Snt14112015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 208 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SABTU, 14 NOVEMBER 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gubernur Tawarkan KEK Mandalika kepada IDB

(Suara NTB/Birohumasntb)

PERTEMUAN - Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi menggelar pertemuan dengan ITDC dan IDB. Gubernur menawarkan investasi di KEK Mandalika kepada IDB.

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi melakukan pertemuan dengan jajaran Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Islamic Development Bank (IDB) di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (13/11) kemarin.

Pada kesempatan tersebut, gubernur menawarkan peluang dan potensi investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika kepada IDB dan jaringan bisnis Timur Tengah.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM yang ikut dalam pertemuan tersebut mengatakan, gubernur memaparkan potensi dan peluang investasi di NTB. Dimana NTB tidak saja potensial dari sisi pariwisata, namun juga menyimpan potensi sumberdaya alam yang melimpah.

Seperti sektor perikanan, pertanian, peternakan, dan perkebunan yang semuanya sangat memungkinkan untuk diolah dalam skala industri.

Yusron mengatakan, Gubernur juga menekankan halal tourism menjadi branded baru pariwisata NTB yang amat diminati para wisatawan Timur Tengah.

Bersambung ke hal 15

Proyeksi Pendapatan Turun Rp 153 Miliar

TAPD Putar Otak Amankan Anggaran Program Unggulan dan Prioritas Mataram (Suara NTB) Proyeksi pendapatan dari pemerintah pusat yang diterima Pemprov NTB tahun 2016 menurun hingga Rp 153 miliar. Kondisi ini membuat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB putar otak dalam mendistribusikan anggaran kepada masing-masing SKPD, termasuk mengamankan anggaran untuk program unggulan dan program prioritas tahun 2016.

TO K O H Minimalisir Konflik WAKAPOLDA NTB, Kombes Pol Imam Margono menegaskan bahwa anggotanya akan melaksanakan instruksi Kapolri yang menyebutkan bahwa polisi tidak akan mencatat perolehan suara pada Pilkada serentak 2015 demi meminimalisasi terjadinya konflik.

“Begitu instruksinya Kapolri agar tidak ada kecurigaan dan agar tidak ada masalah jika terjadi perbedaan hasil penghitungan dengan KPU. Bersambung Imam Margono ke hal 15 (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Hal tersebut dikatakan Anggota TAPD yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) NTB,

Abdul Aziz dikonfirmasi Suara NTB, kemarin. ‘’Proyeksi kita awal memang agak tinggi tetapi itu bisa kita selesaikan den-

Kritis, Puluhan DAS di NTB Mataram (Suara NTB) Sebanyak 57 Daerah Aliran Sungai (DAS) di NTB mengalami defisit dan kritis air. Dari jumlah itu, 31 diantaranya adalah DAS yang ada di Pulau Lombok. Sementara 26 lainnya merupakan DAS di Pulau Sumbawa. Hal ini memengaruhi ketersediaan air di sekitar DAS itu. Sehingga masyarakat harus segera melakukan konservasi Sumber Daya Air (SDA). ‘’Sungai yang mengalami defisit ini dapat dilihat dari debit airnya yang kurang,

apalagi kita sudah menghadapi el-nino yang menyebabkan kekeringan karena curah hujan yang kurang,” ungkap Staf Data dan Informasi Hidromatika Balai Informasi Sumber Daya Air NTB, Rifa'i, M.Si kepada Suara NTB, di Mataram, Jumat (13/11) kemarin.

Saat ini NTB memiliki 248 DAS yang semestinya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

Keadaaan DAS yang mengalami defisit dan kritis air itu disebabkan oleh iklim el-nino.

Bersambung ke hal 15

gan melihat skala prioritas.

Seperti program unggulan kita harus amankan, program prioritas harus kita amankan, ter-

Mataram (Suara NTB) Dua kasus korupsi yang ditangani Kejati NTB sedang tahap penyelesaian berkas. Dua kasus itu, terkait proyek cetak sawah baru di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) NTB dan kasus dugaan SPPD fiktif mantan Wakil Bupati Lobar untuk tersangka mantan ajudannya.

Kasus cetak sawah baru menurut Kasi Intel Kejari Mataram, Fajar Alamsyah Malo, SH, sudah dilakukan tahap dua, yaitu penyerahan tersangka dan barang

(Suara NTB/dok)

Warga Diminta Tak Beraktivitas di Kokok Putek langsung. Namun cenderung menurun. Aktivitas letusan masih berlangsung namun sudah menurun dengan ketinggian letusan sekitar 1.700 meter pada hari ini,” kata Ketua Pos Pengamatan Gunung Rinjani di Sembalun Lotim, Mutaharlin ketika dihubungi dari Mataram, Jumat (13/11) siang kemarin.

Meskipun aktivitas cenderung mengalami penurunan, kata Mutaharlin, namun gempa tremor terus menerus terjadi dengan amplitudo maksimal 1-33 mm. Gempa tremor dominan antara 6 mm.

“Dari kemarin sudah menurun sedikit,” terangnya.

Ditambahkan, arah abu letusan bergerak ke barat laut.

Namun dominan abu vulkan-

bukti ke Kejari Mataram. “Di Kejari Mataram, sedang diproses pemberkasannya, untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor,” kata Fajar, Jumat (13/11).

Dia memperkirakan, kasus dengan pagu anggaran Rp 1,8 miliar itu segera diselesaikan tim JPU untuk segera dibawa ke persidangan.

Bersambung ke hal 15 Fajar Alamsyah Malo (Suara NTB/ars)

Aktivitas Gunung Baru Jari Menurun

Mataram (Suara NTB) Hasil pemantauan dan pengamatan petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) di Sembalun Lombok Timur (Lotim), aktivitas erupsi Gunung Baru Jari mengalami penurunan. Namun, gempa tremor masih terus menerus terjadi dan material lava terus mengalir ke Danau Segara Anak.

Untuk itu, warga yang berada di aliran Sungai Kokok Putek diminta tak beraktivitas di dekat sungai. Pasalnya, selain material lava yang menyebabkan ketinggian air Danau Segara Anak mengalami peningkatan, juga saat ini sedang terjadi hujan.

“Aktivitasnya masih ber-

2016, Pemprov hanya mendapatkan Rp 5 miliar. Artinya terjadi penurunan yang sangat drastis mencapai Rp 19 miliar.

Sementara itu, untuk Dana Alokasi Umum (DAU) memang terjadi kenaikan. Namun, kenaikannya tidak sesuai harapan. Tahun 2016, peningkatan DAU yang diperoleh Pemprov NTB hanya 2,6 persen lebih.

Bersambung ke hal 15

Dua Kasus Dugaan Korupsi Selesai Pemberkasan

Jadi Tahun UMKM PEMERHATI ekonomi dari Universitas Mataram (Unram), Dr. M. Firmansyah, mendorong pemerintah untuk menjadikan 2016 sebagai tahunnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) karena sudah diberlakukannya perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Mengingat tahun 2016 adalah eranya perdagangan MEA, kita tentu berharap, baik secara nasional maupun lokal ada keberpihakan pemerintah dalam mengembangkan usaha mikro, kecil menengah (UMKM),” harap M.Firmansyah, di Mataram, Jumat (13/11).

M.Firmansyah Bersambung ke hal 15

masuk anggaran untuk pelaksanaan MTQ. Jadi programprogram strategis yang harus kita lakukan tahun 2016 kita harus tampung dalam RAPBD 2016,” katanya.

Aziz menjelaskan, penerimaan dari pusat yang tidak sesuai harapan adalah Dana Insentif daerah (DID). Pada tahun 2015, Pemprov NTB mendapatkan sekitar Rp 24 miliar. Sementara pada tahun

ik Gunung Baru Jari yang meletus sejak 25 Oktober 2015 lalu itu jatuh di sekitar kaldera. Aliran lava terus menerus terjadi namun dengan intensitas yang agak menurun dengan hari-hari sebelumnya.

“Aliran lava terus berlanjut namun sekarang intensitas agak menurun. Ada penurunan semua baik aliran lava. Mudahan ini terus terjadi penurunan,” harapnya.

Aliran lava yang menuju Danau Segara Anak, kata Mutaharlin semakin menurun itu artinya, kenaikan permukaan air Danau Segara Anak tidak terlalu signifikan. “Namun tetap waspadai masyarakat yang berada di aliran Kokok Putek tersebut.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Sabtu, 14 November 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

IKLAN ROKOK - Kebijakan penghapusan iklan rokok diprediksi akan berimbas pada pengurangan pajak reklame hingga 20 persen.

Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan Mataram menjadi KLA.

Terkendala Lahan

Harus Diantisipasi ANGGOTA Banggar (Badan Anggaran DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Noer Ibrahim mengakui sektor pertanian di Kota Mataram memang mengalami penurunan. Kondisi ini, katanya, tidak terlepas dari meningkatnya sektor perdagangan. Namun demikian, meski sektor perdagangan menunjukkan geliat kemajuan, namun khusus untuk aset Pemkot Mataram yang saat ini sedang dikelola oleh pihak ketiga dalam hal ini PT. Pasifik Cili(Suara NTB/dok) naya Fantasi memang harus HM. Noer Ibrahim dilakukan antisipasi. ‘’Mall harus diantisipasi, kalau tidak cepat, bisa bangkrut,’’ ujarnya mengingatkan dalam rapat Banggar dengan stake holder seperti OJK, BI, akademisi Unram dan BPS Kota Mataram. Pasalnya, pimpinan BI perwakilan NTB telah mengingatkan bahwa salah satu sektor ekonomi yang mendorong inflasi di Mataram, adalah sektor jasa dan perdagangan.

Sektor jasa dan perdagangan sangat potensial untuk dipertahankan. Termasuk di dalamnya adalah soal investasi. Terkait keberadaan Mataram Mall, beberapa usulan mengemuka. Misalnya dengan menjadikan mall yang berada di pusat perdagangan Kota Mataram yakni, Cakranegara itu, agar diubah konsepnya menjadi mal khusus.

Artinya, barang-barang yang dijual di mal khusus itu memang betul-betul dikhususkan pada satu item barang. Seperti pusat perdagangan elektronik. Melihat lokasi Mataram Mall yang terbilang sangat strategis, Mataram Mall juga dapat dijadikan pusat kuliner Kota Mataram, sehingga terpusat di satu tempat saja.

Sementara itu terkait pertanian, memang menjadi pilihan yang cukup sulit di Kota Mataram. Padahal pemerintah telah menanamkan miliaran investasi untuk membangun irigasi. Dalam perkembangannya, banyak irigasi yang sudah berubah menjadi jalan dan lain sebagainya. Yang jelas, sawah di Kota Mataram tidak akan awet sepanjang tidak ada ketegasan eksekutif dan juga legislative. (fit)

Dapat Bantuan Rp 3 Miliar

Budpar akan Bangun Bale Kebudayaan Mataram (Suara NTB) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Kota Mataram, mendapatkan bantuan dana alokasi khusus (DAK) dari Kementerian Pariwisata sekitar Rp 3 miliar. Rencananya, anggaran tersebut digunakan untuk membangun bale kebudayaan di ruang terbuka hijau (RTH) Pagutan. Hal tersebut disampaikan, Kepala Disbudpar Kota Mataram, H.A.Latief Najib kemarin.

Bale Kebudayaan itu, kata Latief, tidak saja dimanfaatkan untuk aktivitas seni dan kebudayaan serta kegiatan adat istiadat. Bisa juga untuk pertemuan dan lain sebagainya.

Detail Engineering Design (DED) sudah dikaji dan dirancang oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram. Pemkot meminta masukan dari sesepuh masyarakat dan penggiat kebudayaan.

Konsepnya nanti, disinkronkan dengan lokasi bangunan tersebut. Karena berada di kawasan RTH, lahan kurang lebih 4 hektar itu nanti akan dibuatkan semacam rumah adat, bungalow, aula rapat dan taman. “Tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat,” terangnya.

Bantuan untuk Bale Kebudayaan ini juga pernah diajukan melalui Komisi X DPR RI, tetapi proposal diajukan Pemkot Mataram tidak lolos.

Lalu apa perbedaan Bale Kebudayaan dan Taman Budaya sudah ada? Justru kata Latief, berharap dengan adanya Taman Budaya dan Bale Budaya ini, kemudian dengan peluang pengembangan dapat dimanfaatkan oleh stakeholder sehingga memiliki nilai edukasinya kuat. Perbedaannya Bale Kebudayaan lebih terbuka kepada siapapun dan diharapkan menjadi miniatur NTB. Kedua, karena berada di RTH sangat potensial untuk pengembangan informasi dan rekreasi, sehingga mempertajam pemahaman masyarakat tentang kebudayaan lokal maupun nusantara.

“Bale kebudayaan lebih terbuka kepada siapapun. Menjadi miniatur NTB,’’ ujarnya. (cem)

(Suara NTB/dok)

Pajak Reklame Diprediksi Berkurang 20 Persen Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram berencana menghapus iklan atau reklame rokok. Kebijakan ini dirancang dalam rangka mendukung kota ini menjadi kota layak anak (KLA) yang ditargetkan tercapai pada 2018 mendatang. Terkait potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang hilang jika kebijakan ini diterapkan, Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram, H.M. Syakirin Hukmi menyampaikan sejauh ini pihaknya belum melakukan perincian berapa PAD dari pajak iklan rokok yang tergabung dalam pajak reklame.

Namun jika iklan rokok sama sekali tidak diperbolehkan di Mataram, ia memprediksi akan berpengaruh terhadap pengurangan pendapatan dari pajak reklame sebesar 20 sampai 25 persen. “Kalau sama sekali tidak boleh, maksimal 20 sampai 25 persen akan berpengaruh untuk pajak reklame,” terangnya kepada Suara NTB, Jumat (13/11).

Syakirin mengatakan iklan rokok itu bersifat insidentil atau sementara. Kadang ada dan tidak sehingga pihaknya cukup sulit memprediksi kontribusi pajak dari iklan rokok. Ia men-

hitung dengan uang,” cetusnya.

Syakirin menyampaikan pihaknya akan melakukan penghitungan terhadap kontribusi iklan rokok dalam pembayaran pajak reklame.

“Nanti akan kita hitung kembali dan kami tidak akan terpaku pada iklan rokok saja.

Kita juga akan melakukan intensifikasi pajak reklame sehingga tidak hanya terpaku dengan iklan rokok,” ujarnya.

Target pendapatan dari pajak reklame pada 2015 ini sebesar Rp 2,2 miliar lebih. Sementara realisasi sampai saat ini telah mencapai 90 persen.

gatakan belum pernah melakukan inventarisasi data khusus iklan rokok. “Saya belum inventarisir secara keseluruhan dari jenis-jenis PAD sendiri secara khusus,” imbuhnya.

Meski demikian menurutnya jika iklan rokok dihapuskan dampaknya terhadap pengurangan PAD tak terlalu signifikan. Kebijakan penghapusan iklan rokok juga telah dipikirkan manfaat dan mudaratnya oleh Pemkot Mataram.

“Saya kira kebijakan itu manfaat dan mudaratnya tidak hanya bisa dilihat dari uang saja sehingga tidak harus di-

Sebelumnya Sekda Kota Mataram, Ir.H. Lalu Makmur Said, MM menyampaikan sejauh ini iklan rokok menyumbang PAD cukup besar untuk Kota Mataram. Untuk itulah kebijakan penghapusan iklan rokok ini harus disertai pikiran jernih. Di satu sisi pihaknya butuh PAD untuk pembangunan, tapi di sisi lain generasi muda harus diselamatkan dari bahaya rokok. Untuk mendukung kebijakan ini, Sekda mengatakan pihaknya akan menyusun Peraturan Walikota (Perwal) yang bisa dijadikan pegangan oleh SKPD terkait. (ynt)

Pengadaan Alkes RSUD Kota Mataram Belum Ditender ada masalah. Dua atau tiga hari ini ditender, begitu selesai tender dan lengkapi berkas kontraknya jalan,” pungkasnya.

Pengadaan ini, kata Syafruddin, tidak terlalu dikhawatirkan karena barang yang dibutuhkan sudah siap di pabrik. Begitu sudah ditunjuk pemenang, barang akan diantar oleh perusahaan. Lain halnya dengan proyek fisik, dipastikan akan molor. “Insya Allah ndak molor. Ini kan bukan bangun gedung,” pungkasnya.

Semestinya kata Syafruddin,

Mataram (Suara NTB) Kepala Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan (APP) Setda Kota Mataram, H. Syafruddin Ali menyebutkan, dari 60 paket proyek fisik yang pengadaannya melalui layanan pengadaan sistem elektronik di lingkup Pemkot Mataram, pengadaan alat kesehatan milik rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Mataram belum ditender. “58 paket proyek sudah selesai tender dan dua proyek diantaranya batal dan dalam proses,” kata Syafuddin Ali ditemui kemarin.

Satu proyek batal yaitu, pembuatan tebing di sungai yang merupakan bantuan Menteri Kehutanan Rp 1,7 miliar. Batalnya proyek ini terkendala petunjuk pelaksa-

na dan petunjuk teknis (juklak - juknis), sehingga Badan Lingkungan Hidup (BLH) tidak berani mengeksekusi.

Pengadaan alat kesehatan dokter bedah senilai Rp 2,26

miliar ini, bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

Untuk alkes ini dipastikan sudah bisa ditender dalam waktu dekat ini. Dan sisa waktu satu bulan barang sudah ada. “Ndak

Pengangguran di Mataram Menurun Mataram (Suara NTB) Angka pengangguran di Kota Mataram diklaim menurun tahun ini. Berdasarkan data Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, pada akhir Desember 2014 jumlah pengangguran di Mataram sebanyak 9.835 jiwa.

Dan saat ini tercatat pengangguran sebanyak 8.852 jiwa atau menurun 0,5 sampai satu persen. “Tapi akhir 2015 nanti kita lihat berapa jumlahnya,” cetus Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, S.Sos kepada Suara NTB. Khalik mengatakan angka pengangguran bersifat fluktuatif dan berkaitan juga dengan besaran lulusan SMK, SMA, dan perguruan tinggi. “Saat ini pada tahun 2015 ada penurunan 0,5 sampai satu persen,” cetusnya. Penurunan pengangguran ini menurut Khalik karena berbagai intervensi

yang dilakukan pihaknya untuk mengatasi pengangguran di Mataram.

Beberapa program yang dilakukan Disosnakertrans Kota Mataram untuk mengurangi pengangguran adalah dengan menggelar bursa kerja, pelatihan tenaga kerja muda di beberapa kelurahan, dan pelatihan melalui lembaga pelatihan keterampilan swasta yang dananya berasal dari Kementerian Tenaga Kerja. “Ada juga ratusan perusahaan yang membuka izin baru di Kota Mataram mulai dari hotel, jasa perdagangan dan lain-lain,” ujarnya.

Munculnya perusahaan ini disebutkan Khalik menyerap tenaga kerja yang berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran. Berdasarkan data pihaknya sejak beberapa bulan lalu 2 ribu tenaga kerja telah terserap dari ratusan perusahaan yang mengajukan izin tahun ini.

Pada pertengahan Mei lalu, Disosnakertrans Kota Mataram menggelar bursa kerja gratis yang diikuti 26 perusahaan. Perusahaan yang mengikuti bursa kerja juga diminta memprioritaskan warga Kota Mataram dan setidaknya 50 persen pelamar yang terserap merupakan warga Kota Mataram.

Khalik mengatakan pihaknya mengawal proses rekrutmen tenaga kerja yang telah melamar melalui bursa kerja. Pihaknya mengawal sampai pada proses seleksi di perusahaan. “Semua perusahaan yang ikut job fair Pemkot Mataram sudah melakukan seleksi terhadap masyarakat yang menyerahkan lamaran pada saat job fair,” jelasnya.

Namun demikian pihaknya tidak bisa memaksa perusahaan untuk menerima semua pelamar. “Tentu yang diterima adalah yang sesuai kebutuhan perusahaan dan kompetensi pelamar,” jelasnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Erupsi Gunung Baru Jari di Lombok menyebabkan penerbangan dari dan ke daerah ini ditutup selama sepekan lebih.

Hal ini berdampak pada okupansi hotel yang menurun dan hotel memberlakukan kebijakan pengurangan jam kerja kepada karyawannya. Terkait penurunan okupansi hotel, Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram tidak bisa memberi kebijakan pengurangan tarif pajak kepada hotel yang ada di Mataram.

Jika pihak hotel ingin diberikan pengurangan pajak, maka ada persyaratan yang harus dipenuhi. “Ada aturannya karena pajak harus dibayar dulu. Ini kan uang masyarakat yang dititip di situ (hotel), kalau 10 orang yang menginap, tetap dibayarkan pajaknya sesuai jumlah yang menginap itu,” terang Kepala Dispenda Kota Mataram, H.M. Syakirin Hukmi kepada Suara NTB, Jumat (13/11).

Sejauh ini Syakirin mengatakan menurunnya okupansi hotel tidak berdampak pada penerimaan Dispenda Kota Mataram dari sektor pajak hotel dan restoran. Pengaruhnya akan dapat terlihat pada penerimaan Bulan Desember mendatang. “Kalau kami yang akan berpengaruh pada penerimaan Bulan Desember. Sekarang ini yang tercatat penerimaan pada Bulan Oktober.

BPBD Mulai Bangun Posko Siaga Bencana Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, mulai membangun posko siaga bencana. Posko yang dipusatkan di lingkar selatan itu, mengantisipasi terjadinya banjir dan gelombang pasang.

Ditemui di ruangannya, Kepala BPBD Kota Mataram, Ir. H. Supardi mengatakan, pada dasarnya pihaknya sudah siap menjelang masuknya musim hujan dan gelombang pasang.

Diantisipasi saat ini yakni genangan, banjir serta gelombang pasang pantai. Oleh karenanya, pihaknya mulai membangun posko tanggap darurat atau posko siaga bencana. “Hari ini kita sudah buat posko siaga bencana di kantor,” kata Supardi.

Nantinya personel akan me-

mantau keliling titik - titik mana saja dinilai rawan.

Setidaknya sebut Supardi, tidak kurang 9 titik rawan di Kota Mataram. Yaitu, empat aliran sungai besar seperti Unus, Pesongoran, Jangkok dan Bernyok.

Sedangkan, titik rawan di dalam kota sendiri, perempatan Tanah Aji, Abian Tubuh, Karang Buaya, Babakan, Batu Ringgit dan lain sebagainya. Sementara, gelombang pasang terjadi setiap tahun di Bintaro, Penghulu Agung dan Mapak.

Saat musim hujan saat ini, diprioritaskan kegiatan pantau kali dan sungai. Dijelaskan, Kota Mataram adalah daerah hilir dan banjir berasal dari luar. Meluapnya sungai ini, karena saluran tidak mampu menampung debit air. Belum lagi, akibat penyempitan salu-

ran. “Kita berada di bagian hilir terjadi turbulensi kemudian air meluap,” terangnya.

Langkah antisipasi dilakukan dengan mengerahkan personel membantu menyelamatkan warga dan mengirimkan logistik. Tahun 2014 lalu ujarnya, setidaknya 13 kelurahan diterjang banjir dan 1.738 korban. Minimnya peralatan, pihaknya meminta agar instansi terkait segera mengintervensi titik - titik rawan banjir tersebut.

Disinggung soal kesiapan logistik, Supardi mengatakan tetap menyiagakan logistik meskipun jumlahnya tidak banyak. “Kalau warga butuh logistik sementara kami kekurangan. Ya, kami koordinasi dengan semua stakeholder,” ujarnya. (cem)

pengadaan alkes bisa melalui E - Catalog sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Karena barang diinginkan tidak ada di E - Catalog, maka dilakukan tender. Sebelum akhir tahun ini, pengadaan alkes kedokteran itu sudah selesai.

Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, dr. HL. Herman Maha Putra, M.Kes belum dapat dikonfirmasi terkait belum ditendernya proyek alkes bersumber dari DBHCHT tersebut. (cem)

Tak Ada Kebijakan Pengurangan Pajak Hotel

(Suara NTB/dok)

DUA lingkungan di Kelurahan Cakranegara Utara belum memiliki tempat pembuangan sementara (TPS) karena terkendala lahan. Hal inilah yang menyebabkan warga dari dua lingkungan tersebut kerap membuang sampahnya ke kali atau saluran. Dua lingkungan yang belum memiliki TPS disebutkan Lurah Cakranegara Utara, I Gde Sweca adalah Lingkungan Sindu dan Saksari.

“Itu di Jalan Gora khusus(Suara NTB/ynt) nya Lingkungan Sindu dan I Gde Sweca Saksari belum punya TPS. Kita kesulitan karena tidak ada lahan untuk menempatkan kontainer sampah sehingga masyarakat membuang sampahnya ke kali,” jelasnya kepada Suara NTB, Jumat (13/11).

Untuk mencegah agar warga tak lagi membuang sampah ke kali, Sweca menyampaikan pihaknya telah memasang papan yang berisi larangan di pinggir kali, khususnya kali yang berada di depan Kantor Lurah Cakranegara Utara. Kawasan pinggir kali tersebut juga telah ditata pihaknya dengan melakukan pentaludan di sepanjang sisi kali. Selain itu di pinggir kali tersebut juga akan dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) dengan menanam beberapa jenis bunga. “Agar kelihatan lebih indah,” imbuhnya.

Untuk mengatasi persoalan pembuangan sampah ini, pihaknya berencana menambah gerobak sampah. Sementara penanganan sampah di lingkungan lainnya disampaikan Sweca telah berjalan baik. Lingkungan Karang Mas Mas memiliki tiga gerobak sampah. Gerobak sampah ini setiap hari diparkir di pinggir jalan besar untuk diangkut sampahnya oleh kendaraan Dinas Kebersihan Kota Mataram.

“Untuk Lingkungan Tohpati sampahnya juga rutin diambil Dinas Kebersihan. Tapi kendala kita volume sampah yang terlalu banyak,” ujarnya. Kelurahan Cakranegara Utara telah masuk pelayanan pengangkutan sampah Dinas Kebersihan Kota Mataram. Jika sampah telat diangkut, kepala lingkungan akan langsung menghubungi petugas Dinas Kebersihan agar sampah segera diangkut.

Terkait rencana penambahan anggaran untuk kelurahan menjadi Rp 250 juta, Sweca menyambut positif. Pihaknya telah menyusun perencanaan dan anggaran tersebut akan dialokasikan Rp 100 juta untuk pengadaan mesin pengolah sampah. “Itu kita diperintahkan oleh kecamatan,” ujarnya.

Ia mengatakan seluruh kelurahan di Kecamatan Cakranegara diarahkan agar anggaran tersebut digunakan untuk pembelian mesin pengolah sampah. Dengan mesin pengolah sampah ini akan dilakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Hasil pengolahan ini nantinya bisa dimanfaatkan oleh warga. (ynt)

Erupsi Gunung Baru Jari mulai awal November,” jelasnya.

Jika memang ada penurunan penerimaan akibat okupansi hotel yang menurun, itu akan terlihat pada Desember mendatang.

Syakirin mengatakan berdasarkan pengamatan pihaknya di lapangan terjadi penurunan okupansi hotel yang sangat tajam sebagai dampak dari erupsi anak Gunung Rinjani tersebut.

Jika nantinya ada hotel yang meminta pengurangan pembayaran pajak, Syakirin mengatakan harus disertai dengan alasan yang jelas. Pihaknya tidak serta merta bisa langsung memenuhi permintaan pengusaha hotel.

“Pengurangan pajak itu harus jelas alasannya,” ujarnya.

Dispenda Kota Mataram menargetkan pajak hotel dan restoran tahun ini sebesar Rp 9,5 miliar. Sementara pada 2014, realisasi pajak hotel dan restoran sebesar Rp 10,7 miliar dari target Rp 7,5 miliar.

Target pajak hotel dan restoran dinaikkan karena ada beberapa hotel yang beroperasi pada mulai tahun ini. (ynt)

SUARA NTB Sabtu, 14 November 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

NTB Berupaya Rute Penerbangan BIL – Malaysia Dibuka Kembali Mataram (Suara NTB) Setelah maskapai penerbangan asal Malaysia, AirAsia resmi menutup rute penerbangan langsung Lombok - Johor Bahru, Malaysia, sejak 22 Oktober lalu, Pemprov NTB mendekati maskapai lainnya untuk melayani rute yang sama.

Selama ini tingkat keterisian penumpang rute tersebut mencapai 61 persen.

Pemprov NTB sedang mendekati maskapai penerbangan Malindo Air untuk melayani penerbangan langsung yang diayani Air Asia tiga kali seminggu tersebut.

“Rute Lombok-Johor Bahru sedang kita upayakan menggunakan Batik Air atau Malindo Air. Cuma Malindo Air lagi menghitung lagi Johor Bahru ini okupansinya (load factornya)

seperti apa. Tapi kita sudah bicara ke Malindo,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos, M.Si di Mataram, kemarin.

Dikatakan, Malindo Air merupakan maskapai penerbangan yang merupakan group dari Lion Air. Pihak maskapai akan melakukan penjajakan hitungan bisnis untuk rute Lombok-Johor Bahru tersebut. Faozal menyebut, penutupan rute Lombok-Johor Bahru oleh Air Asia bukan lantaran load factor-nya yang rendah. Tapi penutupan rute tersebut karena Air Asia me-

ngalami trouble bisnis.

“Bukan karena load factornya, hanya trouble bisnis Air Asia. Load factor-nya 61 persen. Penerbangan dengan load factor 61 persen pada dua bulan itu masih normal. Yang namanya orang bisnis dia punya hitung-hitungan,” ucapnya.

Penutupan rute tersebut tidak berdampak signifikan terhadap angka kunjungan wisatawan dari Negeri Jiran ke Lom-

bok. Rute tersebut penumpangnya banyak didominasi para TKI. Meskipun demikian ia tak memungkiri pasti ada dampaknya terhadap angka kunjungan wisatawan Malaysia ke NTB. Nmaun, lanjut Faozal, wisatawan dari Malaysia khususnya yang berasal dari Johor Bahru dan sekitarnya dapat memilih dua alternatif penerbangan yakni melalui Singapura atau Kuala Lumpur.

Khusus untuk rute penerbangan Lombok - Kuala Lumpur, kata Faozal saat ini dilayani dua kali sehari oleh maskapai Air Asia.

Selain masalah trouble bisnis yang dihadapi Air Asia, juga disebabkan masalah otoritas bandara Johor Bahru yang merupakan milik Kesultanan Johor, bukan otoritas permanen kerajaan Malaysia. “Sehingga sewaktu-waktu mereka bisa mengatur flight di situ,”ungkapnya. (nas)

Realisasi Investasi Rp 9,8 Triliun

(Suara NTB/dok)

Jumat, 13/11/15

SEPI PEMBELI - Pusat kerajinan mutiara di Sekarbela, Kota Mataram, hingga Jumat (13/11) masih sepi dikunjungi wisatawan. Kendati Bandara Internasional Lombok (BIL) sudah mulai beroperasi, tapi rupanya hal itu tidak selalu menjamin kunjungan wisatawan ke sentra kerajinan mutiara ini turut menuai berkah.

(Suara NTB/bul)

SAMPAI dengan triwulan III (Januari-September) 2015, realisasi investasi di NTB menembus angka Rp 9,8 triliun.

Pemprov memprediksi, realisasi investasi di NTB sampai Desember mendatang lebih dari Rp 10 triliun.

Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP, Jumat (13/11). Ia menyebutkan, dari capaian realisasi sebesar Rp 9,8 triliun lebih itu, kata Ridwan, didominasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang mencapai Rp 9.131.699.375.000. Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 722.630.191.836. Realisasi investasi triwulan I (JanuariMaret) tercatat Rp 1,773 triliun. Terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 106,89 miliar dan Penanaman Modal Asing (PMA) USD 133,3 juta atau Rp 1,67 triliun.

Realisasi investasi triwulan II (April-Juni) tercatat Rp 5,135 triliun. Terdiri dari PMDN Rp 405, 104 miliar dan PMA USD 378,396 juta atau Rp 4,729 triliun. Dari sisi penggunaan tenaga kerja, disebutkan tercatat sebanyak 6.314 tenaga kerja Indonesia dan 151 tenaga kerja asing. Sementara itu, khusus untuk triwulan III (Juli-September) realisasi investasi di daerah ini mencapai Rp 2.874.136.026.793.

Dengan rincian PMA sebesar Rp 2.662.747.026.793 dan PMDN Rp 211.389.014.293. Dengan jumlah perusahaan PMA sebanyak 643 dan PMDN sebanyak 81. Ia juga menyebutkan jumlah penggunaan tenaga kerja mencapai 151 tenaga kerja asing dan 6.298 tenaga kerja Indonesia. Ridwan menambahkan, sektor investasi yang paling dominan adalah pertambangan, energi kelistrikan, pariwisata, jasa lainnya, industri, perkebunan, perdagangan, perhubungan, peternakan, kehutanan dan pertanian. “Prediksi kita realisasi sampai akhir tahun mencapai di atas Rp 10 triliun,”ucapnya.

Ridwan mengatakan, selama lima tahun pemerintahan Presdien dan Wakil Presiden Jokowi - Jusuf Kalla menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 3.500 triliun. Untuk tahun 2015 ini, pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 519 triliun di seluruh Indonesia. Di mana NTB ditargetkan sebesar Rp 6 triliun pada tahun 2015 ini. Ia menyebutkan, jika mnegacu pada target realisasi yang telah dibebankan pemerintah pusat kepada NTB sudah terlampaui. Begitu juga target yang dibebankan Gubernur sebesar Rp 7,5 triliun sudah terlampaui.

Untuk meningkatkan realisasi investasi di NTB, lanjut Ridwan pihaknya terus mengefektifkan pencatatan dari seluruh kabupaten/kota. Dua hal yang dilakukan yakni memaksimalkan evaluasi dan pengendalian terhadap kegiatan penanaman modal. Kemudian melakukan pembenahan dalam bidang perizinan serta memberikan kemudahan berinvestasi bagi para investor melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). (nas)

Pelayanan PDAM dan PLN Sulit Profesional Mataram (Suara NTB) Dampak dari pasar monopolistik, adalah tidak adanya tempat konsumen untuk beralih jika pelayanan produsen menurun.

Juga tidak ada pesaing dari produsen itu agar pelayanan bisa lebih profesional. Itulah yang terjadi pada dua perusahaan milik Negara, PDAM dan PLN, yang menjadi sorotan masyarakat NTB saat ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Drs. Sulaeman Sarmo, M.Si., yang ditemui di ruang kerjanya, Jumat (13/11).

Kondisi pelayanan dua perusahaan negara, PLN Wilayah NTB dan PDAM Giri Menang, menjadi sorotan masyarakat belakangan ini. PLN menerapkan pemadaman bergilir beberapa waktu terakhir. Sedangkan pasokan air dari PDAM mengalami penurunan juga dalam beberapa waktu terakhir ini.

“Itu adalah dampak dari pasar monopolistik. Karena tidak ada saingan. Seperti Telkom dulu saat masih menguasai pasar. telepon menja-

(Suara NTB/ron)

di kebutuhan yang sangat mewah. Mau pasang telepon sangat mahal. tapi setelah tidak memonopoli lagi, akhirnya bisa menjadi murah, dan digarap dengan profesional,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, ada pemikiran untuk dua perusahaan pelat merah itu diswastakan. Namun ia tak menjamin bisa berjalan dengan profesional juga.

Selain itu, sebagai perusahaan milik pemerintah, Sarmo melihat, PLN dan PDAM tidak terlepas dari kebijakan politis.

Meskipun mengalami kerugian, dua perusahaan itu tidak bisa berhenti atau menaikkan harga secara signifikan.

“Kalau masih milik pemerintah, jika ada cost (biaya) tinggi, harga tidak berani dinaikkan, karena merugikan masyarakat. Ada semacam aturan yang tidak boleh dinaikkan.

Juga adanya kebijakan-kebijakan yang sifatnya politis.

Akhirnya, pelayanan tidak berjalan profesional,” jelasnya.

Ia mengandaikan, ketika perusahaan itu dikelola swasta, ketika diharuskan untuk menaikkan harga, harga harus naik. Tapi akan berbanding lurus dengan pelayanan.

Sulaeman Sarmo berharap, ke depan PLN Wilayah NTB dan PDAM Giri Menang bisa mengelola perusahaan secara profesional. “Karena banyak iuran juga yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Padahal PLN dan PDAM juga menggunakan fasilitas negara, yang berarti fasilitas rakyat,” ujarnya. (ron)

HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA DR5292CK AN. RUKAIYAH N O K A / N O S I N : MH31KP00DFJ911765/ 1KP911836 HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

Izin Usaha Kecil dan Mikro Dilimpahkan ke Camat Dompu (Suara NTB) Pemberian izin usaha kecil dan mikro yang selama ini menjadi kewenangan Kantor Perizinan dan Pelayanan Terpadu (KPPT) telah dilimpahkan ke Kecamatan. Namun jenis perizinan yang dilimpahkan belum jelas.

Kepala KPPT Kabupaten Dompu, H. Jauhari, S.Sos kepada Suara NTB dihubungi, Jumat (13/ 11) mengungkapkan, sosialisasi terkait perizinan usaha kecil dan mikro yang dilimpahkan ke Camat di Kota Bima beberapa waktu lalu hanya dihadiri oleh Camat se-Kota Bima, Kabupaten Dompu dan Bima. Sementara pihak perizinan tidak dilibatkan. Padahal pengalihan kewenangan ini terkait langsung dengan tugas perizinan. “Kita tidak diundang.

Justru kita baru tahu setelah para camat pulang dari kegiatan sosialisasi,” ungkap H. Jauhari.

Dikatakan H. Jauhari, pelimpahan perizinan usaha kecil dan mikro ke Camat dari sebel-

umnya menjadi kewenangan kantor perizinan hingga saat ini belum jelas.

Kendati telah dikeluarkan peraturan Bupati terkait pelimpahan kewenangan, namun dalam perbup tersebut tidak secara jelas perizinan apa saja yang akan menjadi kewenangan Camat. “Di situ (Perbup) hanya disebutkan izin usaha kecil dan mikro. Tapi jenis – jenis izinnya tidak secara jelas dirinci, makanya kita juga belum tahu persis,” terangnya.

Kendati demikian, H. Jauhari mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih melayani permohonan perizinan dari warga dan pengusaha. Pelimpahan kewenangan ke Camat akan mulai berlaku awal tahun 2016. “Sampai sekarang, perizinannya masih di (KPPT) sini. Awal tahun 2016 baru oleh Camat,” katanya. (ula) (Suara NTB/ula)

Hotel di Mataram Belum Liburkan Karyawan Mataram (Suara NTB) Sebagian pengusaha hotel di Mataram diduga sudah meliburkan karyawannya lantaran tingkat hunian merosot.

Namun kebijakan meliburkan karyawan ini, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram menyebut tidak memicu terjadinya PHK. Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, Jumat (13/11) mengatakan, sejauh ini belum menerima laporan bahkan mempertanyakan hotel mana yang merumahkan karyawannya.

Sepengetahuannya, akibat penurunan tingkat hunian ini, perusahaan jasa perhotelan menggunakan sistem shift (gantian).

Dimaksudkan, agar mengurangi b i a y a produksi atau pengeluaran hotel. “Hotel m a n a .

Sepengetahuan saya pola

karyawan masuk gantian,” kata Khalik.

Kebijakan seperti ini dinilai lebih baik, ketimbang mem PHK karyawan. Meskipun implikasinya terhadap pengurangan upah. Kalaupun terjadi PHK, artinya hak karyawan di PHK harus dipenuhi dan pihaknya akan mengkaji apa penyebabnya.

“Barulah kami masuk pada ranah hak karyawan,” pungkasnya.

Disosnakertrans tidak bisa melarang perusah a a n

mem - PHK karyawannya, jika itu masuk akal. Misalnya, kondisi ekonomi perusahaan menurun sehingga tidak mampu membayar upah. Ditegaskan, pengusaha wajib memberikan pesangon kepada karyawannya. Namun demikian, Disosnakertrans terus berupaya agar tidak ada PHK di Kota Mataram. “Kan lebih baik gaji di bawah UMR ketimbang di PHK,” cetusnya.

Khalik mengatakan, persentase karyawan hotel tidak terlalu banyak, sehingga kecil kemungkinan akan mempengaruhi pengangguran di Kota Mataram. Dia optimis beroperasinya Bandara Internasional Lombok (BIL) Lombok Tengah, setelah ditutup hampir satu pekan. Jumlah wisatawan akan meningkat dan hotel akan kembali mempekerjakan karyawannya.

“Ini kan sudah akhir tahun, hunian pasti akan bertambah,” pungkasnya.

Khalik menyampaikan secara langsung tidak ada laporan mengenai hotel meliburkan karyawannya, tapi pengawas tenaga kerja tetap turun memantau ke lapangan. (cem)

SUARA NTB Sabtu, 14 November 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Distribusi Air Tetap Jalan BEBERAPA hari terakhir ini hujan sudah mulai turun di beberapa kawasan di Lombok Timur (Lotim). Namun, kondisi tersebut belum bisa menjamin terisinya sumur masyarakat yang saat ini sudah mengalami kekeringan yang cukup parah.

Bahkan, pihak dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lotim memprediksi pendistribusian air bersih ke sejumlah titik di Lotim akan tetap dilakukan sampai pertengahan Desember 2015 mendatang.

Dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (13/11), Kepala BPBD Lotim, H. Napsi, mengungkapkan, titik-titik yang diguyur hujan selama beberapa hari terakhir ini adalah titik-titik yang tidak mengalami krisis air bersih, seperti di Kecamatan Montong Gading, Pringgasela, Wanasaba. Daerah ini merupakan sumber mata air. Sementara, titik-titik yang memang mengalami krisis air bersih dan cukup parah, terjadi di wilayah selatan dan timur hingga saat ini belum tersentuh air hujan.

Kendati demikian, walaupun hujan turun di sejumlah titik yang mengalami kekeringan itu juga tidak serta merta merubah kondisi air atau belum menjamin ketersediaan air. Sehingga, pihak dari BPBD Lotim mengaku tetap menyiagakan dan mendistribusikan bantuan air bersih yang saat ini tersebar di 12 kecamatan di Lotim. “Memang kekeringan yang melanda Lotim saat ini semakin meluas, peta pertama 7 kecamatan , bertambah menjadi 9 kecamatan dan sekarang menjadi 12 kecamatan dari 20 kecamatan yang ada di Lotim,” sebutnya.

Dalam penyaluran air bersih yang dilakukan beberapa bulan terakhir ini, Napsi mengaku sangat berterima kasih dan memberi penghargaan terhadap semua pihak, sehingga berkontribusi pada pendistribusian air bersih. “Kita sangat berterima kasih kepada sejumlah pihak itu yang telah bekerjasama dengan BPBD dalam mendistribusikan air bersih ini.

Kita juga memprediksi pendistribusian air bersih sampai pertengahan Desember, namun ketika ada permintaan di atas tanggal itu akan tetap kita tanggapi,” unH. Napsi gkapnya. (yon) (Suara NTB/dok)

Telat, Kedatangan Surat Suara Pilkada KLU Tanjung (Suara NTB) Gangguan transportasi udara yang sempat terjadi di Lombok dan Bali mempengaruhi telatnya kedatangan logistik surat suara untuk Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Logistik surat suara yang seharusnya tiba di KLU Sabtu (14/11) ini, harus diundur kedatangannya, Selasa (17/11).

Komisioner Divisi Logistik KPU KLU, Muzakar, SPd, MPd, Jumat (13/11) mengkonfirmasi tidak tepat waktunya kedatangan surat suara yang dicetak di Depok Jawa Barat tersebut. Sejatinya, surat suara sudah dicetak oleh percetakan yang ditunjuk panitia pengadaan. Hanya saja, distribusi transportasi melalui jalur udara tidak lancar mempengaruhi molornya kedatangan surat suara.

Muzakar mengatakan pihaknya sudah berangkat ke tempat percetakan Senin, (pekan ini) guna memastikan spesimen atau contoh surat suara. KPU bahkan menempuh jalur darat agar proses pengadaannya tidak melenceng dari jadwal yang disiapkan. Namun sayang, walaupun KPU sudah berada di lokasi, penyelenggara lain (Panwaslu) rupanya belum tiba di lokasi.

“Senin lalu KPU dan Panwaslu Lombok Utara seharusnya sudah memeriksa spesimen yang dicetak. Apabila cocok, kita setujui untuk diperbanyak sesuai kebutuhan. Tapi karena tidak semua penyelenggara hadir tepat waktu, sehingga percetakan juga tertunda,” ujarnya.

Muzakar menerangkan, surat suara telah dicetak keesokan harinya setelah KPU dan Panwaslu KLU menyetujui contoh surat suara. Oleh karena surat suara tercetak dalam bentuk bidang, maka percetakan masih harus memotong surat suara ke dalam diameter yang disepakati. Setelah itu, surat suara dikirim ke KLU. Sembari menunggu surat surat suara tiba, lanjutnya, KPU KLU, saat ini tengah menunggu kedatangan logistik lain yang dibutuhkan, seperti formulir berbagai model dan sampul. Untuk form dimaksud, panitia pengadaan memilih percetakan lokal yang berdomisili di Lombok Timur.

Beberapa logistik meliputi, formulir model C sebanyak 518 lembar, model C1 dan lampiran sebanyak 518 lembar, model C1 plano sebanyak 518 lembar, model C2, C3, C4, dan C5 masing-masing sebanyak 518 lembar, serta model C6 sebanyak 1.640 lembar, dan model C7 sebanyak 518 buku. (ari)

Danau Segara Anak Alami Penyempitan Selong (Suara NTB) Akibat erupsi lava Gunung Baru Jari, Danau Segara Anak mengalami penyempitan. Penyempitan terjadi karena sebanyak 3 juta kubik lava Baru Jari pasca meletus beberapa pekan terakhir ini langsung menimbun danau yang berada tepat di bawah kaki Gunung Baru Jari ini.

Hal ini dikemukakan Pengamat Gunung Api Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Pos Sembalun, Lalu Zulkarnaen. Menjawab Suara NTB, Jumat (13/11), Zulkarnaen menyebut, lava anak Gunung Rinjani itu terus keluar hingga meluapkan air danau sampai mengalir ke Kokok Putek.

Air Kokok Putek beberapa hari terakhir ini berubah warna. karena bercampur lava yang berwarna kehitam-hitaman.

Air sudah sangat tidak layak konsumsi, karena mengandung unsur belerang yang tinggi.

Adapun aktivitas Gunung Baru Jari sampai saat ini masih terus menerus meletus. Hanya cenderung mengalami pelemahan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Letusan terjadi 1-30 kali dengan amplitudo 1-40 mm. Ratarata daya ledaknya 8 mm.

Menurutnya, sejak Rabu lalu gempa vulkanik tidak terlihat. Hal tersebut terbaca berdasarkan hasil pantauan CCTV yang dipasang Badan Selong (Suara NTB) Geologi Pusat Vulkanologi di Berdasarkan data BadPelawangan Sembalun. an Pusat Statistik (BPS) Penurunan aktivitas gemNTB, jumlah petani di sepa vulkanik ini dimungkinkan, luruh NTB sebanyak karena suplai magma dalam 616.700 orang. Dari jumlah Gunung Baru jari ini sudah itu 454.707 yang sudah mulai mengalami penurunan. berkelompok, sisanya Meski demikian, belum dike161.993 diminta segera tahui pasti akan terjadi letumasuk kelompok. san lagi. “Kita akan terus panAkibat tidak masuk keltau aktivitasnya,” ucapnya. ompok menurut Kepala Tinggi letusan terahir rataSekretariat Badan Koordirata 400-2000 meter dari kawah nasi Penyuluhan Pertanian Baru Gunung Baru Jari. Arah Perikanan dan Kehutanan angin masih ke timur barat laut.

NTB, Ir. Hj. Husnanidiaty Belum ada yang ke arah wilayah Nurdin, MM, membuat Kabupaten Lombok Timur petani tidak menerima (Lotim) pada umumnya dan khususnya Sembalun. (rus)

(Suara NTB/rus)

DIKERJAKAN - Kantor Bupati Lotim sedang dalam proses pengerjaan. Kepala Dinas PU Lotim Marhaban mengklaim, pembangunan kantor bupati tidak ada masalah, karena dikerjakan sesuai dengan DED.

Pembangunan Kantor Bupati Lotim

Kepala Dinas PU Klaim Tidak Ada Masalah

Selong (Suara NTB) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lombok Timur (Lotim) H. Marhaban mempersilakan aparat penegak hukum dari Kepolisian Daerah (Polda) NTB untuk mengusut pembangunan Kantor Bupati Lotim yang saat ini sedang dilakukan. Kepada Suara NTB, Jumat (13/11), Marhaban memastikan semua proses dalam tender pembangunan gedung lantai 5 Kantor Bupati Lotim sudah sesuai prosedur.

Kadis PU Lotim ini mengaku tidak mengetahui soal kehadiran tim dari Direktorat Kriminal Khusus Polda NTB yang sudah datang ke lokasi

proyek pembangunan melakukan pemeriksaan. “Saya belum tahu itu karena belum ada konfirmasi ke saya,” jawabnya.

Mengenai dana pemban-

gunan, total awal perencanaannya Rp 98 miliar. Kemudian ada perubahan, sehingga bertambah menjadi Rp 104 miliar. Diketahui proyek pemban-

Soal Dugaan Penyunatan Dana KUBe

(Suara NTB/rus)

PERTEMUAN - Suasana pertemuan KUBe yang membantah ada penyunatan dana terhadap kelompok penerima, Jumat (13/11). motongan bantuan KUBe juga merasa lahannya diserobot oleh TKSK Selong, Saeful Hadi.

Mengenai hal ini, Kasi BSS ini menyatakan keterlibatan TKSK Selong, karena dianggap cukup berpengalaman dalam melakukan pendampingan.

Tidak saja di Labuhan Haji, pelibatan Saeful Hadi juga katanya dilakukan di kecamatan lain. Terhadap TKSK Labuhan Haji itupun sudah ditemui Kasi BSS ini dan turut dihadirkan dalam pertemuan dengan warga penerima bantuan KUBe. Saeful Hadi membantah juga semua tuduhan terhadap dirinya yang mengambil warga

binaan TKSK Labuhan Haji.

Para pendamping-pendamping tingkat desa di 15 kelompok wilayah Kecamatan Labuhan Haji sering konsultasi kepadanya menyangkut data dan laporan. TKSK Selong ini pun siap dipertemukan dengan TKSK Labuhan Haji mengklarifikasi persoalan tersebut.

Sekretaris Disosnakertrans Lotim, Mulki mengingatkan kembali agar praktik dugaan pemotongan bantuan terhadap warga miskin tidak dilakukan.

“Jangan ada pengkondisian untuk memgambil jatah orangorang miskin,” ujarnya mengingatkan. (rus)

Belum Merata, Sebaran Bantuan Pertanian di NTB bantuan. Berdasarkan aturan seluruh petani diwajibkan berkelompok. Pasalnya, semua bantuan-bantuan yang disalurkan melalui kelompok.

Dicontohkan seperti bantuan subsidi pupuk yang mengharuskan harus yang sudah terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang boleh dilayani. Petani, lanjutnya, diwajibkan berkelompok. “Kalau tidak berkelompok maka tidak akan dapat apa-apa,” terangnya usai mengikuti rapat koordinasi dengan Kepala Penyuluh Se-NTB di Mas-

bagik Lombok Timur, Jumat (13/11).

Untuk itu, pihaknya mengharapkan semua daerah melakukan update data seluruh petani dalam sistem informasi penyuluh (Simluh). Pendataan petani dikatakan bukan dilakukan di tingkat kabupaten melainkan harus dilakukan di lapangan.

Data petani, ujarnya, harus mengacu pada Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga tidak ada petani yang dobel. Hal itu dinilai penting karena ke depan tidak diinginkan bantuan yang diterima kelompok tumpang tindih dari instansi pe-

konstruksi lantai lima.

Dalam perencanaan pembangunan gedung kantor bupati ini telah dibuat Detail Engineering Design (DED) dengan menelan dana miliaran rupiah. Awalnya dana yang akan digunakan untuk membangun kantor bupati bersumber dari pusat. Namun dalam perjalanannya Pemkab Lotim mengalokasikan dana pembangunan langsung dari APBD Kabupaten Lotim. (rus)

Buntut SPT Tak Ditandatangani

Suherman Berikan Klarifikasi Selong (Suara NTB) Kepala Seksi (Kasi) Bantuan dan Sumbangan Sosial (BSS) Bidang Bina Organisasi dan Bantuan Sosial (BOBS) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Suherman memberikan klarifikasi terhadap dugaan penyunatan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBe). Suherman ini membantah telah terjadi pemotongan bantuan sebesar Rp 3 juta ke masing-masing kelompok yang ada di Labuhan Haji.

Kepada wartawan, Jumat (13/11), Suherman, menjelaskan, dirinya sudah mengumpulkan 15 kelompok penerima bantuan di wilayah Kecamatan Labuhan Haji pada Kamis lalu.

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut dipastikan semua tuduhan yang dialamatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) atau pendamping Kecamatan Labuhan Haji, Ahmad Azhari sebelumnya sama sekali tidak benar.

Anggota KUBe sudah ditanyakan dan memastikan sudah menerima masing-masing Rp 2 juta sesuai peruntukan.

Dalam proses pengurusan pencairan bantuan program KUBe masing-masing kelompok Rp 20 juta itu, selain melibatkan tenaga pendamping kecamatan juga melibatkan tenaga pendamping dari desa/ kelurahan setempat. “Ada miskomunikasi saja,” ucapnya.

Ahmad Azhari, sebelumnya mengeluhkan soal praktik pe-

gunan kantor bupati baru ini dimulai sejak tahun 2012 lalu.

Menurutnya, pada proses pembangunan sudah ada pemasangan tiang pancang.

Akan tetapi tiang pancang yang menelan dana sebesar Rp 3 miliar lebih untuk tahap lanjutan gedung tidak dipakai, tapi dipergunakan untuk pembangunan aula dua lantai. Sementara kalau dipergunakan untuk lantai lima tidak dilakukan, karena tidak untuk

merintah yang satu dengan lainya. “Aturan Kementerian Pertanian tidak boleh kelompok terima bantuan dobel,” paparnya.

Data petani berbasis NIK ini juga dimaksudkan agar bantuan-bantuan yang disalurkan ke depan bisa lebih merata. Tugas penyuluh selanjutnya untuk malakukan pendataan dan menunjukkan prestasinya di lapangan.

Ditambahkan, terhadap penyuluh-penyuluh berprestasi ini berpeluang mendapatkan hadiah umrah dari Gubernur NTB. (rus)

KLU Tak Peroleh DAK Obat-obatan Tanjung (Suara NTB) Tidak ditandatanganinya Surat Perintah Tugas (SPT) Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Utara (KLU), dr. H. Benny Nugroho S., oleh Penjabat Bupati beberapa waktu lalu berdampak sangat buruk bagi proses lobi anggaran di tingkat pusat.

Salah satu konsekuensinya, Dikes KLU untuk pertamakalinya tidak memperoleh support Dana Alokasi Khusus (DAK) obat-obatan dari pusat.

Suka tidak suka, obat sebagai komponen utama dalam memberikan pelayanan optimal menuju KLU Sehat 2016 harus dianggarkan oleh TAPD dan Banggar DPRD KLU. Benny Nugroho kepada wartawan, Jumat (13/11), mengungkapkan idealnya pusat telah menjanjikan Rp 1,8 miliar dana obat-obatan dan tinggal ditindaklanjuti saat rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan. Hanya saja, dengan alasan tak jelas, SPT yang ia ajukan tidak turun dari bupati, sehingga agenda lobi finalisasi anggaran tidak dihadirinya.

“Sudah dipastikan, anggaran untuk obat-obatan dari DAK tahun 2016 mendatang nol rupiah (Rp 0,-). Infonya akan dianggarkan melalui dana daerah, namun tetap kita rugi karena jika dipenuhi dari DAK, anggaran dari APBD ini bisa dialokasikan unuk kebutuhan lain,” ujar Benny.

Dipaparkannya, setidaknya terdapat 4 kegiatan e-planning penting yang tidak bisa dikutinya selama sebulan terakhir disebabkan problem SPT. Selain mencakup lobi DAK obatobatan, ia yang ditunjuk sebagai Ketua Asosiasi Kadis Dikes seNTB, juga tak bisa menyuarakan masalah dan usulan solusi terkait BPJS di daerah.

Menurutnya, pada periode bulan Oktober dan November, merupakan momen di mana Dikes daerah melakukan lobi anggaran ke pusat. Oleh karena KLU tak hadir, maka praktis Kementerian juga tidak akan memberi anggaran.

“Bisa ditanya, bagaimana daerah lain mendapatkan dana di pusat.

Kalau tidak aktif jelas tidak kebagian,” cetusnya.

Benny optimis awal dijanji-

kan oleh pusat, beban KLU untuk memikirkan ketersediaan dana stok obat-obatan di puskesmas akan berkurang.

Terlebih, daerah hanya diminta menyiapkan 10 persen dari dana itu untuk pendampingan.

Namun begitu dana ditransfer ke daerah, ternyata dana dimaksud tidak muncul.

Berdasarkan rasio perhitungan penyediaan obat menurut standar pelayanan minimal Kemenkes, sambungnya, daerah setidaknya menyiapkan dana obat Rp 19 ribu per orang, dikalikan dengan jumlah penduduk. Artinya, untuk obat saja, Pemda sedikitnya menyiapkan Rp 3,99 juta dengan asumsi jumlah penduduk 210 ribu jiwa.

Sebelumnya, Kepala Bappeda KLU, Ir. H. Nanang Matalata, M.Si., Senin (9/11), mengatakan meski secara umum dana perimbangan apabila disesuaikan dengan pagu indikatif daerah, maka terdapat perubahan signifikan. Baik DAU dan DAK, terdapat penurunan maupun peningkatan anggaran per sektor. Dana perimbangan meningkat sebesar Rp 40,185 miliar lebih, yang menjadikan total RAPBD KLU bertambah menjadi Rp 803 miliar lebih, dari sebelumnya (sebelum pagu pusat masuk) sebesar Rp 763,64 miliar lebih.

“Untuk DAK yang terdiri dari 11 bidang, secara umum mengalami penurunan. Pagu RAPBD yang kita bahas awal sebesar Rp 161 miliar, turun menjadi Rp 137,52 miliar, atau berkurang Rp 23,945 miliar lebih,” sebut Nanang. (ari)

H. Benny Nugroho S

SUARA NTB Sabtu, 14 November 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Nunggak Pembayaran Raskin TUNGGAKAN pembayaran beras miskin (raskin) di Lombok Barat (Lobar) menembus hampir Rp 1 miliar atau Rp 808,846 juta. Tunggakan pembayaran raskin ini dikarenakan banyak masyarakat di tingkat desa masih belum melakukan pembayaran. Padahal proses pembayaran raskin harus dilakukan cash and carry (ada uang, ada barang).

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lobar, Drs. H. Fathurrahim, MSi, mengaku, tunggakan pembayaran raskin bukan kali ini saja terjadi. Namun sering terjadi bagi semua kabupaten, termasuk Lobar.

Penunggakan ini terjadi, karena masyarakat di tingkat desa yang selalu lambat membayar.

Sejauh ini ada beberapa desa yang bandel atau agak lambat membayar raskin, seperti Desa Sekotong Barat dan Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung. “Tapi biasanya nunggak tidak lama,’’ akunya, Jumat (13/11).

Diakuinya, semenjak dipindah pengelolaannya ke Disosnakertrans. Pihaknya lebih berhati-hati dan selalu mengimbau kepada desa untuk pembayaran raksin tepat waktu. Persoalan sebelumnya tahun 2014 ada tunggakan, bisa diselesaikan secara bertahap.

Diketahui, kuota raskin di Lobar tahun ini 70.843 rumah tangga sasaran-penerima manfaat (RTS-PM), sehingga total beras yang diperolehnya mencapai 1.062 ton per bulan, dalam pembagian raskin ini per Kepala Keluarga menerima sebanyak 15 kg. Pemberian raskin dikirim setiap bulannya selama 12 bulan dan pemerintah menambahkan dua bulan, sehingga jumlah pengirimannya 14 bulan.

Sementara pihak DPRD Lobar seperti disampaikan Ketua Komisi I H. Zulkarnain, menilai, persoalan tunggakan ini muncul akibat kelalaian eksekutif dalam mengontrol pembayaran raskin ke setiap desa. Terkait hal ini, Dewan akan membahas bersama eksekutif terkait apa pokok persoalan yang dihadapi, agar jangan sampai karena tunggakan ini justru masyarakat miskin yang dijadikan korban.

Menurutnya, hal ini menjadi kewajiban pemerintah untuk mengatasi persoalan ini, karena hal ini menyangkut langsung dengan rakyat miskin. Jika tak diselesaikan, maka dikhawatirkan justru yang menjadi korban adalah warga tak mampu. “Jangan sampai warga ini jadi korban, karena itu pemerintah harus segera bertindak,” tegasnya.

Jika tunggakan ini tak dibayar, maka distribusi raskin ke Lobar terkendala, karena pembayaran belum tuntas. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Kapolres Lombok Barat (Lobar), AKBP Wingky Adhitya Kusomo, menegaskan, pihaknya memberikan atensi terhadap kasus dugaan pemalsuan SK pengangkatan CPNS yang memakan banyak korban. Ia memastikan pihaknya akan menangani kasus ini, karena merugikan orang lain.

Dirinya akan memerintahkan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) menjemput bola untuk meminta data SK yang diduga dipalsukan ke Pemda. Jika sudah diperoleh, pihaknya tinggal menyelidiki SK tersebut dengan memadukan dengan SK asli. Untuk pemeriksaan SK tersebut, pihaknya akan melibatkan Labfor.

“Kami akan mengusut kasus ini. Saya akan perintahkan Kasat Reskrim untuk jemput bola, meminta data SK yang dipalsukan ke pemda,” tegasnya ketika dikonfirmasi di Lembar usai kegiatan penanaman mangrove bersama Pelindo III, Jumat (13/11).

Menurutnya, untuk menangani kasus perlu ada yang melapor, baik dari unsur masyarakat, terutama dari pihak korban yang dirugikan. Jikapun diselidiki melalui pemberitaan, perlu ada laporan dari korban.

Jika pun korban tidak melapor, namun pihaknya akan mendatangi pemda yang termasuk dirugikan untuk meminta data SK yang dipalsukan. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pemda, untuk penanganan kasus ini selanjutnya.

Kasus ini sendiri tidak terlalu sulit dilacak, karena sudah ada dugaan pelakunya yang beredar di media. Namun kebenaran dari informasi ini akan diselidiki pihaknya supaya tidak salah dalam menangani.”Kalau ada terungkap dugaan pelakunya, nanti kami akan dalami,” tegasnya.

Sebelumnya, Plt Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, meminta aparat penegak hokum bergerak cepat mengusut kasus ini. Bahkan sebagai bentuk proaktif Pemda, Plt Bupati akan meminta kepala BKD memfasilitasi para korban untuk melapor ke aparat. (her)

Kejari Praya Siapkan Pengaduan ’’Online’’ Praya (Suara NTB) Sejumlah terobosan sedang dirancang Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya untuk memudahkan interaksi dan komunikasi dengan masyarakat. Terutama dalam hal pengaduan terkait dugaan pelanggaran hukum yang terjadi. Salah satunya yang kini sedang dipersiapkan adalah pengaduan online melalui website khusus Kejari Praya.

Pengaduan online, ungkap Kasi Intel Kejari Praya, Andre Dwi Sugianto, SH, Jumat (13/11), dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat umum menyampaikan pengaduan tentang semua hal. Terutama terkait dugaan-dugaan penyimpangan dan pelanggaran hukum yang terjadi di Loteng.

“Selama ini pengaduan yang masuk hanya disampaikan secara manual langsung ke Kejari Praya. Tapi dengan adanya pusat pengaduan online ini, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung mengadu. Cukup dengan mengirim pengaduan secara online,” sebutnya.

Dengan pola itu, masyarakat bisa lebih mudah menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi. Dan, tidak perlu takut untuk melapor, karena identitas pelapor dijaga kerahasiaannya oleh Kejari Praya. “Kalau dengan datang langsung, mungkin masyarakat masih takut. Tapi kalau secara online masyarakat tidak perlu takut lagi,” tegasnya.

Ia pun menegaskan, semua pengaduan yang disampaikan secara online pasti ditindaklanjuti dengan catatan identitas pelapor jelas dan disertai tanda pengenal yang jelas pula. “Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, pengaduannya tidak ditindak lanjuti. Asal pengaduannya dan pelapornya jelas, pasti ditindaklanjuti,” tambah Andre.

Mengenai waktu pembukaan pengaduan online, Andre menargetkan pada bulan November bersamaan dengan diluncurkan website Kejari Praya. Saat ini pihaknya tengah menginput data dan keterangan yang dibutuhkan sebagai bahan sosialisasi melalui website tersebut.

Setiap perkembangan yang ada, lanjutnya, akan terus diupdate. Termasuk perkembangan penanganan kasus-kasus yang ditangani Kejari Praya, baik kasus pidana umum maupun kasus dugaan korupsi. Dari sana, masyarakat kemudian bisa memantau setiap perkembangan kasus, tahap demi tahap. “Dengan ini nantinya, komunikasi dan interaksi antara Kejari Praya dengan masyarakat bisa lebih cepat,” tegasnya. (kir)

Satu Tahanan Tertembak Praya (Suara NTB) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Praya Lombok Tengah (Loteng), Jumat (13/ 11) pagi bergolak. Puluhan narapidana dan tahanan yang merupakan penghuni Rutan setempat terlibat bentrok dengan para Sipir. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun satu tahanan harus dibawa ke RSUD Praya, karena mengalami luka tembak di bagian kaki kirinya.

Informasi yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, kejadian tersebut berlangsung sekitar pukul 08.00 Wita. Waktu itu petugas Rutan Praya hendak mengarahkan para narapidana dan tahanan untuk berkumpul guna menggelar kegiatan rutin keagamaan tiap hari Jumat, berupa baca Al Qur’an bersama.

Tapi ternyata beberapa narapidana dan tahanan menolak. Namun oleh petugas Rutan Praya, para narapidana dan tahanan terus dipaksa hingga memicu keributan antara narapidana, tahanan dengan para sipir. Para narapidana dan tahanan pun berteriak-teriak sebagai bentuk penolakan.

Lantaran terus dipaksa, para narapidana dan tahanan

pun melawan. Bentrok pun tak terelakkan. Aksi saling lempar batu dan benda keras lainnya pun terjadi. Bahkan, para tahanan dan narapidana melempar benda keras hingga ke luar Rutan Praya.

Akibat kejadian ini membuat warga yang sedang melintas di luar Rutan Praya panik.

Termasuk aparat Polres Loteng yang pada saat bersamaan sedang menggelar apel pagi. Apalagi, letak Mapolres Loteng hanya dipisahkan oleh jalan dengan Rutan Praya.

Sejumlah aparat kepolisian pun dikerahkan untuk menenangkan para tahanan dan narapidana. Namun aparat kepolisian tidak bisa masuk, karena tertahan pintu Rutan.

plastik dan kertas yang ada di sekitar ruang tahanan.

Setelah sekitar satu jam lamanya, situasi pun berangsur tenang. Para tahanan dan narapidana yang tadinya terlibat bentrok dengan sipir Rutan Praya, juga mulai tenang. “Penyebab utama yang memicu kejadian tersebut masih kita telusuri,” aku Kasubag Humas Polres Loteng, AKP Made Suparta.

Pihak Rutan Praya sampai saat ini juga belum bersedia memberi keterangan resmi.

Terkait kronologis maupun penyebab utama yang memicu bentrokan. Kepala Rutan Praya, Sugeng, SH, saat dikonfirmasi masih enggan berkomentar.

Namun dari sejumlah sumber menyebutkan, bentrok tersebut pecah sebagai akulumasi persoalan yang terjadi selama ini. Di mana para tahanan dan narapidana merasa ada diskriminasi perlakuan yang diberikan oleh petugas Rutan. Karena ada kelompok tahanan dan narapidana yang

Menggunakan pengeras suara dari luar Rutan, aparat kepolisian coba menenangkan para tahanan dan narapidana.

Sayang, upaya tersebut gagal. Para tahanan dan narapidana justru semakin beringas. Saat ketegangan memuncak, para sipir Rutan Praya akhirnya mengeluarkan tembakan. Salah satu tembakan pun mengenai kaki Abdul Rohim, salah satu tahanan.

Untuk mencegah keributan semakin meluas, anggota Sat Brimob pun diterjunkan. Tahanan yang terkena tembakan kemudian dievakuasi dan langsung dilarikan ke RSUD Praya. Sementara tahanan dan narapidana lainnya tetap bertahan sambil membakar

justru mendapat perlakuan yang baik dan diistimewakan.

Sementara ada tahanan dan narapidana yang justru diperlakukan tidak layak.

Sementara itu, Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Polda NTB, Kombes. Pol. Ruslan, SH, yang turun langsung pengamanan mengaku kondisi Rutan Praya sudah kondusif.

Pihaknya pun sudah mengingatkan kepada pihak Rutan Praya supaya benar-benar menjalankan aturan-aturan yang ada.

“Tadi kita sudah minta pihak Rutan Praya agar benar-benar menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menangani para tahanan dan narapidana,” ujarnya.

Ditanya penyebab utama pecahnya bentrok antara narapidana dan tahanan dengan petugas Rutan Praya, Ruslan, mengaku belum bisa memberi keterangan. “Nanti sajalah. Yang penting kondisi sekarang sudah aman dan terkendali,” tegas mantan Kapolres Loteng ini. (kir)

Dana Retribusi Dipertanyakan

Pengumuman Lamban

Sampah Menumpuk di Depan Kantor PDAM Lembar

Seleksi Pejabat Dituding Ada Kepentingan Politik

Giri Menang (Suara NTB) Banyaknya tumpukan sampah di luar Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Lombok Barat (Lobar), termasuk di depan Kantor PDAM Cabang Lembar menjadi pertanyaan.

Kondisi ini dikeluhkan warga dan para pengendara. Mereka mempertanyakan dana retribusi sampah yang dipakai untuk pengelolaan kebersihan.

Seperti disampaikan, Dani warga Lembar. Menurutnya, keberadaan sampah yang bertebaran di lokasi jalur mengganggu warga dan pengendara kendaraan. Lebih-lebih lokasi itu, merupakan jalur utama ke Pelabuhan Lembar. “Masak tumpukan sampah ada di depan kantor PDAM, aneh sekali. Dikemanakan dana retribusi sampah yang dipungut PDAM?” tanyanya.

Seharusnya lokasi vital di Lobar bebas dari sampah. Apalagi, jalur Lembar merupakan wajah Lobar khususnya dan NTB umumnya. Akses Pelabuhan Lembar banyak dilalui, baik oleh warga luar maupun wisatawan yang datang melalui kapal pesiar.

Menurutnya, keberadaan sampah ini dikhawatirkan akan merusak citra Lobar sebagai lokasi wisata. Karena itu, pemda seharusnya jangan membiarkan warga membuang sampah di jalan raya. Apalagi menjadikan jalan sebagai TPS. Tidak saja di jalur Gerung, jalur Gatot Subroto, Gerung juga

Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) menuding proses seleksi pejabat yang akan mengisi empat jabatan eselon II di Pemkab Lobar disusupi kepentingan politik. Pasalnya, sampai saat ini Plt Bupati H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, belum mengumumkan calon kepala SKPD yang akan menduduki jabatan eselon II tersebut.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Lobar H. L. Muhammad menduga lambannya pengumuman ini disebabkan, terjadi tarik ulur kepentingan, baik politik maupun kepentingan lain. Sementara sejumlah nama pejabat yang direkomendasikan pansel, terdapat sejumlah pejabat lama atau mantan kepala SKPD yang masuk tiga besar.

“Calon kepala SKPD ini lamban sekali diumumkan.

Padahal hasil pansel sudah lama keluar. Kemungkinan masih terjadi tarik ulur untuk memilih satu pejabat yang akan mengisi jabatan lowong ini,” ungkapnya, Jumat (13/11).

Menurut Muhammad, seharusnya bupati segera memutuskan siapa yang layak memimpin kepala SKPD yang lowong, karena pijakannya sudah jelas, yakni hasil seleksi pansel dan rekam jejak. Se-

(Suara NTB/her)

SAMPAH - Inilah tumpukan sampah di jalur Lembar atau depan Kantor PDAM Cabang Lembar. Pemerintah daerah harus mencari solusi TPS, sehingga pembuangan sampah terkonsentrasi. dihiasi sampah. Jalur ini ditumpuki sampah, karena warga menjadikan lokasi itu TPS. Pihak pemda dalam hal ini Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan tidak rutin turun membersihkan. Jika sampahnya menggunung barulah petugas kebersihan turun.

Menyikapi hal ini, Kepala Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lobar, H. L. Winengan, menyatakan pengangkutan sampah dibiayai retribusi kebersihan yang ditarik melalui PDAM. Retribusi ini ditarik per bulan dari pelanggan PDAM. Pihaknya menargetkan dari penarikan retribusi sebesar Rp 1,3 miliar tahun ini.

Pengelolaan sampah ini awal-

nya kewenangan di kecamatan, namun diambil alih lagi oleh Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan. Pengambil alihan ini supaya pengelolaan sampah lebih fokus, sebab dikelola oleh dinas. Selama ini, pihaknya dalam mengelola sampah melakukan penanganan secara terpadu.

Pihaknya melakukan program pengangkutan sampah di lokasi-lokasi yang terjadi penumpukan sampah. Beberapa lokasi yang sudah ditangani, seperti di daerah Labuapi, persisnya di jalur Pasar Jereneng. Sebelumnya di lokasi ini sampah menumpuk di sepanjang jalur, namun sudah dibersihkan oleh petugas sampah, sehingga kondisinya kini sudah bersih. (her)

Proyek Dermaga Kelongkong Terus Didalami Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya menegaskan kalau penyelidikan terhadap proyek pembangunan dermaga tambahan perahu Kelongkong Desa Bilelando Praya Timur Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini masih berjalan. Kendati dari hasil pengumpulan data dan keterangan awal, Kejari Praya belum menemukan adanya penyimpangan yang mengarah ke indikasi kerugian negara.

Penegasan tersebut disampaikan Kasi Intel Kejari Praya, Andre Dwi Sugianto, SH, saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (13/11).

Ia menjelaskan, pihaknya baru mengumpulkan data dan keterangan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Loteng.

Apalagi, saksinya berasal dari in-

stansi yang sama. ‘’Dan, dari keterangan yang diperoleh belum ada yang mengarah pada dugaan penyimpangan,’’ ungkapnya.

Diakuinya, masih ada beberapa pihak yang sampai sekarang belum bisa dimintai keterangan. Seperti rekanan yang mengerjakan proyek, termasuk kontraktor pengawasnya. Alasannya, hampir semuanya berada di luar daerah.

“Surat panggilan sudah kita layangkan. Tetapi mereka minta waktu. Lantaran masih ada pekerjaan,” sebutnya.

Disianggung apakah ada upaya pemanggilan paksa, Andre menegaskan belum bisa dilakukan. Karena posisi kasus masih pada tahap pengumpulan bahan dan keterangan, sehingga belum bisa dilakukan pemanggilan paksa. ‘’Beda jika kemudian posisi kasus sudah tahap pe-

nyidikan. Baru bisa dilakukan pemanggilan paksa,’’ ujarnya. ‘’Kalau sekarang kita hanya bisa memanggil saja. Belum bisa melakukan pemanggilan paksa,” tambahnya.

Hanya saja, ujarnya, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin bisa memanggil para pihak yang bersangkutan, sehingga posisi kasus bisa segera terang dan jelas.

Pembangunan Dermaga Kelongkong Desa Bilelando dikerjakan selama dua tahun.

Mulai tahun 2012 dan tuntas tahun 2013 lalu dengan total anggaran yang habiskan mencapai Rp 3 miliar lebih. Dugaan awal pengerjaan proyek milik Dishubkominfo Loteng tidak sesuai spesifikasi yang ada. Di mana banyak bagian dermaga yang saat ini sudah rusak sebelum waktunya. (kir)

(Suara NTB/dok)

Atensi SK CPNS Bodong

Sipir dan Penghuni Rutan Bentrok

(Suara NTB/dok)

H. Fathurrahim

(Suara NTB/kir)

EVAKUASI - Salah seorang tahanan Rutan Praya dievakuasi aparat kepolisian setelah kakinya (Suara NTB/kir) TENANGKAN - Aparat kepolisian mencoba menenangkan para tahanan dan narapidana di Rutan terkena tembakan saat bentrok di Rutan Praya, Jumat (13/11).

Praya pascabentrok yang terjadi, Jumat (13/11).

H. L. Muhammad

benarnya jika Plt bupati tegas dan cepat mengambil keputusan, para pejabat ini lebih cepat diumumkan. Sebab pansel telah merekomendasikan tiga nama ke Plt Bupati untuk dipilih salah satu di antaranya.

Lambannya hasil seleksi pansel ini diumumkan akan menimbulkan pertanyaan dari kalangan publik, sehingga ada kesan pengumuman pejabat ini diulur-ulur, karena disusupi kepentingan. “Entah itu kepentingan politik dan kepentingan lainnya,” ujarnya.

Plt. Bupati dinilai terlalu banyak pertimbangan, sehingga agak lamban memutuskan pejabat eselon II. Hal ini dikarenakan, kemungkinan banyak bisikan dari luar ke plt bupati.

Menanggapi hal ini, Plt Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menyangkal jika dalam proses seleksi disusupi kepentingan. Ia menjamin, proses seleksi yang dilakukan pansel bebas dari kepentingan.

“Bahkan saya tidak pernah intervensi pansel dalam bekerja, kalau tidak percaya bisa tanya panselnya langsung,” terang Fauzan.

Menurutnya, pengumuman para pejabat yang akan mengisi empat jabatan lowong bukannya diulur-ulur. Pengumuman pejabat ini akan dibarengi dengan pengumuman hasil evaluasi pejabat oleh pansel. Hasil seleksi sudah diterimanya, ia pun telah mengantongi namanama pejabat yang akan menduduki jabatan yang lowong. Begitupula hasil seleksi, sudah diterimanya, namun hasilnya belum dibuka. “Nanti pengumumannya bersamaan dengan hasil seleksi,” imbuhnya.

Terkait nama-nama calon kepala SKPD, ia menyatakan, komposisinya campur antara pejabat lama (mantan kepala SKPD) dengan pejabat eselon III. Mereka ini masuk tiga besar dan akan dipilih satu di antaranya untuk menduduki jabatan yang kosong. (her)

SUARA NTB Sabtu, 14 November 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6 (Suara NTB/ind)

Guru Ngaji di Sumbawa Diberi Pelatihan

PERTANYAKAN - Pemilik lahan, Nurhasanah bersama kuasa hukumnya, Ridwan dan Notaris I Gede Sarwada saat menanyakan proses balik nama kepada Kepala BPN Sumbawa, Ramli, Jumat (13/11).

Sumbawa Besar (Suara NTB)Pemkab Sumbawa menggelar Diklat Standarisasi Guru Alquran Metode Tilawati. Bupati Sumbawa Drs. H. Jamaluddin Malik dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini amat penting bahkan menjadi strategis karena mimpi kedepan nikmat Islam bukan lagi sekadar membacakan Alquran dan melantunkan ayat – ayat suci Alquran, tetapi bagaimana bisa memahami Alquran lalu merealisasikannya dalam kehidupan sehari – hari.

Hal ini menjadi startegis, karena ada kecenderungan bukan saja di daerah kita maupun nasional, bahkan di dunia ada kecenderungan terjadi degradasi moral, etika, bahkan juga dalam kehidupan agama. “Semoga umat Islam suatu hari kembali berjaya. Sungguh mulia mereka yang membaca Alquran kemudian mengajarkan Alquran, semoga akan diberikan derajat yang mulia oleh Allah SWT”, katanya.

Selanjutnya JM, sapaan akrab Bupati Sumbawa berharap kepada para peserta, agar kesempatan yang ada bisa digunakan untuk membagi ilmu yang diperoleh, saling tukar informasi, berbagi, saling tukar pengalaman saling mengisi satu dengan yang lainnya. Maka dari sanalah kesempurnaan itu akan kita dapatkan. “Jangan berpikir kita mengikuti kegiatan ini lalu anak – anak kita hanya bisa bertanding di MTQ lalu menjadi juara, MTQ hanya salah satu dan bukan satu – satunya alat untuk memotivasi anak – anak kita agar dia menjadi cinta Alquran,” tuturnya.

Dalam laporannya kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sahabuddin, S.Sos,M.si menjelaskan tujuan yang diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut agar peserta mampu menerapkan membaca Alquran secara tartil, peserta mampu menguasai irama Rost, peserta paham teori tajwid dasar dan musykilat – ghorib, peserta mampu menulis arab dasar dengan benar, mampu menguasai materi keislaman terutama menyangkut materi yang ditargetkan dalam kurikulum dan mempunyai keterampilan mengajar dan pendekatan yang baik terhadap santri.

Peserta diklat 48 orang terdiri dari guru – guru TPQ di 24 Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa masing – masing kecamatan terdiri dari dua orang. Digelar mulai 12 hingga 16 November 2015 dengan pelatih dari pondok Alquran Nurul Falah Surabaya (Pimpinan Pusat Tilawati) terdiri dari dua orang dan dari pimpinan Cabang Tilawati Sumbawa terdiri dari dua orang. (arn)

Agenda Pembahasan RAPBD 2016 KSB Tersendat

Sumbawa Besar (Suara NTB)Nurhasanah, warga Kelurahan Brang Bara, kecamatan Sumbawa, Jumat (13/ 11), mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa. Dia merasa pelayanan instansi itu kurang nyaman, sebab pengesahan balik nama bidang tanahnya belum diselesaikan BPN, padahal udah empat bulan lebih diajukan.

Taliwang (Suara NTB) Rangkaian jadwal pembahasan RAPBD 2016 Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tersendat. Pada Jumat (13/11), yang sedianya diagendakan penandatanganan MoU Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) RAPBD 2016, akhirnya ditunda.

Informasi yang diperoleh media ini, jadwal MoU KUA/PPAS itu oleh pemerintah dan DPRD sepakat dipindah ke hari Senin, 16 November mendatang. Sementara penyebab ditundanya agenda tersebut dikarenakan belum tuntasnya dokumen MoU KUA/PPAS RAPBD 2016 yang akan disepakati kedua belah pihak sebelum masuk ke agenda inti pembahasan anggaran.

Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, Abdul Azis, MH membenarkan, jika dokumen MoU KUA/PPAS RAPBD 2016 itu belum dirampungkan oleh pemerintah. Menurut dia, banyak data perencanaan keuangan yang perlu diinput ke dalam dokumen sehingga memerukan waktu dalam beberpa hari ke depan. “Datanya banyak yang harus diinput. Makanya kita sepakat agendanya kita tunda ke hari Senin depan,” paparnya kepada media ini.

Meski memindah jadwalnya, Azis mengaku, hal tersebut tidak akan mengganggu seluruh rangkaian agenda pembahasan RAPBD 2016. Karena itu ia pun optimis penetapan APBD nantinya akan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. “Kita jadwalkan penetapan APBD itu tanggal 4 Desember.

Dan saya kira penundaan ini tidak berdampak pada jadwal yang kita sepakati dengan Dewan sebelumnya,” klaim Azis yang menjabat Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) KSB ini.

Efisiensi waktu tehadap pembahasan RAPDB 2016 agar bisa ditetapkan tepat waktu, memang diharapkan oleh banyak pihak. Pasalnya saat ini KSB sedang menjalankan agenda Pilkada di kalangan DPRD sebagai anggota parpol turut terlibat di dalamnya. Kekhawatiran masuknya atmosfer Pilkada yang bernuansa persaingan ke ranah lembaga legislatif akan mempengaruhi kerja-kerja anggota dalam melakukan pembahasan. Hal ini jika terjadi akan membuat tarik ulur kepentingan sehingga fokus untuk segera merampungkan APBD 2016 terpecah. (bug)

Nurhasanah kepada wartawan mengatakan lahan tersebut terletak di Kawasan Tanjung Menangis. Yang awalnya ia beserta dua rekannya memiliki sekitar 20 hektar lahan. Bersama rekannya hendak menjual 8 hektar dari lahan tersebut. Sehingga diajukan balik nama melalui notaris, dan notaris mengajukan pada Juli lalu. Namun hingga saat ini balik nama sertifikat belum selesai. Bersama notaris, mempertanyakan hal tersebut ke BPN Sumbawa.

“Sejak Juli lalu, sampai sekarang belum juga diselesaikan, padahal sudah sesuai persyaratannya,” imbuhnya.

Notaris yang menangani proses balik nama itu, I Gede Sarwada, mengatakan sudah mema-

sukkan pengajuan sejak Juli lalu.

Setelah satu bulan tepatnya 14 Agustus ada surat pencegatan dari salah satu LBH. Ini kemudian ditanyakan ke kepala seksi di BPN, dan dikatakan surat tersebut sedang diproses. “Beberapa minggu kemudian saya kembali menanyakan perihal pengajuan balik nama itu. Itu juga dikatakan suratnya belum diproses,” imbuhnya.

Setelah itu pemilik lahan meminta kuasa hukumnya, Ridwan, SH ke BPN untuk menanyakan sejauh mana proses balik nama tersebut.

Dan pihak BPN menyampaikan segera memproses permohonan itu. Kemudian Kuasa Hukum Nurhasanah menemuinya guna menyampaikan hal tersebut. Namun sekian

bulan lamanya, proses balik nama itu tak kunjung selesai.

Dia lalu mencoba mengecek surat pencegatan dari salah satu LBH itu, namun hanya mendapatkan fotokopi suratnya saja, sementara surat aslinya tidak diperoleh. Seharusnya surat asli pencegatan itu juga harus diterima olehnya selaku notaris. Dijelaskan, jika ada surat pencegatan diberikan waktu selama sebulan untuk menggugat ke pengadilan.

Jika tidak berarti pencegatan itu dinyatakan gugur. Tapi setelah satu bulan tidak ada gugatan dari pihak manapun.

Sesuai aturan, permohonan balik nama atas sertifikat lahan tersebut sudah bisa diproses. Dia kemudian datang menemui kepala BPN ber-

katan disarankan untuk mengajukan hal tersebut ke pengadilan. Setelah tiga bulan maka proses permohonan ini tetap dilanjutkan. Dalam permohonan Nurhasanah, lahannya sudah memiliki sertifikat. “Jika ada pencegatan, diberikan waktu selama sebulan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, jika tidak ada maka prosesnya akan terus berjalan. Karena itu dilayangkan disposisi ke bagian yang terkait hal itu.‘’Itu jelas, cuma sekarang sampai mana lagi disposisi saya itu. Kebetulan Kepala Seksi yang menangani ini sedang koordinasi ke kantor bupati,” pungkasnya.

Ramli menyampaikan permohonan maaf jika ada keterlambatan. Diakuinya tidak ada niat pihaknya dalam menghalangi ataupun menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya persoalan ini akan segera ditindaklanjuti dan diharapkan dalam waktu dekat permohonan tersebut bisa segera diproses. (ind)

Saksi Paslon Bupati Sebaiknya Diberi Bimbingan

DPRD KSB Usulkan Tambahan Randis Taliwang (Suara NTB) Belanja DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada tahun 2016 mendatang nampaknya akan meningkat. Pasalnya, pada tahun depan diusulkan agar diberikan tambahan gedung dan kendaraan dinas (randis) operasional Komisi. Anggota Banggar DPRD KSB Abidin Nasar, SP mengatakan, dua fasilitas tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh DPRD dalam rangka menunjang kinerja lembaga. “Kami menilai itu sebagai sesuatu yang urgen untuk diadakan tahun depan,” cetusnya.

Gedung baru yang diminta kalangan DPRD KSB itu, rencananya akan menjadi fasilitas kantor para anggota. Abidin menjelaskan, sebenarnya bangunan tersebut sempat dianggarkan untuk dimulai pembangunannya tahun ini. Hanya saja karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, pemerintah bersama DPRD akhirnya sepakat untuk memangkas anggarannya. “Tahun ini sebenarnya kita minta dua unit gedung mulai dikerjakan. Satu untuk kantor anggota dan sayap kanan. Tapi untuk sementara kita minta satu gedung saja dulu tahun depan, untuk sayap kita tunda,” timpal Abidin.

Kebutuhan gedung kantor bagi kalangan anggota memang dianggap sangat dibutuhkan saat ini. Abidin mengaku, dalam 10 tahun terakhir kerja-kerja anggota hanya memanfaatkan dua ruang utama, yakni ruang fraksi dan komisi. Sementara ruangan untuk menunjang kerja-kerja pribadi anggota tidak disediakan. “Sudah saatnya anggota punya ruangan sendiri, tidak seperti sekarang ini kita hanya menumpuk di satu ruangan. Kalau tidak di fraksi yang di ruang Komisi,” timpalnya.

Demikian pula dengan kendaraan dinas Komisi, DPRD memang sangat membutuhkannya. Sudah dalam dua tahun tekahir ini diungkapkan Abidin, kerjakerja Komisi tidak ditopang dengan kendaraan khusus. Padahal sebagai alat kelengkapan dewan (AKD), Komisi yang paling banyak menjalankan tugas kelembagaan.

“Kerja fraksi kan tidak hanya di kantor saja tapi juga banyak ke lapangan. Nah untuk turun kita butuh kendaraan operasional dong,” timpal Abidin yang juga anggota Komisi II. (bug)

(Suara NTB/bug)

MIRAS - Miras jenis arak yang diamankan Pol PP KSB, Kamis malam lalu.

Pol PP KSB Amankan Miras Taliwang (Suara NTB) Ratusan liter minuman keras (Miras) yang akan dijual ke wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berhasil diamankan jajaran Satuan Pol PP. Miras yang berasal dari luar daerah itu ditangkap pada Kamis malam sekitar pukul 20.00 Wita di wilayah desa Meraran kecamatan Seteluk.

“Kita amankan saat melintas di desa Meraran. Mobilnya kami stop dan menemukan ada banyak Miras yang dibawa untuk dijual ke sini (KSB, red),” jelas kepala Satpol PP KSB, Agus Hadnan kepada wartawan usai melakukan penangkapan, Kamis malam.

Saat ditangkap ratusan liter Miras non label jenis arak itu dibawa menggunakan mo-

bil pribadi jenis Kijang. Minuman yang dikemas menggunakan jiriken kapasitas sekitar 40 liter dan ditempatkan di jok belakang mobil dan dikendarai sendiri oleh tersangka. “Saat kami cegat, begitu dibuka, kami menemukan barangnya karena hanya ditempatkan di tempat duduk belakang,” papar Agus.

Miras tersebut berasal dari wilayah Alas Barat. Menurut Agus, pemiliknya merupakan pemain lama dan sudah kerap beroperasi di wilayah KSB. “Sebelumnya sudah pernah kita amankan dan diminta untuk membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Tapi ternyata dia kembali mengulanginya,” timpalnya.

Atas penangkapan kali kedua ini, pihak Satpol PP KSB pun tak memberikan ruang lagi. Setelah ditangkap seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satpol-PP berupa lima jeriken Miras kapasitas 40 liter dan satu unit mobil jenis Kijang untuk didata dan kemudian diamankan.

Agus mengatakan, pihaknya akan memproses penangkapan tersebut karena tebukti telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Prostitusi dan Minuman Beralkohol. “Dengan Perda baru kita ini, jerat sanskinya kuat. Karena selain kurungan juga ada denda uang untuk memberikan efek jera bagi para pelaku,” tegasnya. (bug)

Sumbawa Terima Hadiah Penghargaan Tata Ruang

(Suara NTB/bug)

Abidin Nasar

sama dengan pemilik lahan dan kuasa hukumnya kemarin. Hal ini dilakukan untuk mengklarifikasi terkait lambatnya proses tersebut dan juga menepis adanya kecurigaan pemilik lahan. Sebab dikhawatirkan dia tidak bekerja, padahal sudah bekerja sesuai dengan aturan. “Mungkin bukan disengaja, tapi telah terjadi miskomunikasi di Internal BPN. Sertifikatnya sudah, tinggal tandatangan kepala kantor,” tandasnya.

Sementara Kepala BPN Sumbawa, Ramli, SH, MH mengaku telah memberikan disposisi terkait pengajuan balik nama tersebut. Dimana dia mendisposisikan kepada bagian bersangkutan untuk memproses permohonan itu sesuai aturan. Jika ada surat pencegatan termasuk harus didukung dengan alat bukti yang ada. Jika lahan tersebut belum bersertifikat, maka akan dilakukan mediasi sebanyak tiga kali. Apabila tidak ada kesepa-

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa diwakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Ir. A. Rahim telah menerima Penghargaan Pemenang Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Penataan Ruang Tahun 2014 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Penghargaan tersebut diserahkan secara resmi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursidan Baldan didampingi Menteri PUPR, Basuki pada

peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional Tahun 2015 belum lama ini.

Kabag Humas Setda Sumbawa, Rachman Ansori, M.E, penghargaan ini merupakan kelanjutan dari penghargaan kepada Sumbawa yang meraih Peringkat ke-III Nasional di Bidang Penataan Ruang yang diterima langsung oleh Bupati Sumbawa Drs. H. Jamaluddin Malik, 5 Desember 2014 lalu di Kantor Kementerian PUPR di Jakarta.

Adapun hadiah untuk Sumbawa berupa satu unit Eksava-

tor senilai Rp 2 miliar.

Eksavator ini kemudian akan dipergunakan Dinas PU guna menunjang tugas-tugas penataan ruang dan penertiban keruangan di Sumbawa.

Kepala Dinas PU Kabupaten Sumbawa Ir. A. Rahim atas nama Bupati Sumbawa menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat Sumbawa atas perolehan penghargaan ini, sehingga nantinya penghargaan ini akan dijadikan motivasi untuk meningkatkan kinerja ke tata ruangan di daerah ini. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag memberikan tawaran kepada ketiga pasangan calon (paslon) untuk memberikan bimbingan teknis (bintek) kepada seluruh saksi mereka dalam Pilkada ini. Dalam rangka memberikan pemahaman kepada saksi terkait tugas mereka.

“Kami bersedia melakukan bimbingan teknis kepada saksi masing-masing pasangan calon. Ini dalam rangka memberikan pemahaman kepada saksi, agar mereka paham apa yang mesti diawasi, apa yang mesti dilakukan di

saat perhitungan suara. Kami tawarkan ini, kami bersedia dan Insya Allah tidak dibayar.

Gratis dari KPU, silakan dijadwalkan saja oleh Paslon atau tim kampanye,” terang Syukri, Jumat (13/11).

Menurut Syukri hal ini penting, karena selama beberapa kali Pemilu di Sumbawa, masih ditemukan saksi yang belum paham. Sehingga melalui bintek nantinya, saksi mengetahui dan memamhami tugas mereka terkait pemugutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. “Ini penting supaya mereka paham tugasnya di lapangan. Supaya para saksi tidak gagap,”tukasnya. (arn)

Pengurusan Paspor

Imigrasi Sumbawa Bantah Ada Oknum Bermain Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Sumbawa, Drs. Syarifullah menjamin tidak ada pegawai Imigrasi yang melakukan pemungutan tambahan biaya untuk proses pemohonan paspor selain dari jumlah yang ditentukan. Sebab sejauh ini, dalam proses pelayanan terhadap masyarakat, pihaknya mengedepankan pelayanan transparan.

“Kemarin sempat ada surat pengaduan bahwa pegawai saya ngambil pungutan, itu tidak ada,” imbuhnya, Jumat (13/11).

Ia membantah adanya oknum yang bermain, sebab seluruh pegawai sudah diingatkan untuk tidak melakukan pungutan. Selain itu, ia selaku Pimpinan juga tetap melakukan pengawasan ke seluruh ruangan untuk memantau pelaksanaan pelayanan paspor. “Saya bantah ada oknum bermain, karena sudah saya ingatkan setiap

pegawai untuk tidak melakukan pungutan. Selain itu juga saya tetap melakukan pengawasan, kecuali kalau sudah di luar jam kerja, itu di luar pengawasan saya,” tandasnya.

Meskipun demikian, sambung Syarifullah, jika sampai ditemukan adanya pegawai yang melakukan, maka akan diberikan tindakan tegas sesuai dengan aturan. Misalkan penurunan pangkat ataupun tidak bisa naik pangkat. Itupun tergantung dari Kakanwil, di mana ia akan membuat laporan dibuatkan BAP sesuai dengan aturan dan prosedur.

Diakuinya sebelumnya pihaknya juga telah didatangi Kakanwil guna memberikan penjelasan, pengarahan terhadap seluruh pegawai kaitan dengan reformasi dan birokrasi yang diprogramkan Presiden. “Jadi kami tetap akan memberikan pelayanan yang transparan kepada masyarakat, tanpa ada pungutan,” tukasnya. (ind)

SUARA NTB Sabtu, 14 November 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Agus Patria Gelar Rakor dengan SKPD Dompu Dompu (Suara NTB) Penjabat Bupati Dompu, H. Agus Patria, SH, MH menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan pimpinan Dinas/Instansi lingkup pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu di hari pertama bertugas. Rakor dilakukan untuk mendalami persoalan daerah, sehingga bisa segera disikapi dan diselesaikan secepatnya.

Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Abdul Sahid, SH kepada Suara NTB, Jumat (13/11) mengatakan, rakor dilangsungkan Jumat (23/11) malam di pendopo Bupati.

Pada Jumat pagi, H. Agus Patria masih istirahat setelah menempuh perjalanan darat dari Mataram usai dilantik sebagai Penjabat Bupati, Rabu (11/11) pagi. “Hari ini, Bupati belum berkantor. Kecuali nanti malam untuk melakukan rapat dengan pimpinan Dinas/Instansi,” terangnya.

H. Agus Patria, SH, MH hadir di Dompu langsung menempati pendopo Bupati. Ia didampingi istri dalam menjalankan tugasnya sebagai penjabat Bupati di Dompu. “Beliau didampingi istri dan langsung menempati pendopo Bupati,” ungkap Sahid. (ula)

Pembahasan RAPBD Bima Diyakini Tidak Molor

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengawasan terhadap orang asing masih terbatas. Hal ini lantaran masih minimnya anggaran yang mendukung kegitan tersebut. Sementara hal yang memungkinkan untuk dilaksanakan selama ini yaitu dengan melakukan rapat koordinasi dengan berbagai instansi.

“Untuk rapat koordinasi ini, Alhamdulillah sudah dilaksanakan mulai dari Sumbawa, Dompu, Bima dan KSB,” kata Kepala Kantor Imigrasi Sumbawa, Drs. Syarifullah kepada Suara NTB, Jumat (13/11).

Menurutnya, untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing ada tim yang dibentuk yaitu Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA). Terdiri dari Imigrasi, Kepolisian, TNI, Dinas pencatatan Sipil, dan kementerian Agama untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing. Nantinya kalau ada anggaran yang cukup, pihaknya berencana melakukan pengawasan bersama dengan melibatkan beberapa instansi yang terkait.

Untuk tahun ini belum bisa dilaksanakan lantaran kekurangan anggaran. Meskipun demikian tetap akan mencoba mengintensifkan lagi Tim PORA. Rencananya tahun depan pihaknya bersama Tim PORA akan mengusahakan turun melakukan pengawasan. Dari data yang ada, sambungnya, orang asing paling banyak hanya di wilayah Newmont.

Bahkan sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan dari Camat dan instansi terkait keberadaan orang asing.

Nantinya pihaknya akan melakukan sosialisasi dan akan turun langsung ke lapangan untuk pengawasan tersebut.

“Saya berharap kepada para camat dan instansi terkait apabila ada indikasi orang asing di wilayah kerjanya supaya bisa diinformasikan kepada kami,” tukasnya. (ind)

Pemda Gelar Salat Istisqa di Dompu Dompu (Suara NTB) Pemda Dompu menggelar shalat istisqa untuk memohon diturunkan hujan di Dompu.

Salat Istisqa ini digelar pemerintah bersama warga akibat kemarau panjang yang melanda Dompu dan sekitarnya.

Penceramah pun menghimbau warga untuk banyak memohon ampunan, karena bencana kekeringan tidak lepas dari

tindakan manusia.

Salat Istisqa yang difasilitasi Pemda Dompu di lapangan Karijawa Dompu, Jumat (13/11), diikuti pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu, masyarakat di sekitar, guru dan siswa SMKN 1 Dompu dan SMKN 2 Dompu. Bertindak sebagai penceramah dan imam oleh ustaz H. Abdullah Arsyad, S.Ag.

kita menggelar shalat istisqa untuk memohon diturunkan hujan. Salat istisqa ini juga dilakukan di semua wilayah se Kabupaten Dompu,” kata Zulkifli Lubis.

H. Abdullah Arsyad, S.Ag selaku penceramah menyerukan kepada warga untuk memperbanyak istigfar dan memohon ampunan dari Allah SWT. Karena bencana keker-

Kepala Bagian Kesra Setda Dompu, H. Zulkifli Lubis, S.Sos kepada wartawan di sela – sela acara shalat Istisqa, mengatakan, kemarau panjang yang melanda Dompu menyebabkan kekeringan di beberapa tempat. Petani yang sedang siap – siap untuk bercocok tanam juga mulai resah akibat kekeringan dan belum turunnya hujan. “Makanya

Polres Bima Amankan Sajam dan Senpi Bima (Suara NTB) Dalam menciptakan kondisi keamanan menjelang Pilkada Bupati dan wakil Bupati Bima, Polres Bima gencar menggelar razia dan operasi. Selain cipta kondisi, razia tersebut juga bertujuan mengurangi tindak kriminal termasuk curas dan curanmor yang marak terjadi di Bima.

Kasat Reskrim melalui Kaur Binops Reskrim Polres Bima, Ipda I Made Dimas, SH kepada Suara NTB, Jumat (13/11) mengatakan razia tersebut gabungan dari Dalmas Polda NTB, Dalmas Polres, Raimas, Lantas, Intel dan Satreskrim. “Tim ini dibentuk dengan nama 21 Operasi Cipta Kondisi, menjelang Pilkada dan mengurangi tindak kriminal,” ucapnya.

Selama operasi yang digelar pada Senin (9/11), dari pukul 09.00 Wita hingga 23.00 Wita di jalan lintas Sumbawa – Bima atau tepatnya di desa Niu Kecamatan Palibelo perbatasan Kota Bima dan Kabupaten Bima. Sejumlah barang berbahaya disita dan diamankan seperti senjata tajam (sajam) sebanyak empat buah, senpi rakitan 1 buah dan peluru jenis SS satu biji. “Minuman keras (Miras) juga diamankan,” sebut Dimas.

Tidak itu saja, pihaknya juga mengamankan empat orang pelaku, yakni I (31), KA (50), dan S (37) yang merupakan warga Kecamatan Sape.

Sementara satu orang pelaku yang memiliki senpi inisial I (31) warga desa Rato Kecamatan Lambu juga diamankan dengan mobil Terios putih bernomor polisi ED 370 C. Saat ini, barang bukti (BB) sudah diamankan, guna diproses secara hukum.

Sementara beberapa pelaku akan dikenakan pasal 1

Kadis Dukcapil Bima Tunggu Kedatangan Penyidik KPK Bima (Kota Bima) – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bima, Drs. Andi Sirajuddin M.Ap, menyebutkan pihaknya menunggu jadwal turunnya kembali penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kabupaten Bima. Lembaga antirasuah itu akan melakukan pengecekan fisik e-KTP yang beberapa waktu lalu sempat tertunda.

“Insya Allah, KPK akan datang kembali ke Bima, dan kami menunggunya,” kata Andi menjawab Suara NTB, Jumat (13/11).

Hanya saja, kata Andi, jadwal kedatangannya hingga saat ini belum diketahui secara pasti. Namun jika datang, pihak KPK sendiri akan memberitahukan langsung kepada pihaknya, baik melalui pesan singkat (SMS) maupun langsung menghubungi telepon.

Saat KPK hendak turun ke Bima beberapa waktu lalu, kata Andi, salah satu pejabat KPK mengirim SMS agar memfasilitasi pertemuan penyidik KPK dengan seluruh Camat penerima fisik e-KTP di kabupaten Bima dan satu orang operator di Dinas setempat. “Saya langsung dihubungi via SMS waktu itu, bahkan isi SMS-nya hingga saat ini masih saya simpan, Nanti jika ada informasi, pasti kita akan kabari kepada teman- teman media,” katanya.

Menurutnya, KPK akan kembali datang ke Bima untuk melakukan pengecekan

(Suara NTB/uki)

DIAMANKAN – Barang bukti dalam operasi Cipta Kondisi yang digelar Polres Bima mengamankan sajam dan senpi dari tangan masyarakat. ayat 1 UU no 12 th 1951 tentang kepemilikan senjata api.

Ancaman pidananya maksimal 20 tahun. Sembari menghimbau kepada masyarakat

agar tidak membawa senjata tajam dan senjata api. “Jika ditemukan akan ditindak tegas dan diproses secara hukum,” tegas Dimas (uki)

76,6 Persen Warga Dompu Mengaku Miskin Dompu (Suara NTB) Sebanyak 76,6 persen warga Kabupaten Dompu mengaku dirinya miskin.

Berdasarkan data BPS untuk kondisi tahun 2013, kemiskinan di Dompu hanya 15,7 persen. Tingginya warga yang mengaku miskin karena mengharapkan bantuan.

Kepala BPS Kabupaten Dompu, Ir. I Gusti Lanang Putra kepada Suara NTB, baru-baru ini mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan basis data terpadu (PBDT) un-

tuk mendukung program unggulan Presiden Joko Widodo terkait penanganan kemiskinan. Data ini akan menjadi acuan dalam penyampaian bantuan pemerintah. “Ada 76,6 persen warga Dompu mengaku dirinya miskin,” katanya.

Pendataan ini, lanjut Lanang, pihaknya melibatkan aparat Desa setempat dalam rangka mendapatkan data real terkait kemiskinan. Maksudnya untuk menghindari kekeliruan data, tapi kenyataannya masih banyak ditemukan mereka yang tidak ber-

ingan juga pernah terjadi di zaman Rasullah dan itu tidak lepas dari tindakan manusia yang banyak menyimpang dari perintah Allah. Seperti banyaknya tindakan maksiat dan pengurangan timbangan oleh pedagang dalam melakukan jual beli serta tindakan lainnya. “Mari kita perbanyak istigfar dan memohon ampunan dari Allah,” ajaknya. (ula)

Amankan Pilkada

hak masih didata berdasarkan permintaan. “Karena ingin mendapatkan bantuan, mereka mengaku dirinya miskin. Padahal kita ingin mendapatkan data kemiskinan 40 persen ke bawah,” terangnya.

Kendati demikian, Lanang mengaku, pihaknya masih melakukan pembersihan berdasarkan kriteria yang dimiliki, sehingga bisa menjaring mereka yang tidak kategori tidak mampu. “Nanti ada kriteria yang kita miliki untuk menyaring lagi datanya dan itu yang sedang kita lakukan,”

ungkapnya.

Selain itu, Lanang juga mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum memiliki data kemiskinan untuk Kabupaten Dompu kondisi tahun 2014.

Data kemiskinan yang dimiliki masih data tahun 2013 yaitu 32.963 atau 15,7 persen. Ini terjadi akibat data yang dimiliki masih bermasalah sebagai dampak dari perubahan metodelogi survei. (ula)

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/uki)

Pengawasan Orang Asing Masih Terbatas

(Suara NTB/ula)

SALAT ISTISQA - Warga Dompu menggelar salat istisqa di lapangan Karijawa Dompu untuk memohon ampunan dan diturunkannya hujan, Jumat (13/11) pagi.

(Suara NTB/uki)

Bima (Suara NTB) – Sekda Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik Hak, M.Si mengaku pembahasan RAPBD 2016 tidak akan molor. Sebelumnya sejumlah berkas pembahasan yang diajukan eksekutif dipending oleh DPRD karena dinilai belum valid.

Namun saat ini, semua berkas dinyatakan rampung sehingga siap dibahas.

“Kan itu dipending sendiri oleh Dewan,” kata Sekda menjawab Suara NTB, Jumat (13/11).

Menurutnya, saat itu dipending karena belum ada kepastian dari pusat soal dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Namun saat ini sudah ada kepastian sehingga dibahas. “Intinya dalam pembahasan bukan hanya APBD saja namun ada juga dana yang bersumber dari Pusat, tapi sekarang sudah rampung,” katanya.

Taufik menegaskan, pembahasan akan mulai dilaksanakan Jumat, setelah digenjot selama beberapa hari kemarin untuk merampungkan semua hal – hal yang menjadi pembahasan. “Sore kemarin saya sudah finalkan, sehingga hari ini mulai dibahas,” terangnya.

Kata Taufik, setelah dibahas dirinya meminta kepada Dewan agar hari Senin mendatang bisa dibacakan.

Sebelumnya Ketua DPRD Kabupaten Bima, Murni Suciyanti, yang didampingi wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Nukrah, S.Sos, kepada Suara NTB mengatakan pihaknya belum menerima draf nota keuangan RAPBD 2016 dari eksekutif.

Dewan khawatir pembahasan akan molor bila tidak segera disampaikan ke Dewan. (uki)

langsung fisik perekaman eKTP program Kemendagri tahun 2011 hingga 2013. Kata Andi, program tersebut saat ini tengah diproses oleh KPK karena bermasalah, bahkan salah seorang sudah ditetapkan jadi tersangka.

Diakuinya, pada saat adanya program tersebut. pihaknya hanya merekap data kemudian mengirim ke data center melalui online maupun manual. Sementara pembuatan dan percetakan e-KTP sendiri langsung dari Pemerintah Pusat kemudian setelah itu diantar di setiap Kecamatan. “Jadi, program ini tidak ada sangkut paut dengan Pemerintah Daerah dan kami sama sekali tidak tahu,” katanya.

Andi menegaskan penyidik KPK tidak hanya mengecek fisik e-KTP Kabupaten Bima namun seluruh Disdukcapil se Indonesia. Hal itu juga sesuai dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo meminta pihak terkait untuk menelusuri program tersebut karena bermasalah. “Yang jelas semua Disdukcapil seIndonesia yang didatangi KPK,” tegasnya.

Andi menambahkan, e-KTP yang direkam oleh pihaknya pada 2011 hingga Desember 2103 sebanyak 80 ribu. Sementara yang sudah dicetak 31 ribu, sedangkan 49 ribu yang belum dicetak. “Saat ini sejumlah yang tersisa sudah diambil blangkonya untuk dicetak sesuai arahan Menteri,” kata Andi. (uki)

SUARA NTB Sabtu, 14 November 2015

Oknum Guru Cabul Ditetapkan Jadi Tersangka Praya (Suara NTB) Penyidik Polres Lombok Tengah (Loteng), Jumat (13/11) kemarin, resmi menetapkan oknum guru SD di Desa Batujai Praya Barat, Mu (50), sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan. Polisi menyatakan alat bukti pendukung lengkap.

Tersangka pun resmi berstatus tahanan.

“Hari ini (Jumat kemarin, red) surat penahanan tersangka kita keluarkan,” sebut Kaur. Bin. Ops. Sat Reskrim Polres Loteng, Ipda Ery Armunanto, seizin Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK., M.H., saat dikonfirmasi Suara NTB. Dengan penetapan status tersebut, maka kasus yang melibatkan guru bersangkutan tetap dilanjutkan.

Ia menjelaskan, dalam menetapkan status tersangka kepada oknum guru SD bersangkutan, pihaknya menemukan dua alat bukti yang mengindikasikan tersangka benar melakukan tindak pidana pelecehan seksual. Dengan korban siswanya sendiri. “Karena alat buktinya lengkap, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melanjutkan proses penyelidikan atas kasus tersebut,” timpal Ery. Sebelumnya, Mu diamankan aparat kepolisian setelah nyaris dihajar warga. Oknum guru itu diduga mencabuli salah seorang siswinya, Kamis (12/11) siang. Bermula sekitar pukul 11.00 wita, korban dipanggil oleh tersangka ke ruang kelas.

Didalam ruang kelas tersebut, korban diminta oleh tersangka untuk membuka baju. Tetapi ditolak oleh korban. Akhirnya tersangka memegang dada korban, hingga sempat membuat korban menjerit. Karena takut, korban lari pulang.

Ditengah perjalanan, sembari menangis korban menceritakan perbuatan tersangka kepada warga yang ditemui. Kejadian itupun memancing reaksi warga dan keluarga korban.

Sehingga sore harinya, warga ramai-ramai mendatangi rumah dinas SD setempat, tempat tinggal tersangka. Aparat kepolisian yang datang beberapa saat kemudian, akhirnya berhasil mengevakuasi tersangka. Sehingga aksi main hakim warga bisa dicegah. (kir)

POLHUKAM

Halaman 8

BNN Gerebek Kos-kosan Terindikasi Sarang Narkoba Mataram (Suara NTB) Tim Penindakan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB Jumat (13/ 11) petang menggerebek sejumlah kos-kosan di wilayah Mataram. Terindikasi kos - kosan itu dijadikan sarang narkoba, terutama pengguna.

Penggerebekan di lokasi pertama, sekitar pukul 18.00 wita, dengan sasaran kos di Jalan Raden Mas Panji Anom, Kelurahan Pagutan Timur. berlanjut di kos - kosan sekitar area sama. Namun hasilnya nihil setelah dites urine. Hanya satu orang penghuni perempuan yang tak bisa buang air kecil sehingga tes urine dilakukan di Kantor BNN. Sekitar 30 menit kemudian, tim bergerak di kos-kosan Jalan Lingsar Lingkungan Karang Jangu Kelurahan Sapta Marga, persis di belakang Hotel Golden Palace.

Ada puluhan penghuni koskosan diperiksa urine, baik laki laki maupun perempuan.

Kos kosan padat penghuni dari kalangan mahasiswa dan karyawan swasta ini jadi sasaran penggerebekan karena ketika operasi September lalu ada 8 orang yang positif.

Dari hasil narco test untuk tiga titik ini, tim mendapati tiga penghuni kos positif pengguna narkoba. Malam itu juga, tim langsung bergerak ke sejumlah titik lainnya.

Kepala Bidang Penindakan BNN NTB AKBP Bunawar, SH menyebut operasi itu masih dalam rangka mencari penyalahguna narkoba, terutama di kos-kosan. “Kita mengidentifikasi kemungkinan koskosan dijadikan sarang penyalahgunaan narkoba,” kata Bunawar petang kemarin.

Dari operasi itu, semua penghuni langsung dites urine, untuk memastikan mereka yang positif atau negatif narkoba. Utamanya rumah kos yang pernah digerebek dan didapati banyak positif narkoba dilakukan pemeriksaan lagi. “Kalau hasil operasi ini positif lagi, berarti (kos-kosan) jadi sarang narkoba,” tegasnya.

Terhadap yang diperiksa itu, pihaknya mengidentifikasi mereka yang pernah kedapatan positif. Jika kedapatan kedua kalinya, masih akan direhabilitasi. “Kalau ketiga kalinya orang yang sama ditemukan positif, maka tidak ada ampun, proses pidana,” tegasnya. (ars/why)

Polres Mataram Atensi Dugaan Absensi Fiktif

Tiga Oknum Polisi Dipecat Giri Menang (Suara NTB) – Tiga oknum polisi yang bertugas di Polres Lombok Barat dipecat dari kesatuannya. Ketiganya dipecat, lantaran tidak absen selama 308 hari atau sekitar 10 bulan secara berturut-turut.

Demikian ditegaskan, Kapolres Lombok Barat AKBP Wingky Adhitya Kusumo, di Mapolres Lobar Jumat (13/11) pagi kemarin usai memimpin apel pemecatan ketiga oknum polisi tersebut. Upacara yang berlangsung sekitar pukul 07.30 Wita. “Tiga oknum polisi ini dipecat karena terbukti indisipliner, tidak pernah masuk selama 308 hari berturutturut,” terang Winky.

Oknum polisi yang dipecat masing-masing Bripka Tamrin, Brigadir I Putu Trisna Nadi dan Briptu Buyung Suharman. Untuk Brigadir Tamrin, dikatakannya sudah tidak pernah menjalankan tugas hampir 308 hari. Sementara untuk Brigadir I Putu Tresna Nadi dan Briptu Buyung Suharmin diketahui sudah mendapat SK Hukuman disiplin lebih dari tiga kali. “Hukuman sesuai perbuatan yang dilakukan, aritnya ketiga orang tidak bisa dipertahankan,” ujarnya.

Pemecatan secara tidak hormat bukan tanpa dasar.

Melainkan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2013. Dimana anggota polisi yang melanggar disiplin selama 3 kali bisa dipecat. Polres sudah beberapa kali menggelar sidang disipilin, sehingga baru bisa diputuskan pemecatan.

Selain itu, mereka ini juga sudah berbuat yang tidak patut dicontoh oleh masyarakat. Sebab, telah banyak laporan ke Provost tentang tingkah laku ketiganya. Karena, polisi itu harus mampu menjadi panutan di tengah masyarakat.

Sebelum dilakukan pemecatan, Polres Lombok Barat terlebih dulu menggelar apel guna memberikan saran kepada anggota kepolisian. Namun oknum polisi yang dipecat tidak hadir sehingga pihak Polres langsung mengambil tindakan resmi dipecat.

Sebelum pemecatan, pihaknya telah memanggil guna memberikan saran tapi tidak pernah diindahkan sehingga berdasarkan peraturan Polri, jika tidak masuk tiga kali secara berturut-turut maka resmi dipecat setelah melaksanakan kode etik.

Belum lama ini, 10 oknum anggota polisi di Mapolres Lombok Barat akan direkomendasikan mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sebab oknum telah tiga kali menerima surat keputusan hukuman disiplin (SKHD).

Dalam pemberian sanksi, anggota bisa memenuhi unsur diproses jika tidak pernah masuk 30 hari berturut-turut (3 bulan, red). Dalam hal ini, oknum anggota masih bisa dipertimbangkan. Namun, jika dalam prosesnya oknum tak mengindahkan panggilan sidang disiplin dan kode etik nantinya akan diberikan sanksi tegas kepada mereka. pemecatan tidak diputuskan Polres Lombok Barat melainkan keputusan datang dari Polda NTB, Polres hanya bisa memberikan rekomendasi. (her) Wingky Adhitya Kusumo (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ars)

RAZIA KOS - Tim dari BNN NTB saat melakukan tes urine sejumlah penghuni kos kosan di Cakra, Jumat petang kemarin.

(Suara NTB/ant)

HUKUMAN MATI - Petugas kepolisian menggiring terdakwa sindikat narkoba jaringan internasional Wong Chi Ping (tangan diborgol) memasuki ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Jumat (13/11). Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan hukuman mati terhadap Wong Chi Ping.

Wong Chi Ping Divonis Mati Jakarta (Suara NTB) – Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan hukuman mati terhadap bandar narkoba Wong Chi Ping alias Surya Wijaya dengan barang bukti narkotika sabu hampir satu ton.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati,” kata Hakim Ketua M Arifin saat membacakan putusan terhadap terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Jumat (13/11).

Hakim menyatakan Wong Chi Ping terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana serta pemufakatan jahat dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 862,603 kilogram.

Majelis hakim juga memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.

Majelis hakim mengatakan hal memberatkan antara lain terdakwa melakukan kejahatan luar biasa karena tidak hanya dapat menimbulkan dampak pada pelaku tetapi juga meracuni generasi Indonesia serta mengancam keselamatan bang-

sa dan negara Indonesia.

Wong Chi Ping juga pernah berusaha menerima pengiriman sabu dari Tiongkok dari Ahyi yang masih menjadi buron, akan tetapi gagal karena kapal tenggelam.

Pengadilan menyimpulkan tidak ada hal yang meringankan bagi terdakwa. “Pidana yang dijatuhkan bukan merupakan tindakan balas dendam tetapi tindakan hukum yang bersifat mendidik atau edukatif yang didasarkan pada keadilan,” kata Arifin.

Bandar narkoba internasional itu terbukti bersalah dalam kasus menyelundupkan sabu dari Filipina ke Indonesia lewat jalur laut.

Dalam menyelundupkan sabu ke Indonesia,Wong Chi Ping dibantu oleh delapan rekannya, yakni Ahmad Salim Wijaya, Sujardi, Syarifudin Nurdin, Tam Siu Liung, Siu Cheuk Fung, Tan See Ting, Cheung Hon Ming dan Andika.

Sindikat narkoba itu melibatkan empat warga negara

Hong Kong, satu warga negara Malaysia dan empat warga negara Indonesia. Bandar narkoba dari Hong Kong yakni Wong Chi Ping, Cheung Hon Ming, Tam Siu Liung dan Siu Cheuk Fung. Tan See Ting berasal dari Malaysia.

Warga negara Indonesia yang terlibat adalah Ahmad Salim Wijaya, Sujardi, Syarifudin Nurdin dan Andika.

Sembilan terdakwa sindikat narkoba itu didakwa dengan Pasal 114 juncto Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Wong Chi Ping dan delapan rekannya dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum.

Ahmad Salim Wijaya juga telah dijatuhi vonis hukuman mati, Cheung Hon Ming 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, Syarifuddin 18 tahun hukuman penjara, sedanmgkan Tan See Ting, Siu Cheuk Fung dan Tam Siu Liung masing-masing dijatuhi hukuman seumur hidup. (ant/bali post)

Antisipasi Kriminalitas

Kawasan Wisata Loteng Dikawal Ketat Praya (Suara NTB) Jajaran Polda NTB memberikan atensi khusus terhadap kondusifitas kawasan-kawasan

wisata utama di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

Itu dibuktikan dengan menerjunkan tim khusus untuk mengawal ketat kawasan wisata yang ada. Demikian ditegaskan Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Polda NTB, Kombes. Pol. Ruslan, S.H., kepada Suara NTB, Jumat (13/ 11) kemarin.

Ditemui di Mapolres Loteng, Ruslan mengatakan, saat ini ada tiga tim yang dibentuk untuk mengawal kawasan wisata di Loteng. Satu tim terdiri dari 10 personel dari beberapa satuan. “Tim inilah yang terus bergerak, mengawal dan mengawasi kondisi kawasan wisata Loteng,” sebutnya.

Setiap hari tim tersebut turun bergantian melakukan patroli ke objek-objek wisata yang ada di Loteng. Khususnya di wilayah Loteng bagian selatan, setiap 8 jam sekali.

Sehingga dalam sehari, tim tersebut bisa turun melakukan patroli sampai tiga kali.

“Jadi setiap 8 jam sekali tim yang ada, bergantian melakukan patroli,” terangnya.

Diakuinya, upaya tersebut cukup ampuh menekan aksi

kriminalitas yang ada di kawasan wisata di Loteng. Yang dalam beberapa bulan yang lalu, intensitasnya cukup tinggi. Dimana sekarang, intensitas aksi kriminalitas di kawasan wisata sudah jauh berkurang.

“Untuk menghilangkan sama sekali aksi kejahatan, jelas tidak mungkin. Tapi paling tidak, intensitasnya sudah jauh menurun,” tandasnya.

Tapi yang jelas, upaya tersebut akan terus dilakukan.

Sampai kondusifitas kawasan wisata benar-benar terjaga.

Untuk itu, peran serta dan dukungan masyarakat dalam membantu menjadi kondusifitas wilayah sangat diharapkan.

Karena tentu, upaya menjaga kondusifitas wilayah tidak akan bisa maksimal, jika hanya mengandalkan aparat kepolisian.

Mantan Kapolres Loteng ini mengatakan, dalam kondisi apapun pihak kepolisian tetap akan berupaya menjaga kondusifitas wilayah. Tetapi akan lebih maksimal, jika masyarakat ikut mendukung. Paling tidak dengan menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing. Dengan begitu, beban aparat kepolisian bisa lebih ringan. (kir)

Mataram (Suara NTB) – Dugaan absensi fiktif di salah satu instansi di Kota Mataram yang tengah diusut Inspektorat, kini menjadi atensi Polres Mataram. Kasatreskrim Polres Mataram, AKP Zaky Maghfur, SIK saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut.

“Sudah (jadi atensi) pak,” tegasnya melalui pesan singkat, Jumat (13/11) menjawab Suara NTB. Ia tidak merinci mengenai tindak lanjut yang sedang dilakukan oleh penyidik Polres Mataram terkait dugaan absensi fiktif pada sosialisasi izin pondokan yang dilaksanakan beberapa waktu lalu itu. Namun, Polres Mataram akan tetap berkordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan upaya awal yang diperlukan.

Inspektorat Kota Mataram Saat ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa item yang salah satunya absensi sosialisasi izin pondokan. Inspektur pada Inspektorat Kota Mataram, H. Makbul Ma’shum membenarkan pihaknya sedang melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan absensi rapat yang terkait dengan pagu anggaran ditetapkan untuk 100 orang peserta, tetapi pada praktik kegiatannya diduga pembayaran hanya diberikan kepada 50 orang. Hal tersebut mendapat penolakan ketika kelurahan diminta untuk mengisi daftar hadir sebanyak 100 orang. Sebab, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah

hukum di kemudian hari.

Gambaran hasil pemeriksaan Inspektorat terkait absensi rapat pada sosialisasi izin pondokan yang menjadi program Bakesbangpol Kota Mataram itu belum dapat disimpulkan hingga selesai nanti pada 17 November. Dikatakan, akan selesai bersamaan dengan audit sekolah yang juga tengah dilakukan.

Dalam pengumpulan bahan keterangan dan pengumpulan data yang dilakukan Inspektorat Kota Mataram disebutkan bahwa Inspektorat mengumpulkan pucuk pimpinan tiap-tiap kelurahan di masing-masing kecamatan untuk diperiksa dan dimintai kesediaan membuat surat pernyataan yang menjelaskan bahwa undangan kepada warga adalah 50 orang. Pihak kelurahan mengaku dikumpulkan Inspektorat pemeriksaan tersebut yang salah satu isinya adalah membuat surat pernyataan. Dalam kegiatan sosialisasi itu, pihak kelurahan menghadirkan peserta sesuai dengan yang diminta.

Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap hal yang sedang ditindaklanjuti oleh auditor internal tersebut.

Apalagi, kata mantan Kepala Biro Keuangan Setda NTB ini, melakukan upaya pembuatan SPJ fiktif. Ia sudah mengingkatkan perihal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sejak awal ia dilantik. (why)

Dugem, Puluhan Pelajar Dibawah Umur Terjaring Razia Pol PP Giri Menang (Suara NTB) – Satuan Polisi Pamong Praja Lombok Barat (Pol PP Lobar) melakukan razia di kawasan wisata Senggigi, Kecamatan Batulayar sekitar pukul 01.00 Wita, Jumat (13/11). Dari razia tersebut berhasil terjaring sebanyak 71 pelajar. Selain itu, saat razia tersebut Satpol PP juga menemukan ada sejumlah oknum dewan yang berada di luar tempat hiburan tersebut.

Puluhan pelajar ini kemudian tergiring ke Kantor Camat Batu Layar untuk didata dan meminta orang tuanya datang menjemput dengan syarat tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kasatpol PP, Baiq Yeni Ekawati menyatakan, razia yang dilakukan Pol PP menindaklanjuti informasi dari masyarakat yang merasa terganggu dengan anak-anak seusia sekolah berkeliaran hingga tengah malam.

Atas laporan ini, pihaknya kemudian menggelar rapat mendadak sekitar pukul 22.30 Wita. Selanjutnya memutuskan melakukan razia ke cafe dimaksud. Dalam razia tersebut, personel yang diturunkan dalam razia ini sebanyak 25 anggota. Razia kali ini sengaja menyasar salah satu kafe yang kerap kali menerima pelajar.

Di kafe yang dimaksud, anggotanya melakukan penggeledahan. Alhasil,

ditemukan para pelajar tengah asyik dugem dengan alunan musik disko.

Puluhan pelajar tersebut langsung diangkut satu persatu ke mobil Satpol PP untuk diamankan. Saat akan dibawa ke kendaraan, sejumlah pelajar sempat melakukan perlawanan.

Kemudian para pelajar diangkut ke Kantor Camat Batu Layar untuk memintai keterangan dan mendata identitasnya.

Dari hasil pendataan para pelajar sebanyak 71 orang yang berasal dari Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Kota Mataram.

Setelah mereka didata, mereka diminta untuk menelpon orang tuanya untuk menjemput dan membuat surat kesepakatan berjanji tidak mengulangi tindakan yang sama lagi. Bahkan pada kesempatan itu pula banyak pelajar tidak dijemput, mereka pun diserahkan ke Pol PP masingmasing kabupaten. Selain para pelajar, terjaring razia pula dari anak yang putus sekolah, mahasiswa.

Pihaknya akan terus melakukan razia serupa, supaya tidak ada lagi para pelajar menggunakan waktu malam berkeluyuran hingga dini hari. Selain mengamankan pelajar, pihaknya juga mengingatkan kafe agar tidak lagi menerima pelajar. (her)

SUARA NTB Sabtu, 14 November 2015

JENDELA SASTRA

Halaman 9 (The Sacrifice of Isaac by Adi Holzer - p2alm.files.wordpress.com)

CERPEN

Tangan Maja Bayu Pratama Maja melihat wajahnya sendiri di riak air dalam bejana.

Wajahnya tertangkup sedih, tangannya terjuntai lemas sambil memegang penggaris. Kali ke sembilan Maja mengukur tangannya sendiri dengan penggaris itu, dia kembali mendapatkan hasil yang berbeda: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Keringat dingin mengalir di pelipisnya.

Kerongkongannya terasa pahit, sepahit hidup.

DULU Nenek pernah berkata: “Orang yang suka mencuri nanti tangannya jadi panjang.”

Musim-musim ini memang sangat susah mendapatkan air. Air menguap, menghilang, disimpan, dibeli, sembunyi.

Orang-orang mandi, mencuci, dan membuag hajat di air keruh. Orang-orang minum air bekas mandi, mencuci, dan buang hajat. Orang-orang kehausan: Maja menggerutu dalam hatinya. Dia hanya ingin membasuh muka dan menyiram rumputnya.

Siang itu, Maja merasa wajahnya sudah sangat berdebu dan padang rumput terlihat coklat dan kering seperti abu pembakaran Ibrahim. Oh, utusan Tuhan yang kebal api itu.

Nenek sering menceritakan kisah para nabi ketika Maja masih kecil. Dia ingat Ibrahim: Sewaktu kecil Ibrahim bertanya apa sebenarnya yang paling Tuhan di dunia ini. Dia kira itu bukan patung batu buatan ayahnya, atau matahari, atau bumi. Ibrahim kecil pergi, mencari Tuhan, dan sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan harusnya lebih besar dari segala yang dapat diukur –karena itu akhirnya Ibrahim harus dibakar. Maja berharap dia menjadi Ibrahim, yang tidak membutuhkan air ditengah panas api yang menyala merah biru sekalipun.

“Apa?” tanya Maja pada dirinya sendiri. Apa yang harus dia lakukan? Kambing-kambing butuh makan. Rumput!

Rumput! Bumi Tuhan ini semakin kering dan panas. Ibrahim sendiri –jika masih hidup– mungkin akan kehilangan mukjizatnya. Sekian lama hidup dalam hidup yang tidak hidup ini, Maja hanya bisa menggembalakan dan bermain Tuhan dengan kambing-kambingnya. Apa salahnya jika satu musim kemarau suatu waktu terdampar dan berdiam agak lama?

Nenek pernah mendongeng untuk Maja: Kau tahu dulu Ismail, anak Ibrahim, diminta oleh Tuhan untuk dikembalikan padanya dengan cara disembelih. Anak yang sejak dulu diinginkan oleh bapak dan ibunya. Anak yang disisipkan dalam setiap doa.

Bukan berarti Tuhan jahat.

Dia hanya ingin menguji, sudikah Ibrahim yang kebal api itu mengembalikan sesuatu yang pada dasarnya tidak pernah menjadi miliknya. Kau tahu, rasa memiliki itu adalah parasit, Maja. Itu akan menjauhkanmu dari kasih sayang Tuhan. Ibrahim menyadari itu, maka dengan tangis yang syahdu dan penghormatan tertinggi terhadap sesuatu yang dicarinya sewaktu kecil itu, dia baringkan Ismail, anak dari doa-doanya, di atas sebuah

altar kecil dari batu yang warnanya serupa malam. Dia siap mengembalikan anaknya, dengan cara yang ada di antara kegilaan dan kewarasan seorang hamba. Tapi Tuhan itu baik Maja. Sangat baik, sampai-sampai tidak ada kebaikan yang diciptakannya melebihi kebaikannya sendiri. Tepat ketika Ibrahim menempelkan mata pisau yang setajam lidah wanita itu ke leher Ismail, Tuhan Mengganti Ismail dengan seekor kambing. Maka Ibrahim menyembelih kambing itu, bukannya Ismail. Kau tahu Maja, Tuhan suka menguji.

Lantas kambing-kambing yang mati karena kelaparan itu membuat Maja sedih.

Dengan kakinya yang terlihat menyedihkan Maja berlari menaiki bukit. Di atas Maja tertawa, dari sana dia melihat kambingnya seekor lagi telah tumbang dan dicuri oleh maut.

Maja terus tertawa, menangis, meraung, dengan lirih dipanggil-panggilnya Nenek.

Dengan menyedihkan dipukulpukulkannya tangan ke kaki.

Ditumpahkannya semua kesedihan, tentang air dan Tuhan yang baik.

Tuhan itu baik Maja. Sangat baik, sampai-sampai dia tidak menciptakan sesuatu yang lebih baik dari kebaikannya sendiri. Kau tahu, dulu seorang anak kecil terlahir ke dunia ini, seluruh alam bersuka cita karena kelahiran itu. Burung-burung berkicau dengan lebih merdu, air menjadi lebih jernih dari biasanya, pohonpohon menjadi lebih hijau, matahari lebih hangat, para wanita menjadi lebih subur dan binatang ternak menghasilkan kelimpahan untuk tuan-tuannya. Tapi anak itu diambil ayah-ibunya, Maja.

Kau tahu kenapa? Karena Tuhan itu baik.

Anak itu tidak merasa sedih. Dia tahu Tuhan ada, dan Tuhan adalah segala yang baik dari segala kebaikan yang terbaik. Agar anak itu tidak sedih, Tuhan menitipkannya pada segumpal awan. Kemanapun anak itu berjalan, segumpal awan selalu memayunginya.

Ketika anak itu menangis, maka awan itu akan menurunkan hujan dan anak itu bisa menangis dengan tetap menatap ke depan. Ya, tidak ada apa-apa yang perlu ditundukkan untuk anak itu, atau tidak ada yang perlu dilihat ke belakang. Tuhan mencabut bunyi sesengukan ketika menangis darinya, maka semua orang melihatnya sebagai orang yang berhati kuat –tidak pernah terlihat menangis.

Tuhan itu baik Maja. Seluruh alam ini dihadiahkan kepada anak kecil itu nantinya.

Dia menjadi pemimpin alam ini. Dia adalah kekasih Tuhan, Maja. Disambungkannya fir-

man-firman Tuhan kepada kita. Agar kita menjadi lebih baik dan mendapat balasan yang baik sebaik bertemu dengan yang paling baik. Kemudian janganlah kau melanggar firmannya, Maja. Karena anak kecil itu juga diajarkan untuk menyampaikan hukuman. Kau tahu neraka? Itu adalah tempat yang paling buruk, Maja.

Jangan kau lakukan apapun yang membuatmu dekat dengan tempat itu, semisal mengingkari kebaikan Tuhan, mabuk, mencuri, merendahkan seorang wanita, membuat malu seorang laki-laki, atau membiarkan mahluk hidup yang diciptakan Tuhan mati.

“Bukankah aku telah melakukan banyak dosa?”

Maja bertanya pada dirinya sendiri.

Maja percaya Tuhan hanya sedang mengujinya. Tuhan mengambil air, membuat kambing-kambingnya mati, dan membuat Maja terpaksa mencuri. Bagian terbaik adalah semua itu menjadi dosa untuknya, dan jalan yang leb-

ih dekat ke neraka –tempat yang paling buruk, yang harus dijauhi menurut pesan Nenek.

Apakah salah bejana yang terdampar dalam ketidakjelasan pemiliknya, yang berdiam di dekat tempat ibadah itu diambil olehnya? Maja mengira tidak, tentu saja Tuhan yang maha baik yang meletakkan bejana itu di sana. Untuknya, untuk rumput dan kambingkambingnya.

Maja mengira-ngira, dosanya akan lebih banyak jika dia biarkan rumput-rumput mengering dan kambingnya mati kelaparan. Dengan perasaan takut masuk neraka, maka bejana berisi air yang terlihat diam dan dingin di dekat tempat ibadah itu diambilnya. “Ini akan menyelamatkan…” pikirnya. Oh, Tuhan yang baik.

“Terimakasih untuk sedikit air di dalam bejana ini…”

Maja berjalan ke arah timur, membawa bejana berisi air itu dengan tangannya.

Dia ingin kembali.

Tiba-tiba telinganya menangkap suara derap kaki

orang berlari. Terdengar seirama dan mengerikan. Seperti serbuan pasukan yang terlatih untuk memiliki keinginan membunuh yang sama. Orangorang itu berteriak “Bakar!!

Bakar!!”. Apakah Tuhan sebaik itu?

Dicobanya untuk berlari.

Orang-orang itu pasti adalah ujian lain dari Tuhan yang baik –ujian yang sekiranya diragukan oleh hatinya sendiri. Oh, Tuhan yang baik. Diletakkannya bejana berisi air itu di tanah. Ditangkupkannya tangan ke wajahnya sendiri –seperti apa wajah Tuhan yang baik? Apakah hitam? Atau seterang matahari?

Maja mulai menangis tersedu. Dengan kesyahduan tertentu dalam isak tangisnya itu terselip doa agar ada awan yang menurunkan hujan untuknya, atau agar suara sesenggukan diambil dari dirinya.

Tapi Tuhan maha baik, dibiarkannya Maja terus menangis dengan suara sesenggukan.

Dalam kekosongan tertentu di antara isak tangisnya, Maja

melihat wajahnya sendiri di riak air dalam bejana. Wajahnya tertangkup sedih, tangannya terjuntai lemas. Keringat dingin mengalir di pelipisnya.

Kerongkongannya terasa pahit, sepahit hidup. Dia ingat Nenek pernah berkata: “Orang yang suka mencuri nanti tangannya jadi panjang.”

Tuhan yang baik membuat Ibrahim tidak lumat dijilat lidah api yang berwarna merah dan biru. Atau Ismail yang digantikannya dengan seekor kambing ketika akan disembelih. Dengan doa-doa yang adanya jauh di dalam diam dan malam-malam, Maja berlari pulang. Bagaimanapun juga Nenek akan menjadi obat yang cukup baik untuk hidup yang sakit.

“Nek. Orang-orang mengejarku,” lirih Maja pada Nenek yang semakin dimakan waktu.

“Kenapa?”

“Aku mengambil bejana Tuhan yang baik.”

“Hmm…” “Apa yang harus aku lakukan? Tanganku memanjang, Nek.” Nenek terdiam sejenak. “Tidurlah,” ucapnya kemudian.

Terdengar bijaksana dan…

“Hmm…” Dibisikkannya sesuatu kepada Maja.

Di atas altar sehitam malam Maja tidur terlentang.

Dipejamkannya mata dengan sangat lekat, seolah-olah dirinya melarang matanya sendiri terbuka lagi. Tangannya direntangkan. Mulutnya terus menirukan suara kambing, “Mbeek… Mbeekk…

Mbeekkk!!!”. Nenek mengayunkan sebuah kapak.

3 Tempat, 2015

Bayu Pratama lahir di Aiq Dewa, Lombok Timur, 2 Mei 1994. Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP Universitas Mataram.

PUISI A.Warits Rovi

Andulang

Riwayat Tanah Loggarang

Musim Gugur

Surat Angin III

ada yang gegas menawarkan malam dari tumpukan genting yang dibakar.

pandailah tuan menduga batu kijing diam membuka rahasia kupu-kupu mampu menebaknya jalan paling ujung di dunia.

daun kering/ seperti ini caraku luruh demi mengunjungi hatimu dan meyakinkan sebuah pelukan yang lama kucita-citakan semenjak aku tunas di sepasang ketiak apitan gagang daun ibuku.

tubuhku yang tak kasat mengimbau nama-nama kota dan desa seringan aku melesap memasuki celah-celah terkecil di antara kamarmu yang paling rahasia,

bara memercik membidik jantung angin berkaca diam serumpun bambu kuning. dan asap membumbung mencari alamat bulan di sepasang alis perempuan pemasak lahang. pagi hari genting diangkat dari pembakaran merah pada sekujur tubuhnya, semerah bibir perempuan pemasak lahang.

Andulang, 2015

keranda biru kayu nyamplung ramah menunggu yang berjalan burung-burung melintasinya dengan kepak sayap yang meremang seakan membuntuti laju jarum jam yang sering terlupakan di sibuk ruang dan riuh jalan. siapakah yang bisa mengelak dari kematian? tanah ini mengintai dagingmu dalam detik yang semu di balik kilap piring dan cangkirmu.

Bungduwak, 26.07.15

tanah/ sesungguhnya kau hanya memutar kisah sebelum menghijau kau hanyalah dzarrah dari tubuhku kutitip ke lengan ranting agar kelak kau pulang membawa rindu dan membuat pelukan baru yang lebih hangat dari masa lalu.

berhati-hatiah merangkai kabar ia lebih ringan lagi dari tubuhku menunggangiku ke mana-mana senang bermukim ke setiap telinga. di sanalah kami terpisah aku lanjut melesap mengujungi kota dan desa kabar akan tertanam menjadi kisah.

Dik-kodik, 2015

Dik-kodik, 07.15 A.Warits Rovi lahir di Sumenep, Madura, 20 Juli 1988.

Buku puisinya berjudul Hilal Berkabut (Adab Press, 2013)

SUARA NTB Sabtu, 14 November 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Pencairan Dana BOS Terlambat

Guru Madrasah Belum Terima Gaji Delapan Bulan Selong (Suara NTB) Ratusan madrasah di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) hingga saat ini masih menanti pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pihak madrasah memandang pencairan dana BOS terlambat yang disebabkan proses pengurusan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang terkesan berbelit-belit. Akibatnya, pencairan dana BOS terlambat dan guru pun tidak terima gaji delapan bulan.

Salah satu kepala madrasah di Lotim yang tidak mau disebutkan namanya, mengaku, guru swasta yang mengabdikan dirinya di madrasah mulai dari MI, MTs dan MA sudah genap delapan

bulan tidak menerima honor.

Alasannya, tidak tepatnya waktu pencairan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang ada.

“Sudah delapan bulan ini belum cair, seharusnya kan

pencairan dana BOS itu 3 bulan sekali sesuai dengan juknis. Akibatnya, sejumlah program sekolah tidak berjalan maksimal. Termasuk guruguru swasta harus “puasa gajian”, karena honornya itu kita

ambilkan dari sana,” keluhnya pada Suara NTB, Jumat (13/11).

Menanggapi hal ini, Staf pada Seksi Pendidikan Madrasah pada Kemenag Lotim, Helmi Juniawan Fauzi, tidak memungkiri lamanya proses pencairan dan BOS. Kondisi itu, katanya, disebabkan perpindahan akun dari bantuan akun 57 ke belanja operasional (BOP). Bahkan, pencairan dana BOS untuk tahap II tahun 2015 saat ini menggunakan sistem triwulan, na-

mun sekarang menggunakan catur wulan dengan memakai sistem II tahap.

“Ya memang ada perpindahan akun. Bahkan, dulu menggunakan triwulan dan sekarang catur wulan, sehingga madrasah harus menyiapkan laporan pertanggungjawaban secara detail,” jelasnya pada Suara NTB, Jumat (13/11).

Terkait masalah LPJ, lanjut Helmi, ia juga tidak memungkiri kalau prosesnya cukup lama. Pasalnya, saat ini

penyerahan LPJ lebih terperinci dan fleksibel, sehingga menyebabkan prosesnya cukup lama, yakni harus melalui pusat, kantor wilayah hingga kemenag kabupaten/kota.

Bahkan, penyerahannya harus berhati-hati.

Meski demikian, ujarnya, minggu-minggu ini proses pencairan dana BOS untuk tahap ke II tahun 2015 mulai dicairkan kepada madrasahmadrasah yang ada di Kabupaten Lotim. “Yang jelas, minggu-minggu ini sudah bisa

dicairkan,” janjinya.

Diketahui, jumlah madrasah yang saat ini masih menanti pencairan dana BOS tersebut terbagi dalam beberapa tingkatan, yakni 127 untuk Raudlatul Athfal, 218 untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) 230 untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) serta 137 untuk Madrasah Aliyah (MA). “Kalau dulu kan arus pencairan dana itu dari pusat langsung ke madrasah, namun sekarang lebih detail lagi,” jelasnya. (yon)

SLB Dharma Wanita Kekurangan Guru Sosialisasi PDB PUSAT Pengembangan Bahasa IAIN Mataram kembali membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti Pemilihan Duta Bahasa (PDB). Pagelaran PDB ini memasuki penyelenggaraannya yang ke empat dan akan memperebutkan juara Duta Bahasa 2015.

Sekretaris Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Mataram, Lalu Maksum Ahmad, M.Pdi, mengaku saat ini sudah memasuki tahap pendaftaran setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi ke fakultas-fakultas di IAIN. (Suara NTB/dok) Bagi peserta yang Lalu Maksum Ahmad mendaftar nantinya akan bertanding untuk memperebutkan posisi juara duta bahasa angkatan ke IV Tahun akademik 2015/2016. “Mereka nantinya melewati sejumlah babak dari babak penyisihan pemilihan PDB sampai dengan final,” terang Maksum pada Suara NTB, Jumat (13/11).

Berbeda dengan pelaksanaan PDB tahun lalu, Maksum menjelaskan PDB kali ini terdapat perbedaan pada jumlah bahasa yang dilombakan. Jika sebelumnya ada empat bahasa yang dilombakan, namun kali ini hanya dua bahasa, yakni Bahasa Inggris dan Arab. “Kita memandang jumlah bahasa yang dilombakan terlalu banyak dan diubah hanya menjadi dua bahasa saja,” terangnya.

Ia menyebut, PDB merupakan ajang lomba yang bersifat eksklusif. Dalam arti, yang mengikuti lomba hanya terbatas pada mereka yang menguasai Bahasa Inggris dan Arab. Wajar jika kemudian setiap tahun tak terlalu banyak yang ikut seperti halnya tahun lalu yang hanya diikuti 20 peserta.

Lebih jauh Maksum menyampaikan PDB ini menjadi salah satu cara untuk menguji kemampuan berbahasa mahasiswa IAIN, khususnya Bahasa Arab dan Inggris. (dys)

(Suara NTB/dys)

MAIN - Sejumlah siswa SLB Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTB sedang main ayunan.

Minimnya tenaga pengajar yang ada di sekolah ini membuat guru kesulitan mengontrol dan melakukan pengawasan pada siswa berkebutuhan khusus ini.

Mataram (Suara NTB) Kekurangan guru di SLB Dharma Wanita Provinsi NTB masih menjadi persoalan yang tak kunjung menemui ujungnya. Pengusulan penambahan guru pun, tak pernah direspons pengambil kebijakan, meski telah diusulkan berulang kali.

Untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP dan SMA, SLB Dharma Wanita baru memiliki 17 orang guru berstatus PNS, sementara dua orang lainnya masih honorer.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SLB Dharma Wanita, Tri Harianta menyebut, jumlah guru tersebut tidak sebanding dengan jumlah siswa saat ini yang mencapai 128 siswa untuk keseluruhan jenjang pendidikan. Semua siswa memiliki kebutuhan khusus, seperti tuna rungu sebanyak 44 siswa, autis 16 orang, tuna daksa 6 orang dan sisanya penyandang tuna grahita. “Kondisi itu tidak sebanding dengan rasio guru mencapai 19 orang, jumlah itu jelas tidak cukup untuk ngurus siswa sebanyak 128 orang,” jelasnya pada Suara NTB, Kamis (12/11) lalu.

Idealnya, jumlah guru untuk mendidik siswa itu sebanyak 25 orang guru. Jumlah tersebut sudah sangat minimal jika saja mampu dipenuhi. “Kita kekurangan guru paling minim 25 guru. Kalau kondisinya gini, misalnya ada guru yang pergi UKG, saya pegang sana, pegang sini,’’ akunya.

Padahal untuk menangani disabilitas ini, membutuhkan jumlah tenaga pendidik yang memadai. Hal itu mengingat siswa harus terlayani dan membutuhkan penanganan berbeda berdasarkan kebutuhan masing-masing siswa. Selain itu, mendidik anak berkebutuhan khusus sangat rumit dan membutuhkan kesabaran serta keahlian khusus. Rumitnya adalah seorang guru harus mampu mencari potensi yang dimiliki oleh anak penyandang disabilitas di tengah segala kekurangan yang dimiliki.

Tri mengaku bahwa kendala kekurangan guru ditengarai oleh pengangkatan guru honor yang masih terbatas, begitupun dengan tidak adanya formasi untuk guru SLB pada setiap kali penerimaan CPNS. (dys)

Perpustakaan Kelurahan Karang Pule Belum Representatif Mataram (Suara NTB) Keberadaan perpustakaan Karang Pule cukup memprihatinkan. Tak ada ruang khusus bagi puluhan buku-buku koleksi perpustakaan. Han-

ya ditempatkan begitu saja di sebuah rak yang sudah cukup lapuk dan terkesan tak terurus.

Pihak pengelola perpustakaan mengklaim, tak terurusnya perpustakaan lantaran kondisi bangunan kelurahan yang tengah dalam kondisi rehab. Hal itu membuat tata letak perpustakaan masih amburadul.

Sebelum direhab, rak-rak buku ditempatkan di belakang kantor kelurahan. Kini pasca rehab, sebagian koleksi ditempatkan di ruang depan, sedang sebagian lainnya disimpan di masjid dekat kelurahan. “Dulu di belakang, tapi pas rehab kantor disini”, terang Ketua Karang Taruna Karang Pule, Malwi, selaku pengelola perpustakaan saat ditemui, Jumat (13/11).

Selain tidak representatif disebut sebagai perpustakaan akibat belum ada tempat khusus seperti ruang baca, pengelola perpustakaan mengaku jumlah koleksi juga masih sangat terbatas.

Kekurangannya pun masih mencapai 1.000 eksemplar. Begitupun dengan rak buku yang sebenarnya sudah tidak layak pakai dan harus diganti. “Kebutuhan untuk memenuhi buku masyarakat agar pintar 1000an buku kita minta, terutama buku agama dan praktis. Sementara kebutuhan rak sebanyak 4 rak, ini rak tidak pernah diganti sejak 1990.” aku Malwi.

Disebutkan Malwi, awalnya jumlah koleksi perpustakaan cukup banyak, hanya saja masyarakat yang meminjam dan tidak dikembalikan dan diambil sebagai milik pribadi akibat belum adanya kartu peminjaman. Buku-buku yang sering dicari masyarakat sebagian besarnya merupakan buku

(Suara NTB/dys)

TUNJUKKAN - Pengelola perpustakaan Kelurahan Karang Pule menunjukkan lokasi perpustakaan yang tidak representatif. praktis, seperti cara bercocok tanam, memasak, beternak, kesehatan, agama dan lainnya.

Sementara itu, lurah Karang Pule, H. Taufiqurrahman, S.Sos, menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB untuk penambahan koleksi buku. Hanya saja penambahan koleksi saat ini belum pas mengingat rehab gedung belum selesai.

Buku tambahan yang dibutuhkan masyarakat selain buku praktis kata Taufiqurrahman, adalah buku sejarah dan cerita daerah. Hal itu penting bagi masyarakat sebagai bentuk pembelajaran agar mereka mengenal jati diri mereka dan untuk merawat identitas diri. (dys)

Erupsi Gunung Baru Jari

Aktivitas Dunia Pendidikan di Sembalun Tak Terpengaruh Selong (Suara NTB) Sejak dilaporkan meletusnya Gunung Baru Jari pada tanggal 25 Oktober lalu hingga bulan November ini belum menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap aktivitas masyarakat di Sembalun Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Begitu juga terhadap dunia pendidikan di Sembalun.

Sejak awal Baru Jari meletus, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) serta kegiatan siswa di sejumlah sekolah hingga saat ini berjalan lancar dan normal tanpa adanya hambatan.

Dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Jumat (13/10), salah satu guru di SMK NW Kokoq Puteq Kecamatan Sembalun, Sahlim, SPdm menjelaskan, KBM di sekolah tempatnya mengajar berjalan lancar dan normal. Bahkan, suasana dunia pendidikan di Sembalun tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan KBM sebelum meletusnya anak Gunung Rinjani tersebut.

“Alhamdulillah aktivitas KBM hingga saat ini masih berjalan lancar walaupun keberadaan kami dengan Gunung Baru Jari tersebut cukup dekat,” ujar Sahlim.

Hanya saja, lanjutnya, dampak yang bisa dirasakan dari erupsi Gunung Baru Jari membuat cuaca di daerah Sembalun cukup panas. Sehingga, itulah yang menjadi keluhan guru maupun siswa yang terkadang merasa gerah ketika di dalam kelas. “Saya pribadi sebagai guru terkadang tidak betah di dalam kelas, karena kondisi cuaca yang cukup panas,” keluhnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lotim, Wirno Bambang Karmeda, S.Pd. Hingga saat ini, pihaknya

(Suara NTB/ist)

TETAP BELAJAR - Meski Gunung Baru Jari meletus, seluruh siswa yang menempuh pendidikan, mulai dari SD, SMP hingga SMA tidak berpengaruh di Sembalun. Seperti aktivitas siswa SMK NW Kokoq Puteq Sembalun ini tetap belajar, meski Gunung Baru Jari meletus. tetap menjalin koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dikpora Kecamatan Sembalun maupun dengan para kepala sekolah di Sembalun terkait aktivitas Gunung Baru Jari. Dari hasil koordinasi yang dilakukan, katanya, sampai sekarang belum ada informasi dampak letusan Gunung Baru Jari tersebut mengganggu aktifitas belajar mengajar di Sembalun.

“Memang suhunya sangat panas, namun itu tidak sampai mengganggu KBM di sana. Akan tetapi kita tetap mengimbau kepada praktisi pendidikan di Sembalun untuk tetap waspada,” terangnya.

Sementara, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lotim, H.Napsi, mengungkapkan, sejak meletusnya Gunung Baru Jari yang merupakan anak dari Gunung Rinjani telah menyebabkan

sejumlah persoalan, termasuk terganggunya sejumlah penerbangan di Bandara Internasional Lombok (BIL) ataupun Bandara Ngurah Rai, Bali. Akan erupsi Gunung Baru Jari itu sama sekali tidak mengganggu sejumlah kegiatan masyarakat di Sembalun.

“Dulu pada saat letusan kedua memang abunya sampai tembus ke Sambalun dan sempat dibagikannya masker kepada masyarakat. Namun itu tidak terlalu berdampak dan penggunaan masker juga tidak ditemukan sekarang. Termasuk aktivitas masyarakat baik pertanian dan pendidikan juga hingga saat ini berjalan lancar dan normal. Kita juga telah mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di sungai Kokok Puteq yang menjadi tempat terjadi banjir lahar dingin,” ujarnya mengingatkan. (yon)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 14 November 2015

LATIHAN - Pemain kesebelasan Surabaya United melakukan uji coba lapangan Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (12/11) malam. Surabaya United menggelar program latihan sebagai persiapan berlaga dalam penyisihan grup C kompetisi Piala Jenderal Sudirman 15 November mendatang.

PSSI Tunggu Keputusan Delegasi Bersama FIFA-AFC Jakarta (Suara NTB) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) masih menunggu keputusan dari delegasi bersama FIFA dan AFC terkait pembentukan komite ad-hoc reformasi sepak bola nasional yang rencananya akan diumumkan paling lambat 13 November 2015 waktu Swiss.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PSSI Azwan Karim ketika ditemui di Kantor PSSI di Jakarta, Jumat sore.

PSSI masih menunggu pengumuman mengenai komite ad-hoc dari sekretaris delegasi bersama FIFA-AFC (federasi sepakbola dunia dan Asia)

Anggota Perbakin Diinstruksikan Gudangkan Senjata Api Mataram (Suara NTB) Pengprov Perbakin NTB mengingatkan seluruh anggota Perbakin NTB yang memiliki senjata api (Senpi) berburu agar menggudangkan sementara senjata api berburu di Gudang Senpi Dit Intelkam Polda NTB atau di Sekretariat Perbakin NTB. Penggudangan senjata itu akan dimulai tanggal 23 November dan dapat digunakan kembali setelah tanggal 23 Desember 2015.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Perbakin NTB, I Gusti Lanang Bratasuta SH. MH, lewat surat rujukan Perbakin NTB Nomor: 220/KH/ Perbakin –NTB /X/2015 yang diterima Suara NTB di Mataram, Jumat (13/11) kemarin.

Dikatakan Brata, penggudangan sementara Senpi olahraga Perbakin NTB itu harus dilakukan, menyusul keluarnya surat rujukan dari Kepala Kepolisian Daerah NTB Nomor: B/4919 IX/2015/Ditintelkam. Dengan perihal penghentian sementara kegiatan berburu, latihan menembak dan penggudangan Senpi Olahraga Perbakin NTB. Surat tersebut ditandatangani Dir. Intelkam Polda NTB Kombel Pol, Drs. Bambang Priyo Andogo, di Mataram 20 Oktober 2015.

Rujukan surat tersebut dikeluarkan dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat pada masa kampanye dan Pilkada di wilayah NTB yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2015 agar anggota Perbakin NTB melakukan penghentian sementara kegiatan menembak dan latihan menembak mulai 23 November hingga 23 Desember 2015.

Dalam hal ini Perbakin NTB diingatkan tidak boleh mengeluarkan rekomendasi untuk kegiatan berburu maupun latihan menembak selama satu bulan. Sekum Pengprov Perbakin NTB, I Made Wisuda Sari yang dikonfirmasi Suara NTB membenarkan bila pihak Perbakin NTB telah menginstruksikan anggota Perbakin NTB untuk segera menggudangkan senjata api berburu sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Perbakin NTB Nomor :220/KH/Perbakin –NTB/X/2015. (fan)

Tim Basket NTB Siap Tempur

sepak bola Tanah Air. Delegasi bersama FIFA-AFC akan menentukan siapa dan berapa pihak yang akan terlibat dalam komite ad-hoc tersebut.

Menurut PSSI, masih ada dua pihak atau elemen pemangku kepentingan sepak bola nasional yang masih belum memasukkan nama untuk menjadi wakil

di komite ad-hoc. “Saat ini masih ada dua yang belum submit, yaitu pemerintah dan APPI (Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia),” kata Azwan.

PSSI memberikan kewenangan berupa independensi kepada APPI untuk menentukan sendiri wakil dari pemain yang akan bergabung dengan komite ad-hoc.

Namun, kata Azwan, Ketua APPI Ponaryo Astaman mengabarkan bahwa pihaknya masih harus melakukan rapat internal untuk menentukan wakilnya.

PSSI juga masih menunggu pengajuan nama dari pemerintah untuk masuk dalam komite ad-hoc. Azwan mengungkapkan bahwa pemerintah

melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga masih mempertanyakan mengenai kerangka acuan dan jangka waktu dari komite ad-hoc tersebut.

“Padahal hal tersebut baru bisa muncul dan diketahui setelah komite ad-hoc terbentuk dan melakukan rapat perdana,” kata Azwan. (ant/bali post)

Kejurnas Karate dan Lombok Time Rally di NTB Minim Peserta Mataram (Suara NTB) Erupsi Gunung Baru Jari juga berimbas pada minimnya peserta yang mengikuti kejuaraan karate dan Kejurnas Lombok Time Rally roda empat di NTB. Kejuaraan Terbuka Karate Lemkari “Menpora Cup” yang ditargetkan diikuti 32 provinsi ternyata hanya diikuti tiga provinsi yakni Bali, Kalsel dan NTB. Sementara Kejurnas Lombok Time Rally yang akan diikuti 25 provinsi ternyata hanya melibatkan sekitar sembilan provinsi.

Demikian infomasi yang diterima Suara NTB dari Panitia Pelaksana (Panpel) dan Penanggungjawab dua event nasional itu, Jumat (13/ 11) kemarin. Di Kejuaraan Terbuka Karate Lemkari “Menpora Cup” yang dibuka secara resmi oleh Wakil Gu-

bernur NTB, H. Muh. Amin SH, M.Si, di GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (13/11) kemarin misalnya, hanya diikuti 150 peserta dari target 400 lebih peserta.

Selain itu kejuaraan yang memperebutkan Piala Menpora itu juga tidak dihadiri pi-

Drogba : Metode Mourinho Ketinggalan Zaman London Mantan striker Chelsea Didier Drogba menuding bahwa metode latihan yang diterapkan oleh Jose Mourinho bagi The Blues selama tiga tahun telah ketinggalan zaman.

Pemain asal Pantai Gading itu mengenyam metode latihan di bawah arahan Mourinho selama tiga tahun di Stamford Bridge, sebagaimana dikutip dari laman Metro.co.uk. Ia beranggapan bahwa sejarah “menghakimi” Chelsea khususnya dalam mengarungi roda kompetisi Premier League 2015/16.

Chelsea kini berada di peringkat 16 dengan meraih 11 poin dalam klasemen sementara Premier League. Capaian itu tentu saja merupakan sinyal bahwa Mourinho perlu segera mengubah metode latihan.

“Saya yakin bahwa segala sesuatunya kerapkali berganti setiap tiga tahun (dan) kami telah sampai di akhir siklus tiga tahunan itu,” kata Drogba sebagaimana dikutip dari laman Daily Mirror.

“Setelah melew a t i musim

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Setelah dua kali berturut-turut absen di Pra-PON Basket tahun 2007 dan 2011 lalu, kini tim basket NTB tak ingin absen lagi. Sebanyak 10 atlet yang memperkuat tim basket NTB siap tempur di Pra-PON Bola Basket di Papua, 16 November 2015. Tim basket NTB itu dilepas secara resmi oleh Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto SH, di GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (13/11) kemarin.

“Tim kita Pra-PON Basket NTB akan berangkat hari ini, kedatangan kami kesini untuk meminta restu dari ketua umum KONI NTB. Mohon atlet kami diberikan petuah atau nasehat,” ucap Ketua Umum Pengprov Perbasi NTB, Alvin Loe saat menghadap Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto di Sekretariat KONI NTB, Jumat (13/11) kemarin. Saat itu, Alvin didampingi 10 atlet basket yang akan berlaga di Pra-PON di Papua.

Dikatakan Alvin keberangkatan tim basket mengikuti Pra-PON di Papua merupakan yang pertama kali. Pasalnya di Pra-PON Basket tahun 2007 dan 2011 tim basket NTB sempat absen. Meski belum memiliki pengalaman tanding di Pra-PON, namun timnya sudah siap tempur.

Pasalnya kata Alvin tim yang diberangkatkan ke PraPON sudah melaksanakan persiapan yang cukup panjang.

Selain itu, tim yang dikirim tersebut juga pernah melaksanakan latihan di Malang selama sebulan. Diakuinya dengan persiapan tersebut pihaknya optimis tim basket NTB bisa bersaing dan meraih tiket ke PON XIX Jabar 2016.

Sementara itu Pelatih Tim Basket Pra-PON NTB, Noor Khaeruddin mengatakan tim Pra-PON Basket NTB akan bertanding di Pra-PON Basket Wilayah V, yakni satu tim dengan tim Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggra Timur (NTT) di event itu. Dari lima tim yang akan menjadi pesaing NTB di event itu diakuinya terdapat tiga tim yang patut diwaspadai yakni Papua, Papua Barat dan Maluku. Pasalnya ketiga daerah itu diperkuat oleh pemain-pemain bayaran, dan menjalani pemusatan latihan di Jawa Barat (Jabar) salah satu daerah yang memiliki segudang atlet basket berprestasi nasional.

Meski semua tim lawan memiliki pengalaman tanding yang bagus, namun tidak lantas membuat tim basket NTB pesimis. Dalam hal ini tim basket NTB siap tempur dan mengalahkan semua lawan yang dihadapi. Tim basket NTB kata Alvin akan mengincar posisi minimal tiga besar, karena peserta yang dapat lolos PON akan diambil tiga tim terbaik yakni, tim juara satu,dua dan tiga. (fan)

James Johnson, yang masih berada di Manila, Filipina, ketika dia dihubungi oleh PSSI. Pengumuman tersebut berisi mengenai kelanjutan proses pembentukan komite ad-hoc yang sebelumnya telah diagendakan untuk dibentuk oleh delegasi bersama FIFA-AFC sebagai jalan untuk perbaikan

Didier Drogba

keempatnya, Jose harus segera membenahi diri. Saya yakin ini saatnya meraih poin lagi, meski tidak jarang hal itu tidak mudah juga dilakukan.”

“Kami ingin mendengar dan mencoba untuk meraih sukses kembali. Kami sedikit telah kehilangan apa yang menjadi keistimewaan dan keunggulan kami selama ini,” kata Drogba.

Mantan bek Chelsea Filipe Luis juga merasa geram dengan gaya bicara Jose Mourinho di media massa yang kerapkali mempengaruhi “mentalitas bertanding” para pemain The Blues.

Bersama Mourinho, Luis mengenyam sukses ketika membawa Chelsea mengarungi musim kompetisi 2014/15. Hanya saja, pasukan Stamford Bridge itu kini berada di peringkat 16 dengan meraih 11 poin dalam klasemen sementara Premier League musim 2015/16.

Luis yang kini berusia 30 tahun hengkang dari Chelsea kembali menuju Atletico Madrid, setelah selama 12 bulan berada di Stamford Bridge kemudian memutuskan kembali ke Vicente Calderon.

Ia mengklaim bahwa wawancara Mourinho dengan media massa tidak jarang “menghancurkan” mental bertanding seluruh personel Chelsea, sebagaimana dikutip dari laman Mirror.co.uk.

Luis berkata kepada Yahoo!, “Ia punya cara bicara yang khas dengan media massa, utamanya ketika tim asuhannya mengalami kekalahan. Tidak jarang perkataannya menghancurkan pemain tertentu.

Banyak pemain boleh jadi memperoleh manfaat dari kritik yang ia lontarkan tetapi tidak semua pemain merasakan hal yang sama.”

“Kerapkali ia benar dan kerapkali juga ia keliru.

Banyak orang kerapkali berpikir bahwa apa yang ia katakan absurd dan kerapkali mereka setuju dengan dia. Itulah cara dia dan cara ia bekerja. Saya melihatnya normal saja.” (ant/bali post)

hak Kemenpora. Tak satupun pejabat kemenpora yang hadir meskipun panitia sudah mengundang secara resmi. Dan dari 32 provinsi yang diundang hanya tiga provinsi yang hadir, yakni Bali, Kalsel dan NTB. “Pihak Menpora yang dijadwalkan hadir tidak jadi

hadir, ini dikarenakan erupsi Gunung Baru Jari membuat penerbangan pesawat di BIL sempat dihentikan. Pihak Kemenpora juga masih waswas untuk ke Mataram meskipun BIL sudah dibuka,” ucap Ketua Panpel, Made Suryana yang dikonfirmasi Suara NTB di sela kejuaraan.

Ketua IMI NTB, M. Nur Haedin selaku penanggungjawab Lombok Time Rally di NTB juga mengatakan hal yang sama. Diakuinya Lombok Time Rally yang akan digelar di Mataram, Sabtu (14/11) hari ini juga minim peserta. Dari 25 provinsi yang ditargetkan hadir, hanya sem-

bilan provinsi yang sudah hadir yakni Jatim, Jogjakarta, Jateng, Kaltim, Sumsel, Sulsel, Riau, Bali, DKI dan NTB. Minimnya provinsi yang hadir di event itu diakui M. Nur Haedin imbas dari erupsi gunung Baru Jari di Lombok. “Akibat erupsi Gunung Baru Jari banyak peserta yang tidak hadir, mereka tak berani datang ke NTB meskipun Bandara Internasional Lombok (BIL) sudah dibuka kemarin,” jelasnya. Meski peserta minim, namun Kejurnas Lombok Time Rally di NTB tetap dilaksanakan dan diikuti sebanyak 52 tim. (fan)

Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis Junior 2015

Tiga Pemain Indonesia ke Perempat Final Jakarta (Suara NTB) Sebanyak tiga pemain junior Indonesia melangkah ke putaran perempat final Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis Junior 2015 di Lima, Peru, setelah melewati pertandingan putaran empat yang berlangsung, Kamis (12/11) waktu setempat.

Tiga pemain junior Indonesia itu, seperti dilansir Tim Humas dan Media Sosial Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indon e s i a dalam siaran pers di Jakarta,

Jumat (13/11), adalah Firman Abdul Kholik pada nomor tunggal putra, pasangan putri Marsheilla Gischa Islami/Ramadhani Hastiyanti Putri, serta ganda campuran Fachriza Abimanyu/Apriani Rahayu.

Firman melanjutkan putaran perempat final setelah menaklukkan wakil Malaysia Seng Zoe Yeoh dengan skor 21-14, 21-17 dalam waktu 37 menit.

“Saya bermain dengan tenang dan yakin akan kemampuan sendiri. Saya juga dapat fokus saat bertanding.

Meskipun menempati unggulan pertama, saya tidak merasa terbebani,” kata Firman.

Meskipun pemain unggulan, Firman mengaku tetap mewaspadai lawan-lawan pada Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis tingkat junior itu seperti

Firman Abdul Kholik

Juara Dunia Junior 2014 asal Tiongkok Lin Guipu.

“Banyak lawan yang berbahaya dengan kekuatan yang merata. Pertandingan berikutnya tentu tidak mudah, apalagi saya sudah masuk delapan besar. Pemain yang paling menonjol bagi saya adalah Lin Guipu,” kata Firman.

Pada pertandingan perempat final, Firman akan menghadapi wakil Thailand Adulrach Namkul yang merupakan pemain unggulan 14. “Saya harus bisa mengantisipasi seranganserangan Namkul, apalagi dia terkenal dengan smash yang kencang,” kata Firman.

Sebelumnya, pasangan putri junior Indonesia Gischa/Putri telah lolos ke putaran perempat final setelah mengalahkan pasangan Swedia Emma Karlsson/Johanna Magnusson dalam tiga game 18-21, 21-18, 21-7 selama 42 menit.

Pada nomor ganda campura, Fachriza/Apriani menumbangkan wakil Tiongkok Dong Weijie/Zhou Chaomin, 21-16, 25-23. (ant/bali post)

Sabtu, 14 November 2015

SUARA NTB

DARI SOSIALISASI NASIONAL PENYELENGGARAAN PENATA RUANG UNTUK PELAJAR SMA / SMK PROVINSI NTB TAHUN 2015 DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Halaman 12

Dana BOS Sejumlah SMA Sederajat di Lobar Terancam Tidak Cair Giri Menang (Suara NTB) – Sejumlah SMA sederajat di Lombok Barat terancam tidak bisa mencairkan dana BOS, akibat terhapusnya data Dapodikmen sejumlah sekolah negeri dan swasta di Kemendikbud. Data Dapodikmen ini belum diperbaiki sehingga sejumlah sekolah tersebut terancam tidak akan menerima BOS dan BSM dari pusat tahun depan.

FOTO BERSAMA - Siswa siswi SMAN 1 TERARA peserta sosialisasi foto bersama tim sosialisator dari Dinas PU Provinsi NTB, seusai acara Sosialisasi Nasional Penyelenggaraan Penata Ruang Untuk Pelajar SMA / SMK Provinsi NTB Tahun 2015 di SMAN 1 TERARA, Kabupaten Lombok Timur yang dilaksanakan oleh Dinas PU Provinsi NTB.

Pelindo III Tanam 5.000 Bibit Mangrove di Pesisir Lembar Giri Menang (Suara NTB) PT Pelindo III Cabang Lembar menanam sedikitnya 5.000 bibit pohon mangrove di sepanjang pesisir pantai Lembar. Penanaman mangrove ini sebagai bentuk kepedulian PT. Pelindo III untuk menjaga ekosistem pantai di sekitar pelabuhan Lembar.

Ditemui di sela-sela kegiatan, GM PT Pelindo III Cabang Lembar, Baharudin menyatakan, kegiatan penanaman ini merupakan agenda yang rutin digelar Pelindo tiap tahun.

Namun di eranya kali ini, Pelindo memperkuat koordinasi dan melibatkan Pemda Lobar dalam kegiatan.

“Kegiatan penanaman lima ribu bibit mangrove ini dinamakan Pelindo III peduli,”kata GM Pelindo III kepada wartawan, Jumat (13/11) kemarin. Kegiatan ini dihadiri Plt Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, S. Ag, M.Si, Ketua DPRD Lobar, Hj. Sumiatun, sejumlah kepala SKPD, Kapolres AKBP Winky Adhitiya

(Suara NTB/her)

TANAM MANGROVE - Pihak Pelindo III bersama pemda dan aparat menanam Mangrove di kawasan pesisir pelabuhan Lembar.

Kusumo dan pemangku kebijakan terkait di pelabuhan.

Dijelaskan, penamaan bibit mangrove ini bekerjasama dengan PMI Lobar. Pengadaan bibit mangrove ini didanai dari dana CSR dan bina lingkungan Pelindo III. Lokasi penanaman bibit dipilih di kawasan pesisir Lembar, karena kepedulian Pelindo terhadap kawasan pelabuhan,

khususnya kawasan Pelindo.

Menurutnya, sampai saat ini jumlah dana CSR dan bina lingkungan yang digelontorkan oleh Pelindo menembus angka Rp 6 miliar. Itu tersebar ke berbagai daerah di NTB. Dana ini disalurkan dalam bentuk pinjaman lunak, pembagian sembako dan disalurkan ke tempat ibadah.

Khusus pinjaman lunak ke masyarakat miskin, mencapai Rp 5 miliar. Pinjaman lunak diberikan kepada masyarakat tidak mampu (miskin) dengan bunga rendah. ”Masyarakat yang disasar se-NTB,” ujarnya.

Fauzan Khalid menyatakan, pemda sangat mendukung kegiatan semacam ini. Kawasan lembar sendiri termasuk dalam daerah pengembangan mangrove. “Mangrove ini bisa menahan abrasi , sangat bagus ditanam di pesisir,” ujarnya. Ia berharap kegiatan semacam ini terus dilakukan oleh pihak terkait. (her)

Hal ini dibenarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen), Ma’ad Adnan kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (12/11). “Hal ini dikarenakan mereka terlambat dan lalai untuk mengirim data dapodik ke pusat Seperti SMKN di Kuripan dan lima sekolah swasta lainnya,”kata Kabid Dikmen, Maad Adnan kepada wartawan kemarin.

Ia membenarkan adanya

ancaman penghentian pemberian dana BOS dan BSM untuk beberapa sekolah itu hanya sebuah teguran keras dan himbuan dari pemerintah pusat. Agar sekolah tersebut bekerja keras dalam menyelesaikan data dapodik sekolah.

Apabila selama enam bulan sekolah tersebut tidak menyelesaikan dan memperbarui data dapodik tersebut maka BOS dan BSM tidak akan diberikan. Sehingga sekolah itu diberikan waktu

selama satu bulan untukmenyelaraskan data dapodik.

Diketahui, enam sekolah di Lombok Barat yang masuk daftar terancam dihapus lantaran persoalan Daftar Pokok Pendidikan Menengah (Dapodikmen) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Persoalan Dapodikmen ini terjadi lantaran pihak sekolah yang lalai memperbarui dapodikmen di Kemendikbud.

Setelah memperoleh surat dari pusat terkait hal ini, pi-

haknya pun langsung berkoordinasi dengan sekolah terkait.

Pihaknya berkoordinasi secara terus menerus dengan semua sekolah, sehingga hasilnya positif. Pihak sekolah sudah melakukan sinkronisasi data.

Dengan dilakukannya sinkronisasi ini, maka sekolahsekolah ini batal kena sanksi.

Sekolah yang tak terdaftar di Dapodikmen, tidak bisa mencairkan dana BOS,termasuk tidak bisa mengusulkan Program Indonesia Pintar (PIP). Tidak itu saja,tenaga pendidik tidak akan mengukuti uji kompetensi guru (UKG/PKG), siswa tidak dapat mengikuti UN dan tidak mendapat bantuan DAK atau bansos lainnya. (her)

STIE AMM Mataram Siapkan Pengusaha UMKM Andal dalam Menyongsong MEA Mataram (Suara NTB) Pemerintah berkeyakinan bahwa UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sangat berperan dalam pergerakan ekonomi. Hal ini terbukti bahwa UMKM tetap bertahan saat pemerintah dilanda krisis ekonomi tahun 1978, 1997, dan 2014.

Sedangkan, jika melihat jumlah pengusaha di Indonesia pada tahun 2015 jauh lebih sedikit dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Padahal untuk menjadi negara maju dan sejahtera, maka minimal rasio jumlah pengusaha adalah dua persen.

Sedangkan di Indonesia, rasio pengusaha masih sekitar 1,65 persen (dari total jumlah penduduk). Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain, Indonesia masih kalah.

Melihat kondisi tersebut, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram mendirikan Pengembangan Pusat Kewirausahaan dan Produktivitas Nasional (P2KPN) STIE AMM Mataram. Berdasarkan SK Ketua STIE AMM Nomor 010/Kep/K/STIE AMM/VI/2010. Dalam rangka menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“P2KPN adalah lembaga yang mempunyai tugas menyiapkan lulusannya memiliki daya saing. Sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/kerja dan mampu menciptakan lapangan kerja (berwirausaha). Setelah berdirinya P2KPN dan dilaporkannya keberadaan lembaga ini kepada DIKTI maka pemerintahpun sangat mengapresiasinya,” ujar Kabag Humas STIE AMM, Ahmad Bairizki, SE., MM.

Hal ini dapat dilihat dengan adanya pemberian dana hibah dari pemerintah dalam dua tahap. Serta pemberian satu unit mobil kewirausahaan, sebagai bagian pembinaan kegiatan wirausaha dan kegiatan lain yang disesuaikan dalam program kerja lembaga.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dengan membangun unit usaha keunggulan bidang kewirausahaan. Berupa pengadaan 12 unit pertokoan yang dimanfaatkan mahasiswa dengan beranekaragam kegiatan usaha.

“Fungsinya untuk menumbuhkembangkan budaya wirausaha melalui pendidikan, pelatihan, dan praktik langsung. Dengan demikian diharapkan terwujudnya fungsi Perguruan Tinggi bersama industri dan UMKM adalah melalui hasil kerjasama secara berkelanjutan,” jelasnya.

Hal ini telah tampak keberhasilannya dengan disetujuinya proposal-proposal mahasiswa STIE AMM Mataram oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI dengan suratnya Nomor 107/Kep/Dep.3/VIII/2013.

Karena itu, tidak mengejutkan apabila P2KPN (Pengembangan Pusat Kewirausahaan dan Produktivitas Nasional) telah mendapat pengakuan dari Kemendiknas RI. Ahmad Bairizki menjelaskan, P2KPN STIE AMM Mataram membawahi empat unit pusat kegiatan. Yaitu: Unit Pusat Keunggulan, Unit Pusat Karir, Unit Tax Center dan Unit English Speaking Zone.

Unit Pusat Keunggulan, mempunyai fungsi antara lain, menumbuhkan budaya kewirausahaan di lingkungan STIE AMM Mataram. Melalui pendidikan dan pelatihan

RUPA-RUPA

NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

(Suara NTB/ist)

WIRAUSAHA - Kegiatan P2KPN Unit Keunggulan wirausaha mahasiswa STIE AMM Mataram. kewirausahaan. Dengan mewujudkan sinergi potensi Perguruan Tinggi dengan potensi industri/UMKM. Melalui kerjasama (mitra usaha), dan meningkatkan peluang keberhasilan usaha mahasiswa/alumni, melalui kegiatan pelayanan konsultasi usaha (pendampingan usaha) secara berkelanjutan.

Unit Pusat Karir, merupakan pusat pengembangan karir yang bertujuan menjadi mediator antara perusahaan/instansi/industri pencari kerja dan para pencari kerja (mahasiswa tingkat akhir, ahli madya, sarjana dan alumni STIE AMM).

Lembaga ini juga menjadi wadah pengembangan kualitas SDM untuk menjadi tenaga kerja yang kompeten dan siap pakai di lapangan. Ketersediaan lulusan perguruan tinggi atau SDM yang berkualitas saat ini merupakan persoalan penting dan mendesak.

“Fenomena yang sering terjadi merupakan kendala besar yang harus dihadapi. Yaitu ketidaksesuaian kompetensi antara kebutuhan dunia kerja dengan latarbelakang atau keahlian lulusan perguruan tinggi, untuk itu diperlukan persiapan kondisi yang “mendekatkan” antara perguruan tinggi dengan dunia kerja sejak awal,” ujarnya.

Unit Tax Center menyelenggarakan berbagai program yang terkait dengan pelatihan perpajakan, seminar dan diskusi,

RUPA-RUPA

gin Belajar Pin ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

kursus singkat (Short Course), pengembangan database serta publikasi yang dapat dimanfaatkan bagi semua kalangan.

“Selain itu, terdapat Unit English Speaking Zone yang menyelenggarakan program yang terkait dengan pelatihan komunikasi bahasa inggris secara verbal dengan bentuk kursus singkat,” jelasnya.

Pelaksanaan kegiatan kursus singkat pada Unit English Speaking Zone P2KPN STIE AMM Mataram dirancang untuk jangka waktu dua bulan. Bertujuan untuk menambah pengetahuan mahasiswa serta menghasilkan mahasiswa atau SDM yang berkualitas. Dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris, dan mampu bersaing.

Adapun langkah selanjutnya dalam rangka menyongsong pasar bebas ASEAN. STIE AMM Mataram membangun pasar Bursa Efek. “Hal ini dimaksud untuk menjawab ASEAN Economic Community/ AEC tahun 2015 ini yang akan dimulai beberapa waktu lagi,” terang Ahmad Bairizki.

Menurutnya, dengan Berdirinya Galeri InvestasiAMM oleh PT Bursa Efek Indonesia merupakan hasil kerja sama antara PT. BEI – STIE AMM Mataram dengan PT. Sinarmas Sekuritas Jakarta. Harus dimanfaatkan oleh civitas STIE AMM. Dapat pula digunakan oleh masyarakat pada umumnya. (ron/*)

SUARA NTB

Sabtu, 14 November 2015

RUPA-RUPA

Halaman 13

RUPA-RUPA

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

RUPA-RUPA

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Sabtu, 14 November 2015

Menanti Solusi Melalui ’’ Crisis Center’’ DAMPAK erupsi Gunung Baru Jari benar-benar memukul berbagai sektor usaha di daerah ini. Yang paling berat dirasakan dampaknya adalah di sektor pariwisata. Tidak saja NTB yang terimbas, tetapi juga daerah lain salah satunya Provinsi Bali.

Dampak erupsi Gunung Baru Jari mengakibatkan okupansi hotel di NTB anjlok. Kunjungan wisatawan menurun drastis dan kerugian hingga miliaran rupiah.

Kerugian yang dialami pengelola hotel, tidak saja karena tamu yang menginap turun drastic. Tetapi puluhan kegiatan MICE yang sudah disepakati akan berlangsung di sejumlah hotel di Lombok dibatalkan.

Tiak saja kegiatan MICE skala nasional, tetapi juga kegiatan serupa berskalan internasional. Belum lagi kerugian yang dialami Bandara Internasional Lombok (BIL), akibat tutup selama sepekan. BIL mengalami kerugian miliaran rupiah akibat tidak beroperasinya bandara terbesar di NTB. Begitu juga dua bandara lainnya di Pulau Sumbawa.

Tidak saja NTB, sektor pariwisata di Bali pun ikut mengalami kerugian mencapai Rp 45 miliar karena dampak erupsi Gunung Baru Jari di NTB. Kerugian ini akibat ditutupnya Bandara Ngurah Rai hingga beberapa hari.

Menyikapi persoalan ini, masyarakat khususnya pelaku wisata diminta jangan panik. Seperti disampaikan Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi, pelaku wisata di daerah ini tidak usah panik dan selalu bersikap tenang. Apalagi peristiwa ini terjadi bukan karena ulah manusia. Tetapi karena bencana alam yang tidak mudah diprediksi.

Menyusul meredanya erupsi anak Gunung Rinjani ini, sejak Kamis (12/11) operasional BIL telah dibuka. Kendati BIL telah dibuka, informasi di luar NTB beredar bahwa kondisi daerah ini dinilai belum aman.

Menyikapi persoalan ini, peran semua elemen di daerah ini sangat diharapkan. Dibentuknya ‘’crisis center’’ oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, merupakan langkah tepat untuk memberi informasi yang benar kepada masyarakat (wisatawan khususnya) tentang kondisi NTB menyusul erupsi Gunung Baru Jari. ‘’Crisis center’’ ini diharapkan tidak saja memberi informasi semata, tetapi dengan adanya pelibatan berbagai asosiasi dan pelaku wisata di sana bisa memberi solusi, dalam upaya menarik kembali kunjungan wisatawan yang anjlok sejak BIL ditutup. (*)

RADIO

OPINI

Halaman Halaman 14 14

APBD Berbasis ”Sistem Kebut Semalam” Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih menyisahkan banyak persoalan. Salah satu persoalan yang selalu saja terjadi pada setiap tahun anggaran adalah minimnya penyerapan anggaran. Persoalan ini dinilai sudah menjadi bagian dari kebiasaan buruk pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD. ERDASARKAN laporan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menunjukkan realisasi belanja APBD sampai dengan 15 September Tahun Anggaran 2015 rata-rata sebesar 42,19%, dimana APBD Provinsi rata-rata sebesar 46,28% sedangkan APBD kab/kota rata-rata sebesar 38,10% (http://jatim.metrotvnews.com). Di akhir tahun 2015 ini, pemerintah daerah belum mampu merealisasaikan APBD di atas 50%. Tentu saja angka penyerapan tersebut masih jauh dari kata baik.

Pada konteks ini, banyak masyarakat bertanya-tanya, pertanyaannya diantaranya adalah: Kenapa setiap tahun anggaran, pemerintah selalu saja minim merealisasikan APBD? Factor-faktor apa saja yang membuat minimnya realisasi APBD? Kenapa pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan rutin yang selalu saja terjadi di setiap tahun?

Minimnya Good and Political Will Pertanyaan-pertanyaan tersebut selalu saja dijawab kritis oleh masyarakat sendiri, jawabannya adalah “Minimnya penyerapan APBD disebabkan oleh rendahnya good and political will (kemauan politik yang baik) politisi dan birokrasi pemerintah untuk sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan APBD secara efektif dan efesien sesuai amanat peraturan perundang-undangan”.

Andai saja good and political will politisi dan birokrasi ada dalam diri mereka, tidak mungkin persoalan minimnya penyerapan APBD terjadi di setiap tahun anggaran sebagaimana yang berlangsung saat ini. Pada dasarnya, pemerintah telah membuat dan menyediakan segala bentuk peraturan yang mengatur tentang pengelolaan APBD yang efektif dan efesien.

Pemerintah telah mengatur pengelolaan APBD melalui UndangUndang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan, Keputusan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, dan masih banyak peraturan-peraturan lainnya yang mengatur secara teknis tentang pengelolaan APBD secara efektif dan efesien.

Mengingat good and political will

Oleh:

Salahudin, S.IP. M.Si.

(Dosen Ilmu Pemerintahan Univ. Muhammadiyah Malang, Saat ini sedang studi S2 di College of Local Administration, Khon Kaen University, Thailand) politisi dan birokrasi tidak ada dalam diri mereka, maka sebanyak, seterang, dan seindah apapuan pertauran pemerintah, tetap saja pengelolaan APBD tidak dapat dijalankan secara efektif dan efesien.

Rupanya, persoalan mental (good and political will) jauh lebih penting dari sekedar peraturan perundang-undangan.

Persoalan ini sungguh ironis terjadi ditengah sejuta persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini. Mestinya, APBD dapat dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan segala persoalan kemasyarakatan seperti kemiskinan dan pengangguran. Rupanya politisi dan birokrasi sebagai aktor yang berwenang dan berkuasa dalam pengelolaan APBD, tidak memiliki kepekaan politik dan rasa kemanusiaan terhadap persoalan kemasyarakat yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat saat ini.

Andai saja politisi dan birokrasi memiliki mental (good and political will) yang baik dalam pengelolaan ABPD, maka mereka secara langsung pasti memiliki kepekaan sosial dan rasa kemanusiaan, dan secara langsung pula mereka akan bekerja sungguh-sungguh untuk merealisasikan APBD secara efektif dan efesien, dan pada akhirnya persoalan sosial kemasyarakat dapat diatasi dengan baik. Andai saja seperti ini, pastilah masyarakat makmur dan sejahtera.

Namun politisi dan birokrasi berkehendak lain, mereka lebih memilih mengelolaa APBD tanpa good and political will, dan mereka juga lebih memilih membiarkan persoalan kemasyarakat berkembang biak dan meluas dalam segala aspek. Frans Magnis Susenon (1999) menyebut persoalan tersebut adalah bagian dari kematian hati nurani para pemilik kekuasaan politik dan kekuasaan kebijakan. Menurut Frans perilaku politisi dan birokrasi tersebut dapat disebut sebagai bagian dari pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan.

APBD Berbasis “SKS” Ketiadaan good and political will politisi dan birokrasi dalam pengelolaan APBD berdampak pada buruknya tata kelola pembangunan daerah yang dapat dipertontonkan oleh

masyarakat di setiap akhir tahun anggaran. Masyarakat disetiap akhir tahun anggaran antara bulan september dan desember, selalu saja melihat pembangunan pemerintah yang tidak tertata dengan baik.

Di antara bulan september dan desember, pemerintah aktif dan giat merealisasikan proyek pembangunan jalan, pengaspalan jalan, pembangunan trotora, rehap gorong-gorong, pembahanunan taman, rehap taman, dan berbagai macam bentuk pembangunan fisik lain. Pada bulan tersebut dana dari APBD digelontorkan untuk mendukung pembangunan kilat tersebut.

Tentu saja tujuan pemerintah merealisasikan proyek pada bulan tersebut hanya sekedar untuk menghabiskan APBD supaya dianggap memiliki kinerja baik. Karena tujuannya tersebut, acapkali pemerintah sporadis merealisasikan proyek tersebut layaknya pencuri di tengah malam yang dikejar massa sehingga membuat pencuri itu berlari kencang tanpa mempedulikan jurang.

Pada bulan tersebut, pemerintah merealisasikan APBD dengan prinsip “asalkan APBD terserap” lalu dapat disebut “pemerintah berkinerja baik”. Prinsip itulah yang dimiliki oleh mereka (politisi dan birokrasi). Masyarakat pun sudah menyadari, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada bulan tersebut tidak direncanakan dengan baik, tidak memiliki tujuan yang jelas, dan tidak memiliki nilai manfaat yang berjangka panjang bagi pembangunan daerah.

Pengelolaan APBD berbasis Sistem Kebut Semalam (SKS) seperti ini hanya berdampak pada keterbelakangan pembangunan daerah, keterbelakang sumber daya manusia, dan meluasnya permasalahan sosial kemasyarakatan seperti yang didiskusikan di atas.

Hemat saya, sebaiknya pengelolaan APBD sistem kebut semalam (SKS) dihentikan demi kepentingan yang lebih besar, kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara, dan demi terwujudnya citacita luhur bangsa.

SKS tersebut dibutuhkan penguatan good and political will politisi dan birokrasi. Pada konteks ini, muncul pertanyaan besar yaitu bagaimana cara menumbuhkan good and political will politisi dan birokrasi? Bukankah mereka orangorang yang “berpendidikan dan berpengalaman” dalam dunia politik dan biorokrasi.

Menumbuhkan good and political will politisi dan birokrasi dinilai lebih sulit lebih sulit daripada menumbuhkan good and political will pelajar TK, SD, dan SMP. Lalu bagaimana caranya agar good and political will tumbuh dalam diri politisi dan birokrasi? Tentu saja, cara yang harus dilakukan adalah melakukan upaya-upaya real yang sesuai dengan peraturan hukum (the rule of law).

Di era reformasi dan demokrasi seperti ini, satu-satunya jalan untuk menumbuhkembangkan good and political will politisi dan birokrasi, adalah mencari dan memilih pemimpin yang memiliki good and political will untuk membangun daerah dengan baik dan benar. Dengan kata lain, untuk merubah keadaan dari less good and political will toward great good and political will, maka harus dilakukan perubahan kepemimpinan politik dan birokrasi, yakni melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Karena itu, sebaiknya masyarakat sebagai pemilik kedaulatan dalam Pilkada, dapat dengan bijak, mengedepankan pertimbangan rasional, dan mengedepankan pemikiran kritis, dalam memilih para kandidat pasangan Calon Kepala Daerah yang dinilai mampu menjalankan amanah politik termasuk mampu mengelola APBD secara baik dan benar.

Kepala daerah yang baik akan melakukan upaya-upaya yang serius dalam membangun daerah. Dia akan memaksimalkan segala sumber daya yang dimiliki termasuk sumber daya birokrasi dan APBD. Dia akan mereformasi birokrasi agar mampu mengelola APBD dengan benar, dan dia akan mendukung pengelolaan APBD secara efektif dan efesien demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya.

Change Leader by Pilkada Tentu saja untuk memberhentikan pengelolaan APBD berbasis

Gubernur tawarkan KEK Mandalika kepada IDB Masyarakat menanti investor bonafid garap KEK

*** BPBD mulai bangun posko siaga bencana Sedia payung sebelum hujan

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 14 November 2015

TAPD Putar Otak Amankan Anggaran Program Unggulan dan Prioritas Dari Hal. 1 Padahal, jika dilihat kondisi tahun-tahun sebelumnya, peningkatan DAU rata-rata sekitar 10 persen.

“Tapi kok peningkatannya 2,6 persen. DID itu kita kemarin Rp 24 miliar, sekarang Rp 5 miliar. Ini yang mungkin akan diklarifikasi oleh tim ke pusat.

Mungkin akan dibuatkan analisis ke TAPD,”ucapnya.

Ditanya apakah akibat penurunan penerimaan yang diperoleh dari pemerintah pusat akan berakibat berkurangnya alokasi untuk anggaran pengentasan kemiskinan? Abdul Aziz menegaskan hal itu tak akan mengganggu anggaran untuk pengentasan kemiskinan. Ia mengatakan, Pemprov NTB akan memprioritaskan anggaran untuk hal-hal yang terkait dengan pelayanan dasar masyarakat, kemiskinan, pendidikan dan kesehatan akan diamankan dalam RAPBD 2016. ‘’Namun, program-program yang kira-kira masih bisa di-

tunda dalam APBD Perubahan kita tunda di APBDP. Program yang masih bisa dilakukan di APBD Perubahan kita lakukan disana.

Belanja-belanja yang tidak urgen untuk dilaksanakan di APBD Murni 2016 kita sisir,” ucapnya.

Dalam KUA PPAS RAPBD NTB 2016 untuk pendapatan daerah mencapai Rp 3,498 triliun, sedangkan belanja daerah berjumlah Rp 3,454 triliun.

Direncanakan RAPBD ini akan dibahas dan ditetapkan paling lambat 30 November 2015 mendatang.

Dalam RAPBD 2016, terdapat penurunan pendapatan sekitar 1,6 persen atau sekitar Rp 57 miliar dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh penurunan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 17,155 miliar, serta Dana Insentif Daerah (DID) yang semula berjumlah Rp 24 miliar lebih menjadi Rp 5 miliar untuk tahun 2016. (nas)

Gubernur Tawarkan KEK Mandalika kepada IDB Dari Hal. 1 Dalam hal ini, Pemprov NTB mensuport penuh pembangunan NTB khususnya di kawasan-kawasan pusat pertumbuhan seperti KEK Mandalika yang didukung keberadaan Bandara Internasional Lombok (BIL).

Termasuk juga rencana pembangunan Global Hub Bandar Kayangan di Kabupaten Lombok Utara juga sedang berproses. Demikian juga pengembangan kawasan lainnya di Pulau Sumbawa, yaitu Samota (Teluk Saleh, Moyo, Tambora). “Gubernur berharap IDB datang ke NTB dan melihat potensi yang ada,”

kata Yusron dikonfirmasi dari Mataram, Jumat (13/ 11) sore kemarin.

Ia menyebutkan, para pihak yang ikut dalam pertemuan tersebut diantaranya perwakilan IDB, Hedi Medjai, Global Director of Investment IDB, Zaki Mansoer, Division Head IDB, Asisten II Perekonomi dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariyadi, M. Si yang sekaligus selaku salah satu Dewan Komisaris PT ITDC. Serta mantan Menteri BUMN, Sugiharto, yang juga selaku pengurus ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia). (nas)

Warga Diminta Tak Beraktivitas di Kokok Putek Dari Hal. 1 Tetap kita merekomendasikan itu supaya yang tinggal di sekitar aliran sungai itu meningkatkan kewaspadaan,’’ pesannya.

Diharapkan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan lainnya untuk lebih banyak mensosialisasikan kepada warga yang berada di aliran sungai tersebut. “Jangan beraktivitas di Kali Kokok Putek. Apalagi sekarang mulai hujan, karena kalau gunung ini meletus kemudian terjadi hujan maka sumber air Kokok Putekh jadi dua,”tandasnya.

Sementara dari Polda NTB diinformasikan bahwa jajarannya telah siap siaga mengantisipasi dampak erupsi Gunung Baru Jari. Polda

NTB bahkan telah mendirikan empat posko gabungan masing-masing Posko 1 berlokasi di Desa Bilok Petung, Lotim dengan personel Dalmas Polda NTB 33 orang, Brimob 31 orang dan Sabhara Polres Lotim, 30 orang.

Kemudian Posko II berlokasi di Desa Loloan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan pesonel sebanyak 31 anggota Brimob.

Posko III berlokasi di Desa Senaru, KLU dengan pesonel yang disiagakan 31 orang Sat Sabhara Polres Lobar. Kemudian Posko IV berlokasi di Desa Traktak, Lombok Tengah (Loteng) dengan personel yang disiagakan sebanya 30 orang anggota Sat Sabhara dan BPBD Loteng. (nas/049)

Jadi Tahun UMKM Dari Hal. 1 Tim Penasehat Investasi Nusa Tenggara Barat ini lebih lanjut memaparkan data Bank Indonesia (BI) terkait sebaran alokasi kredit provinsi-provinsi di Indonesia untuk UMKM. Total penyaluran kredit di NTB tercatat Rp 28,23 triliun dari total kredit secara nasional Rp 3.914,7 triliun. Dari jumlah porsi penyaluran kredit NTB itu, sebesar Rp 6,7 triliun atau 23,7 persen teralokasi untuk sektor UMKM. “Dari data itu saya anggap porsi pembiayaan untuk UMKM masih sangat kecil.

Saya tidak tahu, apakah UMKM memang terbatas mengajukan kredit atau permintaan kredit tinggi, namun kepercayaan perbankan terhadap UMKM masih belum maksimal,” katanya.

Menurut dia, pemerintah harus betul-betul memberikan keberpihakan kepada pelaku UMKM karena pada umumnya bahan baku UMKM bersumber dari lokal, menyerap tenaga kerja lokal.

Selain UMKM maju dan untung, lanjut Firmansyah, hasil keuntungan juga dikonsumsi di tempat lokal. “Saya

tidak tahu seberapa porsi untuk UMKM dalam APBN 2016 dan berapa persen juga UMKM menjadi bagian dari APBD NTB ke depan,” ujarnya.

Namun, kata Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram ini, sejauh ini belum terlihat master plan yang cukup jelas terkait mau dikembangkan seperti apa UMKM ke depan.

Menurut Firmansyah, membangun UMKM tidak boleh hanya berhenti pada pemberian modal, pelatihan usaha tapi harus juga dikreasikan juga pasarnya.

Upaya menyiapkan pasar UMKM, tiada lain adalah melokalisir di pusat-pusat kerumunan dan tujuan kunjungan.

Pemerintah juga harus segera memblokir areaarea itu untuk memasarkan produk UMKM. “Saya merasa sedih, ketika berkunjung di suatu lokasi wisata budaya ternama di Lombok, di sebelahnya terbangun pasar modern. Ritel modern itu telah mengambil peluang yang seharusnya dapat dilakukan oleh masyarakat lokal,” katanya. (ant/Bali Post)

Minimalisir Konflik Dari Hal. 1 Kalau itu sudah menjadi kebijaksanaan dari pimpinan Polri ya harus diikuti,” ungkapnya kepada Suara NTB saat ditemui seusai salat Jumat di Masjid Baiturrahman Polda NTB, Jumat (13/11).

Wakapolda menegaskan bahwa kepolisian memberikan perhatian lebih terhadap upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Terutama di daerah-daerah yang sedang melaksanakan Pilkada serentak 2015, yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Ten-

gah, KLU, KSB, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menegaskan dalam Rakornas pemantapan Pilkada Serentak 2015 di Jakarta bahwa pihaknya tidak akan mencatat hasil perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah serentak sebagai upaya menjaga kamtibmas selama pelaksanan pesta demokrasi tersebut.

Kapolri menyatakan berkaitan Pilkada serentak, pihaknya hanya akan fokus terhadap kegiatan keamanan. (why)

Halaman 15

Waspadai Peserta Titipan di Seleksi Komisioner KI Mataram (Suara NTB) Tim Seleksi (Timsel) calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB sudah meluluskan 28 nama pada seleksi tertulis yang diseleksi sebelumnya. Saat ini sudah masuk tahapan assessment publik. Dalam seleksi ini perlu diwaspadai peserta titipan.

Demikian dijelaskan Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Komisi Informasi Publik (KIP) NTB Dwi Aries Santo, SH kepada Suara NTB. Namun hal itu menjadi salah satu indikator penilaian saat proses assessment berlangsung.

Proses itu bertujuan untuk melihat peserta yang layak untuk melanjutkan seleksi ke

tahap berikutnya. Selain itu dilakukan pula rekam jejak.

Sehingga dapat diketahui para peserta yang memiliki hubungan dengan pejabat atau orang tertentu yang berpotensi memberikan titipan.

“Kemungkinan peserta titipan itu memang ada. Dari 28 orang itu, ada beberapa orang yang memiliki hubungan dengan

pejabat. Itulah fungsinya dilakukan assessment,” ungkapnya.

Kekhwatiran yang timbul terkait dengan adanya peserta yang tidak memiliki kualifikasi namun diluluskan karena indikasi titipan. Jika memang peserta merasa mampu, maka seharusnya tidak perlu dititip pada pejabat tertentu yang diindikasikan melakukan titipan.

Namun Dwi Aries percaya terhadap pansel yang tidak mudah diberikan titipan. Sehingga betul-betul melihat peserta berdasarkan kualifikasi yang ada. Salah satu bentuk profesionalisme pansel dengan tidak melihat latar belakang ataupun orang yang berada di belakang peserta itu. Meskipun latar belakang atau rekam jejak juga sangat perlu untuk dilihat sebagai bahan pertimbangan.

“Sebenarnya lobi-lobi itu tidak perlu. Kalau memang merasa punya kualitas ya tidak perlu dititip-titip, itu hanya akan memengaruhi penilaian pada

proses assessment saja,” ujarnya.

Saat ditanya terkait dengan dugaan adanya pansel yang bermain dan mendapatkan titipan, dia tidak dapat menjelaskan. Namun dia berharap publik juga turut mengawasi jalannya proses seleksi komisioner KI ini.

“Timsel harus bisa lebih terbuka untuk memberikan ruang untuk publik. Saat ini publik kurang mengetahui. Jangankan foto, nama-namanya pun tidak dikenal. Kalau masalah timsel yang terima titipan itu ya Allahualam, hanya Tuhan yang tahu,” pungkasnya. (lin)

Lapor Dugaan Korupsi ADD, IRT Diancam Diusir dari Desa Mataram (Suara NTB) Sukini (45) harus merasakan tekanan dan intimidasi karena tindakannya yang melaporkan dugaan kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD), di Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah. Ia diancam diusir dari tempat tinggalnya jika tidak segera mencabut laporannya.

Meski tekanan hebat dihadapi, Sukini tetap mengaku bergeming. “Saya tidak gentar, apa pun yang terjadi. Karena saya kasihan masyarakat, Dana Desa tidak tahu dipakai untuk apa saja,” kata Sukini kepada wartawan di Mataram, Jumat (13/11) pagi.

Ada 11 item dana desa yang dilaporkannya ke Kejaksaan Negeri Praya, karena tidak adanya transparansi pengelolaan anggaran. “Tidak pernah rapat, tiba tiba tanda tangan. Setelah pencairan, tidak ada cerita,” kritik ibu rumah tangga ini.

Item yang dilaporkan itu diantaranya, honorarium perpustakaan desa, pengadaan meubeler, pengadaan konstruksi air bersih, penunjang operasional BPD, belanja hibah karang taruna, bansos kemasyarakatan. Berapa item anggaran tadi, diduganya fiktif. Paling disorotinya, dana penembokan kuburan di desa setempat senilai Rp 25 juta. “Tapi penembokannya tidak ada, bagaimana saya tidak melapor,” tegasnya. Dar i total 11 item anggaran itu, total anggaran yang dipersoalkannya mencapai Rp 113.900.000.

Rentetan masalah itu dilihatnya merujuk pada Perdes Nomor yang 4 Tahun 2013 tanggal 11 Februari 2013. Ia menduga ada kejanggalan, jika dibandingkan dengan realisasi anggaran dan kenyataan di lapangan yang terindikasi 11 item tadi diduga fiktif. Di luar itu, ada item anggaran pada ADD 2012 untuk renovasi ruang kantor, sesuai Perdes nomor 2 tahun 2012, ketika pergantian kepala . “Tapi sampai saat ini tidak ada pencairan anggaran itu oleh kepala desa,” sebutnya.

Melihat masalah itu, dia pun berinsiatif melaporkan itu ke Kejari setempat.

Awalnya tidak ditindaklanjuti karena kejaksaan beralasan khawatir kasus itu di-

tangani kepolisian. Dia pun berinisiatif mendatangi Polda NTB, meyakinkan bahwa polisi tidak tangani kasus itu.

Ibu tiga anak ini pun ngotot meminta Kejaksaan turun tangan, karena keyakinannya ada masalah pada penggunaan anggaran tadi. Hal yang mengejutkannya Kajari Praya, Feri Mupahir, SH mengumumkan bahwa kasus ini hanya kesalahan administrasi. Atas dasar itu, dia pun bersurat ke Kejati NTB untuk mengawasi penanganan kasus ini bahkan mengambil alih. Surat juga disampaikan ke Bupati Lombok Tengah, agar menahanADD tahun 2015, karena tahun tahun sebelumnya belum jelas pertanggungjawabannya.

Sukini sebenarnya tidak sendiri. Dalam mendorong kasus itu, dia hanya didukung beberapa warga lainnya, Idham Kholid, Suyadi, Ambar, Anwar dan Sulaeman.

Atas tindakannya itu, dia pun berusaha diusir dari desa. Dicatatnya, tanggal 31 Agustus lalu, kepala desa mengumpulkan warga 100 orang dan meminta tanda tangan persetujuan mengusirnya dari desa.

“Kami tidak pernah takut, kalau pun mau diusir. Saya minta jangan sampai kasus ini dibiarkan,” ujarnya lantang.

Kepala Desa Bunkate, SD yang dihubungi Suara NTB via ponsel tak memberikan jawaban hingga sore kemarin.

Konfirmasi hanya diperoleh dari Sekdes Bunkate, Ambarjayadi. Menurut Ambarjayadi, persoalan ini tidak perlu diungkit lagi karena sudah selesai di tingkat Kejaksaan. “Saya tidak mau komentar lagi soal ini. Kan sudah selesai di Kejaksaan, tidak ada masalah,” tegasnya. Masalah 11 item anggaran diduga fikif, termasuk tembok kubur, juga tidak dikomentarinya. Upaya pengusiran terhadap Sukini dan keluarganya dibantahnya. Bahkan guna meyakinkan tidak ada persoalan, terkait penggunaan ADD sudah diserahkan sepenuhnya kepada Inspektorat Lombok Tengah. “Sudah kami serahkan semuanya ke Inspektorat. Supaya tidak ada masalah – masalah lagi,” pungkasnya. (ars)

MELAPOR - Sukini (45), warga Desa Bunkate yang melaporkan oknum Kadesnya, terkait dugaan penyimpangan dana ADD 2013.

(Suara NTB/ars)

Jamin Ketersediaan Pangan Nasional

Operasional BIL Dibuka

Gubernur Tandatangani MoU Kerjasama Penjualan Souvenir dan Agen Pangan dengan Mentan Perjalanan Masih Lesu Mataram (Suara NTB) NTB dipilih sebagai salah satu daerah di Indonesia yang diharapkan mampu menjamin ketersediaan pangan nasional.

Terlebih NTB bersama beberapa daerah di Indonesia dikenal sebagai daerah lumbung pangan nasional. Untuk itu, Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi diundang Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menandatangani memorandum of understanding (MoU) mengenai pengadaan komoditi pangan strategis di Ruang Pola Gedung A Kementerian Pertanian, Jumat (13/11).

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB H. Yusron Hadi, ST, M.UM, kepada Suara NTB, Jumat (13/11), menjelaskan, Gubernur NTB bersama Gubernur DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Lampung dan NTT menandatangani MoU dalam menjamin ketersediaan pangan.

Menurutnya, kerjasama yang diinisiasi Kementerian Pertanian ini bertujuan menjamin ketersediaan pangan dan memperkuat jejaring kerjasama antar pemerintah daerah. Apalagi, salah satu point penting dalam kerja sama

tersebut, ujarnya, bagaimana langkah kongkrit membangun jejaring pasar pangan strategis di 6 daerah.

NTB, lanjutnya, sebagai salah satu lumbung pangan nasional diharapkan sebagai penyuplai stok pangan, khususnya beras dan daging sapi di kota-kota besar di Indonesia,

seperti Jakarta, Palembang dan Makassar. ‘’Hadir dalam acara ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama, Gubernur NTT Frans Leburaya, Sekda Jatim mewakili Gubernur Jatim, Sekda Lampung mewakili Gubernur Lampung dan perwakilan Pemprov Sulsel,’’ terangnya. (ham)

(Suara NTB/Biro Humas dan Protokol Setda NTB)

HADIRI - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi saat menghadiri penandatanganan MoU di Gedung Kementerian Pertanian, Jumat (13/11).

Mataram (Suara NTB) Pembukaan BIL setelah beberapa hari ditutup belum membangkitkan penjualan di toko souvenir. Kerugian yang dirasakan dari sepinya kehadiran wisatawan masih dirasakan oleh penguasaha souvenir.

“BIL baru buka sehari. Penjualan di toko masih sepi,” ujar Pemilik Usaha Souvenir dan agen perjalanan,Akhbar Habibie, yang dikonfirmasi Jumat (13/11).

Ia mengungkapkan, selama penutupan BIL, usaha souvenirnya yang biasanya ramai pengunjung, seketika kosong. Rata-rata di kondisi normal ia bisa menerima 40 sampai 100 mobil dan bus untuk berbelanja. Namun, saat BIL ditutup, yang datang hanya kurang dari 10 mobil.

“Kerugian bisa sampai ratusan juta. Kondisi hari ini masih sama seperti saat penutupan BIL lalu,” terangnya.

Hal yang sama menimpa bisnis agen perjalanannya. Ia mengakui tamu di agen perjalanannya sangat sepi saat penutupan BIL lalu. “Malah untuk hari ini, belum ada yang gunakan jasa,” keluhnya.

Ia mengakui, rata-rata wisatawan atau tamu yang datang ke Lombok menggunakan

moda transportasi udara. Saat BIL ditutup, otomotis kehadiran wisatawan menurun. “Kalau yang keluar,banyakyangmenggunakan transportasi darat atau laut. Berbeda dengan kedatangan tamu, yang kebanyakan menggunakan transportasi udara,” katanya.

Sebelumnya, Ketua DPD ASITA NTB, Dewantoro Umbu Joka, yang dihubungi beberapa waktu lalu, juga mengakui kerugian yang dialami oleh agen perjalanan. Ia juga menaksir kerugian minimal yang dialami oleh anggota ASITA mencapai Rp 3 sampai Rp 4 miliar.

“Secara keseluruhan, agen perjalanan yang menjadi anggota ASITA sebanyak 150 agen. Maka total asumsi kerugian satu agen Rp. 20 juta dikalikan dengan 150 agen. Maka total asumsi kerugian secara keseluruhan yang diterima agen perjalan anggota ASITApaling minimal sebesar Rp 3 miliar sampai dengan Rp 4 miliar. Itu adalah asumsi terendah,” jelas Dewantoro.

Akhbar Habibi berharap setelah BIL normal kembali beberapa hari ke depan, wisatawan bisa kembali datang. Dan usaha dapat berjalan dengan normal kembali. (ron)

Kritis, Puluhan DAS di NTB Dari Hal. 1 Sehingga terjadi kemarau panjang yang menyebabkan serapan air ke sungai menjadi rendah.

DAS yang masuk dalam kategori defisit air di Pulau Sumbawa yaitu DAS Barore, Bera,

Boal, Campa, Daha, Huu, Jangka, Kebantubeh, Labalaju, Labalule, Moyo, Nangabangka, Nontodue, Palaparado, Rea, Rontu, Sure, Tarea dan Utan.

Sementara yang mengalami kritis yaitu DAS Cabang, Dompal, Kambu, Kempo, Nangamino, Santong dan Sumbawa.

Sementara untuk DAS yang mengalami defisit di Pulau Lombok yaitu DAS Babak, Brenyok, Blimbing, Kradangan, Kukusan, Kumbu, Lebahpebali, Palung, Pare Ganti, Reak, Sambelia, Sidutan, Temeran, Tojang, dan Tembowong. Sementara untuk DAS yang

mengalami kritis yaitu DAS Tawun, Penggolong, Kelongkong, Jangkok, Dodokan, dan Ancar.

Banyaknya jumlah DAS yang mengalami kritis dan defisit air menurut Balai SDA harus segera dibuat perencanaan alokasi air.

Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan melakukan kon-

servasi SDA. Selain itu juga dapat melakukan pemanenan air hujan maupun air permukaan melalui pembuatan embung lapangan.

Dan yang paling penting adalah melakukan penghematan peggunaan air, sehingga air dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan saja. (lin)

Dua Kasus Dugaan Korupsi Selesai Pemberkasan Dari Hal. 1 Dengan kata lain, tidak sampai harus dilakukan perpanjangan penahanan atas tersangka HM. “Tapi segera kita limpahkan, karena sudah selesai pemberkasan,” sebutnya.

Kasus cetak sawah baru atau disebut Survey Investigasi dan Desain (SID) ini, merupakan sumber dana dari Kementerian Pertanian. Di tingkat daerah,

pelaksanaan diserahkan kepada Dinas Pertanian dan TPH Provinsi NTB. Ditunjuklah HM sebagai PPK. Kini HM harus bertanggung jawab menurut Kejaksaan dan ditetapkan sebagai tersangka, dengan dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang – Undang 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Penyidik juga dalam hal ini menerap-

kan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, memastikan bahwa ada pihak lain terlibat dan berpotensi penambahan tersangka.

Sementara untuk kasus SPPD fiktif dengan tersangka mantan ajudan Mahrip, L.FA, berkasnya juga sudah diselesaikan oleh tim penuntut Kejati NTB. Ini dibenarkan oleh Juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH. “Berkasnya sudah selesai, sudah dinaikkan ke Aspidsus untuk ditandatangani,”

kata Sutapa setelah mendapat informasi dari Kasi Penuntutan Hendry Antoro, SH, MH, Jumat kemarin.

Kasus LFA erat kaitannya dengan perbuatan terpidana mantan Wabup Lobar H Mahrip dalam penggunaan SPPD yang terindikasi fiktif dengan nilai kerugian negara Rp 400 juta lebih. Karena dalam putusan yang menyatakan Mahrip bersalah, hakim memutus satu tahun pen-

jara, sesuai pertimbangan dakwaan dalam pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Hakim juga menyertakan penerapan pasal 55 KUHP sebagaimana dakwaan JPU. Ini menjadi dasar dijeratnya LFA. Menurut Sutapa, pada dasarnya berkas sudah selesai oleh tim JPU, dan jika sudah ditandatangani Aspidsus, tinggal dilimpahkan ke penuntutan.

JPU dalam kasus ini dari Kejati NTB. (ars)

Sabtu, 14 November 2015

Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTB telah membuat master plan pembangunan jalan tol di jalur utara yang akan menghubungkan Mataram dengan Labuan Lombok. Pembangunan jalan tol tersebut diperlukan karena jalan nasional Mataram-Labuan Lombok yang sekarang sudah sangat padat, sementara untuk melakukan pelebaran jalan sudah tidak mungkin dilakukan.

Rencana pembuatan jalan tol yang diprediksi akan menghabiskan anggaran ratusan miliar tersebut mendapat dukungan dari DPRD NTB, khususnya dari Komisi V yang membidangi infrastruktur.

Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani, SH,MH mengatakan bahwa DPRD sangat mendukung rencana pembuatan jalan tol tersebut. “Ya kita sangat setuju itu, kita dukung rencana itu,” Menurut Nurdin, bahwa pembangunan jalan tol tersebut sangat penting. Karena menurutnya, volume kendaraan di jalan nasional yang ada sekarang ini sudah tidak memungkinkan. Semenatara untuk melakukan pelebaran jalan juga tidak mungkin. Maka jalan tol Mataram-Labuan Lombok tersebut bisa menjadi solusi.

Namun Nurdin hanya menyarankan pada pihak pemerinatah, dalam hal ini Dinas PU agar pengerjaan jalan tol tersebut, agar memilih kontraktor yang baik. Sehingga jangan sampai belum digunakan jalan tol tersebut sudah rusak, karenakualitas pengerjaan yang tidak bagus.

Nurdin tidak ingin, jalan tol yang akan dibangun nantinya akan bernasib sama dengan jalan-jalan lainya. Ia mencontohkan dengan pengerjaan jalan bay pass BIL yang baru dua tahun dibangun sekarang sudah dibongkar. Itu hanya akan memboroskan anggaran saja. (ndi)

Abraham Samad Tak Hadiri Rekonstruksi ’’Rumah Kaca’’ Jakarta (Suara NTB) Ketua KPK non-aktif Abraham Samad menolak menghadiri rekonstruksi kasus dugaan penyalahgunaan wewenang sebagai Ketua KPK yang juga dikenal sebagai kasus “Rumah Kaca” yang rencananya dilakukan penyidik Bareskrim Polri.

“Benar hari ini Pak AS (Abraham Samad) menerima surat untuk rekonstruksi sekaligus juga konfrontir dengan tersangka, saksi dalam kasus yang ditangani Kabareskrim Polri tapi hari ini Biro Hukum KPK sudah mengirimkan surat bahwa PakAS tidak akan menghadiri rekonstruksi dan konfrontir itu,” kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Jumat (13/11).

Rekonstruksi itu akan dilakukan di Apartemen Capital Residences di Jakarta Pusat.

“Alasan adalah konfrontir tidak ada dalam aturan dilakukan antara tersangka dan saksi. Biasanya dilakukan antara saksi dengan saksi. Kemudian kedua untuk rekonstruksi, tidak ada kewajiban bagi tersangka untuk datang dalam rekonstruksi. Waktu rekonstruksi untuk kasus Pak AS di Makassar waktu itu dia juga tidak hadir,” tambah Yuyuk.

Menurut Yuyuk, surat itu sudah diterima Bareskrim Polri.

“Mereka (Bareskrim) sudah menerima dan menyatakan sudah menerima surat dari KPK,” ungkap Yuyuk.

Abraham dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Direktur Eksekutif KPK Watch M Yusuf Sahide yang menganggap Abraham melanggar pasal 36 dan pasal 64 Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang KPK. Yusuf mengungkapkan artikel Rumah Kaca Abraham Samad yang ditulis Sawito Kartowibowo dalam laman Kompasiana pada 17 Januari 2015.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Abraham beberapa kali bertemu dengan para petinggi PDIP dan Nasdem, termasuk pertemuan di The Capital Residence terkait proses pencalonan Abraham sebagai calon wapres pada pemilu presiden 2014. Hasto mengatakan Abraham menggunakan masker dan topi untuk bertemu di apartemen itu.

Abraham s sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri sejak 9 Februari 2015 berdasarkan laporan Feriyani Lim, warga Pontianak, Kalimantan Barat yang juga menjadi tersangka pemalsuan dokumen paspor. Abraham laul diberhentikan sementara oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian menerbitkan Keppres penangkatan pimpinan sementara KPK. (ant/Bali Post)

MA Sahkan Kepengurusan Djan Faridz

Kubu Romi akan Tempuh Upaya Hukum Mataram (Suara NTB) Mahkamah Agung akhirnya menerbitkan keputusan yang mengesahkan kepengurusan Djan Faridz dan menganulir kepengurusan Romahurmuziy (Romi). Keputusan ini dianggap bersifat eksekutorial sehingga dapat berlaku tanpa membutuhkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. “Ini keputusan yang sudah terbit, dan ini bersifat eksekutorial,” ujar Ketua DPW PPP NTB, H. Muhammad, SH, yang dikonfirmasi Suara NTB, terkait terbitnya putusan MA tersebut, Jumat (13/11) kemarin.

Dalam salinan putusan tersebut, MA menyatakan bahwa, “susunan kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta mengenai susunan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bhakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat dihadapan H.Teddy Anwar, S.H., SpN. Notaris di Jakarta merupakan susunan kepengurusan PPP yang sah.”

Sebaliknya, MA juga menganulir keabsahan kepengurusan Romahurmuziy. “Menyatakan susunan kepengurusan hasil Muktamar VIII PPP di

Surabaya pada 15-18 Oktober 2014 tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.”

Muhammad menegaskan pihaknya akan segera melakukan koordinasi di internal PPP guna menyikapi perkembangan terbaru ini. Ia menyerukan agar semua pengurus, kader dan simpatisan PPP tetap menjaga keutuhan serta mematuhi keputusan yang telah dibuat MA tersebut. Putusan kasasi perdata MA itu dituangkan dalam dokumen bernomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015.

Menanggapi keputusan kasasi MA tersebut, Ketua DPW PPP NTB kubu Romahurmuziy, Dra, Hj. Wartiah, M.Pd yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (13/11), via telepon, mengatakan bahwa pihaknya akan menempuh upaya hukum lanjutan. “Ya, jelas akan ada upaya hukum,” tegasnya.

Wartiah yang juga ketua Komisi V, DPRD NTB ini menegaskan bahwa untuk sementara ini ia tidak mau berpolemik terkait dengan putusan MA tersebut. Ia akan menunggu seperti apa upaya yang akan ditempuh oleh

pengurus PPP kubu Romahurmuziy di pusat. Karena berdasarkan fakta-fakta, bahwa peserta munas kubu Djan Faridz di Jakarta tersebut kebanyakan adalah abal-abal.

Pihaknya sementara ini menurut Wartiah sedang menunggu siapa yang akan disahkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementrian Hukum dan HAM, (Kemenkumham). Ia menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti keputusan Kemenkumham. Seandainya yang akan disahkan oleh Kemenkumham adalah kepengurusan kubu Djan Faridz nantinya, Wartiah juga akan mengikuti.

“Prinsipnya kita akan ikuti yang disahkan oleh Kemenkumham, siapapun yang disahkan oleh Kemunkumhan kita akan Sami’na wa atho’na,” tegasnya.

Namun sementara ini, Wartiah telah menginstruksikan pada seluruh pengurus PPP di daerah agar menurunkan tensi perselisihan. Ia lebih baik menunggu bagaimana keputusan Kemunkumham dari pada terus berpolemik.

“Untuk sementara ini saya sudah instruksikan pada se-

luruh kader agar menurunkan tensi konflik dulu. Lebih baik kita tunggu saja bagaimana keputusan Kemenkumham.”

Ajukan PK Dari Jakarta dilaporkan, DPP PPP hasil Muktamar Surabaya pimpinan Romy akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan MA yang memutuskan kepengurusan sah PPP adalah hasil Muktamar Jakarta.

“Kami akan mendaftarkan Peninjauan Kembali pada kesempatan pertama setelah menerima salinan. Karena itu Majelis dan/atau Kepaniteraan MA jangan mengulur-ulur lagu penyampaian salinan,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/11).

Dia menjelaskan pengajuan PK itu sesuai Pasal 67 UU no. 14 tahun 1985 tentang MA, yaitu karena ada tipu muslihat, bukti baru dan kekhilafan hakim.

Kekhilafan hakim nyata terkait pertimbangan-pertimbangan hukum, seperti majelis hakim tidak pernah mempertimbangkan gugatan atas terbitnya amar nomor 5 Putusan Mahkamah Partai tanggal 11 Oktober 2014 adalah tidak pernah ada.

“Majelis tidak pernah mempertimbangkan wewenang Majelis Syariah dalam Pasal 16 ART PPP telah dibatasi pada urusan agama karena lembaga tersebut

tidak bisa dengan cara apa pun menjadi pelaksana muktamar,” ujarnya.

Dia mengatakan majelis hakim nyata-nyata membajak kedaulatan anggota PPP karena mengesahkan forum yang tidak sah berdasarkan AD/ART PPP dan membatalkan Muktamar Surabaya yang sah.

Majelis hakim katanya, tidak melaksanakan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya “Asas Kecermatan dan Kehati-hatian” saat amarnya mengesahkan acara serupa Muktamar PPP di Jakarta.

“Majelis sama sekali tidak pernah memeriksa persyaratan memeriksa persyaratan mutlak sebuah Muktamar PPP yaitu kehadiran peserta secara kuorum sesuai AD/ART PPP dan UU Parpol,” katanya.

DPP PPP telah menginstruksikan DPW dan DPD PPP seluruh Indonesia untuk melaporkan pidana secara serentak atas pemalsuan mandat kehadiran di acara serupa Muktamar PPP di Jakarta pada 30 Oktober - 2 November 2015.

Terkait telah didaftarkannya pengesahan kepengurusan serupa Muktamar PPP di Jakarta kepada Menkumham RI, pihaknya meminta Menkumham meneliti kembadi keabsahan kehadiran peserta. (aan/ndi/ant/Bali Post) (ant/Bali Post)

PATROLI PULAU TERLUAR DI BIAK - Sejumlah anggota TNI dari Korem 173/Praja Vira Braja melakukan patroli di sepanjang Pantai Distrik Oridek, Biak Numfor, Papua, Jumat (13/11). Patroli dilakukan sebagai salah satu bentuk pengamanan Pulau Biak, yang merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia dan berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik.

Wapres Nyatakan Belum Waktunya Perombakan Kabinet Jakarta (Suara NTB) Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla mengatakan saat ini belum waktunya bagi Pemerintah untuk mengumumkan perombakan kabinet.

“Ini masih sibuk, Presiden (akan) ke luar negeri, saya juga ke luar negeri (Filipina), mau pilkada juga, masih banyak hal.

Ekonomi juga kita musti perhatikan. Kalau tidak mungkin, katakanlah kalau mau diganti ya pada saat lain,” kata Wapres Kalla di Jakarta, Jumat (13/11).

Rencana perombakan kabinet juga menjadi salah satu

materi pembicaraan dalam pertemuan tertutup antara Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla dengan para petinggi partai pendukung, Kamis malam (12/11).

“Pertemuan partai pendukung Pemerintah dengan Presiden dan saya itu rutin. Bahwa masalah politik, soal reshuffle, menjadi bagian dari pembicaraan. Tetapi Presiden mengatakan itu belum waktunya,” tambahnya.

Kamis malam, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar perte-

muan tertutup dengan para pemimpin partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di Istana Kepresidenan.

Dalam pertemuan tersebut, Wapres mengatakan hanya membahas mengenai kondisi pemerintahan saat ini termasuk bidang ekonomi, politik dan hubungan internasional Indonesia.

“Semalam banyak hal dibicarakan, masalah ekonomi nasional, bagaimana internasional, bagaimana Presiden mau ke Istanbul dan bagaimana saya mau ke Manila. Kita perlu saran dari pimpinan par-

tai,” katanya.

Wapres pun menegaskan KIH tidak berganti nama, melainkan hanya mengalami perubahan posisi koalisi menjadi Partai Pendukung Pemerintah. “(KIH) Bukan berganti nama, tapi posisinya Partai Pendukung Pemeri n t a h , ” ujarnya. (ant/Bali Post) (ant/Bali Post)

Dewan Dukung Rencana Pembangunan Jalan Tol

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Jusuf Kalla

Kesehatan

Pertolongan Pertama Kala Cemas Melanda SEBAGIAN dari kita mungkin pernah mengalami cemas atau gelisah pada sesuatu yang belum terjadi. Bila ini terjadi, salah satu yang dapat kita lakukan ialah melakukan terapi relaksasi (pengaturan nafas).

“Kecemasan merupakan suatu masalah yang berkaitan dengan timbulnya gejala-gejala sistem sarah otonom di dalam tubuh.

Tatalaksana cemas bisa dengan terapi relaksasi,” ujar spesialis kedokteran jiwa, dr. Danardi Sosrosumiardjo, SpKJ (K) di Jakarta.

Menurut dia, terapi relaksasi dimulai dengan menarik nafas dalam tujuh hitungan lalu hembuskan, yang bisa dalam posisi duduk atau tidur.

“Tarik nafas dalam tujuh hitungan lalu hembuskan. Atau tarik dan hembuskan nafas dalam tujuh hitungan. Bisa dalam posisi duduk atau tiduran, pilih yang nyaman,” kata Danardi.

Selain itu, bagi anda yang

muslim, melakukan zikir bisa juga dilakukan untuk meredakan cemas. “Melakukan terapi relaksasi, cemas bisa reda,” tutur dia.

Danardi mengungkapkan, kecemasan bisa ditandai dengan berbagai gejala seperti khawatir bernasib buruk di masa depan, perasaan gelisah, sulit konsentra-

si, “hang”, banyak melamun.

“Lalu ketengangan motorik yang ditandai dengan mondarmandir, gemetar, rasa panas dingin, sakit kepala, bicara berulang (lebih dari dua kali), sulit tidur, berdebar, sesak nafas dan mulut kering,” ungkap dia. (ant/Bali Post)