Snt15112014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

16 HALAMAN

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU, 15 NOVEMBER 2014

NOMOR 210 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kasus BSS

Dijabat Dua KPA, Siapa Bertanggung Jawab?

Mataram (Suara NTB) Dugaan penyimpangan pengadaan bibit sapi pada program Bumi Sejuta Sapi (BSS) ternyata ditangani dua Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kejaksaan kini sedang mengusut di antara dua pejabat tersebut, siapa yang paling bertanggung jawab atas pencairan anggaran bantuan bibit sapi yang diduga bermasalah itu.

Untuk menelisik siapa paling bertanggung jawab dalam pencairan anggaran untuk program BSS di Sumbawa Besar, tim penyidik memanggil man-

tan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Ir.H.Hery Erpan Rayes, beberapa waktu lalu.

Menurut Juru bicara Kejati

NTB Made Sutapa, SH, yang bersangkutan (Hery) dipanggil sebagai saksi lantaran ketika program berjudul.

Bersambung ke hal 5

’’

Mana KPA pada saat pencairan, sedang ditelusuri tim. Karena tim masih evaluasi, jadi belum saya bisa sampaikan.

(Made Sutapa)

Setelah Rekanan, Kejati Agendakan Periksa PPK

(Suara NTB/kir)

ILEGAL - Kendati sudah dilarang oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) aktivitas penambangan bahan galian C masih saja terjadi. Seperti terlihat, alat berat masih diparkir di salah satu area penambangan galian C ilegal di Desa Pemepek, Kecamatan Batukliang Utara. Pemerintah daerah mengancam bakal melaporkan penambang galian C ilegal tersebut ke aparat kepolisian.

Namun sampai saat ini, rencana tersebut belum juga dilakukan.

TO K O H

Polisi dan Pers Bermitra INSIDEN pemukulan lima jurnalis oleh oknum Brimob di kompleks Kampus Universitas Negeri Makassar (UNM), saat demo rusuh BBM Kamis (13/11) lalu memantik rasa prihatin Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs. Srijono. Ia berharap peristiwa itu tidak sampai terjadi di NTB. Kapolda menilai pers adalah bagian dari lembaga yang harus diajak untuk bekerjasama membangun daerah. ‘’Karena itu pers dan kepolisian harus bersinergi,’’ kata Kapolda ditemui usai upacara HUT ke – 69 Brimob, Jumat (14/11) kemarin.

Di NTB, ia ingin pers dan kepolisian sama-sama menjaga kondusivitas daerah dengan sinergi yang dimaksudnya.

Jangan sampai dalam hal tugas masing – masing, muncul masalah yang akhirnya membuat polisi dan wartawan berhadap hadapan.

“Kalau berhadap-hadapan (dengan wartawan), itu berarti siapsiap berperang. Ndak mau saya.

Makanya polisi dan wartawan itu harus bersinergi,” tegasnya.

Dalam rangka itu, pers maupun lembaganya harus tetap menjaga tetap berpikir positif agar tidak saling curiga berujung konflik. Hilangkan peluang terjadinya benturan antara pers dengan aparat.

Srijono Bersambung ke hal 5 (Suara NTB/ars)

Pemda KLU akan Tindak Tegas Penyedia Jasa Penyeberangan ’’Nakal’’ Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika (Hubparkominfo) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sinar Wugiyarno, SH membantah jika kapal-kapal cepat penyedia jasa penyeberangan dari Pelabuhan Bangsal dan sekitarnya ke tiga gili (Trawangan, Air dan Meno) banyak yang tak memenuhi standar keselamatan.

Menurutnya, operator penyedia jasa penyeberangan sudah diminta untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas keselamatan seperti jaket pelampung. Bahkan, Pemda KLU juga membagikan jaket-jaket pelampung untuk kapal-kapal cepat yang melayani penyeberangan ke Gili Trawangan,

Meno dan Air. Meskipun demikian, ada saja ditemukan oknum-oknum penyedia jasa penyeberangan yang mengabaikan keselamatan seperti membawa penumpang melebihi kapasitas.

“Ada sanksi kepada penyedia jasa yang tak memenuhi kelayakan menyeberang.

Jelas tidak akan diperpanjang sertifikatnya (izin operasionalnya). Kami juga memberikan pembi-

naan, jangan sampai muatan melebihi kapasitas penumpang. Secara umum fasilitas sudah laik. Hanya saja, ada saja oknum yang di sana itu.

Dimanapun sering terjadi. Tetapi ke depan tentunya kita akan selalu melakukan pengawasan secara kontinu,” Bersambung ke hal 5

Sinar Wugiyarno

Pengalihan Dana ’’Market Fund’’

Gubernur Arahkan untuk Datangkan Media Australia ke NTB Mataram (Suara NTB) Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Taufan Rahmadi mengatakan, sesuai dengan arahan dari Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, sekitar Rp 350 juta dana (dari Rp 1 miliar) yang sebelumnya diperuntukkan untuk market fund maskapai penerbangan Jetstar Airways, dialihkan penggunaannya untuk promosi pariwisata dengan mengundang media-media Australia ke NTB. ‘’BPPD itu atasannya Pak Gubernur. Pak Gubernur mengarahkan kepada BPPD NTB,

salah satu materi anggaran dari Rp 1 miliar itu, diarahkan kepada kunjungan media Australia ke NTB. Bukan kita dari sini (NTB) ke sana (Australia). Itu sudah jelas,’’ kata Taufan ketika dikonfirmasi, kemarin.

Taufan menyebut, untuk mendukung kegiatan kunjungan media-media Australia ke NTB itu, dialokasikan sekitar Rp 350 juta dari anggaran sebesar Rp 1 miliar tersebut.

Saat ini, kegiatan tersebut sedang dipersiapkan. Awalnya, usulan kegiatan itu, kata Taufan merupakan usulan dari

Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), namun belakangan PHRI yang mau berkunjung ke Australia.

Selain untuk mendatangkan media-media Australia, anggaran sebesar Rp 1 miliar itu juga akan dipergunakan untuk famtrip media-media nasional ke NTB. Kemudian penayangan video promosi pariwisata NTB di maskapai penerbangan Garuda Indonesia Airlines. Selanjutnya, dana itu juga, kata Taufan untuk mendukung promosi Tambora Menyapa Dunia 2015.

Bersambung ke hal 5

SEDIKITNYA sudah lima kali rekanan pemenang tender proyek bantuan bibit sapi di Sumbawa Besar diperiksa penyidik. Kejati NTB tinggal memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ZW yang dipastikan sudah berada di Mataram setelah menunaikan ibadah haji.

Juru Bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH mengatakan, pemanggilan tersangka itu sudah diagendakan penyidik.

Pemeriksaan dilakukan, dalam rangka klarifikasi terhadap proses teken kontrak dengan CV Risma Sehati, yang memenangkan tender proyek bibit sapi senilai Rp 4,6 miliar tahun 2013 lalu. ‘’Tersangka pasti diperiksa, tapi bertahap. Sekarang masih konsentrasi rekanan, selan jutnya ke PPK,’’ kata Sutapa Jumat (14/11) kemarin.

Pemeriksaan PPK bagian dari rangkaian proses penyidikan kasus ini, dalam rangka mencocokkan dan klarifikasi fakta di lapangan. Di mana sebelumnya ditemukan ada dua dari 16 kelompok ternak yang terindikasi fiktif. Dua kelompok itu terindikasi hanya simbolis menerima bantuan sapi.

Kelompok hanya menerima dalam bentuk uang, itu pun diduga disunat.

Bersambung ke hal 5

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 15 November 2014

Halaman 2

NAIKKAN SAMPAH Petugas Tenaga Harian Lepas (THL) menaikkan sampah ke atas dump truck, beberapa saat setelah hujan.

Tumpukan sampah pada drainase simpang empat Rembiga Mataram “menggunung” akibat sampah yang mengendap di dasar drainase setelah cukup lama tidak turun hujan.

Hindari Gejolak JALAN Selaparang, Cakranegara direncanakan sebagai pusat kegiatan pasar malam. Pasar malam ini dirancang Camat Cakranegara untuk mengakomodir para PKL yang ada di zona merah, khususnya Jalan AA Gde Ngurah. Camat Cakranegara, M. Salman Rusdi menyampaikan sebelum rencana tersebut direalisasikan, perlu pembahasan komprehensif dengan melibatkan semua pihak.

Selain itu juga sangat penting dilakukan kajian (Suara NTB/dok) secara matang sehingga M. Salman Rusdi nantinya tidak menimbulkan gejolak. “Yang jelas harus dikaji dulu sehingga tidak menimbulkan gejolak. Persiapannya harus betul-betul matang, tidak bisa serta merta kita laksanakan. Semua pihak harus dilibatkan dan diajak berkomunikasi sehingga tidak ada gejolak.

Gejolak itu yang tidak kita inginkan,” jelasnya.

Salman mengatakan pihaknya juga tetap berkomunikasi dengan pengurus APKLI Kota Mataram terkait rencana pasar malam ini. Pihaknya juga berharap APKLI Kota Mataram mengomunikasikan hal ini dengan pengurus APKLI NTB sehingga banyak masukan yang dapat dijadikan pertimbangan. Selain melibatkan APKLI, rencana ini juga akan dikoordinasikan dengan pimpinan daerah baik Walikota maupun Wakil Walikota dan SKPD terkait seperti Dinas Kebersihan, Dinas Koperindag (Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan), Dinas PU, Dinas Pertamanan, serta Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang).

Terkait sosialisasi kepada para PKL memang belum gencar dilaksanakan. Tapi disampaikan Salman, sebagian PKL menyetujui rencana tersebut dan sebagian yang lain belum menyetujui. Dengan adanya pedagang yang belum setuju untuk direlokasi, pihaknya juga tidak serta merta bisa memindahkan mereka. Ia mengatakan perlu pendekatan yang lebih lanjut lagi dengan para pedagang.

“Kita betul-betul harus sosialisasi dan komunikasi dengan semua pihak. Karena niat baik kita belum tentu juga diterima dengan baik. Namanya juga harus menyatukan banyak kepala (banyak orang),” ujarnya.

Paling lambat rencana ini ditargetkan bisa terealisasi tahun 2016 mendatang. Pasar malam ini rencananya akan dikemas dengan baik sehingga menarik orang untuk datang dan berbelanja. Untuk parkir kendaraan sendiri akan diarahkan di Jalan Hasanuddin dan AA Gde Ngurah, dari parkir kendaraan ini juga diharapkan dapat berkontribusi untuk PAD Kota Mataram. (ynt)

(Suara NTB/ars)

MMS Tak Ada Kejelasan

MSB Terancam Jadi Ruang Publik

Mataram (Suara NTB) – Impian Pemkot Mataram melihat hotel megah dan pusat perbelanjaan dibangun di taman hiburan rakyat Loang Baloq, nampaknya masih harus dipendam. Lahan pembangunan MSB (Mataram Sunset Beach) di depan Makam Loang Baloq kini terancam menjadi ruang publik. Itu menyusul ketidakjelasan PT. MMS (Mas Murni Sejahtera) terhadap pembangunan tersebut. Padahal nilai investasi untuk MSB mencapai Rp 250 miliar.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, ketika menjawab pemandangan umum fraksi di DPRD Kota Mataram, Jumat (14/11) terkesan pasrah atas nasib pembangunan MSB. Menurut Walikota, pada prinsipnya eksekutif sepakat menempatkan proses pelaksanaan proyek MSB sesuai perjanjian yang telah disepakati

kepada pimpinan MMS di Jakarta tentang kelanjutan proses pembangunan proyek Loang Baloq. Apakah pihak MMS masih memiliki komitmen untuk menyelesaikan pembangunan hotel di Loang Baloq,’’ terangnya.

Pemkot Mataram, demikian Walikota, telah menyiapkan rencana lain manakala

Diberitakan sebelumnya, pembangunan MSB ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Walikota Mataram H Ahyar Abduh 1 Maret 2014.

Dalam perjanjian dengan Pemkot Mataram, MMS akan membangun hotel, apartemen dan pusat perbelanjaan serta menata Taman Loang Baloq yang sudah di bangun Pemkot Mataram. Tiga pembangunan itu ditargetkan selama 36 bulan diatas lahan lebih dari tiga hektar. Sebelumnya, pemanfaatan aset Pemkot Mataram di taman hiburan rakyat Loang Baloq telah mendapat persetujuan dari DPRD Kota Mataram. (fit)

Empat Tahun Mangkrak, Pertamanan Anggarkan Rp 200 Juta untuk Penataan MWP akan Ditender Kompleks Pemakaman

Tolak Pengosongan Kolom Agama RENCANA pengosongan kolom agama di KTP (Kartu Tanda Penduduk) terus menuai pro kontra, termasuk di Kota Mataram. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, H. Ibrahim Azhar menyatakan kurang setuju kalau kolom aga di KTP dikosongkan. ‘’Kalau ada apa-apa kan harus ada dicantumkan kolom agama itu,’’ ujarnya.

Kecuali, lanjut Ibrahim Azhar, kalau Indonesia bukan negara beragama mungkin tidak perlu dicantumkan kolom agama. Karena (Suara NTB/fit) bagaimanapun agama H. Ibrahim Azhar merupakan bagian dari identitas seseorang. Menurut politisi PPP ini, pencantuman kolom agama sangat penting. Tetapi lain halnya kalau yang dikosongkan itu adalah kolom agama di luar lima agama (Islam, Hindu, Budha, Kristen Katolik dan Kristen Protestan), katanya tidak menjadi persoalan.

Sebab, sambung Ibrahim Azhar, diluar lima agama itu, dianggap tidak sah, atau tidak diakuai. ‘’Tapi kalau agama yang sah memang harus dicantumkan, supaya jelas dan supaya sah’’ pintanya. Ia kembali menegaskan identitas agama seseorang sangat perlu. Tidak mungkin seorang penduduk tidak beragama.

Belum lagi di akte nikah, agama harus dicantumkan dengan jelas. Kalau misalnya kolom agama dihilangkan, masyarakat tidak akan tahu yang bersangkutan menikah dengan cara agama apa. Dengan adanya identitas agama, semuanya akan menjadi jelas. (fit)

Mataram (Suara NTB) Dinas Pertamanan Kota Mataram menganggarkan sekitar Rp 200 juta dalam RAPBD 2015 untuk penataan kompleks pemakaman. Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H.M. Kemal Islam menyampaikan penataan pemakaman tetap dilakukan pihaknya disamping ada juga anggaran dari dana aspirasi anggota DPRD Kota Mataram.

Kemal mengatakan anggaran Rp 200 juta tersebut baru diusulkan pihaknya ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Terserah apakah nanti usulan tersebut dicoret atau diakomodir. “Tapi kita realistis saja mana yang disetujui,” cetusnya ditemui di Kantor Walikota Mataram kemarin.

Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram ini

menyampaikan sejauh ini ada beberapa proposal yang masuk dari masyarakat yang meminta bantuan anggaran untuk penataan kompleks pemakaman.

“Untuk itu kita coba alokasikan,” ujarnya. Kompleks pemakaman yang diminta warga untuk dilakukan penataan beberapa diantaranya di kawasan Monjok, Tegal, dan Tanjung Karang. “Ada empat proposal yang sudah masuk,” imbuhnya.

Kemal mengatakan jika warga ingin kompleks pemakaman di wilayahnya ditata, mereka harus memasukkan proposal ke Dinas Pertamanan Kota Mataram. Setelah itu baru kemudian akan disurvey ke lokasi dan diputuskan apakah dibantu atau tidak. Dana penataan yang diberikan Pemkot Mataram juga merupakan dana stimulan. “Nanti masyarakat sendiri yang menambahkan dananya,” ujarnya.

Sebelumnya Kepala Bidang (Kabid) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Pertamanan Kota Mataram, Nanang Edward mengatakan kompleks-kompleks pemakaman yang ada di Kota Mataram harus indah. Pihaknya mengimbau kepada pengelola atau penjaga kompleks pemakaman di kota ini agar tidak hanya menanam pohon kamboja, tapi juga ditanami jenis-jenis bunga yang lain seperti euphorbia, pucuk merah, dan lainnya.

Nanang menyebutkan kompleks pemakaman juga tidak harus identik dengan keangkeran. Untuk itu pihaknya telah memasang masing-masing empat tiang lampu di delapan kompleks pemakaman. Dinas Pertamanan juga telah menjadikan kompleks pemakaman Karang Medain sebagai project percontohan untuk penataan lahan pemakaman. (ynt)

Belum Bisa Tangani Jalan Lingkungan

Pemkot Usulkan Bantuan ke Satker Bankim

BPBD Minta Masyarakat Waspadai Angin Kencang

Mataram (Suara NTB) Sampai saat ini, Pemkot Mataram belum bisa menangani perbaikan beberapa ruas jalan lingkungan yang rusak.

Walaupun dalam APBD Perubahan 2014 lalu juga dianggarkan untuk perbaikan jalan lingkungan,

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram meminta masyarakat agar waspada terhadap terjadinya angin kencang beberapa waktu terakhir ini. Antisipasi tersebut menyusul tumbangnya beberapa pohon dan sejumlah papan reklame di sejumlah titik di Kota Mataram.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Ir. H. Supardi mengungkapkan perubahan cuaca yang terjadi disertai dengan angin kencang diminta agar masyarakat waspada. Dikhawatirkan nantinya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, meskipun kemarin pohon tumbang dan papan reklame yang tumbang tidak menelan korban jiwa. “Iya, kita minta waspada saja,” imbuh Supardi dikonfirmasi Kamis, (13/11).

Secara potensial hasil pantauannya saat ini, adalah terjadinya hujan disertai dengan angin kencang. Namun demikian, pihaknya tetap waspada dengan melakukan pemantauan di beberapa titik di Kota Mataram. Selain itu, orari juga disiapkan bila sewaktu - waktu terjadi bencana. “Orari selalu kita siapkan 24 jam,” katanya.

Sebelum terjadi bencana, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait.

Baik Dinas Pekerjaan Umum, Disosnakertrans, Dinas Pertamanan dan lain sebagainya. Dinas PU lanjutnya, dimaksimalkan untuk melakukan normalisasi saluran. Sementara, Pertamanan mengintensifkan pemotongan ranting - ranting yang dianggap rawan. Sedangkan, Disosnakertrans membantu dari sisi sosial dan tim tagana yang dimiliki.

Terkait potensi puting beliung, mantan Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan ini berharap jangan sampai peristiwa tersebut terjadi di Kota Mataram. Namun demikian, kalaupun ada tanda - tanda, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pasti memberikan informasi.

Khusus pemantaun dibeberapa titik pun, pihaknya sudah membuat pos pantau. Sementara itu, Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, HM. Kemal Islam mengatakan, pihaknya fokus melakukan perantingan atau memotong ranting - ranting. Perantingan tersebut dimaksud, mengantisipasi pohon tumbang. Namun demikian, Kemal tidak menyebutkan beberapa pohon yang berpotensi tumbang. (cem)

antara Pemkot Mataram dengan MMS. Walikota mengaku pihaknya telah melakukan komunikasi intensif termasuk telah melayangkan surat bernomor 278.a.S/Bappeda-Kt/IX/2014 tertanggal 15 September 2014. ‘’Dan saat ini kami telah perintahkan Kepala Bappeda menanyakan langsung

memang tidak ada jawaban dari MMS. Rencana itu adalah menjadikan lahan yang sedianya menjadi lokasi pembangunan MSB, menjadi ruang publik. ‘’Untuk area publik sajalah supaya bisa dimanfaatkan masyarakat,’’ ujarnya pasrah.

Deadline MMS, kata Walikota, dalam waktu dekat.

Sepengatuannya, aku Walikota, molornya pembangunan MSB lantaran ada masalah di internal MMS. ‘’Tapi apa yang jadi masalahnya, dulu mereka menggebu-gebu, kami tidak tahu,’’ katanya. Padahal, MMS juga sudah keluar biaya untuk membebaskan lahan di sana.

H. Mahmuddin Tura

anggaran itu belum mencukupi sehingga Pemkot Mataram memperbaiki jalan lingkungan secara bertahap.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyampaikan pihaknya telah mengusulkan bantuan anggaran perbaikan jalan lingkungan ke Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (Bankim). Anggaran yang diusulkan melalui Satker Bankim disebutkan Mahmuddin sebesar Rp 48 miliar yang dananya berasal dari APBN. Satker Bankim disebutkan Mahmuddin menangani pembangunan fasilitas umum seperti jalan lingkungan.

Untuk perbaikan jalan lingkungan tahun 2015, Pemkot Mataram melalui Dinas PU juga menganggarkan sekitar Rp 6 miliar.

Dengan dana tersebut, perbaikan j a l a n lingkungan tidak bisa dituntaskan t a h u n depan dan

itu harus dilaksanakan secara bertahap. Tahun 2015, ada juga dianggarkan Rp 10 miliar untuk perbaikan jalan lingkungan yang berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Rp 6 miliar dan DAU (Dana Alokasi Umum) Rp 4 miliar.

“Untuk menutupi sebagian itu, kita sedang perjuangkan lewat Satker Bankim. Kalau Bankim oke, alhamdulillah selesai (persoalan jalan lingkungan). Kalaupun ada sisa, itu untuk pemeliharaan jalan yang ringan-ringan saja,” jelasnya.

Anggaran yang dialokasikan untuk Dinas PU Kota Mataram pada tahun 2015 mendatang turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

Tahun 2014, anggaran untuk Dinas PU sebesar Rp 108 miliar, termasuk rencana pinjaman PIP masuk di dalamnya sebesar Rp 60 miliar.

“Dikurangi PIP berarti Rp 48 miliar,” ujarnya.

Sementara untuk anggaran di tahun 2015 mendatang dianggarkan Rp 42 miliar yang dibagi untuk semua bidang seperti jalan, drainase, air bersih, dan lainnya. Mahmuddin mengatakan anggaran tersebut sangat kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan pihaknya. Apalagi untuk menyelesaikan banyak ruas jalan lingkungan yang rusak. (ynt)

Mataram (Suara NTB) – Empat tahun dalam kondisi mangkrak, Pemkot Mataram mulai berpikir untuk membuka tender pengelolaan dan pengembangan MWP (mataram Water Park) di Udayana Mataram.

Rencana ini diungkap Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dalam rapat paripurna di DPRD Kota Mataram, Jumat (14/11). ‘’Kalau ada yang memang siap sesuai dengan rencana kita (Pemkot, red) bagus juga supaya ndak keluar dana kita untuk mengelola itu. Yang penting bagaimana bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,’’ terangnya menjawab wartawan di DPRD Kota Mataram, Jumat kemarin. Pihaknya, aku, Walikota berencana melakukan tender terbuka kalau ada perusahaan-perusahaan yang siap dengan rencana Pemkot Mataram.

Saat ini, Pemkot Mataram, sambung Ahyar sedang merencanakan tender itu mencakup pengelolaan dan penataan. ‘’Bukan hanya pengelolaannya. Kalau begini kan bagaimana mau dikelola, dalam terus tidak memenuhi syarat untuk sport,’’ pungkasnya. Tender rencananya akan dilakukan dalam tahun ini.

Seperti diketahui, MWP dibangun tahun 2008 dan rampung pada tahun 2009. MWP diresmi-

kan Bulan Juni 2010 lalu. Pembangunan yang diangarkan bertahap dalam beberapa kali APBD itu menelan anggaran sekitar Rp 10 miliar. Awal dibangunnya MWP dihajatkan untuk kolam renang atlet dengan standar nasional. ‘’Karena di NTB belum ada kolam yang memadai,’’ terang Walikota. Dengan dibangunnya MWP diharapkan dapat melahirkan bibit-bibit atlet renang.

Sayangnya, waktu Sea Games di Palembang untuk atlet renang mensyaratkan kedalaman kolam 10 meter. ‘’Sedangkan dalam kolam kita hanya 8 meter,’’ cetusnya. Namun demikian, Pemkot Mataram juga menginginkan kolam tidak hanya untuk sport tapi juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemkot pernah melakukan uji coba dan biayanya, diakui Walikota cukup besar.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mendapat surat dari para tuan guru yang menakala MWP dioperasionalkan harus ada aturan khusus, seperti mengatur jam renang pria dan wanita. Dalam kondisi seperti saat ini MWP tidak mungkin dioperasionalkan untuk masyarakat umum karena kedalamannya yang membahayakan. Karenanya, Walikota meminta Dewan mendalami solusi apa yang harus diambil terhadap kondisi tersebut. (fit)

Progres Pembangunan Pasar dan Kantor Baru 26 Persen Mataram (Suara NTB) Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta pasar yang menjadi program Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram yang dibangun di jalan Lingkar Selatan serta Pasar Mandalika, dikhawatirkan tidak rampung dikerjakan akhir tahun ini oleh kontraktor. Pasalnya, dari progres pembangunan hingga Oktober masih 26 persen.

Kepala Bagian (Kabag) APP Sekretariat Daerah (Setda) Kota Mataram, Rudi Suryawan, SH mengaku, khawatir dengan pengerjaan kantor Dukcapil dan Pasar Mandalika tidak bisa tuntas dikerjakan tepat waktu oleh kontraktor pelaksana. Hasil pemantauannya, pada akhir Oktober progres pembangunan masih 26 persen. “Malah yang saya khawatirkan tidak bisa tuntas itu, Kantor Dukcapil di Jalan Lingkar Selatan dan Pasar Mandalika,” kata Rudi dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (13/11) Dari kontrak kerja, kedua bangunan tersebut harus rampung dikerjakan pada akhir Desember mendatang.

Namun demikian, Rudi melihat sudah ada progres pembangunan, sehingga diharap-

kan bisa tuntas sesuai target.

Kalaupun nantinya pengerjaan belum selesai dikerjakan oleh kontraktor, akan ada tambahan waktu 50 hari pengerjaan atau masuk di multiyears.

Tetapi, kontraktor selama kurun waktu yang ditentukan masih ada sisa pengerjaan, ototamis akan dikenakan denda sesuai dengan sisa pengerjaan. “Kalau sisa kerjaannya 20 persen, maka 20 persen itu dibagi satu per seribu dikalikan dendannya,” terangnya.

Disebutkan, pembangunan kantor Dukcapil di jalan lingkar selatan dikerjakan oleh CV. Lestari Utama dengan nilai Rp 2,8 miliar. Kemudian, pembangunan kantor Diskoperindag dikerjakan oleh PT. Metro Indo Wahana Taka dengan nilai anggaran Rp 2 miliar. Sementara, Pasar Mandalika dikerjakan oleh PT. Metro Lestari Utama dengan anggaran Rp 4,8 miliar.

Alasan kekhawatiran lainnya lanjut Rudi, kondisi cuaca sehingga berdampak pada kualitas bangunan. Kedua, plat besi yang digunakan dikhawatirkan akan terganggu atau mudah berkarat. “Alasan lain juga karena faktor cuaca, karena masing - masing kontraktor kerjakan hingga 6 bulan,” ujarnya. (cem)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 15 November 2014

Halaman 3

Progres Rendah

Bupati Lobar Perintahkan SKPD Putus Kontrak Sejumlah Proyek Fisik Giri Menang (Suara NTB) Rendahnya realisasi fisik sejumlah proyek membuat Bupati Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Zaini Arony kecewa. Karena itu, bupati memerintahkan SKPD yang menangani proyek untuk memutus kontrak sejumlah proyek. Beberapa proyek dipastikan diputuskan kontraknya antara lain GOR mini senilai Rp 2,7 miliar lebih dan proyek parkir senilai Rp 700 juta lebih.

“Yang pasti terlambat GOR mini dan sudah dInyatakan pemutusan kontrak. Proyek lain yang dipertanyakan adalah SMA Narmada,” ungkapnya usai sidak proyek Humas di areal Kantor Bupati Lobar, Jumat (14/11).

Menurutnya, proyek GOR mini sudah diputus kontraknya, karena tidak mungkin dipertahankan. Belum lagi, kontraktor lari dari tanggung jawab dan tidak menunjukkan kinerja yang sungguhsungguh.

Mengenai pembangunan SMA Narmada, ujarnya, proyek ini akan dilihat sampai tanggal 15 Desember. Jika tidak selesai sampai dengan batas

waktu yang sudah ditentukan, ujarnya, maka dirinya akan memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memutus kontrak proyek ini. “Karena tidak ada lagi istilah diberi denda karena melampui batas waktu. Karena kontraktor ini sengaja lampui target waktu,’’ sindirnya.

Sementara itu, proyek yang lain-lain seperti kantor Satuan Polisi Pamong Praja, pemadam kebakaran dan Kantor Camat Gerung perkembangannya bagus. ‘’Seperti kantor Humas, tersisa tiga sampai empat minggu lagi selesai. Termasuk proyek gedung budaya di Narmada ditargetkan tepat waktu,’’ harapnya.

Untuk memantau proyek ini, ia hampir setiap minggu melakukan kunjungan ke lapangan. Terkait masukan dewan agar proyek terpusat di Dinas Pekerjaan Umum, bupati menganggap cukup bagus dan menjadi bahan evaluasi ke depan.

Selain itu, ujarnya, kendala kekurangan tenaga PPK akan teratasi tahun depan, karena tenaga PPK yang punya sertifikat akan ditambah sebanyak 40 orang. Hal ini dilakukan dengan melatih 40 calon PPK secara bertahap. ‘’Tahap pertama 30 orang lalu tahap kedua 10 orang. Kalau lulus 70 persen, maka cukup untuk tenaga PPK,” tukasnya. (her)

(Suara NTB/her)

SIDAK - Bupati Lobar H. Zaini Arony didampingi Kepala Dinas PU Sakri saat sidak proyek Bagian Humas Setda Lobar, Jumat (14/11).

Lotim Pangkas Belanja Pegawai Rp 9,2 Miliar Harus Realisasikan Janji ADANYA tuntutan dari warga Desa Gelangsar Kecamatan Gunungsari yang menuntut janji Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony saat kampanye Pilkada lalu untuk memperbaiki jalan di desa yang rusak parah direspons Wakil Ketua DPRD Lobar Multazam. Menurutnya, warga Gelangsar merasa cemburu dengan kondisi jalan di desa tetangga yang mulus.

Sementara jalur di desa itu sepanjang 1 kilometer lebih dalam kondisi rusak parah.

Multazam menjelaskan, perbaikan jalur itu telah diagendakan sejak lama, namun belum terealisasi, sehingga pihaknya akan men(Suara NTB/her) coba mengusulkan tahun Multazam depan agar masuk APBD. Selain jalan itu ada juga jalan yang rusak parah di desa lain di Gunungsari yang panjangnya sekitar 2 kilometer lebih.

Beberapa luas jalur dari Melase, Penanggak dan Bengkaung rusak parah. Jalur ini merupakan jalur ekonomi, sehingga harus segera diperbaiki.

Kecamatan Gunungsari dan Batulayar, ujarnya, dialokasikan dana Rp 6 miliar lebih dari dana pinjaman Rp 100 miliar tahun 2015 ini. Dana Rp 6 miliar lebih itu dialokasikan untuk pembangunan jalan di daerah yang jalannya rusak parah mulai dari Melase-Penanggak-Bengkaung hingga ke Sandik.

Diakuinya, dari total dana sebesar Rp 100 miliar sekitar 50 persen penggunaannya untuk infrastruktur terutama jalan. Ia berjanji akan mengawal kebijakan ini. (her)

Direksi PDAM

Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan mengambil tindakan tegas dalam upayanya menyehatkan kondisi anggaran Lotim. Sebanyak Rp 9,2 miliar dana yang sebagian besar untuk belanja pegawai dipangkas.

Hal ini ditegaskan Ali BD

di depan para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Selong, Kamis. Utamanya terhadap dana keluar daerah yang paling banyak kena pemangkasan. “Kita tidak akan bisa membangun kalau uang pakai pelesir semua,” tegas Bupati.

Biaya perjalanan dinas diperbolehkan bupati saat

akan menghadiri agendaagenda penting yang bisa berpengaruh pada penentuan kebijakan. “Kecuali ada yang urgent baru berangkat,” imbuhnya.

Ali BD mengingatkan agar para pejabat tidak terlalu sering keluar daerah untuk urusan-urusan tidak penting.

Salah satu yang disinggung

Tahun 2015 mendatang dipersiapkan Rp 7,5 miliar untuk membayar utang pokok plus Rp 2,6 miliar bunganya.

“Namanya utang kan harus dibayar. Bunganya saja miliaran yang kita bayar,” paparnya. Ia pun meminta semua tidak membenani keuangan daerah dengan terlalu banyak keluar daerah. (rus)

Ratusan Perusahaan di KLU Bupati Klaim Lobar Paling Agresif Belum Miliki Dokumen Lingkungan Bidang Kesehatan dan KB

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr H zaini Arony mengklaim, penanganan kesehatan dan keluarga berencana dinilai paling progresif oleh pusat. Hal ini terbukti capaian MDGs Award yang diberikan pemerintah pusat dalam hal ini melalui BKKBN. Capaian ini jelas bupati harus menjadi motivasi dan spirit bagi jajaran kesehatan dan BKBPP untuk lebih memacu diri. Termasuk bisa menjadi salah satu refleksi dalam hari kesehatan nasional (HKN) yang dirayakan jajaran Dikes.

Pencapaian ini, ujarnya, bukan instan, namun sejak awal tahun ini ia memerintahkan semua kepala dinas untuk melaksanakan pola kerja 2-3. Artinya dua hari harus

berada di lapangan dan tiga hari di kantor. Dengan pola ini, dinas bisa mengunjungi puskesmas, puskesdes, pustu dan bidan desa yang perlu dikunjungi dan dilihat. Begitu pula dinas lain, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkunjung ke semua sekolah yang ada sampai di ujung gunung. “Alhamdulillah pola bisa dilihat hasilnya,” ujarnya usai mengikuti senam pagi serangkaian mengikuti Hari Kesehatan Nasional(HKN), Jumat (14/11).

Selain itu, salah satu keberhasilan Dikes juga progrsm open defecation free (ODF), program ini tidak saja perlilaku hidup sehat namun juga membudayakan hidup sehat di kalangan masyarakat.

Saat ini, jelasnya, sebanyak 38 desa sudah dinyata-

kan ODE. Ditargetkan , dua sampai tiga tahun ke depan semua desa harus ODF. ‘’Hal ini perlu menjadi refleksi rangka HKN,” ujarnya.

Lantas bagaimana dengan program KIP,KIS dan KKS? Menurutnya jaminan dalam bentuk kartu ini merupakan revitalisasi terhadap upaya yang dilaksanakan, baik di bidang kesehatan dan pendidikan. Hal ini bertujuan untuk wujudkan kesejahteraan keluarga.

Terpisah Kepala Dinas Kesehatan, Herman Sahnan Putra menyatakan, selama kurun waktu beberapa tahun terakhir telah banyak proestasi yang ditorehkan Lobar kaitan dengan kesehatan. Jajaran tenaga kesehatan Lobar memperoleh prestasi di provinsi, bahkan nasional. (her)

Lobar dan Kota Mataram Bagi-bagi Jatah Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Zaini Arony, mengungkapkan, jajaran direksi PDAM Giri Menang akan habis masa jabatannya Desember tahun 2014.

Menurut rencana, Desember nanti akan dilakukan fit and proper test terhadap calon yang akan menduduki posisi direksi. ‘’ Untuk pembagian jatah direksi, Lobar dan Pemkot Mataram selaku pemegang saham akan membagi sesuai saham. Komposisinya, dua direksi dari Lobar, sedangkan Kota Mataram satu orang direksi,’’ ungkapnya, Jumat (14/11).

Menurutnya, dalam penjaringan direksi pada prinsipnya ada dua yang menjadi acuan. Pertama, memberikan kesempatan kepada yang mereka berprestasi sebab kalau tidak ada prestasi tidak ada dasar untuk diangkat kembali menjadi direksi.

Selain sudah ada calon direksi yang saat ini menjabat, Pemda akan meberikan kesempatan bagi masyarakat yang lain untuk bisa berkompetisi. Salah satunya melalui mekanisme fit and proper test diharapkan agar tenaga direksi yang terjaring benar-benar profesional.

Pertimbangan kedua, ujarnya, terkait pencapaian selama ini antara lain parameternya laporan keuangan, pengelolaan program, prestasi kerja.

Dijelaskannya, bupati dan walikota selaku perwakilan pemegang saham akan duduk bersama untuk mendiskusikan jajaran direksi yang akan datang. Pembagian jatah direksi akan dibahas bersama, pembagian secara tertulis sejauh ini tidak ada, namun mengacu dari jumlah saham masing-masing.

Atas kondisi ini, Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis, mengingatkan, dalam menjaring direksi PDAM, bupati perlu mempertimbangkan pemberian punishment bagi direksi dan manajemen yang berkinerja buruk dan reward bagi direksi yang dinilai berkinerja bagus.

Menurutnya, mengacu Perda tahun 2010 sebelum perubahan Perda 2013, fit and proper test harus melibatkan kalangan legislatif untuk disampaikan usulan, misalnya dari empat itu tiga orang ditentukan pemegang saham. “Dewan seharusnya ikut menentukan dan menyeleksi, karena berbicara soal saham daerah dan uang daerah, sehingga perlu pelibatan kalangan legislatif,” tukasnya. (her)

bupati adalah perjalanan sejumlah pejabat pergi ke Batam yang akan menghadiri sebuah acara.

Selain SPPD, Bupati Lotim juga memangkas uang makan.

Biaya rapat yang terlalu banyak menelan biaya dari APBD tak disenangi bupati. Hal ini karena dilihat fakta anggaran Lotim yang masih dililit utang.

(Suara NTB/her)

SENAM - Bupati Lobar H. Zaini Arony bersama Wakil Bupati H. Fauzan Khalid sedang senam bersama jajaran SKPD dan kalangan pelajar serangkaian HKN tahun 2014 di Lapangan Kantor Bupati Lobar, Jumat (14/11).

Cegah Penularan HIV/AIDS

Kesehatan TKI akan Diperiksa Selong (Suara NTB) Mencegah sebaran penyakit menular, seperti HIV/AIDS dan jenis penyakit menular lainnya, Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Timur (Lotim) secara khusus memberikan atensi kepada calon TKI atau yang baru pulang dari negara penempatan.

Kepala Bidang Kesehatan Keluarga (Kesga) Dikes Lotim, Suardi, SKM, menjelaskan, pemeriksaan terhadap para TKI sangat penting. Di mana sejumlah indikasi menyebutkan adanya sebaran penularan penyakit menular dari para TKI, tidak terkecuali HIV AIDS. Selama di luar negeri, ujarnya, para TKI menjalin kontak dengan banyak orang, sehingga kemungkinan terjangkit Suardi (Suara NTB/rus)

penyakit menular selalu ada. Menurutnya, dari informasi yang diterima Dikes Lotim dari lembaga pemerhati TKI, ada kebiasaan dari TKI yang mendatangkan wanita-wanita penghibur di tempat kerja, sehingga saat pulang ke tanah air harus dites kesehatannya.

“Bagi yang kuat imannya pasti bisa lepas, tapi bagaimana dengan yang tidak kuat ini,” kata Suardi.

Saat kontak dengan wanita penghibur tidak diketahui apakah bersih atau tidak, sehingga diperlukan langkah antisipasi. Dalam hal ini, Dikes Lotim akan melakukan pemeriksaan di Laboratorum Kesehatan Lotim.

Catatan Dikes Lotim menyebut, jumlah kasus HIV selama tahun 2003-2012 lalu mencapai 71 kasus.

Khusus 2013 sebanyak 3 kasus. Data AIDS tahun 2003-2012 sebanyak 46 kasus dan kasus 2013 sebanyak 4 kasus. Total terpapar HIV/AIDS yang meninggal sebanyak 18 kasus. Dilihat dari jenis kelaminnya, kasus HIV/ AIDS ini didominasi laki-laki. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Hingga saat ini, sebagian besar perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum memiliki dokumen lingkungan yang disyaratkan.

Kantor Lingkungan Hidup (BLH) KLU mencatat, jumlah perusahaan yang diwajibkan mengurus dokumen lingkungannya berjumlah 490 unit.

Kepala KLH KLU, Rusdianto, di ruang kerjanya, Jumat (14/ 11) mengakui sejumlah perusahaan - dominan perhotelan, diketahui masih banyak yang belum memenuhi dokumen lingkungan yang disyaratkan pemerintah.

Dibandingkan yang belum mengurus, KLH hingga Oktober 2014 baru mencatat hanya 134 perusahaan yang telah mengantongi dokumen dimaksud.

Ironinya lagi, kata Rusdianto, rata-rata perusahaan yang belum memiliki dokumen lingkungan itu mayoritas berdiri dan beroperasi sejak era pemerintahan Lombok Barat di KLU. Akibatnya, Pemda KLU hingga saat ini masih kesulitan menekan pengurusan dokumen kepada sejumlah perusahaan.

“Setelah menjadi kabupaten sendiri, makin banyak investor yang berinvestasi di KLU. Ini pun masih ada yang tercatat belum mengurus dokumen, tetap jumlahnya jauh lebih sedikit karena kita mensyaratkan dokumen itu saat mereka mengajukan izin,” ungkapnya.

Dampak dari tidak adanya dokumen lingkungan tersebut, KLH sebut Rusdianto, masih kesulitan mengontrol aktivitas perusahaan. Terlebih dari aktivitas itu ada yang berpotensi membahayakan, seperti pengelolaan limbah yang tidak tertangani dengan baik. Pihaknya khawatir, jika perusahaan mengabaikan aspek tersebut bukan mustahil pencemarah lingkungan di wilayah KLU akan semakin masif.

Dokumen Lingkungan yang dimiliki perusahaan, harus memperjelas gambaran pengelolaan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan. KLH tentu akan mengambil langkah tegas apabila dari pemantauan dokumen yang disodorkan terdapat pencemaran yang membahayakan lingkungan sekitar tempat usaha. “Harus kita akui, kita kesulitan memantau dan menganalisa karena tidak adanya dokumen,” imbuhnya.

Rusdianto mengklaim, upaya intervensi ke sejumlah perusahaan tersebut dilakukan terbatas pada penekanan saat sosialisasi.

Ia sekaligus mengimbau agar setiap perusahaan yang beroperasi untuk segera memenuhi dokumen sebagian bagian dari ketaatan terhadap regulasi pemerintah. “Pak Bupati sudah menerbitkan instruksi kepada perusahaan yang belum miliki dokumen untuk segera melengkapi. Tentu akan ada sanksi bagi yang tidak mematuhi,” pungkasnya. (ari)

Dukcapil Lotim Terima 900 Lembar Blangko E-KTP Selong (Suara NTB) Sebanyak 900 lembar blangko KTP Elektronik (E-KTP) akhirnya diterima jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Duckapil) Lombok Timur. Setelah hampir satu tahun lamanya menunggu kebijakan pemerintah pusat, blanko tersebut nantinya siap akan dicetak langsung di daerah. Kabupaten Lotim merencanakan awal Desember atau paling lambat Januari 2015 mendatang baru bisa memulai proses cetak KTP-E yang sebelumnya dicetak di tingkat pusat itu.

Kepala Dinas Dukcapil Lotim, Parihin di Selong, Jumat (14/ 11), menjelaskan, jumlah warga Lotim yang sudah wajib memiliki KTP mencapai 900 ribu jiwa. Dari jumlah itu, warga yang sudah terekam datanya dan terbagi sebanyak 493.356. Sementara, jumlah yang belum terbagi sebanyak 410.457.

Sebelumnya, lanjut Parihin, Kementerian Dalam Negeri sudah mengirim printer dan tinta untuk mencetak E-KTP. Hanya saja, jumlah printer hanya satu unit, sementara jumlah warga yang harus dilayani cukup banyak. Menurutnya, minimal di kantor Dukcapil harus punya tiga unit atau idealnya printer pencetak E-KTP ada di masing-masing kecamatan Mengingat jumlah blangko yang sangat terbatas itu, Dukcapil mencoba mensiasati dengan mengutamakan warga yang memiliki kebutuhan lebih dulu. KTP reguler pun sampai saat ini masih diberlakukan sampai batas waktu yang belum bisa ditetapkan.

Parihin Intinya selama proses pembuatan KTP belum rampung semua, KTP reguler masih berlaku. (rus) (Suara NTB/rus)

SUARA NTB Sabtu, 15 November 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

Kerjasama Program PAUD Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Tim Bank Dunia Turun Monev PAUD ke Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Dua orang konsultan pendidikan di Bank Dunia, Marilou Hyson dari Amerika bersama Hafid, mengunjungi Sumbawa untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) program PAUD di Sumbawa.

Salah satunya dengan menggelar dialog bersama perwakilan tenaga pendidik, kader, HIMPAUDI dan IGKTI, di PAUD Maching grand, Nurul Hidayah, Jumat (14/11).

Marilou yang didampingi Kabid PNFI, Irine Silviani dan Kasi PAUD Dinas Diknas Sumbawa, Mukhlis, menjelaskan diskusi ini sangat penting untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman. Terkait pelaksanaan PAUD di Sumbawa.

Mari yang justru banyak melempar pertanyaan terkait pelatihan yang pernah diperoleh para tendik. Termasuk materi yang disampaikan dalam pelatihan, apakah teori dan praktek sudah berimbang atau belum. Serta materi penyampaian

apa yang mesti ditingkatkan.

Para peserta dari tendik, HIMPAUDI, IGKTI hingga trainer memberikan jawaban dan ulasannya masing-masing secara antusias. Apalagi di Sumbawa ada begitu banyak pelatihan yang sudah diberikan, mulai dari tingkat Kabupaten hingga di kecamatan.

Konsultan Bank Dunia, Hafid menilai Sumbawa memiliki praktek yang inovatif dalam pengelolaan PAUD. Termasuk bagaimana meningkatkan kompetensi, kinerja dan kualitas mutu guru melalui pelatihan – pelatihan. Baik yang didanai APBN, APBD ataupun PNPM Generasi Sehat Cerdas (GSC).

Ataupun pelatihan yang dimodifikasi oleh trainer yang ada di daerah yang semuanya bertujuan meningkatkan mutu dan kualitas daripada tenaga pendidik PAUD. “Dimana hal ini sangat penting dan didukung Bank Dunia untuk menyiapkan layanan yang berkualitas,” ujarnya.

Selain membina anak usia dini, peran orang tuanya juga

KSB Sebaiknya Miliki Data Kerugian Petani Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dituntut memiliki data klasifikiasi kerugian petani.

Data tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk memikirkan rencana bantuan pemerintah kepada petani setiap terjadi hal-hal yang menyebabkan petani tidak dapat melakukan kegiatan tanam.

“Gambaran besar petani merugi itu kan karena tidak menghasilkan selama satu musim tanam. Penyebabnya beragam, bisa karena musim kemarau seperti sekarang ini atau kondisi lainnya yang menyebabkan (Suara NTB/bug) petani tidak bisa berprodukAgusfian si,” ujar Sekretaris Komisi II DPRD KSB, Agusfian, SE, Jumat (14/11).

Menurut dia, data klasifikasi kerugian petani itu dapat dijadikan acuan untuk memikirkan pola bantuan kepada petani. Ia mencontohkan pada musim kemarau saat ini, petani ada yang tidak dapat melakukan penanaman, gagal tanam dan ada pula yang gagal panen. Tiap kondisi tersebut memiliki tingkatan kerugian yang berbeda-beda sehingga pemberian bantuan pun dilakukan secara berbeda pula. “Jangan sama ratakan. Petani yang tidak menanam, gagal panen, atau gagal tanam,” ujarnya.

Pengklasifikasian kerugian petani selanjutnya, kata Agusfian juga akan mempermudah permintaan bantuan ke pusat. Setidaknya dengan klasifikasi yang ada, pemerintah melalu dinas teknis dapat secepatnya menyajikan data kerugian petani yang dibutuhkan pusat jika akan mengucurkan bantuan. “Ini kan akan memangkas waktu penyiapan data dengan begitu bantuan pusat dapat segera turun,” urainya.

Disinggung soal data yang dimiliki pemerintah saat ini, pria yang akrab disapa Agung ini mengungkapkan, sistem pendataan kerugian setiap kali terjadi kondisi petani tak dapat berproduksi masih secara umum. Oleh petugas di tingkat SKPD melalukan pendataan secara kelompok, hal ini menyebabkan akurasi tingkat kerugian petani tidak dapat diketahui secara pasti. “Yang baik itu kan pendataannya secara personal. Per petani sehingga kita punya gambaran jelas berapa petani yang rugi karena tidak menanam, gagal panen atau gagal tanam,” tegasnya.

Dia berharap SKPD teknis dalam hal ini Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) dapat menerapkan sistem tersebut. Dengan demikian, apabila terjadi kondisi di mana petani tidak dapat berproduksi dinas dapat segera mendata jenis kerugian yang dialami petani. “Saya nanti juga akan sampaikan ini pada pertemuan klinis dengan Dishutbuntan. Kebetulan mereka (Dishutbuntan) menjadi salah satu mitra kerja kita,” pungkasnya. (bug)

mesti diperkuat sehingga dapat membantu pembelajaran anak, baik di lembaga PAUD maupun di rumah. Sehingga secara beriringan membantu pemerintah menciptakan generasi yang kokoh. “Kami ingin belajar tentang apa yang dilakukan Pemkab Sumbawa.

Hasil observasi kami, kami akan coba lagi di Jakarta bersama teman-teman di pemerintahan. Kami mengharapkan nanti perbaikan dan peningkatan dari apa yang sudah kami dapatkan di Sumbawa.

Agar bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” tukas Hafid.

Selama ini Sumbawa sebagai bagian dari piloting project sudah diperkuat dengan ilmu dan perangkat. Ada beberapa upaya yang dilakukan pusat dan secara teknis mendapat dukungan dari Bank Dunia. Apalagi Sumbawa memiliki konsep pengembangan PAUD holistik dan integratif yang memiliki payung hukum yang jelas. “Inilah yang kita dorong kedepan. PAUD

(Suara NTB/arn)

CINDERAMATA - Marilou dan Kabid PNFI Diknas, Irine saling bertukar cinderamata. menjadi satu layanan yang bisa melayani orang tua dan anak. Bahkan Kemendagri yang menangani PNPM GSC menginginkan model yang seperti Sumbawa terjadi di semua kecamatan di seluruh

Indoensia. Tugas kami mengevaluasi, lalu hasilnya kami serahkan ke pemerintah pusat dan daerah. Agar ada sinergi yang nanntinya bisa disebarluaskan,” tambah Hafid.

Pendiri PAUD Nurul Hi-

(Suara NTB/arn)

DIALOG - Suasana dialog konsultan Bank Dunia dengan perwakilan lembaga PAUD, di Nurul Hidayah Sumbawa dayah, Ir. Eka Sulistyawati, menyambut positif dialog dalam kerangka monev ini untuk mengetahui perkembangan PAUD di Sumbawa. Sebagai lembaga PAUD Maching Grand, Nurul Hidayah selama

ini sudah seringkali melaksanakan pelatihan dan pemagangan. Bahkan di lembaganya pula sering dijadikan lokasi pelatihan dan workshop bagi para tendik. Untuk meningkatan kompetensi tendik. (arn/*)

Kejari Tunggu Polisi Limpahkan Berkas Korupsi Setda Dompu Dompu (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu masih menunggu dan mempersilakan penyidik di Polres untuk melimpahkan lebih awal tiga berkas tersangka kasus dugaan korupsi Setda yang telah dinyatakan P21 (lengkap). Kejari menilai pelimpahan dimaksud tidak harus menunggu pemberkasan dua tersangka lainnya lengkap.

Pelimpahan lebih awal agar tidak menggantung dan mempercepat sidang jelang pergantian tahun. Dua tersangka hasil pengembangan masih dilengkapi penyidik setelah dikembalikan jaksa.

Kasi pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, Joko Suryanto, SH kepada Suara NTB, Jumat (14/ 11) mengatakan, pihaknya kembali mengembalikan berkas tersangka MN, S.Sos yang dikirim penyidik karena masih ada yang harus dilengkapi. Sementara berkas tersangka Bdt, S.Pt yang masih P19 hingga saat ini belum dikirim penyid-

ik. “Kalau berkas tersangka Bdt belum ada dikirim penyidik. Yang dikirim penyidik hanya tersangka MN, itupun sudah kita kembalikan karena masih ada yang harus dilengkapi,” terang Joko.

Joko Suryanto mengungkapkan, penyidik di kepolisian bisa melimpahkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi Setda yang telah P21 tanpa harus menunggu dua tersangka hasil pengembangan. Karena sebentar lagi terjadi pergantian tahun dan untuk menghindari asumsi publik ketiga tersangka nasibnya digantung. “Penyidik bisa limpahkan dulu ber-

kas tiga tersangka yang sudah lebih awal dinyatakan lengkap tanpa harus menunggu dua tersangka hasil pengembangan dinyatakan P21. Mengingat sebentar lagi terjadi pergantian tahun,” ungkapnya.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman yang dihubungi terpisah mengatakan, akan berkoordinasi dengan jaksa terkait pelimpahan berkas tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Setda tahun 2011. Karena sebelumnya ada kesepahaman bahwa pelimpahan berkas kasus dugaan korupsi Setda setelah semua berkas tersangka dinyatakan

lengkap. Saat ini baru tiga tersangka yang dinyatakan lengkap dari lima tersangka ditetapkan penyidik yaitu M (bendahara), SH (KPA), dan AP (KPA). Sementara dua tersangka lain yaitu MN (kasubag rumah tangga) dan Bdt (Kasubag Rumah Tangga) masih dalam tahap melengkapi berkas. ”Kita masih melengkapi berkas untuk dua tersangka hasil pengembangan. Hari ini bahkan kita panggil sopir mantan ketua DPRD sebagai saksi untuk tersangka MN. Saya tidak tahu keterkaitannya, tapi ia dipanggil sebgai saksi untuk MN,” katanya.

Sebagaimana diketahui, kasus dugaan korupsi Setda Dompu tahun 2011 oleh penyidik ditetapkan lima orang tersangka dengan jumlah kerugian negara hingga Rp 2,085 miliar dari total anggaran sebe-

(Suara NTB/dok)

Joko Suryanto

sar Rp 9 miliar. Kasus ini mulai diselidiki penyidik tahun 2012 pasca mencuatnya bendahara Setda Dompu meminjam uang warga untuk membiayai kegiatan pemerintah dan tidak mampu ditutupi karena sistem bunga berbunga. (ula)

Pemkab Dompu akan Tertibkan Kawasan Lakey Dompu (Suara NTB) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Dompu berjanji akan segera menertibkan bangunan kumuh di pantai Lakey sebagai bentuk penataan pariwisata. Beberapa fasilitas akan dibangun, sehingga kesan kumuh sedikit demi sedikit terhapuskan.

Promosi Lakey juga akan tetap dilakukan pemerintah, apalagi menjelang event Tambora Menyapa Dunia (TMD). Kepala Dinas Budpar Dompu, Dra Hj Sri Susana, M.Si kepada Suara NTB, Jumat (14/11) mengatakan, promosi pariwisata Lakey tetap dilakukan pemerintah melalui brosur dan pamflet yang dibuat Dinas Budpar Dompu.

Tapi brosur tersebut tidak dibuatkan khusus bagi pariwisata Lakey, tapi semua po-

tensi pariwisata Dompu.

“Apalagi event Tambora Menyapa Dunia, kita tidak bisa pisahkan dari dengan Lakey,” katanya.

Hj Sri Susana mengakui kritikan dari Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Cabang Dompu soal masih banyaknya bangunan kumuh di pinggir pantai. Dalam waktu dekat, pihaknya akan menertibkannya dan mengarahkan ke ruang los yang dibangun pemerintah Propinsi. “Habis ini (event pra festival tambora menyapa dunia) kita akan tertibkan bangunan kumuh di Lakey,” katanya.

Selama ini, lanjut Hj Sri Susana, belum dibagi ruang los bangunan di Lakey karena belum diserahkan. Saat penyerahan lalu belum bisa diterima Bupati karena ada bangunan yang tidak sesuai spek.

“Dengan demikian, tidak ada lagi bangunan di bibir pantai.

WC dan mushala akan kita robohkan tahun 2015, karena keberadaan mushala itu selama ini jadi tempat tidur orang dan akan dipindahkan ke tempat lain,” terangnya.

Namun tahun 2014 ini, dari Provinsi akan dibangun bangunan empat unit WC, pusat informa- si pariwi-

sata, mushala dan air bersih di sekitar pos Polisi Lakey.

Dibangunkannya beberapa fasilitas ini diharapkan bisa menata beberapa masalah kekumuhan di bibir p a n t a i Lakey. (ula)

KUMUH – Seorang warga melintas di depan bangunan WC yang dibangun tahun 2010 lalu di pantai Lakey, Dompu. Bangunan ini terlihat kumuh dan kondisinya sudah rusak.

(Suara NTB/ula)

Jurnalis Bima dan Dompu Aksi Solidaritas Kota Bima (Suara NTB) Aksi penganiayaan oleh oknum anggota Kepolisian terhadap sejumlah jurnalis saat meliput unjuk rasa bentrok di depan Universitas Negeri Makassar (UNM) mengundang reaksi dari kalangan jurnalis di Bima dan Dompu. Pada Jumat (14/11), belasan jurnalis dari berbagai media menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Bima Kota dan Dompu.

Aksi unjuk rasa yang dikoordinir, Sofyan As’ari di Bima ini dilakukan dengan aksi tutup mulut. Setelah melakukan aksi diam selama sepuluh menit, awak media yang menutup mulut dengan lakban ini lantas diterima oleh Wakapolres Bima Kota, Kompol Yuyan Priatmaja, SIK, SH. Dalam kesempatan tersebut, Sofyan yang juga merupakan Koordinator AJI Bima ini menyebutkan jika aksi tersebut merupakan aksi spontanitas menyusul tindakan represif aparat terhadap rekan-rekan media di Makassar saat menjalankan tugas peliputan. Sebagai bentuk protes, sekaligus kekecewaan yang

mendalam terhadap aparat yang sudah dianggap sebagai mitra. Untuk itu, para awak media ini meminta agar oknum yang melakukan tindakan represif dimaksud diberi sanksi tegas. Apalagi, saat itu para awak media dilengkapi dengan kartu pers, bahkan beberapa di antaranya juga memakai simbol media masing-masing. “Kita harap tindakan seperti itu tidak lagi terulang,” katanya.

Baginya, di sejumlah tempat, jurnalis belum mendapat porsi sesuai yang diatur dalam undang-undang.

Sementara itu, Wakapolres Bima Kota, AKP Yuyan Priatmaja, SIK mengucapkan terima kasih atas masukan dari awak media melalui aksi dimaksud. Pihaknya selaku aparat penegak hukum, selalu mencoba mengingatkan anggota untuk tidak melakukan tindakan represif kepada rekanrekan jurnalis. Namun yang terjadi di Makassar, Yuyan menyebutkan jika hal tersebut terjadi tak lepas dari pribadi.

“Kita sih berharap jangan sampai terjadi lah,” tuturnya.

Khusus untuk di wilayah hukum Polres Bima Kota, tambahnya, dia akan merng-

(Suara NTB/use/ula)

SOLIDARITAS – Aksi solidaritas jurnalis di Bima (kiri) dan Kasat Intelkam Polres Dompu, membubuhkan tanda tangan persetujuan tidak perlu ada kekerasan untuk jurnalis, Jumat (14/11). bah karakter anggotanya. Dia juga mengingatkan agar jurnalis dalam menjalankan tugasnya untuk melengkapi diri dengan kartu pers guna menghindari kesalahpahaman.

Sementara itu di Dompu aksi solidaritas serupa menuntut Kapolri untuk menindak pelaku kekerasan. Aksi para wartawan ini mendapat tanggapan dari Polres Dompu dan menjamin tidak ada tindakan kekerasan terhadap jurnalis di Dompu.

Aksi para wartawan ini

mendapat perhatian pengguna jalan. Apalagi aksi itu dilakukan di simpang DPRD Dompu dengan melepas kartu pers dan kamera di atas aspal.

Selain itu, pamflet bertuliskan stop kekerasan terhadap jurnalis dibawa para jurnalis.

Aparat keamanan berpakaian preman terlihat memantau aksi wartawan Dompu hingga Kasat Intelkam Polres Dompu, Ipda Syarifuddin Zuhri.

Adhar Pangeran dari wartawan MNC group dalam aksinya, Jumat (14/11) menge-

cam tindakan represif aparat Kepolisian terhadap jurnalis yang melakukan peliputan aksi unjuk rasa penolakan kenaikan BBM di Makassar. Tindakan itu menunjukkan kepanikan dan ketidakpahaman aparat dalam menghadapi unjuk rasa dan berujung pada tindakan represif bagi wartawan. “Wartawan bukan objek untuk tindakan kekerasan, tapi wartawan merupakan mitra aparat Kepolisian yang bertugas mencari dan mengolah informasi untuk dipublikasi, terma-

suk kesuksesan kinerja Kepolisian,” katanya. ”Saya minta kepada Kapolri untuk menyelidiki tindakan kekerasan terhadap jurnalis dan memberikan sanksi yang seberat-beratnya, bukan malah dilindungi dan ditutuptutupi,” ingat Pangeran.

Mujtahiddin, wartawan RRI juga mengecam tindakan represif aparat terhadap jurnalis di Makassar. Tindakan itu mencerminkan ketidakpahaman aparat terhadap tugas jurnalis yang mestinya diayomi

dan dilindungi oleh aparat itu sendiri. Karena wartawan merupakan mitranya aparat di lapangan dalam mengumpulkan data dan informasi untuk diolah dan dipublikasi secara berimbang. Dengan demikian rakyat tercerahkan oleh informasi yang diperoleh.

Karenanya, Kapolri diminta untuk mengusut kasus kekerasan terhadap jurnalis di Makassar dan menindak dengan tegas bagi mereka yang terlibat. Kekerasan itu jangan dibiarkan begitu saja, karena bisa berulang kepada anggota jurnalis di daerah lain.

Aksi para jurnalis Dompu yang berlanjut hingga depan Polres Dompu ini diterima Kasat Intelkam. Ipda Syarifuddin Zuhri langsung membubuhkan tandatangan dukungan terhadap aksi solidaritas jurnalis Dompu menolak kekerasan terhadap jurnalis. Ia bahkan menjamin di Dompu tidak akan ada aksi kekerasan terhadap wartawan oleh aparat. “Di Dompu kami jaminkan tidak akan terjadi kekerasan terhadap jurnalis,” tegas Syarifuddin Zuhri. (use/ula)

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 15 November 2014

Proyek Jalan PRIM Ditarget Rampung Juni Tahun Depan Mataram (Suara NTB) Program peningkatan pemeliharaan jalan provinsi atau Provincial Road Improvement and Maintenance ( PRIM) NTB yang dianggarkan dalam APBD NTB 2014 ditargetkan rampung pada 30 Juni tahun 2015 mendatang. Proyek jalan PRIM tahun 2014-2015 sebanyak 11 paket, masing-masing 6 paket dengan sistem multiyears dan 5 paket sistem singleyears. ‘’Untuk PRIM tahun 20142015 yang akan berkahir 30 Juni sekitar 11 paket. Semuanya sudah terkontrak dan ada enam yang multiyears, 5 yang sungleyears. Multiyears itu berakhir 30 Juni nanti. Kalau singleyears akan berkahir 31 Desember nanti,” kata Kepala Dinas PU NTB, Ir. H. Dwi Sugianto, MM di kantor Gubernur NTB. Ia mengatakan, paket-paket pekerjaan yang sifatnya singleyears nilainya paling besar Rp 6 miliar. Ia mengatakan, proyek hibah Australia itu secara administrasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pascapengerjaan teradministrasi dengan baik. “Jelas kalau masalah kualitas dan kuantitas selalu diatur dengan mesin. Tidak boleh dengan manual, sehingga memang bagus,”katanya.

Ditanya mengenai jalan provinsi jalur Praya –Keruak yang masuk dalam proyek PRIM itu namun belum dikerjakan saat ini? Dwi mengatakan ruas jalan itu saat ini dalam tahap identifikasi tingkat kerusakan. Nantinya, setelah selesai dilakukan iden-

tifikasi maka dimasukkan dalam order kontrak. ‘’Itulah gunanya investigasi terkait dengan ruas jalan yang diperbaki. Insya Allah itu akan selesai, karena itu sifatnya multiyears. Kalau sudah ditandatangani maka mulai. Tapi dilakukan pemerataan badan jalan untuk kenyamanan berlalu lintas,’’ jelasnya.

Tahun 2014 ini, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran puluhan miliar untuk memperbaiki jalan provinsi, baik yang ada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa melalui program PRIM. Ruas jalan provinsi Praya-Keruak merupakan salah satu paket pekerjaan rehabilitasi dan perbaikan jalan yang akan dikerjakan melalui program PRIM. Pengadaan konstruksi jalan PRIM NTB tahun 2014 sebanyak 6 paket, masingmasing paket I Rembiga- Pemenang-Tanjung-BayanDs.Biluk-Sambelia-Labuhan Lombok dengan pagu Rp 10 miliar. Paket II Sumbawa Besar-Semongkat-Batu Dulang, Sumbawa-Sebewe-Luar Air dengan pagu Rp 8 miliar, paket III Praya-Keruak-Simpang Pengantap-Mt. Ajan-Kuta, Mt. Ajan-Penujak dengan pagu Rp 6 miliar.

Paket IV Sp Kempo-Sp. Kore, Tawali-Sape, KarumbuSape dengan pagu Rp 12 miliar, Paket V Pal IV-Lenangguar, Lenangguar-Lunyuk dengan pagu Rp 5,5 miliar dan Paket VI Kawindo To’i-Piong, Piong-Sp. Kore, Sp Kore- Kiwu, Kiwu-Sampungu, SampunguBajo, Sila-Bajo dengan pagu Rp 8 miliar. (nas)

Setelah Rekanan, Kejati Agendakan Periksa PPK Dari Hal. 1 ‘’Intinya klarifikasi ke PPK seputar kontrak bantuan bibit sapi,’’ jelas Sutapa.

Sementara sebelumnya, rekanan pemenang tender proyek, SB yang juga dijadikan tersangka, setidaknya sudah diperiksa selama lima kali dalam dua pekan terakhir. SB dimintai keterangan seputar hal sama, tender, kontrak, realisasi bantuan bibit sapi sampai soal pembayaran. SB men-

gaku untuk satu kelompok menerima kisaran Rp 164 juta lebih, dengan nilai kontrak keseluruhan untuk 16 kelompok ternak di Sumbawa Besar. Ia mengaku, realisasi atas kontrak itu sudah 100 persen dilaksanakan. Hanya saja diantara kelompok itu, satu kelompok yang belakangan diketahui fiktif. Masalah itu muncul dan diketahuinya setelah dipanggil Kejaksaan. (ars)

Gubernur Arahkan untuk Datangkan Media Australia ke NTB Dari Hal. 1 Ditanya, apakah anggaran sebesar Rp 1 miliar itu bisa terserap seluruhnya sementara waktu yang tersisa kurang dari dua bulan? Taufan mengatakan saat ini pihaknya sedang bekerja keras. ‘’Itulah kita sedang kerja keras supaya bisa terserap semuanya. Kita lagi kerja ini,’’ katanya.

Maskapai penerbangan Jetstar Airways telah menutup rute penerbangan Perth, Australia – Bandara Internasional Lombok (BIL) pada pertengahan Oktober lalu.

Karena sudah resmi menyatakan menutup rute itu, maka dana market fund yang semula akan diberikan kepada maskapai itu, dialihkan untuk kegiatan promosi pariwisata NTB. Dana market fund yang dialokasikan dalam APBD 2014 itu semula akan diberikan kepada Jetstar jika mereka tetap melanjutkan penerbangan rute Perth-Lombok. Karena

dana market fund sebesar Rp 1 miliar itu merupakan bagian integral dari promosi, maka penggunaannya akan dialihkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan promosi pariwisata NTB. Sebenanrnya, untuk tetap mempertahankan penerbangan rute PerthLombok itu, Pemprov sudah menawarkan sejumlah kemudahan kepada Jetstar. Diantaranya, memberikan market fund atau dana promosi untuk memperluas akses pasar.

Kemudian memberikan diskon kepada penumpang Jetstar pada hotel-hotel yang ada di Lombok. Serta memberikan landing fee atau biaya landing pesawat di BIL hingga 50 persen.

Namun maskapai asal Australia itu mengklaim merugi hingga Rp 40 miliar sejak melayani rute Perth-Lombok sejak 24 September 2013 lalu. (nas)

Pemda KLU akan Tindak Tegas Penyedia Jasa Penyeberangan ’’Nakal’’ Dari Hal. 1 ujar Sinar Wugiyarno kepada Suara NTB, Jumat (14/11) siang kemarin melalui ponselnya.

Dikatakan, untuk fasilitas penyeberangan ke tiga gili dari Pelabuhan Bangsal maupun Teluk Nare selama ini tak ada masalah (telah memenuhi standar keselamatan). Namun, pada waktu-waktu tertentu ketika gelombang besar, kadang tak diperbolehkan jasa penyeberangan untuk menyeberangkan tamu ke tiga pulau kecil itu.

Pasalnya, jika tetap melakukan penyeberangan dikhawatirkan akan berbahaya bagi keselamatan penumpang.

Terkait dengan adanya berita pembatalan sekitar 1.500 tamu ke Gili Trawangan lantaran para tamu khawatir dengan keselamatan penyeberangan yang belum terjamin? Sinar Wugiyarno mengatakan pihaknya selama ini belum pernah mendapatkan laporan soal itu. Bahkan ketika ditanya ada kapal cepat (speed boat) pengangkut tamu ke Gili Trawangan sekitar Agustus lalu yang rusak, pihaknya belum pernah mendapatkan laporan. ‘’Tidak pernah ada laporan wisatawan yang takut melakukan penyeberangan di sana. Ka-

lau ada gelombang besar kami dari Syahbandar menutup, tidak ada penyeberangan. Sebanyak 1.500 orang yang batal berangkat itu kapan, saya juga tidak pernah diinformasikan,’’ imbuhnya.

Kemungkinan travel yang membawa wisatawan itu meyeberang dari luar Bangsal dan Teluk Nare. Biasanya, kata Sinar Wugiyarno, travel itu berpikir efisien sehingga kapal penyeberangan yang digunakan kapal kayu.

Jika ingin memberikan pelayanan yang nyaman dan cepat, ia meminta travel untuk menggunakan jasa kapal cepat. ‘’Kalau dia menggunakan kapal kayu begitulah. Kadang-kadang kapasitasnya 30 orang atau lebih. Dia selalu melihat cuaca. Kadang-kadang ada juga yang nakal, melebihi kapasitas jumlah muatan,’’ ungkapnya.

Ke depan, lanjutnya, penyeberangan resmi ke tiga gili akan dipusatkan di Bangsal dan Teluk Nare.

Selama ini, banyak titik-titik penyeberangan ke tiga gili sehingga tak terpantau oleh petugas yang jumlahnya masih terbatas. (nas)

Halaman 5

Stok Pupuk di Dompu Mengkhawatirkan Mataram (Suara NTB) Pupuk Kaltim mulai melakukan pembahasan rencana distribusi pupuk ke Provinsi NTB. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan petani pada musim tanam awal tahun 2015.

Khoiruddin dan Anang

(Suara NTB/dok)

“Yang agak mengkhawatirkan stok di Dompu, kabupaten lain masih cukup aman untuk 3 sampai 4 minggu ke depan. Ini yang sedang kita solusikan,” kata Bidang Penjualan Pupuk Kaltim wilayah NTB, Khoiruddin di hubungi di Mataram, Jumat (14/11).

Namun untuk mengatasi krisis ketersediaan stok di ujung timur NTB itu, direncanakan dalam waktu dekat akan dilakukan distribusi. Bahkan, secara umum, kebutuhan di NTB sedang dipetakan.

Menjawab adanya kekhawatiran kekurangan pupuk di musim tanam mendatang,

Kejagung Selidiki Dugaan Korupsi TVRI 2012 Jakarta (Suara NTB) Kejaksaan Agung saat ini tengah menyelidiki dugaan korupsi program siap siar di Televisi Republik Indonesia (TVRI) pada 2012. “Penyelidikan itu terkait program siap siar TVRI,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Suyadi di Jakarta, Jumat (14/11).

Kejagung sendiri sudah memeriksa komedian Mandra pada Senin (11/11) terkait dugaan korupsi tersebut.

“TVRI melakukan beberapa tayangan untuk beberapa film yang sudah lama, ada yang PH (production house)-

nya punya Mandra, ada (juga) yang lain,” katanya.

Ia menyebutkan dugaan korupsi itu terkait adanya dugaan penggelembungan harga dalam program siap siar tersebut. “TVRI merekrut itu dengan harga kelihatannya lebih tinggi daripada kenyataannya. Saya belum bisa ngomong selisihnya.

Mudah-mudahan nanti itu ada perkembangan baik,” katanya.

Selanjutnya, kata dia, pihaknya akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah kasus tersebut bisa ditingkatkan ke penyidikan

serta adanya penetapan tersangka. “Kemungkinan naiknya kasus itu ke penyidikan, selalu ada,” katanya.

Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi Kejagung, Sarjono Turin mengatakan Mandra dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai salah seorang rekanan penyedia program siap siar di TVRI pada 2012.

“Mandra dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi program siap siar di TVRI tahun 2012, sebagai salah satu rekanan penyedia program siap siar,” katanya. (ant/Bali Post)

Kenaikan Harga BBM Bukan Solusi Swasembada Pangan Jakarta (Suara NTB) Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bukan suatu solusi agar swasembada pangan bisa tercapai, kata anggota DPR Komisi IV Mamur Hasanudin di Jakarta. ‘’Target swasembada pangan dalam tiga tahun sangat diapresiasi dan terobosan yang baik, tapi bukan seperti itu caranya,” kata Mamur dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Jumat (14/11).

Anggota DPR dari fraksi PKS tersebut menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo yang berencana menaikan harga BBM dan

menganggap hal tersebut tidak relevan. “Seharusnya jangan bawa-bawa kenaikan BBM untuk swasembada. Selama ini masalah pangan nasional ada di soal lahan, tata niaga, bibit yang kurang berkualitas, dan pemborosan,” kata Mamur menegaskan.

Mamur menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut bisa dilakukan melalui koordinasi terpadu dengan kementerian yang bersangkutan.

Terkait dengan adanya pemborosan, katanya, Presiden Joko Widodo harus memperketat anggaran di seluruh kementerian dan lembaga agar tidak ada

dana yang terhambur sia-sia.

“Kegiatan seminar, loka karya, dan perjalanan dinas yang tidak penting ya jangan dilaksanakan. Penghematannya bisa signifikan,” katanya.

Menurut Mamur apabila semua kementerian dan lembaga melakukan penghematan maka akan menghasilkan ratusan milyar rupiah, bahkan mampu menembus angka triliun. “Jika itu diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bisa digunakan untuk membangun waduk, akan sangat membantu pencapaian target swasembada pangan,” kata Mamur. (ant/Bali Post)

Dikunjungi DPD, Kemenag NTB Curhat Penyelenggaraan Haji Mataram (Suara NTB) – Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) NTB, Jumat (14/11) kemarin menerima rombongan pimpinan dan anggota Komite III, DPD RI. Kesempatan itu dijadikan ajang curhat Kemenag NTB untuk menyampaikan sejumlah persoalan terkait berbagai persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Dialog antara rombongan Komite III DPD RI dengan Kanwil Kemenag NTB itu dipimpin oleh senator asal NTB, Baiq Diyah Ratu Ganefi , SH bersama Kepala Kanwil Kemenag NTB, Drs. H. Sulaiman Hamid, SH. MH. Dalam kesempatan tersebut, Diyah menekankan bahwa pada dasarnya, DPD adalah lembaga perwakilan daerah yang memiliki kewajiban memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi di daerah. ‘’Karenanya, apa yang bapak ibu sampaikan, Insya Allah akan kami perjuangkan,’’ ujarnya saat mengarahkan

sesi dialog.

Kepala Bidang Urusan Haji dan Perjalanan Umroh Kanwil Kemenag NTB Maad Umar, menyampaikan sejumlah persoalan yang ditemukan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Antara lain, menyangkut pengadaan buku manasik haji yang tiap tahun selalu terlambat diterima oleh jemaah haji.

“Kemarin bahkan baru diterima (oleh jemaah haji) setelah selesai pelatihan,” ujarnya. Karenanya, Maad meminta agar para anggota DPD memperjuangkan pengadaan buku manasik tersebut bisa dilakukan lebih awal. Misalnya, pengadaan buku manasik haji tahun 2015, dilakukan pada tahun ini. Dengan demikian, keterlambatan bisa dihindari.

Problem lain yang kerap mengganjal proses keberangkatan jemaah haji adalah tradisi perubahan nama di masyarakat NTB. Ia mencontohkan, seseorang yang

awalnya bernama Muhammad, setelah menikah dan memiliki anak bernama Salman, maka ia akan berubah nama menjadi Amaq Salman.

“Lalu, nanti kalau dia punya cucu bernama Sulaiman, namanya berubah jadi Papuq Sulaiman,” ujar Umar.

Saat ini, ujar Maad Umar, jumlah daftar tunggu penyelenggaraan ibadah haji di NTB telah mencapai 17 tahun dengan total antrian calon jemaah haji mencapai 69.539 orang.

Anggota DPD RI, Ahmad Jazuli, menilai, mengapresiasi adanya masukan yang disampaikan tersebut. Ia menilai, masukan semacam ini seringkali menginsipirasi lahirnya perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Salah satu pembenahan yang lahir dari temuan mereka di daerah adalah persoalan buruknya konsumsi jemaah haji beberapa tahun lalu yang sekarang sudah tidak lagi ditemukan. (aan/*)

Dijabat Dua KPA, Siapa Bertanggung Jawab?

Dari Hal. 1 ‘’Pengembangan integrasi tanaman ruminansia’’ tahun 2013 itu, menjabat sebagai KPA. Dalam keterangannya, Hery mengakui menjabat sebagai KPA untuk anggaran ketika itu. Namun ketika program itu hendak berjalan, terjadi mutasi pucuk pimpinan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan NTB. Hery diganti Ir.Hj.Budi Septiani, yang sebelumnya menjabat sebagai salah satu Kepala Bidang di Bappeda NTB. Keterangan itu kemudian dijadikan dasar oleh Kejaksaan memanggil kepala Disnakeswan Budi Septiani se-

bagai saksi. Pemanggilan Budi juga dalam rangka klarifikasi posisinya sebagai KPA. Diperkuat dengan keterangan panitia dan kelompok penerima bantuan, bahwa mereka berurusan dengan yang bersangkutan dalam hal administrasi dan pembayaran. ‘’Duaduanya KPA, baik itu Pak Hery Erpan Rayes maupun Ibu Budi Septiani,’’ terang Sutapa.

Karena ada dua orang pada jabatan sama, maka konsentrasi Pidsus kini akan menelisik siapa yang menerima pencairan dan melakukan pembayaran kepada rekanan. ‘’Mana KPA pada saat pencairan, sedang ditelusuri tim. Karena tim masih evaluasi, jadi belum saya

bisa sampaikan,’’ jawab Sutapa. Tapi dari gambaran hasil penyelidikan sementara, sejumlah saksi mengaku lebih banyak berurusan dengan Kepala Disnakeswan saat ini.

Sebagaimana pengakuan Samsul Bahri, Direktur CV Risma Sehati, bahwa dalam proses kontrak pengadaan bibit sapi senilai Rp 4,6 miliar untuk 16 kelompok di Sumbawa Besar, ia berurusan dengan Hery Erpan Rayes. Ketika Heri diganti, urusan kemudian berlanjut kepada Budi Septiani sebagai KPA yang melanjutkan realisasi proyek. ‘’Jadi untuk pembayaran, saya terima dari Ibu Budi sebagai KPA,’’ sebut Samsul Bahri. (ars)

Khoiruddin mengatakan pihak Pupuk Kaltim sendiri sedang melakukan pembahasan di Surabaya, dalam rangka pengamanan stok di NTB. “Sedang kita bahas jadwal pengiriman pupuk,” tambahnya. Dari laporannya, total stok Untuk saat ini, total stok yang masih tersedia digudang Pupuk Kaltim sebanyak 16.038.250 ton.

Terpisah, Sales Supervisor Pupuk Petrokimia wilayah NTB, Anang Agus Riyanto mengatakan, stok di gudangnya disebut cukup aman hingga 3 sampai 4 bulan ke depan.

Baginya masyarakat petani

tak perlu mengkhawatirkan kebutuhan di awal tahun musim tanam mendatang. ‘’Kapal tetap siap di Lembar, untuk awal tahun stok pupuk tidak ada masalah,’’ ujarnya.

Bahkan, untuk menjaga ketersediaan stok, Petrokimia sendiri melakukan penambahan dan pengapalan secara kontinu.jadwal kapal pun rutin dilakukan setiap bulan, sesuai kebutuhan bulanan petani. ‘’Kami tidak mendatangkan pupuk dalam bentuk curah, jadi walaupun hujan tidak masalah nanti soal bongkar muat,’’ demikian Anang.(bul)

KMP Beda Pendapat Terkait Usulan KIH Jakarta (Suara NTB) Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih (KMP) Idrus Marham mengatakan internal KMP beda pendapat terkait usulan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk merevisi pasal 74 dan pasal 98 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPD, dan DPRD. “Kami sudah rapat mengundang pimpinan fraksi membahas usulan baru KIH tentang revisi pasal 74 dan pasal 98 UU MD3. Kami sudah membahas sampai ada perdebatan tajam tentang persoalan tersebut,” kata Idrus di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan di internal KMP ada yang menilai apabila pasal itu dihapuskan maka akan mendegradasi hak-hak DPR sebagai lembaga legislatif. Namun menurut dia, ada juga yang menilai revisi itu tidak masalah karena hak parlemen sudah diatur dalam pasal-pasal lain.

“Saudara Fahri (Hamzah) akan menyampaikan bagaimana hasil dari internal KMP pada rapat bersama presidi-

um dan dihadiri koordinator pelaksana KMP pada Jumat (14/11) malam,” ujarnya.

Dia menegaskan KMP tidak akan terpecah meskipun ada perbedaan pendapat itu karena di internal sudah teruji soliditasnya. Karena itu dia yakin perbedaan pandangan itu akan selesai dan tercapai kesepakatan bulat terkait usulan dari KIH. “KMP sudah teruji, seperti yang diperkirakan banyak pihak bahwa umur KMP hanya dua bulan namun ternyata kami bisa bertahan sampai sekarang. Kami sudah melewati banyak momentum politik,” katanya.

Idrus menegaskan komunikasi dan silaturahmi politik di Indonesia merupakan keniscayaan sehingga perbedaan bisa dikecilkan dan dihilangkan.

Selain itu menurut dia, tidak mungkin mengelola negara sebesar Indonesia hanya dilakukan oleh satu kelompok, namun perlu melibatkan kelompok lain. “Kami memiliki keyakinan bahwa perbedaan bisa dikecilkan dan dihilangkan,” ujarnya. (ant/Bali Post)

Advertising Tak Taat Aturan

Pertamanan Enggan Berikan Perpanjang Izin Reklame Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H.M. Kemal Islam menegaskan, tidak akan merekomendasikan perpanjangan izin usaha reklame pengusaha advertising (periklanan) yang secara terang - terangan melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh Pemkot Mataram. “Kalau misalnya sudah diingatkan, kemudian tahun 2014 mau ajukan izin di tahun 2015, kita tidak akan berikan,” tegas Kemal dikonfirmasi di Kantor Walikota Mataram, Kamis (13/11).

Meskipun, kata Kemal, izin reklame dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram, namun di rapat koordinasikan akan diajukan hal tersebut sesuai dengan fakta - fakta di lapangan. “Pastikan ada rapat koordinasi dulu,”ujarnya.

Akan tetapi, ia melihat pengusaha advertising sudah mulai memahami maksud dari Pemkot Mataram. Selain itu, pihaknya juga terus melakukan pendekatan pendekatan sehingga ada titik temu antara pengusaha den-

gan pemerintah.

Disinggung keinginan kalangan dewan menyamaratakan ukuran reklame, sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial? Ia mengatakan, bisa saja usulan tersebut disampaikan. Namun, hal tersebut tidak mungkin dilakukan, karena melihat kebutuhan pengusaha dan pertimbangan lainnya. Yang jelas tambah Kemal, pihak terus mencoba melakukan penataan serta memetakan zonasi - zonasi reklame, minimal mengurangi kesemrawutan.

Disisi lain diakui Kemal, pihaknya sedang menata sembilan reklame di Karang Jangkong yang terpasang di pinggir jalan. Nantinya, reklame tersebut dimasukkan di areal pemakaman, namun pihaknya masih bernegosiasi dengan pengurus makam. Dia berharap, kawasan Cakra yang dijadikan pilot project penataan, bisa menjadi contoh di kawasan lain. Disamping itu, dia juga meminta pengusaha bisa mengerti maksud dan tujuan pemerintah, agar tetap memperhatikan nilai estetika di Kota Mataram. (cem)

Polisi dan Pers Bermitra Dari Hal. 1 Kapolda sangat tidak ingin itu sampai terjadi.

“Anggota saya tidak boleh berbenturan dengan jurnalis di lapangan, apalagi sampai ada tindakan kekerasan (terhadap jurnalis), saya tidak mau itu,” tegasnya.

Kapolda juga mengomentari puluhan jurnalis yang melakukan aksi solidaritas di depan Mapolda NTB. Baginya itu sah sah saja untuk solidaritas sesama korps. Bahkan sebelum aksi itu, ia sudah mengingatkan jajarannya, agar peristiwa di Makassar tidak terjadi di NTB. ‘’Silakan saja aksi. Yang jelas, sebelum aksi, saya sudah bereaksi

(ingatkan anggota),’’ jelas dia.

Ia juga menekankan kepada jajarannya, tidak hanya bersinergi dengan pers, tapi juga hubungan baik dengan seluruh elemen masyarakat. Karena membangun kondusivitas daerah mutlak diperlukan kerjasama yang baik itu.

Sebagaimana diketahui sedikitnya lima jurnalis jadi sasaran amuk anggota Brimob. Ketika itu jurnalis dari berbagai media cetak dan elektronik ini meliput aksi aparat yang membabi buta merusak sarana kampus UNM dan membanting ratusan sepeda motor di halaman kampus. Puluhan mahasiswa dipukul dan ditangkap. Saat bersamaan wartawan juga jadi sasaran. (ars)

SUARA NTB Sabtu, 15 November 2014

OPINI

Halaman 6

Setahun AD PPK Promosi dan Kualitas Pelayanan Harus Sejalan SETIDAKNYA 1.500 orang wisatawan mancanegara (wisman) membatalkan kunjungannya ke Gili Trawangan karena was-was dengan keamanan penyeberangan menggunakan speed boat atau kapal cepat dari Pelabuhan Bangsal menuju Gili Trawangan. Para wisatawan mengeluhkan, belum adanya jaminan keamanan penyeberangan menggunakan speed boat ke pulau bebas polusi itu. ‘’Yang jadi permasalahan kita, hal-hal kecil seperti itu. Keselamatan penyeberangan belum menjamin. Dari Dinas Perhubungan KLU ketika dilaporkan, tak ada responsnya. Artinya, kami membuat laporan seolah-olah hanya bercerita saja. Ada pembatalan kunjungan ke Gili Trawangan, dialihkan ke Bangka Belitung dan Bali. Itu perkiraan kami, 1.500 orang wisatawan dari Singapura,’’ sebut Rudy, pemilik Kayangan Tour and Travel ditemui usai rapat kerja DPD RI dengan pelaku pariwisata NTB di Kantor Gubernur, Rabu (13/11) siang lalu.

Rudy menceritakan, hal yang membuat wisatawan dari Singapura itu batal melakukan kunjungan ke Gili Trawangan lantaran pada Agustus lalu, ada rombongan wisatawan dari salah satu bank di Singapura yang mau berlibur ke Gili Trawangan. Di tengah perjalanan penyeberangan menggunakan speed boat, tiba-tiba speed boat itu berputar-putar di perairan menuju Gili Trawangan yang membuat wisatawan panik. Ironisnya, pengemudi speed boat lebih panik daripada para penumpang (wisatawan). Apalagi speed boat itu juga tidak dilengkapi alat keselamatan (pelampung) sebagai perangkat penting yang semestinya disediakan.

Persoalan keselamatan penyeberangan khususnya menuju Gili Trawangan, sebenarnya jauh-jauh hari sudah diperhatian serius oleh Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi. Belum lekang dari ingatan, ketika akhir tahun 2013 yang lalu, tepatnya 6 Desember 2013, Gubernur NTB secara khusus menggelar sidak ke Pelabuhan Bangsal.

Tempat ini menjadi atensi gubernur, karena orang nomor satu di NTB ini cukup banyak menerima keluhan dan masukan dari para pengguna jasa yang menyeberang ke tiga gili dari Pelabuhan Bangsal. Selain persoalan keselamatan yang terabaikan, gubernur juga menerima keluhan banyak wisatawan menjadi korban pemalakan oleh oknum tertentu. Modusnya, diantaranya menjual tiket penyeberangan dengan harga di atas harga normal.

Selain persoalan keselamatan penyeberangan bagi penumpang dari dan menuju Gili Trawangan serta dugaan pemalakan yang menjadi catatan gubernur. Ada juga PR lainnya yang harus dituntaskan Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk segera dituntaskan karena ini tidak saja menyangkut citra NTB tetapi juga kredibilitas Indonesia di mata dunia. ‘’Menata fisik (destinasi wisata) itu penting. Tetapi memastikan situasi nyaman itu jauh lebih penting,’’ tegas Gubernur Majdi dalam sidak itu. Namun, tampaknya catatan gubernur khususnya terkait dengan keselamatan penumpang belum menjadi perhatian serius Pemda KLU. Karena belum diselesaikan, persoalan ini harus menjadi prioritas utama bagi Pemda KLU. Jika tetap dianggap keluhan wisatawan ini sebagai persoalan sepele, tentu akan berdampak pada citra serta kunjungan wisatawan khususnya ke tiga gili yang namanya sudah mendunia itu.

Promosi sektor pariwisata NTB yang pendanaannya begitu besar pun akan menjadi sia-sia jika kualitas pelayanan diabaikan. Karena itu, akan sangat elok ketika promosi begitu gencar dilakukan, kualitas pelayanan kepada wisatawan pun semestinya sejalan. (*)

ALAM sesi pert e m u a n t e r a k h i r pemimpin ekonomi pada KTT APEC di Beijing, Tiongkok, yang ditutup Selasa (11/11), Presiden Jokowi menegaskan sikap penting tentang komitmen dan dukungannya dalam inisiatif kerjasama pemberantasan korupsi di antara negaranegara kawasan Asia Pasifik. Ia berpandangan, melalui pemberantasan korupsi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien, pertumbuhan ekonomi dapat didorong lebih tinggi.

Insiatif kerjasama pemberantasan korupsi antar bangsa dengan kepentingan yang hampir serupa yaitu mengandaikan agenda pemberantasan korupsi menjadi tanggungjawab segenap negara-negara di dunia. Kepentingan memajukan pertumbuhan ekonomi negara-negara yang tergabung dalam kerjasama ekonomi APEC berprinsip sama yakni berpangkal pada pemberantasan korupsi.

Kecuali itu, tentu kerjasama antar negara ini penting tidak hanya demi kepentingan pertumbuhan ekonomi melainkan demi mendisemenasi perlawanan terus menerus terhadap pelaku korupsi melalui penolakan pemberian perlindungan terhadap pelaku dan hasil korupsi.

Komitmen APEC itu diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk membangun kerja sama konkret melalui pengaturan repatriasi atau ekstradisi para koruptor dan hasilhasil korupsi di antara anggotaanggota APEC. Namun jauh sebelum inisiatif kerjasama pemberantasan korupsi antar negara APEC tersebut negara kitapun telah menunjukkan kesungguhannya dalam pencegahan dan Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2006, setelah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti korupsi, (UNCAC) 2003.

Setelah meratifikasi UNCAC 2003 menjadi UU No 7 Tahun 2006 tersebut terderivasi kemudian menjadi sejumlah regulasi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sebut saja misalnya Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inpres ini, mengamanatkan berbagai langkah strategis, diantaranya berupa Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi Tahun 2004-2009.

Dokumen yang dimaklumatkan sebagai acuan bagi para pihak di Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam memberantas korupsi ini menekankan pada upaya-upaya pencegahan dan penindakan, selain juga sebagai pedoman bagi pelaksanaan monitoring (pemantauan)

Oleh:

Ayatullah Hadi (Rinjani Institut)

Di tengah-tengah masih banyaknya kendala baik mentalitas dan kompetensi para pejabat di lingkup pemerintahan yang masih minim maka tantangan bagi keberhasilan implementasi AD PPK tentu masih berat. Bukankah berhasil tidaknya implementasi AD PPK sangat tergantung pula dari kompetensi para pemangku pemerintahan dalam menerjemahkan semangat yang terkandung dalam AD PPK. dan evaluasi.

Sejumlah daerah, termasuk NTB, bahkan sudah mengembangkan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi secara swakarsa. Pantaslah kiranya jika ada daerah yang memelopori inovasi kebijakan yang terbukti mampu mencegah praktik korupsi di birokrasi pemerintahan.

Sebagai komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih melayani, pada tanggal 11 Desember 2013 Gubernur NTB Dr,TGH.M.Zainul Majdi telah mengeluarkan dua Peraturan Gubernur sekaligus, yakni Pergub Nomor 35 Tahun 2013 tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD PPK) dilingkungan Pemerintah NTB Tahun 20132018 dan Pergub Nomor 36 Tahun 2013 yang menetapkan 6 (enam) bidang prioritas upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di NTB. AD PPK juga sejalan dengan misi yang termuat dalam RPJMD yang antara lain menekankan keberlanjutan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani.

Dibandingkan dengan aksi-aksi sebelumnya, sebut saja misalnya, PIN anti korupsi dan penetapan zona bebas korupsi, desain AD PPK jauh lebih kuratif dan memiliki daya.

Pergub AD PPK secara politik dapat memberikan tekanan lebih kuat kepada semua pihak terutama lembaga pelaksana pelayanan publik. Sektor-sektor pelayanan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan keterbukaan informasi publik ditekankan sedemikian rupa oleh AD PPK melalui standar aksi, capaian dan uku-

ran keberhasilan yang sangat jelas.

Demikian pula sektor-sektor yang menuntut akuntabilas dan transparansi oleh AD PPK tersebut diatur juga secara detil seperti sektor pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dan sektor administrasi pemerintahan daerah.

Evaluasi Setahun Hampir setahun sudah pelaksnaan AD PPK. Pertanyaan kemudian menyeruak, adakah dampak yang dapat dipetik selama hampir setahun perjalananya? Apa yang bisa dipetik untuk dijadikan best praktice dalam hal reformasi birokrasi pelayanan yang berprinsip bersih dan melayani agar dapat dijadikan contoh bagi provinsi lain di Indonesia laiknya sejumlah daerah yang dianggap berhasil dalam inovasi pelayanan publik? Lebihlebih pertanyaan tentang seberapa jauh dampaknya secara meluas terhadap kultur anti korupsi bagi lembaga pemerintah dan warga NTB? Dalam kajian metodologi evaluasi kebijakan publik mengonfirmasi bahwa semakin startegis sebuah kebijakan publik maka semakin panjang waktu untuk menunggu sehingga ia dapat dievaluasi. Sebaliknya semakin teknis isi dari sebuah kebijakan publik maka tidak perlu menunggu waktu terlalu lama untuk bisa dievaluasi.

Maka ketika berbicara evaluasi terhadap ada AD PPK apakah yang bisa dievaluasi? Menurut penulis kebijakan AD PPK jika dilihat dari dampak yang ingin dicapai yakni tumbunya kulur anti korupsi bagi warga dan elite dan semangat birokrasi bersih dan melayani leb-

ih bersifat dampak jangka panjang (out come) dan strategis, maka sangatlah tidak mungkin bisa dievaluasi untuk setahun implementasinya. Untuk melihat dampak setahun barangkali hanya dapat diukur dari sejaumana sosialiasi semangat AD PPK terhadap lembaga pemerintahan sebagai penanggung jawab dan terkait. Selain itu dapat pula dievaluasi prinsip-prinsip tugas yang sifatnya sangat teknis seperti monitoring, evaluasi dan pelaporan internal. Evaluasi dalam hal tersebut dapat dilakukan internal oleh SKPD penanggung jawab dan terkait dan secara eksternalnya oleh masyarakat, LSM, ormas dan kelompok masyarakat lainnya.

Di tengah-tengah masih banyaknya kendala baik mentalitas dan kompetensi para pejabat di lingkup pemerintahan yang masih minim maka tantangan bagi keberhasilan implementasi AD PPK tentu masih berat. Bukankah berhasil tidaknya implementasi AD PPK sangat tergantung pula dari kompetensi para pemangku pemerintahan dalam menerjemahkan semangat yang terkandung dalam AD PPK. Langkah evaluasi tentu tidak saja penting bagi perbaikan pelayanan publik dan pemberantasan korupsi, namun juga agar publik dan elite birokrasi tidak terjebak uforia semangat pemberantasan korupsi hanya pada label regulasi namun kering implementasi.

Banyak karyawan hotel terancam PHK. Kebijakan pemerintah harus menguntungkan rakyat.

*** Stok pupuk di Dompu mengkhawatirkan.

Pemerintah jangan tinggal diam.

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Sabtu, 15 November 2014

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7 (Suara NTB/bul)

TERKENA DAMPAK - Salah satu hotel di Kota Mataram yang kemungkinan akan terkena dampak kebijakan pemangkasan perjalanan dinas oleh pemerintahan baru.

Pemilik Saham Harus Gandeng Investor OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) Kantor Perwakilan NTB mengingatkan pemilik saham Bank NTB, dalam hal ini pemerintah daerah di provinsi ini untuk menggandeng investor untuk menanamkan sahamnya. Hal itu untuk menyelamatkan Bank NTB masuk di BUKU II, dengan kategori memiliki modal inti Rp 1 triliun pada 2016 mendatang.

“Ada beberapa alternatif sebenarnya, selain menggandeng pemilik saham lain untuk berinvestasi di Bank NTB. Tapi tergantung pemilik saham Bank NTB, apakah mau atau tidak,” kata Kepala OJK NTB, Yusri, Jumat (14/11). Beberapa opsi lain yakni, Bank NTB harus ikut IPO, yakni penawaran perdana saham oleh perusahaan yang hendak go public.

Biasanya alasan perusahaan ikut IPO ini di antaranya perusahaan membutuhkan modal tambahan untuk melakukan ekspansi usaha atau membutuhkan modal untuk mengurangi beban hutang yang dimiliki perusahaan, meningkatkan likuiditas perusahaan serta membuat perusahaan semakin terkenal di mata investor. Lainnya, lanjut Yusri, dilakukan merger dengan bank umum lainnya sehingga modal intinya dapat dihitung besar, ataupun bisa juga dilakukan akuisisi. “Tapi itu lagi-lagi apakah pemilik saham mau melakukannya,” ujarnya.

Komitmen untuk mencapai BUKU II tersebut sudah ditetapkan hingga tahun 2016 mendatang. Bank NTB setiap tahunnya memiliki target untuk pencapaian modal inti tersebut. Misalnya di 2014 ini komitmennya modal inti bisa mencapai Rp 740 miliar. Kekurangannya masih sekitar Rp 157 miliar untuk mencapai target tersebut. Sebab saat ini, modal inti Bank NTB hanya mencapai Rp 622 miliar.

Untuk mencapai komitmen modal inti, Yusri menganggap masih bisa dilakukan. Diantaranya jika pemilik saham menyerahkan kembali dividen yang harus disetorkan oleh Bank NTB setiap tahunnya. Misalnya untuk dividen tahun 2013 yang disetorkan di 2014 senilai Rp 105 miliar, demikian juga dividen tahun 2014 yang disetorkan di 2015. Apalagi jika bisa ditambah dengan menjual aset-aset Bank NTB untuk penambahan modal. Banyak pilihan menurut Yusri yang masih dilakukan untuk mencapai BUKU II. Jika Bank NTB sudah masuk di BUKU II, maka cakupan bisnisnya akan lebih luas dan akan mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Cakupan bisnis bank yang masuk di BUKU II itu di antaranya disebutkan bisa memberikan pembiayaan untuk kegiatan ekspor impor, agen penjualan reksadana, bisa menjadi leader dalam pembiayaan dalam jumlah besar bersama perbankan lainnya, serta beberapa kegiatan bisnis lainnya.

Sementara ini, Bank NTB yang masih terkategori BUKU I bisnisnya terbatas hanya menghimpun dan menyalurkan dana. (bul) Yusri (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Pelaku usaha hotel dan restoran atau yang terhimpun dalam Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) berencana akan melakukan pemangkasan pada karyawannya, meyusul adanya wacana pemerintah untuk melakukan efisiensi perjalanan dinas atau pertemuan di hotel.

“Kami masih menunggu perkembangan, tentu kami akan melakukan penyesuaian untuk efisiensi,” kata Ketua PHRI NTB, I Gusti Lanang Patra, Jumat (14/11). Ditegaskan, yang paling mengkhawatirkan terkena dampak kebijakan tersebut adalah hotel-hotel yang ada di perkotaan.

Karena selama ini, hotel-hotel yang ada di dalam kota mengandalkan wisata MICE. Pertemuan pejabat pemerintah di hotel sebagai penyumbang

paling penting untuk kunjungan di hotel. Share pertemuan pemerintah di hotel terhadap angka kunjungan ke hotel tersebut kisarannya mencapai 30 persen hingga 40 persen.

“Kalau hotel yang ada di Senggigi misalnya, tidak masalah. Karena hotel di sana memang diisi hampir seratus persen oleh wisatawan atau pihak swasta,” tambahnya.

Besarnya share wisata MICE tersebut terhadap aktivitas usaha hotel, maka akan

berpengaruh besar terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi-JK tersebut, jika benarbenar diimplementasikan.

Jumlah hotel di NTB ini sudah mencapai 600-an, lain lagi dengan restoran dan rumah makan. Tentu semua hotel akan melakukan efisiensi jika biaya operasionalnya tinggi dan tak sebanding dengan pemasukannya.

“Efisiensi termasuk dengan pengurangan karyawan,” katanya. Jumlah karyawan yang

terserap di hotel dan restoran saat ini mencapai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu.

Sebab, barometernya jika melihat hotel berbintang, untuk seratus kamar pekerjanya adalah 150 orang.

Kemungkinan penerapan kebijakan tersebut juga akan berdampak terhadap keberlangsungan hotel yang saat ini justru semakin menjamur di Kota Mataram khususnya.

Disaat terjadinya penambahan jumlah hotel di NTB, justru diganggu dengan adanya wacana dari kebijakan tersebut.

Akibat yang paling memungkinkan adalah akan terjadinya persaingan hotel yang tidak sehat. Sebabnya, masing-masing memiliki target

Kelancaran Penyeberangan Masih Tergantung Bali Mataram (Suara NTB)Sejak sebulan terakhir, penyeberangan dari dalam dan luar NTB melalui pelabuhan Lembar dan Padangbai mengalami gangguan lamanya waktu penyeberangan. Kondisi ini mengakibatkan antrean panjang kendaraan di pelabuhan, inipun menjadi keluhan pengguna jasa penyeberangan.

Pemicunya, dermaga yang beroperasi di Padangbai Bali, hanya dermaga I, sementara dermaga II-nya mengalami gangguan akibat tertabrak

kapal. Kelancaran penyeberangan tentunya mengandalkan kebijakan pemerintah untuk menyegerakan perbaikan.

Kepala Dishubkominfo Provinsi NTB, Agung Hartono dikonfirmasi di Mataram, Jumat (14/11) mengatakan, dalam batas pemantauannya langsung dalam beberapa waktu terakhir, untuk pelabuhan Lembar belum mengalami persoalan serius. Penyeberangan dari Lembar menurutnya tidak begitu terganggu, yang bermasalah adalah penyeberangan dari Padangbai ke Lembar yang membutuhkan waktu lama, karena hanya satu dermaga yang beroperasi akibat lumpuhnya dermaga lain.

Persoalan ini sudah sampai langsung ke Kementerian Per-

hubungan, bahkan sudah dilakukan peninjauan oleh Dirjen yang membidanginya. Untuk menjaga stabilitas kelancaran arus keluar masuk barang, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) di pelabuhan, Agung menyebut tetap akan memprioritaskan manusia, kendaraan pribadi dan umum, termasuk barang-barang strategis yang cepat rusak untuk diseberangkan terlebih dahulu.

“Jadwal antrean kapal yang lama karena dermaga yang digunakan hanya satu di Padangbai, juga diperuntukkan bagi penyeberangan kapal yang ke Nusa Penida, dan penyeberangan kapal pengangkut elpiji ke Lombok. Sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk melayani kapal-kapal penum-

(Suara NTB/bul)

RUSAK – Sebuah kapal penyeberangan tengah antre di dekat dermaga I di Padangbai yang mengalami kerusakan, dan hingga saat ini masih lumpuh penggunaannya. pang yang biasa.

“Ini yang kita upayakan agar tetap lancar,” sebut Agung. Soal kapan selesainya proses perbaikan dermaga Padangbai, tentunya tergantung sejauh mana progres perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sebelumnya, beberapa petugas pengatur kendaraan di Lembar juga mengeluhkan persoalan ini. Tak jarang terjadi antrean, biasanya maksimal untuk naik kapal menunggu hanya satu jam. Tetapi sekarang butuh waktu bahkan tiga sampai empat jam, belum termasuk lamanya penyeberangan dan lamanya menunggu untuk turun di pelabuhan di Padangbai.

Beberapa sopir truk pengangkut barang dari luar NTB pun

KULIAH KULIAH SINGKAT JALUR KHUSUS CEPAT MENYANDANG GELAR S1/S2 SEMUA JURUSAN TERAKREDITASI BAN-PT. HUBUNGI : EDI.HP. 085212434374

MEBEL

peningkatan jumlah tamu yang tentu tidak kecil.

PHRI secara nasional, tambah Lanang Patra, sudah melakukan pertemuan membahas kemungkinan-kemungkinan penerapan kebijakan tersebut. Yang masih menjadi pertanyaan saat ini, apakah kebijakan tersebut akan membatasi pertemuan di hotel untuk pejabat secara intern dinas.

“Soalnya kalau pertemuannya dalam jumlah besar, tidak mungkin dilakukan di kantornya, tentu butuh aula dan ruang pertemuan yang besar kalau cakupan pertemuannya nasional. Ini yang juga kita tunggu kepastiannya,” demikian diterangkannya. (bul)

MEBEL

RUPA-RUPA

ikut mengeluhkan lamanya waktu penyeberangan ini, lebih-lebih jika barang bawaannya adalah barang cepat rusak. Belum ada solusi lain, selain menunggu proses perbaikan pelabuhan di Padangbai lancar. (bul)

DIJUAL DI JUAL TEMPAT USAHA LOKASI PINGGIR JALAN UTAMA KLU LENGKAP DENGAN ASET YANG ADA LT 20 ARE LB 228 DAPATKAN KEUNTUNGAN 30JT TIAP BULAN STATUS SHM+IMB HARGA BAGUS SIAPA CEPAT DIA DAPAT HUB.081805000055

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 15 November 2014

Halaman 8

Kinerja Aparat Dikritik

Kasus Curanmor Mendominasi Keluhan Para Camat Giri Menang (Suara NTB) Para camat mengeluhkan tingginya angka kasus curanmor di masing-masing daerah, hampir di semua kecamatan terjadi kasus curanmor dengan intensitas yang lumayan tinggi. Hal ini menimbulkan kritikan terhadap kinerja aparat dalam hal menjaga keamanan daerah. Demikian keluhan sejumlah camat ‘’Di Batu layar ada kejadian curanmor, bahkan pelaku dihadiahi timah panas oleh petugas,” tukas Camat Batulayar, Suparlan Jumat (14/11). Dikatakannya, menjelang Pilkades khusus di Senteluk kerap ada gangguan seperti perusakan kantor desa. Perusakan ini hampir dua kali, belum tahu pasti pelakunya.

Disamping itu, para menajer hotel di daerah itu juga mengeluhkan maraknya balapan liar di sekitar kawasan setempat. sejumlah menajer hotel pun menyampaikan keluhan terkait aksi komvoi remaja setempat tidak saja mengganggu tamu, namun juga menyebabkan lalu lintas terganggu.

Aparat kemanan menyorot hal ini, namun sejauh ini belum bertindak sehingga para remaja ini kerap melakukan aksi balapan liar. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polsek agar segera menangani persoalan ini. Namun jika Polsek tidak mampu maka pihaknya akan bersurat ke Polres untuk meminta bantuan penanganan. “Setiap Sabtu sore pasti ada yang balapan liar, itu mengganggu tamu yang dikeluhkan para manajer hotel,” terangnya.

Untuk menangani persoalan ini, Satpol PP juga diminta membantu aparat karena kawasan itu kawasan wisata. Jangan sampai kejadian ini, berdampak pada angka kunjungan wisatawan ke daerah itu. Karena setiap kejadian, pasti berpengaruh dan membawa implikasi pada kunjungan.

Camat Gunung Sari, H Rusni juga mengeluhkan kasus curanmor yang kerap terjadi. Namun untungnya kasus ini bisa diredam. Pihak kepolisian meningkatkan kegiatan patroli di kawasan setempat sehingga keamanan terpantau. “Relatif lebih aman di Gunung Sari karena masyarakat memiliki rasa menjaga keamanan bersama,” tukas Camat Gunungsari.

Hal senada disampaikan camat Labuapi, Baiq Mustika menyatakan keamanan di Labuapi kondusif namun kasus Curanmor kerap terjadi. Seperti kasus baru-baru ini, kasus curanmor di daerah itu. Terhitung bebeapa kasus curanmor terjadi dalam beberapa minggu terakhir. (her)

(Suara NTB/ars)

ORASI - Korwil AJI Nusra, Abdul Latif Apriaman saat orasi dalam aksi solidaritas pemukulan wartawan Makassar di depan Mapolda NTB.

Jurnalis Mataram Minta Oknum Polisi di Makassar Ditindak Mataram (Suara NTB) Puluhan jurnalis Mataram menggelar aksi solidaritas di Depan Mapolda NTB, Jumat (14/11) pagi kemarin. Aksi ini terkait kasus penganiayaan lima jurnalis oleh oknum Brimob saat meliput aksi demo BBM di Universitas Negeri Makassar, Kamis (13/11) lalu.

Aksi di depan gerbang Mapolda NTB, Kamis kemarin diikuti pekerja media cetak, radio, televisi dan online. Mereka sepakat bahwa kekerasan yang dialami lima jurnalis itu harus diusut tuntas. Aksi melibatkan sejumlah organisasi wartawan yang tergabung

Mayat Bayi Ditemukan Warga di Pantai Senggigi Mataram (Suara NTB) Jumat (14/11) sekitar Pukul 06.15 Wita kemarin, seonggok mayat bayi ditemukan di Pantai Senggigi Beach, Dusun Senggigi Desa Senggigi Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Bayi jenis kelamin laki – laki yang diperkirakan berumur satu bulan itu, ditemukan warga, diduga hasil hubungan gelap dan dibuang.

Mayat ditemukan warga dalam keadaan membusuk, bagian kepala penyok akibat terjepit batu karang. Mayat bayi ini pertama kali ditemukan nelayan saat melaut, kemudian melapor ke Polsek Senggigi Lombok Barat. “Tadi pagi warga masyarakat Senggigi menelepon ke kantor Polsek Senggigi dan melaporkan bahwa pada saat sedang akan melaut tiba-tiba melihat sosok mayat bayi tersangkut disela-sela batu karang di Pantai Senggigi Beach,” kata Kapolsek Senggigi Kompol Yunus Junaidi, S.Sos. Setelah mendapat laporan itu, anggota Polsek Senggigi menuju ke TKP di Pantai Senggigi kemudian membawa mayat ke Puskesmas Meninting untuk dilakukan identifikasi. Tim identifikasi dari Polres Lombok Barat yang datang di Puskesmas Meninting melakukan pemeriksaan terhadap mayat bayi tersebut, memastikan mayat bayi laki-laki tersebut umur sekitar 1 minggu, diperkirakan sekitar 2 sampai 3 hari bayi laki-laki tersebut dibuang ke laut sehingga kondisinya sudah membusuk.

Setelah sempat dibawa ke Mapolsek, sekitar PUkul 10.30 Wita, mayat bayi dimakamkan polisi bersama warga di Dusun Senggigi Desa Senggigi Kecamatan Batu Layar. “Saat ini kami masih selidiki siapa yang membuang bayi tersebut,” kata Yunus. (ars)

termasuk di Mataram- NTB. Jurnalis juga memahami situasi saat itu sedang kacau, sehingga memungkinkan polisi berlaku kalap. Apalagi seorang perwira polisi, AKBP Totok Lisdarto terkena anak panah.

“Tapi kenapa wartawan yang dipukul? Padahal kami tidak membawa senjata, kami hanya membawa alat liputan,” tegas Korwil AJI Bali – Nusra, Abdul Latif Apriaman.

Paling memprihatinkan, aksi kekerasan itu justru ditonton sejumlah perwira polisi dari Poltabes Makassar. Ia mencurigai, justru ini ada instruksi dari atasan mereka. “Ketika ini

ada instruksi dari atasan para oknum prajurit itu, maka Kapolda Sulselabar harus bertanggungjawab mengungkap siapa saja polisi yang terlibat. Jika tidak mampu, maka Latif meminta Kapolri turun tangan dan mencopot Kapolda Sulselbar.

Aksi yang mendapat pengawalan ketat aparat itu, diisi dengan mengumpulkan atribut liputan seperti kamera, kartu pers dan tas di depan konsentrasi massa. Mereka ingin menunjukkan bahwa pers saat bertugas sudah jelas identitas dan alat liputannya. “Kami tidak membawa senjata, silahkan periksa kami. Kami hanya

membawa alat liputan, lalu kenapa jurnalis harus dimusuhi, dipukuli seperti binatang?,” protesnya.

Aksi kemudian ditutup dengan pernyataan sikap, mengutuk peristiwa kekerasan itu, meminta Bid Propam Polda Sulselbar turun tangan mencari dan menemukan siapa saja polisi pelaku kekerasan. Menuntut Kapolda Sulselbar Irjen memproses semuya yang terlibat, dari brigadir sampai perwira utama di polda setempat. “Jika Kapolda Sulselbar tidak mampu, maka kami menuntut Kapolri mencopot Kapolda Sulselnbar,” tegas Latif. (ars)

Pasca Penangkapan Warga Mesir

Disostektrans Loteng Selidiki Jaringan ’’Human Trafficking’’ Praya (Suara NTB) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disostektrans) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), saat ini tengah melakukan penyelidikan guna melacak jaringan human trafficking yang ada di wilayah ini. Pasca kasus penangkapan salah seorang warga negera asing (WNA) asal Mesir oleh pihak Imigrasi Mataram di salah satu hotel di Loteng, saat tengah melakukan proses rekrutmen Tenaga Kerja Wanita (TKW) secara ilegal, beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikan kabid Tenaga Kerja Disostektrans Loteng, Drs. H. Masrun, kepada wartawan, Jumat (14/11) kemarin.

Ia menjelaskan, pihaknya merasa perlu melakukan penyelidikan lantaran ada indikasi kalau jaringan rekrutmen TKW secara ilegal masih ada. Bahkan jaringan tersebut tidak hanya melibatkan WNA saja. Tetapi juga masyarakat

KPK Lanjutkan Pemeriksaan Kasus Sentul City

lokal. “Mereka (WNA) tidak mungkin bisa masuk dan melakukan rekrutmen TKW di daerah ini, jika memang tidak memiliki jaringan dari masyarakat lokal,” ujarnya.

Pasalnya, yang menjadi sponsor alias calo pastinya

warga lokal. Para calo inilah yang kemudian bekerjasama dengan WNA sebagai penyalur calon TKW ke luar negeri. “Jaringan inilah yang masih kita lacak. Dan, bisa jadi bukan hanya satu dua jaringan. Tetapi banyak jaringan lain,”

terang Masrun.

Dengan adanya penyelidikan tersebut, diharapkan pihaknya bisa mengidentifikasi jaringan-jaringan rekrutmen TKW yang ada di Loteng. Sehingga nanti pihaknya bisa melakukan upaya-upaya ataupun langkah antisipasi.

Guna menekan rekrutmen dan penyaluran TKW secara ilegal di daerah ini.

Untuk melakukan hal itu, dukungan informasi dari masyarakat sangat dibutuhkan. Lantaran pemerintah tidak akan bisa berbuat, tanda ada dukungan dan bantuan dari masyarakat secara luas.

“Terbongkarnya kasus rekrutmen TKW secara ilegal yang dilakukan WNA asal Mesir tersebut juga karena bantuan informasi masyarakat. Inilah yang kedepan kita harapkan,” imbuhnya.

Dikatakannya, merekrut dan menyalurkan TKW ke negara yang bukan tujuan pengiriman TKW bisa termasuk kejahatan human trafficking. Apalagi proses rekrutmen dan penyaluran TKW tersebut dilakukan oleh perseorangan. Bukan melalui perusahaan jasa pengiriman TKI/TKW resmi. Dan, kalau ada yang terlibat, itu hukumannya cukup berat. (kir)

Rekayasa Lalin di Titik Kemacetan akan Dievaluasi

(Suara NTB/ars)

Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa pengacara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tukarmenukar kawasan hutan di kabupaten Bogor dan perintangan penyidikan dengan tersangka Presiden Direktur PT Sentul City sekaligus presiden komisaris PT Bukit Jonggol Asri Kwee Cahyadi Kumala.

Pengacara tersebut adalah Tantawi Jauhari Nasution, sedangkan kemarin KPK memeriksa advokat Dody S Abdulkadir dalam kasus yang sama.

“Tantawi Jauhari Nasution diperiksa untuk KCK (Kwee Cahyadi Kumala),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Jumat.

Kemarin Dody mengaku diperiksa terkait dengan tugasnya sebagai pengacara yang memberikan konsultasi hukum untuk perusahaan.

“Yang dikonfirmasi, bahwa kami telah melakukan pendampingan, tugas kami sebagai advokat sesuai aturan yang berlakan sebab saya sekarang lebih konsentrasi menangani di bidang korporas,” kata Dody.

Selain Tantawi, KPK hari ini juga memeriksa pihak swasta yaitu Harold CH Liaw alias Mr. Liaw, Lukito alias Luki, dan pegawai Bagian Gedung/Warehouse Golden Boutique Hotel I Putu Aryadnyana.

Cahyadi pada 30 September lalu dijemput paksa oleh KPK saat berada di restoran Taman Budaya Sentul City bersama sejumlah orang yang termasuk pengacara, pembicaraan itu terkait upaya Cahyadi mempengaruhi saksi-saksi dalam kasus tersebut.

KPK menyangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya dengan ancaman pidana penjara 1-5 tahun dan denda Rp50-250 juta.

Selanjutnya KPK juga menyangkakan dugaan perbuatan merintangi penyidikan berdasarkan pasal 21 No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut mengenai setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau minimal Rp 150 juta dan maksimal Rp 600 juta. (ant/bali post)

dalam Koalisi Wartawan (Kawan) Mataram. Tuntutan demonstran jurnalis, meminta semua oknum polisi pelaku penganiayaan wartawan diusut, diproses, jika terbukti ditindak. “Kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi dilakukan oleh aparat kepolisian, tidak boleh lagi terjadi.

Hanya preman yang melakukan aksi kekerasan,” kecam Riadi Sulhi, sekretaris Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTB saat berorasi.

Kejadian di gedung Universitas Negeri Makassar (UNM) itu cukup melukai perasaan jurnalis seantero nusantara,

URAI KEMACETAN - Petugas kepolisian saat mengurai kemacetan di jalan raya Mataram, Jumat pagi kemarin.

Operasi Pagi

Polres Mataram Urai Kemacetan Mataram (Suara NTB) Pagi hari dianggap sebagai waktu paling rawan bagi aparat, karena pada saat itu waktu yang dianggap rawan macet. Sejumlah personel kepolisian pun ditempatkan di sejumlah simpang yang sering terjadi kemacetan.

“Rawan pagi yang dilaksanakan jajaran Polres Mataram merupakan program giat intensif setiap hari yang sekaligus merupakan kebijakan kapolda NTB dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Kapolres Mataram, AKBP

Kurnianto Purwoko, SIk, Jumat (14/11) kemarin.

Dalam mengurangi kemacetan maupun mengurai titiktitik padatnya aktivitas masyarakat, sasaran jajarannya seperti di sekolahsekolah, pasar, persimpangan jalan, instansi kantor, maupun jalan-jalan yang membutuhkan kehadiran polisi. Giat rawan pagi dimulai pukul 06.30 wita sampai menjelang apel pukul 08.00 wita.

Namun bila masih dirasakan ada kemacetan, maka personel yang bertugas tetap melaksanakn rawan pagi

sampai benar-benar lancar.

Dalam hal ini, Kapolres Mataram tidak hanya menurunkan fungsi Lalulintas, tapi juga menurunkan hampir seluruh personel satuan dan staf.

“Sehingga dalam pelaksanaan rawan setiap pagi dirasakan oleh masyarakat terutama kelancaran berkendara atau lalulintas,” terangnya.

Rangkaian pengamanan pagi ini, pada akhirnya untuk antisipasi kerawanan yang timbul di jalanan baik itu tindak pidana oleh pelaku maupun antisipasi kecelakaan di jalanan. (ars)

Mataram (Suara NTB) Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram, Mahfuddin Noor menyampaikan pihaknya akan melakukan evaluasi terkait rekayasa lalu lintas (lalin) yang dilakukan pihaknya di Jalan Dr Wahidin.

Jalan yang menghubungkan Kota Mataram dengan Gunung Sari, Lombok Barat tersebut merupakan salah satu titik kemacetan di Kota Mataram. Apalagi pada saat jam berangkat dan pulang kerja.

Mahfuddin mengatakan beberapa hari terakhir ini pihaknya telah melakukan rekayasa lalin di Jalan Dr Wahidin dan simpang tiga Jalan Dakota. Rekayasa dan sosialiasi kepada pengendara akan dilaksanakan tiga pekan sampai sebulan ke depan. Setelah itu akan dilakukan evaluasi apakah rekayasa tersebut berhasil mengurai kemacetan atau tidak.

“Apakah dengan rekayasa itu ada dampaknya atau tidak seperti lalin lancar atau malah muncuk konflik lalin yang lain,” ujarnya ditemui di Kantor Walikota Mataram, Jumat (14/11). Kemacetan di beberapa titik disebabkan ting-

ginya tingkat mobilitas warga di Kota Mataram dan semakin banyak jumlah kendaraan yang ada di kota ini.

Dalam rekayasa yang dilakukan pihaknya bersama beberapa petugas adalah mengubah arus lalin di Jalan Dakota menjadi satu arah sehingga tidak muncul antrian panjang di perempatan Rembiga. Karena selama Jalan Dakota tersebut dilalui dua arah, rentan terjadinya konflik lalin di simpang tiga jalan tersebut. Evaluasi yang dilakukan pihaknya adalah sembari melihat durasi traffic light di perempatan tersebut.

Untuk memantau hal itu, pihaknya menempatkan beberapa petugas setiap pagi dan sore. Petugas ini juga sekaligus bertugas untuk melakukan sosialisasi rambu lalin. “Sambil juga mereka melihat perkembangan lain,” ujarnya. Setelah nantinya evaluasi dilaksanakan dalam dua pekan, pihaknya akan kembali melakukan rekayasa lalin sampai persoalan kemacetan bisa teratasi.

Sebelumnya Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan pihaknya telah meminta Dishubkominfo Kota Mataram untuk melakukan rekayasa di Jalan Dr Wahidin. (ynt)

SUARA NTB Sabtu, 15 November 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9 (Suara NTB/ist)

BPPD Sangsikan Penurunan Kunjungan Wisatawan Australia Mataram (Suara NTB) Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Taufan Rahmadi menyangsikan adanya penurunan kunjungan wisatawan Australia pascapenutupan rute penerbangan langsung Perth-Lombok sejak 16 Oktober lalu.

Menurutnya, meskipun rute Perth-Lombok sudah ditutup, namun wisatawan asal negeri Kanguru dapat mengakses Lombok, NTB dari sejumlah rute penerbangan internasional seperti Bali. “Aksesnya (wisatawan Australia ke Lombok) banyak sekali. Sekarang data mana yang dia pakai,” tanyanya, Jumat (14/11).

Taufan mempertanyakan jika terjadi penurunan angka kunjungan wisatawan ke NTB. Pasalnya, jika melihat di lapangan okupansi hotel saat ini cukup bagus. ‘’Coba ditanyakan kepada pelaku, gampang tidak cari tiket ke Lombok sekarang.

Tanya hotel-hotel bagaimana tingkat okupansinya. Darimana menurun. Tanya orang-orang. Saya beberapa kali cari tamu, Hotel Seraton penuh-penuh terus,” imbuhnya.

Untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan angka kunjungan asal Australia, lanjut Taufan, salah satu strategi yang dilakukan dalam waktu dekat ini dengan mendatangkan media-media Australia ke NTB. Dengan kedatangan media-media Australia itu diharapkan mampu mempromosikan pariwisata NTB di negeri Kanguru. “Strategi kita saat ini bukan hanya menggarap pasar Australia tetapi juga lainnya,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua PHRI NTB, I Gusti Lanang Patra mengatakan pascapenutupan penerbangan langsung Perth - Lombok tanggal 16 Oktober lalu, angka kunjungan wisatawan Australia turun drastis. Hal tersebut terlihat dari tingkat hunian hotel di Lombok yang menunjukkan angka penurunan yang sangat tajam. “Penurunan tingkat hunian hotel pasca ditutupnya rute itu cukup drastis. Yang menurun itu, tingkat hunian hotel-hotel di resort,” ujarnya.

Dikatakan, tingkat hunian hotel-hotel di perkotaan seperti Kota Mataram tak terpengaruh dengan penutupan rute Perth-Lombok itu. Namun, hotel-hotel yang berada di kawasan Tiga Gili (Meno, Trawangan dan Air), kawasan Senggigi, Pantai Sire dan Medana Lombok Utara yang paling merasakan menurunnnya tingkat hunian hotel wisatawan asal Australia.

Sebelum penutupan rute Perth-Lombok, rata-rata jumlah wisatawan yang menginap sebanyak 150 orang.

Dalam seminggu, terdapat empat kali penerbnagan langsung Perth-Lombok. Artinya, dalam seminggu, jumlah wisatawan asal Australia yang menginap di hotel-hotel di kawasan tersebut sekitar 600 orang. Lama tinggal wisatawan asal negeri Kanguru itupun rata-rata selama lima sampai enam malam. (nas)

LBH APIK Gelar Lomba Karya Cipta Puisi Mataram (Suara NTB) Guna memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mensosialisasikan keberadaan Aliansi Kerukunan Antar Pemuda Lintas Agama (Akapela) NTB, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) NTB akan menggelar Lomba Karya Cipta Puisi jenjang SMP dan SMA yang diselenggarakan Sabtu (15/11).

Akapela NTB merupakan organisasi bentukan LBH APIK yang memiliki fokus pada isu-isu fundamentalisme yang tumbuh subur dalam masyarakat.

(Suara NTB/ist) Dalam keterangannya, Sahwan Humas Akapela NTB, Muhammad Sahwan S.Pdi menyebut lomba cipta puisi yang akan digelar LBH APIK merupakan strategi baru dalam mengkampanyekan pemenuhan hak-hak anak kepada masyarakat. Disamping tentunya sebagai media sosialisasi atas keberadaan Akapela NTB yang belum lama terbentuk.

“Maka dipandang perlu untuk melakukan kampanye dengan menggunakan media puisi. Karena LBH APIK NTB selama ini sangat konsern dalam upaya pemenuhan hak-hak anak, karena setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci dan di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) No. 23 tahun 2002 pasal 4 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Maka LBH APIK NTB merasa perlu mengkampanyekan tentang hak-hak anak ke seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Lebih jauh Sahwan menjelaskan, pelaksanaan lomba karya cipta puisi diikuti oleh peserta dari siswa-siswi yang berasal dari 40 sekolah jenjang SMP dan SMA se-Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Sementara untuk tema lomba karya cipta puisi, masing-masing peserta dapat memilih dua tema yang telah disiapkan panitia diantaranya yakni pemenuhan hak anak dan keberagaman agama dalam kerukunan dan keadilan gender.

“Kedua tema itu dipilih sesuai dengan konsern LBH Apik dan Akapela NTB. Dengan harapan agar masyarakat semakin tahu tentang hak-hak anak dan makna keberagaman serta keadilan gender. Selain itu, tumbuh kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memenuhi hak-hak anak dan merawat kerukunan serta mewujudkan keadilan gender serta terlindungnya anak dari segala macam bentuk diskriminasi dan kekerasan serta penghapusan kekerasan terhadap perempuan atas nama ajaran agama” harapnya. (dys)

TIDAK RAMAI Salah satu sudut pantai di depan sebuah bungalow di Gili Trawangan, tidak ramai karena musim hujan yang mulai turun sejak beberapa hari terakhir ini.

Mataram (Suara NTB) Kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara ke Gili Trawangan dinilai menurun cukup drastis. Musim penghujan yang mulai turun dikabarkan sebagai salah satu sebab penurunan kunjungan tersebut.

Menurut Bulan Nurguna, salah satu pelaku pariwisata penyedia jasa penginapan di kawasan gili, Jumat (14/11) mengatakan, jumlah angka kunjungan wisatawan tidak sama seperti di musim kemarau pada umumnya. Saat ini, kunjungan wisatawan tujuan

gili Trawangan demikian minim. Terlebih, beberapa hari lalu sempat beredar kabar dari seorang Tour Guide yang menyatakan bahwa sekitar 1.500 wisatawan mancanegara (Wisman) batal menyeberang ke Gili Trawangan dengan alasan tidak tersedianya jaminan

keamanan penyeberangan.

“Kalau musim hujan begini kunjungan wisatawan ke Trawangan ini memang sepi, bahkan setiap tahun ketika musim hujan datang, jumlah kunjungan wisatawan pasti menurun drastis seperti ini,” jelasnya.

Hal itu tentunya berdamp-

ak terhadap menurunnya sumber pendapatan masyarakat, khususnya para pelaku pariwisata di kawasan gili. Akibatnya, serapan anggaran daerah melalui pajak pun tidak menutup kemungkinan bisa menurun.

Para pelaku pariwisata di kawasan gili itu hanya mampu menanti kebijakan dari pemerintah untuk segera memberikan solusi yang tepat. Andaikata persoalannya terletak pada masalah jaminan keamanan penyeberangan bagi wisatawan,

maka setidaknya harus ada kerjasama antara penyedia jasa penyeberangan dengan pihak asuransi tertentu.

“Ya tentu sebagai pelaku pariwisata yang berperan menyediakan penginapan untuk pengunjung kita sangat berharap agar angka kunjungan wisatawan tetap normal meski musim hujan begini.

Sebab kita melihat ini juga berpengaruh terhadap serapan anggaran untuk daerah,” tandasnya. (met)

Festival Tambora Menyapa Dunia Dimulai Mataram (Suara NTB) Rangkaian kegiatan perayaan festival peringatan 200 tahun meletusnya gunung Tambora telah dimulai. Perayaan yang dikemas dalam agenda Festival Tambora Menyapa Dunia (FTMD) dibuka di Kabupaten Dompu, Jumat (14/11).

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kadisbudpar (NTB) melalui stafnya, Cakra Virajati menyampaikan hal tersebut melalui pesan singkatnya. Dikatakan, peringatan dua abad letusan gunung yang memiliki ketinggian 4.300 Mdpl itu akan berakhir pada 11 April 2015 mendatang.

Hal itu bertepatan dengan tanggal berakhirnya letusan dahsyat yang terjadi pada 11 April 1815 silam. Letusan gu-

nung itu nyaris mematikan seluruh ekosistem di NTB. Bahkan, dampak erupsinya meluas hingga ke benua Eropa.

Salah satu mantan Arkeolog di NTB, Suhaidi menyebutkan berdasarkan hasil kajian yang sempat dilakukan oleh Tim Peneliti menyatakan, letusan gunung merapi tersebut nyaris dikatakan mampu mengguncang dunia. “Tiga tahun sebelum terjadinya letusan gunung itu sempat terdengar suara gemuruh hingga di Jakarta. Kemudian asap hitam yang disemburkan gunung tersebut sempat menelan pulau madura sehingga terjadi gelap selama tiga hari tiga malam. Bahkan, ketika letusan itu terjadi getaran gempa buminya itu sampai terasa di kota Surabaya,” jelasnya.

Sebelumnya Kadisbudpar NTB Drs. H. Muhammad Nasir menjelaskan bahwa letusan gunung tersebut tercatat dalam sejarah peradaban dunia. Ia memaparkan, erupsi dan asap yang disemburkan gunung tersebut sempat menutupi benua Eropa. Hal itu juga dinyatakan sebagai salah satu penyebab kekalahan Napoleon dalam perang melawan sekutunya.

Ia berharap, terselenggaranya FTMD tersebut tidak hanya menjadi pemantik peningkatan jumlah angka kunjungan wisatawan ke dalam negeri. Namun beberapa sektor lain seperti industri dan investasi di kawasan itu bisa dikembangkan sehingga dapat meumbuhkan perekonomian masyarakat. (met)

Trio Lestari Gelar Konser Akhir Tahun Jakarta (Suara NTB) Grup musik Trio Lestari yang beranggotakan Glenn Fredly, Tompi dan Sandhy Sondoro akan menggelar konser musik mereka yang ketiga “Trio Lestari Show Musical Concert” pada 6 Desember 2014 mendatang di The Kasablanka, Mall Kota Kasablanka. “Menilik dari zaman dulu sebelum Indonesia merdeka sampai saat terkahir, saat konser. Ciri konten Trio Lestari adalah peka sosiopolitik dan perubahan,” kata Tompi saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (14/11).

Konser berdurasi dua hingga tiga jam ini mengangkat konsep mini ensiklopedia dan kaleidoskop sejarah musik Indonesia melalui alur cerita musikal. Ketiga penyanyi itu berpendapat perjalanan karier mereka di dunia musik tidak lepas dari perjuangan dan karya para maestro di generasi sebelumnya.

Glenn Fredly menambahkan mereka berusaha menerjemahkan situasi yang ada

(Ant/Bali Post)

TRIO LESTARI - Tiga musisi Indonesia yang tergabung dalam Trio Lestari. Dari (kiri ke kanan) Sandhy Sondoro, Glenn Fredly dan Tompi sekarang ini dengan bahasa yang populer dan dikemas dalam konsep musikal. “Budaya pop yg ada, lagu, musisi itu yang coba kami kembalikan dengan cara kami,” kata Glenn Dalam konser ini, Trio Lestari juga ingin merefleksikan bahwa musisi tidak hanya larut dalam pasar tetapi juga harus dapat menyumbangkan sesuatu untuk pasar. Tiket “Trio Lestari Musical Show Concert” dijual mulai dari Rp 500.000 untuk kelas Provinsi

hingga Rp 2.000.000 untuk kelas RT/RW di Rajakarcis.com, Ibu Dibjo, Disctarra, 7-eleven, eYo, tiketnonton.com, KarcisDelivery, tiket.com, tiket.boks dan Sinou Coffee & Resto.

Sesa Nasution dari Trio Lestari Management mengatakan sebagian dari hasil penjualan tiket konser akan disumbangkan untuk pemberdayaan masyarakat yang terkena bencana alam melalui HIPMI Peduli. (Ant/Bali Post)

(Ant/Bali Post)

PEMENTASAN - Cangik (kiri) dan putrinya, Limbuk (Kanan) dalam pementasan “Republik Cangik” di Gedung Kesenian Jakarta, Kamis (13/11) malam.

Ketika ’’Panakawan’’ Perempuan Ikut Tentukan Nasib Negara Jakarta (Suara NTB) “Mamaku itu cewek hebat, namanya Cangik. Semua manusia diurusi... Penduduk negeri ini mencintainya,” kata Limbuk memuji ibunya. Siapa Cangik ?

Panakawan perempuan berbadan kurus dan berleher panjang itu hanya dayang kelas rendah di Kerajaan Mandura, tetapi akrab dengan keluarga raja.

Sangking akrabnya, saat Maharaja Surasena, pemimpin Negeri Suranesia meninggal, Cangik beralih fungsi menjadi juri yang bertugas memilih satu dari enam calon pengganti Maharaja, yakni Santunu Garu, Dundung Bikung, Burama-rama, Graito Bakari, Binanti Yugama dan Jaka Wisesa, melalui sayembara. Tak hanya itu, Cangik juga dibekali ajian sakti dari Maharaja Surasena. Dengan ajian ini, dia berhasil mengundang tokoh-tokoh besar dari berbagai penjuru dunia wayang untuk ikut bersamanya menjadi juri.

Reputasi mereka tidak mainmain, mulai dari perwakilan dewa seperti Batara Narada dan Semar, perwakilan bangsawan seperti Gatotkaca dan Lesmono Mondrokumoro, Raja Kediri yang diwakili Putri Riri Ratri hingga ratu para setan, Permoni. Sayembara pun

digelar. Satu per satu calon Maharaja memaparkan rencana pemerintahannya di hadapan para juri.

Ada yang yang ingin menjaga kedaulatannegaramelaluicaramiliter, lalu adapula yang ingin menjadikan pulau lumpur ciptaanya sebagai kebanggaan negara.

Di tengah rasa bimbang menentukan pilihan, munculah calon Maharajayangmengaku“cumarakyat biasa”. Awalnya, baik Cangik maupun putrinya, Limbuk, tak yakin dengan sosok ini. Bahkan Putri Riri Ratri menyayangkan status sosok ini yang bukan dari kalangan bangsawan. Kendati baik Riri maupun Cangik dan juri lainnya tahu kalau sosok ini pernah menjadi walikota dan gubernur kota besar. “Apakah Jaka Wisesa bisa jadi raja? Aku belum tahu juga. Aku harus minta nasehat dari banyak orang,” kata Cangik pada Limbuk.

SementaraCangikragudengan kemampuan Jaka Wisesa, Limbuk justruragukarenaperawakanJaka yang dirasanya kurang pas. “Wajahnya kurang oke, langkahnya engak kayak ksatria banget, klemarklemer,” komentar Limbuk tentang sosok Jaka Wisesa. Mungkin itulah garis besar lakon terbaru dari TeaterKomayangberjudul“Republik Cangik” yang dipentaskan mulai Kamis (13/11) malam hingga 22 November mendatang.

Pementasan keempat yang mengambil judul “Republik” dan menggunakan nama tokoh panakawan ini memang terasa menyentil situasi politik di Indonesia pada masa pemilihan presiden tahun ini. Sentilan paling kentara terletak pada tokoh-tokoh yang maju menjadi calon Maharaja. Penonton seakan diajak mengingat kembali siapa saja tokoh-tokoh yang pernah punya niatan memegang kendali negara pada Pilpres tahun ini. Tak sedikit yang kemudian tertawa dan bertepuk tangan saat para pemain berhasil menirukkan perkataan, aksen atau gaya para tokoh itu.

Penonton pun diajak menyelami sosok Cangik yang mewakili golonganperempuannamunpunya andil membantu mengurusi nasib negara. Sekalipun memang menyentuhranahpolitiknamunberbagai lelucon dan tingkah konyol para pemainbanyakmenghibur.Belumlagi selingan lagu dan musik yang menyegarkandanmengandungpesan-pesantertentu. (Ant/BaliPost)

SUARA NTB Sabtu, 15 November 2014

PENDIDIKAN

Halaman 10

TUNJUKKAN KEBOLEHAN Salah satu kelompok sedang menunjukkan kebolehannya menampilkan tarian tradisional dalam acara Gebyar PAUD yang digelar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB beberapa waktu lalu. Acara Gebyar PAUD ini diikuti perwakilan PAUD dan Bunda PAUD kabupaten/kota seNTB.

Pupuk Kepedulian Siswa UNTUK memupuk kepedulian siswa terhadap lingkungan sekolah yang bersih dan asri, SDN 1 Jurit Kecamatan Pringgasela mengajak para siswanya kerja bakti dengan membersihkan lingkungan sekolahnya. Kegiatan rutinitas itu dilakukan supaya para siswa di SDN 1 Pringgasela terbiasa belajar dan bermain di lingkungan yang bersih terbebas dari sampah.

Hal itu disampaikan Kepa(Suara NTB/yon) la SDN 1 Jurit Kecamatan Hunna Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, Hunna,S.Pd, Jumat (14/11). Menurutnya, tujuan diawalinya hari-hari siswa dengan kerja bakti sebelum masuk kelas untuk membiasakan para siswa belajar dan bermain di lingkungan yang bersih. Sehingga, pelajaran yang diberikan oleh gurunya juga mudah masuk.

Ia menambahkan, sebelum masuk kelas untuk melaksanakan proses belajar mengajar, terlebih dahulu para siswa dibiasakan memungut sampah, menyiram bunga dan membersihkan sekitar lingkungan sekolah. “Setiap hari itu kita biasakan para siswa membersihkan lingkungan sekolah sebelum masuk kelas,” akunya.

Bahkan, ujarnya, bagi siswa SDN 1 Jurit yang ketahuan membuang sampah sembarang akan didenda sebesar Rp 500 dan uangnya dipakai untuk membeli pot bunga. Upaya itu ia lakukan supaya para siswa sadar dan peduli terhadap lingkungannya serta merasa sedikit terbebani ketika mau membuang sampah sembarangan dengan diberlakukannya kebijakan itu oleh pihak sekolah.

Diberlakukannya kebijakan itu, ujarnya, siswa menjadi hati-hati ketika ingin membuang sampah. “Alhamdulillah, sekarang ini siswa kita lebih berhati-hati membuang sampahnya. Karena, bagi yang membuang sampah sembarangan kita denda Rp 500,” jelasnya.

Selain itu, tambahnya, pihak SDN 1 Jurit menuntut para siswanya memakai semua atribut sekolah, tujuannya supaya BSM yang sudah diterima oleh masing-masing siswa yang mendapatkan bantuan itu menggunakannya dengan baik dan benar. Sehingga mulai dari topi sampai sepatu harus dipakai oleh siswa supaya penggunaan BSM itu benar-benar dinikmati oleh siswa. Selain itu, kerapian dan keselarasan juga tercipta di lingkungan sekolah. (yon)

SMK Mendominasi Tingkat Pengangguran Terbuka di NTB Mataram (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat, jumlah pengangguran hingga Agustus tahun 2014 mencapai 127.710 orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,75 persen dan didominasi oleh penduduk dengan jenjang pendidikan SMK mencapai 13,88 persen di posisi teratas.

Disusul oleh TPT jenjang SMA sebesar 12,10 persen. Sedang TPT terendah terdapat pada tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 7,73 persen.

Kepala BPS NTB H. Wahyudin mengaku adanya tren ketenagakerjaan yang terbalik yang didominasi penduduk dengan tingkat pendidikan rendah (SD ke bawah) tersebut diakibatkan oleh jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh lulusan SD ke bawah pada sektor-sektor yang tidak terlalu membutuhkan skil. Seperti pertanian, industri rumahan, perdagangan. Ke semuanya itu, tidak terlalu membutuhkan skill yang berlebihan. “Jadi mereka semua tertampung pada sektor yang tidak ber-skill,” terang Wahyudin belum lama ini.

Sementara untuk lulusan SMK dan sarjana, wahyudin mengaku, bagi mereka agak sulit terserap ke dalam sektor pertanian, industri rumahan, dan perdagangan disebabkan mereka mempunyai skill lebih yang bisa diandalkan. Alhasil, muncul sikap gengsi di antara mereka untuk bekerja pada sektor-sektor tersebut, sehingga orientasi mereka hanya jadi PNS. “Tapi kalau sarjana mereka tidak mau bekerja untuk pertanian.

Mereka maunya jadi PNS, pasti gengsi itu ada,” ujarnya.

Sementara disinggung perihal lulusan SMK mana saja yang banyak menganggur, Wahyudin tidak mengetahui pasti, karena pointer pertanyaan pada saat dilakukan survai tidak mengarah ke sana.

Menanggapi data BPS itu, di tempat terpisah Kepala Dikpora NTB H. Imhal mengaku akan segera melakukan evaluasi. Ia menyebut, pada dasarnya, SMK dibentuk dihajatkan untuk mempersiapkan lulusan agar siap menjadi tenga-tenaga kerja andal. Ia pun menyarankan agar sebelum membuka SMK, masing-masing kabupaten/kota hendaknya melakukan analisis atas kebutuhan masyarakat, sehingga jurusan yang dibuka nantinya bisa tepat sesuai kebutuhan masyarakat.

Selain itu, dirinya mengaku agak ironi jika ada lulusan SMK yang menganggur. Hal itu karena saat proses di sekolah, ada prakerin (praktik kerja industri) ke sejumlah Dunia Usaha dan Dunia Industri. Ia pun meminta agar DU/DI dapat optimal untuk meningkatkan kompetensi siswa SMK saat mereka melaksanakan prakerin. (dys)

(Suara NTB/dys)

Mayoritas Madrasah di KLU dalam Kondisi Memprihatinkan Tanjung (Suara NTB) Keberadaan madrasah sebagai pendidikan berbasis keagamaan belum sepenuhnya sanggup mengimbangi kemapanan sekolah umum. Di Kabupaten Lombok Utara (KLU), mayoritas madrasah dari Raudatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Tsanawiyah (MTs) dan Mardasah Aliyah (MA) dalam kondisi memprihatinkan.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) KLU, Dr. H. Muallip, M.Pd, kepada wartawan, Jumat (14/11), tak menyangkal kualitas madrasah masih dipandang sebagai lembaga pendidikan kelas 2. Hal ini tak lepas dari kesulitan pengembangan yang dilakukan yayasan serta akibat dari rendahnya tingkat kemandirian madrasah. “Madrasah masih dalam kondisi mempri-

hatinkan. Di KLU, sampai hari ini belum ada 1 pun yang negeri. Kondisi di semua madrasah hampir sama,” ungkap Muallip.

Upaya peningkatan status negeri madrasah tertentu di KLU, paparnya masih belum memungkinkan walaupun sudah ada madrasah yang telah diusulkan. Pertimbangannya, jika salah satu madrasah dinegerikan,

dikhawatirkan madrasah lain yang berstatus swasta jadi tak laku. Mengantisipasi bangkrutnya sejumlah madrasah di KLU, ia meminta agar sekolah-sekolah negeri membangun sinergi untuk memajukan dunia pendidikan.

Eksistensi madrasah di lingkungan masyarakat sejatinya masih sangat dibutuhkan.

Masyarakat yang umumnya

tinggal di pedalaman, lebih memilih sekolah di madrasah daripada di sekolah umum (SD, SMP, SMA). Hanya saja, kuantitas siswa yang sekolah di madrasah relatif sedikit.

Muallip mengatakan, Kemenag selaku leading sector pembina madrasah menjelaskan pemerintah tetap memberikan perhatian walaupun jumlahnya tidak sebesar alokasi dinas ke sekolah umum.

“Masih banyak madrasah yang menjalankan aktivitas dalam kondisi tidak layak.

Sebetulnya kondisi itu dimulai sejak awal berdiri. Kemandirian belum siap, berakibat pada penilaian layak jual oleh masyarakat,” terangnya.

Di Kemenag, dari 180 madrasah semua jenjang yang tercatat, Muallip menyebut tidak sedikit lembaga yang mengajukan proposal. Akibat di Kemenag Kabupaten tidak terdapat alokasi anggaran untuk Madrasah, maka antrean proposal di Kemenag Kabupaten cukup panjang. Ia berharap, Kemenag Provinsi mempertimbangkan alokasi anggaran lebih besar untuk menunjang sarana dan prasarana Madrasah di Kabupaten/Kota.

“Adanya kebijakan remunerasi juga menyebabkan pengurangan bansos. Sejauh ini kita di kabupaten hanya memberikan rekomendasi,” demikian Muallip. (ari)

SDN 1 Danger Tingkatkan H. Mustain: Harapkan Hibah Lahan Segera Selesai Kualitas Pembelajaran

96 Mahasiswa AKN Mataram Diwisuda Mataram (Suara NTB) – Untuk kedua kalinya, Akademi Komunitas Negeri (AKN) Mataram kembali mewisuda 96 wisudawan di Lombok Plaza Hotel, Sabtu (15/11) ini.

Bagi jajaran AKN Mataram wisuda ini memiliki makna besar, karena belum ada kepastian lahan bagi AKN Mataram untuk ditempati. Sementara di satu sisi, Pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Riset Teknologi dan Dikti memberikan batas waktu sampai akhir tahun 2014 terhadap kepastian masalah lahan.

Jika sampai akhir tahun 2014 ini, AKN Mataram masih belum ada lahan yang pasti untuk dibangun, maka salah satu lembaga pendidikan tinggi yang banyak menghasilkan tenaga-tenaga andal siap pakai ini hanya tinggal sejarah.

Hal inilah yang tidak diinginkan Koordinator AKN Mataram Drs. H. Mustain, SS, MM, AKN Mataram sebagai akademi komunitas perintis di Indonesia justru hilang dari sejarah dan tidak eksis. Sebagai pihak yang ingin menjadikan sumber daya manusia (SDM) NTB andal di sektor pariwisata, dirinya akan berusaha semaksimal mungkin mempertahankan agar AKN Mataram tetap eksis dan memberikan kontribusi besar bagi pengembangan SDM di bidang pariwisata. Apalagi pada tahun 2015 mendatang, berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), SDM NTB tidak boleh jadi penonton, tapi bagaimana terlibat dan berperan besar bagi pengembangan pembangunan daerah.

Kepada Suara NTB, Jumat (14/11), mantan Kepala SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram ini, men-

(Suara NTB/dok)

H. Musta’in gaku, masalah lahan sudah ada pernyataan dari Pemkot Mataram beberapa waktu lalu yang siap menghibahkan lahan seluas 1 hektar di lokasi yang menjadi SKB Mataram di Petemon. ‘’Namun, Pemkot Mataram siap menambahkan lagi di lahan-lahan yang ada di sekitarnya hingga menjadi 2 hektar sesuai yang dipersyaratkan pihak Dikti,’’ terangnya.

Tidak hanya itu, ujarnya, pada bulan September lalu, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh sudah bertemu dengan pihak Direktorat Jenderal Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu dan sudah ada pembicaraan mengenai lahan. Pihaknya berharap sebelum deadline yang ditetapkan Direktorat Jenderal Dikti, sudah ada kepastian mengenai lahan, sehingga AKN Mataram tetap eksis dan mampu melahirkan tenaga-tenaga andal di bidang pariwisata.

Musta’in menegaskan, AKN Mataram merupakan pelopor AKN di Indonesia, sehingga perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak agar bisa mandiri dan tidak bergantung pada Politeknik Negeri Denpasar Bali. Bahkan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Yo-

PGRI Prihatin Tunggakan Sertifikasi Mataram (Suara NTB) Adanya tunggakan pembayaran sertifikasi guru negeri serta guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) yang mencapai Rp 14 miliar mengundang keprihatinan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB. Kepada Suara NTB Jumat (14/11), Ketua PGRI NTB Drs. H. Ali Rahim mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Ia menduga, apa yang terjadi dengan para guru di Loteng akibat tidak seriusnya Kemenag Loteng dalam melakukan pemberkasan terhadap para guru penerima dana sertifikasi.

Harusnya berkaca pada Kemenag kabupaten/kota lainnya yang rutin melakukan pemberkasan untuk tiap triwulan seperti yang dilakukan Kemenag Kota Mataram yang kini sedang melakukan pemberkasan untuk triwulan ke III.

‘’Harusnya, Kemenag Kabupaten Lombok Tengah juga dapat ikut seperti itu,’’ sarannya.

Hal itu, lanjutnya, sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang merupakan turunan dari UU Nomor 23 tahun 2013 tentang APBN tahun 2014. Di dalamnya sudah tertuang kekurangan pembayaran sertifikasi guru dari tahun 2008 sampai 2013 yang merupakan rekomendasi hasil dari audit BPKP RI Perwakilan NTB. “Di sinilah letak ketajaman atas usulan dari kabupaten/kota ke provinsi. Lalu provinsi ke Kementerian Agama,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Ali Rahim juga menduga Kemenag Loteng tidak melakukan pengawalan yang ketat atas usulan nama-nama kepada pengambil kebijakan yang lebih tinggi. Dirinya pun meminta kepada pengurus PGRI Loteng mengawal dan mengumpulkan data-data guru yang belum mendapatkan SK dari Kemenag Pusat. (dys)

gyakarta pernah berkunjung ke AKN Mataram untuk sharing mengenai proses pendirian akademi komunitas di Yogyakarta.

Sekarang ini, ujarnya, AKN Mataram memiliki 3 jurusan, yakni Jurusan Usaha Perjalanan Wisata, Jurusan Hotel dan Restoran dan Jurusan Agrowisata. Masing-masing jurusan itu, klaimnya, banyak dicari calon mahasiswa, karena menjanjikan bisa bekerja setelah kuliah. Sekarang sebanyak 96 mahasiswa AKN Mataram yang sudah menempuh pendidikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan akan diwisuda di Hotel Lombok Plaza Mataram.

Menurutnya, alumni AKN Mataram banyak dicari, karena dianggap berkompeten dan ahli di bidangnya. Atas dasar itu, pihaknya bertekad atau berusaha agar AKN Mataram tetap eksis dan mampu melahirkan tenaga-tenaga andal di bidang pariwisata. (ham)

Selong (Suara NTB) – Pihak SDN 1 Danger Masbagik Lombok Timur (Lotim) berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran di setiap sekolah. Peningkatan kualitas ini tidak terlepas peran aktif guru dalam memupuk keterampilan siswa, keterampilan, khususnya di kelas awal. Bagi pihak SDN 1 Danger, yang paling utama yang harus ditumbuhkan pada siswa di kelas 1 adalah bisa adalah membaca, menulis, berhitung (calistung).

Kepada Suara NTB, Jumat (14/11), Guru kelas satu SDN 1 Danger, Sumiati, mengatakan, salah satu strategi yang digunakannya dalam mempercepat siswanya khususnya yang masih duduk di bangku kelas satu sekolah dasar adalah dilakukannya perlombaan calistung antarsiswa sebelum aktivitas belajar mengajar dimulai.

Diakuinya, 99% siswa kelas satu di SDN 1 Danger sudah bisa calistung menjelang semes-

ter satu. Ia berprinsip, salah satu faktor penyebab dunia pendidikan di sekolah itu bisa maju dan sukses mendidik siswa adalah ikhlas, disiplin, dan kreatif. Jika ketiga faktor itu sudah diterapkan kepada guru dan siswa. Maka, jelasnya, dunia pendidikan akan sukses dalam mengasah bakat dan kreativitas siswa yang nantinya juga bisa berpengaruh terhadap kepribadiannya sehari-hari.

Sementara itu, Kepala SDN 1 Danger, H. Fauzan, S.Pd, mengatakan, ia sangat mengapresiasi kinerja guru-guru yang ada di SDN 1 Danger, terutama guru kelas satu yang mampu membuat siswanya bisa calistung dalam waktu tiga bulan. Hal itu patut dicontoh oleh guru-guru lainnya baik yang ada di lingkungan SDN 1 Danger maupun guru-guru di sekolah lain, supaya para siswa-siswa SD khususnya di NTB bisa cepat mengerti dan memahami isi dalam buku pelajarannya. (yon)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 15 November 2014

(Suara NTB/ist)

Rio de Janeiro Legenda sepak bola Brasil Pele berada dalam kondisi stabil, Kamis, setelah menjalani operasi batu ginjal, demikian pernyataan dari rumah sakit di Sao Paulo.

“Ia menjalani operasi pagi hari untuk mengambil batu ginjal dan kini kondisinya stabil dan membaik,” demikian pernyataan yang dikeluarkan klinik Albert Einstein yang ditandatangani Dr. Fabio Nasri seperti dikutip AFP. Tertulis dalam pernyataan itu, “Pasien bernama Edson Arantes do Nascimento (Pele) masih tetap di rumah sakit untuk pemulihannya dan air urinnya sudah lancar.”

Tidak ada keterangan lebih teperinci mengenai mantan bintang sepak bola yang kini berusia 74 tahun itu. Pele dibawa ke rumah sakit pada Rabu tengah malam dan rekannya Jose Fornos Rodrigues menyatakan Pele sebelumnya

mengeluh sakit perut sehingga tidak mau m a k a n siang. (ant/ bali post)

Pele

Barca dianggap menjadi klub terbaik dunia selama masa Pep Guardiola memimpin, yang berlangsung dari 2008 Sergio Busquets sampai 2012, sementara tim nasional Spanyol memenangi Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012.

Namun, dengan banyaknya pemain kunci dari keduanya pensiun atau memasuki masa akhir karir, era emas tim tampaknya telah berlalu. Busquets yang memenangi dua gelar Liga Champions dengan Barca begitu juga Piala Dunia dan Euro 2012 dengan La Roja, mengaku sisa pemain dari kedua tim tidak bisa menggantikan pendulunya.

“Sepak bola berkembang,” katanya. “Tidak mungkin sepak bola tetap sama. Kita tidak akan melihat penampilan Barca yang terbaik, begitu juga dengan tim nasional.”

Sementara Vicente del Bosque yang bertanggung jawab atas Spanyol setelah sukses di Euro 2008, tetap dipertahankan di timnas, Barca sudah memasuki pelatih ketiga setelah Guardiola keluar pada 2012.

Busquets percaya Luis Enrique memiliki kesamaan dengan pelatih Bayern Muenchen itu, tetapi ia men-

gatakan Guardiola - yang melatih gelandang itu di tim Barca B sebelum mempromosikannya ke tim utama - superior.

“Luis Enrique dan Guardiola sangat mirip. Keduanya terlihat hampir sama meski Luis Enrique lebih serius,” katanya.

“Guardiola memberikan debut pertama saya. Dia tergila-gila pada sepak bola. Saya akan selalu berterima kasih. Dia akan menjadi pelatih terbaik yang pernah saya miliki dalam karir saya.” Pemain 26 tahun itu mengaku tidak menikmati penampilan terbaiknya pada level personal.

Di masa Enrique, dia berkata, “Kami memulainya dengan baik dan segalanya terlihat akan berjalan dengan baik. Dia pelatih baru dan kami harus menyesuaikan diri dengannya. Kini kami kurang begitu baik, tetapi tidak seburuk yang dikatakan orang lain.”

Pedro yang juga bermain bersama Busquets untuk klub dan negara yang sama setuju dengan rekan setimnya, kembali ke masa kejayaan itu tidak mungkin. “Sulit karena era itu, enam tahun lalu, sangat spesial dan banyak pemain bagus,” katanya.

“Seperti yang Sergio katakan, akan sulit untuk mengulangi tahun-tahun itu ketika kami memiliki begitu banyak keberhasilan, meski Barca dan Spanyol memiliki kualitas pemain yang memadai dalam skuat mereka yang saat ini mencoba mencapai itu. Itu yang harus kami lakukan,” tambahnya lagi seperti dikutip di espnfc.com. (ant/bali post)

Madrid dan Chelsea Berebut Reus Madrid Real Madrid dan Chelsea terkunci dalam pertarungan sengit untuk mengamankan tanda tangan playmaker Borussia Dortmund, Marco Reus pada akhir musim.

Pemain 25 tahun ini tampak menanggalkan seragam Bundesliga, menurut Marca, Los Blancos dan The Blues memulai persaingan untuk pemain internasional Jerman

itu yang kontraknya akan berakhir Juni nanti.

Laporan itu menyebutan Madrid telah mendapat penolakan pertama, yang memiliki klausal rilis dalam perjanjian dengan Dortmund hingga 25 juta euro. Meski mengetahui itu Chelsea siap untuk menawarkan 10 juta euro satu musim untuk menggodanya ke Stamford Bridge.

Raksasa Spanyol, bagaimanapun, diyakini memungkinkan pemain itu datang ke ibu kota Spanyol, mengingat mereka memiliki hubungan yang baik dengan perwakilannya, yang juga agen Toni Kroos.

Sementara menurut Mundo Deportivo Barcelona juga siap untuk bergabung dalam pertarungan, dengan Bayern Muenchen juga meminta menginformasikan perkembangan apapun, demikian football-espana. (ant/bali post) Marco Reus

Munchen dan Jerman Butuh Schweinsteiger Muenchen Thomas Mueller menyuarakan kegembiraan ketika Bastian Schweinsteiger akan kembali dalam waktu dekat dan menekankan Bayern Munchen dan tim nasional Jerman membutuhkan gelandang berpengaruh itu.

Pemain 30 tahun itu barubaru ini kembali berlatih reguler setelah melewatkan pertandingan pembuka musim 2014-2015 karena cedera.

Bayern berjalan mulus tan-

pa Schweinsteiger, sementara Jerman berjuang ke penampilan terbaiknya, tetapi Mueller mengaku gelandang itu tetap menjadi pemain kunci untuk klub dan timnas saat mendekati comeback-nya.

“Sangat penting pemain berpengalaman dan akan tersedia lagi untuk tim,” kata Mueller. “Ketika kamu lihat kembali penampilannya di final Piala Dunia, kamu bisa tahu bahwa kami memerlukan penampilan seperti itu.”

Ia menimpali, “Kembalinya dia akan memberikan efek positif pada tim nasional dan Bayern.” “Banyak pemain bisa mendapat keuntungan dari pengalamannya, terutama ketatnya jadwal kualitfikasi.” Jerman masih akan tanpa Schweinsteiger ketika melayani Gibraltar pada Jumat. Juara bertahan Piala Dunia itu duduk di posisi tiga Grup D dengan empat poin dari tiga pertandingan, demikian goal.com. (ant/bali post)

Dua Anggota Brimob NTB Diberi Penghargaan Mataram (Suara NTB) Pihak Brimob N T B memberik a n penghargaan kepad a dua anggota B r i mob, Gerdha Redita Desthantya dan Febrian Andalan karena berhasil mengharumkan nama NTB di ajang tingkat nasional.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kapolda NTB, Brigjen Pol. Srijono M.Si, di

sela upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Brimob di Mako Brimobda NTB, Jumat (14/11) kemarin.

Kasat Brimob Polda NTB, Kombes Pol. Firli R. Samosir S. IK, yang dihubungi Suara NTB usai upacara mengatakan, penghargaan diberikan pihaknya kepada atlet balap motor, Gerdha Redita Desthantya dan atlet tarung derajat NTB, Febrian Andalan yang belum lama ini sukses mengharumkan nama korps Brimob dan mengharumkan nama NTB di kancah nasional. Penghargaan yang diberikan kepada atlet itu bukan berupa materi, namun dalam bentuk kenaikan pangkat dan mengikuti sekolah.

“Anggota kita yang berprestasi di kancah nasional kita berikan reward (penghargaan), berupa kenaikan pangkat dan ikut sekolah,” ucap pria kelahiran Kota Bandung 05 Juli 1976 itu.

Menurutnya, penghargaan semacam itu akan diberlaku-

kan kepada semua anggota brimob yang berhasil mengukir prestasi di kancah nasional. Namun untuk tahun ini terdapat dua nggota brimob yang sukses mengharumkan nama NTB di kancah nasional. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Kapolda NTB di sela acara Upacara HUT Brimob ke 69. Kedepannya Firli berharap akan lahir anggota brimob lainnya yang mampu berprestasi serupa.

Tak hanya memberikan reward namun bentuk dukungan lainnya adalah memberikan dispensasi kepada anggota untuk melakukan latihan terkait persiapan membela harkat dan martabat NTB di kancah nasonal. Tentunya dengan tidak mengurangi tugas-tugas yang diemban oleh anggota Brimob NTB. Sementara itu atlet tarung derajat, Febrian Andalan yang didanpingi Danki-nya, Iptu Masyur Ade mengatakan bahwa prestasi terakhirnya adalah meraih medali emas di kelas 70 Kg putra di pertandingan cabor tarung derajat di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB Juni lalu.

Rencananya, awal tahun 2015 mendatang ia akan mewakili NTB di kejuaraan tingkat nasional.

“Saat ini saya sedang persiapan mengikuti kejurnas tarung derajat tahun 2015, dan saya akan kembali turun di kelas 70 Kg,” ucapnya. (fan)

Khedira Ingin Bertahan Spanyol Gelandang Real Madrid, Sami Khedira menyampaikan keinginannya untuk bertahan dengan klub itu meski laporan baru-baru ini mengaitkan kepindahannya dari Santiago Bernabeu.

Pemain tim na-

sional Jerman ini telah menjadi subjek spekulasi sejak awal musim tentang masa depannya jauh dari ibukota Spanyol itu.

Namun, dalam wawancara majalah Kicker, Khedira mengekspresikan keinginan untuk tetap menjadi bagian dari skuat Carlo Ancelotti, setidaknya sampai saat ini. “Saat ini, saya melihat tidak ada alasan untuk meninggalkan tim di musim dingin. Madrid adalah tempat terbaik dan klub ada dalam hati saya,” kata Khedira seperti dilaporkan footballespana.net.

“Tidak ada alasan untuk mengatakan saya ingin atau saya harus pergi. Perwakilan saya berbicara dengan klub,” k a t a n y a mengkonfirmasi. (ant/ bali post)

(Suara NTB/ist)

Operasi Batu Ginjal, Pele Stabil

Spanyol Sergio Busquets dan Pedro tidak memperhitungkan Barcelona atau Spanyol kembali ke puncak untuk mendominasi dunia sepak bola.

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Plt. Ketua Umum KONI NTB, Andy Hadianto mengatakan menjadi Ketua Umum KONI NTB tak semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu butuh orang-orang yang “gila” yang duduk dalam kepengurusan KONI NTB ke depan. Orang '' gila'' yang dimaksud Andy adalah orang-orang yang mau bekerja keras, mau berkorban waktu, materi dan peduli dengan atlet dan pelatih.

“Organisasi olahraga ini sifatnya sosial, jadi orang yang mengurus olahraga ini harus orang ''gila'',” ucapnya kepada Suara NTB, di Mataram, Jumat (14/11) kemarin. Pernyataan ini disampaikan Andy terkait dengan rencana pelaksanaan pemilihan Ketua Umum KONI NTB pada Musoprovlub KONI NTB, yang akan berlangsung di Mataram, 1 Desember mendatang.

Andi menegaskan, orang-orang yang masuk dalam kepengurusan KONI NTB adalah orang-orang yang siap berkorban materi, tenaga dan pikiran, karena memang anggaran pembinaan olahraga di NTB sangat minim. Sementara untuk kegiatan Pelatda saja membutuhkan dana yang relatif besar.

Belum lagi dana pembinaan untuk masing-masing cabor harus diutamakan. Bila tidak cabor akan protes.

Menurut Andy, salah satu figur Ketua Umum KONI NTB yang dinilainya sebagai orang gila olahraga adalah H. MNS. Kasdiono. Menurut Andy, Kasdiono tidak pernah takut untuk mengeluarkan uang pribadi untuk kegiatan pembinaan olahraga, kususnya untuk kegiatan Pelatda NTB. “Kalau dana dari Pemprov NTB terlambat dicairkan, Ketua KONI NTB tak segan-segan menggunakan uang pribadinya dulu. Ya, tujuannya tentu menyelamatkan kegiatan Pelatda. Belum lagi acara pertemuan dengan atlet dan pelatih ada saja uang yang harus dikeluarkan,” akunya.

Diakuinya, mencari figur seperti Kasdiono cukup sulit.

Pasalnya tak banyak orang yang mau melakukan hal ''gila''.

Apalagi dana pembinaan olahraga di NTB hanya mengandalkan APBD NTB, sementara dana dari para sponsor sangat minim.

Menurut Andy, pihak KONI NTB sudah melakukan pendekatan dengan sejumlah perusahan di NTB terkait bantuan dana pembinaan olahraga di NTB. Namun hanya empat perusahaan yang konsisten membantu dana pembinaan olahraga di NTB, diantaraya adalah, PT. Jasatama. PT. DMB, PT.NNT dan PT. Bank NTB. Selain empat perusahaan itu tak ada yang bisa berbuat banyak.

Ia berharap ke depannya, perusahaan-perusahaan di NTB bisa menjadi sponsor, karena semakin banyak pihak sponsor maka akan semakin memudahkan cabor dan KONI membina atlet. Menanggapi soal pencalonan M. Nur Haedin sebagai Ketua Umum KONI NTB, Andy mengaku sangat mendukung. Andy sendiri siap mencalonkan diri sebagai Ketua Umum KONI NTB. (fan)

Masa Emas Barca dan Spanyol Telah Berlalu

(Suara NTB/ist)

Ketua Umum KONI NTB Harus ”Orang Gila”

Sami Khedira

SUARA NTB

Sabtu, 15 November 2014

Halaman 12

Ruko 2 Lokal (1 Lokal Dijual)

RUPA-RUPA

PERHIASAN

FINANCE

SHOWROOM

TRAVEL

SHOWROOM

SALON

BATIK

TOKO MAINAN

PET SHOP

PERAWATAN AC

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

RUPA-RUPA

BENGKEL 18.00

SUARA NTB

Sabtu, 15 November 2014

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

087 865 633 888 / 087 861 811 999

RUMAH MAKAN

DEALER

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LOWONGAN

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SERVICE AC

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

TERASI

LOWONGAN

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM BIBIR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TRAVEL

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

RUPA - RUPA

RUPA_RUPA

FASHION

RUPA-RUPA

DIJUAL

RUPA - RUPA

KONVEKSI

SUARA NTB Sabtu, 15 November 2014

Jendela Sastra

Halaman 14

CERPEN

Termometer yang Pecah di Lantai Toni Lesmana Termometer itu jatuh dari jari-jariku. Pecah di lantai. Pecahannya berlarian. Menari dan bernyanyi. Lalu merayap ke dinding kamar. Runcingnya menggoreskan garis di tubuh cat. Reruncing mungil genit yang saling melompat dari satu dinding ke dinding lainnya.

DEMAM memuncak. Suara detik di jam dinding kamar segera menjelma suara lonceng besar.

Nyaring dan bergema. Lalu segalanya riuh dan gaduh. Seluruh barang yang ada di kamar mendadak hidup.

Mampu berbicara. Saling berbisik, bercakap, berteriak. Sebagian berkelahi dengan sengit. Sementara dinding mulai bergoyang dan bergerak menjauh. Jauh.

Tak ada dirimu yang biasanya memasang termometer di tubuhku, lantas mengukur suhu tubuhku, membaluri kaki, tangan dan perutku dengan parutan mentimun dan bawang putih. Puncak kecemasanmu adalah membuka seluruh bajuku juga bajumu. Mendekapku seakan ingin menyerap panas dari tubuhku dengan tubuhmu.

Tak ada dirimu yang menjagai sepanjang malam hingga demam menyingkir pelan-pelan berganti pelukan. Tak ada dirimu. Hanya demam dan pecahan termometer yang terus mendorong dinding semakin jauh. Jauh.

Selalu begini. Ya. Selalu begini jika demam menyerang. Demam ini kudapat dari perjalanan panjang dalam hujan. Aku berlari di trotoar mengejar dirimu. Dirimu yang juga berlari tentunya, kuyup oleh hujan dan airmata. Menghilang di sebuah gang. Kemudian aku seperti orang linglung. Menyusuri trotoar, memasuki setiap gang. Lantas menyerah di sebuah bangku alun-alun. Berteriak pada hujan. Pada langit.

Aku tak terlalu mengingat kejadian apa yang membuatmu marah, menangis, dan pergi. Aku hanya ingat, aku membeli sekaleng besar lem, dan mengajakmu untuk saling melumuri tubuh dengan lem, untuk kemudian mengajakmu saling peluk, karena aku ingin selamanya kau bersamaku. Lem itu sudah kubuka. Kuhirup lalu kusodorkan padamu. Kau tertawa awalnya. Namun mendadak menangis ketika aku memaksamu.

Barangkali aku dan kau mabuk lem.

Karena setelah itu aku marah-marah dan kau menangis.

Aku bergulingan di rumput alun-alun. Menjerit-jerit. Kehilanganmu adalah malapetaka.

Bagaimana hidup tanpa malaikat.

Aku selalu memanggilmu malaikat dan aku memanggil diri sendiri iblis. Lama aku terkapar karena kehilangan di alun-alun. Baru setelah itu pulang ke rumah. Dan malam ini. Demam ini mengajakku masuk dalam dunianya.

Dulu, ketika kecil, Ini adalah dunia yang kusenangi. Setiap kali demam. Aku bergembira. Karena dapat bercakap dengan apa saja.

Ranjang, lemari, baju, sepatu. Paling senang aku dapat bercakap dengan buku. Dengan isi buku.

Buku bergambar. Gambar binatang semuanya hidup dan berbicara. Aku akan asyik sendiri. Benda-benda itu sungguh mengasyikkan. Dan orang-orang segera akan menjelma bayang-bayang. Hanya bayang-bayang. Ayah, ibu dan kakak-kakakku tak lebih dari bayang-bayang. Dunia yang nikmat

(TS Lan)

untuk masa kecilku yang penyendiri.

Pernah aku bercakap sepanjang malam dengan sebuah gelas.

Kupikir ketika itu aku jatuh cinta pada gelas itu, suaranya merdu, ceritanya sangat mengasyikkan. Ia cantik sekali, tubuhnya bening, geraknya gemulai. Pada waktu yang lainnya aku tergila-gila pada sebuah sedotan, gaunnya hijau dengan garis-garis putih. Tinggi langsing.

Setengah tubuhnya terendam dalam air. Seksi. Suaranya tipis. Ia bernyanyi sepanjang malam.

Berkali-kali aku menciumnya dan mereguk kehangatan yang mengalir dari tubuhnya.

Tapi malam ini cukup mengerikan, barangkali karena aku telah mengenal dirimu dan dirimu tak ada di sini. Sendiri dalam kepungan kehidupan antah berantah.

Lampu terus berteriak sambil menggantung diri. Seperti berdoa, seperti mengumpat. Serupa ceret yang menjerit-jerit di atas kompor.

Tak jelas apa yang ia teriakkan.

Menjerit-jerit seperti orang gila.

Seperti orang yang memanggil sesuatu yang jauh, yang pergi tak kembali. Kubayangkan lampu itu adalah dirimu. Kubayangkan pula dalam dirimu ada diriku. Bahwa yang menjerit-jerit itu sesungguhnya diriku yang ada dalam dirimu.

Diriku yang sedang memanggilmanggil dirimu.

Jam dinding melayang dan membesar. Lonceng besarnya bersarang di kepalaku. Detik terus berayun dan berdentang. Kamarku terus membesar menjelma sebuah kota.

Jalan-jalan saling memotong, bangunan-bangunan miring. Dan lampu itu, yang terus menjerit, seperti matahari yang hendak meledak.

Aku berjalan kian kemari dengan lonceng besar dalam kepala. Berlari sambil membentur-benturkan kepala ke setiap bangunan yang semakin miring. Kamarku menjelma sebuah kota yang terbakar dan mau runtuh.

Tak ada siapa-siapa. Siapa pun.

Inilah aku, terjebak dalam dunia demam. Ingatan meleleh seperti sungai hitam. Kumasukan tanganku ke dalam sungai itu. Berlumuran. Berusaha menggambar sebentuk kenangan sepanjang jalan. Untuk menemani kesendirianku. Namun yang terbentuk hanyalah gambaran neraka. Barangkali benar kenangan adalah sumber neraka.

“Tidurlah! Tidurlah dalam pangkuanku!” Bangunan-bangunan gemuruh membentangkan tangantangan raksasa yang gelap. Di puncak-puncak bangunan itu bermunculan tanduk. Tangan-tangan itu seakan ayunan yang merayu, yang

mencegat dari setiap arah.

Mengepung. Lantas meledak bersamaan sebagai tawa panjang tak berujung.

Bangunan-bangunan miring yang tak juga jatuh itu lebih mirip orang tua renta yang tak juga mati. Gentayangan seperti hantu. Saling berkisah tentang masalalu dengan suara parau. Pertengkaran terdengar di mana-mana. Bangunan-bangunan itu bisa menjelma apa saja.

Kucing, Anjing. Macan. Bahkan campuran dari seluruh binatang.

Dan semuanya berwarna hitam.

Saling berhantaman. Namun tak ada yang runtuh.

Langit yang terik dan kota yang hitam. Seperti inilah dunia itu, seperti inilah ranjang itu. Aku ingin mengingat doa-doa panjang yang kau ajarkan. Semacam obat untuk memanggil kantuk lantas tidur dan terbebas dari segalanya. Namun tak kutemukan juga rangkaian kata yang setia kau tanam dan siram pada diriku. Lonceng besar terus berayun dalam kepalaku, jerit matahari di langit, dan bangunan-bangunan sialan pemuja masa lalu.

“Tidurlah! Tidurlah dalam pangkuanku!” sebuah jembatan tiba-tiba muncul dan bernyanyi di ujung kota. Di belakangku bangunan-bangunan hitam itu terus menjulurkan tangan-tangannya,

menjulurkan lidah hitam penuh tetesan, berusaha menjangkau dan menjilati. Melompatlah, melompatlah, begitu yang terlintas. Tapi aku tahu, jembatan itu hanyalah sebuah mulut yang buas dan tak pernah puas, akan melumatku dengan siksaan yang tak dapat kubayangkan.

Gigi-gigi tajam nampak tersembunyi. Semacam mulut buaya yang siap menerkam mangsa. Tapi kesakitan lebih baik dari kengerian.

Melompatlah, melompatlah.

Seandainya aku melompat ke jembatan itu, barangkali lonceng besar dalam kepalaku akan tanggal, matahari akan tertinggal dan bangunan-bangunan itu akan seperti tanggul di kejauhan. Jembatan itu masih terlihat seperti buaya, sesekali terbayang ayunan bayi yang besar dan memanjang. Tak terlihat apapun di ujung jembatan sebelah sana. Itu lebih baik. Lebih baik tak ada apa-apa. Tak akan ada yang menjadi hidup dan gentayangan seperti hantu.

Jembatan itu melengkung.

Melampaui kengerian yang pestapora. Aku mulai berdiri di atas ranjang. Kulepas baju dan celana.

Telanjang. Tanganku terentang ingin menggapainya. O, ujung jembatan yang menggantung di udara itu, seperti lambaian tanganmu.

Seperti kulihat dirimu berdiri me-

mandangku. Tanganmu melambai.

Bibirmu tersenyum. Matamu berkedip. Tubuhmu sedikit bergoyang.

Rambutmu bergerak lembut.

Aku terus meraih-raih. Tiba-tiba kau terbang melayang. Persis Dewi Rengganis dalam cerita nenekku.

Dewi cantik sakti mandraguna. Setengah manusia setengah jin. Melayang-layang, bersembunyi di awan, mengintip dari balik matahari.

Lebih gemulai dari gelas, lebih manis dari sedotan.

“Jangan tinggalkan aku!” aku melompat namun yang terpeluk hanya matahari. Matahari yang kemudian masuk ke dalam tubuhku. Panas semakin memuncak. Seluruh benda yang sedang berlarian mendadak menjadi anjing. Semuanya menggonggong. Menyalak. Menyerbu. Taring dan liur.

Aku meringkuk di lantai. Lantai yang juga menjelma tubuh anjing.

Aku meringkuk seperti kucing dalam serbuan anjing.

Meringkuk semakin rapat.

“Jangan tinggalkan aku!” bisikku pada diri sendiri. Kalimat itu terus mengalir dari mulutku. Hingga kudengar seluruh tubuhku ikut bersuara.

“Jangan tinggalkan aku!” pekik tanganku.

“Jangan tinggalkan aku!” jerit kakiku.

“Jangan tinggalkan aku!” jerit kupingku. Mataku. Hidungku.

Rambutku.

“Jangan tinggalkan aku!” teriak kepala. Leher. Dada. Perut. Selangkangan.

Tiba-tiba semuanya berteriak dan meronta. Seperti ingin lepas.

Seperti hendak mengejar dirimu sendiri-sendiri. Aku sibuk dengan tubuhku sendiri. Mereka terus meronta ingin lepas.

“Manusia tak berguna!” bentak lidahku yang menjulur.

“Bajingan, tak tahu cara menyayangi kekasih!” bentak gigi meronta dalam gusi.

“Lepaskan aku!” hardik tulang dalam daging.

“Akan kucari kekasih dengan denyutku!” seru jantung memukulmukul.

Aku terkapar telanjang. Kejang.

Mataku melotot. Mulutku nganga.

Dinding-dinding tak ada lagi. Langit-langit tak nampak. Kau tak terlihat.

“Kembalilah, kekasih, kembalilah padaku. Kembalilah pada kami.” Ucapku yang masih dapat merasakan reruncing pecahan termometer menusuk kulit punggung.

Masuk ke dalam daging, melompatlompat, dan menari dalam tubuhku. Bernyanyi. Runcing. Talkin.

Kedungpanjang, 2014

Toni Lesmana lahir di Sumedang, Jawa Barat.

Himpunan cerpennya berjudul Jam Malam Kota Merah (Ampermedia, 2012). Bergiat di Komunitas Studio Titikdua Ciamis.

PUISI Alizar Tanjung

Rifat Khan

Kau Datang Dari Kota

Kalender aku yakin kau sempatkan diri menatapku setiap pagi sebelum menyeduh segelas kopi mungkin sebelum kau tidur, selepas membasuh muka agar terhapus segala kenangan dan luka

kau datang dari kota. bertamu padaku. tentu tidak mudah untuk sampai di raga ini. aku jamu kau di ladang ini. selamat datang tamuku, aku jiwa yang menunggu di sini.

apakah ada janji yang kau buat, mungkin dengan perempuan yang sembunyi di bait puisimu juga hutang yang musti lunas sesuai dengan tanggal yang kau lingkari dengan catatan rahasia yang kau simpan di matamu

aku sediakan cangkul untukmu, tangkainya dari kayu kalek, aromanya daging di tulangku.

ah, penyair aku tahu kau ingin membalik lembaranku lebih cepat untuk segera masuk ke awal bulan sebab honor puisimu akan datang tepat sebulan sejak puisimu dipajang di sembarang jalan hingga sebagian orang paham kau menulis bait-bait kehilangan

kita meneruka tanah, tidak ada tanah yang keras selagi mata cangkul tajam ke ujung. tidak ada gumpalan ilalang yang tak berderai selagi besi cangkul tumpul ke punggung. tanganku adalah gurun yang melunak, kakiku belantara yang disulap kebun sayur. teruka tanah ini, kau pasti meneruka tubuhku.

sekali waktu, mungkin kau berharap tanggalku tak bergerak seolah umur akan semakin sia-sia dengan bertambahnya usia

(rumahkayu, 2013)

2013

Ziarah Ke Dalam Tubuh Su berziarah ke dalam tubuh 7488 jam, ia bawa bekal beras, kentang, tomat, cabai, periuk, kuali, tungku, kayu api, dan tak terlupa korek api, dia tidak ingin lapar sepanjang perjalanan, tujuan perjalanannya mencari dirinya.

Lampu tubuhku telah dikutuk, menyimpan segala panas

Su mulai perjalanan, dia masuki dirinya, jalan selubang jarum, tanjakan setinggi 0.1 senti meter, dia temukan darah, daging, tulang, dalam darah dia berenang, dalam daging dia menggali lubang, dalam tulang dia memanjat tebing, sampai di puncak tulang Su tidak menemukan dirinya. pikir Su mungkin letaknya di jantung, Su berenang, menyelam ke jantung, tangannya naik-turun, kakinya menarik-mendorong, Su hanya menemukan detak jantung, detak jantung itu berhenti. (rumahkayu, 2013)

di ketinggian ini, aku hanya berharap abadi, sebagai yang kau puja kala malam telah gulita sebagai yang kau cinta, kala datang malam pertama.

Alizar Tanjung lahir di Karang Sadah, Solok, Sumatera Barat, 10 April 1987. Pernah belajar di IAIN Imam Bonjol, Padang.

2014

Rifat Khan lahir di Pancor, 24 April 1985.

Bergiat di Komunitas Rabu Langit.

SUARA NTB Sabtu, 15 November 2014

SUARA NUSANTARA

DPR Siap Panggil Kapolri Terkait Kekerasan Jurnalis Jakarta (Suara NTB) Komisi III DPR RI menegaskan siap memanggil Kepala Kepolisian RI terkait kekerasaan yang menimpa para jurnalis di Makassar, Sulawesi Selatan, apabila ada yang melaporkan peristiwa tersebut.

“Ya harus ada yang laporan dulu karena laporan belum ada bagaimana Komisi III mau memanggil (Kapolri),” kata Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (14/11).

Dia menjelaskan setelah ada laporan, maka Komisi III DPR RI akan menghubungi Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) dan Propam untuk mengklarifikasi hal tersebut setelah itu Komisi III akan mengkajinya.

Menurut dia, sepanjang ada dua alat bukti yang cukup, maka tindakan itu bisa ditindaklanjuti. “Sepanjang unsurnya terpenuhi ya kita (Komisi III DPR RI) dukung,” ujarnya.

Menurut dia, demo yang

berlangsung di Universitas Negeri Makassar sepanjang sesuai peraturan perundangundangan maka diperbolehkan. Dia mengatakan demo merupakan salah satu cerminan kehidupan berdemokrasi di Indonesia. “Tentu saja Polisi harus bisa melakukan tugas pokok dan fungsinya,” kata Aziz.

Anggota Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan dalam situasi apapun Indonesia menganut sistem tidak boleh ada kekerasan terhadap para jurnalis.

Karena itu, menurut dia, tidak ada pembenaran bagi aparat kepolisian melakukan penyerangan terhadap para jurnalis. “Saya mengimbau kejadian ini diusut dan pelaku diberi sanksi serta harus ada pernyataan Polri untuk meminta maaf kepada para jurnalis,” ujarnya.

Menurut dia kekerasan terhadap wartawan bukan sekedar kejahatan biasa karena jurnalis sedang melakukan tu-

gas peliputan yang dilindungi undang-undang. Dia menegaskan Pasal 28 ayat F UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak asasi untuk mendapatkan informasi. “Demo anarkis memang perlu ditindak, namun harus tetap dalam prosedur hukum,” katanya.

Sebelumnya aparat kepolisian mendesak masuk ke kampus Universitas Negeri Makassar (UNM) pada Kamis (13/11) sore dan menyerang mahasiswa. Kejadian itu sesaat setelah Wakil Kepala Polrestabes (Wakapolrestabes) Makassar Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Totok Lisdiarto terkena panah.

Selain menyerang masuk ke kampus, polisi juga memukul wartawan yang sedang melakukan peliputan, keempat wartawan korban pemukulan tersebut adalah Waldy (Metro TV), Ikrar (Celebes TV), Iqbal (Koran Tempo), dan Aco (TV One). (ant/Bali Post)

65 TKI Meninggal di Luar Negeri Jakarta (Suara NTB) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat sebanyak 65 orang TKI yang bekerja di berbagai negara di Asia Pasifik meninggal dunia dalam kurun waktu Januari— September 2014.

“Dari 65 orang TKI yang meninggal dunia itu, 14 orang di antaranya meninggal pada April 2014. Itu jumlah yang paling banyak dibanding bulan lainnya,” Kepala Bagian Humas BNP2TKI Haryanto di Jakarta, Jumat (14/11).

Sedangkan pada Januari 2014, tambahnya jumlah TKI yang meninggal sembilan orang. Angka kematian TKI pada saat itu terbanyak kedua.

Sementara pada Februari 2014, TKI yang meninggal di luar negeri hanya empat orang, Maret tujuh orang, Mei lima orang, Juni tujuh orang, Juli enam orang, Agustus delapan orang dan September 2014 sebanyak lima orang.

Sementara berdasarkan negara tempat TKI meninggal, lanjutnya sebanyak 31 TKI meninggal di Taiwan, Hong Kong enam or-

HILANG

ang, Malaysia 11 orang, Korea delapan orang dan Brunei Darussalam enam orang.

Sedangkan TKI yang meninggal di Jepang, Filipina dan Sri Lanka, masing-masing satu orang.

“Jumlah TKI yang meninggal di Taiwan pada April 2014 paling banyak,” ujarnya.

Haryanto mengemukakan TKI yang meninggal dunia di negara-negara Timur Tengah dalam kurun waktu Januari—September 2014 sebanyak 36 orang. Sebanyak sepuluh orang TKI meninggal di Arab Saudi. “Paling banyak meninggal di Arab Saudi,” katanya.

Sedangkan TKI yang meninggal di Yordania satu orang, Uni Emirat Arab empat orang, Suriah tiga orang, Kuwait empat orang, Qatar tujuh orang dan Oman tiga orang. Sementara TKI yang meninggal di Libya, Irak, Turki dan Guyana masing-masing satu orang.

“TKI paling banyak meninggal di bulan Januari 2014 yaitu 11 orang,” tuturnya.

Seluruh TKI yang meninggal dunia di negara-negara di Asia Pasifik dan Timur Tengah itu telah dipulangkan ke Tanah Air. (ant/Bali Post)

RUPA-RUPA

HILANG STNK R2 SUZUKI FU DR5824BT NOKA/ NOSIN:MH8BG41CABJ4139430/G420-ID-549491 AN. MUGIMAN HILANG DISEKITAR PERUMNAS TANJUNG KARANG MATARAM

Halaman 15

JK: Kenaikan Harga BBM Harus Cepat Diumumkan

Jakarta (Suara NTB) Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memang harus segera diumumkan untuk menghilangkan keragu-raguan masyarakat serta menciptakan situasi perekonomian dan sosial yang lebih kondusif.

“Iya (harga BBM, red) memang harus segera diumumkan.

Insya Allah begitu Presiden Jokowi tiba di Indonesia segera diumumkan supaya bisa menghilangkan keragu-raguan,” kata Jusuf Kalla kepada pers di Istana Wapres Jakarta, Jumat (14/11).

Dikatakan, pemerintah memang harus menghitung ulang karena harga minyak dunia yang turun menjadi 80 dolar per barel, sehingga hitungannya lain lagi saat harga minyak di pasaran dunia tinggi.

Meskipun demikian, kata Wapres, rupiah pada saat sama juga melemah sehingga perlu di-

hitung ulang kombinasi harga minyak dunia dan pelemahan rupiah. “Jadi berapa persen kenaikan harga BBM dengan melemahnya harga minyak dan melemahnya rupiah musti diperhitungkan lagi,” katanya.

Terkait dengan melonjaknya harga kebutuhan pokok belakangan ini, Wapres Jusuf Kalla mengatakan kenaikan bisa disebabkan berbagai alasan bukan sepenuhnya terkait rencana kenaikan harga BBM. “Kenaikan harga sembako bisa berbagai alasan. Pertama ini musim kering sehingga cabai sayur tak bisa tumbuh, kemu-

dian karena barang impor karena rupiah melemah,” katanya.

Mengenai hubungan rencana kenaikan harga BBM sehingga harga sembako naik, Wapres menilai hal itu lebih disebabkan adanya hubungan dengan dengan biaya angkutan. “Tapi kenaikan lebih disebabkan cuaca yang kemarau, seperti kenaikan harga cabai karena musim kering,” kata wapres. (ant/Bali Post)

Jusuf Kalla (ant/Bali Post)

KURSUS KOMPUTER

(ant/Bali Post)

RUPA-RUPA

KOMITMEN PENCEGAHAN KORUPSI - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi (kanan) dan Ketua KPK Abraham Samad berjabat komando usai penandatanganan dokumen Pernyataan Komitmen Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Jumat (14/11). Komitmen tersebut dalam rangka mencegah dan menyatakan perang melawan korupsi di lingkungan kementerian dan instansi pemerintah lainnya.

RUPA-RUPA

MEBEL

ADVERTISING

TOKO BANGUNAN

TRAVEL ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RUPA-RUPA

TRAVEL

Sabtu, 15 November 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ist)

Pengerjaan Pondasi Gedung DPRD Loteng Selesai 2014 Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) memastikan tahap awal pembangunan gedung DPRD Loteng yang baru di Kelurahan Jontlak Praya Tengah tuntas tahun 2014. Harapannya, tahun depan, GAMBAR - Inilah gambar rencana proses pembangunan gedung DPRD Loteng baru yang gedung bisa dilanjutsaat ini sedang dikerjakan. kan ke tahap II. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng, L. Firman Wijaya, kepada Suara NTB, Jumat (14/11).

Saat ini, proses pembangunan difokuskan pada penyelesaian pondasi bangunan serta beberapa timbunan. “Ada sekitar 192 titik pondasi yang kita bangun untuk tahap awal tahun ini. Dengan luas arean sekitar 2,3 hektar,” sebut Firman.

Untuk membangun pondasi gedung tersebut, pemerintah daerah menyiapkan anggaran sekitar Rp. 6,7 miliar. Namun setelah dilakukan proses tender, anggaran yang akan terpakai hanya Rp. 6,2 miliar. Artinya, ada penghematan sampai setengah miliar.

Firman menjelaskan, ada tiga bangunan utama yang pondasinya akan dibangun, yakni pondasi gedung utama, gedung kantor anggota Dewan serta gedung Sekreatariat Dewan dengan pondasi gedung untuk dua lantai. “Karena gedung Dewan yang baru itu dibangun dua lantai, maka pondasinya berbeda,” tegasnya.

Di bawah gedung baru itu nantinya, juga akan dibangun basemen. Sebagai tempat parkir kendaraan dengan daya tampung kendaraan hingga 200 unit. Fisik bangunan gedung, menurut rencana akan dikerjakan tahun 2015 mendatang. Tentunya dengan catatan, pondasi gedung tuntas tahun ini. Anggaran pun sudah diusulkan dan diharapkan bisa terealisasi tahun depan.

Pasalnya, keberadaan gedung DPRD Loteng yang baru sangat menentukan. Bisa tidaknya, kantor Bupati Loteng yang baru bisa mulai dibangun. Pasalnya, kantor Bupati Loteng baru bisa dibangun, kalau gedung DPRD Loteng sudah dipindahkan, mengingat areal gedung DPRD yang ada saat ini, dipastikan bakal terkena imbas pembangunan kantor Bupati Loteng yang baru.

“Kalau gedung Dewan baru belum selesai. Maka pembangunan kantor Bupati Loteng belum bisa dimulai,” imbuh Firman. Sehingga kecepatan dan ketepatan waktu penyelesaian pembangunan gedung Dewan baru sangat menentukan.

Proses pembangunan gedung Dewan direncanakan selama tiga tahun. Dengan begitu, tahun 2016 mendatang, para anggota Dewan sudah bisa berkantor di gedung yang baru. Begitu pula, proses pembangunan kantor Bupati Loteng juga bisa dimulai. (kir)

Kinerja SKPD Dikeluhkan

(Suara NTB/her)

TANDATANGANI - Bupati Lobar dan unsur pimpinan dewan menandatangani draf RAPBD 2015 di DPRD Lobar, Jumat (14/11). (Suara NTB/her)TANDATANGANI - Bupati Lobar dan unsur pimpinan dewan menandatangani draf RAPBD 2015 di DPRD Lobar, Jumat (14/11).

RAPBD 2015 Disetujui Dewan

Kebijakan Anggaran Belum Pro Rakyat Giri Menang (Suara NTB) RAPBD Lombok Barat (Lobar) tahun 2015 disetujui DPRD setempat dalam rapat paripurna yang dilaksanakan Jumat (14/11). Dalam draf RAPBD ini masih dipersoalkan bagaimana menciptakan suatu bentuk anggaran yang proporsional, yakni kesimbangan antara pendapatan dan belanja serta alokasi anggaran yang pro rakyat.

“Dalam pembahasan terhadap RAPBD yang telah dilakukan masih dipermasalahkan bagaiaman proporsioal anggaran, antara pendapatan, belanja dan anggaran yang pro rakyat,” tukas Juru bicara gabungan komisi, Munawir Haris.

Politisi PAN ini menyatakan, perencanaan anggaran dan program harus tetap dikawal sungguh-sungguh oleh semua stakeholders dan pihak yang berkompoten dalam hal perencanaan anggaran agar semua seluruh perencanaan yang ada dapat dijalankan secara optimal.

Beberapa yang belum optimal,

persoalan pendidikan yang belum tuntas, pelayanan kesehatan. Di samping itu, perlunya upaya yang konsisten untuk mengurangi angka masyarakat miskin. Disadari, ketersediaan anggaran untuk melaksanakan pembangunan mutlak diperlukan.

Namun fakta di bawah juga mengisyaratkan anggaran yang besar tidak dapat menjamin seluruh program akan berhasil.”

Hal ini berarti butuh ide-ide dan komitmen semua piihak termasuk SKPD,” tukasnya. Mengacu struktur RAPBD tahun 2015, pendapatan daerah ditargetkan Rp 1,2 triliun lebih yang bersumber dari PAD sebesar Rp 183 miliar lebih, dana perimbangan sebesar Rp 852 miliar lebih dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 250 miliar lebih.

Kalangan DPRD menyetujui RAPBD ini ditetapkan menjadi Perda, namun dengan 10 catatan yang perlu diperhatikan pemda ke depan. Antara lain terkait persoalan proporsional anggaran, aset yang belum tuntas, pelayanan publik dan persoakan perizinan. (her)

Dinas PU Diduga Tarik Biaya Alat Berat untuk Normalisasi Selokan Giri Menang (Suara NTB) Lagi-lagi kinerja SKPD di Lombok Barat (Lobar) mengundang keluhan masyarakat di bawah. Setelah disorot kinerjanya oleh kalangan Dewan, kali ini Dinas Pekerjaan Umum kembali disorot terkait normalisasi selokan untuk antisipasi banjir saat menjelang musim hujan.

Keluhan ini disampaikan Camat Labuapi, B. Mustika di Giri Menang, Jumat (14/11). Diakuinya, saluran di tengah jalan perempatan Dusun Bengkel mengalami sumbatan saat hujan besar beberapa waktu lalu.

“Lalu kami tindaklanjuti dengan menyurati Dinas PU, namun sampai saat ini PU belum respons keluhan itu,” ungkapnya.

Dijelaskan,saluran di perempatan itu merupakan salah satu daerah yang kerap kali mengalami sumbatan saat hujan terjadi, sehingga warga kerap kali mengeluhkannya. Jalur ini kerap kali banjir, karena saluran tersumbat sampah kiriman dari daerah lain. Bahkan jika lamban ditindaklanjuti PU, warga turun langsung secara swadaya membersihkan selokan itu.

Berbeda dengan di Kecamatan Kediri, Humaedi mengaku Dinas PU diduga meminta bi-

aya kendaraan berat yan digunakan untuk normalisasi selokan. “Dinas PU tarik biaya untuk kendaraan berat yang membersihkan selokan,” akunya.

Ia mempertanyakan mengapa Dinas PU menarik biaya, padahal ada dana khusus untuk normalisasi selokan. Seperti di Mataram, setiap kegiatan normalisasi ada anggaran khusus, sehingga Dinas PU tidak perl u memungut biaya dari warga. Ia meminta agar PU tanggap menangani normalisasi selokan, karena menjelang musim hujan ini, daerah setempat kerap kali banjir karena sumbatan.

Menanggapi adanya pungutan terhadap penggunaan alat berat dibantah Kepala Dinas PU Lobar Sakri. Pihaknya tidak pernah memungut biaya normalisasi pada kegiatan pembersihan selokan, tapi bekerja sesuai tupoksi. Menurut-

nya, surat keluhan yang disampaikan kecamatan belum semua bisa diakomodir, karena kekurangsan dana.”Kalau Dinas PU ada uang baru kerja, kalau tidak ada uang apa yang bisa kita kerjakan “ akunya.

Dalam hal ini, jika ada yang melakukan pungutan, dirinya meminta bukti. Hingga detik ini ia mengaku belum mendapatkan laporan terkait hal itu.

Menyangkut normalisasi tidak semua bisa terpenuhi, karena anggaran normalisasi sangat jauh kurang. Menurutnya dana Rp 300 juta tidak sesuai dengan kondisi yang harus ditangani di seluruh daerah Lobar. “Sangat jauh kurangnya,” tukasnya. Di samping itu, dana perbaikan jalan juga kurang. Karena untuk perbaikan jalan butuh Rp 4,6 miliar namun hanya dianggarkan Rp 700 juta, belum lagi harus menangani irigasi. (her)

’’Outbound’’ Loteng, Berhadiah Umrah JUMAT (14/11), Pemkab Lombok Tengah (Loteng) kembali menggelar kegiatan outbound di Dusun Cerorong Sedau Kecamatan Batukliang Utara. Kegiatan ini diikuti hampir seluruh pegawai dan pejabat lingkup Pemkab Loteng. Seperti apa suasananya?

Bagi para pegawai, kegiatan tersebut dimanfaatkan betul.

Sebagai ajang melepas penat dan beban pikiran pekerjaan serta silaturahmi dengan sesama pegawai. Kegiatan diawali dengan jalan santai menelusuri jalur di tengah hutan. Kemudian keluar menelusuri area persawahan dan melewati sungai di daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dengan jarak tempuh sekitar 4 km lebih.

Kendati medan yang dilalui cukup berat, para pegawai tetap semangat. Bagaimana tidak, sepanjang perjalanannya, para pegawai disuguhi pemandangan alam indah. Yang mungkin tidak akan didapatkan di Kota Praya.

“Para pegawai memang sengaja kita ajak ke sini, supaya tahu betapa indah dan kaya daerahnya,” ungkap Sekda Loteng, Drs. H.L.

Supardan, M.M., yang mengaku memilih langsung jalur tersebut.

Dengan begitu diharapkan, tumbuh rasa cinta akan daerah di kalangan para pegawai. Karena tanpa rasa cinta akan daerah, para pegawai tidak akan punya semangat untuk membangun daerahnya sendiri. “Dengan tahu daerahnya begitu indah, akan ada kebanggaan tersendiri pada diri pegawai kita,” imbuhnya.

Sesampai di garis finis, para pegawai langsung menggelar olahraga massal. Para pegawai pun tampak ceria, karena beban pekerjaan yang berbulan-bulan lamanya menumpuk untuk sementara hilang. “Kita sangat berharap kegiatan ini bisa tetap digelar. Karena dengan adanya kegiatan seperti ini, kita bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan teman-teman satu profesi yang lain. Yang selama ini jarang bisa bertemu langsung ,” ungkap salah satu pegawai.

Acara yang dipimpin langsung Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, semakin semarak.

Saat panitia penyelenggaran menggelar undian berhadiah.

Tidak tanggung, panitia menyiapkan tiga hadiah umrah ke

tanah suci bagi pegawai yang beruntung. Dan, tiga pegawai yang beruntung masing-masing Um, staf Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Loteng, Dede Sudrajat, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disostektrans) serta Dandim, anggota Sat Pol PP Loteng.

Selain hadiah umrah, panitia juga memberikan hadiah bagi SKPD pemenang lomba joget bebas. Masing-masing RSUD Praya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) serta

SMAN 2 Pringgarata. “Tahun depan, hadiahnya akan lebih besar lagi,” janji Bupati Loteng.

Bahkan bukan hanya paket umrah bagi pegawai saja. Tetapi juga ada hadian umrah bagi peserta umum. Termasuk hadiah haji juga akan disiapkan.

Dan, untuk itu pemerintah daerah bakal menyiapkan anggaran khusus untuk hadiah kegiatan outbound tersebut. “Ke depan kegiatan seperti ini akan dijadikan agenda rutin pemerintah daerah,” janjinya. (kir)

(Suara NTB/kir)

OUTBOUND - Para PNS saat menyeberangi sungai saat mengikuti outbound yang digelar Pemkab Loteng di Batukliang Utara, Jumat (14/11) .

(Suara NTB/ist)

PRESENTASI - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi saat presentasi mengenai perkembangan pangan di NTB di Hotel Bidakara Jakarta, Jumat (14/11).

Raih Adhikarya Pangan Nusantara 2014

Gubernur Presentasi Soal Ketahanan Pangan Mataram (Suara NTB) Masalah ketahanan pangan menjadi perhatian serius Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, MSi. Berbagai macam cara telah dilakukan pemerintah daerah agar masalah pangan tidak menjadi kendala bagi masyarakat.

Besarnya perhatian pemerintah daerah terhadap masalah ketahanan pangan ini mendapat perhatian serius dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan Dewan Ketahanan Pangan. Untuk itu, Badan Ketahanan Pangan dan Dewan Ketahanan Pangan Republik Indonesia mengundang langsung Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi untuk mempresentasikan masalah pan-

gan di Hotel Bidakara Jakarta, Jumat (14/11). Presentasi tersebut sekaligus mendapat penilaian untuk mendapatkan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara 2014.

Dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, gubernur melakukan presentasi masalah ketahanan pangan selama lebih kurang 60 menit di hadapan tim penilai. Pemaparan ini menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2014, yang rencananya dilaksanakan Desember mendatang.

Presentase yang disampaikan Gubernur mencakup Kinerja Ketahanan Pangan sebagai fokus utama, meliputi penyediaan produksi, distribusi, stok dan gudang. Kemudian sektor akses yang meliputi panjang

keseluruhan jalan, jalan tani, kemiskinan, gizi, serta rawan pangan. Termasuk mengenai stabilitas harga dilihat dari inflasi dan operasi pasar, serta sektor pemanfaatan yang meliputi konsumsi, diversifikasi dan keamanan pangan.

Beberapa elemen pendukung ketahanan pangan yang disampaikan, terkait dengan inisiatif, koordinasi, kemitraan, serta inovasi yang dilaksanakan, seperti pengembangan komoditas PIJAR yang merupakan akronim dari sapi, jagung dan rumput laut, Masyarakat Agribisnis Jagung (MAJ), Meat Bussiness Centre (MBC), mendorong tumbuhnya koperasi berkualitas dan penciptaan wirausaha baru, serta pengembangan industri kreatif berbahan baku lokal.

Gubernur mengakui, kontribusi APBD untuk ketahanan pangan di Provinsi NTB pada tahun 2013 mencapai Rp 124,04 miliar atau 9,24% dari APBD. Usai presentasi, gubernur menjelaskan, secara umum tim penilai ingin mendengarkan ide dan inovasi serta program kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan. “Mereka (para juri) juga sudah pernah ke NTB, tentu sekarang mereka ingin menguji, dari apa yang telah mereka lihat, apa yang telah mereka amati. Sekarang tentu mereka ingin menguji apa yang kita sampaikan, melihat dari apa yang telah kita lakukan di lapangan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, gubernur menyebutkan sempat ditanya soal tanggapannya mengenai penghapusan pemberian beras miskin.

Ia mengaku akan lebih baik jika pemberian beras miskin tetap dilanjutkan, melihat dari kebutuhan dan kondisi masyarakat saat ini. (ham)