Snt15122014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

(Suara NTB/her)

SENIN, 15 DESEMBER 2014

16 HALAMAN NOMOR 236 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

KETERANGAN PERS - Bupati Lobar, H. Zaini Arony didampingi istri, Hj.Nanik Zaini Arony, Wabup Lobar, H.Fauzan Khalid dan Sekda Lobar, H.M.Uzair serta beberapa pejabat Lobar memberi keterangan pers kepada wartawan terkait penetapan bupati sebagai tersangka oleh KPK.

Bupati Lobar Junjung Tinggi Proses Hukum Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony, M.Pd angkat bicara setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan pemerasan terhadap investor yang mengajukan permohonan izin pengembangan kawasan wisata di Lobar. Selaku warga negara yang taat hukum, bupati akan menaati proses hukum yang tengah berlangsung di KPK. ‘’Saya selaku orang yang taat hukum, akan tunggu apapun kepastian hukum yang akan diambil oleh penegak hokum. Itu akan saya junjung tinggi,’’ tegas Bupati Lobar dalam keterangan persnya didampingi istri, Hj.Nanik Zaini Arony, Wakil Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, Sek-

da Lobar, Drs.H.M.Uzair, di Pendopo Bupati ,Sabtu (13/12).

Ia menegaskan, secara umum masyarakat luas khususnya masyarakat Lobar telah mengetahui informasi tersebut dari penjelasan resmi KPK. Bersambung ke hal 5

Wabup Jamin Pelayanan Publik Tak Terganggu ASCAPENETAPAN sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan pemerasan investor, Bupati Lobar Dr .H. Zaini Arony menggelar pertemuan tertutup dengan Wakil Bupati (Wabup),

TO K O H

H. Fauzan Khalid dan pejabat Pemkab Lobar di Pendopo Bupati, Sabtu (13/12). Bupati pada kesempatan itu, memberitahukan perihal apa yang terjadi pada dirinya, Bersambung ke hal 5

KPK Geledah Ruang Kerja Bupati Lobar Mataram (Suara NTB) Hanya hitungan jam setelah diumumkan penetapan tersangka oleh KPK, ruang kerja Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr.H. Zaini Arony, M.Pd digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari ruangan itu, puluhan bundelan dokumen diamankan.

Informasi dihimpun Suara NTB, tim KPK yang melakukan penggeledahan beranggotakan enam orang, masuk ke ruang kerja bupati di kompleks perkantoran Giri Menang pada Jumat (12/12) sekitar pukul 19.30 Wita tanpa diketahui banyak orang.

Mengenakan rompi bertuliskan KPK, sebagian menggunakan sarung tangan, mereka masuk mengambil dokumen yang dianggap penting untuk pengembangan penyidikan di bagian laci dan lemari.

Setelah memperoleh apa yang mereka cari, tim bergerak ke ruang Bagian Ekonomi di kompleks Pemkab Lobar. Di ruangan ini, sama halnya yang dilakukan, mencari dokumen yang dianggap

Gubernur Resmikan Proyek Senilai Rp 2,7 Triliun

GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi berharap Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony, M.Pd beserta keluarga tabah dan kuat menghadapi musibah yang dihadapi saat ini. Disisi yang lain, gubernur meminta roda pemerintahan di Lobar tetap jalan, tak terjadi kevakuman dan tak ada keguncangan.

Bupati Lobar ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat (11/12).

Penetapan tersangka terhadap orang nomor satu di Pemkab Lobar ini, terkait dugaan pemerasan terhadap pengusaha pemohon izin pengembangan kawasan wisata di wilayah Lobar. ‘’Saya berdoa beliau dan keluarga kuat, tabah. Saya juga menyampaikan kepada beliau (bupati) dan juga bapak Wakil Bupati agar pemerintahan di Lobar harus tetap berjalan sebagaimana biasa. Tidak boleh ada kevakuman, tidak boleh ada keguncangan, tetap berjalan sebagaimana biasa,” kata gubernur ketika diminta tanggapannya usai melaunching Hortipark Tastura di Desa Karang Sidemen Bersambung ke hal 5

Praya (Suara NTB) Serangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) NTB ke 56, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meresmikan 176 proyek dengan total nilai sebesar Rp 2,7 triliun lebih.

Peresmian proyek-proyek tersebut menandakan bahwa proses pembangunan di NTB

(Suara NTB/nas)

Tak Boleh Guncang

gunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Aryadi, M.Si saat peresmian sejumlah proyek di Batukliang Utara Lombok Tengah, Sabtu (13/12).

Gita menyebutkan, proyekproyek yang diresmikan itu diantaranya pembangunan sarana prasarana umum, Bersambung ke hal 5

terus dan tetap berjalan.

“Kegiatan pembangunan pengerjaan proyek tahun 2014 di NTB yang diresmikan berjumlah 176 proyek dengan total nilai Rp 2,7 Triliun lebih.

Berasal dari APBN sebesar Rp 2,39 triliun lebih dan APBD Rp 355 miliar,” kata Asisten II Perekonomian dan Pemban-

TUNJUKKAN PLANG Warga menunjukkan plang rencana Amdal PT DBG yang diturunkan masyarakat.

Menelusuri Kawasan Meang (1)

Warga Tolak Lapangan Golf, Pembebasan Lahan Diduga Bermasalah Lahan seluas 200 hektar yang menurut rencana akan dijadikan lokasi pembangunan lapangan golf di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Sekotong, Lombok Barat (Lobar) diduga bermasalah. Pasalnya, pembebasan lahan yang direncanakan untuk pembangunan kawasan pariwisata terpadu Meang Peninsula Resort itu belum tuntas. Akibatnya, ratusan warga masih menempati lahan di lokasi pembangunan lapangan golf tersebut.

MENURUT Samsudin yang ditemui di Meang, luas lahan untuk rencana pembangunan kawasan wisata terpadu tersebut ingin dibebaskan 700 hektar. Dari 700 hektar itu, 200 hektar untuk lahan lapangan golf. Sejauh ini, khusus lahan seluas 200 hektar untuk pembangunan lapangan golf memang belum tuntas.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

GELEDAH - Tim KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja Bupati Lobar, Jumat malam lalu. perlu untuk pengembangan kasus berkaitan dugaan pemerasan izin lahan golf. Ruangan terakhir yang digeledah adalah, Kantor Dinas Pariwisata Lobar, yang juga masih di kompleks gedung megah bercat putih itu.

Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Senin, 15 Desember 2014

Galakkan ASI Eksklusif TERLEPAS dari persoalan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta memperbaiki manajemen birokrasi di pemerintah kelurahan. Kelurahan Gomong juga memperhatikan kualitas asupan Air Susu Ibu (ASI). Pemenuhanan ASI eksklusif tersebut kelurahan menggandeng puskesmas setempat.

Lurah Gomong, Muhammad Erwan menjelaskan, terlepas dari upaya kelurahan memperbaiki sarana prasarana serta memberi(Suara NTB/dok) kan pelayanan administrasi Muhammad Erwan. kepada masyarakat. Pihaknya bersama puskesmas juga ikut andil memberikan asupan ASI eksklusif kepada bayi. Tujuannya, agar ibu - ibu hamil maupun menyusui memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. “Kita kan cuma fokus pelayanan, nah sekarang bersama puskesmas kita buat kelompok khusus ibu hamil dan menyusui,”kata Erwan dikonfirmasi pekan kemarin.

Yang menjadi sasaran sebut Erwan, bukan hanya kelompok yang dibentuk di kelurahan, melainkan lingkungan lingkungan. Artinya, ibu hamil dan menyusui akan diberikan pemahaman serta edukasi cara memberikan ASI eksklusif.

“Jumlahnya itu antara 30 hingga 40 orang,” sebutnya.

Ini sebenar sambungnya, kuat hubungannya dengan pemberian penyadaran kepada masyarakat khususnya ibu - ibu, karena terlepas dari kesibukannya minimal harus menyempatkan diri memberikan ASI eksklusifnya. Ia melihat, ASI eksklusif memiliki manfaat bagus ketimbang susu kemasan yang diberikan kepada anak.

Kedepan, program yang digalakan di tingkat kelurahan dapat diaplikasikan secara menyeluruh kepada masyarakat di lingkungan lainnya. Terkait kendala, ia mengaku tidak ada persoalan yang terlalu mendasar menghambat program tersebut, hanya saja perlu sosialisasi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Erwan berharap, program tersebut dapat melahirkan generasi – generasi sehat, cerdas serta tumbuhkembang yang baik, sehingga melahirkan generasi berkualitas. (cem)

Harus Tahu Diri KALANGAN Dewan mengapresiasi pemberian piagam penghargaan oleh Ombudsman RI Perwakilan NTB kepada tiga SKPD lingkup Pemkot Mataram. Namun demikian, ada catatan yang diberikan oleh Ketua Fraksi GNB (Gerakan Nurani Bangsa), HM. Faesal.

Menurut dia, SKPD yang mendapat piagam penghargaan dari Ombudsman jangan berbangga hati. Justru dengan penghargaan itu, SKPD yang mendapatkannya harus flash back, bagaimana SKPD harus meningkatkan kinerjanya. ‘’Mana yang masih buruk harus diperbaiki,’’ imbaunya.

(Suara NTB/fit) Demikian pula untuk SKPD HM. Faesal yang masih berada di zona kuning diminta meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Dalam hal ini, lanjut Faesal, pihaknya akan melihat seperti apa partisipasi masyarakat atas pemberian piagam oleh Ombudsman tersebut. Politisi Nasdem ini menekankan kepada SKPD yang mendapat piagam dari Ombudsman harus tahu diri. ‘’Piagam ini jangan justru menjadi momok,’’ pesannya.

Ia berharap, penghargaan yang diberikan Ombudsman kepada SKPD lingkup Pemkot Mataram, murni hasil penilaian atas kondisi yang sesungguhnya. ‘’Penghargaan ini jangan ada kongkalikong,’’ kata Faesal. Menurut dia, penilaian yang baik, harus tetap melibatkan masyarakat. Sebab, baik buruknya pelayanan di birokrasi, masyarakatlah yang paling merasakan dampaknya. ‘’Jangan sampai piagam itu hanya untuk menyenangkan Pemkot saja,’’ cetusnya. (fit)

SUARA MATARAM

Halaman 2

BLH Dorong Hotel Tingkatkan Kualitas IPAL Mataram (Suara NTB) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram mendorong hotel-hotel besar yang ada di wilayah Kota Mataram untuk meningkatkan kualitas dari fungsi IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang dimiliki. Kepala BLH Kota Mataram, Drs. M. Saleh menyampaikan berdasarkan pemantauan pihaknya, semua hotel besar di Mataram telah memiliki IPAL. “Yang saat ini kita dorong adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan fungsinya,” jelasnya.

Saleh mengatakan pihaknya terus melakukan pembinaan terhadap hotel-hotel yang ada.

BLH Kota Mataram turun bersama tim dari BLHP NTB untuk melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap fungsi IPAL di berbagai hotel besar. “Tugas pokok dan fungsi kita itu untuk melihat bagaimana pengelolaan limbah, bagaimana kondisi IPAL-nya. Kita melihat efektivitas IPAL seperti apa dan kita berikan pembinaan dan bagaimana treatment-nya,” jelasnya.

Pembinaan hotel-hotel ini disampaikan Saleh merupakan agenda rutin BLH Kota Mataram. Tidak hanya hotel, tapi pihaknya juga membina bagaimana pengelolaan limbah untuk rumah sakit. “Banyak hotel yang belum sesuai pembuangan limbahnya dan itu harus kita perbaiki,” cetusnya.

Bagi hotel yang belum sesuai pembuangan limbahnya, pihaknya lebih mengutakan upaya pembinaan. Pihaknya tidak bisa memberikan sanksi karena selama ini izin lingkungan masih berada di kepala daerah dan belum dilimpahkan ke instansi terkait. “Dan yang berwenang memberikan sanksi itu kepala daerah,” imbuhnya. Sanksi bagi pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan ini juga bisa diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Saleh mengatakan pihaknya juga tetap menjalin kerjasama dengan kementerian.

Mantan Camat Selaparang ini menyampaikan hotel-hotel besar berpotensi menyumbang limbah lingkungan. Sehingga setiap hotel besar diwajibkan untuk memiliki IPAL. Tapi menurutnya hotel-hotel kecil atau kelas melati juga tetap harus mengurus izin pembuangan limbah cair ke badan air. “Jadi sebelum mereka buang limbah ke badan air melalui saluran, itulah perlunya limbah itu diolah sehingga limbah yang dibuang tidak lagi berbahaya bagi air dan tanah. Kita juga melakukan uji (Suara NTB/dok) baku mutu,” teraM. Saleh ngnya. (ynt)

Kantor Diskoperindag Belum Tuntas

Kontraktor Terancam Diblacklist Mataram (Suara NTB) Hasil evaluasi terhadap sejumlah proyek fisik di akhir tahun anggaran 2014, Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) hingga kini belum tuntas atau progres pembangunan belum signifikan, sehingga kontraktor pelaksana terancam akan diblacklist dan tidak bisa mengikuti tender proyek selanjutnya. Demikian ditegaskan Asisten II Setda Kota Mataram, Effendi Eko Saswito dikonfirmasi usai menghadiri operasi bibir sumbing di RSUD Kota Mataram, pekan kemarin.

Dijelaskan, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa. Bilamana kontraktor pelaksana tidak bisa menyelesaikan proyek fisik se-

suai kontrak kerja, pemkot memberikan tenggang waktu untuk menyelesaikan. Meskipun diberikan tegang waktu, kontraktor dikenakan denda 10 persen dari nilai proyek. Namun

setelah mekanisme tersebut belum juga menunjukkan progres, selain didenda, akan ada putus kontrak hingga diblacklist.

Selain Kantor Diskoperindag, yang masih belum

menunjukan progres adalah proyek minim Dinas Pertamanan yakni pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU). Namun demikian, Eko tidak menyebutkan total sisa proyek tersebut.

Yang sudah menunjuk progres akunya, pembangunan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang sudah hampir 80 persen. Hingga akhir kontrak kerja, dipastikan kontraktor bisa menyelesaikan Kantor Dukcapil. “Yang paling

dikhawatirkan itu Diskoperindag,” kata Eko khawatir.

Ia menegaskan, khusus Kantor Diskoperindag, pihaknya tetap mengontrol setiap hari, sehingga kontraktor bisa lebih cepat menyelesaikan pekerjaannya. “Setiap hari saya suruh Kadisnya pantau,” ujarnya seraya berharap seluruh progres pembangunan fisik bisa tuntas tepat waktu, meski masih ada satu kantor yang dikhawatirkan tidak bisa tuntaskan dikerjakan tepat. (cem)

Pinjaman Rp 10 Miliar Agar Belanja Infrastruktur Tidak Tergerus Mataram (Suara NTB) Pinjaman yang diajukan Pemkot Mataram kepada Bank NTB sebesar Rp 10 miliar untuk perbaikan jalan lingkungan. Pemkot berasalan agar belanja infstruktur yang memang dialokasikan untuk pembangunan tidak sampai tergerus. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said dikonfirmasi pekan kemarin.

Di tahun 2015, ada dua

anggaran besar yang harus diselesaikan. Pertama, pelaksanaan pemilihan kepala daerah membutuhkan anggaran Rp 18 miliar. Kedua, pembayaran lahan kurang lebih Rp 34 miliar. Artinya, dengan postur anggaran di tahun 2015 yang menghabiskan anggaran Rp 52 miliar tersebut, jangan sampai mengganggu postur anggaran untuk percepatan perbaikan infstruktur di Kota Mataram. “Pilkada saja Rp 18 miliar, bayar tanah Rp 34 mil-

iar. Nah, kalau kita tidak punya, kan jelas mengganggu anggaran instruktur lainnya, “ sebut Sekda.

Selain itu sambung Sekda, gaji pegawai saja sekitar Rp 29 miliar, meskipun ada penambahan atau peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram sebesar Rp 40 miliar dan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 29 miliar.

Namun demikian ditegaskan Sekda, anggaran pembangunan infrastruktur harus dia-

mankan. “Artinya kan, kita harus amankan biaya infrastruktur itu,” katanya.

Selain itu, pemkot berupaya mempercepat perbaikan jalan lingkungan di Kota Mataram, sehingga di anggarkan tahun berikutnya tidak lagi membebankan APBD. Terkait adanya bantuan dari Satuan Kerja (Satker) Bankim, ia menjelaskan, alokasi perbaikan jalan lingkungan sebesar Rp 60 miliar. Artinya, Rp 10 miliar yang dilokasikan melalui APBD, Rp 10 miliar dari pinjaman di Bank NTB serta bantuan Satker Bankim Rp 40 miliar. Paling tidak bisa menuntaskan jalan lingkungan di Kota Mataram 80 hingga 90 persen.(cem)

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Rangkaian peringatan Hari Ibu ke-86 di Kota Mataram diisi berbagai kegiatan. Salah satunya GOW (gabungan Organisasi Wanita) Kota Mataram menggelar kegiatan sosialisasi kesehatan reproduksi bagi kalangan pelajar. Nampak narasumber kegiatan itu, dr Rusdhy Hamid SpOG sedang memberikan materi.

Krama ”Gubuk” Tak Cukup Tanpa ”Awig-awig” Mataram (Suara NTB) Di Kota Mataram saat ini telah terbentuk 56 lembaga krama adat di semua kelurahan. Beberapa krama adat ini juga telah diberikan bantuan dana stimulan oleh Pemkot Mataram. Menurut pemerhati budaya, H. Lalu Anggawa Nuraksi, krama adat yang ada di setiap gubuk (kampung) atau lingkungan ini saja tidak cukup tanpa adanya awig-awig atau peraturan yang dibuat.

“Di Kota Mataram sebanyak 56 krama gubuk sudah dibentuk. Tapi dengan dibentuknya krama gubuk ini saja tidak cukup tanpa adanya

awig-awig,” jelasnya. Untuk itu menurutnya tugas para pengurus lembaga krama adat inilah membuat awigawig yang dapat diterapkan di lingkungan masing-masing.

Mantan Kepala Bappeda Kota Mataram ini juga sangat mengapresiasi langkah Pemkot Mataram yang telah membentuk lembaga krama adat. Dengan langkah ini menurutnya pemerintah telah mulai sadar pentingnya pendekatan budaya dalam menyelesaikan berbagai persoalan karena langsung menyentuh masyarakat di lapisan paling bawah.

“Sudah disadari betapa pentingnya pendekatan budaya dan adat istiadat. Banyak aturan yang dibuat negara tapi tak langsung menyentuh lapisan bawah,” ujarnya. Ia mencontohkan misalnya aturan terkait pembatasan peredaran minuman keras (miras). Aturan ini seharusnya juga harus diatur di tingkat paling bawah melalui awig-awig. “Tapi di gubuk tidak ada awig-awig yang mengatur itu. Dulu kita punya tapi terlalu lama dilupakan pemerintah kita,” kata Anggawa.

Ia mencontohkan awigawig yang harus ada di setiap lingkungan adalah aturan

mengenai tata cara ngapel (midang) yang mengharuskan pasangan harus duduk di tempat terbuka. Tapi saat ini aturan tersebut sudah tak ada lagi. Laki-laki yang apel ke rumah perempuan kerap masuk ke dalam rumah bahkan kamar kos perempuan. Selain itu penting juga untuk membuat awig-awig nyongkolan.

“Tugas krama adat itu membuat awig-awig dan kalau mau dibuat awig-awig di tingkat lingkungan, saya bisa dilibatkan dan siap memberikan pencerahan bersama tim lainnya dari kalangan akademisi dan budayawan,” jelasnya. (ynt)

Senin, 15 Desember 2014

SUARA NTB

Halaman 3

SUARA NTB Senin, 15 Desember 2014

Akan Ditangani 2015

Pejabat di Dompu Diduga Terlibat Korupsi Dompu (Suara NTB) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dompu, Hasan Kurnia, SH mengakui hingga awal Desember 2014 belum ada kasus korupsi yang dinaikkan ke tahap penuntutan. 17 Desember mendatang, ia janji akan menaikkan ke penuntutan kasus korupsi beras raskin yang melibatkan Kepala gudang Bulog Dompu. Ia juga berjanji akan memberi kejutan dalam penanganan kasus korupsi di tahun 2015 yang melibatkan pejabat penting di Dompu dengan kerugian negara ratusan juta.

(Suara NTB/ula) ”Saya ingin bikin kejuHasan Kurnia tan tahun depan (untuk penanganan kasus korupsi). Bukan hanya (menjadikan tersangka) pejabat yang punya posisi, tapi paling tidak kerugian negaranya ratusan juta,” kata Hasan Kurnia di kantornya, Kamis (11/12).

Ia mengakui, sudah mendapatkan informasi yang akurat terkait kasus dugaan korupsi yang akan menjadi kejutan tahun 2015 mendatang. Belum ditangani akhir tahun 2014 terkendala anggaran. “Saya tetap komitmen (menangani kasus korupsi). Saya mendapat tambahan dua jaksa dan mereka punya potensi. Dengan ada tambahan dua ini, tahun depan kinerja kita bisa ditingkatkan,” katanya.

Terkait penilaian Kajati NTB soal kinerja Kajari Dompu yang belum menaikkan ke penuntutan kasus korupsi tahun 2014, Hasan Kurnia mengakuinya. Namun ia pastikan, 17 Desember 2014 mendatang pihaknya akan menaikkan ke persidangan kasus dugaan korupsi beras raskin ke 13 Desa Wawonduru tahun 2012. Kasus yang menjadikan kepala gudang Bulog Dompu, M dan pegawai lepas Bulog, AE serta staf Desa Wawonduru, Jr sebagai tersangka ini dijadikan dua berkas. “Kalau Kajati kemarin bilang ndak ada (hingga 9 Desember), saya akui kok ndak ada. Tapi pekan depan pasti ada yang bergulir ke pengadilan,” aku Hasan Kurnia.

Sementara tiga berkas kasus dugaan korupsi yang ditangani Polres Dompu terkait kasus pengelolaan anggaran Setda Dompu tahun 2011, Hasan Kurnia mengatakan, awal pekan ini telah dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. “Tiap tahun ada dik (penyidikan) dan ada tut (penuntutan). Kejari Dompu tidak pernah kosong. Tapi memang sampai awal Desember kemarin belum. Kita tahan orang (tersangka EA kasus korupsi beras raskin) sampai ke Mataram dan untuk menangkap orang perlu biaya dan personel,” terangnya.

Untuk kasus tunggakan yang bakal dihentikan proses penyidikannya (SP3), Kajari Dompu mengatakan, saat ini pihaknya masih memprosesnya. Apalagi kasus dugaan korupsi yang menjadi tunggakan pihaknya 5-6 kasus dan pada saat yang sama pihaknya juga harus memproses kasus lain.

“Ya secepatnya lah, kalau sudah memenuhi syarat,” ungkap Hasan Kurnia.

Ada dua kasus dugaan korupsi yang bakal dihentikan penyidikan yaitu pengadaan sepeda motor Jincheng di Bagian Umum Setda Dompu tahun 2003-2004, dan kasus pungutan retribusi di Dinas Perkebunan tahun 2004. Kasus perkebunan tidak ditemukan kerugian negara dan kasus sepeda motor Jincheng kesulitan pembanding karena perusahaannya sudah tidak ada di Indonesia. “SP3 itu bukan harga mati.

Kalau suatu hari ada bukti baru, dibuka kembali. SP3 ini bukan seperti kasus inkrah,” terang Hasan Kurnia. (ula)

PDAM Sumbawa Masih Belum Untung Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Arasy Muhkan, dalam jawaban Bupati terhadap pemandangan fraksi dalang sidang paripurna, Sabtu (13/ 12) malam, menyatakan, kondisi keuangan PDAM Batulante, berdasarkan audit BPK dan BPKP masih pada kondisi keuangan yang belum bisa memberikan keuntungan. Masih menutupi biaya operasional.

Hal ini, lanjut Wabup, karena tarif yang ditetapkan, masih di bawah harga pokok produksi air, yang kini hanya menjual Rp. 800 per meter kubik. Sementara harga pokok produksi (Suara NTB/dok) H. Arasy Muhkan air sebesar Rp 1.200 per meter kubik. PDAM Batulante tarif terendah di Provinsi NTB. Sedangkan terkait pelayanan, PDAM telah membuka unit sambugan rumah tangga yang ditargetkan 1.200 sambungan. Untuk meningkatkan kualitas bersama, Pemerintah Daerah juga telah bekerjasama dengan Direktorat Kementerian PU untuk 2015, terbuka peluang projek pengembangan air minum. Sebagai reward atas pelunasan utang PDAM di Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, Fraksi PDI P, menyoroti trasnparansi terkait pos-pos pendapatan PDAM Batulante. Selain itu, terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat diharapkan adanya penambahan volume jaringan baru bagi rumah tangga. Di sisi lain perlu juga dipikirkan tentang ketersediaan sumber air baku yang berkesinambungan dengan melalukan koordinasi dan kerjasama dengan dinas kehutanan. (arn)

Warga Pidang Kesulitan Air Bersih Sumbawa Besar (Suara NTB) Fraksi Nasdem DPRD Sumbawa, menemukan masih banyak masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan air bersihnya. Termasuk soal sulitnya menemukan air bersih dusun Kunil desa Pidang kecamatan Tarano.

Sebagaimana disampaikan juru bicara Fraksi Nasdem, Candra W. Rayes, dari hasil melakukan reses hampir di seluruh wilayah kecamatan, masih banyak menemukan masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan air bersihnya.

Secara khusus dia ambil sampel dusun Kunil desa Pidang kecamatan Terano. Masyarakat dusun Kunil kekurangan air bersih hal ini disebabkan oleh beroperasinya kegiatan usaha pertambakan. Makanya melalui kesempatan ini, Fraksi Nasdem meminta pemerintah melalui Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup (BPM-LH) segera memanggil pihak terkait. Untuk meminta penjelasan terkait hal dimaksud.

Pada kesempatan yang sama, Fraksi Nasdem juga menyoroti potensi usaha air isi ulang yang semakin tumbuh.

Namun jika tidak dijaga dan diawasi kegiatan usaha ini merupakan sebuah usaha yang menjanjikan sekaligus membahayakan. “Makanya kami menghimbau kepada pemerintah agar lebih hati-hati dalam mengeluarkan izin operasional dan ketat dalam pengawasan kualitas airnya,” tukasnya. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

KSB Berlakukan Jam Malam bagi Siswa Taliwang (Suara NTB) Pelajar sekolah di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tidak dapat lagi bebas keluar malam seperti biasanya. Pasalnya, Pemda KSB telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 51 Tahun 2014 tentang jam malam pelajar di KSB. Dalam peraturan yang mulai disosialisasikan dalam sebulan terakhir tersebut, satu hal yang diatur yakni batasanbatasan siswa bisa berada di luar rumah pada malam hari.

“Aturan ini sederhana saja.

Kita atur kapan dan berapa lama pelajar bisa berada di luar rumah pada malam hari,” terang kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) KSB, Drs. Mukhlis, Sabtu.

Terbitnya aturan jam malam bagi pelajar ini, diakui

Mukhlis merupakan puncak dari kekhawatiran pemerintah dan masyarakat terhadap perilaku para siswa ketika berada di luar rumah. Di mana dalam beberapa situasi, telah didapati beberapa kasus pelajar yang tidak selayaknya dilakukan sebagai seorang siswa. “Makanya dengan aturan ini kita mencoba menutup ruang gerak siswa. Karena di malam hari mereka akan lebih banyak berinteraksi untuk hal-hal di luar keperluan sekolahnya. Yang faktanya di-

jadikan untuk hal-hal yang tidak produktif,” timpalnya.

Aturan ini sendiri telah disosialisasikan kepada sekolah-sekolah dan para wali murid. Dinas Dikbudpora dalam sebulan terakhir telah melakukan sosialisasi di sejumlah sekolah di tiga kecamatan. “Tanggapan sekolah dan para orang tua siswa sangat positif. Mereka rata-rata berkomitmen untuk menerapkan aturan tersebut demi keamanan anak-anak mereka,” terang Mukhlis.

Meski pihak sekolan dan orang tua siswa komit akan menerapkan aturan jam malam bagi siswa dan anak mereka. Mukhlis mengungkapkan, pihaknya tetap akan melihat efektivitas penerapan aturan tersebut di lapangan.

Karena pihaknya akan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) setempat melakukan razia siswa di malam hari terutama pada jam-jam zona larangan keluar siswa. “Satu waktu kita akan lakukan razia bekerjasama dengan Satpol-PP. Kita mau lihat apa benar sekolah dan para orang tua siswa sudah menerapkan aturan jam malam bagi anak-anak mereka itu,” cetusnya. (bug)

Mukhlis

(Suara NTB/dok)

Pelaksanaan BLUD RSUD Sumbawa Mesti Diawasi

(Suara NTB/ula)

NIKMATI BUBUR - Bupati Dompu, H Bambang M Yasin menikmati bubur kacang hijau bersama Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, dan beberapa anggota Dewan di trotoar ruas jalan dalam kota Dompu, Kamis (11/12) malam.

Pilkada Dompu 2015

Bambang Ajak Yuliadin Satu Paket Dompu (Suara NTB) Tahun 2015, Kabupaten Dompu akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) seiring berakhirnya masa jabatan Drs H Bambang M Yasin – Ir H Syamsuddin H Yasin sebagai Bupati dan wakil Bupati. H Bambang yang dipastikan akan kembali mencalonkan diri mengajak Yuliadin sebagai wakilnya ketimbang menkampanyekan pamannya, Syafruddin, S.Ap (Lamba Rasa). ”Kampanyekan Lamba Rasa (jargon Syafruddin), pak Ketua tidak mungkin jadi wakilnya,” kata H Bambang M Yasin dalam obrolan santai kepada Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos yang mengajaknya menjadi wakil Bupatinya di Pilkada 2015 mendatang saat menikmati bubur kacang hijau di trotoar jalan jalan Soekarno – Hatta, Kamis (11/12) malam, usai sidang paripurna Dewan.

Ajakan H Bambang ini langsung ditanggapi politisi PDIP, Nadiran, yang juga hadir di sana. Bahwa pihaknya tidak akan mengizinkan Ketua DPRD Dompu tersebut menjadi Wakil Bupati.

Namun bila maju, maka harus menjadi calon Bupati.

“Saya di sini (Ketua DPRD) saja, biar pak Bupati di sana (jadi Bupati),” sambung Yuliadin menimpali.

Pembicaraan soal bakal calon wakil Bupati untuk suksesi pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 mendatang ini, berawal dari candaan H Bambang yang ingin mendisposisi surat mewakili dirinya pada kegiatan Jumat (12/12) pagi karena dirinya harus menghadiri acara di tempat lain. “Apa bisa saya disposisi surat ke pak Ketua? Biar pak Ketua saja mewakili pada acara GOW,” ungkap H. Bambang sesaat setelah disodorkan agenda kegiatan oleh

ajudannya di tengah duduk santai menikmati bubur kacang hijau.

Yuliadin pun menyambut candaan H Bambang, akan mewakilinya bila ia sebagai wakil Bupati. Bupati pun menanyakan, apa bisa Ketua Dewan dimutasi jadi wakilnya? Kalau bisa, biar dimutasi menjadi wakilnya.

Kesempatan santai sambil menikmati bubur kacang hijau ini diikuti beberapa anggota Dewan seperti Syafruddin, SH (Ketua Fraksi PBB), Nadiran (PDIP), dan Nadirah, SE.Akt (PBB). Sementara dari kalangan birokrasi ada Asisten III Setda Dompu, Muhammad, ST, M.Si, dan Sekretaris Dinas Kesehatan Dompu, Hj Iris Juwita, SKM. Pembicaraan pun cair, tidak hanya persoalan daerah tapi juga persoalan nasional yang berimbas ke daerah seperti penghentian program kredit usaha rakyat (KUR). (ula)

Tersangka Narkoba Diserahkan Kembali ke Rutan Kota Bima (Suara NTB) Setelah tertangkap tangan memiliki narkoba saat berada di luar Rumah Tahanan (Rutan) Raba Bima, Bs akhirnya diserahkan kembali oleh penyidik Sat Resnarkoba Polres Bima Kota ke Rutan. Bs diserahkan kembali untuk menjalani sisa masa tahanan sebelum diproses lanjut oleh penyidik.

Kapolres Bima Kota melalui Kasat Resnarkoba, Iptu Suparman Dj yang dikonfirmasi, Sabtu (13/12), menyebutkan penyerahan kembali Bs ke Rutan dilakukan pada Jumat (12/12).

Penyerahan itu diterima langsung oleh Kepala Rutan Zullaeni, Bc.Ip, SH di Rutan.

Penyerahan tersebut dilakukan karena yang bersangkutan masih menjalani masa tahanan atas kasus serupa setelah ditangkap pada tahun 2011 lalu. “Dia selesaikan dulu baru kita lakukan penahanan,” terangnya.

Sebab, pelaku yang masih menjalani masa tahanan tidak bisa ditahan oleh pihaknya. Sehingga, pihaknya harus menunggu hingga semua tahanan Bs selesai. Namun yang jelas, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas kasus penangkapan yang dilakukan pada Sabtu lalu sudah selesai dilakukan pihaknya.

Bs sudah diperiksa selama waktu maksimal yakni 6 hari sesuai dengan ketentu-

an KUHP. “Jadi kita memiliki kewenangan untuk memeriksa pelaku selama 3 kali 24 jam, jika belum selesai kita tambah lagi 3 kali 24 jam,” sebut Suparman.

Ditanyai apakah Bs sudah resmi menjadi tersangka? Suparman enggan menjelaskan.

Alasannya, karena yang adik pejabat penting di Kota Bima ini belum bisa ditahan karena alasan yang telah disebutkan. “Yang jelas kita belum bisa melakukan penahanan,” tuturnya lagi. Pada intinya saat ditangkap Bs memang terbukti ditemukan satu poket sabu dalam mobil yang dalam penguasaannya.

Sebelumnya, Bs ditangkap tak jauh dari Terminal Dara pada Kecamatan Rasa NaE Barat Sabtu (6/12) sore. Saat itu, aparat mendapat informasi adanya pengendara mobil yang baru saja membeli sabu di Lingkungan Tanjung. Setelah digeledah, aparat kemudian menemukan satu poket sabu di bagian belakang mobil yang disimpan bersama bungkus permen. Keluarnya Bs pun, merembet ke masalah keberadaan dirinya di luar Rutan pasalnya yang bersangkutan masih menjalani masa pidana. Tidak hanya itu, kendaraan roda empat Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor Polisi DR 1565 AT yang diduga milik oknum pegawai Rutan setempat. (use)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kabupaten Sumbawa harus disertai dengan pengawasan yang ketat.

Termasuk dengan adanya penerapan sistem audit yang dilakukan auditor independen.

Demkian disampaikan juru bicara fraksi Hanura DPRD Sumbawa dalam pemandangan umum fraksi dalam sidang paripurna lanjutan pembahasan RAPDB Sumbawa. Selain itu, F PDI P juga menilai penerimaan harus dihitung sebagai Penerimaan Asli Daerah yang walaupun tidak masuk ke kas daerah. Agar tujuan yang diharapkan dari BLUD tersebut dapat tercapai. Yakni PPK BLUD yang mandiri dan profesional dalam menjalankan rencana-rencana bisnisnya yang disertai dengan kewajiban dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Fraksi PPP melalui juru bicaranya, Ismail Mustaram, juga mengapresiasi langkah Pemkab dalam penerapan PPK BLUD RSUD dan sepuluh unit puskesmas di sembilan kecamatan mulai 2015 ini. Apalagi perjuangan pemerintah daerah untuk menuju BLUD ini telah memakan waktu cukup lama untuk bisa direalisasikan.

Namun demikian, F PPP meminta agar pelayanan RSUD dan beberapa Puskesmas tersebut dapat lebih profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi bisnisnya. “Hal ini menjadi catatan karena kami masih melihat, tenaga medis pada beberapa sarana kesehatan seperti Pustu dan Puskesmas sering tidak berada di tempat. Sementara di satu sisi masyarakat sangat membutuhkan pelayanan

kesehatan yang cepat dan prima,”cetusnya.

F PPP juga meminta penjelasan kepada pemerintah daerah terhadap rencana relokasi RSUD Sumbawa.

Apakah tetap akan direlokasi ke taman Kerato atau ada alternatif lokasi lain. mengingat lokasi RSUD Sumbawa saat ini sudah tidak representatif lagi. Terhadap hal itu, F PPP meminta pemerintah daerah untuk melakukan kajian secara komprehensif.

Hal senada juga dilontarkan Fraksi Hanura Cecep Lisbano S.IP yang menganggap hal tersebut sebagai terobosan baru pemerintah daerah yang perlu mendapat support bersama. Fraksi Hanura yakin dan percaya pola pengelolaan keuangan tersebut dapat memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktei bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kesiapan RSUD dan 10 Puskesmas dimaksud untuk memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif. Untuk benarbenar dipersiapkan terlebih dahulu adalah sumber daya manusia yang harus benarbenar handal guna mendukung pola tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Arasy Muhkan, dalam jawaban Bupati menjelaskan, memperhitungkan BLUD sebagai komponen PAD, sesuai standar akuntansi pendapatan RSUD tetapi dicatat sebagai PAD dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Demikian halnya dengan sistem pengawasan, terhadap pengelolan keuangan BLUD tidak dapat dipisahkan dari sistem pengawasan pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan juga diaudit oleh pengawas eksternal dan internal. (arn)

RAGAM

SUARA NTB Senin, 15 Desember 2014

Bupati Lobar Junjung Tinggi Proses Hukum Dari Hal. 1 Bahwa ia disangka melakukan pemerasan terhadap investor yang mengajukan perizinan pengembangan kawasan pariwisata di Meang, Desa Buwun Mas Sekotong, Lobar.

Menyangkut kasus dugaan pemerasan, sebenarnya bupati baru sekali diperiksa untuk memberikan keterangan kepada KPK. Ia dipanggil sekitar enam bulan lalu, setelah itu tidak dipanggil lagi. Bupati tidak mau menjelaskan secara rinci terkait tuduhan pemerasan yang dimaksud KPK. Namun ia menyatakan pada proses hukum selanjutnya nanti semua akan diketahui.

Soal perizinan lapangan golf di kawasan Meang yang diajukan investor PT. Djaja Buciness Group (DBG) disebut-sebut sebagai pemicu kasus hukum yang membuatnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK ? Bupati mengaku tidak pernah mengetahui ada perizinan lapangan golf itu.

Karena terkait izin teknis ada di Badan Penanaman Modal P2T Kantor Perizinan Lobar.

Namun yang jelas menurutnya, kasus ini berkaitan dengan persoalan izin di kawasan Meang dengan luas lahan sekitar 200 hektar lebih. Di kawasan ini katanya, akan dibangun kawasan wisata terpadu bertaraf internasional dengan pola pengembangan seperti di Nusa Dua Bali.

Sepengetahuannya, PT DBG ini masuk tahun 2011. Saat ini memang pembangunannya belum mulai karena masih proses pengurusan Amdal.

Bupati menjelaskan terkait mekanisme perizinan di Lobar dilayani di kantor BPMP2T (Badan Penanaman Modal Perizinan dan Pelayanan Terpadu) secara one stop service. Pelayanan ini berjalan sejak lima tahun terakhir. Sebelum ada permintaan resmi dari pemerintah pusat, Pemda Lobar sudah melakukan pola ini melalui organisasi perangkat daerah (OPD).

Bentuk pelayanannya, ia menginstruksikan agar pihak investor yang mengurus izin terlebih dahulu mempresentasikan (ekspose) dulu apakah layak diberikan izin atau tidak. ‘’Dalam ekspose itu dihadiri Dinas Kehutanan me-

nyangkut kehutanan, Bappeda menyangkut tata ruang dan dihadiri juga Dinas Pertambangan menyangkut Tamben serta lingkungan terkait lingkungan. Mekanisme itu pasti dilakukan,’’ bebernya.

Sebelum izin keluar, masing-masing dinas membuat rekomendasi.

Kalau kawasan hutan maka perizinan tidak boleh keluar, karena kawasan hutan. Begitu pula kalau di luar tata ruang, izin tidak diperbolehkan karena melanggar tata ruang. Kaitan dengan perizinan di kawasan Meang, semua prosedur administrasi dan teknis menurut bupati telah dilalui.

Setelah itu, jika dinyatakan clear and cleen artinya tidak ada persoalan barulah keluar izin prinsip.

Selanjutnya, keluar izin yang lain seperti izin lingkungan dan Amdal.

Menurutnya, proses perizinan tidak seluruhnya ada di bupati.

Ditanya terkait apakah ada transaksi yang mencurigakan di rekeningnya?

Bupati menampik jika ada aliran dana yang mencurigakan yang masuk ke rekeningnya. Karena rekeningnya sendiri ada di KPK. Sehingga KPK bisa melihat perkembangan dari hari ke hari, minggu ke minggu dan bulan bulan serta dari tahun ke tahun.

Apakah kasus ini ada unsur politis? Ketua DPD Golkar NTB ini tidak menjawab langsung. Namun ia mengisyaratkan bahwa indikasi mengarah ke sana ada. Karena posisinya selaku bupati yang nota bene jabatan politis dan menjadi Ketua Ketua DPD I Golkar NTB. Dikonfirmasi terpisah, Wakil Bupati Lobar, H Fauzan Khalid menegaskan, menyangkut kasus Meang ini merupakan kasus lama sebelum ia duduk sebagai wabup. Ia sendiri menjabat wakil bupati akhir April 2013. Sehingga ia mengaku tak tahu tahu menahu terkait kasus ini. ‘’Bahkan saya tak mau tahu perihal kasus Meang,’ ’tukasnya. (her)

KPK Geledah Ruang Kerja Bupati Lobar Dari Hal. 1 Butuh waktu sekitar tiga jam, akhirnya penggeledahan selesai. Tim membawa cukup banyak dokumen dalam kardus air mineral. Sumber Suara NTB menyebut, sedikitnya ada 10 kardus dokumen yang disita KPK untuk dijadikan bukti dalam rangka pengembangan kasus dugaan pemerasan oleh Bupati Lobar senilai Rp 2 miliar. ‘’10 kardus dokumen itu disita dari tiga ruang berbeda tadi,’’ kata sumber Suara NTB.

Setelah selesai dengan tugasnya, tim sempat bertolak dan menginap di salah satu penginapan di Mataram. Sabtu (13/12) pagi, personel KPK tersebut bertolak ke Jakarta melalui Bandara Internasional Lombok (BIL).

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP yang dikonfirmasi via SMS soal penggeledahan yang dilakukan oleh tim KPK di beberapa tempat di Pemkab Lobar belum memberi jawaban. (ars)

Wabup Jamin Pelayanan Publik Tak Terganggu Dari Hal. 1 sekaligus menekankan agar kinerja semua aparatur tidak terganggu dalam hal pelayanan kepada masyarakat. ‘’Saya jamin pelayanan kepada masyarakat tidak tergangggu. Karena itu saya panggil Wabup dan Sekda dan jajaran lainnya,’’ kata bupati. Ia mengatakan, terkait penetapan dirinya sebagai tersangka tidak boleh mempengaruhi kinerja aparatur. Ia menekankan pelayanan masyarakat tetap dijamin tidak mengendor. Ia menyampaikan kepada masyarakat agar jangan khawatir bahwa pelayanan tidak akan terganggu.

Ia menegaskan, selaku bupati ia akan tetap masuk bekerja seperti biasa sampai suatu saat dianggap atau dinyatakan tidak boleh bekerja. ‘’Saya akan tetap bekerja,

masyarakat tidak perlu khawatir pelayanan akan terganggu, kita terus akan beri pelayanan,’’ katanya.

Terpisah, Wabup, H. Fauzan Khalid juga menjamin pelayanan terhadap masyarakat tidak akan terganggu. Secara internal di bawah pimpinan bupati, konsolidasi akan tetap berjalan sebagai mana biasanya. ‘’Saya jamin tidak akan mengganggu pelayanan publk,’’ terangnya.

Terkait penetapan bupati sebagai tersangka, ia mengaku sangat prihatin dan mendoakan agar bupati tabah menghadapi persoalan ini. Penetapan bupati sebagai tersangka sangat mengejutkan karena melihat kepemimpinan bupati untuk mengarahkan bawahan berupaya bersih. (her)

Halaman 5

Usulan Pelaksana Tugas Dilakukan Jika Bupati Lobar Ditahan Mataram (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony, M.Pd ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat (11/12) terkait dugaan pemerasan terhadap pengusaha pemohon izin pengembangan kawasan wisata di wilayah Lobar. Lantas, apakah akan langsung diusulkan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lobar?

Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H. Mahdi Muhammad, SH, MH yang dikonfirmasi mengenai hal tersebut mengatakan setelah ditetapkan jadi tersangka, nanti KPK akan bersurat ke gubernur dalam jangka waktu 2x24 jam. Dari surat itu, kemudian gubernur memberikan respons untuk kemudian dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Nanti Mendagri, apa tindakan yang harus diambil.

Kalau dia (bupati) langsung ditahan, baru bikin pejabatnya (Pelaksana Tugas). Kalau ndak (belum ditahan), masih tetap beliau (bupati) melaksanakan tugas pemerintahan,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Sabtu (13/12).

Dikatakan, untuk usulan pejabat pelaksana, tugas bupati nantinya menunggu perkembangan lebih lanjut. ‘’Masih melihat perkembangam, kan masih belum ada laporan dari KPK, baru lewat media saja. Nanti masuk surat dari KPK, sesuai aturan 2x24 jam. Kalau ditahan baru ada Plt,”imbuhnya.

Jika bupati ditahan oleh KPK maka gubernur mengajukan usulan nama Plt Bupati ke Mendagri agar roda pemer-

intahan tetap terus berjalan sebagaimana biasa. Namun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, otomatis Wakil Bupati, Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si yang nantinya akan menjadi Plt Bupati.

Diberitakan, Bupati Lobar, Dr.H. Zainy Arony, MPd ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan tersangka terhadap orang nomor satu di Pemkab Lobar ini, terkait dugaan pemerasan terhadap pengusaha. ‘’Benar, KPK telah menetapkan Bupati Lombok Barat sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan permohonan izin pengembangan kawasan wisata di wilayah tersebut (Lobar),’’ jelas Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, Jumat (12/12) malam. (nas)

Napak Tilas HUT NTB, Seorang Peserta Tewas Mataram (Suara NTB) Napak tilas dalam rangka HUT NTB ke 56 telan korban jiwa, Minggu (14/12) kemarin.

Salah seorang peserta Ahmad Faizzan (53) tewas, diduga akibat kelelahan dalam perjalanan menuju finish di Kantor Gubernur NTB. Korban mengeluh sakit pada bagian dada saat bersama rombongan sampai di Jalan Sriwijaya, depan Hotel Palace Mataram, sekitar pukul 07.00 Wita. Sebelumnya rombongan berangkat pukul 04.00 Wita dari etape ketiga Desa Keru, Kecamatan Narmada.

Karena kondisinya lemah, korban asal Desa Tiwu Galih Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah ini akhirnya dibawa menggunakan ambulans ke Puskesmas Pagesangan. Karena Puskesmas tutup, akhirnya korban dilarikan ke Puskesmas Tanjung Karang. Sekitar pukul 08.00 Wita, petugas medis Puskesmas Tanjung Karang berusaha memberi pertolongan. Dua botol oksigen habis untuk memberi nafas bantuan kepada korban. Hanya sekitar lima menit kemudian, korban menghembuskan nafas terakhir.

Teman korban, Zamul Hadi mengaku, kondisi almarhum saat itu sudah sangat lemas. Bahkan sempat mengangkat tangannya. ‘’Saya sudah tidak kuat lagi, saya lemas,’’kata Zamul menirukan kalimat korban. Melihat kondisi itu, mereka membopong honorer Orari BPBD Provinsi NTB ini ke ambulans.

Semenatara di Puskes-

Polda NTB Siaga Pascapenetapan Tersangka Bupati Lobar Mataram (Suara NTB) Jajaran Polda NTB siaga mengantisipasi gangguan dalam bentuk apapun, pascapenetapan Bupati Lobar H. Zaini Arony sebagai tersangka oleh KPK. Ini dalam rangka mencegah kemungkinan munculnya reaksi berlebihan dari kelompok tertentu.

Ditemui Minggu (14/12) kemarin, Kapolda NTB Brigjen Pol Srijono memastikan kesiapsiagaan jajarannya itu.

“Kalau soal pasukan, yang pasti ada (disiagakan),” kata Kapolda, namun tidak merinci jumlah, karena sifatnya insidentil, akan dikerahkan ketika ada gangguan.

Tapi bukan soal pengamanan itu, yang esensi menurut Kapolda. Semua pihak harus mampu menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK tersebut. Lagipula, proses hukum berujung penetapan tersangka Bupati Lobar itu masih proses pembuktian.

“Artinya masih ada tahapan

– tahapan lagi, jadi kita hormati saja proses hukum yang ada,” terangnya.

Hal yang tidak baik menurutnya, ketika persoalan hukum ini diseret menjadi konflik yang dipicu reaksi berlebihan dari kelompok tertentu.

Karena yang perlu dijaga adalah, jangan sampai ada peristiwa yang mengganggu keamanan Lombok Barat dan NTB umumnya.

Kapolda mengajak berpikir lebih jauh tentang ini. “Yang harus dilakukan, bagaimana supaya kita melakukan pencegahan agar ini (penetapan tersangka pejabat) tidak terjadi lagi,” ajaknya.

Ia memegang komitmen masyarakat terkait pemberantasan korupsi, yang banyak diikrarkan dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tanggal 9 Desember lalu.

“Saya berharap, apa yang dikatakan masyarakat itu, bisa dilaksanakan dengan baik,” harapnya. (ars)

Kasus Terminal Haji BIL

Stroke, Seorang Tersangka Batal Diperiksa

(Suara NTB/ars)

BERDUKA - Keluarga dan kerabat dari Ahmad Faizzan (53) sangat berduka atas kepergian korban. mas, terlihat keluarga korban tak mampu menahan tangis. Mereka seolah tak percaya dengan kepergian almarhum yang mendadak itu.

“Padahal dia sempat main dengan semua keponakannya kemarin,” kata keluarga korban sembari menangis.

Sekitar pukul 10.30 Wita, jenazah almarhum akhirnya dibawa dari Puskesmas ke kampung asalnya di Praya Timur.

Sementara Kepala BPBD Provinsi NTB Ir.Wedha Magma Ardi, MM mengakui, dalam lomba napak tilas itu, instansinya mengutus tiga regu. Korban ikut sebagai pe-

serta yang di dalamnya 20 orang untuk satu regu itu. “Korban ini semangat setiap ada kegiatan outdoor semacam ini,” kata Wedha.

Di kantor pun aktivitasnya sebagai pengelola radio Orari BPBD selalu bersemangat.

Tidak ada riwayat sakit atau keluhan kesehatan lainnya.

Sehingga ketika ikut menjadi peserta, tidak ada yang mencegahnya.

Pihaknya turut berduka cita yang edalam dalamnya atas peristiwa menimpa pegawai di instansinya dan berencana memberi santunan kepada keluarga korban. (ars)

Mataram (Suara NTB) Penyidik Ditreskrimsus Polda NTB resmi melimpahkan berkas para tersangka kasus Terminal Haji Bandara Internasional Lombok (BIL) .

Ada lima tersangka yang berkasnya sudah diserahkan ke jaksa penyidik, dari total enam tersangka.

Satu tersangka lagi berinisial HA, menurut Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Nurodin, SIK, belum juga menghadiri panggilan penyidik untuk perampungan berkas. Hasil konfirmasi timnya, tersangka yang menjabat sebagai konsultan pengawas itu diketahui dalam keadaan sakit stroke. “Karena alasan kemanusiaan, yang bersangkutan belum bisa kami panggil karena sedang sakit stroke. Kami sudah mendapat surat keterangan medisnya,” kata Nurodin.

Sementara ini pihaknya dalam posisi bersabar,sampai tersangka sembuh sehingga dapat dimintai keterangan. Di luar HA yang sedang sakit, timnya sudah menyerahkan lima berkas lainnya ke jaksa penyidik Kejati NTB. Lima

tersangka yang sudah dikirim berkasnya itu, masing-masing NZ, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, YA dan BRT selaku rekanan pelaksana, serta RY, HA dan LA sebagai panitia dan tim konsultan pengawas. “Berkas untuk lima tersangka ini sudah kami kirim, tinggal menunggu apakah ada koreksi dari jaksa atau tidak,” terangnya.

Ada harapan berkas kasus ini segera tuntas, termasuk jika sampai dikembalikan (P19)oleh jaksa, timnya akan berusaha secepatnya memperbaiki agar kasus ini lekas rampung. Sehingga ke depan timnya dapat beranjak ke kasus – kasus baru lainnya dan menyelesaikan tunggakan, termasuk Alkes Lotim.

Terpisah, juru bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH membenarkan tim jaksa penyidik di Pidsus sudah menerima limpahan berkas itu. “Sekarang sedang diteliti oleh jaksa penyidik,’’ katanya. Penelitian berkas itu dipimpin Kasi Penyidik Pidsus Kejati NTB, Yonie E Malakka, SH. Dibenarkan juga masih ada satu berkas yang belum dilimpahkan karena tersangkanya sakit. (ars)

Kekerasan pada Anak Bagian dari Pelanggaran HAM Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) NTB Dra. T Wismaningsih Drajadiah menyebut jika tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak merupakan bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Pelanggaran HAM terhadap anak, lanjutnya, tidak hanya terjadi semata-semata dilakukan oleh masyarakat seperti dalam bentuk kekerasan seksual, perdagangan

anak dan lain sebagainya. Tapi juga bisa dilakukan oleh pemerintah seperti tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan akte kelahiran.

Itu semua merupakan bentuk pelanggaran HAM yang harus ditindak karena dapat mempengaruhi kualitas generasi ke depan. “Benar, itu semua merupakan bentuk pelanggaran HAM terhadap anak,” tegasnya pada Suara NTB beberapa waktu lalu.

Lebih jauh Drajadiah mengaku saat ini Pemprov NTB

sedang mempersiapkan lahirnya Generasi Emas NTB (GEN) di 2025. Pada tahun tersebut, setiap generasi yang lahir merupakan generasigenerasi berkualitas yang terpenuhi segala aspek dari sisi kesehatan anak dan pemenuhan segala bentuk hak-ahak anak. Sehingga ke depan tidak ada cerita anak yang kekurangan gizi, semua harus mendapatkan akte kelahiran, memperoleh tempat bermain yang ramah terhadap anak dan segala bentuk pemenuhan ter-

hadap anak lainnya.

Guna mendukung hal tersebut, salah satunya yakni melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Meski sudah berjalan, Drajadiah mengungkapkan jika kendala terberat untuk mewujudkan keinginan tersebut yakni masih terganjal oleh keberadaan UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur soal batasan usia perkawinan bagi perempuan mencapai usia 16 tahun.

Batasan tersebut berten-

Gubernur Resmikan Proyek Senilai Rp 2,7 Triliun Dari Hal. 1 pembangunan rumah layak huni, pembangunan kawasan pemukiman, pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan pelebaran jalan dan jembatan, pembangunan sumur bor, pengelolaan air minum dan lain sebagainya yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi usai meninjau hortipark Tastura Loteng mengatakan bahwa persmian proyek-proyek itu nilai strategisnya adalah bahwa proses pembangunan di NTB

terus dan tetap berjalan.

“Jadi, pembenahan infrastruktur, aspek pelayanan publik terus tetap ditingkatkan,” ujarnya.

Dikatakan, termasuk dalam salah satu proyek yang diresmikan itu adalah Gedung Samsat Weekend. Dengan adanya Gedung Samsat Weekend itu, kata gubernur, maka pada hari libur tetap ada pelayanan yang selama ini tidak pernah ada. ‘’Dengan adanya kantor itu maka sepanjang hari tidak ada hari libur pelayanan. Kita pikir mungkin ke depan juga, mungkin LTSP atau pelayan-

an publiknya yang lain terus kita tingkatkan,”imbuhnya.

Dalam bidang pelayanan publik, lanjutnya, Pemprov NTB mendapatkan penghargaan sebagai badan publik yang paling responsif di Indonesia terhadap UU. No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Hal itu, kata gubernur menunjukkan bahwa ada gerak pembangunan di NTB. ‘’Itu menunjukkan bahwa ada gerak pembangunan, ada penataan pemerintahan walaupun memang masih banyak tugas-tugas yang kita kerjakan ke depan,’’ tandasnya. (nas)

tangan dengan katagori usia anak menurut UU Perlindungan Anak yang membatasai usia anak mencapai usia 18 tahun. Oleh karena itu, pihaknya beberapa waktu lalu mengajukan judisial review terhadap UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Langkah serius lain yang dilakukan pemerintah daerah yakni dengan menerbitkan surat edaran gubernur NTB ke semua kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan guna mendukung upaya PUP. (dys)

Tak Boleh Guncang Dari Hal. 1 Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah (Loteng) Sabtu (13/12).

Gubernur mengatakan, secara pribadi ia sudah berkomunikasi dengan Bupati Lobar pasca-Ketua DPD Golkar NTB itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pada kesempatan itu, gubernur menanyakan tentang masalah yang membelit sang bupati. ‘’Beliau (bupati) menyampaikan bahwa dari sisi beliau, meyakini beliau tak bersalah.

Kalau memang demikian si-

lahkan siapkan bahan-bahan yang diperlukan dan dihadapi proses yang ada itu dengan tenang,’’ imbuhnya.

Ditambahkan, karena semua hidup di negara hukum maka tentu semua harus menghormati proses hukum.

Disamping itu, semua harus percaya institusi penegak hukum melaksanakan tugas secara objektif, proporsional dan bertangggung jawab. ‘’Jadi, jangan kita tarik ke isu-isu yang lain. Jadi ini memang masalah hukum, biarlah kita ikuti prosesnya,’’ pungkas Ketua DPD Partai Demokrat NTB ini. (nas)

Warga Tolak Lapangan Golf, Pembebasan Lahan Diduga Bermasalah Dari Hal. 1 Masyarakat menempati lahan karena belum dibebaskan, sehingga warga tidak mau meninggalkan lahannya. ‘’Banyak lahan yang belum dibebaskan, sehingga ratusan warga masih menempati lahan itu,’’kata Samsudin yang juga pengusaha bergerak di bidang pariwisata, ditemui Minggu (14/12) kemarin.

Sepengetahuannya, kawasan Meang ingin dibangun lapangan golf sejak 2011 lalu.

Ketika itu, perusahaan PT Djaja Buciness Group (DBG) bermaksud mengembangkan lapangan golf tersebut, saat itu pihak terkait telah melakukan uji kadar air laut untuk keperluan Amdal. Peru-

sahaan tersebut juga telah memasang plang terkait rencana kegatan Amdal. Saat itu masyarakat sangat merespons baik, karena merasa senang kawasan itu dibangun bahkan masyarakat sangat mendukung pembangunan lapangan golf.

Namun karena tidak ada realisasi, di samping banyak lahan warga yang belum dibebaskan sehingga warga pun mempertanyakan komitmen investor itu. Karena itu, sekitar tahun 2012 lalu masyarakat beramai-ramai menurunkan plang yang dipasang pihak investor. Penurunan plang itu sebagai bentuk kekecewaan masyarakat karena tak kunjung jelas pembayaran lahan mereka. Kon-

disi sekarang justru masyarakat enggan mau dipindah dari kawasan itu, karena lahan mereka belum dibebaskan. Menurut masyarakat, kalau lahan belum dibebaskan pihak investor tidak bisa membangun.

Dari data, jumlah penduduk yang menempati kawasan Dusun Meang sebanyak 250 KK. Sedangkan jumlah KK yang tinggal di lahanrencanan pembangunan lapangan golf sekitar 100 KK. Kebanyakan masyarakat sudah membangun perumahan permanen di kawasan tersebut, sehingga mereka tetap ngotot bertahan. ‘’ Dulu masyarakat sebenarnya siap dibebaskan, bahkan memindahkan sekolah dan masjid. Namun karena tidak

ada realisasi sampai saat ini, maka mereka berubah menolak,’’ tegasnya.

Persoalan lain di kawasan itu, diduga banyak calo (broker) yang bermain. Broker bahkan mengurus serifikat dan memberi uang panjar ke masyarakat sebagai tanda jadi pembelian lahan. Namun setelah itu, calo ini hilang akan tetapi belakangan lahan masyarakat ini konon dijual lagi ke pihak lain. Para calo ini masuk mengurus lahan, lalu membeli lahan itu tanpa bukti fisik sehingga tidak tahu lokasi lahan itu.

Hal senada dikatakan Inaq Kenah warga yang tinggal di lahan yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan lapangan golf. Ia mengetahui

ada rencana pembangunan lapangan golf semenjak beberapa tahun lalu. Ia menolak dipindah dari lahannya jika lahannya belum dibebaskan. ‘’Kami setuju dipindah kalau sudah dibebaskan, kalau belum kami tidak mau pindah,’’ kata ibu dua anak ini.

Ia mengaku, sejumlah investor pernah datang ke lokasi pembangunan lapangan gol tersebut. Mereka datang mengecek lokasi. Ia sendiri memiliki lahan seluas 1 hektar di lokasi itu, sehingga ia meminta agar dibebaskan.

Harga lahan di kawasan itu terbilang tinggi, per are dijual seharga Rp 30-50 juta.

Terpisah, Kadus Meang, H. Suhaili, mengatakan, masyarakat menolak pembangunan

di kawasan itu sepanjang pembebasan lahan belum selesai.

Karena jika belum tuntas maka persoalan lahan ini akan menjadi masalah hokum di kemudian hari. ‘’Sampai sekarang pembebasan lahan masih bermasalah karena belum tunas,’’ jelasnya.

Ia mengaku, sepanjang lahan sudah dibebaskan maka masyarakat bersedia memberikan investor membangun.

Setahunya, semenjak investor masuk belum ada lahan warga yang dituntaskan, namun ada yang dibayar setengah akan tetapi setelah itu kabur.

Katanya, PT.DBG masuk tahun 2011. Pada pengumuman rencana studi Amdal untuk rencana pembangunan kawasan pariwisata terpadu

Meang Peninsula Resort, Desa Buwun Mas yang dipegang pihak dusun, PT DBG selaku pemrakarsa. Perusahaan PT DBG beralamat di Jalan Pemuda II Nomor 4 Denpasar, Bali.

Setelah Amdal diurus jelas Kadus Meang, justru investor hilang sehingga masyarakat beramai-ramai menurunkan plang pengumuman itu. Akan tetapi tiba-tiba ada rencana investor mau membangun lapanga golf, sementara di masyarakat belum ada sosialisasi. Seharusnya masyarakat dikumpulkan dan ada sosialisasi perihal rencana ini. Pihak dusun dan masyarakat tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah terkait dengan proyek ini. (her)

OPINI

SUARA NTB Senin, 15 Desember 2014

Halaman 6

Bahasa Indonesia di Ujung Kritis Pemkab Lobar Jangan Terguncang MENGEJUTKAN. Demikian kalimat yang tepat menggambarkan penetapan Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr.H.Zaini Arony, M.Pd sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap seorang pengusaha pemohon izin pengembangan kawasan wisata di wilayah Lobar. Penetapan sebgaai tersangka terhadap orang nomor satu di Pemkab Lobar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), disampaikan Juru Bicara KPK, Johan Budi SP dalam keterangan persnya, Jumat (12/12) lalu.

Penetapan Ketua DPD Partai Golkar NTB ini sebagai tersangka katanya, berdasarkan Sprindik KPK tertanggal 5 Desember 2014 yang lalu. Jadi sejak Sprindik dikeluarkan, KPK sudah menetapkannya Zaini Arony sebagai tersangka.

Penetapan Ketua DPD Golkar NTB ini sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan, proses penyelidikannya tak terdengar sama sekali. Umumnya kasus-kasus serupa, media massa biasanya sudah memperoleh informasinya sejak awal.

Katakanlah seperti kasus korupsi tukar guling eks Kantor Bupati Lobar yang melibatkan mantan Bupati Lobar almarhum Drs.H.Iskandar beberapa tahun lalu. Proses hukum yang dilakukan KPK sejak awal terdeteksi media. Namun kali ini operasi KPK benar-benar senyap, sehingga kabar penetapan tersangka oleh KPK terhadap Bupati Lobar mengejutkan masyarakat NTB. Terlepas terhadap mekanisme penyelidikan hingga penyidikan KPK terhadap kasus ini, proses hukum kini harus dilalui Bupati Lobar dua periode. Seperti disampaikan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, ia berharap Bupati Lobar beserta keluarga tabah dan kuat menghadapi musibah yang dihadapi saat ini.

Gubernur mengatakan, secara pribadi dirinya sudah berkomunikasi dengan Bupati Lobar pascapenetapan menjadi tersangka oleh KPK. Bupati katanya, meyakini bahwa dirinya tak bersalah. Kendati demikian, saran gubernur karena semua hidup di negara hukum maka tentu semua harus menghormati proses hukum. Di samping itu, semua harus percaya institusi penegak hukum melaksanakan tugas secara objektif, proporsional dan bertanggung jawab.

Yang lebih penting lagi, penetapan Zaini Arony sebagai tersangka diharapkan gubernur, tidak membuat roda pemerintahan di Lobar vakum. Tetap jalan, terjadi gangguan dan tak ada keguncangan.

Terlepas dari Bupati Lobar membantah bahwa dirinya tak bersalah dan azas praduga tak bersalah harus dihormati, yang paling penting bahwa peristiwa ini harus menjadi pembelajaran bagi penentu kebijakan di daerah ini untuk berhati-hati.

Memang, sebelumnya ada informasi yang beredar bahwa kasus serupa banyak terjadi. Investor kerap dipersulit perolehan izin usahanya dan ketika ‘’pelicin’’ dikeluarkan, izin baru diterbitkan.

Bisa saja investor-investor sebelumnya yang izin usahanya keluar setelah mengeluarkan ‘’pelicin’’ memilih tutup mulut karena tak mau repot. Namun berbeda dengan investor pariwisata yang akan mengembangkan kawasan wisata di Lobar.

Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi, diduga investor itu telah menyetor sekitar Rp 2 juta, tetapi izinnya belum juga keluar. Langkah investor ini juga patut diapresiasi, untuk mencegah terulangnya kasus-kasus serupa yang tidak saja merugikan investor tetapi juga masyatakat. (*)

Oleh:

Dalam bahasa sambungan jiwa Dimana Sumatera, disitu bangsa Dimana Perca, disitu bahasa UISI sastrawan angkatan 1930-an sekaligus merupakan salah satu the founding fathers, Muhammad Yamin, sangat relevan disituasi sekarang dimana bahasa Indonesia menunjukan kecenderungan distorsi yang luar biasa dari berbagai pihak terutama serangan bahasa serapan dari luar (baca: asing). Bahasa menunjukan kekuatan bangsa dan identitas.

Bagaimana kita saksikan di negara Jepang, Korea dan China, begitu bangganya dengan bahasa Ibunya yaitu Japanese, Koreanese dan Chinese.

Dalam forum-forum internasional, dialog antar pemimpin negara bahkan pada konferensi di PBB mereka dengan teguh menggunakan bahasa aslinya sendiri dengan penuh percaya diri (dan tentunya ada interpreter) untuk mengalihbahasakan kedalam bahasa Inggris. Kebanggan dalam berbahasa menunjukan karakter kuat kecintaan terhadap bahasa ibu.

Hal berbeda kita saksikan, bagaimana presiden kita Jokowidodo justru menggunakan bahasa Inggris pada saat berbicara di forum internasional di Bali. Bahasa Indonesia tidak ada sama sekali terdengar, padahal bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang wajib digunakan pada forum-forum nasional dan internasional. Di lingkungan kita, justru lebih parah terjadi, bagaimana dalam pergaulan pemuda, tidak akan keren, gaul dan modern jika tidak menggunakan bahasa Inggris, bahkan campur-campur Inggris-Indonesia. Kita tidak menyalahkan masyarakat, tentunya mereka juga mencontoh perilaku berbahasa yang ditunjukan pemimpin kita. Apakah sudah sedemikian tidak bangganya kita terhadap bahasa Indonesia?

Sampai mati berkalang tanah Lupa ke bahasa tiadakan pernah Ingat pemuda, sumatera Malang Tiada bahasa, bangsapun hilang Bait sajak Muhammad Yamin diatas kembali mengingatkan kita semua bahwa bahasa adalah identitas bangsa. Ia mempersatukan beragam perbedaan, budaya dan istiadat di negeri kita. Jika kita sadar mengapa justru bangsa Indonesia melalui para the founding fathers menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasion-

(Pemerhati Pendidikan) al bangsa Indonesia bukan bahasa Jawa. Padahal jika kita cermati sebagian besar Indonesia didiami oleh suku Jawa? Tentunya karena bahasa Melayu merupakan bahasa yang mampu memersatukan semua elemen bangsa. Sehingga dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa Indoenesia maka muncul kebanggan sebagai bangsa Indonesia.

Keprihatinan Bahasa Bahasa adalah komunikasi, kebudayaan adalah komunikasi jadi bahasa adalah kebudayaan. Kebudayaan merupakan wujud dari olah bahasa sebagai interaksi sosial. Maka munculah ragam budaya dan bahasa disetiap daerah. Kemdikbud sendiri telah menginventarisir kekayaan bahasa daerah yang mencapai lebih dari 3000 jenis bahasa. Beragamnya bahasa daerah yanag ada tentunya merupakan bukti nyata bahwa Indonesia sangat dinamis dan heterogen. Dalam lingkungan sekitar kita, misalnya di Papua, dalam satu distrik, terdapat lebih dari 50 bahasa yang potensial muncul, setiap suku berbeda bahasa dengan suku lain. Bahasa dan budaya merupakan kesatuan yang mampu membentuk identitas sebuah bangsa.

Kita tidak bisa membayangkan jika tidak ada bahasa pemersatu, bahasa Indonesia, sebagai produk kesepakatan Kongres Pemuda II tahun 1928, sehingga tercetus Sumpah Pemuda, yang digagas oleh para the founding fathers seperti M.Yamin, M.Hatta, Soekarno, M.Natsir. Chaerul Saleh dan tokoh pemuda lainnya.

Maka penetapan bahsa Melayu sebagai bahasa Indonesia, menjadi momen pemersatuan keberagaman bahasa di Indonesia. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dengan bahasa Indonesia, haruslah termanifestasi dalam segala perilaku dan sikap kita memperlakukan bahasa Indonesia dalam segala tata komunikasi dan hubungan baik ditingkat nasional maupun internasional.

Jika di Jepang, Korea dna China, setiap rakyat begitu bangganya dengan bahasa mereka, sehingga hampir setiap nama jalan, gedung, tempat wisata, makanan semuanya dinamai dengan menggunakan bahasa asli mereka, sangat sedikit yang menggunakan bahasa Inggris. Justru sebaliknya di Indonesia, bagaimana kita temukan bukan hanhya ditempat

Kasus RTLH Kecamatan Bayan

Komisi I Harapkan Kejaksaan Turun Tangan Tanjung (Suara NTB) Kasus tidak selesainya program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dari Kementerian PDT ke KLU tahun 2013 lalu, dinilai tidak perlu dipansuskan. Namun mengingat bukti-bukti dan fakta yang ditemui di lapangan sudah jelas, Komisi I DPRD KLU pun berkesimpulan sudah seharusnya aparat penegak hukum (Kejaksaan) turun tangan dan mengusut dugaan penyimpangan yang terjadi.

Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH, menunjuk bukti kejanggalan yang sudah ia jilid, berpendapat aparat penegak hukum seharusnya sudah terjun ke KLU. Baginya persoalan program penanganan rumah kumuh tahun 2013 lalu, yang diklaim Kades Akar-Akar maupun Kepala BPMD, PPKB dan Pemdes KLU tidak bermasalah, justru berbeda dengan temuan pihaknya.

“Saya sudah pegang surat pernyataan tertulis dari suplier, bahwa ada material yang belum disalurkan. Lalu bagaimana bisa pemeriksaan oleh BPKP seperti klaim Kades Akar-Akar tidak ada masalah?” tanya Ardianto.

Dalam surat yang ia kliping itu, ditandatangani oleh suplier tanggal 5 Desember 2014. Suplier bernama Ruslan, pemilik UD. Kusuma Pratama, dengan jelas mengakui masih terdapat sisa material yang tak bisa ia salurkan.

“Sampai-sampai, suplier bingung harus

menyalurkan ke mana,” imbuh Anggota Komisi III DPRD KLU, L. M. Zaki, yang ikut menginventaris data dugaan penyimpangan di desanya itu.

Menunjuk data yang dijilidnya, Ardianto, mencontohkan pada 3 penerima, masing-masing Sumadi, Dusun Batu Gembung, Supardi, Dusun Dasan Gelumpang dan Riwanem, Dusun Batu Gembung. Pada Sumadi, suplier hanya menyalurkan 70 sak semen, dan seng 60 lembar, dan pasir kosong. Item itu harus dihargai senilai total Rp 7,5 juta.

Sementara pada penerima Riwanem, nota kirim barang yang tertera hanya bahan (kayu) 44 biji, batako 800 biji ditambah 2 unit jendela yang dihargakan senilai Rp 700 ribu.

Sebaliknya pada kasus Supardi, hanya menerima satu kali pengiriman material dari suplier. Ardianto menyatakan, pada nota kirim barang pertama, Supardi menerima beberapa material yang dilampirkan dalam nota. Pada termin pencairan dana pertama, diketahui bank mitra (BRI) telah mencairkan Rp 3,750 juta tertanggal 12 Juli 2014, dan pencairan termin kedua pada tanggal 26 November 2013.

Menunjuk bukti data serta pengakuan sejumlah penerima yang dihimpun baik oleh anggota Komisi III DPRD KLU maupun oleh dirinya, Ardianto pun menilai, kasus RTLH Bayan sudah selayaknya untuk diangkat.

Agus Sadid, M.Pd

Karena bukan mustahil, dari Rp 30 miliar (alokasi anggaran tahun 2013 dan 2015), terdapat kerugian negara yang tidak sedikit.

Sebelumnya pada koran ini, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, PPKB dan Pemdes KLU, Heriyanto, SP, tak menyangkal beredarnya sejumlah isu miring di Bayan terkait progres rumah tidak layak huni program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dari Kemenpera. Menanggapi itu, Heriyanto tegas mengakui terdapat laporan hasil investigasi yang dilakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama BPMD. Kesimpulan terkait laporan itu pun, telah diajukan ke pemerintah pusat.

“Dalam laporan itu, tidak ada penyimpangan, hanya telat droping material. Bahkan laporan itu kami serta dengan dokumentasi foto, lengkap. Terkait telatnya suplai, iya, BPKP sendiri menemukan langsung,” ungkap Heriyanto, usai mengikuti sidang di Gedung DPRD KLU, Rabu (10/12).

Diakuinya, sejumlah isu miring terkait pelaksanaan program BSPS di Bayan sudah ia dengar. Namun dari berbagai informasi itu, ia cukup santai.

Sebab ia merasa telah menerapkan program sesuai dengan petunjuk (juklak/ juknis) yang diatur dalam kemenpera No/ 6 tahun 2013. (ari)

umum, dan instansi tetapi gaya bahasa bangsa Indonesia telah cenderung meninggalkan identitas Indonesia. Mereka justru bangga jika mampu berbahasa asing seperti Inggris, dan malu jika tidak dapat berbahasa Inggris. Jika perasaan dan perilaku tersebut makin subur ditengah masyarakat Indonesia, maka sejatinya kita juga malu dengan budaya bangsa Indonesia. Bangga menjadi bangsa Indonesia, tentunya harus diwujudkan dengan kmitmen dan kecintaan terhadap bahasa dan budaya bangsa Indonesia.

Adalah sesuatu yang konyol jika orang yang mampu berbahasa Inggris berarti cerdas, pintar dan modern.

Tetapi itulah stigma yang ada dimasyarakat, sehingga tidak mengherankan para orang tua anak justru sedih jika mendapatkan nilai rapor anak 7 atau 8 pada mata pelajaran bahasa Inggris, tetapi menampakan wajah yang biasa saja jika nilai rapor anak 5-6 untuk pelajaran bahasa Indonesia.

Hasil UN tahun kemarin saja, 2013, jatuhnya nilai UN kebanyakan justru di mata pelajaran Bahasa Indonesia, untuk UN ditingkat SM atau SMA. Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan, sudah sedemikian kritis dan menurunkah nilai-nilai bahasa Indonesia di masyarakat? Akankah bahasa Indonesia masih menjadi kebanggaa bangsa Indonesia jika demikian terus terjadi? Sungguh kita semua harus segera mencarikan solusi untuk menguatkan dan menumbuhkan semangat generasi muda cinta terhadap bahasa Indonesia.

Negara dan pemrintah harus tegas dalam membuat regulasi, tentang keharusan dan kebanggaan semua elemen bangsa terhadap bahasa pemersatu kita yaitu bahasa Indonesia.

Keberadan bahasa lokal-daerah adalah dalam rangka menguatkan bahasa Indonesia. Penguasaan bahasa Ibu dalam teori Chomsky, Langguage Aqcquisation, menunjukan bahwa keberadaan bahasa lokal sebagai bahasa Ibu justru mendukung pengembangan bahasa Indoensia. Terdapat 3 (tiga) tindakan yang pemerintah lakukan untuk meneyelamatkan bahasa Indoensia (to save Indonesian) yaitu; pertama mengeluarkan Kepres keharusan menggunakan bahasa Indonesia dalam forum nasional dan internasional, media sosial dan komunikasi. Selama ini, kita terlena den-

gan masuknya bahasa Inggris dalam semua lini kehidupan, dan kita akhirnya jadi latah ikut-ikutan bahasa Inggris biar gaya-gaul dan modern. Kasus Presiden Jokowi yang menggunakan bahasa Inggris pada forum dunia harus dijadikan pelajaran, bahwa itu adalah salah, kita harus kritisi hal tersebut. Pemimpin haruslah memberikan teladan agar kita semua bangga berhasa Indoensia. Kedua adalah membentuk badan bahasa nasional, bukan pusat bahasa. Badan bahasa nasional bertugas untuk membina masyarakat dalam menguatkan dan mengembangkan bahasa Indonesia. Dan ketiga adalah festival bahasa Indonesia dan bahasa Ibu nusantara. Kekayaan bahasa lokal sebagai bagian integral dalam penguatan bahasa Indonesia harus diapresiasi. Festival bahasa tersebut untuk menunjukan bahwa bahasa Indonesia adalah identitas bangsa, kita semua harus sadar bahwa tanpa bahasa pemersatu kita akan terpecah belah. Pemerintah harus bertindak tegas, mengembalikan kejayaan bahasa Indonesia di tingkat nasional dan internasional.

Bupati Lobar junjung tinggi proses hukum

Pejabat harus jadi contoh penegakkan hukum

*** Gedung Pusat Agrobisnis Lobar dipertanyakan Banyak gedung di bangun pemerintah mubazir

***

RAPBD Dompu Dijanjikan Rampung Dibahas Sepekan Dompu (Suara NTB) Kebijakan umum anggaran (KUA) dan plafon prioritas anggaran sementara (PPAS) rancangan APBD Dompu tahun 2015 baru disepakati Dewan bersama pemerintah. Lambannya penetapan KUA PPAS mengancam molornya penetapan APBD, sehingga hak protokoler kepala Daerah dan anggota Dewan terancam tidak akan dibayarkan selama enam bulan.

Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos kepada Suara NTB usai paripurna pengesahan KUA PPAS dan penyampaian nota keuangan RAPBD Dompu tahun 2015, Kamis (11/12) malam menegaskan, akan menetapkan APBD sebelum batas waktu yang ditentukan. Bahkan ditargetkan akan disahkan sebelum 20 Desember 2014. “Bila plafon anggaran sudah dibagikan ke SKPD, tanggal 17 (Desember) pun kita akan sahkan (APBD 2015) dan bahkan tanggal 15 (Desember),” kata Yuliadin.

Untuk mengejar deadline penetapan APBD, Yuliadin berjanji akan membahas rencana kegiatan dan anggaran (RKA) masing-masing SKPD secara maraton. Tapi bukan berarti mengabaikan rambu-rambu yang ada. “Kita akan bahas secara maraton, tapi bukan berarti maraton tidak memperhatikan tikungan dan jurang. Tetap kita perhatikan,” janji Yuliadin.

Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin dalam pidato pengantar nota keuangan RAPBD Dompu 2015, menyampaikan apresiasinya atas pengesah-

an KUA/PPAS walaupun telah melewati batas tahapan penyusunan RAPBD. “Saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Dompu beserta seluruh jajaran menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat yang telah menyelesaikan agenda (pembahasan) tersebut dengan lancar walaupun penetapannya sudah melewati tahapan penyusunan RAPBD Tahun 2015,” katanya. Sesuai pasal 116 ayat (2) permendagri No 13 tahun 2006, penyusunan dan penetapan APBD 2015 paling lambat 31 Desember 2014.

H. Bambang mengatakan, prioritas pembangunan tahun 2015 mendatang diantaranya pembangunan infrastruktur peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti penyediaan fasilitas umum berupa pengadaan perlengkapan Paruga Sama Kai, pembangunan lanjutan drainase kota, peningkatan dan rehabilitasi jalan Kabupaten, pengadaan kendaraan operasional, pemagaran keliling dan penimbunan lapangan kantor Sekretariat daerah, serta pembangunan lanjutan pasar bawah. Termasuk juga pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Suara NTB, masing-masing SKPD belum mendapat pembagian plafon anggaran sebagai rujukan perencanaan pembiayaan program kegiatan. “Mungkin besok (akan dibagikan plafon anggaran di SKPD),” kata Asisten III Setda Dompu, Muhammad, ST, Kamis malam. (ula)

Juri Sita KPKNL Klarifikasi Penyanderaan Mobil di Dompu Dompu (Suara NTB) Lukman, juru sita dari KPKNL yang mobil dinasnya disandera dalam aksi unjuk rasa Hari Antikorupsi pada Selasa (9/12) memberi klarifikasi terkait penyanderaan mobil tersebut.

Pada pemberitaan Suara NTB di Halaman 4 yang terbit Rabu (10/12) disebutkan bahwa massa PMII Dompu saat berorasi di simpang empat Koramil Kota Dompu sempat menyandera mobil dinas milik KPKNL Bima dengan nomor Polisi EA 50 S. Mobil yang dikendarai Lukman, juru sita dari KPKNL ini mengaku hendak ke Sumbawa ini ditemani seorang perempuan di dalamnya.

Lukman dipaksa turun dari mobilnya dan memberikan pernyataan sikapnya terkait tindak pidana korupsi oleh massa.

Lukman, kepada Suara NTB, Jumat (12/12) mengklarifikasi terkait seorang teman perempuan di dalam mobil dinasnya itu. Perempuan bernama Siti Hadijah tersebut merupakan kerabatnya dan menumpang mobilnya ke Sumbawa mengurus paspor untuk keperluar menjadi TKI ke Singapura. Saat ini, Hadijah sudah

berada di penampungan sebelum diberangkatkan ke Singapura. “Kebetulan saya berdinas ke Sumbawa, makanya mereka ikut menumpang mobil yang saya kendarai,” terangnya.

Saat penyanderaan mobil dinas dengan nomor polisi EA 50 S oleh massa pengunjuk rasa dari PMII di simpang Koramil Kota Dompu, diakui Lukman, dalam mobil hanya ada dirinya dan Hadijah. Tetapi sebenarnya, ada Ilham warga Sila Bima menumpang untuk mengambil paspor ke Sumbawa dan ia minta mengikuti dari belakang untuk mengawasi bila ada pengunjuk rasa yang merusak mobil dinasnya. “Saya sudah menduga (akan disandera), saat polisi menyuruh kami jalan cepat sebelum massa pengunjuk rasa ramai. Makanya saya minta dia (Ilham) turun (dari mobil), mengikuti dari belakang untuk mengawasi bila ada pengunjuk rasa yang merusak mobil. Saya bilang agar langsung dipegang. Saya mau beri efek jera pada mahasiswa,” kata Lukman yang ditemani Ilham di Dompu.

Klarifikasi ini dilakukan untuk menghindari fitnah atas keberadaan seorang perempuan di atas mobil dinas tersebut. (ula)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Senin, 15 Desember 2014

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7 (Suara NTB/bul)

TABUNG KOSONG Tabung-tabung elpiji

Pasar Bunga Belum Digarap PASAR internasional tidak hanya potensial sebagai pasar bagi komoditi utama, seperti pangan dan buah-buahan saja. Tetapi juga sangat potensial dijadikan pasar untuk komoditi bunga. Sayangnya, komoditi itu, sampai sejauh ini belum mampu digarap maksimal oleh Indonesia. Kendati potensi akan komoditi tersebut sangat besar untuk dikembangkan.

Hal itu diakui Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Hasanudin Ibrahim, saat peresmian horti(Suara NTB/kir) park Lombok Tengah (LoHasanudin Ibrahim teng) di Dusun Persil, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Sabtu (13/12). Saat ini, pasar bunga dunia lebih didominasi oleh Belanda serta Thailand. Sementara Indonesia sendiri belum mampu memainkan perannya.

Padahal secara ekonomi, perputaran uang pada komoditi ini cukup besar. Tidak kalah dengan komoditi lainnya. Di mana dalam satu tahun, pasar bunga bisa menghasilkan pemasukan hingga USD 150 miliar. Angka tersebut jauh lebih besar dari devisa yang diperoleh Indonesia dalam satu tahunnya yang hanya mencapai USD 115 miliar.

Potensi itulah yang diharapkan bisa ditangkap oleh masyarakat Indonesia. Mengingat potensi dan kondisi alam yang sangat mendukung di Indonesia. Tinggal bagaimana komoditi tersebut bisa digarap secara maksimal. Sebagai salah satu solusi dalam upaya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Indonesia di masa-masa yang akan datang.

Untuk itu, peran pemerintah daerah dalam memacu perkembangan komoditi bunga sangat diharapkan dengan memberikan pendampingan bagi masyarakatnya. Dalam upaya mengembangkan komoditi ini, pemerintah pusat dalam hal ini siap mendukung. Harapannya, Indonesia bisa mengambil peran lebih besar lagi pada pasar bunga.

Pihaknya ingin agar pasar bunga tidak hanya didominasi dua atau beberapa negara saja. “Paling tidak kita bisa ikut terlibat. Walaupun tidak bisa ikut mendominasi. Karena potensi kita ada. Hanya sekarang, bagaimana potensi itu bisa digarap semaksimal mungkin,” tegas Ibrahim.

Ia pun berharap, keberdaan hortipark Loteng itu nantinya bisa menjadi jalan bagi masyarakat sekitar dalam mengembangkan potensi komoditi bunga. Tidak hanya berkutat pada komoditi pangan dan buah-buahan saja.

Karena komoditi bunga juga bisa mendatangkan manfaat ekonomi yang tidak kalah besar. (kir)

subsidi yang kosong di tingkat pengecer, akibat minimnya pasokan dari pangkalan dalam beberapa waktu terakhir.

Elpiji Subsidi Mulai Sulit di Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Entah karena persoalan apa, pengguna elpiji di Kota Mataram cukup kesulitan mendapatkan tabung isi ulang. Harga penjualanpun sudah melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Linda, salah satunya penerima dan pengguna elpiji 3 Kg ini mengeluhkan sulitnya mendapatkan isi ulang, meskipun sudah keliling di beberapa tempat penjualan yang biasa di Kota Mataram. “Dua hari saya belum dapat, di kios-kios jarang sekali didapat,” terang warga Bertais ini, Minggu (14/12).

Untuk kebutuhan makan, Linda menyebut biasanya membeli makanan jadi, sebab cukup repot jika menggunakan kayu bakar. Hal yang sama juga disebut Adawiyah, salah satu dari beberapa anak kos-kosan yang akan melakukan penukaran tabung isi ulang. Kesulitan mendapatkan tabung isi ulang bagi Adawiyah ini cukup memberatkan bagi masyarakat.

Apalagi sebagian besar sudah merata menggunakan elpiji subsudi, tentu penggunanya

sangat ketergantungan.

“Anak kos-kosan apalagi, kita sudah gunakan tabung 3 kilo. Kalau sulit elpiji lumayan berat juga bagi kita,” ucapnya pada Suara NTB. Untuk harga tebus, sebelumnya bisa Rp 18.000, sekarang sudah naik menjadi Rp 20.000. Sebenarnya, menurut mereka, harga tidak menjadi persoalan, yang terpenting elpiji bisa cepat didapat.

Salah satu pedagang pengecer yang ditemui di Kekalik menyebut, dalam dua minggu terakhir memang sulit mendapatkan pa-

LOWONGAN

DIJUAL DI JUAL TEMPAT USAHA LOKASI PINGGIR JALAN UTAMA KLU LENGKAP DENGAN ASET YANG ADA LT 20 ARE LB 228 DAPATKAN KEUNTUNGAN 30JT TIAP BULAN STATUS SHM+IMB HARGA BAGUS SIAPA CEPAT DIA DAPAT HUB.081805000055

lan dilepas dikios-kios meningkat?

Persoalannya karena harga tebus diagenyangjugamengalamikenaikan Rp 17.000/tabung, yang sebelumnya Rp 16.000/tabung. “Kalau mau giliran cepat ngisi di agen juga harus nyetor Rp 100.000, otomatis harga jual juga akan naik,” demikian diungkapkan.

Terkait persoalan ini, Hiswana Migas mengatakan masih melakukan pengecekan di lapangan, termasuk masih menunggi informasi dari pihak Pertamina. Sebelumnya, pemerintah daerah dan Hiswana Migas telah menyepakati HET antara Rp 14.000 sampai Rp 16.000/tabung di tingkat pangkalan, itupun tergantung jauh atau tidaknya jarak pangkalan dari agen. Sayangnya, komitmen itu tidak bisa terlaksana, karena hingga kini masyarakat masih membeli dengan harga mahal. (bul)

Lombok Taksi Dukung Prestasi Putra-putri Pengemudi

Hortipark Berkontribusi Amankan Geopark Rinjani Mataram (Suara NTB)Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengharapkan keberadaan hortipark (taman horti) Tastura Lombok Tengah (Loteng) berkontribusi dalam mengamankan sabuk inti Geopark Rinjani. Artinya, keberadaan hortipark yang berlokasi di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Loteng ini mampu menjaga ekosistem yang ada di kawasan inti Geopark Rinjani.

“Hortipark ini juga berkontribusi dalam mengamankan sabuk inti geopark Rinjani. Sehingga diharapkan sabuk inti itu terjaga, wilayah hutan lindungnya, konservasinya dan kawasan mata air dan kawasan inti tetap terjaga. Kita harapkan kemanfaatan geopark Rinjani itu, daya dukung kehidupan di Lombok tetap terjaga,” harap Gubernur saat melaunching Hortipark Tastura, Sabtu (13/12).

Hortipark itu berada pada lahan seluas 350 hektar di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Loteng. Lahan seluas 300 hektar itu merupakan eks lahan kebun kopi PT Trisno Kenanga. Untuk tahap pertama, hortipark yang dikembangkan baru 150 hektar. Saat ini sudah mulai ditanam beberapa jenis tanaman seperti kawasan durian seluas 10 hektar, kawasan tanaman klengkeng, buah naga, kawasan tanaman cabai dan tomat seluas 11 hektar.

Gubernur mengatakan, Kawasan Rinjani mensuplai sekitar 80 persen air di Pulau Lombok. Dengan dikembangkannnya hortipark itu, lanjutnya, maka akan mendukung terjaganya daya dukung lingkungan. Selain itu, keberadaan hortipark itu nantinya juga akan menjadi tempat pembelajaran. “Kedepan kita ingin membuka taman horti ini bagi para pelajar. Mengetahui dan memahami potensi alamnya yang sangat kaya seperti ini,” tambahnya.

Menurut Gubernur, NTB bukan saja sangat potensial dalam pengembangan tanaman pangan seperti padi, jagung dan kedelai. Namun juga, daerah ini sangat potensial dalam pengembangan hortikultura. Dari beberapa pengalaman pengembangan tanaman hortikultura baik yang ada di Pulau Lombok dan Sumbawa, katanya, manfaat tanaman hortikultura bahkan melebihi tanaman pangan.

“Hasil dari Manggis, Kelengkeng, pepaya, durian, mangga dan beberapa komoditas hortikultura yang lain itu ternyata pasarnya bagus. Kemudian harga komoditasnya juga bagus. Jadi taman horti ini kita harapkan bisa menjadi pusat dari pengembangan hortikultura NTB. Bahan kita harapkan juga termasuk dari taman horti yang unggul di Indonesia, potensi itu ada,” pungkasnya. (nas)

sokan dari agen. Bahkan, biasanya jatah yang diberikan sampai 50 tabung/minggu, sekarang maksimal diberikan 20 tabung. Itu pun belum sampai sehari sudah diserbu oleh pembeli. Praktis elpiji yang ia sediakan adalah 12 Kg. Lainnya, pemilik pangkalan di Karang Jangkong yang tak ingin disebutkan namanya menyebut, untuk jatah sebenarnya tidak berkurang yang diterima dari agen. Misalnya dalam sehari jatah dari agen sebanyak 175 tabung, masih tetap diberikan

sesuai jatah tersebut.

“Jatah sebenarnya tidak berkurang, tetapi permintaan yang semakin banyak. Makanya sehari 175 tabung itu ndak sampai sehari langsung habis,” katanya. Kemungkinan yang menjadi pemicunya adalahbanyaknyapengguna12Kg yangberalihke3Kg,termasukkarena pengaruh tembakau beberapa waktu lalu. Terkait harga, pemilik pangkalan ini menyebut, ia menerima harga dari agen Rp 16.000 hingga Rp 17.000, tergantung situasi. Dari harga itu kemudian dilepas kepada pembeli Rp 20.000.

“Sebenarnya bisa dijual di atas itu, tapi kami juga sampaikan kepada penjuallainnyajanganmenjuallebih dari Rp 20.000, karena diintai terus sama Intel,” katanya.

Pemilik pangkalan lainnya di Sikur, Lombok Timur, AZ juga mengatakan,kenapahargapenjua-

(Suara NTB/bul)

SISA GERBANG - Pusat Agrobisnis Lombok Barat di Gerimax yang kini tersisa hanya gerbangnya, karena adanya pembangunan pusat perbelanjaan dan hiburan di sana.

Gedung Pusat Agrobisnis Lobar Dipertanyakan Mataram (Suara NTB) Peran Pusat Agrobisnis Lombok Barat (Lobar) yang ada di Gerimax, kecamatan Narmada, dipertanyakan.

Proyek bernilai sekitar Rp 3 miliar itu kini digusur menjadi pusat perbelanjaan dan wahana permainan yang katanya terbesar di Provinsi NTB. “Boro-boro mau bermanfaat, itu bangunannya dulu Rp 3 miliar lebih,” kata Direktur Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI dihubungi Ketua Forum Agrobisnis NTB, H. Mukhtar via telephon, Sabtu (13/12). Pusat agrobisnis Lobar berseberangan letaknya dengan SPBU Gerimax itu kini tersisa hanya tinggal gerbangnya. Di gerbang itupun tulisan Pusat Agrobisnis yang terpampang sebelumnya kini telah dikelupas. Gedung-gedung intinya kini telah rata dengan tanah, dan lokasi bangunannya dulu telah siap akan disulap menjadi komplek pembangunan wahana permainan yang kini dalam proses pengerjaan itu.

“Benar-benar tidak ada gunanya gedung pusat agrobisnis yang ada,” kata H. Mukhtar. Tidak saja khusus di Lombok Barat, pusat agrobisnis disebutkan ada di hampir seluruh kabupaten/kota di NTB. Bisa dipastikan jika satu gedung nilai pembangunannya Rp 3 miliar, maka ratusan miliar dana dari pusat tidak jelas manfaatnya.

Keberadaan pusat agrobisnis secara menyeluruh dise-

MEBEL

butkan tidak sama sekali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebab untuk masuk dan memperkenalkan produk hasil-hasil pertanian dan agrobisnis lainnya di publik, petani harus kena pajak.

Akibatnya, petani tentu enggan menempatkan produknya di pusat agrobisnis.

Padahal, pusat agrobisnis dihajatkan untuk menampung seluruh produk-produk hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan hingga kehutanan agar mudah diakses keberadaannya oleh masyarakat (pengusaha) luar.

Tetapi dengan aturan kena pajak tersebut, akibatnya pusat agrobisnis tidak banyak dimanfaatkan oleh para pelaku usaha mikro.

“Bagaimana produk kita mau dikenal orang luar melalui pusat agrobisnis ini, kalau masuk saja harus dipajaki,” kata Wakil Ketua Kadin Lombok Barat ini.

Jikapun ada, karena beban pajak tersebut, produk petani yang harga sebenarnya murah tersebut akan menjadi mahal jika dibeli oleh pengusaha luar. Karena adanya pembengkakan nilai barang sebab adanya pajak itu.

“Nilai barang sebenarnya murah, ditambah dengan pajaknya, harga barang akan naik. Bagaimana orang luar mau beli barang kita. Petani juga akan enggan melakukan konsultasi ke pusat agrobisnis kalau sistemnya seperti itu,” demikian H. Mukhtar. (bul)

Mataram (Suara NTB) LombokTaksi(BlueBirdGroup) setiap semester memberikan dukungan beasiswa kepada putra-putri pengemudi dan karyawan yang dinaunginya. Tahun 2014 ini, penyaluran beasiswa dilaksanakan Sabtu (13/12), dirangkai dengan acara sulaturrahmi untuk memperkuathubungankomunikasidiintern Lombok Taksi.

Kegiatanenambulanankemarin ini, total dana yang disalurkan senila Rp 32 juta, terdiri dari dana beasiswa, uang pangkal dan bonus kepada yang nilainya lebih tinggi.

Beasiswa menurut Manager Pool LombokTaksi,KetutDuryana,beasiswa diberikan kepada siswa setaraSMAuntukperingkat1,2dan3.

D2, minimal IP 2,0 dan jenjang S1 IP minimal 2,5. Dan bonus diberikan kepada mahasiswa yang nilainya 2,75. “Bagi yang nilainya tinggi, selain dapat beasiswa, juga dapat bonus, double yang didapat,” sebut Ketut Duryana. Tidak terbatas kepada satu anak dalam satu keluarga, jika

dalam satu keluarga pengemudi, terdapat tiga anak atau lebih yang berpestasi, maka beasiswa tersebut akan diberikan kepada seluruhnya yang berprestasi tersebut.

Beasiswa dan bonus ini diberikan untuk memotivasi belajar bagi anak pengemudi dan pegawai Lombok Taksi. Setiap semester tidak ditentukan seberapa besar dana yang harus dikeluarkan untuk support pendidikan ini. “Berapapun jumlahnya yang berpretasi, tetap kita

13/12/2014

RUPA-RUPA

kita siapkan dananya tanpa batasan,” tambahnya.

Lainnya lagi, Lombok Taksi menurutnya memfasilitasi operasi bibir sumbing kepada siapa saja seluruh masyarakat NTB. Operasi akan dilaksanakan pada awal tahun 2015 mendatang, tetapi pendaftaran dapat dilakukan mulai sekarang di kantor Lombok Taksi di Jalan Koperasi nomor 102 Pelembak Ampenan, telephone 081805069000. (bul)

SUARA NTB

Senin, 15 Desember 2014

Halaman 8

Kerjasama Dinas Perkebunan Provinsi NTB dengan Harian Suara NTB

KALEIDOSKOP TAHUN 2014 TEMBAKAU

POTENSI LAHAN DAN PRODUKSI NTB memiliki potensi areal pertembakauan sekitar 58.000 Ha terdiri dari Tembakau Rakyat ± 16.753 Ha dan Tembakau Virginia ± 42.302,85 Ha. Perkembangan pertembakauan untuk 8 tahun terakhir luas areal rata-rata 21.000 Ha dengan rata-rata produksi 34.000 Ton/Thn, dengan produktifitas rata-rata 1,7-1,9 Ton/Ha. Seperti terlihat pada table berikut ini.

3. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INTENSIFIKASI TEMBAKAU VIRGINIA a. KEMITRAAN · Gubernur menerbitkan ijin kepada badan usaha dalam pengelolaan lahan lintas kab/kota. · Program budidaya tembakau dilakukan melalui pola kemitraan · Perusahaan mitra diwajibkan membina petani binaan. · Saling menguntungkan antara pelaku dan mitra · Pemenuhan kebutuhan pembelian tembakau oleh perusahaan dilakukan yaitu (80 % target dihasilkan dari produksi petani binaan dan 20 % target dihasilkan dari produksi petani swadaya) · Penanaman dilakukan sesuai dengan jadwal tanam · Budidaya tembakau dilakukan pada areal yang sesuai denganpersyaratan tumbuh tembakau

Tabel : 5. Potensi Perkembangan Tanaman Tembakau Virginia dan Tembakau Rakyat di Provinsi NTB Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008

Adapun target capaian kinerja pengembangan tembakau Virginia di provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2014 dapat dilihat pada table. 6 berikut ini.

Tabel : 6. Target Capaian Kinerja Pengembangan Tembakau Virginia di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014

KEBIJAKAN DAN STRATEGI 1. · · · ·

PERANAN TEMBAKAU DALAM PEREKONOMIAN DAERAH Sebagai salah satu sumber pendapatan petani/ masyarakat.

Penyerapan tenaga kerja di pedesaan.

Memberikan andil cukup penting dalam perekonomian daerah (Pembentukan PDRB, PAD, dan Devisa Daerah) Sebagai pemasok bahan baku industry rokok nasional (75-80%)

b. · · · · ·

2. · · ·

DASAR PENGEMBANGAN TEMBAKAU VIRGINIA Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Peraturan Daerah NTB Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia di NTB · Peraturan Gubernur NTB Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Juklak Perda Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia di Provinsi NTB

PENYEDIAAN BAHAN BAKAR UNTUK OMPRONGAN TEMBAKAU Pemerintah memfasilitasi penyediaan bahan bakar bersama perusahaan mitra Perusahaan berkewajiban memfasilitasi penyediaan bahan bakar untuk petani binaannya.

Tidak menggunakan minyak tanah bersubsidi Tidak menggunakan kayu bakar, kecuali yang disiapkan khusus untuk omprongan tembakau.

Menggunakan bahan bakar alternatif antara lain cangkang sawit, cangkang kemiri, batubara, dll. Pada Tahun 2014 melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Pemerintah Provinsi NTB memberikan bantuan Bahan Bakar Alternatif (BBA) kepada 8.775 orang petani tembakau virginia, diantaranya seperti: cangkang sawit, cangkang kemiri dan kayu turi. Serta pemberian bantuan mesin Rajang tembakau kepada 18 kelompok tani.

Senin, 15 Desember 2014

SUARA NTB 4. SISTEM PENGEMBANGAN TEMBAKAU VIRGINIA DI LOMBOK (KEMITRAAN USAHA) a. DASAR : Keputusan Menteri Pertanian R.I Nomor : 940/KPTS/OT.210/10/97 Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian

Halaman 9 KELOMPOK MITRA : Kelompok Mitra diutamakan yang telah dibina oleh Pemerintah (Dinas Terkait).

Pembelian tembakau petani oleh perusahaan mitra merupakan bukti nyata kemitraan yang saling membutuhkan, saling memberdayakan dengan prinsip kesetaraan, Hak dan tanggung jawab, memiliki dan menganut sistem nilai bersama, saling percaya dan dapat dipercaya serta saling menguntungkan. Selanjutnya pembelian tembakau petani oleh perusahaan mitra pada tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel.7 berikut ini:

b. POLA KEMITRAAN: Petani : Produsen, menjual produk langsung kepada perusahaan mitra/ Pembina, wajib menggunakan teknologi rekomendasi,dll.

Perusahaan : Menyediakan teknologi, mengantar/ mengawal teknologi, membantu menyediakan sarana produksi/ biaya produksi, menyediakan pasar.

Pemerintah : Membantu menyiapkan komponen/ paket teknologi untuk kepentingan petani, perlindungan, pengayoman, dll. c. SYARAT KEMITRAAN USAHA PERUSAHAAN MITRA : Berbadan Hukum dan Memiliki Bonafitas, Memiliki Teknologi dan Manajemen yang Baik, Beritikad Baik dalam Membantu Usaha Kelompok Mitra

Tabel : 7. Data Pembelian Tembakau oleh Perusahaan Mitra Tahun 2013

c. TATA NIAGA · Perusahaan mitra wajib membina petani dalam meningkatkan kualitas produk · Penyediaan dan pembelian tembakau dilakukan oleh dan dari petani binaan kepada mitra perusahaan · Petani wajib menghasilkan tembakau dengan kualitas sesuai dengan kriteria perusahaan mitra · Standarisasi kualitas/grade harus jelas dan disosialisasikan. · Musyawarah harga harus dilakukan secara terbuka dan tepat waktu. · Peningkatan kapasitas petugas dan petani dilakukan secara berkala. · Pengiriman tembakau ke luar NTB harus dilakukan oleh perusahaan mitra yang sudah mendapat izin. · Pengiriman barang/tembakau ke luar NTB menggunakan nota pengiriman yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Disbun Provinsi NTB.

UNIT PENGOLAHAN HASIL Kegiatan pada unit pengolahan hasil tembakau

SUARA NTB Senin, 15 Desember 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 10

Bupati Lobar Jadi Tersangka

H. M. Suhaili: Kedepankan Azas Praduga Tidak Bersalah

Mendesak Dibahas KABUPATEN Lombok Timur (Lotim) sampai saat ini belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara lebih spesifik persoalan pendidikan. Melihat perkembangan pendidikan dewasa ini, keberadaan Perda tersebut dipandang sangat penting dan mendesak untuk segera dibahas.

Hal ini diungkap Ketua Komisi II DPRD Lotim, H. L. Hasan Rahman. Ditemui di Selong, Sabtu (13/12) lalu, politisi Golkar ini menuturkan sebenarnya sudah lama Perda Pendidikan ini akan dibahas. Di mana, sekitar tahun 2009 lalu jajaran eksekutif sudah mengajukan ke legislatif, namun hingga berakhirnya masa jabatan anggota DPRD 2009-2014, Raperda Pendidikan belum sempat dibahas.

Untuk saat ini, keberadaan perda dipandang segera, karena akan menjadi tolok ukur pembangunan pendidikan di Lotim.

Utamanya dilihat dari manajemen pembanguan pendidikan.

Adanya Perda diharap ke depan instansi terkait yang menjalankan roda pembangunan pendidikan bisa menjalankan fungsinya dengan baik.

Berkaca pada daerah-daerah lain yang sudah terlebih dulu memiliki menerapkan Perda Pendidikan, pembangunan pendidikan menjadi lebih terarah dan teratur. Begitu juga di Lotim, pendidikannya menjadi lebih terarah dan teratur.

Kesan yang muncul dewasa ini di dunia pendidikan Lotim, masih kental muatan politis. Tergambar dari proses pergantian kepala sekolah. Sejumlah kepala sekolah yang berprestasi banyak dinonjobkan atau dipindahkan menjadi guru biasa.

Keinginan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Lotim ini, urusan pembangunan pendidikan hendaknya tidak dicampuradukkan dengan persoalan politis. Ia menyatakan, campur aduk urusan politik ke dalam dunia pendidikan akan membuat pendidikan runyam.

Cara yang pernah diterapkan Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan tahun 2004 silam dituturkan Hasan Rahman sudah cukup bagus. Di mana ada keteraturan dalam proses pergantian dan mutasi para guru. Para pejabat kepala sekolah pun memiliki klasifikasi yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Tidak seperti yang terlihat saat ini yang dianggapnya perlu perbaikan.

Selain itu, pihaknya menyorot kekacauan dalam pelaksanaan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam penyaluran DAK tidak menggunakan skala prioritas. Ada sekolah-sekolah tertentu yang sering dapat. Sementara sekolah yang membutuhkan justru terlewati. Semestinya, penyaluran DAK juga harus bersumber pada basis data tentang tingkat kerusakan sekolah.

Selain itu, jajaran Dewan mestinya diberikan laporan pelaksanaan DAK. Pelaksanaan DAK selama ini berjalan sendiri sendiri tanpa kontrol dari dewan. Laporan diterima Dewan Lotim, justru ada sekolah yang tolak rehab, karena memang tak membutuhkan rehab lagi.

Sekolah tersebut membutuhkan pembangunan ruang kelas baru (RKB). Persoalan seperti itulah yang harus menjadi perhatian serius dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora). (rus)

(Suara NTB/ist)

NAPAK TILAS - Beberapa rangkaian Hari Ulang Tahun NTB ke 56 sudah selesai digelar. Salah satunya, Napak Tilas 56 Kilometer dari Lombok Timur menuju Kantor Gubernur NTB yang diikuti SKPD lingkup Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota se-Pulau Lombok. Seperti terlihat dalam gambar, Sekda NTB H. Muhammad Nur, SH, MH, saat melepas peserta Napak Tilas 56 Kilometer dari Tugu Selong Lombok Timur menuju Kota Mataram, Sabtu (13/12) malam.

Retribusi Pasar di Lotim Tembus Rp 4 Miliar Selong (Suara NTB) Retribusi dari pungutan pedagang dan pelayanan jasa lainnya yang diberikan Pemkab Lombok Timur (Lotim) ke daerah tembus Rp 4 miliar lebih. Angka itu dihitung terakhir dari capaian bulan November lalu.

Demikian jawaban Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Lotim saat hearing di gedung DPRD Lotim, Lalu Ansari Sabtu (13/12).

Menurutnya, capaian Rp 4 lebih miliar itu diakui masih belum mencapai target atau baru mencapai 65,95 persen dari target awal. Saat kelola Perusahaan Daerah (PD) Selaparang Pasar beberapa waktu lalu, Lotim hanya dapat bagi hasil Rp 900 juta. Pasca ditarik sejak tahun 2013 awal sudah bisa tembus Rp 3,8 miliar.

Harapannya, retribusi pe(Suara NTB/dok)

H. L. Hasan Rahman

Praya (Suara NTB) Penetapan status tersangka kepada Bupati Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Zaini Arony, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai tanggapan dari berbagai kalangan di Lombok Tengah (Loteng).

Salah satunya Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Loteng ini pun meminta semua pihak tidak langsung memvonis.

Dalam hal ini, Suhaili meminta agar mengedepankan azas praduga tidak bersalah.

layanan pasar ini bisa meningkat lebih besar. Sejauh ini diakui proses penarikan retribusi masih belum maksimal. Dimana, sejumalh pasar belum bisa dilakukan penarikan karena sejumlah persoalan.

Lalu Ansari menyebut, ada beberapa pasar belum beroperasi sempurna. Di antaranya, pasar Labuhan Lombok.

Akibat pemutusan kontrak Bangun Guna Serah (BGS) pada awal 2014 lalu, sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian. Sedang dalam proses pengitungan angka yang harus dibayar oleh pemda ke pengembang yang melibatkan BPKP. “Awal 2015, diharap bisa bangun kembali. Sementara aktivitas pasar masih jualan di tempat lain,” sebutnya.

Pasar lainnya yang belum maksimal penarikan reribusinya adalah Pasar Pohgading.

Pasar Pohgading awalnya juga dibangun mengggunakan sistem BGS. Akan tetapi, di tengah jalan pengembangnya berhenti karena tidak mampu menyelesaikan. Hal ni jelas menimbulkan beban bagi daerah.

Selain itu, Pasar Masbagik baru yang dihajatkan 2014 bisa beroperasi. Akan tetapi belum bisa maksimal. Daya listrik yang belum lengkap. Los ikan dan daging di kawasan itu belum memenuhi standar.

Sebelumnya, para wakil rakyat ini menanyakan persoalan retribusi pasar. Seperti dikemukakan, Aborni Lutfi, pola per meter dalam pemungutan retribusi pasar yang digunakan PPKA di Pasar Aikmel. Diuraikan, ada laporan warga yang menyebut adanya pemotongan dari hasil penjualan gerobak di pasar yang dilakukan pihak pasar yang mencapai Rp 2 juta. (rus)

Tak Capai Target

Pimpinan SKPD di Lobar Dianggap Mengundurkan Diri Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Zaini Arony, mendeadline hingga tanggal 15 Desember bagi semua SKPD khususnya yang daya serapnya rendah agar bisa mencapai target minimal 92 persen. Jika tidak tercapai, maka secara otomatis kepala SKPD bersangkutan dianggap mengundurkan diri. Hal ini tertuang dalam surat peringatan bupati yang dikirim pada pimpinan SKPD. “Bagi SKPD yang capaian serapannya rendah tidak capai 92 persen pada tanggal 15 Desember maka dianggap mengundurkan diri,” ungkap Asisten III Setda Lobar, H. M. Taufiq, Sabtu (13/12).

Menurutnya, beberapa SKPD yang serapannya rendah masih berproses, belum tentu yang realisasinya rendah masih dalam posisi itu, karena angka serapan terus bergerak.

Menurut rencana bupati akan

mengadakan evaluasi setelah tanggal 15 Desember dan menggelar rapat pimpinan tanggal 23 Desember.

Ia menambahkan, nanti akan dipilah per SKPD mana saja yang tak capai target 92 persen apa penyebabnya sehingga tak capai target.

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati (Wabup) Lobar, H. Fauzan Khalid, SAg, MSi. menegaskan akan terus memacu kinerja SKPD yang “rapor” merah dan kuning agar bisa mencapai target realisasi penyerapan anggaran hingga akhir tahun ini. Ia juga secara rutin menagih SKPD tersebut supaya progres realisasi programnya lebih cepat.

Wabup mengakui, dari 19 SKPD yang memperoleh rapor merah beberapa diragukan bisa mencapai serapan anggaran, karena posisi serapan anggaranya rendah sekali. Artinya, SKPD ini terancam gagal men-

capai target yang ditetapkan.

Ia tidak menyebut secara rinci mana saja SKPD yang daya serap keuangan yang terancam tidak mencapai target.

Ia menyadari salah satu penyebab daya serap anggaran SKPD rendah karena yang menangani proyek fisik ada yang termin pembayarannya akhir bulan dan akhir tahun.

Di samping itu, program yang sengaja dieksekusi akhir tahun seperti pembibitan dan penanaman pohon pada dinas kehutanan. Selain itu, program ikutan di pusat seperti pameran rutin Dinas Perindag yang dilaksanakan akhir tahun.

Menurutnya keliru jika SKPD mempermasalahkan tambahan anggaran pada APBD P sebagai biang kegagalan serapan anggaran. Baginya, anggaran pada APBDP itu satu paket dengan APBD murni, sehingga tidak dipisahpisahkan. (her)

“Dalam menanggapi persoalan ini, praduga tidak bersalah harus lebih dikedepankan,” ujarnya kepada wartawan di Desa Karang Sidemen Batukliang, Sabtu (13/12).

Menurutnya, kendati sudah ditetapkan sebagai tersangka, belum tentu Bupati Lobar benar bersalah, karena proses hukumnya masih berjalan. ‘’Mari kita berikan kesempatan bagi aparat penegak hukum dalam hal ini KPK, menyelesaikan proses hukum ini. Sembari berharap proses hukumnya bisa segera tuntas. Sehingga semua duduk persoalan bisa jelas,” imbuh Suhaili.

Disinggung apakah penetapan status tersangka tersebut, bakal mengganggu kinerja Partai Golkar NTB, Suhaili mengaku tidak akan sampai sejauh ini. Pasalnya, walaupun Bupati Lobar yang juga Ketua DPD Partai Golkar NTB sudah jadi tersangka, tidak akan mengganggu kinerja partai. Dalam hal ini, partai tetap berjalan seperti biasa.

Pada bagian lain, Suhaili meminta agar semua pihak memberikan dukungan pada H. Zaini Arony. Termasuk, tidak ada keinginan dari internal partai beringin meminta atau menyarankan Bupati

Lobar mundur dari jabatannya di Partai Golkar sekarang ini.

“Untuk itu (pergantian pimpinan partai) nantinya saja saat Musda. Kalau untuk saat ini, biarkan berjalan seperti biasa,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris DPD II Golkar Lombok Timur (Lotim), H. L. Hasan Rahman kepada media di Selong, Sabtu (13/12) mengaku prihatin. ‘’Jangankan telah dinyatakan tersangka atas kasus korupsi, kasus diluar itu pun ketika sudah tersangkut hukum pasti akan memunculkan keprihatinan,’’ ujarnya.

Pihaknya berharap Ketua DPD I Golkar NTB itu bisa tabah dan membuktikan dirinya tidak bersalah seperti disangkakan. Proses hukum yang akan dilalui tersangka Ketua DPD I Golkar NTB itu dipastikan akan mendapatkan pengawalan dari tim pembela dari Golkar.

Jajaran DPD I Golkar Lotim mengaku hanya bisa menunggu proses hukum lebih lanjut.

“Ini kan masih dugaan, kalau Kami hanya menunggu,” ungkapnya. Diminta semua pihak, proses hukum yang sedang dijalani oleh Ketua DPD I Golkar NTB itu tidak diseret ke ranah politik. (kir/rus)

Terganggu Tiang Listrik

Pengerjaan Ruas PrayaBatujai Terancam Molor Praya (Suara NTB) Penyelesaian pengerjaan pelebaran jalan ruas PrayaBy Pass Batujai, terancama molor dari jadwal yang telah ditentukanya. Penyebabnya, salat satunya lantaran proses pemindahan tiang listrik milik PLN di jalur tersebut, sampai saat ini belum juga selesai dilakukan. Bahkan, sejumlah tiang masih tegak berdiri di tengah jalan yang sudah diaspal.

Kepala Dinas Pekejaan Umum (PU) NTB, Ir. H. Dwi Sugiyanto, yang dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (13/12) kemarin, tidak menampik hal tersebut. Menurutnya, baik pihak kontraktor maupun pihaknya belum bisa menjamin pengerjaan proyek tersebut bisa selesai tepat waktu. Mengingat banyaknya kendala yang menghadang di lapangan.

Sebelumnya, proses pengerjaan proyek tersebut sempat tertunda lantaran belum selesainya proses pembebasan lahan. Tapi setelah pembebasan lahan selesai, muncul lagi persoalan baru, yakni masih banyaknya tiang

listrik milik PLN yang belum juga dipindahkan.

Terhadap persoalan tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemkab Loteng. guna membantu mengkomunikasinya dengan pihak PLN supaya bisa segera menyelesaikan pemindahan tiang listrik yang ada. Hanya saja, sampai saat ini belum nampak ada geliat yang berarti sampai sekarang ini.

Dwi mengaku dari komunikasi terakhirnya dengan Pemkab Loteng, pihaknya dijanjikan satu minggu. Seluruh tiang listrik sudah bisa dipindahkan, sehingga pengerjaan proyek bisa segera dituntasnya. “Kita berharap apa yang sudah jadi komitmen tersebut bisa ditepati,” harapnya.

Menurutnya, jika persoalan tiang listrik tersebut tidak bisa segera diselesaikan bulan ini juga, maka pihaknya tidak berani menjamin pengerjaan jalur Praya-By Pass Batujai selesai sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Dan, pihak rekanan dalam hal ini tentunya tidak bisa disalahkan sepenuhnya. (kir)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA NOKA/NOSIN: MH1JF5114AK 030318/JF51E-1031178 AN. YEREMIA ADITYA PUSDANEGARA HILANG DISEKITAR JL. GAJAH MADA MENUJU RUMAH

ADVERTISING

RUPA-RUPA

AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

Halaman 11

SUARA NTB Senin, 15 Desember 2014

Hasil Pertandingan Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2014 Minggu, 14 November 2014

POOL A Kubota A BPN FC Anak Komplek GFC Vamos B IPDN B Vegas Bappeda NTB

vs vs vs vs vs vs vs vs

Ariesta PSPM Gerung PSKT FC Tunas Muda FC Alvienna Virus FC BNI 46 Mataram WIFA FC

7-2 5-3 2-5 8-3 6-3 4-7 2-0 2-11

POOL B IPDN A SOS Loyyal Futsal Central Futsal Dayman Radantika Vamos A Grand Futsal

vs vs vs vs vs vs vs vs

Setda NTB BPN Jr Lombok TV BLHP FC Taliwang FC Akasaka FC Alfamart Ghost Hunter

5-3 2-8 1-7 6-1 3-2 7-2 13-2 2-5

Manchester City Diserang Krisis Cedera Pemain London Manchester City berada dalam bahaya saat menghadapi program Natal dan Tahun Baru liga karena tanpa diperkuat para striker top dan kapten mereka setelah tim asuhan Manuel Pellegrini ini mendapat ganjaran negatif dari kemenangan atas Leicester City tadi malam.

Edin Dzeko, bersama Sergio Aguero, menghadapi masalah betis sebelum menang 1-0, sedangkan kapten Vincent Kompany menderita cedera hamstring. Ini membuat Pellegrini mengakui ketiga pemain akan absen pada lima laga City dalam 15 hari ke (Suara NTB/ist) depan.

Sergio Aguero Kendati ada kemungkinan juga tak bisa diperkuat Stevan Jovetic yang sedang cedera, Pellegrini tetap tegar dengan berkata, “Kami tidak akan mengeluh soal cedera.” Opsi serangan Pellegrini kini akan diuji.

Sabtu kemarin dia mencoba darah muda asal Spanyol yang masih berusia 18 tahun, Jose Pozo. Selain itu dia juga terpaksa mengandalkan gelandang tua Frank Lampard.

“Mustahil Vincent dan Edin akan siap sebelum tahun baru,” kata Pellegrini yang akan kehilangan Aguero yang cedera selagi melawan Everton.

“Jovetic mungkin juga absen dalam beberapa pekan namun kami tidak akan mengeluhkan cedera. Ini sulit karena kami harus memainkan banyak pertandingan tapi saya tidak pernah mengeluhkan para pemain yang tak bisa bermain,” sambung dia seperti dikutip Reuters.

“Kami akan mempertimbangkan Jose Pozo. Kami masih memiliki pemain-pemain muda lainnya dalam skuat yang diasuh Patrick Vieira.” (ant/bali post)

Pendukung Fanatik Wenger Bersuara London Dari kacamata mayoritas penggemar yang pro manajer Arsenal Arsene Wenger, kemenangan 4-1 dari Newcastle United Minggu dini hari tadi adalah bukti ampuhnya mantera “In Arsene We Trust” (Pada diri Arsene kami menaruh kepercayaan).

Pada pertandingan itu Santi Cazorla dan Olivier Giroud masingmasing mencetak dua gol untuk tim mereka, padahal Newcastle adalah tim yang pertama kali mengalahkan Chelsea. Pendukung (ant/bali post) berat Arsenal, Brian Arsene Wenger Harris, yang sudah sekitar 70 tahun mendukung klub London utara itu tak ragu menyanyikan “Only One Arsene Wenger”.

Dia berada di Stoke City pada pekan lalu ketika Arsenal kalah 2-3 di mana Wenger diejek begitu laga usai. “Siapa di sana yang menempati posisinya?” tanya Harris.

“Masalahnya banyak pendukung muda dibutakan oleh kesuksesan. Saya saat itu berumur 19 tahun sebelum saya menyaksikan kita mengangkat trofi, itu berbeda. Para penggemar muda tak punya kesabaran,” kata dia seperti dikutip Reuters. (ant/bali post)

Vamos B vs Virus FC

Kekuatan Penuh untuk Big Match Mataram (Suara NTB) Big match antara sejumlah tim besar akan tersaji di babak 16 besar Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2014 hari ini. Salah satu laga sarat gengsi akan tersaji saat Vamos B menghadapi Virus FC. Kedua kubu menjanjikan tampil dengan kekuatan penuh untuk laga ini.

Saat mengalahkan IPDN B, kemarin, Virus FC tidak diperkuat sejumlah pemainnya dan sengaja bermain tidak terlalu agresif demi menghindari terkurasnya stamina para pemainnya. Hal ini diakui oleh manajer tim Virus FC, I Gde Eko Kristyanto.

“Kita tidak mau forsir pemain. Kalau kita forsir, habis kita. Tapi untuk laga besok (hari ini-red) kita kekuatan full,” ujarnya.

Terkait laga hari ini, Gde mengaku pihaknya akan menyiapkan mental dan semangat anak asuhnya. Menurutnya, salah satu evaluasi yang menjadi perhatiannya adalah para pemain Virus seringkali terlambat panas yang bisa merugikan jika berhadapan dengan tim dengan materi pemain yang bagus.

Namun, Gde menganggap Vamos yang diperkuat Swananda Pradika dkk bukanlah tim asing karena kedua tim sudah seringkali saling jajal di berbagai event dan turnamen.

“Kalau tipe permainan, satu sama lain kami sudah saling kenal. Kita sering ketemu,”

ujarnya. Jika berhasil melewati hadangan Vamos, Gde optimis tiket ke babak empat besar bisa digenggam.

Sementara itu, pelatih Vamos B, Dede Sulaeman, menegaskan juga akan tampil dengan kekuatan penuh di laga melawan Virus. Soal strategi, ia mengakui kemungkinan Vamos akan bermain aman di laga ini.

Meski para pemainnya sudah sering bentrok dengan Virus, namun sebagai pelatih, ia mengaku belum mengetahui lebih jauh karakter permainannya.

“Yang penting kita jangan terlalu menganggap remeh dan fokus,” ujarnya. Dede juga menambahkan pihaknya akan melakukan rotasi strategi dan pemain di laga ini. Di dua laga sebelumnya, Vamos memang memeragakan strategi itu dengan cukup sukses. Namun, dibandingkan dua lawan Vamos B sebelumnya, Virus tentu berada di level yang berbeda.

Karenanya, strategi dan efektifitas permainan Vamos akan benar-benar diuji di laga ini. (aan)

Thailand Incar Gelar AFF Setelah 12 Tahun Jakarta (Suara NTB) Thailand yang maju ke final Piala AFF 2014 mengincar gelar juara setelah selalu gagal dalam 12 tahun terakhir di turnamen sepak bola antarbangsa Asia Tenggara itu.

“Target kami tetap sama, meraih juara,” kata pelatih timnas Thailand Kiatisak Senamuang seperti dikutip Bangkok Post edisi online, Minggu. Thailand bertemu Malaysia di final Piala Suzuki AFF yang dimainkan dua kali dengan sistem kandang dan tandang.

Pertandingan leg pertama berlangsung di Stadion Rajamangala Bangkok, Thailand, Rabu (17/12), sedangkan leg kedua di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (20/12). “Leg pertama harus dapat kami menangkan,” kata Senamuang.

Mengenai pemindahan tempat pertandingan di Malaysia yang sebelumnya di Stadion Shah Alam ke Stadion Bukit Jalil, mantan penyerang timnas Thailand itu mengatakan: “Kami siap main di mana saja.”

Thailand telah tiga kali meraih juara Piala AFF, dan

terakhir kali tahun 2002 ketika mereka mengalahkan Indonesia di final. Setelah itu mereka sempat tiga kali lolos ke final namun kalah.

Jika tahun ini menang, Thailand dapat menyamai rekor Singapura yang telah empat kali juara Piala AFF. Menurut Bangkok Post, 50 ribu tempat duduk di Stadion Rajamangala sudah habis terjual. Panitia juga menyiapkan layar-layar raksasa di luar stadion.

Sementara itu pemain Malaysia Badhri Radzi yang langsung berperan dalam debut internasionalnya saat timnya mengalahkan Vietnam 4-2, berharap mendapat kesempatan lagi bagi pertandingan final tersebut.

“Saya harap pelatih memberi saya kesempatan main, agar saya bisa menolong tim meraih Piala Suzuki AFF,” kata Badhri. Menurut pemain asal Kelantan itu, pertandingan final nanti akan lebih berat. “Pelatih perlu mengubah taktik, dan saya siap memberi yang terbaik jika dipercaya tampil,” ujarnya seperti dikutip The Star. (ant/ bali post)

Telan Augsburg 4-0, Bayern Kokoh di Puncak Berlin Bayern Munchen menggarisbawahi statusnya sebagai calon juara Bundesliga musim ini setelah hari ini menang 4-0 dari Augsburg untuk memimpin klasemen Bundesliga dengan selisih 10 poin bersih dari penguntit terdekatnya.

Dengan masih akan bermainnya peringkat kedua Wolfsburg melawan Paderborn Minggu malam WIB nanti, Bayern memperlebar jarak kepemimpinnya dari peringkat tiga Augsburg untuk berada di jalur juara liga tiga kali berturut-turut.

Bayern yang mengawali laga dengan membangkucadangkan Thomas Mueller dan Mario Goetze, bisa makin superior terhadap lawannya pekan ini keti-

ka menjamu Freiburg pada Selasa sebelum bertandang ke Mainz Jumat pada laga terakhirnya tahun ini.

“Saya amat sangat bangga karena saya tahu betapa sulit menang dari Augsburg,” kata pelatih Bayern Pep Guardiola.

“Kami jauh lebih agresif dan ditambah lebih cepat pada babak kedua. Sekali lagi saya dikejutkan oleh mentalitas para pemain ini yang sudah memenangi segalanya, tapi mereka selalu ingin menang, menang, menang.”

Keempat gol Bayern berasal dari dua gol Arjen Robben, dan masing-masing satu gol dari Medhi Benatia dan Robert Lewandowski, demikian AFP. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

TENDANGAN KIPER - Kiper Virus FC, bersiap melesatkan tendangan yang berbuah gol ke gawang IPDN B, di laga 32 besar, Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2014, Minggu kemarin.

SUARA NTB

Senin, 15 Desember 2014

Halaman 12

RUPA-RUPA

PERHIASAN

FINANCE

295.000

SHOWROOM

RUPA-RUPA

TRAVEL

SALON

PERAWATAN AC

TOKO MAINAN

PET SHOP

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

RUPA-RUPA

BENGKEL 18.00

SUARA NTB

Senin, 15 Desember 2014

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

087 865 633 888 / 087 861 811 999

RUMAH MAKAN

KURSUS

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LOWONGAN

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SERVICE AC

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

TERASI

LOWONGAN

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM BIBIR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TRAVEL

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

RUPA - RUPA

RUPA_RUPA

FASHION

RUPA-RUPA

DIJUAL

RUPA - RUPA

KONVEKSI

POLHUKAM

SUARA NTB Senin, 15 Desember 2014

Halaman 14

Enam Kafe Digerebek BNN

Pimpinan Media Hingga Ibu Guru Diperiksa Giri Menang (Suara NTB) Operasi pemberantasan narkotika di tempat hiburan terus digeber Badan Narkotika Nasional (BNN) dipenghujung tahun 2014 ini. Operasi kembali dilakukan Jumat (13/12) malam kemarin, dengan sasaran enam kafe dan bar di Senggigi. Meski dengan hasil yang belum maksimal, namun dari razia itu, beberapa latarbelakang profesi tidak luput dari pemeriksaan. Mulai dari pimpinan media, PNS harus diperiksa identitasnya.

Operasi BNN itu melibatkan Datasemen Polisi Militer Angkatan Darat, personel Polda NTB, juga Sat Pol PP Provinsi NTB. Tim yang dibagi tiga regu, bergerak bersamaan pukul 23.00 Wita, dengan sasaran pertama Kafe dan Bar Bahari, di kompleks Senggigi Square. Pada floor yang terdapat kursi sudut dan memanjang, pengunjung yang jumlahnya hanya belasan orang itu tampak kaget. Tapi tidak ada reaksi berlebihan, mereka tetap duduk di posisinya.

Di salah satu sudut kursi, terlihat wajah yang tidak terlalu asing. Ya, dia seorang pimpinan media di NTB, yang nampaknya menikmati hiburan malam itu bersama tiga rekannya. Sembari beringsut bangun dari tempat duduknya saat didekati anggota Provost, pria itu mengeluarkan identitasnya dari dompet dan ditunjukkan ke Polisi. Dari saku kirinya dikeluarkan kartu pers medianya dan sempat dicek polisi yang sama, kemudian dikembalikan. Pemerik-

saan yang sama juga diberlakukan terhadap pengunjung lainnya. Hanya sekitar 30 menit di tempat itu, Polisi bergerak ke Marina Kafe.

Di Marina, petugas mencurigai seorang waiters laki laki yang tiba – tiba beranjak ke lantai dua. Petugas BNN memeriksa khusus pria bernama Jumadil itu dan memintanya mengeluarkan urine.

Apes, satu jam di dalam toilet, urine Jumadil tak kunjung keluar, akhirnya petugas terpaksa mengamankannya dan dibawa ke kantor BNN. Melihat temannya diamankan, petugas Cafe lainnya bereaksi. Namun setelah dijelaskan, reaksi mereka tak berlanjut.

Kafe Paragon di seberang Marina juga sempat diperiksa, namun hasil nihil, tempat ini nampak lebih sepi dari biasanya.

Berlanjut ke Cassanova, yang jaraknya sekitar 300 meter, suasana tempat itu juga tidak terlalu ramai. Pengunjung laki laki hanya beberapa gelintir, didominasi para PS

Satpol PP KLU Terima Peringatan Kejaksaan Tanjung (Suara NTB) Langkah penertiban minuman beralkohol yang dilakukan Satpol PP dan lintas instansi di KLU mendapat peringatan dari Aparat Penagak Hukum. Adalah Kejaksaan Tinggi NTB, menyurati dan mengingatkan Satpol PP Kabupaten Lombok Utara perihal tidak adanya payung hukum sebagai acuan penertiban Pemda KLU. “Kami telah diingatkan oleh Kejaksaan perihal penertiban minuman beralkohol, sebab selama beroperasi kita tidak memiliki payung hukum. Namun ke depan dengan keberadaan perda, kita bersiap untuk menggelar penertiban lagi,” ujar Kasatpol PP KLU, Anding Dwi Cahyo, SSTP.MM., Jumat (12/12).

Dijelaskannya, pihak Kejaksaan menegaskan tidak boleh menyita tanpa dasar hukum yang jelas. Ia pun menyadari, bahwa selama penertiban dan pemusnahan miras beralkohol tak dilengkapi dokumen resmi pemerintah.

Tidak hanya itu, lanjut dia, Kejaksaan memandang dalam proses pemusnahan harus mendapat izin dari Pengadilan.

Sayangnya prosedur ini pun belum sama sekali ditempuh oleh SatPol PP dan lintas instansi KLU. “Kita akui, selama ini baik penertiban maupun pemusnahan belum pernah berkoordinasi dengan Pengadilan. Ke depan, langkah itu akan kita lakukan,” ujarnya.

Menyikapi penertiban minuman beralkohol jelang tahun baru di sejumlah titik - fokus kawasan pariwisata, Anding mengatakan akan menggelar razia pada H-7 tahun baru.

Rencana itu telah ia koordinasikan bersama Dinas Perindag KLU, dengan menargetkan titik di kawasan pariwisata, 3 Gili dan beberapa lokasi di darat KLU. Pihaknya bahkan sudah menginventaris pengusaha yang sudah berizin dan tidak berizin dalam penjualan miras. Namun demikian, optimalisasi pendataan akan dibantu oleh aparatur desa dan dusun sehingga jelas arah penertibannya. “ Ke depan, jika Perda Penertiban Minuman Beralkohol sudah diketok, itu bisa kita tekankan.”

Langkah razia miras beralkohol dan miras oplosan menjadi penekanan bagi jajaran Satpol PP KLU dan instansi lain. Mengingat Pemda KLU, tidak ingin kasus meninggalnya wisman asal Australia pada momen tahun baru terulang lantaran menenggak miras oplosan. (ari)

Membingungkan, Pansus Minta BPKAD Benahi Data Aset Mataram (Suara NTB) – Pansus Aset Daerah DPRD Kota Mataram terus menggenjot pembahasan aset bermasalah. Selain waktu yang tersedia tidak banyak, Pansus juga masih kebingungan dengan format penyusunan aset oleh BPKAD (badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah) Kota Mataram.

Sebab, menurut anggota Pansus Aset, data aset yang disuguhkan dalam sebuah buku, dianggap tidak rinci. ‘’Tidak ada tahun pembuatan, tahun pembelian dan lain sebagainya,’’ cetusnya. Yang lebih membingungkan lagi, format penyusunan data aset di tiap SKPD tidak sama. Mestinya ada pemilahan aset secara lebih terinci dan jelas. Misalnya untuk aset bergerak, seperti kendaraan harus ada pengelompokkannya sendiri. ‘’Waktu kita terbatas hanya satu setengah bulan, kenapa bukan aset yang Rp 64 miliar yang menjadi temuan BPK itu yang diusulkan untuk dihapuskan,’’ tanya anggota Pansus Aset Daerah, I Gede Wiska, SPt. Anggota Pansus Aset Daerah lainnya, HM. Faesal meminta Pansus Aset Daerah tidak terjebak pada orientasi bagaimana Mataram mengejar opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). ‘’Saya rasa kalau pengelolaan aset sudah baik, nanti penilaian WTP akan mengikuti,’’ katanya. Diakui Ketua Pansus Aset Daerah, HM. Zaini, Pemkot Mataram sesungguhnya sudah menseriusi masalah aset Kota Mataram sejak tiga tahun terakhir. ‘’Sudah tahun ini tapi belum clear juga,’’ cetusnya. Zaini menilai, kenapa Kota Mataram belum mampu mendapat opini WTP, karena mataram dianggap tidak serius mengurus masalah aset. Bahkan, ia menganggap Kepala BPKAD Kota Mataram, Yance Hendra Dirra setengah-setengah mengurus persoalan aset lantaran lebih fokus mengurus masalah keuangan.

Karenanya, Zaini menarik kesimpulan mengenai tahapan pembahasan aset daerah tersebut. Ada enam poin tahapan yang akan ditempuh dalam pembahasan aset daerah. Pertama, Pansus meminta BPKAD Kota Mataram memperbaiki surat usulan penghapusan aset daerah. Kedua, BPKAD harus melakukan penyempurnaan data. Ketiga, harus ada pendampingan dari staf ahli. Keempat, presentasi dari SKPD masing-masing yang mengusulkan penghapusan aset.

Kelima melakukan pembahasan aset daerah dan keenam Pansus akan melakukan sidak terhadap aset daerah yang diusulkan untuk dihapuskan. (fit)

yang becengkrama dengan rekannya. PS yang kebanyakan berasal dari Sukabumi ini, harus digeledah satu per satu tas hingga pakaian mereka.

Namun dari pemeriksaan di Kafe ini, hasilnya juga nihil.

Waktu sudah menunjukkan Pukul 02.00 Wita, tim kemudian bergerak ke Kafe Mekar.

Tim langsung menyerbu ke sejumlah room dan floor. Tiga laki laki bersama tiga PS di sebuah room yang sedang asyik dengan hentakan musik, harus berhenti sejenak untuk diperiksa urinenya. Usai menyisir sejumlah room, petugas bergerak ke floor yang juga sedang riuh dengan hentakan house music. Setelah musik dihentikan, dilanjutkan ke pemeriksaan pengunjung di lantai floor sampai ke stage.

Di deretan kursi ruangan kedap suara itu, juga tidak luput dari pemeriksaan. Petugas Pol PP agak terkejut ketika mendapati seorang wanita yang duduk berjejer dengan dua rekan wanitanya. Pada KTP wanita itu, tercantum

profesinya sebagai guru di salah satu Sekolah Dasar di Praya, Lombok Tengah. Namun petugas tidak menahan KTP nya. Wanita lajang itu, mengaku datang ke Kafe hanya untuk hiburan.

Di tempat yang sama, seorang PS sempat menyedot perhatian karena enggan menjalani tes urine, meski terus dibujuk petugas. Karena tak juga mau tes urine, akhirnya wanita ini dibawa ke mobil Patroli. perasi terakhir di Kafe Citra Club. Disini tak kalah sengit, petugas sempat berdebat dengan salah seorang pengunjung yang terlihat mabuk. Pengunjung tersebut berusaha membela temannya yang ternyata seorang PNS di Kota Mataram yang sedang diperiksa petugas.

Dari ruangan itu, tim kemudian menyisir ke lorong yang menghubungkan room. Seorang pemuda dan wanita usianya sekitar 40 tahun diperiksa khusus, karena dicurigai usai memakai narkoba. Petugas yang mengecek urine, akhirnya membawa wanita itu ke kantor BNN untuk pemeriksaan lanjutan.

Kepada wartawan, ketua tim operasi BNN, Kompol Bunawar, SH menyebut operasi itu sebagai kegiatan dadakan untuk mengantisipasi peredaran narkoba di tempat hiburan. (ars)

(Suara NTB/ars)

PENGGEREBEKAN - Suasana penggerebekan oleh BNN Provinsi NTB di salah satu kafe di Senggigi, Lombok Barat

Walikota Mataram Prihatin Bupati Lobar Jadi Tersangka Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Zaini Arony jadi tersangka atas dugaan pemerasan terhadap investor terkait izin usaha wisata. Terkait kasus yang menimpa rekannya sesama kepala daerah dan berasal dari partai politik yang sama yaitu Partai Golkar, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyatakan keprihatinannya. “Saya tentu baik sesama kepala daerah

juga sesama kader Partai Golkar tentu merasa prihatin.

Tapi kita tetap memberikan dukungan kepada proses hukum yang berlaku itu,” terangnya, Sabtu (13/12) ditemui usai menghadiri refleksi empat tahun kepemimpinan AMAN (Ahyar Abduh dan Mohan Roliskana) di Kecamatan Mataram.

Ahyar Abduh yang juga menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram ini menyampaikan bahwa dirinya turut mendoakan Zaini

Arony dan keluarga atas kasus yang menimpanya ini.

“Tentu kami berdoa untuk Pak Zaini dan keluarga semoga tetap bisa tabah dan sabar menghadapi permasalahan ini dan diberikan kesehatan dan kemampuan lahir dan batin,” katanya.

Partai Golkar sendiri akan memberikan bantuan hukum kepada Zaini Arony. Ahyar menyampaikan setiap ada kader partai berlambang beringin ini yang tersangkut kasus hukum, DPP Partai Golkar se-

lalu memberikan bantuan hukum. “Setiap ada kader yang mempunyai persoalan hukum pasti dibantu,” ujarnya.

Dengan dijadikannya Zaini sebagai tersangka oleh KPK, apakah menjadi peluang besar bagi Ahyar Abduh untuk maju menjadi Calon Ketua DPD Partai Golkar NTB 2015 mendatang? Ahyar mengatakan bahwa dirinya tidak berpikir ke arah sana. Menurutnya tak elok jika kasus yang menimpa rekannya ini dimanfaatkan menjadi peluang. “Saya ndak

Lawan Partai, Irwansyah Kalah di Pengadilan

Selamatkan Generasi Muda

Korem Berikan Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Mataram (Suara NTB) Jajaran Korem 162/WB ikut merasa bertanggungjawab menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Untuk itu, Sabtu (13/12) bertempat di SDN 19 Cakranegara, bersama BNN Provinsi NTB, Korem 162/WB memberikan penyuluhan mengenai bahaya Narkoba kepada wali murid dan siswasiswi sekolah tersebut.

Kegiatan penyuluhan narkoba ini merupakan salah satu dari kegitan penguatan teritorial, dalam rangka menyelamatkan remaja dari kenakalan dan narkoba. Kegiatan penyuluhan diikuti oleh siswa-siswi kelas IV dan V serta diikuti oleh 522 wali murid. Penyuluhan disambut baik oleh pihak sekolah dan wali murid, mengingat Narkoba merupakan kejahatan besar yang dapat merusak generasi penerus bangsa.

Untuk itu Korem 162/WB beserta BNN menyelenggarakan kegiatan penyuluhan tersebut dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan pengertian mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, mengingat peredaran narkoba di masyarakat sanagat meresahkan. “Bahwa saat ini jaringan pengedar Narkoba tidak hanya menjadikan orang dewasa sebagai target pengguna Narkoba, namun juga men-

(Suara NTB/ars)

GUGATAN - Ketua DPD Hanura NTB, Mudahan Hazdie dan kuasa hukumnya Burhanuddin, menunjukkan materi gugatan dan eksepsi dalam perkara dengan kader Hanura. jadikan ank-anak sebagai target,” kata Seperti Kasi Teritorial Korem 162/WB Letkol Inf Kusdiro. Apalagi saat ini para sindikat pengedar narkoba semakin cerdik dalam melancarkan aksinya, salah satunya dengan cara mencampur narkoba ke dalam jajanan seperti permen dan lainnya kemudian mengelabui anak-anak untuk mengomsumsinya.

Oleh sebab itu, disarankannya, peran pihak sekolah dan orang tua sangat penting dalam mencegah peredaran narkoba. Kusdiro juga menambahkan agar Guru dan orang tua murid dapat lebih aktif mengawasi anak-anaknya, terutama saat diluar jam sekolah.

Adakan pendeketan dan berikan terus pengertian mengenai

bahaya narkoba sehingga anak akan mengerti dan memahami serta menjauhi.

Pada kesempatan yang sama Kepala BNN Provinsi NTB Kombes Pol Drs. H. Mufti Djusnir, Apt, MSi., juga menyampaikan bahwa untuk pemberantasan masalah narkoba tidak boleh lembek.

Dan dengan adanya kegiatan penyuluhan tersebut, diharapkan kesadaran pelajar dan wali murid dan orang tua mengenai bahayanya pergaulan bebas dan narkoba akan semakin meningkat dan responsif ketika mengetahui ada tindakan yang mencurigakan baik itu dilingkungan sekolah atau dilingkungan tempat tinggalnya, agar melapokan kepada pihak berwajib. (ars/*)

Mataram (Suara NTB) Berusaha berontak atas kebijakan partai yang dianggapnya tidak adil, Irwansyah, anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dari Hanura, menggugat partainya sendiri. Namun upayanya justru terhenti, setelah Pengadilan Negeri Mataram menyatakan diirnya kalah dalam gugatan itu.

Irwansyah sebelumnya menggugat partainya karena mengeluarkan SK pencopotan dan meminta SK itu dicabut. Yang digugat, pengurus DPC Hanura KSB hingga DPD Hanura Provinsi NTB. Selain soal moril, ia juga menggugat secara materil senilai Rp 2 miliar lebih. Namun hakim ketua majelis hakim I Made Seraman, SH, MH dan hakim Anggota Tri Harsono, SH, MH dan Abu Achmad Sidqi, SH, MH, menyatakan provisi atau dalil gugatan ditolak untuk seluruhnya. Sebaliknya eksepsi tergugat DPC dan DPD Hanura yang menyatakan persoalan itu merupakan kewenangan Mahkamah Partai, sebagai pengambil keputusan tertinggi ketika ada konflik internal.

Kronologi persoalan ini berawal ketika Caleg Hanura nomor urut dua mengajukan PHPU atas kemenangan caleg nomor urut satu Irwansyah.

Atas PHPU itu, DPP Hanura akhirnya memutuskan win win solution untuk keduanya. Masa jabatan mereka dibagi dua, 2 tahun 6 bulan untuk Irwansyah dan setengah periode untuk Syamsudin. Namun Irwansyah

Musda Partai Golkar NTB

Bupati Loteng Siap Maju Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili, FT., mengaku siap bersaing dalam perebutan kursi Ketua DPD I Partai Golkar NTB, pada Musda Partai Golkar NTB tahun 2015 mendatang. Kendati diakuinya, untuk mewujudkan target tersebut tidak akan mudah. Mengingat persaingan dipastikan bakal berjalan ketat.

Ketika dikonfirmasi wartawan usai peresmian Hortipark Loteng, di Desa Karang Sidemen Batukliang Utara, Sabtu (13/12), Suhaili, mengakui

sebagai kader partai pasti ada keinginan ataupun niat untuk memimpin partai. Tapi tentu dengan catatan, ada dukungan penuh dari partai.

“Kalau memang partai mendukung dan menginginkan saya (maju sebagai Ketua DPD I Partai Golkar NTB), kenapa tidak,” ujarnya. Menurutnya, menjadi pimpinan partai tentunya bukan perkara mudah. Akan tetapi, jika memang diberikan kepercayaan maka akan dijalankan semaksimal mungkin. Karena itu sebagai bentuk tanggung jawab selaku kader partai yang diberikan amanah untuk memimpin partai.

pernah berpikir ke situ. Apalagi ini orang sedang menghadapi musibah,” cetusnya.

Menurutnya siapapun kader Golkar yang maju mencalonkan diri menjadi Ketua DPD I mempunyai peluang yang sama. Semua kader ujarnya memiliki pemikiran dan tujuan yang sama untuk memajukan partai. “Golkar sudah punya sistem, mekanismenya kuat.

Semua ada ketentuannya, ada mekanisme kepartaian,” pungkasnya. (ynt)

Suhaili saat ini masih tercatat sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Lombok Tengah.

Setelah sebelumnya menggantikan posisi ketua yang sebelumnya dijabat oleh H.L. Wiratmaja, S.H. Orang nomor satu di Bumi Tatas Tuhu Trasne ini termasuk kader partai beringin yang militan. Rekam jejak politiknya, tidak lepas dari Partai Golkar. Bahkan sebelum menjabat sebagai Bupati Loteng, Suhaili, tercatat sebagai Ketua DPRD NTB dari Partai Golkar.

Disinggung persiapan dalam menghadapi Musda Partai Golkar NTB, ia mengakui memang belum ada persiapan yang

serius. Pihaknya masih melihat situasi dan kondisi yang berkembang di partai.

Karena memang sampai saat ini, gelaran Musda masih belum dipastikan jadwalnya.

Terkait keinginan untuk mempercepat pelaksanaan Musda, Suhaili mengaku pihaknya tidak dalam posisi itu. Pihaknya dalam hal ini hanya mengikuti proses dan alur yang ada. “Jadi kita ikuti saja alur dan proses yang ada saja. Kalaupun kemudian ada keinginan untuk mempercepat gelaran Musda, itu bukan dari kita,” pungkasnya. (kir)

menolak keputusan itu dan tetap akan menjalankan keputusan KPU dirinya sebagai peraih suara terbanyak dan mengabdi selama lima tahun.

Karena imbauan DPP, DPD hingga DPC itu tak diindahkan, Irwansyah dipecat. Namun tidak tinggal diam, ia menggugat partainya sendiri.

Sementara Burhanuddin, SH tim kuasa hukum Syamsudin, memastikan putusan pengadilan itu memenangkan kliennya. “Dalam putusan hakim Jumat siang lalu, provisi penggugat ditolak seluruhnya,” kata Burhanuddin didamping ketua DPD Hanura Ir. H. Mudahan Hazdie, Sabtu lalu. Setelah keluarnya putusan itu, pihaknya tinggal melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Irwansyah. “Kami sudah mempersiapkan PAW, sebab putusan hakim ini sifatnya final, meskipun dari pihak penggugat mengajukan upaya hukum lanjutan,” terang Burhanuddin. Hal ini sudah ada yurisprudensinya dalam kasus gugatan caleg di KLU. Sementara Mudahan Hazdie menambahkan, PAW ini sebenarnya sudah lama direncanakan, sejak DPP mengeluarkan keputusan tanggal 26 September lalu. Namun pihak DPRD KSB enggan menindaklanjuti, tapi menyerankan menunggu sampai putusan pengadilan. “Sekarang putusan pengadilan sudah keluar, tidak ada alasan ketua DPRD KSB untuk menolak atau menunda PAW ini,” tegasnya.

Sementara tim kuasa hukum Irwansyah, Basri Mulyani, SH memastikan tetap akan menempuh upaya hukum lanjutan. Baginya, masih banyak jalur lain untuk melawan, meski sudah ada putusan pengadilan.

“Yang perlu dicatat, hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya, tidak dapat menerima gugatan, bukan inkracht.

Jadi ini soal syarat formilnya, belum masuk ke materiil. Sehingga memungkinkan upaya hukum lain,” tegas Basri.

Sehingga, menanggapi keinginan DPD dan DPC Hanura mengusulkan PAW, tidak bisa diterima begitu saja pihaknya.

Sebab sebelum ada putusan berkuatan hukum tetap, maka proses PAW tidak bisa dilakukan, sebab itu norma yang menurutnya tertuang dalam Undang Undang maupun Peraturan Pemerintah (PP) tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) maupun Parpol. (ars)

SUARA NTB

Senin, 15 Desember 2014

Halaman 15

Diskop dan UMKM Lobar Tertibkan Ratusan Koperasi Tidak Sehat Giri Menang (Suara NTB) Jumlah koperasi di Lombok Barat (Lobar) yang tercatat di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebanyak 480 unit. Dari jumlah itu 130 koperasi kurang aktif alias tidak sehat. Hal ini disebabkan, koperasi ini dibentuk tanpa didukung komitmen dan SDM, namun hanya untuk mengejar bantuan fasilitas dan dana.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas koperasi dan UMKM Lobar, Joko Wiratno, Sabtu (13/12). Mantan Staf Ahli Bupati ini menerangkan, pembenahan koperasi yang tidak sehat ini menjadi pekerjaan rumah ke depan, karena keberadaan koperasi ini tidak hanya menuntut kuantitas, namun kualitasnya.

Menurutnya, penyebab koperasi enggan berkembang, karena koperasi muncul dari masyarakat dan dikelola oleh masyarakat serta hasilnya untuk masyarakat. Sehingga terkadang pada saat pembentukan tidak didasari keseriusan, namun hanya untuk mengejar fasiitas dan bantuan anggaran.

Joko Wiratno

Dari beberapa koperasi yang adas, kebanyakan koperasi pertanian, koperasi simpan pinjam.

Parahnya lagi koperasi petani (koptan) dari data yang ada setelah ditelusurnya ternyata tidak ada lembaganya. Setelah penertiban koperasi ini, diharapkan data koperasi lebih valid.

Pihaknya akan mendorong koperasi yang mau berkembang bukan koperasi yang sekadar dibentuk. Pembinaan dari pemda sendiri berupa pelatihan, sedangkan bantuan dana sendiri lebih banyak dari pusat. “Kami arahkan agar dapat bantuan dana dan fasilitas seperti sarana pemasaran,”ujarnya.

Di bagian lain, Lobar dalam menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN perlu persiapan agar produk lokal bisa memenuhi kebutuhan pasar lokal.

Karena ia mengaku, sejauh ini produk lokal Lobar belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan pasar lokal, karena belum bisa bersaing dengan produk luar. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan PHRI dan pihak terkait lainnya agar produk lokal bisa masuk ke hotel. Paling tidak, produk lokal itu bisa menjadi oleh-oleh para tamu hotel. (her)

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/ist)

WISUDA - Para wisudawan Unram saat mengikuti wisuda yang digelar di Auditorium M. Yusuf Abubakar Unram, Sabtu (13/12).

Unram Kembali Mewisuda 795 Wisudawan Mataram (Suara NTB) Sebanyak 795 mahasiswa Universitas Mataram (Unram) mengikuti acara wisuda periode I Tahun Akademik 2014-2015 yang digelar, Sabtu (13/12).

Mereka terdiri dari berbagai jurusan dan program studi Diploma III, Strata satu dan program pascasarjana strata dua lingkup Unram.

Lulusan Diploma III yang diwisuda berasal dari Fakultas Ekonomi sebanyak 76 orang.

Sementara sarjana strata satu yang diwisuda sebanyak 634 berasal dari Fakultas Ekonomi 123 orang, Fakultas Hukum 54 orang, Fakultas Pertanian se-

banyak 45 orang, Fakultas Peternakan 24 orang, sebanyak 272 orang dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 65 orang berasal dari Fakultas Teknik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pendidikan Alam (FPMIPA) sebanyak 23 orang, Fakultas Teknik Pangan dan Agroindustri sebanyak 10 orang, Program Studi Budidaya Perairan 16 orang dan Program Studi Kehutanan sebanyak 2 orang.

Sementara lulusan program pascasrjana berjumlah 69 orang dengan rincian Magister Manajemen sebanyak 19 orang, Magister Akuntansi 5 orang, Magister Ilmu Ekonomi 13 orang,

Magister Ilmu Hukum sebanyak 8 orang, sebanyak 6 orang dari Magister SD Lahan Kering, 2 orang dari Magister Manajemen Sumber Daya Peternakan, Magister Pendidikan IPA sebanyak 7 orang, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia sebanyak 4 orang dan Magister Pendidikan Bahasa Inggris sebanyak 5 orang. Selain itu, Unram juga meluluskan 16 orang pada program profesi terdiri dari 16 orang berasal dari fakultas kedokteran (Dokter).

Dari 795 orang lulusan tersebut, sebanyak 3 orang (0,38 persen) memperoleh predikat kelulusan dengan pujian (cumlaude),

720 orang (90,57 persen) memperoleh kelulusan sangat memuaskan dan 72 orang (9,06 persen) memperoleh predikat kelulusan memuaskan. Sementara dilihat dari predikat kelulusan tertinggi diraih oleh Baiq Yulia Hasni Pratiwi jurusan program studi biologi Fakultas MIPA dengan IPK 3,88.

Pada kesempatan itu, Rektor Unram Prof. Ir. Sunarpi berharap agar para lulusan dapat menjaga nama baik almamater setelah menyandang gelar sarjana dan dapat mengamalkan segala ilmu yang mereka peroleh selama menuntut ilmu di Unram. (dys)

Mataram (Suara NTB) Setelah sukses melaksanakan Gebyar Lokalitas Global Art beberapa waktu lalu, Surya Budaya Nusantara (SBN) kini tengah mempersiapkan sejumlah program unggulan bidang seni dan budaya pada tahun 2015 mendatang. Rencananya, program-program unggulan yang disusun ke depan akan dipusatkan pada kabupaten/kota yang saat ini tengah menjadi corong pengembangan pariwisata.

Kepada Suara NTB, Sabtu (13/12) Ketua SBN Sunardy Kasim, S.Pd, M.Sn, menjelaskan, jika saat ini, ia bersama para pengurus lainnya sedang menyusun sejumlah program unggulan bidang seni dan budaya. Katanya, keberadaan SBN dihajatkan untuk melestarikan kesenian dan kebudayaan NTB yang semakin hari mulai ditinggalkan oleh masyarakatnya, karena tidak dilestarikan.

“Salah satu sebab kesenian dan kebudayaan ditinggalkan yaitu karena tidak dilestarikan oleh masyarakat karena perhatian terhadap para pelaku seni dan budaya sangat minim. Nah, SBN hadir untuk menjembatani keinginan tersebut,” terangnya.

Lebih jauh Sunardy mengatakan harus ada upaya untuk sesering mungkin melakukan demonstrasi budaya dan seni ke tengah-tengah masyarakat. Hal itu bertujuan melestarikan berbagai bentuk kebudayaan dan kesenian NTB dari ancaman kepunahan. Tidak hanya itu, demonstrasi seni dan budaya juga untuk memfasilitasi para pegiat seni dan budaya agar mereka termotivasi tetap melahirkan karya-karya seni dan budaya.

Selain itu, alumnus Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar ini mengaku, jika pihaknya ke

depan berkeinginan untuk menyasar para siswa dan pelajar dan melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan seni

dan budaya. Mereka kata Sunardy, sangat potensial untuk bisa mengembangkan kesenian dan kebudayaan kedepan. (dys)

Harapkan Pelajar Manfaatkan Hari Libur ke Perpustakaan Surya Budaya Nusantara Rancang Program Seni dan Budaya 2015 Selong (Suara NTB) – Pelaksanaan ujian semester ganjil sudah selesai, sekolahsekolah yang ada di Lombok Timur (Lotim) saat ini sedang melaksanakan classmeeting sebagai ajang refreshing dan mencari bakat para siswa sebelum tiba datangnya hari libur panjang. Menyikapi hari libur panjang, Kantor Perpustakaan Daerah (Pusda) Kabupaten Lotim mengharapkan para siswa untuk memanfaatkan hari libur sekaligus waktu luang khususnya untuk para pelajar agar datang berkunjung ke perpustakaan.

Ditemui di ruang kerjanya, Kasi pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Lombok Timur, Lalu Nasrun,S.I.P mengatakan, perpustakaan saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat dari semua elemen. Oleh sebab itu, pihak perpustakaan terus berupaya memberikan pelayan-

an yang maksimal kepada pengunjung. Salah satunya dengan cara menambah koleksi buku sesuai kebutuhan masyarakat, mempermudah pelayanan, bahkan pihak perpustakaan daerah menambah jam pelayanan mulai dari jam 8.00 sampai 16.00.

“Sekarang perpustakaan sudah menjadi sebuah kebutuhan di tengah-tengah masyarakat. Jadi, kita juga mengharapkan para sekolah memberikan pengarahan kepada para siswanya untuk memanfaatkan hari libur dengan berkunjung ke perpustakaan karena itu jauh lebih baik,” harapnya.

Diakuinya, jumlah pengunjung per hari ke perpustakaan saat ini sudah mencapai 200 per harinya.

Dengan kondisi itu bisa disimpulkan bahwa perpustakaan saat ini sudah menjadi kebutuhan di tengah-tengah masyarakat. Ia berharap, dengan banyaknya pen-

(Suara NTB/dok)

Lalu Nasrun

gunjung yang datang per harinya itu, para pengunjung bisa memanfaatkan segala fasilitas yang ada dengan baik. Terutama memanfaatkan layanan internet untuk menggali informasi yang tidak ada batasnya.(yon)

RUPA-RUPA

TRAVEL ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Sunardy Kasim menyerahkan cinderamata kepada Kepala Taman Budaya pada acara Gebyar Lokalitas Global Art beberapa waktu lalu.

Senin, 15 Desember 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kerjasama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB dengan Harian Suara NTB

(Suara NTB/kir)

TEKAN TOMBOL - Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, (tengah) menekan tombol sirine sebagai tanda diresmikannya kawasan Hortipark Tastura Loteng, bersama Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Hasanudin Ibrahim (kiri) dan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT.

Gubernur NTB Resmikan Hortipark Tastura Loteng Praya (Suara NTB) Hortipark atau Taman Hortikultura Tastura yang berada di wilayah Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Sabtu (13/12) diresmikan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Taman yang dibangun dengan anggaran tidak kurang dari Rp 3 miliar tersebut, ke depannya diharapkan tidak hanya menjadi sentral pengembangan hortikultura. Tetapi juga sebagai pusat penelitian, edukasi serta wisata alam.

Hadir dalam peresmian tersebut, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Hasanudin Ibrahim, Kapolda NTB, Brigjen. Pol. Sriyono dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) NTB lainnya. Sejumlah pejabat lingkup Pemprov. NTB juga tampak hadir. Termasuk Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, beserta jajaran dan ribuan masyarakat sekitar.

Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine, oleh Gubernur NTB, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian dan Bupati Loteng dilanjutkan dengan penandatangan prasasti dan kesepakatan kerjasama pengelolaan hortipark antara Gubernur NTB dengan Bupati Loteng. Selain peresmian

TANDATANGANI - Bersama dengan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, menandatangani surat kesepakatan pengelolaan Hortipark Loteng, Sabtu (13/12).

baik-baiknya. Supaya manfaat yang ada bisa dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah setempat untuk jangka waktu panjang,” pintanya.

Hal senada disampaikan Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Hasanudin Ibrahim.

Dikatakannya, ada dua pilihan yang bisa dilakukan terkait potensi alam yang dimiliki. Pertama membiarkan potensi alam tersebut begitu saja. Kedua, mengelola sekaligus menjaga potensi alam tersebut dengan aturan yang ketat.

“Dan, pilihan kedua bisa menjadi pilihan yang tepat,” ujarnya. Di mana potensi alam tersebut dikelola dengan maksimal, sehingga bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Tetapi keseimbangan dan kelestarian alamnya tetap dijaga dengan baik.

Menurut Ibrahim, keberadaan hortipark tersebut merupakan perwujudkan dari pilihan kedua tadi.

Dan, diyakini keberadanya bakal memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Tentunya dengan catatan, hortipark tersebut bisa dikelola dan dijaga dengan baik. “Buatkan aturan main yang ketat. Sehingga pengelolaanya bisa berjalan seimbang dengan pelestarian alam,” pungkasnya. (kir/*)

TANDATANGANI - Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi menandatangani prasasti tanda diresmikannya kawasan Kortipark Loteng.

(Suara NTB/kir)

TANDATANGANI - Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Hasanudin Ibrahim menandatangani prasasti.

hortipark tersebut, dilakukan juga penyerahan proyek-proyek milik Pemprov NTB yang ada di Loteng, senilai lebih dari Rp 28 miliar pada tahun anggaran 2014 ini.

Dalam sambutannya, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, M.A., mengatakan keberadaan hortipark tersebut memiliki peranan strategis ke depan. Selain sebagai pusat pengembangan hortikultura, seperti buah-buhan, sayur dan komoditi lainnya, hortipark tersebut juga bisa berfungsi edukasi. Dalam arti, sebagai pusat pembelajaran dan penelitian terkait potensi dan kekayaan alam yang ada.

Tidak kalah penting, ujarnya, hortipark itu bisa menjadi salah satu elemen penting dalam mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar. Dan, secara lebih luas lagi bisa memdorong percepatan pengembangan sektor pertanian di daerah ini.

Dari sisi pelestarian alam, keberadaan hortipark tersebut juga bisa berperan untuk menjaga kelestarian sabuk hijau geopark Rinjani. Pasalnya, lokasi pembangunan hortipark tersebut berdampingan langsung dengan kawasan inti geopark Rinjani. “Karena perannya yang begitu luas, maka hortipark ini harus dijaga dengan se-

TINJAU - Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, meninjau sejumlah stan pameran hasil produksi pangan di kawasan Loteng bagian utara, saat peresmian kawasan hortipark, Sabtu (13/12).

TINJAU - Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, bersama Kapolda NTB Brigjen Pol. Srijono, meninjau langsung kawasan Hortipark Loteng yang baru diresmikan.

SUASANA - Suasana peresmian Hortipark Loteng.

KAWASAN - Ini dia kawasan Hortipark Loteng yang baru diresmikan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.