Snt16022015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SENIN, 16 FEBRUARI 2015

20 HALAMAN NOMOR 284 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Hadiri Haflatuttasyakkur Ke-4 PPSDM NW

Gubernur Ajak Tuan Guru Perangi Miras dan Narkoba Selong (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, menghadiri haflatuttasyakkur ke-4 Pondok Pesantren Syafi’iyah Darul Muhsin (PPSDM) NW Tanjung Lombok Timur, Minggu (15/2) sore kemarin. Pada kesempatan itu, Gubernur mengajak para tuan guru untuk berbicara lebih detail lagi terkait dengan bahaya minuman keras (miras) dan narkoba. Pasalnya, dua hal ini sangat mengancam masa depan generasi muda.

“Salah satu hal yang harus disuarakan oleh para tuan guru, tidak saja berbicara mengenai surga, pedihnya neraka. Tapi harus bicara detail lagi terhadap yang mengancam anak kita yakni miras dan narkoba,” kata Guber-

nur dihadapan seribuan jamaah yang hadir pada acara tersebut.

Acara itu dihadiri sejumlah pengurus PBNW Pancor seperti TGH. Husnudduat, Ketua PD NW Lotim, H. Khairul Rizal, ST, Ketua PW NW NTB,Dr. H.Rosiady H. Sayuti dan pengurus lainnya.

Menurut Gubernur, miras dan narkoba adalah induk dari segala macam kejelekan. Jika seseorang sudah kecanduan miras dan narkoba maka akan gampang melakukan keburukan. Untuk itu, Tuan Guru Bajang (TGB)-sapaan akrabnya—, meminta para tuan guru, pendidik dan orang tua jangan menganggap remeh masalah miras dan narkoba itu.

Bersambung ke hal 19

(Suara NTB/nas)

TAUSIYAH - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi saat memberikan tausiyah pada haflatuttasyakkur ke-4 Pondok Pesantren Syafi’iyah Darul Muhsin (PPSDM) NW Tanjung Lombok Timur, Minggu (15/2) sore kemarin.

Mesin Penyuling Air Mangkrak

TO K O H

Keberadaan mesin penyulingan air laut di beberapa lokasi masing-masing, di Desa Gili Gede, Sekotong, Lombok Barat, Pulau Maringkik, Lombok Timur dan Pulau Bungin dan Kaung, Kabupaten Sumbawa sia - sia. Begitu mesin bernilai masing masing miliaran rupiah itu terpasang, tujuannya tidak tercapai untuk mengatasi “dahaga” akan kekurangan air bersih bagi penduduk di pulau – pulau kecil itu. Setelah dipasang, proyek dibiarkan begitu saja, tanpa penjelasan pihak yang bertanggung jawab untuk pengelolaan. Termasuk apabila terjadi kerusakan.

Pemerintah daerah juga tak berbuat apa-apa.

(Suara NTB/dok)

SEKOLAH-sekolah tidak usah bingung dengan model dan desain pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2015. Karena sejatinya, berbagai bentuk model dan rancangan pelaksanaan UN 2015 yang kini tengah di desain pemerintahan baru, substansinya sama saja.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB H. Ali Rahim mengatakan, seharusnya sekolah-sekolah tidak perlu bingung Bersambung ke hal 19

KO M E N TTAA R

aerah. dimana g sama apatan,

rovinsi

kumen Belanja ah dan

ngangbabkan ukung

g dimidaerah.

data ini Menukaknya

n baru

Instalasi penyulingan air di Gili Gede, Lombok Barat nilai proyeknya Rp 2,9 miliar. Nawaitunya, di Pulau Maringkik, dibangun untuk mengurangi ar taw air di nja me t air lau pengeluaran masyarakat yang sin mesin penyulingan Sumbawa (atas) tak berfungsi.

TAK BERFUNGSI - Me ten pa bu Ka tinggal di pulau sepanjang sein, ng Bu lau Lombok Timur dan Pu kitar 4 kilometer itu. Karena

harus membeli air galon dari pulau seberang. Instalasi air itu diketahui bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Diresmikan oleh Bupati Lombok Barat Dr.H. Zaini Arony bulan April 2013 lalu.

Bersambung ke hal 19

Bermasalah, Bantuan Instalasi Baru Tetap Turun

Hanya Orientasi Proyek

PEMERINTAH, terutama pusat, terkesan tidak melakukan evaluasi terhadap proyek yang sudah turun. Kaitan dengan mesin penyulingan air misalnya.

Secara fisik, instalasi air

dengan perangkat mesin tak bisa dioperasionalkan. Ini bukan hanya soal tenaga ahli, tapi biaya operasional dan perbaikan ketika kerusakan terjadi.

Mestinya, ada upaya evaluasi pemerintah pusat, sejauh mana

peran pemerintah daerah untuk membantu mengoperasikan mesin serta mendorong partisipasi masyarakat. Justru yang terjadi, ketika bantuan yang pertama jelas – jelas mangkrak, justru datang bantuan baru.

Bukankah ini berpotensi muncul persoalan baru?

Sebagaimana terjadi di Gili Gede, Sekotong, Lombok Barat. Bantuan sebelumnya senilai Rp 2,9 miliar, posisi sudah terpasang 2013 lalu. Tapi han-

ya lima bulan beroperasi, instalasi itu macet total.

Namun anehnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali Membantu pengadaan mesin Bersambung ke hal 19

Belanja Pegawai Masih Dominan (Suara NTB/her)

MANGKRAKNYA mesin penyulingan air laut di Desa Gili Gede, Kecamatan Sekotong senilai Rp 2,9 miliar disayangkan pihak Dewan.

Karena harga tinggi mesin, tak bernilai apa apa ketika tidak bisa difungsikan. Justru, ini dianggap menghambat masyarakat memperoleh pelayanan dasar air bersih.

Dewan menilai, salah satu penyebab mangkraknya proyek pusat di daerah ini karena pemerintah Bersambung ke hal 19

rn/rus) (Suara NTB/a

Tidak Perlu Bingung

Ruang Fiskal Pemda di NTB Terendah di Indonesia Mataram (Suara NTB) Kabupaten dan Kota di Provinsi NTB dan Provinsi Jawa Tengah memiliki ruang fiskal terendah di Indonesia, yaitu sebesar 21,19 persen. Ruang fiskal kedua provinsi tersebut rendah karena porsi Belanja Pegawai kabupaten/kota di kedua provinsi tersebut mencapai lebih dari 55 persen dari total pendapatan.

Demikian data yang dipublikasikan secara resmi oleh Dirjen

Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, yang dikutip Suara NTB, Jumat (13/2). Data itu merupakan analisis Kementerian Keuangan atas dokumen APBD Tahun Anggaran 2014 dari 539 pemerintah daerah di Indonesia.

Hasil analisis atas data tersebut, pendapatan daerah pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi NTB masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat.

Bersambung ke hal 19

(Suara NTB/ist)

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 16 Februari 2015

Halaman 2

Hearing dengan Dewan dan Pemkot

Gapensi Kritik Sejumlah Regulasi Tak Implementatif

Budayakan 3 M DITEMUKANNYA sepuluh orang warga di Karang Baru yang positif terjangkit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan juga termasuk zona merah penyebaran nyamuk DBD, membuat Kelurahan Karang Baru waspada.

Kelurahan Karang Baru menyarankan masyarakat agar membudayakan 3M (menutup, menguras serta mengubur barang - barang bekas).

Lurah Karang Baru, Muhammad Nur tidak bisa mengelak bila wilayahnya masuk zona merah penyebaran penyakit DBD di Kota Mataram. Pasalnya, ditemu(Suara NTB/dok) kan 10 warga positif DBD Muhammad Nur terhitung Januari hingga Februari. “Mau gimana lagi kalau sudah begitu,” kata Nur dikonfirmasi lewat ponselnya, Sabtu (14/2).

Meskipun penyebarannya merata di masing - masing lingkungan, namun ia mensyukuri masyarakat tidak opname dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit maupun puskesmas. Pihaknya sudah melakukan gotong royong bersama kaling dan kader posyandu di beberapa titik dinilai rentan timbulnya jentik - jentik nyamuk. “Kita sudah gotong royong supaya nyamuknya tidak berkembang,” aku Nur. Ia mengakui rata - rata penyebaran di Karang Baru Selatan, Marong Jamaq, Suradadi Barat dan marong Jamaq Selatan.

Secara keseluruhan sudah dilakukan fogging oleh Dinas Kesehatan Kota Mataram. Terkait pemberian abate, kader posyandu menyebar ke masyarakat.

Dengan gotong royong dan pembagian abate tersebut diharapkan, tidak ditemukan penyebaran DBD di wilayahnya, sehingga masyarakat nihil dari penyakit DBD. Nur juga mengimbau masyarakat tetap menjaga lingkungan serta mengubur barang - barang menimbulkan jentik nyamuk (cem)

Mataram (Suara NTB) BPC Gapensi (Gabungan Pelaksana Nasional Seluruh Indonesia) Kota Mataram mengkritik sejumlah regulasi terkait jasa konstruksi di Kota Mataram yang tidak implementatif. Ketua BPC Gapensi Kota Mataram, H. Puji Raharjo, ST., dalam hearing di DPRD Kota Mataram menyebutkan setidaknya ada lima regulasi yang belum sepenuhnya efektif dalam implementasinya.

Masing-masing Perda Kota Mataram No. 4 tahun 1995 tentang peraturan tata bangunan dan lingkungan. Perda Kota Mataram No. 11 tahun 2000 tentang retribusi IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Perda Kota Mataram No. 3 tahun 2014 tentang pemberdayaan umkm. Perda Kota Mataram No. 4 tahun 2014 tentang bangunan gedung dan Perda Kota Mataram No. 5 tahun 2014 tentang IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi).

Pada ketentuan pasal 84 ayat 3 Perda No. 14 tahun 2014 mengamanatkan pelaksanaan konstruksi bangunan dimulai setelah pemilik proyek bangunan gedung memperoleh IMB. Selain itu, pemilik proyek bangunan gedung harus melaksanakannya berdasarkan do-

kumen rencana teknis yang telah disahkan. Ini menggambarkan keberpihakan pelaku usaha jasa konstruksi di Kota Mataram oleh stakeholder dan dapat diimplementasikan sejak pengurusan IMB. ‘’Misalnya dengan mensyaratkan keharusan untuk memasang papan informasi proyek yang memuat data, minimal diantaranya nomor IMB dan pelaksanaan pekerjaan/ kontraktor yang memiliki IUJK, sepanjang bangunan yang dibangun itu diperuntukkan bagi kepentingan umum, dijual, disewakan sesuai amanat pasal 6 ayat 1 Perda Kota Mataram No. 5 tahun 2014 tentang IUJK,’’ terang Pujo.

Selain itu, ada 10 poin lainnya juga menjadi atensi Gap-

ensi Kota Mataram. Diantaranya mengenai harga satuan upah pekerja dan harga galian C, dinilai tidak sesuai dengan kondisi pasar. Sulitnya menghadang kontraktor dengan penawaran harga tidak wajar yang berdampak pada rendahnya mutu hasil konstruksi. Perencanaan terhadap pekerjaan dengan kontrak lumpsum dan gabungan harga satuan tidak sesuai sampai mengalami deviasi minis hingga 15 persen saat pelaksanaan di lapangan. Ini memberi gambaran bahwa konsultan perencana tidak menunjukkan kompetensi selaku perencana.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., yang memimpin jalannya hearing meminta jajaran eksekutif

Misban Ratmaji, SE (Suara NTB/fit)

Nasib K2 Tunggu Pemerintah Pusat Mataram (Suara NTB) Tercatat kurang lebih enam bulan pengumuman kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkup Pemkot Mataram melalui jalur katagori dua (K2) masih menunggu tahapan seleksi di Pemerintah Pusat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany menjelaskan, pengumuman hasil kelulusan CPNS melalui katagori II (K2) masih menunggu verifikasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) kantor regional IX Denpasar. Pasalnya, BKN juga melakukan hal sama terhadap beberapa daerah lainnya. “Iya, kita tunggu pusat,” kata Dewi dikonfirmasi lewat ruang kerjanya, Sabtu (14/2).

Hasil verifikasi BKN lanjut Dewi, terjadi penambahan CPNS yang tidak lulus sesuai kualifikasi, sebelumnya lima orang bertambah menjadi delapan. Artinya, dari 372 tersisa 359 CPNS. Dan kemungkinan lanjutnya, terjadi penambahan CPNS yang tidak lulus. Bertambahnya CPNS yang tidak lulus, karena lama kerja tidak sesuai dengan persyaratan. Dicontohkan, tim verifikasi BKN menemukan peserta yang lama kerjanya mulai dari tahun 2007 hingga 2008. Padahal, maksimal pegawai yang mengabdi harus dibawah tahun 2005. “Karena lama kerja ada yang masuk 2007 dan 2008,” sebutnya.

Hal ini lanjutnya, akan terus dilakukan koreksi oleh tim verifikasi sehingga ada yang tidak lulus. Terkait hingga kapan verifikasi hingga pengumuman Nomor Induk Pegawai (NIP). Dewi belum bisa memastikan dan hanya meminta pelamar menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Ia membantah kalau nasib CPNS golongan K2 terkatung – katung.

Seperti diketahui, sebanyak 377 pelamar melalui K2 lulus seleksi administrasi serta mengkuti pemberkasan. Perjalanannya lima orang tidak memenuhi syarat dan diikuti 13 peserta lainnya. BKD saat itu sudah melakukan verifikasi data baik itu masa kerja dan ijazah. (cem)

supaya menyederhanakan proses perpanjangan IUJK. ‘’Jangan dipersulit. Kalau perpanjangan itu tentu berbeda dengan pengajuan baru. Ada hal-hal yang bisa disesuaikan dengan kondi-

si yang ada,’’ pintanya.

Sementara itu, jajaran eksekutif sepakat akan berkoordinasi dengan Gapensi terkait pengadaan barang dan jasa lingkup Pemkt Mataram. (fit)

Permainan ’’Fee Guide’’ Bisa Mematikan Perajin Kecil

(Suara NTB/ynt)

Bisa Dideportasi TENAGA kerja asing yang dipekerjakan oleh perusahaan yang ada di Kota Mataram bisa saja dideportasi apabila menolak membayar retribusi perpanjangan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing). ‘’Kita (pansus, red) dan eksekutif telah sepakat menetapkan besaran retribusi perpanjangan IMTA 100 dollar per bulan,’’ terang Ketua Pansus IMTA DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram.

Kewajiban membayar retribusi IMTA, kata Misban, dibebankan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Disepakatinya nominal 100 dollar karena telah sesuai dengan peraturan menteri tenaga kerja. Selain itu masa perpanjangan IMTA diatur minimal satu tahun.

Perda juga sudah mengatur sanksi tegas bagi perusahaan yang mangkir dari aturan tersebut. Dikatakan Misban, perusahaan yang enggan membayar retribusi IMTA jelas tidak akan diberikan izin. Dengan begitu, ketika perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing tidak memiliki izin, pemerintah berhak melakukan deportasi dan sejenisnya.

Data dari eksekutif, tercatat ada 19 tenaga kerja asing yang bekerja di 25 perusahaan di Kota Mataram. Selama ini, menurut Misban, 25 perusahaan itu tidak dikenakan pungutan apapun. Meski baru akan diperdakan, namun regulasi retribusi perpanjangan IMTA, katanya, bukan barang baru. ‘’Sebenarnya di daerah lain sudah mulai dari tahun 2013,’’ terangnya.

Misban memastikan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sudah mengetahui rencana Pemda memungut rerribusi kepada mereka. ‘’Iya mereka sudah tahu dari peraturan Menteri Tenaga Kerja, kan mereka sudah dibagikan,’’ pungkasnya. Hanya saja memang perlu dipertegas kapan regulasi itu mulai dijalankan.

Nantinya setelah Perda IMTA diketok, akan langsung dibuatkan perwal. ‘’Sejak itulah Perda itu berlaku,’’ cetusnya. Misban berharap Perda IMTA bisa berlaku setidaknya tiga bulan sejak diketok. (fit)

(Suara NTB/fit)

DENGAR PENDAPAT - BPC Gapensi melakukan dengar pendapat dengan eksekutif tentang regulasi yang berkaitan dengan jasa konstruksi. Beberapa regulasi Kota Mataram dipandang belum implementatif.

REKLAME - Padatnya reklame di kawasan tertentu menjadi salah satu dasar Pemkot Mataram merencanakan kenaikan tarif reklame. Dengan kenaikan ini diharapkan nantinya pemasangan reklame menyebar di semua kawasan. Tampak reklame di kawasan Cakranegara yang cukup padat.

Tarif Reklame akan Dinaikkan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan menaikkan tarif reklame. Rencana kenaikan tarif reklame ini sedang dalam pembahasan Dinas Pertamanan dan Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H.M. Kemal Islam kepada Suara NTB, Sabtu (14/2).

Kemal mengatakan saat ini pihaknya juga berencana merevisi peraturan daerah (Perda) terkait reklame sebagai dasar pihaknya menaikkan tarif.

“Tinggal sekarang kita mengubah Perdanya dulu untuk menaikkan tarif. Kita akan naikkan tarifnya dan saat ini Dispenda sedang menyiapkan semuanya,” terangnya.

Ia mengatakan pihaknya ingin menaikkan tarif ini setinggi-tingginya, rencananya

persentase kenaikan tarif bisa mencapai 200 sampai 300 persen. Salah satu alasan kenaikan tarif ini disampaikan Kemal karena pihaknya ingin mengurangi jumlah reklame yang dinilai terlalu banyak di Kota Mataram. “Kita ingin mengurangi jumlah reklame yang ada di Kota Mataram supaya sedikit mengurangi kesumpekan,” ujarnya.

Kenaikan tarif ini juga dihajatkan agar keberadaan reklame di Mataram menyebar dan terjadi pemerataan di semua wilayah. Mengingat saat ini reklame lebih banyak berada di wilayah tertentu seperti Cakranegara dan Mataram.

Reklame di lokasi-lokasi khusus seperti dari Jalan Langko sampai Jalan Selaparang akan dijual dengan harga tinggi karena berada di lokasi strategis. Kenaikan tarif ini disampai-

kan Kemal tidak hanya di lokasi strategis, tapi menyebar di semua wilayah di Kota Mataram.

“Kenaikan tarif ini tidak hanya untuk zona khusus tapi semuanya. Kita akan lihat nanti misalnya di Lingkar Selatan tarifnya berapa, tarifnya nggak sama dengan di lokasi lain. Kalau selama ini kita samakan tarifnya dan kita menggunakan ukuran per meter dikalikan sekian. Sekarang harganya kita bedakan di masing-masing zonasi,” terang mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram ini.

Selain berencana menaikkan tarif, Kemal mengatakan pihaknya juga akan meninjau kembali biaya sewa lahan pemasangan reklame. “Harga tanah di Lingkar Selatan sama disini (dalam kota) berbeda sehingga sewanya kita bedakan,” cetusnya. (ynt)

Terkait Mutasi

Komisi ASN Segera Panggil Ketua Baperjakat Mataram (Suara NTB) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akan segera memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram dalam waktu dekat ini. Pemanggilan ini menyusul kemelut mutasi yang digelar Pemkot Mataram, Rabu (4/2) lalu serta laporan yang diterima melalui pemberitaan media massa.

Komisioner KASN, Dr.Nuraida Mukshen yang dikonfirmasi lewat ponselnya, Sabtu (13/2) malam mengatakan, sejauh ini masih mengumpulkan bahan keterangan terkait pemberitaan di media massa. Kalaupun ada laporan yang masuk terkait proses mutasi yang terjadi, pihaknya akan segera menindaklanjuti. Bentuk tindak lanjutnya, memanggil pihak terkait termasuk Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Ke-

pangkatan yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram. “Kita akan tindaklanjuti dan segera panggil Sekdanya,” kata Nuraida menjawab Suara NTB. Pemanggilan Sekda dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kata Nuraida mengklarifikasi serta mempertanyakan kebijakan yang digunakan dalam proses mutasi, terlebih dengan adanya kisruh dinonjobkannya pejabat setingkat eselon II yang belum habis masa pensiun.

Kalaupun di MPP seorang pejabat, aturan undang – undang Aparatur Sipil Negara (ASN) ditindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor K.2063N.7-2199 tanggal 17 Januari 2014, pejabat struktural masih memegang jabatan setingkat eselon I dan II batas usia pensiun 60 tahun.

Kapan pemanggilan itu dilakukan? Nuraida meyakini dalam waktu dekat dan meminta bagian pengaduan mengurus berkas dan proses pemanggilan pejabat yang berwenang.

Mekanisme mutasi pejabat ditegaskan, melalui mekanisme tim panitia seleksi, seleksi terbuka dan Baperjakat. Karena, undang – undang ASN sudah diundangkan, mau tidak mau daerah harus mengikuti mekanisme meski pun masih dalam masa transisi.

“Pokoknya kita akan tindaklanjuti,” tegasnya tetapi tidak disampaikan kapan pemanggilan. Ditambahkan, sejauh ini laporan yang sudah ditindaklanjuti yakni pemanggilan Sekda Provinsi NTB, H. Muh. Nur dan sudah menjalani pemeriksaan oleh Komisi ASN dan bidang pengaduan. (cem)

Mataram (Suara NTB) Permainan fee oleh sejumlah oknum guide di Kota Mataram yang membawa sejumlah tamu di sentra kerajinan baik di kalangan makro hingga mikro sebagai balas jasa, tidak bisa dihindari. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) pun menilai, permainan fee itu akan mematikan industri kerajinan.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Kota Mataram, H. A. Latief Najib tidak menampik adanya permainan guide yang meminta fee di sejumlah sentra kerajinan sebagai bentuk balas jasa karena sudah membawa tamu. Bonus yang diberikan pengusaha pun mencapai 20 hingga 30 persen. Akan tetapi, hal itu memicu timbulnya tebang pilih serta mematikan sentra kerajinan kecil. “Sudah lama saya dengar kabar angin itu,” aku Latief ditemui di ruang kerjanya.

Logikanya kata Latief, perajin yang tidak bisa membayar fee kepada guide akan sepi pengunjung dan menguntungkan perajin skala besar.

Dampak lainnya, harga ker-

ajinan yang semulanya dapat dijangkau oleh wisatawan domestik maupun mancanegara akhirnya naik 50 hingga 100 persen. Padahal dibandingkan dengan daerah lain seperti Bali dan Yogyakarta, kerajinan milik NTB umumnya relatif terjangkau.

“Orang berpikir kok lebih murah di Bali ketimbang di Lombok,” sebutnya.

Ditambahkan, pihaknya akan memanggil pelaku wisata serta asosiasi agen travel untuk menyamakan persepsi serta mensinkronkan komitmen untuk memajukan pariwisata serta sentra industri lokal. Artinya, jangan sampai sistem fee diterapkan mematikan pelaku sentra kerajinan kecil. Apakah tidak merugikan sentra kerajinan dan pariwisata bila sistem fee tersebut dibiarkan? Dikatakan, pihaknya akan menyerahkan ke asosiasi untuk membuat regulasi serta pengawasan, karena tidak mungkin Budpar mengintervensi hal – hal teknsi tersebut. Tapi pihaknya tetap mengawasi dan mengontrol di lapangan. (cem)

Enam Warga Pagesangan Timur Terjangkit Campak Mataram (Suara NTB) Sebanyak enam orang warga Kelurahan Pagesangan Timur, khususnya di Lingkungan Karang Anyar terkena penyakit campak. Dikhawatirkan penyakit ini akan menular ke warga lainnya, untuk itu bagi warga yang terkena campak diminta untuk segera melapor ke petugas Posyandu setempat sehingga bisa diteruskan ke Puskesmas terdekat. Demikian disampaikan Lurah Pagesangan Timur, H. Halil kepada Suara NTB di kantornya.

“Ada enam orang warga kami khususnya di Karang Anyar yang terkena campak. Warga yang terkena itu telah kami minta untuk segera melapor baik melalui Posyandu setempat dan dibawa ke Puskesmas untuk diobati,” jelasnya.

Halil mengatakan pihaknya tidak ingin ada warga lainnya yang terkena. Sehingga mereka yang terkena campak ini jangan dibiarkan tanpa pengobatan dan harus segera ditangani. Pihaknya juga telah melaporkan hal ini melalui Puskesmas terdekat dan beberapa waktu lalu turun langsung bersama pihak dari Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram ke lingkungan yang warganya terkena campak.

“Kami turun langsung menanyakan kepada warga, khususnya di RT 06 Lingkun-

gan Karang Anyar agar mereka tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan mereka,” jelasnya.

Warga juga dihimbau untuk memperhatikan kebersihan anak-anak mereka khususnya yang masih balita dan anakanak. “Saya himbau dan mengajak semua masyarakat yang punya anak balita untuk mengutamakan kebersihan anakanaknya sebelum warga ini berangkat ke pasar untuk menjalani aktivitas masingmasing,” jelasnya.

Menurutnya masih banyak anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tuanya khususnya terkait kebersihan karena kesibukan orang tua mereka. Disamping turun ke lingkungan, Halil mengatakan pihaknya juga turun ke beberapa sekolah untuk mengantisipasi menularnya campak ini.

“Kita sampaikan kepada guru-guru agar berhati-hati dengan kondisi cuaca seperti ini dan tetap menjaga kebersihan. Para guru kita minta untuk tetap mengingatkan siswanya tidak buang sampah sembarangan,” terangnya.

Halil juga mengimbau kepada kader Posyandu agar pada saat pelaksanaan Posyandu warga dihimbau untuk mengantisipasi penularan penyakit campak ini. (ynt)

SUARA NTB Senin, 16 Februari 2015

Bulog Beli Produk Pertanian SELAIN membeli beras dari petani, mulai tahun ini ada beberapa komoditi lainnya yang akan dibeli Bulog yaitu jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai merah, dan daging sapi. Untuk membeli komoditi produk pertanian ini, Bulog Divre NTB bermitra dengan petani lokal.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha Bulog Divre NTB, I Made Agustama menyampaikan untuk jagung, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan gabungan kelompok tani (gapoktan) di Lom(Suara NTB/ynt) bok Tengah. “Sekarang kita I Made Agustama masih dalam tahap koordinasi dan ada beberapa lahan yang kita gunakan untuk percobaan penanaman dan bermitra dengan petani. Kita ke Lombok Tengah dan berkoordinasi dengan gapoktan,” jelasnya.

Di Lombok Tengah, gapoktan telah menanam jagung di atas lahan seluas sekitar 85 hektar. Hasil inilah nantinya yang akan dibeli. Sementara untuk cabai merah, lahan yang paling banyak menanam komoditi ini berada di Lombok Timur. Pihaknya juga berencana untuk bermitra dengan petani di sana.

Untuk komoditi bawang merah, Agustama mengatakan Bima merupakan daerah yang menjadi sentra produksi bawang merah yang cukup terkenal. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Sub Divre Bulog di wilayah itu untuk membeli produksi bawang merah petani lokal.

Membeli tujuh komoditi ini disampaikan Agustama ditugaskan oleh Menteri BUMN. Pihaknya pun siap untuk menjalankan. Ada beberapa komoditi yang sudah memiliki HPP (Harga Pembelian Pemerintah), salah satunya adalah kedelai. Bagi komoditi yang belum memiliki HPP, pihaknya mengikuti mekanisme pasar.

“Ini pure bisnis kita juga. Dari tujuh komoditi ini ada yang sudah di HPP-kan dan yang tidak di HPP-kan mengikuti mekanisme pasar karena kita juga sebagai komersial di sini sasarannya bisnis murni juga,” jelasnya.

Penambahan tugas Bulog ini dimaksudkan agar terjaminnya ketersediaan komoditi tersebut bagi masyarakat dan harga komoditi tersebut juga tetap dalam posisi terkendali. “Ini menarik dan akan membantu daerah dalam rangka menjamin ketersediaan bahan pokok masyarakat.

Kalau langka, stok dikeluarkan,” ujarnya. (ynt)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Kelompok Tani di NTB Terancam Tak Nikmati Bantuan Kementan Mataram (Suara NTB) Sebanyak 13.000 kelompok tani di NTB terancam tak bisa menikmati bantuan dari Kemterian Pertanian (Kementan) RI. Persoalannya, kelompok tani tersebut belum terdaftar resmi berkelompok.

Kepala Badan Koordinasi dan Penyuluhan (Bakorluh) Provinsi NTB, Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM menyebutkan, di provinsi data berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sebanyak 667.000 KK petani.

Dari jumlah tersebut, yang sudah berkelompok hanya sebanyak 13.000 kelompok, sisanya potensi sekitar 13.000an kelompok belum memiliki kelompok secara resmi. “Kalau tidak berkelompok tidak bisa diberikan bantuan,” kata mantan Kepala Badan Ketah-

anan Pangan (BKP) Provinsi NTB ini, Sabtu (14/2).

Yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusatpun, adalah mereka para petani yang memiliki kelompok dan sudah mendapatkan SK dari masing-masing pimpinan daerah di Kabupaten/Kota.

Beberapa persoalan yang menyebabkan petani tidak berkelompok diantaranya, mungkin saja koordinasi dengan pemerintahan di desa yang tidak baik. Termasuk, banyak petani yang merasa sudah sangat mandiri untuk

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dalam rangka berproduksi.

PR Bakorluh menurut Eny, masih cukup besar untuk mengajak para petani tersebut untuk membuat kelompok-kelompok tani bagi yang belum berkelompok. Pembinaan terus dilakukan, sekaligus sebagai ajakan kepada petani.

Sebab, petani jika tidak berkelompok akan sangat merugi.

Salah satu akibat dari petani tidak berkelompok ini, banyak di antaranya petani tersebut saat membutuhkan

pupuk, tidak bisa dipenuhi.

Sebab pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah lebih diutamakan kepada yang sudah berkelompok. Akibatnya, para petani tersebut harus membeli pupuk di pengecer dengan harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah.

Bahkan, petani yang belum berkelompok itulah yang justru mengambil jatah pupuk petani yang sudah berkelompok. Akibatnya seperti yang terjadi sekarang, pupuk kadang-kadang langka dan mahal karena diambil oleh petani yang tidak tercatat berkelompok tersebut.

“Jika mereka sudah berkelompok, gampang dihitung ke-

butuhannya. Dan tidak terjadi kelangkaan apalagi mahal seperti informasi yang kita dengar,” demikian Eny. Seperti diketahui, dalam kunjungannya beberapa waktu lalu ke kelompok-kelompok tani di NTB, Menteri Pertanian RI, Ir. Dr. H. Amran Sulaiman menyatakan men-support sepenuhnya seluruh kegiatan pertanian di daerah ini.

Menteri mengalokasikan dukungannya berupa alat-alat mesin pertanian sebanyak 1.637 unit dari total sebanyak 60.000 unit yang disebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Tentunya, dukungan itulah yang kemungkinan tidak dapat dinikmati oleh petani yang tidak berkelompok seperti yang disebutkan Eny. (bul)

Bantuan Alat Pertanian Diduga Sering Dijual Pengurus Kelompok Selong (Suara NTB) Pemerintah sepertinya harus punya inisiatif membentuk tim pengawas untuk mengontrol keberadaan alat-alat mesin pertanian (Alsintan) yang digelontorkan. Tidak jarang, alat-alat yang dihajatkan untuk mendukung produktivitas petani justru dijual oleh pengurus kelompok.

“Kami yang tidak tahu apa-apa ya tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka yang pintar-pintar itu (pengurus kelompok) saja yang menikmati bantuan,” demikian pengakuan Amaq Rusdi, Desa Leme, Terara, Lombok Timur pada Suara NTB, Minggu (15/2). Diturukan, untuk kelompok tani di desanya, tahun 2014 lalu mendapatkan dukungan handtracktor sebanyak tiga unit. Tetapi bantuan tersebut kemudian tidak diketahui keberadaannya, apalagi diharapkan untuk mendukung para petani.

“Itu dijual ke bagian Selatan, segala bantuan yang diberikan melalui desa kita tidak tahu,” tambahnya.

Ia mengharapkan pemerintah yang memberikan bantuan peralatan untuk lebih mengawasi apakah peralatan tersebut digunakan sendiri oleh pengurusnya. Ataukah bisa dirasakan manfaatnya oleh petani. Jangan sampai, nama petani yang tidak mengetahui seluk beluk dukungan kepada kelompok justru hanya dijual namanya.

Sampai saat ini, bahkan tidak diketahui persis apakah memang pemerintah menghajatkan bantuan tersebut kepada perorangan (pengurus ini kelompok), atau kepada kelompok taninya. Jika kepada kelompok tani, tentunya petani bisa menikmati bantuan pemerintah tersebut. Tetapi kenyataannya bahkan petani tidak pernah diinformasikan tentang dukungan pemerintah kepada kelompok.

“Kita mau lapor ke desa, desa juga tidak terlalu perduli. Tidak digubris,” tuturnya.

Terlepas dari bantuan kelompok tani yang tidak diketahui sama sekali itu, Amaq Rusdi juga mengeluhkan mahalnya harga penjjualan pupuk jenis Urea. Saat ini, dari distributor yang ada di wilayahnya, ditawarkan kepada petani perkwintal dihargakan Rp 300.000.

Harga itu menurutnya sangat memberatkan petani. Tetapi tidak ada yang bisa diperbuat, selain hanya menerima tawaran tersebut. Sebab jika petani tidak memenuhi kebutuhan pupuk tanaman, tentunya tingkat kesuburan tanaman dan produktivitas padi yang ditanamnya seadanya.

“Pedagangnya bilang, kalau tidak berani beli tidak usah. Pupuknya lebih baik disimpan daripada dijual dengan harga kurang. Katanya karena harga dari atasnya tinggi,” ujar Amaq Rusdi. (bul)

(Suara NTB/bul)

MENYEMPROT - Seorang petani menyemprot tanaman padinya dengan peralatan pertanian.

Diduga alat-alat pertanian bantuan untuk kelompok tani sebagian dijual oleh pengurus kelompok.

OPTIK

PROPERTY

(Suara NTB/bul)

SURPLUS – Dua wanita tani tengah memilah butiran gabah di Desa Kabar, kecamatan Sakra, Lombok Timur. Produksi gabah NTB surplus, sehingga beberapa tahun terakhir masih mengirim beras ke wilayah Indonesia timur.

NTB akan Kirim Beras ke Indonesia Timur Mataram (Suara NTB) Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) NTB akan melakukan pengadaan beras dan gabah sebesar 175.250 ton di tahun 2015 ini.

Beras tersebut selanjutnya akan dikirim ke NTT dan wilayah Indonesia Timur lainnya.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha Bulog Divre NTB, I Made Agustama ditemui di Kantor Bappeda Kota Mataram belum lama ini.

Agustama menyampaikan produksi beras di NTB surplus

sehingga dikirim ke luar daerah. Khususnya saat ini distribusi beras NTB disalurkan ke wilayah timur atau NTT. “Pergerakan beras itu karena NTB daerah surplus dikirim ke daerah yang memerlukan beras. Selama ini kita masih kirim ke NTT,” jelasnya.

Pengadaan beras ini rencananya akan dimulai pada bulan Maret mendatang. Jadwal ini molor dibandingkan tahun lalu yang pengadaan beras dan gabah dilaksanakan pada bulan Januari. Hal ini menurut Agustama dipen-

garuhi faktor cuaca. “Itu didukung cuaca yang baik.

Hari ini memang belum tapi kita sudah siap dan kita sudah siapkan dan koordinasikan untuk pengadaan tahun 2015 ini. Mudah-mudahan pada bulan Maret pada saat musim panen kita bisa melakukan pengadaan,” jelasnya.

Terkait stok beras, Agustama mengatakan masih mencukupi untuk kebutuhan lima bulan ke depan. Stok beras yang tersedia saat ini juga termasuk sisa raskin yang telah didistribusikan. Raskin yang

disalurkan untuk tahun 2015 ini hanya untuk tiga bulan dulu. “Satu bulan sekitar 7.273 ton yang kita keluarkan sedangkan stok per hari ini masih 60 ribu ton,” ujarnya. Jumlah stok beras saat ini disebutkan sekitar 39 ribu ton dan jumlah ini aman untuk persediaan lima bulan ke depan.

Terkait harga pembelian pemerintah (HPP) yang direncanakan akan naik, Agustama mengatakan pihaknya belum bisa memberikan informasi. Saat ini HPP yang digunakan masih mengacu pada harga sekitar Rp 4

ribuan lebih untuk gabah dan Rp 6.600 untuk beras. “Ada info dari Menko Perekonomian bahwa akan ada kenaikan 10 persen HPP gabah dan beras sehingga HPP beras bisa menjadi Rp 7.260. Tapi sampai saat ini kita belum mendapatkan semacam Inpres (Instruksi Presiden) karena untuk masalah HPP akan dikeluarkan Inpres,” jelasnya. Pihaknya berharap akhir bulan Februari atau Maret ini HPP tersebut sudah dirilis dan ditetapkan melalui Inpres sehingga pada saat pengadaan beras, harga pembelian sudah dinaikkan. (ynt)

Masyarakat Sekitar Pandandure Berharap Dibantu Bibit Ikan Selong (Suara NTB) Keberadaan Bendungan Pandandure, Lombok Timur diharapkan dapat dimanfaatkan untuk budidaya perikanan air tawar menggunakan keramba. Dukungan yang paling diharapkan adalah bibit ikan dari Dinas Kelautan dan Perikanan.

Abdillah, warga Embung Raja KecamatanTerara,LombokTimur yang tempat tinggalnya ada dikawasan pembangunan Bendungan Pandandure itu menyampaikan permintaannya agar pemerintah daerah atau dinas terkait mendukung keinginan masyarakat untuk melakukan budidaya.

Ia adalah salah satu anggota kelompok sepuluh (satu kelompok beranggotakan sepuluh orang) dari beberapa kelompok yang sudah mengajukan bantuan bibit kepada Dinas Kelautan setempat. Tetapi sebulan lebih setelah proposal diajukan, belum ada tanggapan pengajuan tersebut.

“Kalau tidak didukung bibit untuk budidaya ikan keramba di Bendungan Pandan Dure, apa yang bisa kami lakukan. Dari mana kami bisa dapat uang,” katanya pada Suara NTB ditemui di Embung Raja, Minggu (15/2).

Untuk kebutuhan membuat keramba, satu kelompok dengan ukuran keramba ideal yang akan dibuat 7x7 meter, menurutnya

sudah disiapkan secara mandiri. Diantaranya drum untuk pengapungan keramba, bambu, dan jaring mereka siapkan sendiri.

Hanya bibit ikanlah yang mereka harapkan pemerintah bisa meringankannya.

Beberapa diantara kelompok masyarakat sudah mulai membuat keramba jaring apung sendiri secara swadaya dibibir bendungan Pandan Dure. Harapannya, agar bendungan tersebut bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat sekitar. Sebab harapan mereka, keberadaan bendungan terbesar di NTB itu setidaknya mampu menopang perekonomian masyarakat, selain dari hasil pertanian.

Untuk budidaya ikan, kelompok masyarakat menurut Abdillah sudah terbiasa. Karena Embung (bendungan) Raja, yang jaraknya bersebelahan dengan Bendungan Pandan Dure, bisanya dimanfaatkan untuk membudidaya ikan air tawar.

Mereka cukup tergiur dengan harga jual ikan yang sekilonya bisa mencapai Rp 25.000 dijual kepada pengecer. Meskipun diakui harga pakan ikan saat ini menjadi keluhan karena harga yang sedemikian mahal, Rp 300.000/zak (berisi 30 Kg).

“Ndak apa-apa harga pakan mahal, makanya kami minta dukungan benih saja. Biar ada

TRAVEL

ANIMASI

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

kita harapkan ketimbang nganggur,” demikian diminta.

Menanggapi ini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. Aminollah, M.Si dihubungi terpisah mengarahkan

14/02/2015

agar proposal-proposal kelompok masyarakat diarahkan ke Biro Keuangan Setda NTB. Selanjutnya jika ada celah, proposal tersebut akan dipilih mana yang layak untuk diberikan dukungan.

“Bagus itu, kalau ke Biro Keuangan, kalau ada dana hibbah, nanti diverifikasi. Di Bendungan Pandandure sudah kita lepas langsung bibit ikan sebanyak 30.000 ekor,” demikian Aminollah.(bul)

SUARA NTB Senin, 16 Februari 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Ternak di Tiga Gili

Pendaftar Haji Meningkat JUMLAH pendaftar jamaah calon haji asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengalami peningkatan. Menurut data Kementerian Agama (Kemenag) KLU, tahun 2015 ini, akumulasi pendaftar calon haji berjumlah 600 orang.

Artinya seluruh kuota ini akan tuntas diberangkatkan dalam 10 tahun apabila mengacu pada jatah pemberangkatan setiap tahun untuk KLU sebesar 60-an orang setiap tahunnya.

Kepala Kemenag KLU, Dr. H. Mualip, menjelaskan, peningkatan pendaftar calon (Suara NTB/dok) haji menunjukkan antusiasH. Mualip me masyarakat yang cukup tinggi. Sebab dalam setahun terakhir, angka pendaftaran JCH mencapai 600 pendaftar. “Dibandingkan tahun 2012 sampai 2013, pendaftar hanya 60 hingga 70 orang. Lonjakan peningkatan ini sangat signifikan,” kata Mualip akhir pekan lalu.

Menurut Mualip, peningkatan pendaftar jamaah haji ini belum sebanding dengan kuota keberangkatan yang dijatahkan oleh pemerintah. Tahun 2013, ujarnya, KLU memperoleh kuota pemberangkatan sebanyak 60 orang. Sedangkan tahun 2014 kuota hanya bertambah 4 orang menjadi 64 JCH yang diberangkatkan. Ia berharap, tahun ini Kemenag KLU memperolah tembahan kuota.

Mualip mempertimbangkan, dengan kuota 60 – an orang pemberangkatan setiap tahunnya, maka JCH 600 orang ini akan tercover dalam waktu 10 tahun. Dalam kondisi ini, masyarakat KLU minimal harus menunggu 10 tahun untuk memperoleh kepastian pemberangkatan.

“Supaya pelaksanaan haji berjalan dengan baik, kami mengimbau jamaah calon haji agar mempelajari dan mendalami manasik haji terlebih dahulu. Kami juga minta, bagi calon haji yang telah mendaftar untuk mengikuti bimbingan haji yang diselenggarakan di KUA,” pintanya.

Manasik atau bimbingan haji oleh Kemenag, diselenggarakan selama 7 kali sebelum pemberangkatan. Melalui pembinaan yang disiapkan, jamaah calon haji akan semakin matang dan mampu menyiapkan mental.

Mualip menyebut, untuk pemberangkatan tahun ini akan mengacu pada pendaftar awal. Dalam hal ini, mereka yang berada di urut teratas sesuai daftar akan memperoleh kesempatan. “Yang akan diberangkatkan tahun ini adalah mereka yang masuk daftar tunggu 6 atau 7 tahun sebelumnya. Sedangkan pendaftar tahun ini, paling tidak harus menunggu sampai tahun 2021 ke atas. Namun apabila terdapat tambahan kuota, pemberangkatan bisa lebih banyak,” tambahnya. (ari)

Potensi Pertanian Lotim

Puluhan Hektar Lahan Belum Tersentuh

Makan Sampah Plastik, Sisa Alkohol Jadi Minuman Sebagai kawasan pariwisata, 3 Gili – Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan – di Kabupaten Lombok Utara (KLU) mampu disulap warga menjadi kawasan eksotis pariwisata dunia. H. Rukding, adalah salah satu tokoh masyarakat yang – bisa dikatakan, pertama kali menginjakkan kaki di pulau kecil, Gili Trawangan.

KETIKA itu tahun 1970an. Setelah 4 dekade berlalu, tempat yang dulu dikenal sebagai pembuangan pemberontak PKI (Partai Komunis Indonesia) ini menjadi incaran investasi pemodal. Seabrek masalah pun muncul, dari sengketa tanah, pembangunan melanggar tata ruang, pengeboran sumur, hingga ternak.

Kenapa justru ternak? Bukankah di sana terdapat kambing dan sapi, selain kuda sebagai alat transportasi?

Kini, populasi masyarakat 3 Gili sejauh ini sudah berkembang cukup pesat. Gili Trawangan sebagai pulau terluas, saat ini – klaim Kepala Dusun Trawangan, H. Lukman, jumlah warga tercatat 470 KK atau setara dengan 1.790 jiwa.

Haji Rukding menuturkan, dirinya bersama 11 orang lain asal Sulawesi mulai merambah Trawangan dan membuka lahan di sana. Beberapa tahun berselang, karena masih sepi, ia mulai mencoba menjadikan daerah itu sebagai lokasi gembala ternak sapi. “Ketika itu, saya hanya membawa 2 ekor sapi betina warna hitam. Dari 11 orang, tidak semuanya membawa sapi,” katanya.

Pelan namun pasti, Gili mulai berkembang menjadi destinasi wisata. Jadilah ternak yang diangkut masyarakat bervariasi. Kambing dan kuda mulai masuk. Khusus kuda, masyarakat justru menjadikannya sebagai alat transportasi alternatif bagi pengunjung untuk mengelilingi pulau. Tak disangka, 10 tahun terakhir, masyarakat seolah-olah tak

terkontrol, di mana 1 per satu ternak sapi mulai masuk.

“Di Trawangan saja, sekarang ini jumlah ternak sapi yang ada sekitar 200 ekor, bahkan lebih.

Kadang masyarakat membiarkan ternaknya begitu saja, sehingga ada yang sampai memakan tanaman pekarangan warga,” tutur Kadus, H. Lukman.

Belakangan warga mulai sadar. Objek wisata kelas dunia itu sangat tidak cocok dihuni oleh populasi sapi dan kambing, tidak bagi kuda. Hukum alam sudah menjelaskan hal itu. Bertambahnya jumlah penduduk berarti mempersempit areal terbuka hijau sebagai sumber pakan ternak. Pun dengan lokasi pulau kecil di tengah laut, air minum ternak otomatis air payau dan asin.

Masyarakat lantas dibuat khawatir. Kurangnya pasokan makanan didukung dengan gembala sapi dan kambing yang kerap tidak diikat, membuat sapi – dalam kondisi kelaparan, menyantap apapun. Tidak jarang, sapi juga berkeliaran di areal TPA (Tempat Pembuangan Sampah) di areal seluas 20 are yang disewa warga. Di sinilah awal mula masalah sebenarnya, muncul pada ternak sapi.

“Karena pemilik membiarkan sapinya begitu saja, kadang dia tidak tahu ternaknya sudah beranak-pinak menjadi berapa ekor? Juga tidak tahu ternaknya yang mana?” ujar Lukman.

Ketika musim kemarau tiba, hampir seluruh areal Gili Trawangan tandus. Untuk makanan kuda saja, warga harus berani mendatangkan rumput

Budidaya Rumput Laut

Tengkulak ’’Ikat’’ Petani

Selong (Suara NTB) Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Lombok Timur (Lotim) mengungkapkan, luas areal pertanian yang masuk katagori produktif adalah 47.312 hektar.

Jumlah ini terdiri dari sawah irigasi seluas 45.578 hektar dan tadah hujan 1.734 hektar. Sementara yang dicatat bukan sawah mencapai 92.849 hektar.

Kepada Suara NTB belum lama ini, Kepala Distannak melalui Kepala Bidang Produksi, H. Badaruddin, menyebutkan, ribuan hektar lahan potensial pertanian Lotim ini masih marjinal. Di mana, luas lahan berupa tegalan saja atau kebun mencapai 21 ribu hektar. ‘’Masih banyakn(Suara NTB/rus) ya kawasan pertanian Badaruddin Lotim yang marjinal itu, karena terkendala persoalan air” ucapnya.

Adanya fakta seperti ini, ungkapnya, Pemkab Lotim menyambut baik program pemerintah pusat yang fokus pada upaya optimalisasi lahan, karena merupakan peluang besar bagi Lotim dalam mengoptimalkan lahan-lahan marginal.

Selain itu, ujarnya, kehadiran Bendungan Pandanduri yang mampu menampung air 27 juta kubik ini diyakinkan bisa mengairi sejumlah lahan pertanian di Lotim. Apalagi kapasitas bendungan ini bisa mengairi 24 ribu hektar lahan sawah maupun tegalan. “Dengan adanya Pandanduri ini bisa ditingkatkan indeks pertanaman kita, tanam yang biasanya sekali ke depan bisa tanam dua kali,” ucapnya.

Program Presiden H. Joko Widodo dan H. M. Jusuf Kalla lanjutnya ke depan ini bisa meningkatkan swasembada pangan di tingkat nasional. Sementara Lotim sudah surplus untuk katagori beras. ‘’Yang belum adalah jagung dan kedelai,’’ akunya.

Ancaman pertanian saat ini lanjutnya masih pada persoalan alih fungfsi lahan. Banyak lahan-lahan pertanian menjadi areal permukiman seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Program pencetakan sawah baru diakuinya cukup bagus. Hanya saja tahun 2014 lalu kosong tidak ada program pencetakan sawah baru di Lotim. ‘’Lotim hanya dapat program cetak sawah baru tahun 2012 lalu seluas 500 hektar, tahun 2013 seluas 700 hektar,’’ terangnya. (rus)

Selong (Suara NTB) Budidaya rumput laut di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belum banyak mengalami perubahan. Praktik ijon yang dilancarkan para tengkulak sejauh ini masih mengikat petani pembudidaya. Bahkan dikesankan, petani sudah ‘’keenakan’’ bermitra dengan tengkulak.

Demikian anggapan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lotim, Muhammad Tasywiruddin kepada Suara NTB belum lama ini. Diakuinya, sebagian besar petani pembudidaya rumput laut ini menjual langsung pada pihakpihak tertentu.

Hal ini, ujarnya, dilihat saat sejumlah kelompok pembudidaya rumput laut diajak untuk melakukan pengembangan pasar. Tawarannya, petani bisa mengolah juga sendiri untuk dijadikan rumput laut yang lebih kering dan ada jaminan harga yang lebih menjanjikan. Akan tetapi tawaran tersebut masih banyak ditolak petani.

Proses pembuatan rumput laut kering ini sebenarnya sangat sederhana. Cukup dicuci dengan air kapur bercampur sirih, setelah itu dijemur. Cuci lagi lalu jemur kembali hingga kering. Alasan lain penolakan dimungkinkan, karena di kawasan selatan utamanya tempat budidaya rumput laut ini tidak ada air.

Beragam bantuan telah dilayangkan pemerintah. Mulai dari peralatan, benih dan semacamnya. Sebenarnya petani pun tinggal melakukan perawatan saja. Persoalan budidaya sebenarnya tidaklah pernah menjadi soal. Akan tetapi sampai saat ini, petani rumput laut ini masih tergolong miskin. Mengatasi per-

soalan kemiskinan di kawasan pesisir ini katanya perlu peranan semua pihak.

M. Tasywiruddin menambahkan, rencananya, dalam pengembangan rumput laut Dinas Kelautan dan Perikanan Lotim ini menjalin kerjasama dengan Perusahaan Daerah Agro Selaparang. Agro Selaparang siap membeli rumput laut tersebut untuk diolah.

Kendala air seperti di selatan bisa diatasi di kantor Agro Selaparang yang diketahui berlimpah airnya.

Peluang pengembangan bisnis rumput laut itu dibenarkan Direktur Umum Agro Selaparang, Hari Tamsani.

Dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Sabtu (14/2), ia mengatakan, pihak Agro Selaparang siap mengoperasikan mesin pabrik rumput laut yang merupakan bantuan pemerintah pusat beberapa tahun lalu.

Sejumlah peralahan pabrik yang sudah menganggur hampir dua tahun itu diakui ada kerusakan. Semuanya sedang diperbaiki. Termasuk sarana pendukung lainnya. Hasil olahan dari mesin pembuat rumput laut itu ia katakan sudah ada pangsa pasar yang siap menerima.

Pabrik itu sebelumnya diketahui dikelola oleh Dinas ESDM dan PP kini sudah ada kuasa penuh dilimpahkan oleh Bupati kepada pihak Agro Selaparang untuk pemanfaatannya. Soal bahan baku rumput laut, Agro siap untuk membeli langsung dari para pembudidaya di kawasan selatan seperti Seriwe dan sekitarnya. Menunjang rencana tersebut, sudah pula dipersiapkan sumber daya manusianya untuk proses pengolahan lebih lanjut. (rus)

Selong (Suara NTB) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), L a l u Wirabhakti,

Lotim diganti menjadi Reme, Rasi dan Rempes. Di mana, arti dari kata Reme itu sudah masuk kalimat Patuh Karya yang artinya kebersamaan, Rasi sama dengan optimis, percaya diri dan Rempes yang artinya berulang-ulang. “Ketika kita gagal, makna Rempes yang berulang-ulang ini mengacu kita agar terus saja bangkit meski gagal. Jadi jangan patah semangat,” terangnya pada Suara NTB belum lama ini.

Menurutnya, untuk membuat moto Lotim tidak harus melihat daerah lain untuk hal seperti itu, hanya saja bahasa-bahasa ini kebanyakan ke bahasa Jawa Kuno.

“Jelas tidak bisa sebenarnya kalau kita di Lombok kemudian menggunakan bahasa daerah luar sebagai moto daerah kita,” kritiknya.

Dirinya berharap agar apa yang menjadi usulannya itu dapat dipertimbangkan kembali oleh pemerintah daerah selaku penentu kebijakan untuk mengganti moto Lotim.

Pada bagian lain, Pemkab Lotim tidak meriah menggelar event bau nyale di Pantai Selatan Lotim. Menurutnya, bau nyale sudah digelar di Lombok Tengah sejak lama, sehingga sangat wajar, jika Lombok Tengah menggelar bau nyale dengan cukup meriah. Meski demikian, pihaknya tidak menutup mata, jika ada aspirasi rakyat yang ingin menggelar bau nyale lebih semarak dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemkab Lotim, ujarnya, lebih fokus pada event Rebo Bontong yang selama ini acaranya lebih meriah digelar di Lotim. (yon)

(Suara NTB/ari)

MAKAN SAMPAH - Inilah ternak sapi yang ada di TPA Gili Trawangan. Kondisi Gili Trawangan sebagai objek wisata kelas dunia dan luas yang semakin sempit membuat pemilik ternak terpaksa melepas sapinya di areal TPA dan harus memakan sampah. dengan harga cukup mahal dari daratan Pemenang. Tetapi tidak demikian dengan pakan untuk ternak sapi. Akibatnya, ternak sapi pun menjadikan TPA sebagai tempat mengais pakan.

“Saya pernah dapat info, ada satu ekor sapi yang sangat gemuk dan dijual untuk dipotong. Begitu dipotong, orangorang terkejut karena ternyata dalam perut sapi ditemukan tumpukan plastik yang tidak bisa terurai,” ujarnya.

Menurutnya, info itu bukan rumor belaka. Dalam kondisi kelaparan atau sekarat, ternak semacam ini kerap menjadi “santapan” para jagal Rumah Potong Hewan (RPH). Namun warga sebelumnya sudah membuktikan, bahwa sapi sekarat yang pakannya berasal dari TPA sudah tidak layak konsumsi. Walaupun vonis itu datang dari logika awam

masyarakat dan tanpa melalui uji klinis (laboratirum).

“Sapi sekarat di Trawangan ini saat dipotong hampir tidak ada darah, dan warna dagingnya tidak lagi merah kecoklatan tetapi sudah kekuningan,” aku H. Rukding.

Pemprov NTB Harus Turun Tangan Atas pertimbangan inilah, warga yang memotong ternak (sekarat) atau ternak sehat sekalipun namun berasal dari Gili, khawatir jika ternak ini masuk ke RPH. Lantas warga meminta kepada Pemprov NTB dan Pemda KLU, untuk segera turun ke lapangan mengecek kondisi ternak yang ada. Sebab dengan kondisi minimnya perhatian pemilik, makanan yang tadinya berasal dari limbah plastik bisa lebih tidak higienis, karena minumnya alkohol.

“Bukan mustahil sapi tidak minum alkohol, karena isi TPA tidak lagi plastik tapi juga botol bekas alkohol,” kata Edi yang pernah tinggal di Trawangan selama 15 tahun.

Pihaknya tidak menjamin apakah daging sapi ini baik untuk dikonsumsi atau tidak, tetapi dinas seharusnya cepat tanggap dan melakukan pengujian laboratorium. Adanya Perda di Desa Gili Indah yang melarang masuknya ternak sapi dan kambing setidaknya mampu menjawab persoalan sementara. ’’Belakangan warga pun mulai menjual ternaknya karena Perda ini, tetapi ternak yang dijual, apakah dagingnya lantas aman dikonsumsi atau tidak,” pungkas H. Lukman sembari menyebut denda Perda mencapai Rp 5 juta bagi pemilik tiap ekor sapi yang merugikan warga. (ari)

Musda Ke-XIII NW Anjani

Wabup : Taati Keputusan Pimpinan

Selong (Suara NTB) Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin, Sabtu (14/2) lalu menghadiri pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) ke XIII Nahdlatul Wathan (NW) Anjani. Pertemuan yang digelar di Gedung STMIK NW itu dihadiri ratusan peserta yang terdiri dari pengurus cabang dan anak cabang NW serta dari pengurus wilayah NW. Dalam sambutannya, Wabup mengatakan agar seluruh stakeholders NW menaati keputusan pimpinan.

Keputusan tertinggi dari pengurus.

Organisasi NW, ujarnya, merupakan organisasi terbesar di NTB. ‘’Hanya ada di NW, kalimat sami’naa waatho’na yang berarti dengarkan dan taati apa yang menjadi arahan dan keputusan pimpinan,’’ ujarnya mengingatkan.

Diakuinya, kiprah NW dalam pembangunan tidak diragukan.

H. Haerul Warisin

Sosok pendiri NW, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid merupakan ulama besar yang memiliki jasa yang sangat besar. Uta-

manya bagi Kabupaten Lotim.

“Kalau tidak ada beliau (TGH M. Zainuddin-red) apa jadinya daerah ini?” ujarnya bertanya.

Wabup mengaku sangat bersyukur dengan adanya NW dan sosok Maulana Syeikh TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid.

Pendiri organisasi NWDI dan NBDI ini memiliki nasihat dan petuah yang luar biasa.

Sebelumnya, ketua Panitia Musda, H. M. Sogir menyampaikan, kegiatan Musda merupakan ajang untuk mengevaluasi kinerja pengurus selama periode 2010-2015. Melalui musda pula digunakan untuk memantapkan program kerja dan ajang silaturahmi seluruh komponen NW di tingkat daerah.

Dengan semangat sami’na waath’na dikatakan NW terus memantapkan langkah menyukseskan trilogi perjuangan yang terbingkai dalam pokoknya NW, pokok iman dan takwa. (rus)

(Suara NTB/dok)

20 Persen Kondisi Bagus

Balai Konservasi Khawatirkan Kadis Budpar Usulkan Moto Lotim Diganti Kerusakan Terumbu Karang

Lalu Wirabhakti

mengakui dirinya sejak dulu tidak pernah setuju dengan moto Lotim, yakni Patuh Karya. Pasalnya, dua kata itu bukan berasal dari bahasa Sasak. Menurutnya, di kamus bahasa Indonesia patuh karya adalah “kebersamaan”.

Diakuinya, sejak kepemimpinan H. M. Syahdan. Dirinya mengakui sudah mengusulkan agar motto

(Suara NTB/yon)

Tanjung (Suara NTB) Balai Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) wilayah kerja Gili Meno, Gili Air dan Trawangan, mengaku khawatir terhadap kondisi eksisting terumbu karang yang ada di perairan laut 3 Gili. Tahun 2012, terumbu karang yang bagus tersisa hanya 20 persen.

Salah satu petugas Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Wilayah Kerja di Tiga Gili, Azmi, kepada wartawan, Sabtu (14/2), mengakui luas areal kawasan konservasi terumbu karang mencapai 2.954 hektar, termasuk laut dan darat. Namun dari luasan itu, areal yang sudah tercover terumbu karang baru mencapai 236,25 hektar atau setara dengan luas 1 Gili (Trawangan). Dua pertiga lahan belum mampu digarap.

Artinya dengan luasan yang masih minim itu, terumbu karang sebagai habitat tempat tinggal ikan masih sangat kurang. “Di kawasan konservasi 3 Gili, kondisi terumbu karang yang bagus tersisa tinggal 20 persen,” kata Azmi.

Ia menuturkan, petugas BKKPN masih menemukan perilaku yang rentan mengancam terumbu karang. Misalnya, pembuangan jangkar kapal di sembarang tempat, hingga penangkapan ikan dengan alat tidak ramah lingkungan. Selain minimnya sosialisasi zona larangan juga menyebabkan tumpang tindihnya kepentingan antara nelayan dan pelaku jasa pariwisata.

Menurut Azmi, kawasan tiga Gili yang telah dinyatakan sebagai kawasan konservasi telah terbagi ke beberapa zonasi. Namun di areal larangan itu, tidak

sedikit ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan lokal maupun pemiliki publik boat, fast boat. Pelanggaran-pelanggaran itu berimbas pada kelestarian terumbu karang yang ada di kawasan konservasi di tiga Gili. Patut dikhawatirkan, keindahan terumbu karang terancam dan tidak lagi menjadi lokasi favorit berwisata.

Sebelumnya, Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Pertanian, Edi Suharto, mengatakan bahwa Pemda KLU telah memiliki Perda yang mengatur zona tersebut.

Pada zona di 3 Gili itu, terdapat area yang memiliki rambu-rambu yang boleh dan tidak boleh digarap oleh masyarakat maupun pelaku usaha. “Kami masih melakukan sosialisasi karena Perda Zonasi ini relatif masih baru dan belum banyak diketahui oleh masyarakat,” kata Edi. (ari)

SUARA NTB Senin, 16 Februari 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kepala SKPD Tak Responsif

Bupati Ancam Jatuhkan Sanksi Giri Menang (Suara NtB) Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony menegaskan, dirinya akan menindak tegas kepala SKPD yang tidak responsif membantu legislatif terkait data aset yang diusulkan dihapus. Bupati tak segan-segan menjatuhkan sanksi bagi kepala SKPD yang demikian, sebab dinilai telah menghambat upaya Pemda meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

(Suara NTB/dok)

H. Zaini Arony

Untuk itu, bupati menekankan kepada segenap jajarannya harus aktif saat dimintai data oleh legislatif. Ia juga berharap kalangan dewan juga aktif berkoordinasi dengan SKPD mengenai data yang kurang agar segera dilengkapi.

“Jika ada SKPD kurang responsif membantu dewan dengan data aset yang diusulkan akan dihapus. Apalagi tidak memberi dukungan, maka saya tidak segan-segan

memberi sanksi tegas,” tegas bupati, Sabtu (14/2).

Bupati menyatakan, kaitan dengan rencana penghapusan aset ini pihaknya telah mengingatkan kepada jajarannya agar menjadikan salah satu perhatian khusus. Apalagi pemda telah bersepakat berkomitmen untuk penataan aset ke depan. Ketika ada data aset yang kurang maka dewan harus mendiskusikan dengan eksekutif, agar SKPD memberikan data pendukung

untuk menambah kekurangan. Jika SKPD dinilai menghambat, ujarnya, maka dewan harus melaporkan ke bupati, agar dirinya mengambil langkah tegas.

Bupati mengaku kecewa lantaran persoalan asat daerah tak beres-beres, untuk itu ia mengingatkan kepada segenap jajarannya khususnya Sekda Lobar Drs. H. M. Uzair dan Kepala Kantor Aset Daerah, Mahnan, SSTp, segera menuntaskan persoalan aset ini. Ia menilai

saat ini aset Lobar masih berantakan. Di mana, ada aset tapi tidak ada suratnya. Begitu pula sebaliknya, suratnya ada, namun fisiknya nihil. “Khusus kepada Sekda dan Kepala Kantor Aset, saya minta untuk menertibkan dan merapikan data tersebut,” ujarnya mengingatkan.

Ia meminta jangan sampai kesalahan seperti tahun lalu terulangi tahun ini. Tahun lalu, Lobar gagal meraih opini WTP, lantaran masih ada masalah salah satunya persoalan aset yang belum tuntas. Termasuk, penghapusan aset senilai Rp 41 miliar yang belum bisa diselesaikan tahun lalu. Ia berharap tahun ini semua persoalan yang mengganjal itu tuntas. Untuk

itu, kepala SKPD diharapkan teliti dalam mencatat aset yang ada di lingkup instansinya. “Tahun ini, semuanya harus rapi,”imbuhnya.

Ia juga menekankan semua jajarannya agar proaktif menerima pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB saat turun melakukan audit pendahuluan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). “Saya tidak ingin ada SKPD yang mengabaikan proses audit tersebut, lantaran hal ini berkaitan dengan opini BPK ke depan,” tegasnya.

Diakuinya, tim BPK telah turun melakukan pemeriksaan sejak 22 Januari dan akan berakhir 25 Februari.

Bupati meminta seluruh

pimpinan SKPD hadir langsung ketika ada tim dari BPK. Jika mereka meminta dokumen pendukung seperti laporan keuangan dan aset, SKPD harus memberikannya secara lengkap. Saat ini BPK sudah turun ke sejumlah SKPD. Mereka melakukan pengecekan laporan keuangan tiap SKPD. Tim BPK mendalami terkait dengan pengelolaan keuangan serta LKPD, yakni standar akuntasi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah, kepatuhan terhadap perundang-undangan.

“Untuk itu saya minta seluruh SKPD proaktif, terutama dalam memperbaiki datadata berkaitan dengan aset,” kata Zaini. (her)

Lacak Produsen Pupuk Palsu DINAS Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sedang berupaya melacak asal usul keberadaan pupuk yang diduga palsu yang masuk ke wilayah Loteng akhir-akhir ini. Tidak hanya itu, produsen pupuk diduga palsu juga dalam incaran pihaknya. Demikian diungkapkan Kepala Dispertanak Loteng, Ir. H. Ibrahim, saat dikonfirmasi Suara NTB, ketika ditemui di Pendopo Bupati Loteng, Sabtu (14/2).

Pelacakan dilakukan dengan menelusuri sumber masuknya pupuk yang diduga palsu yang disita dari pengecer pupuk yang sudah diamankan oleh aparat keamanan beberapa waktu lalu.

Di mana sebelumnya sudah ada dua pengecer pupuk yang ditindak, karena kedapatan menjual pupuk diduga palsu.

“Informasi terkait asal pupuk palsu tersebut terus kita kumpulkan. Harapannya, dari sana kita bisa mengetahui asal serta produsen pupuk palsu tersebut,” ujarnya. Sehingga nantinya, tentu bisa ditindak sesuai aturan yang berlaku.

Ia mengatakan, pihaknya merasa perlu untuk menelusuri sumber dan produsen pupuk palsu tersebut. Sebagai salah satu bahan antisipasi kedepan. Supaya bagaimana persoalan pupuk palsu tersebut bisa diantisipasi sejak dini. “Kalau sumber dan produsennya kita ketahui, penindakannya kedepan bisa lebih mudah,” tegas Ibrahim.

Diakuinya, untuk bisa melacak keberadaan produsen pupuk palsu tersebut tentunya bukan perkara mudah, karena jalur penyalurannya tertutup rapi. Pupuk-pupuk palsu itu diduga disalurkan tidak sembarangan dan melalui pengecer-pengecer pupuk tidak resmi.

Dalam arti, pengecer pupuk tersebut tidak masuk dalam daftar pengecer pupuk dari produsen pupuk yang asli. “Dari dua pengecer pupuk yang sudah diamankan sebelumnya, keduanya merupakan pengecer pupuk tidak resmi,” tambahnya. Sehingga pihaknya berkesimpulan awal, kalau pupukpupuk palsu ini masuk melalui pengecer-pengecer tidak resmi.

Pasalnya, kalau masuk melalui pengecer resmi pasti cepat terdeteksi. Alasannya, pengecer resmi tidak sembarangan menerima pupuk dan sudah ada mekanisme yang jelas terkait kuota, jenis pupuk serta produsen pupuk itu sendiri.

Lebih lanjut, Ibrahim mengatakan, masuknya pupuk-pupuk palsu tersebut bisa jadi pelajaran bagi pihaknya kedepan. Untuk bagaimana kemudian bisa lebih memperketat pengawasan. Terhadap penyaluran pupuk di tengah masyarakat. “Dengan adanya kejadian ini, pengawasan penyaluran pupuk akan kita perketat. Tentunya dengan tetap melibatkan aparat keamanan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, tim gabungan dari TNI, Polri serta Dispertanak Loteng, berhasil mengamankan hampir setengah ton pupuk yang diduga palsu dari salah seorang pengecer pupuk di Desa Mekar Damai Praya Tengah.

Setelah sebelumnya, tim gabungan menerima informasi terkait adanya pupuk yang diduga palsu tengah diperjualbelikan di desa setempat. (kir) H. Ibrahim

(Suara NTB/her)

JALAN RUSAK - Jalur perbatasan sepanjang 2,5 kilometer antara Desa Suka Makmur dengan Banyumulek rusak akibat dilalui kendaraan pengangkut sampah. Jika jalan ini tidak segera diperbaiki, warga mengancam menutup akses ke TPA Kebon Kongok.

Akses Jalan Rusak

Warga Ancam Tutup Akses Menuju TPA Kebon Kongok Giri Menang (Suara NTB) Warga dari dua desa yakni Desa Karang Bongkot Labuapi dan Suka Makmur mengancam akan menutup akses jalur di desa masing-masing, warga Karang Bongkot mengancam menanami pohon di jalan yang rusak. Sementara warga di Desa Suka Makmur, mengancam akan menutup akses jalur menuju tempat pembuangan akhir (TPS) Kebon Kongok.

Aksi warga ini sebagai bentuk protes lantaran pemerintah tidak kunjung memperbaiki akses jalan di desa setempat yang rusak parah. Warga juga mempertanyakan peranan anggota DPRD dari daerah setempat dalam menyuarakan keluhan masyarakat terkait jalan tersebut.

Kepala Desa Karang Bon-

gkot, Padelah dikonfirmasi Minggu (15/2) membenarkan adanya ancaman aksi yang akan dilakukan warganya. Warga, katanya, akan menanam pohon di jalur perbatasan Karang Bongkot, hal ini sebagai bentuk protes warga terhadap pemerintah. Menurutnya. wajar saja warga memprotes, lantaran pada jalur tersebut kerap kali terjadi kecelakaan yang menelan korban. “Warga akan menanam pohon di jalur jalan yang rusak, Itu bentuk protes warga supaya pemerintah memperhatikan,” kata Padelah.

Ia menyebut, akses jalan mulai dari Jembatan Gunung Pengsong hingga Paok Dodol sepanjang hampir 1 kilometer lebih bertahun-tahun rusak parah. Hal ini diperparah lagi akibat kendaraan proyek yang

(Suara NTB/dok)

Pemkab Lobar Larang Mini Market Jual Miras Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) sedang menyusun Raperda Pengawasan Perdagangan Minuman Beralkohol.

Raperda ini ditargetkan ditetapkan menjadi Perda dan dilaksanakan akhir April nanti. Salah satu penekanan dalam raperda tersebut, nantinya melarang mini market, toko swalayan atau retail modern menjual minuman keras (miras) berkadar alkohol di bawah lima persen. ‘’Bagi pengelola toko yang menjual minuman melebih standar alkoholnya, ditarget hingga tanggal 16 April untuk menyesuaikan dengan aturan tersebut. Jika pengelola tidak menarik minuman tersebut, maka tentunya konsekuensinya mengacu aturan, maka minuman itu akan ditertibkan oleh aparat,’’ tegas Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Lobar, Hj. Lale Prayatni belum lama ini.

Dijelaskan, raperda ini merupakan tindak lanjut turunan dari Peraturan Menteri Pedagangan Nomor 6/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Aturan baru ini merupakan revisi Permendag nomor 20/ M-DAG/PER/4/2014 tentang hal yang sama.

Dijelaskan, salah satu hal yang diatur adalah terkait dilarangnya mini market dan pengecer menjual minuman beralkohol dengan kadar alkohol di bawah 5 persen atau jenis bir. Dalam Permenag ini juga mengatur, pengecer seperti mini market dan pengecer lainnya diberi paling lambat 3 bulan untuk menarik stok mereka, terhitung sejak 16 Januari 2015.

Adanya Permendag ini, jelasnya, tentunya miras golongan A yang dulunya boleh dijual kini tidak boleh lagi dijual di mini market.

Di dalam Perda yang disusunnya pun menelurkan aturan yang sama, artinya larangan di dalam Permendag itu ada di dalam raperda. Untuk membahas hal ini, pihaknya sudah melakukan rapat awal dengan tim terdiri dari Polres, Satpol PP, Dinas Kesehatan.

Dirinya menegaskan, tidak ada kekhususan di dalam perda itu, termasuk dijual di tempat wisata. Namun tentunya, memperjualbelikan minuman diperoleh dengan catatan minum di

tempat itu. Untuk itu, di dalam raperda itu nanti akan diatur lokasi dan zonanya.

Terkait Raperda Miras ini ada keuntungan dari kabupaten lain yang sudah buat perda, sebab kabupaten lain belum memasukkan aturan di dalam Permenag Nomor 6 tersebut, sehingga tidak bisa mengatur minuman golongan A. “Tapi kita bisa mengaturnya,” imbuhnya.

Begitu pula minuman tuak tradisional juga diatur. Miras tradisional ini, katanya, akan dilarang, terkecuali untuk perayaan agama. Lebih jauh dikatakan, bagi penjual minuman beralkohol tentunya harus memiliki izin perdagangan khusus perdagangan minuman beralkohol dan SIUP. Jika tidak ada izin, maka tidak boleh menjual.

Mengenai kemungkinan ada perdebatan di tingkat para ulama, karena menarik pemasukan dari izin minuman beralkohol? Menurutnya, wajar saja ada penolakan, untuk itu pihaknya akan mensosialisasikan kepada semua unsur, termasuk para tokoh agama. Menyangkut penarikan pemasukan daerah dari izin minuman ini, jelasnya, akan diatur bersama BPM2T

supaya tidak bertentangan dengan ulama.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Lobar, H. M. Nursaid menyambut baik adanya usulan Raperda Pengawasan Peredaran Miras dari eksekutif. Sebab, peredaran miras di Lobar cukup mengkhawatirkan, bahkan diduga sudah masuk ke pelosok dusun.

Untuk mengontrol peredaran miras ini, pihak legislatif bersama eksekutif berupaya membuatkan payung hukum. Untuk itu, Eksekutif dalam hal ini berencana mengajukan raperda miras untuk dibahas pada prolegda tahun 2015 mendatang. Hal ini bertujuan untuk mengontrol jual beli dan peredaran miras di daerah ini.

Ia menjelaskan, tahun depan eksekutif mengajukan 14 Raperda beberapa di antaranya mengenai CSR dan miras. Menurutnya, aturan berupa perda tentang miras penting untuk mengontrol dan mengawasi peredaran miras, karena peredarannya tidak saja di perkotaan, namun sudah masuk ke pelosok perdusunan. (her)

lalu lalang setiap hari di jalur tersebut. Pihaknya sering mengusulkan ke pihak kecamatan dan bupati, Dr. H. Zaini Arony agar jalur itu segera diperbaiki, namun tidak direspons.

Jalur ini, lanjutnya, merupakan jalan provinsi, sehingga pihak provinsi yang bertanggung jawab. Akan tetapi Pemkab Lobar harus berperan menyampaikan ke pihak provinsi dan tidak terkesan lepas tangan. Ia berharap, jalan ini diperbaiki secepatnya. Jika menunggu tahun 2016, menurutnya terlalu lama sementara banyak korban kecelakaan di akibat kerusakan jalan di jalur itu.

Ia mempertanyakan peranan pejabat dan anggota DPRD yang ada di daerah setempat, ada tujuh anggota DPRD dinilainya

tidak mampu menyampaikan aspirasi masyarakat setempat.

“Kami pertanyakan peranan anggota DPRD baik kabupaten dan provinsi yang ada di sana,”katanya.

Ia menyebut, jalur ini sangat vital bagi masyarakat, sebab tidak saja dilalui warga setempat, namun juga warga Labuapi melalui akses itu, jika ke Mataram. Apalagi sebentar lagi jalur by pass BIL II segera beroperasi, sehingga volume kendaraan juga akan bertambah banyak melalui jalur itu. Ia menambahkan, jumlah warga di Desa Karang Bongkot hampir 6 ribu lebih, sedangkan jika ditambah Labuapi mencapai 12 ribu jiwa.

Hal serupa dikeluhkan warga di Desa Suka Makmur, akses jalan di perbatasan desa

dengan Desa Banyumulek dalam kondisi rusak parah.

Jalur ini telah rusak sejak lama, namun belum diperhatikan pemerintah. “Ada rencana kami akan adakan aksi menutup akses jalan menuju TPA Kebon Kongok, jika keluhan kami tidak direspons,” ungkap Kepala Desa Suka Makmur, Saharudin.

Ia menyebut panjang jalan itu sekitar 2,5 kilometer, jalur ini dilalui kendaraan pengangkut sampah dari Kota Mataram. Akibat sering dilalui, jalur ini pun berlubang dan hancur. Untuk itu, warga bersama desa akan meminta pertanggungjawaban Pemkot Mataram. Ia mengaku, bahwa pihak Dinas PU telah turun melakukan pengukuran, namun belum ada realisasi. (her)

Fokus Persiapan Internal

PKS Belum Pikirkan Rencana Koalisi

Praya (Suara NTB) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) termasuk satu dari beberapa partai politik (parpol) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang hingga kini belum membentuk koalisi.

Pasalnya, PKS ingin fokus pada persiapan internal partai terlebih dahulu. Setelah itu, baru memikirkan rencana dengan parpol mana akan berkoalisi untuk mengusung calon kepala daerah pada Pilkada Loteng mendatang.

“Masalah rencana koalisi pasti ada. Tapi dengan parpol mana, itu yang belum bisa kita pastikan,” ungkap Ketua DPC PKS Loteng, M. Humaidi, saat dihubungi Suara NTB, Sabtu (14/2).

Saat ini, katanya, pihaknya masih menyelesaikan persiapan di internal parpol terlebih dahulu, yakni mempersiapkan bakal calon kepala daerah yang akan diusung oleh PKS. Kalau tahapan persiapan tersebut sudah selesai, baru kemudian dipikirkan bakal berkoalisi dengan parpol mana.

“Jadi kita ingin tahapan persiapan di internal partai selesai dulu. Setelah itu, baru berangkat ke tahap pembentukan mitra koalisi,” terangnya.

Kendati demikian, bukan berarti komunikasi dengan parpol-parpol yang ada tidak dilakukan. Menurutnya, komunikasi akan sudah dibangun dengan hampir semua parpol yang ada, termasuk dengan parpol yang sudah menyatakan bergabung dalam koalisi 7 parpol yang baru lalu.

“Dengan parpol yang sudah bergabung dalam koalisi parpol, komunikasi tetap kita bangun. Apalagi dengan parpol yang belum masuk dalam koalisi, juga sudah dilakukan,” imbuhnya.

Kemungkinan PKS bergabung dengan parpol manapun, ujarnya, tetap ada.

Dalam arti, PKS bisa bergabung dengan koalisi parpol yang sudah ada. Tapi bisa juga membentuk koalisi parpol baru dengan parpol yang belum membentuk koalisi.

Artinya, semua masih mungkin terjadi.

Lagi pula kalau bicara tahapan pilkada masih cukup panjang. Apalagi, regulasi pelaksanaan pilkada belum keluar. Atas dasar itulah, PKS kemudian memutuskan tidak terburu-buru mengambil keputusan.

Bagi pihaknya, persiapan internal harus tuntas lebih dahulu. Persoalan siapa mi-

tra koalisi PKS sangat tergantung dari situasi dan perkembangan politik daerah. Terlebih, dalam menentukan mitra koalisi, PKS ingin yang terbaik. “Kita saat ini masih wait and see saja dulu. Tetapi tidak diam. Persiapan awal tetap dilakukan,” ujar Ketua Komisi III DPRD Loteng ini. Di sisi lain, PKS terus membaca peta politik daerah yang terjadi.

Dari 11 parpol pemilik kursi di DPRD Loteng, 7 parpol di antaranya sudah membangun komitmen membentuk koalisi. Diantaranya, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Hanura, PPP dan PKB ditambah Partai Nasdem serta Partai Gerindra.

Sementara 4 parpol lainnya belum memutuskan untuk berkoalisi, yakni PKS, PBB, PKP Indonesia dan Partai Golkar selaku parpol pemenang pemilu legislatif.

Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Loteng, H.M. Suhaili, FT., yang juga Bupati Loteng, saat dihubungi terpisah belum bersedia memberikan komentar apapun terkait perkembangan politik daerah menjelang pilkada. “Saya tidak mau berkomentar dulu ya untuk saat ini,” jawabnya singkat. (kir)

SUARA NTB Senin, 16 Februari 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

(Suara NTB/ars)

TIDAK DIASPAL – Kompleks perkantoran pelayanan rakyat di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) cukup modern, yakni Kompleks Kemuter Telu Center (KTC). Gedung perkantoran di sana pun cukup mentereng dengan arsitektur modern, seperti gedung Graha Fitrah, gedung Setda, DPRD, hingga masjid. Hanya sayang, ruas jalan penghubung kantor yang satu dengan kantor yang lain tidak ikut modern.

Ruas jalan itu tidak beraspal, dan karenanya hal itu perlu diperhatikan oleh pemda setempat.

Taliwang (Suara NTB) Sebagai garda terdepan pemerintah dalam penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diharapkan dapat selalu siap dan sigap dalam berbagai kondisi.

Dan untuk menunjang kondisi tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, Dr. Ir. W. Musyafirin, MM meminta soliditas seluruh unsur dalam BPBD diperkuat.

“Untuk memperkuat soliditas itu, menjadi tugas semua bagian dan personel (Suara NTB/dok) di dalam BPBD. Tidak hanW. Musyafirin ya tataran pimpinan, tapi seluruh bagian yang ada di dalamnya,” tegas Sekda saat membuka kegiatan konsolidasi BPBD KSB baru-baru ini.

Menurutnya, soliditas di internal BPBD baik antarpersonel maupun unit di dalamnya adalah harga mati. Soliditas antarunsur akan menjamin berjalannya seluruh tugas lembaga secara baik dan benar. Terlebih tugas BPBD sangat penting karena menyangkut kehidupan masyarakat banyak. “Tugas BPBD itu berat, kesalahan kecil saat melakukan penanggulangan bencana akan berakibat fatal. Dan untuk mengeliminir kesalahan itu maka diperlukan soliditas kuat,” katanya.

Dijelaskan Sekda, personel BPBD memiliki fungsi lebih dari pada personel Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. Sebab selain memenuhi tupoksinya sebagai aparatur, kinerjanya juga memiliki fungsi sosial kemanusiaan.

Pada bagian itulah tugas tertinggi BPBD sehingga kerjasama dan soliditas menjadi sebuah kewajiban baik secara personel maupun kelembagaan.

“Teman-teman personel TRC (Tim Reaksi Cepat) dan personel Damkar adalah garda terdepan dalam upaya penyelamatan, mitigasi bencana dan penjaga nilai-nilai kemanusiaan. Gerak teman-teman merupakan tugas mulia dan sangat bermanfaat bagi orang banyak,” tandas Sekda Selanjutnya Sekda menyatakan bahwa segala sesuatu yang menjadi syarat agar personel dan kelembagaan BPBD selalu siap dan siaga menghadapi segala kemungkinan bencana harus sudah selesai di internal BPBD. Unsur rasa aman bagi setiap personel BPBD dan keluarganya harus dipastikan terpenuhi semua. Jangan sampai tugas sosial untuk mengurangi beban, menyelamatkan masyarakat, dan mengurangi dampak bencana malah menambah beban dan menjadi masalah baru.

“Ini harus menjadi catatan bagi kepala pelaksana. Identifikasi seluruh kebutuhan personel, dan penuhi. Kalau memang sekarang belum ada yang tidak terpenuhi, saya harap kepala pelaksana menyusun programnya agar bisa kita anggarkan di APBD perubahan nanti,” janji Musyafirin yang juga merangkap sebagai kepala BPBD ini. (bug)

DPRD Minta Bantuan Dana Pendidikan Dituntaskan Taliwang (Suara NTB) Pelaksanaan Bantuan Dana pendidikan (BDP) bagi mahasiswa pada tahun 2014 lalu ternyata tidak tuntas. Ratusan mahasiswa baik dalam maupun luar daerah tercatat tidak menerima secara tuntas program dari kebijakan pendidikan gratis yang diterapkan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu.

Melihat kondisi terse(Suara NTB/dok) but dan tingginya desakan M. Tamzil dari mahasiwa, Komisi I angkat bicara. Komisi yang salah satunya mengurusi bidang pendidikan ini, meminta kepada pemerintah untuk tetap menuntaskan sisa pembayaran program BDP itu pada tahun ini. “Kami menyampaikan suara mahasiswa sebagai aspirasi kepada pemerintah. Jadi soal kekurangan pembayaran program BDP itu harus dituntaskan tahun ini juga,” terang ketua Komisi I DPRD KSB, Drs. M. Tamzil kepada media ini, Sabtu (14/2).

Untuk menuntaskan pembayaran program BDP itu, Komisi I bersama Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) setempat telah berkonsultasi ke BPK NTB. Thamzil mengatakan, konusltasi bersama itu untuk meminta pendapat BPK terkait apakah dapat dilakukan penganggaran pembiayaan terhadap program yang sudah lewat pada tahun berikutnya.

“Dari hasil konsultasi itu, BPK tidak memberikan pendapatnya seperti melarang atau memperbolehkan. Mereka hanya bilang akan mempelajarinya dulu. Tapi kami dari Komisi I menginginkan agar kekurangan program BDP di tahun 2014 itu dibayarkan tahun ini,” cetus politisi dari partai Golkar ini.

Bagi Thamzil, anjuran pihaknya agar pemerintah tetap menuntaskan seluruh kewajiban dari program pendidikan gratis itu sebagai bentuk koreksi terhadap pemerintah juga.

Terutama dari sisi pengawasan. Sebab program pendidikan gratis tidak sekadar sebagai program namun juga janji politik bupati. “Secara politis jelas. Menurut saya tidak ada pilihan bagi pemerintah untuk mencari cara membayarkan sisa BPD yang belum diberikan kepada mahasiswa di tahun 2014 lalu,” urainya.

Catatan Tamzil, terdapat ratusan mahasiswa yang sama sekali tidak menerima sepeser pun anggaran dari program pendidikan gratis itu. “Angka persisnya saya lupa. Namun yang jelas baik mahasiswa yang kuliah di luar daerah maupun di dalam, ada yang sama sekali tidak mendapatkannya. Ada juga yang hanya menerima satu semester saja,” paparnya. (bug)

TKI Asal Sumbawa Dikabarkan Menanti Hukuman Cambuk Sumbawa Besar (Suara NTB) Saat ini ada sekitar empat kasus TKI asal Sumbawa di Timur Tengah yang sebagian masih dipenjara. Salah satunya dikabarkan sedang menanti hukuman cambuk.

Kabid Penta Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa, Nurhikmah S.Pt, di sela-sela diskusi perlindungan TKI Yayasan Tifa, Minggu (15/2), pihaknya baru saja menerima pengaduan dari keluarga TKI asal Sebasang kecamatan Moyo Hulu, Ruslan yang bekerja sebagai sopir di Saudi Arabia. Ruslan bersama tiga temannya dituduh mengambil barang milik majikan hingga dipenjara sejak 2007 lalu.

Vonis lima tahun penjara yang

dijalani Ruslan mestinya telah berakhir September 2014 lalu. “Keluarga Ruslan yang bernama Ibu Yuni baru saja menelepon saya melaporkan hal ini,” terangnya.

Namun, sampai saat ini, Ruslan masih berada di penjara Beriman di Riyadh Saudi.

Bahkan akan menerima hukuman cambuk sebanyak 500 kali. Sementara ketiga temannya telah bebas dan menjalani hukuman cambuk. ”Hukuman penjara harusnya sudah dilakukan. Tinggal hukuman

cambuk belum. Ruslan bekerja sejak 2007 dan 2009 dipenjara sampai sekarang. Tadi pagi keluarganya dapat infromasi, Ruslan didatangi KBRI untuk diproses lebih lanjut,” urainya.

Saat ini, pihaknya menunggu informasi lebih lanjut dari KBRI. Diharapkan ada upaya dari KBRI Kemenlu agar hukuman cambuk tak jadi dilaksanakan. Serta Ruslan dapat dipulangkan ke tanah air. Ruslan sendiri berangkat melalui Imigrasi Tangerang. “Katanya tidak ada dokumen,” jelas Nurhikmah.

Kelompok Purna TKI Harus Diberdayakan Sumbawa Besar (Suara NTB) Selain perlindungan, fokus perhatian pemerintah terhadap program pemberdayaan juga mesti diperbanyak bagi eks TKI. Agar mereka bisa mengelola dan memanfaatkan dengan baik hasil yang telah diperoleh selama bekerja sebelumnya, sehingga tidak kembali lagi ke luar negeri. Termasuk di Sumbawa, beberapa kelompok purna TKI harus terus dikembangkan kelembagaannya.

Demikian salah satu pointer penting hasil diskusi Yayasan TIFA NTB kerjasama dengan Koslata di Sumbawa, Minggu (15/2), yang menghadirkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dishubkominfo dan Komisi IV DPRD Sumbawa. Project Officer (PO) Yayasan TIFA NTB, Muhammad Saleh menyatakan, sebagai leading percontohan di NTB, terutama dari sisi regulasi perlindungan TKI di Sumbawa harus terus diperkuat. Sekaligus pemberdayaan purna TKI. Salah satunya media internet di desa yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga untuk berkomunikasi dengan TKI yang bekerja di luar negeri. “Media perlindungan seperti ini, perlu dikembangkan menjadi lebih besar. Sekarang ada tujuh desa yang diperkuat Dishubkominfo,” terangnya.

Meski tak menampik banyak kasus TKI, sehingga kerap memunculkan stigma negatif, namun tak sedikit pula cerita sukses mereka yang pulang membawa hasil. Namun, sesampai di sini harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Itulah pentingnya pemberdayaan kelompok purna TKI. Apalagi Sumbawa jauh hari sudah memiliki Perda tentang perlindungan dan pembinaan TKI yang salah satunya mengatur tentang pemberdayaan eks TKI. Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Chandra W. Rayes menyatakan, terlalu banyak masalah yang harus diurai soal TKI Sumbawa. Apalagi dari hasil konsultasinya dengan banyak instasi terkait lembaga perlindungan TKI, ada ribuan TKI ilegal asal daerah ini yang bekerja di luar negeri.

Dari awal perekrutan, penampungan hingga saat bekerja di luar negeri. Bahkan pihaknya di Komisi IV hampir tiap hari menerima laporam pengaduan TKI. Salah satu masalah mendasar pemalsuan identitas calon TKI. “Begitu sampai penampungan, ada juga yang dialihkan dari PT A ke PT B. Kemudian saat bekerja dialihkan

(Suara NTB/arn)

PERLINDUNGAN TKI - Chandra W Rayes, M. Saleh dan Aries Samad dalam diskusi tentang perlindungan dan pemberdayaan TKI asal Sumbawa, Minggu (15/2). dari majikan A ke majiikan B. Hingga menjurus ke indikasi trafficking,”urainya.

Pihaknya meminta kepada SKPD terkait untuk lebih serius menangani persoalan perlindungan TKI ini. Salah satunya berupaya memulangkan jenazah Samsia yang sudah 10 bulan terkatung-katung di Rumah Sakit King Abdul Aziz Saudi Arabia. Disnakertrans juga mesti tegas terhadap PPTKIS yang bermasalah. Agar mereka bekerja sesuai ketentuan. “Kalau Disnakertrans sudah bekerja dengan baik, kita back up dari sisi politik anggarannya.

Namun kalau masalah makin banyak, maka program Disnakertrans akan kita evaluasi,” tukas Chandra, seraya meminta semua elemen yang terkait perlindungan dan pemberdayaan TKI memiliki komitmen yang sama. Termasuk menggagas program pelatihan pemberdayaan lintas sektoral.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Penta Kerja Disnakertrans Sumbawa, Nurhikmah S.Pt, menyatakan, saat ini pihaknya tengah mengajukan perubahan Perda No. 21 tahun 2007. Sebab masih banyak item yang harus dimasukkan. Yakni, pendidikan dan pelatihan TKI, medical dan pemeriksaan kesehatan serta terkait layanan kepulangan. Nantinya Disnakertrans, Imigrasi dan Dukcapil akan memiliki layanan satu atap agar administrasi lebih tertib. Sedangkan menyangkut Peraturan Bupati tentang pembinaan TKI pasca, diperkirakan pada minggu ketiga Februari ini akan ditandatangan oleh Bupati. Salah satu pointer didalamnya, SKPD lintas sektor terkait wajib melakukan pemberdayaan TKI purna.

Contoh Dishubkominfo. “Ini harapan untuk rakyat kita yang bekerja di luar negeri. Kami juga Disnakertrans memiliki banyak problem. Belum monitoring kantor pusat PPTKIS, setengah mati, karena keterbatasan waktu dan biaya. Termasuk

pula konsultasi ke Kementerian terkait,” cetusnya.

Seperti sidak yang dilakukannya baru-baru ini ke kantor pusat PPTKIS di Surabaya. Beberapa TKI asal Sumbawa yang ditemui di penampungan mengeluh, karena apa yang dijanjikan PPTKIS sangat jauh dari apa yang mereka harapkan.

Untuk itu, masalah ini akan ditanganinya secara serius. Bahkan berfikir untuk menjatuhkan sanksi kepada PPTKIS dimaksud. “Kami tidak main-main sekarang. Kedua, terkait umur calon TKI yang bisa dimainkan.

Ini parah, karena kuncinya ada di Imigrasi. Makanya perlindungan ini tidak boleh bicara sendiri, tetapi terintegrasi. Kalau di luar negeri melibatkan KBRI. Kita di daerah hanya bisa bersurat. Apalagi kami dibatasi kewenangan dan budgetting,”tukasnya.

Artinya, kalau bicara secara keseluruhan, lanjut Nurhikmah, semua pihak terkait harus membantu menyiapkan perangkat dan yang dibutuhkan untuk pemberdayaan. Sementara di Disnakertrans Sumbawa hanya ada program pelatihan manajemen setahun sekali bagi purna TKI. Kedepan, banyak permintaan dari TKI purna yang ingin dilatih.

Sementara di sisi lain, anggaran perlindungan TKI di Penta Kerja dari Rp 200 juta jauh berkurang menjadi hanya Rp 94 juta. Didalamnya termasuk biaya pemulangan jenazah.

Pemerhati masalah TKI, Wakil Rektor V Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Aries Samad, M.M, menyebutkan selama ini, Sumbawa memang salah sau daerah penyumbang terbesar di NTB untuk pekerja sektor informal ke luar negeri. Untuk itu, agar mereka tak kembali lagi bekerja, setelah kontrak habis perlu diberdayakan. Sesuai Perda No. 21 tahun 2007 yang revisinya dulu juga Aries terlibat didalamnya sewaktu masih menjadi anggota DPRD Sumbawa. (arn)

Kasus lainnya, Fatma Binti Ahmad Asum warga Pelita yang dituduh menggunakan sihir oleh majikan. Tradisi Sumbawa, Fatma sebenarnya merapikan rambut dan menyimpan sehelai rambutnya. Di saat bersamaan anak majikannya sakit sehingga dituding sihir. Fatma awalnya divonis penjara seumur hidup pada pengadilan tingkat pertama negara setempat. Namun banding sehingga hukuman dikurangi menjadi 15 tahun. Kini ada lagi fakta baru yang meringankan Fatma dan kemungkinan hukumannya akan dikurangi lagi. “Fatma masih dipenjara khusus wanita Al Ahsa. Menurut keterangan Fatma, 2 Februari lalu,

(Suara NTB/dok)

Nurhikmah

menanyakan bagaimana dengan nasib saya. Kami jawab, Pemkab sudah bersurat ke Presiden minta bantuan hukum terhadap kasusnya,” pungkas Nurhikmah. (arn)

DPRD akan Evaluasi Proyek Jalan di KSB Taliwang (Suara NTB) Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan akan melakukan evaluasi hasil kegiatan proyek jalan yang ditangani oleh PT Citra Gading Asritama (CGA) dan PT Akas.

Dinata Putrawan, ST ketua Komisi III, Sabtu (14/2) menyebutkan, pihaknya berkepentingan mengevaluasi hasil proyek jalan Taliwang Tepas yang ditangani PT CGA mengingat kegiatan tersebut satu di antara sejumlah proyek yang diberikan tambahan waktu 50 hari kerja di luar kontraknya. Demikian pula dengan pekerjaan PT Akas terhadap sejumlah ruas jalan yang diberikan tambahan waktu akibat terjadinya force majeure (keadaan darurat). “Dua kegiatan itu saat ini sudah memasuki tahapan akhir, terutama proyek jalan yang dikelola CGA. Makanya kita akan segera turun melakukan evaluasi,” katanya.

Fokus evaluasi yang akan dilakukan Komisi III terhadap kedua proyek jalan itu terkait kualitasnya. Dinata menyebutkan, tambahan waktu kerja di luar masa kontrak yang diberikan kepada PT CGA tidak semata untuk sekadar menyelesaikan kegiatan pembangunannya saja dan mengesampingkan kualitas pekerjaan. “Sejauh ini progres lapangannya sangat baik. Tapi bukan berarti kualitasnya juga seperti itu. Karena itu kami akan turun untuk memastikan kualitas kerjanya baik, biar jalannya bisa lama kita gunakan,” timpalnya.

Komisi III juga akan mempertanyakan kepada pemerintah soal aturan main dan legalitas pembayaran terhadap proyek yang dikerjakan tahun anggaran itu. Sebagaimana diketahui, untuk sejumlah proyek Pemda KSB menerapkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 65 Tahun 2014 tentang pemberian tambahan waktu bagi pekerjaan yang melewati tahun anggaran. Dengan aturan itulah proyek seperti pembangunan jalan Taliwang - Tepas yang dikerjakan oleh PT CGA dapat dilanjutkan meski masa kontraknya sudah berakhir 23 Desember tahun lalu.

“Ini juga patut kita pertanyakan soal landasan hukumnya. Terutama landasan aturan untuk melaksanakan pembayarannya. Karena kita tahu proyek ini sebenarnya sudah berakhir di tahun 2014 berikut kegiatan termasuk keuangannya,” bebernya.

Dinata berharap, untuk kejelasan landasan hukum pembayaran proyek jalan Taliwang - Tepas itu Pemda KSB berkonsultasi dengan lembaga auditor Negara dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan BPK). “Ini sarana saya.

Untuk memastikan bahwa pem- bayaran yang kita lakukan nanti untuk pekerjaan jalan Taliwang-Tepas itu sesuai atur a n keuangan, minta saran BPK. T a p i jangan sekadar konsultasi lisan saja, tapi trertulis juga sup a y a ada kekuatan hukum nantinya,” tukasnya seraya menambahkan, secara politis dirinya berkepentingan dengan penyelesaian jalan Taliwang-Tepas itu.

“Saya secara politis senang kalau jalan itu selesai.

Karena sebagiannya ada di Daerah Pemilihan (Dapil) I. Dapil saya. Tapi bukan berarti saya harus tutup mata. Dan saya akan memastikan seluruhnya sesuai aturan,” tegas politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini. (bug) Dinata Putrawan

(Suara NTB/dok)

Soliditas BPBD KSB Perlu Diperkuat

SUARA NTB Senin, 16 Februari 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Tambang Tembaga di Hu’u Segera Beroperasi

(Suara NTB/ula)

BBM Subsidi Jatah Masyarakat Diduga Diambil Industri Bima (Suara NTB) DPRD Kabupaten Bima menyebut adanya indikasi penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi dari Pertamina. BBM bersubsidi tersebut diindikasi digunakan oleh industri, sementara masyarakat petani yang seharusnya mendapatkan justru dibatasi. Oleh karenanya, DPRD Bima berencana akan memanggil pejabat Pertamina wilayah Bima, pemilik SPBU. Sekretaris Komisi III, Edi Muchlis, S.sos yang dikonfirmasi di ruang BK, Jumat (13/2) menyebutkan indikasi penyimpangan penyaluran BBM ini terjadi lantaran di masyarakat yang seharusnya mendapatkan justru dibatasi. Sementara ketika kebutuhan untuk industri yang meminta, diberikan sesuai yang diminta. Apalagi baru-baru ini ada kelompok tani yang mengadukan ke pihaknya lantaran solar yang hendak dibeli dibatasi. “Sebagai contoh ada kelompok tani yang mengeluhkan ke kita,” ujarnya.

Disebutkannya, industri yang menggunakan BBM bersubsidi ini misalnya pekerja proyek perusahaan kontraktor infrastruktur jalan ini mengambil BBM bersubsidi di SPBU-SPBU yang ada di Kota Bima seperti SPBU Amahami dan SPBU Panda. Barubaru ini, yang paling banyak di SPBU di Kecamatan Bolo.

Diakuinya, dia sendiri belum mengetahui secara pasti mengenai peraturannya. Namun yang jelas, BBM bersubsidi tak boleh dijual ke industri maupun perusahaan kontraktor. Sebab, pengambilan BBM bersubsidi oleh pihak industri mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar. Karena masalah dugaan penyimpangan penyaluran ini sudah lama berlangsung.

Sementara harga BBM bersubsidi untuk masyarakat sebesar Rp 6.500, untuk industri sebesar Rp 10.000. “Kalau 10 hingga 15 ton per bulan, tentu kerugian negara cukup besar, apalagi ini sudah berlangsung cukup lama,” katanya.

Hal ini pun dilaporkannya secara resmi ke Ketua Komisi III, H. Mustahid H. Kako untuk menindaklanjuti. Terkait hal ini, pihaknya akan memanggil pejabat Pertamina di wilayah Bima, pemilik SPBU serta Diskoperindag Kabupaten Bima yang diduga terlibat. Di mana keterlibatan ini, lantaran diskoperindag memberikan rekomendasi jatah kepada industri. “Kita akan panggil setelah Pansus pembahasan Raperda, kita akan panggil semua pihak tersebut, termasuk Hiswana Migas Provinsi NTB juga harus turut bertanggungjawab,” pungkasnya. (use)

(Suara NTB/use)

TERGENANG - Beberapa warga tengah berada di teras depan halaman rumahnya, menyaksikan genangan air di halaman rumahnya saat banjir di Kota Bima, Sabtu (14/2). (insert) Sungai yang meluap.

Satu Orang Terseret

Banjir Rendam Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) Ratusan rumah di Kelurahan Penarga Kecamatan Raba Kota Bima terendam akibat banjir. Satu orang hanyut terseret dan dilarikan ke Rumah Sakit setempat, Sabtu (14/2). Ketua RT 1, Ramli, kepada Suara NTB mengatakan banjir datang secara tiba-tiba, akibat luapan air sungai yang datang dari arah timur Kelurahan Penaraga dan Kendo Kota Bima. “Rumah warga dan rumah saya sendiri terendam banjir,” katanya.

Dikatakannya, akibat banjir itu, warga terpaksa mengungsi ke tempat yang aman.

Di Kelurahan Lewirato, salah seorang Pria yang bernama Bambang (45) alias Ateng menjadi korban banjir tersebut, dia terseret dan terhanyut sampai di jembatan Kelurahan Sadia, dan harus dilarikan di Rumah Sakit Muhamadiyah Kota Bima.

Menurut pengakuannya saat ditemui di ruang UGD RS setempat, dia terseret lantaran mendengar ada teriakan yang minta tolong, tanpa sadar dia

langsung terjun ke arus sungai yang deras. “Saya mendengar ada suara minta tolong, makanya saya terjun,” ujarnya.

Pihak keluarga memastikan Ateng dalam keadaan baik-baik saja, hanya saja kondisinya yang masih lemas. Di beberapa Kelurahan tingginya air mencapai dada orang dewasa.

Air sungai meluap di Kelurahan Pena NaE, Penato’i dan Lewirato ini terjadi sekitar pukul 16.00 Wita. Luapan air tersebut pun memasuki pemukiman warga. Akibatnya, warga pun langsung bersiaga

agar barang-barang yang ada tidak terkena air. Akibat genangan air tersebut, sejumlah rumah pun terendam hingga dada orang dewasa. Yang paling parah adalah pemukiman yang terletak di bantaran sungai. Hanya saja, banjir dadakan ini tidak bertahan lama dan berlangsung sekitar satu jam. Setelah banjir reda, warga pun langsung membersihkan rumah dari sisa-sisa genangan, sampah. Tidak hanya rumah, lingkungan juga dibersihkan khususnya selokan agar air mengalir lancar.

yang terparah guna melihat langsung dan melakukan pendataan rumah yang sempat tergenang. Bahkan Wakil Walikota, H. A. Rahman H. Abidin mengunjungi setiap kelurahan yang tergenang.

Kepala BPBD melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik Masrin, menyebutkan akibat luapan sungai ini wilayah yang terparah yakni di Kelurahan Pena To’i dan Penaraga. Total jumlah rumah yang sempat terendam banjir masih didata.

Sementara kelurahan lain yang tergenang yakni Kelurahan Lewirato, Kelurahan Ntobo, Mande dan Sadia. Menyusul banjir ini, pihaknya kemudian diterjunkan bersama Tim Siaga Bencana Kelurahan, Orari, Tagana beserta Dinsos. “Untuk korban kita rencanannya kita akan berikan paket sembako,” tuturnya. (uki/use)

Kasek Lowong di Dompu Segera Diisi

(Suara NTB/use)

KETERANGAN - Pimpinan DPRD Bima memberikan keterangan soal kelanjutan rencana pembahasan raperda, Sabtu (14/2).

Tertibkan Siswa Saat Jam Belajar

Pembahasan Raperda Dilanjutkan

Dikpora Dompu Bekerjasama dengan Pol PP

Eksekutif dan Legislatif Berdamai

Dompu (Suara NTB) Dinas Dikpora Kabupaten Dompu telah bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) untuk menertibkan siswa yang berkeliaran saat jam belajar. Selama ini, sudah 21 orang siswa terjaring sat Pol PP saat jam belajar dan 8 di antaranya di tempat rekreasi.

Kepala bidang Dikmen Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, Dr Nuril Furkan, M.Pd pada acara sosialisasi pendidikan pada Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, Sabtu (14/2) mengungkapkan, pihaknya te(Suara NTB/ula) lah menandatangani kerNuril Furkan jasama dengan Sat Pol PP Dompu untuk menertibkan siswa yang berkeliaran saat jam belajar. Pihak sekolah pun diminta tidak kaget bila ada siswanya diangkut mobil patroli Pol PP atau mobil dari Dikpora Dompu. “Kalau ada siswa yang berkeliaran saat jam belajar, kita akan langsung angkut menggunakan mobil patroli atau mobil kita (dikpora),” katanya.

Agar tidak terjaring razia, pihak sekolah diminta menyiapkan identitas berupa ID Card khusus bagi siswanya saat keluar dari lingkungan sekolah pada jam belajar. Upaya ini dilakukan agar disiplin dalam proses belajar mengajar tetap terjaga. “Kalaupun ada siswanya yang ke luar lingkungan sekolah saat jam belajar, tolong diberi ID Card supaya bisa dikenali,” harapnya.

Selama MoU ditandatangani, sudah 21 orang siswa terjaring dan 8 orang diantaranya dijaring Pol PP di Madaprama (sekitar lokasi pemandian). Ini menjadi perhatian semua sekolah agar tetap memperhatikan siswanya. Nuril juga mengungkapkan, dalam waktu dekat siswa SMA/SMK dan SMP akan melaksanakan ujian nasional (UN). Kendati UN tahun ini tidak menggunakan standar nilai, namun kualitas dan kuantitas kelulusan diharapkan bisa tercapai. (ula)

Lurah Pena NaE, Iskandar, S.sos menyebutkan banjir yang terjadi di kelurahan tersebut terjadi menyusul meluapnya air sungai. Sebab, di pemukiman warga di daerah yang sedikit rendah merupakan pertemuan dua arus sungai yakni arus Sungai Kedo dan Sungai Ntobo. “Jadi air itu ketemunya di sini,” tuturnya. Akibatnya, ratusan rumah yang terletak di tiga RT yakni 1, 2, 4 dan 6 digenangi air. Bahkan, tingginya air mencapai 1 meter. Tidak hanya itu, luapan air juga dikarenakan menumpuknya sampah. Oleh karenanya, dia pun meminta ke Pemerintah untuk meninggikan bahu sungai dan talud.

Sementara itu, BPBD, Dinas Sosial beserta aparat Polri dan TNI bersiaga. Tak terkecuali di jembatan-jembatan guna mengantisipasi tersangkutnya sampah. Khusus untuk BPBD dan Dinsos, mengelilingi Kelurahan

Bima (Suara NTB) Ketegangan menyusul adanya instruksi Bupati Bima, H. Syafrudin H.M. Nur, Mpd melalui Asisten I kepada pejabat agar tidak mengikuti rapat Pansus pembahasan Raperda yang diikuti aksi boikot oleh Pansus, akhirnya mulai mencair. Suasana tersebut mencair setelah eksekutif melalui Asisten III dan Kabag Humas dan Protokol (Humaspro), Candra Kusuma AP menyambangi Pimpinan DPRD guna memberikan klarifikasi.

Dua pejabat tersebut datang menemui pimpinan DPRD pada Sabtu (14/2) lalu. Keduanya diterima oleh Ketua DPRD, Murni Suciyati didampingi dua Wakil Ketua, Hj Indah Damayanti Putri dan Nukrah S.sos. Pertemuan tertutup tersebut berlangsung di ruang pimpinan DPRD. Hanya saja, kedua belah pihak membahas mengenai undangan Banmus (Badan Musyawarah). Usai pertemuan ini, pimpinan Dewan didampingi Setwan dan pejabat eksekutif memberikan keterangan kepada media.

Setwan Drs H. Supratman dalam kesempatan tersebut membantah pertemuan tersebut merupakan islah. Pasalnya, selama ini tidak ada perseteruan antara eksekutif dan Pansus dalam hal ini Pansus 2. Ditanyai mengenai tidak berjalannya rapat Pansus empat hari terakhir? Supratman juga membantah. Menurutnya, rapat tetap berjalan. Jika dua

tiga hari rapat terkesan tak berjalan, itu karena ada pembahasan yang harus dilakukan secara internal. “Tidak ada boikot, semua sedang berproses. Sampai hari ini (Sabtu, red) rapat tetap jalan,” tegasnya.

Dia mengakui jika terkait masalah ini, salah seorang anggota DPRD, Ramli Ahmad, SH telah meminta maaf melalui BK. Sehingga semua masalah yang sebelumnya sempat memicu ketegangan juga dianggap selesai.

Sementara mengenai kebenaran pernyataan Bupati Bima melalui Asisten I yang melarang pejabat untuk menghadiri rapat pembahasan Raperda juga diluruskannya. Bupati, katanya, tidak pernah mengeluarkan pernyataan larangan melalui Asisten I. Yang ada, Asisten I hanya mendengar penuturan dari orang lain, bukan dari Bupati Bima. “Jadi Bupati saat itu menjelaskan ke kita untuk hadir, tapi kalau ada tugas luar daerah, silakan, ada yang mewakili,” ujar Supratman.

Ditanyai mengenai kisruh ini hanya diciptakan agar anggota Dewan bisa melakukan kunjungan ke luar daerah untuk konsultasi? Supratman menyebutkan memang Raperda harus dikonsultasikan, bisa ke Provinsi, jika tak selesai di Provinsi dilanjutkan ke Jakarta. Dari enam Raperda tersebut, semua harus dikonsultasikan. Namun, dia memastikan pembahasan Raperda ini tidak akan bisa selesai sesuai agenda tanggal 22 Febru-

ari ini. “Tapi Dewan yakin, Perdaperda itu bisa selesai dalam waktu yang tak lama,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua, Hj Indah Damayanti Putri dalam kesempatan yang sama mengamini pernyataan dari Setwan. Namun dalam kesempatan tersebut, wanita yang akrab disapa Dinda ini lebih berharap agar semua pihak termasuk media mendukung legislatif dan eksekutif. Sehingga Dewan bisa bekerja dengan maksimal dan menghasilkan Raperda yang bermanfaat bagi masyarakat.

Eksekutif melalui Kabag Humaspro Candra Kusumah AP yang dikonfirmasi menyebutkan hubungan eksekutif dan legislatif tak terganggu dan masih berjalan. Bupati Bima juga tidak pernah mengisntruksikan seperti apa yang diberitakan selama ini. “Semangat DPRD dan Pemkab Bima ini sedang tinggi-tingginya untuk membangun Kabupaten Bima,” ujarnya. Apalagi, Raperda yang dibahas ini sangat penting bagi masyarakat karena langsung menyentuh masyarakat. sehingga harus selesai secepatnya. Usai pembahasan Raperda, baru pihaknya menyusun jadwal Pilkades.

Namun dalam kesempatan itu, dia juga menyebutkan jika kedepan akan ada perbaikan.

“Hanya saja yang menjadi catatan tersendiri, DPRD dan eksekutif baik secara pribadi dan person akan diperbaiki,” pungkasnya. (use)

Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin berjanji akan segera mengisi kekosongan kepala sekolah (Kasek) di beberapa sekolah dalam Februari 2015. Namun pengisian kekosongan Kasek setelah dievaluasi dan diajukan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu. “Tadi sudah disampaikan (kepala Dinas Dikpora). Sebelum berakhir Februari ini, akan terisi semua,” kata Bupati, Sabtu (14/2).

Sebelumnya, Kepala Dinas Dikpora Dompu, H. Ichtiar, SH di hadapan kepala sekolah, pengawas dan guru se Kabupaten Dompu untuk segera menyampaikan laporan tentang data asetnya.

Data aset di sekolah ini akan mempengaruhi pencairan seluruh keuangan pada Dinas Dikpora.

“Saya minta agar laporan aset paling telah Jumat (20/2) ini. Laporan data aset ini cukup mempengaruhi pencairan keuangan di seluruh jajaran Dinas Dikpora. Kalau laporan data aset di sekolah tidak disampaikan,makaselamaitupula uang di Dinas PPKAD tidak bisa dicairkan. Sementara sebentar lagi pelaksanaan UN akan dilangsungkan. Agar tidak mengutang lagi untuk pelaksanaan UN, saya minta agar segera diselesaikan laporan data asetnya,” kata H. Ichtiar.

Penyampaian data laporan aset, lanjut H. Ichtiar, akan menjadi instrumen pihaknya mengevaluasi kinerja kepala sekolah (Kasek). Evaluasi ini juga dalam rangka pengisian beberapa sekolah yang lowong kepalanya. “Untuk pak Bupati ketahui, pekan depan kami akan ajukan calon kepala sekolah untuk mengisi beberapa sekolah yang lowong.

Kepala sekolah yang tidak menyampaikan laporan data aset hingga Jumat ini, akan kita evaluasi juga pekan depan,” katanya.

Diakui H. Ichtiar, belum terisinya beberapa kepala sekolah yang lowong karena bencana banjir dan rapat pimpinan (rapim) Kodam I X / Udayana H. Ichtiar

di Dompu. “Setelah ini tidak ada lagi hambatan ini, makanya pekan depannya akan kami sampaikan hasil evaluasinya untuk pengisian kepala sekolah baru,” terang H. Ichtiar.

Sebagaimana diketahui, terdapat lima SD di Kecamatan Manggelewa yang belum terisi kepala sekolah devinitif karena ditinggal pensiun, meninggal dan bahkan mengundurkan diri.

Bahkan ada diantaranya, lowong hingga delapan bulan.

Selain di Kecamatan Manggelewa, ada dua sekolah di Woja dan satu SD di Kecamatan Kempo yang lowong kepala sekolahnya.

Selain banyaknya sekolah yang belum diisi kepala devinitif, terdapat 12 orang guru bermasalah tunjangan sertifikasinya karena terjadinya penumpukan guru di beberapa sekolah. Masalah ini juga diminta untuk diselesaikan dengan meroling beberapa guru untuk pemerataan. Kendati masalah guru yang ganda di beberapa sekolah dan tidak cukup minimal jam mengajar dengan mencari tambahan jam mengajar di luar sekolah penempatannya.

“Ada 12 orang guru sertifikasi yang bermasalah karena gurunya double pada beberapa sekolah, sehingga jam mengajarnya kurang,” terang Hj Sri Rahayu Ningsih, kasi yang membidangi masalah sertifikasi pada bidang Dikdas Dinas Dikpora Dompu. (ula)

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Pertambangan tembaga dan emas serta bahan ikutan lainnya di Kecamatan Hu’u akan memasuki masa produksi. Operasi produksi akan dilakukan secara tertutup menggunakan terowong, sehingga gunung Puma serta sekitarnya tetap utuh..

Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin di hadapan kepala sekolah dan guru se-Kabupaten Dompu, Sabtu (14/2) mengungkapkan, tambang tembaga dan emas yang diteliti PT STM di Hu’u akan memasuki masa produksi. Pihak perusahaan telah menemukan potensi tambang dengan masa produksi sekitar 70 tahun. “Potensi tambang tembaga dan emas di Hu’u diperkirakan setara tambang Freeport di Papua,” katanya.

Tambang tembaga dan emas Hu’u, lanjut H. Bambang, akan dikelola dengan sistem pertambangan tertutup. Pertambangan akan dilakukan menggunakan terowongan, sehingga gunung Puma di Hu’u akan terlihat utuh. “Rencana investasinya sampai Rp 250 triliun,” ungkap H. Bambang.

Jika pertambangan Hu’u beroperasi, H. Bambang mengatakan, akan membuka banyak lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi semakin cepat. Selain didukung sektor pariwisata, Hu’u akan semakin maju denganpergerakanekonomi adanya pertambangan.

“Ketika pertambangan Hu’u beroperasi, maka orang Dompu akan menjadi orang yang terkaya,” katanya.

Selain didukung pertambangan Hu’u, H. Bambang mengaku, di daerah Dompu bagian barat akan didukung dengan kehadiran pabrik gula yang menggunakan sistem inti plasma dan bagian tengah Dompu didukung oleh perusahaan jagungnya.

“Ini semua kita dorong agar anak-anak kita yang sarjana dan lulusan SMA memiliki lapangan pekerjaan,” H. Bambang M. Yasin harapnya. (ula)

POLHUKAM

SUARA NTB Senin, 16 Februari 2015

Halaman 8

”Cyber Crime” Polda NTB Bongkar Judi Togel Lewat SMS Mataram (Suara NTB) Sekarang tidak ada perkara yang sulit terungkap, meski sarana kejahatan itu melalui dunia maya. Baru-baru ini, Subdit II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda NTB yang salah satu tugasnya membongkar kejahatan cyber, menangkap pelaku judi togel yang beroperasi via Short Message Service (SMS).

Pelaku yang berhasil dibekuk beberapa waktu lalu itu, Nap, asal Lingkungan Telaga Mas, Kelurahan Bintaro Jaya Ampenan. Dia dicurigai melakukan kegiatan judi melibatkan banyak orang sebagai konsumen itu sudah bertahuntahun. Akhirnya setelah mendapat laporan masyarakat, tim Subdit II Cyber Crime pun melacak melalui nomor ponsel pelaku dan orang – orang lain yang terlibat. Setelah bisa dipastikan aktivitas Nap berjudi via SMS, penangkapan dilakukan. “Setelah kita proses tersangka, berkasnya sudah masuk ke kejaksaan,” kata Kasubdit II Cyber Crime, AKBP Darson Setyo Adjie, SIK kepada Suara NTB, Sabtu (14/2).

Memperkuat tindak pidana yang dilakukan Nap, pihaknya sudah menyita banyak barang bukti. Diantaranya satu unit handphone beserta sim card, yang diduga digunakan untuk menyebar nomor togel dan pengumuman pemenang. Diamankan juga kalkulator, satu bendel buku tulis, 24 buku rekapan togel, satu bendel bon togel siap kirim, alat tulis, pisau cutter, serta ekstrak data handphone dengan program aceso.

Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Pasal 27 ayat 2 Jo pasal 45 ayat 1 Undang – Undang RI nomo 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tersangka diancam dengan hukuman minimal enam tahun penjara. “Sekarang berkas tersangka sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, tinggal menunggu persidangan,” terang Darsono.

Pada saat hampir bersamaan Cyber Crime juga berhasil mengungkap kasus pencemaran nama baik melalui Facebook. Tersangka Sud alias Tuaq Man, yang diduga mengakses akun Facebook milik orang lain kemudian memasukkan konten yang bermuatan asusila. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Pasal 30 ayat 1 jo pasal 46 ayat 1 dan pasal 27 ayat 1 Jo 45 ayat 1 Undang – Undang ITE. Terhadap berkas dan tersangka, penyidik sudah mengirim ke JPU tanggal 21 Januari 2015 lalu, perkara ini sudah masuk ke tahap persidangan.

Pada kesempatan itu, Darsono kembali mengingatkan kepada masyarakat, agar selalu berhati hati menggunakan akun sosial media (sosmed), jangan sampai digunakan mencemarkan nama baik orang lain, menghina orang lain atau lembaga. “Gunakan sosmed untuk kepentingan positif, bukan untuk mengumbar amarah atau cemooh, karena ancaman hukumannya berat,” saran Darsono.

Juga terkait judi online maupun via SMS, pihaknya terus akan berusaha membongkar jaringan jaringan lainnya, dengan harapan bisa mengungkap bandar kakap dibalik judi dunia maya itu. (ars)

Kapolda Papua Segera Bahas Eksekusi Labora Sitorus Manokwari (Suara NTB) Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Drs Paulus Waterpauw mengatakan, kepolisian akan melakukan pertemuan dengan instansi terkait untuk membicarakan eksekusi terpidana kasus pencucian uang Labora Sitorus. “Pertemuan membicarakan eksekusi Labora Sitorusitu dijadwalkan pada 16 Februari 2015 di Kota Sorong,” kata kata Waterpauw di Manokwari, Minggu (15/2).

Sebelumnya Polda Papua Barat sudah melakukan pertemuan dengan Kejaksaan Tinggi Papua dan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua Barat untuk membicarakan eksekusi Labora Sitorus.

Hasil pertemuan itu, katanya, diberikan waktu kepada terpidana Labora Sitorus selama sepekan untuk menghadiri panggilan kejaksaan guna dijelaskan putusan putusan Mahkamah Agung yang harus dijalani terpidana.

Polda Papua Barat akan kembali melakukan pertemuan dengan pihak Kejaksaan Tinggi Papua dan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua Barat membicarakan lebih lanjut eksekusi Labora Sitorus.

Kapolda berharap Labora Sitorus tidak melakukan perlawanan yang dapat menimbulkan masalah baru.

Kepolisian sedang melakukan pendekatan dengan tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta semua pihak yang punya hubungan dengan terpidana Labora Sitorus agar memberikan kesadaran kepada yang bersangkutan untuk menyerahkan diri.

Dia menjelaskan, surat pembebasan Labora Sitorus diduga telah dimanipulasi staf Lapas Sorong. “Dirjenpas melalui Kalapas Sorong sudah mengeluarkan surat resmi yang menjelaskan bahwa surat pembebasan Labora Sitorus yang dikeluarkan sebelumnya adalah tidak sah, untuk itu Labora harus di eksekusi masuk kembali ke Lapas,” tambah Kapolda. (ant/bali post)

Diduga Tidak Punya Izin

Satpol PP Hentikan Penggalian Fiber Optik Mataram (Suara NTB) Satpol PP Kota Mataram menghentikan penggalian kabel faber optik milik salah satu perusahaan karena diduga tidak mengantongi izin. Kasat Pol PP Kota

Mataram, Chaerul Anwar melalui Kasi Operasi dan Pengendalian (Opdal) Bambang, EYd mengatakan,dihentikannya penggalian fiber optik di Jalan Arif Rahman Hakim, Mataram Timur ber-

RAZIA VALENTINE - Petugas Satpol PP Kota Surabaya menunjukkan kondom, cokelat, dan bir yang merupakan hasil razia minimarket di Kantor Satpol PP Kota Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (14/2). Selain mengamankan puluhan paket promo valentine berupa cokelat, kondom dan bir dari sejumlah minimarket, petugas Satpol PP Kota Surabaya juga mengamankan ratusan pasangan mesum saat melakukan razia di sejumlah hotel di Surabaya.

(ant/bali post)

Terduga Pencuri Ternak Babak Belur Dihakimi Massa Giri Menang (Suara NTB) Ruminah alias Ru (50), warga Tempos Daye yang terduga pelaku pencurian ternak milik warga Dusun Grebegan Desa Jembatan Gantung Lembar nyaris menjadi korban amuk massa. Pelaku yang tertangkap saat mencoba melarikan diri sempat dihajar massa yang jengkel dengan ulah pelaku yang diduga kerap mencuri ternak warga setempat.

Untungnya, aparat dari Polsek Lembar dibantu Polres Lobar cekatan mengamankan pelaku sehingga pelaku hanya mengalami luka pada bagian kepala dan wajah. Kini, pelaku berikut barang bukti ternak yang dicuri berserta kendaraan milik pelaku diamankan di Mapolsek Lembar. Pelaku diamankan untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Namun tiga orang pelaku lain belum

DITAHAN - Ruminah alias Ru (50), warga Tempos Daye terduga pelaku pencuri ternak ditahan di Polsek Lembar

(50) memasukkan ternaknya di Kandang. Korban secara rutin memeriksa ternaknya, setiap selang beberapa menit.

Ketika itu, terkhir kali korban mengecek ke kandang mendapati sapinya sudah tidak ada di tempat. Korban memberitahu kepada warga lain bahwa sapinya dicuri.

Wargapun mencari beramairamai, menelusuri hutan dan perkampungan. Namun pencarian warga nihil sebab ternak yang dicari tak ditemukan. Sore hari pada hari itu juga, warga melapor ke Polsek untuk meminta membntu pencarian.

Setelah menerima laporan tersebut, Kapolsek Lembar pun langsung memerintahkan dua orang anggotanya untuk membantu warga mengejar pelaku.

Alhasil, anggota pun berhasil mengidentifikasi melalui jejak kaki ternak yang masih tersisa di tanah. Anggota pun menelesuri kemana arah jejak kaki ternak tersebut, sehingga mengarah ke rumah pelaku di Dusun Aik Mual. Sesampai dirumah pelaku, anggota sempat menemui pelaku dan menanyakan perihal pencurian ternak tersebut. (her)

Kota Mataram, tetapi tentunya ada peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat maupun perusahaan. “Harus sopan dong, ikuti prosedur,” lanjutnya.

Penggalian faber optik sepanjang 700 meter izinnya ada di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTB. Ia menyadari sudah beberapa kali mengikuti rapat, tetapi untuk penggalian di jalan Arif Rahman Hakim tidak masuk dalam daftar izin yang diajukan.

“Wajar kalau dihentikan karena tidak ada pemberitahuan,” katan-

ya. Terkait batas waktu pemberhentian penggalian tersebut, dikatakan tergantung dari perusahaan. Apabila ditunjukan izin secara resmi, otomatis penggalian akan dilanjutkan. Bahkan, tidak tanggung – tanggung pihaknya akan mendampingi serta menjelaskan kepada masyarakat bahwa penggalian tersebut sudah memiliki izin dan sesuai prosedur dari Pemkot Mataram. “Dan masyarakat tidak akan neko – neko, karena sudah melalui prosedur,” ujar Bambang. (cem)

berhasil ditangkap aparat, aparatpun masih memburu kawanan pencuri tersebut.

Hal ini diakui Kapolsek Lembar, Iptu I Ketut Wendra Sabtu (14/2) di kantornya.

Kronologi kejadian penangkapan pelaku pencuri ini bermula dari adanya laporan warga Dusun Grebegan yang kehilangan ternak. Kejadiannya Jumat sekitar pukul 02.00 dini hari, korban bernama Musdin

(Suara NTB/kir)

dasarkan laporan dari masyarakat dan tidak ada izin yang ditujukan kepada pihaknya.

Selain itu, pihaknya tidak mengetahui siapa vendornya serta dinilai mengganggu ketertiban. “Izinnya belum ada, vendornya aja kita tidak tahu,” kata Bambang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Sabtu (14/1). Seyogiyanya kata Bambang, vendor memberitahu kepada kepala lingkungan, lurah dan Satpol PP. Bukan berarti, pihaknya menghalang – halangi investasi di

Ditinggal Salat Jumat

Mobil Dosen UMM Dicongkel Maling Praya (Suara NTB) Sebuah mobil yang ditumpangi sejumlah dosen Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM), yang sedang parkir di kawasan Masjid Agung Lombok Tengah (Loteng), Jumat (13/2) dibobol orang tidak bertanggung jawab.

Sejumlah barang berharga milik para dosen lenyap dalam kejadian itu. Polisi pun kini tengah menyelidikan kasus tersebut.

Keterangan yang diperoleh Suara NTB, Sabtu (14/2), menyebutkan, para dosen UMM mampir ke Masjid Agung Loteng untuk Salat Jumat. Mobil yang ditumpangi M. Aris Akbar bersama beberapa dosen dan staf UMM tersebut, diparkir di sisi barat Masjid Agung Loteng. Setelah pintu dan jendela mobil dikunci, mobil tersebut kemudian ditinggal bersama barang berharga berupa laptop serta handphone di dalam mobil.

Setelah mereka menyelesaikan ibadah shalat Jumat, korban kaget. Begitu pintu mobil dibuka, barang-barang berharga yang tadinya tersimpan, ternyata telah hilang.

Para korban sempat mencari ke bagian lain mobil dengan nopol DR 1163 AC tersebut. Namun barang berharga milik para korban tidak kunjung ditemukan. Termasuk di

dalamnya uang tunai Rp 5,5 juta juga ikut raib. Diduga, pelaku menjalankan aksinya dengan cara mencongkel pintu sisi sebelah kiri.

Para korban mengaku tidak pernah mengira dan menyangka sebelumnya. Di mana masjid sebesar Masjid Agung Loteng, ternyata rawan dari aksi kejahatan. Setelah memastikan, kalau mobilnya telah dicongkel pencuri, para korban lantas melaporkan kejadian tersebut ke Polres Loteng.

Usai mendapat laporan, aparat kepolisian Polres Loteng langsung melakukan olah TKP guna mencari jejak pelaku. Dari hasil olah TKP, polisi menduga para pelaku mencongkel kaca jendela, baru kemudian mengambil barang milik korban. “Kasusnya sudah dilaporkan ke Polres Loteng,” kata Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Tauhid, membenarkan kejadian tersebut. Informasi menyebutkan kalau kawasan Masjid Agung Loteng termasuk kawasan yang rawan kasus kejahatan.

Sebelumnya, beberapa kasus curanmor juga pernah terjadi di kawasan tersebut. Tapi di beberapa titik tertentu saja.

Pasalnya, pengamanan di wilayah tersebut juga ada.

Namun tidak menyeluruh di semua titik. (kir)

Bambang Eyd

(Suara NTB/dok)

Polres Sumenep Olah TKP Ledakan di Dasuk Sumenep (Suara NTB) Tim dari Kepolisian Resor (Polres) Sumenep, Jawa Timur, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi ledakan di Dusun Toggung, Desa Dasuk Timur, Sabtu (14/2). “Bahan atau barang yang meledak di bangunan yang difungsikan sebagai dapur dan gudang milik Hafid, warga setempat, itu diduga petasan. Tim dari Polres Sumenep sudah meluncur ke TKP,” kata Humas Polres Sumenep, AKP Jaiman di Sumenep.

Pada Sabtu sekitar 11.30 WIB, ledakan yang diduga dari petasan mengguncang bangunan yang difungsikan sebagai dapur dan gudang milik Hafid di Kecamatan Dasuk itu.

“Ledakan tersebut menyebabkan dua korban, yakni Hafid dan istrinya, Maati. Mereka itu suami istri. Kedua korban masih hidup. Namun, kondisi Hafid kritis akibat ledakan tersebut,” ujarnya.

Ledakan juga membuat bangunan yang difungsikan sebagai dapur dan gudang milik korban tersebut hancur.

Selain itu, bangunan di depan lokasi ledakan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau rumah keluarga besar korban, mengalami kerusakan.

“Kaca di rumah tersebut juga hancur. Bangunan yang difungsikan sebagai dapur dan gudang dengan rumah itu berhadapan-hadapan,” ucapnya.

Dua korban, kata dia,

sudah dibawa ke Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Moh Anwar Sumenep di Kecamatan Kota oleh kerabatnya dengan dikawal oleh polisi, untuk mendapat peratawan medis.

Jaiman juga mengemukakan, pihaknya menemukan kertas panjang dan serpihan kertas yang yang diduga untuk membuat selongsong petasan di TKP ledakan.

“Tim gabungan dari Polsek Dasuk dan Polres Sumenep masih di lokasi ledakan untuk melakukan olah TKP sekaligus menggali informasi di lapangan terkait kasus ledakan tersebut,” katanya. Tim dari Polres Sumenep juga sudah memasang garis polisi di lokasi ledakan. (ant/bali post)

SUARA NTB Senin, 16 Februari 2015

Jelajah

Halaman Halaman14 9

Tidak Ada Perhatian Serius dari Pemerintah Situs ’’Wadu Pa’a’’

Destinasi Wisata Budaya Andalan Bima Masyarakat Bima, mayoritas beragama Islam. Namun diperkirakan sebelumnya, pernah ada masuk pengaruh Budha. Ini terbukti dengan adanya warisan budaya yang dikenal dengan sebutan Wadu Pa’a.

WADU Pa’a sendiri dalam bahasa Suku Mbojo terbagi menjadi dua kata yakni Wadu dan Pa’a. Bila diartikan dalam Bahasa Indonesia menjadi Batu untuk Wadu dan Pahat untuk Pa’a. Jadi Wadu Pa‘a adalah batu yang dipahat. Ukiranukiran pada Wadu Pa’a mengandung nilai seni ukir yang sangat tinggi karena media ukirannya bukan batu biasa. Melainkan tebingtebing batu yang berbentuk stupa dan terdapat ukiran bercorak Sang Budha, persis seperti relief yang ada di Candi Borobudur.

Konon ceritanya pada masa lampau, tepatnya pada abad ke 11. Batu itu dipahat dua orang bersaudara yakni Indra Zamrud dan Indra Komala yang merupakan anak bangsawan dari Kerajaan Majapahit di Jawa yang bernama Sang Bima, buah perkawinan dari salah satu putri seorang Ncuhi. – Ncuhi waktu itu sebutan untuk pemimpin suatu wilayah di Bima atau Kepala Suku sebelum zaman kerajaan.

Budayawan Bima Alan Malingi dalam bukunya “Legenda Tanah Bima”, yang mendeskripsi di blog “Romantika Bima” menceritakan, saat Sang Bima hendak meninggalkan tanah Bima, dia didatangi oleh para Ncuhi untuk dimintai kesediaan menjadi pemimpin tanah Bima. Pada saat itu, Sang Bima sedang memahat tebing di kaki Bukit Lembo, Dusun Sowa, Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, yang akhirnya tenar dengan Wadu Pa’a.

Masih dalam tulisannya, Alan Malingi mengurai, dari berbagai literatur sejarah, situs Wadu Pa’a merupakan salah satu situs Candi Tebing yang memiliki nilai histrois yang cukup tinggi. Wadu Pa’a merupakan tempat pemujaan agama Budha, atau mengandung unsur Budha dan Siwa. Hal itu diperkuat dengan ditemukannnya relief Ganesha, Mahaguru, Lingga-Yoni, relief Budha (Bumi Sparsa Mudra), termasuk stupa yang menyerupai bentuk stupa Goa Gajah di Bali atau stupa-stupa di Candi Borobudur yang berasal dari abad X. Hal itu didukung dengan terteranya Can-

drasangkala pada prasasti yang berbunyi Saka Waisaka Purnamasidi atau tahun 631 Caka yang disesuaikan dengan tahun 709 Masehi.

Terlepas dari cerita itu, yang jelas Wadu Pa’a merupakan destinasi wisata budaya yang cukup potensial. Tidak saja bagi Kabupaten Bima, tetapi juga bagi NTB. Beberapa bentuk pahatan yang bernilai seni rupa yang indah dan mempesona. Letaknya juga berada di dalam sebuah teluk kecil yang menjadi persinggahan perahu nelayan saat gelombang besar di perairan laut Flores, masyarakat sekitar menyebutnya So Wadu Pa’a atau Teluk Batu Pahat. Keberadaan situs ini bagi menjadi andalan destinasi wisata Kabupaten Bima.

Kendati tersimpan beberapa karya seni rupa bernilai tinggi dan menjadi salah satu bukti sejarah

BESARNYA potensi situs Wadu Pa’a, ternyata belumdak membuat pemerintah setempat terketuk untuk berbuat. Padahal tempat tersebut butuh sentuhan dari pemerintah untuk meningkatkan PAD dan manfaan bagi masyarakat sekitar .

Abdul Hamid (24), pengunjung yang berasal dari Bajo Kecamatan Soromandi mengaku merasa bangga karena di wilayahnya terdapat salah satu situs luar biasa. Sehingga daerahnya dikenal banyak orang karena adanya Wadu Pa’a.

“Sebagai warga Soromandi, umumnya Kabupaten Bima saya sangat bangga sekali, terkadang bila saya keluar daerah yang pertama di tanyakan adalah Wadu Pa’a,” kenang Hamid.

Hanya saja dia menyayangkan sikap warga yang seolah - olah tidak ambil bagian untuk menjaganya. Pasalnya, sering oknum tak bertanggung jawab melakukan pungutan liar pada pengunjung. Padahal menurutnya, tempat itu merupakan tempat wisata umumyang bias dikunjungi secara gratis.

Selain dikenakan tarif, Hamid juga menyayangkan pada pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Padahal di lokasi itu sudah tersedia bak sampah yang terbuat dari semen, yang otomatis mengganggu keindahan tempat yang sarat dengan nilai sejarah itu.

Dia berharap pemerintah setempat agar sesekali datang mengunjungi dan melihat langsung tempat itu. Misalnya, bias dilakukan pembenahan akses jalan menuju situs itu. Mendesak juga situs itu dipagar karena jika tidak situs itu terancam rusak rusak akibat ulah tak bertanggung jawab pengunjung.

“Harapan saya anggota legislatif dan pemerintah lebih intesif turun ke Wadu Pa’a. Bukan saja hanya rapat dan duduk di kursi yang empuk, tapi harus tahu bagaimana kondisi Wadu Pa’a sekarang, jangan hanya membanggakan daerah yang menyimpan karya seni yang tinggi, namun harus aktif untuk siap bersama melestarikannya bersama masyarakat,” harap Hamid.

Sementara itu Kasubag Informasi dan Pemberitaan Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Suryadi M.Si, Sabtu (14/2), mengakui bahwa Wadu Pa’a merupakan wilayah daerah Kabupaten Bima yang menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat untuk menjaga dan melindungi situs itu.

“Selain menjadi tempat bersejarah, tempat itu merupakan objek wisata karena letaknya berada di pinggir laut, yang tetap di jaga keasliannya,”katanya. Lebih lanjut Suryadi mengatakan, kendala letak situs Wadu Pa’a berada jauh dari jalan utama dan berada di tebing sangat mengganggu untuk dilakukan pengawasan. Faktor alam juga bisa berpengaruh terhadap kelestarian cagar budaya itu.

“Kadang-kadang pengawasannya tidak optimal meskipun sudah dipagari namun ada pengunjung iseng, yang merusak cagar budaya ini yang mengganggu kelestariannya tetapi pemda akan berupaya tetap melakukan pemeliharaan,’’ kata Suryadi.

Terkait mengenai tarif yang seringkali dikenakan oleh oknum-oknum tertentu terhadap pengunjung. Pemda katanya, tidak mengetahui hal itu.

Karena sampai saat ini objek wisata tersebut belum ditarget sebagai penghasil PAD. “Pemda itu jelas, biasanya tempat yang dikenakan tarif terdapat di Oi wobo Kecamatan Wawo dan kolam renang di Kecamatan Madapangga, dan masuk di kantong PAD karena angka kunjungan wisatawan ke sana tinggi. Kemungkinan inisiatif warga saja bukan dari Pemda,” imbuhnya Suryadi menambahkan langkah-langkah Pemda ke depan akan berupaya membuka kunjungan paket wisata karena kalau satu kali kunjungan, sulit berkembang untuk para wisatawan mancanegara. Sedangkan untuk wisatawan lokal akan dikembangkan pada murid-murid sekolah “Kita tetap berupaya untuk mengembangkannya dan akan bekerja sama dengan Dinas Dikpora agar sekolah-sekolah mau mengarahkan murid-muridnya ke Wadu Pa’a untuk belajar dan mengkaji sejarah juga sebagai tempat wisata pendidikan.” tambahnya. (uki)

masuknya pengaruh Budha, namun perhatian pemerintah secara khusus tidak ada. Ini terbukti akses untuk menjangkau tempat itu sangatlah sulit karena harus melewati beberapa jalan rusak.

Karena itu, masyarakat lebih banyak menggunakan jalur laut yang terbilang mudah dan tidak ada hambatan ketimbang lewat darat yang memakan waktu berjam-jam.

Bila dikelola dan ditata dengan baik, situs Wadu Pa’a akan mampu menghasilkan PAD dari sector pariwisata ini.

Tidak saja menguntungkan pemerintah daerah. Masyarakat disekitarnya terutama, akan sangat merasakan dampaknya. Lebih-lebih jika situs ini akan menjadi cagar budaya. Seperti halnya Candi Borobudur di Magelang Jawa Tengah dan situs-situs lainnya. (uki)

Ada Mata Air Kehidupan dan Tempat Meminta Jodoh WADU PA’A (Batu Pahat) terletak di Dusun Sowa Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, lebih kurang 1 kilometer dari Kantor Camat Soromandi. Jarak tempuh dari wilayah Kota Bima berkisar 39 kilometer bila menggunakan jalur darat dengan memakan waktu agar sampai ke tujuan selama 2 jam 10 menit, dengan kecepatan sepeda motor rata-rata 60 hingga 80 kilo meter perjam.

Sedangkan melalui jalur laut sekitar 25 kilometer, menggunakan perahu yang biasa digunakan masyarakat menghabiskan waktu 1 jam 20 menit . Jika musim Barat seperti sekarang ini, menggunakan jalur laut sangatlah sulit karena ketinggian gelombang yang mencapai 3 meter.

Warga Dusun Sowa, Arif Budiman kepada Suara NTB, Kamis (12/2) mengatakan, sebelum Wadu Pa’a di-

pagari, ternak masyarakat biasanya berkeliaran di sana. Selain itu, juga menjadi tempat peristirahatan warga yang mau melintas ke Desa Sai dan Sampungu Kecamatan Soromandi, karena medan yang di tempuh sangatlah sulit untuk dijangkau karena jalannya masih setapak.

“Dulu sebelum dipagari, tempat ini ditumbuhi padang rumput, makanya peternak banyak menyimpan ternak-ternaknya di sini, juga sebagai tempat istirahat para warga yang melintas,’’ ulas Arif.

Selain terdapat pahatan yang bernilai seni tinggi, di situs ini juga terdapat dua lokasi yang percayai oleh masyarakat sebagai tempat kehidupan dan meminta jodoh. Dikatakan sebagai tempat kehidupan karena keberadaan mata air tawar ini dipergunakan oleh masyarakat setempat untuk menyembuhkan beberapa pe-

nyakit seperti asma dan batuk.

Sedangkan jika dipakai mandi akan menghilangkan gatal-gatal dan penyakit kulit lainnya. “Anehnya meskipun air laut pasang sudah dan meresap masuk ke dalam mata air tersebut, tapi rasanya tetap tawar,” tuturnya.

Sekitar lima meter sebelah barat mata air tawar berada, terdapat satu tempat yang juga dipercayai sebagai tempat untuk meminta jodoh. Tak ayal banyak terlihat beberapa tali yang mengikat di batu atau pepohonan untuk menggantungkan sebuah harapan dan citacita agar keinginan mereka bisa terkabulkan. Biasanya bila harapan itu tercapai, diharuskan agar tali yang sudah diikat di tempat tersebut di buka kembali. Kemudian disertai membawa dua ekor ayam untuk mensyukuri atas ter-

capainya keinginan.

“Kebanyakan warga mempercayai hal itu, apabila dilanggar baik secara sengaja maupun tidak akan mendatangkan mara bahaya bagi yang menggantungkan harapan itu tadi,” lanjutnya.

Pria yang berprofesi sebagai guru ini menambahkan, keberadaan Wadu Pa’a sangat membantu warga setempat. Bila akhir pekan, masyarakat di luar desanya bahkan wisatawan asing banyak yang mengunjungi tempat itu. Sehingga warga setempat bisa menjajakan dagangannya serta menjadi tukang parkir dadakan.

“Biasanya hari Sabtu dan Minggu banyak berkunjung dan saat hari-hari besar seperti Tahun Baru, Lebaran, dari anak-anak hingga turis asing, sehingga kami ada usaha sampingan,’’ tambahnya. (uki)

Halaman Halaman 14 10

SUARA NTB Senin, 16 Februari 2015

Bahan baku rotan yang siap digunakan untuk membuat berbagai produk kerajinan.

Proses pembuatan kerajinan kursi rotan di Taliwang KSB.

Kerajinan Rotan KSB

(Suara NTB/bug)

Bertahan dengan Bahan Baku dari Surabaya Seni kerajinan memanfaatkan bahan baku rotan memang sangat familiar di seluruh pelosok negeri ini. Namun setidaknya di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), masyarakatnya punya cerita tersendiri dengan seni kriya berbahan alami itu.

SEKITAR tahun 70 hingga akhir 90-an, banyak masyarakat KSB yang menggantungkan hidupnya sebagai perajin rotan, karena melimpahnya bahan baku di sekitar lingkungan mereka.

Hingga kini pun sebenarnya segelintir masyarakat masih ada yang tetap setia memilih kerajinan rotan sebagai usahanya. Salah satunya

Alam Sudrama, warga Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang ini sudah 7 tahun mengelola usahanya tersebut.

Meski masih terhitung baru, ia mengaku, pekerjaan membuat berbagai bentuk kerajinan tangan berbahan rotan bukanlah hal baru baginya. Sebab di masa kecilnya aktivitas tersebut kerap dilihat dan dilakukannya bersama orang tua dan menjadi kebiasaan di lingkungannya.

“Usaha saya ini baru 7 tahun.

Tapi bukan berarti saya baru mengetahuinya, karena ini kegiatan orang tua kami, karena rotan memang banyak di daerah kita ini,” katanya saat disambangi di bengkel kerjanya di Simpang Selex Taliwang beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, kerajinan berbahan rotan di KSB mengalami evolusi secara cepat. Di era 70 hingga akhir 90-an seluruh hasil kerajinan tangan berbahan rotan menjadi primadona masyarakat, namun pada tahun 2000 kondisi tersebut berubah. Luntur, karena “serangan” peralatan berbahan baku plastik dengan embel-embel praktisnya, akhirnya kerajinan berbahan rotan yang biasanya banyak dalam bentuk peralatan dan perabot rumah tangga ditinggalkan oleh

masyarakat. Tetapi kini kondisi kembali berbalik, di mana masyarakat menguber kerajinan berbahan baku rotan lagi dengan alasan kealamiannya. “Dan kita sekarang manfaatkan trend bahan alami itu untuk kembali mengembangkan usaha rotan ini,” timpal Alam.

Sayangnya untuk mengeksiskan kembali produk kerajinan rotan di KSB, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Menurut Alam, untuk mampu bersaing dengan kerajinan berbahan plastik dan sintetis para pengusaha perajin rotan di KSB sejauh ini banyak berinovasi.

Namun inovasi-inovasi tersebut justru membuat perajin harus kewalahan mencari bahan bakunya.

Sebab walau berbahan baku rotan, model bahan yang kini dimanfaatkan oleh perajin tidak lagi rotan mentah tetapi bahan baku rotan setengah jadi.

Alam mengungkapkan, selama ini ia dan perajin lainnya yang tergantung dalam Asosiasi Perajin Rotan (Arpo) KSB harus mendatangkan bahan baku rotan setengah jadi dari Surabaya. Sebab di daerah meski tumbuhan rotan melimpah, tetapi oleh perajin tidak

dapat memanfaatkannya karena masih benar-benar dalam bentuk bahan mentah. “Yang kami bentuk bahan bakunya rotan setengah jadi.

Sehingga kita tidak punya pilihan mendatangkannya dari luar daerah,” paparnya.

Pada dasarnya para perajin bisa memanfaatkan bahan baku lokal.

Hanya saja perhitungan efisiensi waktu, tenaga dan biaya produksi membuat perajin lebih memilih bahan rotan setengah jadi.

“Bisa saja ambil rotan di sini (lokal). Tapi tidak ekonomis sebab masa produksinya akan lebih lama, karena kita mulai dari bahan baku benar-benar mentah. Sementara produk-produk kita sekarang ini lebih banyak bahan bakunya sudah setengah jadi,” sambung Alam.

Di bengkel kerjanya sendiri, Alam dibantu dua orang pekerjanya mem-

buat berbagai macam kerajinan berbahan baku rotan. Ia menyebutkan, produk paling trend yang dibuat perajin sekarang ini adalah kursi dengan berbagai jenis dan model variasinya. “Kalau perabotan lain juga kita buat, seperti peralatan kebutuhan dapur. Tapi untuk produksi kursi kami paling banyak, karena banyak yang pesan juga,” sebutnya.

Untuk membuat satu set kursi sofa, Alam mengaku, membutuhkan waktu sekitar 15 hari lamanya. Ia pun memperkirakan, jika saja bahan bakunya tidak didatangkan dari luar daerah, maka waktu dan biaya produksinya bisa dipangkas hingga 30 persennya. “Bahan baku juga kadang membuat produksi kita terhambat, karena kalau habis harus pesan dan menunggu dikirimkan dari Surabaya,” urainya.

Ia berharap kepada pemerintah

untuk mendukung ketersediaan bahan baku bagi pengrajin rotan di daerah. Alam pun menyarankan, pemerintah mengupayakan hadirnya pabrik pengolahan rotan untuk produksi bahan setengah jadi. Di samping juga tentunya membantu penguatan usaha para perajin terutama dari sisi permodalan.

“Sebenarnya ada pabrik pengolah rotan menjadi setengah jadi di sini. Tapi produksinya tidak kontinu karena kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan kami (perajin, red) tidak ekonomis. Karena itu harapan kita pemerintah membantu juga pabrik pengolah itu, terutama pasar ke luar, karena kita untuk bahan rotan masih melimpah ruah.

Jadi sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin di sini,” harap Alam yang juga Ketua Arpo KSB ini. (bug)

Pemda KSB Larang Pengiriman Rotan Mentah ke Luar Daerah

Kursi rotan banyak dipergunakan di instansi pemerintah dan swasta, khususnya untuk menerima tamu.

Kriyapedia

Rotan dan Sebarannya di Indonesia Kerangka kursi untuk pembuatan kursi rotan buatan perajin KSB akan lebih baik lagi jika dalam bentuk produk utuh langsung dapat digunakan. “Sekarang sudah banyak masyarakat yang mengusahakan memanfaatkan rotan menjadi produk jadi. Maka layak kemudian jika pemerintah mendorong terciptanya kegiatan produksi rotan setengah jadi untuk menampung hasil tebangan masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan

UMKM) KSB Bery Hamdan, SP mengatakan, keberadaan para pengusaha perajin rotan di daerah menjadi salah satu fokus program pendampingan dinas. Dalam beberapa tahun terakhir, pembinaan, pelatihan dan pemberian bantuan alat serta permodalan menjadi agenda dinas terhadap para perajin. “Tahun lalu kita ada berikan bantuan alat kepada perajin berupa peralatan paku tembak. Tahun ini juga ada kegiatan lainnya kita programkan untuk mereka,” imbuhnya. (bug)

Rotan adalah sekelompok palma dari puak (tribus) Calameae yang memiliki habitus memanjat, terutama Calamus, Daemonorops, dan Oncocalamus.

Puak Calameae sendiri terdiri dari sekitar enam ratus anggota, dengan daerah persebaran di bagian tropis Afrika, Asia dan Australia. Ke dalam puak ini termasuk pula marga Salacca ( misalnya salak), Metroxylon (misalnya rumbia/sagu), serta Pigafetta yang tidak memanjat, dan secara tradisional tidak digolongkan sebagai tumbuhan rotan.

Dikutip dari Wikipedia, batang rotan biasanya langsing dengan diameter 2–5 cm, beruas-ruas panjang, tidak berongga, dan banyak yang dilindungi oleh duri-duri panjang, keras, dan tajam. Duri ini berfungsi sebagai alat pertahanan diri dari herbivora, sekaligus membantu pemanjatan, karena rotan tidak dilengkapi dengan sulur. Suatu batang rotan dapat mencapai panjang ratusan meter. Batang rotan mengeluarkan air jika ditebas dan dapat digunakan sebagai cara bertahan hidup di alam bebas. Badak Jawa diketahui juga menjadikan rotan

sebagai salah satu menunya.

Sebagian besar rotan berasal dari hutan di Indonesia, seperti Sumatra, Jawa, Borneo, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, termasuk hutan-hutan di Pulau Sumbawa.

Indonesia memasok 70% kebutuhan rotan dunia. Sisa pasar diisi dari Malaysia, Filipina, Sri Lanka dan Bangladesh.

Rotan cepat tumbuh dan relatif mudah dipanen serta dikirim.

Ini dianggap membantu menjaga kelestarian hutan, karena orang lebih suka memanen rotan daripada kayu. (berbagai sumber)

(Suara NTB/ist)

UPAYA memproteksi dan meningkatkan nilai jual rotan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebenarnya telah diupayakan pemerintah setempat. Akhir tahun 2014 lalu, Bupati KSB Dr. KH. Zulkifli Muhadi, SH., MM mengeluarkan instruksi larangan pengiriman rotan mentah ke luar daerah. Namun nampaknya upaya tersebut sejauh ini tidak terlihat hasilnya.

Sejumlah pihak menyatakan, kebijakan daerah tersebut patut diapresiasi. Mengingat selama ini produksi rotan melimpah yang dimiliki oleh daerah tidak memberikan dampak ekonomi secara signifikan.

Sebab tidak ada peningkatan nilai ekonomi jika rotan hanya dijual dalam bentuk mentah. “Kita patut apresiasi kebijakan bupati. Tapi ada kelemahannya,” cetus anggota DPRD KSB Dinata Purawan, ST. Kelemahan dari kebijakan itu kata Dinata, terletak pada ketidaksiapan pemerintah untuk menjalankannya.

Sebab idealnya, pemerintah sebelum mengeluarkan larangan itu seharusnya sudah menyiapkan solusi lain agar kemudian produksi rotan tidak terhenti sama sekali. “Hari ini karena larangan itu banyak masyarakat yang dulu sering pergi mengambil rotan, hari ini malas masuk hutan. Alasannya jelas, mereka tidak bisa menjual lagi hasilnya,” timpalnya.

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyampaikan, solusi yang harusnya diambil pemerintah adalah mempersiapkan unitunit produksi untuk mengelola rotan hasil masyarakat itu. Minimal unit produksinya membentuk rotan mentah menjadi bahan setengah jadi dan

Hasil kursi rotan yang sudah jadi buatan perajin rotan KSB dan siap dipasarkan.

Halaman Halaman 14 11

SUARA NTB Senin, 16 Februari 2015

Hj Eri Ariani H Bambang

Ikhlaskan Suami untuk Membangun Dompu Hj Eri Ariani H Bambang mengaku telah mengikhlaskan suaminya untuk membangun Dompu. Berbagai fitnah sering dialamatkan pada keluarganya, tapi ia selalu mendukung untuk tetap mengabdi bagi daerah. Kesabaran menghasilkan kemajuan industri terhadap berbagai komoditi unggulan yang diprogramkan pemerintah.

“Kami sudah mengikhlaskan kak Bambang untuk memimpin Dompu sejak memutuskan untuk maju (di Pilkada) 2010 lalu. Makanya saya terus mendorong agar ia selalu dekat dengan rakyat dan fokus pada program mensejahterakan rakyat,” kata Hj Eri Ariani kepada Suara NTB, Sabtu (14/2).

Diakui Hj Eri, saat banyak aksi unjuk rasa dan menuduh suaminya melakukan penyelewengan terkadang membuatnya berpikir.

Apalagi tuduhan disebut pihaknya mengeruk keuntungan pribadi dari beberapa kebijakan.

Bahkan saat tidak ada pupuk untuk petani dan harga jagung tidak stabil, suaminya selalu disalahkan. Di awal menjadi Bupati, anak-anak sering protes atas berbagai tuduhan dari pengunjuk rasa.

“Seiring waktu dan diberi pemahaman, anak-anak akhirnya mengerti dengan posisi kak Bambang sebagai Bupati,” ungkapnya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

Tekad dan Kemauan Kunci Sukses di Rantauan

MEMILIKI tekad dan kemauan yang kuat untuk menjadi orang sukses menjadi kunci utama kesuksesan hidup. Komitmen ini menjadi pegangan pasangan Hj Eri Ariani dan suaminya Drs H Bambang M Yasin yang menikah 19 Maret 1993 lalu dan berhijrah ke Kalimantan sejak 1993. Berbagai pekerjaan dilakoni dengan telaten dan kejujuran memberi kepercayaan orang sehingga keluarga ini bisa sukses di daerah rantauan di Balikpapan dan kembali ke Dompu menjadi Bupati periode 2010-2015.

Perkembangan Dompu di tahun 1993 yang serba sulit dan didukung faktor ekonomi keluarga yang terbatas mendorong Hj Eri Ariani dan H. Bambang M Yasin untuk berhijrah ke Kalimantan mengadu nasib beberapa saat setelah menikah. Berbagai pekerjaan serabutan dilakoni kedua pasangan yang baru menikah ini dengan tidak

kenal malu. “Saya tidak pernah malu disuruh ini itu sama orang.

Yang penting saya cari uang yang halal. Jadi tukang cuci, kerja di hotel, semuanya sudah pernah saya lakukan,” kata Hj Eri Ariani.

H. Bambang juga melakukan pekerjaan serabutan hingga beberapa tahun hingga ia mendapat tawaran memasok karung goni bekas. Usaha ini justru menjadi awal baginya dipercaya beberapa perusahaan sebagai pemasok karung goni bekas ke perusahaan untuk kelapa sawit. Karena pekerjaan ini, Hj Eri Ariani memilih konsentrasi membantu suaminya mengumpulkan karung goni bekas dari gudang ke gudang hingga menjaitnya kembali bila ada yang robek dan masih bisa digunakan.

Posisinya di daerah rantauan yang tidak banyak dikenal orang membuat keluarga ini tanpa rasa sungkan melakukan pekerjaan serabutan walaupun menjadi buruh.

Selain ikut mendukung suaminya dengan selalu turun bersama rakyat, Hj Eri selalu berdoa agar suaminya selalu diberi kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan amanah yang diemban.

“Saya selalu ingatkan kak Bambang untuk tidak terpesona dengan jabatan yang diemban, karena bisa menjerumuskan pada penyesalan mendalam. Alhmadulillah sejauh ini, kak Bambang selalu mengingatnya,” katanya. (ula)

Tetapi keluarga kecil Hj Eri Airiani-H Bambang tetap menjaga keharmonisan keluarga dengan saling terbuka dan mendiskusikan setiap masalah serta peluang usaha, hingga dibuatlah CV Sarana Cita Mandiri yang menjadi cikal bakal PT Sarana Cita Mandiri yang bergerak di bidang konstruksi perkebunan kelapa sawit.

Menjadi kontraktor bermitra dengan PT Astra Internasional dan melakukan ikatan kerjasama dengan beberapa perusahaan luar negeri khususnya Malaysia, disiplin kerja dan kualitas pekerjaan selalu diperlihatkan sejak merintis pekerjaan. Inilah yang membuat perusahaan H Bambang – Hj Eri Ariani selalu mendapat order pekerjaan, sehingga membentuk tambahan perusahaan PT Multiya Sawi. “Kita harus punya target untuk bisa sukses di kampung orang. Kemauan yang paling utama,” katanya. (ula)

Tidak Memakai Baju Oranye, Itulah Kesuksesan

Biodata Nama Tanggal Lahir Suami

: Hj Eri Ariani : Sila, 4 Juli 1964 : Drs. H Bambang M Yasin Menikah 19 Maret 1993 Orang Tua : A Bakar H Abdullah – Siti Atikah H Ahmad

Anak-anak : Ade Vita Wahyunia (Sarjana Arsitek di Yogyakarta, 21 Februari 2015) Ahmad Adi Bakti (Kelas 2 SMA di Jakarta) Eka Fuazi Jayadi

BUPATI DOMPU, Drs H Bambang M Yasin tergolong kepala daerah yang sukses karena mampu menekan angka kemiskinan 2 persen pertahun dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kesuksesan ini tidak diikuti dengan kesuksesan Bupati mengeruk keuntungan pribadi. Untuk tambahan belanja di Dompu, Hj Eri Ariani selalu meminta kiriman dari perusahaannya di Balikpapan Kalimantan Timur.

Hj Eri Ariani kepada Suara NTB, Sabtu (14/2), mengatakan, baginya kesuksesan H Bambang memimpin Dompu tidak dilihat dari banyaknya penghargaan yang diperoleh. Tapi bagaimana ia bisa mensejahterakan rakyatnya dan ia tidak tersangkut urusan hukum. “Buat saya pribadi, tidak memakai baju oranye (baju tahanan), itulah kesuksesan,” katanya. “Tidak tersangkut KPK, dengan apa-apa.

Itu sesuatu kesuksesan buat saya,” tambahnya.

Bagi Hj Eri Ariani, untuk mendapatkan kekayaan dengan menjadi istri pejabat di Dompu tidak ada niatan. Tapi pengabdian untuk bisa melihat kampung halaman yang lebih baik menjadi tujuan menjadi pejabat.

“Bicara harta, buat saya kembali ke kampung tidak untuk mencari harta. Salah besar kalau orang menilai saya mata duitan atau apa,” katanya.

Hingga di penghujung masa jabatan suaminya H Bambang di Dompu, Hj Eri Ariani mengaku, masih minta tambahan uang belanja dari (perusahaan miliknya) di Kalimantan. Apalagi sampai disebut menerima fee proyek atau uang lobi dari pejabat yang ingin dipromosi dan dimutasi. “Saya masih minta di Kalimantan.

Tadi pagi pun saya masih ditransfer keponakan-keponakan (dari Kalimantan Timur),” akunya.

Bagi Hj Eri Ariani, ia dan suaminya memiliki kewenangan masing-masing yang tidak bisa diintervensi satu sama lainnya. Dirinya di tim penggerak PKK dan H Bambang sebagai birokrasi di pemerintah Kabupaten Dompu. “Jadi saya tidak pernah kayak orang yang bilang, ada pintu dapur dan lain (untuk loby),” katanya. “Semua istri pejabat, teman saya. Jadi ndak pernah (intervensi),” tegasnya.

Namun diakui Hj Eri Ariani, program dan kebijakan yang dilakukan suaminya selama ini tidak dipungkirinya masih ada yang pro dan kontra. Kekurangan dari H Bambang pun masih terdapat dan itu sifatnya manusiawi. “Selama ini mungkin kak Bambang ada kekurangannya, itu sifat manusiawi. Tidak bisa kita memuaskan semua orang se Kabupaten. Pro dan kontra itu sudah biasa,” ingatnya. (ula)

Halaman Halaman 14 12

Bangau Sang Pahlawan Oleh: Kak Nurlaelani* Di pucuk pohon kenari ada sebuah sarang burung, sarang tersebut berisi dua butir telur. Ternyata dua butir telur tersebut milik sepasang Burung Bangau. Sepasang Burung Bangau ini pergi mencari makan di persawahan milik para petani di dekat sarang mereka. Setiap pagi mereka pergi meninggalkan sarang dan pulang pada sore harinya dengan perut yang sudah kenyang.

SUDAH beberapa hari ini mereka tidak pergi berdua lagi, hanya Bangau jantan saja yang keluar sedangkan Bangau betina tetap di sarangnya. Rupanya, Bangau betina mulai mengerami telurnya. Setelah dierami selama beberapa minggu, dua butir telur tadi menetas dan lahirlah dua ekor anak Bangau yang lucu. Induk Bangau memberi mereka nama Tito dan Titu. Terasa begitu sempurna keluarga mereka setelah dikarunia dua ekor anak.

Rutinitas keluarga ini berubah, karena mereka tidak berdua lagi. Kini mereka lebih sibuk karena harus mengurus dan membesarkan kedua anaknya. Pagi-pagi mereka harus pergi meninggalkan sarang untuk mencari makan yang lebih banyak untuk dibawa pulang. Setelah tiba di sarangnya mereka bergantian menyuapi anak-anaknya. Setelah kenyang disuapi ayah ibunya anak-anak Bangau tersebut tidur dengan lelap.

Beberapa minggu kemudian tiba saatnya Tito dan Titu boleh ikut ayah ibunya untuk mencari makan. Betapa senangnya Tito dan Titu. Oleh sang ibu, mereka diajari terbang, cara menangkap ikan dan makanan lainnya hingga mereka bisa mencari makan sendiri tanpa bantuan ayah ibunya lagi.

Selama ini keluarga Bangau mencari makan dengan sangat mudah karena sawah dan rawarawa masih terbentang luas. Tapi kini sawah sawah tersebut semakin lama semakin sedikit dan bahkan hampir habis, yang ada hanya rumah-rumah penduduk.

Hal ini membuat sekawanan Bangau menjadi gelisah dan khawatir akan kelangsungan hidup mereka dan keturunannya nanti. Ayah Tito dan Titu pun berpikir keras bagaimana caranya keluar dari masalah ini. Akhirnya munculah idenya yaitu mereka harus pindah ke tempat lain yang menjanjikan keberlangsungan hidupnya. Sekawanan Bangaupun sepakat untuk pergi meninggalkan kampung halaman yang sudah mereka tinggali sejak dulu.

Pagi-pagi sekawanan Bangau

ini berangkat menuju tempat yang baru. Mereka terbang melewati bukit dan gunung-gunung. Mereka sangat sedih melihat gununggunung sangat gersang. Di gunung itu hanya ada bebatuan dan beberapa pohon yang hidup dengan sangat memprihatinkan. Setelah kawanan Bangau tadi tiba di tempat tujuan, mereka sepakat untuk menghijaukan kembali bukit dan gunung-gunung tadi.

Ayah Tito dan Titu ditunjuk sebagai pemimpin oleh sekawanan Bangau untuk menghijaukan kembali gunung-gunung tersebut. Ayah Tito dan Titupun menyanggupinya dan membentuk kelompok serta memberikan tugas kepada masing-masing kelompok. Ada yang mencari bibit Jati, bibit Mahoni, bibit Petai dan bibit-bibit pohon lainnya. Ada pula kelompok yang bertugas menebarkan bibit-bibit tersebut ke seluruh wilayah sesuai sasaran. Tidak satupun yang terlewatkan. Kebetulan beberapa saat setelah mereka tebarkan bibit-bibit tersebut turunlah hujan sehingga membuat tanah menjadi basah dan membantu tumbuhnya bibitbibit pohon tersebut.

Beberapa bulan kemudian pohon-pohon tersebut tumbuh dengan subur. Para Bangau yang mendapatkan tugas untuk memantau dan menjaga hutan tersebut tidak pernah mengabaikan tugasnya untuk selalu menjaga hutan tersebut dengan baik.

Mereka bekerja keras dan tidak pernah mengenal lelah sehingga semua pohon-pohon tumbuh se-

suai dengan yang mereka harapkan. Beberapa tahun kemudian akhirnya bukit dan gunung-gunung yang gundul tadi kini telah menjadi hutan belantara, hutan yang penuh dengan pohon-pohon yang tumbuh dengan sangat subur sehingga membuat semua hewan, burung-burung hidup dengan makmur dan berkecukupan serta mereka hidup dengan tenang damai, tidak seperti sebelumnya, sangat sengsara.

Mereka sangat bersyukur dan berterima kasih kepada sekawanan Bangau. Semua penduduk hutan tersebut mengetahui bahwa sekawanan Bangaulah yang telah berjasa dalam menghijaukan kembali hutan tersebut. Jadi tidak heran semua penduduk hutan sangat menghormati semua Bangau dan keturunannya.

Sekalipun begitu Bangau tidak pernah sombong bahkan mereka mengajak para penduduk hutan untuk sama-sama tetap menjaga hutan ini agar tetap hijau dan terpelihara. Dan apabila ada yang merusak, mereka sepakat untuk melawan para perusak tersebut.

Sejak itu hidup mereka menjadi sejahtera damai dan saling menyayagi satu sama lainnya. Kini ayah Tito dan Bangau-Bangau seumurnya telah sepuh dan merekapun berwasiat kepada generasi Bangau dan semua penghuni hutan yang masih muda agar tetap selalu menjaga kelestarian hutan ini.

Namun suatu hari mereka terusik dengan adanya suara yang asing bagi telinga mereka. Yaitu

suara alat alat canggih penebang pohon yang dilakukan oleh bangsa manusia.

Mereka menjadi tidak nyaman dengan suara itu. Mereka memperhatikan keadaan di sekelilingnya ternyata telah banyak korban yang berjatuhan. Mereka menjadi berduka karena banyak sarang-sarang burung yang rusak, banyak anak-anak burung berjatuhan dan mati. Anak-anak binatang lainnya menjadi takut dan menangis melihat kejadian yang bagi mereka adalah suatu kejadian yang akan merusak kelangsungan hidup mereka.

Setelah mengetahui hal tersebut Sesepuh Bangau mengumpulkan semua penduduk hutan dan bermusyawarah untuk memecahkan masalah ini.

Akhirnya mereka sepakat untuk melawan manusia yang merusak tadi. Sekawanan Gajah mendapatkan tugas untuk merusak alat-alat penebang pohon dan mengejar manusia, tapi manusia tadi malah melawannya dengan meggiring gajah menuju kejurang dan jatuhlah gajah-gajah itu ke dalam jurang yang ada di pinggir hutan. Gajah kalah dan manusia tersebut tertawa terbahak-bahak karena bisa mengalahkan gajah. Mereka merasa telah menang. Namun di saat mereka merayakan kemenangannya tiba-tiba seluruh penghuni hutan datang menyerang mereka, mereka terkejut dan takut melihat gerombolan penghuni hutan yang datang dengan marah dan akhirnya mereka lari terbiritbirit meninggalkan hutan tersebut. Salah satu dari mereka berkata, “Kita memang salah, kita telah merusak hutan.” Dia berkata sambil mengatur napasnya karena lelah berlari.

“Iya, kita hanya bisa merusak hutan saja tapi tidak bisa memelihara dan tidak menanam kembali hutan yang telah kita rusak,” tambah yang lainnya.

“Seharusnya kita malu terhadap penghuni hutan tadi, mereka saja bisa menjaga alam ini tapi kita malah merusaknya,” kata yang brewok sambil mengusap jenggotnya yang basah dengan keringat yang bercucuran. Meraka pulang ke rumahnya masing-masing dan menyadari kesalahan yang mereka lakukan selama ini. Sejak saat itulah bangsa manusia tidak pernah lagi merusak kawasan hutan, malah mereka mengeluarkan aturan yang ikut mendukung kelestarian hutan.

Akhirnya semua penduduk hutan tersebut hidup dengan sejahtera, aman dan damai. (*) *Pustakawan BPAP Provinsi NTB

(Sumber: Tabloid Lintang)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SUARA NTB Senin, 16 Februari 2015

Pementasan Sanggar Budaya Pelangi

(Suara NTB/met)

Penghulu, Hujan dan Berlian di Ultah Sanggar Seni Pelangi TUJUH batang lilin yang menyala berderet di bibir panggung.

Apinya meliuk-liuk oleh angin. Penghulu, Hujan dan Berlian adalah tiga tokoh utama dalam lakon Bunga Tulip dari Belanda karya Robbyan Abel, salah satu siswa SMAN 2 Mataram yang tergabung dalam Sanggar Budaya Pelangi.

Mereka tampak mematung sebelum cahaya panggung dinyalakan. Riuh penonton memecah keheningan. Tiba – tiba suara seruling sang Penghulu yang duduk lebih belakang di antara Hujan dan Berlian menepis kegaduhan. Lampu telah menyala serta pertunjukan seni oleh 16 aktor dan aktris dari sekelompok sanggar tersebut segera beralun.

Pertukaran dialog drama tentang keterikatan Bunga, Air dan Hujan dari masing – masing tokoh berjalan. Tokoh hujan Hujan yang diperankan oleh Meidy Ali Vamala Siswa “Smanda” tampak mengawali perbincangan bersama Berlian. Sementara Berlian yang duduk sejajar namun berjauhan dengan lawan bicaranya terus memantapkan gesture wajah sinis. Berlian yang diperankan Sabilla Ratnia Nasa Putri sesekali beranjak dari tempat duduknya sambil membalas dialog sang Hujan.

“Sebetulnya tidak ada yang terlalu ‘wah’ dalam cerita pementasan ini. Hanya saja, menurut saya filosofinya adalah tentang keterikatan antara Bunga, Air dan Hujan, itu saja. Unsur tersebut ternyata memiliki kaitan yang sangat erat, sehingga kami tafsirkan ke dalam cerita tentang keberadaan Sanggar Seni Pelangi milik SMAN 2 Mataram,” tutur Yulidar Annisa Fitri sang sutradara seni pertunjukan tersebut saat diwawancara Suara NTB, Minggu (14/2) selepas pementasan berlangsung.

Sutradara yang akrab dipanggil Annis Osah (Nama Panggung) salah satu alumni sanggar tersebut mengatakan bahwa pentas yang digelarnya di Taman Budaya, Sabtu (13/2) malam itu merupakan salah satu rangkaian dari perayaan ulang tahun sanggar seni tertua di Kota Mataram. Sanggar Budaya Pelangi yang berdiri sejak 14 Februari 1982 itu dinyatakan telah menginjak usia 33 tahun.

Perhelatan di atas panggung kembali berlanjut. Tujuh perempuan berpayung datang dari segala arah. Mereka membacakan puisi karya para penyair legendaris di negeri ini. Para aktris pembantu ini perlahan menghampiri lilin serta menutupinya dengan payung di tangan kirinya.

“Sebetulnya, pemeran utamanya hanya ada tiga yaitu Penghulu, Hujan dan Berlian. Sementara sisanya merupakan aktor dan aktris yang membantu dalam pementasan. Mereka membacakan puisi – puisi karya Chairil Anwar, Pramoedia Anata Toer dan sederet puisi yang ditulis oleh penyair legendaris dari Indonesia,” tambahnya.

Sambil menari dan memutar-mutar payung di atas kepalanya, para perempuan itu membantah seluruh ucapan yang dilontarkan oleh sang Hujan sebagai tokoh lelaki selain Penghulu yang diperankan oleh Fanny Sanawa (siswa setempat).

Dikatakan Annis bahwa proses penggarapan pementasan yang dinilainya sederhana itu tidak memakan waktu lama. Dalam jangka waktu satu bulan, ia berhasil meggodok pementasan yang dilakoni oleh para siswanya itu. Ia menilai, siswa – siswinya cukup cepat untuk menangkap dan melahap materi tentang pementasan yang disampaikannya.

“Kalau penggarapan saya rasa tidak terlalu lama. Waktunya hanya satu bulan, sebab saya melihat para aktor dalam lakon ini cukup cepat menangkap apa yang saya sampaikan kepada mereka,” tandasnya.

Sementara itu, Meidy Ali Famala yang mewakili seluruh kerabat pemain drama itu ketika ditanya Suara NTB menyatakan bahwa mereka ingin mendalami tentang ilmu drama atau teater sejak dini. Sebagai ekstrakulikuler di sekolahnya, ia menilai keberadaanya dalam lingkaran sanggar pelangi dapat menjadi semacam wahana pengembangan bakat dan minat terutama dalam bidang kesenian.

Ia ingin terus memantapkan sikap untuk terus menekuni disiplin ilmu seni pertunjukan yang sedang dilakoninya bersama beberapa kerabatnya yang lain.

“Seni itu tidak ada batasannya sehingga kami bertekad untuk mendalaminya, terutama bagi diri saya sendiri yang ingin mendalami ilmu teater ini. Sanggar yang saya ikuti saat ini cukup memberikan pandangan bagi saya untuk menatap ilmu – ilmu pengetahuan tentang kesenian,” jelasnya.

Siswa yang memerankan tokoh Hujan dalam pementasan di Panggung Terbuka Taman Budaya NTB ini tampak antusias saat memberikan keterangan. Saat ditanya tentang dunia drama atau seni panggung, dirinya mengaku telah belajar semenjak dirinya masuk di SMAN 2 Mataram.

“Sejak saya masuk di SMA 2 saya melihat ada sanggar yang cukup populer. Akhirnya saya mencoba masuk ke sana dan mulai mempelajari ilmu – ilmu teater,” bebernya.

Sebelumnya, Baiq Kurniati, S.Pd seorang tenaga pendidik di sekolah tersebut menyatakan bahwa pentas tersebut merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh pihak sekolah. Pentas – pentas yang diisi oleh para siswa itu merupakan rangkaian perayaan hari jadi sangar seni yang menjadi ekstrakulikuler di SMA tersebut.

“Pentas semacam ini memang menjadi agenda rutin yang dilaksanakan oleh SMA 2. Ini dalam rangka perayaan Ultah Sanggar Budaya Pelangi yang berdiri di sekolah kami,” tandasnya. (met) Rubrik hadir setiap pekan pada hari Senin. Kirimkan cerpen, cerita anak, dongeng atau artikel hasil kreasi kalian sendiri ke email suarantbbelia@gmail.com suarantbbelia@gmail.com.

SUARA NTB Senin, 16 Februari 2015

PENDIDIKAN

Halaman 13

Banyak Pelajar Loteng Diduga Terlibat Curanmor

Sekolah Diminta Perkuat Pendidikan Mental Praya (Suara NTB) Kasus-kasus pencurian sepeda motor (curanmor) yang terjadi di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) selama ini, ternyata banyak melibatkan para pelajar. Bahkan dari sejumlah kasus curanmor yang berhasil diungkap jajaran kepolisian, sebagian besar pelakunya masih berstatus sebagai pelajar.

Kenyataan tersebut jelas jadi tamparan bagi dunia pendidikan di Loteng.

H. Lalu Abdul Hamid

(Suara NTB/dok)

Nikah Tetap Ikut UN PEMERINTAH tetap memberikan kesempatan kepada para siswa yang menikah ataupun hamil saat mengikuti ujian nasional (UN) 2015 ini dengan catatan siswa bersangkutan sudah masuk dalam daftar nominasi tetap peserta UN. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram H. Lalu Abdul Hamid menjelaskan, selama siswa yang nikah ataupun hamil itu terdaftar sebagai peserta tetap UN 2015, maka tidak ada alasan pemerintah tidak memberikan kesempatan mengikuti UN. “Kami tetap memberikan kesempatan kepada siswa yang kawin atau hamil melaksanakan UN asalkan sudah ada namanya dalam DNT peserta UN,” ujarnya menjelaskan.

Namun jika siswa yang namanya telah terdaftar sebagai peserta tetap UN tapi tidak mengikuti UN, maka siswa tersebut dinyatakan tidak lulus UN. Untuk itu, Abdul Hamid berharap agar pihak sekolah tetap memberikan dukungan bagi siswa yang sudah nikah atau hamil untuk mengikuti UN. Biasanya kata Abdul Hamid, siswa yang sudah kawin atau hamil dan mengikuti UN memiliki beban psikologis yang cukup berat. Kadang mereka memiliki perasaan malu atau takut dicemooh temannya. Oleh sebab itu, ia meminta pihak sekolah memberikan motivasi kepada siswa dengan cara melaksanakan ujian susulan.

Saat ini, ujarnya, semua SMA sederajat di Kota Mataram sudah melakukan pendataan kepada siswa yang akan melaksanakan UN bulan April mendatang. Dari berkas yang sudah diterima dari 50 SMA sederajat tercatat 7.028 siswa yang akan mengikuti UN. “SMK sebanyak 22 sekolah dan SMA.MA berjumlah 28 sekolah. semua sekolah sudah mengirim data nama siswa yang akan melaksanakan UN,” terangnya.

Meski demikian, dirinya meminta pihak sekolah untuk melakukan pengecekan kembali nama siswa yang telah ditetapkan dalam DNT peserta UN, sehingga tidak terjadi kesalahan nama atau siswa tidak diikutkan dalam UN yang rencananya digelar April mendatang.

Selain itu, lanjutnya, semua sekolah di Kota Mataram tidak bisa menjadi sekolah penyelenggara UN mengingat ada sekolah yang belum terakreditasi. Meski demikian, bukan berarti siswa tidak bisa mengikuti UN. Melainkan siswa harus bergabung dengan sekolah yang sudah diakreditasi dalam pelaksanaan UN. “Semua siswa akan tetap mengikuti UN, hanya saja beberapa sekolah tidak bisa menjadi penyelenggara UN,” pungkasnya. (dys)

Untuk itu, pihak sekolah yang ada di Loteng diminta supaya lebih memperkuat pendidikan mental dan karakter siswa. Supaya bisa menekan potensi adanya siswa yang terlibat kasus kejahatan.

“Jelas kita sangat prihatin dengan kondisi ini. Salah satu solusinya, peran sekolah harus lebih diperkuat dalam mendidik mental siswanya,” pesan Wakil Bupati (Wabup) Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, Sabtu (14/2).

Menurutnya, peran sekolah dalam membentuk karakter dan mental siswa sangat besar, karena sebagian waktu siswa berada di sekolah. Waktu yang tersedia itulah yang diharapkan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi sekolah agar bisa membentuk karakter dan mental siswa yang kuat serta terbebas dari pengaruhpengaruh negatif.

Tidak hanya itu, peran orang tua dalam hal ini juga tidak kalah besar. Bahkan,

peranannya jauh lebih besar lagi dari sekolah. “Pembentukan mental dan karakter siswa yang baik, juga sangat tergantung dari pembinaan yang dilakukan oleh orang tua siswa itu sendiri,” lanjutnya.

Dalam hal ini, para orang tua yang ada di Loteng diharapkan bisa lebih intens memberikan pembinaan sekaligus lebih memperketat pengawasan kepada siswa itu sendiri. Jangan kemudian siswa dilepas begitu saja, tan-

”

Jelas kita sangat prihatin dengan kondisi ini. Salah satu solusinya, peran sekolah harus lebih diperkuat dalam mendidik mental siswanya’’ H. Lalu Normal Suzana pa ada kendali dan pengawasan dari orang tua. “Pengawasan kepada siswa oleh orang tua juga harus kuat. Karena itu juga merupakan kewajiban sebagai orang tua,” tandas Normal.

Dikatakannya, siswa dalam hal ini tidak akan berani melakukan tindakan negatif,

Siswa SMK Harus Diarahkan Berwirausaha

Honor Naik

(Suara NTB/rai)

GTD Apresiasi Komitmen Kadis Dikbud Lobar Giri Menang (Suara NTB) Naiknya honor Guru Tetap Daerah (GTD) memberi angin segar bagi para guru, karena paling tidak dengan kenaikan honor dari Rp 400 ribu menjadi RP 500 ribu itu bisa membantu menambah penghasilan para guru. Kebijakan Pemkab Lobar melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) H.M. Ilham ini diapresiasi GTT. Demikian disampaikan Ketua Forum GTD Lobar Taufiqurrahman, Minggu (15/2).

Dirinya mengakui dan mengacungi jempol atas komitmen Kadis Dikbud Lobar, H.M. Ilham yang terus memperjuangkan nasib GTD. “Semoga tidak sampai di sini saja, kita terus perjuangkan hingga menjadi PNS,” terangnya.

Sementara Kepala Dinas Dikbud, H. M. Ilham merasa senang atas terwujudnya usaha kerasnya untuk menaikkan honor GTD bisa di terima oleh Bupati Lobar, Dr. Zaini Arony, selaku pucuk pimpinan. “Kami komit untuk terus berjuang bersama rekan-rekan honorer, kenaikan honor GTD ini sebagai bukti nyata Bupati Lombok Barat peduli kepada honorer yang bekerja tak mengenal lelah,” ujarnya.

Diketahui, Dinas Dikbud menaikkan honor tenaga GTD, kenaikan honor ini akan dilakukan bertahap untuk mengakomodir permintaan para guru yang mengeluhkan rendahnya honor yang mereka terima. (her)

RUANG SIARAN - Pembina TV Manda MAN 2 Mataram Usuf Mahri memperlihatkan ruang siaran yang biasa dipergunakan siswa untuk praktik kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran pada siswa mengenai mekanisme kerja di dunia jurnalistik.

MAN 2 Mataram Bangun Studio Televisi Mataram (Suara NTB) Perkembangan media di era modern tidak hanya menjadikan pengusaha menanamkan investasi di bidang media. Namun ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk sekolah dalam memberikan pengetahuan pada siswa mengenai cara kerja di media, khususnya media televisi. Seperti yang dilakukan MAN 2 Kota Mataram membangun studi televisi mini yang dinamakan TV Manda.

Pembina TV Manda MAN 2 Mataram Drs. Usuf Mahri, MA, menjelaskan, studio televisi yang dibangun ini ditujukan pada siswasiswi yang tertarik pada dunia jurnalistik. Diakuinya, inspirasi pendirian ekstrakurikuler jurnalistik tersebut atas keinginannya suatu waktu bisa menjadi media yang besar. Termasuk, bisa digeluti oleh siswa yang ikut kegiatan ekstra ini sebanyak 50 orang menjadi pilihan alternatif dalam mencari pekerjaan.

“Awalnya kan saya ngajar Bahasa Indonesia di kelas. Salah satu siswa saya suruh baca berita, namun belum kepikiran merintis kegiatan jurnalistik. Suatu waktu ketika ke Yogya ketemu salah satu murid saya dan sekarang jadi penyiar TVRI Yogya. Akhirnya muncul ide dari sana,’’ terangnya pada Suara NTB, Sabtu (14/2).

Meski gaungnya tidak besar, tapi yang patut diapresisasi yakni kerja jurnalistik. Semua proses awal sampai disiarkannya sebuah berita, disuguhkan melalui proses kerja jurnalistik. “Dari awal perencanaan, terjun liputan, proses editing sampai penyiarannya tetap dilakukan,” katanya.

Menurutnya, sistem penyiaran dilakukan setiap hari. Isu berita yang disiarkan terkadang pertemuan pejabat pemerintah dengan pihak sekolah, kegiatan seremonial, sosialisasi bahkan pernah diterjunkan untuk praktik di Polda NTB.

“Jadi siswa-siswa inilah yang akan wawancara langsung, kemudian hasilnya akan disiarkan oleh siswa di ranah sekolah saja,” tuturnya.

Meski demikian, ujarnya, dalam proses pembinaannya terkendala dalam fasilitas. Alat yang digunakan meliput masih sangat terbatas, namun tidak mengurungkan mimpinya mewujudkan menjadi media yang lebih besar lagi. “Siswa kalau meliput paling menggunakan kamera digital biasa, kemudian program pengedit masih pakai program ulead, tapi hasilnya tetap memenuhi kerja jurnalistik,” terangnya.

Pihaknya berharap apa yang dilakukan ini bisa didukung oleh banyak pihak, khususnya Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB. Apalagi, minat siswa mengikuti program ekstrakurikuler ini cukup besar. Selain itu, bisa menjadi keahlian alternatif siswa dalam memilih pekerjaan setelah tamat sekolah. (rai)

Ajar Siswa Mandiri

MA Al Ijtihad Al Mahsuni Danger Gelar Praktik Memasak Selong (Suara NTB) Untuk meningkatkan kemampuan siswanya dalam pembelajaran teori maupun praktik, setiap sekolah mempunyai cara tersendiri meningkatkan kualitas siswanya dari segi skill. Maka dari itu, MA Al Ijtihad Al Mahsuni Danger melaksanakan ujian praktik memasak terhadap siswa-siswanya, Sabtu (14/2). Ujian praktik sekaligus penilaiannya dimasukkan ke dalam nilai Ujian Akhir Sekolah (UAS) siswa.

Guru Mata Pelajaran Seni Budaya di MA Al Ijtihad Al Mahsuni Danger, Agus Salim, S.Pd, mengatakan, tujuan dilakukannya kegiatan praktik memasak itu dalam upaya menggali potensi siswa dalam hal memasak, sekaligus sebagai wahana mengajar siswa hidup mandiri.

Setelah dilakukannya kegiatan praktik memasak itu, pihak sekolah sangat mengharapkan siswa bisa mengenal dunia memasak sejak dini. “Setelah keluar dari sini, kita mengharapkan siswa bisa mandiri dan tidak vakum pada dunia memasak, terutama yang perempuan akan menjadi ibu rumah tangga,” jelasnya.

Diakuinya, kegiatan lomba memasak itu merupakan agenda tahunan yang dilakukan oleh pihak sekolah yang masuk dalam mata pelajaran seni budaya. Di mana, terangnya, antusias siswa dalam menyambut lomba memasak ini sangat

apalagi yang menjurus pelanggaran hukum, seperti curanmor, jika memang pengawasan orang tua ketat. Ditambah pembinaan yang berkelanjutan. Tapi kalau kedua hal tersebut sudah diabaikan, maka potensi siswa untuk terjerumus ke perbuatan negatif akan sangat besar. (kir)

tinggi. Adapun, penilaian dalam lomba memasak ini dilihat dari segi rasa, penataan, kebersihan, kreativitas dan kekompakan siswa. “Lomba memasak ini hanya diikuti oleh siswa kelas 3 dan nilainya masuk dalam nilai UAS. Sedangkan kelompok memasak siswa ini kita ambil dari anggota kelompok belajar mereka sebanyak 9 kelompok,” terangnya.

Namun, yang masih menjadi kendala pihaknya dalam lomba memasak adalah masalah ruangan khusus untuk lomba memasak yang belum ada. Apalagi, kegiatan itu merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap tahunnya. Akan tetapi, untuk pengadaannya sudah dikomunikasikan ke pihak sekolah.

Sementara salah satu siswa, Oki Hifzilanisa mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan lomba memasak yang dilakukan oleh pihak sekolah. Menurutnya, adanya kegiatan ini dirinya bisa mengetahui bagaimana lelah orang tuanya saat menyiapkan masakan, termasuk berapa besar biaya yang harus dikeluarkan.

Sementara, Kepala MA Al Ijtihad Al Mahsuni Danger, H. Miftahul Hadi, SH, menjelaskan, kegiatan memasak yang merupakan agenda tahunan sangat bagus untuk dipertahankan. Alasannya, dengan diperkenalkannya siswa kepada dunia memasak, maka siswa akan mengetahui betapa susah dan beratnya

(Suara NTB/yon)

PRAKTIK MASAK - Siswa-siswi MA Al Ijtihad Al Mahsuni Danger saat melakukan praktik memasak di sekolahnya, Sabtu (14/2). pekerjaan yang selama ini dikerjakan oleh orang tua mereka.

Selain itu, lanjutnya, kegiatan memasak ini juga mengajar siswa untuk terampil

dan kreatif. “Dengan adanya kegiatan ini, siswa bisa kita akan merasakan betapa lelahnya orang tua mereka menyiapkan makanan tiga kali sehari,”pungkasnya. (yon)

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, MSc, meminta agar sekolah-sekolah SMK di seluruh NTB mengarahkan siswanya untuk berwirausaha. Caranya yaitu dengan menanamkan mental berwirausaha melalui mata pelajaran kewirausahaan.

“Tapi yang paling penting adalah harus ada penanaman nilai-nilai wirausaha di SMK kita, sehingga jiwa kewirausahaan mereka benar-benar baik dan terbukti,” jelasnya belum lama ini.

Menurutnya, belum tertanamnya nilai entrepreneursip kepada para siswa sejalan dengan hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) NTB baru-baru ini yang menyebut lulusan SMK menyumbangkan banyak pengangguran.

“Faktor pertama banyak siswa SMK yang nganggur karena secara internal penamanam jiwa wirausaha itu belum optimal. Sehingga pas tamat masih berpikir dominannya untuk bekerja di luar, tapi masih sedikit yang berpikir untuk menciptakan lapangan kerja sendiri,” terangnya.

Selain faktor internal belum tumbuhnya semangat kewirausahaan ke dalam diri para siswa, faktor ekternal lainnya yaitu belum banyaknya lapangan pekerjaan yang disediakan pemerintah. Untuk itu, Rosiady berjanji akan melakukan koordinasi dengan berbagai dunia usaha dan dunia industri (DU-DI) agar lulusan SMK bisa langsung terserap DU-DI tersebut.

Diakuinya, di kancah nasional, posisi NTB saat ini termasuk yang diperhatikan oleh pemerintah pusat. Sebabnya lulusan SMK di NTB termasuk yang banyak menyumbangkan tenaga kerja ke luar daerah dan luar negeri. Untuk itu, ke depannya harus ada sinergitas antara SMK dengan pihak pangsa pasar baik di luar negeri seperti Malaysia, Singapura dan di samping tentunya dengan daerah sendiri.

“Sehingga siswa lulusan SMK mendapatkan jaminan kerjanya sendiri, sehingga ada link and match dengan DU-DI. Intrepreneursip itu tidak harus di SMK tertentu, tapi di semua SMK seperti SMK Keperawatan dan lain sebagainya,” pungkas mantan Kepala Bappeda NTB ini. (dys)

Sosialisasikan Sekolah Lewat Lingkungan Selong (Suara NTB) Dalam upaya mengajarkan siswa peduli terhadap lingkungan, beberapa tahun terakhir ini MA Al Ijtihad Al Mahsuni Danger menerapkan kegiatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Kegiatan yang dilaksanakan itu juga merupakan salah satu langkah yang digunakan pihak sekolah dalam mensosialisasikan keberadaan sekolahnya kepada masyarakat.

Kepala MA Al Ijtihad Al Mahsuni Danger Kecamatan Masbagik, H. Miftahul Hadi, SH, Sabtu (14/2) mengatakan, kegiatan yang dilakukan merupakan reaksi dan kepedulian pihak sekolah terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat. Untuk itu, adanya penerapan amdal dan sekaligus sebagai agenda tahunan itu, para siswa lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya.

“Dalam kegiatan ini, tidak hanya siswa saja yang terlibat, melainkan semua guru juga harus terlibat langsung dalam kegiatan itu. Sehingga, guru dan siswa samasama mengenal dan peduli terhadap lingkungannya,” ujar mantan Kepala Desa Danger itu.

Diakuinya, kegiatan tersebut sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir memberikan dampak yang sangat positif kepada siswa maupun guru. Selain sebagai ajang dalam pendekatan, pengenalan, serta penumbuhan kesadaran siswa untuk peduli terhadap lingkungan. Termasuk mensosialisasikan sekolah kepada masyarakat, Sehingga, lanjutnya, ketika ada penerimaan siswa baru, pihaknya tidak terlalu bekerja berat dengan membuat brosur dan sosialisasi kepada masyarakat. (yon)

Halaman 14

SUARA NTB Senin, 16 Februari 2015

Bayern Catat Kemenangan Terbesar

Perjuangkan Atlet Lolos PON

Arjen Robben, Thomas Mueller, dan Mario Goetze masing-masing mencetak dua gol untuk Bayern di Allianz Arena, Munchen, sebelum memainkan pertandingan pertama putaran 16 besar Liga Champions Selasa mendatang di Lviv melawan Shakhtar.

Hanya dua tahun setelah dihancurkan 2-9 di Allianz Arena, Hamburg kembali menelan kekalahan besar dengan skor 1-3, 0-5, dan 0-6 pada empat lawatan terakhirnya ke Bavaria.

Bayern tetap unggul delapan poin setelah unggul 2-0 dalam rentang waktu 23 menit ketika Mueller mengonversi penalti, kemudian Goetze menambahi gol kedua. Arjen Robben melepaskan sepakan melengkung yang berbuah gol pada menit 36 untuk mencatatkan gol ketiga mereka.

Robben mencetak gol keduanya pada menit 47 dan Mueller kemudian melepaskan tembakan melengkung setelah berlari bersama kapten Bastian Schweinsteiger pada menit 55.

Lewandowski mencatatkan namanya di papan skor ketika kedudukan berubah 6-0 semenit usai menerima umpan Robben yang sebenarnya tertuju kepada Mueller.

Franck Ribery masuk sebagai pemain pengganti untuk menambah penderitaan bagi pasukan Jaroslav Drobny di gawang dengan mencetak gol pada menit 69, sebelum Goetze mengemas gol kedelapan timnya dua menit sebelum pertandingan usai.

Wolfsburg Berbalik Menang Setelah sempat menyia-nyiakan keunggulan 3-0, Wolfsburg berbalik menang 5-4 di markas Bayer Leverkusen ketika Son Heung Min menciptakan trigol namun pemain Wolves Bas Dost malah mencetak empat gol.

Leverkusen menyelesaikan pertandingan dengan sepuluh pemain setelah bek asal Bosnia Emir Spahic diusir ke luar lapangan pada akhir babak kedua karena akumulasi kartu kuning.

Dengan Wolves yang telah unggul 3-0, pertandingan kemudian memasuki menitmenit babak kedua yang penuh kejutan ketika Son mencatatkan trigol untuk mengubah skor menjadi 4-3 pada menit 67, setelah Dost juga mengukir gol ketiganya.

Pemain sayap asal Jerman Karim Bellarai kemudian membawa tuan rumah Leverkusen menyamakan kedudukan menjadi 4-4 sebelum Dost mencetak gol kemenangan pada menit 94.

Hasil ini membuat Wolfsburg unggul delapan poin atas tim peringkat ketiga Borussia Moenchengladbach, dan tertinggal delapan poin dari pemuncak klasemen Bayern.

Gladbach meraih kemenangan 1-0 di markas Cologne ketika gelandang Swiss Granit Xhaka menanduk bola yang menjadi gol kemenangan pada menit 91. Laju Werder Bremen berlanjut ketika menang lima kali beruntun, yang membawanya meninggalkan dasar klasemen untuk menduduki

Iswandi Berharap Sukses di Dua Kejuaraan

(Suara NTB/fan)

Mataram (Suara NTB) Meski akan tampil mewakili tim estafet 4x100 meter Indonesia di Kejuaraan Internasional Atletik di Australia, 14-17 Maret mendatang, pelari tercepat nasional asal NTB Iswandi mengaku tak ingin absen di Kejurnas Atletik Jatim Open di Sidoarjo, 19-22 Maret mendatang.

Atlet kelahiran Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini mengakui siap tampil di Jatim open dan siap mengamankan prestasinya sebagai yang tercepat di nomor 100 meter level nasional cabang olahraga atletik.

Dihubungi Suara NTB, via ponselnya, Minggu (15/2) kemarin, Iswandi mengatakan fokus persiapannya saat ini ada pada dua kejuaraan, yakni kejuaraan level nasional dan Internasional. Dia berharap bisa sukses di dua kejuaraan atletik itu, yakni meraih medali emas di Jatim Open dan Kejuaraan Internasional atletik .

Dikatakannya, keikutsertaan dirinya memperkuat tim merah putih di kejuaraan internasional atletik di Asutralia 14-17 Maret nanti diharapkan tidak menggangu persiapannya mengikuti kejurnas atletik Jatim Open, meskipun pelaksanaan dua event itu nyaris bersamaan.

Peraih medali emas di nomor 100 meter di PON Riau 2012 ini tak ingin absen di Jatim Open, pasalnya di Kejurnas Jatim Open tahun 2014 lalu dia sempat absen di nomor 100 meter karena fokus persiapan SEA Games 2015.

Namun untuk kejurnas Jatim Open Maret mendatang dia tak ingin absen, pasalnya targetnya adalah lolos lolos PON Jabar 2016 sekaligus mempertahankan prestasinya sebagai pelari tercepat di Indonesia saat ini.

Sebagaimana diketahui, kejurnas atletik Jatim Open tersebut merupakan ajang Pra-PON atletik yang pertama.

Masing-masing atlet tentu ingin tampil di event itu guna memperebutkan tiket ke PON Jabar 2016. (fan)

Iswandi

(Suara NTB/ist)

PESAWAT – Penyerang Bayern, Thomas Muller melakukan selebrasi seperti pesawat, saat timnya menggilas Hamburg 8-0 di Allianz Arena, Sabtu (14/2). peringkat delapan dan berada di ambang zona Eropa.

Mantan penyerang Chelsea dan Wigan Franco di Santo mencetak gol penalti untuk membuatnya mengukir empat gol dalam tiga pertandingan liga ketika menang 3-2 di kandang Augsburg yang turun ke posisi kelima.

VfB Stuttgart tetap menghuni dasar klasemen setelah kalah 1-2 dari tuan rumah Hoffenheim berkat gol kemenangan Sebastian Rudy pada menit 93.

Pada Sabtu malam, Schalke 04 menjamu Eintra-

cht Frankfurt pada pertandingan pemanasan terakhir The Royal Blues sebelum menjamu juara bertahan Real Madrid pada 16 besar Liga Champions.

Tim papan bawah Hertha Berlin menjamu tim peringkat kedua dari bawah Freiburg pada pertarungan antara tim-tim penghuni zona degradasi, Minggu.

Jumat lalu, Borussia Dortmund keluar dari zona degradasi setelah menang 4-2 dari tamunya Mainz, ketika pemain sayap Jerman Marco Reus masuk daftar pencetak gol setelah meneken kontrak baru sampai 2019, demikian AFP. (ant/bali post)

Aklamasi, Abdullah Pimpin Percasi NTB

(Suara NTB/fan)

KETUA Umum Percasi NTB terpilih, Abdulllah Djais punya obsesi meningkatkan prestasi olahraga catur di NTB. Salah satu target utamanya adalah meloloskan pecatur NTB mengikuti PON XIX di Jawa Barat (Jabar) 2016.

Target pimpinanan Percasi NTB ini sangalah berat mengingat pecatur NTB selalu gagal meraih tiket PON selama dua kali pergelaran PON belakangan ini, yakni di PON Kaltim 2008 dan PON Riau 2012.

“Target saya pribadi adalah mempersiapan atlet mengikuti Pra-PON dan meloloskan atlet mengikuti PON Jabar 2016,” ucap Abdullah Djais kepada Suara NTB di Mataram, Minggu (15/2) kemarin.

Abdullah mengatakan selama periode 2015-2019 nanti, Percasi NTB memiliki program jangka pendek dan program jangka panjang. Program jangka pendeknya adalah mempersiapkan atlet Pra-PON serta meloloskan atlet PON XIX di Jabar 2016. Sementara untuk program jangka panjangnya melaksanakan kejurda catur setiap tahun serta melaksanakan pembinaan, dan melahirkan atlet usia dini, remaja dan dewasa berprestasi di event nasional.

Untuk memperjuangkan atlet lolos PON Jabar 2016, pihak Percasi NTB katanya akan mempersiapkan atlet mengikuti Pra-PON lebih awal. Selain itu pihaknya akan memperjuangkan NTB untuk menjadi tuan rumah Pra-PON catur yang akan diselenggarakan sekitar bulan September 2015.

“Kita akan mengajukan diri jadi tuan rumah Pra-PON, karena dengan menjadi tuan rumah peluang atlet NTB lolos PON semakin besar. Pengalaman kita bermain di kandang sendiri atlet akan lebih percaya diri,” ucapnya.

Peluang NTB menjadi tuan rumah kata Abdullah sangat besar karena NTB belum pernah menjadi tuan rumah Pra-PON sementara daerah lain, seperti NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat yang menjadi lawan atlet NTB sudah pernah menjadi tuan rumah Pra-PON. Dan bila NTB mengajukan diri jadi tuan rumah tentu akan disetujui oleh PB Percasi.

Di Pra-PON nanti Abdullah optimis pecatur-pecatur NTB bisa meraih tiket PON. Sejumlah pecatur NTB yang dipersiapkan mengikuti Pra-PON memiliki gelar Master Percasi (MP) nasional.

Misalnya, Edison dan Miftahurrahman merupakan Master Percasi nasional. Dan pihak Percasi NTB menyiapkan empat tim beregu dan dua atlet perorangan mengikuti Pra-PON September 2015. (fan) Abdullah Djais

Munchen Bayern Munchen mencatat kemenangan terbesar dalam rentang waktu 30 tahun di Bundesliga, saat menang 8-0 dari Hamburg yang menjadi pemanasan jelang laga Liga Champions di markas Shakhtar Donetsk pekan ini.

(Suara NTB/ist)

SALTO – Penyerang Real Madrid, Cristiano Ronaldo, mencoba mencetak gol melalui tendangan salto, namun upayanya gagal dalam laga melawan Deportivo La Coruna yang dimenangkan Madrid, Minggu kemarin.

Kemenangan untuk Pendukung Madrid Madrid Carlo Ancelotti mendedikasikan kemenangan 2-0 Real Madrid dari Deportivo La Coruna untuk para penggemar setelah pekan lalu Los Blancos ditekuk Atletico 0-4 pada laga derby, Minggu dini hari kemarin.

“Kami paham bahwa perlu menang untuk fans.

Kami harus mengucapkan selamat kepada fans. Sulit untuk mendukung tim ketika terjadi sesuatu yang salah.

Tim mensyukuri hal itu,” kata Ancelotti setelah laga melawan Deportivo seperti diwartakan Football Espana.

Ancelotti juga tak mempersoalkan sikap pendukung Madrid saat mengeluarkan siulan yang ditujukan untuk Ikel Casillas. “Siulan diarahkan kepada Casillas? Seperti biasa, fans awalnya memberikan siulan namun menghilang dan pertandingan be-

rakhir dengan tepuk tangan,” kata Ancelotti.

“Itu bukan laga yang mudah. Hanya sebagian dari kami yang bermain baik dan kami menghadapi kesulitan. Ini pekan yang rumit namun kami akhiri dengan kemenangan,” kata mantan pelatih AC Milan itu.

“Fans membantu kami dan memahami bahwa tim telah melalui saat (buruk) itu. Mereka membantu kami melewati saat buruk di lapangan,” kata Ancelotti.

Tim asuhan Carlo Ancoletti unggul pada menit 22 berkat tendangan kaki kanan Isco usai memanfaatkan umpan diagonal Alvaro Arbeloa dari sayap kanan. Pada babak kedua, Benzema mencetak gol kedua Madrid setelah memaksimalkan umpan pendek Cristiano Ronaldo pada menit 72.

Pada menit 81 Benzema mengirimkan umpan matang kepada Ronaldo namun sepakan pemain terbaik dunia itu tidak akurat dan melayang ke atas mistar gawang Deportivo. Sedangkan Bale memiliki peluang dari tendangan bebas pada menit 84 namun hasil sepakannya ditangkap penjaga gawang Fabri.

Pada menit 88 bek kiri Real Madrid Marcelo harus ditandu ke luar lapangan karena cedera akibat pelanggaran yang dilakukan bek Deportivo, Laure. Skor kemenangan Madrid 2-0 bertahan hingga laga usai dan tim asuhan Carlo Ancelotti pun tetap di puncak klasemen dengan 57 angka dari 23 laga atau berelisih empat poin dari Barcelona pada peringkat dua.

Di sisi lain, Deportivo La Coruna tertahan pada peringkat 12 dengan 24 poin dari 23 laga yang telah dimainkan. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Musyawarah Provinsi (Musprov) Percasi NTB dengan agenda pemilihan ketua umum periode 2015-2019 digelar di Lesehan Green Asri Mataram, Sabtu (14/2).

Musyawarah empat tahunan pengurus cabang olahraga catur itu memilih secara aklamasi Abdullah D j a i s sebagai ketua umum yang baru menggantikan ketua umum sebelumnya I k h s a n Gemala Putra yang sudah berakhir masa jabatannya sejak 20 Februari 2014.

Abdullah Djais yang sebelumnya menjabat Ketua Harian Percasi NTB menjadi calon tunggal dalam pemilihan ketua umum pengurus olahraga otak itu. Pasalnya, Ikhsan Gemala Putra (ketua umum sebelumnya) tidak lagi mencalonkan diri.

Dalam hal ini peserta Musprov tidak mengajukan nama figur lain saat penjaringan bakal calon ketua.

Pantauan Suara NTB di lokasi proses pemilihan Ketua Umum Percasi NTB Ketua Sidang, Miftahurrahman yang merupakan pengurus Percasi NTB demisioner bersama empat anggotannya, Vidi Eka Kusuma (pengurus percasi dimisioner), Ahmadul Kusasih (Percasi Sumbawa), Drs. Nyoan Sadi Percasi Mataram dan Ahmad Abdullah (Percasi Kota Bima) menetapkan secara aklamasi Abdullah Djais sebagai ketua umum Percasi

NTB Priode 2015-2019.

“Karena tidak ada calon lain, kita semua sepakat memilih secara aklamasi Abdulah Djais sebagai ketua umum Pengprov Percasi NTB,” ucap pimpinan sidang di hadapan puluhan peserta rapat.

Hadir dalam rapat tersebut Ketua Bidang Organisasi KONI NTB, Dachlan A. Bandhu. Mantan ketua umum Pengprov Percasi NTB periode 2010- 2014, Iksan Gemala Putra, Hata Taliwang (mantan Ketua Umum Percasi NTB periode 2006-2010).

Selain memilih ketua umum, Musprov Percasi NTB juga menerima sepenuhnya laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Percasi NTB periode 2010-2014, Ikhsan Gemala Putra. Setelah itu peserta Musprov Percasi NTB juga membentuk dua anggota tim formartur yang bertugas untuk menyusun personalia kepengurusan Percasi NTB 2015-2019.

“Selambat-lambatnya personalia kepngurusan Percasi NTB di bentuk tangga 21 Februari,” ujar Eka Kusuma.

Sebelumnya, pengurus Percasi NTB sempat dibekukan oleh pengurus Pengurus Besar (PB) Percasi karena molornya agenda Musorprov Percasi NTB. Musorprov dilaksanakan paling lambat enam bulan sejak berakhir masa kepengurusan 20 Februari 2014 atau paling lambat bulan 20 Agustus 2014.

“Memang benar Percasi NTB sempat dibekukan selama lima bulan, karena kegiatan Musprov Percasi NTB molor dari waktu yang ditentukan,” ujar Abdullah. (fan)

(Suara NTB/fan)

MUSPROV - Suasana Musprov Percasi NTB dengan agenda memilih Ketua Umum Pengprov Percasi NTB, di Lesehan Green Asri Mataram, Sabtu (14/2) lalu.

Liverpool ke Delapan Besar Piala FA Jakarta (Suara NTB) Liverpool melaju ke putaran enam atau Delapan Besar Piala FA usai mengatasi perlawanan Crystal Palace 2-1 di Stadion Selhurst Park.

Berlaga di kandang sendiri, Crystal Palace sempat unggul pada menit 16 berkat sontekkan kaki kanan Fraizer Campbell yang mengarah ke tengah gawang dan gagal ditahan Simon Mignolet.

Namun pada menit 49 penyerang Liverpool dan timnas Inggris, Daniel Sturridge, mencetak gol penyeimbang dari tendangan kaki kiri memaksimalkan ump-

an Jordan Henderson dari lini tengah.

Liverpool berbalik unggul pada menit 58 berkat tendangan bebas Adam Lallana yang bersarang di pojok kanan bawah gawang Speroni.

Palace memiliki peluang matang pada menit 67 ketika Campbell menyambut umpan Gayle dari sayap kiri namun bola tendangannya masih mampu dibuang pemain bertahan Liverpool.

Penyerang Liverpool asal Italia yang dimasukkan pada babak kedua, Balotelli, menciptakan peluang

pada menit 87 namun masih membentur pemain Palace.

Skor kemenangan 2-1 The Reds bertahan hingga peluit akhir.

Kemenangan ini memastikan Liverpool lolos ke Delapan Besar Piala FA menemani West Brom, Reading dan Blacburn Rovers.

Tiga posisi delapan besar lainnya baru akan dipertandingkan Minggu malam nanti, antara Aston Villa vs Leicester City, Bradford City vs Sunderland dan Arsenal vs Middlesbrough. Sementara satu tempat lainnya akan diperebutkan Preston North End dan Manchester United pada Selasa (17/2). (ant/bali post)

OPINI

SUARA NTB Senin, 16 Februari 2015

Halaman Halaman 14 15

Senjakala Divestasi Newmont Proyek Mangkrak, Harusnya Pemda Bersikap BANTUAN pemerintah pusat, ternyata banyak yang tidak berfungsi. Proyek menelan anggaran miliaran rupiah, sudah dibangun dan tuntas dikerjakan, tetapi tidak bisa difungsikan. Padahal sejatinya keberadaan proyek pusat itu sangat penting bagi masyarakat. Bahkan proyek itu bisa dikatakan sebagai penyelamat hidup mereka.

Batuan proyek pusat yang banyak mangkrak adalah, pembangunan penyulingan air. Seperti yang ditemukan di wilayah Lombok Timur, Lombok Barat dan kabupaten Sumbawa. Proyek penyulingan air laut menjadi air tawar, begitu dinantikan oleh masyarakat di masing-masing wilayah itu. Seperti halnya masyarakat di Gili Maringkik, Kecamatan Keruak, Lombok Timur.

Sedikitnya 600 Kepala Keluarga (KK) penghuni gili, menyambut gembira dibangunnya proyek ini. Karena bagi mereka, air tawar merupakan barang sangat berharga. Bahkan mungkin bias dikatakan lebih berharga dari permata.

Pendapat masyarakat Gili Maringkik bahwa air tawar sebagai barang yang sangat berharga tentu bukan tanpa alasan. Bayangkan, bertahun-tahun lamanya masyarakat di pulau kecil ini menantikan bisa menikmati hak yang paling mendasar ini. Sampai akhirnya, di penghujung tahun 2010 silam itu, sepercik harapan datang. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, membangun mesin penyuling air.

Kepala Desa Maringkik, Nusapati kepada Suara NTB mengutarakan betapa berharapnya masyarakatnya terhadap mesin mahal itu. Fakta berkata lain, mesin itu justru kini hanya menjadi penjaga pantai di Maringkik. Tak memberikan manfaat apa apa buat masyarakat.

“Kondisinya sekarang rusak, dan kita tidak tahu letak kerusakannya. Awalnya sih karena pipa yang masuk ke sumur itu bocor dan sampai sekarang tidak bisa hidup,” tutur Nusapati. Pada masa awal kepemimpinannya menjadi Kepala Desa, mesin penyuling tersebut sempat berfungsi beberapa saat. Namun tidak berselang lama, mesin itu mati.

Dugaan Kades Maringkik ini penyebabnya karena tidak ada aliran listrik yang masuk. Pasalnya saat terjadi kerusakan parah waktu itu katanya cuaca mendung terus sehingga tidak ada sinar matahari yang tersimpan. Alasan cuaca itu kemudian mesin diistirahatkan. Sangat disayangkan, saat musim kemarau datang, musim dimana warga Maringkik tengah butuh-butuhnya air, mesin tidak bisa nyala sama sekali. “Sampai sekarang sudah tidak bisa hidup,” ucapnya.

Di Lombok Barat, bantuan serupa yang ditempatkan di Desa Gili Gede, Sekotong, juga mengalami nasib serupa. Proyek senilai Rp 2,9 miliar lebih bantuan dari Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP) tak berfungsi sejak beberapa beberapa tahun terakhir. Mesin penyulingan ini mengkrak lantaran salah satu pada bagian mesinnya rusak. Praktis sejak diresmikan sekitar April 2013 lalu, mesin ini hanya berfungsi lima bulan saja. Hal ini pun mengundang keluhan warga setempat sebab akibat mesin itu mangkrak, ribuan warga yang berdomisili di daerah itu mengalami krisis air bersih.

Nasib serupa juga dialami warga Desa Maringkik, di Pulau Sumbawa. Proyek miliaran rupiah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan paling dasar masyarakat yang bermukim di daerah sulit air bersih itu juga mangkrak. Ironisnya, tidak ada upaya konkret dari penentu kebijakan di daerah menyikapi mangkraknya proyekproyek besar itu. Tidak ada upaya nyata menyelamatkan proyek besar yang begitu besar pula manfaatnya bagi rakyat. Seharusnya Pemda bersikap, bagaimana caranya menyelamatkan proyek itu.

Tetapi bukan membiarkannya. (*)

ENCANA pemerintah melebur Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) ke dalam PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) membuat wacana divestasi Newmont semakin buram.

Padahal PIP adalah satu-satunya pihak yang bersedia dan siap untuk membeli saham Newmont sebesar 7 persen tersebut. Rencana ini pada akhirnya membuat peluang negara menguasai saham maksimal di Newmont semakin jauh. Sementara kita semua tahu, proses divestasi sangat berbelit dan penuh tendensi politik. Bahkan dinamika ini telah menyeret beberapa lembaga negara utama sekaligus dan belum mecapai titik terang penyelesaian.

Tulisan ini tidak berhasrat mengurai benang kusut wacana debat yang berkisar pada keriuhan politis, namun bertekad menjadi pengingat skenario. Apa pasal? Perdebatan riuh politis tersebut tidak memberikan dampak signifikan bagi kemaslahatan warga masyarakat di NTB khususnya, bahkan dalam lokus lebih luas masyarakat sekitar tambang di seluruh wilayah republik. Melalui tulisan ini, penulis menyampaikan kekhawatiran terbesar terkait ujung divestasi ini. Sementara pemerintah pusat semakin gamang dan terkesan tidak serius, BUMD PT. Daerah Maju Bersaing (PT. DMB) juga dipertanyakan kompetensi legalnya melakukan akuisisi sisa saham.

Celah Yuridis Ada dua celah yuridis yang melingkupi persoalan ini. Pertama, soal kelembagaan PT. SMI. Sebagai perusahaan perseroan, SMI memiliki fokus bisnis pembiayaan yang jelas yakni bergerak di sektor infrastruktur. Apalagi dengan fokus kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur, menjadi kian sulit untuk mengandalkan PT. SMI. Dari sisi bisnis, divestasi juga akan mendapat tantangan sangat berat sebab perdebatannya akan memasuki perkara untung-rugi. Wacana komersil terkait divestasi ini akan mendasarkan pada perhitungan rasional terkait keuntungan yang bakal didapat pemerintah apabila melakukan akuisisi saham.

Padahal divestasi adalah perintah undang-undang dan mesti dilakukan. Nalar legal inilah yang menjadikan peleburan BLU PIP ke dalam PT. SMI semakin menjauhkan usaha divestasi Newmont.

Sebagai BLU, sudah sepatutnya PIP melakukan akuisisi sebab lokusnya adalah lokus hukum, bukan ranah bisnis. Perkara divestasi bukanlah soal untung-rugi namun amanat konstitusi yang

Oleh:

Arifuddin Hamid

(Warga NTB, Alumnus Hukum Keuangan Negara, FHUI)

Dalam hal pembentukannya, BUMD ini juga potensial memiliki masalah hukum. Kerja sama pembentukan BUMD didasarkan pada kesepakatan bersama nomor: 500/204/KESDA, Nomor 161/02/ KSB/2010, dan Nomor 27 Tahun 2010 yang ditetapkan melalui Perda Provinsi.

Konsiderans ini menimbulkan ambivalensi hukum. bersandar pada penguasaan negara akan sumber daya alam, termasuk dalam hal ini penguasaan manajemen Newmont, selain memperbesar jumlah dividen.

Kedua, kesiapan BUMD. Berdasarkan konsiderans menimbang Perda No. 4/2010 tentang Perseroan Terbatas Daerah Maju Bersaing (Perda PT. DMB), pembentukan BUMD PT. DMB terjadi dalam dua tahapan. Pertama, adanya kerjasama di antara para pihak¯Pemda NTB, Sumbawa, dan Sumbawa Barat¯dalam membentuk perseroan terbatas. Kerjasama tersebut ditandai terbitnya Surat Kesepakatan Bersama bernomor: 415.4/229/ KESDA, 500/70/EKBANG/2009, dan 21 Tahun 2009 dan pembentukannya tunduk pada ketentuan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Terkait legalitasnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (4) dan tertera dalam Pasal 2 ayat (1) Perda PT. DMB, legalitas PT. DMB diakui dengan adanya keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia bernomor: AHU-32640.AH.01.01 Tahun 2009.

Dalam hal pembentukannya, BUMD ini juga potensial memiliki masalah hukum. Kerjasama pembentukan BUMD didasarkan pada kesepakatan bersama nomor: 500/ 204/KESDA, Nomor 161/02/KSB/ 2010, dan Nomor 27 Tahun 2010 yang ditetapkan melalui Perda Provinsi. Konsiderans ini menimbulkan ambivalensi hukum. Terlepas dari kekeliruan teknis pengundangan perda dalam lembaran daerah, dapat dikatakan bahwa BUMD PT. DMB dibentuk tanpa melalui instrumen perda di tingkatan Pemda Sumbawa dan Sumbawa Barat. Selanjutnya mengenai maksud pembentukan BUMD PT. DMB dalam hal akuisisi saham divestasi Newmont, menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) Perda PT.

DMB dibentuk dengan maksud untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah PT. Multi Capital (Pasal 6 ayat 1 huruf a).

Dengan demikian, keberadaan BUMD PT. DMB memicu polemik hukum, yakni terkait manifestasi praktis kerjasama antardaerah dalam pembentukan BUMD dan tentang kedudukan pemerintah daerah dalam konteks kerjasama dengan PT. Multi Capital.

Sebagaimana disinggung di awal, dua tahap pembentukan BUMD yang ditandai terbitnya dua kesepakatan bersama dan klausula Perda tentang kerjasama dengan PT. Multi Capital menjelaskan dua posisi pemerintah. Tafsir posisi tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1653 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), bahwa apakah Pemda sedang berposisi sebagai badan hukum yang “diadakan” oleh pemerintah/kekuasaan atau sebagai badan hukum yang “didirikan” untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undangundang dan/atau kesusilaan.

Praksis posisi tersebut berimplikasi pada peran Pemda yang berbeda. Bahwa dalam kapasitasnya sebagai badan hukum (pemerintah), sah-sah saja ketiga Pemda bekerjasama membentuk PT. DMB. Namun konsep badan hukum tersebut berhenti persis ketika PT terbentuk.

Sehingga dalam hal pembentukan BUMD, acuan yuridisnya bukan lagi KUHPer, melainkan mekanisme pemerintahan sebagaimana ketentuan yang diatur oleh UU Pemda.

Demikian juga pascaterbentuknya BUMD, selaku pemegang saham PT. DMB, Pemda yang sedang berlaku sebagai badan hukum (perseroan) sejatinya memiliki posisi yang sama dan sejajar dengan PT. Multi Capital dalam kerjasama ekonomi.

Dan memunculkan soal mengenai efektivitas dan keterikatan hukum

Perda. Berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (4) UU Pemda (UU 32/2004), kerjasama daerah dengan daerah lain yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD, yang lebih lanjut diatur dalam klausula Pasal 9 PP No. 50/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, berlaku ketentuan apabila biaya kerjasama tersebut belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

Lantas, apakah kerjasama ini membebani daerah? Dalam penjelasan Pasal 9 PP No. 50/2007 tersebut, yang dimaksud dengan membebani daerah adalah biaya kerjasama berasal dari APBD. Sementara apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perda PT. DMB, modal yang ditempatkan dan disetor merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan bersumber dari APBD tahun anggaran 2009. Artinya, celah apologis berupa surat kesepakatan bersama PT. DMB belum cukup dijadikan sebagai landasan tidak perlunya persetujuan DPRD Sumbawa dan Sumbawa Barat dalam proses pembentukan BUMD PT. DMB. Pada akhirnya, kita akan kembali bertanya kemana ujung divestasi ini, yang sejatinya telah jelas dan tegas diamanatkan oleh UU Minerba.

Mesin penyuling air mangkrak, bantuan pusat tak bermanfat di daerah Akibat bantuan hanya berorientasi proyek

***

Permainan ’’fee guide’’ bisa mematikan perajin kecil Bisa juga menjadi ancaman pariwisata

***

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 16 Februari 2015

Halaman 16

IKLAN AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

TRAVEL

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019 BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO AGEN

OTOMOTIF

SUARA NTB

Senin, 16 Februari 2015

RUPA - RUPA

Halaman 17

RUPA - RUPA

SALES

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

SUARA NTB Senin, 16 Februari 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 18

”Soft Trekking” di Lotim Sedang Laris Selong (Suara NTB) Soft Trekking atau pendakian ringan pada objek – objek wisata perbukitan di Sembalun Lombok Timur diakui sedang laris-manis. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat melalui Kepala Seksi Bina Usaha Jasa Wisata, Ahyak Mudin di Sembalun, Sabtu (14/2).

(Suara NTB/ist)

FILM - Alex Komang saat berperan sebagai Hasim, ayahanda Iwan Setyawan, di film “9 Summers 10 Autumns”.

Alex Komang dan Dedikasi untuk Film Jakarta (Suara NTB) Alex Komang begitu mendedikasikan hidupnya untuk film Indonesia. Saifin Nuha, begitu namanya sejak lahir, sudah bermain drama sejak ia bersekolah di Pendidikan Guru Agama (setingkat Sekolah Menengah Atas).

Hingga akhir hayatnya, ia pernah menjabat sebagai Ketua Badan Perfilman Indonesia (BPI) periode 2014-2017. Akhmad Sahal, Pengurus Cabang Istimewa NU Amerika yang juga saudara Alex mengenang sang aktor melalui kicauan di Twitter.

“Di keluarga besarku di Jepara, Kak @AlexKomang2000 tetap dipanggil dgn nama aslinya, Saifin Nuha,” tulis @sahal_as.

Ayah aktor kelahiran Jepara, 17 September 1961 ini adalah Kiai Sohib, yang terkenal sebagai ahli fiqh dan fara’idl.

Sang ayah pernah bilang ingin anak keempat dari delapan bersaudara itu mondok di Pesantren Sarang, Jawa Tengah.

“Eh..Malah kabur ke Jkt,” kata Sahal.

Perkara kaburnya Alex ke Jakarta rupanya berawal dari pertentangannya dengan gurunya semasa sekolah menengah atas. Alex dimusuhi sang guru lantaran ketahuan merusak ban motornya. Alex dan sang guru menyukai perempuan yang sama.

Ia lalu pergi ke Jakarta tanpa sepengetahuan ayahnya untuk ikut kerja dengan saudaranya, berjualan tenda. “Mungkin karena suka nongkrong di Bulungan, Alex Komang lalu tertarik seni peran. Bapaknya nggak dikasih tahu.”

Alex baru bercerita ke sang ayah ketika ia meraih Piala Citra pertengahan tahun 80-an. Bukan pujian, sang ayah justru marah dan kecewa dengan jalan yang diambil putranya.

“Mosok anak kiai kok main film, apa kata dunia. Begitu kirakira pikir ayahnya,” kata Akhmad Sahal.

Dua tahun lebih, sang ayah tidak mau mengajak Alex bicara karena dianggap sebagai pembuat malu keluarga. “Alex pernah cerita, bahkan di forum pengajian ayahnya pun Alex dilarang. Bapaknya minta ke ibunya utk menyampaikan pesen itu ke Alex,” tambahnya.

Salah satu alasan kemarahan sang ayah adalah perubahan nama dari Saifin Nuha menjadi Alex Komang. Seniman Nirwan Dewanto, @nd_nir, bercerita nama tersebut merupakan pemberian sutradara Teguh Karya.

Ada juga yang menyebutkan bahwa nama Alex Komang karena ia berperan sebagai tokoh Alex dalam serial televisi “Kiki dan Komplotannya”. Tetapi, lanjut Akhmad Sahal, Alex berkilah tentang nama tersebut.

“Alex ngarang cerita soal nama ke keluarganya. Nama Alex Komang sejatinya “Alaika Qomar”, yang artinya “di atasmu ada rembulan” :)” Sahal mengenang, Alex sempat menjenguknya ketika ia mondok di Mranggen, Demak. Saat itu, Alex sudah terkenal sebagai pemain film.

“Di depan temen2 pesantren, saya banggain diri krn punya sodara aktor hehe..” kenang Sahal. Sahal sempat tidak bercerita kepada teman-temannya, yang juga kenal Alex Komang, bahwa mereka masih saudara. “Takut tidak ada yang percaya, karena dia kalah ganteng,” kelakarnya.

Setelah mengetahui dari Alex, Sahal pun mengakuinya.

Mereka jarang bertemu di Jakarta, namun tidak putus kontak sampai Alex sakit. Akhmad Sahal terakhir bertemu Alex beberapa waktu lalu saat pertemuan di rumah Alex di kampungnya.

Menurut Sahal, sejak lama Alex ingin membuat film tentang pesantren. Tetapi, ia lebih dulu berpulang sebelum sempat mewujudkannya. “Itulah sekelumit kisah Saifin Nuha @AlexKomang2000. Semoga Alm diampuni dosanya dan damai di sisiNYA. Amin.”

Alex Komang berpulang di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr Kariadi Semarang, Jumat (13/2). Salah seorang teman masa kecil Alex, Minan (52), mendiang pernah mengutarakan keinginannya untuk menggelar pesta Kartinian di Jepara, kampung kelahirannya, April 2015.

Pesta Kartinian yang digagas Alex untuk memperingati Hari Kartini, kata dia, merupakan ajang untuk mengangkat potensi lokal Jepara, misalnya, pameran produk mebel dan ukiran. “Sempat bilang ke saya begini, Min, aku pengin gawe pesta Kartinian di Jepara, kamu punya ide apa? Namun, sebelum rencananya itu terwujud, beliau sudah dipanggil Tuhan,” ungkapnya.

Rekan-rekan Alex di dunia film mengungkapkan rasa kehilangan mereka melalui jejaring sosial. Happy Salma yang sempat beradu akting dengan Alex Komang dalam film “True Love” yang dirilis pada 1 Juli 2011 lalu mengenang kembali kebersamaannya bersama Alex Komang melalui akun Twitter-nya.

“Masih hangat di ingatan, diskusi panjang dengan nya.

Banyak tertawa. Dan perenungan2 dalam. Selamat jalan sahabatku alex komang,” tulis Happy Salma. Aktris Adinia Wirasti, yang menjadi anak Alex dalam film “Sebelum Pagi Terulang Kembali”, mendoakan kepergiannya.

“Ayah Alex Komang... Selamat jalan pulang ya yah.. Karyakaryamu akan selalu menginspirasi Indonesia... We miss you.

Doaku menyertai jalan ayah.” (ant/bali post)

Anak Jepara Peraih Piala Citra ALEX Komang bernama asli Saifin Nuha (lahir di Jepara, Jawa Tengah, 17 September 1961. Ia meninggal di Semarang, Jawa Tengah, 13 Februari 2015 pada umur 53 tahun) adalah seorang aktor senior Indonesia yang telah membintangi beberapa film nasional dan meraih penghargaan aktor terbaik Festival Film Indonesia 1987.

Ia merupakan salah satu murid Teguh Karya dari Teater Populer. Alex Komang menjadi Ketua Badan Perfilman Indonesia periode 2014-2017 setelah terpilih dalam Musyawarah Besar (Mubes) Pembentukan Badan Perfilman Indonesia (BPI) yang berlangsung 15-17 Januari 2014 di Hotel Balairung, Jakarta. BPI sendiri adalah badan bentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

Pada Mubes Pembentukan BPI ini pula nama Saifin Nuha alias Alex Komang sempat diperbincangkan. Dalam Mubes tersebut Alex menunjukkan paspor, yang merupakan pengakuan negara, atas nama Saifin Nuha alias Alex Komang.

Dalam karirnya, Alex tercatat pernah mendapat Piala Citra 1985 untuk aktor terbaik dan 2 nominasi Piala Citra lainnya, selain itu meraih Piala Maya 2013 untuk Aktor Pendukung Terbaik. (Sumber : Wikipedia)

“Soft Trekking di Sembalun ini sedang laris-larisnya. Selain tujuan mendaki ke Bukit Pergasingan di Sembalun Lawang, kita juga memiliki kawasan wisata pendakian ringan ke Bukit Batu Nunggang,” ujarnya.

Bukit Batu Nunggang terletak di kawasan Sembalun Bumbung. Kawasan ini bertetangga dengan Sembalun Lawang. Dikatakan, keunggu-

lan yang dimiliki bukit tersebut tidak hanya pemandangan, tetapi di bukit tersebut para wisatawan dapat menikmati pesona dari hamparan Bunga Edelweiss.

“Kalau di Batu Nunggang, bukan hanya pemandangan.

Di sana banyak ditemukan Bunga Edelweiss sehingga para wisatawan dapat menikmatinya secara langsung meski tanpa harus mendaki ke

Rinjani,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya kawasan tersebut juga memiliki kampung wisata. Dijelaskan, seluruh rumah warga di kampung itu dijadikan sebagai penginapan. Para pemilik rumah juga menyediakan segala fasilitas pendukung baik kebutuhan makanan sampai kebutuhan teknologi.

“Di kampung itu masing – masing rumah menyediakan

wifi secara gratis terhadap tamunya. Kampung wisata kami itu awalnya bernama Dusun Orong Gerisak dan sekarang menjadi Kampung Resort,” bebernya.

Di samping pesona alam serta kultur atau budaya masyarakat setempat yang tergolong natural, berbagai keunikan dari kesenian yang merupakan hasil kerajinan masyarakat setempat juga mampu diandalkan. Di kawasan itu masih terdapat pengukir-pengukir yang memahat dengan telaten.

Sembalun juga memiliki keunikan yakni sawah bertingkat. Di setiap pematang sawah yang memiliki saluran

irigasi, terdapat bambu yang dapat menghasilkan nada tatkala tertimpa air mancur.

“Di sini ada sawah bertingkat, dan pemilik sawah sengaja membuat pancuran di beberapa pematangnya. Nah dibawahnya terpasang bambu yang telah dilubangi, ketika terkena air, bambu itu menghasilkan bunyi pesis seperti nada seruling,” jelasnya.

Maka jangan heran, ketika bermalam di Sembalun, kesunyian malam akan diiringi siulan yang keluar dari suara bambu di pematang – pematang sawah. Hal itu menambah aroma dan suasana naturan tentang desa wisata yang terkesan alami. (met)

Nycta Gina Takut Jarum Suntik

(ant/bali post)

DUET - Penyanyi Afgan (kiri) berduet dengan Rossa (kanan) dalam konser bertajuk Dari Hati Afgan di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu (14/2).

Afgan Bisa Jadi Chrisye Masa Depan Jakarta (Suara NTB) Komposer Erwin Gutawa memuji penampilan Afgan dalam konser Dari Hati yang digelar Sabtu (14/2) dan menyebut sang penyanyi bisa mengikuti jejak legenda musik Indonesia, Chrisye.

“Pas semua penggemar nyanyi bersama (di konser Afgan), saya langsung ingat

Chrisye,” kata Erwin pada jumpa pers usai konser ini di Jakarta Convention Center.

Erwin mengenang ia pernah mengiringi konser mendiang Chrisye dalam sebuah konser di tempat yang sama.

Menurut Erwin, bila Afgan konsisten dengan kariernya, ia berharap sang penyanyi muda bisa seperti Chrisye.

Jakarta (Suara NTB) Presenter sekaligus dokter, Nycta Gina (30), mengaku awalnya sempat takut mendonorkan darah.

“Aku sebenarnya takut sama jarum suntik. Lalu aku baca ternyata banyak manfaatnya kalau bisa mendonorkan darah. Tidak ada salahnya juga aku coba sebelum berpikir takut donor darah,” ujar Gina dalam acara kampanye soal donor darah di Jakarta, Minggu.

Menurut artis yang terlahir dengan nama Rizna Nyctagina itu, ketakutan pada jarum suntik juga kerap dialami orang lain. Kendati begitu, kata dia, mengingat manfaat donor darah bagi pendonor tentunya bisa menjadi motivasi agar orang-orang mau mendonorkan darah.

“Mungkin ada pemikiran kalau donor nanti berisiko tertular penyakit. Padahal kalau mau donor, kita justru bisa deteksi penyakit di tubuh,” kata dia.

Nycta juga mengingatkan, “pikirkanlah dengan donor darah, kita bisa sumbangkan manfaat bagi orang lain.”

“Jangan sampai rasa takut akhirnya membuat nyawa yang harus terselamatkan terabaikan,” kata dia. (ant/bali post)

“Afgan bisa jadi Chrisye masa datang,” kata Erwin.

Erwin mengagumi Afgan yang menurutnya tidak hanya pandai menyanyi, tetapi juga dapat menunjukkan kebolehannya menari. Erwin Gutawa dan orkestranya mengiringi Afgan dalam konser “Dari Hati”. (ant/bali post)

Sambut Imlek, 200 Batik Peranakan Dipamerkan Jakarta (Suara NTB) Sebanyak 200 batik dengan budaya peranakan Tionghoa dan Indonesia dipamerkan dalam menyambut perayaan Tahun Baru Imlek 2566 di Mal Taman Anggrek, Jakarta.

“Kami ingin menunjukkan ada batik hasil budaya peranakan juga yang menarik dan unik dengan model Cheongsam,” kata pemilik batik, Tomi, Jakarta, Minggu.

Tomi mengatakan batik “Cheongsam” merupakan perpaduan antara batik sebagai budaya Indonesia dengan rancangan menyerupai “Cheongsam” yang merupakan pakaian tradisional Tiongkok. “Batik Cheongsam ini adalah batik yang dibuat seperti pakaian khas Tiongkok, misalnya ada kancing di bagian leher

bisa satu sampai tiga kancing,” ujar dia.

Selain model mirip pakaian khas Tiongkok, batik peranakan menggunakan motif flora dan fauna yang sering digunakan orang Tionghoa seperti bunga Peony, burung bangau, dan naga. Sejumlah batik bermodel “Cheongsam” dipadupadankan dengan motif-motif khas serta pewarnaannya yang merah menyala yang mendominasi perayaan Imlek sekaligus melambangkan kebahagian.

Selain dipamerkan, katanya, batik itu juga dijual mulai harga Rp400 ribu hingga Rp450 ribu, dengan berbagai macam model seperti gaun “Cheongsam” selutut, gaun dengan tali pengikat, dan kemeja dengan tali pengikat di belakang.

Melalui pameran itu, lanjutnya, setiap pengunjung yang melihat dapat mengenal pakaian batik peranakan seperti batik “Cheongsam” yang merupakan hasil asimilasi budaya Tionghoa dan Indonesia. Batik peranakan itu, lanjutnya, akan dipamerkan hingga 1 Maret 2015 selama masa perayaan Tahun Baru Imlek.

Sementara itu, Manajer Promosi dan Periklanan PT Mulia Intipelangi yang mengelola Mal Taman Anggrek Elvira Indriasari mengatakan pameran itu merupakan salah satu dari serangkaian acara untuk menyemarakkan perayaan Imlek.

“Semoga pengunjung menikmati pameran yang mengangkat tema Peranakan Prosperity ini,” katanya. (ant/bali post)

Nycta Gina

Perajin Diminta Tingkatkan Kualitas Produk Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) NTB, H.L. Mohammad Faozal,S.Sos meminta para perajin terus meningkatkan kualitas produk serta memberikan pelayanan yang bagus terhadap para tamu baik domestik maupun asing.

Faozal bersama rombongannya menyasar Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Sembalun Lombok Timur (Lotim) dan Senaru Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sabtu (14/2) melakukan penyuluhan sebagai misi blusukan yang dilakukan. Sejumlah pelaku pariwisata di dua kawasan tersebut diberikan arahan dalam forum penyuluhan.

“Di Sembalun ini kita ingin mengembangkan Kawasan Pedesaan Wisata Mandiri Berbasis Agro. Kita ingin melihat bagaimana wilayah Sembalun ini menjadi hamparan bunga ketika memang ditanah ini menjadi wilayah pengembangan atau budidaya bunga. Dan kita berharap itu dilakukan dengan memanfaatkan pola budidaya yang organic supaya hasilnya lebih maksimal,” pintanya di dalam forum yang dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UMKM

(Suara NTB/met)

LIHAT PRODUK - Kadisbudpar NTB bersama Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lombok TImur saat menyaksikan hasil produk beras merah di Sembalun.

Lombok Timur, H. Tahmid Arsi.

Faozal berharap, seluruh produk yang dihasilkan dari kawasan Sembalun betul – betul memanfaatkan sistem pengolahan secara organik.

Hal itu bertujuan untuk menggapai hasil atau produk yang unggul serta menjadi kebanggaan industri pariwisata NTB. Upaya itu penting dilakukan setelah berkaca dari hasil budidaya sejumlah tanaman

secara organik di daerah Bondowoso. Kepala Dinas yang pernah mengemban tugas di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ini menginisiasi agar Sembalun memulai aksi yang sama.

“Saya yakin kalau hal itu bisa kita lakukah hasilnya akan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang ada di Bondowoso. Di sana seluruh hasil atau produk tanamanya murni diolah secara organik sehingga kualitas

hasilnya benar – benar mengagumkan. Beras merah yang dari sana itu kualitasnya sangat baik, bahkan harga perkilonya menembus angka Rp 22.000,” tuturnya.

Dalam upaya menuju hal tersebut, ia berharap Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang telah terbentuk di masing – masing desa dapat segera digerakkan kembali. Selain itu, manajemen pemasaran terhadap produk – produk hasil budidaya tersebut juga harus dilaksanakan secara maksimal. Begitu pula soal pola pengemasan barang yang steril sehingga benar – benar terlihat sebagai produk yang mutakhir sehingga mampu menyaingi produk impor.

Sementara itu, saat memberikan penyuluhan di kawasan Senaru, KLU, ia menekankan empat poin pembenahan yang harus segara diselesaikan. Empat poin tersebut antara lain, penataan destinasi wisata, menghidupkan kembali Tourism Information Center, Penguatan Pokdarwis secara kelembagaan serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap wisatawan.

Rombongan yang mengikutkan Kepala Bidang Destinasi Ir. H. Ahmadi, SP itu

menekankan pembenahan infrastruktur kawasan wisata yang ada di Senaru. Selain menjadi pintu masuk pendakian ke Gunung Rinjani, Senaru juga memiliki destinasi wisata berupa sejumlah titik air terjun yang menawan.

Satu diantaranya yakni air terjun bertingkat yang selama ini akrab dikenal dengan sebutan air terjun Sendang Gile.

Kabid Destinasi yang turun ke titik nol keberadaan air terjun itu mengungkapkan kekecewaannya terhadap penataan tempat itu yang kurang efisien. Sejumlah bangunan kumuh dan komposisi struktur bangunan dinilainya mengurangi keindahan serta naturalitas kawasan setempat.

“Apa yang salah kira - kira dari pemandangan ini? Coba tengok atap mushalla yang menggunakan seng. Semestinya kalau di kawasan seperti ini setidaknya atap bangunan itu terbentuk dari ilalang atau paling tidak menggunakan ijuk. Sebab apa yang diincar oleh wisatawan, ya tentu hal yang natural dan menjadi aset kita di negeri ini,” bebernya sambil menunjukkan beberapa jenis bangunan tua yang berdiri di kawasan wisata itu. (met)

SUARA NTB

SUARA NTB Senin, 16 Februari 2015

Gubernur Ajak Tuan Guru Perangi Miras dan Narkoba Dari Hal. 1 “Ini bukan hal remeh, karena menyangkut masa depan anakanak kita. Masalah miras dan narkoba, bukan hanya di kota saja tetapi sudah masuk ke desa-desa. Kalau sudah kena, maka lama mengobati. Mencegah lebih baik daripada mengobati,” imbuhnya.

TGB mengatakan, manusia dan hewan derajatnya berbeda. Karena manusia mempunyai akal. Namun, ketika rusak akalnya karena miras dan narkoba maka derajat manusia sama saja dengan hewan bahkan lebih rendah.

Untuk itu, jika ada seseorang yang terkena narkoba dan miras maka harus segera diperbaiki. Karena manusia adalah amanah, jangan dibuang jika terkena narkoba dan miras.

“Dengan demikian masyarakat lebih sehat, masa depan anak muda lebih baik. Sehingga terwujud generasi muda yang terbaik, yang dibanggakan.

Yang dibanggakan oleh Rasul adalah umatnya yang kokoh dan rajin amalannya,’’ ujarnya.

Pada kesempatan itu juga, Gubernur memuji keberadan Ponpes Syafi’iyah Darul Muhsan NW Tanjung Lotim yang saat ini berusia empat tahun.

Ia mengatakan, dengan usia yang masih cukup muda telah mampu melahirkan para penghafal Al Qur’an meskipun masih beberapa juz.

Tempat yang dulunya sunyi dan sepi, kini telah mampu menjadi pusat pendidikan bagi anak-anak di wilayah sekitar. Ia berpesan kepada pengurus Ponpes bahwa pejuangan masih cukup panjang.

Menjadi seorang pendidik, kata TGB merupakan suatu hal yang sangat mulia. Maka, katanya, bersyukurlah seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi pendidik.Dari seorang pendidik, lahirlah para ilmuan, cendekiawan dan para tuan guru. Untuk itu, ia meminta kepada para pendidik untuk memberikan yang terbaik bagi murid-muridnya.

Sementara itu, Pengurus Ponpes Syafiiyah Drul Muhsan NW Tanjung, Ir. H. Iswandi Ibrahim, M.Si menyampaikan terima kasih ataas kehadiraan Gubernur pada peringatan hari

jadi Ponpes tersebut.

Dijelaskan, Ponpes tersebut sebenanrnya telah dirintis 10 tahun lalu. Dengan ikhtiar, tujuh tahun lalu akhirnya bisa dilakukan peletakan batu pertama pembangunannya.

Iswandi mengatakan, tempat yang dulunya sepi, kini sudah dimakmurkan oleh para santri mulai dari tingkat TK, SD dan SMP. Diceritakan, tahun 2010, Gubernur meresmikan kegiatan pembelajaran.

“Sekarang sudah berlangsung empat tahun kegiatan pembelajaran di sini. Selain lembaga pendidikan, ada panti asuhan yang menampung anak 50 orang,’’terangnya.

Iswandi menambahkan, pada penamatan santri tahun ini, Ponpes akan membuka Madrasah Aliyah Kejuruan. Para siswa lulusan SMP Islam Terpadu di Ponpes itu akan menjadi murid-muridnya.

“Saya mengajak yang ada di Teros, Tanjung, Kebon Erot, Gres, Ijo Balit, lembaga pendidikan kita siap memberikan pelayanan pendidikan. Harapan kami tidak ada satu anak yang tak bisa menuntut ilmu. Sehingga kami membangun pendidikan melalui Ponpes ini,”ujarnya.

Ketua Panitia, Ust. Syamsul Hidayat, QH, S.Kom dalam laporannya mengatakan dalam rangka menyambut dan memeriahkan haflatuttasyakkur ke-4 Pondok Pesantren Syafi’iyah Darul Muhsin (PPSDM) NW Tanjung Lotim, pihaknya telah melaksanakan berbagai kegiatan. Mulai dari kegiatan lomba yang diikuti oleh seluruh santri dan santriwati sampai kegiatan pawai taaruf pada 13 Februari lalu. ‘’Pawai taaruf yang dilaksanakan dihajatkan awal perjuangan memeriahkan, memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat bahwa Ponpes Sfi’iyah Darul Muhsin NW Tanjung saat ini berusia 4 tahun tetap eksis melaksanakan proses pembelajaran,” ujarnya.(nas)

Tidak Perlu Bingung Dari Hal. 1 apalagi dibingungkan dengan model pelaksanaan UN 2015 ini. Kata dia, sebenarnya, apapun model pelaksanaan UN 2015 mempunyai substansi yang sama yaitu untuk mengevaluasi proses belajar mengajar anak. Untuk itu, sekolahsekolah harus siap dengan berbagai bentuk dan model pelaksanaan UN 2015.

“Mau apapun model pelaksanaan UN seharusnya sekolah siap. Jangan mengatakan ada sejumlah sekolah bingung yang membuat rasa ketidakpercayaan siswa dan orang tua terhadap sekolah” jelasnya.

Berdasarkan apa yang dili-

hat PGRI selama ini, di semua sekolah telah mempersiapkan diri sejak awal menghadapi UN 2015. Itu dibuktikan dengan kesiapan sekolah-sekolah dalam memberikan jam tambahan bagi siswa. Dia pun meminta agar para pimpinan sekolah atau kepala sekolah tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan subjektif terkait dengan UN 2015 dan meminta agar Kepala Dikpora mengambil langkah-langkah strategis untuk memberikan penguatan kepada semua kepala sekolah agar UN dan Ujian Sekolah sukses dilaksanakan. (dys)

Hanya Orientasi Proyek Dari Hal. 1 tidak terlalu berpikir azas manfaat melainkan lebih berorientasi dapat proyek. Sehingga setiap ada proyek pusat masuk ke daerah, Pemda tanpa pikir panjang mengambilnya. Setelah terpasang, proyek ini hanya sebagai kebanggaan pemerintah daerah karena mengklaim berhasil melobi pusat.

Penilaian ini disampaikan anggota DRRD Dapil Sekotong-Lembar, Adnan. Menurutnya, perihal masalah ini pihak Dewan perlu memanggil Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk meminta klarifikasi duduk persoalannya. ‘’Seharusnya pemerintah melihat azas manfaat, bukan mengejar proyek semata. Perlu juga melihat kemampuan SDM warga setempat dan terutama sekali kualitas barang itu sendiri,’’ tegas Adnan.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, pemerintah perlu mempertimbangkan semua aspek ini sebelum menerima proyek pusat. Pada dasarnya, ia sangat senang bilamana

Pemda mampu melobai banyak proyek pusat agar dibangun di Lobar. Namun jika kondisinya cepat rusak seperti mesin penyulingan air itu, justru kondisinya berbalik. Bukannya memberi azas manfaat, malah menuai masalah.

Aspek kualitas SDM, menurut Adnan penting karena untuk mengoperasikan mesin itu perlu SDM yang mampu mengoperasikannya. Seharusnya, jauh sebelum proyek ini dibangun warga setempat dilatih untuk mengoperasikan. Selain SDM, biaya operasional dan perawatan mesin perlu dipikirkan oleh pemerintah. Apakah biayanya ditanggung pusat atau daerah. Lebih-lebih proyek ini ia mengaku pihak eksekutuf tidak pernah berkoordinasi dengan Dewan.

DKP juga selaku leading sector, tidak pernah memberitahukan jika akan ada proyek pusat di daerah.

Munculnya persoalan ini sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi Dewan. (her)

Halaman 19

Bantuan Pusat Tak Bermanfat di Daerah Dari Hal. 1 Teridentifikasi, masalahnya pada bagian mesin rusak sehingga tak bisa beroperasi menyuling air laut menjadi air tawar. Meski sebelumnya sempat berfungsi lima bulan.

Hal ini pun mengundang keluhan warga setempat. Sebab akibat mesin itu mangkrak, ribuan warga yang berdomisili di daerah itu mengalami krisis ar bersih. Warga yang dikonfirmasi Suara NTB mengkui, jika mesin penyulingan air itu mangkrak sejak dua tahun lalu.

“Bantuan mesin suling air laut senilai Rp 2,9 miliar lebih di Gili Gede tak berfungsi sejak 2013 lalu, karena alatnya rusak,” ungkap Farhan salah seorang warga setempat. Farhan menjelaskan, saat peresmian oleh Bupati Lobar, berfungsi dengan baik.

Bupati yang meninjau lokasi, bahkan sempat meneguk air hasil sulingan mesin.

Namun setelah diresmikan dan diserahkan ke warga, justru alat ini hanya bisa digunakan lima bulan saja oleh warga, karena setelah itu rusak. ‘’(kerusakan) Khususnya accu mesinnya.

Mesin ini sering sekali ngadat, sebelum tak bisa berfungsi sama sekali,’’ tutur Farhan.

Jika bisa berfungsi baik, mesin ini sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan dasar warga di daerah pesisir. Kekuatan mesin mampu mengakomodir ribuan KK daerah itu karena mampu menyuling air sekitar 1 galon per menit. Karena itu harapan masyarakat, awalnya selain mempermudah masyarakat mendapatkan air, harga air sulingan ini pun tidak terlalu mahal dibanding harga air hasil industri. Harga per galon dijual Rp 10 ribu sedangkan dibanding air olahan industri sekitar Rp 30.000 per galon.

Kapasitas mesin bisa menyuling ratusan galon per hari.

Kehadiran instalasi air ini semakin tidak menjadi solusi, ketika warga kembali pada kebiasaan lamanya, “mengimpor” air bersih menggunakan galon dari daratan Sekotong. Karena butuh ongkos transportasi dengan perahu, warga terpaksa membeli air galon dari desa seberang dengan harga dua kali lipat.

Agar tidak terkungkung pada kesulitan air bersih, warga pun berinisiatif melaporkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lombok Barat agar segera dilakukan perbaikan.

Sementara itu, Kepala DKP Lobar, H Subandi mengaku, mesin itu dibangun bukan pada saat ia menjabat. Sehingga ia mengaku tidak bisa member penjelsan soal kondisi mesin itu.

Namun demikian, ia sendiri tak ingin menyalahkan pejabat lama. Pihaknya akan berupaya mengoperasikan mesin itu kembali agar bisa memenuhi kebutuhan air bersih warga gili.

“Ada usulan dari pihak desa agar mesin itu direlokasi (dipindah) saja,” katanya ditemui Jumat (13/2) lalu di ruang kerjanya.

Pihaknya telah menerima surat dari pihak desa terkait usulan pemindahan mesin tersebut. Pertimbangan pihak desa bahwa keberadaan mesin yang tidak jauh dari kantor desa sedikit menganggu pelayanan.

Usulan inipun katanya menjadi bahan pemikirannya.

Kaitan dengan permintaan warga ini, dinas masih menunggu program pemberdayaan masyarakat pesisir dari International Fund for Agriculture Development (IFAD). Jika ada anggaran untuk membiayai dari APBN maka pihaknya akan segera memperbaiki dan memindah mesin tersebut. Namun jika tidak ada, maka pihaknya akan berupaya mengusulkan pada APBD Perubahan untuk anggaran perbaikan mesin tersebut atas dasar surat dari desa tersebut.

Ke depan, jika mesin ini beroperasi pihaknya akan mengontrol ketat supaya tidak terulang kejadian seperti sebelumnya. Paling tidak, hasil penjualan air itu bias disisihkan untuk biaya operasional dan perawatan mesin itu. Sebagai pertanggungjawaban, akan diminta laporan omset setiap bulan, supaya mudah mengontrolnya.

Perlu juga memberlakukan sanksi bagi kelompok yang melakukan pelanggaran.

Mangkrak di Pulau Maringkik Bagi 600 Kepala Keluarga (KK) penghuni Gili (pulau) Maringkik, Desa Maringkik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, air tawar sebagai salah satu barang paling berharga. Bahkan mereka mengibaratkan air tawar bak emas permata yang tak ternilai harganya.

Penilaian itu sangatlah wajar. Pasalnya, bertahun-tahun sudah lamanya masyarakat di pulau kecil ini tidak dapat menikmati kebutuhan paling mendasar yaitu air. Akhir tahun 2010 silam, sepercik harapan datang dengan dibangunnya mesin penyuling air dari Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulaupulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lombok Timur.

Kepala Desa Maringkik, Nusapati kepada Suara NTB mengutarakan betapa berharapnya masyarakatnya terhadap mesin mahal itu, demi menghilangkan “dahaga” air bersih. Justru fakta berkata lain, mesin itu kini hanya menjadi seonggok instalasi “penjaga” pantai di Maringkik. Tak memberikan manfaat apa-apa buat masyarakat. ‘’Kondisinya sekarang rusak, dan kita tidak tahu letak kerusakannya. Awalnya sih karena pipa yang masuk ke sumur itu bocor dan sampai sekarang tidak bisa hidup,’’ tutur Nusapati. Pada masa awal kepemimpinannya menjadi Kepala Desa, ia sampaikan mesin penyuling tersebut sempat dimanfaatkan. Namun tidak lama kemudian, mesin itu sama sekali tidak bisa hidup.

Dugaan Kades Maringkik, tidak ada suplay tenaga listrik yang masuk. Pasokan listrik diketahui bergantung pada matahari, sehingga ketika cuaca mendung berkepanjangan, tidak ada sinar matahari yang tersimpan.

Dengan alasan cuaca, mesin kemudian diistirahatkan. Namun sangat disayangkan, saat musim kemarau datang, musim dimana warga Maringkik tengah sangat membutuhkan air, mesin tidak bisa hidup sama sekali.

“Sampai sekarang sudah tidak bisa hidup,’’ ujarnya.

(Suara NTB/her)

RUSAK - Mesin penyulingan air di Gili Gede, Sekotong Lombok Barat yang rusak.

Sudah berulang kali dicoba untuk dihidupkan dengan mendatangkan teknisi. Namun selalu gagal. Kalaupun dicoba lagi untuk diperbaiki, disarankan para teknisi bisa tinggal beberapa lama di Maringkik untuk mengawal mesin itu sampai benar-benar bisa beroperasi.

Menjawab persoalaan air bersih dikatakan Nusapati mesin penyuling air laut menjadi air tawar itu sebenarnya tidak mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Maringkik.

Sehari diketahui hanya beberapa liter saja. Dihitung air dari mesin tersebut hanya untuk 10 KK saja sudah habis. ‘’Sewaktu hidup dulu, warga berebut air.

Masyarkat Maringkik ini tidak mau sedikit dapat air. Dulu memang sempat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kita yang kelola. Kepada warga dijual Rp 500 per jeriken,’’ tuturnya.

Karena mesin rusak, untuk memenuhi kebutuhan air saat ini, warga Pulau Maringkik terpaksa membeli tiap hari. Rp 10 ribu untuk 3 jeriken berukuran 25 liter. Ada beberapa pengepul air di Maringkik yang datang. Selain itu, warga juga ada yang langsung membeli di Tanjung Luar dan Telong-Elong Kecamatan Jerowaru.

Kepala DKP Lotim, Muhammad Tasywiruddin dihubungi terpisah mengakui keberadaan mesin bantuan pusat itu sudah rusak. Belum bisa dimanfaatkan sampai sekarang.

Pihak DKP sebenarnya sudah mengkomunikasikan soal kerusakan mesin tersebut kepada pemerintah pusat. Dijanjikan ada dana perbaikan tahun 2014 lalu. Hanya saja tidak kunjung datang. “Kita tunggu-tunggu sampai akhir 2014 namun tidak terealisasi,” keluhnya. Informasinya, dana tidak turun karena adanya pemangkasan anggaran di tingkat pusat.

Persoalan mesin penyuling yang mangkrak itu tetap akan dikomunikasikan kembali oleh DKP Lotim ini kepada KKP di Jakarta. Kalaupun tidak memungkinkan dapat anggaran pusat, Tasywiruddin ini menyatakan akan mencoba mengajukan anggaran ke daerah. “Kalau tidak memungkinkan kita pakai anggaran sendiri di daerah nanti,” katanya.

Mesin penyuling air Maringkik itu katanya sudah beberapa kali dicoba diperbaiki dengan mendatangkan teknisi. Namun melihat tingkat kerusakannya, mesin penyuling dengan menggunakan tenaga surya itu butuh teknisi lebih andal lagi. Harapannya ada teknisi

dari pusat yang nantinya datang untuk memperbaiki.

Setelah diperiksa lebih jauh, selain ada yang mengalami kerusakan, letak pemasangan mesin penyuling air buatan Prancis itu dianggap kurang tepat. Sehingga direncanakan DKP Lotim untuk dipindah ke lokasi lain.

Lokasi saat ini tempatnya juga jauh dari permukiman penduduk. Ada lokasi lain, dinilai jauh lebih baik. Setelah beroperasi nantinya, Kepala Desa setempat bersama masyarakat bisa membiayai operasionalnya.

Dua Instalasi Rusak di Sumbawa Proyek penyulingan air laut menjadi air bersih layak konsumsi di dua lokasi di Kabupaten Sumbawa, Bungin dan Kaung dikabarkan dalam kondisi sama, mangkrak. Praktis, keberadaan dari proyek dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai miliaran rupiah ini tak lagi optimal dimanfaatkan warga pesisir.

Pantauan Suara NTB, Sabtu (14/2), di Pulau Bungin, tak ada aktivitas penyulingan sama sekali. Mesin dalam keadaan mati. Setelah ditelusuri ternyata, sejumlah alat komponen mesin penyulingan terbakar sehingga tak bisa dioperasikan.

Ketua Kelompok Mutiara Laut Dusun Tanjung, Desa Pulau Bungin, Suhardi sebagai pengelola, menyebutkan, mesin penyulingan ini sudah tiga kali mengalami kerusakan sejak dibangun sekitar 2011 lalu. “Ini kerusakan yang ketiga. Kabel dan ada alat yang terbakar sekitar dua minggu lalu,” ungkapnya.

Dijelaskannya, kabel penghubung dari accu tenaga surya ke panel motor terbakar. Sehingga motor dynamo-lah yang memutar pompa menggunakan tenaga surya. Jika dalam kondisi rusak seperti saat ini, praktis tak bisa lagi dilakukan penyulingan. Parahnya, pun dalam keadaan mesin normal, tak bisa dipaksa beroperasi secara lebih karena cepat panas.

Disebutkan Suhardi, setiap harinya mesin hanya dioperasikan selama dua jam dan menghasilkan sekitar 10-12 galon air saja.

Sementara kebutuhan warga Dusun Tanjung saja akan air bersih jauh lebih besar. Sehingga tidak cukup efektif dalam mengatasi kesulitan air bersih warga setempat.

Suhardi mengakui kelompok telah diserahi tanggung jawab untuk mengelola mesin penyulingan ini. Namun hasil produksinya yang tak seberapa membuat kelompok sulit men-

cari biaya pemeliharaan. Warga pun hanya mau membayar murah air penyulingan jauh di bawah harga standard yang ditetapkan kelompok. “Kita tetapkan harga Rp 3000 per galon.

Namun warga hanya mau bayar Rp 1000 per tiga ember, disamakan dengan harga air PDAM. Kita mau ngomong apa. Itupun hasilnya sudah kita pakai untuk mengecat agar tidak karat. Jadi sudah gak cocok ini mesin, coba diganti dengan pabrik es yang lebih menghasilkan,” protesnya.

Terkait kerusakan ini, Kelompok sudah melaporkannya ke Dislutkan Kabupaten Sumbawa dan teknisi dari pusat. Informasinya teknisi dari pusat segera datang melakukan perbaikan. Setelah pada tahun sebelumnya, pompa mesin juga mengalami kerusakan, sehingga waktu itu harus diganti.

Salah seorang warga Dusun Tanjung Bungin, Sapiah (40) mengaku cukup terbantu dengan adanya air penyulingan.

Terutama dalam beberapa bulan yang lalu saat air PDAM Alas macet. Kini PDAM mulai lancar sehingga tak lagi membeli air sulingan. “Kita belinya dulu 2 ember Rp 3000. Beruntung sekarang air PDAM mulai jalan kembali,” akunya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Sumbawa, Ir. H. Junaidi, yang dikonfirmasi sebelumnya, mengaku belum menerima laporan atas kerusakan mesin penyulingan di Bungin. Bahkan menurutnya pada 2014 lalu telah diperbaiki setelah pompannya mengalami kerusakan. Waktu itu, pihaknya mendapatkan bantuan perbaikan pompa dari pusat sekitar Rp 300 juta – Rp 400 juta. Nilai dari proyek mesin penyulingan ini lebih dari Rp 1 miliar. “Pompanya saja lebih dari Rp. 300 juta, makanya kita minta dukungan pusat. Ini proyek besar sebenarnya dari Kementerian,”tukasnya.

Pengelolaannya diserahkan ke kelompok, sehingga kerusakan sebenarnya menjadi tanggung jawab kelompok. Selain untuk memenuhi kebutuhan kelompok, air ini dijual kepada masyarakat dan hasilnya menjadi kas kelompok untuk pemeliharaan dan perbaikan. Kalau memang kelompok tak lagi kuat melalukan pengelolaan, maka bisa dikoordinasikan ke Dislutkan. Agar bisa diserahkan ke kelompok lain yang mampu.

“Kalau kelompok tidak mampu, bilang saja, sehingga Pemkab bisa memfasilitasi untuk ambil alih agar bisa diserahkan ke desa,”tandasnya. (her/rus/arn)

Bermasalah, Bantuan Instalasi Baru Tetap Turun Dari Hal. 1 penyulingan air laut di Desa Gili Gede, senilai Rp 1,7 miliar tahun 2014 lalu.

Agar tidak terjadi seperti nasib mesin sebelumnya, maka KKP bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lobar kali ini lebih memperketat pelatihan dan operasional mesin tersebut.

Teknisi peralatan mesin itu pun direkrut dari warga lokal supaya ketika ada gangguan bisa segera ditangani.

Menurut Kepala DKP Lobar, Subandi, bantuan mesin penyulingan air ini untuk mengatasi krisis air yang kerap melanda di daerah Gili Gede.

Musim kemarau kali ini tergolong lebih panjang karena dampak elnino yang siklusnya 10 tahun sekali. Ia menerangkan, kapasitas mesin ini sekitar 250 galon atau per hari 9.000 liter. Kali ini pemerintah hanya memberikan ban-

tuan 100 galon, diharapkan sisa 150 galon sesuai kapasitas mesin itu bisa dipenuhi masyarakat secara swadaya.

Ia menambahkan, harga penjualan per galon Rp 7.500, yang dihajatkan untuk pemeliharaan Rp 2500, dana untuk desa Rp 2500 dan dana kas.

Masa garansi mesin ini satu tahun, sehingga jika ada gangguan bisa diperbaiki nantinya. Pihaknya juga terlebih dahulu memberikan pelatihan pengoperasian mesin itu dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Ia mengimbau agar masyarakat yang menerima bantuan ini memeliharanya, karena kebanyakan masyarakat pintar meminta bantuan namun setelah memperoleh bantuan itu justru tidak mampu memelihara.

Ia menegaskan, pusat akan terus mengevulasi progres pengoperasian mesin itu. Karena itu, jika masyarakat pandai menjaga dan memelihara

alat itu maka pemerintah pusat akan menambahnya. Sebaliknya jika tidak pandai maka tentu pemerintah pusat akan memberi sanksi.

Tak Hanya di Maringkik Sementara di Lombok Timur, mesin penyuling air yang didatangkan untuk warga-warga kurang mampu di pesisir dan pulau kecil ini tidak saja di Maringkik. Disebut Kepala DKP Lotim, Tasywiruddin ada empat lokasi yang dipasang. Seyogyanya, semua mesin tersebut beroperasi dengan baik.

Dari empat mesin, hanya satu mesin yang sampai saat ini masih beroperasi, yakni mesin penyuling air di Ujung Betok, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru. Dua lainnya, Ketapang Raya dan Batunampar saat ini bernasib sama dengan di Maringkik.

Kasus sama dengan Maringkik, kerusakan mesin ini bu-

Perbaikan di Sumbawa Di Kabupaten Sumbawa, tidak hanya di Bungin, ada beberapa titik instalasi lainnya yang menambah daftar panjang proyek sia – sia pe-

merintah pusat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Sumbawa, Ir. H. Junaidi mengungkapkan, mesin penyulingan yang sama juga dibangun di wilayah pesisir dan pulau kecil lainnya di Sumbawa. Seperti di Pulau Kaung, Pulau Medang, Pulau Tapan dan Labuan Sawo. Untuk Pulau Kaung juga saat ini diakuinya bermasalah. Tadinya, mesin penyulingan di Kaung sudah diserahkan ke kelompok. Namun kemudian ingin dipindahkan ke lokasi lainnya. Sebab lokasi awal dekat kuburan, sehingga, tak ada warga yang membeli air.

“Mungkin ini akibat persaingan bisnis. Karena banyak juga mobil penjual air masuk ke Kaung,” duganya.

Sementara ini, alat pada mesin penyulingan telah diamankan oleh teknisi dari pusat, agar tidak mengalami kerusakan. Sambil menunggu lokasi baru yang disediakan. (her/rus/arn)

ditarik ke tingkat provinsi.

Hal ini tak lain merupakan imbas dari perubahan undangundang mengenai Pilkada dan pemerintah daerah dalam beberapa waktu terakhir mengalami perubahan demi perubahan. “Persoalannya, dulu di Undang-Undang 22-23 itu, konsep awalnya karena asumsinya dipilih oleh DPR, sehingga kewenangannya pun hanya diberikan untuk pelayanan dasar. Sekarang, model pemilihan kepala daerahnya sudah diberikan kepada masyarakat (Pilkada Langsung), tapi kewenangannya tidak dikembalikan seperti semula,” ujar politisi PKS ini.

Johan menilai, berkurangnya kewenangan bupati/walikota ini akan menambah berat persoalan yang dihadapi pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Bupati/walikota yang kelak terpilih di NTB, sudah harus berhadapan dengan tingginya beban belanja pegawai, sementara kewenangan mereka cukup banyak berkurang.

“Pilkada langsung itu, jelas akan membebani secara kelembagaan di daerah maupun secara pribadi. Di sini akan timbul komplikasi. Sebenarnya kita ingin sistemnya jadi lebih bagus, tapi sekarang justru lebih menghawatirkan,” pungkasnya. (aan)

tuh perbaikan khusus dari para teknisi yang profesional. Perbaikan mesin dipandang perlu segera dilakukan. Utamanya sekali bagi Maringkik yang tingkat kebutuhan air sangat vital. Berbeda dengan Ketapang Raya yang dianggap masih bisa memperoleh air dengan mudah.

Keinginan Kepala Dinas ini, jika memungkinkan mesin di Ketapang Raya ini bisa dipindah ke Maringkik. Pasalnya, kemampuan 50 liter mesin air yang ada saat ini diakui masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan air warga. Sehingga sangat perlu penambahan.

Saat ini warga Maringkik hanya bisa membeli air. ‘’Hal ini terus akan kita komunikasikan dengan pihak pusat,’’ katanya.

Ruang Fiskal Pemda di NTB Terendah di Indonesia Dari Hal. 1 Khususnya, dari Dana Alokasi Umum alias DAU yang mencapai lebih dari 60 persen dari total pendapatan daerah.

Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah hanya sebesar 12,06 persen, dimana pajak daerah hanya memberikan kontribusi sebesar 4,39 persen dari total Pendapatan Daerah. Kondisi yang sama juga dialami oleh Provinsi NTB yang memiliki persentase PAD hanya sebesar 8,74 persen terhadap total pendapatan, dimana pajak daerah hanya memberikan kontribusi sebe-

sar 2,68 persen terhadap total pendapatan.

Kementerian Keuangan menganggap, hal ini cukup memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah di Provinsi NTB dan Jawa Tengah belum mengoptimalkan pemungutan pajak dari basis pajak yang dimilikinya.

Kondisi ini tidak mengalami perubahan yang cukup berarti jika dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. Dokumen analisis APBD tahun 2013 menyebutkan, NTB menjadi salah satu dari lima provinsi yang memiliki rasio Belanja Pegawai lebih dari 50 persen. Selain NTB, Provinsi

Bengkulu, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengidap persoalan serupa.

Kondisi ini tentu saja patut menjadi perhatian, karena secara implisit provinsiprovinsi tersebut hanya menganggarkan sebagian kecil APBD-nya untuk jenis-jenis belanja selain Belanja Pegawainya. Hal ini akan menyebabkan keterbatasan program dan kegiatan daerah di luar Belanja Pegawai yang bisa didanai, khususnya dalam mendukung pemenuhan layanan publik.

Untuk diketahui, ruang

fiskal atau fiscal space merupakan sebuah istilah untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah.

Misalnya, pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.

Ketua Komisi III (Bidang Keuangan) DPRD NTB, Johan Rosihan, ST, yang dikonfirmasi terpisah mengenai data ini menilai problem ini memang hanya bisa disiasati dengan melakukan penyesuaian terhadap belanja aparatur.

Menurut Johan, kecilnya ruang fiskal pemerintah kabupaten/kota di NTB memang

tak terlepas dari membengkaknya postur dan kegiatan birokrasi di daerah.

Karenanya, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memang harus kreatif mencari sumber pemasukan baru untuk mengimbangi tingginya anggaran yang tersedot untuk aktivitas mereka.

Masalahnya, saat ini Johan menilai beratnya tanggung jawab dan persoalan di pemerintah kabupaten/kota tidak diimbangi dengan pemberian kewenangan yang cukup besar. Sejumlah kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah kabupaten/ kota, kini sudah banyak yang

Senin, 16 Februari 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Hormati Siapapun Kapolri Pilihan Presiden Surabaya (Suara NTB) Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta masyarakat dan semua pihak untuk menghormati siapapun Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) pilihan Presiden Joko Widodo, nantinya.

“Siapapun yang ditunjuk, semua harus legawa.

Bahkan, kalau Kom j e n

Din Syamsuddin

Budi Gunawan dilantik, mari diterima,” ujarnya, ketika ditemui usai Konsolidasi Organisasi dan Ortom Muhammadiyah se-Jawa Timur di Kantor PW Muhammadiyah Jatim di Surabaya, Sabtu.

Menurut dia, ini merupakan jalan kearifan dan masalah cukup berat yang dipikir seorang Presiden.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut bercerita, saat ia dan pengurus MUI bertemu Presiden sebelum lawatan ke luar negeri sekitar dua pekan lalu, Jokowi menyampaikan penentuan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sudah prosedural, antara lain bertanya ke Kompolnas, Polri dan BIN. “Cuma tanya ke KPK memang tidak sempat dan meyakini semua sudah tidak ada persoalan sehingga diajukan ke DPR. Tapi

ternyata sehari sebelum uji kelayakan, calon Kapolri ditetapkan tersangka oleh KPK,” ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, Jokowi juga mengaku dilema menghadapi keputusan DPR yang meloloskan Komjen Budi Gunawan saat uji kelayakan di Komisi III, dan selanjutnya diterima di sidang paripurna DPR RI. Din juga berpesan agar dalam memutuskan nama Kapolri juga dipertimbangkan secara spiritualnya, bukan hanya pertimbangan hukum, politik dan moral. “Saat itu saya mewakili MUI menyarankan ke Presiden untuk menggunakan hati nurani dan gunakan pertimbangan spiritual, yakni berdoa ke Allah SWT sebagaimana tertuang dalam Hadist Rasulullah SAW,” tuturnya.

Pihaknya meyakini tidak lama lagi Presiden Jokowi akan mengumumkan nama Kapolri dan meminta semua pihak melihatnya sebagai keputusan terbaik.

“Mungkin dalam hitungan menit atau jam, beliau akan mengumumkan. Tapi saya juga tidak tahu, ukuran waktunya bisa puluhan atau ratusan jam,” kata tokoh asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat tersebut. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

Tidak Ada Perpecahan Presiden Jokowi dengan KIH Solo (Suara NTB) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy menegaskan bahwa dalam pertemuan di Loji Gandrung, rumah dinas Walikota Solo, pada Sabtu pagi ini terlihat bahwa tidak ada perpecahan di antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan para tokoh Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

“Tidak ada perpecahanan antara Pak Jokowi, Ibu Megawati dan Surya Paloh atau antara Pak Jokowi dengan Partai KIH,” katanya usai mengunjungi di Pondok Pesantren Al Muayyad, Mangkuyudan, Solo. Sebelumnya, ia ikut hadir dalam pertemuan di Loji Gandrung.

Pertemuan di Loji Gandrung tersebut, menurut Romahurmuziy, menegaskan bahwa tujuan dibentuknya KIH adalah mengusung dan mendukung Presiden Jokowi untuk membawa pemerintahan hingga tuntas akhir 2019.

Presiden Jokowi di rumah dinas Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo itu hadir bersama semua tokoh Partai KIH, yakni Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Hanura Wiranto, dan Romahurmuziy dari PPP. Bahkan, menurut Romahurmuziy, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa tidak terpikir satu persen pun untuk meninggalkan KIH atau juga sebaliknya.

KIH MAKAN SOTO - Presiden Joko Widodo (kanan) menyantap soto bersama (kiri ke kanan) Ketua Umum PDI P, Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PPP hasil muktamar Surabaya M. Romahurmuziy, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella di Soto Gading, Solo, Jateng, Sabtu (14/2). Sejumlah petinggi Koalisi Indonesia Hebat bertemu di Solo seusai menghadiri Munas ke-2 Partai Hanura yang dibuka di Solo Jumat (13/2).

Posisi KIH saat ini, dikemukakannya, memastikan kepada Presiden Jokowi tetap konstitusional dalam setiap langkah-langkah politik dan kebijakan, artinya pengambilan keputusannya berbasis kepada hukum.

Selain itu, ia mengakui, pada pertemuan tersebut secara khusus disinggung mengenai krisis yang terjadi terkait dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang menekankan bahwa Presiden harus tetap dilindungi dengan tetap melangkah di atas konstitusi dan perundang-undangan yang ada, serta mengikuti secara seksama proses yang telah berlangsung.

Menurut dia, proses tersebut dipilah menjadi tiga lingkaran, yakni politik, hukum dan etika publik.

Pada lingkaran politik sudah dijelaskan, dibahas dan selesai, karena DPR telah memutuskan Budi Gunawan menjadi calon Kapolri. Proses itu, secara aklamasi diputuskan dalam rapat di Komisi III dan di paripurna DPR RI. Kedua, menurut dia, dalam proses hukum, Presiden Jokowi sekarang dihadapkan pada kenyataan bahwa Undang Undang telah memberikan kewenangan kembali kepada beliau, setelah DPR memberikan persetujuan atas Budi Gunawan.

Namun, ia menyatakan, pakar tata negara berbeda pendapat ketika dihadapkan pada lingkaran ke-

tiga, yakni etika publik.

Menurut dia, karena hukum di atasnya masih ada etika. Tetapi, etika ini sifat up in down yang artinya sebagai opini publik jika dipresentasekan naik turun dukunganya.

“Oleh karena itu, kita harus berpegang suatu yang pasti bukan sebaliknya atau yang tidak meragukan, yakni norma atau hukum. Hukum bunyinya bagaimana? UU Kepolisian dan Tap MPR 2001 itu menegaskan bahwa Presiden bisa mengangkat Kapolri setelah mendapat persetujuan DPR,” katanya.

Calon Kapolri sekarang bermasalah secara hukum, dan yang bersangkutan tengah meminta keadilan melalui proses hukum yang ada, yakni praperadilan atas status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Hal ini sudah kita sepakati bahwa Presiden memutuskan setelah praperadilan ada keputusan. Jadi, tidak ada dua makna, dan multitafsir, sehingga Presiden akan memutuskan calon Kapolri setelah praperadilan diputusan,” katanya.

Ia berharap, hal tersebut dapat mengakhiri spikulasi tentang pendapat Presiden seperti apa.

“Saya kira tinggal dua hari lagi, dan jangan memaksakan kepada Presiden untuk memutuskan sesuatu yang belum seharusnya diputuskan, karena ada seseorang yang tengah mencari keadilan menunggu hingga keputusan peradilan,” demikian Romahurmuziy. (ant/Bali Post)

PT.Freeport Perlu Tambahan 5.000 Karyawan Tembagapura (Suara NTB) Executive Vice President dan General Manajer PT Freeport Indonesia Nur Hadi Sabirin menyebutkan, untuk pengembangan tambang bawah tanah setelah 2017, perusahaannya membutuhkan 5.000 orang karyawan.

Menurut dia, perusahaannya kini tengah menyiapkan sumber daya tersebut agar bisa menyesuaikan diri dengan pengembangan tersebut karena karyawan yang akan disiapkan itu saat ini bekerja di tambang terbuka Grasberg.

“Khusus karyawan yang bekerja di tambang bawah tanah saat ini ada sekitar 10.000 karyawan. Perlu ada karyawan tambahan sebanyak kurang lebih 5.000 orang,” kata Nur Hadi di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, Sabtu.

Menurut dia, 70 persen biji tembaga yang diproduksi PT Freeport Indonesia berasal dari Grasberg dan 30 persen dari tambang bawah tanah.

“Grasberg bakal selesai 2017. Ke depan akan digantikan Grasberg block cave [GBC] yang memiliki deposit besar dan itu ada dibawah tanah,” ujarnya.

Untuk pengembangan tambang bawah tanah masih menbutuhkan investasi sekitar 1618 miliar dolar AS. “Padahal,

(ant/Bali Post)

Tambang Freeport di Tembagapura, Papua. kami belum melakukan produksi dari investasi ini.

Produksi tambang bawah tanah ditargetkan 80 ribu ton

per hari dalam bentuk batu yang sudah dipecah menjadi kecil, kemudian jadi konsentrat,” kata Nur. (ant/Bali Post)