tim gabungan,

dari kepolisian, TNI serta dari instansi pemerintah terkait. “Pupuk bersama pemiliknya saat ini sudah diamankan,” terangnya, Kamis (12/2). Ia menjelaskan, informasi terkait keberadaan pupuk yang diduga palsu tersebut didapat dari masyarakat. Berdasar informasi tersebut, tim gabungan kemudian bergerak menuju lokasi penjualan pupuk tersebut. Benar saja, begitu sampai tim gabungan menemukan sejumlah karung berisi pupuk berjenis ZA, serta SP 36. “Ada sekitar 9 karung pupuk yang diaman-

kan. Dimana satu karung kira-kira berisi sekitar 50 kg. Sehingga kalau ditotal, jumlah pupuk yang diamankan mencapai sekitar 400 kg lebih,’’ ujarnya. Meski demikian, dari semua pupuk yang diamankan, hanya beberapa karung saja yang diduga pupuk palsu, karena ditemukan ada beberapa perbedaan antara dengan pupuk yang lain. Setelah itu, barang bukti bersama pemilik langsung digelandang ke Mapolres Loteng oleh tim gabungan untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

“Karena ada dugaan pelanggaran hukumnya, maka kasusnya sudah ditangani pihak kepolisian,” timpal Ferdyan. Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Loteng, Ir. H. Ibrahim, tidak menampik adanya pupuk yang diduga palsu masuk ke Loteng. Dugaan awal pupuk yang diduga palsu tersebut masuk melalui wilayah Lombok Timur (Lotim) kemudian menyebar ke beberapa wilayah. Ia menjelaskan, ada beberapa ciri mendasar yang membedakan pupuk yang asli dengan

pupuk yang diduga palsu tersebut. Salah satunya, pupuk jenis SP 36. Di mana kalau pada pupuk yang asli, pada label tertera SP 36. Sementara pada pupuk yang diduga palsu, tertera SP 3.6. Sehingga sulit dibedakan jika kemudian tidak teliti. Untuk itu, pihaknya sangat berharap masyarakat lebih waspada terhadap peredaran pupuk-pupuk yang diduga palsu tersebut. Jangan sampai jadi korban penipuan. Karena yang rugi tentu masyarakat. Lantaran secara kualitas pupuk yang diduga palsu tersebut, belum terjamin kualitasnya. (kir)

Belum Tercapai, Dinas PPKD Berdalih Ada Miskoordinasi Target Penurunan Angka Kemiskinan Loteng Dugaan Penggelapan Pajak

Giri Menang (Suara NTB) Sekretaris Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah (PPKD) Fauzan Husniadi membantah adanya tudingan penggelapan pajak yang dilakukan oknum petugas pajak. Pasalnya para petugas melakukan pemungutan pajak secara resmi atas dasar surat setoran pajak daerah (SSPD) dan Kartu NPWPD yang dipegang pemilik vila. Ia memastikan pajak yang ditarik dari vila-vila tersebut masuk ke Kas Daerah. “Tidak benar ada petugas PPKD menggelapkan pajak. Petugas kami memungut atas dasar SSPD. Pemilik vila yang dipungut juga memiliki bukti NPWPD,” kilahnya, Kamis (12/2).

Fauzan berdalih terkait vila yang ditarik pajaknya tergantung data tembusan dari BPMP2T. Diakuinya, terkait jumlah izin vila banyak tidak ditembuskan ke Dinas PPKD, sehingga dinas terkait kesulitan mendata mana saja vila komersial dan pribadi. Atas dasar izin itu pula dinas terkait bisa menarik pajak ke vila tersebut Ia mengaku, terjadi miskomunikasi terkait jumlah data vila yang disampaikan beberapa waktu lalu. Kemungkinan katanya, terkait data vila ini sudah terjadi perubahan, karena di-update petugas PPKD. Menurutnya, jumlah vila yang ditarik pajak bertambah setelah ada pengalihan dari vila pribadi menjadi vila

(Suara NTB/ist)

SIDAK - Pansus Perizinan DPRD Lobar saat sidak ke salah satu vila di Kerandangan, Rabu lalu. Dari hasil tim ditemukan adanya indikasi penggelapan pajak yang dilakukan oknum petugas.

komersial, namun itu belum dimasukkan dalam data yang disampaikan kepada media. Dalam beberapa minggu terakhir, pihaknya turun melakukan pendataan ulang terhadap vila tersebut, sehingga kemungkinan terjadi perubahan data vila. Ia menegaskan, pemungutan pajak dari vila sesuai aturan perpajakan. Pihaknya tidak akan bisa pungut pajak jika vila terkait tidak memiliki izin lengkap, seperti izin untuk komersial. Tentunya, suatu vila diketahui memiliki izin setelah pemilik atau BPMP2T memberitahukan ke Dinas PPKD. Sebab, setelah ada pemberitahuan izin itu maka pihaknya mengeluarkan kartu DPWPD sebagai dasar memungut pajak. Mengenai ada vila komersial yang tidak terdata, Fauzan berkilah terjadi misdata antara dinas dengan BPMP2T. Dalam hal ini katanya, BPMP2T tidak memberikan tembusan izin ke pihaknya, sehingga vila mana saja vila yang dipungut justru tidak jelas.”Seharusnya izin itu diberitahukan ke kami,” katanya. Sebelumnya, hasil turun lapangan Pansus Perizinan DPRD Lobar menemukan sejumlah vila yang dipungut pajak oleh oknum petugas Dinas PPKD. Pajak ini dipungut dari vila yang tidak terdaftar sebagai vila komersial pada Dinas PPKD yang seharusnya tidak diperbolehkan ditarik pajaknya. Nilai pajak yang ditarik bervariasi antara Rp 200-300 per bulan. Atas temuan ini, Pansus menduga ada indikasi dugaan penggelapan pajak oleh oknum di PPKD. (her)

Praya (Suara NTB) Pada awal masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili, FT – Drs. H.L. Normal Suzana, penurunan angka kemiskinan ditargetkan bisa mencapai 2 persen per tahun. Sayangnya, target tersebut hingga saat ini belum bisa dicapai, sehingga angka kemiskinan di Loteng tercatat masih cukup tinggi, jika dibandingkan dengan rata-rata angka kemiskinan di NTB. Hal itu diakui Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, saat membuka kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan di Kecamatan Batukliang, Kamis (12/2). Saat ini, ujarnya, persentase angka kemiskinan di Loteng masih sekitar 16,9 persen dengan ratarata penurunan angka kemiskinan per tahunnya sekitar 1 persen. Artinya, itu masih di bawah target penurunan kemiskinan sebesar 2 persen per tahun. Hal itu, tidak lepas dari berbagai persoalan yang dihadapi di tengah masyarakat. Salahnya satu, kasus gagal panen yang terjadi pada musim tanam sebelumnya serta persoalan lainnya. Untuk itu, pemerintah daerah sangat berharap adanya peran serta aktif seluruh elemen masyarakat dalam upaya membantu percepatan penurunan kemiskinan, sehingga target yang sudah ditetapkan bisa dicapai atau bahkan dilampaui. “Ke depan kita tetap berharap target penurunan kemiskinan yang sudah disepakati bisa dicapai bahkan dilampaui,” ujarnya.

Salah satu jalan yang bisa dilakukan oleh masyarakat ialah dengan berperan aktif dalam proses musrenbang di masingmasing wilayahnya. Masyarakat dalam hal ini diharapkan bisa ikut memberikan gagasan serta ide, tentang pola pembangunan serta program yang tepat. Supaya angka kemiskinan bisa ditekan semaksimal mungkin sesuai target yang ada. Diakuinya, selama ini, banyak keluhan, jika musrenbang terkesan hanya formalitas. Banyak usulan-usulan yang ada, justru tidak terakomodir menjadi program pemerintah. Menurutnya, kegiatan musrenbang tetap menjadi kegiatan yang startegis dan sangat menentukan keberhasilan pembangunan, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, sehingga musrenbang tetap harus dilaksanakan, karena sudah menjadi amanah undang-undang. Ditegaskannya, bisa atau tidaknya program yang diusulkan melalui musrenbang adalah urusan nanti. Terpenting sudah ada usaha untuk mengusulkan program yang baik dari bawah. “Dalam hal program pembangunan yang dilaksanakan, tetap menggunakan skala prioritas. Jika memang usulan dalam musrenbang itu dinilai prioritas, pasti akan diakomodir oleh pemerintah. Jadi tidak semua usulan dalam musrenbang tidak terakomodir dalam program pemerintah daerah,” pungkas mantan Camat Pujut ini. (kir)

SUARA NTB Jumat, 13 Februari 2015

Pasar di Wilayah Barat Sumbawa Dibenahi Sumbawa Besar (Suara NTB) Pejabat baru, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Sumbawa, Drs. Zainal Abidin, langsung turun ke lapangan, melihat persoalan sejumlah pasar di wilayah barat Sumbawa. Sekaligus berupaya menertibkan para pedagang yang ada di pasar. Ketika ditemui Suara NTB, Kamis (12/2), Kadis(Suara NTB/arn) koperindag menyatakan Zainal Abidin secara umum kondisi pasar di wilayah barat cukup baik. Namun masih ada beberapa persoalan yang mesti dibenahi. Seperti di Pasar Alas, pada musim penghujan seperti ini, ditemukan adanya kebocoran kecil di bagian talang atap. Untuk pedagang di dalam pasar tertib dan terisi sesuai peruntukan. Hanya saja masih ada pedagang terutama bakulan yang berjualan di luar pasar, karena kapasitas dan daya tampung pasar yang terbatas. “Pedagang bakulan yang banyak di luar, karena kapasitas di dalam pasar memang terbatas,” terangnya. Kondisi berbeda ditemui di pasar Pernang. Banyak los yang yang tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pedagang. Malah membuat tempat sendiri di depan pasar, karena menganggap barang dagagannya lebih berpeluang laku dengan berjualan di depan. Sehingga yang tampak terisi hanya kios permanen depan pasar. “Ini yang coba akan kita tertibkan,”cetus Zainal. Lain lagi persoalan di pasar Utan. Pedagang banyak yang mengeluh, akibat adanya oknum warga yang mengklaim sebagian lahan di dalam pasar sebagai miliknya. Dengan membuat pagar kawat yang menghambat bahkan menutup akses pedagang keluar - masuk. Barang dagangan pedagang pun sulit laku, karena akses yang terganggu. Diketahui PTUN sebenarnya telah memenangkan Pemkab Sumbawa atas gugatan klaim tanah oleh oknum warga di dalam pasar. Namun karena masih dalam proses banding oleh warga yang mengklaim sebagai pemilik, mereka masih tidak mau membuka patok pagar. “PTUN sudah memenangkan Pemkab sesuai sertifikat yang ada. Namun warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan masih mengajukan banding, sehingga pagar yang ada belum mau dibuka. Kita harapkan segera ada hasil banding agar ada kejelasan,” pungkasnya. (arn)

Disesalkan Rencana Langkah Hukum Dinas PU Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Anggota Komisi III DPRD Sumbawa, Agus Salim menyesalkan langkah hukum yang rencananya akan ditempuh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, atas tudingan salah satu anggota Komisi III soal adanya program “lenyap” di dinas terkait. “Kita sangat menyesalkan Kepala Dinas PU yang (Suara NTB/arn) akan membawa hal ini ke Agus Salim persoalan hukum. Dia (Kadis PU) lupa, dalam memberikan pernyataan, anggota Dewan memiliki hak imunitas yang diatur dalam aturan Pasal 388 UU No. 17 tahun 2014 yang kemudian dituangkan dalam tata tertib. Jadi, tidak sepatutnya karena program yang ada juga sudah disepakati bersama kedua lembaga dalam pembahasan APBD lalu,” tandas Agus, Kamis (12/2). Menurut Agus, program usulan dari anggota Dewan telah disepakati bersama dan mestinya dijalankan. Kalaupun tidak bisa, mestinya dikoordinasikan kembali dengan DPRD Sumbawa sebagai mitra sejajar esekutif. Bukan dengan mengambil langkah hukum. Agus pun mencontohkan beberapa usulan programnya yang telah disepakati namun kemudian tidak ada. Seperti perbaikan kuburan di Brang Bara, kebocoran saluran di Kampung Cemes dan lainnya. “Ini kan usulan yang disepakati pada pembahasan tanpa menambah anggaran. Ada pergeseran dana yang semula tidak menjadi prioritas namun kemudian menjadi prioritas. Sudah kita usulkan dan disepakati. Namun tiba-tiba tida ada. Kalaupun tidak ada, mohonlah dikonfirmasi ke kami, Dewan sebagai mitra,” tukas politisi Golkar Sumbawa ini. Dalam pemberiataan media sebelumnya, Kadis PU, H. Saad Abdullah telah membantah adanya program yang telah disepakati tahun anggaran 2015 yang dituding hilang oleh oknum anggota Komisi III. Hanya saja, memang ada sejumlah program yang sebagian masuk daftar tunggu karena keterbatasan anggaran dan sebagian stelah diverifikasi Bappeda diarahkan menjadi wewenang desa yang pengerjaannya melalui ADD. Maka itu, pihaknya keberatan apabila Dinas yang dipimpinnya dituding melakukan pembohongan kepada masyarakat karena menghilangkan sejumlah program. Serta akan mengambil langkah hukum terhadap oknum-oknum yang melakukan tudingan tanpa dasar. (arn)

Sumbawa Berharap Kuota Pupuk Ditambah Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan mengkhawatirkan terjadinya kekurangan pupuk di daerah ini. Sehingga penambahan kuota pupuk diperlukan dan berharap kepada Provinsi untuk membantu. Untuk menjamin kelangsungan produksi petani. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbawa, Ir. Talifuddin, M.Si saat bertemu dengan Dinas Pertanian Provinsi NTB, Kamis (12/ 2). Untuk diketahui jatah pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Sumbawa pada tahun 2014 lalu sebanyak 22.000 ton dari pemerintah pusat. Sementara kebutuhan masyarakat bisa mencapai 24.000 ton lebih. Makanya dikahawatirkan masalah kekurangan pupuk akan terjadi kembali di Sumbawa. “Makanya kami meminta untuk membantu penambahan kuota pupuk di Sumbawa,” pintanya. Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB, Ir. H. Mokhlis, M. Si juga mengaku masalah kekuarangan pupuk ini juga dikeluhkan daerah-daerah lainnya. Dalam hal ini, pihaknya meminta kepada Pemkab Sumbawa bersurat ke Pemprov NTB. Terkait berapa total kebutuhan, berapa yang tersedia dan berapa kekurangannya. Apalagi pupuk memang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan hasil produksi pertanian. Mokhlis juga berharap hasil produksi pertanian di Sumbawa dapat meningkat. Apalagi dengan lahan yang cukup luas di Sumbawa dan mendapatkan porsi APBN Perubahan yang cukup banyak. Berdasarkan hasil komunikasi yang intens dengan Pusat, NTB akan mendapatkan porsi APBN Perubahan yang jauh lebih tinggi dari APBN 2015 ini. APBN 2015 untuk NTB sekitar Rp 126 miliar. Nilai itu meningkat menjadi sekitar Rp 500 miliar di APBN-P mendatang. Hal ini berupa bansos bagi kebutuhan masyarakat. Diantaranya untuk perbaikan jaringan irigasi, optimalisasi lahan, traktor, mesin air, dan lainnya. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Program Kurikulum Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

OSN SD Tingkat Kecamatan Digelar Serentak

Sudarli

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat kecamatan digelar secara serentak se-Kabupaten Sumbawa, Kamis (12/2) di masing-masing kecamatan. Nantinya akan terseleksi 144 siswa terbaik, perwakilan dari 24 kecamatan untuk mengikuti pra test kompetensi sebelum OSN tingkat Kabupaten. Sedangkan OSN tingkat SMP tingkat Kabupaten digelar pada 7 Maret mendatang. Sebagaimana disampaikan Kasi Kurikulum Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa, Sudarli, S.Pt, M.Si, soal LJK hingga kunci jawaban OSN tingkat kecamatan di-

siapkan oleh tim Kabupaten. Hasil seleksi tingkat kecamatan paling lambat diterima Diknas pada 18 Februari. Berbeda dengan tahun sebelumnya, soal dibuat oleh kecamatan masingmasing. “Tahun ini ada keseragaman soal, jumlah soal, jenis soalnya, kemudian kualitas soal. Kita akan ambil sesuai kuota per kecamatan. Seperti kecamatan Sumbawa yang digelar di SDN 4 Sumbawa dan akan diambil empat siswa terbaik masingmasing untuk IPA dan Matematika,” terangnya. Dari seleksi tingkat kecamatan akan tersaring total 144 siswa terdiri dari 72 siswa mata pelajaran IPA dan 72 siswa terbaik di mata pelajaran Matematika. Makanya jumlah siswa yang terlibat makin banyak. Pada 21 Feb-

ruari 144 siswa ini akan mengikuti pra tes kompetensi. Kemudian tersaing nantinya 30 siswa untuk IPA dan 30 siswa untuk Matematika. Sebelum nantinya mengikuti seleksi tingkat Kabupaten yang akan menghasilkan tiga besar untuk masing-masing mata pelajaran. “Dari 30 besar itulah dihasilkan tiga besar masing-masing untuk IPA dan Matematika,” sebut Sudarli. Siswa yang masuk tiga besar ini akan digodok pada bulan Maret mendatang dalam rangka persiapan OSN tingkat Provinsi pada 21 April mendatang. Kalau lolos, mereka akan mengikuti OSN tingkat nasional di Yogyakarta pada 3 Mei 2015. “Inilah proses dan tahapan yang akan kita laksanakan,” tukas

birokrat muda Sumbawa ini. Sedangkan untuk pelaksanaan OSN tingkat Kabupaten akan digelar pada 7 Maret mendatang. Setelah sebelumnya akan digelar terlebih dahulu seleksi tingkat sub rayon pada 26 Februari. Di Kabupaten Sumbawa ada 18 rayon dan setiap rayon nantinya akan menghasilkan tiga siswa terbaik perwakilan sub rayon, masingmasing untuk mata pelajaran IPA, Matematika dan IPS. Seleksi tingkat Kabupaten akan dilakukan oleh tim dari Provinsi. Nantinya akan diambil 10 besar untuk setiap mata pelajaran berdasarkan hasil peringkat (rangking) nilai dalam seleksi Kabupaten. ”Hasil seleksi tingkat Kabupaten akan diperiksa tim dari Provinsi,” demikian Sudarli. (arn/*)

Puluhan Rumah Terendam Air di Seteluk Taliwang (Suara NTB) Puluhan rumah warga desa Meraran kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terendam air setinggi sekitar 30 cm. Hujan yang turun terus-menerus beberapa hari terakhir mengakibatkan pemukiman terendam air. Informasi yang diperoleh media ini, Kamis (12/2), air mulai merendam rumah warga sejak pukul 18.00 Wita hingga malam hari. Sedikitnya puluhan rumah di tiga Rukun Tetangga (RT) di desa yang berbatasan langsung dengan kecamatan Taliwang itu, penghuninya harus melakukan bersih-bersih rumah karena kemasukan air. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KSB, Drs. Thalib Abdullah yang dikonfir-

masi membenarkan banjir yang terjadi di desa Meraran itu. Ia mengatakan, sekitar Rabu sore hari lalu pihaknya mendapat laporan jika puluhan rumah di desa itu terendam air. “Air menggenangi sampai di bawah lutut orang dewasa,” terangnya. Dijelaskannya, adapun penyebab air merendam puluhan rumah warga dikarenakan sebelumnya terjadi hujan lebat. Selanjutnya air yang berasal dari atas gunung yang berada dekat dari desa turun ke pemukiman

warga dan tertampung hingga merendam pemukiman warga sebelum akhirnya surut. “Jadi airnya bukan karena luapan sungai tapi dari rembesan air dari gunung. Makanya cepat surutnya,” timpalnya. Tak hanya rumah warga yang terendam, air hujan yang tidak dapat terserap maksimal oleh hutan-hutan sekitar pegunungan dekat desa itu menggangu laju arus lalu lintas. Pasalnya air juga merendam sepanjang puluhan meter badan jalan yang berada tepat

di depan desa. Akibatnya kendaraan yang datang dari Poto Tano menuju Taliwang dan sebaliknya sempat terhenti perjalanannya. “Air yang merendam membuat jalan terputus. Banyak kendaraan yang tidak berani lewat hingga air surut,” papar Thalib. Meski tak banyak menimbulkan kerugian karena air hanya merendam pemukiman warga sementara saja, pihak BPBD tetap menerjunkan personelnya. Bahkan kata Thalib hingga kini pihaknya masih terus bersiaga di desa Meraran dan melakukan pemantauan di sejumlah wilayah yang rawan terjadi bencana saat hujan seperti sekarang ini. “Beberapa hari ini instensitas hujan berangsur

mulai tinggi. Makanya kita siagakan pemantauan di seluruh wilayah rawan,” cetusnya. Berdasarkan data BMKG, Thalib menyebutkan, tren cuaca hingga bulan Maret mendatang akan semakin ekstrim. Karena itu ia berharap kepada masyarakat agar tetap siaga mengantisipasi setiap kemungkinan terjadinya bencana akibat cuaca yang tidak bersahabat ini. “Kami tentu akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tapi kita berharap juga, agar masyarakat tetap siaga. Terutama segera laporkan kondisi lingkungan mereka jika ada kecurigaan akan terjadi bencana,” pungkasnya. (bug)

DPRD KSB Siapkan Raperda Inisiatif

(Ant/Bali Post)

UDANG – Hasil udang dari beberapa tambak udang milik investor di Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dikenal cukup bersih dan memiliki kualitas ekspor. Budidaya udang jenis vaname ini menjadikan NTB sebagai salah satu pengekspor udang di Indonesia.

Rekrutmen Naker di Tambak Udang Poto Tano Diminta Transparan Taliwang (Suara NTB) Proses rekrutmen tenaga kerja (naker) di perusahaan tambak udang PT Bumi Harapan Jaya (BHJ) disinyalir ada permainan. Investor tersebut diminta lebih transparan dalam merekrut naker. Adanya dugaan permainan dalam rekrutmen naker ini mencuat dalam pertemuan Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan manajemen PT BHJ, Kamis (12/2). Anggota Komisi II DPRD KSB dari PDI Perjuangan, Hasanuddin menyatakan, dari sejumlah informasi yang diterimanya, proses rekrutmen naker di perusahaan tambak udang tersebut dipermainkan oleh sejumlah oknum di internal perusahaan. “Bahkan saya mendapat kesaksian laporan dari warga kalau ada oknum yang meminta sejumlah uang bagi calon tenaga kerja yang ingin bekerja di perusahaan itu,” tandasnya. Bagi Hasanuddin dugaan itu patut dicurigai. Pasalnya selama ini rekrutmen tenaga kerja oleh perusahaan tidak dilakukan secara transparan. Bahkan kecendrungan tenaga kerja yang diterima bukan berasal dari warga kecamatan Poto Tano dan sekitarnya. “Saya melihat tidak banyak tenaga lokal yang dipekerjakan di sana. Bahkan beberapa konstituen saya yang saya ajukan lamaran kerjanya, sampai hari ini belum juga direkrut,” sesalnya. “Ada apa ini. Kok pekerja lokal tidak diutamakan? Padahal kalau mau pemberdayaan masyarakat, salah satunya melalui rekrutmen tenaga kerja,” cetusnya. Mendengar pernyataan tersebut, Humas PT BHJ, Iman Susila tegas membantahnya. Ia menyatakan, tidak

(Suara NTB/bug)

BAHAS CSR - Pertemuan Komisi II DPRD KSB dengan PT BHJ membahas rencana kegiatan CSR perusahaan yang mengelola tambak udang Poto Tano itu, Kamis (12/2). ada permainan dalam proses rekrutmen tenaga kerja di PT BHJ. “Tidak ada sama sekali. Tidak ada yang namanya main uang. Itu nol (bohong),” bantahnya di hadapan sejumlah anggota Komisi II dan Kepala Desa (Kades) wilayah sekitar tambak udang Poto Tano dalam pertemuan tersebut. Tak hanya membantah soal ada permainan, Iman juga menyatakan, jika selama ini jumlah Naker yang dipekerjakan perusahaannya kebanyakan tenaga lokal. “Dari 121 pekerja yang ada saat ini, hampir 95 persennya lokal,” klaimnya. Demikian pula untuk keterwakilan wilayah. Ia mengatakan, rekrutmen naker lokal didasarkan masing-masing wilayah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Karenanya hampir seluruh Naker lokal berasal dari desa setempat di kecamatan Poto Tano. “Pekerja lokal yang kami pekerjakan ada dari hampir semua desa di Poto Tano, bahkan sebagian dari kecamatan Seteluk juga ada,” tandasnya. Dalam pertemuan tersebut, Komisi II meminta keterangan

PT BHJ seputar komitmen Coorporate Social Responsibility (CSR) perusahaan kepada masyarakat KSB khususnya sementara ini yang ada di kecamatan Poto Tano. Wakil Manager Site PTBHJ Zaldy Yanan menyebutkan, pihaknya secara bertahap saat ini mulai menjalankan kegiatan CSR-nya. Pada tahun ini PT BHJ sementara fokus untuk desa Tambak Sari. “Tahun ini kita sudah adakan truk tangki air untuk warga. Ke depan tentu akan kita lebih perluas lagi kegiatan dan daya jangkaunya. Bukan hanya Tambak Sari tapi juga desa lainnya sampai nanti seluruh wilayah KSB bisa merasakan kehadiran kami di sini,” janjinya. Tak hanya itu, Aheruddin juga meminta agar PT BHJ peka dalam melihat persoalan di masyarakat. Sebab sekecil apapun persoalan di masyarakat akan tetap berdampak kepada perusahaan. “Tadi PT BHJ minta agar masyarakat turut menjaga aset perusahaan. Nah sebaliknya perusahaan juga bisa melihat kebutuhan masyarakat agar bisa dibantu,” tandasnya. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Setelah diberi waktu selama sebulan akhirnya seluruh Komisi di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyerahkan materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif yang bakal diajukan dalam program pembahasan legislasi sepanjang tahun 2014 ini. “Kita sudah terima semua materi Raperda dari masing-masing Komisi,” terang ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD KSB, Andi Laweng, MH kepada wartawan, Kamis (12/2). Selanjutnya Baleg menindaklanjutinya dengan memulai pembahasan penyusunan jadwal Program Legislasi Daerah (Prolegda) bersama Pemda KSB. “Kemarin (Rabu, red) kita sudah bertemu dengan pemerintah untuk penyusunan jadwal pembahasan Raperda, sekaligus sinkronisasi awal materi Raperda yang bakal kita ajukan dengan Raperda yang akan diajukan pemerintah,” paparnya. Jumlah Raperda yang diajukan oleh masing-masing Komisi mengalami perubahan. Jika sebelumnya Baleg hanya menjatah tiap Komisi mengajukan masing-masing satu Raperda, tetapi kini Komisi dijatah dua Raperda. Laweng mengaku, sebelumnya sempat disepakati di tahun pertama ini Komisi dijatah satu Raperda, namun dengan sejumlah pertimbangan Baleg memutuskan untuk menambah menjadi dua Raperda. “Ini juga kita lakukan dalam rangka menggenjot produktivitas lembaga terutama pada fungsi legislasi. Dan kita melihat juga, banyak hal yang harus segera dibuat regulasinya,” pungkas politisi dari PKPI ini Adapun Raperda Insiatif yang diajukan masing-masing Komisi diantaranya, dari Komisi I Raperda Pengelolaan Pendidikan dan Raperda Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), dari Komisi II Raperda Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Raperda Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, sementara dari Komisi III ada Raperda Pengelolaan Scrub (limbah padat) dan Limbah

berbahaya (B3) dan Raperda Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Terpisah, Ketua Komisi I DPR KSB, Drs. M. Thamzil menjelaskan, kedua Raperda Inisiatif yang diajukan pihaknya itu pada tahun ini memang sudah diprioritaskan. Mengingat untuk bidang pendidikan dan kesehatan, sejauh ini daerah belum membentuk regulasinya yang lebih baku. “Kalau pendidikan itu erat kaitannya kita dengan kebijakan pendidikan gratis. Nah kalau Raperda Jamkesda sangat jelas kita perlu, karena itu turunan dari aturan kebijakan pusat yakni Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas),” terangnya seraya berhadap kedua Raperda itu bisa dituntaskan pembahasannya pada tahun ini. “Kedua regulasi itu kami anggap penting. Makanya harapan kami, masuk dalam agenda Prolegda dan tuntas tahun ini juga,” sambungnya. Demikian pula harapan ketua Komisi II, Aheruddin, ME dan ketua Komisi III, Dinata Putrawan, ST. Keduanya menyatakan, Raperda yang diajukannya saat ini dibutuhkan di masyarakat. Seperti misalnya Raperda BUMDes dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang diajukan Komisi II, menurut Aheruddin, aturan itu dalam rangka menyambut pemberlakukan Undang Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Di UU Desa terbaru, desa harus bisa secara maksimal menjalankan BUMDes-nya. Makanya kita buat regulasinya sekarang sebelum terlambat,” timpalnya. Sementara Dinata menyebutkan, untuk Raperda Pengelolaan Scrub dan Limbah Berbahaya dan Raperda pelayan perizinan terpadu satu pintu untuk optimalisasi kinerja pemerintah dalam bidang investasi. “Dengan Perda itu nantinya, terutama soal perizinan. Kita ingin daerah ini punya standar pelaksanaan pelayanan perizinan yang pasti karena perizinan menjadi pintu utama untuk menjamin investasi,” imbuh politisi dari PAN ini. (bug)

(Suara NTB/ula)

BERSAMA - Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Torry Djohar BT foto bersama Bupati dan kelompok tani di kebun jagung Desa Kampasi Maci Kecamatan Manggelewa, Dompu, Kamis (12/2).

Warga Dompu Kembali Keluhkan Pupuk Langka Dompu (Suara NTB) Petani jagung di Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa mengeluhkan kelangkaan pupuk. Kalaupun ada, pupuk terjual hingga Rp 170.000/zak dari harga eceran tertinggi (HET) sekitar Rp 90.000. Muhasin, ketua kelompok tani Periuk Maju Desa Kampasi Meci pada acara silaturrahmi Pangdam IX/Udayana dan peserta rapat pimpinan (Rapim) Kodam IX di Desa Kampasi Meci, Kamis (12/2) mengungkapkan, belakangan ini terjadi kelangkaan pupuk di Manggelewa. Apa karena permainan distributor ke pengecer resmi atau dari pengecer resmi ke pengecer tidak resmi. “Saya selaku ketua kelompok tani sampai hari ini, jagung saya sudah lebih satu bulan belum dipupuk,” terangnya. Saat ke Soriutu Manggelewa, lanjut Muhasin, dirinya menyaksikan dengan mata sendiri ada ojek yang jualan pupuk hingga Rp 170.000/zak. Selain persoalan pupuk, lanjut Muhasin, pihaknya sering dihadapkan dengan pengusaha nakal saat membeli jagung petani. Mereka mengelabui petani dengan harga yang lebih tinggi dan ternyata timbangannya curang. “Dalam sekarung bisa kurang hingga 15 kg. Ini diketahui setelah ditimbang ulang,” katanya. Para pembeli juga selalu memilih menimbang jagung petani pada malam hari dengan berbagai alasan. Namun di hadapan peserta rapim Kodam IX/Udayana, Muhasin mengungkapkan, kesuksesan petani jagung hingga memiliki uang puluhan juta dan bahkan ratusan juta setiap panen. Dengan menyiapkan lahan, memilih bibit unggul dan melakukan pupuk berimbang, setiap hektar lahan bisa menghasilkan 8-13 ton jagung pipilan. Bila diuangkan, rata-rata penghasilan petani Rp 21 juta/hektar atau Rp 17 juta keuntungan bersih setelah dikurangi biaya produksi. Sekarang kita berharap, bagaimana agar di lahan kami ini bisa dua kali tanam. Itu yang kami harapkan. Selama ini, dengan kondsi lahan kami belum memungkinkan. Jangankan air untuk tanaman, air untuk ambil air wudlu saja kami masih kesulitan (saat musim kemarau),” keluh Muhasin. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi kabupaten Dompu, H. Khairul Insan, SE, MM yang dihubungi terkait hal ini, mengaku pendistribusian pupuk bersubsidi untuk jatah di Kabupaten Dompu telah mencapai 25 persen. Sehingga kebutuhan pupuk bagi petani di Dompu sudah cukup. “Itu (kelangkaan) karena kemarin sempat terjadi dua kali penghadangan oleh warga Madaprama (pupuk untuk Kempo dan Manggelewa),” kata Khairul Insan. Sementara Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Torry Djohar BT di hadapan warga Kampasi Meci mengungkapkan, apresiasinya terhadap warga Dompu dan pemerintah Kabupaten Dompu yang telah sukses mewujudkan swasembada jagung. Pengetahuan yang dibagikan kepada peserta rapim akan diimplementasikan di daerah tugas masing-masing. “Ini semua dalam rangka mewujudkan perintah Presiden agar dalam tiga tahun kedepan, Indonesia bisa swasembada pangan. Ketika swasembada pangan tercapai, maka akan lahir ketahanan pangan. Ketika ketahanan pangan terwujud, maka ketahanan nasional dapat diwujudkan,” tegasnya. (ula)

Bima dan Dompu Berpotensi Banjir hingga Maret Bima (Suara NTB) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima menyatakan bencana banjir berpotensi terjadi hingga Maret mendatang. Hal tersebut berdasarkan catatan curah hujan di badan setempat. Melalui Forecaster BMKG Stasiun Bandara Sultan Muhamad Salahudin Bima, Teguh Murbiantoro, kepada Suara NTB, Kamis (12/2), menjelaskan, puncak curah hujan di wilayah Bima dan Dompu akan terjadi pertengahan Februari ini. Sedangkan masa transisi musim hujan terjadi setelah bulan Maret. “Potensi yang bisa terjadi selama itu banjir, sehingga kita himbau kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi banjir karena topografi Bima dan Dompu sangat rawan bencana itu,” ujarnya. Teguh menjelaskan, tekanan rendah yang terjadi sekitar wilayah Pulau Sumbawa merangsang terjadinya hujan dengan intensitas tinggi. Potensi lain yang bisa terjadi yakni petir dan angin kencang. Berdasarkan catatan stasiun setempat, kecepatan angin rata-rata masih berkisar 15 knot atau 30 kilometer per jam. “Kita imbau kepada masyarakat juga untuk mewaspadai potensi longsor dengan adanya curah hujan tinggi, walaupun kadang fluktuatif,” katanya. Dia menambahkan, untuk ketinggian gelombang di wilayah pulau Sumbawa masih normal di bawah dua meter. “Hingga akhir Februari masih ada potensi hujan lebat. Selama musim hujan otomatis awan colomunimbus akan terbentuk,” jelasnya. Kendati curah hujan tinggi dan awan colomunimbus sering terbentuk, diakui Teguh, hingga kemarin belum ada peringatan yang dikeluarkan stasiun BMKG setempat akan cuaca masih bersahabat dengan lalu lintas penerbangan. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Kapolda NTB Beri Batas Waktu Penyerahan Senpi Rakitan hingga 3 Maret Dompu (Suara NTB) Polda NTB memberi batas waktu hingga 3 Maret 2015 kepada warga di Dompu untuk menyerahkan senjata api (senpi) rakitan berpeluru kelereng kepada aparat kepolisian. Polda selanjutnya akan melakukan sweeping ke rumahrumah warga untuk mencari senpi yang masih disimpan warga. Senjata kelereng yang marak diproduksi warga dengan berbagai modus peruntukannya dihimbau untuk diserahkan kepada aparat Kepolisian. Dilihat dari teknis permainannya, senjata kelereng masuk kategori senjata api (senpi) dan diatur dalam undangundang darurat. Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs Sriyono kepada wartawan, Rabu (11/2), mengaku telah mengumpulkan Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Bupati Dompu untuk diajak bicara terkait maraknya senjata api rakitan yang dimodifikasi dan membahayakan. “Memang itu disimpulkan dari ahlinya. Saya datangkan tim Labfor Bali,” katanya. Berdasarkan undang-undang darurat No 12 tahun 1951 dan teknis permainannya, senjata kelereng masuk kategori senjata api. Sehingga sejak awal Februari 2015 lalu, pihaknya telah perintahkan untuk disosialisasikan. “Tidak boleh diproduksi, menyimpan, membawa apalagi menggunakan,” jelasnya. “Peluru kelereng itu masuk jenis senjata api. Dari dulu masuk, cuman kita ndak

Diantaranya aset rumah dinas dan kendaraan dinas lainnya. “Sebagai anak bangsa, saya juga berhak menjadikannya sebagai bargaining di tengah banyaknya aset daerah yang masih dipegang orang lain,” kata Ilham Yahyu. Ia juga mengaku, akan mengembalikan randis tersebut setelah keluarnya rekomendasi Dewan atas hasil kerja pansus. “Ketika rekomendasi pansus yang meminta untuk menertibkan semua aset, saya akan menjadi orang pertama yang menyerahkan aset. Karena saya yang mendorong terbentuknya pansus penertiban aset ini,” katanya berdalih. Randis warna hijau ini sebelumnya sering digunakan pihak lain dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ada dugaan, randis ini telah dipindahtangankan. Namun belakangan, randis tersebut sudah tidak terlihat lagi. “Mobilnya ada,” aku Ilham yang juga Ketua Institut Transparansi Kebijakan (ITK) NTB ini.

tahu akibatnya sampai mematikan orang,” tambahnya. Sriyono menghimbau pemilik senjata kelereng untuk serahkan kepada polisi dengan baikbaik dan tidak akan diproses. “Tapi setelah 3 Maret nanti, saya akan lakukan sweeping jika masih ada masyarakat yang menyimpan, apalagi memproduksi,” tegasnya. Kunjungan Kapolda NTB dalam rangka rapim TNI di Dompu, Rabu, juga dimanfaatkan untuk meninjau latihan penanggulangan pengunjuk rasa secara anarkis. Latihan yang melibatkan anggota Dalmas Polres Dompu, Brimob Dompu, dan anggota Dalmas Polda NTB ini mensimulasikan tahapan penanganan aksi unjuk rasa. Mulai dari aksi damai hingga aksi yang tidak terkendali. “Sering-sering latihan agar terus dibenahi kekurangannya. Ketika ada aksi, itu langsung bisa disesuaikan,” katanya. Namun Kapolda mengingatkan, dalam setiap aksi unjuk rasa juga harus ada pengamanan tertutup yang berfungsi membaca

situasi pengunjuk rasa dan mengidentifikasi provokator. “Ketika terjadi aksi anarki, provokatornya sudah diketahui dan bisa langsung ditangkap,” terangnya. Ia pun menyampaikan, dirinya pernah menurunkan pengamanan tertut u p 150 orang dan ketika terjadi a k s i anarkis berhasil menangkap 170 orang, 60 oranglangsung dijadikan tersangka. (ula)

Sriyono (Suara NTB/ula)

Mantan Karyawan BRI Cabang Bima Tuntut Ganti Rugi Kota Bima (Suara NTB) Empat karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Cabang Bima merasa dipecat secara sepihak oleh PT BRI setempat. Mereka memprotes serta menuntut ganti rugi atas pemecatan itu. Pasalnya, selama ini keempat karyawan tersebut merasa selalu bekerja dengan baik dan tidak pernah merugikan perusahaan. Justru pihak BRI Cabang Bima yang dinilai tidak berkomitmen karena memindahkan mereka yang masih berstatus Mantri Kontrak Komersil (usaha) menjadi Mantri GBT. Keempat mantan karyawan tersebut masing-masing, M Ikbal Ritauldin, Candra Adiwinata, Ade Norma dan Noerachmat. Keempat karyawan yang bekerja sesuai surat perjanjian bulan Agustus 2012 ini mengaku telah bekerja dengan sebagaimana mestinya. Namun pada Jumat (30/1), keempatnya mendapat pemberitahuan resmi yang disampaikan dan dibacakan oleh Pemimpin Cabang PT. BRI (Persero) Tbk Kanca Raba Bima, Marfis Antonius sehubungan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). DijelaskanIkbal,alasanPT.BRI (Persero) Kanca Bima melakukan PHK karena menilai pihaknya telah gagal mencapai target. Menurut Ikbal, alasan tersebut merupakansebuahupayauntukmemutarbalikkan fakta dan justru menganggap manajemen PT. BRI (Persero) Kanca Raba Bima-lah yang tidakkomitmen.Karenakegagalan pihaknya mencapai target karena kesalahan manajemen yang memindahkan dia dan tiga rekan lainnya dari Mantri Komersil menjadi MantriGBT(golonganberpenghasilan tetap). Kesalahan itu secara sengajadilakukandandibiarkansecaraterusmenerusolehmanajemen

Mantan Anggota DPRD Dompu Enggan Kembalikan Randis Dompu (Suara NTB) Kendaraan dinas (randis) untuk badan legislasi (Baleg) DPRD Dompu yang dipegang Ilham Yahyu, S.Pd mantan anggota DPRD Dompu hingga saat ini belum juga dikembalikan. Ketika dilakukan penarikan, ia enggan menyerahkan randis yang diduga telah dipindahtangankan tersebut. Namun Ilham berdalih, randis tersebut sebagai posisi tawarnya dan akan dikembalikan pasca keluarnya rekomendasi Dewan hasil kerja Pansus. Anggota DPRD Dompu periode 2009-2014, Ilham Yahyu, S.Pd kepada Suara NTB, Kamis (12/2) mengaku, randis Baleg DPRD Dompu yang dipegang dirinya sejak menjadi ketua Baleg berupa mobil jenis kijang kapsul dengan nomor polisi EA 1034 R masih ada. Namun randis tersebut belum mau diserahkan dan akan dijadikan sebagai posisi tawar atas banyaknya aset daerah yang juga belum ditertibkan.

Halaman 7

Kepala Bagian Umum Setda Dompu, M Amin, S.Sos yang dihubungi sebelumnya, mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan beberapa kali surat penarikan dan bahkan telah memerintahkan Pol PP untuk menarik paksa randis Baleg yang dipegang Ilham. Namun hingga saat ini belum berhasil dan bahkan sudah berulang kali diminta langsung, tapi belum juga diserahkan. “Saat kita minta, dia berdalih akan dijadikan bargaining agar dilakukan penertiban aset. Tapi saya bilang, kalau mau tertibkan aset dari orang, bersihkan dulu diri sendiri,” kata M Amin. M. Amin juga mensinyalir, randis tersebut telah dipindahtangankan ke pihak lain. Karena pihaknya tidak pernah menemukan randis tersebut. “Nanti saya lapor dulu pada atasan (untuk dilaporkan ke Polisi atas kasus penggelapan aset daerah),” kata Amin saat ditanya upaya paksa dengan melibatkan Polisi. (ula)

BRI Kanca Raba Bima. “ Padahal kami sudah mengabdi dan bekerja pada PT. BRI selama 2 tahun 4 bulansecaraterusmenerustanpahenti dan tidak pernah melakukan halhal yang merugikan perusahaan,” terangIkbal. Kesalahan tersebut terangnya, ditandai dengan adanya segmentasi pihaknya yang berstatus Mantri Kontrak Setara Job Grade (golongan 3) dengan sasaran dan tugas-tugas sebagai Mantri komersil ini disegmentasi menjadi Mantri Kontrak GBT. Bulan September 2013 saat berakhirnya masa kontrak, pihaknya kemudian membuat evaluasi hasil kerja pencapaian untuk diangkat menjadi Pegawai Tetap. Tugas-tugas ini tetap berlanjut hingga keluarnya surat B. 733/ KC-XI/LYI/04/2013 tertanggal 1 April 2013 tentang penetapan standar target individu Mantri. Hanya saja, masih berdasarkan surat tersebut, dia dan tiga rekannya masih ditetapkan sebagai Mantri GBT. Belakangan, PT. BRI (Persero) Kanca Bima melakukan mutasi sesuai dengan SK NO: 38/ KC-XI/LYI/01/2014 tertanggal 17 Januari 2014. Namun kenyataannya, pihaknya tetap dibiarkan sebagai Mantri Kontrak GBT. “Manajemen BRI Kanca Raba Bima dalam hal ini Pimimpinan Cabang Marfis Antonius dan AMBM (Asisten Manajer Bisnis Mikro) Lalu Fadlan secara sengaja dan secara terus-menerus membiarkan kami sebagai Mantri Kontrak GBT,” tutur Ikbal. Mirisnya lagi, pada 19 Agustus 2014 keempat keryawan ini kembali mendapatkan pemberitahuan perpanjangan kontrak. Hanya saja, situasi yang janggal kembali dialami ketika keempatnya tidak mendapatkan surat perpanjangan kontrak

atau addendum yang harus ditandatangani. “Jangka waktu perpanjangan kontrak kedua terhitung mulai tanggal 10 September 2013 sampai dengan 9 September 2014, sedangkan pemberitahuan melalui surat diatas tanggal 19 Agustus 2014,” tutur Ikbal lagi. PHK tersebut, lanjutnya, tentunya memberi dampak yang sangat buruk dan mempengaruhi pihaknya secara psikologis, ekonomi dan finansial termasuk bagi keluarga. Dengan adanya pemecatan tersebut dia dan keempat rekannya menuntut secara umum PT. BRI (Persero) Tbk Kanca Bima dan secara khusus Pimimpinan Cabang BRI Kanca Raba Bima, Marfis Antonius dan AMBM Lalu fadlan untuk mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah dikeluarkan yang secara sengaja dan dilakukan terus menerus menyimpang dari aturan yang berlaku dan merugikan pihaknya secara moril dan materil. “Kami juga sudah melayangkan bantahan ini melalui surat ke Kanwil PT. BRI (Persero) Tbk Denpasar Bali yang ditembuskan ke BRI pusat dan BRI Kanca Bima, Disosnakertrans Kota Bima dan Komnas HAM,” pungkas Ikbal. Kepala PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kanca Bima, Marfis Antonius yang hendak dikonfirmasi tak berhasil dimintai tanggapan. Saat dihubungi melalui seluler, Marfis tidak mengangkat. Begitu pula saat di-sms, tidak dibalas. Pejabat Humas Faujianti yang coba dikonfirmasi di kantornya juga enggan memberikan komentar dengan alasan baru seminggu menjabat sebagai Humas. “Saya baru seminggu menjabat sebagai Humas,” tuturnya singkat. (use)

Kapolda NTB Gelar ’’NAC’’

Refleksi Dua Kelurahan Bertikai Kota Bima (Suara NTB) Sebagai bentuk refleksi bentrok yang merenggut satu nyawa antara warga Kelurahan Tanjung dan Kelurahan Dara Kecamatan Rasa NaE Barat, Kota Bima, Polda NTB menggelar kegiatan Neuro Association Conditioning (NAC). Kegiatan yang dihelat di lapangan Merdeka ini juga dihadiri oleh Walikota Bima, H. M. Qurais H. Abidin, Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin dan FKPD serta masyarakat dua kelurahan. Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin dalam sambutannya menyampaikan, pasca konflik beberapa waktu lalu saat ini situasi Kota Bima kondusif. Hal ini, katanya, berkat kerja keras Kapolda NTB Brigjen Pol Drs H. Sriyono, M.Si dan Kapolres Bima Kota, AKBP Andi Sahril, SIK. Dijelaskannya, konflik antara dua kelurahan tersebut terjadi dua kali. Saat konflik pertama terjadi, Pemkot Bima bersama jajaran langsung melakukan upaya islah (damai). Di mana, tak sampai satu minggu pihaknya berupaya mempertemukan dua keluarga kelurahan dimaksud. Hanya saja, beberapa waktu kemudian, konflik susulan kembali pecah. “Meski demikian, kita terus berupaya untuk mendamaikan kedua kelurahan dimaksud,” janjinya. Dalam kesempatan itu, Rahman sempat menyinggung masalah tahanan yang saat ini berada di Polda NTB. Rahman meminta Kapolda Polda NTB memberikan solusi terbaik bagi para tahanan dimaksud. Sementara itu, Kapolda NTB Brigjen Pol Drs H. Sriyono, M.Si dalam kesempatan tersebut lang-

sung memberikan tanggapan terhadap keinginan Wakil Walikota Bima. Bahkan, merupakan suatu keharusan untuk menangani konflik antara Kelurahan Tanjung dan Dara. Namun dalam menyikapinya Kepolisian harus melakukan pengamanan dan penangkapan. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi konflik berkelanjutan. Namun yang jelas, peristiwa tersebut telah berlalu. Tugas bersama saat ini adalah mengajak peristiwa tersebut untuk dijadikan sebagai contoh dan merefleksi untuk kehidupan yang akan datang. “Saya mengajak agar ini dijadikan sebagai sebuah contoh dan merefleksi untuk berubah dikehidupan yang akan datang,” ajaknya. Kepada mereka yang melakukan pembakaran Pos Polisi masih diproses dengan baik, sementara terhadap yang masih dicari akan dibebaskan. Penuturan Sriyono ini pun mengundang antusias masyarakat yang langsung bertepuk tangan. Hanya saja, dia meminta bagi masyarakat yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk tidak mengulangi perbuatannya. Agar tercipta perdamaian yang abadi, dia menyatakan siap menggelar islah dengan cara yang baik dan benar. Dalam kesempatan itu, Sriyono juga sempat memuji masyarakat dan alam Bima. Menurutnya, masyarakat Bima terkenal dengan keramahannya. Begitu juga potensi Sumber Daya Alam (SDA) cukup baik. Hanya saja, poeristiwa kemarin merupakan buah dari emosional. “Dan itu tidak bisa dipungkiri. Karena emosianal dekat dengan kesesatan dan itu wujud dari setan,” sebut Sriyono. (use)

Proses Suksesi di Bima Dinilai Kurang Elegan Bima (Suara NTB) – Direktur Pusat Kajian Pemilu dan Partai Politik (Central For Election and Political Party/CEPP) Universitas Indonesia link Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Taman Siswa Bima, Dr Ibnu Khaldun, M.Si menilai proses suksesi di Bima kurang elegan. Menurut pandangannya, seleksi bakal calon (Balon) Bupati Bima yang dilakukan sejumlah partai politik (Parpol) tidak dapat disamakan dengan seseorang yang melamar pekerjaan datang ke kantor parpol. Menurut staf ahli DPR RI ini, Kamis (12/2), cara sejumlah parpol memperlakukan Balon Bupati tidak elegan, karena dituntut harus pergi mendaftar ke Sekretariat Parpol atau koalisi. Padahal semestinya figur Balon diperlakukan bukan sebagai pelamar kerja, namun harus dianggap sebagai calon pengemban amanah atau pejabat negara.

“Kami melihat Parpol belum elegan dalam menjaring Balon. Semestinya Parpol membentuk tim kemudian mendatangi Balon karena ini menyangkut calon pejabat negara, Bukan memperlakukan seperti pelamar kerja harus mendatangi tim,” katanya. Ibnu menilai revisi UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 pengesahan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada, merupakan angin segar bagi perekrutan kepala daerah karena akan melalui sejumah tahapan krusial seperti uji publik. Hal tersebut secara otomatis juga mendorong kinerja Parpol untuk menjaring figur yang memiliki integritas dan kapasitas yang diinginkan rakyat. “Ini positif karena beberapa pasal yang direvisi memperkuat kualifikasi figur calon, karena jenjang pendidikan lebih diperhatikan. Sisi lain ini mendorong proses seleksi di tingkat

Parpol lebih selektif karena memang selama ini demokrasi kita baru berjalan secara prosedural saja,” imbuhnya. Ibnu meminta seluruh Parpol yang menjaring Balon transparan mengenalkan figur kepada publik termasuk rekam jejak (track racord) Balon. Bukan saja karena berdasarkan kepentingan Parpol, namun harus mengutamakan figur yang memiliki integritas mampu mewujudkan harapan publik. “Kabupaten Bima saat ini lagi dihadapkan dengan berbagai macam kompl e k s masalah, m a k a sangat dibutuhkan figur-

figur yang menjadi harapan masyarakat,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

SUARA NTB Jumat, 13 Februari 2015

Ibnu Khaldun

SUARA NTB Jumat, 13 Februari 2015

Usung Calon Kepala Daerah

Seluruh Parpol di Loteng Harus Berkoalisi Praya (Suara NTB) Perubahan persyaratan jumlah minimal kursi untuk mengusung calon kepala daerah, dari hanya 15 persen menjadi 20 persen, membuat tidak ada satu partai politik (parpol) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang bisa mengusung calon kepada daerah sendiri. Itu artinya, seluruh parpol pemilik kursi di DPRD Loteng saat ini, mau tidak mau harus membentuk koalisi. Tidak terkecuali Partai Golkar selaku pemenang pemilu legislatif sekaligus pemilik kursi terbanyak di DPRD Loteng saat ini. “Kalau melihat persyaratan minimal kursi, maka semua parpol di Loteng diharuskan untuk berkoalisi dengan parpol lain,” ujar Koordinator Divisi Hukum KPU Loteng, Zaeroni, S.H., kepada Suara NTB, Kamis (12/2) kemarin. Ia menjelaskan, sejauh ini belum ada perubahan terkait standar minimal perolehan kursi untuk pencalonan. Itu artinya, standar minimal 20 persen kursi masih berlaku. Dengan begitu, untuk bisa mengajukan calon kepala daerah parpol-parpol yang ada di Loteng harus menguasai minimal 10 kursi. Pasalnya, total kursi di DPRD Loteng saat ini sebanyak 50 kursi. Dan, saat ini yang paling mendekati jumlah persyaratan minimal jumlah kursi tersebut hanya Partai Golkar saja. Dengan 9 kursinya di DPRD Loteng. kendati demikian, Partai Golkar juga harus tetap berkoalisi. Baru bisa mengusung calon kepada daerah. Zaeroni menambahkan, perolehan kursi bisa saja dikesampingan. Dimana parpol bisa menggunakan persyaratan jumlah perolehan suara saat mengajukan calon kepala daerah. Namun kalau berpatokannya pada jumlah suara, prosentasenya jauh lebih besar, yakni 25 persen. Pun demikian, di Loteng juga belum ada parpol yang bisa menguasai hingga 25 persen suara. Khusus untuk calon perseorangan atau calon independent, baru bisa mencalonkan diri jika sudah mendapat dukungan minimal 3 persen dari jumlah penduduk. Dan, dengan jumlah penduduk Loteng sebanyak 1,1 juta lebih. Maka calon independent minimal mengumpulkan dukungan yang diperkuat dengan salinan foto copy pendukung, sebanyak 34 ribu lebih dukungan. Itu pun, calon independent bersangkutan tidak serta merta langsung dinyatakan memenuhi persyaratan. Karena penyataan dukungan nantinya akan kembali disensus oleh KPU Loteng selaku penyelenggaran. Kalau dari hasil sensusnya, ternyata pendukung calon independent tersebut tidak memenuhi syarat, maka KPU Loteng berhak menyatakan calon independent tersebut tidak lolos dan tidak berhak ikut dalam Pilkada. Informasi yang diperoleh menyebutkan, sejauh ini sudah ada tujuh parpol yang membuat peluang untuk berkoalisi. Diantaranya, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, PPP, PKB, Partai Hanura, Parta Nasdem serta Partai Gerindra. Sementara itu, PBB, PKP Indonesia serta PKS dan Partai Golkar sendiri belum menentukan langkah koalisi. Sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi satu-satunya parpol di Loteng yang tidak memiliki kursi di DPRD Loteng. Kendati demikian, dalam hal perolehan suara pada pemilu legislatif lalu, PAN terbilang cukup besar mencapai cukup 27.820 suara. Perolehan suara PAN tersebut jauh lebih besar dari perolehan suara PKP Indonesia yang memiliki satu kursi di DPRD Loteng, dengan perolehan 21.342 suara. Bahkan dari perolehan suara PDI Perjuangan yang memiliki dua kursi di DPRD Loteng masih jauh lebih banyak perolehan suara PAN. Dimana pada pemilu legislatif kemarin, PDI Perjuangan total mengumpulkan 27.723 suara. (kir)

Pilkada Kota Mataram

Nasdem Diinstruksikan Lanjutkan KIH Mataram (Suara NTB) DPC Partai Nasdem Kota Mataram memberi sinyalemen akan bergabung dengan PDI Perjuangan, PKPI, Hanura dan PKB dalam Pilkada Kota Mataram. Ketua DPC Partai Nasdem Kota Mataram, HM. Faesal kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Kamis (12/2) mengaku pihaknya telah menerima instruksi dari DPW Partai Nasdem NTB untuk melanjutkan KIH (Koaliasi Indonesia Hebat) dalam Pilkada Kota Mataram nanti. ‘’Warningnya memang seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sesuai dengan kondisi daerah,’’ ujarFaesal. Kendati demikian, Nasdem bisa mendekati partai mana saja, ketika koalisi di pusat, tidak bisa dilaksanakan di daerah. Mengenai figur, Nasdem menginginkan figur yang mampu bekerja profesional dan bebas korupsi. Ini terukur, ketika kepala daerah mampu mengelola anggaran dan mengendalikan aparat-aparat di bawah Walikota. Seperti mengadopsi pola di pusat, Faesal juga mewacanakan bakal menjalin kerjasama dengan KPK, BPK dankepolisian untuk mengetahui rekam jejak bakal calon kepala daerah yang akan diusungnya nanti. Faesal tidak menampik sudah banyak parpol yang menjalin komunikasi politik dengannya. Namun sejauh ini, Nasdem sendiri belum memutuskan arah koalisinya. ‘’Karena memang kita harus putuskan di partai dulu,’’ cetusnya. Nasdem, katanya, tidak mau berbicara berandai-andai. Termasuk ketika menanggapi wacana syarat pendidikan terakhir bagi calon kepala daerah. ‘’Nasdem masih menunggu hasil rapat terakhir di pusat,’’ imbuhnya. Faesal mengatakan, akan berkoordinasi dengan tingkatan partai yang nantinya bakal disusul dengan pengumuman resmi nasdem terkait koalisi. Namun Nasdem akan memprioritaskan komunikasi politik dengan parpol yang tergabung dalam KIH. ‘’Prioritasnya sih begitu, tapi kalau situasi daerahnya tidak memungkinkan, ya kita akan memakai kondisi politik daerah,’’ tandasnya. (fit)

POLHUKAM Terduga Pelaku Jambret Diamankan Polres Lotim

Halaman 8

Selong (Suara NTB) Terduga pelaku jambret diamankan Polres Lotim sekitar pukul 19.30 Wita, Rabu (11/2). Pelaku SR (27) berasal dari Poton Alas Menurik Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Sebelum diamankan, pelaku melakukan aksinya dengan menjambret barang milik salah satu pengendara sepeda motor yang sedang melintas. Penjambretan itu terjadi sekitar pukul 18.30 Wita. Sedangkan pelaku SR berhasil diamankan oleh pihak kepolisian karena salah satu saksi mata Sumarni, warga Batu Nampar Kecamatan Jerowaru yang tidak lain teman korban berboncengan mengenali pelaku. Saat ini, korban Sudarmono yang juga warga Batu Nampar Kecamatan Jerowaru yang terkena sayatan senjata tajam di lengan kiri sedang mendapatkan perawatan di RSUD. R.Soedjono Selong. Selain telah terjadi aksi penjambretan, pada hari yang sama juga terjadi penganiayaan

yang dilakukan oleh Mustike alias Ikok (40) warga Pengalasan Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur bersama temannya Suparman (30). Adapun, penganiayaan yang dilakukan oleh dua orang pelaku kepada Rusnan (30) dipicu oleh masalah sepele. Penganiayaan itu terjadi sekitar pukul 18.30 Wita di Sinar Harapan Desa Gereneng Timur. Korban yang hendak menjemput istrinya dengan sepeda motor, tiba-tiba didatangi oleh pelaku dan langsung menebas korban menggunakan parang hingga korban mengalami luka robek di lengan kiri dan di ujung jari kelingking. Beruntung, korban bisa diselamatkan dan saat ini sedang dirawat di Puskesmas Lepak untuk mendapatkan perawatan medis dan korbanpun langsung melapor kejadian yang menimpanya itu ke Polsek Sakra. Sedangkan, pelaku yang berjumlah dua orang itu langsung mengaman diri di Polres Lotim karena mendapat ancaman dari keluarga korban. (yon)

Sudarmono, korban penganiayaan,

(Suara NTB/yon)

Polda NTB Periksa 12 Saksi Kasus Dugaan Pupuk Palsu Mataram (Suara NTB) Sedikitnya 12 saksi dimintai keterangan tim penyidik Subdit I Dit Reskrimsus Polda NTB. Saksi ini terkait dugaan pemalsuan pupuk di empat lokasi di Kabupaten Lombok Timur. Ke 12 saksi itu, dua diantaranya dari Dinas Tata Kota Lombok Timur. “Selebihnya saksi itu dari masyarakat penjual dan pembeli pupuk,” kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP M. Suryo Saputro, SIK, Kamis (12/2). Ke 12 saksi itu didengar keterangannya, karena mengetahui langsung proses pembuatan dan distribusi pupuk yang diduga dipalsukan mereknya itu. “Para saksi sudah diperiksa semua,” jelasnya. Kasus ini diketahui awalnya dibongkar tim Subdit IV. PenggerebeM. Suryo Saputro

kan Tanggal 6 Januari 2015 lalu, di empat lokasi berbeda. Diantaranya, TKP di Desa Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji, ada dua gudang digerebek di sana. Gudang itu milik MJ. Tim berbeda kemudian menggerebek di TKP kedua di Desa Lenting Kecamatan Sakra Timur. Di kecamatan sama digerebek juga gudang di Desa Lepak. Tim bergeser ke TKP keempat dan menemukan gudang pupuk di Desa Moyot Sakra Timur juga kecamatan Sakra Timur. Dari TKP ketiga dan kempat, gudang itu ditemukan milik SM. Dari empat gudang yang digerebek, ternyata punya dua orang, MJ dan SM. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Karena kelanjutan penanganannya, lanjut Kabid Humas, harus meminta keterangan saksi ahli. Ada dua pihak yang dimintai keterangan sebagai ahli, yakni BPTP Pertanian dan Dinas Perindusterian dan Perdagangan (Disperindag) Propinsi NTB. “Setelah 12 saksi ini diperiksa tim, akan dilanjutkan dengan permintaan keterangan saksi ahli dua pihak tadi,” beber Suryo Saputro. Sejauh ini diakuinya belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, karena butuh tahap gelar perkara. “Setelah semua saksi diperiksa, baru berlanjut ke gelar perkara. Disana (gelar perkara) ditentukan siapa tersangkanya,” pungkasnya. (ars)

(Suara NTB/dok)

Tahapan Pilkada Loteng Tunggu Regulasi Praya (Suara NTB) Hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) masih belum menentukan kapan tahapan pemilihan kepada daerah (Pilkada) mulai dijalankan. Menyusul belum adanya kepastian regulasi terkait pelaksanaan Pilkada itu sendiri dari pemerintah pusat. Hal itu diakui Koordinator Divisi Teknis Pelaksaan Pemilu KPU Loteng, Sansuri, kepada Suara NTB, Kamis (12/ 2) kemarin. Memang, sebelumnya pihaknya sudah menyiapkan

draf tahapan pelaksaaan Pilkada Loteng tahun 2015 ini. Dimana untuk pendaftaran bakal calon kepala daerah akan dibuka mulai tanggal 26 Februari mendatang. Namun dengan adanya revisi terbatas atas Perppu Pilkada langsung oleh DPR pusat, maka bisa dipastikan draf tahapan Pilkada tersebut tidak bisa dilaksanakan. “Draf tahapan Pilkada yang sudah kita buat sebelumnya, bisa dilaksanakan kalau Perppu Pilkada langsung disahkan tepat waktu. Tapi pada kenyataanya, masih ada revi-

si atas Perppu tersebut. sehingga draf tahapan Pilkada yang sudah disusun, tidak bisa dilaksanakan,” ujarnya. Artinya, harus ada penyesuaian lagi terkait tahapan Pilkada. Tentunya itu merujuk pada keputusan terkait penetapan Perppu pilkada langsung nantinya. “Kita baru bisa melangkah setelah Perppu Pilkada langsung disahkan,” tandasnya. Sehingga bisa dikatakan,tahapan Pilkada Loteng saat ini belum ada yang pasti. Hanya yang sudah pasti ialah terkait kesiapan anggaran pel-

aksanaan Pilkada. Sementara kalau bicara tahapan dan proses persiapan Pilkada lainnya, masih belum bisa dipastikan sampai saat ini. Untuk pelaksanaan Pilkada Loteng, Pemkab Loteng sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 28 miliar pada APBD Loteng 2015 ini. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai keseluruhan proses Pilkada Loteng hingga dua putaran. Jumlah anggaran yang disiapkan tersebut jauh lebih kecil dari yang diajukan oleh KPU Loteng sebesar Rp 41 miliar lebih.

Sekretaris KPU Loteng, Drs. I Gede Suantara, mengaku kalau besaran anggaran yang diajukan oleh KPU Loteng sebelumnya merupakan biaya penyelenggaraan Pilkada dengan standar terbaik. Namun bagimana pun juga, pihaknya tidak bisa memaksakan diri. Karena kemampuan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah hanya sebatas itu. “Dengan anggaran yang tersedia, kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan Pilkada Loteng sebaik-baiknya,” ujarnya. (kir)

KPK Punya Wewenang Angkat Tiga Terdakwa Penyidik Bukan dari Polri Mutilasi Divonis Mati

Jakarta (Suara NTB) Salah seorang anggota Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi Rasamala Aritonang mengatakan bahwa KPK punya asas lex specialis atau bersifat khusus yang mengesampingkan hukum umum lain dalam mengangkat penyelidik dan penyidik. KPK punya kewenangan untuk mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri tanpa harus mengambil dari Polri. “Kita punya Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK itu berlaku asas lex-specialis. Jadi di situ sudah disebutkan bah-

wa KPK punya kewenangan untuk mengangkat penyelidik, penyidik, dan penuntut umum,” kata Rasamala seusai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis. Rasamala mengatakan, KPK tidak sembarangan mengangkat penyelidik atau penyidik. Ia mengatakan, ada proses pelatihan lebih dulu yang diberikan KPK sebelum pengangkatan penyelidik dan penyidik. “KPK dalam proses pengangkatan penyelidik itu telah dilatih terlebih dulu,” kata dia. Rasamala juga menekankan bahwa pengangka-

tan seorang penyelidik tidak harus dengan latar belakang hukum. Hal itu dimungkinkan karena dalam penanganan tindak pidana korupsi banyak melibatkan aspek lain. “Tindak pidana korupsi tidak melulu aspek hukum tapi juga aspek lainnya. Misalnya dalam pengadaan barang dan jasa ada korupsi gedung maka di situ diperlukan kemampuan seorang insinyur. Kalau korupsi keuangan di situ diperlukan akuntan,” kata dia. Kendati demikian, Rasamala melanjutkan, dalam satu tim penyelidikan pasti ada penyelidik yang berlatar belakang hukum. “Tapi dalam satu tim itu pasti ada yang berlatar belakang hukum,” kata dia. Sebelumnya salah satu kuasa hukum Budi Gunawan, Maqdir Ismail mempermasalahkan status kepegawaian saksi fakta KPK Iguh Sipurba yang merupakan penyelidik non-Polri. “Khusus soal penyelidik, dalam KUHAP tegas bahwa penyelidik adalah Polri. Nah ini tidak,” kata dia. Kuasa hukum lainnya Frederich Yunadi juga mempertanyakan penyelidik KPK yang tidak berlatar belakang hukum. Menurutnya, pengangkatan tersebut tidak sah dan melanggar undang-undang. Sidang praperadilan hari ini hanya menghadirkan satu saksi fakta dari pihak KPK dikarenakan sejumlah saksi lainnya berhalangan hadir karena beberapa alasan. Sidang dimulai pukul 09.53 WIB dan berakhir pukul 11.30 WIB. Sidang akan dilanjutkan Jumat (13/2) dengan agenda menghadirkan saksi yang diajukan pihak KPK. (ant/bali post)

Pekanbaru (Suara NTB) Tiga terdakwa pelaku mutilasi enam anak dan satu orang dewasa di Kabupaten Siak dan Bengkalis, Riau, dijatuhi hukuman mati oleh majelis hakim pada sidang pembacaan vonis yang digelar di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Kamis (12/2) siang. Ketiga terdakwa yaitu Muhammad Delfis alias Buyung (25), Supian (19) dan Dita Desmala Sari (19) oleh majelis hakim yang diketuai Sorta Ria Neva disebut terbukti bersalah dalam merencanakan pembunuhan serta memutilasi tujuh orang tersebut. Pembacaan vonis terhadap tiga terdakwa ini dilakukan secara terpisah, dengan Muhammad Defis merupakan terdakwa pertama yang mendengarkan vonis dari majelis hakim. Saat membacakan fakta persidangan bahwa terdakwa tega melakukan pembunuhan dengan korban mayoritas anak anak sehingga membuat luka mendalam bagi keluarga, ketua majelis hakim Sorta Ria tampak terisak menangis. Terdakwa Delvis yang diketahui merupakan perencana mutilasi ini tampak tertunduk lesu saat mendengar vonis dari majelis hakim. Setelah vonis dijatuhkan kepada terdakwa Delfis, majelis hakim kembali melanjutkan pembacaan vonis terhadap dua pelaku lainnya, Supian dan

Dita Desmala Sari. Keduanya juga dijatuhi hukuman mati oleh majelis hakim. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut Delfis dan Supian hukuman mati, sedangkan terdakwa Dita Desmala Sari hanya dituntut penjara seumur hidup. Namun, majelis hakim berpendapat bahwa Dita yang diketahui turut serta membunuh dan memutilasi tiga anak sebelum akhirnya bercerai dengan suaminya Delfis, diberatkan karena tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian. Sehingga Delfis terus membunuh dan melakukan mutilasi sehingga timbul korban baru yang jumlahnya menjadi tujuh korban. “Seandainya terdakwa Dita setelah ikut membantu membunuh tiga korban pasca bercerai dan melaporkan kepada aparat keamanan, mungkin tidak ada korban selanjutnya. Namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa. Untuk itu terdakwa juga harus menerima hukuman mati,” kata Ketua Majelis Hakim, Sorta Ria. Keluarga korban yang juga turut hadir di persidangan tersebut merasa puas dengan vonis yang dijatuhkan kepada tiga terdakwa. Sementara itu setelah mendengarkan vonis dari majelis hakim, ketiga terdakwa mengaku berencana melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Riau. (ant/bali post)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Jumat, 13 Februari 2015

Halaman 9

Siapkan Konsep Pengembangan Museum MESKI hanya berstatus menjadi Pelaksana tugas yang menggantikan sementara posisi Kepala Museum Negeri NTB, Drs. Hafid, MM menyatakan kesiapan untuk terus membangun museum. Salah satu staf fungsional di museum ini nampaknya antusias untuk mengembangkan laboratorium situs kekayaan bangsa berupa benda – benda peninggalan yang telah lampau. “Apapun statusnya yang penting kita harus ikhlas untuk menjalankan tugas. Membangun museum tidak bisa saya lakukan sendiri – sendiri, melainkan kami harus saling membangun kekuatan untuk menciptakan sinergi yang kuat sehingga apa yang kita cita-cita kan bersama bisa tercapai,” tuturnya, Senin (12/2). Hafid diangkat menjadi Plt Museum sejak 22 September 2014 kemarin. Ia diangkat setelah Kepala Museum H.L. Mohammad Faozal S.Sos,M.Si (Kepala Dinas Kebudayan dan Pariwisata NTB) sebelumnya ditarik ke Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Saat menjadi Plt Hafid Harus menguras keringat untuk melanjutkan sejumlah rancangan kegiatan yang digagas Faozal sebelum akhirnya pindah ke kementrian. “Sekarang kita sedang membuat konsep untuk pengembangan museum selama setahun kedepan. Kalau kemarin itu adalah beberapa rancangan kegiatan yang diinisiasi oleh Mantan Kepala Museum yang akhirnya sekarang menjabat Kepala Dinas Kebudaan dan Pariwisata NTB,” tuturnya. Ia berharap, Museum kedepannya dapat dipandang oleh masyarakat sebagai laboratorium ilmu pengetahuan yang menyangkut segala hal. Tak hanya pengetahuan sejarah atau peradaban masa lampau hingga tentang situs – situs kebudayan. Ia berpendapat bahwa museum merupakan galeri pengetahuan yang menyangkut seluruh disiplin keilmuan yang dipelajari. “Museum bukan hanya ruang yang menyediakan edukasi tentang sejarah, tentang benda – benda peninggalan dan sebagainya. Melainkan ilmu tentang alam serta ilmu – ilmu sosial juga dapat kita petik dari sini. Maka untuk itu, kedepan kami betul – betul ingin memperkenalkan museum tehadap masyarakat baik siswa maupun umum, sehingga cita – cita kita yang ingin memasyarakatkan museum dapat tercapai,” tandasnya. (met)

Imlek, Momentum Doakan Ketentraman Negara Mataram (Suara NTB) Perayaan Imlek tahun 2566, atau yang bertepatan dengan tahun 2015 telah dimulai. Ketua PSBM Sanjoko Wijanarko berharap Imlek tahun ini menjadi momen mendoakan negara ini lebih tentram. Di tengah carut-marut persoalan, ia berharap satu demi satu problem negeri ini dapat terurai. Wijanarko yang ditemui Suara NTB, di tempat kerjanya, Kamis (12/2) kemarin mengutarakan pihaknya menggelar sejumlah kegiatan untuk merayakan Imlek kali ini. “Kemarin telah dilaksanakan Baksos kepada warga di pesisir bersama jajaran Kodim 1606. Tentunya mela-

lui perayaan kali ini kita ingin berdoa supaya bagaimana caranya agar negari ini semakin tentram, ditengah kondisi yang memang sedang carut – marut dilanda persoalan saat ini,” ujarnya. “Sembahyang penyambutan Cap Go Mek akan dilaksanakan pada hari puncak yakni lima maret. Tetapi se-

belumnya pada tanggal satu maret kita akan menggelar perayaan Imlek bersama lansia,” tuturnya. Selain itu, sembahyang pelepasan serta penyambutandewa – dewi akan dilaksanakan pada tanggal 12 dan 22 Februari. Kemudian pada 15, 18 dan 26 Februari perayaan Imlek akan diisi dengan

Baju Adat Sasak Muslim Diekspose Melalui Festival

Festival Mentaram Diisi IFF Mataram (Suara NTB) Festival Mentaram yang akan diselenggarakan pada 6 -8 agustus 2015 mendatang akan diisi dengan International Folklor Festival (IFF). Menurut rencana, saat pelaksanaan nanti, Walikota Mataram akan menghadirkan tokoh-tokoh yang menguasai folklor atau cerita rakyat khususnya di Nusantara. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram Drs. H. Abdul Latif Nadjib, MM saat ditemui Suara NTB, Kamis (12/2) mengungkapkan, IFF yang akan mengisi Festival Mentaram itu sedang dibuat konsepnya. Ia berencana menghadirkan tokoh-tokoh di nusantara, termasuk para ahli yang mengkaji cerita rakyat. “Jadi materi yang akan kita tampilkan dalam ajang Festival Mentaram pada tahun ini adalah tentang Folklor. Ini sedang kami konsep dan rencanaya akan kita kemas menjadi International Folklor Festival,” tutur kepala dinas ini di ruang kerjanya. Dikatakan, kalau di Jember ada festival yang menyuguhkan tentang busana, Bali memiliki Pekan Seni dan Budaya, daerah ini akan terus mengembangkan tentang folklor atau situs cerita rakyat ini. Folklor akan menjadi semacam ikon pelaksanaan kegiatan festival mentaram kedepannya. Hal ini bertujuan untuk mengedepankan nilai-nilai pertahanan terhadap adat, tradisi dan budaya, khususnya di tengah masyarakat suku Sasak (Lombok). “Folklor ini kan tidak hanya berupa cerita yang tertuang dalam tulisan, entah melalui daun lontar seperti yang kita temui sekarang. Namun sederet teradisi lisan juga termasuk, contoh sebut saja pembacaan hikayat atau ngaji kayat, kemudian beberapa kisah cerita rakyat yang berkembang secara lisan dan masih bertahan hingga sekarang,” tambahnya.

Adat Sasak Muslim yang diselenggarakan saat ini merupakan kali pertama yang dilakukan museum selama dirinya menjabat sebagai Plt. Seluruh siswa ditingkat PAUD dan TK khususnya se- Kota Mataram telah diundang sehingga dapat berpartisipasi dan memeriahkan kegiatan di Museum akhir Februari nanti. “Ini juga merupakan upaya kami untuk mengedepankan pengenalan museum terhadap masyarakat. Terutama kepada peserta didik, kami ingin sejak dini mereka harus sudah mengenal museum serta mereka bisa belajar tentang sejarah dan kebudayaan bangsanya dari sini. Maka tatkala ia dewasa nanti, mereka tidak kehilangan jati diri,” tuturnya. Sedikit tidak, jika generasi muda diperkenalkan dengan situs – situs kebudayaan dan tradisi sejak dini, ia yakin mereka dapat menjadi generasi yang mampu mempertahankan nilai – nilai luhur yang dimiliki bangsanya. Mereka akan memiliki kebanggaan tersendiri sehingga hatinya tergerak untuk tetap mempertahankan kekayaan bangsanya sendiri.

“Kalau sudah kita perkenalkan kepada mereka sejak dini tentang kebudayaan serta situs teradisi, saya yakin mereka akan tergerak untuk berupaya mempertahankan kekayaan alam negerinya sendiri, sebab jika tidak dilakukan sejak dini maka nanti kita akan mengalami kesulitan,” tandasnya mengutarakan kekhawatiran tentang semakin tergerus dan terlupakannya situs adat dan budaya serta peninggalan peradaban masa lampu dimata generasi muda. (met)

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Baju adat sasak (Lombok) bermotif islami (Muslim) akan diekspose melalui gelaran Festival yang diselenggarakan Museum pada 27 – 28 Februari mendatang. Museum bekerjasama dengan pihak Abata Children Center untuk mengisi pameran baju adat yang dilakukan oleh siswa – siswi tingkat PAUD dan TK. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Museum NTB, Drs. Hafid, MM saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (12/2) menjelaskan, saat festival para siswa dari kalangan TK dan PAUD akan mengikuti Lomba Fashion Show. Selain itu, untuk memacu kreatifitas anak khususnya untuk lebih mengenal kekayaan teradisi yang dimiliki bangsanya, mereka akan mengikuti Lomba mewarnai yang bertemakan lukisan kain – kain tradisional. “Jadi selain Lomba Fashion Show, kita juga menyediakan lomba foto, kemudian lomba mewarnai serta Bazar untuk anak – anak. Kita berharap melalui kerjasama dengan Abata ini, selain memajukan Museum kita juga dapat berkontribusi terhadap pengembangan kreatifitas anak khususnya ditingkat TK dan PAUD,” jelasnya. Dikatakan, Festival Baju

Drs. Hafid, MM

Ambon (Suara NTB) Penyanyi pop Rio Febrian meluncurkan single baru berjudul “Matahari”, lagu tentang kerinduan pada suasana tropis Indonesia yang dia buat saat mengikuti lokakarya di Swedia tahun lalu. “Saat i t u sudah masuk

Rio Febrian

musim semi, hawa terasa dingin dan matahari jarang muncul. Tapi satu pagi saya terbangun, ternyata sang surya bersinar cerah,” kata Rio dalam siaran pers Sony Music. Rio mengaku girang meski matahari hanya muncul satu jam ketika itu dan terinspirasi membuat satu komposisi lagu. Dia menggarap lagu itu berkolaborasi dengan Inu Numata dan produser Gustav Efraimsson. Rio mengeksplorasi kemampuannya menggunakan falset dalam lagu yang musiknya dikemas akustik itu. Rio, yang b e r suara Bari-

upacara penyambutan tahun baru Imlek, aksi gotong royong serta sembahyang Thian Kong. Dikatakan, hingga tanggal 15 mendatang, Perkumpulan Sosial Bhakti Mulia (PSBM) akan menggelar kegiatan sosial donor darah di Kelenteng, Jl. Yos Sudarso, Ampenan, Kota Mataram. “Tanggal 18 Februari kita menggelar upacara penyambutan Tahun Baru Imlek. Namun sebelumnya pada tanggal 15 Februari kita menggelar gotong royong di sekitar kelenteng,” tandasnya.

Perayaan Imlek rencananya akan berakhir pada 5 Maret mendatang. Empat hari sebelum sembahyang Cap Go Mek di penghujung perayaan itu, PSBM akan menggelar perayaan Imlek bersama lansia. Acara hiburan berupa memakan mie panjang umur dan aksi pertunjukan Barongsai akan digelar pada hari puncak perayaan Imlek. Kemeriahan atas upacara penyambutan tahun baru itu diharap dapat berjalan lancar tanpa adanya kendala – kendala. (met)

Kanye West Ingin Duet dengan Taylor Swift London Penyanyi rap Kanye West mengutarakan rencananya berkolaborasi dengan Taylor Swift. “Dia mau masuk studio dan kami jelas akan melakukannya. Siapapun artis dengan sudut pandang, perspektif, basis penggemar luar biasa, saya ajak masuk studio dan kerja,” kata West seperti dikutip laman DigitalSpy. West mengaku tidak pilih-pilih dalam bermusik, termasuk berdasarkan berapa penghargaan dan peringkat album yang didapat. “Kalau saya bisa terlibat memberikan energi, saran di studio, Beyonce, Taylor Swift, Jay Z, Beck, siapapun, selama resiprokal, saya mau terlibat.” West pernah menginterupsi pidato kemenangan Swift saat pelantun “Shake It Off” itu meraih penghargaan MTV Music Awards tahun 2009. Saat Grammy awal pekan ini, West dan Swift terlihat bersama dalam foto. (ant/ bali post) Kanye West

Rio Febrian Luncurkan Single

(ant/balipost)

Diundur Lagi Pelaksanaan Festival Mentaram sebelumnya akan dilakukan pada juni – juli 2015. Namun demikian, saat ini Kadisbudpar Kota Mataram menyebutkan bahwa pelaksanaan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan tertentu akhirnya akan dilakukan pada pertengahan Agustus. Festival Mentaram kali ini diharapkan dapat menjadi ajang perekat tali silaturahmi persaudaraan di nusantara melalui kajian cerita rakyat. “Kita mengharapkan agar Kota Mataram dapat menjadi kota kebudayaan, serta melalui festival kali ini Mataram akan menjadi tali pemersatu dan mengikat silaturahim melalui folklor ini. Kita akan merunut hubungan kekeluargaan dengan berbagai kalangan melalui kajian folklor tersebut,” jelasnya. Saat festival, Kota Mataram akan dihiasi dengan parade budaya yang bertemakan tentang Folklor Nusantara. Selain itu, akan ada juga sarasehan dan seminar tentang folklor untuk mengupas tentang isi serta merunut kembali tali persatuan untuk menilik hubungan kekerabatan generasi antara daerah di negeri ini. (met)

(Suara NTB/ist)

JELANG IMLEK - Pedagang menata pernak pernik Imlek (ilustrasi).

ton, mengaku tertantang menggunakan pendekatan berbeda dalam membuat lagu itu. “Seru banget. Ini pertama kalinya saya nyanyi dengan pendekatan yang berbeda. Musiknya juga asyik. Lagunya easy listening, dengan isian gitar akustik, synthesizer, dan ada isian string livenya,” kata dia. Rio mengaku energinya banyak terserap untuk menggarap musik Matahari, sehingga hanya sanggup membuat beberapa bait lirik dan sisanya ia serahkan kepada Mhala Numata untuk melengkapi. “Karena perbedaan waktu enam jam, Mhala saat itu saya telpon sudah tengah malam. Langsung saya tembak untuk membuat lirik dengan kata kunci matahari. Dan langsung minta jadi saat itu juga,” kata Rio. Single “Matahari” akan menjadi bagian album baru Rio yang rencananya dirilis bulan April 2015. (ant/bali post)

Dave Grohl Jadi Duta ”Record Store Day” 2015 Jakarta (Suara NTB) Musisi Dave Grohl ditunjuk sebagai duta resmi Record Store Day 2015. “Saya yakin kekuatan toko kaset untuk menginspirasi masih hidup dan penting untuk generasi mendatang,” kata Grohl, dikuip dari laman DigitalSpy. Grohl menceritakan pengalamannya dengan toko kaset. Ia senang sekali ketika putri-putrinya memutar salah satu album Roky Erikson yang mereka pilih sendiri saat jalan-jalan ke toko kaset. (Suara NTB/ist) Mereka pun, lanjut Grohl, sangat Dave Grohl menghormati plat The Beatles. “Mereka hati-hati, memastikan semuanya dikembalikan ke rak sesuai dengan urutannya,” kata pentolan Foo Fighters itu. Melihat mereka begitu menghargai album musik, membuat Grohl teringat pengalaman masa kecilnya menikmati vinyl dan sampul album. “Habiskan satu sore (dan juga uang), tolong dukung mereka,” kata Grohl. Record Store Day adalah peringatan internasional untuk merayakan toko musik independen. Record Store Day jatuh setiap hari Sabtu di minggu ketiga bulan April, tahun ini tanggal 18. Hari itu juga menjadi ajang berkumpul para musisi dan penggemar. Duta Record Store Day sebelum Grohl antara lain Jack White, Iggy Pop, Ozzy Osbourne dan Josh Homme. (ant/bali post)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 13 Februari 2015

Halaman 10

Revitalisasi Gedung Sekolah

Dikbud Lobar Anggarkan Rp 14,8 Miliar Lebih

Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar), H. Ilham, MPd, menyatakan tahun ini tidak ada pembangunan unit sekolah baru (USB) di Lobar. Namun, pihaknya hanya sebatas revitalisasi tiga sekolah SMA dan tiga SD. Untuk merevitalisasi gedung sekolah tersebut, Dinas Dikbud Lobar menyiapkan dana segar senilai Rp 14,8 miliar. Dijelaskan, tiga SD yang direvitalisasi yakni 3 SD di Kecamatan Kediri. Tiga sekolah ini akan merger untuk dijadikan sekolah modern, sehingga nantinya bisa menjadi sekolah model di Lobar. Gedung sekolah ini paling potensi dimerger, sebab mempertimbangkan jarak ketiga sekolah tersebut yang berdekatan. Ia menyebut, jumlah siswa di tiga SD tersebut, mencapai 800 siswa. Nantinya selain dibangunkan gedung, sekolah ini juga akan dilengkapi laboratorium, ruang kelas baru, TU musalla dan gedung perpustakaan. Dikatakan, jumlah dana yang disiapkan tahun ini Rp 4,8 miliar dari APBD. Dana ini menurutnya, belum bisa merampungkan sekolah 100 persen, sehingga pemban-

H. Lalu Fatwir Uzali

Belum Siap UN ’’Online’’

Sarana SMK di Lotim Masih Perlu Dibenahi Selong (Suara NTB) Salah faktor yang mendukung keberhasilan program pendidikan dalam proses pembelajaran yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang menjadi tolok ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Sarana dan Prasarana pada Bidang Dikmen pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, Muhammad Amin, S.Pd, Kamis (12/2). Menurutnya, sarana prasarana sangat perlu dilaksanakan untuk menunjang keterampilan siswa agar siap bersaing terhadap pesatnya teknologi. Dalam hal ini, sarana dan prasarana merupakan bagian penting yang perlu disiapkan secara cermat dan berkesinambungan, sehingga dapat dijamin selalu terjadi kegiatan belajar mengajar (KBM) yang lancar dan efektif. Kepada Suara NTB di Selong, Kamis (12/2), Muhammad Amin, mengaku, Lotim sampai sekarang ini memiliki 10 SMK negeri dan 54 SMK swasta. Akan tetapi, ujarnya, tidak semua SMK yang ada di Lotim memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam menunjang KBM di masing sekolah. Diakuinya, pendropan bantuan sarana dan prasarana bagi beberapa sekolah SMK di Lotim terakhir dilakukan pada anggaran tahun 2014. Di mana, dalam anggaran itu, sebanyak 10 SMA dan 19 SMK yang mendapatkan bantuan sarana penunjang pembelajaran itu. “Yang menjadi bahan pertimbangan adalah sekolah yang memiliki progress siswa terus mengalami peningkatan sedangkan sarananya minim,” targetnya. Untuk itu, banyaknya sekolah-sekolah baik SMA maupun SMK yang belum memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai sebagai penunjang dalam peningkatan keterampilan maupu prestasi siswa. Pihak Dikpora Lotim dalam hal ini bagian sarana dan prasarana bidang Dikmen akan terus mengupayakan melakukan penambahan sarana di masing-masing sekolah. “Masih banyak, sehingga tahun ini kita anggarkan untuk pengadaan sarana dan prasarana sesuai jurusan di masing-masing sekolah. Selain ada permintaan langsung dari sekolah, kita dari pihak Dikpora juga langsung turun ke masing-masing sekolah untuk melakukan survai,” terangnya. Ia menambahkan, bagi sekolah-sekolah baik yang SMA maupun SMK yang sudah mendapatkan bantuan sarana prasarana supaya memanfaatkan bantuan yang sudah diberikan, karena, sarana itu merupakan penunjang dalam meningkatkan mutu siswa terlebih mutu sekolah. (yon) (Suara NTB/dok)

sekolah ini, Dinas Dikbud menganggarkan dana sebesar Rp 10 miliar. Masing-masing sekolah dianggarkan sekitar Rp 3,3 miliar lebih. Pihaknya memperkirakan minggu depan berkas tender bisa masuk ke ULP. Selain merevitalisasi tiga SMA tersebut pihaknya juga meneruskan pembangunan SMAN 1 Narmada dengan anggaran Rp 1,5 miliar untuk menambah RKB. Tahun lalu, SMA ini dibangun dengan dana Rp 2,8 miliar. Revitalisasi sekolah ini jelasnya untuk memberi pelayanan pendidikan yang memadai kepada anak didik, supaya anak dari daerah Lobar, khususnya di Narmada tidak keluar mencari sekolah lain. Mengenai kritikan dewan terkait jarak pembangunan

lain, sekolah dibangun agar mendekatkan pelayanan pendidikan bagi anak-anak bukan sebaliknya mematikan sekolah non formal seperti madrasah.”Masyarakat yang memilih di mana mau menyekolahkan anaknya,” imbuhnya. (her)

H. Ilham (Suara NTB/her)

Dikpora Lotim Segera Gelar Lomba Cerdas Cermat PKn

(Suara NTB/ham)

DITUNJUK sebagai sekolah yang akan menerapkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) online oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di tahun 2015 ini, SMAN 1 Mataram mengaku belum siap. Ketidaksiapan melaksanakan UN online disebabkan masih kurangnya infrastruktur pendukung pelaksanaan UN online, seperti jumlah komputer dan jaringan. Ditemui Suara NTB, Kamis (12/2), Kepala SMAN 1 Mataram Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, SPd, MPd, mengaku pihaknya bersama dengan Dinas Dikpora telah melakukan koordinasi atas surat penunjukan sekolah yang dipimpinnya oleh Kemendikbud untuk melaksanakan UN online. Dikpora pun, kata dia, menyepakati hal tersebut yaitu menunda melaksanakan UN online di tahun 2015. Selain kendala infrastruktur di atas, infrastruktur, seperti kesiapan para guru, operator dan siswa juga masih jadi kendala untuk menerapkan UN online. Padahal dengan sistem UN tersebut, setidaknya para siswa meski sudah paham komputer, harus mendapatkan pelatihan sebanyak 5 kali. Begitupun dengan para guru dan operator. Apalagi dengan waktu yang sangat singkat, jelas kondisi itu sangat tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya UN online. “Operator masih kurang baru ada dua operator dan akan ditambah lagi. Yang jelas guru-guru akan dilatih, mereka ratarata sudah punya laptop tidak ada masalah,” terangnya. Fatwir pun merencanakan ke depannya agar segala bentuk evaluasi terhadap siswa mulai dari mid semester, try out dan lain sebagainya dilaksanakan menggunakan sistem online, sehingga pada tahun 2016 mendatang pihaknya benarbenar siap menerapkan UN system online. Diakuinya, jumlah komputer yang dimiliki Smansa sebutan untuk SMAN 1 Mataram saat ini sebanyak 60 unit komputer. Namun, yang masih aktif dan bisa dioperasikan antara 45 sampai 50 unit komputer. Padahal idealnya, untuk jumlah 120 murid peserta UN, pihak sekolah harus menyediakan sebanyak 40 unit komputer. Sementara itu, di Smansa untuk tahun 2015 ini, peserta UN berjumlah 282 orang. Sehingga dengan demikian, sekolah harus menyediakan 80 unit komputer. Selain itu, Fatwir menyesalkan lambannya pemerintah memberikan Standar Operasional Pelaksana (SOP) atau petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan UN tahun 2015 ini baik yang offline maupun yang online. Padahal, pelaksanaan UN tinggal menghitung bulan. Meski begitu, dirinya mengaku sangat optimis bisa menghadapi UN dengan hasil yang baik. Apalagi pihaknya beberapa waktu lalu telah membentuk tim sukses UN yang terdiri dari para guru. Tujuannya yaitu mempersiapkan pelaksanaan UN mulai dari proses sampai berakhirnya UN. Try out bagi para siswa pun sudah beberapa kali dilaksanakan oleh para siswa. rencananya, try out akan dilaksanakan sebanyak tiga kali ditambah dengan try out dari Dikpora sebanyak satu kali. Selain itu, melalui program bina mental dan guru asuh, para siswa yang menjadi peserta UN namun memiliki kelemahan tertentu dapat dibina secara intensif oleh para guru. (dys)

gunan sekolah ini akan dilaksanakan bertahap. Dengan jumlah dana yang ada ini, baru bisa dibangun delapan RKB dan fasilitas lain, seperti ruang guru dan Tata Usaha. Untuk melayani kegiatan belajar para murid, gedung SDN 1 akan difungsikan. “Tahun berikutnya akan direcanakan untuk pembangunan kelengkapan lainnya, termasuk pada APBD Perubahan akan dianggarkan,” ujarnya. Pihaknya menargetkan, selama dua tahun ke depan bangunan sekolah model ini akan bisa permanen 100 persen. Selain merevitalisasi SD, Dikbud juga merencanakan untuk merevitalisasi beberapa gedung SMA, yakni SMAN 1 Sekotong, SMAN 1 Labuapi dan SMAN 1 Lingsar. Untuk merevitalisasi tiga

sekolah yang berdekatan akan dijadikan evaluasi pihaknya. Khusus pembangunan di sekolah di Lembar, menurutnya, sudah lama dibangun sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Dikbud. Terkait pembangunan sekolah melalui proses perencanaan dan atas usulan masyarakat. Selain itu, , pihaknya memastikan tersedianya fasilitas untuk jenjang pendidikan agar anakanak dapat melanjutkan jenjang pendidikannya. Pertimbangan

LIHAT MERIAM - Keberadaan barang peninggalan bersejarah di Museum Negeri NTB mengundang minat anak-anak sekolah untuk mengetahui lebih mendalam. Seperti yang dilakukan dua siswa ini sedang memperhatikan secara seksama meriam bersejarah di Museum Negeri NTB beberapa waktu lalu.

Dikbud Lobar Minta GTT Tidak Khawatir Dipecat Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) menaikkan honor tenaga guru tetap daerah (GTD), kenaikan honor ini akan dilakukan bertahap untuk mengakomodir permintaan para guru yang mengeluhkan rendahnya honor yang mereka terima. Dikbud juga meminta para guru tidak tetap (GTT) yang bertugas di semua sekolah tidak merasa riasau dan khawatir akan dipecat dari sekolah tempatnya mengajar. Sebab para guru ini tidak mungkin dipecat jika kinerjanya bagus. Sebaliknya jika kinerjanya kurang bagus atau buruk maka tentu pemecatan harus diterima seperti halnya guru PNS yang dipecat lantaran berkinerja buruk. “Tahun ini honor tenaga guru tetap daerah dinaikkan menjadi Rp 500 ribu,” ungkap Kepala Dinas Dikbud Lobar H. Ilham,

MPd, Kamis (12/2). Diakuinya, dirinya telah menerima perwakilan para GTD di kantornya yang mempertanyakan kejelasan SK sebagai GTD. Ia pun menjelaskan, SK GTD telah ditandatangani Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony dan segera didistribusikan ke masing-masing sekolah tempat guru mengajar. Disebutkan, jumlah GTD yang menerima SK sebanyak 96 orang. Selain itu, ungkapnya, gaji para GTD naik dari Rp 400 ribu menjadi Rp 500 ribu per bulan. Pihaknya akan menaikkan honor guru secara bertahap, sebab awalnya dijanjkan oleh dewan honor GTT adalah Rp 600 ribu. Namun sesuai kemampuan daerah, baru mampu menaikkan menjadi Rp 500 ribu. “Mereka juga pahami bahwa angaran daerah terbatas,” ujarnya. Mengenai tuntutan payung hukum bagi GTT, Ilham menegaskan, GTT merupakan

kebijakan pemerintah pusat. Pemda tidak bisa membuat payung hukum untuk menjamin para GTT, kalau ada kebijakan baru dari pemerintah pusat maka itulah yang akan diikuti. Sedangkan bagi GTD sendiri sudah ada payung hukum mereka sebagai guru honor daerah yakni SK Bupati. Adanya kekhawatiran GTT dipecat dari sekolah, Ilham siap menjaminnya. Menurutnya, pemecatan tidak akan dilakukan, jika para guru ini bekerja baik. Sebaliknya jika berkinerja buruk maka tentunya akan dilakukan pemecatan. “Tidak perlu dikhawatirkan, kata kuncinya bekerja baik,”ujarnya. Ia menambahkan, Lobar juga saat ini kekurangan guru, namun karena posisi saat ini ada kebijakan moratorium, maka Pemda belum bisa mengangkat guru sebagai PNS lagi, kecuali sebelumnya ada pengangkatan dari tenaga K1 dan K2. (her)

SMPN 4 Mataram Larang Siswa Rayakan Valentine Mataram (Suara NTB) Momen tanggal 14 Februari diperingati oleh sebagian orang sebagai hari perayaan valentine atau hari kasih sayang. Bagi yang merayakan, momen itu dianggap sebagai momentum yang tepat membuktikan rasa kasih sayang terhadap seseorang. Caranya bisa dengan memberikan setangkai bunga, memberikan coklat atau bertukar kado. Bahkan yang lebih ekstrem, para pemuda di banyak negara dunia beranggapan jika momen itu sebagai hari yang tepat untuk m e n a n g galkan keperawanannya. Muhammad Ali Kepada

Suara NTB, Kamis (12/2), Kepala SMPN 4 Mataram H Muhammad Ali, mengaku tidak wajar jika tradisi perayaan hari valentine di dunia barat diadopsi di Indonesia. Untuk itu, dirinya mengimbau agar para siswanya tidak meniru atau pun melakukan perayaan valentine dalam berbagai bentuknya. Tidak hanya dirinya, Pemkot Mataram melalui Dinas Dikpora juga telah melayangkan instruksi kepada para sekolah-sekolah untuk mengawasi anak didiknya agar tidak merayakan hari valentine. Bagi Ali, klaim harai valentine yang dianggap sebagai hari kasih sayang sangat tidak tepat. Karena bagi dia, mengimplementasikan kasih sayang harus sepanjang masa tidak dibatasi oleh waktu tertentu. (dys)

Selong (Suara NTB) Untuk mengenalkan rasa solidaritas dan mengenalkan siswa tentang Bhinneka Tunggal Ika serta meningkatkan nasionalisme dan patriotisme kepada siswa, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim) khususnya Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) akan menggelar cerdas cermat mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Maret mendatang. Kepala Seksi Kurikulum Bidang Dikmen pada Dinas Dikpora Lotim, Abdul Mu’in, SH, mengaku, jika prestasiprestasi siswa di Lotim sangat luar biasa dan membanggakan di semua mata pelajaran. Untuk itu, adanya lomba cerdas cermat itu juga sebagai bahan evaluasi terhadap kemampuan siswa sekaligus sebagai cara untuk memperdalam pengetahuan siswa terhadap Bhinneka Tunggal Ika dalam upaya meningkatkan nasionalisme dan patriotisme siswa. “Lomba cerdas cermat tingkat kabupaten untuk SMA/SMK Se-Lotim rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 2 sampai 5 Maret 2015. Setelah itu akan dilanjutkan kembali pada tanggal 21 sampai 25 Mei 2015 di tingkat provinsi,” terangnya, Kamis (12/2). Dijelaskannya, pendaftaran untuk lomba cerdas cermat sudah mulai dibuka terhitung sejak tanggal 9 sampai 21 Februari 2015. Tujuan dibukanya

lebih awal itu untuk memantapkan segala persiapan sekaligus untuk mengantisipasi segala kekurangan-kerungan yang kemungkinan terjadi. “Kita sengaja membatasi waktu pendaftaran itu untuk mengantisipasi kekurangan yang ada nantinya,” akunya. Adapun, lanjut Mu’in, materi yang akan diperdebatkan dalam lomba cerdas cermat yang diselenggarakan berkaitan tentang UUD 45, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. “Nanti siswa yang juara akan dikarantina oleh instansi-instansi terkait untuk melakukan pembinaan siswa. Karena prestasi siswa kita sangat membanggakan, termasuk SMK yang sudah ke tingkat nasional. Bahkan, debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris siswa kita juga sudah ada yang ke tingkat nasional yang diwakili dulu oleh SMAN Pringgabaya dan SMAN Aikmel,” jelasnya. Banyaknya prestasi itu, lanjutnya, pihak Dikpora Lotim akan terus berkoordinasi dengan MKKS baik SMA maupun SMK dalam upaya memberi pendorongan kepada kinerja guru untuk tetap melakukan pembinaan terhadap siswa. Selain itu, tujuan dari MKKS itu juga untuk melihat kemajuan di masing-masing sekolah. “Kualitas guru akan terus kita benahi, karena sejauh ini kita sangat bangga dengan prestasi siswa. Sehingga, pembinaan kepada masing-masing sekolah akan terus dilakukan,”ujarnya. (yon)

Jelang UN

SMK Yarsi Mataram Gelar Uji Kompetensi Mataram (Suara NTB) Standar Operasional Pelaksanaan (SOP ) Ujian Nasional (UN) 2015 belum diterima pihak sekolah, khususnya di Kota Mataram dan NTB umumnya. Meski demikian, bagi sejumlah sekolah, belum adanya SOP tidak menjadi penghalang mempersiapkan siswa mengikuti UN. Salah satunya, SMK Yarsi Mataram. Kepala SMK Yarsi Mataram Lalu Rusmika A, S,Kep,MM, menjelaskan, dalam SOP dari pusat tersebut mengatur pelaksanaan UN secara teknis, baik itu standar kelulusan atau persiapan secara infrastruktur dari sekolah sendiri. “Sejauh ini tetap kami asah kemampuan siswa lebih utama pada tiga pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika,” ungkapnya pada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (12/2). Dalam mempersiapkan siswa, ujarnya, pihaknya mempersiapkan 49 siswa yang akan mengikuti UN lewat uji kemampuan dasarnya melalui ujian kompetensi yang sudah beberapa hari ini berlangsung. Ujian kompetensi akan dilanjutkan lagi tanggal 23 sampai 25 Februari yang merupakan kesepakatan bersama dengan SMK se-Kota Mataram dalam Musyawarah Kerja Kepala

(Suara NTB/rai)

Lalu Rusmika

Sekolah SMK se-Kota Mataram, Senin (9/2) lalu. Tidak hanya itu, lanjutnya, pihaknya memperketat jam praktik siswa dalam mata pelajaran kesehatan bekerja sama dengan seluruh rumah sakit di Kota Mataram. Meski pihaknya saat ini tidak mengetahui secara pasti akan masuk dalam penilaian kelulusan atau tidak. “ Sebagai kewajiban ya tetap kami jalankan, juga sebagai bentuk persiapan awal meski SOP nya belum diterima,” katanya. Pada bagian lain, pihaknya menargetkan siswanya lulus 100 persen pada UN mendatang. Untuk itu, persiapan UN terus dilakukan, sehingga siswa mampu mengikuti UN dengan baik. (rai)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 13 Februari 2015

Tiga Poin Chelsea dan Kontroversi Ivanovic Jakarta (Suara NTB) Penguasa klasemen sementara Liga Inggris, Chelsea, mengamankan tiga poin setelah menang tipis 1-0 atas Everton pada lanjutan Liga Utama Inggris pekan ke-25 di Stamford Bridge, London, Kamis pagi. Kemenangan tersebut diwarnai insiden antara Branislav Ivanovich dengan James McCarthy. (Suara NTB/rus)

LPI - Liga Pelajar Indonesia yang digelar di lapangan GOR Selaparang, mulai Kamis kemarin.

Gelar LPI

Dikpora Perketat Seleksi Peserta Selong (Suara NTB) Kamis (12/2) kemarin, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) menggelar Liga Pelajar Indonesia (LPI). Kompetisi sepakbola tingkat SMP dan SMA sederajat ini dibuka Kepala Dinas Dikpora, Mahsin, SPd.MM. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dikpora Lotim, Hasanuddin, SPd menerangkan, proses seleksi peserta LPI tahun ini dipastikan jauh lebih ketat. Dikpora Lotim menjaring calon peserta dari tingkat kecamatan sehingga para peserta yang berlaga di lapangan hijau merupakan yang terbaik dari masing-masing kecamatan. LPI tahun 2015 ini akan digelar selama 22 hari. Diikuti 24 tim dari tingkat SMP sederajat dan 30 tim dari tingkat SMA sederajat dari seluruh wilayah Kabupaten Lotim. Dijelaskan Hasanuddin, pola rekruitmen peserta tahun 2015 ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang disebut hanya sekedar ditunjuk saja. “Sekarang ini justru kita berdayakan di kecamatan, dulu main tunjuk dan yang dianggap terbaik yang dikirim,” ucapnya. Berangkat dari proses seleksi yang ketat itu, persaingan juara juga diharapkan semakin ketat. Pasalnya, masing-masing kecamatan memiliki atlet pemain bola yang terbaik. Ajang LPI di tingkat kabupaten selanjutnya akan menjaring juara-juara yang akan berlaga nantinya pada ajang LPI di tingkat Provinsi NTB. Diakui selama ini Juara LPI belum pernah diraih oleh peserta dari Lotim. Teranyar, Lotim hanya bisa meraih gelar juara III untuk tingkat SMP. “SMP 3 Sikur dulu pernah juara tiga di tingkat provinsi,” ungkapnya. Dilihat dari sisi potensi atlet lapangan hijau ini, cukup banyak atlet yang berbakat. Atlet yang masih sekolah ini terus akan dibina dan diyakinkan bisa menjadi atlet handal ke depan. Seperti yang tampak pada sesi pertandingan perdangan antara kesebelasan SMA 3 Selong berhadapan dengan MA NW Pancor. Permainan yang diperlihatkan para atlet sepakbola ini dinilai cukup baik dan bisa menjadi bibit-bibit atlet profesional. (rus)

(Suara NTB/ist)

MERAYAKAN KEMENANGAN – Lionel Messi dan Suarez (kiri) merayakan kemenangan Barcelona atas Villarreal di leg pertama babak semifinal Copa del Rey, Kamis kemarin.

Barcelona Atasi Villarreal Jakarta (Suara NTB) Tim raksasa Spanyol Barcelona berhasil mengalahkan Villarreal 3-1 pada leg pertama Piala Raja Spayol (Copa del Rey) di Stadion Camp Nou, Barcelona, Kamis dini hari. Barcelona memiliki peluang di menit ke-12 melalui umpan pendek Suarez yang disontek Messi menggunakan kaki kiri namun tendangannya ditangkap Asenjo, penjaga gawang Villarreal. Pada menit ke-23, sepakan kaki kiri Messi usai memanfaatkan umpan silang Jordi Alba nyaris berbuah gol namun masih melebar. Messi kembali merepotkan pertahanan Villarreal di menit ke-28 memanfaatkan umpan diagonal Dani Alves dari sisi kanan namun membentur pemain bertahan Villarreal. Gol yang ditunggu publik Barcelona hadir di menit ke-41 berkat umpan pendek Luis Suarez yang sukses dieksekusi Messi menggunakan kaki kiri. Skor 1-0 keunggulan Barcelona bertahan hingga jeda babak pertama. Pada awal babak kedua menit ke-49, Villarreal mencetak gol balasan melalui aksi individu Manu Trigueros. Namun Barcelona kembali unggul satu menit kemudia melalui sepakan keras Andres Iniesta. Barcelona memperlebar jarak keunggulan di menit ke-64 melalui tandukan Gerard Pique setelah menyambut umpan sepak pojok Messi. Menit ke-80 Villarreal memiliki peluang melalui tendangan kaki kanan Moi Gómez memanfaatkan umpan pendek Vietto, namun masih bisa diamankan penjaga gawang Barcelona. Skor 3-1 kemenangan Blaugrana tidak berubah hingga laga usai. Statistik Marca mencatat Barcelona unggul penguasaan bola 71 berbanding 29 persen dengan enam tembakan ke gawang lawan sementara Villarreal hanya tiga tembakan. Kedua tim akan kembali bertarung pada leg kedua Piala Raja Spanyol dua pekan mendatang di markas Villarreal, Stadion El Madrigal. (ant/bali post)

Gol kemenangan tim asuhan Jose Mourinho dicetak Willian tiga menit sebelum laga berakhir. Kemenangan ini memastikan Chelsea tetap berjarak tujuh poin dari seteru terdekatnya, Manchester City dalam perebutan gelar juara Liga Inggris. Sayangnya, kemenangan Chelsea berbuntun insiden kala bek mereka, Branislav Ivanovich diduga mengasari pemain Everton dan bahkan dituding berusaha menggigitnya. Insiden itu terjadi beberapa saat sebelum Willian mencetak gol kemenangan Chelsea malam itu. Ivanovic tertangkap kamera sedang mengalungkan tangannya ke leher James McCarthy. Ia nyaris mencekiknya. Selanjutnya, bek yang juga sempat menjadi korban aksi gigitan Luis Suarez ini, terlihat menempelkan wajahnya ke bahu Mc Carthy dan dianggap berusaha menggigitnya. Atas tindakannya itu, Pel-

atih Everton, Roberto Martinez meminta Ivanovich dihukum berat. “Pemain saya benar-benar marah karena itu. Itu adalah reaksi seorang pemain Chelsea yang tidak anda harapkan. Ivanovic meraih tenggorokan McCarthy. Anda butuh wasit yang tegas untuk itu. Anda tidak ingin insiden seperti itu terjadi. Saya kecewa dengan wasit untuk ini,” tutur Martinez pada The Mirror, dan dikutip dari bola.net. “Jika anda melihat gambarnya, anda tahu bahwa Ivanovic melakukan kesalahan. Ia melakukan kekerasan terhadap James McCarthy. Itu jelas kartu merah,” tandasnya. Namun, seperti dikutip dari dailymail, mayoritas pengamat menyangsikan bahwa Ivanovich pantas diganjar dengan sanksi keras. “Saya pikir dia akan lolos dari sanksi untuk insiden ini. Tidak cukup alasan untuk men-

ganggap adanya kontak dengan kepalanya. Dia akan bebas (dari sanksi lanjutan),” ujar Martin Keown. Mantan pemain Liverpool dan Real Madrid, Steve McManaman juga menyangsikannya. “Saya rasa tidak perlu diganjar kartu merah,” ujarnya. Pengamat lainnya, Robbie Savage menilai terlalu banyak insiden yang lebih kasar dari itu dan tidak mendapat sanksi dari wasit. Namun, menurutnya, jika wasit melihat kejadian itu di lapangan, maka Ivanovich kemungkinan akan mendapatkan kartu merah. Mantan penyerang Timnas Inggris, Michael Owen berpendapat, “Cukup kartu kuning saja menurut saya, tidak lebih.” Mantan Kapten Manchester United, Phil Neville menilai tidak ada alasan yang cukup kuat bagi FA untuk mengganjar Ivanovich dengan larangan bermain. Meskipun aksi tersebut tidak terpuji, ia menilai bahwa FA tidak akan menjatuhkan sanksi untuknya.

(Suara NTB/ist)

INSIDEN IVANOVICH - Branislav Ivanovic terlibat insiden kekerasan dengan gelandang Everton, James McCarthy. Pada menit ke-4 babak pertama Chelsea sudah menciptakan peluang melalui Juan Cuadrado namun tendangannya masih bisa dibendung pertahanan Everton. Loic Remy mencetak peluang berikutnya untuk Chelsea di menit ke-17 namun tidak berbuah gol. Menit ke-28 penyerang Everton Romelu Lukaku menciptakan peluang namun tendangannya masih meleset ke sisi kiri gawang Chelsea. Skor 0-0 hingga akhir babak pertama. Pada babak kedua menit ke-

75, gelandang Everton Kevin Mirallas melepaskan tendangan jarak jauh namun masih melambung ke atas gawang Chelsea. Everton harus bermain dengan 10 orang pada menit ke-86 setelah Gareth Barry diusir wasit akibat melanggar Cesc Fabregas. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan Chelsea dengan mencetak gol kemenangan di meni ke-89 melalui tendangan keras Willian. Skor kemenangan 1-0 Chelsea bertahan hingga laga usai. (ant/bali post)

Lima Penembak NTB Diusulkan ke Pelatnas Mataram (Suara NTB) Jumlah atlet menembak NTB yang masuk dalam Program Indonesia Emas (PRIMA) Pratama tahun ini bakal bertambah. Pengprov Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia (Perbakin) NTB mengusulkan sebanyak lima atlet masuk Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) PRIMA Pratama di Jakarta April 2015. Sebelumnya ada empat atlet NTB di Program PRIMA Pratama tahun 2014. Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariono kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (12/2) kemarin mengatakan, empat dari lima nama atlet yang diajukan ke Pelatnas tahun ini merupakan atlet Pelatda Sentralisasi Tambora Tahun 2015, yakni Dimas Restu Arindra Putra, Ni Wayan Yuliarthi, L. Rizal dan Liza Rizna Widjajanti. Satu atlet lainnya adalah I Kadek Yogi Permana peraih medali emas di Kejurnas Awang Faroek di Kaltim September tahun 2014. Kelima penembak itu diakui pelatih Pelatnas Prima Pratama ini memiliki ranking tertinggi nasional karena selalu menyumbangkan medali emas, perak dan perunggu setiap kali mengikuti kejurnas. “Kita sudah mengusulkan lima atlet masuk Pelatnas. Saat ini kita sedang menunggu SK pemanggilan atlet Pelatnas. Informasinya, SK pemanggilan atlet Pelatnas PRIMA Pratama akan turun antara bulan Maret atau April,” ucapnya. Kelima nama atlet itu diajukan lewat rapat Koordinasi Tekhnis (Rakornis) PB Perbakin di Cibubur Jawa Barat (Jabar), 22-24 Desember 2014 lalu. Alasan Perbakin NTB mengusulkan kelima nama atlet itu berdasarkan hasil prestasi atlet di kejurnas menembak selama tahun 2014. (fan)

Pesilat NTB Tantang Atlet Pelatnas Mataram (Suara NTB) Atlet pencak silat NTB mengaku tak ingin tanggung-tanggung mencari lawan uji tanding. Mereka bertekad menantang pesilat Pelatnas SEA Games untuk lawan uji tanding di program Try out Pertama yang akan dilaksanakan di Jakarta akhir Maret mendatang. “Kita diminta mencari lawan uji tanding yang lebih tinggi (berpengalaman-red) oleh panitia Pelatda, dan rencananya kita akan uji tanding dengan pesilat Pelatnas di program try out kita yang pertama di akhir bulan Maret mendatang,” ucap Pelatih Pencak Silat NTB, Dedi S. Darere saat dihubungi Suara NTB usia melatih atlet di Padepokan Pencak Silat GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (12/2) kemarin. Rencana uji tanding dengan pesilat Pelatnas itu kata Dedi sudah masuk dalam agenda program try out pencak silat yang akan dilaksanakan sebanyak empat kali dalam persiapan menghadapi Pra-PON pencak silat yang dipastikan berlangusng bulan September 2015. Namun untuk realisasi program try out tersebut akan bergantung pada KONI NTB.

Pasalnya program Pelatda Sentralisasi tersebut merupakan gawe KONI NTB. Meski demikian pihaknya telah mempersiapkan segalanya. Dalam hal ini dirinya telah menyiapkan empat pesilat yang akan mengikuti program try out itu. Para pesilat itu merupakan atlet Pelatda Sentralisasi yakni Mariati, pesilat yang baru saja mengharumkan nama Indonesia di Kejuaraan Dunia Pencak Silat di Phuket Thailand-1017 Januari lalu. Kemudian Indriya Milasari (medali emas PON Riau 2012), Abdul Hamid Faudin dan Nur Wahidah. “Pesilat kita sudah melaksanakan persiapan untuk mengikuti program try out tersebut. Mereka saat ini fokus latihan daya tahan dan teknik,” jelasnya. Sementara untuk program try out kata Dedi pihaknya tak hanya menantang pesilat Pelatnas SEA Games, namun di try out selanjutnya bulan April, Juni dan Juli pesilat NTB akan uji tanding dengan pesilat Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng) dan Bali. Dedi mengincar keempat daerah itu untuk ajang try out karena keempat daerah itu memiliki pesilat-pesilat berprestasi di kejuaraan level nasional. (fan)

(Suara NTB/ist)

SEPERTI MARADONA – Sergio Aguero mencoba mencetak gol dengan tangan seperti Legenda Argentina Diego Maradona, namun aksinya ketahuan wasit.

Aguero Dua Gol Plus Percobaan "Tangan Tuhan" Jakarta (Suara NTB) – Manchester City mengalahkan Stoke City 4-1 dalam lanjutan Liga Utama Inggris di Stadion Britannia, Kamis dini hari kemarin. Sergio Aguero mencetak dua gol, satu percobaan ‘gol tangan tuhan’ yang gagal, dan masih dihantui ancaman cidera yang memaksa Manuel Pellegrini menariknya keluar di akhir laga. Aguero memperlihatkan performa yang menawan dalam laga itu dengan dua golnya. Namun, ia sempat mendapat sial kala mencoba mengikuti pesepakbola legendaris Diego Maradona yang mencetak gol lewat aksi ‘Tangan Tuhan’. Bukannya gol yang didapat, pemain Argentina itu malah dihadiahi kartu dari wasit. Dailymail melansir, Aguero sempat manyambut bola umpan dari David Silva dengan kepalanya. Namun, tampaknya ia khawatir kontak yang minim dengan bola tidak mengarahkannya ke

gawang dan ia pun menggunakan tangan kirinya sambil berpura-pura menyundul. Namun, kecurangan Aguero terpantau oleh hakim garis dan wasit Lee Mason pun tak ragu mengganjarnya dengan kartu kuning serta menganulir gol. Beruntung menantu Diego Maradona itu akhirnya mampu membayarnya dengan mencetak dua gol untuk City. City mencetak gol pembuka di menit ke-33 melalui serangan balik James Milner dari sisi sayap kemudian mengirimkan umpan diagonal yang disempurnakan Sergio Agüero menjadi gol. Keunggulan Manchester City tidak berlangsung lama karena Peter Crouch berhasil mengkonversi umpan diagonal Marko Arnautovic menjadi gol di menit ke-38. Skor imbang 1-1 bertahan hingga akhir babak pertama. Pada babak kedua menit ke-55 City kembali terdepan setelah James Milner me-

nanduk umpan silang Samir Nasri dari sisi kiri. Penyerang Stoke, Victor Moses, nyaris mencetak gol menyeimbang di menit ke-68 melalui tendangan bebas namun sepakannya masih melambung tipis diatas mistar gawang Joe Hart. Menit ke70 City memperlebar margin keunggulan menjadi 3-1 setelah Aguero mencetak gol dari titik penalti. Penalti tersebut diberikan wasit Lee Mason setelah David Silva dijatuhkan Geoff Cameron di kota terlarang. City menambah angka menjadi 4-1 setelah Samir Nasri mencetak gol memaksimalkan umpan Edin Dzeko di menit ke-76. Hingga akhir laga tidak ada lagi gol tercipta sehingga skor 4-1 kemenangan City tidak berubah. Manchester City tetap berada di peringkat dua klasemen dengan 52 poin dari 25 laga sementara Stoke tertahan di peringkat ke-10 dengan koleksi 33 poin dengan jumlah laga yang sama. (ant/bali post)

Gagal Tembus Limit PON, Siap-siap Dicoret Mataram (Suara NTB) Pengprov Persatuan Atletik seluruh Indonesia (PASI) NTB akan mengirim 18 atlet di Kejurnas Pra-PON Atletik Jatim Open di Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), 18-21 Maret mendatang. Belasan atlet itu terdiri dari 12 atlet Pelatda Sentralisasi sementara enam atlet lainnya merupakan atlet di luar Pelatda. Khusus atlet Pelatda Sentralisasi harus mampu melampui limit lolos PON 2016. Bila gagal atlet akan dicoret dari Pelatda Sentralisasi. Hal ini disampaikan Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB, H. Nasarudin kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (12/2) kemarin. “Atlet Pelatda harus mampu menembus limit PON di Kejurnas

Atletik Jatim Open, bila gagal kita akan mencoret,” ucapnya. Pernyataan ini dilontarkan oleh Dosen F-KIP Unram ini untuk mengingatkan para atlet dan pelatih yang mengikuti Pelatda Sentralisasi agar lebih serius menjalani Pelatda Sentralisasi yang digelar KONI NTB, 15 Januari lalu dalam rangka persiapan mengikuti Kejurnas Pra-PON Atletik Jatim Open. Dalam hal ini atlet-atlet atletik NTB dituntut mencatat prestasi tertinggi dan meraih tiket PON di ajang bergengsi tersebut, pasalnya atlet sudah melaksanakan persiapan khusus mengikuti event tersebut. Selama Pelatda atlet diberikan fasilitas latihan yang memadai dan dibekali uang saku setiap bulan.

Nasarudin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Litbang KONI NTB menjelaskan PASI NTB akan mengirim sedikitnya 18 atlet mengikuti Kejurnas Atletik Jatim Open di Sidoarjo 18-22 Maret mendatang. Mereka terdiri dari 12 atlet Pelatda Sentralisasi Tambora 2015, dan 6 atlet tambahan lainnya diambil dari luar Pelatda. Tanpa bermaksud meremehkan persiapan atlet atletik, Nasarudin menginginkan atlet dan pelatih lebih siap menghadapi babak Prakualifikasi PON itu. Sehingga, atlet yang lolos PON nanti dapat dipersiapkan lebih awal oleh KONI NTB mengikuti Pelatda Sentralisasi persiapan PON Jabar 2016. (fan)

SUARA NTB

Jumat, 13 Februari 2015

Halaman 12

IKLAN AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

TRAVEL

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019 BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO AGEN

OTOMOTIF

SUARA NTB

Jumat, 13 Februari 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

SUARA NTB Jumat, 13 Februari 2015

Evaluasi Pembangunan Vila SEBAGAI daerah tujuan wisata internasional, Pantai Senggigi, Pantai Malimbu dan utara Pulau Lombok mengundang minat banyak investor untuk berinvestasi. Investor yakin dengan investasi yang ditanam di kawasan itu akan memberikan keuntungan besar bagi mereka, karena memiliki prospek yang menjanjikan. Tak heran, jika kawasan utara Pulau Lombok, mulai dari Batulayar, Senggigi yang masuk kawasan Lombok Barat (Lobar) hingga Malimbu, Nipah yang masuk kawasan Lombok Utara sudah banyak investor yang siap mengembangkan investasinya. Bahkan, di kawasan Malimbu akan dibangun condotel dan vila berlantai 10 dengan nilai investasi yang tidak kecil. Sebuah kesempatan yang sangat bagus. Namun, melihat pembangunan yang sebagian besar dilakukan di atas perbukitan tersebut, cenderung disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu di lingkup pemerintah daerah. Banyak oknum yang memanfaatkan kesempatan yang dimiliki untuk meraup kepentingan pribadi, meski dampak yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut membahayakan lingkungan dan keselamatan banyak pihak. Sebagai contoh, keberadaan vila-vila yang banyak dibangun di perbukitan di wilayah Senggigi dan Batulayar Lombok Barat cenderung tidak banyak memberikan pemasukan bagi daerah. Data di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah (PPKD) Lombok Barat ada 19 vila. Dari jumlah itu, baru 2 vila yang dinyatakan sebagai vila komersial, sementara sisanya dinyatakan sebagai vila pribadi (private). Sayangnya, data yang disampaikan pihak Dinas PPKD itu dinilai tidak transparan. Panitia Khusus (Pansus) Perizinan DPRD Lombok Barat yang dipimpin Hj. Nurhidayah saat turun ke lapangan menemukan banyak kejanggalan terkait perizinan dan keberadaan vila yang ada di Lombok Barat. Melihat hasil temuan Pansus Perizinan DPRD tersebut kita tentu terperanjat. Bagaimana tidak, pemilik vila yang sudah memiliki izin sebagai vila komersial dan membayar pajak sesuai ketentuan dinyatakan sebagai vila pribadi. Setiap bulan pemilik vila harus membayar pajak antara Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu pada oknum di Dinas PPKD. Sementara pajak yang dibayar ini tidak tahu menguap ke mana? Apakah dimakan sendiri oleh oknum yang menagih atau ada sindikat di Dinas PPKD yang bermain? Inilah yang menjadi tugas besar Pansus Perizinan DPRD Lombok Barat dan juga Bupati Dr. H. Zaini Arony dan Wakil Bupati H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, dalam mengusut siapa yang menjadi biang kerok di belakang semua itu. Keseriusan Bupati Lombok Barat dalam menuntaskan hal itu, tentu tidak bisa dianggap sepele. Bupati bersama jajarannya mesti bergerak cepat dalam menindak oknum-oknum bawahannya yang sengaja melakukan penyimpangan, terutama dalam memanipulasi data-data terkait objek pajak yang seharusnya memberikan pemasukan bagi daerah. Apalagi pemilik vila sudah memiliki bukti jelas dan sah dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak melalui kuitansi yang diberikan dan sudah ditandatangani nama petugas pajak dari Dinas PPKD. Adanya persoalan ini tentu saja tidak bisa dibiarkan. Selain merugikan daerah, tindakan tersebut mendapatkan ganjaran yang setimpal. Bupati Lombok Barat tidak boleh melindungi stafnya yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang di lapangan. Kalau perlu, mereka harus dibawa ke aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan, karena sudah merugikan daerah dan kepentingan masyarakat banyak. Tidak hanya itu, kepala daerah di NTB juga harus mengevaluasi pembangunan vila di atas bukit, karena akan berpengaruh besar terhadap kelestarian lingkungan. Jangan sampai hanya mengejar keuntungan sesaat, dampak lingkungan seperti longsor dan banjir mengancam di masa mendatang. (*)

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Mengapa â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;Nyaleâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;Tidak Keluar di Tahun 2015?: Sebuah Hipotesis EGIATAN pariwisata Bau Nyale tahun 2015 terasa tidak lengkap karena cacing nyale tidak keluar di malam yang diharapkan. Kejadian ini menggugah kembali hipotesis lama yang hampir saya lupakan. Sebagai sebuah hipotesis atau dugaan sementara, kebenarannya masih harus diuji dengan fakta dan kenyataan. Jika kita memiliki catatan keluarnya cacing nyale dalam 10 tahun terakhir, kita dapat menguji apakah hipotesis yang saya tuliskan di sini akan didukung oleh kenyataan. Bau Nyale merupakan salah satu tradisi masyarakat Sasak yang sangat penting, khususnya bagi masyarakat di pesisir selatan. Bau Nyale yang awalnya merupakan peristiwa budaya telah berevolusi menjadi peristiwa ekonomi yang berkaitan dengan pariwisata. Dalam kehidupan masyarakat Sasak, Bau Nyale merupakan upacara adat sekali setahun dengan beragam pentas budaya. Pentas drama Putri Mandalika merupakan menu utama, yang menyajikan pengorbanan seorang putri untuk kedamaian negaranya. Sang Putri Mandalika menceburkan dirinya ke laut untuk menghindari perang antar kerajaan yang menginginkan dirinya. Nilai pengorbanan putri selalu diajarkan sebagai nilai kebangsawanan Sasak yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat di atas dirinya sendiri. Sang Putri yang ikhlas berubah menjadi cacing laut yang memberikan manfaat bagi rakyat Lombok di pesisir selatan. Munculnya cacing nyale sekarang telah menjadi atraksi pariwisata. Beragam kesenian Sasak dipentaskan di tengah lautan manusia yang berasal dari beragam budaya dan bangsa. Acara setahun sekali ini merupakan salah satu mascot pariwisata utama di Pulau Lombok. Keluarnya cacing nyale yang menjadi inti dari Bau Nyale sebenarnya merupakan peristiwa biologis. Nyale atau cacing laut yang berbulu, berruas-ruas dan kepalanya tampak berbeda dari tubuhnya itu muncul dari lubang persembunyiannya untuk memijah, melepaskan telur dan sperma ke dalam air. Pembuahan telur oleh sperma tidak mudah dilakukan di laut yang sangat luas. Peluang pembuahan telur oleh sperma dapat ditingkatkan jika keduanya dikeluarkan pada jam dan hari yang sama, ketika pasut rendah (surut). Gerakan gelombang air seolah mengaduk telur dan sperma sehingga pembuahan lebih banyak terjadi. Zigot dan larva yang dihasilkan oleh pembuahan tersebut juga lebih banyak yang selamat dari pemangsaan ikan dan hewan laut lainnya, jika pemijahan dilakukan bersamaan secara masal. Ikan pemangsa yang kekenyangan akan melewatkan zigot dan larva lainnya untuk berlalu dengan selamat.

Oleh:

Imam Bachtiar

(Ketua Pusat Penelitian Pesisir dan Laut, Universitas Mataram)

Prediksi tersebut berdasarkan asumsi bahwa perilaku reproduksi cacing nyale tidak banyak berbeda dengan karang. Sebagaimana dijumpai di GBR, prediksi pemijahan cacing nyale juga sama dengan prediksi pemijahan karang. Mari kita buktikan, apakah hipotesis tersebut didukung dengan bukti berupa kenyataan. Demikianlah Tuhan menciptakan peristiwa biologis dengan sempurna. Walaupun sudah lebih seperempat abad dijadikan sebagai mascot pariwisata, penentuan hari Bau Nyale tetap dilakukan secara tradisional. Pewaris wariga membacakan lontar dengan metode tertentu sampai dia menemukan tanggal munculnya cacing nyale tersebut dalam bentuk penanggalan Sasak. Penanggalan Sasak tersebut kemudian dikonversikan ke dalam penanggalan hijriah dan masehi. Selanjutnya pemerintah daerah yang mendesain bagaimana upacara adat Bau Nyale akan dilaksanakan sebagai peristiwa budaya dan pariwisata. Prediksi tradisional tersebut terbukti memiliki akurasi yang baik, sehingga sebagian besar masyarakat Sasak tidak merasa membutuhkan prediksi yang lebih baik. Tidak adanya penelitian ilmiah yang mencoba untuk membuat prediksi yang lebih baik merupakan bukti tidak adanya kegundahan ilmiah di kalangan cendekiawan Sasak. Sebagian besar orang bahkan tidak merasa perlu mencatat kemunculan cacing nyale setiap tahun. Sebagai komoditas dan mascot pariwisata, prediksi secara tradisional tampaknya tidak lagi cukup. Jika dalam 10 tahun terjadi dua kesalahan prediksi, maka pagelaran budaya pada acara Bau Nyale berisiko mengecewakan wisatawan. Acara Bau Nyale di bulan Februari 2015 merupakan salah satu kekurangan akurasi dalam memprediksi munculnya cacing nyale tersebut. Demikian juga tidak adanya cacing nyale pada Bau Nyale tahun 2010. Sebagai peristiwa biologis, munculnya cacing nyale mengikuti siklus alamiah. Jika kita memahami siklus tersebut, prediksi tanggal munculnya cacing nyale lebih mudah dilakukan secara ilmiah. Kebenaran ilmiah memang tidak absolute, tetapi dapat membantu kita memacahkan masalah. Kebenaran ilmiah boleh salah, tetapi kesalahannya harus

terukur. Jika saja kita mempunyai catatan munculnya nyale dalam 20 tahun terakhir, kita dapat membuat permodelan matematis yang dapat memprediksi munculnya nyale dengan peluang kesalahan sekali dalam 20 tahun. Sayangnya, catatan seperti itu hampir tidak dapat ditemukan di Pulau Lombok. Jika memang tidak ada catatan atau data yang dapat digunakan untuk menyususn model matematis, maka cara kedua adalah dengan menggunakan analogi, yaitu mencari persamaan dengan peristiwa yang lain. Di the Great Barrier Reef (GBR) Australia, misalnya, cacing nyale keluar pada saat yang sama dengan pemijahan karang. Pemijahan karang di GBR sudah lama dapat diprediksi secara akurat. Jika bulan purnama jatuh di pertengahan pertama (sebelum tanggal 15), maka pemijahan karang terjadi setelah purnama bulan berikutnya. Dasar teorinya adalah bahwa telur karang belum cukup matang untuk dipijahkan ke dalam air. Jika bulan purnama jatuh di pertengahan kedua (setelah tanggal 15), maka pemijahan karang terjadi pada bulan yang sama. Bulan terjadinya pemijahan karang di GBR adalah bulan November. Hewan-hewan yang sederhana, seperti karang, menggunakan beragam tanda-tanda alam untuk secara bersama-sama memijah secara masal. Tanda-tanda alam tersebut memberikan peluang yang maksimal bagi kelestarian jenis hewan tersebut. Perubahan suhu air laut biasanya dijadikan sebagai tanda untuk memulai memproduksi telur dan sperma. Pembentukan telur biasanya 4-6 bulan, sedangkan pembentukan sperma hanya 2 bulan Pembentukan telur berlangsung lebih awal agar dapat dipijahkan bersamaan dengan sperma. Fase bulan, bulan purnama atau bulan mati, berkaitan dengan pasut (pasang surut). Fase bulan digunakan untuk menentukan hari pemijahan,

agar memperoleh hasil pembuahan maksimal. Sedangkan lama gelap bulan (sebelum muncul terang bulan) dan lama penyinaran bulan merupakan tanda untuk menentukan jam pemijahan. Karang dan cacing nyale sama-sama merupakan hewan laut yang mempunyai struktur sederhana. Dengan menggunakan analogi antara karang dan cacing nyale, kita dapat membuat hipotesis untuk memprediksi munculnya cacing nyale di Lombok. Bulan utama munculnya cacing nyale adalah Pebruari. Jika purnama di bulan Pebruari jatuh sebelum tanggal 15, maka nyale akan muncul di bulan Maret (nyale poto, nyale akhir), karena telur nyale belum matang. Jika purnama jatuh setelah tanggal 15 Pebruari, maka cacing nyale akan muncul setelah purnama bulan Pebruari (nyale tunggak, nyale awal). Jika purnama jatuh di pertengahan bulan, antara tanggal 14-16 Februari, maka cacing nyale akan muncul dua kali, setelah purnama Februari dan purnama Maret. Prediksi tersebut berdasarkan asumsi bahwa perilaku reproduksi cacing nyale tidak banyak berbeda dengan karang. Sebagaimana dijumpai di GBR, prediksi pemijahan cacing nyale juga sama dengan prediksi pemijahan karang. Mari kita buktikan, apakah hipotesis tersebut didukung dengan bukti berupa kenyataan.

Bupati Lotim : ESL tidak punya duit Masih banyak pilihan investor yang jelas duitnya

*** Tiga pejabat diduga dimutasi secara rahasia Mudah-mudahan jabatannya tidak dirahasiakan

***

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 13 Februari 2015

Lalai, Tak Bisa Promosi Jabatan Dari Hal. 1 Ketika ditanya, ada sejumlah pejabat yang mengeluhkan ruwetnya pengisian formulir LHKPN itu, Suruji mengatakan, sebenanrnya mereka bisa menanyakan dan meinta bantuan dari BKD dan Diklat NTB. ‘’Sekretariat BKD dan Diklat NTB siap untuk membantu mengisi, yang penting datanya disediakan,’’ jelasnya. Terkait dengan penyerahan LHKPN ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Men PAN RB) telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada para menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah non lembaga, pimpinan Sekretariat lembaga negara, Pimpinan Kesekretariatan lembaga non struktural, Gubernur dan Walikota. Surat Edaran No. 1 tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan instansi pemerintah.

Dimana dalam surat edaran itu, seluruh pimpinan instansi pemerintah perlu menerapkan kebijakan, menerapkan wajib lapor kekayaan bagi pejabat yang memangku jabatan strategis dan rawan KKN. Para pengelola anggaran dan panitia pengadaan barang dan jasa untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK. Kemudian menetapkan wajib lapor kepada seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara secara bertahap dan dimulai dari pejabat setingkat eselon II, IV dan V untuk menyampaikan LHKPN kepada pimpinan isntansi pemerintah masingmasing. Dengan ketentuan, menggunakan format pelaporan yang sudah ditentukan, laporan tersebut disampaikan paling lambat tiga bulan setelah kebijakan ditetapkan, satu bulan setelah pejabat diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi dan satu bulan setelah berhenti dari jabatan. (nas)

Halaman 15

Ibrahim Ditawarkan Pilih Dua SK Penetapan Mataram (Suara NTB) Setelah tidak ada kejelasan jabatan, H. Ibrahimjuga belum ada SK dinonjobkan sebagai staf ahli pascamutasi, Rabu (4/2). Kini Pemerintah Kota Mataram kembali menawarkan dua surat keterangan (SK) penetapan yakni apakah dipensiunkan atau memilih sebagai staf khusus tim percepatan pembangunan Kota Mataram. Menurut sumber Suara NTB, opsi yang ditawarkan Baperjakat dinilai sangat lucu

dan baru pertama kali terjadi di Kota Mataram. Pejabat secara resmi diberhentikan, kembali ditawarkan jabatan lain. Artinya, ada sesuatu yang tidak beres pada mutasi beberapa waktu lalu. “Lucu kan kita dengar, orang sudah diberhentikan. Lagi ditawari jabatan,” kata sumber, Kamis (12/2). Ia melihat secara administrasi proses mutasi sudah ada kekeliruan bahkan melanggar dari sisi aturan. Faktanya, masa jabatan pejabat setingkat eselon II dalam peratu-

ran ASN nomor 17 tahun 2014 harus 60 tahun. Dua opsi yang ditawarkan terkesan memainkan aturan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, HL Makmur Said menyebutkan, Pemkot Mataram menawarkan dua SK kepada H. Ibrahim yakni apakah SK penetapan pensiun atau memilih masuk di tim percepatan di Kota Mataram, karena masih ada sisa waktu di usia pensiunnya. “Kita sudah tawarkan, apakah pilih SK pensiun atau SK tim percepatan,” kata

Mereka tidak tersentuh, makanya masyarakat berpaling kepada rentenir,’’ demikian diungkapkan Gubernur usai membuka kegiatan Expo iB Vaganza di Mataram, Kamis (12/2). Tidak sedikit diantaranya, pedagang pasar, pedagang bakulan, hingga pedagangpedagang di kios yang membutuhkan kredit secara cepat. Tetapi perbankan sendiri tidak memberikan layanannya dan menjawab kebutuhan masyarakat tersebut. Akibatnya, meskipun rentenir dengan bunga mencekik, tetap saja menjadi pilihan bagi masyarakat. NTB terkenal dengan religiusitasnya yang tinggi. Tetapi hal itu bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lapangan. Rentenir justru menjadi penguasa pasar. Inilah PR terbesar perbankan, terutamanya perbankan syariah dan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) yang sudah terbentuk di NTB. Rentenir itu katanya, hadir ketika ada kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang tidak dibarengi dengan kemampuan pemerintah maupun lembaga keuangan yang kredibel untuk memenuhinya. Sehingga terdapat ruang kosong, itulah yang dimanfaatkan oleh rentenir. “Mereka memberi kredit

dengan bunga yang sangat mencekik. Perbankan syariah harus hadir sebagai solusi bagi itu. Dengan adanya perbankan syariah, ruang rentenir dengan sendirinya akan berkurang bahkan hilang. Tetapi dengan syarat, perbankan syariah harus mampu menjangkau lapisan tingkatan yang paling bawah,’’ harap Gubernur. Soal sistem syariah ini, menurut Gubernur telah ada sejak zaman Mesir. Artinya sudah berkembang sejak ratusan tahun lalu. Sementara di Indonesia, perbankan syariah hadir sejak tahun 1991. Sehingga bukan menjadi hal yang baru sebenarnya. Di Indonesia, share kredit perbankan syariah mencapai 5 persen dari total kredit. Sementara di NTB, bisa mencapai 8 persen share perbankan syariah. Tentu itu sudah cukup bagus. Tetapi jika dilihat dari titik 100 persen, ada 92 persen transaksi keuangan di NTB didominasi perbankan konvensional. “Artinya, tanggung jawab belum ditunaikan sepenuhnya. Silahkan berupayalah bersosialisasi lebih maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memasyarakatkan sistem syariah. Tetapi bukan berarti mengabaikan perbankan konvensional,” demikian Gubernur. (bul)

’’Drop Out’’ Nol Dari Hal. 1 “Sekarang ini angka partisipasi sekolah tingkat SMA sederajat di NTB masih 75 persen. Sementara angka partisipasi sekolah untuk SD dan SMP kita sudah hampir 100 persen. Sehingga masalahnya terletak di SMA. Dengan pindahnya kewenangan SMA ke provinsi, maka Gubernur punya kewenangan untuk memperketat peningkatan angka partisipasi sekolah tingkat SMA itu,” kata Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. H. Rosiady H.Sayuti, M.Sc dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (12/2) siang kemarin. Untuk mewujudkan target angka drop out nol tingkat SMA di NTB, katanya, maka Pemprov NTB akan lebih menggencarkan lagi program Adono. “Adono tahap II berlanjut, lebih drastis lagi. Kita akan perbanyak lagi. Nanti yang besar itu anggaran untuk me-nol-kan drop out tingkat SMA. Artinya, mencegah mereka keluar dan menarik mereka yang sudah keluar. Atau minimal mereka paket C,” kata Rosady. Ia menargetkan pada tahun ini angka melanjutkan sekolah ke jenjang SMA sederajat di NTB bisa mencapai 90 persen. Artinya, siswa yang lulus SMP sederajat harus melanjutkan ke jenjang SMA sederajat. Pasalnya, kata mantan Kepala Bappeda NTB ini, angka partisipasi sekolah

merupakan salah satu parameter dalam penentuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terkait dengan anggaran pendidikan lewat APBD, Pemprov NTB tetap berkomitmen mengalokasikan sebesar 20 persen. Dengan ditariknya kewenangan pengelolaan sekolah tingkat SMA ini maka tentu anggaran pendidikan harus lebih besar lagi. Karena banyak targettarget yang harus dicapai. Selain itu, untuk mewujudkan angka drop out nol itu, saat ini NTB menjadi rintisan SMA terbuka di Indonesia. NTB merupakan salah satu dari enam provinsi di tanah air yang dibangun SMA terbuka selain Jawa Barat, Jambi, Kalsel, Jawa Timur dan Papua Barat. Lokasi rintisan SMA terbuka itu berada di SMAN 1 Narmada, Lombok Barat. “Seluruh Indonesia hanya 6 SMA terbuka, salah satunya NTB untuk uji coba. Ini kita harapkan akan membantu program kita memperbanyak tingkat partisiapsi sekolah ke jenjang SMA sederajat. Kita bagian dari provinsi yang diarahkan untuk wajib belajar 12 tahun. Modelnya seperti UT. Selebihnya mereka belajar melalui internet, menggunakan tutor,”pungkasnya. (nas)

Kejaksaan Sita Dokumen Proyek TPA Dari Hal. 1 Diberitakan sebelumnya bahwa gelar perkara internal Kejaksaan Tinggi NTB akhirnya menyimpulkan, kasus dugaan penyimpangan pembangunan proyek TPA Desa Batu Putih, KSB ditingkatkan ke penyidikan. Menyusul peningkatan status ke tingkat penyidikan, Kejaksaan menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Tiga tersangka itu LHG, IS dan DS. Tim Pidsus sebelumnya sudah melakukan gelar

perkara untuk membedah kesimpulan kasus dugaan korupsi pada proyek TPA ini. Dari hasil gelar perkara, dua alat bukti cukup, sehingga tiga orang yang dianggap paling bertanggung jawab itu dijadikan tersangka. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 3 Undang - Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang - Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (ars)

harus dua tahun. Sudenom sendiri masih baru menjabat Sekretaris Dinas Kesehatan. Kenapa bisa langsung dipromosikan? Kaitannya dengan H. Sudenom dikatakan karena Pemkot Mataram tidak menggunakan open rekrutmen dan tim pansel. Selain melihat pertimbangan lainnya, juga ada kriteria dan kinerja lainnya yang menjadi pertimbangan Baperjakat dan Walikota Mataram selaku yang memiliki hak prerogatif. (cem)

Pemprov Percepat Lelang Antisipasi Penumpukan Pengerjaan Proyek Akhir Tahun

Perangi Rentenir Dari Hal. 1

Sekda dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (12/2). Ditanya soal payung hukum pengangkatan sebagai tim percepatan? Ia berdalih itu akan dipelajari, mengingat Pemprov NTB melakukan hal sama terhadap sejumlah pejabatnya. Namun, bila hal itu dipermasalahkan pihaknya akan melakukan perbaikan serta dikembalikan pada posisi semula. Aturan dalam ASN sendiri sudah jelas mengatakan promosi jabatan ke eselon II

(ant/Bali Post)

PENERBANGAN CITILINK BANDUNG-LOMBOK - Sejumlah penumpang melintas di depan pesawat Citilink Airbus A320 sebelum lepas landas dalam penerbangan perdananya dengan rute Bandung-Lombok di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Kamis (12/2). Pembukaan rute baru tersebut merupakan upaya Citilink untuk mencapai target menerbangkan 11,2 juta penumpang pada tahun 2015 dan diharapakan dapat mengembangkan kunjungan wisata di kedua provinsi itu.

Pemprov NTB Bentuk Tim Kaji Pemanfaatan Dana Penjualan Aset di BIL Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan membentuk tim untuk mengkaji pemanfaatan dana hasil penjualan atau pemindahtanganan aset yang ada di Bandara internasional Lombok (BIL) ke PT. Angkasa Pura (AP). Namun sebelum aset itu dijual, maka akan dilakukan appraisal untuk mengetahui nilai aset tersebut saat ini. “Rapat tadi menindaklanjuti persetujuan prinsip yang dikeluarkan oleh Gubernur untuk pemindahtanganan investasi pemprov senilai Rp 109 miliar di BIL yang wujudnya apron dan taxiway yang oleh AP diminta untuk diusulkan jadi asset PT AP. Untuk menindaklanjuti ini, tentu pemprov akan melakukan proses,” kata Kepala Biro Keuangan Setda NTB, Ir. H. Iswandi, M.Si dikonfirmasi usai rapat di ruangan Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH, Kamis (12/2) siang kemarin. Rapat itu dipimpin Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH. Hadir dalam rapat itu, seluruh Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Umum dan pejabat terkait lainnya. Iswandi mengatakan, proses pertama yang akan dilakukan terkait dengan rencana penjualan aset di BIL itu, yakni melakukan appraisal lagi untuk menyepakati nilai yang akan

ditetapkan dalam proses pemindahtanganan aset tersebut. Hasil appraisal ini nantinya akan diminta persetujuan DPRD NTB pada waktunya nanti. Dalam proses appraisal ini, lanjutnya, antara Pemprov NTB dan PT. AP akan melakukan penjadwalan pelaksanaan appraisal yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dari hasil appraisal itu, katanya, Pemprov NTB kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan kajian pemanfaatan dana. “Karena itu berupa investasi, maka harus dikaji lebih cermat, mendalam mengenai pemanfaatan dana itu. Apakah dana itu akan diinvestasikan lagi dalam bentuk investasi yang lain atau bagaimana tentu ini butuh kajian. Akan dibentuk tim, yang melibatkan berbagai stakeholders, agar pemanfaatan dana ini apabila nanti terjadi proses pemindahtanganan itu akan tetap tidak mengurangi kekayaan daerah,”terangnya. Dalam rapat tersebut, kata Iswandi, belum ditetapkan tim yang akan melakukan kajian pemanfaatan dana hasil penjualan aset di BIL. Dalam rapat tersebut hanya diputuskan supaya segera dibentuk tim . Iswandi mengatakan, dalam waktu satu atau dua minggu kedepan tim akan terbentuk. (nas)

Mataram (Suara NTB) Untuk mengantisipasi supaya tak terjadi penumpukan pengerjaan proyek di akhir tahun, Pemprov NTB mempercapat proses lelang atau pengadaan barang dan jasa. Ditargetkan, pada pekan ke tiga Februari ini, seluruh paket-paket pengadaan barang dan jasa dari SKPD sudah mulai dilakukan pelelangan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB. “Tadi kita membahas bagaimana kita di Provinsi NTB ini melakukan percepatan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Karena ini awal dari langkah penyelesaian pekerjaan. Kalau kita bisa mempercepat proses pengadaan maka penyelesaian pekerjaan itu lebih cepat,” kata Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (AP & ULPBJP) Setda NTB, Ir. IGB. Sugiharta, MT dikonfirmasi usai rapat koordinasi di Kantor Gubernur, Kamis (12/2) siang kemarin. Dengan mempercepat pelaksanaan lelang atau pengadaan barang dan jasa, diharapkan pengerjaan-pengerjaan proyek tak akan menumpuk di akhir tahun. Dalam pengadaan barang dan jasa telah terbit aturan terbaru yakni Perpres No. 4 Tahun 2015. Dalam aturan terbaru

mengenai penyediaan barang dan jasa itu, diatur mengenai sistem e-procurement dan e purchasing. Dalam Perpres itu juga, katanya diberikan kemudahan-kemudahan kepada calon rekanan. Dimana, jika dulu pada setiap penawaran, setiap calon rekanan harus menyiapkan jaminan penawaran. Tapi, dengan aturan yang terbaru itu, tidak ada lagi jaminan penawaran. Namun, katanya, dengan tidak adanya jaminan penawaran ini lantas akan mengurangi kehatihatian ULP dalam menjaring calon rekanan yang benar-benar bonafide. “Kalau dulu, mulai dia memasukkan dokumen penawaran itu sudah menjaminkan perusahaan tersebut. Ketika dapat pekerjaan harus ada jaminan pelaksanaan, ketika selesai mengerjakan harus ada jaminan pekerjaan. Secara keseluruhan ada jaminan nya. Keputusan pemerintah yang baru, jaminan penawaran itu tak perlu. Dengan menggunakan sistem elektronik, maka jaminan penawaran tak diperlukan,”terangnya. Sementara itu, mengenai jaminan pelaksanaan masih tetap berlaku. Besar jaminan pelaksanaan yang harus disiapkan oleh pemenang tender atau rekanan adalah lima persen dari nilai kontrak. (nas)

MUI NTB Haramkan Perbankan Konvensional Mataram (Suara NTB) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB secara tegas meyatakan pola-pola transaksi perbankan konvensional itu haram. Perlu langkah strategis untuk lebih memberdayakan transaksi non riba di daerah ini. Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua MUI NTB, TGH.

Mustamiuddin Ibrahim di Mataram, Kamis (12/2) kemarin. Ia menyebutkan, mengapa bank konvensioanal sebelumnya diperbolehkan dimasyarakat secara hukum Islam. Sebab, pada waktu dulu tidak ada perbankan syariah, sehingga dianggap darurat dan terpaksa. Sekarang ini, tidak ada bantahan lagi sebenarnya untuk

menggunakan produk-produk syariah, karena ketentuan transaksinya sudah berdasarkan kesepakatan bersama. Bukan kesepakatan sepihak. Kaum muslimin dimintanya untuk melaksanakan anjurananjuran Islam secara kaffah (utuh). MUI menurutnya telah menyarankan agar masyarakat bera-

lih menggunakan sistem syariah untuk bertransaksi. Karena tanpa dipungut biaya apapun dan atas kesepakatan bersama. Masyarakat perlu menyuarakan secara lisan, saling menasehati, paling tidak merasa tidak suka dengan sistem konvensional, sebagai ungkapan melarang dengan hati.

Pemerintah dan guru-guru dimintanya untuk mengarahkan masyarakat bertransaksi secara syariah di NTB. Tetapi tidak serta merta membatasi sistem konvensional karena Indonesia adalah Negara Pancasila (beragam). NTB harus dikuasai pola-pola transaksi syariah, karena mayoritas penduduknya muslim. (bul)

Kerugian Negara LHP BPK Terkait 1.360 Kasus Dari Hal. 1 Dia menjelaskan, dari 1.360 kasus itu, jika dijumlahkan nilai kerugian negaranya bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Namun, berapa angka pastinya, dia tidak mengingatnya. ‘’Karena dari catatan BPK itu, kita diminta untuk bisa menindaklanjutinya bersama eksekutif,’’ ujarnya. Beberapa temuan itu, seperti dana DBH-CHT, dana parpol, tunggakan dari anggo-

ta DPRD yang belum dapat diselesaikan, dana kegiatan, pembangunan infrastruktur seperti RSUP NTB, pembangunan terminal haji Bandara Internasional Lombok dan masih banyak temuan lainnya, termasuk beberapa biaya perjalanan dinas. Ia menambahkan, dari berbagai temuan itu, DPRD kemudian menindaklanjuti untuk dievaluasi oleh komisi, sesuai dengan tupoksinya mas-

ing-masing. ”Dari hasil temuan BPK ini sudah kita tindak lanjuti bersama komisikomisi,” ujarnya. Kata dia, tindakan maladministrasi ini karena tidak sesuainya jangka waktu penyelesaian proyek yang dilakukan entitas. Selain itu, juga dapat berupa proyek yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam anggaran. Sesuai aturan tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD berdasarkan kewenangannya dan para pejabat terkait wajib menindaklanjutinya, selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP ini diterima. ‘’Jadi masih ada waktu bagi kita untuk bersama-sama eksekutif menindaklanjuti sekaligus mengklarifikasi beberapa temuan itu,” kata Mahaly. BPK RI Perwakilan NTB menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi NTB tahun anggaran

2013-2014 kepada DPRD, Kamis (29/1), lalu di gedung DPRD NTB. Penyerahan LHP LKPD pemerintah provinsi NTB dari BPK RI perwakilan NTB ini diserahkan Wakil Ketua BPK Perwakilan NTB kepada Ketua DPRD NTB H Umar Said. Pemerintah Provinsi NTB meraih penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah tiga tahun berturut-turut yakni 2011, 2012, dan 2013. (ant/Bali Post)

Bupati Lotim : ESL Tidak Punya Duit Dari Hal. 1 ‘’Siapa saja yang meminta untuk membatalkan pencabutan izin ESL itu tidak akan saya penuhi,’’ katanya. Termasuk permintaan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTB sebagaimana diberitakan edisi Kamis kemarin. Alasan prinsip diterangkan Bupati diantaranya, ESL merupakan investor yang tidak punya duit. Ditemukan, izin investasi ESL yang dalam konsepnya ingin mengembangkan kawasan eco tourism ada indikasi tidak sesuai dengan ke-

tentuan hukum. ‘’Jadi siapapun yang berlagak-lagak mau memanggil saya itu buangbuang waktu,’’ tegasnya. Bagi Bupati AlI BD, seluruh investor sebenarnya diberikan peluang seluas-luasnya untuk menanamkan investasinya di Lotim. Hanya saja, investor yang diberikan izin adalah investor yang benar-benar serius. Memiliki uang agunan sebagai jaminan dan bukti keseriusan berinvestasi. Soal ESL sendiri, pandangan Bupati perusahaan tersebut selama ini kerjanya hanya

main-main di tingkat atas saja. “Di sini, di Lombok Timur yang memberikan izin, bukan di sono,” ujarnya. Lotim jelas memiliki kewenangan penuh dalam hal perizinan. Ancaman akan melakukan pemanggilan dari pihak manapun yang menyebut jika Bupati Lotim tidak membatalkan pencabutan izin tersebut tidak diindahkannya. “ESL bukan investor, biar seribu menteri didatangkan oleh PT ESL tetap saya cabut izinnya,’’ tegasnya. Berdasarkan penjelasan dari Badan Pelayanan Periz-

inan Terpadu (BPPT) Lotim, Muhammad Syukri sebelumnya, ada tiga investor lain yang sudah melirik untuk mengembangkan kawasan wisata yang berada di Register Tanah Kehutanan (RTK) 15 kawasan hutan lindung Sekaroh. Termasuk di dalamnya kawasan Pantai Pink dan Tanjung Ringgit. Ketiga investor tersebut adalah PT Lombok Saka, pemilik hotel Jeeva Bloam di Tanjung Bloam Sekaroh, PT Ocean Blue Resort Indonesia (OBRI) yang sudah siap mengembangkan Gili

Sunut dan PT Pola Marta Persada. Terhadap ESL sendiri sebenarnya sudah diminta untuk mengajukan kembali izinnya. ‘’Jadi yang kita kasih izin itu adalah investor yang punya duit, kalau ESL punya duit maka saya akan berikan,’’ kata Bupati Ali BD. Akan tetapi sejauh ini, disesalkan Bupati, pihak ESL ketika diminta untuk memperbaiki izinnya justru melawan berdebat. “Ini disuruh memperbaiki izin malah berdebat dengan kita. Silahkan, masa ada investor mau berdebat,” demikian Bupati. (rus)

Bangun Komitmen, Tidak Ada Proyek Tak Tuntas di 2015 Dari Hal. 1 Gita mengatakan, kalaupun program atau proyek yang dilaksanakan oleh SKPD menuai sorotan berbagai pihak atau peluang digeret ke ranah hukum, namun sepanjang proses yang dilalui sudah benar maka harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. “Pak Sekda menekankan sepanjang kita bergerak

dalam koridor kewenangan, ikuti prosedur yang ditentukan dan melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi yang dibutuhkan maka silakan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,”imbuhnya. Ditambahkan, rapat koordinasi persiapan pelaksanaan program tahun 2015 terutama yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu juga dimaksudkan untuk mengan-

tisipasi rapat pimpinan (rapim) yang akan segera dilaksanakan. Dimana, dalam rapim tersebut, pelaksanaan program/kegiatan harus lebih baik dari tahun lalu pada periode yang sama. Dalam rakor itu juga disosialisasikan mengenai Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa. Dimana diharapkan, dengan sosialisasi itu, para Pengguna Ang-

garan (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui tugas, fungsi dan wewenang dengan sebaikbaiknya. Termasuk juga menyikapi hasil pelelangan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). “Tentu kita tidak berharap seperti tahun kemarin. Terjadi polemik di media antara ULP dan PPK,” katanya. Gita mengatakan, sesuai

ketentuan bahwa hasil penjaringan rekanan (kontraktor) yang memenangkan suatu tender bisa dilakukan penolakan oleh PA/KPA atas usul dari PPK. Namun, penolakan pemenang tender itu harus disertai dengan argumentasi dan dasar-dasar yang kuat. Sehingga bisa diambil keputusan yang tepat terkait dengan pemenang tender yang benar-benar bonafide. (nas)

Jumat, 13 Februari 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

KPK Akui Mendapat Ancaman Serius Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku mendapatkan ancaman serius yang dialamatkan kepada penyidik dan struktural komisi antirasuah serta keluarga mereka. “Kami ingin mengonfirmasi benar telah terjadi dan ada ancaman yang sangat serius terhadap penyidik kami, terhadap struktural kami dan staf-staf kami. Ancaman ini sungguhsungguh sangat serius,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di gedung KPK Jakarta, Rabu (12/2). Ancaman tersebut menurut Bambang juga dialami keluarga para penyidik dan pegawai struktural. “Bukan hanya kepada staf dan karyawan KPK, tapi juga melebar pada keluarga dan ini sangat serius dan sangat mengkhwatirkan,” ungkap Bambang. Ancaman itu juga menyangkut pada keselamatan nyawa. “Menurut kami stadium

ancamannya sangat eskalatif karena bisa menyangkut nyawa. Ancaman seperti ini memang sudah sering terjadi tapi harus diberi konteks ini rangkaian proses ada suatu sistematis yang terjadi,” jelas Bambang. Selain ancaman menyangkut nyawa, ancaman juga misalnya pemanggilan oleh penyidik Bareskrim Polri. “Ada juga panggilan-panggilan terhadap struktural kami yang tidak pada tempatnya dan akhirnya pimpinan mengambil alih tanggung jawab itu. Misalnya pemanggilan oleh penyidik Bareskrim Polri, yang saya dengar dari Pak Wakapolri kaget dengan panggilan itu,” ungkap Bambang. Ancaman itu jelas menggangu pekerjaan KPK.

“Kalau sebuah lembaga penegak hukum dan para penegak hukumnya dalam kondisi diancam, itu sudah terjadi ancaman yang bersifat nasional karena dia bisa mengganggu semua upaya pemberantasan hukum yang seyogyanya dilakukan optimal oleh lembaga penegak hukum seperti KPK,” tambah Bambang. Namun KPK belum dapat menyimpulkan ancaman tersebut terkait dengan kasus apa yang ditangani KPK. “Kami sedang mengkaji lebih lanjut jadi belum bisa membuat kesimpulan atas hal itu,” tambah Bambang. Ia juga belum dapat menyimpulkan apakah ancaman tersebut juga merupakan rangkaian dari upaya kriminalisasi para pimpinan KPK. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

PENGAWALAN SAKSI KPK - Penyidik aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibnu C Purba berjalan keluar ruangan dengan pengawalan usai mengikuti sidang praperadilan tersangka Komjen Budi Gunawan (BG), sebagai saksi fakta, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (12/2). Pimpinan KPK mengatakan sejumlah pejabat, penyidik serta staf dilingkungan KPK mendapat ancaman berupa teror sehingga membutuhkan pengawalan ketat dalam menjalani proses persidangan.

Saksi Ungkap Kronologi Penanganan Kasus Budi Gunawan Calon Kepala Kepolisian Indonesia Jakarta (Suara NTB) Saksi Iguh Sipurba mengungkap kronologi penanganan kasus Komisaris Jenderal Pol. Budi Gunawan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (12/2). Iguh, yang merupakan salah satu penyelidik dalam kasus Budi Gunawan, mengatakan KPK mulai melakukan pengumpulan data saat ada laporan masyarakat ke Direktorat Pengaduan Masyarakat mengenai aliran dana mencurigakan di rekening Budi Gunawan pada 2008. Menurut Iguh, saat itu Budi Gunawan masih menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi SDM Mabes Polri. Setelah mengumpulkan data-data, ia menjelaskan, KPK meminta laporan keuangan Budi Gunawan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kemudian diberi Laporan Hasil Analisis (LHA) laporan keuangan Budi Gunawan tahun 2008. Iguh mengatakan, setelah tim penyelidik mendapat LHA 2008 KPK meminta tim melakukan penelusuran apa-

kah ada dugaan tindak pidana korupsi. Penelusuran dan pengumpulan data pun dilakukan hingga Juni 2014 KPK mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan. “Surat itu diterbitkan setelah Direktorat Penyelidikan menerima info pulbaket (pengumpulan data dan keterangan), kemudian kami telaah dan kami laporkan berjenjang, baru diterbitkan Juni 2014,” kata Iguh, saksi yang dihadirkan KPK dalam sidang praperadilan itu. Pada saat itu, Budi Gunawan sudah menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol). Tim penyelidik pun pernah bertemu Deputi Penindakan untuk mempertegas penelusuran apakah ada dugaan tindak pidana korupsi. Tim juga mengumpulkan surat dan dokumen yang relevan, serta meminta pihak yang dianggap tahu dan dapat menilai perkara tersebut. Pengumpulan bukti-bukti terus dilakukan untuk mendukung proses penyelidikan. KPK kemudian kembali meminta laporan keuangan Budi Gunawan ke PPATK dan diberi

LHA Budi tahun 2014. Setelah bukti-bukti dirasa cukup, pada Januari 2015 digelar ekspos kasus Budi Gunawan yang dihadiri oleh empat pimpinan KPK. Dari ekspos tersebut disetujui untuk peningkatan penyelidikan ke penyidikan. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan

diterbitkan 12 Januari 2015. Pada 13 Januari 2014 pimpinan KPK mengumumkan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan transaksi mencurigakan dan penerimaan hadiah selama menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir dan jabatan lain di Mabes Polri sepanjang 2003-2006. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

SIDANG LANJUTAN PRAPERADILAN BG - Penyidik aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibnu C Purba menjawab pertanyaan kuasa hukum pada sidang praperadilan tersangka Komjen Budi Gunawan (BG), sebagai saksi fakta, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (12/2).

Demokrat Tetap Ingin Pilkada Serentak Tahun Ini

(ant/Bali Post)

Magelang (Suara NTB) Partai Demokrat tetap menginginkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak tahap pertama digelar tahun ini, kata Wakil K e t u a U m u m PartaiDemokrat Agus Hermanto. Agus Hermanto

Agus mengatakan Perpu nomor 1 tahun 2014 kemudian menjadi UU nomor 1 tahun 2015 menyebutkan Pilkada serentak tahap pertama pemungutan suara dilaksanakan pada 2015 tetapi ada beberapa fraksi yang mengusulkan tahun 2016. “Kalau tahun 2016 tidak mungkin bulan Februari berarti hanya selisih dua bulan, ngapain sampai merubah undangundang, barangkali agak mundur sedikit dan hal itu bukan keinginan Partai Demokrat, kami tetap menginginkan di tahun 2105,” kata dia usai konsolidasi Partai Demokrat se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Hotel Atria Magelang. Menurut dia, KPU harus secepatnya membuat peraturan KPU tentang pilkada, misalnya membuat peraturan KPU tentang uji publik karena merupakan 10 persyaratan dari Perpu tersebut.

“Waktu uji publik memang akan direvisi, yang tadinya 4,5 bulan akan menjadi satu bulan. Kalau mau dikurangi harinya boleh tetapi tidak boleh uji publik oleh parpol, yang melaksanakan harus KPU. Apabila uji publik dihilangkan Partai Demokrat tidak bisa menerima karena ini esensi dari Perpu tersebut,” kata Agus. Ia menuturkan UU nomor 1 tahun 2015 menyebutkan hanya pemungutan suara pada 2015, kalau terjadi dua tahap dan tahap kedua dilaksanakan tahun 2016 tidak masalah, hal itu sudah memenuhi UU Pilkada. Uji publik perlu karena dari pengalaman, beberapa gubernur, bupati, dan wali kota ternyata mempunyai rekam jejak kurang baik, misal berijazah palsu dan tersangkut masalah korupsi. “Hal lebih penting berkaitan dengan Pilkada adalah tidak boleh melaksanakan pergantian birokrasi enam bulan sebelum dan setelah Pilkada,” katanya. (ant/Bali Post)

Sebaiknya Tidak Diuji DPR

Jakarta (Suara NTB) Pengamat politik dari lembaga Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, berpendapat, pemilihan pejabat negara yang menjadi hak prerogratif presiden, sebaiknya tidak lagi melalui uji kepatutan dan kelayakan di DPR. “Harus dibuat penegasan, di satu sisi lembaga negara non-pemerintah, di antaranya Komisi Yudisial, KPU, Bawaslu, bisa saja tetap melibatkan DPR,” kata dia. “Tetapi yang di bawah presiden tidak perlu lagi melibatkan DPR, di antaranya panglima TNI, kepala Kepolisian Indonesia, duta besar, gubernur BI, dan lain-lain,” kata Rangkuti, di Jakarta, Kamis (12/2). Dia menjelaskan, saat ini pejabat publik dari lembaga non-pemerintah tidak terlalu bersinggungan dengan parlemen dan partai politik secara pragmatis. Bagi pejabat publik non-pemerintah, kepentingan yang muncul hanyalah kepentingan tidak saling mengganggu. Sedangkan untuk pejabat publik yang menja-

di hak prerogratif presiden, yaitu panglima TNI, kepala Kepolisian Indoneaia, duta besar, dan gubernur BI adalah representasi negara, sehingga tidak perlu lagi melalui uji kepatutan di DPR. Dia mengatakan, pada dasarnya secara teoritik DPR tidak punya kewenangan menguji kepatutan dan kelayakan pejabat publik. Kewenangan DPR terbatas pada regulasi, anggaran, dan pengawasan. Tetapi, faktanya, pejabat publik dinilai tidak bisa muncul dari satu pintu, karena akan bernuansa kepentingan, maka disepakati DPR harus melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap banyak pejabat publik. Hal tersebut, menurut dia, bisa dimaklumi. Namun pada kasus calon kepala Kepolisian, Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, yang telah melalui penjaringan berbagai pihak, namun tetap lolos dan ternyata ditetapkan tersangka. Maka pada kasus ini uji kepatutan dan kelayakan DPR terhadap pejabat publik yang menjadi hak prerogratif presiden sepertinya tidak diperlukan lagi. (ant/Bali Post)

Siswa SMP Pengendara Mobil Tabrak Empat Motor, Dua Tewas Bengkulu (Suara NTB) Siswa salah satu SMP di Kota Bengkulu, pengendara mobil bermerek Nissan Juke menabrak empat motor, di Bengkulu, Rabu petang (11/2). Dua di antara korban tabrakan itu akhirnya tewas. “Pelaku pengemudi yang masih anak-anak, di bawah umur. Dia berumur 15 tahun, dia masih pelajar, berinisial CC,” kata Kepala Satuan Lalu-lintas Polres Bengkulu, Inspektur Satu Polisi Sukma Pranata, di Bengkulu, Kamis (12/2). Dia mengatakan, korban dari kecelakaan lalu-lintas maut di lokasi wisata Pantai Panjang, Kota Bengkulu, itu enam orang korban. “Dua orang korban meninggal

dunia, yakni Eliza (18), warga Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Hairatul Sadiah (20), warga Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, empat orang luka-luka,” kata dia. Menurut dia, kronologi kejadian, pelaku mengendarai mobil dari arah berlawanan dengan korban, dan oleng ke badan jalan yang berlawanan. “Dia dari arah Hotel Horizon menuju Pantai Pasir Putih, kendaraannya tidak bisa dikendalikan dan menyasar ke jalur berlawanan, sehingga menabrak empat motor korban,” kata Pranata. Indikasi kejadian, kata dia, pelaku kelelahan setelah berolahraga, sehingga dia mengantuk saat mengendarai Nissan Juke-nya itu. “Menurut saksi, pelaku me-

ngantuk, dia baru pulang dari main basket, kalau keterkaitan dengan obat-obatan terlarang, kami sudah melakukan tes urin dan darah terhadap pelaku, dan hasilnya negatif,” kata Pranata. Walau CC masih di bawah umur, namun dia tetap diproses hukum secara khusus dan diganjar jeratan pelanggaran pidana dengan sangkaan menghilangkan nyawa orang akibat kelalaian. Tidakdiperolehkomentarorangtua korban atas kelakuan CC yang boleh mengendarai mobil di jalan raya itu. Kecelakaan mematikan dengan korban cukup banyak oleh tersangka pelaku bocah di bawah umur kerap terjadi, salah satunya oleh AQJ, putra artis ternama, Achmad Dani, di jalan tol Jagorawi, tahunlalu. (ant/BaliPost)

Lima Oknum TNI AD Penjual Amunisi Dipecat Jayapura (Suara NTB) Panglima Kodam XII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI Fransen G Siahaan, mengatakan lima oknum anggotanya terancam dipecat setelah terbukti menjual amunisi kepada Kelompok Sipil Bersenjata. “Saya masih terus selidiki. Tindakan yang saya lakukan, tadi saya sudah tanya, lima itu sudah benar-benar sudah terbukti, dan sudah di polisi militer dan lanjut ke pengadilan militer,” katanya, di Kota Jayapura, Kamis (12/2). “Tapi saya juga secara administrasi jalan yaitu PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat itu. Nanti di jalan terus apa hukumannya, saya menyarankan hukuman paling berat. Atau mungkin karena pertimbangan anak dan istri mungkin hukuman seumur hidup, tapi dipecat,” lanjutnya. Menurut dia, kelima oknum anggotanya itu duri dalam tubuh TNI AD sehingga apa yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. “Saya tidak butuh prajurit-prajurit saya sebagai duri dalam tubuh kami,” katanya.

Ketika disinggung apakah dalam penjualan amunisi itu ada keterlibatan perwira, dia katakan hal itu sedang diselidiki. “Saya lagi membongkar semua. Jadi tidak ada istilahnya toleransi, siapapun akan saya hantam karena bagaimanapun ini, dia khan menyuruh orang lain menembak saya nich, menembak kita semua?.” katanya. “Coba prajurit saya menjual amunisi, menembak panglima, bukan main? Berarti dia itu khan musuh saya, saya hantam juga dia lho,” tambahnya. Siahaan mengaku tidak seganseganmenindakparabawahannya yangterbuktimelawanhukum,apa lagi menjual amunisi. “Saya hantam dia juga, saya senang ini terbongkar. Saya tidak malu, khan saya sudah katakan itu,” katanya. Mengenai motif dari menjual amunisi, Siahaan mengemukakan, alasan para oknum prajurit itu sebenarnya karena faktor ekonomi. “Ini sebenarnya hanya kepentingan bisnis murni, faktor ekonomi,” katanya. Ketika ditanya, apakah gaji yang diterima para oknum praju-

rit itu tidak mencukupi, Siahaan menjawab,”Cukup sebenarnya. Tetapi karena apa itu? Gaya hidupnya, istrinya ada di Jawa sana, khan begitu. Berarti ada dua dapur, dia hidup di sini mahal tapi ada anaknya sekolah di Jawa, ada isrinya di sana,” katanya. Siahaan menegaskan, proses PTDH sedang berjalan termasuk tiga oknum TNI AD yang beberapa waktu lalu terlibat menjual amunisi di Wamena, Kabupaten Jayapura. “PTDH sudah berjalan, semua di-PTDH termasuk yang tiga terdahulu,diWamena,adayangsudah MPP,pensiundanmasihaktif.Yang aktifdi-PTDHjuga,jadiituyah,saya tindak tegas,” katanya. Sebelumnya, pada akhir Januari 2015 lima prajurit yang bertugas di Ajudan Jenderal Kodam XVII/Cenderawasih ditangkap petugas gabungan TNI dan Kepolisian Indonesia karena menjual amunisi kepada kelompok KSB pimpinan Porum Wenda. Kelima oknum prajurit itu berinisial, Sertu MM (46), Sertu NHS (24) Pratu S (27), Pratu RA (29), dan Serma S (39). (ant/Bali Post)