Snt15012015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS, 15 JANUARI 2015

16 HALAMAN NOMOR 258 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

KPK Geledah Kantor dan Pendopo Bupati Lobar Giri Menang (Suara NTB) Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor dan pendopo Bupati Lombok Barat (Lobar), Rabu (14/1) kemarin.

Penggeledahan dilakukan terkait penetapan Bupati Lombok Barat, Dr.H.Zaini Arony sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap investor terkait permohonan izin pengembangan kawasan wisata di Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lobar.

Penggeledahan ini dikawal ketat oleh aparat Brimob Polda NTB bersenjata lengkap.

Sekitar pukul 10.00 Wita, dua kendaraan warna hitam dan putih masuk ke Halaman Kantor Bupati Lobar. Sedangkan dua kendaraan lagi menuju rumah dinasnya (pendopo) yang berada tepat di depan Kantor Bupati Lobar. Sekitar hampir empat jam lebih penggeledahan di dua lokasi berbeda, penyidik membawa beberapa koper diduga berisi dokumen.

Pantauan Suara NTB, tim

TO K O H ’’Over Capacity’’ Parah KELEBIHAN penghuni Lapas Mataram sudah pada tingkat mengkhawatirkan. Maksimal jumlah warga binaan seharusnya 150-an orang. Namun yang terjadi, kapasitas Lapas saat ini mencapai 500 an penghuni.

Over capacity ini menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, Drs. Agusta Konsti Embly, SH,Dipl.DS.MA, menyebut, sudah cukup parah. ‘’Bayangkan, Lapas yang seharusnya isinya 150, sekarang isinya sudah hampir 530, ini mengkhawatirkan,” kata Kakanwil.

Menurutnya kepadatan Lapas itu sudah mencapai 300 persen, sehingga riskan terjadi gangguan keamanan.

Bersambung Agusta Konsti Embly ke hal 15 (Suara NTB/ars)

KO M E N TTAA R Revitalisasi UPP Pijar PEMPROV NTB melakukan revitalisasi terhadap Unit Penyangga Pemasaran (UPP) Pijar (Sapi, Jagung dan Rumput Laut) yang mangkrak pada tahun 2014 lalu. Untuk lebih fokus menangani hilirisasi produk-produk olahan Pijar, Pemprov NTB membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang akan mengurus UPP Pijar tersebut. ‘’UPP Pijar itu termasuk yang akan direvitalisasi dalam bentuk UPT. Itu nanti berada di bawah Disperindag,’’ ungkap Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si di Mataram, Rabu (14/1) siang kemarin.

Bersambung ke hal 15 H. L. Gita Ariadi (Suara NTB/dok)

penyidik KPK diperkirakan berjumlah sekitar delapan orang terbagi menjadi dua tim. Tiga penyidik menggeledah Pendopo dan lima penyidik lainnya melakukan penggeledahan di Kantor Bupati. Tim penyidik menggunakan empat mobil, dua mobil ke Kantor Bupati masing-masing Inova warna hitam nopol DR 1261 AM dan Avanza nopol B 1075 BRH, warna putih memuat beberapa tim penyidik bersama anggota Brimob Polda NTB. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/her)

GELEDAH - Tim Penyidik KPK menggeledah Kantor Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Lobar (atas). Dari penggeledahan itu, KPK membawa barang diduga berkas yang dimasukkan ke dalam koper dan dus air mineral.

KPK Juga Geledah Kantor Perizinan Terpadu SELAIN menggeledah Kantor Bupati Lombok Barat (Lobar), di tempat berbeda tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kantor Perizinan Terpadu Lobar di Jalan Prasarana Nomor 1 Dasan Agung, Kota Mataram.

Penggeledahan Rabu (14/1) kemarin, tim menyita dua kardus dan satu koper diduga berisi dokumen dari kantor tersebut.

Proses penggeledahan berlangsung mulai pukul 09.00 Wita di ruangan Kepala Kantor Perizinan Terpadu Lobar, Rusman Hadi. Empat orang di dalam ruangan mengenakan masker dan rompi bertulis KPK melakukan penggeledahan. Mereka membongkar dokumen dan memilah -milah yang akan dibawa. Kepala Perizinan Terpadu, Rusman Hadi berada di ruangan itu melayani kebutuhan dokumen tim KPK. Sementara tiga petugas

Brimob Polda NTB siaga dengan senjata laras panjang tidak jauh dari pintu pemeriksaan.

Sesekali satu dua orang tim keluar dari ruangan. Hing-

ga pukul 13.00 Wita, tim belum mengakhiri kegiatannya.

Bahkan untuk makan siang pun dilakukan di ruangan yang sama.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

DIKAWAL - Tim KPK dikawal pasukan Brimob Polda NTB membawa dokumen yang disita dari Kantor Perizinan Terpadu Lombok Barat, kemarin.

Penyelidikan Kasus BWS Loteng Tetap Jalan Praya (Suara NTB) Penyidikan kasus dugaan korupsi Bedah Desa di Dinas kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2011, kini masih menjadi fokus perhatian jajaran Polres Loteng. Kendati demikian, bukan berarti kasus-kasus lain tidak disentuh.

Termasuk diantaranya kasus dugaan korupsi pada pengadaan alat berat di Balai Wilayah Sungai (BWS) Loteng.

Penegasan tersebut disampaikan Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Ketut Tamiana, saat ditemuai Suara NTB diruang kerjanya, Selasa (13/ 1) kemarin.

Bersambung ke hal 15

’’

Baik itu kasus BWS maupun kasus dugaan korupsi lainnya, tetap kita selidiki. Tapi untuk saat ini, fokus kita bagaimana menyelesaikan kasus bedah desa terlebih dahulu, Ketut Tamiana (Suara NTB/dok)

Praktik Percaloan Diduga Marak di LTSP NTB Mataram (Suara NTB) Hasil pantauan yang dilakukan Ombudsman NTB menunjukkan bahwa praktik percaloan diduga masih marak di Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) NTB. Selain itu, pelayanan pengurusan paspor juga terindikasi masih buruk.

Meskipun berposisi sebagai daerah kantong TKI, namun NTB belum memiliki perangkat sistem yang benar-benar dapat melindungi TKI. “Hal ini terlihat cukup jelas dari masih lemahnya koordinasi antar lini dan peran sejumlah instansi di Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) Provinsi NTB sangat berpotensi pada masih maraknya praktek percaloan dan buruknya pelayanan pengurusan paspor di LTSP Provinsi NTB,” kata Kepala Ombudsman NTB, Adhar Hakim dalam rilis yang diterima Suara NTB, Rabu (14/ 1) siang kemarin.

Dikatakan, hasil pantauannya, masih tampak kurang kuatnya upaya perbaikan sistem layanan bagi TKI di LTSP NTB. Pembangunan berupa perbaikan fisik kantor LTSP NTB tidak dibarengi dengan perbaikan sistem pelayanan. Sebagaimana diketahui, LTSP NTB berdiri sejak tahun 2008 lalu berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 32 Tahun 2008.

Hal ini untuk mengantisipasi berbagai masalah terkait TKI selama ini. NTB tercatat sebagai kantong TKI di Indonesia. Berdasarkan data BPS NTB 2013, jumlah TKI NTB yang bekerja di luar negeri mencapai 37.020 orang. Jumlah remiten yang dikirimkan oleh TKI asal NTB jumlahnya cukup besar, tercatat tahun 2012 mencapai Rp 472.068.218.116.

LTSP diharapkan sebagai salah satu lembaga yang kehadirannya diberikan kewenangan untuk menyatukan seluruh instansi yang memberikan pelayanan kepada calon TKI dan TKI terutama terkait dengan berbagai dokumen TKI yang dipersyaratkan dan harus dipenuhi kepada calon TKI dan TKI untuk bekerja di luar negeri pada berbagai sektor pekerjaan.

Adhar menyebutkan, persoalan itu antara lain seperti keberadaan sarana kesehatan.

Sarana kesehatan ini merupakan salah satu bagian unit layanan penting yang melekat dengan LTSP TKI NTB. Bertujuan untuk memudahkan Calon TKI dan TKI untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up di area LTSP. Namun pada kenyataannya hingga kini di area LTSP tersebut belum ada sarana kesehatannya.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Kamis, 15 Januari 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Marak Pelanggaran Sidak Rumah Kos BEBERAPA waktu belakangan ini, pascaterbitnya Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 06 Tahun 2014 beberapa lurah seperti Lurah Bertais, Lurah Dasan Agung, dan lainnya melakukan razia ke rumah kos atau pondokan yang ada di wilayah masing-masing.

Belum lama ini, Lurah Pagutan Timur, Irfan Syafindra bersama jajarannya juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa rumah kos yang ada di wilayahnya.

Demikian disampaikan Irfan kepada Suara NTB be(Suara NTB/dok) lum lama ini. Sidak ini dilakuIrfan Syafindra kan khusus ke rumah kos yang dinilai menjadi titik rawan karena beberapa kali terjadi kehilangan motor di rumah kos tersebut.

Dalam sidak itu, selain mengecek para penghuni rumah kos, pihaknya juga mengingatkan pemilik kos untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Khususnya dalam menerima penghuni kos baru. “Saya ingatkan kepada pemilik kos untuk meningkatkan kewaspadaan supaya pada saat menerima penghuni baru agar diminta identitasnya,” jelasnya.

Jumlah rumah kos di wilayah Pagutan Timur disebutkan Irfan sekitar belasan unit yang tersebar di semua lingkungan. Pihaknya juga berencana untuk melakukan sosialisasi secara khusus kepada para pemilik kos terkait aturan yang diterbitkan Pemkot Mataram di tahun 2014 itu.

Irfan mengatakan pihaknya tidak kesulitan untuk mengumpulkan para pemilik kos karena mereka tinggal tidak jauh dari rumah kos mereka. “Kami akan segera kumpulkan para pemilik kos dan kami akan sampaikan aturan-aturan yang harus dipatuhi sesuai dengan isi Perwal Pondokan itu,” ujarnya.

Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 06 Tahun 2014 mengatur tentang petunjuk pelaksanaan Perda Nomor 2 tahun 2005 tentang Izin Penyelenggaraan Pondokan. Berdasarkan aturan tersebut, semua rumah kos atau pondokan di Kota Mataram harus berizin dan izinnya bisa langsung diurus di kantor kelurahan. Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Penyelenggaraan Pondokan dinilai belum optimal. Perizinan pondokan ini pernah ditangani Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) dan Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram. Tapi setelah dievaluasi belum sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga penyelenggaraan izin pondokan ini diserahkan ke kecamatan dan kelurahan. (ynt)

Bukti Pemkot Tak Konsisten dengan RTRW Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram nampaknya tidak sanggup lagi menahan laju pembangunan dengan tetap berpedoman pada RTRW (Rencana tata Ruang Wilayah) Kota Mataram. Pasalnya, pelanggaran dengan berdirinya bangunan yang bukan pada tempatnya, makin marak terjadi di Mataram. Dugaan pelanggaran paling dekat dengan Kantor Walikota Mataram yakni pembangunan restoran cepat saji.

Padahal Jalan Pejanggik mulai dari jembatan penyeberangan depan Kantor Bank Indonesia sampai di depan RSUP NTB merupakan jalan protokol yang mestinya steril dari bangunan komersial. Nyatanya, diduga tiga bangunan telah melanggar RTRW. ‘’Kawasan itu (jalan protokol, red) kan untuk kawasan perkantoran dan pendidikan. Kok malah ada

restoran timur tengah, ada hotel dan sekarang ada restoran cepat saji berdiri di sana,’’ ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram Syamsul Bahri, SH kepada Suara NTB kemarin.

Pelanggaran yang terkesan dibiarkan, lanjut Syamsul merupakan bukti tidak konsistennya Pemkot Mataram terhadap RTRW yang telah disusun bersa-

ma antara Pemkot Mataram dengan DPRD Kota Mataram. ‘’Kalau bangunan itu mau dibongkar, juga tidak mungkin karena sudah banyak anggaran yang keluar untuk membangun itu,’’ imbuhnya.

Politisi Nasdem ini menyatakan tidak sedikit pelanggaran yang dikesankan terlanjur sehingga pada akhirnya Pemkot Mataram tidak bisa bertindak tegas dengan

Kabid Perindustrian Berpeluang Gantikan Kadiskoperindag

(Suara NTB/cem)

SEKRETARIS Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Noer H. Ibrahim meminta Dinas Koperindag Kota Mataram memanggil sembilan agen elpiji yang ada di Kota Mataram. Imbauan pemanggilan itu menyusul kelangkaan elpiji 3 kilogram sejak beberapa bulan terakhir. Komisi II, kata politisi Golkar ini, cukup terusik dengan hilangnya elpiji 3 kilogram di pasaran.

Bagaimana tidak, katanya, cukup banyak laporan masyarakat yang diterima pihaknya terkait lang(Suara NTB/dok) kanya elpiji 3 kilogram.

HM. Noer Ibrahim Apalagi menurut penjelasan Depo Pertamina Ampenan bahwa tidak ada kendala dalam distribusi tabung melon itu dari Depo Pertamina. ‘’Koperindag harus lakukan pendekatan dengan sembilan agen. Panggil mereka,’’ pinta Noer Ibrahim. Dinas Koperindag, sambungnya, harus memberi teguran kepada agen elpiji nakal manakala ada temuan permainan agen terkait kelangkaan elpiji 3 kilogram.

Noer Ibrahim mengingatkan agar agen elpiji agar profesional melaksanakan kegiatannya mendistribusikan elpiji ke pangkalan. ‘’Jangan sampai yang dikasi jatah itu hanya pangkalanpangkalan yang memiliki hubungan kedekatan,’’ imbaunya.

Mengingat kelangkaan elpiji yang dibarengi dengan harga mahal sudah kali berturut-turut terjadi di Kota Mataram, Noer Ibrahim meminta Dinas Koperindag untuk mencari solusi lain untuk mengantisipasi kelangkaan serupa kembali terjadi.

Mestinya, lanjut Noer Ibrahim, Dinas Koperindag tidak perlu menunggu sampai berbulan-bulan baru mau melakukan operasi pasar elpiji. Lambannya Dinas Koperindag mengumpulkan para agen, Depo Pertamina hingga Hiswana Migas untuk merencanakan operasi pasar dipandang komisi yang membidangi masalah keuangan dan ekonomi ini sebagai bentuk kurang pekanya Dinas Koperindag Kota Mataram menjawab keluhan masyarakat. ‘’Itu namanya tidak responsif, masyarakat kan sudah menunggu OP sejak lama, malah sampai minta sama Dewan,’’ akunya. Ia berharap, dengan dilakukannya operasi pasar elpiji 3 kilogram dapat membantu meringankan beban masyarakat yang selama kelangkaan, terpaksa membeli elpiji dengan harga Rp 25 - 30 ribu per tabung. (fit)

OP di Kecamatan Mataram

Seorang Warga Pingsan Mataram (Suara NTB) – Operasi pasar yang dilakukan serentak di enam kecamatan di Kota Mataram, mengundang animo masyarakat untuk segera mendapatkan tabung elpiji 3 kilogram. Di Kecamatan Mataram masyarakat datang bergerombol membawa tabung melon untuk ditukarkan, tetapi akibat tidak mau mengantre membuat salah seorang warga jatuh pingsan.

Salah seorang staf Kantor Camat Mataram, Heni mengaku seorang ibu yang tidak dikenal identitasnya jatuh pingsan saat berdesak – desakan ketika antre mendapatkan elpiji 3 kilogram. Karena melihat ibu tersebut sudah oleng, warga yang di belakangnya serta Sekretaris Kecamatam (Sekcam)

langsung segera membawa perempuan tersebut. “Tadi Pak Sekcam yang bopong dia dan dibawa istirahat di ruang Pak Sekcam, tapi langsung dijemput sama keluarganya dibawa pulang,” kata Heni Rabu, (14/1).

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Camat Mataram, Amran.

M. Amin. Diakui, memang seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya sempat pingsan. Pingsannya perempuan itu karena tidak mau antre dengan tertib, padahal sudah ada petugas keamanan baik dari Babinsa dan Bhabinkantibmas yang mengamankan OP tersebut.

“Namanya ndak mau antre secara baik dan berjejal, iya jatuh pingsan,” kata Amran.

Tetapi hal tersebut akan

diperbaiki atau disempurnakan mekanisme penyalurannya, agar tidak terulang lagi kasus seperti itu lagi. Terkait sasaran OP itu yakni masyarakat yang tidak mampu, karena belakangan hari ini selalu risau dengan kelangkaan dan harga elpiji yang melonjak drastis. Yang paling dikhawatirkan dari OP tersebut, adanya spekulan atau oknum tertentu yang menggunakan cara/taktik menukarkan tabung elpiji secara besar – besaran. Pihaknya pun memerintahkan staf khusus untuk memata – matai agar mengurangi kerasahan masyarakat dan langkanya elpiji akibat spekulan tersebut. “Saya harap dua hari kedepan bisa berjalan kondusif,” harapnya. (cem)

Sekitar pukul 08.30 dimulai, kurang lebih satu jam tabung LPG 3 kilogram sudah habis terjual karena banyaknya masyarakat yang mengantre dengan membawa dua tabung hingga tiga tabung perorang.

Inaq Jamilah misalnya. Perempuan 50 tahun ini harus mengantre serta berdesak - desakan dengan warga lainnya.

Tetapi ia bersyukur bisa mendapatkan tabung melon tersebut, karena belakangan hari lalu sangat sulit didapatkan. Kalaupun ada harus terpaksa membeli dengan harga mahal. “Alhamdulillah, bisa dipakai masak di warung,” katanya dikonfirmasi usai mendapatkan dua tabung elpiji 3 kilogram, Rabu (14/1).

Sempat ada keinginan beralih menggunakan minyak tanah dan kayu bakar, tetapi kayu dan minyak tanah sulit didapatkan dan harganya lumayan mahal.

Mataram (Suara NTB) – Rencana mutasi besar – besaran yang diagendakan berlangsung akhir Januari dan paling lambat awal Februari mendatang, nampaknya memberikan peluang dan harapan besar bagi eselon tiga atau setingkat kepala bidang. Pada rotasi atau penyegaran nantinya, Kepala Bidang Perindustrian dikabarkan memiliki peluang besar menggantikan posisi Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram.

Sumber Suara NTB menyebutkan, figur Kepala Bidang (Kabid) Perindustrian I Gusti Ayu Yuliani nantinya mengisi posisi sebagai Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) menggantikan Kadiskoperindag sebelumnya, Wartan SH, MH yang digeser menjadi staf ahli. “Sepertinya Bu Yuli yang bakalan naik gantikan Pak Wartan,” kata sumber dikonfirmasi, Selasa (13/1).

Diskoperindag kata sumber, memang menjadi sorotan bahkan DPRD Kota Mataram terus mendesak Walikota Mataram untuk segera menggeser Kadiskoperindag, karena dinilai tidak bisa berinovasi dan menjawab kebutuhan masyarakat di bawah. Padahal, Diskoperindag memiliki staf yang memadai yang bisa difungsikan untuk melaksanakan pekerjaan. “Saya dengar begitu, Dewan sering soroti Ko-

Mataram (Suara NTB) – Setelah beberapa bulan tertunda terkait penentuan royalti Mataram Mall bahkan Pemkot Mataram masih menunggu hasil kajian dari tim yang dinahkodai oleh Dr. Basuki salah satu akademisi Unram kabarnya Pemkot Mataram berencana membahas penentuan royalti Mataram Mall Sabtu (17/1) mendatang.

Demikian disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda Kota Mataram, Baiq Nely Kusumawati ketika menghubungi wartawan, Rabu (14/1). Nely mengatakan, royalti terhadap aset yang dimiliki Pemkot Mataram seluas kurang lebih 2 hektar tersebut pasti ada kenaikan, meskipun tersebut tidak terlalu signifikan.

Secara pasti ia tidak mengetahui berapa besaran royalti atas lahan

yang digunakan oleh PT. Pasific Cilinaya Fantasi. “Pokoknya pasti ada kenaikan,” kata Nely.

Dirinyaoptimisbahwaroyaltiitu akan tuntas tahun ini. Pasalnya, Nelytidakmauhaltersebutberlarut – larut karena masyarakat pasti menunggu kejelasan kenaikan royalti tersebut. “Iya, mudah – mudahan aja bisa segera diselesaikan,” harapnya. Apakah kemungkinan pembahasan royalti itu bisa final?

Secara pribadi, ia mengharapkan pertemuan Sabtu (17/1) itu ada titik temu dan kesepahaman antara Pemkot Mataram dengan manajemen Mataram Mall.

Artinya, tim yang bekerja baik itu akademisi Unram, appraisal dan akuntan publik tidak sia – sia. Dan, Bagian Umum Setda Kota Mataram bisa leluasa mengurus pekerjaannya saat ini. “Su-

paya kita juga tenang ndak ngurus aset besar lagi, karena kan sudah ada badan yang ngurus soal itu,” katanya.

Sebagai gambaran, lahan milik Pemkot Mataram yang digunakan oleh PT. Pasific Cilinaya Fantasi seluas kurang lebih 2 hektar.Darikurunbeberapatahundengan meningkatnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) belum ada perubahan royalti atau berkisaran Rp 150 juta pertahun. Oleh karena, Dewan khususnya komisi II DPRD Kota Mataram kala itu diketuai oleh Nyayu Ernawati mendesak agar dilakukan penghitungan ulang.Hinggaakhirnya,Pemkotmengalokasikan anggaran untuk membayar tim appraisal dan akuntan publik serta belajar ke Sidoarjo Jawa Timur untuk mempelajari persoalan royalti. (cem)

Ia berharap, pemerintah terus mengadakan OP karena dinilai membantu masyarakat kecil terutama pedagang. “Tadi sudah saya ngelapor ke pak polisi, mudahan bisa dikasi beli lagi,” harapnya.

Pemandangan serupa juga terjadi di Kecamatan Sekarbela. OP dilaksanakan di halaman kantor Lurah Tanjung Karang.

Sistem OP dilakukan dengan menggunakan KTP yang ditunjukan di depan staf kelurahan.

Ahmad warga Bangsal mengaku, merasa terbantu dengan OP ini. Belakangan diakui, sangat sulit mendapatkan gas elpiji 3 kilogram, selain langka juga harganya terlalu mahal. “Syukur ada ini sudah,” katanya menggunakan Bahasa Sasak.

Sebelumnya, Kepala Bidang Perdagangan pada Diskoperindag Kota Mataram, Uun Pujianto mengatakan, operasi pasar yang digelar tersebut se-

(Suara NTB/cem)

MEMBAYAR - Masyarakat terlihat antre saat operasi pasar elpiji 3 kilogram. Terlihat salah seorang warga membayar di Kantor Lurah Tanjung Karang. bagai upaya Pemkot Mataram menekan harga khususnya elpiji 3 kilogram yang melonjak

drastis di pasaran. Diharapkan, OP itu bisa menormalkan harga LPG di pasaran. (cem)

perindag dan mendesak supaya diganti saja,” aku sumber.

Selain Kadis Koperindag, nama Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), H. Khalid juga masuk catatan yang sering disorot oleh Dewan khususnya Komisi II. Pasalnya, di bawah pimpinan H. Khalid realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dishubkominfo tidak pernah tercapai.

Menyinggung alasan Walikota menunjuk I Gusti Ayu Yuliani menggantikan Wartan, SH. MH? Orang terdekat Walikota ini, tidak mengetahui secara pasti.

Namun diakui, istri dari Yen Yanto ini disebut – sebut sudah lama mengisi posisi Kepala Bidang Perindustrian dan mengetahui seluk beluk Diskoperindag. “Bu Yuli kan sudah lama di sana, pasti sudah tahu apa yang harus dikerjakan,” pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, S.Pi mengaku tidak mengetahui hal tersebut.

Namun demikian, Alwan kembali menegaskan siapa pun dia dan ditempatkan untuk mengisi kepercayaan, adalah amanah yang diberikan Walikota Mataram untuk membantu melaksanakan tugas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Ndak tahu kalau soal itu,” jawab Alwan sambil tersenyum. (cem)

Lagi, Operasional Rusunawa Mandalika Tertunda

Pemkot Segera Bahas Royalti Mataram Mall

Enam Titik OP Diserbu Masyarakat Mataram (Suara NTB) – Kurang lebih ada enam titik lokasi operasi pasar (OP) yang digelar Pemkot Kota Mataram bekerjasama dengan sembilan agen elpiji serta Depo Pertamina. OP yang digelar serentak tersebut langsung diserbu masyarakat.

Data yang dihimpun Suara NTB, sembilan agen yang diminta Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) untuk menggelar OP yakni PT. Tuflasa, PT. Garda Persada, CV. Merta Sari, CV Warahmah, CV. Agung Jaya, CV. Energy Wijaya, CV. Sukses Bersama dan PT. Adelko Sinar Mulya. Dari kesembilan agen tersebut, menyebar di Kecamatan Sandubaya, Selaparang, Cakranegara, Ampenan, Sekarbela dan Kecamatan Mataram.

Sedangkan pantauan Suara NTB, OP di Kecamatan Mataram tidak berlangsung lama.

kepada SKPD terkait agar istiqomah melaksanakan aturan yang telah dibuat sendiri. Karena kalau aturan dibuat lantas dilanggar sendiri, tentu Perda RTRW itu akan sia-sia. ‘’Perda ini mahal, butuh tenaga, pikiran dan anggaran untuk membuatnya,’’ pungkasnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang)KotaMataram,Drs. Lalu Djunaedi mengakui, penyimpangantataruangdiKotaMataram sudahdiatas20persen.Penyimpangan tersebut terjadi karena ada perubahan peruntukan kawasan sepertikawasanperdaganganberubah menjadipertokoan,perkantorandan lain sebagainya (fit)

Rencana Mutasi

ANTRE - Operasi Pasar elpiji 3 kilogram secara serentak dilakukan se Kota Mataram. Nampak masyarakat di kecamatan Mataram antre serta mendapatkan pengawasan ketat dari TNI dan Polri.

Panggil Sembilan Agen Elpiji

membongkar bangunan itu.

Berdirinya bangunan yang bukan pada zonanya, menurut Syamsul tidak terlepas dari faktor kedekatan pemohon izin dengan oknum pejabat di lingkup Pemkot Mataram. ‘’Kalau memang sudah terlanjur, jangan lagi ketika masyarakat yang meminta izin dipersulit,’’ pintanya. Mestinya aturan tidak boleh fleksibel. Ia tidak menampik Mataram sebagai cikal bakal kota metropolitan.

Namun, sambungnya, bukan berarti berbagai bentuk pelanggarandihalalkan.‘’Jangankarenaada titipan lantas dibiarkan saja. Lihat dongaturannya,melanggartidak?,’’ katanya. Syamsul menekankan

(Suara NTB/dok)

H. Mahmuddin Tura Mataram (Suara NTB) Sampai awal tahun 2015 ini, operasional rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang ada di Kelurahan Mandalika, Sandubaya kembali tertunda.

Awalnya, operasional rusunawa tersebut direncanakan akhir tahun 2014 lalu. Tertundanya operasional tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura karena kekurangan pembayaran pemasangan daya listrik sebesar Rp 40 juta.

Mahmuddin mengatakan anggaranyang disiapkanpihaknyauntuk pemasangan daya listrik ini kurangsetelahterjadikenaikantarif dasar listrik akhir tahun 2014 lalu.

“AdakenaikanpembayaransehinggakitakekurangandanaRp40juta.

Untukmengatasinyakamianggar-

kan lagi di bulan Januari ini. Oleh karena itu tertunda terus pelaksanaannya,” jelasnya, Rabu (14/1) kemarin.DanayangdisediakanDinas PU untuk pemasangan daya listrik ini sekitar Rp 100 juta. Ia mengatakanpembayaranpemasangandaya ini telah dilakukan pihaknya, tinggal saat ini membayar sisa dari total biaya yang dibutuhkan. “Dana yang tersedia sekitar Rp 100 juta lebihdanadakenaikantarifdiakhir tahun kemarin sehingga kita harus tambah lagi biayanya,” jelasnya.

Mahmuddin manargetkan persoalan kekurangan pembayaran ini segera diselesaikan. Setelah listrik terbayar dan semua rampung, maka pihaknya akan meminta Walikota Mataram untuk meresmikan rusunawa kedua di Kota Mataram tersebut.

Untuk dua blok kembar rusunawa tersebut, daya listrik yang disediakan sebesar 100 ribu Kilovolt (kV). “Itu minimal. Karena satu unit kamar butuh 450 watt,” ujarnya. Setidaknya disampaikan Mahmuddin, daya listrik yang harus tersedia sekitar 200 ribu kV. Masyarakat telah banyak mendaftar sebagai calon penghuni rusunawa dan mempertanyakan kapan rusunawa bisa ditempati. Menjawab pertanyaan masyarakat ini, Mahmuddin mengatakan pihaknya telah memberikan penjelasan bahwa salah satu kendalanya adalah persoalan listrik. “Masyarakat sendiri tahu kondisinya seperti apa. Kita sampaikan lewat lurah bahwa operasional ini tinggal tunggu listrik saja,” pungkasnya. (ynt)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 15 Januari 2015

Halaman 3

Investasi Urunan Pengusaha Lokal SETELAH memutuskan kontrak kerjasama dengan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dengan total rencana investasi senilai Rp 75 miliar, PT. Gerbang NTB Emas (GNE) mengajak pengusaha lokal untuk urunan investasi.

Pengusaha lokal, terutama yang tergabung di organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) diberi ruang untuk berinvestasi, memanfaatkan sarana dan prasarana untuk investasi peternakan di RPH Lelede, Banyumulek, Lombok Barat.

“Teman-teman pengusaha kita sudah ajak urunan apakah mau investasi Rp 1 miliar, Rp 2 miliar, atau berapa saja dana yang dimilikinya. Konsepnya, mereka punya modal untuk beli sapi berapa, kemudian dalam tiga bulan, misalnya berapa keuntungan mereka. Itu konsep yang kita bangun,” kata Direktur Utama PT. GNE, Zainul Aidi, SE dihubungi di Mataram, Rabu (14/1).

Pola kerjasama dengan siapapun investor ini sudah akan mulai berjalan. Bahkan untuk bulan depan, setidaknya seratus ekor sapi sudah bisa dilakukan penggemukan. Secara bertahap jumlah sapi akan ditambah, hingga disesuaikan dengan kapasitas RPH untuk menampung sebanyak 400 ekor sapi.

Selanjutnya dalam beberapa bulan, sapi-sapi yang digemukkan tersebut entah akan dijual kembali dalam bentuk sapi hidup, atau bisa juga dipotong kemudian dijual dalam bentuk daging, ataupun daging beku yang dikirim ke luar daerah. Fasilitas di sana sudah tersedia, dari area penggemukan, peralatan potong, hingga mesin pendingin untuk penyimpanan daging.

“Konsep itu yang kita kembangkan sambil menjajaki investor-investor lainnya,” demikian Zainul Aidi.

Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Disnakeswan untuk membuka jaringan investor yang ingin bekerjasama dengan GNE di bidang peternakan ini. RPH Banyumulek diharapkannya akan menjadi jendela bagi seluruh sektor kegiatan usaha dalam mendukung program Bumi Sejuta Sapi (BSS).

Setelah putus kerjasama dengan RNI, sejauh ini dikatakan belum ada sinyal dari investor-investor lainnya. Tetapi, sudah dijajaki kerjasama dengan BUMD Jawa Barat yang bergerak di sektor bisnis agro.

Belum ada MoU resmi dengan BUM Jabar itu, tetapi secara lisan sudah ada komunikasi dan kesepakan dengan manajemennya. Harapannya, investor-investor selanjutnya tidak hanya akan meninggalkan jejak seperti RNI. Satu hal yang paling menarik menurutnya dari komunikasi dengan pimpinan BUMD Jabar, bahwa sapi NTB sangat potensial untuk sapi kelas premium di Indonesia, bahkan internasional.

“Direktur BUMD Jabar ini pernah melakukan kunjungan ke Jepang. Di Jepang ternaknya sudah mengarah ke kualitas, jenis sapi yang dikembangkan adalah Wagio. Nah sapi Lombok dan Sumbawa ini yang berpotensi menyamai sapi Wagio itu,” katanya. Sehingga dengan data tersebut, besar kemungkinan investasi dengan BUMD Jabar ini akan berlanjut dalam hal tata niaga sapi. (bul)

Pemkot Mataram Minta OP Lebih Tertata

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Untuk mengantisipasi kekacauan pada saat pelaksanaan operasi pasar (OP) gas elpiji 3 kg, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana berharap pelaksanaan OP dalam beberapa hari ke depan ini bisa lebih tertata dengan baik disertai pengawasan yang optimal. “Karena melihat kasus kemarin (OP pada hari Selasa, 13 Januari), kita khawatir dapat menimbulkan ekses-ekses yang tidak diharapkan,” terangnya, Rabu (14/1).

OP yang dilaksanakan oleh Pertamina ini dilaksanakan selama lima hari, mulai tanggal 12-16 Januari. Mohan mengatakan OP yang dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan bisa menggunakan sistem kewilayahan. Aturannya, masyarakat yang diperbolehkan membeli gas elpiji 3 kg pada saat OP adalah warga sekitar yang tinggal di sekitar lokasi OP. “Masyarakat sekitar yang tinggal disitu diberikan prioritas dan mereka yang berhak mendapatkan tabung elpiji,” cetusnya. Wakil Walikota juga meminta kepada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram untuk lebih mengintensifkan pengawasan dan bisa memastikan bahwa gas elpiji yang disalurkan melalui OP ini bisa tepat sasaran. “Distribusinya juga merata sesuai dengan target Pertamina,” imbuhnya.

OP yang masih dilaksanakan dalam dua hari ke depan juga diharapkan dapat mengurangi keresahan masyarakat terkait makin langka dan mahalnya gas elpiji 3 kg ini. Karena kebutuhan gas elpiji ini merupakan salah satu kebutuhan pokok rumah tangga.

Mohan juga berpesan kepada warga Kota Mataram agar tidak panik dengan kondisi saat ini. “Masyarakat tidak usah panik dan resah terkait persoalan ini karena langkah-langkah sudah kita ambil dan meminta Pertamina melakukan OP. Ini salah satu upaya kita untuk mengurangi keresahan dan kepanikan masyarakat,” terangnya.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini, Mohan juga berharap jadwal OP bisa ditambah oleh pihak Pertamina.

Disamping ia mengatakan dalam OP ini perlu pola distribusi yang lebih tepat sehingga tidak terjadi kekacauan. (ynt)

H. Mohan Roliskana

Distribusi Pupuk akan Dikawal TNI Mataram (Suara NTB) Militer akhirnya akan bertindak, menyusul penyaluran pupuk subsidi yang selama ini selalu menjadi keluhan petani. Anggota TNI dilibatkan untuk mengawal penyaluran pupuk tersebut hingga sampai ke petani dengan jaminan sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Komitmen tersebut tertuang dalam kesepakatan bersama antara Danrem 162 WB dengan Pemprov NTB untuk bersinergi mengawal swasembada pangan.

Darem 162 WB, Kolonel ARH Kuat Budiman, SIP menegaskan, untuk pengawalan pendistribusian pupuk bersubsidi ini, pihaknya akan mengerahkan seluruh Bintara Pembina Masyarakat (Babinsa)-nya di lapangan, serta memaksimalkan kekuatannya untuk menelusuri informasi jika terindikasi ada permainan dalam penyaluran pupuk subsidi.

Salah satunya seperti keluhan kelangkaan pupuk di Bima saat ini. Babinsa menurutnya menjadi “mata-mata” yang dilepas langsung di masyarakat di setiap desa untuk menyerap informasi (Suara NTB/bul)

Zainul Aidi

(Suara NTB/bul)

TAK LAYAK EDAR - Barang-barang elektronik tidak layak edar diperkirakan masih akan diperoleh di toko-toko elektronik di Kota Mataram. Tim gabungan pemprov NTB pun masih memprogramkan pula razia ke toko-toko elektronik maupun ke minimarket pada tahun 2015 ini. Konsumen diminta lebih waspada terhadap produk-produk berbahaya tersebut. Salah satu toko elektronik di kawasan Kota Mataram saat razia tim gabungan beberapa waktu lalu.

tentang gangguan kedaulatan NKRI maupun gangguan soal distribusi pupuk.

“Babinsa inilah yang mejadi garda terdepan menyerap informasi di masyarakat, kemudian Babinsa yang akan meneruskan informasi tersebut kepada kesatuan,” demikian ditegaskan Danrem, Rabu (14/1).

“Kita tidak masuk pada ranah memberikan sanksi jika ada pelanggaran-pelanggaran dalam distribusi pupuk di lapagan. Tapi pada prinsipnya kita ikut mengawal,” tambahnya.

TNI selain menjaga kedaulatan NKRI, juga telah diberikan amanah untuk mendukung kedaulatan pangan, khususnya di tahun 2015 ini.

Terutama dalam hal pencapaian target 2,3 juta ton padi untuk NTB.

Konsumsi Semen Diproyeksikan Naik 20 Persen Mataram (Suara NTB) Kebutuhan semen disepakati akan naik 20 persen dibanding konsumsi tahun 2014 lalu. Proyek fisik diperkirakan akan menggeliat seiring banyaknya progres pembangunan infrastruktur di daerah.

Tahun 2014, total konsumsi semen sebanyak 620.000 ton untuk Pulau Lombok. Sementara untuk Pulau Sumbawa tercatat konsumsinya 256.270 ton.

Sebanyak itulah menurut Kabid Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Disperindag Provinsi NTB, Endang Khairuddin, harus dipenuhi oleh para distributor semen.

Mengacu pada akhir tahun 2014 kemarin, terjadi gejolak kekurangan stok semen di lapangan. Bahkan, harganyapun melonjak. Untuk mengantisipasi hal itu tidak terjadi lagi di tahun 2015 ini, para distributor telah dipanggil untuk dimintai kesanggupannya memenuhi kebutuhan proyek fisik tahun ini, baik proyek pemerintah maupun swasta, termasuk kebutuhan masyarakat umumnya.

Pada rapat proyeksi kebutuhan semen yang dilakukan tiga hari lalu, semua distributor semen dipanggil. Hanya saja, dari enam distributor semen di NTB, yang datang hanya tiga perwakilan distributor, di antaranya distributor semen Tiga Roda, Holcim dan Merah Putih.

Selain itu, diundang juga Gabungan Pengusaha Jasa Konstruksi (Gapensi) Provinsi NTB, Diskoperindag kabupaten/kota, guna memastikan berapa kebutuhan semen setiap bulan, sesuai perkembangan daerah masing-masing, serta berapa asumsi kebutuhan untuk tahun ini.

Hadir juga perwakilan dari Pelindo untuk memastikan jaminan kelancaran bongkar muat di pelabuhan

Lembar. Serta Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) Provinsi NTB untuk memastikan jaminan kebutuhan konsumen.

Para distributor semen, ditegaskan Endang Khairuddin di Mataram, Rabu (14/ 1), telah sepakat akan memenuhi kebutuhan semen dalam daerah di tahun ini.

Yang terpenting, kabupaten/ kota dapat menyampaikan kebutuhan bulanannya kepada Disperindag Provinsi NTB untuk diteruskan kepada masing-masing distributor semen.

Dari hasil pertemuan tersebut, beberapa persoalan yang mengemuka, di antaranya distribusi semen tersendat karena padatnya bongkar muat di pelabuhan.

Selain itu, para distributor semen tidak memasok dalam jumlah banyak lantaran tidak ada proyeksi kebutuhan bulanan di NTB. Kekhawatiran jika semen tidak laku akan terjadi pembatuan dan berpotensi merugikan distributor.

Jikapun stok ada di distributor, harga yang diberikan tetap tidak berubah.

Cuma saja, ada indikasi permainan para pedagang nakal yang memainkan harga, sehingga harga semen menjadi tinggi.

“Bongkar - muat pelabuhan telah siap 24 jam, distributor juga sudah sepakat akan memenuhi kebutuhan semen dalam daerah. Asalkan proyeksi kebutuhan bulanan disampaikan, sehingga bisa dijadikan acuan untuk meminta stok di pabrik,” sebut Endang.

Selain itu, distributor menurutnya juga bersedia akan menganntisipasi kelangkaan stok di lapangan, dengan jalan akan memasok dalam jumlah banyak, apalagi saat proyek pembangunan sedang membutuhkan antara pertengahan hingga akhir tahun. (bul)

Beberapa hal yang menjadi fokus perhatian TNI di antaranya, pengamanan sistem irigasi, pedistribusian bibit tetap waktu, pola tanam yang teratur, mendukung pelatihan penggunaan alat-alat teknologi pertanian, hingga pengamanan pasca panen.

Antara Babinsa dengan penyuluh misalnya, akan membangun kemitraan dalam konteks pengamanan tersebut.

“TNI dengan petugas penyuluh lapangan, bersama-sama membuat satu langkah pasti untuk menyukseskan program presiden dalam swasembada pangan. TNI bersinergi meyatukan visi misi menjaga kedaulatan pangan,” demikian penegasan Danrem.

Kepala Sekretariat Badan Koordinasi dan Penyuluhan (Bakorluh) Provinsi NTB, Ir.

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Kuat Budiman

Hj. Husnanidiaty Nurdin

Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM, menyambut baik kemitraan antara daerah dengan Korem 162 WB dan jajarannya. Harapannya, antara penyuluh dan Babinsa bisa bergandengan tangan untuk mendampingi dan mengawal produksi petani dari hulu hingga ke hilir.

“Kendala kita adalah kekurangan tenaga penyuluh, apalagi banyak penyuluh kita

yang sudah memasuki masa pensiun. Degan keterlibatan TNI ini, hasil pertanian pangan bisa efektif dan efisien,” ujar Eny. Kedua pihak ini kedepan bisa saling berkoordinasi dan melakukan evaluasi untuk menggerakkan kelompok-kelompok tani. Harapannya, dengan kerjasama ini satu desa satu penyuluh bisa dikawal sebaik mungkin. (bul)

Pemprov Perjuangkan Konversi Bahan Bakar di Sumbawa Tahun Ini Mataram (Suara NTB) Hingga saat ini, konversi bahan bakar dari minyak tanah (mitan) ke Elpiji 3 kg di Pulau Sumbawa belum juga dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Akibatnya, terjadi disparitas harga yang menimbulkan “black market” atau pasar gelap.

“Kita terus memperjuangkan tahun 2015 kedepan ini, konversi mitan ke gas di Sumbawa. Agar disparitas ini tidak menimbulkan black market,” kata Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Aryadi, M.Si di Mataram, Rabu (14/1).

Gita mengatakan, sejak beberapa tahun terakhir Pemprov NTB terus berjuang agar

pemerintah pusat segera melakukan konversi bahan bakar di Pulau Sumbawa. Termasuk, mendesak pemerintah pusat untuk membangun Depo Elpiji di Pulau Lombok. Sehingga, jika terjadi cuaca buruk, tidak terjadi kekurangan pasokan. Pasalnya, selama ini pasokan gas Elpiji masih didatangkan dari Depo Manggis di Bali. “Supaya tak terjadi kelangkaan seperti ini,” tambahnya.

Menurutnya, kelangkaan Elpiji subsidi 3 kg yang terjadi di Pulau Lombok saat ini akibat pola distribusi di lapangan. Pasalnya, ada juga elpiji 3 kg yang beredar di Sumbawa, padahal belum dilakukan konversi. Disisi lain,

ada juga mitan yang diselundupkan dari Sumbawa untuk dijual di Pulau Lombok.

“Jadi, adanya disparitas ini sedikit ada peluang oleh pelaku, ini dimanfaatkan melalui mekanisme black market.

Yang berhaya ini kan, ini bahan-bahan berbahaya yang mudah terbakar. Proses pengangkutannya itu perlu transportasi tersendiri. Kalau dia black market berarti dia tersembunyi, ditumpuk-tumpuk dan lain sebagainya. Itu sangat riskan,” terangnya.

Untuk itu, ia mengharapkan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan keluar masuk barang antar pulau untuk melakukan pengawasan yang intensif. (nas)

SUARA NTB Kamis, 15 Januari 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Terkait Protes K2 Tak Terganggu Isu Mutasi ISU mutasi sudah mulai merebak sejak awal tahun 2015.

Dimulai dari beredarnya rumor di Kayangan yang menyebutkan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi (PU Tamben) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Drs. H. Raden Nurjati, yang mengundurkan diri, meski kemudian tidak terbukti.

Namun demikian, isu mutasi yang disebut-sebut merupakan mutasi pamungkas di era H. Djohan Sjamsu, SH – Dr. H. Najmul Akhyar, SH, ini, rupanya cukup berdampak terhadap psikologis pejabat terutama lingkup eselon II dan eselon III. Terhadap hal itu, Sekda KLU, H. Suardi, SH., meminta kepada seluruh pejabat struktural untuk tidak terpancing (Suara NTB/ari) dengan isu mutasi hingga H. Suardi mengendurkan semangat kerja dan pelayanan kepada masyarakat. “Isu mutasi jangan sampai menganggu semangat kerja, karena mutasi bukanlah sesuatu yang menakutkan. Mutasi selalu ada untuk menyegarkan atau mengisi jabatan yang kosong,” kata Suardi di ruang kerjanya, Rabu (14/1).

Sebaliknya Suardi menegaskan, agar rumor mutasi tidak lantas menjadi alasan bagi setiap pejabat di SKPD untuk bermalas-malasan. Sehingga kinerja kendor dan mengakibatkan beban kerja di SKPD bersangkutan justru makin berat.

“Tidak perlu gelisah, kerja saja yang baik. Apalagi jabatan ini hanya bersifat sementara saja,” ujarnya.

Ia mengakui, dalam waktu dekat Pemda KLU akan melakukan mutasi pejabat. Seiring telah dibentuknya SKPD baru, maisng-masing Dinas Pariwisata (terpisah dari Perhubungan), Bakorluh (terpisah dari Dinas Pertanian) dan peningkatan status Kantor Pertamanan dan Kebersihan, yang sebelumnya UPTD berada di bawah komando Dinas PU Tamben. Di beberapa posisi, juga ditinggal oleh penjabatnya karena meninggal, seperti Bidang Perikanan, sehingga menuntut untuk dilakukan rotasi.

Terpisah, terganggunya pelayanan oleh isu mutasi cukup dikhawatirkan oleh Anggota Komisi I DPRD KLU. Zarkasi, S.Ag., salahsatunya, mewanti-wanti agar Pemda KLU isu mutasi tidak menghambat kinerja. Sebaliknya, akibat momen mutasi yang berada di tahun politik, ia justru berpandangan agar mutasi tidak dilakukan, sehingga tidak terkesan bermuatan politis dan kepentingan. (ari)

Bupati Lotim: Jangan Memaksa Selong (Suara NTB) Adanya aksi demo yang dilakukan sebagian besar tenaga honorer daerah setelah pengumuman kelulusan hasil verifikasi ditanggapi Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan. Bupati mempersilakan para honorer untuk demo atau protes, akan tetapi diingatkan untuk tidak memaksakan kehendak.

“Kalau tidak lulus tidak lulus saja, jangan maksamaksa!” jawabnya saat ditanya wartawan di Tete Batu Rabu (14/1).

Bupati kembali menegaskan, jika kewenangan kelulusan itu murni dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), karena BKN langsung yang melakukan verifikasi dan tidak dilakukan oleh daerah.

Ia menjelaskan orang-orang yang tidak memenuhi syarat itu jelas ada indikator yang digunakan oleh BKN dalam melakukan verifikasi. Paling berbahaya, urainya, berkas honorer K2 yang diajukan tidak memenuhi syarat itu diduga kuat ada unsur penipuan dan pemalsuan.

Penipuan dan pemalsuan yang dilakukan para honorer ini

bisa masuk ranah hukum pidana. “Kalau sudah masuk ke ranah hukum itu bahaya,” terangnya. Bentuk penipuannya, sebut bupati adalah, membuat dokomen yang tidak sesuai kenyataan. Antara lain, membuat dokumen sudah bekerja 10 tahun tapi faktanya hanya 3 tahun tahun. SK dibuat baru dengan materai baru juga.

Diketahui sebanyak total

Ruas Jalur Jalingkra Didesain Mirip Ancol

(Suara NTB/ari)

TINJAU - Komisi I DPRD KLU bersama Dinas PU dan Tamben saat meninjau lokasi jalur lingkar utara.

Jalan ini akan didesain mirip Ancol di Jakarta.

yang lebih faktual,” tegasnya.

Menurutnya, dalam proses penentuan kelulusan K2 ini, hasil verifikasilah yang paling penting. Bupati tidak bisa dipaksa pula untuk membuat surat pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Posisi pihak-pihak yang memalsukan berkas itu, lanjutnya, sangat berbahaya jika masuk ke Kejaksaan. Bisa dikenakan pasal penipuan dan pemalsuan. Informasinya juga ada oknum yang terindikasi melakukan pemerasan dalam proses pengurusan berkas K2.

“Guru dibujuk-bujuk untuk memberikan Rp 500 ribu per orang, itu kan kasihan,” demikian katanya. (rus)

2015, Polres Lotim Targetkan Satu Desa Satu Kentongan

Pembebasan Dilanjutkan

Tanjung (Suara NTB) Jajaran Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersama Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi (PU Tamben) KLU, meninjau lokasi proyek jalan lingkar utara (jalinkra), Rabu (14/1). Ruas jalan sepanjang sekitar 11 km dari Kecamatan Tanjung ke Kecamatan Gangga ini akan dilanjutkan pembebasan lahannya dan ditargetkan 2016 mendatang seluruh lahan akan diselesaikan.

Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH, kepada wartawan mengatakan, kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahan tahap 2 mencapai Rp 28 miliar. Dari dana yang ada, Rp 9 miliar sudah dicadangkan oleh Dinas PU Tamben. Sementara Rp 19 miliar sisanya akan dialokasikan secara bertahap melalui APBD Perubahan 2015 dan APBD murni dan APBD Perubahan 2016.

“Rp 28 miliar kebutuhan dana untuk pembebasan lahan itu belum final, karena masih bersifat taksiran kasar apraiser. Tetapi walaupun defisit kita besar, dan ini untuk kepentingan masyarakat banyak, kenapa tidak, menutup defisit Rp 19 miliar tidak sulit,” kata Ardianto.

Namun demikian ia meminta, agar pembebasan lahan tidak mengalami hambatan di tahun berikutnya, maka tahapan pembebasan lahan untuk tahap 2 sebaiknya dimulai. Langkah ini untuk menghindari upaya sepihak (pemilik lahan) dalam menaikkan harga jual tanah yang dilalui jalur jalingkra tahap 2.

“Kita minta supaya dinas teknis, untuk memulai pembebasan lahan. Dari dana Rp 9 miliar, mungkin bisa diberikan panjar dulu kepada seluruh pemilik lahan, nanti pada APBD Perubahan dan APBD 2016 kita pasti anggarakan. Saya yakin, temanteman Dewan tidak akan menghambat ini,” sambungnya.

Sekilas pemantauan Komisi, PU dan awak media, di salah satu titik yang akan dibangun Jembatan di Dusun Lekok, Desa Gondang, yang dilalui Jalingkra, ruasnya sangat strategis. Jembatan yang ada didesain membelah rawa-rawa. Menurut penjelasan Dinas PU, jembatan ini panjangnya bisa mencapai 200 meter jika mengacu pada tekstur tanah. Jarak antar bibir Utara-Selatan rawa sepanjang 98 meter. Sedangkan lebar jembatan dimungkinkan antara 15 meter, atau 20 meter bila mengikuti lebar jalingkra yang dibuat dua jalur.

Lebih lanjut, ruas jalingkra rata-rata berada di pinggir pantai, diperkirakan hanya belasan meter saja dari bibir pantai.

Kondisi ini memungkinkan untuk dikembangkannya pariwisata dan industri kuliner di sepanjang ruas jalur ini.

“Kalau memang seperti ini konsep desainnya, maka Jalan lingkar utara pada titik ini mirip, bahkan lebih bagus dengan di Ancol,” kata Anggota Komisi I DPRD KLU, Djekat Demung.

Terhadap kemiripan itu, Kabid Cipta Karya, pada Dinas PU Tamben KLU, Rizaldi Rahardian, ST., mengamininya. Bahkan jika penataannya dipermak sedemikian rupa, atau investor masuk ke KLU, ruas jalur ini sesungguhnya akan merubah bentuk KLU dalam jangka panjang.

Rizaldi menyebut, di ruas ini, terdapat dua jembatan besar yang akan dibuat. Jembatan pertama melintas Kali Sokong, dengan panjang sekitar 60 meter, dan jembatan Lekok, 98 meter. Untuk Jembatan Sokong saja, kebutuhan dananya sekitar Rp 16 miliar.

“Proyek ini sudah kita ekspose di P2JN dan Pemprov, pada prinsipnya mereka sudah setuju. Di APBD Provinsi tahun ini, tidak ada anggaran untuk proyek di KLU, namun untuk alternatif biaya, APBN sudah siap. Karena dari banyak daerah, kita paling siap menyediakan lahan,” kata Rizaldi.

Menurut pembangunan jalur ini sedianya sudah dapat dimulai pembangunannya, terutama untuk ruas jalingkra tahap I dari Jambianom (Tanjung) ke Lekok. Dirinya bahkan sudah berkomunikasi dengan Bappeda KLU, agar disiapkan anggaran Rp 5 miliar untuk pengerasan, sembari menunggu dana pusat. “Minimal pengerasan, supaya jalan yang sudah dibuka tidak berdebu. Di musim kemarau saja, debunya sampai 30 cm.

Harapan kita, kawan-kawan Dewan juga mendukung ini,” demikian Rizaldi. (ari)

yang masuk usulan K2 dari Lotim sebanyak 1.801 orang, ikut tes sebanyak 1.766 orang.

Dari jumlah itu diketahui yang lulus hanya 669 orang. Dari jumlah itu pula kemudian diminta untuk melengkapi berkas semua untuk diverifikasi lebih lanjut. Hasilnya dari Lotim yang dinyatakan memenuhi syarat faktual dari hasil verifikasi BKN hanya 11 orang saja.

Meski diketahui ratusan orang sudah dinyatakan lulus, kata Bupati Ali BD itu hanya pada tahapan seleksi tertulis.

Terpenting adalah hasil seleksi faktual, yakni verifikasi dari berkas. “Banyak lulus tes, tapi kan tidak lulus verifikasi

(Suara NTB/rus)

MAULID - Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan saat berada di acara maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al Muttaqin Desa Tetebatu, Rabu (14/1).

Bupati Ingatkan Warga Jaga Persatuan dan Kesatuan Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al Muttaqin Desa Tetebatu Kecamatan Sikur, Rabu (14/1).

Dalam pertemuan dengan para jemaah itu, bupati mengingatkan warga untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan umat.

Bupati mengaku, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ada yang suka dan tidak suka. Termasuk warga tidak mencela warga yang tidak suka menggelar acara maulidan. “Jangan cela orang yang tidak mau menggelar maulid,” ujarnya mengingatkan.

Dijelaskannya, konsep dalam Agama Islam mengajarkan berjamaah dan tidak ada perbedaan. “Jangan kare-

na berbeda lalu saling kelahi.

Jangan anggap diri paling benar dan menganggap yang lain tidak sesuai dengan Islam,” pintanya.

Mengutip salah satu dalil nash (Al-Quran) yang artinya menyeru untuk bersatu padu dan tidak terpecah belah. Termasuk alasan karena berbeda organisasi. Orang berorganisasi, katanya merupakan bentuk masyarakat modern.

Dalam Al Quran tidak ada perintah berorganisasi, adanya adalah perintah untuk beriman dan bertaqwa kepada Allah.

Keberadaan organisasi bagus, sebagai unsur persatuan.

Namun harus paling dijunjung adalah Islam. Saat di alam kubur pun juga pertanyaannya tidak ada yang menyebut organisasi. Keberadaan organisasi, lanjutnya, harus di-

gunakan untuk kebaikan dan bukan pemecah belah umat.

Dalam hal ini, menjaga keutuhan dan persatuan Islam, serta menjaga keimanan dan ketakwaan merupakan salah satu dari tujuan digelar maulid.

Nabi Muhammad SAW, lanjut bupati, diutus ke Kota Makkah itu untuk memerangi jahiliah dan mengajarkan kembali ke jalan tauhid yang sebelumnya pernah diajarkan para nabi. Mereka telah menyalahgunakan kabah sebagai tempat menyembah berhala dan diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Keberadaan jahiliah, kata bupati secara prinsip sebenarnya tidak saja pada masa nabi. ‘’Sampai sekarang jahiliah itu masih ada. Jahiliah Inilah yang harus diperangi,’’ ujarnya. (rus)

OP Elpiji 3 Kg, SKPD Kecewa Tak Dilibatkan Tanjung (Suara NTB) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Kabupaten Lombok Utara (KLU) kecewa, lantaran pelaksanaan operasi pasar (OP) elpiji 3 Kg di KLU dilakukan sepihak oleh agen. Beruntung bagi agen elpiji, karakter masyarakat KLU tidak seperti daerah lain, sehingga meski penumpukan elpiji OP terjadi di satu titik (Tanjung), tidak terjadi penjarahan oleh masyarakat.

“Jelas kami kecewa, karena agen saat menggelar OP tidak berkoordinasi dengan Dinas, apalagi mau ada pengawalan oleh Pol PP dan Kepolisian. Kalau terjadi apaapa, risiko ditanggung sendiri oleh agen,” cetus Kepala Bidang Perdagangan, pada Disperindagkop dan UMKM KLU, Denda Dewi, di ruang kerjanya, Rabu (14/1).

Didampingi Kasi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian, H. Mawardi, Kabid menerangkan jika OP digelar atas dasar surat dinas yang dilayangkan ke Pertamina, melalui Pemprov NTB. Sayangnya, sebanyak 4 agen yang turun menggelar op, tak satupun yang berinisiatif berkonsultasi dengan Pemda.

Sebagaimana pantauan media saat digelar OP Selasa (13/1) di Tanjung, agen dikibuli oleh konsumen. Sekilas, beberapa konsumen yang diduga pengecer, memparkir kendaraannya jauh dari lokasi OP. Membawa 5 - 6 tabung di kendaraannya, yang bersangkutan bolak-balik ke petugas agen untuk menukar tabungnya satu per satu.

Dugaan itu pun diamini oleh Denda dan Mawardi. Keduanya tak menyangkal, pembeli di agen saat OP lebih banyak pengecer.

Dinas sebenarnya, menginginkan OP digelar parsial di beberapa desa, karena jika

terfokus hanya di 1 titik di Tanjung saja, tidak akan berdampak bagi penurunan harga elpiji yang terlanjur tembus Rp 25 ribu, tak terkecuali harga di Bayan.

“Kami yakini OP oleh agen tak tepat sasaran, dan tidak ada dampak sama sekali terhadap orientasi penurunan harga eceran. HET Elpiji oleh pemerintah, Rp 14.750, tetapi di KLU, tak terkecuali di Bayan, harganya Rp 25 ribu. Kondisi ini berat bagi konsumen yang telanjur beralih dari mitan atau kayu bakar ke gas,” papar Denda.

Tidak hanya itu, pihaknya mengkiritik lemahnya pengawasan oleh agen ke pangkalan dan pengawasan dari pangkalan ke Pengecer-pengecer. Harga elpiji yang melambung dan berlaku tidak wajar, sangat membebani masyarakat, terutama dari kalangan kurang mampu.

“Baik agen dan pangkalan, harusnya turut mengawasi pengecer agar harga tidak melambung. Kami di Dinas tidak punya wewenang menindak pengecer, karena yang memberi peluang mengecer ada di pangkalan. Tapi, seandainya pangkalan yang melambungkan harga, izinnya bisa kita cabut,” tegas Mawardi.

Mawardi menambahkan, terhadap tidak meratanya OP oleh agen, pihaknya banyak dikritik oleh jajaran kepala desa.

Para kepala desa dari berbagai kecamatan turut berteriak meminta jatah OP, lantaran elpiji sudah sangat langka dan teramat mahal. “Dikiranya dinas yang menggelar OP, sehingga mereka telepon ke kami minta jatah,” sebut Mawardi.

Disperindag KLU menyambung, OP elpiji oleh Pemprov NTB sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat KLU. Dari asumsi awal, pihaknya meminta alokasi 8.400 tabung sampai 10.000 tabung elpiji untuk menormalisasi elpiji. (ari)

Selong (Suara NTB) – Kapolres Lombok Timur (Lotim), AKBP Heri Prihanto, SIK, mengharapkan di tahun 2015 masing-masing desa di Lotim memiliki satu kentongan.

Jika ada kentongan, maka segala jenis kejadian akan mudah diketahui oleh khalayak.

Harapan itu disampaikannya pada acara Coffee Morning Kapolres Lotim dengan wartawan dari berbagai media massa di Rupatama Mapolres Lotim, Rabu (14/1).

Kapolres menjelaskan, awalnya, kentongan digunakan sebagai alat pendamping ronda untuk memberitahukan adanya pencuri atau bencana alam maupun kejadian-kejadian lainnya. Kentongan masih banyak ditemui dalam masyarakat modern. Hanya saja, fungsi kentongan sebagai alat komunikasi tradisional memiliki sejumlah kekurangan yang menyebabkan tergesernya kentongan tersebut.

Menurutnya, kegunaan kentongan yang sederhana dan jangkauan suara yang sempit menyebabkan kentongan tidak menjadi alat komunikasi utama

dalam dunia modern ini sekarang ini. Namun, seiring dengan diharapkannya masing-masing desa satu poskamling yang anggarannya dari ADD, maka itu juga sebagai acuan dalam memanfaatkan dan menghidupkan kembali kentongan dalam menjaga Kamtibmas.

“Dalam waktu dekat ditahun 2015 ini, kita akan berikan pengarahan supaya poskamling lebih diaktifkan kembali, terutama untuk kentongannya. Dan untuk pengaktifannya itu kita harapkan supaya desa dari ADD mengalokasikan pembangunan dan pengaktifan kembali poskamling, ronda malam dan pemanfaatan kentongan sebagai alat pemberitahuan tanda bahaya di suatu lingkungan,”terangnya.

Pada tahun 2015, petugaspetugas keamanan di masingmasing desa akan dipenuhi dengan satu desa satu petugas Kamtibmas. Bahkan, ucapnya, setiap hari Sabtu akan dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) di masing-masing wilayah hukum di kecamatan, tujuannya supaya bisa diketahui kejadian-kejadian apa yang terjadi dalam satu minggu. (yon)

(Suara NTB/yon)

COFFE MORNING - Kapolres Lotim, AKBP.Heri Prihanto saat acara Coffee Morning dengan sejumlah wartawan dari berbagai media massa di Rupatama Mapolres Lotim, Rabu (14/1).

Perayaan ’’Bau Nyale’’ Kian Dekat

Panitia Penyelenggara Mulai Tidak Kompak Praya (Suara NTB) Waktu pelaksanaan core event Bau Nyale di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) semakin dekat. Namun sayangnya, kondisi internal kepanitiaan event budaya tahunan milik Loteng tersebut, kini justru mulai tidak kompak.

Bahkan, Kepala Desa Kuteayang bakal menjadi tuan rumah penyelenggara, secara terang-terangan menyatakan kekecewaannya atas rencana pelaksanaan Bau Nyale tahun ini.

Kepada wartawan, Kades Kute, L. Badarudin, Rabu (14/1), mengungkapkan kalau rencana penyelenggaraan Bau Nyale tahun ini, jauh berbeda dari penyelenggaran tahun sebelumnya. Di mana banyak kegiatan yang dinilai rancu dan melenceng dari hakekat penyelenggaraan event itu sendiri.

Salah satunya, yakni bagaimana bisa menjual dan mempromosikan kawasan Pantai Kuta dan sekitarnya sebagai destinasi wisata andalan Loteng.

“Selain sebagai peletarian budaya, Bau Nyale digelar juga dihajatkan untuk memperkenalkan kawasan Pantai Kuta dan sekitarnya sebagai destinasi wisata. Tapi tahun ini, hal itu justru diabaikan,” sebut Badarudin dengan nada kesal.

Bagaimana tidak, ada beberapa agenda yang semestinya digelar di kawasan Pantai Kuta, justru dialihkan ke lokasi lain.

Salah satunya kegiatan karnaval. Di mana dalam setiap kali penyelenggaraan tahuntahun sebelumnya, selaku digelar di kawasan Pantai Kuta.

Tetapi untuk tahun ini justru digelar di Praya. “Inikan aneh, kawasan Pantai Kuta yang seharus diperkenalkan secara luas melalui kegiatan karnaval. Tapi justru kegiatan karnavalnya

sendiri digelar di tempat lain (Kota Praya, red). Sehingga antara pesan dan kegiatannya tidak nyambung,” ujarnya.

Belum lagi kegiatan-kegiatan lainnya yang justru pelaksanaan jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Sehingga wajar kalau kemudian pihaknya mengaku sangat kecewa dengan persoalan yang ada. Karena seharusnya, pola penyelenggaraan seperti tahun sebelumnya dinilai sudah baik dan perlu dipertahankan bukan malah diubah yang justru dibuat semakin tidak menarik.

Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, M.Si., yang dikonfirmasi terpisah, mengaku kalau pengalihan lokasi kegiatan karnaval tahun ini bukan tanpa pertimbangan.

Justru dengan dialihkan kegiatan karnaval di Kota Praya, semakin menggaungkan kegiatan Bau Nyale itu sendiri.

Pasalnya, kalau tetap digelar di kawasan Pantai Kuta khawatirnya kejadian tahun lalu terulang kembali. Di mana penonton yang datang tidak begitu banyak, sehingga terkesan yang jadi penonton adalah peserta langsung.

“Tapi kalau kegiatannya di Kota Praya, akan banyak yang menonton. Sehingga gaungnya bakal semakin besar,” jawabnya.

Adapun kegiatan lain, tidak ada yang berubah. Sama pola kegiatannya seperti tahun sebelumnya. Hanya untuk kegiatan lomba memasak saja yang belum pasti. Karena masih ada dua pilihan, lomba memasak masakan laut atau nyale. Akan tetapi karena erat kaitanya dengan nyale, maka kegiatan lomba masak nyale. Sehingga waktu pelaksanaannya setelah Bau Nyale itu sendiri. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 15 Januari 2015

Halaman 5

Tidak Intervensi Hukum BANYAKNYA kepala desa (kades) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang sedang berurusan dengan penegak hukum membuat Pemkab Loteng tidak tinggal diam. Meski demikian, Pemkab Loteng memastikan tidak akan intervensi atas proses hukum terhadap para kades.

“Kita pemerintah daerah kapasitasnya hanya sebagai pembinaan. Nah kalau kemudian ada kades yang tersangkut masalah hukum, kita tidak bisa dan tidak boleh intervensi terhadap proses hukum itu (Suara NTB/ist) sendiri,” terang Asisten III H. Nursiah Setda Loteng, H. Nursiah, S.Sos.M.Si, saat menggelar pertemuan dengan Forum Kepala Desa (FKD) Loteng, Rabu (14/1).

Menurutnya, jika ada kades yang meminta bantuan pemerintah daerah, pasti akan didampingi sesuai dengan kapasitas dan batasan kewenangan yang dimiliki. Karena untuk sampai ikut masuk dalam proses hukum yang dialami kades, jelas tidak bisa. “Jadi harus kita pahami posisi dan peran pemerintah daerah. Terhadap persoalan hukum kades. Pemerintah daerah tidak bisa intervensi. Karena pemerintah daerah tidak ada kewenangan untuk itu,” tegasnya kembali.

Kalau sudah ditangani aparat penegak hukum, ujarnya, sepenuhnya kewenangan ada di aparat penegak hukum tanpa bisa ditekan ataupun dipengaruhi oleh pemerintah daerah. Tapi bukan berarti kemudian pemerintah daerah tidak peduli atas persoalan kadesnya. “Prinsipnya semua kita serahkan ke penegak hukum. Seperti apa proses hukum berjalan, itu kewenangan aparat penegak hukum sepenuhnya,” tandas mantan Kepala Dispenda Loteng ini.

Sampai saat ini, setidaknya ada tujuh kades yang bermasalah dengan aparat penegak hukum. Rata-rata terkait dugaan penyelewengan ADD dan jatah beras miskin (raskin).

Di antaranya Kades Plambik, Kades Mujur, Lekor, Bunkate serta Pengembur. Sebelumnya juga sudah ada Kades Menemeng serta Kades Serage Praya Barat Daya. (kir)

Tanggulangi Reduksi Lahan Pertanian

Lobar Programkan Cetak Sawah Baru 2.000 Hektar Giri Menang (Suara NTB) – Untuk menanggulangi tingginya reduksi lahan pertanian produktif akibat pembangunan di Lombok Barat (Lobar), Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan (Pertanakbun) memprogramkan cetak sawah baru tahun ini seluas 2.000 hektar. Program ini dibantu Kementerian Pekerjaan Umum.

Untuk mendukung program ini, Dinas Pekerjaan Umum (PU) akan membangun delapan unit embung sebagai sumber air.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pertanakbun Lobar, Chaerul Bahtiar, menjelaskan, program ini diperoleh setelah Dinas Pertanakbun dan Dinas PU bersama Bupati Lobar ekspose di hadapan Menteri PU di Jakarta beberapa waktu lalu. ‘’Kementerian langsung merespons baik program cetak sawah baru tersebut. Saat ini, cetak sawah baru ini sudah tahapan DED dan feasibility study (FS), termssuk rencana membangun delapan embung oleh Dinas PU,’’ terangnya beberapa waktu lalu.

Diakuinya, lahan pertanian mengalami penyusutan ratarata 20 sampai 25 hektar per tahun akibat alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan, pertokoan dan pemukiman. Penyusutan lahan ini dikhawatirkan akan mengancam ketahanan pangan, karena konversi lahan berpengaruh cukup besar terhadap produksi pangan. “Karena itu mengapa penting dilakukan cetak sawah baru? Sebab secara agregat tiap tahunnya Lobar kehilangan 20 sampai 25 hektar lahan pertanian untuk perumahan, pertokoan,”sebutnya.

Upaya lain yang dilakukan pihaknya untuk mencegah pengurangan lahan pertanian tersebut, melalui program cetak sawah di mana tahun 2016 Lobar diberikan jatah 2.000 hektar tersebar di delapan kecamatan. Program ini juga untuk dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. “Karena untuk peningkatakan produksi itu butuh lahan pertanian yang luas,” ujarnya.

Terisah, Kepala Dinas PU Lobar Ir. Sakri, menyatakan Dinas PU akan berupaya mengawal program cetak sawah.

Pada prinsipnya, Dinas PU sebagai penyedia air sampai saluran induknya (primer dan skunder) sedangkan untuk tersier itu tanggung jawab Dinas Pertanian. “Untuk mendukung program cetak sawah, tahun depan itu akan dibangun dua sampai tiga embung akan dibangun,” tukasnya.

Ia menyebut embung ini akan dibangun di daerah Sekotong dan Batulayar. Terkait luas lahan yang dicetak nantinya, tergantung ketersediaan air. Ia mengklaim, sebelumnya Lobar belum pernah mendapatkan program ini, namun setelah diurus pihaknya bersama Dinas Pertanakbun, Lobar diberikan alokasi dana ini. (her)

(Suara NTB/kir)

DITAHAN - Kades Braim Praya Tengah, Ha, saat dijemput aparat Polsek Praya untuk ditahan di Mapolres Loteng, Rabu (14/1).

Diduga Telibat Kasus Penipuan, Kades Braim Dipenjara Praya (Suara NTB) Tim Reskrim Polsek Praya, Selasa (13/1) menangkap Ha, Kepala Desa (Kades) Braim Kecamatan Praya Tengah Lombok Tengah (Loteng). Ha ditangkap terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Kades Braim pun harus mendekam di sel tahanan Mapolres Loteng untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penangkapan Kades Braim kian menambah panjang daftar kades di Loteng yang terjerat kasus hukum.

Kapolsek Praya AKP. Hendro Gunawan, yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (14/1), mengungkapkan penangkapan Kades Braim tersebut atas dasar laporan H. Mulyono, warga Kelurahan Semayan Praya, Kamis (8/1) lalu. “Pelapor merupakan pemilik usaha rent car di Kelurahan Semayan,” sebutnya.

Kasusnya berawal saat pelaku menyewa mobil milik pelapor selama tiga hari pada bu-

ada. Akan tetapi, pelaku ternyata tidak menunjukkan niat baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bahkan pelaku terkesan menghindar.

Korban pun kemudian memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Setelah mengetahui kalau ternyata mobil miliknya telah digadaikan oleh pelaku kepada seorang warga asal Kota Mataram, sebesar Rp 12,5 juta.

“Berdasarkan laporan korban,

Pemkab Loteng Diminta Lebih Serius Perhatikan Desa Praya (Suara NTB) Perhatian yang diberikan Pemkab Lombok Tengah (Loteng) terhadap desa-desa yang ada dinilai masih setengah hati. Untuk itu, para kepala desa (kades) pun meminta pemerintah daerah supaya lebih serius memperhatikan desa. Mengingat, beban tugas dan tanggung jawab desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tidaklah ringan.

Permintaan tersebut disampaikan sejumlah kades yang tergabung dalam Forum Kepala Desa (FKD) Loteng saat menggelar pertemuan dengan Pemkab Loteng, Rabu (14/1). Salah satu yang menjadi sorotan ialah, minimnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah kepada desa. Padahal dalam aturan yang ada, sudah jelas berapa porsi anggaran yang seharusnya dibagikan ke desa.

Tidakhanyaitu,persoalankesejahteraan kades termasuk aparatur desa lainnya masih jauh dari apa yang diharapkan. Di satu sisi, tuntutan masyarakat kepada desa semakin besar. Sementara desa tidak mampu berbuat banyak, lantaran minimnya dukungan dari pemerintah daerah. Terutama dalam hal anggaran. “Sebagai ujung tombak pembangunan di tingkat bawah, desa kerap tuntut oleh masyarakat,” ungkap Supardi Yusuf, Kades Pengembur Pujut.

Ironisnya,ketikaakanmemperjuangkan aspirasi masyarakatnya, kemampuan desa justru terbatas. Misalnya, untuk bisa mengakses anggaran program, desa tidak bias, karena selama ini desa tidak pernah dilibatkan dalam

Dijanjikan Jabat Kepsek

(Suara NTB/kir)

HEARING - Para kades di Loteng bertemu dengan Pemkab Loteng. Mereka meminta supaya pemerintah daerah diperhatikan desa lebih serius, terutama dari sisi anggaran. proses pembebasan anggaran di tingkat kabupaten. “Seharusnya, desa dilibatkan dalam proses pembahasan anggaran. Sehingga desa bisa tahu mana program yang bisa terlaksana dan mana yang tidak,” tegasnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah,S.Sos, M.Si, membantah kalau pemerintah tidak serius memperhatikan kondisi desa. Selama ini perhatian dalam hal anggaran belum maksimal sesuai apa yang diharapkan. Tetapi itu lebih dikarenakan kondisi keuangan daerah yang masih terbatas.

Namun ke depan, dengan semakin membaiknya kondisi anggaran maka perhatian dan dukungan anggaran kepada desa bakal semakin besar. Untuk tahun ini misalnya, Pemkab Loteng sudah menganggarkan alokasi dana desa sebesar Rp 97 miliar dari APBD. Itu belum termasuk dari APBN sebesar Rp 20 miliar. Sehingga tahun ini, anggaran yang diterima desa cukup besar.

Ia pun mengingatkan kepada para kades supaya mengelola anggaran yang diterima dengan baik sesuai aturan yang ada. Pihaknya tidak menginginkan anggaran yang dikelola tanpa memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. “Secara bertahap anggaran untuk desa akan terus kita tingkatkan,” tegasnya.

Adapun terkait keinginan untuk terlibat langsung dalam pembahasan anggaran di tingkat kabupaten, Nursiah mengaku boleh-boleh saja. Hanya saja, kades dalam hal ini hanya sebatas ikut memantau dan tidak bisa mengintervensi program. Apalagi mengusulkan program. Karena kewenangan untuk mengusulkan anggaran itu ada di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Kalau mau ikut bahas anggaran, silahkan. Bagi kami itu (keterlibatan kades) bukan hal yang tabu. Tapi perlu diingat, kades tidak bisa mengintervensi anggaran ataupun program. Hanya memberikan saran dan masukan saja,” timpal Nursiah. (kir)

berangkat ke Sulawesi, kita tangkap dulu. Siapa tahu itu dilakukan pelaku dengan maksud melarikan diri,” tegasnya.

Oleh pihak kepolisian, pelaku dijerat Pasal 378 KUHP jo.

Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan ancaman kurungan minimal 5 tahun penjara. Pelaku sendiri saat ini sudah dititip di Mapolres Loteng demi keamanan dan kelancaran proses penyelidikan.

Hendro menambahkan, pelaku diketahui seorang residivis terkait kasus yang hampir sama tahun 2010 lalu. “Pelaku juga tercatat sebagai residivis atas perannya sebagai penadah beberapa tahun yang lalu,” pungkasnya. (kir)

TAPD Klaim RAPBD KLU Sudah Dikirim ke Provinsi Tanjung (Suara NTB) Usai diperingatkan Pemprov NTB perihal keterlambatan pengembalian RAPBD pascaevaluasi oleh Pemprov, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KLU, H. Suardi, SH, mengklaim revisi telah dilakukan sesuai permintaan provinsi dan telah pula dikirim kembali.

“Revisi sudah selesai kita lakukan, dan kita juga sudah serahkan ke Pemprov kembali,” kata Suardi, Rabu (14/1).

Suardi yang juga Sekda KLU ini, menganggap teguran yang disampaikan Provinsi ke KLU merupakan bentuk perhatian Pemprov ke kabupaten bungsu. Baginya pun, teguran itu tidak seekstrim yang diberitakan media, melainkan bersifat mengingatkan. “Itu (teguran, red) sifatnya hanya mengingatkan,” imbuhnya.

Namun Suardi mengakui, dalam penyusunan RAPBD yang telah disepakati, jajaran TAPD belum mencantumkan secara rinci mengenai porsi Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana diminta Pemprov.

Atas hal itu pula, pihaknya telah melakukan perbaikan. Namun sejatinya, TAPD telah mencantumkan besaran ADD sebesar Rp 38 miliar untuk 33 desa yang ada di KLU. “Betul, ada beberapa item yang cantumkan terkait rincian pada ADD. Atas saran Pemprov

sudah kita perbaiki untuk disempurnakan,” ujarnya.

Secara prinsip menurut Sekda KLU ini, ancaman bahwa KLU akan menggunakan APBD lama akibat klaim keterlambatan ini tidak begitu dikhawatirkan. Sebab APBD KLU sudah selesai dibahas dan diketok bersama legislatif seminggu sebelum berakhirnya bulan Desember.

Yang mana, ketika selesai di kabupaten, RAPBD itu langsung dikirim ke provinsi untuk dievaluasi.

“Memang, kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, RAPBD kita terlambat. Pada dasarnya kita tidak ingin itu terjadi, tetapi pergantian anggota DPRD, sambil menunggu terbentuknya alat kelengkapan Dewan memakan waktu cukup lama,” terangnya.

Pihaknya akan berupaya maksimal, agar dalam penyusunan RAPBD tahun-tahun mendatang, keterlambatan semacam ini tidak terulang lagi. Ia menargetkan akan mengikuti proses penyusunan RAPBD sesuai tahapan yang dimulai bulan Juni. Oleh karena itu, ia pun menekankan agar seluruh SKPD dapat menyampaikan RKA agar seluruh proses pembahasan dapat dilalui tepat waktu, sehingga tidak mengecewakan banyak pihak. (ari)

Lobar Pasok Beras ke Daerah Lain

Oknum UPTD Diduga Minta Bayaran

Giri Menang (Suara NTB) – Produksi padi Lombok Barat (Lobar) di awal tahun 2015 mencapai 186

(Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Oknum UPTD di beberapa daerah di Lombok Barat (Lobar) diduga bermain. Oknum ini diduga memungut biaya dari guru yang ingin menjadi kepala sekolah (kepsek) dengan nominal yang lumayan besar. Bahkan jika ingin pindah ke sekolah yang lebih dekat, kepsek cukup membayar ke oknum UPTD. Kondisi ini bukanlah kasus baru, tapi sudah terjadi cukup lama. Pengakuan salah satu guru di Lobar, jika ada mutasi para kepsek diminta melobi, baik itu ke dinas dan UPTD Dikbud yang ada di kecamatan. Jika ingin pindah, mereka melobi ke oknum di UPTD dengan memberikan uang ucapan terima kasih. Ia juga salah seorang guru yang termasuk pernah ditawari, namun ia menolak dengan alasan tidak berani. Menurutnya, sistem pemilihan kepsek harus dibenahi, karena sangat rawan dimainkan.

Dinas harus membenahi mulai dari proses penyeleksian .

Menanggapi adanya pengakuan guru ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar, H. M. Ilham, SPd, membantahnya. Ilham menampik adanya tudingan kalau UPTD Dikpora melakukan pungutan atau bermain terhadap guru yang ingin menjabat posisi kepsek. Meski demikian, adanya pengakuan dari guru ini akan ditelusurinya. Pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil seluruh Kepala UPTD Dikbud untuk memberikan pemahaman dan klarifikasi. ‘’Saya rasa itu tidak benar,” bantahnya.

Menurutnya, tudingan itu baru selentingan yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena itu, perlu di cek ke UPTD terkait kebenaran informasi itu. jika benar, tentunya pihaknya akan mengambil tindakan tegas. (her)

lan Desember lalu. Namun ternyata, pelaku tidak kunjung mengembalikan mobil yang disewa tersebut sesuai batas waktu perjanjian yang ada. Bahkan, uang sewa mobil itu pun tidak dibayar oleh pelaku.

Mengetahui kalau mobilnya tidak juga kembali, pelapor selaku korban lantas mencari pelaku untuk meminta pertanggungjawaban sekaligus penyelesaian semua perjanjian yang

kita langsung melayangkan surat panggilan kepada pelaku,” sebut Hendro.

Akan tetapi, panggilan pertama pihak kepolisian tersebut tidak digubris oleh pelaku. Begitu pula dengan panggilan kedua, pelaku juga tidak kunjung mau datang. Sampai akhirnya, pihak kepolisian memutuskan untuk menjemput paksa pelaku secara langsung. “Pelaku kita jemput di kantor desanya langsung,” tambahnya.

Kapolsek Praya mengakui kalau pihaknya terpaksa harus menjemput pelaku lantaran khawatir pelaku akan melarikan diri.

Terlebih ada informasi kalau pelaku ternyata sedang melakukan persiapan untuk berangkat ke Sulawesi. “Jadi sebelum pelaku

ribu ton atau ekuivalen dengan 121 ribu beras. Kebutuhan Lobar hanya 86 ribu, sehingga terdapat surplus 36 ribu ton. Surplus ini dipasok ke Pulau Jawa, Bali dan NTT. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Lobar (Dispertanakbun), H. Chaerul Bahtiar , Rabu (14/1). Di tahun 2012 lalu, ujarnya, produksi padi Lobar mencapai 172 ribu ton atau 117 ribu ton beras. Jika dihitung kebutuhan beras penduduk Lobar sekitar 700 ribu lebih, diperkirakan mencapai 88 ribu ton, sehingga Lobar surplus besar mencapai 26 ribu ton dengan luas lahan sekitar

86 ribu hektar. Lahan ini terdiri dari sawah teknis mencapai 17 ribu hektar, non sawah 42 ribu hektar. ‘’Lahan non sawah ini terdiri dari tegalan, perkebunan dan padang pengembalaan,’’ terangnya, seraya menambahkan, luas panen 34 ribu hektar bisa menghasilkan 186 ribu ton padi atau setara dengan 121 ribu ton beras.

Menurutnya, keberhasilan surplus tiap tahun, karena keberhasilan gerakan penanaman serentak. Selain itu petani 70 persen menggunakan pengaturan pola tanam, yakni tandur, jajar legowo. Pola ini berimbas pada produktivitas hasil panen petani, dari data BPS mencatat produktivitas baru 5,3 ron per hektar namun faktanya di Lobar bisa mencapai 7-7,6 ton per hektar.

Bahkan di Lingsar bisa mencapai 10,9 ton per hektar.

H. L. Winengan

Pada bagian lain, Kepala Kantor Ketahanan Pangan Lobar Ir. H. L. Winengan, mengaku, Lobar dihadapkan pada persoalan konversi lahan yang terbilang tinggi, rata-rata per tahun mencapai 3 persen dari luas lahan. Menurutnya, belum tentu Lobar surplus beras bisa terbebas dari kerawanan kekurangan pangan, pasalnya Lobar diapit oleh Kota Mataram.

Mataram, jelasnya, selalu minus beras dan sebagian besar beras Kota Mataram ditopang oleh beras dari Lobar.

Berdasarkan hasil survai, ujarnya, Lobar mendekati rawan pangan. Karena itu, Lobar harus mempunyai gudang pangan dan me-

H. Chaerul Bahtiar

nyiapkan cadangan cadangan pangan untuk menanggulangi terjadinya kerawanan pangan. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 15 Januari 2015

Tiga PPTKIS di Sumbawa Diberikan Sanksi

Dana Aspirasi Pengadaan Ternak Mencapai Belasan Miliar Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengadaan ternak dari dana aspirasi anggota DPRD Sumbawa pada tahun ini mencapai Rp 12,5 miliar. Termasuk luncuran tahun 2014 yang tender pengadaannya sempat gagal dilaksanakan.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur, Rabu (14/1), untuk tahun ini total nilai pengadaan ternak besar (sapi, kerbau dan kuda) senilai Rp 4,5 miliar . Ditambah pengadaan tahun lalu yang gagal dan diluncurkan kembali pada tahun ini sebesar Rp 8 miliar, sehingga totalnya menjadi Rp 12,5 miliar untuk tiga paket pengadaan.

Harga satuan sapi per ekor Rp 5 juta. Adanya kenaikan harga pasca kenaikan BBM nantinya akan disesuaikan pada spek ukurannya. Selain ternak besar juga ada pengadaan belasan ribu ayam. Lelang tender pengadaan akan dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Sumbawa.

Sesuai aturan, rekanan yang berminat mengikuti tender juga harus mampu menyediakan jaminan rekening di bank sebesar Rp 500 juta.

Bantuan tersebut nantinya disalurkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnbya sudah mengajukan proposal bantuan. “Kita berharap bantuan ini nantinya bisa tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi pengembangan peternakan di daerah ini,” tukasnya. (arn)

(Suara NTB/arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak tiga cabang PPTKIS di Sumbawa diberikan sanksi cukup tegas oleh pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Sumbawa.

Diduga akibat banyaknya kasus TKI yang belum dituntaskan ketiga perusahaan pemberangkatan dimaksud.

Kepala Bidang Penta Kerja Disnakertrans Sumbawa, Nurhikmah, S.Pt, kepada Suara NTB, Rabu (14/1), ketiga perusahaan dimaksud, yakni, PT. Trisula Bintang Mandiri, PT Bin Hasan dan PT Bumen Jaya Pra Duta Abadi. Sanksi berupa tunda layanan seleksi dan rekom paspor. Akibat ditenggarai banyaknya kasus TKI yang berangkat melalui Pe-

rusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dimaksud. “Banyak kasus yang belum selesai. Kami tunda layanan seleksi dan rekom paspornya,” sebutnya.

Rata-rata kasus yang terjadi, lanjut Nurhikmah, kasus over stay dan gaji TKI yang tidak dibayar majikan. Setelah semua kasus tersebut selesai dan mendapat kejelasan, maka layanan dimaksud ditunda, dan baru akan dibu-

ka kembali oleh pemerintah kalau sudah rampung. Agar pihak keluarga merasa nyaman terhadap TKI yang akan berangkat. Berharap PPTKIS benar-benar memberikan perlindungan. Sanksi ini mulai diberlakukan sejak awal tahun ini. “Pokoknya kalau ada kasus yang dialami TKI, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, mereka (PPTKIS) harus kooperatif menyelesaikan kasus itu. Contoh hasil inspeksi kami di Trisula ada sekitar 200 TKI di penampungan sana. Setelah dicek, mereka masih menunggu visa, ada yang sudah tiga sampai empat bulan. Termasuk yang di luar negeri, kalau memang over stay dipulang-

kan,” tukasnya.

Sanksi ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi perusahaan. Tidak hanya semata-mata merekrut TKI. Tetapi perlindungan itu harus dari awal pemberangkatan, penempatan hingga pasca penempatan. Dalam hal ini, Disnakertrans tidak mempersulit, tetapi bagaimana pemerintah bisa melindungi TKI yang berangkat. “Kita juga sudah diingatkan provinsi, ketika ada kasus, maka Surat Perintah Rektutmen (SPR) dihentikan,” urai Nurhikmah, sambil berharap semua PPTKIS kooperatif dalam menangani kasus.

Sebab pemerintah sudah berkomitmen untuk mengutamakan perlindungan. (arn) (Suara NTB/arn)

KSB Siapkan Rp 3 Miliar untuk Bangun Arena Pacuan Kuda Taliwang (Suara NTB) Pembangunan arena pacuan kuda di kecamatan Poto Tano akan dibangun oleh pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Saat ini Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga (Dikbudpora) selaku leading sector pelaksana, mulai melakukan tahapan perencanaan pembangunannya.

“Arena pacuan kuda itu diprogramkan tahun ini. Dan kita sedang mulai merencanakannya,” jelas Kepala Bidang (Kabid) Budpora Dinas Dikbudpora KSB, Kaharuddin Made kepada media ini, Rabu (14/1).

Perencanaan tahap awal ini masih dalam proses komunikasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Pada tahun ini pemerintah KSB telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk memulai pembangunan arena adu kecepatan kuda tersebut. Kaharuddin mengungkapkan, rencana awal yang telah dibicarakan dengan Dinas PU anggaran sebesar itu akan digunakan untuk membangun beberapa fasilitas inti arena. Diantaranya lintasan pacu, tribun penonton dan kantor administrasi pengelola arena pacuan. “Sementara ini tiga item itu yang akan kita bangun. Mungkin kalau masih ada anggaran akan ditambah lagi atau mungkin juga berubah item-item tersebut,” paparnya seraya menambahkan anggaran Rp 3 miliar tersebut tidak termasuk biaya pengadaan tanah. “Kalau tanahnya sudah ada. Kita gunakan lahan HGU (hak guna usaha) yang ada di Poto Tano,” sambungnya.

Kaharuddin mengungkapkan, selain arena pacu kuda sebagai fasilitas utamanya akan ada beberapa fasilitas olahraga lainnya yang akan ditempatkan di sana. Salah satunya, pada bagian tengah arena akan ditempatkan sirkuit balap motor untuk mengakomodir pengembangan olahraga otomotif di daerah. “Ada sirkuit nanti di tengahnya rencananya seperti itu. Tapi untuk sekarang kita fokus arena pacuan kudanya dulu,” timpalnya.

Rencananya guna melengkapi seluruh fasilitas yang direncanakan, maka pemerintah KSB akan mengucurkan anggaran total sekitar Rp 20 miliar. “Rencana untuk selesai seluruhnya butuh anggaran Rp 20 miliar,” ungkap Kaharuddin. (bug)

Batal Terima Insentif Ratusan Kader Posyandu Kecewa Taliwang (Suara NTB) Ratusan kader Posyandu kecamatan Taliwang merasa kecewa, menyusul dana insentif yang diidamkan tidak dapat mereka terima, gara-gara bendahara tak hadir dalam acara penyerahan, Rabu (14/1).

Kekecewaan para kader Posyandu dari seluruh desa/kelurahan di kecamatan Taliwang itu cukup beralasan. Terutama bagi mereka yang berasal dari desa yang jauh dari dalam kota Taliwang. Mereka mengaku untuk hadir ke acara penyerahan harus merogoh kocek untuk sampai ke kantor kecamatan. Sementara dana insentif yang diterimanya tidak seberapa.

Seperti misalnya Darmi. Kader Posyandu dari desa Labuhan Lalar ini mengaku, harus mengeluarkan dana sebesar Rp 50.000 untuk biaya transportasinya. Padahal total insentif yang akan diterimanya hanya sebesar Rp 500.000, yang diterima rapelan selama setahun sepanjang tahun 2014 lalu. “Artinya saya kehilangan insentif selama dua bulan. Karena hari ini gagal, tentu saya harus kembali lagi ke sini kalau dijadwalkan ulang,” jelas Darmi kepada wartawan di kantor Camat Taliwang.

Ia sangat menyayangkan, pembatalan pencairan dana insentif tersebut secara mendadak. Pasalanya pemberitahuan untuk penerimaan, sebelumnya telah disampaikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) jauh hari kepada para kader Posyandu melalui bidan desa. “Kami tidak tahu apa alasannya dibatalkan. Yang jelas sejak pupukl 08.00 Wita tadi sampai sekarang belum ada informasi jelas kenapa dibatalkan hari ini,” cetusnya.

Kepala BPMPD KSB, Ibrahim yang dikonfirmasi terpisah tak menampik pembatalan penyerahan insentif bagi ratusan kader Posyandu kecamatan Taliwang tersebut. Ia menyebutkan, pembatalan itu bukan semata faktor kesengajaan. Pembatalan tersebut karena bendahara yang memegang kas insentif bagi kader Posyandu kecamatan Taliwang itu tidak bisa hadir karena sakit. Ibrahim mengatakan, pencairan anggaran tidak bisa dilakukan tanpa kehadiran bendahara selaku pemegang anggaran. “Jadi penyebabnya karena bendaharanya sakit,” timpalnya.

Ia menegaskan, penyerahan insentif bagi kader Posyandu kecamatan Taliwang tersebut akan segera direalisasikan.

Meski sejauh ini pihaknya belum bisa memastikan jadwalnya, tetapi nantinya pencairan insentif akan dilakukan melalui masing-masing desa dan kelurahan dan tidak lagi terpusat di kecamatan seperti sekarang ini. “Kita belum jadwal ulang. Yang jelas kalau pencairan nanti, kader akan menerimanya langsung di tempat. Kita akan salurakan langsung melalui desa/kelurahan masing-masing,” janjinya. (bug)

BALAP KARUNG - Lomba balap karung yang diikuti oleh ibu-ibu lingkup SKPD di Sumbawa Besar, Rabu (14/1).

Disnakeswan Ramaikan HUT dengan Ragam Kegiatan Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa menggelar berbagai kegiatan menyambut peringatan HUT Sumbawa ke 56. Mulai dari kegiatan olahraga, gotong royong hingga vaksinasi ternak gratis.

Kegiatan olahraga seperti volly, tenis meja, tenis lapangan, game fun hingga karaoke. Ada pula kesenian daerah dan berbagai kegiatan di lapan-

gan. Gotong royong membersihkan holding ground, RPH, hingga vaksinasi gratis. Semua kegiatan tersebut berlangsung hingga sebelum peringatan HUT 22 Januari mendatang.

Kegiatan dimaksud, kata Kadisnakeswan, Ir. Syafruddin Nur melibatkan seluruh stakeholder peternakan.

Tidak hanya pegawai di lingkup peternakan, tetapi juga PEPEHANI hingga tukang jagal hewan di rumah potong.

Untuk membangun kerjasama sekali-

gus tukar menukar informasi memperkuat kelembagaan, sehingga ada rasa saling memiliki. Sesuai tema HUT Sumbawa ke 56, Mampis Rungan didukung empat pilar, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas.

Secara umum, pemkab Sumbawa dalam sepekan terakhir memang disibukkan berbagai kegiatan menjelang HUT. Paling meriah kegiatan olahraga yang digelar di halaman kantor

Bupati Sumbawa. Di antaranya terompa panjang, enggrang, tarik tambang, balap karung, sepak bola mini sarung, adang – adang, sepeda santai dan senam massal yang diikuti oleh seluruh SKPD beserta masyarakat. Setelah kemarin dibuka, Rabu (14/1), perlombaan dilanjutkan dengan lomba adang – adang, tarik tambang, dan sepak bola mini menggunakan sarung.

Perlombaan ini berlangsung sejak 13 hingga 18 Januari 2015. (arn)

Lomba Burung Berkicau Sambut HUT Sumbawa (Suara NTB/bug)

(Suara NTB/arn)

Halaman 6

Sumbawa Besar (Suara NTB) Menyemarakkan HUT ke-56 Kabupaten Sumbawa yang jatuh pada tanggal 22 Januari 2015, Pemkab bekerjasama dengan Golden Voice BC Sumbawa akan menggelar Lomba Burung Berkicau, pada Minggu, 18 Januari 2015 di RTH

Taman Kota Sumbawa.

Kabag Humas Setda Sumbawa, Rachman Anshori, M.Se, lomba Burung Berkicau akan terbagi menjadi empat kelas, yaitu Kelas Bupati, Kelas Golden Voice, Kelas Dirgahayu Sumbawa, dan Kelas Visit to Sumbawa, dengan 19 kelas jenis burung. Yang menghadirkan

Juri dari Presiden Cup, Mataram, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Sumbawa.

Antusiasme masyarakat dalam menyambut Lomba Burung Berkicau cukup tinggi, tidak hanya dari dalam Kabupaten Sumbawa, tetapi juga dari luar pulau Sumbawa. Beberapa club yang telah mendaftar di antaranya per-

wakilan dari Bali, yang mengirimkan satu klub yang mengikutkan 15 ekor burung, perwakilan dari pulau Lombok, yang mengirimkan tiga klub yang mengikutkan 100 ekor burung, dan dari pulau Sumbawa mengirimkan empat klub yang mengikutkan 400 ekor burung. (arn)

Inspektorat akan Optimal Dua Truk Kayu Asal Dompu Diamankan Awasi Dana Desa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Inspektorat Sumbawa, Arahim, S.Sos, menyatakan akan optimal melakukan pengawasan dana desa, terutama dalam penggunaannya nanti. Serta melakukan pembinaan bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM PD).

“Untuk dana desa, saat ini kan ada dua sumber.

Ada dari pusat dan ADD yang berasal dari Kabupaten. Untuk itu, kami akan optimal melakukan pengawasan terhadap penggunaannya. Apalagi nilai dana desa dari pusat itu besar. Tentu nanti BPM PD sebagai leading sector terkait melibatkan kami Inspektorat melakukan pembinaan,” terang Arahim kepada Suara NTB, Rabu (14/1).

Pembinaan dimaksud, lanjut Arahim, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggung jawbaan kegiatan dan program. Untuk itulah diharapkan agar regulasi yang terkait dengan desa, baik itu Ranperda maupun Ranperbup untuk segera dituntaskan pembahasannya. Sebagai bagian dari sistem pengendalian.

Diketahui, BPM PD bersama Bagian Hukum Setda Sumbawa kini tengah menggodok tiga Ranperda terkait UU Desa. Yakni, Ranperda tentang Kepala Desa, Ranperda tentang BPD dan Ranperda tentang perangkat desa. Untuk diajukan untuk dibahas bersama DPRD sekitar Maret mendatang. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Dua truk bermuatan kayu diamankan di kantor Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Rabu (14/1). Kedua truk tersebut ditangkap di wilayah kecamatan Sekongkang oleh aparat Polsek setempat.

Sebelum diserahkan ke Dishutbuntan KSB, kedua truk tersebut berada di bawah penahanan Polres KSB. Namun untuk pemeriksaan lanjutan, kedua unit truk masing-masing nomor polisi H 1631KSB dan H 1308 LB tersebut dititipkan ke Dishutbuntan setempat. “Yang melakukan penangkapan aparat kepolisian. Kami hanya dititipkan untuk proses pemeriksaan asal kayu tersebut,” jelas Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan Hutan Dishutbuntan KSB, Idrus, SH. Ia menjelaskan, penangkapan kedua unit truk tersebut dilakukan aparat kepolisian Polsek Sekongkang saat akan mengantarkan kayu ke kecamatan Maluk. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kayu tersebut berasal dari Kabupaten Dompu tepatnya desa Doropeti kecamatan Pekat. Kayu berbentuk balok dengan ukuran 20x20 itu dikirimkan oleh UD Sinar Mas kepada CV Surya Karya Sentosa, sebuah perusahaan di kecamatan Maluk, KSB. “Kalau kita lihat dokumennya semuanya lengkap.

Tapi kita harus masih melakukan penelusuran se-

(Suara NTB/bug)

KAYU ILEGAL - Dua unit truk bermuatan kayu diduga ilegal asal Dompu yang diamankan di kantor Dishutbuntan KSB, Rabu (14/1). cara eksplisit untuk memastikan semuanya sesuai aturan,” katanya.

Untuk itu Idrus menyatakan, pihaknya akan tetap melakukan lacak balak. Rencananya bersama tim Dinas Kehutanan Provinsi NTB akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan guna memastikan keberadaan kayu dengan jumlah total 24,162 meter kubik itu keberadaannya sesuai dengan aturan yang berlaku. “Semua datanya sudah kami kirim ke provinsi. Dan kita akan segera melakukan lacak balak karena ketentuannya

prosedur lacak balak dilakukan selama 1x24 jam terhitung sejak penangkapan,” ujarnya.

Informasi yang diperoleh media ini, penangkapan terhadap dua truk tersebut karena ada kecurigaan petugas bahwa kayu yang diangkutnya merupakan hasil penebangan liar. Pasalnya jalur perjalanan yang dilaluinya tidak biasa, karena melalui jalur selatan.

Sementara diketahui jalur lintas Sumbawa bagian selatan selama ini kondisi jalannya masih rusak terutama di musim penghujan seperti sekarang ini. (bug)

SUARA NTB Kamis, 15 Januari 2015

DPRD Bima Panggil Distributor Pupuk Bima (Suara NTB) Menyusul adanya kenaikan harga pupuk di sejumlah Kecamatan di Kabupaten Bima, DPRD Kabupaten Bima mengundang distributor pupuk dan leading sector yang mengurusi soal pupuk. Dewan akan menanyakan kejelasan mengenai tingginya harga pupuk melalui Komisi.

Sesuai dengan surat undangan yang sudah dilayangkan, pihak distributor akan diminta hadir pada Kamis (15/1).

Selain dari pihak Distributor, yang diminta hadir juga pejabat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bima.

Ketua Komisi II, Tamran, SH yang dikonfirmasi di pelataran Kantor DPRD Kabupaten Bima, Rabu (14/1) menyebutkan pemanggilan pihak distributor ini terkait harga pupuk dan pendistribusian. Pasalnya, akhir-akhir ini pihaknya mendapatkan laporan jika harga pupuk melonjak naik dari harga normal sebesar Rp 90.000 untuk Urea. Tidak hanya medapatkan laporan, kenyataan tingginya harga ini juga terpantau saat pihaknya melakukan monitoring dan evaluasi (monev) beberapa hari lalu.

Dijelaskannya, sesuai dengan laporan kenaikan harga pupuk ada yang sebesar Rp 135.000 hingga Rp 150.000. Kenaikan harga ini terjadi khsusunya di wilayah Tente yang menjadi pusat perekonomian di Kabupaten Bima bagian tengah.

Apalagi, para pengecer tersebut ada yang tidak memiliki izin untuk menjual pupuk. “Sementara pupuk di Pasar Tente banyak beredar,” ujarnya.

Di sisi lain yang menjadi temuan, ada yang memang pengecer resmi namun saat pupuk datang mereka tidak membagikan kepada kelompok tani yang semestinya. Kuota pupuk tersebut justru dijual kepada pembeli lain. “Karena memang di Tente itu menjadi sentral seluruh petani,” tuturnya. Sementara di Kecamatan Bolo, harga pupuk justru normal. Harga pupuk jenis Urea tersebut tetap Rp 90.000.

Oleh karenanya, pihaknya akan memanggil pihak distributor dan instansi lainnya guna menanyakan kejelasan kenapa peristiwa tersebut bisa sampai terjadi. (use)

Kodim Dompu Kembali Amankan Sepuluh Pucuk Senpi Rakitan Dompu (Suara NTB) Komando Distrik Militer (Kodim) 1614/Dompu kembali mengamankan 10 pucuk senjata api (Senpi) rakitan menggunakan peluru kelereng. Senpi kelereng ini diamankan anggota Kodim Dompu dari warga Sanggalari Desa Jambu setelah pengarahan pada warga dilakukan. Aparat akan kembali menyisir kepemilikan senpi di Jala dan Huu yang sempat terlibat perkelahian beberapa waktu lalu.

Danramil Hu’u, Kapten M. Yamin kepada Suara NTB, Rabu (14/1) mengatakan, 10 pucuk senpi rakitan yang menggunakan peluru kelereng itu diserahkan secara sukarela oleh warga setelah diberikan arahan.

Dikatakan M. Yamin, Rabu pagi pihaknya melakukan pembinaan terhadap warga Jambu di kantor Desa. Setelah pembinaan dilakukan, dirinya langsung memerintahkan anggotanya untuk menelusuri kepemilikan senpi di Dusun lain. “Kemarin (Senin, 12/1), 15 pucuk senpi itu diserahkan oleh warga di Dusun Soro Adu. Tadi yang menyerahkan 10 pucuk senpi itu dari warga Sanggalari. Mereka serahkan secara sukarela,” katanya.

Yamin mengatakan, pihaknya terus menghimbau warga untuk menyerahkan secara sukarela kepemilikan senpi rakitan.

Kepemilikan senpi ini dapat memicu konflik di tengah masyarakat.

Namun Yamin menegaskan, warga yang menyerahkan secara sukarela tidak akan diproses secara hukum dan justru akan diapresiasi karena ikut menjaga keamanan dan ketertiban. “Senpi yang kita amankan dari warga, sudah kita serahkan ke Kodim untuk diamankan bersama 15 pucuk senpi yang diamankan sebelumnya,” kata Yamin. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA

Polres Dompu Amankan Tersangka Pengedar Narkoba Dompu (Suara NTB) Satuan narkoba Polres Dompu berhasil mengungkap bandar narkoba dengan barang bukti (BB) senilai Rp 400-an juta. Sabu seberat 2 ons yang dibungkus tiga plastik transparan dan ineks berlogo LV warna kuning sebanyak 25 biji diamankan dari MP alias Heli (28) warga Bali 1 Dompu.

Kasat Narkoba Polres Dompu, Ipda M. Rianto, S.IP kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (14/1) mengatakan, informasi rencana pemasokan narkoba jenis heroin dan ineks diperoleh dalam beberapa hari terakhir sehingga dilakukan pengintaian. Pelaku yang mengendarai Avanza silver dengan nomor polisi DR 1310 LZ dari arah Mataram, langsung dihentikan di palang Kawangko Manggelewa, Rabu, sekitar pukul 13.30 wita.

Saat dilakukan penggeledahan, ditemukanlah sejumlah barang bukti dimaksud Barang haram ini diakui milik MP alias Heli (28) warga Bali 1 Dompu. “Kalau diuangkan, kedua jenis narkoba ini seharga Rp 400-an juta,” kata Rianto.

Barang haram ini, lanjut Rianto, diambil pelaku dari Mataram dan direncanakan akan diedarkan di wilayah Dompu dan Bima. Namun ia enggan menyebutkan sum-

(Suara NTB/ula)

NARKOBA - Kasat Narkoba Polres Dompu, Ipda M. Rianto, SIP memperlihatkan barang bukti narkoba dan sejumlah barang milik tersangka MP, Rabu (14/1). bernya di Mataram, tapi penyelidikannya akan diupayakan untuk dikembangkan.

“MP enggan menyebutkan tempat ia ambil barang di Mataram,” jelas Rianto.

Selain barang bukti sabu dan ineks, di dalam mobil juga

diamankan sebagai barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp 1,427 juta serta kartu SIM C, ATM Mandiri, dua keping ATM BRI, dan kartu member club juga diamankan dari pelaku beserta hp jenis BB putih dan nokia hitam

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

BANJIR BANDANG - Banjir bandang di Desa Tolokalo, kecamatan kempo, kabupaten Dompu, Selasa malam, akibat hujan lebat yang turun dan tersumbatnya saluran di desa itu. Seorang pengendara tengah melintas di atas ruas jalan desa tersebut.

Dompu Mulai Siapkan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir (Suara NTB/ula)

Lima Daerah Irigasi di Dompu Rusak Diterjang Banjir Dompu (Suara NTB) Banjir bandang yang melanda Kabupaten Dompu 6 Desember 2014 lalu merusak lima daerah irigasi (DI) kompleks Katua. Kementerian PU mengucurkan anggaran penanggulangan bencana Rp 10,1 miliar untuk perbaikan DI dan normalisasi sungai.

Kepala bidang Pengairan Dinas PU Dompu, Aris Ansari, ST, MT kepada Suara NTB, Rabu (14/1) mengatakan, DI kompleks Katua yang meliputi DI Lore, DI Saka, DI Rahalayu, DI Laju, dan DI Mada Seli menjadi tanggungjawab pemerintah pusat untuk perawatan dan pembangunannya.

Namun daerah tetap melakukan pengawasan dan mengajukan ke pusat bila ada kerusakan dan perbaikan. “Banjir bandang kemarin merusak DI kompleks Katua. Yang paling berat kerusakannya DI Saka karena sampai roboh bendungnya saat diterjang banjir bandang,” terangnya.

Syukurnya, lanjut Aris, pihaknya memiliki data dan dokumentasi yang lengkap sejak musibah banjir hingga pasca banjir serta analisisnya. Data ini dijadikan dasar untuk mengajukan proposal ke Kementerian PU RI bidang sumber daya air dan penanggulangan bencana dan ditembuskan ke Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB. Untuk mendapat dana penanggulangan bencana dari Kementerian PU RI, cerita Aris, dirinya dibantu dengan data dan dokumen yang lengkap termasuk video saat banjir, sehingga meyakinkan pihak kementerian. “Anggaran itu kita dapatkan delapan hari setelah banjir,” akunya sembari menceritakan proses memperoleh dukungan dana.

Aris Ansari mengatakan, dukungan dana penanggulangan bencana dari Kementerian PU akan digunakan untuk perbaikan empat DI yang mengalami rusak sedang dan ringan. Termasuk melakukan normalisasi sungai dari Karijawa hingga Wawonduru. “Ini akan dikerjakan oleh PT Rangga Eka Pratama hingga Maret 2015 dengan sistem menggunakan uang kontraktor lebih dulu. Negara akan membayar ke kontraktor setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat dari Kementerian,” jelasnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

DITERJANG BANJIR - Di Saka di Desa Oo yang roboh akibat diterjang banjir bandang.

milik pelaku ikut diamankan.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini MP diamankan di Polres Dompu untuk kepentingan penyelidikan. MP dikenakan pasal sebagai pengedar dan tengah diselidiki untuk menge-

tahui jaringannya di Dompu hingga keluar daerah.

“Sekarang masih kita amankan,” terangnya. Pelaku juga tengah dites urine-nya untuk memastikan positif sebagai pengguna atau hanya sebagai pengedar. (ula)

Terdakwa Korupsi BPBD Mulai Disidangkan Aris Ansari

SENPI RAKITAN - Senpi rakitan yang dibuat menggunakan pipa paralon menggunakan peluru kelereng.

Senjata jenis ini diduga banyak di tengah masyarakat dan bisa mematikan.

Halaman 7

Dompu (Suara NTB) Bencana banjir bandang 6 Desember 2014 lalu menjadi pelajaran bagi pemerintah Kabupaten Dompu untuk membuat sistem peringatan dini bencana banjir. Banjir dari bendung Saka di Desa O’o untuk sampai ke Soriwono sekitar satu jam dan ke Wawonduru sekitar dua jam. Bila sistem peringatan dini tidak dibuat menjadi ancaman tersendiri dari pemerintah pusat untuk tidak menurunkan anggaran ke daerah.

Kepala Bidang Pengairan Dinas PU Dompu, Aris Ansari, ST, MT kepada Suara NTB, Selasa (13/1) malam mengatakan, sistem peringatan dini sudah mulai dibicarakan pihaknya sejak beberapa waktu lalu dan akan ditindak lanjuti dalam tahun 2015. Sistem peringatan dini cukup memberi

manfaat untuk mencegah kerugian yang lebih besar terhadap kerugian materi ketika banjir. “Ketika ada peringatan dini, ada waktu bagi warga untuk mengevakuasi barangbarangnya seperti kendaraan dan lainnya,” jelas Aris.

Ia mencontohkan ketika banjir bandanglalu, ia tugasi jajarannya untuk memantau pergerakan air dari bendung Saka di Desa O’o. Saat air banjir lewat dari bendung Saka, dirinya menghitung kecepatan hingga ke bendungan Laju, Soriwono dan di Wawonduru.

Waktu yang dibutuhkan dari bendung Saka ke Soriwono atas perhitungan banjir saat itu selama satu jam dan untuk sampai ke Wawonduru dibutuhkan sekitar dua jam.

Informasi banjir ini disampaikan staf saya ke warga Soriwono. Karena belum ter-

biasa, sebagian ada yang percaya dan sebagian tidak karena dalam kota hujannya tidak deras. Mereka yang percaya langsung evakuasi barangbarangnya termasuk kendaraan. Yang tidak percaya dan ragu, tidak bereaksi. Ketika banjirnya tiba, mereka yang tidak mengevakuasi barang ini banyak yang rusak barangnya karena direndam dan dibawa arus banjir,” jelas Aris Ansari.

Sistem peringatan dini untuk bencana banjir, lanjut Aris, akan dipermanenkan pihaknya di Dompu. Apalagi Dompu sebagai daerah rawan banjir dan hampir setiap tahun tetap langganan banjir. “Pemerintah pusat pun tidak akan menurunkan bantuan kalau kita tidak memiliki sistem peringatan dini bencana,” ungkap Aris. (ula)

Kota Bima (Suara NTB) Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, rencananya mulai disidangkan pada Kamis (15/1) ini di pengadilan Tipikor Mataram. Selama proses sidang berlangsung, ketiga terdakwa dititipkan di LP (Lembaga Pemasyarakatan) Mataram.

Kajari Raba Bima, Eko Prayitno, SH melalui Kasi Intel, Lalu M. Rosyidi, SH yang dikonfirmasi, Rabu (14/1) menyebutan setelah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada PN Mataram, Ketua Pengadilan telah menetapkan pelaksanaan sidang perdana untuk tiga terdakwa. Masing-masing mantan Kepala BPBD Sulhan MT, mantan Kabid Kedaruratan dan Logistik Drs Jaharudin dan mantan Dirut PDAM, Totok Irianto, SH yang sesuai jadwal akan dilaksanakan hari ini.

Sesuai dengan surat penetapan yang ditandatangani oleh Ketua, Tri Haston, SH. MH juga telah menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan. “Jadi sidang perdana nanti akan dilaksanakan dengan pembacaan surat dakwaan,” terang Rosyidi.

Sesuai dengan perbuatannya, didakwa oleh JPU dengan dakwaan primer melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana diubah dengan UU Nonor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Subsider Pasal 3 ayat 1 jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana diubah dengan UU Nonor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP tentang tipikor. “Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara,” tuturnya.

Selain itu, majelis hakim juga mengeluarkan penetapan penahanan untuk ketiga terdakwa untuk ditahan di LP Mataram. Penahanan tersebut berlangsung selama 30 hari terhitung sejak tanggal 8 Januari. (use)

DPRD Bima Pertanyakan Penahanan Warga Tanjung Kota Bima (Suara NTB) Ketidakjelasan terkait status warga Kelurahan Tanjung yang ditahan dan dirujuk ke Mataram masih menjadi tandatanya bagi masyarakat Kelurahan Tanjung serta DPRD Kota Bima. Guna mengetahui kejelasannya, Rabu (14/1), Dewan pun menggelar rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing dengan Kapolres Bima Kota untuk memberikan penjelasan. Kapolres diwakili Wakapolres Kompol Yuyan Priatmaja, S.IK., Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi I, Anwar Arman menanyakan kejelasan terkait status para warga Tanjung tersebut, termasuk kronologi peristiwa dimaksud. Seharusnya, peristiwa ini bisa diantisipasi terlebih dahulu karena aparat Kepolisian memiliki anggota di Intelkam yang bisa memberikan informasi sejak dini.

Anggota DPRD lainnya, Sudirman Dj. menanyakan sejauh mana proses hukum terhadap para warga tersebut.

Selain itu, status para tersangka juga masih kurang jelas. Hal ini, juga merupakan keluhan dari masyarakat yang diterimanya. Siapa saja yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Sebab, menurutnya, informasi mengenai perkem-

bangan proses dan penetapan itu juga merupakan hak masyarakat. Siapa tahu dari para tersangka ini akan meminta perlindungan hukum juga untuk membela diri.

Selanjutnya, dia juga berharap jika ada warga yang telah ditetapkan sebagai tersangka termasuk salah satu di antaranya yang masih di bawah umur bisa dipulangkan karena masih berstatus pelajar. Sebab anak di bawah umur ini sebentar lagi akan menempuh ujian.

Ketua Komisi III menambahkan, bersama anggota Dewan yang lain, saat warga Tanjung dirujuk, pihaknya diperintahkan untuk ke Mataram mendampingi warga dimaksud. Dia pun sempat memprotes sikap arogansi aparat yang melakukan pengamanan saat itu. Saat itu, lanjutnya, polisi dan masyarakat sangat beringas. Yang dia lihat, justru aparat Kepolisian yang melakukan pengejaran.

Dia pun sempat meminta agar aparat tidak mengeluarkan tembakan agar bisa diberikan pemahaman. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Bahkan yang dia lihat aparat menodongkan senjata api meskipun kepada anak-anak.

Bahkan, dirinya sempat dit-

odong oleh anggota Kepolisian.

“Yang saya sesalkan saat itu aparat tidak perlu melakukan sikap represif. Itu merupakan suatu perlakuan buruk yang dilakukan oleh aparat. Saya juga sempat mau ditodong oleh aparat saat itu,” kisahnya.

Sementara itu, Wakapolres Yuyan Priatmaja, S.IK menyebutkan apa yang dilakukan pihaknya sudah melalui prosedur, bahkan dia mengklaim dilengkapi dengan bukti foto dan video. Dia juga mengaku sudah mendapat informasi awal sehingga dilakukan pengamanan situasi. Namun dia justru mendapat informasi dari Intelkam jika peristiwa ini ada yang memprovokasi. Setelah ditangani, kasus tersebut kemudian ditangani oleh Polda NTB. Selanjutnya, dari warga yang dibawa tersebut memang ada yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejumlah enam orang, termasuk satu di antaranya anak-anak. Dari enam tersangka ini termasuk juga untuk peristiwa bentrok sebelumnya. Anak dibawa umur tersebut dikenakan dengan UU perlindungan anak.

Namun karena masih anakanak selanjutnya nanti akan dikonversi. “Intinya terhadap anak-anak tetap kita atensi,”

(Suara NTB/use)

RDP - Komisi I DPRD Kota Bima saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Polres Bima Kota, Rabu (14/1). ujarnya. Awalnya para tersangka ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara, namun setelah sembuh kemudian ditahan oleh Polda NTB. Sementara itu, kalangan Dewan juga meminta agar Kapolres Bima Kota tidak alergi kepada awak media. Alfian Indrawirawan, anggota Dewan menyebutkan, Kapolres Bima Kota tidak perlu alergi kepada awak media.

Sebab, informasi mengenai

penanganan perkara dan kinerja Kepolisian juga merupakan konsumsi publik. “Kita harapkan Kapolres tidak alergi lagi,” katanya.

Tidak hanya Kapolres, hal yang sama juga ditujukan kepada seluruh anggota Polres Bima Kota. Sebab, beberapa waktu terakhir, Kapolres terkesan menutup diri sehingga akses informasi menjadi tertutup. Yuyan Priatmaja tidak memberikan tanggapan soal ini. (use)

SUARA NTB Kamis, 15 Januari 2015

POLHUKAM

Halaman 8

DPR Putuskan Budi Gunawan Kapolri Jakarta (Suara NTB) Rapat Pleno Komisi III DPR RI memutuskan menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kepala Kepolisian RI menggantikan Jenderal Pol Sutarman.

Informasi mengenai hasil rapat pleno Komisi III itu disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin, Rabu sore.

“Rapat pleno Komisi III DPR RI memberikan persetujuan terhadap calom Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri,” kata Aziz di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Budi Gunawan menjalani uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri oleh Komisi III DPR RI. Budi Gunawan diajukan Presiden Jokowi sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman.

Rapat Pleno Komisi III DPR itu digelar mulai sekitar pukul 14.30 WIB yang agendakan khusus membahas apakah memberikan persetujuan atau tidak terhadap calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.

Pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri mendapatkan sorotan banyak pihak setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi sebagai tersangka kasus dugaan rekening mencurigakan. (ant/bali post)

Polri Tetap Solid

KPK Cegah Budi Gunawan ke Luar Negeri Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan bepergian keluar negeri terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji.

“KPK sudah mengirimkan surat permintaan cegah kepada Ditjen Imigrasi atas nama Budi Gunawan sejak Selasa (13/1),” kata Kepala Bagian Pemberitaan Priharsa Nugraha di Jakarta, Rabu.

Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut sejak 12 Januari 2014.

“Pencegahan tersebut ditujukan agar yang bersangkutan tidak berada di luar negeri bila sewaktu-waktu dipanggil,” kata Priharsa.

Budi Gunawan yang merupakan calon Kapolri tunggal yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo tersebut diduga menerima hadiah terkait transaksi-transaksi mencurigakan saat ia menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya di Mabes Polri.

KPK menyangkakan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan berdasarkan pasal 12 huruf a atau b pasal 5 ayat 2 pasal 11 atau pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk melakukan atau tidak melakukan terkait jabatannya.

Bila terbukti melanggar pasal tersebut dapat dipidana penjara seumur hidup atau penjara 4-20 tahun kurungan ditambah denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

Budi (56 tahun) saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri Akademi Kepolisian. Ia sebelumnya pernah menjadi ajudan Megawati Soekarnoputri saat menjadi wakil presiden (1999-2004) dan ajudan Megawati saat menjabat sebagai 2001-2004.

Karir Budi pada 2004-2006 adalah menjadi Kepala Biro Pembinaan Karyawan Polri, selanjutnya Kepala Sekolan Lanjutan Perwira Lembaga Pendidikan dan Latihan 20062008, kemudian Kapolda Jambi (2008-2009), Kepala Divisi Pembinaan Hukum (2009-2010), kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri pada 2010-2012, hingga Kapolda Bali (2012). (ant/bali post)

(ant/bali post)

MENGANGKATTANGAN - Calon Kapolri Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan (tengah) mengangkat tangan bersama dengan anggota Komisi III DPR RI seusai mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, (14/1). Komisi III DPR tetap melanjutkan proses Fit and Proper Test kepada Calon Kapolri meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus transaksi mencurigakan.

Bule Australia Dideportasi Imigrasi Mataram (Suara NTB) Kantor Imigrasi Mataram akhirnya mendeportasi Monaghan Richard Peter alias Peter, Rabu (14/1) pagi kemarin, salah seorang warga Australia yang ditangkap di Pujut Lombok Tengah, 5 Januari lalu.

Sementara rekannya Pedlow masih menyelesikan urusan paspor dan menyusul akan dideportasi.

Peter digiring dari kantor Imigrasi Jalan Udayana Mataram menuju Bandara Internasional Lombok (BIL) sekitar Pukul 07.45 Wita. Dua petugas membawanya menuju mobil imigrasi, untuk diterbangkan ke Bandara Ngurah Rai Bali sekitar Pukul 09.00 Wita. Dari Bali, Peter langsung diterbangkan ke Perth Australia dengan status cekal kembali ke Indonesia.

Pukul 07.45 Wita. Dia diantar petugas imigrasi, diberangkatkan melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) Pukul 09.00 Wita, diperkirakan tiba di Bandara Ngurah Rai Pukul 12.00 Wita, langsung ke Perth Australia.

Kepala Imigrasi Mataram Husni Thamrin, SH,M.Hum menjelaskan, pihaknya merasa cukup bukti untuk mendeportasi Peter. Sebab melanggar ketentuan keimigrasian

sesuai Pasal 122 Undang Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. “Peter mengantongi visa yang tidak sesuai dengan kegiatannya (menambang emas),” kata Husni Thamrin didampingi Kasi Wasdakim R. Indra Akbariansyah, SH. Dalam pasal itu dijelaskan, setiap warga negara asing yang menyalahgunakan visa, wajib ditindak. Terungkap, dalam visa milik Peter, seharusnya terbatas melakukan kegiatan bisnis.

Sementara faktanya, bule itu melakukan aktivitas exsplorasi emas di Pujut, Lombok Tengah. Ditanya status Pedlow Michael Edward, Dengan kewenangan TAK atau tindakan keimigrasian dan penangkalan, akhirnya Peter dideportasi.

Ditambahka Husni Thamrin, sebenarnya ada keinginan

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 Giri Menang (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 Dua orang Partner Song (PS) salah satu Café di Seng123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 gigi mengadu ke Polsek Senggigi. Pasalnya, selain tidak 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 ada ongkos pulang, dua PS ini NH dan CS, juga khawat123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 ir pekerjaan mereka di café tersebut bermasalah. Ked123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 ua PS ini berasal dari Desa Cibentang, Kecamatan Gu123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 nung Guruh, Sukabumi, Jawa Barat.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 Keduanya bekerja di Café NS. Mereka mendatangi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 polisi untuk meminta bantuan agar difasilitasi dengan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 pengelola kafe. Sebab, mereka tidak memiliki biaya ong123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 kos pulang. Hal ini diakui Kapolsek Senggigi, Kompol 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 Yunus Junaidi kepada wartawan. Dikatakan, dua or123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 ang PS tersebut tidak membuat laporan namun mere123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 ka sebetas mengadu. Mereka menyampaikan jika mere123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 ka hendak pulang. “Alasannya, pekerjaan yang akan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 mereka tekuni dikhawatirkan ada masalah,” kata man123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 tan kapolsek Mataram ini.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 Selain alasan tersebut, pekerjaan yang mereka jalani 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 di NS juga tidak sesuai dengan harapan. Pendapatan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 yang mereka dapatkan diduga tak sesuai dengan janji.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 Untuk mencarian solusi memfasilitasi keinginan PS 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak NS 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 agar keinginan dua PS dapat diselesaikan.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 Ditanya terkait dugaan penyekapan? Yunus me123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 nampiknya, ditegaskannya keduanya bekerja di kafe 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 tersebut dan langsung tinggal di mess-nya. “Tidak be123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 nar mereka disekap. Mereka tinggal di asrama, namum 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 mereka mengaku sulit keluar,” katanya. Saat ini kedu123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 anya telah menginap di rumah temannya. (her) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901

(Suara NTB/ars)

DEPORTASI - Petugas menggiring Monaghan Richard Peter ke mobil operasional, untuk dideportasi melalui BIL. mempidanakan Peter karena pelanggaran dilakukannya.

Namun karena unsur tidak terpenuhi, sehingga dibatalkan. “Pro justicia urung kami lakukan karena unsurnya tidak terpenuhi,” kata Husni.

Sementara perkembangan terakhir untuk kasus Pedlow Michael Edward, dipastikan

paspornya sudah diperoleh.

Sebelumnya kendala deportasi Pedlow terhalang karena paspornya masih dipegang pihak sponsor. “Paspornya sudah kita dapatkan sekarang. Setelah kita periksa, pelanggarannya parah.

Dalam visanya, dia tercatat Visa bekerja,” terang Husni.

Pelanggaran dilakukan tidak hanya itu. Pedlow juga melanggar pasal 71 tentang keimigrasian. Karena saat diamankan, tidak menunjukkan dokumen pribadinya. Sementara ini proses deportasi mantan militer Australia itu juga sedang menunggu persiapan administrasi. (ars)

Budi Gunawan Janji Pegang Amanah

Khawatir Pekerjaan Bermasalah

Jakarta (Suara NTB) – Calon Kepala Polri Komisaris Jenderal Pol. Budi Gunawan berjanji memegang amanah setelah Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui pencalonannya.

“Saya bertekad memegang amanah sebaik-baiknya.

Dengan bekerja sungguh-

Dua PS Mengadu ke Polisi

sungguh mengabdi kepada masyarakat yang saya cintai.

Mohon dukungannya untuk kedepan,” ujar Budi di Gedung DPR/MPR/DPD RI Jakarta, Rabu.

“Syukur Alhamdulilah, puji syukur dan ucapakan terimakasih atas kepercayaan dan amanah atas diputuskan-

nya secara aklamasi saya menjadi Kapolri,” katanya.

Ia menyebut kepercayaan Komisi III DPR tersebut sebagai tanggung jawab cukup berat.

Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin menyatakan rapat pleno Komisi III DPR menyetujui pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. (ant/bali post)

KPK Harus Terus Berani Jakarta (Suara NTB) – Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan jaminan kepastian penegakan hukum di Indonesia.

“Penetapan tersangka Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK sangat hebat. KPK berani menetapkan tersangka, meskipun Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Jokowi ke DPR,” kata Nanat Fatah Natsir melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Mantan rektor UIN Bandung itu berharap KPK bisa terus melanjutkan keberaniannya mengungkap kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat publik di Indonesia.

“Untung di negeri ini masih ada KPK, sehingga kepastian hukum terjamin,” ujarnya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

PENETAPAN status tersangka terhadap Komjen Pol Budi Gunawan ditengah dicalonkannya Budi sebagai calon tunggal kapolri tidak memengaruhi soliditas internal di tubuh Polri.

“Di internal kami, tidak ada persoalan. Kami dukung sepenuhnya keputusan Bapak Presiden yang mencalonkan Bapak Budi,” kata Kapolri Jenderal Pol Sutarman, usai memimpin upacara HUT Satpam ke-34 di Jakarta, Rabu.

Pihaknya pun tidak berkeberatan jika dirinya tidak dilibatkan dalam pemilihan nama-nama calon kapolri. Menurut dia, pemilihan calon kapolri merupakan hak prerogatif presiden.

Menurut dia, pro dan kontra atas pencalonan Budi Gunawan hanya dimunculkan oleh pihak-pihak di luar Polri.

“Persoalan pro dan kontra itu muncul di luar Polri, tapi berimbas pada Polri,” ucapnya.

Saat disinggung mengenai kasus Budi Gunawan tersebut, Sutarman menyatakan bersedia untuk melepaskan jabatannya jika sudah ada calon kapolri yang baru. “Akan diganti sekarang atau besok, saya siap. Saya ikhlas dan akan melaksanakannya,” tukasnya.

Pada Selasa (13/1), Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap dari transaksi mencurigakan.

“Menetapkan tersangka Komjen BG (Budi Gunawan) dalam kasus tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan janji saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir di Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lain di Mabes Polri,” kata Ketua KPK Abraham Samad di gedung KPK Jakarta.

KPK menyangkakan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan berdasarkan pasal 12 huruf a atau b pasal 5 ayat 2 pasal 11 atau pasal 12 B UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk melakukan atau tidak melakukan terkait jabatannya. (ant/ bali post)

Tangerang (Suara NTB) Antasari Azhar mengaku tidak kaget dengan beredarnya foto Ketua KPK, Abraham Samad dengan seorang wanita melalui media sosial.

“Saya tidak kaget kalau beredar foto ketua KPK dengan wanita setelah membongkar suatu kasus,” kata Antasari ketika ditemui usai persidangan di PN Tangerang, Rabu.

Nanat Fatah Natsir

Ia menjelaskan, kasus yang menimpa Abraham Samad tersebut tidak berbeda jauh dengan yang ia alami setelah mengungkap sebuah kasus.

“Tidak berbeda jauh dengan yang pernah saya alami,” jelasnya.

Maka itu, ia melihat bahwa pengungkapan kasus pastinya memiliki risiko dan hal seperti itu tidak perlu dirisaukan.

Antasari pun sebelumnya menolak memberikan komentar untuk kasus yang sedang ramai yakni penetapan tersangka kepada calon Kapolri, Budi Gunawan oleh KPK. Ia mengaku sedang fokus menyelesaikan kasus dan mencari keadilan terkait hukuman yang telah dijalani selama tujuh tahun.

Apalagi ia merasa yakin

bahwa pembunuhan tersebut tidak dilakukannya melainkan oleh pihak lain.

Maka itu, berbagai persidangan dalam mengungkap bukti pun akan terus dilakukan.

“Kita akan mencari keadilan sampai selesai.

Karena, saya bukan yang melakukan pembunuhan itu,” tegasnya. (ant/bali post)

SUARA NTB Kamis, 15 Januari 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Infrastruktur Pantai Pink Terus Dibenahi Selong (Suara NTB) – Pantai Tangsi atau yang lebih dikenal dengan Pantai Pink merupakan salah satu obyek wisata yang tidak kalah menariknya dengan obyek-obyek wisata lainnya yang menjadi andalan di Kabupaten Lombok Timur. Keindahan pantai dengan air lautnya yang jernih serta pasir pantainya yang berwarna pink, membuat setiap pengunjung tergugah untuk kembali menjejakkan kaki mereka di pantai yang terletak di Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru tersebut.

Karaoke Inul Vizta

(Suara NTB/ist)

MUI Dukung Karaoke Inul Vizta Tangerang Ditutup

Sayangnya, kondisi infrastruktur jalan menuju Pantai Pink itu rusak parah. Belum lagi tidak ada fasilitas umum yang memadai, seperti toilet, tempat ibadah. Transportasi umum ke pantai itu juga belum tersedia.

Saat berkunjung ke sana,

sebaiknya wisatawan menggunakan kendaraan sendiri dan membawa bekal sendiri karena di sana tidak ada warung. Oleh sebab itu, dalam upaya lebih memanjakan mata pengunjung, infrastruktur jalan menuju pantai yang diapit bebukitan

itu terus dibenahi.

Kendati sempat mendapat penolakan dari salah satu warga setempat, namun akses jalan sepanjang 500 meter menuju Pantai Pink sudah mulai dibangun oleh Dinas PU Provinsi NTB. Selain itu, Kepala Dinas

Tangerang Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung upaya Pemkot Tangerang menutup Inul Vizta, brand tempat karaoke milik penyanyi Inul Daratista, karena terbukti menjual minuman keras.

“Karena sudah terbukti menjual miras dan melanggar Perda, maka harus diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” kata Ketua MUI Kota Tangerang, Banten, KH Edi Junaedi, di Tangerang, Rabu.

Edi Junaedi mengatakan, tempat karaoke Inul Vizta telah melanggar Perda Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Keras (Miras).

Dengan alasan itu, maka Pemkot Tangerang berhak memberikan sanksi kepada pelanggar perda, salah satunya tempat hiburan tersebut. “Kita mendukung langkah tersebut dalam penegakkan Perda,” paparnya.

Menurutnya, karaoke Inul Vizta diketahui menjual minuman keras saat petugas Satpol PP menyidak tempat itu. Di Kota Tangerang peredaran minuman keras dilarang melalui Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang pelarangan peredaran miras.

Bahkan, tempat hiburan karaoke Inul Vizta diketahui sudah tidak memiliki Izin Keramaian (HO) karena masa berlakunya sudah habis sejak Juli 2014.

Pelanggaran lain Inul Vizta Kota Tangerang berdasarkan sidak Satpol PP adalah pelanggaran jam operasi. Sesuai ketentuan daerah, jam operasi tempat hiburan ditetapkan hingga pukul 02.00 WIB. Tetapi, dari laporan Satpol PP, ternyata Inul Vizta beroperasi melebihi jam 02.30 WIB. “Kita sudah mendata mengenai pelanggaran yang dilakukan maka itu kita instruksikan untuk disegel,” ujar Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah. (ant/bali post)

tai semakin betah dan merasa nyaman dalam menikmati suasana pantai yang begitu indah dengan pesona warna pantainya serta deburan ombaknya yang begitu menyejukkan hati. Pasalnya, hingga saat ini air bersih di sekitar Pantai Pink merupakan barang langka. Begitu juga untuk kamar mandi dan sarana ibadah.

“Jadi kalau semuanya sudah terwujud kami berharap para pengunjung domestik maupun mancanegara semakin banyak dan tertarik untuk mengunjungi Pantai Pink,” harapnya. (yon)

Elvira Devinamira Putri Indonesia yang Dihebohkan Foto Bareng Abraham Samad Jakarta (Suara NTB) Berita mengenai beredarnya foto ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan seorang perempuan muda membawa nama Elvira Devinamira yang ternyata adalah Putri Indonesia 2014.

Dalam akun Facebook milik Elvira Devinamira diketahui bahwa ia berasal dari Surabaya, mahasiswa fakultas hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Ia juga pernah menjadi delegasi Harvard Model United Nations tahun 2012 dan salah seorang kandidat Ning di Paguyuban Cak Ning Surabaya pada 2012.

Perempuan yang memiliki 3.558 teman di akun Facebook-nya ini juga aktif dalam organisasi. Ia bergabung dalam organisasi mahasiswa hukum ALSA (Asian Law Students’ Association).

Namun, Elvira tidak lagi aktif dalam akun Facebook-nya. Sedangkan di akun sosial media-nya yang lain, kicauan terakhirnya tercatat pada 24 September lalu. Dalam akun Twitter yang diikuti

Maulid di Lombok, Momen Keluarnya Kuliner Khas Sasak

6.447 followers tersebut ia banyak membagikan tips kecantikan kepada netizen.

Seperti kicauannya yang ditujukan kepada salah satu netizen, “Hai @Astiyana_Na Cb gunakan lipbalm dl sblm menggunakan lipsstik agar trlihat lbh bagus dan tahan lama :),” tulisnya.

Sementara itu, dalam akun Instagram-nya diketahui ia sedang mempersiapkan penampilannya untuk pagelaran Miss Universe 2015. Dalam postingan fotonya, terlihat ia mengenakan baju basket, celana pendek hitam dengan selempang bertuliskan Indonesia dan menuliskan “Stay strong big day tomorrow”.

Dalam akun instagram @elviraelph miliknya ia aktif mengunggah foto-foto kegiatannya bersama para kontestan Miss Universe dari berbagai penjuru dunia menjelang acara puncak penobatan Miss Universe 2015 yang akan berlangsung 25 Januari mendatang. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

“Fashion Blogger” ala Diana Rikasari

Potensi Wisata Paralayang Tak Hanya di Nipah Mataram (Suara NTB) Kawasan yang berpotensi untuk pengembangan wisata paralayang tidak hanya di Nipah saja. Sejumlah kawasan lain di Pulau Lombok juga memiliki potensi yang sama untuk mengembangkan atraksi pemacu adrenalin tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB melalui Humasnya, Fauzi Gaffar, Rabu (14/1).

Dikatakan, kawasan yang juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi lokasi wisata paralayang tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU), Lombok Timur (Lotim), Lombok Barat (Lobar) dan Lombok Tengah (Loteng).

“Kawasan yang dapat dikembangkan menjadi landasan paralayang tersebut kalau menurut saya tidak hanya di kawasan pantai Nipah saja. Melainkan di kawasan Pantai Nambung Sekotong dan Sembalun juga memiliki potensi yang sama,” ujarnya kepada Suara NTB.

BPPD menyatakan sikap terkait kesiapannya untuk memperkenalkan potensi pariwisata NTB kepada para wisatawan. Salah satunya yakni atraksi olahraga ekstrim di udara tersebut (Paralayang).

“Pada prinsipnya BPPD akan selalu mempromosikan seluruh potensi pariwisata yang ada di NTB. Namun harus kita perhatikan, sebelum kita keluarkan ke publik harus dipastikan dulu apakah yang kita promosikan itu betul – betul digarap serius, salah satu contoh ya wisata paralayang ini,” tambah jajaran pengurus BPPD NTB lainnya.

Ketika suatu produk atau potensi pariwisata dipromosikan kepada wisatawan, barang tentu hal yang dipromosikan tersebut sudah bisa dinikmati oleh wisatawan ketika berwisata ketempat ini.

Sejauh ini, pengembangan wisata paralayang masih ada pada satu titik saja yakni di Pantai Nipah. Meski di beberapa kawasan, para penggemar olahraga ekstrim tersebut kerap menggelar latihan dengan beratraksi di udara. (met)

Jakarta (Suara NTB) Diana Rikasari, salah satu pionir fashion blogger di Indonesia, berbagi tips untuk para pencinta mode yang ingin mengekspresikan diri lewat media sosial, seperti blog maupun instagram.

“Harus punya signature style sendiri, kita harus punya ciri khas agar bisa dibedakan dengan yang lain,” kata Diana saat ditemui Antara di sela penayangan perdana “Hijab” di Jakarta, Selasa (13/1).

Perempuan yang kerap memadumadan-

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di Pulau Lombok menjadi moment keluarnya segala macam jenis kuliner khas masyarakat suku Sasak. Dari hidangan masakan tradisional hingga jajanan unik yang memiliki daya tarik untuk dikenal para wisatawan.

Beberapa kuliner khas tersebut antara lain, Pelecing Kangkung, Rajang Ikan Kuning, Ares, sementara jajanan khas yang kerap disajikan pada perayaan Maulid diantaranya, Tareq, Rempeyeq, Kaliadem, Banget Rasun, serta beragam jajan khas lain yang tak kalah uniknya.

Salah satu warga Gontoran Barat, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat yang merayakan Maulid, Rina Yulianti, Selasa (13/1) mengungkapkan bahwa hal tersebut telah menjadi tradisi turunan yang diwariskan nenek moyang Suku Sasak. Setiap perayaan Maulid, masyarakat khususnya pemeluk Agama Islam mulai mempersiapkan hidangan kuliner yakni dari masakan juga jajanan.

“Mungkin bisa dikatakan bahwa ini adalah tradisi turun – temurun, jadi setiap perayaan maulid setiap warga mempersiapkan masakan, jajanan yang tradisional untuk menjamu para tamu undangan mereka,” tutur Rina, warga yang merayakan Maulid di kampung halamannya.

Meski demikian, dalam setiap hidangan terlihat adanya pergeseran. Produk kebudayaan terus mengalami perkembangan sehingga beberapa jenis jajanan khas mengalami perubahan demi perubahan. Demikian juga, beberapa jenis kuliner khas Sasak yang mulai jarang ditemukan seiring pergantian masa.

“Kadang ada juga beberapa jenis makanan khas yang tidak lagi diproduksi, mungkin karena dinilai sudah tidak relevan atau bahkan kurang diminati, salah satu contoh Jajan Bahri misalnya, itu jenis jajan yang sudah agak jarang kita temukan sekarang, tidak seperti zaman 15-20 tahun yang lalu,” tambah perempuan allumni IKIP Mataram itu.

Ia berharap, sederet jenis kuliner khas yang menjadi aset kekayaan sosial masyarakat itu dapat dipertahankan sehingga tidak tenggelam begitu saja. Ia menilai bahwa hal itu memiliki daya jual yang tinggi sebab mampu memikat perhatian banyak orang. Terutama, menu kuliner khas yang paling terkenal yakni makanan tradisional Pelecing Kangung. (met)

Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) kabupaten Lombok Timur, Lalu Wirabakti, SH mengatakan, dalam waktu dekat ini pemerintah daerah melalui Disbudpar Lotim juga akan membangun sumur bor, kamar mandi serta sarana ibadah di area pantai untuk lebih menarik wisatan domestik maupu mancanegara.

“Kita selalu berupaya memberikan yang terbaik supaya para pengunjung betah,” jelasnya, beberapa waktu lalu.

Dengan pembenahan sejumlah infrastruktur di pantai tersebut, Wirabakti berharap, para pengunjung pan-

kan ragam motif dan warna dalam berpakaian mendeksripsikan ciri khasnya dengan tiga kata: playful, colorful, adventurous.

Selain itu, dia menyarankan agar fashion blogger secara konsisten membuat postingan baru bila ingin punya pengikut (follower) yang terus bertambah.

“Karena orang senang dengan orang yang sering nge-post,” ujar Diana yang saat berita ini ditulis memiliki 128.000 pengikut di instagram. Dia mengaku senang dengan perkembangan para fashion blogger yang makin banyak bermunculan saat ini.

Pemilik dari bisnis sepatu UP itu mengatakan perkembangan fashion blogger saat ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang berani mengekspresikan diri dan mengusung mode. “Menurut aku fashion di Indonesia semakin seru,” kata Diana yang baru menerbitkan buku “88 Love Life” itu. (ant/bali post)

Diana Rikasari

SUARA NTB Kamis, 15 Januari 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Protes Kebijakan Kepsek

Siswa SMAN 1 Jerowaru Mogok Belajar Selong (Suara NTB) Seluruh siswa di SMAN 1 Jerowaru, melakukan aksi mogok belajar, Rabu (14/1). Para siswa mulai dari kelas I sampai dengan kelas III itu memilih tidak belajar sebagai bentuk protes terhadap kepala sekolah (kepsek) Ahmad Suhamdi yang dinilai tidak profesional. Kepsek dinilai otoriter dan kurang disenangi guru dan siswa.

Menanggapi hal ini, Kepala SMAN 1 Jerowaru, Ahmad Suhamdi melalui Humas H. Nurji mengatakan, terjadinya aksi mogok para siswa tersebut gara-gara miskomunikasi.

Menurutnya, seluruh stakeholders di lingkup SMAN 1 Jerowaru itu sudah diajak ko-

munikasi dan diyakinkan sudah mulai aktif lagi belajar, Kamis ini.

Mengenai adanya kebijakan yang otoriter, Nurji membantahnya. Menurutnya, selaku kepsek yang baru ada kebijakan yang perlu penyesuaian terhadap kebijakan

sebelumnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim Ahmad Masfu yang dikonfirmasi secara terpisah mengaku belum mengetahui banyak soal aksi

mogok siswa SMAN 1 Jerowaru itu. Menurutnya, tidak dibenarkan adanya aksi yang mogok belajar yang jelas sangat merugikan bagi siswa.

Ahmad Masfu menegaskan, manajeman sekolah tidak boleh merugikan siswa, tapi harus memihak kepada kepentingan siswa. “Sangat disayangkan kalau terjadi mogok belajar, ke depan tidak boleh lagi terjadi,” ujarnya.

Kamis ini, ujarnya, Dikpora akan mengumpulkan jajaran SMAN 1 Jerowaru guna mengklarifikasi semua per-

soalan dan penyebab utama terjadinya aksi siswa. Dugaan sementara kepsek kurang profesional akan ditelusuri lebih lanjut oleh Dikpora Lotim.

Kepala Unit (Kanit) Pelaksana Teknis Dinas Dikpora Lotim Kecamatan Jerowaru, Sahdi Janab sudah turun langsung ke sekolah menanyakan kondisi. Sampai saat ini ia pun mengaku tidak mengetahui sebab utama terjadinya aksi siswa. Ia berjanji akan menelisik lebih jauh penyebab para siswa melakukan aksi mogok belajar. (rus)

(Suara NTB/ist)

MOGOK BELAJAR – Kondisi SMAN 1 Jerowaru saat siswa melakukan aksi mogok belajar, Rabu (14/1). Tampak aparat keamanan berjaga-jaga mengantisipasi halhal yang tidak diinginkan saat ada aksi mogok siswa.

Praktik Lapangan

Mahasiswa Unram Asal Australia Kunjungi ’’Suara NTB’’ Mataram (Suara NTB) Sebanyak lima mahasiswa dari program Regional Universities Indonesian Language Initiative (RUILI) hasil kerjasama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Bahasa Universitas Mataram dengan sejumlah perguruan tinggi asal Australia melakukan praktik kuliah lapangan ke kantor Harian Umum Suara NTB, Rabu (14/1). Mereka disambut Penanggung Jawab Suara NTB H. Agus Talino.

Pada kesempatan itu, kelima mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan interview terhadap beberapa wartawan dan redaksi kaitannya dengan studi hubungan internasional antara Pemerintah Australia-Indonesia dari perspektif media massa lokal. Selain itu, kedatangan mereka juga untuk melihat sejauhmana masyarakat pers melihat kebijakan-kebijakan Pemerintah Australia yang kerap menyebabkan pasang surut hubungan antar kedua negara.

Kepada Suara NTB, Untung Waluyo

(Suara NTB/rak)

salah satu dosen pendamping yang turut mendampingi kelima mahasiswa mengatakan jika kegiatan kunjungan praktik ini merupakan salah satu rangkaian dari mata kuliah yang dipelajari mahasiswa.

Katanya, setiap minggu, sesuai dengan tema mata kuliah yang dipelajari selalu berkunjung ke berbagai tempat, seperti ke sekolah-sekolah dan perusahaan media.

Nantinya, apa yang mereka lihat secara langsung ke lokasi-lokasi yang dikunjungi dapat memberi wawasan komprehensif terhadap mahasiswa. Tidak hanya ilmu yang mereka peroleh, tapi juga melatih kemampuan berbahasa Indonesia yang selama ini mereka pelajari. “Tema kunjungan tiap minggu beda sesuai dengan materi kuliah, kunjungan ke sekolah, ke media-media. Lihat orang-orang kerja di balik layar, ini juga cara belajar berbahasa Indonesia yang efektif,” ujarnya.

Lebih jauh Untung Waluyo mengaku dari program RUILI ini ada 100 mahasiswa asal Australia yang sedang menuntut ilmu di Mataram. (dys)

FOTO BERSAMA - Mahasiswa Program RUILI asal Australia foto bersama dengan Penanggung Jawab Harian Suara NTB H. Agus Talino (empat dari kiri) saat praktik lapangan di Suara NTB, Rabu (14/1).

Jadi Kepsek di Mataram Harus Ikuti Cakep ini tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Hal itu mengingat, intervensi pihak-pihak tertentu saat mutasi digelar sudah sering terjadi.

Untuk itu, Adnan meminta agar nama-nama kepsek yang akan dimutasi ataupun mendapatkan promosi dan diserahkan ke walikota tidak didasari adanya intervensi. “Itu bukan barang baru, sudah sering terjadi yang lalu-lalu saat mutasi digelar,” kritiknya pada Suara NTB, Rabu (14/1).

Lebih jauh Adnan meminta agar nama-nama yang dimutasi dan mendapat promosi jaba-

Swakelola DAK

Dikpora Lotim Pastikan Sudah Sesuai Petunjuk Pusat Selong (Suara NTB) Protes DPRD Lombok Timur (Lotim) terkait pelaksanaan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim) dibantah Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), M. Zaini. Zaini menegaskan, pelaksanaan DAK sudah sesuai petunjuk dan arahan dari pemerintah pusat.

Ditemui di Selong, Rabu (14/ 1), M. Zaini, menjelaskan, sistem pelaksanaan DAK sejak tahun 2010 lalu sudah meggunakan sistem swakelola. Pihaknya meyakinkan tidak ada intervensi Dikpora. Dikpora sejauh ini hanya merekomendasikan satuan pendidikan ini menggunakan perusahaan yang sesuai dan profesional. Seperti pengadaan rangka baja dalam pembangunan ruang.

Dikpora, katanya, tidak ada yang sampai menggiring untuk diarahkan kepada salah satu perusahaan. Jika sekolah tidak mau mengikuti rekomendasi Dikpora tidak dipersoalkan, karena sifat swakelola diserahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan.

Adanya temuan selama ini dari Inspektorat maupun dari Komisi II DPRD Lotim dipandang wajar. Temuan tersebut bisa menjadi evaluasi bagi Dikpora untuk melakukan pembenahan ke arah yang lebih baik. Penggunaan sistem yang sesuai aturan itu siap akan dikomunikasikan dengan inspektorat dan dengan para wakil rakyat Lotim.

Dikpora sejauh ini juga mengawal terhadap pelaksanaan DAK. Penggunaan perusahaan untuk pengadaan jika ditemukan tidak sesuai akan disikapi dengan tegas oleh Dikpora.

(Suara NTB/rus)

M. Zaini “Kita akan berikan penilaian yang tajam, jangan sampai menimbulkan kerugian bagi satuan pendidikan,” ujarnya mengingatkan.

Ditambahkan, DAK pendidikan untuk tahun 2015 mendatang sudah bertambah item yang akan dikerjakan. Tidak saja ruang kelas baru (RKB), renovasi, perpustakaan dan laboratorium, namun juga diperbolehkan untuk mengerjakan pembangunan kamar mandi, rehab ruang guru dan pembangunan rumah dinas guru di daerah-daerah terpencil.

Khusus bagi guru-guru di daerah terpencil diakui sejauh ini banyak yang pulang pergi.

Adanya proyek DAK ini diharap ke depan bisa terbangun rumah dinas guru, sehingga bisa menetap di daerah-daerah terpencil tersebut. ‘’Pengutamaan daerah terpencil karena guru rata-rata dari kota,’’ ujarnya.

Daerah-daerah yang dipandang terpencil di Lotim ini antara lain di wilayah Kecamatan Sembalun, Sambelia dan Jerowaru. Dikpora akan melakukan identifikasi terlebih dulu kawasan-kawasan yang terpencil itu sambil menunggu besaran DAK untuk rumah dinas guru daerah terpencil ini. (rus)

tan kepsek adalah orang-orang profesional yang telah lebih dulu mengikuti pelatihan cakep. Di luar orang-orang yang belum pernah mengikuti pelatihan cakep, Adnan berharap agar Dikpora tidak memasukkan nama-nama mereka.

“Saya juga pernah dimintai pendapat sama Dikpora, saya katakan kalau mau mutasi harus orang yang sudah ikut cakep dan lulus serta mendapat sertifikat,” terangnya menjelaskan.

Menurut Adnan, orientasi kebijakan pendidikan harus tetap mengacu pada upaya pe-

merintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Begitupun saat mutasi digelar juga harus mengacu pada orang-orang berkualitas, hal itu sejalan dengan PP Nomor 28 tahun 2010.

“Kemarin-kemarin banyak yang tidak pernah ikut cakep tapi diusulkan menjadi calon kepsek. Dikpora harus ada prioritas yang sudah mengikuti pelatihan cakep, harus mereka yang terlebih dulu diusulkan namanya,” ujarnya mengingatkan.

Masih kata Adnan, bicara soal kualitas, posisi kepsek sangat penting dalam upay-

anya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. apa jadinya jika orang yang diangkat menjadi Kepsek saat mutasi tidak memiliki kualitas yang memadai menjadi seorang kepsek.

“Jangan sampai yang menjadi kepsek itu orang yang ngakngak. Mudahan saja tidak ada intervensi saat mutasi nanti.

Karena biasanya juga, kalau yang masuk saat diusulkan ke walikota, yang keluar itu tidak sesuai dengan yang masuk.

Mudahan yang masuk tidak terlalu jauh sama yang keluar nanti,” harapnya. (dys)

Alumni SMAN 1 Selong Banyak Terserap di PTN Terkemuka Selong (Suara NTB) – Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Di manapun di dunia ini terdapat masyarakat manusia dan di sana pula terjadi pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempertahankan Standar Kelulusan (SKL) di SMAN 1 Selong, pihak sekolah terus berupaya menyamakan visi misi sekolah dengan orang tua siswa.

Menurut Kepala SMAN 1 Selong Abdurrahim, tahun 2014 alumni SMAN 1 Selong setiap tahunnya diterima sekitar 60 persen di beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terkemuka di Indonesia.

“Selama ini, siswa kita banyak melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi negeri seperti di Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), maupun lainnya

(Suara NTB/yon)

Abdurrahim dan itu tidak terlepas dari penyamaan visi misi sekolah dengan orang tua siswa dalam mewujudkan citacita,” ujarnya pada Suara NTB, Selasa Selasa (13/1).

Diakuinya, Sumber Daya Manusia (SDM) di SMAN 1 Selong sangat luar biasa dari segi akademiknya. Hal itu ter-

bukti dari banyaknya siswa SMAN 1 Selong yang sudah melangkahkan kakinya ke kancah nasional maupun internasional. “Intinya, bagaimana memberikan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kurikulum sekolah bertarap internasional,” terangnya.

Selain itu, keamanan, kenyamanan, serta lingkungan yang bersih juga sangat diperhatikan di dalam lingkungan sekolah. Karena, itu merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan kualitas mental siswa, sehingga, targetnya, jika pada tahun 2014 siswa lulusan SMAN 1 Selong diterima hanya 60 persen, pada tahun 2015 ini ditargetkan bisa mencapai 90 persen siswa alumni SMAN Selong diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

“Saat ini, empat orang siswa sedang kita persiapkan untuk lomba UKS tingkat nasional wakili NTB,” imbuhnya. (yon)

17 Kepsek Dikembalikan Jadi Guru

Dinas Dikbud Lobar Mutasi Besar-besaran Giri Menang (suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikkbud) Lombok Barat (lobar) melakukan mutasi ratusan kepala sekolah (kepsek) yang ada di Lobar.

Secara keseluruhan jumlah guru dan kepsek yang dimutasi 178 orang terdiri dari mutasi promosi dan rotasi.

Kepala Dinas Dikbud Lobar, H. M. Ilham, merincikan, jumlah guru dan kepsek yang dimutasi dari tingkatan pendidikan mulai dari TK 4 orang, SD 132 orang, SMP 20 orang, SMA 13 orang dan SMK 9 orang. Dari jumlah itu, rincian yang promosi dari guru menjadi kepsek antara lain TK 4 orang, SD 25 orang, SMP 3 orang, SMA dan SMK 2 orang,

sehingga total yang promosi 37 orang. ‘’Sedangkan para kepala sekolah yang terkena sanksi berupa penurunan menjadi guru biasa sebanyak orang berasal dari 10 kecamatan,’’ terangnya usai pelantikan, Rabu (14/1).

Dari 17 kepsek yang diturunkan itu dari SD 12 orang, SMP 2 orang, SMA dua orang dan SMK 1 orang. Penurunan 17 kepsek itu dengan alasan mereka terlalu lama menjabat, sehingga ada kejenuhan.

Dalam hal ini, pihaknya mengharapkan guru maupun kepsek di Lobar berkinerja lebih bagus ke depan.

Dijelaskan dasar mutasi kepsek jelasnya, karena ada beberapa yang kosong dis-

ebabkan kepsek meninggal, purna tugas, mundur dari jabatan, sehingga posisi kepsek pun kosong.

Ilham juga mengaku, kebutuhan guru agama dan olahraga di Lobar masih kekurangan, hampir kebanyakan di sekolah belum terpenuhi guru dua mata pelajaran tersebut.

“Kami tengah menganalisi kekurangannya,” ujarnya.

Penempatan Tata Usaha (TU) di sekolah, khususnya SD seperti diinginkan Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, MPd, sedang dalam proses.

Pihaknya merencanakan semua sekolah memiliki TU, sehingga mampu merencanakan program pendidikan dengan baik. (her)

(Suara NTB/dys)

Mataram (Suara NTB) Rencana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram menggelar mutasi terhadap sejumlah kepala sekolah (kepsek), baik SD, SMP dan SMA/SMK mendapat sorotan Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM) H. Adnan Muchsin. Kepsek yang akan ditempatkan harus sudah mengikuti pelatihan calon kepala sekolah (cakep).

Ia menyebut, rencana mutasi yang akan digelar dalam waktu dekat ini harus didasari kebutuhan dunia pendidikan saat

Hedstrom Wiggws

Pelajari Indonesia BANYAK faktor yang menyebabkan warga negara asing tertarik belajar soal Indonesia. Salah satunya, karena budaya yang dimiliki Indonesia yang beragam.

Hedstrom Wiggws, misalnya. Salah satu pelajar asal Australia yang kini tengah menempuh studi Hubungan Internasional dan Bahasa Indonesia di Universitas Mataram saat berkunjung ke Redaksi Suara NTB, Rabu (14/1), mengaku cinta dengan Indonesia. Katanya, banyak aspek yang bisa dipelajari di Indonesia, seperti budaya, bahasa, kuliner dan lain sebagainya.

Pria yang akrab disapa Harun ini juga sangat mahir berbahasa Indonesia. Kemahirannya berbahasa Indonesia diakuinya tumbuh sejak tinggal di Australia. Ia mengakui, motif dirinya pertama kali mempelajari bahasa Indonesia disebabkan keinginannya untuk bisa berbahasa lebih dari satu bahasa.

“Kan, gengsi sekali kalau kita bisa berbahasa lebih dari satu.

Misalnya bisa berbahasa Inggris dan Indonesia,” ujarnya.

Selama tinggal di Indonesia, ia banyak belajar mengenai tata kehidupan masyarakat Indonesia terutama masyarakat Lombok. Di sini, Harun mengaku senang karena tata kehidupan masyarakatnya masih sosialis, memiliki solidaritas satu sama lain, masih memiliki rasa kepedulian antar sesama. Berbeda dari negara asalnya yang sudah hidup secara mandiri dan lebih individualistik.

Soal kuliner, pria kelahiran Brisbane 20 Juni 1993 silam ini pun sangat meminatinya. Hanya saja, Harun mengaku makanan khas Lombok terlalu pedas. “Makanannya saya suka tapi tidak suka pedasnya, alamnya juga indah,” pujinya.

Harun berharap, hubungan baik antara Pemerintah Australia-Indonesia yang sempat tegang beberapa waktu lalu, ke depannya semakin baik lagi. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 15 Januari 2015

Pelatih Menembak Ancam Mundur dari Pelatda Sentralisasi (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Pelatih menembak NTB, Andik Budi Hariono melontarkan ancaman ia akan mundur dari Pelatda Sentralisasi bila KONI NTB tak mau mengakomodir dua pelatih menembak dalam Pelatda KONI NTB tahap dua. Andik mengaku tidak mampu bekerja sendirian dalam melatih empat atlet menembak yang telah direkomendasi masuk Pelatda tahun 2015.

Diego Simeone

Atletico Tak Ngotot Pertahankan Tahta Liga Spanyol Madrid Juara bertahan Liga Spanyol berkembang sepanjang waktu dan klub berfokus pada finis di peringkat ketiga sekaligus mengamankan satu tempat di Liga Champions musim depan, kata pelatih Diego Simeone pada Selasa.

Simoene telah melakukan pekerjaan bagus untuk membangun ulang tim menyusul kepergian sejumlah pemain kunci seperti pencetak gol terbanyak Diego Costa dan kiper Thibaut Courtois, dan Atletico memenangi Piala Super Spanyol pada Agustus dengan mengalahkan rival sekota Real Madrid, lapor Reuters.

Bagaimanapun, kekalahan 1-3 di Liga Spanyol dari Barcelona, membuat mereka terpisah empat angka dari pemuncak klasemen Real dan tiga angka dari tim peringkat kedua Barca, yang menghantam peluang mereka untuk mempertahankan gelar liga yang diraih pada musim lalu saat mereka memenangi gelar Spanyol untuk pertama kalinya dalam 18 tahun.

Mereka juga mencapai final Liga Champions, namun harus menelan kekalahan 1-4 dari Real Madrid setelah masa perpanjangan waktu. “Tentu saja apa yang terjadi pada musim lalu tidak terkalahkan,” kata Simeone pada televisi Spanyol Canal Plus.

“Musim ini kami telah melakukan perkembangan hebat dan kami berada dalam bentuk yang bagus, namun kami dapat berkembang dan tim ini semakin baik,” tambah mantan kapten Argentina itu.

“Kebenarannya adalah saya tidak tahu apa batasnya.

Tujuan kami adalah finis peringkat ketiga karena klub memerlukannya, dan penting untuk terus bertumbuh sebagai satu institusi.”

Bukti lain tekad kuat Atletico bahwa mereka berada di ambang menyingkirkan juara bertahan Real dari Piala Raja adalah keunggulan 2-0 menjelang pertandingan kedua putaran 16 besar yang akan dimainkan di Bernabeu pada Kamis.

Mereka juga melaju ke putaran 16 besar Liga Champions, di mana mereka akan berhadapan dengan Bayer Leverkusen pada dua pertandingan yang dimainkan pada akhir Februari. “Atletico semakin dekat sepanjang waktu terhadap tempat di mana mereka seharusnya berada,” kata Simeone kepada Canal Plus.

“Saya pikir kami memiliki lebih banyak penguasaan (bola) pada tahun ini dan itu merupakan sesuatu yang disukai semua pelatih.”

“Namun penguasaan (bola) juga membuat tim lawan dapat semakin kukuh (di belakang), dan saya menyukai jika kami mampu membuatnya tidak kukuh. Namun jika itu membuat Anda lesu, maka saya tidak begitu menyukainya.”

Atletico menambahi penyerang Spanyol Fernando Torres ke dalam tim mereka pada bulan ini, pemain 30 tahun itu kembali ke klub masa kecilnya sebagai pemain pinjaman setelah sempat berlabuh di Liverpool, Chelsea, dan AC Milan.

Simeone mengatakan kompetisi ekstra untuk satu tempat di lini depan merupakan hal positif, dan ia yakin Torres akan memberi kontribusi positif.” (ant/bali post)

Bagi Ronaldo, Langitlah Batasnya Zurich Cristiano Ronaldo sedang dibakar ambisi. Peraih Ballon d’Or 2014 itu melukiskan ambisinya sebatas langit, baik secara peorangan maupun kelompok.

Bintang sepak bola asal Portugal itu bertekad terhitung sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Ronaldo meraih kali kedua trofi FIFA Ballon d’Or 2014.

Kali pertama, penyerang Real Madrid itu meraih FIFA Ballon d’Or 2013.

“Tahun ini, saya ingin mengulangi capaian tahun 2014.

Menang dengan banyak hal bersama klub, di tingkat peorangan, mencetak banyak gol, mampu mengirim banyak operan dan memenangi sejumlah trofi. Langit adalah batasnya”.

“Di awal tahun ini, saya berharap mampu mengisinya dengan sederet prestasi gemilang. Yang terpenting, menikmati sepak bola karena sepak bola sesungguhnya sukacita,” katanya sebagaimana dikutip dari laman Marca.

“Tahun ini sungguh luar saya. Saya menunjuk kepada penampilan gemilang dari Sergio Ramos, Benzema dan Bale.

Mereka telah berperan membawa tim ini meraih Decima.

Saya mendedikasikan penghargaan ini kepada seluruh personel tim,” katanya.

Sepanjang 2014, Ronaldo telah mencetak 61 gol dari 60 pertandingan di semua ajang. Dia meraih trofi Liga Champions, Piala Raja, dan Super Cup. Ia meraih Ballon d’Or 2014 setelah unggul cukup jauh dari Lionel Messi dan Manuel Neuer. (ant/bali post)

“Saya akan mundur dari Pelatda Sentralisasi bila pihak KONI NTB tidak mengkomodir dua pelatih menembak di Pelatda sentralisasi KONI NTB, karena saya tidak bisa bekerja sendiri melatih empat atlet,” ucap Andik kepada Suara NTB, Rabu (14/1) kemarin.

Dikatakan Andik, rencana dirinya untuk mundur dari Pelatda Sentralisasi KONI

NTB sudah disampaikan secara lisan kepada Ketua Harian Perbakin NTB. Saat ini dia sedang menunggu SK pemanggilan atlet dan pelatih dari KONI NTB, bila dalam SK Pelatda Sentralisasi itu merekomendasikan satu pelatih dia terpaksa harus mundur.

Rencana pengunduran diri Andik ini tidak main-main, karena hal itu sudah dikomu-

nikasikan Andik dengan pengurus Perbakin NTB dan pihak Perbakin NTB mendukung apa pun keputusan Pelatih Program Indonesia Emas (PRIMA) Pratama itu.

Ketua Satgas KONI NTB, Wibowo yang dikonfirmasi Suara NTB ditempat terpisah membenarkan bila pihaknya merekomendasikan satu pelatih dan empat atlet menembak yang masuk Pelat-

da sentralisasi. Keputusan itu diambil dari hasil rapat klinis pelatih cabor dan Satgas KONI NTB yang di gelar belum lama ini, dimana pihaknya hanya merekomendasikan nama Andik Budi Hariono yang melatih empat atlet menembak di Pelatda sentralisasi tahun 2015.

Menurut Wibowo penetapan satu pelatih menembak itu sudah bulat dan tak bisa dirubah lagi. “Ya sudah, kalau dia mau mundur silakan saja, kami sudah mengkaji kemampuan atlet menembak dan kita putuskan ajukan satu pelatih untuk menangani empat atlet pada tahap awal saja, dan kalau memang

diperjalanan tidak bisa ditangani satu pelatih tentu kita akan menambah lagi “ucapnya.

Selanjutnya Pelatih menembak NTB , Andik megatakan akan mundur dari Pelatda sentralisasi bila KONI NTB hanya mengakomodir sata pelatih. Menurut Andik dia tidak akan bisa maksimal bekerja bila harus menangani empat atlet.”Kita ini bukan mesin, karena pengalaman saya idealnya pelatih itu menangani dua atlet, kalau lebih dari dua atlet saya tak bisa menjamin program latihan bisa dilaksanakan secara maksimal oleh pelatih” tegasnya. (fan)

Rumor Kepindahan Messi Terus Bergulir

(Suara NTB/fan)

PIMPIN RAPAT - Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto sedang memimpin rapat KONI NTB di ruang Sekretariat KONI NTB, Rabu (14/1) kemarin. Rapat tersebut membahas persiapan Pelatda Sentralisasi yang digelar KONI NTB, Kamis (15/1) hari ini.

Anggaran Belum Cair, Pelatda Jalan Terus Mataram (Suara NTB) KONI NTB mengungkapkan bahwa anggaran Pelatda tahun 2015 belum cair. Namun demikian hal itu tak lantas menjadikan alasan KONI NTB untuk tidak melaksanakan Pelatda Sentralisasi.

Dengan segala keterbatasan anggaran KONI NTB mengaku siap melaksanakan Pelatda, Kamis (15/1) pukul 15.00 wita hari ini.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto saat memimpin Rapat KONI NTB yang digelar di Sekretariat KONI NTB di Mataram, Rabu (14/1) kemarin. Rapat yang melibatkan tim Satgas dan Panitia Pelatda Sentralisasi itu membahas kesiapan KONI NTB melaksanakan Pelatda sentralisasi. Andy sepakat bila Pelatda dimulai hari ini yakni tanggal 15, pukul 15.00 wita dan tahun 2015 disesuaikan dengan target 15 medali emas di PON Jabar 2015.

“Kita akui, anggaran olahr-

aga belum cair, namun Pelatda tetap kita laksanakan tepat waktu. Pelatda kita sepakati dimulai besok tanggal 15, jam 15.00 wita tahun 2015 di GOR 17 Desember Turide Mataram, soal anggaran kita akan usahakan,” terangnya.

Di hari pertama Pelatda nanti KONI NTB akan mengundang Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, untuk hadir di acara do’a bersama pengurus KONI NTB dan puluhan anak yatim piatu. Doa bersama dihajatkan untuk kelancaran pelaksanaan Pelatda Sentralisasi serta memohon agar atlet NTB sukses menghadapi Pra-PON 2015 hingga meraih target 15 medali emas di PON XIX Jabar 2016.

Di bagian lain, Andy menambahkan, pihaknya telah mempersiapkan segala alat kelengkapan Pelatda, terutama SK pelatih dan atlet sudah ditandatangani Ketua Umum KONI NTB. Begitu juga dengan tempat

pemondokan atlet sudah disiapkan. Jumlah atlet dan pelatih sebanyak 50 orang, yakni 38 atlet dan 12 pelatih dari 8 cabor unggulan dan non unggulan NTB. (fan)

Wenger Dicemooh, Henry Gerah London Sebagai sosok yang pernah menorehkan sejarah di Arsenal, Thiery Henry tentu saja memiliki ikatan emosional yang kuat dengan sang manajer, Arsene Wenger.

Karenanya, saat Wenger akhir-akhir ini kerap dicemooh, ia pun mulai gerah.

Eks penyerang Prancis itu menilai Arsene Wenger tidak layak mendapatkan aksi kekerasan verbal setelah kalah 3-2 di Stoke City, Desember tahun 2014 lalu.

Saat itu, Arsenal menyerah di Britannia Stadium dengan tertinggal tiga gol sebelum jeda dan sejumlah suporter tertangkap kamera video mencemooh Wenger saat dia dan tim dalam kereta perjalanan pulang.

Mendengar kabar tersebut, pemain yang mengakhiri kariernya setelah tutup musim di New York Red Bulls terkejut dengan sambutan yang diterima figur penting dalam sejarah klub.

“Saya pikir hanya bercanda ketika pertama kali (Suara NTB/ist) mendengarnya,” kata Henry kepada The IndeThiery Henry pendent dan dikutip dari goal.com.

“Anda bisa kecewa, saya benarbenar memahaminya, tapi ketika saya melihat apa yang terjadi di Stoke, ini sangat tidak perlu. Fans memiliki suara tapi ini berlebihan.”

“Tapi dalam permainan yang kami miliki di momen itu, sayangnya, begitulah kejadiannya.” Arsenal akhirnya mampu membalas dendam ketika membekuk Stoke 3-0 di Emirates Stadium akhir pekan kemarin, dengan Laurent Koscielny dan gol ganda Alexis Sanchez mengunci kemenangan. (ant/bali post)

Zurich Isu kepindahan Lionel Messi dari Barcelona terus bergulir bak bola liar. Kali ini, giliran Manchester United (MU) yang disebut-sebut sebagai satu klub dari kancah Liga Inggris yang akan mendapatkan dan memboyong Lionel Messi ke Inggris, dengan mempertimbangkan kebijakan “Financial Fair Play”.

Menurut harian Inggris, The Guardian, manajemen The Red Devils tidak menghadapi masalah untuk membayar sebanyak 250 juta pound guna memboyong pemain asal Argentina itu. Bahkan manajer Louis van Gaal melontarkan keinginannya mendapatkan “seorang pemain elite”.

Pernyataan Messi dari Zurich mencetuskan sejumlah liputan yang luas. “Saya tidak yakin, apakah saya masih berada (di Barcelona) tahun depan ,” katanya merespons sejumlah rumor yang menyebutkan bahwa ia berkeinginan hengkang dari “Los Azulgra-

na” itu, sebagaimana dikutip dari laman Marca.

Sebelum ia mengutarakan hal itu, Messi sempat mengatakan bahwa “ia tidak berpikir meninggalkan Barcelona”. Sementara sejumlah surat kabar menyimpulkan bahwa MU menaruh minat luar biasa kepada pemain berusia 27 tahun itu.

Menurut The Guardian, Van Gaal beberapa kali menegaskan bahwa “kami tidak punya batasan finansial dalam transfer pemain”. Wakil ketua eksekutif MU, Ed Woodward mengatakan pada Juli bahwa manajer asal Belanda itu ingin “mendatangkan pemain elite yang kelak menjadi bintang Manchester United”.

Selain MU, Chelsea juga disebut-sebut berminat mendatangkan striker asal Argentina itu. Hanya saja asisten manajer Jose Mourinho, Steve Holland mengemukakan bahwa rumor kepindahan Messi ke The Blues terkendala oleh kebijakan Financial Fair Play. (ant/bali post)

Gol Ibrahimovic Angkat Beban Blanc Paris Gol penting Zlatan Ibrahimovic pada babak kedua memberi juara bertahan Paris Saint Germain satu tempat di empat besar Piala Liga Prancis, setelah kemenangan 1-0 atas St Etienne pada Selasa (Rabu WIB).

Gol Ibrahimovic pada menit ke-72, setelah upayanya dengan dadanya membuat bola melintasi garis meski kiper Stephane Ruffier berupaya untuk menjangkaunya, memicu kemarahan para pemain dan penggemar tuan rumah, lapor AFP. Para penggemar tuan rumah yang marah melempari berbagai benda ke lapangan, termasuk botol air minum plastik kepada hakim garis, dan pelatih St Etienne Christphe Galtier terpaksa meminta para penonton untuk menahan diri. Pertandingan itu sempat dihentikan selama sekitar sepuluh menit untuk memulihkan situasi.

Kemenangan itu disambut hangat oleh PSG dan khususnya untuk pelatih Laurent Blanc, yang berada di bawah tekana n Zlatan Ibrahimovich

selama empat pekan terakhir setelah serangkaian hasil mengecewakan dan masalah dengan sejumlah pemain.

PSG menghadapi pertandingan itu setelah menelan kekalahan 2-4 di liga dari Bastia pada Sabtu silam, di mana mereka sebelumnya harus memberikan hukuman kepada Edinson Cavani dan Ezequiel Lavezzi karena terlambat kembali setelah liburan.

Sebelumnya, Bastia melanjutkan laju bagus mereka, berhasil bangkit dari kemasukan satu gol untuk menuju spot semifinal Piala Liga pertama sejak 2000 berkat kemenangan 3-1 atas Rennes.

Tim Korsika itu, yang tidak biasanya berada di strata atas di Eropa, menurunkan enam pemain binaan sendiri di tim inti dan lima lainnya di bangku pemain cadangan, mendapat bantuan dari diusirnya dua pemain lawan.

Mantan pemain internasional Prancis Djibril Cisse menutup malam yang indah untuk Bastia ketika pemain 33 tahun itu melepaskan tembakan keras satu menit sebelum pertandingan usai.

“Saya gembira untuk para pemain untuk semua pekerjaan yang mereka berikan beberapa pekan terakhir,” kata pelatih Bastia Ghislain Printant, yang berupaya menjadi pelatih kedua sepanjang sejarah klub untuk mendaratkan trofi di mana satu-satunya gelar utama mereka adalah Piala Prancis 1981.

“Semifinal ini layak diterima oleh mereka.”

Para peserta semifinal sisanya akan ditentukan pada Rabu ketika Monaco menjamu juara bertahan Piala Prancis Guingamp, dan Lille berhadapan dengan Nantes. (ant/bali post)

SUARA NTB

Kamis, 15 Januari 2015

RUPA - RUPA

Halaman 12

RUPA - RUPA

SALES

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

SUARA NTB

Kamis, 15 Januari 2015

Halaman 13

IKLAN AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

TRAVEL

OTOMOTIF

OTOMOTIF LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

PENDIDIKAN

LOWONGAN

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR4128BW NOKA/NOSIN: MH1JF5123BK548091/ JF51E-2534754 AN. MASITAH HILANG DISEKITAR JL. ARYA BANJAR GETAS

HILANG

HILANG BPKB R4 TOYOTA RUSH DR1786AL NOKA/ NOSIN: MHFE2CJ3J9K0 1 6 7 5 8 / D B E 5 1 5 5 NO.BPKB.F.8369703.0 A N . D R . T I T I E K POERWANTY.S HILANG DISEKITAR JL.KESRA RAYA NO.134 PERUMNAS KEL.TANJUNG KARANG

HILANG BPKB R2 HONDA DR2064AV NOKA/NOSIN:MH1SABJ105K.029531/ SABJE-1028425 NO. BPKB.4502732.0 AN. VENANDA SATRYO PRASOJO HILANG DISEKITAR JL. KESRA RAYA NO. 134 PERUMNAS KEL. TANJUNG KARANG

RADIO

OTOMOTIF

OPINI

SUARA NTB Kamis, 15 Januari 2015

Halaman Halaman 14 14

Merawat Kestabilan Politik Usut Kasus Rekening Mencurigakan REKENING mencurigakan menjadi topik hangat dibicarakan belakangan ini. Menyusul pengumuman mendadak dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka sehari menjelang tes uji kelayakan di DPR RI menjadi topik di media cetak, elektronik dan online. Banyak pihak ikut berkomentar dan terkejut dengan penetapan Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) sebagai tersangka oleh KPK. Kasus yang menimpa Komjen Budi Gunawan ini boleh jadi satu kasus yang sedang dibidik KPK, namun banyak kasus lain yang terjadi. Sebagai contoh, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan rekening mencurigakan milik 50 kepala daerah di Indonesia. Apakah rekening mencurigakan itu ada di NTB atau daerah lain, ini masih menjadi bahan penyelidikan dari aparat penegak hukum di daerah untuk segera mengusutnya.

Paling tidak adanya laporan rekening mencurigakan ini menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemerintahan di negara ini, termasuk di NTB lebih mementingkan kepentingan masyarakat daripada hanya memperkaya diri sendiri. Memang, hingga saat ini pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB dan Polda NTB belum menerima tembusan dari PPATK apakah ada kepala daerah di NTB yang dicurigai memiliki rekening di luar kewajaran.

Pengakuan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejati NTB I Made Sutapa, SH, yang mengaku belum menerima tembusan dari PPATK cukup melegakan. Bagaimana tidak, seperti dikutip dari Majalah Tempo, PPATK melacak data transaksi Rp 100 miliar milik 12 gubernur, Rp 1,3 triliun milik 26 bupati, satu rekening milik istri gubernur senilai Rp 15 miliar, rekening milik wakil bupati Rp 1,8 miliar. Kemudian rekening milik seorang wakil gubernur Rp 300 juta, rekening milik dua walikota Rp 1,8 miliar, rekening milik seorang anak bupati Rp 3 miliar. Terakhir, rekening milik satu BUMD yang diduga kuat terkait dengan bupati dengan transaksi Rp 300 miliar.

Itu artinya, kepala daerah dan penyelenggara pemerintahan di NTB masih ‘’boleh’’ dikatakan bersih dari kasus rekening mencurigakan, meski di sisi lain ada kasus hukum yang menjerat. Meski demikian, kondisi ini tidak membuat kepala daerah atau penyelenggara pemerintahan menjadi terlena, karena merasa tidak dalam orang yang dibidik PPATK. Fakta ini semestinya menjadi bahan evaluasi bagi kepala daerah menggunakan anggaran dengan baik dan tidak mencari cara lain melakukan penyimpangan.

Harus diakui, pada sekarang ini, banyak cara dilakukan oknum pejabat atau pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dalam menggunakan anggaran. Jika melalui rekening dianggap tidak aman, mereka mensiasatinya dengan berbagai macam cara, sehingga sulit dilakukan pelacakan oleh pihak berwajib, seperti PPATK, KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

Kita berharap, hal-hal seperti ini tidak dilakukan oleh oknumoknum melakukan penyimpangan anggaran, tapi bagaimana lebih konsentrasi dalam melaksanakan program pembangunan.

Namun, jika ada oknum pejabat yang terbukti memiliki rekening mencurigakan, maka aparat penegak hukum harus bertindak tanpa pandang bulu, sehingga tidak ada lagi pejabat yang menyalahgunakan wewenang. Meski demikian, semuanya kembali lagi pada keseriusan aparat dalam bertindak dan menyelesaikan kasus yang ada. (*)

IDAK kurang dari 39 buah kabinet yang pernah mengendalikan pemerintahan selama Indonesia merdeka. Bermula dari Kabinet Presidensil (2 September 1945-14 November 1945) pimpinan Soekarno, hingga Kabinet Kerja (2014-2019) pimpinan Joko Widodo. Dari jumlah tersebut hanya terdapat 7 kabinet yang mampu memerintah selama 12 tahun sampai 23 bulan. Bahkan terdapat 6 kabinet yang hanya berumur satu sampai 4 bulan (Arbi Sanit, 2007).

Jatuh bangunnya sebuah kabinet sangat ditentukan oleh stabilitas politik yang dibangun oleh presiden (pimpinan). Rapuhnya kabinet di masa Soekarno lebih disebabkan oleh belum melembaganya struktur dan prosedur politik yang terbuka bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik. Soekarno membuat episentrum politik pada level negara yang dikendalikan oleh maenstro kabinet. Sehingga memperkecil keluasan bagi terbukanya perbaikan-perbaikan ekonomi, sosial, dan politik.

Menyadari rapuhnya struktur dan prosedur kabinet masa Soekarno, Orde Baru mengawali kekuasaannya dengan membentuk stabilitas politik dengan memperkuat lembaga politik dan struktur kekuasaan. Otoritarianisme muncul. Segala keputusan politik berada di tangan Soeharto sebagai pengendali. Posisi negara diperkuat, dan posisi warga dilumpuhkan demi menjaga kestabilan politik menuju pembangunan ekonomi.

Pada struktur dan prosedur politik yang rapuh, maka cheos sangat mudah meletus dan kabinet akan segera bubar. Sebaliknya, pada struktur dan prosedur politik yang terlalu kuat, maka kuasaan otoriter terjadi, negara menguasai warganya secara membabi buta. Tertutupnya akses bagi terbukanya partisipasi politik yang baik menuju pembangunan yang stabil. Dalam hemat saya, inilah salah satu faktor gagalnya “lepas landas” Indonesia yang digagas Orde Baru.

Kabinet Pasca Reformasi Pertanyaannya, struktur dan prosedur politik seperti apa yang memungkinkan bagi terbentuknya stabilitas politik pasca reformasi?

Reformasi mencoba menentukan formula-formula bagi terlaksananya politik yang demokratis, akuntabel, dan transparan. Salah satu terobosannya adalah sistem presidensil yang mendorong lahirnya sistem check and balances antara eksekutif dan legislatif. Partai posisi dimaknai sebagai posisi penyeimbang pemerintah. Pasca reformasilah kita mengenal istilah kubu oposisi dalam sistem pemerintahan. Meskipun oposisi tidak dikenal dalam sistem presidensil.

Secara teoritis, stabilitas politik sangat ditentukan oleh tiga variabel pemerintahan. Pertama, pembangunan ekonomi yang memadai.

Kedua, perkembangan pelembagaan struktur dan prosedur maupun proses politik. Ketiga, pemerintahan yang didukung oleh partisipasi politik yang tinggi (Arbi Sanit, 2007).

Analisis ini menunjukan bahwa perkembangan ekonomi yang positif, berkurangnya kemiskinan dan

Oleh:

Anhar Putra Iswanto

(Mahasiswa Magister Sosiologi Politik Universitas Muhammadiyah Malang; Asal Leong Tengah, Tanjung, KLU)

Dalam sistem presidensial dengan multipartai koalisi sangat retan retak. Pasalnya, koalisi yang lebih besar diikat oleh transaksi dan pragmatisme politik, tanpa ideologi dan cita-cita besar untuk kepentingan publik, maka cepat atau lambat koalisi itu akan membusuk dan rapuh dengan sendirinya. pengangguran, terbukanya lapangan pekerjaan, dan akses ekonomi yang baik diyakini mampu mendorong terpeliharanya struktur politik yang baik dan meminimalisir protes warga. Pelembagaan struktur politik dimaknai sebagai upaya untuk menjaga berlangsungnya kompetisi politik seperti pemilu agar berjalan secara periodik dan transparan. Begitupula dengan partisipasi politik yang melahirkan kesadaran warga untuk terlibat dalam berbagai kebijakan politik.

Pemerintahan yang Terbelah Pasca pemilu 2014, banyak pengamat menilai bahwa pemerintahan Jokowi akan mengalami jalan terjal membendung gerakan oposisi yang dimainkan Koalisi Merah Putih (KMP), gabungan partai politik yang kalah dalam pemilihan presiden 9 Juli lalu. Bahkan muncul sentimen bahwa pemerintahan Jokowi hanya mampu bertahan dua sampai tiga tahun dan mendapati pemakzulan, atau setidaknya Jokowi akan sulit mengeksekusi kebijakan-kebijakan populisnya.

Kasat mata, dalam relasi antara eksekutif dan legislatif, ini adalah kali pertamanya kekuatan oposisi lebih kuat di parlemen dibandingkan partai yang memerintah. Istilah ini dikenal dengan pemerintahan yang terbelah (devided goverment). Kekuatan oposisi mendominasi parlemen, suatu hal yang belum pernah terjadinya sebelumnya.

Wajar bila koalisi pendukung Jokowi (KIH) gamang untuk mengurusi gelagat politik KMP. Sebagai akibat dari presidensialisme dengan sistem multipartai, maka lahirlah presiden “minoritas” yang didukung kekuatan politik yang “kerdil” di parlemen. Sebelumnya, setiap presiden pasti didukung oleh kekuatan mayoritas. Bahkan, ketika Abdurrahman Wahid pun didukung oleh kekuatan mayoritas dari Poros Tengah, meskipun

polarisasi politik berubah, Gus Dur akhirnya dimakzulkan.

Logika presidensialisme mensyaratkan setiap calon presiden harus didukung oleh 20 persen kursi di parlemen atau mendapatkan 25 persen suara sah secara nasional. Keterbatasan ini “memaksa” partai politik untuk melakukan koalisi guna mempertahankan kekuatan politik. Sayangnya, koalisi seringkali tak berjalan sebagaimana harapan. Koalisi lebih sering bersifat politis dan teknis semata.

Dalam konteks ini, Jokowi dengan mengantongi dukungan relawan yang tinggi cukup berani untuk membentuk koalisi minoritas. Pasca reformasi, koalisi selalu bersandar pada teori koalisi kemenangan minimal (minimal winning coalition).

Koalisi mesti berbasis dukungan 50%+1 di parlemen. Model koalisi ini dimainkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan merangkul ragam partai politik tanpa berbasis pada ideologi partai, atau koalisi yang berbasis ideologis (ideologically conected coalition).

Di sinilah Jokowi patut diakui keberaniannya memilih koalisi minoritas dengan dukungan dari relawan politik yang besar. Namun, kegagalan Jokowi untuk membentuk minimal winning coalition sejatinya disebabkan oleh gagalnya komunikasi politik Jokowi dan PDI-P merangkul partai lain seperti Partai Demokrat dan PPP. Sehingga Jokowi harus menyiapkan amunisi lebih untuk menghadapai koalisi mayoritas di parlemen.

Sebagai akibat dari koalisi minimalis ini, Jokowi dan PDI-P telah kehilangan berbagai momentum politik. Lahirnya UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3), yang memuluskan langkah KMP untuk menguasai parlemen.

Untuk pertama kalinya pula ketua DPR terpilih bukan dari partai pemenang. Secara kasat mata, mun-

culnya UU MD3 dapat dipahami sebagai agenda penyusunan “dendam” politik KMP atas kekalahan Praboowo pada pilpres. UU MD3 sekaligus juga menjadi desain bagi KMP untuk menguasai panggung politik di tingkat daerah.

Namun demikian, Jokowi cukup lihai memainkan dinamika politik.

Konflik internal partai koalisi KMP dapat dimanfaatkan untuk “menggerogoti” soliditas partai politik pendukung KMP. Ini yang terlihat dari dinamika PPP dan Golkar yang memiliki dualisme kepemimpinan pasca Muktamar dan Munas. Satu kubu (PPP dan Golkar) menghendaki tetap berkoalisi dengan KMP, dan kubu tandingannya menghendaki beralih kepada KIH dan bergabung dengan pemerintahan Jokowi.

Sekali lagi, dalam sistem presidensial dengan multipartai koalisi sangat retan retak. Pasalnya, koalisi yang lebih besar diikat oleh transaksi dan pragmatisme politik, tanpa ideologi dan cita-cita besar untuk kepentingan publik, maka cepat atau lambat koalisi itu akan membusuk dan rapuh dengan sendirinya. Komitmen koalisi seringkali tidak konsisten sebagai akibat dari perubahan poltik yang dinamis. Misalnya, pada Munas (versi Bali), Golkar membuat sikap politik dan menghasilakn keputusan menolak Perppu Pilkada. Dan, pada akhirnya, setelah gonjang-ganjing perseteruan politik internal Golkar, Abu Rizal Bakrie (ARB) menyatakan sendiri untuk menerima Perppu Pilkda dan mendukung pilkada langsung.

Dengan demikain, untuk merawat kestabilan politik pemerintahan, Jokowi harus membuka diri seluas mungkin untuk memainkan peran politik akomodatif, yang mengerti kapan harus menggertak lawan, dan kapan harus menawarkan gula-gula.

Protes kebijakan kepsek, siswa SMAN 1 Jerowaru mogok belajar Ada cara lain yang lebih cerdas sampaikan aspirasi

*** Praktik percaloan diduga marak di LTSP NTB Harus diusut tuntas

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 15 Januari 2015

KPK Geledah Kantor dan Pendopo Bupati Lobar Dari Hal. 1 Sedangkan dua kendaraan lain mobil Inova nopol DR 1134 FZ dan Avanza hitam bernopol DR 1154 GZ menuju pendopo Bupati Lobar.

Tim penyidik KPK langsung masuk ke lobi Kantor Bupati selanjutnya menuju ruang kerja bupati. Saat tim penyidik datang, bupati berada di ruang kerjanya. Selanjutnya tim penyidik yang mengenakan pakaian khusus rompi berwarna krem bertuliskan KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja bupati.

Tak lama setelah masuk ruang bupati, dua orang penyidik keluar ditemani Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Lobar, H.Zanuri Ichsan menuju Kantor Bagian Umum dan Perlengkapan juga untuk menggeledah ruang kerja tersebut.

Di ruangan Bagian Umum dan Perlengkapan, dua penyidik KPK melakukan penggeledahan. Dua tim penyidik sesekali berbincang dengan Kabag Umum dan Perlengkapan.

Penggeledahan di ruangan ini sempat membuat kaget para pegawai, karena mendadak.

Sekitar belasan menit berada di ruangan ini, tim penyidikpun keluar. Dari ruangan ini, menurut informasi dari pegawai di ruangan itu, tim penyidik mencari satu dokumen surat namun belum ditemukan oleh pegawai setempat.

Hampir dua jam setengah berada di Kantor Bupati, tim penyidik pun keluar sekitar pukul 12.30 lebih. Tim penyidik KPK terlihat membawa kardus minuman, sedangkan salah seorang penyidik membawa satu koper berwarna biru yang diduga berisi dokumen. Ketika ditanya wartawan terkait ruangan mana saja yang digeledah dan apa saja yang dibawa di dalam koper? Tim penyidik enggan menjawab. Bahkan tanpa menunggu lama tim penyidik meninggalkan Kantor Bupati menggunakan dua mobil. Selanjutnya, tim menuju Pendopo Bupati.

Di Pendopo Bupati , ada tiga orang tim penyidik dikawal tiga petugas Brimob Polda NTB te-

lah lebih dulu melakukan penggeledahan. Tim penyidik pertama kali memasuki ruangan tengah Pendopo Bupati. Sekitar beberapa lama di ruangan tengah, tim penyidik yang terdiri dari dua orang laki-laki dan seorang perempuan ini berpindah ke ruangan sebelah timur Pendopo Bupati. Dari pendopo, tim penyidik membawa satu koper berwarna ping yang belum diketahui sinya. Selain itu, satu koper diduga berisi printer. Sekitar pukul 1.30 Wita lebih, tim penyidik yang berkumpul di pendopo akhirnya meninggalkan pendopo menggunakan empat mobil.

Di konfirmasi terkait penggeledahan ini, Sekda HM Uzair mengakui tidak tahu soal adanya tim penyidik KPK datang penggeledah Kantor Bupati Lobar. Karena pada saat bersamaan dia sedang menghadiri kegiatan di luar kantor. Ia mengakui, sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari KPK ke Pemda terkait penggeledahan itu. ‘’Saya tidak tahu soal itu (penggeledahan), karena saya baru balik dari kegiatan,’’ kata Sekda. Terkait apa yang digeledah ruang kerja bupati, Sekda belum berani memastikan. Karena saat itu (penggeledahan), ia tidak bisa masuk ke sana sehingga ia tidak tahu apa saja yang diperiksa KPK. Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Lobar, H.Zaini Arony ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan pemerasan terhadap investor yang mengajukan permohonan izin pengembangan kawasan wisata di Meang, Sekotong.

Zaini terancam dikenakan Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 421 KUHP junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (her)

KPK Juga Geledah Kantor Perizinan Terpadu Dari Hal. 1 Pukul 15.00 Wita, empat orang pria berpakaian rapi dan salah satunya wanita berjilbab tiba di kantor tersebut. Mereka bergabung di ruangan Kepala Kantor. Lima orang tadi merupakan tim berbeda yang sebelumnya menggeledah gedung Bupati Lobar.

Sekitar pukul 16.00 Wita, tanda tanda penggeledahan akan berakhir. Satu orang keluar dari ruangan itu, membawa kardus berisi dokumen yang disita. Satu orang anggota tim lainnya keluar membawa satu kardus dan membawa travel bag juga berisi dokumen dari ruang sama. Kemudian dimasukkan ke mobil Toyota Innova DR 1415 J. Pukul 16.00 Wita penggeleda-

han berakhir. Tim KPK berlalu dengan tiga mobil Innova dan Avanza warna hitam.

Rusman Hadi yang hendak diwawancara langsung meninggalkan kantornya. Sementara. Kabid Perizinan Junaidin, yang selama proses penggeledahan menemani atasannya, enggan berkomentar. ‘’Tanya ke Pak Kepala Kantor saja besok,’’ jawabnya. Ia mengaku tidak ditanya apapun oleh tim KPK, karena komunikasi langsung dengan atasannya.

Ia hanya menjelaskan, selama proses penggeledahan, pelayanan perizinan tidak terganggu. ‘’Masyarakat yang mengurus izin kami layani seperti biasa,’’ jelasnya. (ars)

Pengurus KCI NTB Dikukuhkan

Siapkan Sanksi Pelanggar Hak Cipta Mataram (Suara NTB) Pengurus Karya Cipta Indonesia (KCI) NTB resmi dikukuhkan, Rabu (14/1), di Hotel Santika Mataram. Setelah dilantik, pengurus diharapkan membantu pemerintah mengawasi pembajakan hak karya cipta lagu. Terhadap user yang bandel, disiapkan sanksi pidana dan perdata.

M.Nur Haedin dikukuhkan pada acara itu, dilakukan langsung Ketua KCI Pusat Dharma Oratmangun, dihadiri sejumlah tokoh seni dan musisi senior lainnya. Seperti pembina KCI sekaligus musisi nasional, Enteng Tanamal, pencipta lagu Widuri, Selamat Adriyadi, GM KCI pusat Tiena Supacua.

Pelantikan ditandai penyerahan SK oleh pengurus KCI pusat kepada M Nur Haedin, kemudian pemasangan jaket KCI. Prosesi ini disaksikan juga perwakilan Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM RI, Agung Darma Sasongko.

Dalam sesi jumpa pers, Kepala Kanwil Kemenkum HAM NTB Agusta Konsti Embely menyebut, ada sanksi pidana dan perdata disiapkan kepada user atau pengguna hak cipta atas lagu. Sanksi ini apabila user tak mau membayar royalti atas lagu yang digunakan untuk kepentingan komersil. Sesuai kewenangannya,

(Suara NTB/ars)

PENGUKUHAN - Ketua KCI Pusat, Dharma Oratmangun saat menyalami Ketua KCI NTB M. Nur Haedin dalam pengukuhan, Rabu kemarin. Ketua KCI NTB M Nur Haedin saat sambutan penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi UU 28 2011 dan pengukuhan KCI NTB (kanan). dalam Undang - Undang 24 Tahun 2014, pihaknya sudah menyiapkan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk memproses hukum para pelanggar. “Tapi tentusaja tindakan tegas tak harus langsung diterapkan, ada tahapan persuasif, pendekatan dulu,” kata Agusta. Saat ini pihaknya sedang pada tahap sosialisasi aturan baru ini, melalui sosialisasi, kepada hotel, karaoke,pub, termasuk pedagang kaset eceran.

Senada dengan itu, ketua KCI pusat, Dharma Oratmangun berharap pengguna lagu sadar dengan kewajibannya, mengenai roy-

‘’Baik itu kasus BWS maupun kasus dugaan korupsi lainnya, tetap kita selidiki. Tapi untuk saat ini, fokus kita bagaimana menyelesaikan kasus bedah desa terlebih dahulu,’’ tegasnya.

Ia menjelaskan, pihaknya ingin fokus menuntaskan satu demi satu kasus korupsi yang ditangani. Supaya penyelesaiannya bisa benar-benar terarah.

Tidak kemudian terpecahpecah. Sehingga dikhawatirkan proses penyelidikan tidak tuntas. ‘’Satu kasus kita selesiakan dulu, baru kita mengarah ke kasus lainnya,’’ ujar Tamiana.

Mengingat kasus dugaan korupsi yang ditangani pihaknya cukup banyak. Di satu sisi penyidik khusus kasus korupsi jumlahnya sangat terbatas. Sehingga kalau dibagi-bagi, proses penyelidikannya dikhawatirkan tidak akan terarah. Akibatnya, penyelesaian kasusnya juga akan berlangsung lama. ‘’Untuk kasus korupsi saja, kita punya penyidik hanya tiga orang. Sementara jumlah kasus

yang harus dituntaskan jauh lebih banyak,’’ imbuhnya. Sehingga kalau tidak difokuskan ke salah satu kasus, khawatirnya tidak ada kasus korupsi yang bisa diselesaikan penyelidikan. Belum lagi kasus-kasus kejahatan konvensional lainnya yang jumlahnya tidak kalah banyak.

Pihaknya, lanjut Tamiana sebenarnya sangat berhasrat bisa menangani semua kasus dugaan korupsi sekaligus. Tidak hanya pada satu kasus saja. Namun karena keterbatasan yang adanya, mau tidak mau pihaknya harus fokus kesalah satu kasus terlebih dahulu. Setelah kasus tersebut selesai, baru beralih ke kasus lainnya.

Meski begitu, walaupun fokus ke salah satu kasus, penanganan kasus lain tetap berjalan. Supaya tidak terkesan dilupakan. ‘’Jadi jangan dikira kasus lain tidak dilanjutkan penyelidikannya. Semua kasus korupsi tetap ditangani tanpa terkecuali,’’ tegasnya. (kir)

Revitalisasi UPP Pijar Dari Hal. 1 Gita menjelaskan, mulai tahun 2015 ini, embrio industrialisasi olahan produk-produk unggulan daerah Pijar itu dilakukan. Nantinya, UPT yang berada di bawah Disperindag NTB itu yang melakukan pengelolaan. ‘’Sekarang itu direvitalisasi bagian di Perindag menjadi UPT untuk melakukan pengelolaan. Untuk penguatan komitmen hilirisasai agar bisa tertangani dengan lebih baik lagi,’’ imbuhnya.

Dibentuknya UPT untuk mengurus UPP Pijar itu untuk memperjelas unit pengelolaannya. Dengan demikian, maka akan jelas struktur dan personal yang mengelolanya. Nantinya, UPT yang telah dibentuk itu akan bisa bermitra dengan pihak ketiga atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). ‘’Unsur penanggungjawabnya nanti itu UPT. Dia bisa bermitra dengan pihak ketiga atau masyarakat, nantinya itu yang jadi tugas UPT,’’ jelasnya. (nas)

alti. Karena dengan begitu pencipta lagu bisa tersejahterakan.

“Intinya, ketika user perlu menggunakan lagu tertentu, maka hubungi KCI, itu sederhananya,” kata Dharma. Sebagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di bidang hak cipta lagu/musik di Indonesia, pihaknya mampu memfasilitasi pengguna agar nyaman menggunakan hak cipta, serta penciptanya bias sejahtera.

Musisi senior Enteng Tanamal juga menyebut, pada dasarnya aturan ini masih fleksibel. Terhadap user yang sudah bertahun – tahun menggunakan hak cipta

sebelum aturan berlaku, tidak akan dikenakan royalty. Namun setelah aturan ini berlaku, dipertegas dengan sosialisasi, maka tidak ada alasan pengguna lagu untuk kepentingan komersil, kecuali membayar royalty.

M Nur Haedin pada sambutan usai dikukuhkan, memastikan keinginannya membesarkan KCI NTB. Tekad itu diwujudkan dengan mempersiapkan diri sejak setahun lalu, sehingga menepis anggapan KCI NTB dibentuk dadakan.“Inilewatperjuanganpanjang, kami pun harus silaturami ke Jakarta untuk meyakinkan pengu-

rus KCI pusat,” katanya.

Sebenarnya KCI NTB akan dibentuk gabungan dengan daerah lain. Namun ia meyakinkan, NTB bisa maju dengan pengurus sendiri.

“Kami buktikan bahwa KCI NTB dalam waktu cepat akan mampu bersaing dengan daerah lain. Membantu daerah NTB mengembangkan seni lagu sebagai pencitraan dan promosi nasional,” tegasnya Hadir dalam pengukuhan itu, mulai dari musisi, organisasi pariwisata, pengusaha hotel, pengusaha karaoke, pub, kafe, yang berkaitan langsung dengan pengguna hak cipta lagu. (ars/*)

Tongkat Komando Yonif Tekan Bujet, Temukan Ide Kunci Motor 742/SWY Diserahterimakan dari Flashdisk Made Oka Mahendra

Gara-gara ingin menekan biaya pembuatan motor yang ia kerjakan sendiri, Made Oka Mahendra (31) secara tak terduga menemukan ide cemerlang yang murah meriah.

BENDA kecil hitam di tangan, Made Oka Mahendra itu terlihat biasa saja sampai benda itu kemudian dicolokkan ke bagian bawah tangki motor buatannya tersebut. Setelah dicolokkan pada tempatnya, dan jempol Made menekan tombol start, mesin motor langsung menyala. Benda berwujud flashdisk itulah yang rupanya menjadi kunci kontak untuk menghidupkan motornya.

Awalnya, Made tergerak membuat motor rakitan sendiri untuk anaknya yang masih kecil. Namun, dalam perjalanannya, rangka motor yang ia rakit rupanya jadi lebih tinggi ketimbang yang ia rencanakan semula. “Sekalian saja saya bikin trail,” tuturnya.

Motor dengan tampilan mirip belalang itu sengaja ia desain

dengan tubuh ramping dan menggunakan suku cadang yang diperoleh dari berbagai macam sumber.

Mesinnya adalah mesin empat langkah kepunyaan motor Suzuki Shogun 110 cc. Rangka mesin ia rakit sendiri dari limbah. Lengan ayun, Made menggunakan milik Jupiter MX plus shock depan kepunyaan Yamaha RX King. Body luar pun ia kreasikan sendiri dengan menggunakan fiberglass dan plastik, plus sticker aksesoris yang menambah gahar tampilannya.

Setelah proses pengerjaan yang memakan waktu hingga lima bulan, jadilah sebuah motor rakitan sendiri dengan citarasa campuran sejumlah pabrikan jepang, plus kreatifitas ala Indonesia.

Meski terlihat sebagai motor trail, Made menegaskan bahwa mesin yang masih empat langkah dan kapasitas 110 cc membuat motor rakitannya tidak dapat dipakai untuk aktifitas trail di medan berat.

Keberadaan kunci kontak flashdisk yang merupakan keping terakhir proses kreatifitas Made dalam perakitan mo-

Penyelidikan Kasus BWS Loteng Tetap Jalan Dari Hal. 1

Halaman 15

Made Oka Mahendra dan motornya.

Kunci motor dari flashdisk.

(Suara NTB/aan)

(Suara NTB/aan)

tornya juga menjadikan motor ini istimewa. “Kunci ini memang yang terakhir dibuat. Dan ide flashdisk ini berhubung sama bujet sebenarnya,” ujar Made.

Cara kerja kunci flashdisk ini pun terbilang sederhana, meski tentu saja membutuhkan keterampilan dan pengetahuan khusus untuk mengerjakannya. “Intinya dia kalau di motor, bagaimana menyambung dan memutus arus saja fungsi kunci kontak itu sebenarnya. Seperti saklar. Sekarang tergantung kitanya, mau model seperti apa, biar aman, tidak diketahui orang,” ujarnya meringkas.

Dengan menggunakan prinsip putus-sambung arus itulah, Made lalu memilih sirkuit di dalam flashdisk sebagai mediumnya. Karena flashdisk menjadi kunci, maka colokan kunci pun harus ia buat dengan medium yang cocok. Made menggunakan charger sebagai colokan yang kemudian ia benamkan di bagian bawah tangki motornya.

Keberadaan dua perangkat unik ini menghadirkan citarasa gadget dalam motor buatan Made. Sebagai bonus, Made menambahkan pula perangkat serupa colokan flashdisk yang dapat dipakai sebagai pengisi daya handphone.

“Jadi bisa charge HP. Colok saja di HP-nya. Ini memanfaatkan dari daya aki. Kalau habis daya akinya, tinggal start motor, terisi lagi akinya,” jelas Made.

Setelah jadi, motor karyanya itu memang membuat banyak pecinta motor jatuh hati. Seringkali, pengunjung Pelangi Cell, di Jalan Panca Usaha, tempat ia mengelola usaha kecil-kecilannya, menanyakan motor yang ia pajang di tempat tersebut. Beberapa pengunjung lain sampai mengambil potret atau bahkan berpose dengan motor tersebut.

“Ada juga yang sampai mencatat spesifikasinya, ini dari apa, ini dari apa,” ujarnya. Kini, Made masih menyimpan sejumlah obsesi lain dalam benak kreatifnya. Berdasarkan penelusuran yang dilakukannya, saat ini sudah ditemukan cara untuk memanfaatkan sejumlah energi alternatif, mulai dari memaksimalkan pembakaran dengan premium, sampai dengan memanfaatkan air sebagai bahan bakar. Made menilai, temuantemuan itu cukup masuk akan dan ia kini mulai tertarik untuk mencobanya. (aan)

Praktik Percaloan Diduga Marak di LTSP NTB Dari Hal. 1 Hingga saat ini, calon TKI dan TKI masih melakukan kegiatan Medical Check Up atau memeriksa kesehatannya di luar LTSP. Hal ini menurutnya, tentu berdampak langsung pada upaya pengendalian dan pengawasannya begitu pula kesulitan pada proses pemantauan atas besaran biaya yang seharusnya sesuai dengan kebijakan yang harus dibayar atau dikeluarkan oleh setiap Calon TKI khususnya dan TKI pada umumnya.

Dari hasil kegiatan lapangan,

Ombudsman memperoleh keterangan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana serta lemahnya koordinasi antar sektoral menjadi alasan utama mengapa hingga saat ini sarana kesehatan belum menjadi satu bagian dalam LTSP TKI NTB. Saat ini dari informasi yang didapatkan, para Calon TKI dan TKI masih harus mengeluarkan biaya untuk proses pemeriksaan kesehatan di klinik – klinik kesehatan yang ditunjuk bervariatif untuk biaya Medical Check Up, yaitu antara RP 250.000 hingga Rp 400.000

Persolaan berikutnya yang ditemukan yakni keberadaan calo dan minimnya tenaga keamanan. Keberadaan calo secara kasat mata memang terlihat sudah berkurang di areal Kantor LTSP NTB. Namun, diluar areal area LTSP NTB, keberadaan masih banyak calo yang mencoba menawarkan jasanya. ‘’Tentu hal ini sulit untuk ditindak karena minimnya tenaga keamanan baik didalam dan terutama diluar areal LTSP. Sehingga bisa menindak langsung oknum – oknum calo tersebut,’’ ujarnya. (nas)

Mataram (Suara NTB) Rabu (14/1) kemarin, upacara serah terima jabatan Danyonif 742/SWY berlangsung.

Tongkat komando Danyonif dari Letkol Inf Fransiscus Ari Susetio berpindah kepada Letkol Inf Darmawan Setiady. Upacara Sertijab dipimpin langsung Danrem 162/WB Kolonel Arh. Kuat Budiman, S.IP. Setelah menyampaikan selamat kepada Danyonif baru dan ucapan terimakasih kepada Danyonif lama, Danrem berpesan, agar pejabat baru melanjutkan yang sudah dirintis oleh pejabat yang lama. Baik berkaitan dengan pembinaan satuan dan pembinaan kewilayahan di NTB. ”Selalu menjalin koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh komponen

masyarakat lainnya untuk mendapatkan solusi dalam rangka ikut memelihara stabilitas keamanan sehingga tercipta situasi wilayah yang kondusif di wilayah NTB,” pesan Danrem.

Selain itu Danrem juga mengingatkan kepada seluruh perwira yang memangku jabatan di jajaran Korem 162/WB, agar selalu ingat bahwa jabatan yang disandangnya saat ini bukanlah hadiah, tetapi merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jabatan sekaligus kehormatan dan kepercayaan yang diberikan oleh Pimpinan TNI Angkatan Darat, yang kelak akan dimintai pertanggung jawabannya, tentang apa yang telah diperbuat dan yang tidak diperbuat berkaitan dengan jabatan tersebut. (ars)

(Suara NTB/ars)

SALAM KOMANDO - Danrem 162/WB Kolonel Arh Kuat Budiman SIP salam komando dengan Danyonif baru dengan pejabat lama.

Hadapi MTQ 2016

Qori dan Qoriah NTB Digembleng Selama Setahun Mataram (Suara NTB) Untuk mempersiapkan diri menghadapi Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tahun 2016, Pemprov NTB akan menggembleng Qori dan Qoriah selama setahun. Para juara I dan II ajang MTQ tingkat provinsi tahun 2015 yang akan dilaksanakan di Kota Bima pada Mei mendatang nantinya akan digembleng sampai menjelang pelaksanaan MTQ tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Kota Mataram pada Agustus 2016.

“Mulai Juni 2015, para juara I dan II MTQ tingkat provinsi akan kita lakukan sentralisasi di provinsi. Dalam sebulan kita lakukan sentralisasi selama seminggu di sini,” ujar Kepala Biro Kesra Setda NTB, Drs. H. Suhaimi, SH di Mataram, Rabu (14/1) siang kemarin.

Dikatakan, ajang MTQ Tingkat Provinsi NTB tahun ini akan dimajukan pelaksanaannya pada Mei mendatang. Dimana, Kota Bima menjadi tuan rumah pelaksanaannya. Para juara I dan II dalam ajang MTQ tingkat provinsi itu selanjutnya akan digembleng untuk mewakili NTB pada ajang MTQ tingkat nasional tahun 2016 mendatang.

Untukmenggemblengparaqori dan Qoriah yang akan mewakili NTB itu, Suhami mengatakan

akan mendatangkan pelatih nasional yakni Mantan Menteri Agama, Dr. Said Agil Al Munawar. “Beliau siap jadi dewan hakam MTQ 2016 di NTB dan siap melatih Qori Qoriah kita,”imbuhnya. Dalam ajang MTQ tingkat nasional tahun 2016 itu, lanjut Suhaimi akan memperlombakan enam cabang dan 21 golongan.

Penyelenggaraan MTQ merupakan ajang syiar Islam yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, yang dimulai di level kabupaten/kota, kemudian provinsi hingga tingkat nasional dan internasional. Pada 28 April 2014, Gubernur NTB, Dr. TGH. M Zainul Majdi mengajukan usulan menjadi tuan rumah MTQ nasional pada 2016.

Usulan itu disampaikan secara langsung kepada Menteri Agama Suryadharma Ali, dalam pertemuan silaturahim di Kantor Kementerian Agama di Jakarta. Usulan menjadi tuan rumah MTQ XXVI pada 2016 itu antara lain didasarkan pada pengalaman NTB menjadi tuan rumah kegiatan serupa pada 1973 atau 41 silam. Selain itu, pembangunan Islamic Center di jantung Kota Mataram, NTB, diyakini dapat dirampungkan pada 2015 sehingga akan dapat mendukung terselenggaranya MTQ 2016 tersebut. (nas)

’’Over Capacity’’ Parah Dari Hal. 1 Satu satunya solusi, relokasi bangunan Lapas di dekat Kantor Gubernur NTB tersebut ke lokasi baru di Kuripan, Lombok Barat. Menurut rencana, gedung baru di atas lah-

an 6,7 hektar itu akan representatif. Lapas akan dibangun lantai dua, berbentuk “leter U”.

Tidak hanya Lapas, di lahan yang sama dibangun Rupbasan (rumah penitipan barang sitaan negara).

Hanya saja menurut Kakan-

wil, sampai saat ini anggaran dari pusat belum turun. Meski tanah hibah itu sudah resmi diserahterimakan dari Pemda Lobar tahun 2011 lalu. Agusta memperkirakan, dana dari pusat akan turun April 2015 mendatang, itu pun bertahap dari

total Rp 75 miliar lebih kebutuhan membangun konstruksi gedung. Pihaknya sudah sampaikan kondisi itu ke pusat, melalui Kementerian Hukum dan HAM RI. ‘’Untuk dapat anggaran memang tidak gampang, tapi kita

tetap usahakan. Dan April 2015 ini mudah-mudahan anggarannya akan turun,’’ terang Agusta.

Ia berharap dukungan masyarakat, untuk kelancaran turunnya anggaran tersebut, sampai dengan pembangunan gedung. (ars)

Kamis, 15 Januari 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mahfud MD

Mahfud MD : KPK Beraninya Luar Biasa

Jakarta (Suara NTB) Pemerintah akan mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar serta elpiji pada Jumat (16/1). Menteri ESDM Sudirman Said di Jakarta, Rabu (14/1) mengatakan, pemerintah merubah waktu evaluasi penetapan harga BBM dari sebelumnya satu bulan menjadi dua minggu sekali.

“Kami mencermati penurunan harga BBM dan elpiji yang cukup drastis sekarang ini. Pada Jumat ini, kami akan umumkan harga baru BBM dan elpiji,” katanya.

Menurut dia, pihaknya akan

merubah Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 yang masih mengatur penetapan harga BBM setiap satu bulan menjadi dua minggu sekali.

Sebelumnya, Pertamina

memperkirakan harga premium pada bakal turun hingga di bawah Rp7.000 per liter.

“Dengan kecenderungan harga yang ada, premium bisa turun lebih dari Rp600 per liter atau

Jakarta (Suara NTB) Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD lewat akun Twitternya berkomentar soal langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi status tersangka kepada calon Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan.

“Sebelum ini, Saya menilai meski selalu berani, KPK itu biasa saja karena tugasnya memang harus begitu. Tapi hari ini Saya nilai KPK beraninya luar biasa,” tulis Mahfud melalui akun Twitter-nya, yang dikutip di Jakarta, Rabu (14/1).

Mahfud mengimbau KPK segera melakukan dua hal untuk menepis kemungkinan munculnya anggapan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka dilandasi kepentingan politis.

“Agar tak dnilai politis @KPK_RI hrs segerakan 2 hal. 1) Cln menteri lain yg distabilo merah sgr di-jdkan TSK. 2) Yg sdh lama TSK sgr adili.” tulis Mahfud dalam akun @mohmahfudmd. (ant/Bali Post)

Ketua KPK Bantah Berfoto Mesra dengan Perempuan

(ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi membantah dirinya adalah orang yang berada dalam foto bersama seorang perempuan muda dengan pose mesra. “Ini gosip yang sengaja disebarkan untuk menghacurkan diri saya dan mengkriminalisasi saya,” kata Abraham melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu (14/1).

Sebelumnya beredar foto yang dikirimkan melalui surat elektronik yang menunjukkan tiga foto Abraham Samad bersama seorang perempuan muda dengan pose mesra dan berangkulan.

Dalam salah satu foto Abraham bahkan tampak mencium pipi perempuan berkulit putih tersebut.

Dalam surat elektronik itu juga memuat data diri sang perempuan yaitu Elvira Devinamira. Elvira adalah Putri Indonesia 2014 kelahiran Surabaya, 28 Juni 1993. Dalam data tersebut Elvira disebut mengambil jurusan Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Sebagai Puteri Indonesia, Elvira memang pernah bertemu dengan Abraham saat acara Program Pemilu Berintegritas pada 8 Maret 2014. Abraham juga mengungkapkan bahwa beredarnya foto tersebut terkait dengan penetapan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. “Kemungkinan besar demikian,” ungkap Abraham. (ant/Bali Post)

Abraham Samad

menjadi di bawah Rp7.000 per liter,” kata Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Bambang.

Menurut dia, sejak 25 Desember 2014, harga minyak sekitar 50 dolar AS per barel dan produk BBM di Singapura sesuai patokan Platts (MOPS) sekitar 60 dolar per barel.

“Setiap penurunan MOPS sebesar satu dolar per barel, harga BBM bisa turun Rp50. Tapi,

tergantung pergerakan kursnya,” katanya.

Sesuai Peraturan Menteri No 39 Tahun 2014, pemerintah per 1 Januari 2015 menurunkan harga premium dari Rp8.500 menjadi Rp7.600 per liter. Harga premium tersebut sudah sesuai pasar.

Perhitungan harga tersebut mengacu MOPS sebesar 73 dolar AS per barel dan kurs Rp12.380 per dolar pada periode 25 November-24 Desember 2014. (ant/Bali Post)

Ini Delapan Game ’’Online’’ Perusak Anak

(ant/Bali Post)

PEMAKAMAN PRAMUGARA AIRASIA - Pelayat menaburkan bunga di atas makam pramugara AirAsia QZ8501 Oscar Desano (27) seusai pemakaman di Krakitan, Bayat, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (14/1). Jenazah Oscar Desano dan Yuni Astuti teridentifikasi pada Selasa (13/1). Hingga Rabu pagi masih terdapat 12 jenazah yang belum teridentifikasi di Posko DVI Polda Jatim.

KNKT Telah Unduh Data FDR dan CVR AirAsia Jakarta (Suara NTB) Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah selesai mengunduh data dari perekam data penerbangan (Flight Data Recorder/FDR) dan perekam suara kokpit (Cockpit Voice Recorder/CVR) pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan QZ8501 yang jatuh pada 28 Desember 2014.

“Kami menyelesaikan mendownload FDR. Kualitasnya bagus, bisa terbaca,” kata Kepala Subkomite Penyelidikan Kecelakaan Transportasi Udara KNKT Masruri di kantor KNKT, Jakarta, Rabu (14/1).

Masruri menambahkan KNKT juga baru saja selesai mengunduh data dari CVR pesawat tersebut namun belum membukanya.

Selanjutnya tim penyelidik akan mendengarkan percakapan di ruang kemudi, membuat transkripsi lalu menganalisisnya dengan FDR. Ketua Tim Investigasi AirAsia QZ8501 KNKT Mardjono Siswosuwarno mengatakan sekarang tim penyelidik sedang mengonversi data biner di FDR ke bentuk tabuler.

Menurut Mardjono, proses konversi mulai dari data biner, tabuler hingga ke grafik kira-kira memerlukan waktu

hingga dua minggu.

KNKT menyatakan tidak menemukan kesulitan dalam memindahkan data dari FDR karena benda tersebut berada dalam kondisi baik.

Sementara proses transkripsi percakapan yang terekam di CVR, kata Mardjono, diharapkan selesai dalam waktu sepekan.

Ia menambahkan orang yang membuat transkrip percakapan dari CVR haruslah orang yang mengerti istilah-istilah penerbangan seperti misalnya pilot atau petugas Air Traffic Control (ATC). (ant/Bali Post)

Banda Aceh (Suara NTB) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menemukan delapan game online yang berbahaya bagi anak, karena dinilai bisa merusak kepribadian caloncalon generasi penerus ini.

“Ibarat candu, perlahan-lahan efek game tersebut merusak sisi psikologis dan kepribadian anak. Kita selaku orangtua cenderung abai menyangkut upaya preventif terhadap gejala ini,” kata Manager Program pada LBH Anak Aceh, Rudy Bastian, di Banda Aceh, Rabu (14/1).

Delapan game yang saat ini berbahaya bagi anak, yakni Point Blank, Counter Strike, World of Warcraft, Call of Duty, RF Online, AION, Gunbound, dan Lost Saga.

Game online itu, menurut Bastian, menawarkan sensasi praktis bagi anak dengan nuansa perang-perangan, perkelahian, pembantaian etnis, perang antar suku, dan bahkan pembunuhan sadis terhadap siapapun yang dianggap lawan.

Usaha mencontoh dan meniru tokoh-tokoh dalam game inilah yang ditakutkan dicontoh di kehidupan si anak. “Setiap anak yang bermain game ini mendapatkan suasana menegangkan dan menantang tak terkecuali jika game ini dimainkan orang dewasa,” katanya.

Game online akhir-akhir ini gencar diminati semua orang khususnya anak-anak yang masih di bawah umur.

“Hasil penelaahan kami, game online saat ini di Aceh lebih digandrungi anak usia 8-14 tahun. Warung internet tempat penyedia game online yang selalu ramai dikunjungi anak, atau bisa juga dikatakan sebagai rumah kedua bagi mereka dalam bermain,” ujarnya.

Alasan anak senang bermain game adalah karena ingin mencoba hal yang baru dan juga untuk dapat menghilangkan stres, dikarenakan tugas sekolah ataupun ada suatu masalah.

“Padahal game online seyogyanya diperuntukkan bagi usia 17 tahun ke atas,” katanya.

Dikatakan, dan ternyata terlalu sering bermain game dapat mempengaruhi kepribadian anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan di usia 8 sampai 14 tahun anak-anak cenderung akan menyerap dan meniru segala sesuatu yang dilihat, sehingga dapat berpengaruh pada perkembangan tubuhnya.

Sejumlah efek lainnya juga bakal muncul pada si anak, menurut dia, di antaranya masalah sosialisasi, komunikasi, dan empati si anak dengan orang lain sekitarnya. Kondisi ini memicu agresivitas anak dan terkikisnya hubungan sosial anak terhadap kondisi sekeliling.

“Dan kondisi ini bakal diperparah ketika si anak yang kecanduan game online tadi tidak mempunyai uang untuk bermain, maka dia akan mencuri dan memalak kawannya guna bisa mendapatkan uang untuk dapat terus bermain game online tersebut,” ujarnya.

Ia menilai, bermain game online identik dengan duduk berjam-jam di depan komputer atau pun laptop dengan memainkan game-game tertentu yang membuat mereka asyik sendiri dan susah untuk diganggu ataupun diajak berinteraksi.

Kecuali jika mereka mempunyai masalah mengegani game tersebut baru mereka bisa kita ajak bicara. Dan tidak asing ketika game online-nya kalah dengan lawannya, si anak bakal mengeluarkan ucapan-ucapan yang semestinya tidak mereka ucapkan. (ant/Bali Post)

Memberi Uang ke Penghulu Merupakan Gratifikasi Jakarta (Suara NTB) Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono, mengatakan pemberian imbalan uang pada penghulu seusai akad pernikahan termasuk dalam tindak pidana gratifikasi.

“Jadi tidak ada lagi memberi uang kepada penghulu di luar, itu termasuk gratifikasi,” kata Giri di gedung KPK Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, hal tersebut dikarenakan penghulu sudah memiliki tarif dan uang transportasi yang mencukupi.”Tarif dan

uang transportasi untuk penghulu sudah mencukupi,” kata dia.

Giri mengatakan, tarif penghulu tiap satu kali akad nikah mencapai Rp600 ribu. Sedangkan uang transportasi yang diberikan berkisar antara Rp 125—400 ribu.

Ia menjelaskan, saat ini negara sudah memberikan perhatian pada penghulu soal biaya sehingga sudah seharusnya penghulu tidak menerima imbalan apapun lagi di luar Kantor Urusan Agama (KUA).

Giri juga mengingatkan agar

masyarakat yang akan menikah untuk tidak memberikan imbalan uang tambahan kepada penghulu seusai pernikahan. “Kalau ada yang memberikan uang pada penghulu, laporkan! Itu merupakan tindak pidana,” ujar Giri.

Pada pertengahan 2014 pemerintah telah mengatur tarif biaya nikah dalam PP No 45/ 2014 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Agama (Kemenag) sebesar nol rupiah untuk pernikahan di KUA dan Rp 600 ribu bila menikah di luar KUA. (ant/Bali Post)

Ilustrasi

(Suara NTB/ist)

(ant/Bali Post)

Jumat, Pengumuman Penurunan Harga BBM

3.500 TKI Bermasalah Dipulangkan Setiap Bulan Jakarta (Suara NTB) Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, setiap bulan sekitar 3.000 sampai 3.500 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah dipulangkan (dideportasi) dari Malaysia.

“Setiap bulan yang dideportasi dari Malaysia bisa sampai 3.000 hingga 3.500 TKI melalui Tanjung Pinang Kepulauan Riau,” kata Mensos di Jakarta, Rabu (13/1).

Para TKI bermasalah tersebut seharusnya ditampung sementara di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) yang ada di Tanjung Pinang.

Namun RPTC yang dimiliki Kementerian Sosial tersebut hanya berkapasitas 300 orang.

Kementerian Sosial memiliki dua RPTC yaitu di Bambu Apus Jakarta dan Tanjung Pinang serta 22 RPTC lainnya na-

mun dengan status menyewa selama dua tahun. “Volume TKI yang dipulangkan terus bertambah, maka kita butuh sinergi dengan lembaga lain misalnya RS Bhayangkara Polri Dr Sukanto Kramatjati,” katanya.

Sebab, para pekerja migran tersebut sebagian besar bermasalah baik mengalami kekerasan fisik dan ada juga kejiwaan sehingga perlu penanganan lebih lanjut. Biasanya mereka yang mengalami kekeraan atau juga depresi ditampung sementara di RPTC untuk diobati sebelum dipulangkan ke kampung asalnya.

Sesuai tugas dan fungsinya, Kemensos memberikan bantuan kepada pekerja migran bermasalah saat mereka di lokasi penampungan atau RPTC. Selain itu juga memberikan biaya pemulang sebe-

sar Rp1,5 juta setiap orang.

Di samping itu Kemensos memberikan bantuan modal sebesar Rp3 juta untuk masing-masing pekerja migran pascapemulangan. “Dalam rakor Menko kemarin kita bahas juga mengenai bantuan apa yang diberikan setelah mereka mendapat modal, khawatir kalau tidak diberi pelatihan mereka tidak cukup punya keahlian maka akan lakukan apa dengan modal itu,” jelas Khofifah.

Maka Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Kementerian Tenaga Kerja sedang menyiapkan format untuk mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK) dalam pelatihan yang sesungguhnya sehingga bisa melahirkan pengusaha-pengusaha baru. (ant/Bali Post)