Snt14022015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

16 HALAMAN

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU, 14 FEBRUARI 2015

NOMOR 284 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/met)

MENAKJUBKAN- Pulau Lombok memiliki segudang destinasi wisata yang menakjubkan. Salah satunya objek wisata Gunung Tunak, di Kawasan Teluk Mumbang, Lombok Tengah. Kawasan wisata ini, merupakan salah satu destinasi yang diburu investor. Untuk mewujudkannya sebagai destinasi wisata potensial, faktor keamanan masih menjadi tantangan.

Polemik TGP2D

Sekda dan BKD NTB Penuhi Panggilan Komisi ASN Mataram (Suara NTB) Polemik mutasi pejabat eselon II yang dilakukan Pemprov NTB pada 28 Januari lalu belum berakhir. Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB memenuhi panggilan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengenai mutasi tersebut.

Seperti diketahui, ada empat pejabat struktural eselon II yang dinonjobkan atau tak menduduki jabatan struktural lagi dan diberikan tugas baru masuk dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D). Informasi yang serap, kabarnya TGP2D yang dibentuk di daerah lain justru dibubarkan oleh

TO K O H

(Suara NTB/dok)

pembentukan TGP2D itu kata Rusman, tentunya BKD telah melakukan konsultasi ke pemerintah pusat. Sampai ditetapkannya Pergub No.37 tahun 2014 mengenai pembentukan TGP2D itu.

Dalam Pergub No. 37 tahun 2014 berdasarkan data yang diperoleh Suara NTB, beberapa ketentuan yang menjadi lan-

PEMPROV NTB disarankan untuk tidak sembarangan membentuk badan atau lembaga tertentu hanya mengandalkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai alas hukum pembentukannya.

Pandangan itu disampaikan oleh anggota DPRD NTB dari Fraksi PDIP, Drs. Ruslan Turmuzi saat dikonfirmasi menyangkut keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pem-

WALIKOTA Mataram, H Ahyar Abduh melarang berbagai bentuk pelaksanaan kegiatan perayaan valentine day di sekolah-sekolah di daerah itu untuk mencegah pelajar tidak terjebak hal-hal di luar ketentuan nilai agama serta kearifan lokal.

“Pemerintah kota sudah tegas melarang berbagai kegiatan `valetine day` atau hari kasih sayang pada 14 Februari di sekolah-sekolah,” katanya di Mataram, Jumat (13/2).

Bersambung ke hal 15

bangunan Daerah (TGP2D).

Menurutnya, TGP2D dikhawatirkan hanya menambah beban anggaran di Pemprov NTB. Padahal, kemampuan keuangan Pemprov NTB saat ini sangatlah terbatas.

“Dalam struktur organisasi kita, tidak dikenal struktur tim percepatan itu.

Yang ada itu staf ahli,” ujar Ruslan.

Menurutnya, struktur organisasi daerah sebaiknya tidak dibentuk hanya berdasarkan Peraturan Guber-

nur semata. Mengingat, setiap pembentukan lembaga atau organisasi baru pastilah akan menimbulkan beban anggaran yang harus ditanggung oleh APBD. Dengan konsekuensi tersebut, maka pembentukan badan atau lembaga baru, terlebih yang sifatnya permanen, harusnya berdasarkan peraturan daerah yang tentunya disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD NTB. Bersambung ke hal 15

H. Rusman

Kebut Lima Raperda dalam Dua Minggu Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB tetap optimis, pembahasan lima buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diprioritaskan untuk dibahas awal tahun ini bisa tuntas pada Februari ini. Saat ini, posisi lima buah Raperda inisiatif eksekutif itu telah berada di tangan Badan Pembentukan Perda (Bapperda) DPRD NTB. “Saya kira sudah dibahas matang oleh eksekutif, kemudian dari Bapperda sendiri juga sudah dibahas matang.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R (Suara NTB/dok)

Kewenangan Jangan ’’Abu-abu’’ SELURUH Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov NTB diminta untuk melaksanakan semua tahapan dan prosedur dengan baik sebelum memasukkan lelang proyek di Unit Layanan Pengadaan (ULP).

ULP yang berada di bawah Biro Administrasi Pembangunan Setda NTB merupakan SKPD hilir yang menerima semua kelengkapan lelang dari SKPD hulu, dalam hal ini seluruh SKPD Pemprov NTB yang melakukan pengadaan barang dan jasa tahun 2015.

Bersambung ke hal 15

tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

PP No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.Kemudian perda No. 3 tahun 2008 tentang RPJP NTB 20052025 sebagaimana diubah dengan perda No.1 tahun 2014. Selanjutnya, perda No. 2 Tahun 2014 tentang RPJMD NTB 2013-2018.

Bersambung ke hal 15

Hanya Membebani APBD

Larang ’’Valentine Day’’ di Sekolah

H Ahyar Abduh

Mendagri lantaran tak mempunyai kekuatan hukum.

Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Rusman, SH, MH yang dikonfirmasi mengenai hal itu enggan memberikan tanggapan.

“Supaya tak jadi perdebatan, hari ini (kemarin, Red) Pak Sekda bersama BKD dipanggil Komisi ASN. Tunggu saja besok pulangnya,” katanya. Mengenai

dasan pembentukan TGP2D itu antara lain, UU No. 64 tahun 1958 tentang pembentukan daerah tingkat I Bali, NTB dan NTT. Kemudian, UU No. 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, PP No. 6 tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah, PP no. 79 Tahun 2005 pedoman pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. PP no. 38 tahun 2007

TGH.Mahalli Fikri

H. Ruslan Turmuzi

Sejumlah BPR NTB Masih ”Sakit”

Pemprov Bakal Lakukan Perombakan Direksi (Suara NTB/dok)

H. Muhammad Nur

Mataram (Suara NTB) Sejumlah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) NTB berdasarkan hasil pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB masih “sakit”.

Salah satu indikator yang menjadi tolok ukur suatu BPR dalam kondisi ''sakit'' adalah masih tingginya angka kredit macet. Untuk itu, Pemprov NTB bersama pemda kabupaten/kota sebagai pemegang saham akan melakukan perombakan jajaran direksi dan dewan pengawasan beberapa PD. BPR di daerah ini.

Hal tersebut diungkapkan, Kepala Biro Perekonomian

Setda NTB, Dr. Manggaukang Raba di Mataram, Jumat (13/ 2) siang kemarin. Ia mengatakan, telah melakukan kunjungan ke sejumlah perusahaan daerah seperti PD. BPR NTB, PT. GNE, PT. DMB dan PT. Jamkrida. Khusus mengenai PD. BPR NTB, sebagian besar masih dalam kondisi sakit.

“Kita sudah memperoleh solusi untuk memperbaikinya.

Sudah ada solusi untuk memperbaiki peningkatan kinerjanya. Kita ganti direksi dan dewan pengawasnya, kita tata ulang, mau reform organisasi itu.

Kita lakukan reformasi terhadap kepengurusan berdasarkan analisis kinerja keuangan

” Yang muda-mudalah yang bekerja (jadi direksi dan dewan pengawas). Baik direksi maupun dewan pengawas jangan lebih dari 58 tahun umurnya,” (H. Manggaukang Raba) terhadap semua BPR yang ada,” kata Manggaukung.

Ia menyebutkan, jumlah PD. BPR NTB di daerah ini sebanyak delapan buah. Yakni di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lom-

bok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, dompu dan Bima. Dari delapan buah PD. BPR itu, yang paling sakit saat ini adalah PD. BPR NTB Sumbawa Barat. Untuk itu, kata Manggaukang, pi-

haknya sudah memanggil Kabag Ekonomi Setda KSB untuk menyiapkan perombakan jajaran direksi dan dewan pengawas PD. BPR KSB. “Saya ingin mengatakan, yang muda-mudalah yang bekerja (jadi direksi dan dewan pengawas). Baik direksi maupun dewan pengawas jangan lebih dari 58 tahun umurnya,”terangnya.

Dikatakan, pada Maret mendatang semua perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov NTB akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Sabtu, 14 Februari 2015

Lanjutkan Program PEKAN lalu, tepatnya pada Rabu (4/2) sore, Wakil Walikota Mataram melantik ratusan pejabat yang dimutasi. Pejabat yang dimutasi beberapa diantaranya adalah lurah, salah satunya Lurah Jempong Baru yang kini menjabat sebagai Lurah Kekalik Jaya, M. Fathurrahman, SH. Terkait program yang akan dijalankan di wilayahnya yang baru, Fathurrahman mengatakan akan melanjutkan programprogram lurah sebelumnya.

Ia mengatakan tidak perlu juga beradaptasi lama dengan wilayahnya yang baru, karena Kekalik Jaya sudah tak asing lagi baginya.

(Suara NTB/ynt) Beberapa program yang M. Fathurrahman akan dilanjutkan disampaikan Fathurrahman diantaranya program kali bersih dimana telah terbentuk beberapa kelompok khususnya di sekitar pinggiran Kali Ancar. “Itu akan kita lanjutkan bekerja sama dengan BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Kota Mataram, BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kota Mataram, dan Dinas Kebersihan Kota Mataram. Mungkin nanti akan kita lanjutkan tidak hanya fokus untuk membersihkan sungai, tapi juga membuat pupuk kompos dari sampah organik,” jelasnya kepada Suara NTB ditemui di kantornya, Jumat (13/2).

Untuk pengelolaan sampah anorganik seperti plastik, Fathur mengatakan pihaknya juga akan bekerja sama dengan dinas terkait lainnya bagaimana melatih warganya memanfaatkan sampah anorganik ini. Sampah plastik tersebut nantinya bisa diolah menjadi barang yang bernilai ekonomis seperti suvenir dan jenis barang berguna lainnya.

Program lainnya yang akan dilanjutkan adalah terkait pengembangan usaha tahu-tempe, mengingat Kelurahan Kekalik Jaya adalah salah satu sentra usaha tahu-tempe di Kota Mataram. “Kita tidak punya lahan pertanian yang luas dan kita lebih fokus pada pengolahan hasil,” ujarnya.

Tahun ini, pihaknya akan mendapatkan bantuan alat pengolahan tahu-tempe yang akan diberikan kepada kelompok usaha tahu-tempe di Lingkungan Gerisak. Tahun 2014 lalu, alat pengolahan diberikan kepada kelompok di Lingkungan Kekalik Barat. “Tahun depan kita usulkan di Lingkungan Kekalik Kijang,” imbuh Fathur.

Terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kantibmas), Fathur mengatakan pihaknya fokus pada pengamanan dan pengawasan rumah kos yang jumlahnya cukup banyak. “Perlu kita tertibkan baik aturan-aturan yang berkaitan dengan penghuni maupun aturan-aturan lainnya,” jelasnya. (ynt)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Kekalik akan Produksi Batako dari Limbah Sekam Mataram (Suara NTB) Beberapa kelompok masyarakat yang ada di Kelurahan Kekalik Jaya akan memproduksi batako dari limbah sekam yang digunakan untuk pembakaran produksi tahu dan tempe. Kekalik Jaya adalah salah satu kelurahan yang menjadi sentra produksi tahu dan tempe di Kota Mataram. Hal ini disampaikan Lurah Kekalik Jaya, M. Fathurrahman, SH kepada Suara NTB, Jumat (13/2).

Fathurrahman mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram terkait hal ini. “Akan kita coba memanfaatkan sekam hasil pembakaran ini menjadi batako. Ini sudah diuji coba dan BLH mengapresiasi,” jelasnya.

Setelah proses uji coba selesai, produksi batako limbah sekam ini akan dimulai tahun ini. Hasil uji coba ini menurut Fathur berhasil dan cukup bagus. Dan saat ini yang menjadi fokus utama adalah mencari peralatan yang memadai sebagai sarana produksi.

Pemanfaatan limbah sekam ini menurutnya sangat penting dilakukan dalam rangka mengurangi produksi sampah karena biasanya sekam sisa pembakaran ini dibuang menjadi sampah. Menurut Fathur, yang menjadi persoalan pihaknya adalah bukan hanya persoalan

KISRUH mutasi yang dilakukan Walikota terhadap ratusan pejabat lingkup Kota Mataram, membuat Komisi I DPRD Kota Mataram, angkat bicara. Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Gde Sudiarta kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (13/2) kemarin, mengungkapkan rencananya melakukan rapat kerja dengan Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) Kota Mataram, menyusul maraknya pemberitaan terkait mutasi yang diduga asal-asalan.

Mutasi yang dilakukan walikota dengan dibantu secara teknis oleh Baperjakat, kata Gde Sudiarta harus dipahami, merupakan kewenangan Walikota. ‘’Tugas dan fungsi kami di dewan ini hanya memberikan pengarahan, masukan, apabila terjadi permasalahan,’’ terangnya. Komisi I, lanjutnya, sudah menyampaikan daftar pejabat yang terkena mutasi. Sayangnya data yang diminta Komisi I itu sampai saat ini belum juga diberikan. ‘’Itu masih ada pada pak Wali. Kami masih menunggu,’’ imbuhnya. Nantinya kalau data itu sudah diterima, Komisi I akan langsung mengadakan rapat kerja bersama Baperjakat.

Dalam rapat kerja itu Komisi yang membidangi masalah aparatur pemerintahan ini ingin mengetahui sejauh mana job deskriptions pejabat yang terkena mutasi. ‘’Sesuai atau tidak,’’ cetusnya. ‘’Supaya nanti, jangan sampai tidak sesuai dengan jabatannya,’’ kata Gde Sudiarta.

Artinya, sambung Gde Sudiarta, kalau memang mutasi itu sudah sesuai dengan jabatannya, kemungkinan pertimbangan dari Baperjakat sudah sesuai. Tetapi, kalau ada persoalan seperti salah ketik dan sebagainya, menurut politisi Gerindra ini, merupakan persoalan teknis dan bukan menjadi ranah pihaknya untuk menanggapi.

Karenanya, Komisi I ingin mengetahui seperti apa penempatan 138 pejabat yang terkena mutasi. Hal ini dimaksudkan agar tidak muncul image menyudutkan pemerintah maupun Dewan. Karena bukan tidak mungkin masyarakat akan mengait-ngaitkan hasil mutasi itu engan faktor kedekatan maupun hati nurani.

Gde Sudiarta menegaskan, pihaknya baru bisa berkomentar lebih jauh kalau sudah mendapatkan data hasil mutasi yang dilaksanakan Rabu (4/ 2) lalu. Terkait pejabat nonjob yang oleh Pemkot akan disiapkan menjadi tim percepatan, menurut kabar, sedang dikonsultasikan dengan Pemprov NTB. (fit)

I Gde Sudiarta

paling sulit, kalau limbah hasil olahan bisa dimanfaatkan menjadi pakan ternak dan sebagainya,” ujarnya.

Untuk pemasaran batako limbah sekam ini, pihaknya akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk membantu pemasarannya. Karena menurutnya produk baru seperti itu harus disertai dengan pemasaran yang intensif. Menurutnya produksi batako limbah sekam ini akan dapat bersaing dengan produk sejenisnya karena dari segi kualitas tidak kalah dengan batako lainnya. (ynt)

Beredar Pengaduan ke KASN Diduga dari H. Ibrahim

(Suara NTB/ynt)

Klarifikasi Mutasi

sampah, tapi limbah sisa olahan tahu dan tempe.

Inisiatif pemanfaatan limbah sekam ini berasal dari warga setempat dan dibantu oleh para penyuluh pertanian lapangan. “Ini semakin hari semakin banyak limbah terbuang, mau kita apakan? Sehingga ke depan limbah ini tak lagi jadi suatu masalah,” ujarnya. Limbah sisa pembakaran ini menurutnya paling sulit untuk ditangani sehingga inisiatif warga untuk menjadikannya batako cukup diapresiasi. “Limbah pembakaran ini

KEKURAGAN SDM - BPMP2T Kota Mataram masih kekurangan SDM. Padahal badan ini telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat kepada warga yang mengurus berbagai jenis perizinan. Kekurangan SDM ini dinilai dapat mempengaruhi pelayanan perizinan. Tampak beberapa warga sedang mengurus perizinan di bagian loket pelayanan BPMP2T Kota Mataram, Jumat (13/2).

BPMP2T Masih Kekurangan SDM Mataram (Suara NTB) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram terus berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat bagi warga yang mengurus berbagai jenis perizinan.

Tapi sampai saat ini yang masih menjadi kendala adalah kekurangan sumber daya manusia (SDM). Hal ini disampaikan Kepala BPMP2T Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa kepada Suara NTB, Jumat (13/2).

Cokorda tak menyebutkan secara terperinci berapa pegawai yang dibutuhkan pihaknya. Namun setiap tahun pihaknya tetap mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram untuk penambahan pegawai.

Di tahun 2015 ini, salah satu fokus yang akan dilakukan pihaknya adalah penambahan SDM dan kelengkapan sarana dan prasarana. “Kita

tetap siapkan sarana dan prasarananya serta penyiapan SDM juga,” ujarnya. Selama ini Cokorda mengakui pihaknya tetap merasa kekurangan SDM. SDM ini juga harus dilengkapi dengan peralatan yang lengkap. “Satu orang itu harus disertai dengan satu unit komputer sehingga pelayanan akan jadi lebih cepat,” ujarnya.

Mempercepat pelayanan disampaikan Cokorda tak bisa dilepaskan dari ketersediaan sarana dan prasarana serta SDM yang lengkap. Disamping itu terpenting juga adalah pengawasan. “Kalau tidak dibarengi dengan pengawasan, kinerjanya akan melorot,” ujarnya.

Untuk SDM di bagian CSO (Customer Service Officer), Cokorda mengatakan jumlahnya harus lebih banyak karena bertugas secara bergiliran atau sistem shift. Para petugas CSO juga perlu istirahat

dan digantikan dengan petugas lainnya sehingga pelayanan yang diberikan kepada pemohon tetap optimal. “Di bagian depan (CSO) itu tidak boleh kosong,” ujarnya. Selain perlu penambahan pegawai di bagian depan, SDM juga perlu ditambah untuk bagian informasi. “Masing-masing pegawai ini harus ada komputernya,” ujarnya.

Satu unit perangkat komputer yang ada saat ini disampaikan Cokorda masih ada yang digunakan untuk dua orang pegawai sehingga dinilai kurang optimal dan bisa memperlambat pelayanan.

Selain komputer, beberapa perangkat lainnya juga perlu ditambah.

Selain perlunya penambahan SDM dan sarana prasarana di Bidang Perizinan, bidang lainnya seperti Bidang Penanaman Modal dan Bidang Pelaporan juga perlu penambahan. (ynt)

DBD di Mataram Capai 102 Kasus Mataram (Suara NTB) Hingga dua bulan terakhir Januari hingga Februari sebanyak 102 kasus demam berdarah (DBD) tersebar di beberapa kelurahan di Kota Mataram. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi mengakui, memang secara komulatif yakni dari Januari hingga Februari ditemukan 102 kasus DBD di Kota Mataram.Bulan Januari sendiri ada 78 kasus sementara Februari 34 kasus.

Dari 102 kasus tersebut hanya 18 kasus DBD yang positif, sementara sisanya suspect dan demam yang menyerupai demam berdarah. Penyebab tingginya kasus tersebut dinilai karena kondisi cuaca (panca

roba). Usman membantah kalau kasus DBD 30 kasus terjadi setiap hari, karena sistem puskesmas dan rumah sakit yang menemukan kasus tersebut mengkoordinasikan ke Dinas Kesehatan. “Ndak sampai segitu, kalau 30 perhari dong banyak,” ujarnya Jumat (13/2).

Kelurahan yang masuk zona merah yakni, Karang Baru Kecamatan Selaparang sebanyak 10 kasus dan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan 9 kasus. Sementara masuk zona putih yakni, Kelurahan Ampenan Utara, Pejarakan, Dayan Peken, Monjok Barat, Mataram Barat, Karang Pule, Tanjung Karang Permai, Pagutan Timur, Babakan, Abian Tubuh, Cakra Baru Selatan, Cakra Timur dan Mayura.

Langkah yang dilakukan pihaknya, dengan melakukan fogging serta pemberian abate kepada masyarakat. Abate sendiri sebutnya, disiapkan 1 ton yang akan disebarkan ke masing – masing kelurahan.

Tapi tidak disebutkan berapa jatah satu kelurahan.

Hanya secara normatif disampaikan, abate diberikan langsung kepada posyandu dan disebarkan oleh masing – masing kader. “Di kantor kita siapkan 1 ton, Insya Allah satu tahun ndak habis,” imbunya. Usman berharap, masyarakat lebih aktif memperhatikan kondisi lingkungan, terutama menerapkan pola 3 M (menguras, menutup dan menimbun). (cem)

Mataram (Suara NTB) Mutasi masih saja menjadi buah bibir Pemkot Mataram.

Bukan hanya perkara dinonjobkannya dua pejabat bahkan mutasi tiga pejabat diduga secara rahasia menjadi pertanyaan besar publik terhadap kinerja badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat). Fakta lainnya, diduga pengaduan H. Ibrahim ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah disampaikan.

Pengaduan yang ditujukan langsung ke Komisi ASN di Jakarta berisi 11 poin. Dalam poin tigaengaduan tersebut, dalam penempatan jabatan dengan menggeser pejabat masih aktif, memindahkan pejabat struktural tidak dipertimbangkan sesuai undang – undang ASN, Peraturan atau Keppres. Padahal, pembahasan terhadap kenaikan pangkat, jabatan, promosi karier disusun secara berurutan yakni pasal 68, 69, 70 dan 71 UU ASN. H. Ibrahim akan diberikan jabatan setara dengan eselon II, padahal jabatan setara yang tidak jelas dalam undang – undang, peraturan pemerintah, Keppres atau peraturan perundang lainnya. Artinya, ada kepentingan yang dilakukan orang tertentu dengan berbagai dalih dan alasan yang dibuat – buat dengan dalih dibebaskan, diberhentikan, dimutasikan ke jabatan yang tidak jelas aturan dan eselonnya.

Selain itu, dalam isi pengaduan yang ditembuskan langsung diantaranya DPR RI, Kemendagri dan KemenPAN RB. Bahwasanya, pembebasan jabatan (pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian) adalah hak prerogatif walikota.

Namun kenyataannya dalam pelaksanaan tidak dilakukan sesuai aturan, tetapi diduga dilakukan sekehendak hati siapa atau unsur suka atau kedekatan emosional.

Sementara itu, banyak pejabat eselon IIId dan IVa yang sudah puluhan tahun mengabdi. Isi pengaduan tersebut juga mempersoalkan proses MPP. Padahal aturan UU ASN ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor. K.2630N.7-3199 tanggal 17 Januari 2014 pejabat struktural setingkat eselon I dan II batas usia pensiun 60 tahun.

Ditemui dikediamannya, H. Ibrahim membantah, telah menulis surat pengaduan ke KASN. Saat ini hanya fokus sholat istikharah. Ditambahkan, pascamutasi ia sudah menyerahkan berkas ke BKD agar dipensiunkan. “Ndak tahu saya soal surat atau laporan itu. Saya cuma bisa istikharah saja,” akunya dikonfirmasi, Jumat (13/2). Dihubungi terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokeler Setda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri juga membantah surat pengaduan H. Ibrahim. (cem)

Pantai Mapak akan Dijadikan Destinasi Wisata Bahari Mataram (Suara NTB) Melihat animo masyarakat mengunjung sejumlah pantai di Kota Mataram, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) mewacanakan Pantai Mapak sebagai destinasi wisata bahari. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Kota Mataram, H. A. Latief Najib mengungkapkan, melihat antusiasme masyarakat khususnya wisatawan lokal yang berkunjung di Pantai Mapak, pihaknya berencana menjadikannya sebagai destinasi wisata bahari di Kota Mataram. Pasalnya, ada potensi menarik yang bisa dinikmati oleh masyarakat.

Destinasi wisata bahari dimaksud Latief, dengan menyiapkan fasiltas bananna boat, snockling, kano dan lain sebagainya. Artinya, ada daya tarik tersendiri yang bisa dimunculkan serta dinikmati masyarakat selain di tempat hiburan lainnya. Tetapi yang jelas, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak terkait terutama soal keselamatan serta keamanan pengunjung. “Bisa kita koordinasikan dengan Pol. Air dan aparat lainnya,” kata Latif di ruang kerjanya, Jumat (13/2).

Pemantauan lanjutnya, harus ada sinergisitas antara fasilitas dengan sistem keamanan. Artinya, tidak mungkin fasilitas permainan atau wisata air yang disiapkan tidak didukung dengan

(Suara NTB/fit)

sistem keamanan yang baik.

Latif menampik anggapan, pihaknya ingin menyaingi wisata Pantai Senggigi. Katanya, objek wisata harus berkesinambungan atau saling mendukung satu sama lainnya. “Ndak mungkin kita saingi, Senggigi kan sudah terkenal dan pasirnya juga bagus,” ucapnya.

Upaya yang dilakukan kata mantan Kepala BNN Kota Mataram ini, sebagai bentuk intervensi Pemkot Mataram untuk mendukung fasilitas wisata di Kota Mataram. Karena ia melihat, masyarakat lebih melakukan wisata tradisional.

Disisi lain, Pantai Penghulu Agung dinilai sangat potensial dijadikan pusat kuliner ikan.

Sehingga, ada ciri khas yang dimiliki di masing – masing pantai di Kota Mataram. “Artinya, nelayan bisa ada nilai tambah dan tidak menjual ikan ke pasar saja,” pungkasnya. (cem)

H. A. Latif Nadjib (Suara NTB/cem)

Kantor Pemadam Kebakaran Diusulkan Jadi Badan Mataram (Suara NTB) Setelah 16 tahun lamanya berstatus kantor, Kantor Pemadam Kebakaran Kota Mataram diusulkan naik status menjadi badan. Usul itu diungkapkan beberapa anggota Pansus Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Mataram DPRD Kota Mataram.

Ketua Pansus Penanggu-

langan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Mataram Drs. HM. Noer H. Ibrahim yang ditemui Suara NTB usai memimpin rapat bersama kabag hukum, utusan bagian organisasi dan pihak kantor pemadam kebakaran, Jumat (13/2) mengaku, permintaan supaya Kantor Pemadam Kebakaran naik status menjadi badan, telah disampaikan se-

cara resmi oleh Kepala Kantor PMK Kota Mataram, HL. Abdul Kadir. ‘’Permintaan ini sebenarnya sudah disampaikan setahun tiga bulan yang lalu,’’ ungkapnya. Hanya saja, lanjutnya baru sekarang ada kesempatan untuk menyuarakan aspirasi tersebut. Menurut Noer Ibrahim, pertimbangan pihaknya mengusulkan

agar Kantor Pemadam Kebakaran naik status menjadi badan karena kinerja.

Menurut Noer Ibrahim, peningkatan status dan eselon, menyangkut kesejahteraan. ‘’Kalau kesejahteraan bagus, pelayanannya juga akan bagus,’’ ujarnya. Namun demikian, bukan berarti kinerja PMK Kota Mataram kurang baik.

Justru, sambungnya, kinerja

PMK Kota Mataram sangat baik, sehingga layak dinaikkan statusnya menjadi badan.

Daerah lain, kata dia, sudah lebih dulu melakukan itu. Artinya, PMK yang ada di daerah sudah berstatus badan dan dinas. Noer Ibrahim berjanji akan mengusulkan peningkatan status PMK Kota Mataram secara resmi dalam sidang paripurna mendatang.

Menurut politisi dari partai berlambang pohon beringin ini, keberadaan PMK sebagai badan, sangat dibutuhkan masyarakat. ‘’Telat satu menit saja, dampaknya tidak main-main,’’ sebutnya. Kalau nantinya Pemkot tidak merespon usulan itu karena pertimbangan luas wilayah, menurutnya kurang pas.

Peningkatan status PMK

tidak diukur dari luas wilayah, melainkan dari kinerjanya. ‘’Dari respon timenya terhadap laporan masyarakat,’’ tandasnya. Sebelumnya Kabag Hukum Setda Kota Mataram, Mansyur, SH., menyarankan pansus supaya menyampaikan usulan itu secara resmi dalam paripurna sebagai dasar eksekutif untuk menindaklanjuti usulan itu. (fit)

SUARA NTB Sabtu, 14 Februari 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Supermarket Penjual Miras akan Dirazia Mataram (Suara NTB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB bersama tim dijadwalkan akan melakukan razia terhadap supermarket dan minimarket penjual minuman keras (miras). Aturan yang dijalankan secara tegas membatasi penjualan miras di supermarket atau minimarket.

Hanif Galih Pratama

Hotel Berkontribusi Kecil DENGAN melakukan penghitungan menggunakan tahun dasar terbaru 2010, Bank Indonesia (BI) NTB menganalisis sektor hotel dan restoran berkontribusi kecil terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) NTB di tahun 2014.

PDRB adalah keseluruhan nilai tambah dari sektor ekonomi yang ada di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Tahun 2014, kata analis ekonomi BI Kantor Perwakilan Provinsi NTB, Hanif Galih Pratama, Jumat (13/2) menyebut PDRB NTB mencapai Rp 82,24 triliun. Jika dihitung menggunakan perhitungan tahun dasar lama, tahun 2000, PDRB NTB hanya mencapai Rp 62,36 triliun.

Dari total Rp 82,24 trilun itu, sumbangan hotel dan restoran terhadap PDRB NTB hanya mencapai 2,4 persen. sangat rendah.

Jika selama ini mungkin banyak beranggapan bahwa hotel dan restoran memberi sumbangsih yang besar terhadap sektor pariwisata NTB, menurut Hanif, pehitungannya justru menunjukkan hasil tersebut.

Yang membuat sektor hotel dan restoran sebelumnya memberi andil besar terhadap PDRB NTB adalah, adanya penggabungan perhitungan perdagangan, hotel dan restoran.

Perhitungan menggunakan tahun dasar yang baru sektor perdagangan kemudian dipisahkan perhitungannya, sehingga nilai yang dihasilkan dari hotel dan restoran ternyata kecil.

Hanif menyebutkan, sebenarnya hotel dan restoran tidak memberi pengaruh yang besar terhadap PDRB NTB, meskipun telah ada kebijakan Kemenpan RB tentang pelarangan PNS menggunakan hotel dalam pertemuannya.

“Karena share-nya ternyata cukup kecil. Justru yang lebih besar sumbangannya terhadap PDRB NTB adalah sektor transportasi yang mampu menyumbang nilai 8,44 persen dari Rp 82,24 triliun,” demikian Hanif.

Sektor transportasi yang dimaksudkannya itu mencakup seluruh transportasi yang ada, baik udara maupun darat.

Sektor hotel dan restoran atau penyedia akomodasi ini, berada pada urutan ke 11 dari 17 indikator penyumbang PDRB NTB. Untuk hotel, data yang diterimanya dari PHRI NTB jumlahnya mencapai 722 hotel (bintang dan melati). Dari jumlah tersebut, hanya 20 hotel yang mengandalkan MICE. Sebab itulah, jikapun MICE berhenti dilaksanakan di hotel akibat kebijakan pemerintah terbaru, tidak mengakibatkan PDRB NTB goyang.

“Berpengaruh besarnya, hanya kepada hotel yang mngandalkan MICE itu,” sebutnya.

Sektor utama yang mendukung PDRB NTB paling besar adalah pertanian. Jika sektor pertanian goyang, maka PDRB NTBpun akan berpengaruh cukup signifikan. Sektor pendukung PDRB tertinggi lainnya di NTB adalah perdagangan (semua jenis aktivitas perdagangan), menyusul pertambangan dan barulah konstruksi.

“Jadinya kita tidak usah terlalu khawatir dengan dampak pelarangan MICE di hotel,” demikian Hanif. (bul) Hanif Galih Pratama (bul)

Pembangunan Listrik Berbahan Baku Limbah Masih Tidak Jelas Dompu (Suara NTB) Rencana pembangunan listrik tenaga uap yang menggunakan bahan dasar limbah pertanian seperti limbah jagung di Manggelewa belum jelas. PLN belum bersedia membeli tenaga listrik yang dihasilkan, sehingga investornya belum memulai pekerjaan.

Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin dalam kunjungan Pangdam IX/Udayana bersama peserta rapim Kodam di Kampasi Meci Ke(Suara NTB/ula) camatan Manggelewa, Kamis H. Bambang M. Yasin (12/2) mengatakan, di daerah Manggelewa akan dibangun pembangkit listrik berbahan dasar limbah jagung dengan kapasitas 2,5 mega watt. Bahkan investornya telah membeli lahan di Kampasi Meci untuk area bangunan pembangkit listriknya. “Tapi sampai saat ini belum dimulai pembangunannya,” katanya.

Belum adanya kepastian dan kesanggupan PLN untuk membeli daya yang dihasilkan dari tenaga listrik berbahan dasar limbah pertanian, menjadi pemicu belum dimulainya pembangunan. “Karena belum adanya kesanggupan PLN membeli daya yang dihasilkan, makanya investornya belum mau membangun. Mereka tidak mau rugi juga,” ungkapnya.

Bila program pembangunan pembangkit listrik berbahan dasar limbah pertanian, lanjut H. Bambang, PLN bisa melakukan efisiensi dari penggunaan bahan bakar minyak pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Limbah pertanian seperti batang jagung dan lainnya juga akan bernilai ekonomis, sehingga menguntungkan bagi rakyat. “Kalau PLN membeli, itu akan ada penghematan dari penggunaan bahan bakar untuk PLTD-nya. Karena kapasitas tenaga listrik yang dihasilkan mencapai 2,5 mega watt,” terang H. Bambang. (ula)

OPTIK

PROPERTY

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri (Disperindag) Provinsi NTB, Endang Khairuddin, Jumat (13/2) mengatakan, pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 06/M-DAG/PER/ 1/2015 yang mengatur pembatasan penjualan miras di minimarket.

Kebijakan ini diambil se-

bagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi generasi bangsa akibat maraknya kejadian yang tak mengenakkan yang menimpa pemuda Indonesia dan berbagai peristiwa lainnya hingga berujung kematian beberapa waktu lalu.

Dalam peraturan baru ini juga terdapat larangan penjualan miras dengan kadar

alkohol lebih dari 5 persen di toko pengecer.

Tak tanggung-tanggung, bagi pengusaha ritel yang melanggar, akan langsung disanksi berupa pencabutan surat izin usahanya.

“Aturannya belum turun ke kita, tetapi kita siapkan akan memantau dulu para pedagang miras ini, Indomaret, Alfamart terutama yang kita

pantau. Karena mereka buka sampai 24 jam,” katanya..

Miras ini, dijelaskan terdiri dari tiga golongan. Golongan A dengan kadar alkohol maksimal 5 persen, selanjutnya golongan B kadar alkoholnya maksimal sampai 20 persen dan golongan C kadar alkoholnya sampai 54 persen. Miras ini menurutnya diperuntukkan kepada wisatawan dari luar negeri. Terutamanya wisatawan dari Negara-negara barat yang menjadikan minuman beralkohol sebagai konsumsi utama. Sehingga untuk mengaturnya, miras itu hanya diperbolehkan dijual di

restoran dan hotel yang sudah mendapatkan izin penjualan resmi.

Kekhawatiran, jika mirasmiras tersebut dijual secara bebas di minimarket dan supermarket, generasi muda akan lebih leluasa membeli minuman yang bukan konsumsi utama itu.

“Mungkin akan dipertimbangkan, penjualan miras di supermarket dan minimarket ini dikecualikan bagi pedagang-pedagang di tempat-tempat wisata. Tetapi kita tunggu dulu rincian pasti kebijakan Kementerian Perdagangan tersebut,” katanya. (bul)

(Suara NTB/bul)

PEKERJA NEWMONT - Seorang pekerja Newmont Divisi Environment (lingkungan) sedang menunjukkan pembibitan pohon untuk ditanam di lahan yang direklamasi. Pemprov NTB mencatat para pekerja Newmont masih sering mengadu soal ketenagakerjaan kepada Disnakertrans.

Newmont Masih Sering Diadukan Pekerjanya Pekerja Tuntut Pertanggungjawaban Horizontal Hotel Mataram (Suara NTB) Belasan pekerja yang tergabung dalam Solidaritas Pekerja Hotel, Restoran and Lounge (HR&L), Jumat (13/2), mendatangi kantor Imigrasi Mataram dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB. Mereka menuntut penegasan sikap atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

UU Ketenagakerjaan tersebut dianggap telah dilanggar oleh manajemen HR&L yang beroperasi di Gili Trawangan Lombok Utara. Koordinator aksi, Zulfikar dalam orasinya menyebut, perusahaan yang dipimpin Agus Kamarwan selaku Direktur dan Guy Damian Sommer selaku Komisaris/Pemegang Saham ditengarai tidak melaksanakan kewajibannya kepada karyawannya. Sebanyak 62 pekerja disebut tidak mendapatkan hak-haknya dari perusahaan yang bergerak di bidang kepariwisataan itu.

Diantaranya disebutkan, gaji karyawan selama dua bulan (Desember dan Januari) belum dibayarkan oleh manajemen HR&L, terjadi PHK sepihak tanpa kejelasan persoalan tanpa diberikan pesangon kepada karyawan yang dipecat. Adanya tuduhan tindak pidana pencurian perabot secara sepihak dari manajemen perusahaan. Bahkan pekerja menurutnya tidak pernah mendapatkan tunjangan kesejahteraan dalam bentuk apapun.

Mereka menuntut semua pihak yang terkait yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU ketenagakerjaan. “Sesuai UU, buruh, staf, karyawan berhak mendapatkan perlindingan atau rasa aman, nyaman dan menjamin kesejahteraan pekerja atau karyawan,” sebut Zulfikar dalam orasinya.

Mereka meminta Disnakertrans Provinsi NTB, maupun Dinas Terkait di KLU untuk memfasilitasi agar pekerja mendapatkan semua hak-hak dari perusahaan HR&L. Sementara Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, H. Wildan melalui Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan, Drs. Sutarto, MM menegaskan pihaknya merespon apa yang disuarakan para pekerja HR&L. Akan dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Tenaga Kerja yang ada di KLU, memanggil pemilik perusahaan yang bersangkutan untuk mengklarifikasi persoalan yang dituntut Solidaritas Pekerja HR&L. Mengupayakan untuk memediasi kedua belah pihak yang berselisih. Jika proses mediasi tidak berjalan, akan dikeluarkan anjuran tentang hak-hak yang dituntut pekerja, hingga jalan terakhir mengarahkan persoalan tersebut ke Pengadilan Industrial.

“Tetapi kita tidak bisa refresif langsung, terlebih dahulu akan kita lihat dulu kondisi yang terjadi di lapangan, dan kita kaji secara mendalam kemudian menawarkan solusi bagi kedua belah pihak,” demikian Sutarto. (bul)

TRAVEL

ANIMASI

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Mataram (Suara NTB) Perusahaan tambang PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hingga saat ini masih sering diadukan pekerjanya, bahkan untuk awal tahun 2015 ini saja terdapat lima kasus yang dilaporkan pekerja perusahaan tambang itu ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB. “Januari hingga sekarang, sudah ada lima yang melaporkan dan sudah kami catat di buku kasus,” terang tim mediasi Hubungan Industrial dan Perselisihan Disnakertrans NTB, Zaitun, S.Sos.,MH, Jumat (13/2).

Rata-rata pengaduan yang masuk itu berkaitan langsung dengan indisiplinier dan lebih mengarah pada kebijakan Pemberhentian Kerja

Karyawan (PHK). Tahun 2014 lalu juga beberapa pelaporan dari pekerja Newmont juga sering masuk di mejanya.

Rata-rata kasus tersebut berkaitan langsung dengan pasal 158 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003.

Dalam waktu dekat, menurutnya akan dilakukan pemanggilan kepada pelapor sendiri dan pihak yang dilaporkan (Newmont) untuk mengklarifikasi duduk persoalannya. Turut dilibatkan asosiasi pekerja yang menaunginya.

“Ketentuannya, hari kedelapan setelah pelaporan, kita akan panggil para pihak untuk sidang mediasi,” tambahnya.

Dari yang sebelumnya dalam setiap kasus ada indikasi Newmont terus melakukan efisiensi tenaga

kerja. Tetapi seminimal mungkin pemerintah provinsi melakukan mediasi agat tidak terjadi PHK oleh perusahaan.

PHK ini menurutnya tidak serta merta dilakukan oleh perusahaan. Sebab aturannya, prosesnya harus melalui pengadilan Hubungan Industrial.

“Tidak begitu saja dilakukan PHK sebenarnya. Setelah ada putusan pengadilan, barulah perusahaan berhak melakukan PHK,” demikian Zaitun.

Di banyak kasus yang berkaitan langsung dengan pelaporan pekerja terhadap perusahaan tambang itu, tidak sedikit diantaranya dimenangkan oleh pekerjanya.

“Banyak kasus yang masuk di pengadilan hubungan industrial, mayoritas dimenangkan para pekerja Newmont,” sebut Zaitun. (bul)

Bentuk Warga ’’Center’’ KEBERADAAN Warga Center atau Komunitas Dialog Warga yang diusung oleh Lembaga AIPD (Australian Indonesia Partnership for Decentralization) mendapat dukungan dari Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU). Sekretaris Daerah KLU, H. Suardi, SH., mendorong agar Warga Center dibentuk di 5 kecamatan yang ada.

Sekda mengatakan, Pemda masih harus banyak bermitra agar partisipasi aktif masyarakat semakin terbuka. Warga sebagai objek pembangunan dituntut kritis dan mampu mengontrol kebijakan pemerintah di daerah. Sebab meski program pemerintah daerah telah dihajatkan untuk perbaikan kepentingan masyarakat secara umum, namun tentu, pelaksanaannya masih belum sesempurna yang diharapkan masyarakat.

“Pengawasan pembangunan di KLU perlu dilakukan untuk menghindari penyimpangan sekecil apapun. Kita tentu butuh mitra sehingga terciptanya kontrol pembangunan oleh masyarakat,” katanya.

Sebagai sebuah komunitas, dialog warga akan dapat menjembatani aspirasi dan keinginan masyarakat sekitarnya. Terutama sekali, kaitannya dengan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

Suardi, menceritakan pengalamannya mengakui, pelayanan di fasilitas Pemda, seperti puskesmas masih perlu ditingkatkan. “Saya pernah jalan-jalan ke Puskesmas Senaru, bangunannya kelihatan bagus dari luar. Begitu masuk ke dalamnya, ternyata masih ada atapnya yang bocor, dan ini perlu segera diperbaiki,” tutur Suardi.

Demikian halnya dengan fasilitas pelayanan puskesmas lain, seperti Puskesmas Kayangan. Sekda mengakui, sarana dan prasarana yang dimiliki masih belum memenuhi ekspektasi masyarakat. “Keluhan warga di Puskesmas Kayangan terkait sarana dana prasarana akan kita upayakan untuk terus diperbaiki. Tahun ini akan ditambah,” sebut Sekda.

Dalam beberapa aspek pemerintahan terkait momentum Pilkada, Sekda mengingatkan kepada seluruh PNS yang ada untuk bekerja secaa professional. “Saya minta semua PNS tidak berpolitik, dan fokus pada pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal politik, PNS harus netral,” tutupnya. (ari)

(Suara NTB/dok)

H. Suardi

Dishubkominfo Lotim akan Tertibkan Parkir Selong (Suara NTB) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lombok Timur (Lotim) akan melakukan penertiban terhadap areal-areal parkir. Termasuk mengenai besaran nilai yang dipungut petugas parkir. Petugas menemukan di sejumlah tempat, seperti di Rumah Sakit Risa, pembayaran parkir melewati batas ketentuan peraturan daerah.

Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Perbubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lotim, Lalu Suandi didampingi Kepala Bidang Perhubungan Darat, GN Parhan, Jumat (13/2). Menurutnya, dalam Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi Parkir maksimal Rp 1.000 untuk sepeda motor dan Rp 2.000 untuk roda empat.

Namun, ujarnya, dari hasil temuan di lapangan, ada petugas parkir yang menarik sampai Rp 2.000 untuk sepeda motor dan mobil lebih mahal lagi. Dalam hal ini, pihaknya akan menegur manajemen pengelola parkir.

Dijelaskannya, syarat menjadi tukang parkir juga sudah ada ketentuan yang dijelaskan Dishubkominfo. Dalam menjalankan tugas diminta menggunakan seragam. Dishubkominfo sebenarnya sudah membuatkan kartu parkir yang diarahkan kepada para petugas parkir.

Sejumlah tempat parkir yang bayarannya melebihi kuota itu sudah diingatkan secara lisan. Alasan tukang parkir sendiri, karena kendaraan bersangkutan lama menempati areal perparkiran. “Kita sudah lakukan kroscek, alasannya karena lama parkirnya,” tutur Parhan menegaskan.

Retribusi perparkiran ditarget tahun ini Rp 620 juta.

Mengalami kenaikan cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya yang terealisir Rp 260 juta. Alasan kenaikan retribusi parkir ini saat pembahasan di dewan menduga di depan Toko Sinar Bahagia Pancor saja dalam sehari ratusan motor yang parkir.

Menjawab tantangan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari perparkiran itu, Dishubkominfo berencana memaksimalkan daerah-daerah parkir khusus. Khusus parkiran di RSUD Dr. R. Soedjono Selong selama ini sejauh ini ditarik rata-rata RP 150 ribu per pekan. Sementara potensi parkir di RSUD ini cukup besar. Karenanya, telah dibuat rancangan khusus di RSUD akan dibuatkan palang pintu. (rus)

(Suara NTB/rus)

PARKIR - Karcis parkir yang dikeluarkan manajemen parkir Rumah Sakit Risa ditunjukkan Kepala Bidang Perhubungan Daerah Dishubkominfo Lotim melewati ketentuan Perda. Pihak Dishubkominfo akan menegur pihak manajemen parkir.

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Garap Pantai Pink

Disbudpar Berikan Pemahaman Sapta Pesona pada Masyarakat Selong (Suara NTB) – Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Lalu Wirabhakti, SH, mengungkapkan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengadakan event di Pantai Pink atau Tanjung Ringgit Kecamatan Jerowaru. dilakukannya event itu dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sapta pesona, teruta-

ma kepada masyarakat yang berada di Lotim bagian selatan.

Selain memberikan pemahaman tentang sapta pesona kepada masyarakat, event yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini juga bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat di sana.

Terlebih, objek wisata akan menjadi tempat yang paling dibutuhkan oleh masyarakat di seluruh dunia.

“Gaung dan gema Pantai Pink sudah sampai ke tingkat ‘’ujung matahari’’. Oleh sebab itu di tahun 2015 ini kita akan mengadakan event di

sana untuk memberikan pengarahan sekaligus pemahaman kepada masyarakat tentang sapta pesona,” terangnya, Jumat (13/2).

Diakuinya, masyarakat yang berada di sekitar Pantai Pink memiliki pengetahuan rendah terhadap pariwisata.

Belum lagi, masyarakat lebih banyak mengandalkan hujan yang turun setahun sekali untuk bercocok tanam, sehingga, tidak mengherankan banyak aksi-aksi kriminalitas yang terjadi di daerah bagian selatan.

Untuk itu, ujarnya, adanya event itu, pengetahuan dan pola pikir masyarakat di sana

akan mengalami peningkatan terhadap pariwisata yang merupakan salah satu incaran dari para wisatawan lokal maupun mancanegara yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.

Adanya event itu, lanjutnya, merupakan salah satu langkah dalam bersosialisasi tentang pentingnya pariwisata, sehingga pola pikir masyarakat khususnya yang berada di sekitar pantai pink terkait pentingnya pariwisata mengalami peningkatan.

Selain itu, masalah infrastruktur jalan masih menjadi

persoalan yang sangat dikeluhkan pengunjung.

Pasalnya, salah satu penyebab tersendatnya pembangunan infrastruktur jalan itu dikarenakan adanya klaim mengklaim lahan oleh masyarakat.

“Infrastruktur jalan menuju Pantai Pink sepanjang 500 meter sudah terlaksana, sehingga di tahun 2015 ini akan dilanjutkan kembali,” terangnya. (yon)

(Suara NTB/ist)

ANDALAN LOTIM - Pantai Pink merupakan salah satu potensi andalan Lotim di masa mendatang. Sekarang ini, Disbudpar Lotim berusaha memberikan penyadaran kepada masyarakat sekitar mengenai sapta pesona dan pentingnya pariwisata bagi daerah dan masyarakat.

Buku Kurikulum 2013 Senilai Rp 1,4 Miliar Digudangkan

Gaji dan Pesangon Tak Dibayar

Selong (Suara NTB) Buku Kurikulum 2013 yang dibeli dengan dana Rp 1,4 miliar khusus tingkat SD dan SMP terpaksa digudangkan. Pasalnya, buku-buku tersebut tidak bisa dipakai, kecuali sekolah yang sudah menjadi pilot project Kurikulum 2013.

Hal ini diakui Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim), Muhammad Zaini, Jumat (13/ 2).

Muhammad Zaini mengklaim seluruh buku Kurikulum 2013 untuk tingkat SMP ini sudah datang semua. Sedangkan untuk SD baru 50 persen.

Seluruh satuan pendidikan tingkat SD dan SMP diminta untuk menyimpan saja dulu buku-buku tersebut dengan rapid an diharap bisa dimanfaatkan suatu saat. Apalagi, Kurikulum 2013 ini sampai saat ini masih belum dicabut sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Sekarang ini memang masih tahap uji coba di pilot project,” katanya.

Zaini tidak menampik den-

gan digudangkannya bukubuku Kurikulum 2013 itu menunjukkan buku yang jumlahnya mencapai 80 ribu eksamplar itu untuk saat ini terkesan sia-sia. Namun, pihaknya mengharapkan di masa mendatang bisa terpakai lagi.

Selanjutnya, pada Bidang Dikdas sudah diarahkan untuk kembali ke Kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Kepada seluruh satuan pendidikan oleh Dikpora tidak ada penekanan khusus dari Dikpora. Dikpora hanya menyampaikan analisa dan pertimbangan terhadap pilihan menggunakan kurikulum.

Diakuinya, kembali ke KTSP jauh lebih ringan beban yang akan dihadapi satuan pendidikan. Antara lain, buku yang sebelumnya tersimpan di gudang bisa dimanfaatkan

kembali. Meski diketahui buku-buku KTSP ini sudah banyak yang rusak termakan rayap.

Sekarang ini, ujarnya, kondisi buku kurikulum 2006 di tingkat SD 70 persen sudah rusak. Sedangkan ditingkat SMP rusak 30 persen. Untuk memenuhi kebutuhan buku ini, sekolah bisa mengadakan nantinya melalui Biaya Operasional Sekolah (BOS).

Hal lainnya yang lebih memudahkan para guru dibandingkan dengan menggunakan kurikulum berbasis pendidikan karakter, sistem penilaian akan lebih mudah, karena saat ujian nantinya semua sudah akan memakai KTSP. ‘’Sedangkan Kurikulum 2013sampai saat ini masih terbentur persoalan pelelangan buku. Masih cukup banyak buku yang belum datang,’’ kilahnya. (rus)

Muhammad Zaini

Pemkab Lotim Turunkan Tarif Angkutan Selong (Suara NTB) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menurunkan tarif angkutan. Perbup Nomor 37 tahun 2014 yang dibuat pascakenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu hanya berlalu beberapa hari saja.

Kepala Bidang Perhubungan Darat Dishubkominfo Lotim, GN Parhan, menjelaskan, Perbup tentang penurunan tarif angkutan Nomor 3 2015 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang pada Trayek Umum Kota dan Pedesaan telah ditandatangani Bu-

pati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan. Dalam Perbup terbaru ini rata-rata sudah berlaku penurunan Rp 500 untuk angkutan kota (angkot).

Parhan menjelaskan, berdasarkan Perbup 37 2014 sebelumnya harga tarif angkutan pedesaan (angdes) Rp 336/ km dinaikkan menjadi Rp 436/km. Terjadi kenaikan sebesar 30 persen. Angkutan kota dari Rp 4 ribu untuk penumpang umum, Rp 3 ribu untuk mahasiswa dan Rp 2 ribu untuk pelajar. ‘’Dinaikkan karena imbas kenaikkan BBM menjadi Rp 5 ribu untuk umum, Rp 4 ribu untuk mahasiswa dan Rp 3 ribu untuk pelajar,’’ terangnya.

Sementara pada Perbup

Nomor 3 Tahun 2015, tarif angkot semula Rp 4.500 untuk penumpang umum, Rp 3.500 untuk mahasiswa dan Rp 2.500 untuk pelajar.

Perbup tersebut berlaku akhir Januari lalu pascapenurunan BBM hingga dua kali. Pembuatan Perbub dalam sebulan dua kali ini dituturkan sempat dikritik bupati dan diarahkan pada mekanisme pasar.

Aturan baru itu, lanjutnya sudah disosialisasikan pihak Dishubkominfo ini melalui asosiasi sopir angkutan umum kota dan pedesaan ini. Termasuk sudah dilakukan dengan berkomunikasi dengan jajaran pengurus Organda. (rus)

(Suara NTB/rus)

SUARA NTB Sabtu, 14 Februari 2015

Puluhan Karyawan dan Mantan Karyawan Horizontal Unjuk Rasa Tanjung (Suara NTB) Puluhan karyawan The Horizontal Villa– Gili Trawangan, melakukan unjuk rasa, Jumat (13/2) di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Namun sebelum unjuk rasa di Kantor Disnaker KLU, rombongan juga melakukan aksi serupa di Disnaker NTB, dan Imigrasi NTB. Korlap aksi, Zulfikar, menyebut terdapat 3 tuntutan karyawan dan mantan karyawan Horizontal. Pertama, perusahaan harus membayar gaji tertunggak selama 3 bulan kepada 34 orang karyawan, serta membayar pesangon 28 karyawan yang sebelumnya di PHK (pemutusan hubungan kerja). Adapun gaji karyawan, sesuai UMK 2014 sebesar Rp 1.250.000,dan UMK 2015 sebesar Rp 1.450.000,-.

Selain itu, pengunjuk rasa juga menuntut sang owner The Horizontal, Guy Summer, dideportasi dari Lombok Utara. Oleh Zulfikar dan kawan-kawan, Guy dinilai telah melakukan kriminalisasi kepada karyawan dan meresahkan karyawan dengan tindakan semena-semena.

“Kami menuntut pula, Direktur Horizontal, Agus Kamarwan, serta General Manajer, Bimbo diberikan sanksi, karena tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003,” ujar Zulfikar. Permintaan terakhir para karyawan hotel adalah meminta Pemda KLU untuk menjembatani pembayaran tunggakan gaji seperti disebutkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosnakertrans KLU, Intiha, SIP, berjanji untuk menindaklanjuti laporan karyawan tersebut. Sesuai tahapan yang ada, setelah Pemda menerima pengaduan, maka Dinas selanjutnya akan melayangkan panggilan kepada Manajemen Horizontal untuk berunding menyelesaikan masalah. Dinas dalam hal ini, akan bertindak selaku mediator untuk menemukan solusi atas konflik hubungan industrial antara karyawan dan perusahaan.

“Kami akan memanggil manajemen dan mempertemukan kedua pihak melalui mediasi. Apabila dalam proses mediasi, ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran Undang-Undang oleh manajemen, maka kami akan mempertimbangkan adanya sanksi,” ujar Intiha.

Bentuk sanksi yang diberikan, katanya, bisa

sanksi administratif -yang paling keras, adalah pencabutan izin operasional.

Akan halnya PHK, menurut Intiha, pihak perusahaan seharusnya mengacu pada regulasi yang ada, yaitu memberikan jatah pesangon kepada mereka yang dirumahkan. Namun sebelum dirumahkan, seharusnya terjalin komunikasi antara perusahaan dengan karyawan akan kemungkinan PHK tersebut.

Terpisah, General Manajer Horizontal, Asmuni Bimbo, kepada wartawan via telpon, mengakui saat ini kondisi keuangan perusahaan sedang tidak sehat.

Bisnis perusahaan dalam kondisi mati suri akibat low season dan minimnya kunjungan wisman.

“Silakan Dinas melakukan audit terhadap keuangan perusahaan kami. Bisa dibuktikan itu, dan Pak Zul (Korlap) juga sudah paham persis dengan kondisi ini.

Untuk masalah pemberhentian, kalau mengacu pada Undang-Undang iya.

Tetapi Konsultan kami sudah menjelaskan ke karyawan, mereka bukan diberhentikan, melainkan dirumahkan untuk sementara waktu sampai menunggu kondisi keuangan membaik,” kata Bimbo.

Sebaliknya Bimbo membantah pihaknya tidak membayarkan gaji karyawan selama 3 bulan.

Fakta sebenarnya adalah, gaji yang tertunggak hanya 1 bulan. Namun karena keuangan tidak sehat, perusahaan pun dengan terpaksa harus menunggak pembayaran listrik 3 bulan dan baru dibayarkan pada pertengahan Februari ini.

“Dalam keadaan keuangan perusahaan membaik, gaji tidak masalah. Tetapi karena mati suri, baru hari ini kami bisa usahakan.

Yang harusnya dibayar hari ini, karena ada demo, maka terpaksa diundur besok,” sambungnya.

Menjawab tuntutan karyawan untuk mendeportasi Guy, sang pemilik perusahaan, Bimbo cukup geli.

Baginya di perusahaan manapun, karyawan tidak punya hak untuk mendeportasi pemilik. Sebaliknya ia justru mencurigai, tuntutan deportasi para karyawan ditunggangi oleh kepentingan oknum tertentu.

“Jelas saya curiga, unjuk rasa ini ditunggangi kepentingan orang lain. Apa hubungannya gaji dengan deportasi. Gaji ya unjukrasanya di Dinasnaker, bukan ke Imigrasi. Toh, owner juga tidak melarikan diri dari masalah ini,” pungkas Bimbo. (ari)

SUARA NTB Sabtu, 14 Februari 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Gelapkan Pajak Daerah

Bupati Lobar Tak akan Beri Toleransi

Segera Operasikan TPI DINAS Kelautan dan Perikanan (DKP) Lombok Barat (Lobar) segera mengoperasikan tempat pendaratan ikan (TPI) yang ada di Pasar Gerung. TPI yang sempat “menganggur” ini akan dipasangkan instalasi listrik untuk mendukung operasi dari TPI tersebut.

Setelah instalasi listrik masuk ditargetkan bulan ini, barulah para pedagang menempati TPI tersebut untuk berjualan.

“Persiapan untuk mengoperasikan pasar ikan (TPI red), kami telah mengum(Suara NTB/dok) H. Subandi pulkan 60 pedagang ikan untuk diberi sosialisasi,” kata Kadis DKP Lobar, H Subandi, Jumat (13/2).

Pihaknya sudah melakukan osialisasi kepada para pedagang ikan yang ada di Pasar Gerung mengenai keberadaan TPI. Termasuk, memperlihatkan lokasi tempat mereka akan berjualan. Dalam pertemuan itu dihadiri pula Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah (PPKD) yang nantinya mengelola pasar tersebut. Termasuk, Camat Gerung, lurah kepala desa dan mandor pasar.

Pada pertemuan itu jelasnya, para pedagang sepakat setelah tersambung instalasi listrik barulah mereka mulai pindah berjualan. Sebab, di pasar ini perlu ada es, sehingga diperlukan aliran listrik. Ditargetkan, paling tidak bulan ini aliran listrik bisa masuk dan pasar ikan itu akan bisa dioperasikan.

Selain itu, pihaknya menekankan kepada para pedagang bisa pindah dengan catatan tidak boleh jual ikan di tempat lama. Untuk mempermudah para pembeli yang ingin membeli ikan, dinas nantinya berkoordinasi dengan mandor pasar untuk menjebol tembok penghalang antara pasar ikan dengan pasar umum.

Ia menyebut, kapasitas pasar ikan mampu menampung 44 pedagang, sementara jumlah pedagang mencapai 60 orang. Untuk mensiasati agar bisa menampung pedagang lainnya, pihaknya juga akan bekerjasama dengan mandor untuk memindahkan lapak tempat pedagang jualan di lokasi lama dan dibawa ke lokasi baru (pasar ikan).

Terkait teknis pembagian space berjualan nantinya akan diserahkan ke Dinas PPKD dan Disperindag. “Sedangkan kami menyiapkan sarana prasana sesuai peruntukan, dari segi higienis,” katanya.

Dibangunnya pasar ikan di Pasar Gerung, untuk merealisasikan keinginan bupati menjadikan Pasar Gerung sebagai pasar tradisional modern. Atas dasar itu, Pasar Gerung dilengkapi TPI. Ke depan, setelah pasar ikan ini beroperasi pihaknya akan bekerjasama dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan untuk mengecek kualitas secara rutin ikan yang dijual. Apakah ikan yang dijual mengandung zat berbahaya atau tidak?

Diketahui, TPI senilai Rp 425 juta yang berlokasi di Pasar Gerung, Kelurahan Gerung Selatan selesai dibangun 2013, namun belum dilengkapi sarana pendukung seperti listrik dan tempat pembuangan limbah. Akibatnya belum bisa difungsikan. (her)

Mutasi Pejabat Loteng Digelar Bulan Ini Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) berencana melakukan mutasi terhadap sejumlah pejabat bulan Februari ini. Wakil Bupati (Wabup) Lombok Tengah (Loteng), Drs. H. L. Normal Suzana, saat dikonfirmasi wartawan, usai olahraga pagi di lapangan Muhajirin Praya, Jumat (13/ 2), menjelaskan, mutasi pejabat direncanakan digelar akhir tahun 2014. Namun atas berbagai pertimbangan, rencana mutasi dibatalkan.

Ia mengakui, salah satunya alasan penundaan pelaksaan mutasi pejabat itu, karena pemerintah daerah ingin fokus menyelenggarakan pelaksanaan core event Bau Nyale terlebih dahulu. Setelah itu, baru menggelar mutasi. Harapannya, konsentrasi para pejabat Loteng tidak terganggu rencana mutasi. “Tapi dengan telah selesainya penyelenggaraan Bau Nyale, maka kita pun mulai mempersiapkan rencana mutasi pejabat,” tandasnya.

Jumlah pejabat yang akan dimutasi juga cukup banyak, karena melibatkan pejabat di hampir semua tingkatan eselon yang ada.

Wabup mengatakan, selain dalam rangka penyegaran organisasi di tubuh birokrasi lingkup Pemkab Loteng, mutasi pejabat yang akan digelar nantinya juga untuk mengisi sejumlah jabatan yang saat ini lowong, khususnya jabatanjabatan setingkat eselon III a, seperti Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanlut), Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) serta Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM. Di samping itu juga, kemungkinan ada beberapa pergeseran pejabat, karena ada yang mendapat promosi. Termasuk pula untuk jabatan-jabatan setingkat eselon II, juga akan ada pergeseran.

Mantan Camat Pujut ini pun membantah kalau mutasi pejabat nanti merupakan mutasi politik, karena Loteng bakal menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) pada tahun ini. “Ini murni untuk penyegaran dan pengisian jabatan yang lowong saja. Tidak ada kaitannya dengan agenda politik daerah. Lagi pula, kita termasuk yang paling jarang menggelar mutasi pejabat,” tambahnya.

Adapun terkait isu adanya oknum-oknum calo jabatan yang biasanya muncul menjelang mutasi jabatan digelar, Wabup meminta kepada semua pejabat yang didatangi oknum seperti supaya tidak percaya. Apalagi sampai bersedia menerima jasanya dengan imbalan jasa sesuatu. “Justru kalau ada oknum yang menawarkan jasa seperti itu, segera laporkan ke saya. Supaya bisa ditindak,” tegasnya.

Menurutnya, dalam menempatkan pejabat selalu didasari pada kompetensi pejabat itu sendiri. Bukan atas dasar titipan ataupun permintaan pihak-pihak tertentu, sehingga tidak ada peluang bagi oknum-oknum calo jabatan tersebut bermain. Karena semua proses penempatan pejabat sudah melalui proses pembahasan yang matang. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony tidak akan memberi toleransi terhadap oknum, baik itu pejabat dan petugas pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah (PPKD) serta dinas lain yang diduga terlibat dalam kasus penggelapan pajak. Dirinya tak segan-segan mencopot oknum petugas tersebut, jika terbukti melakukan tindakan tersebut.

(Suara NTB/her)

Untuk itu, bupati meminta kepada pihak DPRD Lobar, khususnya Pansus Perizinan melaporkan ke dirinya, jika menemukan bukti keterlibatan bawahannya dalam dugaan penggelapan pajak.

Kepada wartawan, Jumat (13/2), bupati mengaku sangat setuju dan mengapresiasi, jika dewan peduli dengan persoalan perizinan vila dan aset.

Ia juga sangat setuju dengan tindakan Pansus perizinan turun langsung ke lokasi vila untuk mencari tahu langsung perihal perizinan vila.

Sebab dengan pansus turun, keberadaan vila yang tadinya tidak terjangkau oleh eksekutif, pansus bisa menjangkaunya. Dengan demikian, tentunya para pengelola vila yang selama ini diduga pengemplang pajak akan ketahuan. Namun, menurutnya, pansus seharusnya berkoordinasi dengan eksekutif dalam hal ini SKPD terkait jika memerlukan tambahan data.

Ia menegaskan, telah memerintahkan kepada SKPD terkait untuk memberi data tambahan kepada pansus agar mereka juga turun mengacu data.

Terkait adanya

BONGKAR PUPUK - Bongkar muat pupuk di Pelabuhan Lembar sering dijadikan alasan terjadinya kelangkaan pupuk di tengah masyarakat. Namun, pemerintah atau distributor tidak hanya menyalahkan bongkar muat, tapi mencari oknum yang sengaja menimbun pupuk. Tampak, aktivitas bongkar muat pupuk di Pelabuhan Lembar beberapa waktu lalu.

Penyaluran Terlambat, Picu Kelangkaan Pupuk di Loteng Praya (Suara NTB) Kasus kelangkaan pupuk yang diikuti dengan mahalnya harga pupuk di tingkat petani, kembali terjadi di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pada musim tanam kali ini. Di satu sisi, pemerintah daerah sering disalahkan oleh petani lantaran dinilai tidak berbuat apaapa. Padahal, kelangkaan pupuk lebih dikarenakan persoalan penyalurannya yang sering terlambat, sehingga memicu kelangkaan pupuk di tingkat petani.

Untuk itu, kata Asisten I Setda Loteng, Ir. H.L. Moh. Amin, di masa mendatang pemerintah daerah terus mendorong distributor bahkan produsen pupuk yang ada supaya memperbaiki pola penyalurannya.

Salah satu caranya dengan mendekatkan pupuk ke petani dengan membangun gudang penyimpanan pupuk dalam

skala besar di wilayah Loteng.

“Sampai saat ini, belum ada satu pun produsen atau distributor pupuk yang wilayah kerjanya di Loteng yang sudah memiliki gudang penyimpanan pupuk di Loteng. Dan, kita dorong produsen atau distributor pupuk membangun gudang penyimpangan di wilayah Loteng,” ujarnya. Pasalnya, keberadaan fasilitas gudang penyimpanan pupuk sangat penting dalam menjamin kelancaran proses penyaluran pupuk di wilayah Loteng.

Menurutnya, kalau produsen atau distributor pupuk punya gudang penyimpanan pupuk di wilayah Loteng, maka proses penyaluran pupuk akan lebih cepat dan tidak harus menunggu penyaluran dari gudang utama. “Persoalannya, kalau penyaluran pupuk terlambat dua hari saja. Maka itu bisa memicu gejolak harga pupuk di tingkat

petani,” tambah Amin.

Petani dalam melakukan pemupukan atas tanamannya sudah ada hitungannya.

Jadi kalau saat akan melakukan pemupukan, ternyata stok pupuk sedang langka maka petani akan melakukan segala cara untuk memperoleh pupuk, meski harus membayar dengan harga tinggi. Kondisi ini membuka peluang pihak-pihak tertentu untuk memainkan harga.

Ke depan tambah mantan Kepala Bappeda Loteng ini, pemerintah daerah juga akan semakin memperketat pengawasan penyaluran pupuk. Untuk urusan tersebut, pemerintah daerah juga akan melibatkan unsur pengamanan, baik TNI maupun kepolisian. Karena dengan cara itulah, diharapkan upaya-upaya memperbaiki harga pupuk di tingkat petani bisa ditekan. (kir)

Pilkada Loteng, Partai Demokrat Siapkan Zainul Aidi Praya (Suara NTB) Partai Demokrat Lombok Tengah (Loteng) besar kemungkinan bakal mengajukan nama H. Zainul Aidi, SP, sebagai bakal calon kepala daerah pada Pilkada Loteng mendatang. Pencalonan ini menampik kemungkinan pengajuan nama Ketua DPC Partai Demokrat Loteng Ahmad Ziadi dalam bursa pencalonan.

Ketua DPC Partai Demokrat Loteng, Ahmad Ziadi, saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (13/2), menjelaskan, pengajuan nama Zainul Aidi belum pasti sepenuhnya.

Mengingat sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari partai terkait figur yang akan diusung Partai Demokrat pada Pilkada Loteng mendatang.

“Saya katakan pengajuan nama Zainul Aidi belum resmi.

Tapi kemungkinan besar memang ke arah itu,” tegasnya.

Meski demikian, ujarnya, kemungkinan untuk mengaju-

kan figur dari eksternal partai masih memungkinkan terjadi.

Pasalnya, Partai Demokrat sendiri sejauh ini juga tengah membuka pendaftaran bursa bakal calon kepala daerah yang akan diusung. Walaupun sampai saat ini belum ada satupun figur yang ajukan minat secara resmi ke partai besutan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Disinggung apakah pengajuan nama Zainul Aidi sudah mendapat restu dari Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. M. Zainul Majdi, M.A., Ziadi enggan memberi jawaban pasti. “Yang jelas secara partai belum ada sikap resmi.

Tapi secara pribadi, saya akan mendukung Zainul Aidi untuk diusung sebagai bakal calon kepala daerah dari Partai Demokrat,” ujar Wakil Ketua DPRD Loteng ini.

Jika nanti Partai Demokrat tetap mengusung nama Direktur Utama PT. Gerbang NTB

Emas itu, masih harus digodok lagi di tingkat koalisi. Pasalnya, Partai Demokrat termasuk satu dari tujuh partai politik (parpol) di Loteng yang sudah berkomitmen membentuk koalisi. Artinya, proses pencalonan masih cukup panjang dan belum bisa dikatakan final hingga sekarang ini.

Sebelumnya diberikan Partai Demokrat bersama dengan PDI Perjuangan, PKB, PPP, Partai Gerindra, Partai Nasdem, serta Partai Hanura, sudah membangun komitmen awal membentuk koalisi besar.

Koalisi inilah yang nantinya akan mengajukan calon kepala daerah pada Pilkada Loteng mendatang. Di mana sebelumnya, masing-masing parpol akan mengajukan nama bakal calonnya tersendiri.

Bakal calon yang ada itulah yang kemudian digodok kembali oleh koalisi dan ditentukan siapa figur yang akan diusung oleh koalisi parpol. (kir)

H. Zaini Arony (Suara NTB/her)

Normal Intip Peluang Maju di Pilkada Loteng Praya (Suara NTB) Bursa pencalonan kepala daerah pada pemilihan kepala daerah (pilkada) Lombok Tengah (Loteng) mendatang dipastikan bakal semakin ramai. Jika sebelum, sempat menyatakan tidak akan maju dalam pencalonan kepala daerah, Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, kini justru tengah mengintip peluang untuk maju pada Pilkada Loteng mendatang.

Kendati mengaku belum ada partai politik (parpol) yang meminangnya secara resmi untuk dicalonkan, komunikasi informasi dengan beberapa pengurus parpol justru sudah dilakukan. “Secara resmi, parpol yang meminang memang belum ada. Tapi komunikasi dengan beberapa parpol sudah ada,” aku Wabup Loteng, Drs.H.L. Normal Suzana, Jumat (13/2).

Tapi komunikasi tersebut baru sebatas komunikasi biasa, belum sampai pada pembicaraan yang lebih serius, terkait pencalonan. “Dan, itukan hal yang biasa. Bagaimana kita sebagai bagian dari pemerintah daerah menjalani komunikasi dengan partai politik.

Pedagang Pakaian Bekas di Lobar Diawasi Giri Menang (Suara NTB) Larangan dari Kementerian Perdagangan RI terhadap penjualan pakaian bekas, ditindaklanjuti Dinas perindistrian Perdagangan (Disperindag) Lombok Barat (Lobar). Tindak lanjut yang dilakukan dinas terkait dengn melakukan pengawasan para pedagang pakaian bekas yang ada di daerah setempat.

Disperindag pun turun melakukan penyisiran para pedagang pakaian bekas yang ada di Pasar Gerung dan Narmada.

Kepada wartawan, Jumat (13/2), Kepala Dinas Perindag Lobar, Dra. Hj. Lale Prayatni, menjelaskan, setelah mengetahui adanya larangan dari Kemendag terhadap penjualan pakaian bekas pihaknya pun turun mengecek di lapan-

gan Selasa lalu. Dari hasil turun lapangan, pihaknya menemukan pedagang yang berjualan pakaian bekas.

Di Pasar Gerung misalnya, ia menemukan pedagang yang berjualan. Setelah ditanya para pedagang pakaian bekas ini mengaku berasal dari Kota Mataram. Pedagang ini menjual pakaian menggunakan mobil, selain itu ditemukan pula pedagang yang berjualan di dalam pasar bahkan para pedagang ini menetap dan tinggal di dalam pasar. “Para pedagang ini ratarata eksodus dari Pasar Karang Sukun Mataram,” katanya.

Selain di Pasar Gerung, Disperindag juga menyisir pedagang pakian bekas yang ada di Gerimak Narmada. Di sini, Disperindag menemukan bela-

san pedagang pakaian bekas yang juka eksodus dari Pasar Karang Sukun, Mataram.

Mereka beralasan, berjualan di lokasi itu karena tempatnya berjualan di Karang Sukun akan ditertibkan, disebabkan adanya pelarangan penjualan pakaian bekas tersebut.

Terkait keluarnya larangan penjualan pakaian bekas ini, ujarnya, karena dari sisi kesehatan. Pakaian ini diduga menyebabkan penyakit kulit dan menyerang dari bakteri yang bisa mengganggu pencernaan. Bakteri ini bisa jadi menyebabkan bisul. Namun pengakuan para pedagang, selama menjual pakaian bekas tidak ada keluhan dari konsumen yang membeli pakaian mengalami penyakit tersebut. (her)

lokasi pembangunannya.

Kepala Disperindag Lobar, Hj. Lale Prayatni menyebutkan, belasan pasar yang dibangun itu antara lain Pasar Perampuan tahap 3 dengan dana Rp 1,9 miliar, dana pembangunan ini berasal dari DAK Kemendag. Pembangunan Pasar Perampuan ini, merupakan lanjutan dari sebelumnya. Selanjutnya, pembangunan Pasar Gerung tahap 3 dengan anggaran Rp 7,5 miliar. Di pasar ini akan dibangan dua los pasar ikan dan 44

unit kios, proyek ini termasuk didanai dari pinjaman daerah.

Beberapa pasar lain yang juga didanai dari pinjaman, lanjutnya, Pasar Keru tahap 2 akan dibangun tiga los, ruko, musalla, kamar mandi, WC dan pos jaga. Ditambah landasan kontainer untuk menaikkan sampah ke kendaraan. “Dana untuk pembangunan Pasar Keru tahap 2 sekitar Rp 7,8 miliar lebih dari APBD,” katanya.

Selain itu, ada belasan pasar lain yang dibangun dari

pinjaman salah satunya Pasar Jereneng yang akan dibangun ruko 22 unit.

Diakuinya, alokasi dana untuk pembangunan pasar ini mencapai Rp 40 miliar lebih.

Dana ini di luar DAK Rp 1,9 miliar, sehingga total dananya mencapai Rp 41,9 miliar lebih.

Sebelumnya Bupati Lobar, H Zaini Arony menyatakan sejumlah proyek yang didanai dari pinjaman Rp 100 miliar belum bisa ditender. Pasalnya masih menunggu kejelasan pinjaman dana dari pihak

BPD Bali. Setelah dana ini pasti, barulah proses tender bisa dilakukan. Namun pihak Pemda telah mempersiapkan perencanaan sejak tahun lalu, sehingga jika dana ini diperoleh maka tinggal dilaksanakan tender.

Dalam waktu dekat ini, antara Bank NTB dengan BPD Bali akan menandatangani perjanjian terkait rencana sindikasi ini. Pembagian besaran pinjamannya nanti Bank Bali 60 persen, sedangkan Bank NTB 40 persen. (her)

(Suara NTB/dok)

Disperindag Lobar Bangun Belasan Pasar Giri Menang (Suara NTB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Barat (Lobar) tahun ini akan membangun sebanyak 15 pasar yang tersebar di beberapa Kecamatan di Lobar.

Pembangunan 15 pasar ini didanai dari pinjaman Rp 100 miliar dan dari DAK bantuan Kementerian Perdagangan.

Dari jumlah ini, ada 11 pasar umum, 3 pasar kuliner dan satu unit pasar agro. Khusus pasar Agro yang dibangun, masih terkendala lahan untuk

miskoordinasi antara BPMP2T dengan Dinas PPKD dan kecamatan terkait perizinan vila, dirinya akan mengumpulkan SKPD terkait untuk meminta penjelasan. Ia juga memerintahkan SKPD yang berwenang memilah kembali vila yang memiliki izin pribadi, namun digunakan untuk komersial. Begitu juga sebaliknya. Ia menegaskan, jika terbukti ada penyalahgunaan izin, maka ia akan memberikan sanksi terhadap pengelola vila. “Paling tidak kami akan tinjau ulang izin yang dipegang,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPKD) melalui sekretaris Dinas, Fauzan Husniadi membantah adanya tudingan penggelapan pajak yang dilakukan oknum petugas dinas setempat, pasalnya para petugas melakukan pemungutan pajak secara resmi atas dasar surat setoran pajak daerah (SSPD) dan Kartu NPWPD yang dipegang pemilik vila. Ia memastikan pajak yang ditarik dari vila-vila tersebut masuk ke kas daerah. (her)

H. L. Normal Suzana

Terutama pengurus partai yang ada di Dewan selaku mitra pemerintah daerah,” katanya.

Saat didesak keseriusannya mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah pada Pilkada Loteng nantinya, Normal mengaku semua kemungkinan bisa terjadi. Walaupun untuk ke arah itu juga belum pasti. Pasalnya, banyak hal yang tengah dipertimbangkannya sampai saat ini sebelum memutuskan sikap, maju atau tidak pada pilkada mendatang.

Salah satu pertimbangan utamanya yakni terkait statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dimana, sesuai aturan kepegawaian saat ini, bagi PNS yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus mengundurkan diri. Walaupun di aturan pilkadanya tidak diharuskan untuk mundur sebagai PNS. “Ini yang tengah kita pertimbangkan. Maju pada pilkada dengan konsekuensi harus mundur menjadi PNS atau tetap sebagai PNS,” tegasnya.

Lalu kapan keputusan akan diambil? Normal mengaku belum bisa memastikan. Dirinya masih fokus dulu untuk menyelesaikan tugas-tugas sebagai Wabup Loteng di sisa-sisa masa bakti, karena tahun ini merupakan tahun terakhirnya sebagai Wabup Loteng. Selain itu, pelaksanaan Pilkada Loteng juga belum pasti, karena regulasi pelaksanaan pilkada masih digodok di tingkat pusat. “Kita tunggu kepastian pelaksanaan pilkada dulu.

Baru menentukan sikap,” tegas mantan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng ini. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 14 Februari 2015

Halaman 6

Parlementaria Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB DPRD Sumbawa Siap Bantu Percepat Program SAMOTA berikan, apalagi ini demi kepentingan masyarakat,” tukasnya.

Bam, panggilan akrab Badrul Munir, yang diberikan kesempatan memaparkan tentang SAMOTA, langsung menguraiapaituprogramSAMOTAyangmengintegrasikan Pulau Moyo, Teluk Saleh, dan Gunung Tambora. Ketiga wilayah ini memiliki keunggulannnya, Pulau Moyo adalah kawasan taman nasional, Teluk Salehdenganpotensiperikananyangluar biasa dan Tambora yang menyimpan potensi wisata yang sudah mendunia.

Jika tiga kawasan strategis ini digabung, keunggulannya bukan lagi menjadi keunggulan regional, tetapi menjadi keunggulan nasional.

Dalam tata ruang Provinsi NTB, SAMOTA masuk dalam Kawasan Strategis. Jadi, tak ada lagi masalah dari sisi regulasi. Bahkan Pemkab Sumbawa juga sudah mengusulkan Moyo Utara menjadi kawasan strategis. Namun potensi yang ada ini, tidak mungkin ditangani oleh tiga kabupaten dan provinsi NTB saja.

Untuk itu, kedepan, bagaimana potensi ini dikembangkan sehingga menjadi kawasan unggulan yang mampu menjadi lokomotif penggerak pulau Sumbawa. Meski sekarang

Pilkada KSB

Mala Rahman Melamar ke Golkar Taliwang (Suara NTB) Drs. H. Mala Rahman menepati janjinya mendaftar dalam proses penjaringan bakal calon (balon) bupati yang dibuka oleh Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Wakil Bupati (Wabup) KSB ini didampingi istrinya, Hj. Mastari, Jumat (13/2), mendatangi kantor DPD II Golkar KSB, tempat sekretariat tim penjaringan calon bupati partai berlambang pohon beringin ini. Meski tanpa rombongan yang banyak, Mala Rahman diterima oleh ketua tim pejaringan Suhardi Empung dan ketua DPD II Golkar KSB, Syaifullah, SPt., M.Si. “Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Golkar, hari ini saya datang mendaftarkan untuk mencalonkan diri melalui Golkar di Pilkada nanti,” kata Mala Rahman usai menyerahkan berkas pendaftarannya.

Ia menyatakan, pedaftaran dirinya dalam bursa penjaringan calon bupati yang dibuka Golkar adalah bagian dari ikhtiarnya membangun KSB. Karenanya ia optimis akan menjadi pilihan utama Golkar di Pilkada KSB mendatang.

“Hari ini Jumat adalah hari baik. Walau tanggal 13 banyak yang bilang angka sial, tapi saya yakin akan dipilih oleh Golkar nantinya,” cetusnya.

Menurut Mala, menjabat sebagai Wabup selama dua periode menjadi modal utama baginya untuk membangun daerah ke depannya. Ia pun mengaku banyak hal yang harus dibenahi dan itu akan menjadi prioritasnya, jika kelak terpilih sebagai bupati selanjutnya. “Dua periode mendaji Wabup itu bagi saya sangat luar biasa. Dan ini modal bagi saya,” tandasnya.

Ketua Dewan Penasihat Golkar KSB ini selanjutnya mengungkapkan keoptimisannya akan menjadi pilihan utama partai. Mala mengatakan, jauh hari sebelum pendaftaran oleh tim penjaringan di buka, dirinya telah menjalin komunikasi di internal partai dalam rangka mencari dukungan.

Bahkan ia mengklaim saat ini, baik ketua DPD II maupun DPD I Golkar NTB telah memberikan restu meski belum secara tertulis. “Saya sudah minta restu baik ke ketua DPD KSB pak Ipung (Syaifullah, red) dan pak ketua DPD I NTB (Zaini Arony). Dan semua merestui saya,” klaimnya seraya menambahkan restu tersebut menjadi motivasinya untuk mencalonkan diri melalui Golkar.

“Makanya mudah-mudahan pilihan partai jatuh kepada diri saya. Dan saya siap menjalankan amanat tersebut di Pilkada KSB mendatang,” sambung politisi senior Golkar KSB ini.

Kesiapan Mala untuk maju merebut kursi nomor satu di KSB memang sudah dipersiapkan dengan matang. Dia mengaku telah menjalin komunikasi dengan partai lainnya dalam rangka mendapatkan dukungan lebih banyak.

Ia menyatakan, dirinya sadar jika Golkar tidak dapat mendukung calonnya sendiri karena terbatasnya jumlah kursi di DPRD KSB. “Komunikasi saya secara pribadi sudah ke Gerindra dan PKS (partai keadilan sejahtera). Mudahmudahan nanti partai ini mau ikut bergabung mendukung saya,” harapnya.

Sementara itu ketua DPD I Golkar KSB, Syaifullah mengatakan, proses penjaringan calon bupati ini dijalankan sesuai prosedur yang diatur partai. Karena itu setiap pihak yang ingin menggunakan Golkar sebagai kendaraan politik wajib mengikuti seluruh proses yang dimulai dengan pendaftaran melalui proses penjaringan kali ini. “Dan yang perlu kami sampaikan lagi. Pendaftaran terbuka bagi semua pihak, tidak hanya internal partai tapi dari eksternal juga,” pungkasnya.

Terhadap figur Mala Rahman, ia pun meyakini jika salah satu kader terbaik partainya tersebut selama ini telah memberikan kontribusi besar baik bagi partai maupun daerah.

“Kalau nanti beliau (Mala Rahman) dipilih oleh partai, maka kami akan mendukung sepenuhnya,” cetusnya.

Sementara itu ketua tim penjaringan Suhardi Empung mengatakan, seluruh berkas pendaftara Mala Rahman telah lengkap. Selanjutnya tim akan melakukan verifikasi dan penilaian sebelum kemudian direkomendasikan ke tim Pilkada provinsi. “Pendaftaran masih kita buka sampai 16 Februari mendatang. Nanti siapa saja pihak yang memenuhi syarat akan kita lanjutkan ke tim provinsi,” urainya.

Sejauh ini, selain kader internal Golkar seperti Mala Rahman, Mancawari LM dan Syaifullah yang telah mengambil formulir pendaftaran penjaringan calon di Golkar. Terdapat juga nama-nama dari luar Glokar, seperti Drs. H Manimbang Kahariyadi dan Kusmayadi. Dua orang ini telah mengambil formulir pendaftaran dan rencananya akan melakukan pengembalian di akhir proses pedaftaran. (bug)

(Suara NTB/bug)

MENDAFTAR – H. Mala Rahman didampingi istri saat menyerahkan berkas pendaftarannya sebagai bakal calon bupati kepada ketua tim penjaringan partai Golkar KSB, Suhardi Empung.

MP3EI hendak berganti baju menjadi Nawacita pemerintahan Jokowi.

Tetapi dalam proses ganti baju ini, peluang sekaligus tantangan bagi SAMOTA, agar jangan sampai hilang dari Nawacita. “Kita yakin SAMOTA masuk dalam Nawacita pemerintahan Jokowi. ‘Kenapa masuk, karena sekarang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sedang dievaluasi. Dan yang melakukan evaluasi adalah temanteman kita yang membantu SAMOTA masuk MP3EI. Sekaligus terbuka kesempatan SAMOTA masuk menjadi KEK. Untuk itu kita butuh dukungan politik dari Pemkab Sumbawa, Dompu dan Bima. Kalau di provinsi sudah no problem,” tukas Bam. Luas kawasan SAMOTA adalah 433 ribu hektar lebih. Perairan Teluk Saleh sendiri mencapai 212 ribu Hektar. Ada 49 pulau kecil di dalam Teluk Saleh, 36 di antaranya masuk dalam wilayah Kabupaten Sumbawa. Ada 11 kecamatan, tujuh di antaranya masuk Kabupaten Sumbawa, tiga dari Kabupaten dompu dan satu Bima, yakni kecamatan Sanggar. Dari luas wilayah ini, hanya didiami oleh penduduk sekitar 160 ribu jiwa. Dari potensi SAMOTA, akan menghasilkan satu tahun Rp 11,6

triliun. Dengan catatan 80 persen potensi Teluk Saleh dikelola secara intensif. Angka ini dari rumput laut Rp 3,6 triliun bisa dihasilkan, udang Rp 5,16 triliun, ikan kerapu potensi yang kita punya Rp 2,8 triliun dan perikanan tangkap Rp 48 miliar . ‘’Ini bisa menyerap tenaga kerja jauh lebih banyak. Sehingga Teluk Saleh ini dalam rangka isu kedaulatan pangan di bidang kelautan dan perikanan,” tukasnya.

Dengan kebutuhan infrasrtuktur untuk pengembangan SAMOTA, mulai dari jalan bypass, air bersih, listrik, fasilitas parawisata, telekomunikasi, pabrik es, tambak, dan lainnya. Keunggulan SAMOTA adalah mempunyai potensi yang beragam.

Jika dibandingkan dengan KEK Mandalika di selatan Loteng, yang hanya berupa pantai dan pariwisata. Namun apa yang paling penting harus diadakan demi terwujudnya SAMOTA? “Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Kita harus punya RDTR karena itu yang mengatur lokasi bangunan dan fungsinya,” cetus Bam. Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi pun menyampaikan komitmen Pemkab dalam mendukung program SAMOTA. Jalan lingkar utara dalam men-

(Suara NTB/arn)

AUDIENSI - Audiensi SAMOTA di kantor DPRD Sumbawa, Jumat (13/2). dukung SAMOTA pun sudah dibangun sepanjang lima kilometer. Pihaknya terus melakukan sosialisasi ke masyarakat, terutama soal pembebasan lahan. Untuk penentuan harga ganti rugi, akan dihitung oleh tim penilai publik sesuai aturan perundangundangan. Terkait perizinan, juga mes-

DIAMANKAN - Truk pengangkut kayu asal Dompu yang diamankan oleh Polhut Dishutbuntan KSB, Jumat (13/2).

(Suara NTB/bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa menggelar dialog tentang SAMOTA (Saleh, Moyo, Tambora) bersama Masyarakat sipil Komunitas Anggota Rungan Samawa.

Upaya mendorong percepatan program SAMOTA, sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) Bidang Pariwisata dan Ekonomi Maritim. Dalam audiensi hadir mantan Wakil Gubernur NTB, Ir. H. Badrul Munir, M.M, yang mewakili masyarakat sipil, memaparkan potensi strategis dari SAMOTA. Audiensi dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Drs. Arahman Alamudy bersama Wakil Ketua DPRD lainnya, Kamaluddin, S.T dan dihadiri Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi dan sejumlah pimpinan SKPD terkait. Membuka dialog, Abi, panggilan akrab Arahman Alamudy menjelaskan, sejumlah proyek yang ada di Pulau Sumbawa. Termasuk proyek jalan lingkar utara. Sehingga kedepan diharapkan kawasan tersebut dapat terwujud. ‘’Ketika ada akses jalan yang menghubungi kota ke sana (SAMOTA, red), tentu ada juga kendala-kendala pembebasan lahan dan lainnya. DPRD siap untuk mendukung. Apapun dukungan akan kami

Polhut KSB Amankan Dua Truk Pengangkut Kayu Taliwang (Suara NTB) Jajaran Polisi Hutan (Polhut) Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali mengamankan dua unit truk pengangkut kayu.

Penangkapan tersebut terjadi pada Kamis malam lalu, di kecamatan Poto Tano saat kedua truk akan menyeberang ke pulau Lombok melalui pelabuhan Poto Tano.

“Tepatnya sekitar pukul 23.30 wita. Anggota kita menahan kedua truk itu sebelum masuk pelabuhan,” jelas Kasi Pengamanan Hutan Dishutbuntan KSB, Idrus, SH, Jumat (13/2).

Ia mengatakan, pengamanan terhadap kedua truk tersebut dilakukan pihaknya setelah sebelumnya mendapat informasi dari kabupaten Dompu. Informasi rahasia itu mengungkapkan akan ada pengiriman kayu menuju pulau Lombok dari Dompu menggunakan 18 unit truk. Dari laporan itulah kemudian, Polhut KSB menurunkan seluruh anggotanya melakukan penjagaan di kecamatan Poto Tano.

“Kami sedikit kaget sebenarnya karena jumlahnya 18 truk. Makanya kita turunkan seluruh anggota. Tapi ternyata hanya ada dua truk yang kita temukan dan amankan sementara ini,” papar Idrus.

Dari hasil pemeriksaan, Polhut KSB menemukan kebenaran seputar asal kayu yang dimuat

kedua truk tersebut. Di mana kayu-kayu itu berasal dari kabupaten Dompu yang dikirimkan oleh dua perusahaan kayu berbeda ke mitranya yang ada di pulau Lombok. Truk pertama dalam izinnya tercatat dikirimkan oleh UD Sinar Mas dengan alamat desa Doropeti kecamatan Pekat kabupaten Dompu ke UD Remaja 2 di kecamatan Alas kabupaten Sumbawa yang kemudian diteruskan ke UD Kali Palung desa Palung kecamatan Sakra, Lombok Timur (Lotim).

Sedangkan truk kedua kayunya tercatat dikirimkan oleh UD Darma yang beralamat di Cabang Banggo Dompu ke UD Samawa Indah di Sumbawa dan kemudian diteruskan ke UD Gani desa Bonder kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah (Loteng). “Jadi sama-sama dari Dompu, tapi pengirimnya beda dan penerimannya juga beda di Lombok,” terang Idrus.

Menurut Idrus, pengamanan terhadap kedua unit truk pengangkut kayu itu tetap dilakukan pihaknya. Sebab saat dicegat di Poto Tano, kedua truk tidak bisa menunjukkan seluruh kelengkapan berkas dokumen kayu yang

dimuat sesuai dengan ketetapan aturan berlaku. Salah satu dokumen yang tidak bisa diperlihatkan yakni Surat Keterangan Asal Usul (SKAU). “Ada berkas lainnya juga yang tidak dibawa serta dalam perjalanan pengiriman. Makanya kita amankan,” timpalnya.

Agar kedua unit truk tersebut bisa melanjutkan perjalanannya, Polhut KSB pun mewajibkan para pemilik kayu untuk melengkapi seluruh dokumen yang disyaratkan. “Sekarang mereka sedang mengupayakan semua dokumen yang harus dilengkapi yang tidak disertakan dalam pengiriman. Kalau mereka bisa melengkapi hari ini, maka hari ini juga kita persilakan untuk melanjutkan perjalanan ke Lombok,” cetus Idrus.

Berdasarkan data yang dihimpun Dishutbuntan KSB, kedua truk yang diamankan tersebut mengangkut jumlah kayu berbeda. Truk pertama yang dikirimkan oleh UD Sinar Mas membawa kayu sebanyak 12,473 kubik, sedangkan truk kedua yang dikirimkan oleh UD Darma Cabang Banggo sebanyak 11,516 kubik. Adapun jenis kayunya adalah jenis kayu rimba. (bug)

Oknum Anggota DPRD Sumbawa Disarankan Minta Maaf Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumbawa yang juga mantan Ketua Komisi III DPRD Sumbawa, Jamaluddin Afifi, S.H, mencoba menengahi polemik antara oknum anggota Komisi III dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) soal tudingan program “lenyap” dan pembohongan publik. Dengan menyarankan kepada oknum anggota Dewan minta maaf atas pernyataannya di media massa.

“Selaku mantan Ketua Komisi III maupun Wakil Ketua DPD Golkar, saran kami kepada yang bersangkutan (Oknum Anggota Dewan) untuk mau minta maaf lewat media,” kata Jeff, panggilan akrabnya, Jumat (13/2), atas pernyataan oknum anggota Dewan di media belum lama ini yang menuding Dinas PU Sumbawa melakukan pembohongan publik. Yang kemudian berbuntut rencana langkah hukum oleh Kepala Dinas PU. Berdasarkan pengalamannya selama menjabat Ketua Komisi III DPRD Sumbawa, Jeff menjelaskan, Dinas PU hanya mengakomodir apa yang menjadi aspirasi

dari anggota Dewan. Untuk kemudian disampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Sehingga TAPD yang memutuskan jumlah anggaran. Dan itupun harus masuk dalam skala prioritas. Bahkan, tidak ada yang berhak menentukan ini sebelum dilakukan evaluasi di Provinsi.

Artinya, Dinas PU tidak harus serta merta menerima seluruh program. Namun tetap mengacu kepada jumlah anggaran yang ada. “Saya acungi jempol sikap Ketua DPD II Partai Golkar Sumbawa yang juga Wakil Ketua DPRD Sumbawa Drs. A. Rahman Alamudy yang telah menegur anggotanya, ketika mengetahui masalah ini,” tandas Jeff.

Diketahui dari pemberitaan

sebelumnya, anggota DPRD Sumbawa dari Fraksi Golkar, Abdul Hakim S.E menuding Dinas PU melakukan kebohongan publik. Dengan adanya usulan program fisik dari anggota Komisi III ke Dinas PU yang tidak terakomodir, meski sebelumnya sudah disepakati dalam pembahasan. Yang kemudian diperkuat oleh statement Anggota Komisi III lainnya, Agus salim, yang malah menyesalkan langkah hukum yang akan ditempuh Kepala Dinas PU atas statemen Abdul Hakim. Mestinya, kalau ada program yang belum sempat terakomodir, dikoordinasikan kembali ke DPRD sebagai mitra sejajar eksekutif.

Kepala Dinas PU, H. Saad Abdullah pun telah tegas membantah, tidak ada satupun program yang telah disepakati tahun anggaran 2015 tersebut hilang.

Hanya saja memang ada sejumlah program yang masuk daftar tunggu, karena keterbatasan anggaran dan sebagian telah diverifikasi Bappeda diarahkan menjadi wewenang desa yang pengerjaannya melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang nilainya saat ini cukup besar. (arn)

ti ada RDTR. Agar jelas apa saja yang diperbolehkan berdiri di kawasan tertentu, supaya tidak menyalahi Perda yang disepakati bersama. Komitmen yang sama juga dilontarkan Pimpinan DPRD, Arahman Alamudy yang siap membantu 24 jam, termasuk untuk pembuatan RDTR. (arn/*)

Pangdam Udayana Silaturahmi ke KSB Taliwang (Suara NTB) Pangdam IX Udayana, Mayjen Torry Djohar, Jumat (13/2) melakukan kunjungan ke Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Kehadiran petinggi TNI Angkatan Darat (AD) wilayah IX ini bagian dari rangkaian kunjungannya di pulau Sumbawa sejak beberapa hari terakhir.

Pantauan media ini, Pangdam yang didampingi istri, Komandan Korem NTB Kolenel Kuat Budiman dan rombongan tiba menggunakan helikopter dari Dompu sekitar pukul 09.00 wita. Rombongan disambut oleh wakil bupati (Wabup) Drs. Mala Rahman, ketua DPRD KSB Muhammad Natsir, ST, wakil ketua DPRD Iwan Panjidinata, ST serta Komandan Kodim Sumbawa 1607, Letkol Agus Suprianto.

“Kedatangan kami hari ini dalam rangka silaturahmi ke pemerintah KSB. Biar lebih kenal, kan kalau sudah kenal bisa lebih dekat lagi,” jelas Pangdam.

Ia mengatakan, sesuai dengan program kegiatan TNI AD di pulau Sumbawa kehadirannya juga dalam rangka mensosialisasikan agenda nasional untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan. Di mana dalam hal ini TNI menjadi bagian dari program tersebut untuk menyukseskannya. “Saya juga bersafari untuk menyampaikan kepada prajurit saya untuk menyukseskan program

itu,” timpalnya.

Sebagai program nasional ia menyatakan, TNI akan serius dalam melibatkan diri. Karena itu seluruh prajurit ia instruksikan agar meningkatkan pengetahuan seluruh lini di bidang pertanian. “Program ini perintah presiden melalui Panglima sampai ke daerah. Kami akan jalankan sebaik mungkin,” katanya seraya menyatakan, sementara ini pelaksanaan program tersebut berjalan lancar di lapangan.

“Progresnya di lapangan cukup bagus. Contohnya di Dompu, dulu Bupati Dompu menggerakkan penanaman jagung oleh tentara dengan cara menyewa lahan warga. Tapi sekarang warga tidak mau lagi dan mengusahakan lahannya sendiri dengan menanam jagung,” papar Torry.

Menurutnya dari seluruh rangkaian kegiatan yang dijalankan TNI bersama masyarakat selama ini demi mewujudkan cita-cita TNI. Di mana TNI ingin bersinergi dengan rakyat di setiap lini kehidupan. “Tujuan kami hanya satu kemanunggalan TNI. Bersama Rakayat TNI Kuat,” tegasnya.

Torry mengaku sangat terkesan. Di sini kata dia hubungan forum Kominda terjalin sangat baik. “Tadi permintaan beliau (Wabup, red) di sini dibangun Kodim. Permintaan ini kami tampung karena ini adalah perintah bagi kami. Kan sama dengan presiden,” pungkasnya. (bug)

Masyarakat Sumbawa Siap Bantu Tim Ekspedisi NKRI Sumbawa Besar (Suara NTB) Kodim 1607 Sumbawa bekerjasama dengan Pemkab Sumbawa menggelar upacara Penerimaan Tim Ekspedisi NKRI Koridor Kepulauan Nusa Tenggara, Jumat (13/2). Diminta Kepada SKPD dan seluruh masyarakat Sumbawa membantu setiap kegiatan tim ekspedisi, yang salah satu kegiatannya menelusuri data dan potensi daerah ini.

Dalam upacara yang dipimpin Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Arasy Muhkan tersebut, disampaikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang menyimpan potensi sumberdaya alam yang sangat kaya, unik dan endemik.

Kekayaan sumber daya alam tersebut sebagian besar terdapat di wilayah daratan Indonesia termasuk di kabupaten Sumbawa.

Untuk kelima kalinya, TNI AD melalui Kopassus merencanakan dan melaksanakan ekspedisi, serta bekerjasama dengan pemerintah pusat/daerah dan segenap komponen bangsa sebagai bentuk kepedulian dalam menjaga kelestarian alam, mencari data dan menelusuri secara langsung di lapangan segala potensi yang ada melalui kegiatan yang dinamakan “Ekspedisi NKRI”.

Untuk itu, Wabup menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk bersama-sama menyukseskan agenda Ekspedisi NKRI Koridor Kepulauan Nusa Tenggara 2015 karena Pemkab dan masyarakat akan mendapatkan manfaat yang besar atas diselenggarakannya ekspedisi di Tana Samawa.

Dengan adanya Ekspedisi NKRI ini, diharapkan akan dapat membantu percepatan pembangunan daerah khususnya daerah terpencil, memberi motivasi dan meningkatkan semangat kebangsaan masyarakat Sumbawa.

Setelah upacara penerimaan, kegiatan dilanjutkan dengan Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Tim Ekspedisi

NKRI Koridor Kepulauan Nusa Tenggara yang dilaksanakan di aula lantai tiga kantor Bupati Sumbawa. Kegiatan koordinasi tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Sumbawa DR. H. Muhammad Ikhsan, M. Pd yang dalam sambutan singkatnya menyampaikan, Pemkab siap membantu Tim Subkorwil 3 Sumbawa.

Untuk itu, dihimbau kepada SKPD terkait untuk membantu Tim Peneliti NKRI dan memberikan informasi yang dibutuhkan demi membantu kelancaran kegiatan Ekspedisi NKRI. Ketua Tim Peneliti NKRI yang memaparkan Kegiatan Ekspedisi NKRI 2015 DR. Akbar Prasojo menjelaskan, kegiatan Ekspedisi NKRI 2015 dilakukan oleh TNI, Polri, masyarakat, mahasiswa, dan relawan dari berbagai bidang.

Tujuannnya, menggali potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang ada di wilayah Indonesia khususnya koridor Nusa Tenggara. Kegiatan Ekspedisi NKRI tahun 2015 mengusung tema “Peduli dan Lestarikan Alam Indonesia”, dengan wilayah operasi yaitu Bali, Lombok, Sumbawa Besar, Bima, Sumbawa Barat Daya, dan Ende.

Ketua Tim Peneliti Ekspedisi NKRI juga memaparkan Visi dari kegiatan tersebut, yaitu mendata dan memetakan semua potensi sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia, dengan jumlah peserta sebanyak 59 orang yang terdiri dari 40 orang perwira TNI, dan 19 orang warga Sipil.

Wilayah kerjanya yaitu Sumbawa Besar dan Sumbawa Barat.

Operasi pertama dilakukan di daerah Lunyuk, dan akan berakhir di daerah Moyo. Tim Peneliti Ekspedisi NKRI terdiri dari lima bidang, yaitu Flora dan Fauna, Kehutanan, Geologi, Potensi Bencana Alam, dan Sosial Budaya.

Ekspedisi NKRI Koridor Kepulauan Nusa Tenggara 2015 dijadwalkan berlangsung selama empat bulan yaitu dari Februari sampai dengan Juni 2015. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 14 Februari 2015

Halaman 7

Pembahasan Raperda

Eksekutif - Legislatif Saling Boikot Bima (Suara NTB) Sejak tiga hari lalu, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bima memboikot pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) usulan dari eksekutif. Pembahasan Raperda ini diboikot Pansus, menyusul adanya pernyataan Bupati Bima, H. Syafrudin H.M. Nur, M.Pd kepada seluruh SKPD yang melarang mengikuti kegiatan Dewan.

Boikot ini berlangsung sejak tiga hari terakhir. Namun, boikot ini tidak dilakukan oleh seluruh Pansus melainkan hanya Pansus 2 yang terdiri dari Komisi II dan Komisi III. Sementara Pansus 1, yang terdiri dari Komisi I dan Komisi IV tetap melanjutkan pembahasan Raperda dengan SKPD. Boikot ini bermula dari adanya pernyataan salah seorang anggota DPRD, Ramli Ahmad yang menyinggung eksekutif saat rapat paripurna berlangsung. Menyusul adanya pernyataan duta DPD PPP ini yang dinilai terlalu keras, Bupati Bima melalui pejabat akhirnya mengeluarkan pernyataan larangan kepada SKPD untuk mengikuti kegiatan Dewan. Hal ini pun berdampak pada pembahasan Raperda yang saat itu sudah diagendakan. Aksi boikot in berlangsung hingga Jumat (14/2).

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus 2 Pembahasan Raperda, M. Natsir menyebutkan pihaknya sesungguhnya tidak sependapat dengan apa menjadi peryataan Ramli. Namun pihaknya juga menyayangkan jika peryataan Ramli tersebut kemudian menjadi alasan eksekutif memboikot rapat. Hal ini tentunya merupakan alasan yang tidak bisa diterima oleh Dewan.

Apalagi Dewan sudah sama-sama secara kolektif sudah meminta Badan Kehormatan (BK) Dewan untuk memanggil Ramli. Pemanggilan itu pun sudah dilakukan oleh BK, karena pernyataan tersebut merupakan pernyataan pribadi, bukan institusi. Padahal dalam draf Raperda sesuai waktu Banmus sampai 22 Februari, kan ini tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Persoalan lain, bahwa nanti, kades akan laksanakan pemilihan, ketika ada usaha larangan menghadiri rapat, pada akhirnya nanti yang dirugikan masyarakat di desa.

Pernyataan Bupati melalui pejabatnya tersebut, lanjutnya, malah memprovokasi sehingga semua agenda Dewan dan eksekutif menjadi mandek. Jika tersinggung dengan adanya pernyataan Dewan, seharusnya eksekutif berkoordinasi dengan BK. Bila perlu dibawa ke ranah hukum. “Jangan malah menghambat roda Pemerintahan. Karena Dewan juga bisa memboikot,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua BK, Samaila, SH yang dikonfirmasi Jumat (14/2) menyebutkan jika pihaknya sudah memanggil Ramli untuk dimintai penjelasan mengenai pernyataannya.

Diakui Samaila, Ramli mengakui pernyataannya dan sudah meminta maaf karena pernyataan tersebut keluar secara pribadi. “Niatnya baik, tapi kalimatnya yang kurang baik, tapi dia sudah meminta maaf,” ujarnya.

Ditanyai mengenai Pansus apakah masih melakukan boikot? Samaila menyebutkan jika pihaknya di Pansus I tetap melakukan pembahasan dengan eksekutif. Dia menolak mengomentari boikot yang dilakukan Pansus 2 karena merupakan kewenangan Pansus 2. “Boikot itu terserah Pansus 2, jadi saya tak bisa memberikan komentar soal itu,” ujarnya.

Pantauan Suara NTB, pembahasan di Pansus 1 dihadiri oleh pejabat terkait, termasuk Bagian Hukum dan BPMDes. Pembahasan di Pansus 1, tentang Perda Pilkades yakni masalah persyaratan untuk calon Kades dan Kaur Desa. (use)

Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu menjadi salah satu lokasi penelitian dan pengembangan komoditi pertanian hasil kerjasama Selandia Baru dengan Indonesia. Peternakan sapi, jagung, dan kedelai menjadi komoditi unggulan yang akan dikembangkan mulai pertengahan 2015.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dompu, Ir. H. Fakhrurrazi, Jumat (13/2) mengatakan, pihaknya telah melakukan workshop terkait kerjasama New Zealand dengan Indonesia untuk pengembangan pertanian di Dompu sehubungan dengan realisasi atas rencana dimaksud. “Di Pertanian ada komoditi, yaitu jagung dan kedelai,” terangnya.

Peningkatan kapasitas SDM tenaga pendamping untuk integrasi tanaman jagung dan lamtoro seperti yang dikembangkan di Sumbawa akan segera dilakukan. Pembangunan pemipil jagung, pembuatan kompos, RPH dan alatnya. “Limbah jagung dan batang kacang kedelai akan diolah menjadi pedet untuk pakan ternak,” ungkapnya.

Program kerjasama dengan New Zealand yang difasilitasi oleh Universitas Mataram ini, menurut Fakhrurrazi, rencananya akan dipercepat dari semula mulai Juni 2015 menjadi Mei 2015 dengan beberapa program pelatihan untuk peningkatan pemahaman dasar. “Termasuk pendampingan untuk petani dan peternak juga menjadi bagian program,” katanya. (ula)

Diduga Potong Dana Kapitasi

Oknum Dokter Dipolisikan Kota Bima (Suara NTB) Oknum dokter berinisial Rh yang bertugas di Puskesmas Kecamatan Lambu, kabupaten Bima terpaksa harus berurusan dengan aparat Polres Bima Kota. Pasalnya, oknum dokter ini diduga telah memotong dana Kapitasi tahun 2014.

Kasus ini dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) beberapa waktu lalu. Menyusul laporan tersebut, penyidik Polres Bima pun melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di Dikes Kabupaten Bima serta PNS di Kecamatan Lambu.

Kapolres Bima Kota melalui Kasat Reskrim, AKP Wendi Oktariansyah, S.IK yang dikonfirmasi Jumat (13/2), menyebutkan sesuai dengan laporan dana Kapitasi yang diperuntukkan bagi Puskesmas ini sebesar Rp 100 juta per tahun. Penggunaannya 60 persen untuk penyedia jasa kesehatan dalam hal ini PNS setempat sementara 40 persen untuk pengadaan obat.

Namun dana yang diperuntukkan bagi PNS diduga dipotong oleh oknum dokter dimaksud. “Berdasarkan adanya pemotongan ini, kasus ini kemudian dilaporkan ke kami,” terangnya.

Hanya saja, belum diketahui berapa kerugian PNS yang diduga dikantongi oleh oknum pelaku. Namun sekecil apapun kerugian yang terjadi pihaknya tetap akan melakukan proses. Sebab, pengelolaan dana Kapitasi oleh Puskesmas memang diduga banyak terjadi kecurangan. Oleh karenannya, pihaknya masih melakukan pembuktian lebih lanjut dengan memanggil sejumlah saksi tambahan.

Sementara itu, berdasarkan pantauan, beberapa waktu lalu sejumlah petugas di Puskesmas setempat mendatangi Sat Reskrim Polres Bima Kota. Mereka datang guna mempertanyakan sejauh mana perkembangan penanganan kasus dimaksud. Hanya saja, saat itu petugas Puskesmas yang semuanya perempuan ini enggan berkomentar saat dimintai keterangan oleh awak media. “Langsung saja ke Puskesmas,” terang salah satu petugas yang ditemui. (use)

Polres Dompu Bekuk Komplotan Curanmor Dompu (Suara NTB) Lima orang anggota komplotan pencuri kendaraan bermotor (curanmor) di Lombok Tengah berhasil diamankan Polres Dompu. Pelaku ditangkap setelah membawa kendaraan bermotor (ranmor) hasil curian di Loteng ke Dompu.

Keterangan yang diperoleh Suara NTB, Jumat (13/2) menyebutkan, ranmor yang didominasi Kawasaki LX ini banyak telah dijual, sehingga penadahnya pun ikut ditangkap Polisi.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman mengatakan, pihaknya hanya mengamankan para pelaku untuk kemudian diserahkan ke Polres Loteng. Karena laporan polisi dari beberapa ranmor di Loteng. “Kita hanya mena-

han para pelaku, laporan polisinya di Lombok Tengah.

Makanya akan kita serahkan para pelaku dan barang bukti (BB) ke Lombok Tengah,” katanya.

Dikatakan Herman, ranmor yang diamankan pihaknya baru tiga unit. Dua unit jenis Kawasan LX dan satu unit jenis Yamaha R150. Ketiga motor ini dirusak kuncinya, sehingga bisa langsung dihidupkan dengan sembarang kunci. Namun

diperkirakan masih banyak, sehingga pihaknya masih terus lakukan pengembangan dan pencarian ranmor dimaksud. “Untuk sementara yang kita amankan baru tiga unit, kita masih akan mengamankan beberapa unit. Karena diperkirakan banyak (ranmor hasil curian dibawa ke Dompu),” jelas Herman.

Adapun kelima pelaku berinisial Sf (40), Ar (23), Ad (19, Rd (16) dan Aw (16). Kelimanya berasal dari kampung yang

sama di Dusun Bilakante, Desa Semoyang, Praya Timur Lombok Tengah. Dari lima pelaku, dua diantaranya masih berstatus sebagai pelajar di salah satu madrasah aliyah (MA) di desanya.

Selain kelima pelaku, aparat Polres Dompu juga mengamankan Abd warga Dorokobo Kempo. Ia diduga sebagai penadah ranmor hasil curian tersebut untuk dijual kembali dengan harga relatif murah. “Abd kita juga telah amankan dan disangkakan pasa 480 KUHP sebagai penadah. Ia juga akan kita serahkan ke Lombok Tengah, karena kasusnya sama,” ungkapnya.

Amaq Sufi, pelaku yang ditangkap aparat Polres Dompu mengaku, hanya mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Abd di Dorokobo Kempo. Pihaknya digaji Rp 500 ribu dan uang jalan Rp 200 ribu. “Kita hanya bawa lima motor malam Kamis kemarin. Kita baru sekali ini bawa motornya,” aku Amaq Sufi.

Wilayah Dompu diduga jadi daerah penjualan ranmor hasil curian, apalagi jenis motor trail. Karena di Dompu saat ini tengah digandrungi hobi motor trail untuk digunakan menyusuri lembah dan daerah-daerah terisolir oleh klub motor. (ula)

Pemkot Bima - ICITAP Jalin Kerjasama Bidang Kesehatan

(Suara NTB/ula)

Selandia Baru Kembangkan Tiga Komoditi Pertanian di Dompu

(Suara NTB/ula)

CURANMOR - Para pelaku curanmor yang dimintai keterangan oleh penyidik di Polres Dompu (kiri).Ranmor hasil curian di Loteng yang diamankan Polres Dompu, Jumat (13/2).

H. Fakhrurrazi

Dompu akan Perluas Area Tanaman Tebu Dompu (Suara NTB) Dinas Perkebunan Kabupaten Dompu menargetkan perluasan area tanaman tebu rakyat di wilayah Kecamatan Pekat dan sekitarnya. Target ini untuk mendukung program swasembada gula yang ditargetkan pemerintah pusat.

Plt Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Dompu, Ir. H. Fakhrurrazi kepada Suara NTB, Jumat (13/2) mengungkapkan, Kabupaten Dompu telah ditetapkan sebagai daerah pengembangan tanaman tebu dalam rangka mewujudkan swasembada gula nasional. Tahun 2015, pemerintah melalui dana dukungan pusat ditargetkan tambahan luasan area tanaman tebu rakyat sebagai plasma minimal seribu hektare. “Anggaran pusat, tapi penggelolaannya oleh Perkebunan Provinsi,” jelasnya.

Dalam rangka mewujudkan swasembada gula, lanjut Fakhrurrazi, pihaknya mendapat bantuan empat unit truk dan tiga unit mobil

traktor. Bantuan ini akan dikelola langsung oleh unit usaha tani dalam rangka pengembangan tebu rakyat.

Luasan area tanaman tebu rakyat di Kecamatan Pekat sebagai plasma untuk kebutuhan bahan baku pengolahan gula telah mencapai 2.000 ha lebih. Selain itu, terdapat 50 ha tengah disiapkan sebagai bibit dan dapat dikembangkan menjadi 300 ha kebun bibit, sehingga menjadi 3.500 ha.

“Kebun tebu rakyat sebagai plasma saat ini sudah mencapai 2.000 ha lebih,” katanya.

Dengan luasan area perkebunan tebu rakyat dan ditambah tanaman tebu milik PT SMS dengan area HGU yang dimiliki, Fakhrurrazi merasa yakin, target minimal 10.000 ha luas area tanaman tebu untuk kebutuhan bahan baku pabrik gula bisa segera tercapai. “Semoga bisa cepat terpenuhi dan pabrik gula bisa berproduksi, sehingga bisa menyerap tenaga kerja,” terangnya. (ula)

Kota Bima (Suara NTB) Pemerintah Kota (Pemkot) Bima resmi bekerja sama dengan International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP), salah satu lembaga yang bernaung di bawah Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Kerjasama tersebut yakni dalam bentuk pelatihan penanganan medis untuk tanggap darurat bencana di Kota Bima.

Kerjasama ini resmi dilakukan dan diperkuat dengan penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) di ruang rapat Walikota Bima, Jumat (14/2). Dari ICITAP Amerika Serikat diwakili Arturo Balsa dan Mike Manville. Sementara pihak Pemkot Bima diwakili Walikota Bima dan Kepala BPPD Drs. Fakhrunraji, MM. Penandatanganan tersebut juga disaksikan oleh Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE, Ketua DPRD beserta anggota DPRD Kota Bima, Asisten I, Asisten II Setda Kota Bima, Kepala Bappeda, Kepa-

la BPBD Kota Bima dan beberapa kepala SKPD lingkup Pemkot Bima.

Kesepakatan ini meliputi uraian tentang pelatihan, tanggal pelatihan, tujuan, lokasi pelatihan dan perkiraan tingkat Sumber Daya Manusia (SDM). Sesuai MoU, pelatihan ini rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 22 April hingga 10 Mei 2015. Jumlah tim yang akan datang dari Amerika Serikat sebanyak enam orang. Poin penting yang disepakati, ICITAP akan mengadakan kegiatan TOT (Training of Trainer) atau pelatihan untuk pelatih.

Rencananya, TOT akan dilaksanakan pada bulan April dan Mei mendatang, sebanyak dua kali pelatihan. Sasaran TOT, tenaga medis yang akan menangani tindakan darurat bencana, baik bencana alam, maupun kecelakaan.

Pada poin kerjasama juga disebutkan, tujuan utama kegiatan yakni peningkatan kapabilitas tenaga medis. Pelatihan pertama direncanakan

dengan peserta berjumlah 10 orang, dan para peserta tersebut hendaknya yang sudah memiliki latar keahlian bidang medis.

Disepakati pula terkait sharing anggaran antara Pemkot Bima dengan pihak ICITAP. Untuk Kota Bima, menyediakan fasilitas tempat latihan dan biaya transportasi peserta. Sementara selebihnya, termasuk pembiayaan tutor dari luar negeri, dibiayai sepenuhnya oleh ICITAP. ICITAP juga melibatkan Ambulans 118 yakni program ambulans darurat Indonesia.

Baik Walikota pun pihak ICITAP, disamping sepakat menjalin kerjasama di bidang tanggap darurat kesehatan.

“Walikota Bima juga mengapresiasi bentuk kerjasama ini karena ini merupakan program kemanusiaan yang luar biasa dan tidak menutup kerjasama lainnya, tentu dalam bidang tanggap darurat,” terang Plt Kabag Humas dan Protokol Ihya Gazali S.sos. (use)

Pembangunan Kantor Bupati Bima Segera Dilanjutkan Bima (Suara NTB) Setelah tiang pancang rampung, pemerintah akan melanjutkan tahap dua pembangunan Kantor Bupati Bima.

Anggaran yang disiapkan untuk tahap dua pembangunan tersebut sebesar Rp 18 miliar.

Melalui Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima, Zain-

al Abidin, ST.,MT kepada Suara NTB, Jumat (13/2) mengatakan, pembangunan tahap dua meliputi kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Untuk tahap sekarang tahap dua, meliputi Pol PP dan BPBD. Kita harapkan nggak ada kendala dengan sistem

penganggaran,” katanya.

Dia menambahkan konsultan pembangunan belum menyesuaikan anggaran yang disiapkan dengan perubahan harga bahan. Nanti setelah itu bisa saja terjadi perubahan rancangan, “Ada yang berubah. Mau tidak mau ada perencanaan ulang,” tambahnya. (uki)

Pangdam Udayana Apresiasi Keramahan Warga Dompu Dompu (Suara NTB) Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Torry Djohar BT mengapresiasi keramahan warga Dompu menerima peserta rapat pimpinan (rapim) komando distrik militer (Kodam) IX. Hiburan rakyat yang diselenggarakan Kodam IX/Udayana sebagai wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Berbagai atraksi budaya dan nyanian yang ditampilkan anggota TNI dan warga Dompu berhasil menghibur penonton pada acara hiburan rakyat Kodam IX/Udayana di taman Kota Dompu, Rabu (11/2) malam. Pangdam IX/Udayana bersama Bupati Dompu terlihat ikut menyaksikan berbagai atraksi dan penampilan penyanyi dari prajurit TNI serta warga Dompu.

Dalam sambutannya, Mayjen TNI Torry Djohar BT mengatakan, hiburan rakyat ini sebagai wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Prajurit diminta menyadari bahwa ia berasal dan berbuat untuk rakyat. “Manfaatkan momen kemeriahan ini untuk membangun kedekatan yang lebih erat antara prajurit dengan masyarakat,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasinya atas keramahan warga Dompu dalam berinteraksi dan bertukar ilmu soal kesuksesan pembangunan di Dompu, terutama soal swasembada jagung. Namun ia menegaskan, TNI akan tetap bersama rakyat dalam mewujudkan swasembada pangan secara keseluruhan sesuai perintah Presiden RI. “Aparat TNI mulai dari Babinsa di Desa hingga panglima akan tetap bersama rakyat.

Bersama rakyat, TNI akan kuat,” tegasnya.

Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin pada kesempatan yang sama, menyampaikan apresiasinya karena Kabupaten Dompu dijadikan tempat pelaksanaan rapim Kodam IX. Karena selama ini belum pernah terjadi dan itu akan menjadi cambuk bagi pihaknya dalam membangun daerah. “Kami akan tetap belajar sama TNI dalm membangun daerah yang lebih baik kedepan,” katanya.

Pada acara hiburan dan pementasan, prajurit TNI yang tampil selalu menyelipkan dengan pesan-pesan moral kepada warga untuk menjaga kesatuan dan mematuhi

(Suara NTB/ula)

HIBURAN - Salah seorang anggota Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) Kodam IX/ Udayana yang juga putri asli Dorebara Dompu, Serda Desty, bernyanyi bersama rekannya untuk menghibur rakyat Dompu pada hiburan rakyat, Rabu (12/2) malam. hukum. Untuk mencapai bangsa yang kuat, generasi mudanya harus kuat dan rajin beru-

saha. “Saat ini narkoba dan penyelewengan obat-obatan merambah anak-anak SMP.

Itu tidak ada gunanya dan justru menghancurkan masa depan,” himbaunya. (ula)

POLHUKAM

Pilkada Kota Mataram

PKPI Mulai Buka Pendaftaran Balon Walikota Mataram (Suara NTB) Saat parpol-parpol lain masih banyak pertimbangan dan belum melakukan pnjaringan, PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) tampil percaya diri. Partai besutan Sutiyoso ini, sudah mulai membuka pendaftaran bakal calon Walikota yang akan diusung pada Pilkada Kota Mataram mendatang.

Anggota Dewan Pimpinan Kecamatan/Kota DPK PKPI Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., menyatakan, pihaknya sudah siap menerima balon Walikota. ‘’Iya, kami mulai hari ini (Jumat, red) sudah mulai membuka pendaftaran,’’ ujarnya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Jumat (13/2).

Misban mempersilahkan pihak-pihak yang berminat menjadi balon Walikota Mataram agar menghubungi pengurus PKPI. Meski menjadi pioner parpol yang membuka pendaftaran balon Walikota, namun PKPI, lanjut Misban, juga tidak mau sembarangan. ‘’Dengan catatan, syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang penuhi dulu,’’ pintanya.

Pendaftaran yang dibuka PKPI, tidak hanya untuk internal kader PKPI tapi juga untuk kalangan umum.

Selama ini, PKPI belum melihat ada keinginan internal kader maju dalam Pilkada nanti. ‘’Kita berharap juga dari profesional,’’ cetusnya. Terkait figur, PKPI berkeinginan mengusung figur yang mampu membangun kota Mataram dengan baik. Artinya, Mataram harus lebih maju dalam lima tahun ke depan. ‘’Lebih cepat majunya. Bagaimana mereka membuat visi misi yang baik untuk kemajuan Kota Mataram, tidak jalan di tempat,’’ demikian Misban Ratmaji.

PKPI tidak mempersoalkan dari kalangan manapun figur yang diusung parpolnya nanti, sepanjang memiliki komitmen tinggi membangun Kota Mataram. Untuk batas pendaftaran balon Walikota, kata Misban, PKPI cukup fleksibel. Meskipun awalnya memberi batas akhir hingga akhir Februari, namun tidak menutup kemungkinan, batas akhir itu bisa bergeser. ‘’Kalau belum ada, kita akan perpanjang waktunya. Tapi kalau sudah banyak, kita akan komunikasikan dengan partai,’’ ujarnya.

Pemberlakukan batas akhir yang fleksibel, sembari menunggu revisi UU No. 1 tahun 2015. Sementara itu mengenai koalisi, PKPI akan mencoba menggabungkan diri dengan beberapa parpol lainnya. PKPI membebaskan DPK untuk melakukan koalisi dengan parpol mana saja, tidak harus mempertahankan koalisi Indonesia Hebat. (fit)

Komisi III akan Panggil Feriyani Lim Jakarta (Suara NTB) Komisi III DPR RI akan memanggil Feriyani Lim terkait foto yang diduga dirinya dengan orang mirip Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. “Komisi III DPR RI akan memanggil Tjahjo (Kumolo), Andi Widjajanto, Hendropriyono, dan Sisca (Feriyani Lim) pada Senin (17/ 2),” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman di Jakarta, Jumat. Dia mengatakan pemanggilan Feriyani Lim terkait foto yang diduga dirinya dengan orang mirip Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.

Benny menjelaskan pertemuan Komisi III DPR RI dengan Feriyani akan dilakukan secara tertutup untuk mendalami kebenaran foto yang beredar di masyakarat. “Soal pendalaman (keterangan Feriyani) berlangsung tertutup,” ujarnya.

Dia menjelaskan pemanggilan Tjahjo, Hendropriyono dan Andi terkait pernyataan Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut ada pertemuan antata Abraham Samad dengan elite PDI-P. Menurut dia, Komisi III DPR RI akan menggali informasi apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut dan apakah ada kesepakatan dari pertemuan itu dengan Abraham Samad. “Inisiatif itu datang dari siapa, Hasto mengatakan inisiatif dari Samad,” katanya. Benny mengatakan pemanggilan orang-orang tersebut untuk mengklarifikasi informasi yang beredar karena dirinya curiga ada bagian dari upaya mendelegitimasi dan menghancurkan KPK. Menurut dia apabila informasi itu benar maka harus diselesaikan dan bila salah maka komisioner KPK harus dilindungi. (ant/bali post)

Soal Teror Personel KPK, Polri Kerahkan Intelijen Jakarta (Suara NTB) Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait teror terhadap personel KPK. “Wakapolri akan menerima pimpinan atau utusan KPK untuk menerima penjelasan lebih rinci,” kata Kadivhumas Polri Irjen Pol Ronny F. Sompie di Jakarta, Jumat (13/2).

Ronny mengatakan Presiden Joko Widodo meminta Polri untuk bersikap proaktif terkait teror yang diterima KPK. Pihaknya mengerahkan beberapa fungsi seperti Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri untuk mendalami informasi dari pihak pegawai KPK dan anggota keluarga yang menerima ancaman.

Selain itu, para personel Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) juga akan diterjunkan untuk mengamankan rumah para penyidik dan pegawai yang diteror. Sementara Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) akan menyelidiki untuk menemukan pelaku teror tersebut. Terkait pemberitaan teror yang diterima KPK yang cenderung menyudutkan Polri sebagai pelaku teror, Ronny menegaskan bahwa tidak ada unsur Polri yang meneror KPK. “Wakapolri menjamin dari Polri tidak ada yang meneror,” ujarnya. (ant/bali post)

Halaman 8

Diduga Sunat Bansos

Oknum Mantan Pejabat Lobar Dilaporkan ke Kejaksaan Giri Menang (Suara NTB) LSM Jarinkobar resmi melaporkan oknum mantan pejabat Lobar ke Kejaksaan Tinggi NTB terkait dugaan adanya indikasi penyimpangan penyaluran bansos sumbangan masjid yang dilakukan oknum mantan pejabat tersebut pada tahun 2012-2013.

Oknum itu diduga memotong bantuan dan memalsukan tandatangan pejabat Lobar saat itu.

Divisi Hukum Jarinkobar Lauhilmahfuz mengatakan, pihaknya menemukan indikasi penyimpangan penyaluran bansos masjid. Hasil investigasinya ke beberapa masjid di Lobar yang sudah dilaporkan menerima bansos dari Pemda tahun 2012-2013 lalu. Ditemukan beberapa kejanggalan diantaranya masjid belum menerima bantuan itu. Padahal kuitansi ada. Pihaknya juga menemukan beberapa masjid mengaku sudah mengirim proposal, namun tidak diberikan bantuan serta ada juga masjid yang tidak pernah mengusulkan proposal namun diberikan bantuan.

Dugaan penyimpangan penyaluran bansos untuk masjid terjadi pada saat pencairan anggaran di dinas pendapatan pengelolaan keuangan daerah (DPPKD).

Dalam surat perjanjian pen-

geluaran dana bansos bantuan masjid tahun 2012 Rp 287 juta di DPPKD, diduga oknum mantan pejabat inisial MSU bertindak sebagai pihak kedua atas nama jabatannya sebagai asisten Setda Lobar saat itu memalsukan tanda tangan sekretaris DPPKD H. Ahmad Efendi.

Kejanggalan lain, dalam kuitansi penerimaan tidak tertera nomor registrasi sehingga kuat dugaan bahwa kuitansi tersebut palsu dan tanda tangan pejabat maupun penerima dipalsukan.

Ada 200 masjid di Lobar menerima bansos pada tahun 2012-2013. Masing-masing masjid menerima Rp 2,5 juta.

Pemberian sumbangan tersebut dilakukan melalui acara safari ramadhan Pemda Lobar.

HMS Udin, mantan pejabat Asisten I Lobar yang dilaporkan ke kejaksaan me-

(Suara NTB/her)

TUNJUKKAN - Divisi hukum Jarinkobar Lauhilmahfuz menunjukkan temuan bansos 2012-2013. arkan SK untuk dana bantuan itu. Tentunya mengacu pada proposal yang masuk setelah diferivikasi tim dalam hal ini diketuai ia sendiri, beranggotakan, PPKD, Kesra, Kessbangpolinmas dan dinas terkait lainnya. Setelah disetujui tim, maka pencairan dananya dilempar ke PPKD. Sementara itu pihak ke-

nampik dirinya menyimpangkan bansos tersebut. Bahkan ia menuding balik bahwa pencairan dana bukan melalui asisten namun langsung yang bertangung jawab adalah Dinas PPKD. Ia menjelaskan, kaitan dengan bantuan ini asisten, bersama Bupati dan Sekda selaku pihak tertanggung jawab berhak mengelu-

jaksaan membenarkan laporan itu telah masuk ke pihak terkait, laporan itu diterima Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH. Dikonfirmasi Kamis (12/2), Sutapa memastikan menerima laporan tersebut. “Setelah kita terima, ada proses telaah laporan ini,” kata Sutapa. (her/ars)

Sindikat Perampok Sadis Ditangkap Polda NTB Mataram (Suara NTB) Terduga oknum sindikat pencurian dan kekerasan (Curas) atau perampok yang berinisial Kd alias Kambut (35) ditangkap jajaran Polda NTB. Oknum Warga Serage, Lombok Tengah ini diduga kerap beraksi di wilayah, Lombok Barat, Mataram dan Lombok Tengah. Kapolda NTB melalui Kasubdit III Ditreskrimum, AKBP M. Eko Fatur, Jumat (13/2) menegaskan, terduga pelaku ini

tergolong sadis saat beraksi.

Saat merampas barang korban, Kd tidak segan – segan untuk melukai korbannya.

Saat ini, jajaran Ditreskrim sedang mendalami kasus tersebut untuk mengidentifikasi berapa jumlah korban dari perbuatan pelaku.

“Diduga korbannya sudah banyak korbannya yang dianiaya. Dia ini beraksi dengan pasangan atau komplotan yang berbeda – beda, sehingga dugaan kita mengarah bahwa dia ini tergolong sebagai

kita duga kerap melakukan perampasan sepeda motor di jalan raya. Saat beraksi mereka selalu membawa senjata tajam,” tuturnya. Adapun, barang bukti yang berhasil diamankan polisi antara lain, beberapa bilah pedang dan belati, belasan butir selongsong peluru jenis SS1, dan berbagai “bebadong” (ilmu hitam) yang diyakini sang pelaku sebagai pelindung saat beraksi. Saat ini, pelaku masih menjalani proses pemeriksaan dan BAP sebelum akhirnya ditetapkan

sindikat pencurian,” jelasnya.

Selain menyasar rumah korban pada malam hari, komplotan perampok ini kerap beraksi di jalanan. Bahkan, menurut kasubdit, kelompok pelaku yang sudah tertangkap ini kerap merampas paksa kendaraan berupa sepeda motor korban di jalan raya. Tak hanya itu, mereka juga kerap kali menganiaya korban bila melawan.

“Mereka ini tergolong sangat sadis, selain melakukan curas dengan menyasar rumah – rumah, komplotannya juga

sebagai tersangka.

“Pasal yang dikenakan untuk pelaku adalah Pasal 365 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sementara untuk pasal – pasal lain belum bisa kami tentukan. Saat ini kami sedang mengidentifikasi apakah dia ini berperan sebagai otak atau dalang dari semua aksi pencurian sebab, informasi awal dia ini beraksi dengan kelompok yang berbeda – beda,” jelasnya. (met)

Pengunduran Diri Bambang Widjojanto Lahan Fuad Amir Imron di Bangkalan Disita KPK Jadi Perdebatan di Praperadilan Jakarta (Suara NTB) Status Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto yang ditetapkan sebagai tersangka dan telah mengundurkan diri, menjadi perdebatan dalam sidang praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (13/2).

Tim kuasa hukum Budi Gunawan mempermasalahkan status Bambang tersebut sejak persidangan dimulai pada Senin (9/9) yang dinilai sudah tidak sah menjabat pimpinan dan menandatangani surat kuasa hukum. Namun, saksi ahli hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar mengatakan Bambang masih sah menjabat sebagai Pimpinan KPK selama Presiden belum memberhentikannya sementara melalui Keputusan Presiden (Keppres).

Menurut Zainal, pengunduran diri Bambang beberapa hari setelah ditetapkan sebagai tersangka baru dikatakan sah setelah Presiden mengeluarkan Keppres. “Dalam Pasal 32 Undang-Undang KPK, ada pemberhentian sementara dan permanen. Pengunduran diri ini bersifat permanen. Tapi dalam pasal itu dikunci di ayat lain bahwa pemberhentian dan pengundu-

Bangkalan (Suara NTB) Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyita aset berupa tanah milik tersangka kasus dugaan korupsi mantan Bupati Bangkalan, Madura, Jawa Timur RKH Fuad Amin Imron, Jumat (13/ 2). “Memang benar ada penyitaan aset mantan Bupati Bangkalan,” kata Camat Kota Bangkalan Salman Hidayat, saat mendampingi tim penyidik KPK di Bangkalan.

Tim penyidik KPK ini datang ke Bangkalan dan mulai melakukan penyitaan aset milik mantan Bupati Bangkalan RKH Fuad Amin Imron itu, sejak sekitar pukul 10.45 WIB. Selain Camat Kota, beberapa pejabat Bangkalan juga ikut mendampingi tim penyidik KPK pada penyitaan aset kali ini. Antara lain Lurah Mlajah Abu Yazid, Camat Socah Husin Jamali, dan Kepala Desa Desa Bilaporah Muji.

(ant/bali post)

SIDANG - Sidang praperadilan Budi Gunawan di PN Jakarta Selatan ran diri tersebut oleh Presiden,” kata dia.

Maka, kata Zainal, pengesahan pemberhentian tersebut harus menunggu Keppres.

“Maka memang harus ditunggu, harus ada Keppres pencabutannya, baru dianggap berhenti,” kata Zainal. Namun kuasa hukum BG Maqdir Ismail mengatakan surat pengunduran diri yang sudah dilayangkan oleh Bambang bisa

diartikan pemberhentian.

Menanggapi hal tersebut Zainal mengatakan Bambang tetap sah sebagai pimpinan KPK secara administratif karena menunggu Keppres. Sedangkan secara subtantif status Bambang masih dapat diperdebatkan. “Secara administratif dia masih sah sebagai pimpinan KPK. Tapi kalau subtantif masih ada perdebatan soal sah tidaknya,” kata Zainal yang menjadi saksi ahli pihak KPK. Sementara pada Rabu (11/ 2) saksi ahli administrasi negara pihak BG, I Gede Panca Astawa juga melontarkan pendapat hampir serupa. “Secara administratif dia masih pimpinan KPK karena menunggu Keppres,” kata Panca. Namun ia menekankan, secara etik Bambang seharusnya sudah tidak lagi menjabat sebagai pimpinan KPK. “Secara etik, tidak. Karena dia sudah menyatakan mengundurkan diri kok, apa ngga malu masih terima gaji?” kata Panca.

Merujuk pada pendapat Panca tersebut, tim kuasa hukum BG mempermasalahkan kuasa hukum KPK dalam praperadilan yang ditandatangani oleh Bambang. Lebih dari itu, kuasa hukum BG juga mempertanyakan status Bambang Widjojanto yang masih bekerja di KPK menyiarkan konferensi pers dan menangani perkara-perkara korupsi di KPK. (ant/bali post)

Penyitaan aset mantan Bupati Bangkalan itu digelar di beberapa titik, yakni berupa tanah atau lahan kosong di Desa Bilaporah sebanyak satu titik, di Jalan Martadinata Kelurahan Mlajah empat titik, Desa Sembilagan satu lokasi, Jalan Akses Suramadu di Perempatan Desa Petapan, Kecamatan Labang sebanyak satu titik, Setiap lahan yang disita dipasang plang bertuliskan “KPK berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor: Sprint -Sita-75/01/12/2014 tanggal 22 Desember 2014 tanah dan bangunan ini, telah disita dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tersangka Fuad Amin.

TTD Penyidik KPK. Penyitaan aset berupa tanah milik mantan Bupati Bangkalan RKH Fuad Amin Imron ini, mulai pukul 10.45 WIB dan hingga pukul 15.30 WIB masih berlangsung. (ant/bali post)

Terpidana Mati ’’Bali Nine’’ akan Dipindah ke Nusakambangan Jakarta (Suara NTB) Kejaksaan Agung membenarkan informasi bahwa dua terpidana mati Warga Negara Australia terkait kelompok “Bali Nine” Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, akan dipindahkan penahanannya dari LP Krobokan, Bali ke LP Nusakambangan, Jawa Tengah.

“Pemindahan atas kesepakatan pejabat setempat termasuk Gubernur Bali, yang meminta eksekusi tidak dilakukan di provinsi itu,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Jumat (13/2). Terkait waktu pemindahan, Prasetyo menjelaskan

(ant/bali post)

SUARA NTB Sabtu, 14 Februari 2015

HM Prasetyo

belum dipastikan dan hal itu merupakan kewenangan dari otoritas di Bali.

“Mereka belum lapor kapan akan dipindahkan, baru mewacanakan,” katanya. Di bagian lain, ia meminta pemerintah Australia untuk menghormati hukum positif di Indonesia yang masih menerapkan hukuman mati untuk terpidana narkotika. “Itu hak mereka menolak.

Kita punya ketegasan sikap sendiri,” katanya. Myuran Sukumaran dan Andrew Chan merupakan bagian dari 11 terpidana mati eksekusi tahap II. (ant/ bali post)

SUARA NTB Sabtu, 14 Februari 2015

Jendela Sastra

Halaman 9

CERPEN

Que Sera Sera Novita Hidayani

Sebuah mobil pick up yang membawa keranjang-keranjang buah jeruk melaju dengan kecepatan tinggi, lalu tiba-tiba ia terjerembah.

Darah, sakit yang luar biasa, sekarat, lalu gelap.

(TS Lan)

SENYUM penuh kemenangan tersungging di bibir gadis berpakaian serba hitam itu. Ia menoleh ke kanan, melihat dari jarak sekian ratus meter, mobil yang baru saja dilihatnya.

Tinggal selangkah lagi melewati garis putih yang ada di hadapannya, lalu ia bisa mewujudkan semua hal yang telah direncanakannya.

“Akan kubuktikan bahwa akhir itu bukanlah sebuah ketetapan,” lirihnya pelan. Pelan sekali hingga suaranya seketika tenggelam dalam hingar _inger deru kendaraan yang lalu lalang di hadapannya. Mobil pick up yang membawa keranjangkeranjang buah itu semakin mendekat. *** Tahu lebih dulu sebuah akhir yang belum terjadi itu melelahkan. Sungguh sangat melelahkan. Erika tahu itu. Bagaimana sejak kecil ia harus hidup dengan disuguhkan pengelihatanpengelihatan yang tidak biasa: akhir dari sesuatu.

Saat banyak sekali orang yang begitu tidak sabar ingin mengetahui masa depan mereka, ia seperti menanggung beban yang tak terkira beratnya. Setiap hari ia harus melihat cuplikan sebuah akhir yang menari-nari pada setiap kepala yang dijumpainya dimana saja. Di rumah, di jalanan kota, dimana saja dan pada siapa saja yang ditemuinya. Ingin sekali rasanya ia lari dari pengelihatan-pengelihatan itu. Tapi kemana? Segala sesuatu di hadapannya tak ubahnya sebuah ruangan tanpa sekat, telanjang, dan menyuguhkan segalanya. Bahkan seluruh ruangan di dalam dirinya.

“Wow! Itu kemampuan yang sungguh luar biasa Erika.

Hidupmu sangat luar biasa!”

Begitu kata teman masa kecilnya suatu sore di taman bermain kotanya. Erika yang saat itu baru berusia 12 tahun tersenyum hambar. Hidupmu luar biasa?

Remaja yang sebenarnya setahun lebih tua darinya itu tidak benar-benar memahami apa yang baru saja dikatakannya. Pun dengan orang-orang yang mengetahui kemampuannya itu. Mereka umumnya akan berkata demikian atau sedikit dimodifikasi seperti, kau sungguh sangat spesial Erika atau Tuhan memberikan mukjizatNya padamu. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa sejak awal ia menyadari kemampuannya itu, hidupnya telah kehilangan arti.

Yah. Tahu lebih dulu akhir dari sesuatu itu selain sangat melelahkan juga mencuri arti hidup. Bagaimana mungkin seseorang mengatakan ‘itu luar biasa’ padahal semangat mereka untuk melakukan sesuatu pada akhirnya akan berkurang bahkan bisa menghilang tanpa sisa saat mereka tahu akhirnya lebih dulu? Seperti saat Erika terpaksa memberi tahu akhir dari terapi leukemia yang dijalani oleh salah seorang sahabatnya saat usianya menginjak tahun ke 17.

“Ayolah Erika aku mohon …

Kau adalah sahabatku. Kita telah berteman sejak duduk di bangku taman kanak-kanak.

Katakan padaku apa akhir dari terapi ini?” Gadis cantik yang raganya terlihat ringkih mengenakan seragam rumah sakit itu memelas menggenggam kedua tangan Erika. Erika sama sekali tak berani menatap kedua matanya.

“Erika tolong katakan. Baik

atau buruk tidak jadi masalah.

Aku hanya lelah menjalani serangkaian terapi ini yang akhirnya sama sekali tidak jelas. Terapi ini mencuri hidupku.” Gadis itu terisak. Erika tak sampai hati melihatnya seperti itu. Lalu, meski ragu dan takut, saat itu ia mengatakan apa yang dilihatnya. Bahwa tak akan ada lagi terapi menyakitkan yang membuat gadis itu sering mimisan dan merontokkan seluruh rambutnya.

“Kematian …” suara Erika terdengar bergetar karena takut. “ Rabu 8 April, 2006: 17.50 WITA.” Lalu seperti yang dapat ditebak, genggaman tangan gadis itu melemah, kemampuan berbicaranya seperti lumpuh, dan semangat hidupnya seperti lebih dulu dicabut oleh Izrail dari dalam dirinya. Saat itu Erika seharusnya tak mengatakan apa yang dilihatnya. Gadis itu, meski dokter telah lebih dulu memberi tahukan 15% kemungkinan untuk hidup, tidak seharusnya tahu akhir dari perjuangannya.

Meski pada akhirnya perjuangannya tak membuahkan hasil, setidaknya perjuangan itu adalah arti dalam hidupnya.

Tapi gadis itu menyerah dan membiarkan hidupnya benarbenar kehilangan arti.

Atau yang tak kalah menyakitkan, saat ia harus tahu lebih dulu akhir dari hubungannya dengan laki-laki yang dicintainya sejak kecil. Laki-laki dengan tatapan sedalam lautan. Cinta pertamanya itu.

“Kita akan berakhir selamanya?” Erika mengangguk bahagia tetapi dengan cepat berubah ketika ia menangkap sekilas ada gusar di wajah laki-laki itu. Dan sekelebat adegan lain terlihat menyilaukan mata. Sebuah

koper yang diseret, lambaian tangan, dan pesawat yang lepas landas.

“Tapi selamanya membuatmu akan pergi untuk beberapa waktu dan mengabaikanku.”

Dan benar saja. Tak berapa lama laki-laki itu kemudian pamit melanjutkan studinya ke ibu kota meninggalkan Erika.

Tak ada yang salah dengan itu tentunya, selama hubungan mereka masih terus terjalin.

Tetapi Erika tak tahu harus dibawa kemana perasaan terabaikannya itu dan ia tak tahu bagaimana cara mengutarakannya. Meski laki-laki itu selalu mengatakan, percayalah aku akan kembali lagi dan kita akan menjalani selamanya itu.

Oh, akankah otaknya benarbenar bersih dari rasa curiga? *** Lelah. Sungguh lelah rasanya.

Seakan-akan kau ingin tidur pada suatu malam dan terbangun saat dimana kemampuan itu tak lagi kau miliki. Dan dunia berputar sebagaimana mestinya. Atau saat dimana kau benar-benar sendirian dan tak ada orang yang dapat kau lihat akhirnya.

Erika melihat akhir seluruh orang-orang yang ada di dekatnya bahkan orang yang tak dikenalnya sekalipun. Erika telah tahu lebih dulu bagaimana kucing kesayangannya mati ditabrak sekuter tetangganya, kepergian lelaki yang dicintainya, bisnis orang tuanya yang hancur yang membuat ayahnya frustasi dan bunuh diri. Erika juga tahu lebih dulu bagaimana ibunya kemudian menikah lagi dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian menjual Erika sebagai peramal dan menghabiskan

masa-masa mudanya dengan melihat hal yang paling dibenci dalam hidupnya: akhir dari sesuatu. Erika benar-benar muak dengan hal itu.

Sampai pada akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri segalanya. Ia benar-benar telah lelah dan muak. Kemampuanya telah mencuri arti dari hidupnya.

Sebenarnya bukan hanya sekali saja Erika merencanakan ini, sudah berkali-kali dengan berbagai variasi. Tapi baru kali ini ia merasakan kemantapan akan keputusannya. Meski ia tahu apa yang akan dilakukannya kali ini tak akan ada yang menyetujuinya. Dunia dan seluruh isinya akan mengutuk dirinya. Keputusan untuk mendahului takdirNya. ****** Sebuah mobil pick up yang membawa keranjang-keranjang buah jeruk melaju dengan kecepatan tinggi, lalu tiba-tiba ia terjerembah. Darah, sakit yang luar biasa, sekarat, lalu gelap.

Sudah hampir 30 menit Erika berdiri di pinggir jalan. Seorang ibu-ibu penunggu warung di seberang jalan sampai menatapnya aneh. Erika tak peduli. Ia hanya ingin menikmati detikdetik terakhir dalam hidupnya sebelum ia merasakan hukuman Tuhan atas kelancangannya mendahului takdirNya. Ia hanya ingin Tuhan tahu bahwa inilah bentuk protesnya atas ketidak inginannya akan kemampuan itu. Sayup-sayup suara paduan suara anak-anak terdengar dari sebuah taman kanak-kanak yang berada tak jauh dari tempat Erika berdiri.

Mobil pick up yang membawa keranjang-keranjang buah itu semakin mendekat. Dan se-

muanya terjadi dengan begitu cepat. *** Waktu seakan berhenti berjalan. Tak ada suara kecuali suara detak jantung Erika yang semakin kencang berpacu. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang sekarang terhampar di pandangannya? Erika mengumpulkan seluruh kesadarannya untuk mencerna.

Sebuah mobil pick up yang membawa keranjang-keranjang buah jeruk melaju dengan kecepatan tinggi, lalu tiba-tiba ia terjerembah. Darah, sakit yang luar biasa, sekarat, lalu gelap.

Tapi dia baik-baik saja, hanya duduk terjerembah karena sebuah tarikan. Sementara di hadapannya terpapar sebuah kecelakan hebat. Jeruk-jeruk bergelindingan di jalan, mobil pick up itu menabrak sebuah mobil lain di seberang jalan, lalu mobil itu menabrak warung yang ada di hadapannya. Ibu-ibu yang tadi menatapnya aneh terkapar dilindas roda mobil itu, darah tergenang di sekitarnya, sementara wajahnya terlihat penuh amarah menghadap Erika dengan kedua mata yang masih terbuka. Kengerian mencekik Erika. Lalu suara paduan suara anak-anak TK itu semakin jelas terdengar; “Que sera, sera… whatever will be will be, the future not us to see, que sera sera….”

Tangis Erika seketika pecah.

Mataram, 16 Desember 2014

Novita Hidayani lahir di Kediri, 29 November 1993. Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Mataram,

PUISI

Puisi Eny Sukreni

Puisi Julaiha S.

Nyanyi Bunga Jambu

Bunga Liar

Penyair dan Sajak yang Nganga

Perempuan Laut

di tanah yang dingin-lembab kita terpisah dan menetap manakala matahari belum begitu hangat tangkai dan daun turut lumat

bunga liar segar pagi hari pantaskah mereka dicabut bilamana rimbunnya memekar hati begitu utuh dan teduh

igau yang rapuh di balik jendela menyamar desing sayap-sayap lebah terpasung waktu yang tak lagi berlaku untuk bunga jambu yang gugur pagi hari

bunga liar dimasukkan dalam pot senyum mengembang di ruang tamu seekor kupu-kupu mengintip di balik kaca wanita tua menata guciguci lama dengan kelopak mata yang sedikit merana

Di dasar hatimu kutanam sunyi sebuah tempat yang malam kudatangi aku mau termangu begitu-begitu memandangi kamu menusuri belukar rindu sampai hari memalu dan tulisan mendungu

Siapa yang hendak diabukan kembali melahirkan bayi-bayi puisi melarutkanmu seorang diri benar kau menangis sepanjang hari Meminta kata-kata jadi budak kerja bagaimana nafsu sekukuh makna

lalu aku tulis sebuah sajak yang nganga kuletakkan di salah satu dindingnya selepas itu, terserah kau mengasuh bayi-bayi kata atau membiarkan basah airmata

Medan, 2014

di tanah yang dingin-lembab tawa anakanak telah tinggal dan yang lain menatap dari jauh Agustus 2014

bunga liar disemai di halaman gadisgadis kecil suka tertawa dan berlarian menyematkan serangkai di rambutnya

Medan, 2014

September 2014

Eny Sukreni, lahir di Pemenang, Lombok Utara, 24 Agustus 1987. Menyelesaikan studi pada Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni STKIP Hamzanwadi.

Julaiha S. Lahir di Medan, 11 Juni 1993. Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan.

PENDIDIKAN

KOMPETENSI Sains Madrasah (KSM) tingkat nasional pada mata pelajaran Biologi yang berlangsung tahun 2014 lalu di Makassar Sulawesi Selatan membawa Laily Hunawatun Sani (17) meraih medali emas. Siswa kelas XII MAN 2 Kota Mataram mengaku tertarik pada mata pelajaran Biologi. Alasannya, Biologi salah satu mata pelajaran yang gampang dipahami dan merasa berdekatan langsung dengan alam.

Kepada Suara NTB di Ruang Tata Usaha MAN 2 Mataram, Jumat (13/2), Laily mengaku, sebelum mengikuti KSM pihaknya sudah melewati berbagai kompetensi tingkat Kota Mataram, provinsi hingga pusat. Setelah melalui persaingan yang sangat ketat, khususnya saat berada di Makassar, dirinya berhasil mengharumkan nama sekolah dan daerah di tingkat nasional..

Anak dari pasangan suami istri Rijatun Zainal Radi dan Maryam menekuni bidang biologi semenjak SD. Pandangan pada bidang kealaman dan anatomi ini, karena ia merasa Biologi mudah dipahami. “ Saya merasa tidak terlalu rumit, bisa observasi sendiri, sehingga secara tidak langsung mendekatkan diri dengan alam,” ungkapnya.

Laily mengaku, tidak ada tokoh yang hebat ataupun tokoh film animasi yang senang ia tonton, inspirator dan motivator terbesarnya cukup sederhana. “Semua ini karena orang tua, saya selalu termotivasi dari mereka,” katanya.

Selain juara tingkat nasional, tidak terlalu berlebihan siswa ini dikatakan langganan juara.

Sebab di kelasnya ia selalu meraih juara satu. Siswa asal Kopang Lombok Tengah ini berharap suatu waktu keinginanya tercapai menjadi Dosen Biologi.”ya cita-cita saya pengen jadi dosen Biologi,” ujarnya mantap. (rai)

KOMPLEKS Inilah lokasi kompleks pendidikan Yayasan Qamarul Huda Bagu Pringgarata Lombok Tengah.

Di kompleks ini, banyak lembaga pendidikan yang dibangun, mulai dari TK, SD/MTs, SMA hingga perguruan tinggi.

Praya (Suara NTB) Korupsi sekarang ini menjadi persoalan utama bangsa ini yang harus segera dituntaskan. Hampir seluruh instansi pemerintah tidak terbebas dari kasus korupsi. Kasus korupsi sekarang ini menjadi sorotan banyak pihak, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kondisi dilemahkan oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan sepak terjang komisi antirasuah itu.

Hal inilah menarik manajemen STKIP Qamarul Huda Bagu Lombok Tengah berinisiatif menyusun silabus mata kuliah anti korupsi. Menurut Wakil Ketua I STKIP Qamarul Huda Bagu Refreandi

LLK Ajarkan Siswa Kreatif dan Inovatif

sayang, maka dalam setiap agama sejatinya juga mempunyai ajaran kasih sayang sepanjang masa tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu tertentu.

“Di dalam ajaran agama sudah ada, tapi tidak harus diselebritikan dengan satu hari itu. Maka dari itu, anakanak dilarang merayakan valentine,” terangnya.

Dirinya juga meminta kepada orang tua siswa agar bersa-

Meski tidak ada instruksi larangan merayakan valentine yang dianggap sebagai hari kasih sayang itu, secara pribadi pun Fatwir dengan tegas akan melarang para siswanya untuk merayakan

valentine, karena dianggap tidak mendidik. “Tidak ada unsur mendidik yang pasti dari perayaan valentine,” terangnya, Jumat (13/2).

Pihaknya mempertanyakan kepada pihak-pihak yang

menyediakan fasilitas ataupun berbagai paket valentine di sejumlah lokasi, nilai moral apa yang akan diambil dari momen perayaan hari valentine tersebut. Menurutnya, jika valentine dianggap sebagai hari kasih

NTB Canangkan Program Adono Berbasis Lingkungan

panyekan korupsi dan dampak-dampak negatifnya bagi diri sendiri, orang lain, bahkan generasi selanjutnya.

Langkah-langkah kecil juga bisa melalui kampanye. kampanye-kampanye itu bisa berupa seminar,pamflet, stiker, spanduk, bahkan yang terpenting adalah diskusi antarmahasiswa dan dosen. Secara informal juga dipandang perlu. Kemudian diperkuat penerapan pendidikan anti korupsi. “Sadar atau tidak hal yang demikian akan membentuk karakter mahasiswa yang jujur dan menghargai sesuatu dalam bentuk apapun,” tambahnya, seraya berharap apa yang dilakukan mendapat dukungan dari banyak pihak. (rai)

Mataram (Suara NTB) Pada tahun 2018 mendatang, Pemprov NTB menargetkan angka drop out (DO) atau putus sekolah turun mencapai angka 90 persen. Untuk itu, sejumlah program sedang dicanangkan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB. Kepala Dinas Dikpora NTB Dr. Ir H Rosiady Sayuti, MSc, mengaku program Adono (angka drop out nol) berbasis desa tidak relevan lagi diterapkan. Melainkan yang cukup relevan saat ini yaitu program Adono berbasis pada lingkungan.

“Kita berharap, kita dapat membangun program Adono ini berbasis lingkungan, bukan berbasis desa lagi. Sehingga setiap kepala lingkungan (kaling) tahu berapa anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan berapa anak-anak usia sekolah yang

tidak melanjutkan sekolah. Ini salah satu program yang dmungkinkan dalam Perda nanti. Sehingga kita jamin anak-anak kita tidak ada yang tidak sekolah di usia sekolah,” terangnya belum lama ini.

Lebih jauh Rosiady mengklaim sebenarnya pemerintah sudah berusaha maksimal dalam menekan angka DO di sekolah-sekolah, meski tidak ada data pasti mengenai jumlah angka DO di NTB saat ini. Misalnya melalui pemberian bantuan siswa miskin (BSM).

“Dan untuk mencegah DO itu melalui BSM sudah jalan tapi masih juga ada yang DO. Nah ini yang kita harus cek ada apa? Apa karena faktor ekonomi, kondisi sosial dan lain sebagainya? Yang kedua tingkat melanjutkan dari SMP ke SMA itu juga kita perlu cek berapa persen yang melanjutkan itu,” jelas Rosiady. (dys)

SD-SMP Satu Atap Pandanduri Harapkan Bantuan Pemerintah Selong (Suara NTB) – Beberapa bulan terakhir ini, SD-SMP 1 Atap (Satap) Pandanduri Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengeluhkan tidak adanya perpustakaan maupun laboratorium sebagai penunjang dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) siswa. Pasalnya, tidak adanya sarana pendukung itu dialami pasca direlokasi sekolah itu dari lokasi sebelumnya yang sekarang ini sudah menjadi Bendungan Pandanduri oleh pemerintah.

Kepala SD-SMP 1 Atap (Satap) Pandanduri Kecamatan Terara, Drs. H. Jasman, M.Pdi, menjelaskan, yang masih menjadi keluhan guru maupun siswanya tidak adanya perpustakaan, laboratorium, mushalla terlebih belum adanya air bersih yang mengalir ke sekolah. Padahal, terangnya, sekolahnya sudah memilik kamar kecil.

Untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah ada itu, ia men-

gatakan siswa harus mengambil air dari bendungan yang jarak tempuh maupun tingginya dari sekolah itu puluhan meter.

“Kita sangat mengharapkan ada bantuan perpus, laboartorium dan mushalla berhubung masih ada lahan, tapi yang kita syukuri itu baru sekarang kita mengabdikan diri di sekolah yang memiliki tembok bagus.

Karena, sebelumnya pada saat pergusuran sekolah untuk pengerukan itu, kita melaksanakan KBM di samping rumah tetangga selama 2 bulan,” terangnya. Jumat (13/2).

Selain itu, saat ini pihak

sekolah sedang melakukan pembenahan lingkungan. Di mana, untuk melakukan pembenahan ini pihak sekolah yang langsung turun tangan dengan melibatkan para siswa. Adapun, dana yang digunakan untuk melakukan pembenahan itu berasal dari dana BOS. Akan tetapi, terangnya, yang perlu diperhatikan sekali oleh pemerintah adalah dibuatkannya pagar pembatas maupun dinding batu terutama di depan bangunan sekolah. Jika dibiarkan seperti itu, ujarnya, tanah akan terisolir yang menyebabkan longsor.

“Kita sudah menghadap ke proyek yang sedang melakukan pengerjaan di sini, namun kita hanya dijanji-janji saja. Oleh sebab itu, sekarang ini kita sangat mengharapkan perhatian pemerintah, karena lama kelamaan jika dibiarkan seperti itu akan terjadi longsor dan bisa mengancam keamanan siswa dan keutuhan bangunan sekolah. Sekarang ini saja tanah sudah mulai turun dan masuk ke jalan,” akunya. (yon)

ma-sama melakukan pengontrolan terhadap anak-anak mereka agar tidak merayakan valentine. Karena bagaimana pun, tanggung jawab orang tua dan lingkungan jauh lebih penting keberadaannya dari sekedar kontrol yang dilakukan pihak sekolah. “Mari juga orang tua dan masyarakat untuk sama-sama memantau anakanak agar tidak merayakan valentine,” harapnya. (dys)

Sistem UN ’’Online’’

Guru dan Siswa Butuh Pelatihan

(Suara NTB/dys)

Tanjung (Suara NTB) Penurunan alokasi anggaran pendidikan dalam APBD 2015 Kabupaten Lombok Utara (KLU) sangat disayangkan. LSM Nusantara Parliement Watch (NPW) KLU menilai, penurunan anggaran dengan sejumlah alibi merupakan bentuk inkonsistensi Pemda KLU dalam memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kualitas sumber daya manusia anak didik bangsa.

“Kami menyayangkan eksekutif dan DPRD justru menyetujui pengurangan anggaran untuk sektor pendidikan. Atas alasan apapun, jelas alokasi ini telah melanggar amanat Undang-Undang,” kata Sekretaris NPW KLU, Adam Tarpiin, Jumat (13/2).

Seperti diketahui, persentase anggaran pendidikan berkurang 5 persen dari sebelumnya 12 persen menjadi hanya 7 persen dari APBD 2015 KLU sebesar Rp 611 miliar.

Padahal dalam undang-undang disebutkan, alokasi anggaran pendidikan seharusnya 20 persen.

“Kalau kemudian anggaran pendidikan dipotong, karena alasan menuruti amanat undang-undang untuk memenuhi alokasi ADD, lantas apa bedanya dengan amanat untuk sektor pendidikan?” tanyanya.

Adam juga menyayangkan, Komisi terkait di DPRD KLU, serta mereka yang berada di jajaran Fraksi dan Badan Anggaran DPRD KLU, justru manut ketika terjadi pemotongan anggaran. Seharusnya kepentingan untuk pendidikan anak bangsa ini harus dibela. Walau dimaklumi tahun 2015 ini digadang-gadang Pilkada dan keharusan mengalokasikan ADD, namun tidak lantas mengorbankan anggaran untuk pendidikan. Bisa saja, aspek pembangunan untuk infrastruktur yang harus dikurangi.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD KLU, Mariadi, S.Ag, membenarkan penurunan anggaran pendidikan pada APBD 2015 KLU. Alasan yang diungkapnya, akibat keharusan Pemda untuk memenuhi ketentuan Alokasi Dana Desa (ADD) diharuskan 10 persen dari total APBD. Akibat ketentuan ini pula, dana ADD membengkak dari sebelumnya 300 juta per desa menjadi Rp 1 miliar per desa.

“Selain itu, alokasi anggaran juga diperuntukkan untuk Pilkada KLU, sehingga anggaran pendidikan dan kesehatan serta anggaran SKPD lainnya terpangkas,” sebut Mariadi.

Sementara perihal dana BSM yang dibagi rata kepada siswa, menurut Mariadi, cukup wajar dilakukan para kepala sekolah.

Sebab di satu sekolah, jumlah siswa kurang mampu atau miskin lebih besar dari jumlah data BSM yang dialokasikanoleh pusat.

“Penerima BSM menurut sekolah itu (misalnya) 100 orang, tapi yang keluar namanya dari pusat, hanya 50 orang.

Sehingga untuk tidak menghindari konflik, kepala sekolah kadang harus membagi rata. Kepala Sekolah tidak ingin jadi korban protes dari wali murid yang sama-sama kurang mampu,” demikian Mariadi. (ari)

mentara untuk memudahkan ketika ujian kerap kali transaksi ilegal bagi kedua belah pihak dilakukan. “Dengan mata kuliah ini paling tidak akan meminimalisir budaya negatif itu,” katanya.

Untuk membangun budaya disiplin itu perlu ada dorongan dan kesadaran penuh dari pihak terkait, jika apa yang dilakukan hari ini untuk anak cucu di masa mendatang. ‘’Jika hari ini kita membudayakan ketidakdisiplin dan ketidakjujuran dalam diri, lalu kita akan melahirkan generasi yang seperti apa ke depannya?,’’ terangnya.

Memulai budaya tersebut perlu adanya motivasi dari dosen dan terus mengkam-

si di kalangan mahasiswa tersebut sesuai bentuk kerja sama dengan KPK. “Kami sudah mengikuti pelatihan anti korupsi, salah satu hasilnya dengan mengkonsepkan mata kuliah ini,” terangnya.

Diakuinya, beberapa bulan lalu pihaknya pernah mengikuti pelatihan anti korupsi yang telah berlangsung di Bali. Pada pelatihan itu, semua perguruan tinggi diwajibkan untuk mengimplementasikan mata kuliah anti korupsi di ‘’negara’’ kecil (kampus, red).

Dirinya mencontohkan, hal kecil yang tak disadari antarmahasiswa dan dosen adalah menjiplak (plagiat) karyakarya orang lain khususnya dalam penulisan skripsi, se-

Mataram (Suara NTB) Kepala SMAN 1 Mataram Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, siap mengamankan imbauan Walikota Mataram H. Ahyar Abduh perihal larangan merayakan valentine bagi para siswa.

(Suara NTB/yon)

Turun, Anggaran Pendidikan di KLU

Haeri, SE, M.Ak, mata kuliah ini akan diimplementasikan pada jenjang pendidikan kalangan kampus dalam upaya meminimalisir merambahnya korupsi di negeri ini.

Kepada Suara NTB via ponselnya, Jumat (13/2), Refreandi menilai, korupsi tidak hanya soal transaksi uang yang nilai besar yang dibicarakan di tingkatan nasional, melainkan hal kecil yang sering terjadi di kampus pun perlu diperhatikan. ‘’Biasanya di kampus suap menyuap antara dosen dan mahasiswa dalam memudah urusannya dan ini perlu diperhatikan,” katanya.

Upaya pengimplementasian mata kuliah anti korup-

Larangan Valentine, SMAN 1 Mataram Siap Amankan Imbauan Walikota

(Suara NTB/yon)

(Suara NTB/rai)

Biologi, Gampang Dipahami

Selong (Suara NTB) – Kepala Loka Latihan Kerja (LLK) Selong Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Harun,S.Sos, menjelaskan, LLK Selong telah menyediakan puluhan jenis pelatihan bagi tenaga-tenaga usia produktif. Jenis pelatihan yang disediakan adalah pelatihan Administrasi Perkantoran, Otomotif, Menjahit, Bangunan dan Elektronik.

Adanya pelatihan itu, masyarakat yang masuk ke dalamya bisa menjadi siswa-siswa yang kreatif dan invotaif, maksudnya para siswa yang sudah menerima pelatihan itu bisa mandiri dan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri tanpa bergantung pada orang lain,’’ terangnya, Jumat (13/2).

Menurutnya, LLK merupakan suatu lembaga yang mengarahkan siswa untuk bergelut di dunia kerja dalam upaya membantu pemerintah dalam mengentaskan pengangguran yang saat ini kian meningkat. “Kita berharap siswa yang kita latih ini bisa mandiri untuk berwirausaha ke depannya.

Minimal, mereka bisa mensejahterakan dirinya ketika sudah masuk ke dalam bursa kerja,” jelasnya.

Untuk membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran, pihak LLK Selong rencananya menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain supaya siswa bisa direkrut langsung dengan dunia usaha dan dunia kerja di tempatnya melakukan pelatihan. Namun, terangnya, sesuai dengan imbauan dari Bupati, bahwa siswa LLK Selong tidak diperbolehkan untuk on job training di kantor-kantor pemerintahan.

Diakuinya, lulusan anak sekolah sekarang ini tidak sesuai dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Oleh sebab itulah, lanjut Harun, ia menjalin kerjasama dengan LPK-LPK lain terutama di LLK Selong tidak terdapat pelatihan yang diinginkan oleh masyarakat. “Jadi ada bursa kerja khusus namanya yang bekerjasama dengan lembaga pendidikan lain untuk menjawab kebutuhan masyaraskat,” pungkasnya. (yon)

Halaman 10

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB Sabtu, 14 Februari 2015

Mataram (Suara NTB) Ditunjuk sebagai sekolah percontohan yang akan melaksanakan ujian nasional (UN) dengan sistem online oleh pemerintah pusat, empat sekolah di Kota Mataram mengaku tidak siap. Dua sekolah jenjang SMA yaitu SMAN 1 dan SMAN 5. Sedang dua sekolah lainnya jenjang SMP yaitu SMPN 2 dan SMPN 6. Ke empatnya mengaku tidak siap dikarenakan infrastruktur pelaksanaan UN online belum lengkap.

Di SMAN 1 Mataram sendiri, ketidaksiapan disebabkan oleh perangkat komputer yang masih kurang. Dari kebutuhan 80 unit komputer, saat ini baru tersedia 60 unit komputer, itupun belum semuanya bisa maksimal digunakan. Untuk itu, pihak sekolah memastikan tidak melaksanakan UN sistem online tahun 2015 ini.

Senada dengan itu, Kepala SMAN 3 Mataram H. Ahmad Jauhari mengaku pihaknya juga tidak siap jika UN online dilaksanakan mendadak tanpa ada persiapan seperti saat sekarang ini. Meski sekolah yang dipimp-

innya tidak ditunjuk sebagai sekolah percontohan, namun Jauhari memastikan di tahun 2016 seluruh sekolah menggunakan UN online.

“Untuk tahun ini belum siap, sepintar apapun menggunakan komputer, latihan itu perlu. Perangkat komputer sekitar 40 itu sudah cukup untuk satu kelompok,” ujar Jauhari.

Diakuinya, dari sisi infrastruktur seperti komputer tidak ada masalah. Hanya saja, kesiapan siswa sebagai peserta UN juga harus benar-benar siap. Ia pun belum mengetahui model soal pelaksanaan UN menggunakan sistem online tersebut. Apakah sama seperti tahun lalu dalam bentuk paket atau tidak?

“Ada jeda waktu (untuk melihat soal) antara kelompok satu dengan kelompok yang lain untuk ujiannya. Terus bagaimana prosesnya. Tapi kalau model soalnya kayak kemarin itu sampai 40 paket bisa saja yang penting bergilir dari segi waktu seseuai dengan jumlah perangkat masing-masing. Saya kira sekolah di tengah-tengah kota tidak ada masalah, tapi kalau yang pinggiran walla hua’lam.” terangnya.

Lebih jauh Jauhari menyebut, jika kesiapan menghadapi UN online tidak hanya untuk siswa tapi juga guru. Untuk itu, mereka perlu mendapat pelatihan. “Karena sepintar apapun dia, tapi kan server-nya berbeda, cara membuka server-nya beda.

Jangan sampai berhadapan dengan komputer tidak bisa membuka, habis waktu membuka server gimana. Tahun depan nanti kita siap insya Allah, sambil jalan,” pungkasnya. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 14 Februari 2015

Gaji Baru Eden Hazard Rp 3,9 Miliar Per Pekan London Eden Hazard meneguhkan statusnya sebagai salah satu pemain paling berharga dengan gaji termahal. Oleh Chelsea, ia kini digaji 200 ribu poundsterling atau sekitar Rp 3,92 miliar per pekan. Kenaikan gaji itu resmi diteken oleh Hazard setelah menuntaskan negosiasi dengan manajemen The Blues.

BBC Indonesia melansir, Hazard, 24 tahun, dibeli seharga £32 juta dari klub Lille pada 2012 dan mencetak 13 gol di 36 pertandingan musim ini.

“Sejak saya bergabung pada 2012, saya merasa senang dan klub juga sangat mendukung saya,” kata Hazard. Manajer Chelsea, Jose Mourinho, memuji pemain asal Belgia ini dengan mengatakan bahwa Hazard mengalami transformasi menjadi salah satu pemain terbaik di Inggris.

“Ia telah menjadi pemain papan atas dan transformasinya luar biasa,” kata Mourinho. “Ia masih muda dan tentu saja ia bisa menjadi pemain terbaik,” tambahnya.

Hazard, yang membantu mengantarkan tim nasional Belgia maju ke babak perempat final Piala Dunia tahun lalu, sudah 147 kali membela Chelsea dan mencetak 43 gol.

“Manajer sangat membantu saya. Para pendukung juga luar biasa,” kata Hazard.

“Saya selalu berusaha menyenangkan para pendukung melalui gaya bermain saya di lapangan dan senang mereka puas dengan kinerja saya,” katanya. (ant/bali post)

Samir Nasri : Chelsea Tidak Spesial

London Gelandang Manchester City Samir Nasri melancarkan perang urat syaraf kepada Chelsea dengan mengatakan bahwa pemimpin klasemen Liga Utama Inggris itu tidaklah spesial.

City yang berada pada peringkat kedua tengah di ambang baSamir Nasri haya dalam mempertahankan gelar juara yang diraih mereka tahun lalu setelah tertinggal tujuh poin dari tim asuhan Jose Mourinho menyusul empat laga tanpa pernah menang.

Namun akhirnya tim asuhan Manuel Pellegrini itu kembali menang setelah menggasak Stoke City 4-1 Rabu lalu, dan Nasri yakin mereka masih bisa melewati Chelsea sebelum akhir musim ini.

Setelah bertemu dua kali dengan Chelsea musim ini, Nasri melihat tidak ada alasan untuk takut kepada The Blues, khususnya setelah mereka menang tipis 1-0 dari Everton, Rabu.

“Saya penggemar setia Mourinho, tetapi saya tidak terkesan kepada timnya, sama sekali tidak. Kami telah menghadapi mereka dua kali, salah satunya dengan 10 orang, dan kami lebih baik dibandingkan dengan mereka,” kata Nasri.

“Lalu kami pernah menghadapi mereka di Stamford Bridge, kami tetap lebih baik dari pada mereka. Manakala saya menyaksikan beberapa laga mereka, saya kira mereka tidak fantastis, mereka hanya kuat dan punya striker yang bagus di depan.”

“Bagi saya mereka sama sekali tidak spesial, dan saya kira mereka akan melakukan beberapa kesalahan. Kami hanya perlu bertanding, memenangkan pertandingan-pertandingan kami dan melihat apa yang akan terjadi.”

City pernah mengatasi defisit poin dan menjadi juara pada 2012 dan 2014 dengan marjin tipis. Mereka juga bangkit setelah tertinggal delapan poin untuk menyamai Chelsea musim ini, namun kembali tertinggal bulan lalu.

Nasri percaya sejarah memperlihatkan bahwa peluang itu akan muncul dan City yang mempunyai 13 laga lagi untuk melakukannya. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

KONTRAK BARU – Eden Hazard menandatangani kontrak baru bersama Sekretaris Klub Chelsea, David Barnard dan Marina Granovskaia yang merupakan Direktur Klub sekaligus tangan kanan pemilik Chelsea, Roman Abramovich.

Mataram (Suara NTB) Hingga, Jumat (13/2) kemarin anggaran untuk pembinaan olahraga NTB tahun 2015 belum juga cair. Namun KONI NTB tetap melanjutkan Pelatda Sentralisasi Tambora Tahun 2015. Begitu juga dengan atlet, pelatih dan panitia Pelatda tetap komit menjalani kegiatan Pelatda sentralisasi meskipun saat ini KONI NTB masih dalam keterbatasan anggaran.

Pantauan Suara NTB di lokasi terlihat atlet dan pelatih tetap melaksanakan program latihan Pelatda Sentralisasi, begitu juga panitia Pelatda Sentralisasi tetap intens bertugas meskipun mereka belum mendapatkan upah (honor).

Setelah melaksanakan program latihan, para pelatih itu berkumpul, mendiskusikan beberapa program latihan yang sudah dilaksanakan.

Mereka menceritakan pengalaman masing-masing dalam meningkatkan prestasi atlet di level nasional.

“Kalalu boleh kita buat forum pelatih saja, sehingga kita bisa agendakan acara diskusi kita tentang bagaimana meningkatkan prestasi di setiap cabor. Ya kita bertukar pengalaman saja, karena dengan kegiatan ini mungkin bisa muncul ide-ide besar kita dalam meningkatkan prestasi atlet di PON Jabar 2016,” ucap Pelatih Silat NTB, Dedi S. Darere.

Pertemuan pelatih yang digelar di GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (13/ 2) kemarin itu, juga dihadiri Ketua Satgas KONI NTB, Wibowo Budi Santoso. Hadir juga pelatih Kempo, Agus Suharian, Pelatih Tinju, Idris Abas, Pelatih Tarung Derajat, Dedi Noor Cholish, Pelatih Balap Sepeda BMX, Junaidin dan Komisi Disiplin, I Gede Bagus Suteja.

Mereka pelatih-pelatih itu tam-

pak antusias mendengarkan cerita rekan-rekan sesama pelatih dalam menerapkan program latihan meningkatkan prestasi atlet di PON Jab a r 2016.

Mereka tak sungkan untuk bertukar pengalaman dan ilmu kepelatihan. Misalnya, Pelatih Silat Dedi S. Darere mengatakan bahwa untuk meningkatkan otot pukulan dan tendangan atlet, perlu dikaji lebih dalam lagi oleh pelatih.

“Misalnya sudut penempatan postur tubuh atlet saat melakukan pukulan maupun tendangan yang benar harus diukur dengan benar oleh pelatih karena sangat berpeng a r u h pada bobot pukulan atlet.

Itu artinya pelatih harus bisa menempatkan posisi pukulan dan tendangan atlet yang benar. Begitu juga dengan latihan atlet cabor lain harus melihat posisi otot mana yang perlu dikuatkan sehingga pembentukan otot atlet setiap latihan bisa maksimal,” jelasnya.

Di tempat yang sama Ketua Satgas KONI NTB, Wibowo Budi Santoso menegaskan program latihan peningkatkan daya tahan fisik dan stamina atlet harus menjadi perhatian pelatih, pasalnya selama ini dia melihat daya tahan dan fisik atlet belum maksimal. Hal ini bisa dibuktikannya saat menyaksikan atlet cabor yang mengikuti pertandingan di level nasional selalu kewalahan di akhir babak pertandingan.

“Saya melihat beberapa atlet cabor masih lemah dalam hal daya tahan stamina dan fisik, dan hal ini harus diperhatikan oleh pelatih,” terangnya.

Keseriusan pelatih dan Panitia Pelatda melaksanakan Pelatda Sentaralisasi ini sayangnya belum sepenuhnya didukung oleh anggaran, pasalnya dana pembinaan olahraga tahun 2015 belum cair, namun demikian KONI NTB tetap komit melaksanakan Pelatda Sentralisasi meskipun harus pinjam dana dari pihak lain. Hal ini dikarenakan KONI NTB meyakini pencairan anggaran Pelatda akan segera dilakukan oleh Pemprov NTB. “Anggaran Pelatda akan segera cair dalam Minggu ini, saat ini Biro Keuangan Setda Pemprov NTB sedang memp r o s e s pencairannya karena cukup banyak anggaran yang mereka harus dicairkan sehingga perlu proses,” jelas Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto yang dikonfirmasi terpisah. (fan)

Real Madrid vs Deportivo La Coruna

Menunggu Reaksi Ronaldo Madrid Real Madrid memang masih memimpin La Liga, namun mendung menyelimuti klub ini setelah kekalahan telak dari rival sekota Atletico Madrid akhir pekan lalu. Cristiano Ronaldo yang sedang mendapat sorotan, akan ditunggu kiprahnya dalam laga ini.

(Suara NTB/ist)

Anggaran Pelatda Belum Juga Cair

Pemberitaan pers yang negatif muncul tidak hanya karena derajat kekalahan dari Atletico itu, namun juga bertepatan dengan pesta ulang tahun yang digelar Cristiano Ronaldo untuk merayakan HUT-nya yang ke-30 bersama rekanrekan satu timnya hanya beberapa jam setelah kekalahan besar itu.

Penampilan Ronaldo di lapangan juga menjadi titik kekhawatiran bagi hirarki Madrid di mana pemain asal Portugal ini hanya mencetak gol tiga kali dalam enam laga sejak meraih Ballon d’Or ketiganya bulan lalu dan juga dikeluarkan dari lapangan setelah menendang bek Cordoba, Edimar.

Ada kekhawatiran bahwa cendera pada tendon lutut kirinya akan mempengaruhi

penampilan Ronaldo sampai akhir musim ini.

Presiden klub Florentino Perez menggelar pertemuan dengan para pemain, sedangkan pelatih Carlo Ancelotti berkata kepada para pemain bahwa penampilan mereka sewaktu menghadapi Ateltico itu sebagai tidak pantas. Penampilan melawan Atletico adalah titik balik Madrid seperti tim ini lakukan pada awal musim.

Setelah kalah dua kali dalam tiga laga pertam a n y a , Madrid bertan-

dang ke kandang Depor dengan suasana hati seperti sekarang dengan menang besar 8-2 yang lalu mengawali kampanye menang 22 kali secara beruntun.

Los Blancos masih diserang rangkaian cedera di mana Sami Khedira menjadi pemain terakhir yang cedera untuk menyusul Sergio Ramos, Pepe, James Rodriguez dan Luka

Modric yang absen karena cedera hamstring.

Namun bek kiri Marcelo akan kembali setelah terkena hukuman larangan bermain dan mungkin gelandang Brasil Lucas Silva akan melakukan debutnya setelah bergabung dari Cruzeiro bulan lalu.

Sementara itu Barcelona mencapai penampilan terbaiknya musim ini dengan menang 10 kali berturut-turut untuk berada satu poin di bawah musuh abadinya itu di puncak klasemen La Liga dan tengah menuju final Copa del Rey. Barca sudah mengemas 37 gol dengan kemenangan terakhir 3-1 dari Villarreal pada leg pertama semifinal Copa del Rey Rabu lalu dan yakin memperbesar perbendaharaan golnya saat Levante bertandang ke Camp Nou Minggu ini.

Atletico akan berkesempatan mempertahankan penampilan menawannya saat bertandang ke Celta Vigo pada Minggu. Koke absen tiga pekan karena cedera hamstring, namun Diego Godin siap tampil dengan mengenakan masker untuk menutupi hidunyanya yang patah pada derby akhir pekan lalu.

Sementara itu, Valencia, Sevilla dan Villarreal akan yakin mencuri tiga poin dalam pertarungan memperebutkan tempat keempat, masing-masing melawan Cordoba, Getafe dan Rayo Vallecano, demikian AFP. (ant/bali post)

Kane Segera Dipanggil Timnas Inggris London Penyerang Tottenham Hotspur Harry Kane mendapatkan kabar baik setelah pelatih Inggris Roy Hodgson mengatakan akan memanggilnya ke skuad tim berjuluk Tiga Singa itu.

Kane yang telah mengemas 23 gol dan membawa Tottenham menang derby London atas Arsenal juga baru saja mendapatkan kontrak baru berdurasi lima setengah tahun dari klubnya. Hogdson pun tidak kikir memuji Kane yang sudah mencetak delapan gol dari 10 penampilan di timnas U-21 dengan mengatakan penyerang berumur 21 tahun itu layak dipanggil timnas senior.

“Apakah dia layak mendapat tempat di skuad (timnas senior) untuk saat ini? Tentu saja dia layak,” kata Hodgson yang tengah menyiapkan tim untuk kualifikasi Piala Eropa melawan Lithuania dan laga persahabatan melawan Italia dikutip dari Skysports, Jumat.

“Kami sudah menyertakan banyak pemain muda di masa kepemimpinan saya. Kami juga menyertakan Saido Bera-

(Suara NTB/ist)

Harry Kane

hino dalam skuad terakhir. Dia (Kane) layak mendapat tempat di skuad sebanyak mungkin seperti yang Saido lakukan,” kata Hogdson.

“Jika pertanyaan Anda

adalah apakah Kane layak disejajarkan dengan Wayne Rooney, Danny Welbeck dan Daniel Sturridge, itu adalah hal yang perlu dia buktikan sendiri. Tapi jika saya tidak memberinya kesempatan bermain, dia tidak akan berkesempatan untuk membuktikan hal itu,” kata mantan pelatih West Brom dan Liverpool itu.

Hodgson dikabarkan akan menyertakan Harry Kane dan penyerang Burnley Danny Ings sebagai pemain yang akan berperan sebagai “si nomor 10” kendati keduanya akan bersaing dengan seniornya, Wayne Rooney, yang menjadi kapten dan penyerang andalan skuad Hogdson.

Meskipun di Manchester United posisi bermain Rooney bukan lagi sebagai penyerang utama namun Hogsdon mengatakan “saat ini saya tidak memikirkan di mana posisi terbaiknya untuk kami dan saya tidak punya rencana untuk memainkan dia di sana, tapi siapa yang tahu? saya tidak pernah mengatakan tidak.” (ant/bali post)

Scholes : United di Bawah van Gaal Menyedihkan London Manchester United, yang pernah populer karena gaya sepak bola menyerang mereka, memainkan hal-hal yang “menyedihkan” di bawah pelatih Louis van Gaal, demikian yang diyakini mantan gelandang United Paul Scholes.

Meski Van Gaal membawa United ke peringkat ketiga di klasemen pada musim pertamanya sebagai arsitek di sana, sejumlah kritik dialamatkan kepada gaya permainan yang diterapkan pria asal Belanda itu.

Mantan bintang United lainnya, Gary Neville, menimbulkan kegemparan ketika ia membandingkan mereka dengan suatu pub pada awal musim ini, sedangkan Scholes juga mengeluhkan gaya bermain mereka.

Lewat tulisan untuk surat kabar The Independent, ia berkata, “Sering

(Suara NTB/ist)

Paul Scholes

kali, sepak bola United merupakan hal yang menyedihkan.

Untuk mengalahkan tim-tim, Anda harus menyerang, dan untuk menyerang, Anda harus mengambil resiko-resiko. Terlalu sedikit pemain di tim saat ini yang siap untuk mengambil risiko-risiko.”

Ia memaparkan, “Bagian dari pemain Manchester United di bawah Sir Alex Ferguson, mungkin merupakan bagian terpenting dari menjadi salah satu pemain menyerang United, adalah ketika Anda menguasai bola Anda harus mengambil risiko-risiko untuk menciptakan peluang-peluang gol. Itu bukan pilihan; itu adalah kewajiban.”

“Sejarah United dibangun oleh sepak bola menyerang, yang tidak selalu berarti tim tidak kemasukan sama sekali atau tidak menyia-nyiakan peluang.”

“Tidak menyenangkan untuk mengatakan tim Louis van Gaal tidak membanggakan. Mereka mengalahkan Burnley pada Rabu malam, namun Burnley yang tampil lebih baik pada babak pertama.” Scholes mencetak 155 gol untuk United sepanjang periode tersukses mereka. (ant/bali post)

SUARA NTB

Sabtu, 14 Februari 2015

Halaman 12

IKLAN AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

TRAVEL

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019 BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO AGEN

OTOMOTIF

SUARA NTB

Sabtu, 14 Februari 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

SALES

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

SUARA NTB Sabtu, 14 Februari 2015

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Masa Depan Koalisi Jangan Hanya Mereformasi PD.BPR SEJUMLAH Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) NTB berdasarkan hasil pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB masih “sakit”. Salah satu indikator yang menjadi tolok ukur suatu BPR dalam kondisi ‘’sakit’’ adalah masih tingginya angka kredit macet. Untuk itu, Pemprov NTB bersama pemda kabupaten/kota sebagai pemegang saham akan melakukan perombakan jajaran direksi dan dewan pengawas beberapa PD. BPR di daerah ini.

Banyaknya BPR ‘’sakit’’ diketahui setelah Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. Manggaukang Raba melakukan kunjungan ke sejumlah perusahaan daerah seperti PD. BPR NTB, PT. GNE, PT. DMB dan PT. Jamkrida. Dari perusahaan daerah itu, ternyata PD. BPR NTB, sebagian besar masih dalam kondisi ‘’sakit’’.

Kepala Biro Ekonomi yang bari beberapa hari dilantik ini, langsung mengambil solusi mengatasi persoalan yang dihadapi BPR itu. “Kita sudah memperoleh solusi untuk memperbaikinya. Sudah ada solusi untuk memperbaiki peningkatan kinerjanya. Kita ganti direksi dan dewan pengawasnya, kita tata ulang, mau reform organisasi itu. Kita lakukan reformasi terhadap kepengurusan berdasarkan analisis kinerja keuangan terhadap semua BPR yang ada,” kata Manggaukung.

Langkah berani mereformasi manajemen perusahaan milik daerah ini, pantas diapresiasi. Karena selama ini, dari sekian pejabat (Kepala Biro Ekonomi), belum ada yang melakukan terobosan-terobosan untuk memperbaiki kinerja perusahaan milik daerah. Termasuk belum pernah ada upaya mereformasi manajemen dengan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan daerah. Kondisi perusahaan daerah yang ‘’sakit’’ tetap dipelihara dan dibiarkan begitu saja. Sehingga keberadaannya tidak menguntungkan daerah. Bahkan kecenderungannya merugikan.

Mereformasi manajemen yang diwacanakan Kepala Biro Ekonomi Setda NTB, semestinya, tidak hanya terbatas pada PD.BPR saja. Masyarakat juga telah mengetahui bahwa beberapa perusahaan daerah lainnya, seperti PT. Gerbang NTB Emas (GNE), salah satunya, sudah sejak lama dikomplain karena kinerjanya kurang bagus. Tidak saja PT. GNE, yang dipersoalkan. PT.Daerah Maju Bersaing (DMB), kinerjanya juga dipertanyakan.

Jika Kepala Biro Ekonomi mewacanakan akan mereformasi kepengurusan PD.BPR saja, tentu tidak bijak. Karena perusahaan daerah milik daerah lainnya yang keberadaannya sangat strategis dan berpeluang besar untuk berkembang dan maju, tetapi kondisinya saat ini tidak menguntungkan, juga mendesak direformasi. Apalagi desakan mereformasi manajemen perusahaan daerah seperti PT.GNE dan PT.DMB, sebenarnya juga sudah lama disuarakan legislatif, sebagai lembaga kontrol. (*)

Memotret arah koalisi partai politik pascapilpres di daerah, terutama bagi daerah yang akan melaksanakan Pilkada memerlukan telaah sendiri. Upaya pemindahan lokus koalisi dari level kepentingan politik yang lebih luas di parlemen pusat ke daerah berkelindan dengan usaha memperluas kepentingan untuk pemenangan Pilkada. Apakah mungkin koalisi partai politik pada tingkat pusat dapat dipermanenkan sampai ke daerah?

asang surut hubungan dua koalisi partai politik mainstream (KIH dan KMP) di parlemen pusat mengkonstelasi pascapilpres. Masa pasang, dimulai ketegangan pemilihan pimpinan MPR dan DPR serta alat kelengkapan. Ketegangan tak kalah sengitnya pun terjadi ketika pembahasan pilkada langsung dan tak langsung. Masa surut, mungkin lebih tepatnya harmonisasi politik, terjadi ketika persetujuan dua koalisi ini terhadap Perpu pilkada langsung dan aklamasi pengesahan Budi Gunawan sebagai calon kapolri.

Narasi dramatik relasi KMP dan KIH tak lengkap jika menyampingkan cerita keretakan di dua partai politik anggota koalisi yakni PPP dan Golkar yang tersandera dualisme kepemimpinan. Konflik di dua partai politik ini tak bisa terhindar pula dari episentrum kekuasaan yang dimotori oleh pemenang Pilpres. Antara merapat ke pemerintah atau merivitaliasi oposisi di parlemen.

Dualisme kepemimpinan partai politik di level pusat akan memberikan beban bagi partai di daerah yang akan bertarung pada Pilkada.

Beban poilitik itu terkait dengan legitimasi kandidasi kepala daerah. Pengusungan kandidat oleh partai yang sedang mengalami konflik internal akan mempersulit konsolidasi kekuatan. Mengingat betapa pentingnya tahapan-tahapan di parpol yang memerlukan soliditas politik termasuk di dalamnya koalisi dengan partai lain.

Merapuhnya koalisi Pasang surut dinamika relasi dua koalisi di parlemen pusat nyaris serupa dengan dinamika di daerah. Perintah dan arahan pimpinan partai politik pusat agar mempermanenkan koalisi lekang oleh perbedaan kepentingan daerah.

Kepentingan untuk menguasai pimpinan dan alat kelengkapan DPR agar segaris dengan konfigurasi parlemen pusat, tak selamanya terjadi di daerah. Hal tersebut disebabkan oleh perolehan suara masing-masing partai koalisi KMP dan KIH tidak sama dengan pusat berkonsekuensi terhadap partai yang menjadi pimpinan dan menguasai alat kelengkapan DPRD. Selain itu, alasan rapuhnya koalisi di daerah dipicu perbedaan ke-

Oleh:

AYATULLAH HADI ( RINJANI INSTITUT NTB )

Adalah tantangan berat jika mempermanenkan koalisi KMP dan KIH bagi daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada, termasuk daerah-daerah di NTB yang tidak lama lagi akan menyelenggarakan Pilkada.

Perbedaan format koalisi partai politik berbeda di masing-masing daerah. Bagi daerah yang memiliki konfigurasi perolehan suara yang sama dengan parlemen pusat maka kemungkinan format koalisi serupa dengan pusat. Jika sebaliknya tentu akan sangat sulit. Tidak ada koalisi permanen. Politik adalah siapa mendapat apa dan bagaimana. Politik adalah kompromi serta moderasi. pentingan partai, kepentingan pemerintah daerah serta komonikasi politik yang dilakukan.

Rapuhnya koalisi parpol ini disebabkan antara lain: Pertama, tidak adanya perekat antara parpol dalam satu koalisi.

Salah satu perekatnya adalah ideologi. Di dua koalisi terdapat persebaran ideologi yang berbeda yakni ideologi nasionalis dan Islam. Berdasarkan pengalaman sejarah, menyatukan partai nasionalis dengan Islam ini sangat sulit.

Kedua, koalisi terbentuk karena kepentingan sesaat. Kepentingan itu adalah mengantarkan masingmasing kandidat presiden pada pilpres. Ketika koalisi gagal memenangkan calon presiden, maka tugas selesai. Selanjutnya partai punya agenda sendiri untuk menyelamatkan dan memenangkan partainya pada 2019 nanti.

Ketiga, selain agenda memenagkan calon presiden, terutama koalisi yang kalah dalam pilpres, tidak memiliki agenda politik yang jelas selain memenagkan kursi pimpinan dan alat kelengkapan DPR/MPR. Koalisi gagal memainkan oposisi sebagai tugas penyeimbang ter-

hadap pemerintah. Kerapuhan tugas penyeimbang nampak jelas ketika KMP ikut secara aklamasi menyetujui Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri yang oleh KPK diputuskan sebagai tersangka korupsi. Padahal menurut penulis, kesempatan baik bagi KMP untuk mengambil hati konstituennya dengan isu-isu pemberantasan korupsi.

Keempat, KMP digadang-gadang sampai ke daerah. Tujuannya untuk menguasai kepala daerah. Tapi ternyata upaya itu mulai terbentur. Ganjalan pertama adalah Perppu Pilkada yang menjadikan Pilkada tak langsung menjadi Pilkada langsung.

Akibatnya, KMP tidak dapat menguasai DPRD di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan bupati/walikota.

Ganjalan lain adalah tidak samanya perolehan kursi partai di DPRD. Hal ini mempengaruhi koalisi di masing-masing DPRD. Disamping itu, partai penguasa di daerah juga berbeda-beda. Begitu pula, ada daerah yang dipegang birokrat.

Di sisi lain, sikap kepala daerah juga sangat menentukan apakah koalisi ini akan berjalan atau tidak.

Kerapuhan koalisi partai politik

yang terjadi sebetulnya mencerminkan fenomena khas pada sistem multipartai. Ilmuan politik Andrew Hewood (2014) mengaskan kecendrungan ke arah moderasi dan kompromi dapat berarti bahwa sistem multipartai begitu didominasi oleh pusat politik di mana mereka tidak mampu menawarkan alternatif-alternatif ideologis yang jelas. Politik koalisi, secara alami, cendrung dicirikan oleh negosiasi dan konsiliasi, sebuah usaha pencarian landasan bersama, daripada pendirian dan politik prinsip.

Adalah tantangan berat jika mempermanenkan koalisi KMP dan KIH bagi daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada, termasuk daerah-daerah di NTB yang tidak lama lagi akan menyelenggarakan Pilkada. Perbedaan format koalisi partai politik berbeda di masing-masing daerah. Bagi daerah yang memiliki konfigurasi perolehan suara yang sama dengan parlemen pusat maka kemungkinan format koalisi serupa dengan pusat.

Jika sebaliknya tentu akan sangat sulit. Tidak ada koalisi permanen.

Politik adalah siapa mendapat apa dan bagaimana. Politik adalah kompromi serta moderasi.

Sejumlah BPR NTB masih “sakit”, Pemprov bakal lakukan perombakan direksi Perusahaan daerah yang lain juga mendesak direformasi ***

Beredar pengaduan ke KASN diduga dari H. Ibrahim Mendesak diselesaikan agar tidak jadi polemik ***

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 14 Februari 2015

Halaman 15

Pekan Depan Pansus Dewan Mulai Inventarisir Masalah Dompu (Suara NTB) Tiga panitia khusus (Pansus) bentukan DPRD Dompu belum mulai bekerja. Pekan depan rencananya pansus mulai menginventarisir masalah pada masing-masing Pansus agar lebih fokus bekerja.

Ketua Pansus Kehutanan DPRD Dompu, Syafruddin, SH kepada Suara NTB , Jumat (13/2) kemarin, mengaku, baru akan mulai bekerja dengan mengiventarisir masalah terkait kehutanan pekan depan setelah pendistribusian dan di-SK-kan pembentukan pansus, Rabu (11/2). “Kita rencananya pekan depan mulai mengiventarisir masalah yang terjadi di Kehutanan sebelum kita melakukan klarifikasi dan mencarikan solusinya,” terang Syafruddin.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Pansus Aset DPRD Dompu, Kurnia Ramadhan, SE. Dikatakannya, inventarisir aset harus dilakukan pihaknya agar fokus bekerja. Seperti pendataan beberapa aset bermasalah atau yang terindikasi merugikan daerah dan pengelolaan serta penganggan yang tidak sesuai prosedur. “Agenda pansus, rapat koordinasi Selasa (17/2) untuk mengiventarisir secara khusus agar lebih fokus,” katanya melalui pesan singkat.

Sementara anggota pansus investasi, Andi Bahtiar, Amd.Par yang dihubungi terpisah, mengatakan, pansus investasi justru telah mulai melakukan rapat internal terkait inventarisir masalah. “Kita rencana Senin (16/2) depan mulai rapat, tapi tadi dapat info, teman-teman menggelar rapat internal. Saya tidak hadir,” akunya. (ula)

DAU Kota Bima Berkurang Kota Bima, (Suara NTB) – Sejumlah usulan masyarakat terkait pembangunan di Kota Bima terancam tidak bisa direalisasikan. Masalahnya, tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2015 Kota Bima berkurang menjadi Rp 20 miliar bila dibandingkan tahun 2013 dan 2014 yang tambahannya mencapai Rp 60 miliar.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bima, Ir Tafsir, Kepada Suara NTB, Jumat (13/2), “DAU itu prioritasnya gaji pegawai sehingga alokasi untuk pembangunan fisik belanja langsungnya kecil sekali, sehingga kita merasakan sulit unttuk penyusunan APBD 2015 ini,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, saat tahun 2013 dan 2014 Kota Bima tidak mendapat tambahan pegawai namun tambahan DAU dari pemerintah pusat saat itu mencapai Rp 60 miliar. Berbeda dengan tahun 2015, tambahan hanya Rp 20 miliar.

“Tahun ini Kota Bima ada 255 orang tambahan pegawai. Jadi DAU kecil tapi ada tambahan pegawai, dulu tambahan DAU besar dan tidak ada tambahan pegawai,” imbuhnya.

Diungkapkan Tafsir, saat musyawarah tingkat RT/ RW, hingga Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan sangat banyak aspirasi masyarakat yang mengusulkan pembangunan fisik.

“Tapi kemungkinan besar tidak bisa dilaksanakan karena adanya tambahan pegawai sehingga lebih besar belanja tidak langsung yaitu gaji,” ujarnya. (uki)

MANTAN GUBERNUR PAPUA DIPERIKSA Mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu meninggalkan gedung KPK usai diperiksa di Jakarta, Jumat (13/2). Barnabas, tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan “Detailing Engineering Design” Pembangkit Listrik Tenaga Air di Sungai Mamberamo dan Urumka (20092010) di Papua, menjadi saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya (KPIJ) Lamusi Didi dalam kasus yang sama.

(ant/Bali Post)

Ibrahim Tolak Tawaran SK dari Pemkot Mataram (Suara NTB) – Mantan Staf Ahli Sekretariat Daerah Kota Mataram, H. Ibrahim yang secara resmi dinonjobkan pasca mutasi Rabu (4/2) lalu, menolak tawaran dua Surat Keterangan (SK) yang akan diberikan oleh Pemerintah Kota Mataram.

Pasalnya, kedua tawaran tersebut tidak memiliki dasar hukum kuat. ‘’Saya tidak pilih dua – duanya,’’ kata Ibrahim dikonfirmasi di kediamananya, Jumat (13/2).

Diketahui, dua SK yang ditawarkan Pemkot Mataram dalam hal ini Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yakni, sebagai staf khusus bidang percepatan pembangunan Kota Mataram atau dipensiunkan dari jabatannya.

Ibrahim mempertanyakan, kalaupun Pemerintah Kota Mataram memberikan masa persiapan pensiun (MPP) serta mengangkatnya staf khusus, apa dasar hukum pengangkatan tersebut. Aturan MPP – kan pejabat sesuai Undang – undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor. K.2630N.7-3199 tanggal 17 Januari 2014.

Yakni, Batas Usia Pensiun (BUP) pejabat eselon I dan II adalah 60 tahun. Sementara, dirinya masih memiliki masa pensiun satu tahun sembilan bulan. Kaitannya dengan alasan

Pemkot meniru aturan dari Pemerintah Provinsi NTB membentuk tim percepatan, ia menilai tidak memiliki dasar hukum sehingga tidak perlu ditiru oleh Pemkot Mataram. “Itu tidak ada dasarnya, kenapa harus ditiru kalau salah,” sesalnya.

Bisa saja ia menerima memilih salah satu dari dua opsi tersebut. Dengan catatan, Pemkot Mataram harus membuatkan surat pernyataan terkait konsekuensi hukum serta Pemkot Mataram harus bertanggungjawab atas kerugian daerah. “Saya bisa terima, kalau Pemkot mau membuatkan surat pernyataan bahwa bersedia membayar ganti rugi atau konsekuensi hukum yang timbul nantinya,” paparnya.

Kaitanya dengan rencana pemanggilan dirinya pada Senin (16/2) mendatang, ia mengaku akan siap memenuhi panggilan tim baperjakat.

Bahkan, akan menceritakan aturan dan apa yang dialami sebenarnya. Ibrahim melihat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Baperjakat kebingungan mencari dasar hukum mempensiunkan dirinya. (cem)

Ini Kata Polri Soal Teror yang Dialami Personel KPK Jakarta (Suara NTB) Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait teror terhadap personel KPK. “Wakapolri akan menerima pimpinan atau utusan KPK untuk menerima penjelasan lebih rinci,” kata Kadivhumas Polri Irjen Pol Ronny F. Sompie di Jakarta, Jumat (13/2). Ronny mengatakan Presiden Joko Widodo meminta Polri untuk bersikap proaktif terkait teror yang diterima KPK. Pihaknya mengerahkan beberapa fungsi seperti Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri untuk mendalami informasi dari pihak pegawai KPK dan anggota keluarga yang menerima ancaman.

Selain itu, para personel Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) juga akan diterjunkan untuk mengamankan rumah para penyidik dan pegawai yang diteror. Sementara Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) akan menyelidiki untuk menemukan pelaku teror tersebut. (ant/Bali Post)

Larang ’’Valentine Day’’ di Sekolah Dari Hal. 1 Larangan itu bahkan telah dibuat dalam betuk imbauan Walikota Mataram Nomor 008/13/II/15 tentang pelarangan sekolah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka peringatan hari valentine.

Tujuannya, kata dia,, untuk mengantisipasi agar para pelajar di daerah ini tidak terjebak hal-hal di luar ketentuan nilai agama dan budaya Indonesia serta kearifan lokal.

Dalam imbauan itu disebutkan, kepada semua sekolah untuk tetap memfokuskan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, terutama menghadapi persiapan ujian sekolah dan ujian nasional yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Selain itu, lanjutnya, memberikan pengarahan kepada siswa bahwa kasih sayang antarsesama tidak hanya perlu diwujudkan setahun sekali, melainkan harus ditumbuhkan setiap saat di sekolah.

Piahk sekolah diminta selalu melakukan pengawasan terhadap kegiatan kesiswaan agar tidak meninggalkan kaidah atau norma yang berlaku, sesuai dengan visi Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya.

“Dalam hal ini pemerintah kota mengharapkan semua lapisan masyarakat terutama jajaran pendidik dan para orang tua untuk bekerja sama dalam melakukan pengawasan,” ujarnya. (ant/Bali Post)

Kewenangan Jangan ’’Abu-abu’’ Dari Hal. 1 “Biro AP itu adalah selaku pelaksana ULP. Jadi, itu dihilir dia. Hilir itu tergantung hulunya. Maka setiap SKPD itu harus mantap dalam hal pelelangan ini,” kata Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH dikonfirmasi di Kantor Gubernur.

Karena tugas SKPD baik hulu dan hilir adalah melayani, maka masing-masing SKPD harus melaksanakan prosedur dengan baik. “Kalau sudah itu dilewati maka ndak ada dusta diantara kita. Tidak akan ada yang saling menyalahkan. Karena semua persyaratan dipenuhi,’’ ujarnya.

Jika semua persyaratan dan prosedur telah dilewati dengan baik maka tak ada yang saling menyalahkan ketika dilakukan pemeriksaan. Untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan dalam setiap triwulan. Saat ini katanya, sedang dilakukan percepatan pengadaan barang dan jasa.

Gubernur telah membuat surat edaran kepada seluruh pimpinan SKPD, pada minggu ketiga Februari sudah dilakukan lelang melalui ULP. “Sekali kita menagetkan sesuatu, jangan pernah mundur dari target itu. Itu harus dibentuk dalam keyakinan kita. Untuk sampai ke situ agar tidak kesandung maka harus dipas-

tikan kewenangan masingmasing,”ujarnya.

Kewenangan itu harus jelas, jangan ‘’abu-abu’’.

Artinya, pimpinan SKPD harus mampu memahami landasan kewenangannya.

“Jangan sampai melihat kewenangan, menurut kebiasaan dulu begini. Kebiasaan nenek moyang kami begini, kebiasaan birokrasi kami begini. Tidak bisa lagi seperti itu. Harus membaca, menemukan dan menyikapi aturan dasar mana yang menjadi dasar kewenangan,”tambahnya.

Untuk tereksekusinya kewenangan itu secara baik dan benar maka harus diperhatikan prosedur/ tahapan yang dilewati.

Tahapan dan prosedur itu biasanya berurutan. Begitu terjadi sesuatu yang tak sesuai target apalagi menimbulkan kerugian negara/ daerah, maka harus siap dengan konsekuensinya.

“Persyaratan teknis, keuangan, administrasi biasanya tidak kualitatif, tapi limitatif. Artinya satu sama lain tak bisa dikonversi oleh yang lain. Jika tiga hal ini terpenuhi dan didorong koordinasi yang kuat, mantap, koordinasi yang mantap, saya pikir akan kita capai,”tandasnya. (nas)

Kebut Lima Raperda dalam Dua Minggu Dari Hal. 1 Sehingga besok dengan Pansusnya yang membahas itu. Insya Allah semuanya bisa kita selesaikan (bulan ini). Saya berkeyakinan hasilnya optimal dan tuntas lima Raperda itu,” kata Kepala Biro Hukum Set-

da NTB, H. Rusman, SH, MH dikonfirmasi di Mataram, Jumat (13/2) kemarin.

Lima Raperda yang diperioritaskan dibahas bersama DPRD NTB itu adalah Raperda tentang energi dan ketenagalistrikan, Raperda penanaman modal, Raperda

penyelenggaraan pendidikan, Raperda tentang perlindungan ternak betina produktif/ ruminansia dan Raperda tentang air bersih.

Rusman menambahkan, kelima Raperda itu telah berada di tangan Bapperda DPRD NTB. Sesuai dengan schedule, pada 16

Sekda dan BKD NTB Penuhi Panggilan Komisi ASN Dari Hal. 1 Dalam Pergub tersebut, yang menjadi pertimbangan pembentukan TGP2D itu ada dua poin. Yakni, untuk menjamin tercapainya indikator kinerja pembangunan sebagaimana dituangkan dalam RPJMD NTB 2013-2018. Kemudian, langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pencapaian tujuan dan target kerja pemerintah daerah oleh SKPD sesuai tupoksi.

Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah ini diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 821.2-1/036/BKD-Diklat/ 2015. Tim ini diketuai oleh mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Drs.L. Imam Maliki, MM. Wakil Ketua, Drs. H. Arsyad Abd. Gani yang sebelumnya Staf Ahli Gubernur Bidang Ke-

masyarakatan dan SDM. Dengan anggota-anggota Ir. H. Ali Syahdan, H. Rachmad Radjendi, SH dan Desak Putu Yuliastini, SH. Terpisah, Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. Muh. Suruji memastikan Sekda dan BKD memenuhi panggilan Komisi ASN di Jakarta. Pemanggilana Sekda dan BKD itu ada kaitannya dengan mutasi yang dilaksanakan akhir Januari lalu.

Suruji membantah ada pejabat yang dinonjobkan dalam mutasi tersebut. Buktinya, empat pejabat yang sebelumnya menduduki eselon II itu diberikan tugas baru sebagai TGP2D. ‘’Ndak ada yang dinonjobkan. Kan sudah ada diberikan tugas lain. Baca UU ASN pasal 118, sudah jelas sekali,”terangnya.

Dimana, dalam UU ASN pasal 118 ayat (1) mengatakan, Pejabat Pimpinan Tinggi harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati

dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) menjelaskan Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.

Kemudian, pasal (3) mengatakan, dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali. Serta ayat (4) mengatakan, berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Pimpinan Tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (nas)

Pemprov Bakal Lakukan Perombakan Direksi Dari Hal. 1 Begitu selesai RUPS, kata Manggaukang, seluruh BUMD khususnya PD. BPR NTB diminta untuk membuat standar kinerja untuk mencapai target-target yang ditentukan.”Kalau tidak begitu ndak sehat-sehat ini,”imbuhnya.

Dari delapan PD. BPR NTB yang ada, hanya satu PD. BPR yang kredit macetnya di bawah lima persen yakni PD. BPR NTB Kota Mataram. Sementara, PD. BPR NTB yang kredit macetnya cukup tinggi adalah KSB dan Bima masing-masing 14,2 persen dan

14,8 persen.

Jika dilihat dari jumlah aset, PD. BPR NTB Sumbawa yang paling tinggi mencapai Rp 109 miliar. Sementara yang asetnya paling rendah, PD. BPR NTB Sumbawa Barat hanya sebesar Rp 15,8 miliar.

Kemudian, PD. BPR NTB yang paling banyak menampung dana pihak ketiga adalah Lombok Tengah Rp 63,5 miliar, dan yang paling rendah adalah KSB Rp 5,5 miliar.

Sementara untuk PD. BPR yang paling tinggi memberikan kredit adalah Sumbawa dengan nilai Rp 101 miliar, dan yang paling rendah KSB Rp 9,6 miliar. Dari sisi pendapa-

tan laba, yang paling tinggi adalah Sumbawa mencapai Rp 8,7 miliar dan yang paling rendah adalah KSB hanya sebesar Rp 340 juta.

Ditanya punishment yang akan diberikan kepada PD. BPR NTB yang tak mampu mencapai target, Manggaukang mengatakan, sebagai pemegang saham pemda berhak memecat jajaran direksi yang ada.

Namun sebelum dilakukan hal itu, maka dilakukan telaah dulu sebelum diajukan ke Gubernur.

“Kewenangan kita sebagai pemilik bisa kita pecat direksi, itu kewenangan kita. Tidak capai target maka diberhentikan,”pungkasnya. (nas)

Februari ini sudah dibahas di paripurna. Dalam paripurna itu, nantinya akan dibentuk Pansus yang membahas lebih lanjut kelima Raperda tersebut.

“Lima Raperda itu sekarang berada di Bapperda, sudah melakukan serapan ke lapangan di sesuaikan dengan

isi Raperda dengan apa yang terjadi di masyarakat. Tanggal 16 Februari besok paripurna. Disitu akan disampaikan pendapat daripada Bapperda apakah lima Raperda yang kita ajukan itu dibahas selanjutnya atau ada yang tak dibahas,”terangnya. (nas)

Hanya Membebani APBD Dari Hal. 1 Karenanya, ia menyarankan para pejabat yang memberikan masukan kepada Gubernur NTB terkait pembentukan badan ini untuk tidak secara sembarangan menafsirkan hirarki peraturan yang menjadi alas hukumnya.

“Tidak semua itu bisa pakai Pergub,” ujarnya.

Ruslan juga mengutarakan bahwa tim serupa pernah dibentuk di DKI Jakarta dan menuai kritik yang cukup luas karena dianggap hanya sebagai tempat menampung para pejabat yang sudah tersingkir dari posisi strategis. Menurutnya, jika struktur tim ini nantinya dipermanenkan tanpa melalui Perda, Ruslan menegaskan hal itu sama saja membentuk badan yang ilegal.

Ruslan juga mengingatkan soal penggunaan istilah hak prerogatif Gubernur sebagai alasan untuk melakukan mutasi. Ia menegaskan, hak prerogatif adalah hak istimewa yang hanya melekat pada Presiden saja.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahally Fikri menampik anggapan yang menyebutkan bahwa keberadaan TGP2D hanya sebagai tempat orang-orang buangan. Menurut politisi Partai Demokrat ini, TGP2D memiliki urgensi yang cukup besar khususnya dalam hal mendorong tercapainya target dari program-program unggulan Pemprov NTB. “Jangan dianggap lembaga ini hanya akal-akalan saja untuk menonjobkan orang.

Tidak begitu. Keinginan beliau (Gubernur NTB-red) adalah bagaimana semua janji politik beliau itu bisa terca-

pai. Itulah mengapa dibentuk tim ini.. Urgensinya sangat besar,” tandasnya.

Ia menambahkan, penunjukan pejabat tertentu di jabatan tertentu dan pejabat lain di jabatan lainnya adalah kewenangan Gubernur.

Ia juga menegaskan Gubernur sesungguhnya telah sangat terbuka menyampaikan pertimbangan-pertimbangannya kepada publik. Karena itu, ia menyerukan agar kebijakan-kebijakan seputar mutasi pejabat ini dihormati tanpa mengedepankan kecurigaan.

Ia menilai, dalam penentuan pejabat, Gubernur tentu saja tidak hanya menggunakan tolok ukur objektif.

Secara subjektif, kemampuan pejabat tertentu untuk secara pribadi bersinergi dengan Gubernur juga tentu akan menjadi pertimbangan.

“Jadi tentu selain pertimbangan objektif, juga ada pertimbangan subjektif.

Mungkin beliau lebih nyaman bekerja dengan si-A, atau si-B dan Gubernur sudah sangat jujur mengungkapkan ini,” ujarnya.

Soal pemanggilan oleh Komite Aparatur Sipil Negara, Mahalli menegaskan bahwa hal itu merupakan proses yang wajar dan tidak perlu disikapi berlebihan.

“Mungkin ada pertanyaan atau klarifikasi yang dibutuhkan oleh lembaga itu. Jadi jangan disimpulkan ada kesalahan,” ujarnya.

Namun, soal pemanggilan ini, Ruslan Turmuzi menilai sebaliknya. “Tidak mungkin dipanggil kalau tidak ada masalah. Sama seperti orang dipanggil KPK. Kalau bapak dipanggil KPK, berarti ada masalah,” tandas politisi asal Lombok Tengah ini. (aan)

Sabtu, 14 Februari 2015

Hakim Sarpin Harus Dilindungi Jakarta (Suara NTB) Komisioner Komisi Yudisial, Taufiqurrahman Syahuri menyatakan akan melindungi Hakim Sarpin Rizaldi yang menjadi hakim tunggal pada sidang praperadilan Budi Gunawan kepada KPK. “Hakim ini harus dilindungi dari ancaman teror maupun intimidasi dari luar yang dapat mengintervensi putusan hakim,” ujar Taufiqurrahman beberapa waktu lalu.

KY dan Tim 9 memutuskan memberi perlindungan terhadap Sarpin mengingat banyaknya teror bermunculan yang mengancam sejumlah pihak terkait dengan perkara antara KPK dan Polri ini. Taufiqurrahman menyebutkan, perlindungan dan pengamanan dilakukan oleh KY sesuai dengan Undang Undang yang memberikan kewenangan kepada KY untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim.

“Kalau hakim dilecehkan dan diancam melalui teror, tentu itu akan menjatuhkan martabat hakim itu sendiri,” ujar dia.

Dalam Undang Undang Konstitusi, Taufiqurrahman menjelaskan KY boleh mengambil langkah hukum atau langkah lain dalam rangka menjaga martabat dan keluhuran hakim.

“Nah perlindungan dan penjagaan ini merupakan salah satu langkah lain itu, jadi hakim tidak parsial akibat ancaman atau intimidasi,” kata Taufiqurrahman.

Selain itu KY akan menjaga sidang praperadilan di mana hakim yang memimpin tidak boleh bersikap parsial.

“Pak Sarpin haruslah bermental baja supaya tidak terintervensi. Kalau dia sampai terinvensi itu juga melanggar perilaku hakim,” pungkas Taufiqurrahman. (ant/ Bali Post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ketua DPR Bantah Ditelepon Presiden Soal BG Jakarta (Suara NTB) Ketua DPR RI Setya Novanto membantah telah ditelepon Presiden Joko Widodo bahwa Presiden membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. “Tidak ada (telepon Presiden Jokowi terkait pembatalan BG sebagai Kapolri). Saya sering telepon-teleponan dengan Presiden, biasanya masalah Perppu, APBN-P dan masalah lain,” kata Setya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Jumat (13/2).

Dia mengaku tidak membahas pembatalan pelantikan BG sebagai Kapolri karena itu adalah hak

prerogatif Presiden.

Menurut dia, Presiden telah melakukan berbagai evaluasi terbaik termasuk pertimbangan dan opsi-opsi terbaik sebelum Presiden mengambil keputusan.

“Kita tunggu saja proses praperadilan. Kita harus sabar menunggu (keputusan Presiden),” ujar dia.

Dia mengatakan tidak mungkin Presiden menga-

jukan nama baru Kapolri karena DPR RI akan reses dan dalam masa reses itu tidak mungkin DPR RI membahas masalah itu.

“Kita sabar saja karena itu wilayah Presiden,” katanya.

Sebaliknya Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mengaku mendapat kabar bahwa Presiden Jokowi telah menelepon Ketua DPR RI Set-

Setya Novanto (ant/Bali Post)

PDIP Tetap Minta Presiden Lantik BG Jakarta (Suara NTB) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tetap meminta Presiden Joko Widodo melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.

“Sikap DPP PDI Perjuangan adalah kami tetap meminta Presiden Jokowi melantik Komjen Budi Gunawan,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang juga politisi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (13/2).

Ketika ditanya wartawan apakah akan ada penarikan dukun-

Sarpin Rizaldi (ant/Bali Post)

Demokrat Anggap Teror kepada KPK Tak Bisa Ditolerir Jakarta (Suara NTB) Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR RI Didik Mukrianto menilai teror terhadap institusi dan pegawai KPK tidak bisa ditolerir karena ditujukan kepada penegak hukum yang menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

“Tindakan tersebut (teror) sangat tidak bisa ditolerir apalagi ditujukan kepada aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawab penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi seperti KPK,” kata Didik di Jakarta, Jumat (13/2).

Dia mengatakan teror dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP jo pasal 29, 45 UU ITE apabila ancaman tersebut melalui dokumen atau informasi elektronik.

Anggota Komisi III DPR RI itu meminta penerima teror harus segera melaporkan kejadian ini dan memberikan data yang cukup kepada polisi untuk segera ditindaklanjuti.

“Kepada aparat kepolisian dimohon segera melakukan langkah-langkah konkret terhadap laporan tersebut karena teror itu bisa menghambat penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Menurut dia tindakan teror seperti itu di era globalisasi dan keterbukaan demokrasi bukan hanya menjadi hambatan namun persoalan serius yang harus segera dituntaskan. “Tidak boleh teror berkeliaran bebas di negeri ini,” kata dia.

Dia menekankan wajib hukumnya bagi masyarakat melawan teror di negeri ini terutama konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama dalam ranah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan eskalasi ancaman terhadap KPK sangat serius karena menyangkut nyawa.

“Beliau (Presiden) menerima informasi ini serta berjanji akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk meminimalkan ancaman dan potensi ancaman yang akan datang,” ujar Bambang. (ant/Bali Post)

ya Novanto untuk memberitahukan Presiden tidak akan melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri.

“Yang saya tangkap dari pembicaraan kemarin, Rabu (11/2) Pak Jokowi menelepon Pak Novanto memberitahu bahwa Pak BG tidak dilantik,” kata Desmond. (ant/ Bali Post)

gan PDI Perjuangan bila Presiden tidak melantik Budi Gunawan, Trimedya menyatakan “apapun bisa terjadi”. “Kita belum tahu seperti apa. Nanti ada rapat di DPP PDI Perjuangan,” kata Trimedya.

Yang pasti, sambungnya, Presiden Jokowi harus konsisten menjalankan aturan dan UU yang berlaku, termasuk menjalankan apa yang sudah diputuskan di DPR RI. “Kita berharap Presiden Jokowi konsisten dengan apa yang dia usulkan. Sudah kirim nama. Harus konsisten dengan apa yang dia kirim,” kata Trimedya. (ant/Bali Post)

Delapan Lagi Jenazah Korban AirAsia Teridentifikasi

(ant/Bali Post)

DUA TON GANJA LINTAS SUMATERA - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Unggung Cahyono (kedua kiri) memaparkan hasil penangkapan narkoba jenis ganja di Polres Jakarta Barat, S Parman, Jakarta, Jumat (13/2). Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap jaringan peredaran ganja lintas Sumatera ke Jakarta pada 11 Febuari 2015 seberat 2 ton yang dikemas dengan kardus dan diplester sebanyak 2000 kemasan dan diangkut dengan mobil tronton box yang telah dimodifikasi dengan cara disekat.

Hasil Pembangunan Jangan Hanya Dinikmati Segelintir Orang Bogor (Suara NTB) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan pemerataan pembangunan sehingga hasil pembangunan tidak hanya dinikmati segelintir orang atau kalangan atas saja.

“Yang lebih penting yaitu pemerataan karena pertumbuhan ekonomi setinggi apapun kalau yang menikmati hanya lima orang atau kelompok yang di atas, yang di bawah tidak dapat apa-apa, percuma kita bicara itu,” kata Presiden ketika memberi pengarahan kepada bupati wilayah Jawa dan Maluku di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (13/2).

Presiden menyebutkan di sisi lain jika ingin mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi harus terus didorong untuk naik.

“Pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya 5,1 persen, kalau ingin mengurangi pengangguran dan kemiskinan pertumbuhan harus dinaikkan, tidak ada jalan lain pertumbuhan ekonomi harus didorong agar naik, naik dan naik,” kata Presiden yang mengenakan kemeja batik warna coklat.

Hadir juga dalam acara itu

(ant/Bali Post)

BERTEMU BUPATI SE-INDONESIA - Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan atas) menyampaikan pidato saat pertemuan kelima dengan Bupati se-Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/2). Pertemuan dengan Bupati Wilayah Jawa dan Maluku serta Gubernur di Pulau Jawa tersebut dilakukan agar rencana pembangunan nasional bisa sejalan dengan kebijakan di seluruh daerah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengenakan kemeja batik warna kemerahan bercampur biru. Gubernur seluruh wilayah Jawa juga tampak hadir dalam acara itu.

Menurut Presiden, dengan berbagai upaya diharapkan dalam tiga tahun ke depan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai di atas 7,0 persen.

Sejumlah menteri Kabinet Kerja juga tampak hadir seperti Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wamenkeu Mardiasmo.

Presiden mengatakan kondisi global berpengaruh kepada negara lain. Misalnya kondisi di Yunani berpengaruh terhadap Indonesia dan negara lain seperti terhadap nilai tukar mata uang.

“Kondisi ini menyulitkan kita tapi dengan kerja sama yang baik akan dapat kita atasi,” kata Presiden Jokowi. (ant/Bali Post)

Surabaya (Suara NTB) Tim Disaster Victim Identification (DVI) Kepolisian Daerah Jawa Timur mengidentifikasi delapan jenazah korban kecelakaan pesawat AirAsia QZ 8501 yang berasal dari Provinsi Jawa Timur pada hari ke-48 proses identifikasi, Jumat (13/2).

“Ada 10 yang teridentifikasi hari ini, rinciannya delapan jenazah dan dua bagian tubuh.

Namun dua bagian tubuh yang teridentifikasi itu masuk di antara delapan jenazah,” kata Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Pol Anas Yusuf di Surabaya, Jumat.

Ia mengatakan total jenazah yang sudah diidentifikasi Tim DVI sebanyak 89 jenazah dan masih ada 13 jenazah lagi di Rumah Sakit Bhayangkara yang belum diidentifikasi.

Kepala Tim DVI Kepolisian Daerah Jawa Timur Komisaris Besar Polisi Budiyono mengatakan delapan jenazah yang teidentifikasi antara lain Michelle Clemency Ardhi, laki-laki usia 13 tahun asal Surabaya, dan Rony Handoyo, laki-laki 28 tahun asal Kota Malang.

Selanjutnya ada Reggy Ardhi, laki-laki 40 tahun asal Surabaya; Juliana HO, perem-

puan 30 tahun asal Surabaya; dan Kenneth Matthew Gunawan, anak laki-laki 10 tahun asal Surabaya.

Selain itu ada Kayla Audrey Gunawan, anak perempuan tujuh tahun asal Surabaya; Fransisca Lanny Winata Liem, perempuan 47 tahun asal Surabaya; serta Vincencia Sri Andrijany, perempuan 44 tahun asal Probolinggo.

Ia menjelaskan kedelapan jenazah itu teridentifikasi sebagian besar dari data DNA yang didapat dari anggota keluarga, serta barang milik korban semasa hidup.

“Seperti jenazah Michelle Clemency Ardhi, laki-laki asal Surabaya yang teridentifikasi melalui DNA dan tali pusarnya yang masih tersimpan di rumah sakit tempat kelahiran korban,” katanya.

Sebelumnya Tim DVI mengaku kesulitan mengidentifikasi sisa 23 jenazah korban kecelakaan pesawat AirAsia karena mayoritas kondisi jenazah tidak bagus, dan ada yang hanya beberapa bagian tubuh.

Pesawat QZ 8501 jatuh ke perairan Selat Karimata dalam perjalanan dari Bandara Juanda Surabaya menuju Singapura pada 28 Desember 2014. (ant/Bali Post)