Snt17072013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

Rabu, 17 JULI 2013

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 111 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

ATBM - Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) ini, mampu menghasilkan karya berupa kain tenun tradisional yang disebut kain tenun gedogan. Para perajin di wilayah Pringgasela, Lombok Timur ini masih memilih alat tradisional untuk menghasilkan kain tenun karena hasilnya lebih bagus dan rapi .

(Suara NTB/bul)

Soal KSU ”Mina Algae Bersaing”

Bank Bukopin akan Gelar Pertemuan dengan Gubernur dan DKP Mataram (Suara NTB) Persoalan bantuan dana swamitra kepada kelompok tani rumput laut yang terhimpun dalam Koperasi Serba Usaha (KSU) ‘’Mina Algae Bersaing” di Labuan Mapin, Alas Barat, Kabupaten Sumbawa sebesar Rp 500 juta dari APBD NTB tahun 2010, mulai mengerucut. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, meminta Bank Bukopin untuk segera menyelesaikan permasalahan itu dengan mintranya, KSU ‘’Mina Algae Bersaing”.

Pihak Bank Bukopin Cabang Mataram yang menjadi mitra KSU ‘’Mina Algae Bersaing”, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (16/7) kemarin membenarkan bahwa ada persoalan dalam penyaluran dana bergulir tersebut.

Hanya saja pihak Bank

TO K O H RUU PPS Diharmonisasi

Dua Pasangan Kepala Daerah segera Dilantik

RANCANGAN Undang – Undang Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (RUU PPS), sudah melewati pembahasan di internal Komisi II DPR RI. Kini RUU tersebut sudah masuk dalam 20 RUU yang akan diharmonisasi di tingkat Badan Legislasi (Banleg) DPR RI sebelum dibahas pasal demi pasal lalu disetujui dalam rapat paripurna DPR RI. Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Dua pasangan kepala daerah masing-masing Walikota/ Wakil Walikota Bima dan Bupati/Wakil Bupati Lombok Timur terpilih pada Pilkada NTB 13 Mei lalu segera dilantik. Pemprov NTB melalui Biro Pemerintahan telah meneruskan SK pemberhentian kepala

daerah sebelumnya dan pengangkatan kepala daerah terpilih ke Kementerian Dalam Negeri. Pelantikan dua kepala daerah tersebut akan dilakukan oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Bersambung ke hal 5

ingkatkan permodalan bagi Kelompok Petani Nelayan Rumput Laut anggota Swamitra dari Pemprov NTB tahun 2010 melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB. Pihak Bank Bukopin Cabang Mataram, juga belum bersedia member tanggapan.

Bersambung ke hal 5

Dewan Buka Jalan, Penegak Hukum Harusnya Proaktif

Nihil, Hasil Pencarian Lima ABK dan Penumpang Korban Kapal ”Rahmat Ilahi” Giri Menang (Suara NTB) – Hari pertama pencarian tim SAR NTB terhadap lima orang ABK dan penumpang kapal ikan “Rahmat Ilahi” yang tenggelam di sekitar perairan Selat Lombok, hingga sore Selasa (16/ 7) masih nihil. Tim SAR NTB melibatkan Tim SAR Bali menurunkan puluhan personel belum menemukan tanda-tanda keberadaan lima korban tersebut. Tim SAR masih melakukan pencarian di sekitar perairan di bagian barat Nusa Penida, Bali juga di sekitar perairan Batu Gendang, Sekotong Barat.

Bahkan pencarian menggunakan pesawat Helikopter yang dikerahkan oleh SAR Bali juga be-

lum mampu melacak keberadaan lima orang korban yang berhasil menyelamatkan diri menggunakan rakit. ‘’Belum ditemukan ke lima korban itu, kami masih melakukan pencarian di sekitar perairan setempat. Siang hari kami lanjutkan pencarian lagi,”ungkap Kepala Operasi SAR NTB, Nanang Sigit PH, Selasa (16/7).

Pencarian dilakukan oleh tim SAR menggunakan kapal 220 Basnas, sejak Senin lalu mulai pukul 10.25 Wita, pencarian berlanjut Selasa (16/7) pagi kemarin. Rombongan tim SAR sebanyak 36 orang dikerahkan melalui Pelabuhan Lembar.

Bersambung ke hal 5

Sisi Lain Bantuan Kapal Nelayan (2-Habis)

Kecewa Bantuan Pusat yang Tanpa Perhitungan Masalah bantuan kapal nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) semakin lengkap, ketika para nelayan diduga diminta membuat laporan fiktif. Semisal, ketika tim auditor dari pusat turun untuk memastikan bantuan itu sudah diterima, nelayan diminta mengangguk, seolah-olah bantuan itu sudah terealisasi dengan baik.

SUPRIADI (30) terus menggerutu sembari dua tangannya kuat memegang palu hammer. Pukulan demi pukulan palu keras menghujam deretan pasak penyambung antara lempengan lempengan papan. Supriadi bersama Hamdan dan dua kawannya sedang merakit sebuah kapal berkapasitas 10 GT ukuran 20 x 2,8 Meter.

Bersambung ke hal 5

MERAKIT - Supriandi dan temannya sedang merakit dinding kapal kayu seharga Rp 250 juta. Jauh lebih murah di banding kapal bantuan dari pemerintah yang seharga Rp 1,8 miliar, tapi mubazir.

Lukman (40), nelayan asal Desa Tanjung Luar menunjukkan surat surat kapal Inka Mina 250 yang mangkrak (kiri).

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/dok)

H. Nanang Samodra

Bukopin kemarin belum bersedia memberikan keterangan rinci terkait apa pemicu hingga munculnya persoalan tersebut.

Termasuk ketika diminta tanggapannya, menyusul adanya tudingan miring terkait penyaluran bantuan bergulir dalam rangka men-

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 DALAM kasus bantuan ne- penegak hukum.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 ‘’Dukungan secara politis layan berupa pengadaan kapal 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 di Dinas Kelautan dan Perikan- sudah ada dari Dewan. Nah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 an(DKP)NTB,penegakhukum sekarang tinggal bagaimana 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 mestinya sudah proaktif den- Kejaksaan atau Kepolisian 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 gan jemput bola. Apalagi kasus menindaklanjuti ini sebagai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 itu sudah diberitakan media kasus baru yang pantas un1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 massa dan kalangan Dewan tuk diproses hukum,” 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 sudah membuka jalan kepada Bersambung ke hal 5 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

05:01

05:11

12:23

15:44

18:14

19:28

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Rabu, 17 Juli 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Kejar-kejaran dengan Anak Punk Tertibkan Rumah Kos LANGKAH antisipasi munculnya hal-hal yang tidak diinginkan terus dilakukan Kepala Lingkungan Panaraga Utara Kelurahan Sapta Marga, I Ketut Jirna. Upaya penertiban pun dilakukan dengan mengumpulkan pemilik kos, pecalang (keamanan setempat, red), aparat kepolisian dan TNI. I Ketut Jirna yang ditemui Selasa (16/7) kemarin menjelaskan, setidaknya ada 20 pemilik kos dari 23 tempat kos yang ada dikumpulkan.

“Dalam musyawarah itu ada beberapa keputusan yang disepakati,” katanya.

Dalam kesepakatan itu, ada beberapa hal yang dianggap penting untuk dian(Suara NTB/smd) I Ketut Jirna tisipasi seperti peredaran narkoba, pencurian kendaraan bermotor dan beberapa tindak kriminal lainnya.

“Setidaknya, bagi tempat kost yang tidak ditempati pemilik harus menempatkan tenaga keamanan yang nantinya akan berkoordinasi dengan pecalang yang ada,” jelasnya.

Tak hanya itu, pemilik kost juga diwajibkan melaporkan penghuni barunya termasuk juga melampirkan daftar penghuni kost. “Jam berkunjung atau bertamu juga kita batasi sampai pukul 23.00 wita dan meminta penghuni kos untuk aktif dalam kegiatan masyarakat,” imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan Jirna, pihaknya atas bimbingan pemerintah kelurahan Sapta Marga akan terus melakukan pengawasan dan pendataan. “Kita menginginkan Lingkungan Panaraga Utara ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain untuk bisa tertib administrasi tempat kos,” tandasnya. (smd)

Tunggu Arahan Dinas MENJADI salah satu sekolah yang tidak termasuk dalam pilot project kurikulum 2013, SMPN 4 Mataram lebih memilih menunggu arahan dinas untuk penerapannya.

Karena ada berbagai konsekuensi yang harus ditanggung sekolah, jika harus melaksanakan sendiri.

“Sebenarnya dibolehkan mandiri, tetapi di SMPN 4 Mataram tidak berkeinginan dulu melakukan kurikulum 2013 secara mandiri karena ada konsekuensinya,” terang Kepala SMPN 4 Mataram Muhammad Yahya Selasa (16/7) kemarin.

Menurut Yahya, tidak hanya menyangkut konsekuensi organisasi, tetapi juga kon(Suara NTB/nia) Muhammad Yahya sekuensi administrasi dan lain sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perubahan jam belajar, perubahan materi pembelajaran yang berbeda dari kurikulum sekarang dengan kurikulum 2013, hingga bahan ajar dan kesiapan tenaga pengajar yang harus disediakan.

Kebutuhan-kebutuhan baru tersebut tentunya harus segera dilengkapi. Sehingga jika sekolah ingin melaksanakan kurikulum 2013 secara mandiri, akan banyak hal yang harus dipersiapkan dan ditanggung sendiri. Hal itulah yang dianggap merepotkan kalau harus dilakukan mandiri oleh sekolah, berbeda halnya jika ada yang mensponsori seperti sekolah-sekolah pilot project.

“Sejauh ini kita masih menunggu arahan dinas. Kalau kita dijadikan pilot project ya kita siap,” tambahnya.

Secara mental, pihaknya mengaku siap melaksanakan kurikulum 2013. Sebelumnya sekolah telah mempersiapkan diri dengan melakukan sosialisasi kurikulum 2013 kepada semua guru dan siswa. Selanjutnya pihak sekolah akan menunggu arahan dinas Dikpora Kota Mataram terkait pelaksanaan kurikulum 2013 sekolah non pilot project. (nia)

Aparat Gabungan Ringkus Puluhan Gepeng dan Anjal Mataram (Suara NTB) Razia gabungan digelar di beberapa titik di Kota Mataram. Selain merazia anak jalanan (Anjal), gelandangan dan pengemis (Gepeng), aparat gabungan tersebut juga terlibat aksi kejar-kejaran dengan sejumlah anak punk yang mencoba kabur.

Aparat gabungan yang terdiri dari Sat Pol PP, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, dan jajaran Polres Kota Mataram melakukan razia, Senin (15/7) lalu sekitar pukul 17.00 wita hingga menjelang Magrib. Setidaknya puluhan anjal, gepeng berbagai usia, dan anak punk diciduk.

Razia gabungan yang dipimpin Kabid Trantibum Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati itu digelar di delapan titik berbeda seperti di jalan Pejanggik tepatnya SPBU Karang Jangkong, perempatan Jalan Panca Usaha, perempatan jalan Soekarno-Hatta, perempatan Jalan Sriwijaya 1 dan perempatan jalan Sriwijaya 2. Kemudian, di perempatan Jalan Airlangga 1 dan Airlangga 2 serta yang terakhir di perempatan Bank Indonesia.

Razia anjal, gepeng dan anak punk ini digelar Pemkot Mataram bekerjasamadenganaparatKepolisian sejak hari pertama Bulan Ramadhan. Rencananya, razia seperti ini akan dilakukan secara berkala

hinggakeberadaananjal,gepengdan anak punk ini bisa diminimalisir Pantauan Suara NTB dalam razia tersebut, aparat gabungan awalnya menyasar perempatan SPBU Karang Jangkong. Namun, di lokasi yang biasanya dijejali anjal dan gepeng itu nihil dari aktivitas. Aparat pun melanjutkan penyisirannya ke perempatan Jalan Jalan Panca Usaha. Dilokasi itu, aparat berhasil menciduk dua gepeng yang sudah berumur dengan kondisi tidak bisa berjalan.

Usai di lokasi kedua, aparat pun melanjutkan aksi penyisirannya di Perempatan Jalan Soekarno Hatta.

Dilokasi itu, aparat berhasil menjaringtigaanakpunkyangsedangasyik mengamen. Di lokasi inilah, kesabaran aparat sedikit diuji. Pasalnya, ketiga anak punk itu mencoba melarikan diri dari sergapan aparat. Melihat aksi itu, aparat pun tak tinggal diamdanberusahamelakukanpengejaran terhadap ketiga. Bahkan salah seorang anak punk terjatuh hingga menyebabkanlututnyalecet.

Usai dilokasi ketiga, aparat pun

(Suara NTB/smd)

AMANKAN - Razia gabungan yang digelar Pemkot Mataram berhasil mengamankan puluhan Anjal, Gepeng dan Anak Punk. Tampak aparat saat membekuk anjal dan gepeng di seputaran Kota Mataram, Senin (15/7) lalu. melanjutkan penyisiran di perempatan Jalan Sriwijaya 1. Dilokasi ini, aparat berhasil menggaruk dua gepeng yang sudah terlihat tua.

Sasaran berikutnya adalah perempatan Jalan Sriwijaya 2 atau perempatan Jalan Majapahit.

Dilokasi ini, setidaknya ada lima orang anjal yang berhasil dijaring dan diangkut dengan kendaraan

Dalmas Satpol PP Kota Mataram.

Penyisiranterusberlanjut.Lokasi berikutnya adalah perempatan Jalan Arlangga 1, dilokasi ini, dua gepeng dijaring bersama tiga orang anjal. Penangkapan ketiga anjal tersebut sempat terkesan histeris karenasalahseoranganjalmenangis karena ketakutan. Berikutnya di perempatan Jalan Arlangga 2 dan

perempatanBankIndonesia.Dimana dilokasi ini aparat tidak menemui kesulitan brarti karena hanya ada 1 anjal yang berhasil dijaring.

Usai melakukan razia, aparat pun mengumpulkan anjal, gepeng dananakpunkyangterjaringuntuk didata. Saat melakukan pendataan itu, ketiga anak punk yang berambut mohawk pun dicukur. (smd)

45 Lansia Dapat Beras Gratis Mataram (Suara NTB) Perhatian terhadap masyarakat terus dilakukan Pemkot Mataram. Selasa (16/7) kemarin, sekitar 45 warga lanjut usia (Lansia) diberikan bantuan beras gratis dalam program Beras Lansia di kantor Lurah Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara Mataram.

Dari informasi yang dihimpun Suara NTB, masing-masing warga lansia diberikan jatah sebanyak 5 kilogram beras dalam satu bulannya. Namun untuk bulan ini, para lansia itu diberikan sebanyak 15 kilogram beras karena memang belum mendapat pembagian sejak April lalu. Total beras yang disalurkan hari itu sebanyak 675 kilogram untuk 45 warga lansia.

Lurah Sapta Marga, I Wayan Suarditha,S.STP.,mengatakan,penerima beras lansia itu merupakan para lansia yang memang sudah dikeluarkan dari data penerima be-

ras bantuan bagi masyarakat miskin.“Seharusnyayangmenerimasebanyak 78 orang lansia, tapi karena jatah hanya 45, maka sisanya tetap mendapat jatah beras melalui programraskin,”ungkapnya.

Dikatakan Suarditha, semenjak diluncurkannya program beras lansia tahun 2012 lalu oleh Pemkot Mataram melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram, program ini memberi dampak yang cukup positif bagi masyarakat. “Sebelum program ini ada, semua awalnya mendapat raskin. Kami menjamin data penerima tidak salah karena pendataannya kita yang melakukan.

Kamijugaberharapbantuaninibisa berlanjut ke depannya,” tegasnya.

Mengenaiadanyabeberapapenerima yang belum tergolong lansia, Lurah Sapta Marga itu menjelaskan, bahwa kebanyakan penerima yang datang ke kantornya merupakan perwakilan. “Mungkin orang tuanya tidak bisa mengambil. Ini untuk lansia, jadi kemungkinan mereka (lansia, red) tidak bisa datang karena berbagai alasan,” pungkasnyaserayamenambahkan bahwa penerima beras lansia ini merupakan lansia yang masuk katagoriekonomimenengahkebawah.

Sementara itu, salah seorang penerima beras lansia, Ni Nengah Reni mengatakan, dirinya mewakili orang tuanya yang lagi sakit.

“Orang tua saya tidak bisa datang karena memang lagi sakit dan

tidak bisa berjalan,” jelasnya.

Dilain sisi, Ni Wayan Murti (80), mengaku sangat terbantu dengan adanya program

beraslansiaini.Jikadalamprogram bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dirinya tidak mendapat jatah, namun dia mengaku bersyukur dalam program beras lansia ini dirinya terakomodir.

“Saya tidak dapat BLSM, tapi saya bersyukur mendapat bantuanberasini,” cetusnya. (smd)

(Suara NTB/smd)

BERIKAN - Lurah Sapta Marga, I Wayan Suarditha, S.STP memberikan bantuan beras lansia kepada salah seorang lansia, Selasa (16/7) kemarin.

RSJ NTB Jadi Proyek Pecontohan Rumah Sakit Tipe B

(Suara NTB/ nia)

Diah Setia Utami

Mataram (Suara NTB) – Rumah Sakit Jiwa (RSJ) provinsi NTB ditunjuk Kementrian Kesehatan RI menjadi salah satu proyek percontohan rumah sakit tipe B tingkat nasional. Setelah resmi menjadi proyek percontohan, maka seluruh rumah

sakit di Indonesia yang ingin meningkatkan kelasnya menjadi tipe B akan dirujuk ke RSJ NTB. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Jiwa Kemenkes RI dr. Diah Setia Utami Sp.Kj MARS usai melakukan bimbingan teknis mutu layanan RSJ kelas B di RSJ NTB Selasa (16/7) kemarin menyebutkan selain melihat tipe RSJ NTB yang memang sudah menyandang tipe B, pemilihan RSJ sebagai salah satu proyek percontohan juga dilihat dari perkembangan program rumah sakit yang terus meningkat.

Selainitu,adanyadukungandari luar,sepertiDinasKesehatan,LSM, lintas sektor dan lintas program, menjadikan RSJ NTB dinilai cukup mempunyai jejaring yang kuat dengan berbagai pihak dan stake holder. Yang nantinya diharapkan dapat membantu dalam pengembangan program pengembangan RSJ, menjadi proyek percontohan rumah sakit tipe B. “Kita berharap kalau ini sudah menjadi percontohan untuk ru-

Tikam Supir Taksi, Sukardi Divonis 1,6 Tahun Mataram (Suara NTB) Aksi nekad Lalu Ahmad Sukardi (25) memang singkat.

Hanya dalam hitungan menit, ia menikam sopir taksi bernama Stanys (39) di bagian leher.

Namun tindakan singkatnya itu harus dibayar mahal. Ia diganjar vonis 1 tahun dan 6 bulan di balik jeruji besi.

Sukardin sempat dinasehati Wahyu Sektianingsih SH, MH, hakim ketua yang memutuskan perkaranya. Agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya.

“Kalau diulangi hukumannya bisa lebih berat lo,” ujar Wahyu mengingatkan, setelah memutuskan terdakwa terbukti melanggar Pasal 352 KUHP dan memvonis dengan hukuman 1, 6 tahun penjara.

Putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU Yoga, SH yang mengancam dengan hukuman dua tahun enam bulan penjara.

Atas putusan itu terdakwa mengaku meyesal tidak akan mengulangi perbuatannya. Ia pun mengaku tidak akan

melakukan upaya banding.

“Saya terima hukuman ini,” ujarnya dengan wajah lesu. Sementara itu korban Stanys mengaku lega dengan putusan hakim. Setidaknya menjadi pelajaran bagi pelaku lain agar tidak melakukan hal sama.

Kejadian penusukan itu berlangsung tanggal 26 Februari lalu. Saat itu pelaku menyetop taksi yang dikemudikan Stanys dan meminta diantar ke Senggigi. Setelah sempat masuk kafe Lian Senggigi, pelaku meminta korban mengantar balik ke wilayah Cakra. Saat itu argo taxi sudah menunjukkan angka Rp 100.000 lebih. Diduga tak punya uang untuk membayar, Sukardi mencekik korban dan mengancam membunuhnya.

Obeng peralatan taxi dirampas dan dipakai menusuk leher korban. Pelaku yang kabur akhirnya ditangkap warga. Sementara korban mengalami luka tusuk di leher bagian tengah.

Namun kondisinya kini sudah membaik. (ars)

mah sakit tipe B, maka daerah lain yang memang ingin mengembangkan rumah sakit menjadi tipe B disinilah menjadi tempat mereka belajar,” terangnya.

Begitupula jika ada kunjungan dari berbagai daerah, Kemenkes akan ajukan RSJ NTB sebagai rumah sakit percontohan. Dengan proyek percontohan ini, kementerian kesehatan juga akan menginformasikan kepada berbagai pihak terkait keberadaan rumah sakit

yang diunggulkan menjadi Rumah sakit tipe B. Sampai saat ini di Indonesia ada tiga rumah sakit percontohan, rumah sakit tipe A di Bogor, Rumah sakit tipe B di RSJ NTB dan pengembangan RSJ pelayanan umum di Banyumas.

Sementara itu Direktur RSJ NTB dr. Elly Rosila Wijaya Sp. Kj kemarin menyebutkan, untuk mempersiapkan diri menjadi rumah sakit percontohan, pihaknya mengakui tidak bisa berjalan

sendiri. Membutuhkan sosialisasi, konsulidasi maupun advokasi baik di dalam internal rumah sakit maupun eksternal rumah sakit.

“Sebetulnya tidak ada perencanaan khusus. Kali ini kita hanya melanjutkan apa yang sudah ada pada program sebelumnya.

Termasuk membentuk rumah sakit jiwa yang menggunakan system pelayanan baru yang sifatnya residensial seperti di rumah,” pungkasnya. (nia)

SUARA NTB Rabu, 17 Juli 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Ditutup Selama Puasa

Haramkan Pungli di Sekolah MARAKNYA kasus dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), terutama saat memasuki tahun ajaran baru, membuat Wakil Bupati (Wabup) Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana prihatin.

Dengan tegas, orang nomor dua di Bumi Tatas Tuhu Trasne ini pun melarang pihak sekolah melakukan pungli dalam bentuk kepada siswa, terutama para siswa baru. ”Saya paling tidak suka kalau kemudian ada sekolah di Loteng yang memungut (Suara NTB/dok) kepada siswa, apapun benH. L. Normal Suzana tuknya,” tegas Wabup Loteng, Senin (15/7) kemarin. Pihaknya mengharamkan adanya pungli disekolah-sekolah. Apalagi kalau kemudian pungutan tersebut untuk kepentingan pribadi, karena bertentangan dengan visi dan misi pemerintahan saat ini.

Untuk itu, pihaknya memerintahkan kepada pihak sekolah yang memungut siswa supaya segera mengembalikan pungutan tersebut, meski jumlah pungutannya kecil. “Kalau kemudian sekolah yang terbukti melakukan pungli kepada siswa dan ternyata setelah ini belum mengembalikan, maka pihak sekolah bersangkutan akan kita tindak tegas,” ancamnya.

Menurutnya, pungli atau apapun namanya di sekolah sangat sensitif. Bahkan persoalan tersebut rentan dan rawan memicu halhal yang tidak diinginkan. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka sekolah diimbau tidak melakukan pungli, karena sangat meresahkan masyarakat, terutama wali murid.

Sementara itu, menurut Koordinator Konsorsium LSM Loteng, Saeful Muslim, saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (16/7) kemarin, mengungkapkan kalau praktik pungli saat ini sudah banyak terjadi. Dan, hampir terjadi disemua sekolah. Terutama di sekolahsekolah yang ada diwilayah Kota Praya. Besaran pungutan pun beragam mulai Rp 2 juta sampai 4 juta per siswa baru. (kir)

Pengelola Tempat Hiburan Merugi Ratusan Juta

Giri Menang (Suara NTB) Ditutupnya tempat hiburan di Senggigi merupakan salah satu bentuk tindakan toleransi dan menghormati umat Islam yang menjalankan ibadah puasa. Namun di balik itu ada persoalan yang perlu disikapi bersama oleh para pemangku kebijakan. Yakni kerugian yang diderita pelaku wisata dan pemilik tempat hiburan selama ditutupnya ladang usaha mereka. Rata-rata para pengusaha mengaku rugi hingga ratusan juta.

Seperti pengelola Kristal Café, Herman mengaku, selama lima hari penutupan tempat hiburan di Senggigi pihaknya rugi sekitar ratusan juta. “Pengunjung menurun sekitar 50 persen, itu saja kami mengalami kerugian material sangat besar,” ujarnya kepada wartawanusai menghadap Bupati Lombok Barat (Lobar), Selasa (16/7).

Ia tak sendiri namun ia bersama pemilik dan pengelola sejumlah tempat hiburan di Senggigi seperti Lian, Belina,Citra, New Surya, Sa-

hara,Marina, Kristal dan Kedaton Café. Di Senggigi sendiri terdapat sekitar 25 tempat hiburan terdiri atas kafé, karaoke dan diskotik. Masing-masing tempat hiburan itu, katanya, menampung tenaga kerja sekitar 100 sampai 200 orang. ‘’Bisa dihitung jika satu tempat hiburan menampung tenaga kerja sebanyak itu dikalikan 25 tempat hiburan ada ribuan tenaga kerja yang terpaksa menganggur. Mau dikemanakan ribuan pekerja ini?,” ujarnya penuh tanda tanya.

Hal ini tidak saja berdamp-

ak terhadap kerugian materia.

Namun dampak besar bagi image Senggigi sebagai destinasi tidak saja nasional, namun dunia. Dalam hal ini, ia menyesalkan cara aparat kepolisian menutup tempat hiburan, Senin malam. Aparat bersenjata laras panjang masuk bergerombol ke kafé, seolah ada hal yang luar biasa di dalam kafé. Pengunjung yang nota bene orang luar dan pengusaha pun terkejut, sehingga menimbulkan pemikiran kalau Senggigi tak kondusif dan dalam kondisi mencekam.

pakan tahun pelaksanaan Pilkada bertepatan juga dengan Ramadhan.

Sementara itu, Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, menyatakan jalan tengah permasalahan ini dari hasil diskusi menyimpulkan akan dibuat Surat Edaran bersama antara Bupati Lobar dengan Kapolres terkait operasi tempat hiburan.

Sesuai kesepakatan tiga kategori tempat hiburan yang ditutup antara lain diskotik, live music dan karaoke terbuka. Namun, bagi karaoke di tempat tertutup diminta kelonggaran oleh pelaku wisata dan pemilik tempat hiburan. “Jadi surat edaran itu akan segera kami edarkan, untuk dipedomani agar tidak ada kesan langkah Pemda dengan Polres berbeda . Artinya untuk menyamakan itu,” ujarnya. (her )

Selesaikan Tunggakan DBH-CHT

Pemkab Loteng Dinilai Tidak Serius

Diproses, PAW Lima Anggota Dewan Praya (Suara NTB) Lima anggota DPRD Lombok Tengah (Loteng) sudah masuk daftar Pergantian Antarwaktu (PAW). Proses PAW ke lima anggota Dewan Loteng tersebut saat ini sedang diproses KPU setempat. “Sudah ada lima anggota Dewan Loteng yang tengah kita proses PAW-nya,” aku Ketua KPU Loteng, Agus, S.Sos, pada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (16/7). Agus mengungkapkan, kelima anggota DPRD yang akan di-PAW adalah tersebut, masing-masing empat orang dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) yakni Srianah, Yahum, S.H., H. Jidan Hadi serta L. Fathul Bahri, S.IP dan L. Mas’ud dari Partai Persatuan Daerah (PPD).

Menurutnya, berkas kelengkapan administrasinya sedang diverifikasi, termasuk berkas calon pengganti. Dari usulan partai politik yang masuk Srianah akan diganti Sukmawati, H. Jidan Hadi diganti Munirim serta Yahum, S.H., akan digantikan Bahrim. Kemudian L. Mas’ud bakal diganti L. Kardi.

Sementara calon pengganti L. Fathul Bahri, Agus belum bersedia mengungkapkan identitasnya. Pasalnya, pihak KPU Loteng masih melakukan verifikasi faktual terhadap persyaratan calon pengganti tersebut, karena calon penggantinya tersebut saat ini masih berstatus PNS lingkup Pemkab Loteng dan masih mengikuti pelatihan.

Ia memaparkan, para calon pengganti tersebut merupakan peserta Pemilu tahun 2009 lalu. Dan, diusulkan langsung partai politik bersangkutan. “Tugas kita hanya memverifikasi kelengkapan administrasi calon pengganti, termasuk persyaratan lainnya. Masalah siapa yang diusulkan sebagai pengganti itu hak partai dengan melihat perolehan suara pada pemilu sebelumnya,” terangnya.

Para anggota Dewan Loteng yang akan di-PAW tersebut, lanjut Agus merupakan anggota Dewan yang loncat partai dan kembali mencalonkan diri pada Pemilu legislatif tahun 2014 mendatang. Sesuai aturan, para anggota Dewan yang mencalonkan diri kembali harus diganti. Jika langkah ini tidak dilakukan, maka pencalonan anggota Dewan bersangkutan terancam dicoret.

Agus menambahkan, selain lima anggota Dewan yang akan di-PAW tersebut masih ada beberapa orang lagi yang juga kembali mencalonkan diri melalui partai politik lain. Namun sampai sejauh ini belum ada kepastian perihal rencana PAWnya. Meski demikian, bagi anggota Dewan tersebut masih ada waktu sekitar dua minggu lagi atau sampai 1 Agustus mendatang, untuk memberikan kejelasan terkait proses PAW-nya.

Status kelengkapan administrasi para anggota Dewan tersebut masih dinyatakan belum lengkap. Tapi tidak sampai mempengaruhi penetapannya dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Akan tetapi, anggota dewan bersangkutan tetap harus menyerahkan satu kelengkapan lagi. Yakni surat keterangan dari pimpinan atau Sekretaris Dewan yang menyatakan kalau proses PAW-nya tengah diproses. Jika persyaratan tersebut tidak diserahkan sampai batas waktu yang ada, maka berkas administrasi pencalonan anggota Dewan tersebut dinyatakan tidak lengkap, sehingga proses pencalonannya tidak memenuhi syarat. Itu artinya, anggota Dewan bersangkutan bakal dicoret pencalonan. “Kalau berkas administrasinya dinyatakan tidak lengkap, maka calon bersangkutan secara otomatis akan dicoret,” tegasnya. (kir)

Ia menyatakan, pola pendekatan aparat Polres yang sekrang dengan yang terdahulu tak sama. Dulu katanya, masalah operasional tak masalah pada bulan puasa.

Perlindungan terhadap pengusaha dan pelaku usaha juga dirasakan jauh berbeda.

Sementara itu, Kapolres Lobar, AKBP Yulianus Yulianto meminta maaf jika ada tindakan personel pada saat penertiban dan pengawasan di kawasan Senggigi ada yang kurang pas. Menurutnya hal itu sebagai dampak suasana dan kondisi pada malam itu. “Kami minta maaf kalau ada tindakan pada saat pengawasan ada yang kurang pas,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengamanan tak pernah berubah namun kondisi yang setiap saat berubah-ubah, sehingga perlu perhatian yang serius. Salah satu contohnya tahun ini meru-

(Suara NTB/kir)

RAZIA - Aparat kepolisian memasukkan dus berisi petasan saat merazia salah satu toko di kompleks pertokoan Kota Praya, karena diduga sebagai agen petasan.

Tekan Peredaran Petasan

Agen dan Pengecer Dirazia

Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) mulai mengambil langkah tegas terkait maraknya peredaran petasan di wilayah hukumnya. Selasa (16/ 7), sejumlah pengecer serta agen dan penyaluran yang ada di wilayah Kota Praya, dirazia.

Hasilnya, aparat berhasil menyita belasan dus petasan berbagai jenis dan ukuran.

Seluruh barang bukti yang berhasil ditemukan kemudian diamankan ke Mapolres Loteng. Sementara para pemiliknya hanya diberikan surat peringatan supaya tidak menjajakan benda-benda yang mengeluarkan suara keras tersebut. “Ada tujuh titik yang kira razia,” ungkap Kasat Intelkam Polres Loteng, AKP L. Sugiarta, kepada wartawan di sela-sela operasi.

Razia sendiri belasan anggota Polres Loteng dari beberapa unsur di Polres Loteng.

Seperti Intel, Sabhara,

Reskrim serta Resnarkoba.

Razia diawali di wilayah Pasar Renteng Praya. Di sana beberapa pengecer dirazia. Dari pasar Renteng Praya, polisi terus mengisir beberapa wilayah sampai akhirnya di kompleks pertokoan Kota Praya.

Di pusat Kota Praya tersebut, tidak hanya pengecer petasan salah satu agen besar petasan dan kembang api dirazia. Dari agen petasan yang dirazia tersebut, polisi berhasil mengamankan belasan dus berisi petasan yang belum sempat dijual dengan berbagai jenis serta ukuran. “Yang kita amankan hanya petasan saja.

Kalau untuk kembang api tidak dirazia,” tambahnya.

Petasan-petasan tersebut diamankan lantaran diduga disalurkan tanpa izin yang jelas. Selanjutkan, barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Mapolres Loteng dengan status barang sitaan. Hasilnya dari operasi itu nantinya, akan dimu-

snahkan bersamaan dengan hasil operasi lain, seperti minuman keras dan narkoba.

Operasi petasan tersebut, lanjutnya, selain untuk memutus peredaran petasan di tengah masyarakat juga sebagai respons atas banyaknya keluhan dari masyarakat. Terkait suara petasan yang sering mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat saat menjalankan ibadah puasa.

Ia mengakui, selama bulan puasa ini pihaknya sudah menerima puluhan laporan dan pengaduan dari masyarakat. terkait keberadaan petasanpetasan tersebut, baik itu laporan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. “Jadi razia ini dilakukan dalam rangka cipta kondisi selama bulan puasa,” timpalnya, seraya menambahkan, operasi akan terus dilakukan selama bulan Ramadhan, sehingga peredaran petasan benar-benar bisa diminimalisir. (kir)

Lobar Pasok Cabai dan Bawang dari Jatim Giri Menang (Suara NTB) Kondisi stok cabai dan bawang dikhawatirkan menipis akibat minimnya pasokan dari petani. Hal ini berimbas terhadap melambungnya harga cabai. Untuk menanggulangi itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Barat (Lobar) berencana memasok cabai dari Jawa Timur (Jatim). Tidak saja cabai, bawang juga akan dipasok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama puasa.

Kepala Disperindag Lobar, Joko Wiratno menyatakan pihaknya sudah memantau mulai dari Merembu hingga daer-

ah Sekotong. Sebagian besar petani tak banyak yang menanam cabai. Minimnya petani yang tanam cabai, karena pengalaman tanam tahun lalu harga cabai anjlok, sehingga petani tak banyak tanam cabe. “Karena itu kami bermaksud akan datangkan cabai dari Surabaya Jatim,” ujarnya, Selasa (16/7).

Ia mengaku harga cabai di pasaran mencapai Rp 65 ribu per kilogramnya, sementara di tingkat pengepul harga cabai sebesar Rp 50 ribu per kilogram.

Hasil pantauan lapangananya, sebagian besar lahan petani banyak digunakan tanam padi.

Selain cabai, ujarnya, harga bawang bervariasi. Ada yang menjual Rp 40 ribu dan Rp 60 ribu. Harga ini turun dari harga Rp 75 ribu sebelum bulan puasa.

Di tempat terpisah, Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, MPd, kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) Pasar Narmada, Selasa (16/7). Dari hasil sidak tersebut, bupati melihat harga sejumlah kebutuhan pokok masih tinggi, seperti harga tomat yang mencapai Rp 25 per kilogram dari harga sebelumnya Ro 15 ribu.

Harga Bawang sekitar Rp 50 ribu, termasuk bumbu dapur naik hingga 25 ribu per kilogram. (her)

Praya (Suara NTB) Besarnya jumlah tunggakan dana investasi pemerintah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) tahun 2010 lalu, menunjukkan kalau Pemkab Lombok Tengah (Loteng) tidak serius menyelesaikan persoalan tersebut. Bagaimana tidak, anggaran yang dihabiskan untuk melakukan penagihan justru lebih besar dari hasil penagihan yang diperoleh.

Penilaian tersebut disampaikan anggota Komisi I DPRD Loteng, Mahdi, saat dikonfirmasi wartawan di kantor Bupati Loteng, Selasa (16/7). Untuk itu, pihaknya mendesak supaya Pemkab Loteng bisa lebih serius dan benar-benar memperhatikan persoalan tersebut, sehingga tidak hanya menghabiskan dana besar tapi hasilnya justru jauh lebih kecil.

Menurutnya, langkah Pemkab Loteng dengan membentuk tim tagih justru dinilai langkah yang kurang tepat. Pasalnya, tim tagih yang dibentuk sama sekali tidak punya skill dan kemampuan untuk menagih. “Seharusnya untuk urusan menagih, pemerintah daerah sebaiknya menunjuk pihak ketiga. Bisa perusahaan ataupun lembaga khusus yang memang sudah professional untuk urusan tagih

Dua Hari, Terungkap Tiga Kasus Penemuan Mayat Selong (Suara NTB) Selama dua hari, terhitung Minggu (14/7) dan Senin (15/7, terungkap tiga kasus penemuan mayat di wilayah hukum Polres) Lotim. Pertama mayat orok bayi ditemukan di Tembeng Putik Kecamatan Wanasaba, kedua mayat seorang pria yang terbujur kaku di Kesik Kecamatan Masbagik dan terakhir mayat pemuda di Sakra.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Lotim, AKP Yuyan Priatmaja, SIK, kepada wartawan di Selong, Selasa (16/7), menjelaskan, kasus orok bayi di Tembeng Putik di temukan di sebuah parit sekitar pukul 10.00 Wita. Orok diduga sengaja dibuang.

Menurut perkiraan dokter, usia orok sudah mencapai 7 bulan. Orok ditemukan Inaq Mawaddah sudah dalam kondisi tidak bernyawa. “Dongkol saya, ini buang orok pada bulan puasa,” ucapnya heran. Terhadap kasus ini, pihaknya terus memburu pelaku yang tega membuang orok bayi tersebut.

Mengenai mayat yang ditemukan meninggal, karena kesetrum, pihak Polisi tidak menemukan adanya tandatanda kekerasan dalam tubuh korban. Pada saat ditemukan di Tempat Kejadian Perkara

tika tadi kami laporkan supaya rekonstruksi ini dipercepat.

Kami sudah menyurati Balai Peningkatan Konstruksi Rumah Kementerian Pekerjaan Umum untuk merancang rumah yang memang bisa tahan gempa kita bangunkan masyarakat yang rumahnya rusak total,”kata Kepala Dinas PU NTB, Ir. H. Dwi Sugianto, MM dikonfirmasi usia menghadap Gubernur NTB, Selasa (16/7) siang.

Untuk membangun rumah dengan tipe tertentu yang tahan terhadap gempa butuh biaya

mahal. Tetapi, dirinya akan mengkaji dan melihat dulu biaya yang dibutuhkan untuk konstruksi rumah tipe 36 yang tahan gempa. “Saya masih melihat dulu, kalau konstruksinya tipe 36 standar layak masyarakat dan konstruksinya tahan gempa seberapa kenaikannya dan penurunannya. Kami akan minta kepada Balai Peningkatan Konstruksi Rumah Kementerian PU terkait dengan itu,”terangnya.

Hingga saat ini, ujarnya, pihaknya bersama BPBD dan Pemkab KLU masih melakukan

(Suara NTB/dok)

Yuyan Priatmaja (TKP) mayat sudah terbujur kaku sekitar pukul 15.30 Wita Minggu lalu.

Korban, ujarnya, biasa menyetrum ikan di sungai dan parit warga. Saat menyentrum di wilayah Kesik, diduga karena kesalahan teknis membuat setrum justru menyengatnya hingga korban ini gosong tidak bernyawa. “Kita temukan ia meninggal dalam kondisi setrum masih di pundaknya,” ucapnya.

Kasus terakhir, mayat AM di Sakra sampai saat ini belum diketahui detail penyebab kematiannya. Ada tiga kemungkinan yang analisa Satreskrim Polres Lotim ini. Kemungkinan pertama mayat malang itu menjadi korban tabrak lari. Di mana dalam tubuh korban ditemukan ada luka.

Namun lurus di bagian tubuh bagian kanan. Dari ciri-ciri luka yang ada di tubuh korban, bisa menvalidasi data. Validasi data garah kepada kasus tersebut dilakukan karena adankecelakaan. ya data yang simpang siur. HaKemungkinan kedua, sil validasi data tersebut diperkorban terjatuh tergelinlukan untuk mengetahui besar cir ke dalam lubang temanggaran yang dibutuhkan unpat ditemukan mayattuk rekonstrusi dan rehabilitasi nya. Di tubuh korban bangunan dan rumah yang ruterlihat memar, karena sak akibat gempa tersebut. kemungkinan terkena Jika data tersebut telah fibatu yang ada dalam nal, maka selanjutnya dilaporlubang. Terakhir, kemukan ke gubernur untuk menenngkinannya dibunuh tukan besaran dana sharing dengan cara dipukul orbaik oleh pemeirntah pusat, ang. “Tiga kemungkinan provinsi dan Kabupaten Lomini masih kita analisa,” bok Utara. (nas) ucapnya. (rus)

Pemerintah akan Bangun Rumah Tahan Gempa di KLU Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB segera melakukan rekonstruksi rumah warga korban gempa berkekuatan 5,4 SR yang mengguncang Kabupaten Lombok Utara (KLU) akhir Juni lalu. Saat ini masih dilakukan validasi data untuk mengetahui jumlah kerusakan sesungguhnya, karena selama ini muncul data yang simpang siur. Bagi warga korban gempa yang rumahnya rusak total, akan dibangunkan rumah baru tipe 36 yang tahan terhadap gempa.

“Harapan Pak Gubernur ke-

menagih,” paparnya.

Dalam hal ini, ujarnya, jika hanya mengandalkan keberadaan tim tagih yang minim pengalaman, pihaknya pesimis tunggakan DBH-CHT yang masih ada akan sulit bisa diselesaikan. Belum lagi tim tagih terdiri dari PNS yang tidak akan bisa maksimal dalam melakukan tugasnya. ‘’Langkah terbaik saat ini yakni dengan menunjuk tim profesional,’’ ujarnya.

Jika pemerintah daerah akan mengubah status dana tersebut dari dana investasi menjadi dana hibah, juga harus segera diambil sikap. ‘’Jangan sampai kemudian persoalan tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa ada kejelasan. Karena kalau tunggakan tersebut tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan bakal membebani keuangan daerah,’’ tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, dalam laporan pemerintah daerah ke DPRD Loteng, terungkap besaran tunggakan DBH-CHT tahun 2010 mencapai Rp 44 miliar lebih. Di mana dari Rp 45 miliar dana yang disalurkan dalam bentuk dana investasi pemerintah. Sementara dana yang baru bisa ditagih sekitar Rp 28 juga. Bahkan kalau dilihat dari hasil penagihan langsung, jauh lebih kecil. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 17 Juli 2013

Halaman 4

Kerjasama Program BOS Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Peran Para Pihak dalam Program BOSDA Sumbawa Besar (Suara NTB) Peran para pihak, SKPD dan unsur sekolah terkait dalam pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) sangat diperlukan.

Kasi Manajemen dan Pelayanan Pendidikan Bidang Dikdas Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa, Badron, menjelaskan dalam pelaksanaan Program BOSDA maupun BOMM, ada beberapa instansi/SKPD yang terlibat meliputi Dinas Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Sumbawa, Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan (DPPK), unsur Sekolah serta komite sekolah.

Diknas Sumbawa, sebagai leading sektor pendidikan di Kabupaten, dalam pengelolaan Program BOSDA dan BOMM. Memiliki tugas di antaranya melakukan analisis kebutuhan dan verifikasi data jumlah sekolah, rombongan belajar dan sekolah penerima bantuan. Kemudian, menetapkan sekolah penerima serta besar alokasi dana yang diberikan. Dinas Diknas juga memiliki kewenangan melakukan verifikasi dokumen yang dibutuhkan dalam pengelolaan dana tersebut. Setelah progam berjalan di sekolah, Dinas Diknas melakukan verifikasi laporan per triwulan dan laporan akhir serta rekomendasi pencairan. Serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran di sekolah untuk memastikan anggaran yang dikelola tersebut sesuai dengan perencanaan. Sedangkan DPPK, mempunyai tugas melakukan verifikasi laporan keuangan, memberikan rekomendasi pencairan dan Mencairkan anggaran

PARLEMENTARIA

melalui rekening sekolah. ron, juga diperlukan monitoring dan evaluSementara peran pada tingkat sekolah, asi. Untuk melakukan kontrol terhadap pelpengelola BOSDA dan BOMM pada tingkat aksanaan kegiatan. Apakah sudah sesuai sekolah adalah kepala sekolah, kemudian dengan pedoman pelaksanaan BOSDA dan guru yang ditunjuk dan komite sekolah.

BOMM atau belum. Sedangkan evaluasi Bertugas memperluaskan informasi peneribertujuan untuk mengetahui sampai berapa ma BOSDA dan BOMM kepada warga besar manfaat BOSDA dan BOMM bagi kesekolah, atau menyampaikan informasi pentingan sekolah. Sambil mengidentifikasi dalam forum rapat dewan guru dengan koberbagai macam masalah atau hambatan mite sekolah atau orang tua siswa. “Selain yang dialami dalam pelaksanaan program itu dalam pelaksanaan program sekolah juga tersebut serta mencarikan solusi pemecahharus mematuhi pedoman,” jelas Badron. an masalah. “Monitoring dan evaluasi ini Pengelolaan BOSDA dan BOMM berdapat dilakuan secara internal yang dilakudasarkan prinsip-prinsip Manajemen Berkan oleh kepala sekolah dan kemudian monbasis Sekolah (MBS) dan pengelolaan itoring dan evaluasi secara eksternal yang (Suara NTB/dok) keuangan negara. Sekolah juga harus mengdilakukan Diknas dan DPPK,” urai Badron.

Badron gunakan dana bantuan tersebut untuk Untuk monitoring dan evaluasi internal, membiayai kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program Kepala sekolah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap BOSDA dan BOMM. Selanjutnya sekolah harus menyusun program-program yang dilaksanakan di sekolahnya secara laporan pelaksanaan program dan laporan pengelolaan peng- priodik dan hasilnya dicatat sebagai dokumen. Dokumen tersegunaan keuangan dana di tingkat sekolah dan disampaikan but katanya, dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kepada DPPK melalui Dinas Diknas dan mencantumkan dana laporan pertengahan dan laporan akhir program sekolah serta BOSDA dan BOMM yang diterima pada Rancangan Penda- untuk bahan konsultasi ketika ada Monitoring dan Evaluasi patan dan Belanja Sekolah (RAPBS). dari instansi lain yaitu Dinas Diknas dan DPKA Sumbawa.

Monitoring dan evaluasi oleh kepala sekolah dilaksanakan Pengendalian dan Pengawasan sepanjang pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian diharapDalam rangka pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi kan kepada sekolah menyadari dan mengetahui betul pelaksanaan program BOSDA dan BOMM, sambung Bad- perkembangan pelaksanaan program yang sedang berjalan

dan sedini mungkin mengetahui kendala yang muncul sehingga dapat mengatasi berbagai persoalan yang ada. Sementara monitoring dan evaluasi eksternal yang dilakukan Diknas, sebagai bagian tugas rutinitas pembinaan sekolah.

Monev tersebut mencakup seluruh aspek kegiatan sekolah, termasuk pelaksanaan program BOSDA dan BOMM. Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan Diknas dan DPPK dilaksanakan pada saat program kegiatan sedang berlangsung dan pada akhir kegiatan agar dapat mengetahui proses dan hasil pelaksanaan kegiatan. Adapun aspek-aspek yang dipantau, antara lain alokasi dana sekolah penerima bantuan, penyaluran dan penyerapan dana, penggunaan dan pemanfaatan dana, administrasi keuangan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan monitoring Dalam pelaksanaan program BOSDA dan BOMM, juga terdapat beberapa hal yang dilarang. Mengingat BOSDA dan BOMM adalah amanah dan kepercayaan, sehingga penting bagi semua pihak menjaga amanah tersebut. Agar terhindar dari segala macam bentuk manipulasi dan penyimpangan keuangan Negara. Oleh karena itu dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut, membiayai kegiatan lain di luar ketentuan yang sudah disepakati, membiayai kegiatan sejenis yang telah dibiayai oleh dana APBN atau komite sekolah melalui pembiayaan ganda atau double counting dan dilarang memindahkan dana BOSDA dan BOMM dari rekening rutin sekolah ke rekening pribadi untuk tujuan dan alasan apa pun. (arn/*)

Kerjasama DPRD Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Operasional Perusahaan Pasir Besi Diminta Dihentikan Dompu (Suara NTB) Perusahaan tambang pasir besi yang sedang melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah Kecamatan Pekat diduga melakukan praktek pertambangan secara ilegal (illegal maining). Modusnya diduga menggunakan izin eksplorasi untuk melakukan produksi tambang pasir besi. Pemerintah daerah (Pemda) diminta tegas untuk menghentikan operasional tambang pasir besi hingga izin produksi diperoleh perusahaan.

Anggota Komisi II DPRD Dompu, Ilham Yahyu, S.Pd saat rapat klarifikasi kegiatan penambangan pasir besi di Doro Peti Kecamatan Pekat bersama dinas terkait, Selasa (16/7), awalnya mempertanyakan banyaknya bahan galian tambang pasir besi hasil eksplorasi yang bisa diangkut PT Timur Raya Mas selaku pemilik izin eksplorasi di wilayah Doro Peti. Warga juga melakukan penjualan kepada perusahaan dari sebelumnya Rp 600 ribu per dump truk, kini dibayar Rp 250 ribu per dump truk. “Jangan sampai ada praktek ilegal yang dilakukan dalam proses yang legal. Warga menjual karena adanya harapan dari perusahaan. Kalau tidak dibolehkan, mestinya pemerintah bersikap,” kata Ilham.

Ilham juga mensinyalir, eksplorasi dan izin sementara un-

tuk mengangkut bahan galian hasil eksplorasi kepada perusahaan minim pengawasan. Apalagi dalam ketentuan tidak memberikan batas maksimal volume yang bisa diangkut perusahaan untuk eksplorasi. Peluang ini bisa saja dimanfaatkan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang justru merugikan daerah. “Karena PT Timur Raya Mas memiliki dua izin, jangan sampai bertopengkan izin sementara dari Bupati untuk mengangkut bahan galian hasil eksplorasi justru dimanfaatkan untuk menutupi biaya di lokasi izin 710 ha,” kata Ilham.

Selain itu, Ilham juga mengungkapkan bahwa PT Timur Raya Mas juga telah memiliki izin kuota ekspor untuk pasir besi. Padahal lokasi Doro Ncanga sebagai daerah yang telah memiliki izin produksi hingga saat ini belum digarap karena belum ada titik temu dengan petani, sementara di wilayah Doropeti baru memiliki izin eksplorasi. “Kita minta agar operasi pertambangan ini dihentikan sebelum mereka memiliki izin produksi,” harap Ilham.

Kepala Bidang Pertambangan dan Energi Dinas Koperindag Tamben Dompu, M Jufrin, ST, MSI mengatakan, ada empat perusahaan tambang pasir besi pemilik izin usaha pertambangan di wilayah Pekat yaitu PT Timur Raya Mas, PT Adi Lancar Usaha Makmur, PT Bima Mineral Indone-

sia, dan PT Anugrah Mineral Indo. Untuk PT Timur Raya Mas memiliki dua IUP yaitu di Doroncanga seluas 710 ha dan wilayah Doropeti seluas 7 ribu ha.

Namun hanya di areal 710 ha yang telah memiliki izin produksi, sementara di lokasi 7 ribu ha baru izin eksplorasi.

Begitu juga dengan tiga IUP lainnya masih dalam tahap eksplorasi dan tengah dalam pengajuan peningkatan ke izin produksi. “Persoalan masyarakat menjual dari Rp 600 ribu menjadi Rp 250 ribu per dump truck sebaiknya kita tidak masuki ranah itu. Bila kita masuki, maka kita akan melegalkan yang ilegal. Tapi kami bersepakat untuk dilakukan pengawasan terhadap perusahaan yang menampung dan kita hentikan semua hingga ada izin produksi,” katanya.

Kepala Dinas PPKAD Dompu, Drs H Muhibuddin, MSI terkait retribusi bahan galian pertambangan hanya berupa pajak. Penarikan pajak sesuai data yang dilaporkan Dinas terkait dan pihaknya tidak perlu turun langsung ke lapangan. “Sampai hari ini belum ada laporan untuk kita tindak lanjuti dengan penarikan pajak bahan galian pertambangan,” katanya.

Ketua Komisi II DPRD Dompu, Ir Nursyamsu yang memimpin rapat menyimpulkan, Komisi II bersama Dinas ter-

PASIR BESI - Rapat klarifikasi soal pertambangan pasir besi di wilayah Doropeti Kecamatan Pekat yang dilakukan Komisi II DPRD Dompu bersama dinas terkait, Selasa (16/7) kemarin.

kait perlu turun ke lapangan untuk melihat langsung pertambangan pasir besi di wilayah Pekat agar tidak menimbulkan konflik dan menghentikan proses pertambangan hingga ada izin produksi dari pemerintah. “Kita bersama dinas terkait perlu turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi pertambangan pasir besi dan menghentikan pengangkutan hingga ada izin produksi,” katanya. (ula/*)

Dugaan Kasus Korupsi Anggaran Setda Dompu

Kerugian Negara Tembus Rp 2 Miliar Dompu (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi anggaran Setda Dompu tahun 2011 diduga merugikan negara hingga Rp 2,08 miliar, sesuai hasil audit investigasi BPKP. Polres Dompu menargetkan satu bulan kedepan tersangka telah diketahui.

Kapolres Dompu, AKBP Benny Basir Warmansyah kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (16/7) mengungkapkan hasil audit investigasi BPKP

(Suara NTB/bug)

TAKJIL - Sebagian ruas jalan Jenderal Sudirman, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) disulap menjadi pusat penjualan takjil puasa saat Ramadhan setiap tahunnya. Seperti pada Ramadhan tahun ini, jalan protokol dalam kota itu kembali bergeliat menjajakan jajanan bulan puasa.

yang menghitung kerugian negara dalam pengelolaan keuangan Setda Dompu tahun 2011 telah diterima penyidik. “Kerugian Negara yang dihitung BPKP pada

kasus dugaan korupsi anggaran Setda Dompu tahun 2011 mencapai Rp 2,08 miliar,” jelasnya.

Benny enggan memaparkan pos belanja apa saja yang dikorupsi sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar itu. Namun pihaknya akan menggelar kasus secara internal, baru dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi sesuai hasil audit investigasi BPKP. Apalagi dalam audit itu telah jelas nama-nama penerima uang yang akan dipanggil serta alur dugaan korupsinya.

“Kita (penyidik) tinggal fokus saja memeriksa sesuai hasil audit BPKP,” katanya.

Dengan adanya hasil audit kerugian Negara dari BPKP ini, Kapolres Dompu menargetkan sebulan kedepan telah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Setda tahun 2011.

“Karena sudah ada perhitungan kerugian Negaranya, sebulan kedepan akan ada penetapan tersangka,” terangnya.

Hasil audit investigasi BPKP semula diketahui kerugian Negara pada pengelolaan anggaran Setda Dompu tahun 2011 sebesar Rp 1,8 miliar. Karena adanya kekeliruan, sehingga pihak BPKP kembali menghitung ulang kerugian negara dan didapatkan hasil sebesar Rp 2,08 miliar. Berdasarkan informasi yang dihimpun Suara NTB, kerugian negara yang paling banyak ditimbulkan dari pos belanja makan minum tamu, belanja BBM, belanja operasional, dan belanja perjalanan dinas.

Kasus dugaan korupsi Setda Dompu ini mulai mencuat dan diarahkan ke Polres Dompu untuk menelusurinya setelah mencuatnya kasus bendahara umum Setda Dompu yang pinjam uang warga dengan alasan untuk operasional kantor. Padahal tahun 2011, pos Setda Dompu dialokasikan dalam APBD sebesar Rp 9 miliar. Namun Muhammad, SE selaku bendahara Setda berdalih, pinjaman itu terpaksa dilakukan karena dirinya dibebankan membayar sisa pinjaman bendahara dan Kasubag rumah tangga Bupati sebelumnya dengan utang untuk dibayar sebesar Rp 1 miliar lebih. (ula)

Stok Daging di KSB Dijamin Aman Taliwang (Suara NTB) Warga Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) nampaknya tak perlu khawatir akan terjadinya kelangkaan daging di pasaran selama bulan Ramadhan tahun ini. Pasalnya Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) setempat, menjamin stok daging untuk memenuhi kebutuhan warga selama puasa hingga Lebaran nanti tetap akan tersedia.

Kabid Peternakan DKPP KSB, Kusmirin mengatakan, sejauh ini tidak ada persoalan stok untuk memenuhi kebutuhan daging warga. “Untuk jumlahnya stoknya kita aman bahkan sampai Lebaran nanti,” jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (16/7).

Saat ini untuk memenuhi kebutuhan warga, dari tiga Rumah Potong Hewan (RPH) masing-masing RPH Taliwang, Maluk dan Seteluk tetap berproduksi secara stabil. Di mana di tiap RPH ini melakukan pemotongan hewan (sapi, red) rata-rata ekor ekor sapi setiap harinya. “Paling banyak di Taliwang antara lima sampai tujuh ekor setiap harinya. Dan tidak hanya tiga RPH itu saja, ada beberapa RPH tradisional yang dikelola langsung oleh warga juga turut memasok daging untuk kebutuhan sehari-hari warga kita,” timpal Kusmirin.

Diakuinya menjelang Lebaran nanti, tingkat kebutuhan warga terhadap daging dapat melejit hingga dua kali dengan saat bulan puasa ini. Namun demikian dengan jumlah populasi ternak yang ada, warga tak perlu khawatir daging sapi akan hilang dari pasaran.

“Populasi ternak sapi kita yang sekarang ini sudah sekitar 53 ribu ekor, sangat mencukupi kebutuhan daging warga. Buktinya setiap bulan kita juga tetap dijadwalkan melakukan pengiriman sekitar 230 ekor ke pulau Lombok guna memenuhi kuota pengiriman kita yang ditarget sebanyak 4.000 ekor tahun ini,” paparnya. (bug)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 17 Juli 2013

Bank Bukopin akan Gelar Pertemuan dengan Gubernur dan DKP Dari Hal. 1 ‘’Kami belum bisa memberi penjelasan. Kami akan bertemu dulu dengan Gubernur NTB dan DKP, agar titik persoalannya jelas. Setelah itu baru kami akan berikan informasi sedetail-detailnya,” terang Pimpinan Bank Bukopin Cabang Mataram, Dicky Prihantana kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (16/7) kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya, bantuan yang digulirkan sebesar Rp 500 juta kepada KSU ‘’Mina Algae Bersaing” melalui Bank Bukopin Cabang Mataram diduga bermasalah. Informasi yang berhasil dihimpun Suara NTB , bantuan permodalan bergulir ini dikucurkan berdasarkan SK Gubernur NTB No.662 tahun 2010 tentang penetapan kelompok petani, nelayan rumput laut anggota swamitra Pemprov NTB melalui DKP NTB. Dari dana bergulir yang dialokasikan sebesar Rp 500 juta, diperuntukkan bagi 10 kelompok petani rumput laut yang berlokasi di Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa.

Status dukungan dana bergulir sesuai SK Gubernur No.662 tahun 2010 ini, masing-masing kelompok dialokasikan bantuan sebesar Rp 50 juta yang sifatnya dana pinjaman. Untuk memperoleh bantuan modal tersebut, 10 kelompok petani rumput laut ini kemudian bergabung dalam sebuah koperasi yang diberi nama KSU ‘’Mina Algae Bersaing”.

Sekretaris KSU ‘’Mina Algae Bersaing”, Agung, SPi kepada Suara NTB membenarkan bahwa koperasi yang digawanginya bersama Ketua Surjanah, SE.ANT III membawahi 10 kelompok tani nelayan rumput laut

yang memperoleh bantuan dana bergulir dari Pemprov NTB melalui DKP NTB. Agung menyebutkan ke 10 kelompok petani rumput laut itu masing-masing, kelompok tani Semangat Baru, Padang Hijau, Algae Hijau, Tekad Bahari, Tunas Mekar. Kemudian kelompok petani rumut laut Mandiri, Bina Sejahtera, Asam Pantai, Gurin Bahari dan Gili Kalong. ‘’Seluruh kelompok tani itu ada di wilayah Labuhan Mapin,” jelas Agung.

Sesuai dengan SK Gubernur setiap kelompok tani yang beranggotakan 10 orang petani rumput laut, menerima bantuan modal Rp 50 juta. ‘’Itu yang kami ketahui. Tetapi kenyataannya, tidak semua petani bisa memperolehnya. Hanya beberapa orang saja yang memperolehnya dan bantuan yang bisa diperoleh pun maksimal hanya Rp 1,5 juta,” kata Agung.

Tidak saja bantuan bergulir yang nilainya tidak sesuai dengan SK Gubernur yang dipersoalkan Agung dkk. Tetapi juga ada tabungan nasabah dan deposito masyarakat sebesar Rp 147.000.000 yang tidak mau dicairkan Bank Bukopin. ‘’Mereka meminta tabungannya segera dicairkan untuk keperluan Ramadhan. Kami diultimatum oleh masyarakat harus segera, tetapi Bank Bukopin tidak mau mencairkan tabungan nasabah KSU ‘’Mina Algae Bersaing”,” tandas Agung.

Karena pihak Bank Bukopin tak mau mencairkan tabungan warga, pemilik rekening pun mengancam akan melapor ke polisi. (bul)

Nihil, Hasil Pencarian Lima ABK dan Penumpang Korban Kapal ”Rahmat Ilahi” Dari Hal. 1 Selain melalui jalur laut, tim SAR NTB dibantu tim SAR Bali menggunakan helikopter juga melakukan mencari melalui jalur udara. Namun hingga siang hari sekitar pukul 11.00 Wita, belum ada tandatanda ditemukan keberadaan korban. Pencarian pun dilanjutkan pada siang hari dibantu satu tim dari SAR Bali.

Pencairan menyisir perairan dilakukan di sekitar lokasi dan mengarah ke arah barat bagian selatan Nusa Penida.

Pencarian juga dilakukanke arah selatan dan timur disisir menggunakan gelikopter dan kapal Basnas milik SAR NTB. Namun hingga berita ini ditulis, korban belum juga ditemukan. Pencarian pun terus dilakukan hingga sore hari. ‘’Ke lima korban belum berhasil ditemukan¸tapi pencarian terus dilakukan,”kata Nanang.

Berdasarkan perkiraan Tim SAR, kemungkinan ke lima korban terhempas ke arah barat bagian selatan Nusa Penida karena dorongan angin. Tim pun memusatkan pencarian di sekitar daerah itu. Bahkan tim SAR sekitar pukul 17.00 Wita kemarin menurunkan tim menggunakan pesawat helikopter dari SAR Bali untuk mencari

keberadaan kelima korban namun hasilnya masih nihil.

Berita sebelumnya, kapal ikan bermuatan lima orang ABK dan penumpang berencana bertolak dari Makassar ke sejumlah titik pengambilan ikan di daerah Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan daerah Lombok Barat mengalami mati mesin di sekitar perairan Selat Lombok. Namun sekitar 30 menit mengapung dalam kondisi mesin mati kapal tersebut pun tenggelam.

Untungnya, lima orang ABK dan penumpang berhasil menyelematkan diri menggunakan rakit. Namun hingga berita ini ditulis, ke lima korban masih dicari tim SAR dan belum ditemukan.

Kapal ikan ‘’Rahmat Ilahi” bermuatan lima orang ABK dan penumpang yang tenggelam, bertolak dari Makassar dengan tujuan sejumlah titik pengambilan ikan di daerah Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan daerah lainnya di Lombok Barat (Lobar). Senin (15/ 7) lalu, tenggelam di sekitar perairan Selat Lombok. (her)

RUU PPS Diharmonisasi Dari Hal. 1 Perkembangan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi II (Bidang Otonomi Daerah) DPR RI, Ir. H. Nanang Samodra, KA, M.Sc, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (16/7) kemarin. ‘’Sekarang ini untuk RUU PPS, komisi II sudah menyelesaikan pembahasan tingkat satu. Artinya pembahasan di internal komisi sudah selesai,” ujarnya saat ditanyai soal perkembangan pembahasan RUU tersebut.

Saat ini para anggota DPR RI masih berada dalam masa reses. Nanang menjelaskan, setelah pembahasan di internal komisi tersebut rampung, usai reses nanti, pihaknya akan melanjutkan pembahasan RUU tersebut ke tahap berikutnya, yaitu pembahasan di tingkat Banleg. Di sini, RUU tersebut akan diharmonisasi atau dengan kata lain, disesuaikan muatannya dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku. ‘’Jadi dilihat, apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak, dan sebagainya,” ujar Nanang.

Setelah merampungkan tahapan tersebut, pihaknya akan kembali melakukan

pembahasan pasal demi pasal dalam RUU PPS sebelum akhirnya diajukan ke rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi Undang – Undang (UU).

Nanang memperkirakan, paling cepat, pembahasan di tingkat paripurna ini sudah bisa digelar pada bulan Oktober tahun ini. Kalaupun molor, pembahasannya bisa saja mundur hingga Desember 2013. ‘’Insya Allah tahun ini sudah selesai. Makanya tolong jangan ada unjuk rasa dulu, biarkan kami bekerja dengan tenang,” imbaunya.

Soal Ibukota PPS nantinya, Nanang menegaskan akan tetap berada di Kabupaten Sumbawa.

Kabupaten Sumbawa sendiri tidak perlu diubah menjadi kota. Menurutnya, ibukota provinsi tidak harus berbentuk kota seperti yang terjadi dalam pembentukan Provinsi Maluku Utara dengan Sofifi sebagai ibukotanya. ‘’Jadi ibukota (provinsi) tidak harus jadi kota secara bersamaan,” pungkasnya. (aan)

Halaman 5

TRANSAKSI KEUANGAN PELANGGAN

Alfamart dan Indosat Jalin Kerja Sama Layanan Dompetku Jakarta (Suara NTB)Alfamart menjalin kerja sama dengan Indosat dalam mendukung pelanggan melakukan berbagai transaksi keuangan menggunakan Layanan Indosat Dompetku di toko Alfamart.

Program kerja sama Indosat dengan Alfamart ini dilakukan melalui program Cash-In (setor Tunai) dan pembelian barang di Toko Alfamart dengan menggunakan Layanan Dompetku di seluruh jaringan toko Alfamart yang tersebar di Indonesia. Kerja sama ini juga akan segera menghadirkan layanan Tarik Tunai/Cash Out yang juga akan dapat dinikmati oleh pelanggan.

Alexander Rusli, President

-Director & CEO Indosat me-ngatakan, “Kerja sama ini akan memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak dan memberikan pengalaman baru bagi pe-langgan Indosat dalam melakukan transaksi belanja di Alfamart.”

Untuk memanfaatkan program kerja sama Indosat dan Alfamart tersebut, pelanggan harus sudah terdaftar di layanan Dompetku dengan cara melalui SMS ke 789 atau ketik *789# atau datang ke Galeri Indosat. Pendaftaran juga dapat melalui outlet bertanda khusus Dompetku.

Selama masa promo hingga 31 Agustus 2013, pelanggan yang melakukan pendaftaran dan pertama Cash-In minimum Rp 50.000 akan mendapatkan

bonus pulsa Rp 10.000.

Program ini juga memberikan keuntungan bagi pelanggan yang melakukan Pembelian senilai Rp 20.000 men-dapatkan bonus -belanja senilai Rp 5.000 dan jika belanja senilai 50.000 mendapatkan bonus belanja senilai Rp 15.000.

“Tentu saja hal ini akan memberikan shopping experience tersendiri bagi pelanggan kami. Dengan adanya kerja sama ini, maka semakin banyak fasilitas layanan yang dapat kami berikan kepada Masyarakat. Ini -sejalan dengan komitmen kami menjadikan Alfamart sebagai Toko -Komunitas,” terang Hans -Prawira, Managing Director PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (www.alfamartku.com). (049/*)

Ditabrak Siswa SMP, Anak SD Tewas Kota Bima (Suara NTB) Nasib malang menimpa Mawariansyah (9) putra seorang warga RT 5 RW 3 Desa Boke Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Bocah yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) ini tewas setelah ditabrak oleh SPMA (12) yang tengah membonceng dua temannya. Korban tewas setelah sempat dilarikan ke RSUD Bima.

Kasat Lantas Polres Bima Kota melalui Kanit Laka Bripka I Gusti Lanang yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (16/7) menyebutkan peristiwa nahas tersebut terjadi Senin sekitar pukul 11.00 WITA. Saat itu, korban tengah duduk di sebuah deker di pinggir jalan yang berjarak sekitar 26 meter dari rumahnya.

Tiba-tiba, korban yang berboncengan dengan dua orang temannya melintas. Namun saat akan melintasi korban,

sepeda motornya oleng dan mengarah ke korban hingga korban tertabrak. Korban pun mengalami luka serius. Sementara pelaku bersama dua orang temannya juga ikut terjatuh. Saat itu korban dan pelaku serta dua orang kawannya sempat dilarikan ke Puskesmas setempat. Namun akibat luka cukup parah yang dialami, korban akhirnya meninggal.

Dari hasil olah TKP, diduga kuat pelaku memacu sepeda motor dalam kecepatan tinggi. “Karena sepeda motornya terpelanting hingga 25 meter.

Hanya saja hingga saat ini, Kepolisian belum bisa melakukan pemeriksaan terhadap pelaku karena masih dalam perawatan. Ditanya apakah dalam kasus ini, anak di bawah umur ini bisa ditetapkan sebagai tersangka karena kelalaiannya dalam berkendara hingga mengakibatkan

meninggalnya seseorang?

Lanang menyebutkan bisa saja, namun statusnya belum ditetapkan sebagai tersangka karena belum dilakukan pemeriksaan.

Sementara itu, menyusul kecelakaan tragis oleh sepeda motor yang dikendarai anak usia 12 tahun ini, Lanang menghimbau kepada orang tua untuk lebih waspada dan bijak. Artinya jika anak belum cukup umur tak semestinya diizinkan mengendarai sepeda motor. Terlebih saat itu, pelaku berboncengan dengan dua orang temannya. Usia 12 tahun itu tentunya masih jauh dari usia pengendara yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

“Pelajaran bagi orang tua lain, agar tidak sembarangan mengizinkan anaknya yang masih jauh di bawah umur untuk mengendarai sepeda motor,” pungkasnya. (use)

Andalan Bank Bukopin PROGRAM swamitra yang sudah menjadi program unggulan Bank Bukopin secara nasional., merupakan program kemitraan dengan menggandeng koperasi dalam pengembangan anggotanya. Prosesnya, Bank Bukopin melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan koperasi yang mengajukan diri menjadi mitra. Selanjutnya koperasi tersebut dan Bank Bukopin mendirikan lembaga (kelompok) swamitra atau disebut pihak ketiga (dari anggota koperasi terkait) untuk dibina oleh Bank Bukopin dalam bentuk pemberian bantuan kredit.

Demikian disampaikan AO TSL Bank Bukopin Cabang Mataram, Eliza Yusnita, Selasa (16/7) kemarin. Koperasi yang menjadi induknya, harus menyerahkan setoran modal kepada Bank Bukopin (bukan uang jaminan) sebesar Rp 250 juta, dibayar bertahap dengan minimal setoran awal sebesar Rp 50 juta. Selain itu, koperasi tersebut menyerahkan lagi uang kemitraan sebesar Rp 25 juta. Kesemuanya itu dana tersebut oleh Bank Bukopin

akan dijadikan biaya untuk memenuhi kantor beserta inventarisnya, serta gaji pegawai swamitra pada beberapa tahap awal berdirinya swamitra.

“Dana-dana awal yang diserahkan koperasi kepada Bank Bukopin ini bukan dana jaminan.

Tetapi untuk oleh Bank Bukopin untuk menanggulangi pembelian komputer, peralatan IT dan gaji pegawai swamitra. Karena pada awal berdirinya tidak mungkin ada keuntungan langsung swamitra,” terang Eliza.

Keuntungan dari pelaksanaan program swamitra ini, bagi koperasi yang menjadi mitra Bank Bukopin, akan memiliki anggota yang tergabung di swamitra semakin tangguh dengan manajemen dan permodalan yang kuat. Sementara untuk swamitra-nya sendiri anggotanya bisa mendapat akses penguatan modal secara cepat di bank Bukopin.

Sejauh ini, pelaksanaan program swamitra ini sejak tahun 2005, di Provinsi NTB menurutnya sudah ada tujuh kelompok swamitra. Empat diantaranya di Kota Mataram dan tiga lain-

(Suara NTB/bul)

Eliza Yusnita

nya di Kabupaten Lombok Timur, dengan berbagai kegiatan kegiatan usaha. Dan secara nasional sudah ada 625 kelompok swamitra.

“Bank Bukopin membuka peluang kepada semua koperasi untuk bekerjasama pada program swamitra ini. Gambarannya seperti itu biar masyarakat tahu apa itu program swamitra yang menjadi andalan Bank Bukopin selain melayani pemberian kredit untuk pensiunan,” demikian Eliza.(bul)

Dewan Buka Jalan, Penegak Hukum Harusnya Proaktif Dari Hal. 1 kata Koordinator Posko Pemantau Peradilan NTB, Akhyar Supriadi menjawab Suara NTB, Selasa (16/7) kemarin. Pernyataannya itu untuk menyambut penyampaian lisan dari anggota DPRD NTB, H.M.Husni Jibril yang sebelumnya menyer-

ahkan sepenuhnya kasus itu pada proses hukum.

Dalam pandangannya, meskipun dalam bekerja penegak hukum tidak harus ada dorongan dari pihak tertentu. Tapi apa yang disampaikan kalangan Dewan itu mestinya disambut sebagai pembuka jalan, bahwa ada dukungan publik yang

diwakili oleh Dewan untuk mengusut kasus itu. ‘’Selama ini jika saya perhatikan, beberapa kasus tindak pidana korupsi yang berlanjut, itu karena ada dorongan dari publik. Nah demikian juga dengan kasus ini, sudah ada dorongan, jadi aparat penegak hukum tinggal bergerak untuk puldata,” kata Ahyar. (ars)

Kecewa Bantuan Pusat yang Tanpa Perhitungan Dari Hal. 1 Ia terus menggerutu jika mengingat betapa menyesalkan menerima bantuan kapal dari pemerintah, berupa kapal Inka Mina 12 berkekuatan 30 GT. Bukan hanya soal ia dan 11 nelayan lainnya rugi ketika pernah menjalankan kapal itu, tapi sejak kapal itu datang hingga kini, menjadi sangat mubazir karena tidak ada yang mampu secara finansial untuk operasional.

Supriadi adalah warga yang berprofesi sebagai pembuat kapal di Labuhan Lombok, Lombok Timur. Hari itu, Minggu (14/7) lalu, ia sedang merampungkan pembuatan kapal kayu yang ditaksir seharga Rp 250 juta. Ia mengaku sangat kecewa dengan kebijakan pemerintah pusat melalui KKP yang menyalurkan bantuan tanpa mempertimbangkan plus minusnya. ‘’Seandainya pemerintah memberi kami uang segitu (Rp 1,3 miliar), maka saya bisa buat sampai 10 unit kapal yang bisa dipakai melaut dan tidak merugikan nelayan,” ujar Supriandi dengan nada sedikit tinggi.

Perbedan memang terlampau jauh antara bantuan pemerintah yang mubazir itu den-

gan kapal buatan mereka. Pemerintah dianggap tak menghamburkan uang tanpa pertimbangan. Pendapat itu juga disampaikan Kades Tanjung Luar, Lombok Timur, M. Saleh juga sejak awal berharap itu. Ia meminta pemerintah daerah Lombok Timur, Provinsi NTB, juga pemerintah pusat melalui instansi terkait, melakukan kajian mendalam jika ingin menurunkan bantuan. “Disurvei dulu kebutuhan kami, apakah sudah sesuai atau tidak dengan harapan nelayan,” pintanya.

Diminta Berbohong Bantuan dua unit kapal senilai Rp 1,8 miliar itu memang sudah terlanjur turun ke dua titik di Lombok Timur, wilayah Labuan Lombok dan wilayah Tanjung Luar. Kesamaan nasib dua kapal itu adalah sama sama mangkrak.

Tapi ternyata di balik itu, ada skenario agar seolah olah kapal itu beroperasi dengan baik sesuai juklak juknis dari KKP. Pernah beberapa waktu lalu, tim auditor dari Inspektorat Jendral (Itjen) RI turun ke Tanjung Luar, menemui operator Inka Mina 250 bernama Lukman. Tim itu menanyakan operasional kapal tersebut kepada Lukman. “Karena ditanya begitu, saya jawab saja.

Bahwa kapal itu memang beroperasi dengan baik,” kata Lukman mengulang jawabannya kepada tim itu.

Itu sebenarnya bukan jawaban jujur darinya. Melainkan pesanan dari oknum di Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur yang diserahi tanggung jawab pembinaan kepada nelayan operator kapal.

“Kata petugas dari DKP Lotim ; kalau ada tim dari pusat yang datang, bilang saja kapalnya jalan (operasional terus),” kata Lukman, menirukan pesanan dari oknum dari DKP. Ia sadar sudah berbohong, tapi demi menuruti keinginan petugas DKP, terpaksa dilakukanya. Dengan harapan ada bantuan dana operasional diturunkan untuk membantu “menghidupkan” kapal. Tapi harapan itu menguap. Kini nyaris tak ada perhatian lagi, kapal dibiarkan begitu saja parkir di muara sungai. Sementara surat surat penting tentang kapal dan izin operasionalnya masih menjadi arsip yang masih tersimpan rapi. ‘’Walaupun nganggur, kapalnya tetap saya rawat, sampai bisa dioperasikan lagi. Saya sudah ajukan proposal ke DKP untuk minta bantuan Rp 100 juta untuk operasionalkan kapal. Mudah mudahan bisa cair,” harapnya. (ars)

(Suara NTB/ist)

KERJASAMA - President Director Alfamart Feny Djoko Susanto bersama President Director & CEO Indosat Alexander Rusli (kanan) menunjukkan piagam kerjasama untuk layanan Dompetku (15/07).

Komisi IV Sayangkan BLK Poto Tano Tak Bisa Difungsikan Mataram (Suara NTB) Komisi IV DPRD NTB yang membidangi ketenagakerjaan menyayangkan mangkraknya Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Mangkraknya proyek pembangunan BLK tersebut menjadikan bangunan tersebut tak dapat difungsikan sebagaimana tujuan awalnya untuk melatih dan mendidik keterampilan calon tenaga kerja.

“Kami berharap BLK ini bisa berfungsi dengan baik.

Tidak hanya dibangun tapi kemudian tidak bisa digunakan sebaik-baiknya,” terang Ketua Komisi IV DPRD NTB, H. Patompo Adnan, LC.,MH, Selasa (16/7).

Jika lokasi pembangunan yang dinilai kurang tepat sebagai alasan penghentian proyek dari pemerintah pusat tersebut, Patompo mengatakan jika lokasi tersebut dipilih berarti sudah ada persetujuan dari pemerintah pusat. Pihaknya beberapa waktu lalu juga sempat berkunjung ke BLK tersebut dan mempertanyakan kenapa lokasi tersebut dipilih sebagai tempat pembangunan. “Jawabannya untuk mengoptimalkan lahan yang ada,” terangnya.

Patompo juga menyayangkan lokasi yang dekat dari pantai tersebut dipilih sebagai lokasi pembangunan BLK. Seharusnya sebelum ditetapkan lokasi pembangunan harus ada survey sebelumnya. “Kalau pusat mengatakan itu tidak tepat, dimana missed-nya? Itu yang kita sayangkan,” ujarnya.

Selain survey lokasi, sebelumnya juga harus disertai dengan studi kelayakan tempat dan analisi mengenai dampak lingkungan (Amdal). “Kalau tidak ada proses itu sebelumnya, proyek itu bisa dikatakan cacat prosesnya,” ujarnya.

Pada saat proyek tersebut turun ke daerah, Komisi IV DPRD NTB juga tidak dilibatkan dalam koordinasi karena dana pembangunan langsung ditrasfer ke daerah. Tapi pihaknya juga tetap ikut memantau proses pembangunannya. (yan)

Dewan Desak Percepatan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Anggaran DPRD Sumbawa mendesak adanya percepatan peningkatan ruas jalan terutama terhadap kondisi jalan kabupaten yang masih kritis. Dengan harapan, pada 2014 mendatang kondisi jalan kabupaten sudah dalam kondisi mantap.

Sebagaimana disebutkan anggota Badan Anggaran, Jamaluddin Affi, S.H, Selasa (16/ 7) kemarin, ruas jalan Kabupaten Sumbawa sepanjang 951,51 km, di mana data jalan berdasarkan kondisi permukaan terdiri dari kondisi jalan aspal 427.37 km, jalan kerikil 203.19 km dan jalan tanah sepanjang 320.95 km. Dengan demikian, kondisi jalan dalam keadaan mantap baru mencapai 51.57 %. Sedangkan kondisi jalan yang tidak mantap 48.43 %. Dari kondisi tersebut di atas, yang masuk dalam katagori kondisi jalan kritis sepanjang 320.95 km atau 35.50 %.

Dengan demikian, pihaknya berharap penanganan masalah infrastruktur jalan ini harus mendapat skala prioritas.

Apalagi melihat kondisi yang ada khusus jalan tanah/kritis butuh waktu 5 sampai 10 tahun yang akan datang baru bisa tertangani. “Belum lagi kondisi jalan tidak mantap juga memerlukan waktu dan anggaran yang cukup besar untuk pengerjaannya,”cetusnya.

Demikian pula terhadap beberapa bendung/bendungan yang ada di kabupaten Sumbawa yang tidak bisa dikerjakan dengan dana APBD Kabupaten. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa agar bendung/bendungan dimaksud minimal dibuatkan Design Enginering Detail (DED) nya. Sebab dari hasil konsultasi komisi teknis ke Kementerian Pekerjaan Umum, hanya bendung/bendungan yang sudah punya DED maupun studi kelayakan saja yang bisa ditangani pemerintah pusat.

Beberapa bendung/bendungan yang harus mendapat perhatian, yakni, Bendungan Labangka Komplek di Labangka, Bendungan Beringin Sila di Utan, Bendungan Tiu Rarang di Pungkit, serta Bendungan Babar di Lunyuk. (arn)

Dua Pasangan Kepala Daerah segera Dilantik Dari Hal. 1 Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Dr. H. L. Sajim Sastrawan, SH, MH menjelaskan, untuk pelantikan Walikota/Wakil Walikota Bima terpilih, H. Qurais H. Abidin dan H. Abdul Rahman H. Abidin akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli mendatang. ‘’Nanti Mendagri akan menunjuk gubernur kapasitasnya sebagai wakil pemerintah pusat. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama SK pelantikan itu sudah ada karena surat itu sudah ada di meja Mendagri,”terangnya ketika dikonfirmasi Selasa (16/7) kemarin di Mataram.

Dikatakan, untuk pelantikan Walikota/Wakil Walikota Bima terpilih tidak molor dari jadwal yang sudah ditetapkan.

Pasalnya, dua hari sebelum pelantikan atau H-2 sudah dilakukan gladi resik pelantikan.

Sementara itu, untuk pelantikan Bupati/Wakil Bupati Lombok Timur terpilih, H. Ali Bin Dachlan dan Khaerul Warisin akan dilaksanakan pada

tanggal 30 Agustus mendatang.

Draf SK pemberhentian bupati/ wakil bupati sebelumnya dan pengusulan pelantikan bupati/ wakil bupati terpilih sudah diteruskan ke Kemendagri. ‘’Pelantikan dua kepala daerah ini tidak bisa didelegasikan ke pejabat lainnnya. Harus gubernur sendiri yang melakukan pelantikan mewakili pemerintah pusat,” tegasnya.

Seandainya, pada saat itu gubernur berhalangan dengan alasan tertentu maka harus ditunjuk pelaksana tugas seperti Sekda atau pejabat lainnya yang ditunjuk. Sajim mencontohkan, pernah ada kejadian pelantikan bupati di salah satu daerah di Provinsi Bali yang dilakukan oleh wakil gubernur karena gubernur berhalangan. Karena dianggap tidak sah maka pelantikan tersebut terpaksa diulang dan dilakukan oleh gubernur. ”Jadi ini berkaitan dengan gubernur kapasitasnya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Jadi tidak bisa didelegasikan ke wakil gubernur untuk melantik,” pungkasnya. (nas)

OPINI

SUARA NTB Rabu, 17 Juli 2013

Halaman 6

’’Broker’’ Politik dan Degradasi Nilai Demokrasi

Data Ulang Warga Miskin RENCANA Pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana bantuan bagi warga miskin yang tidak kebagian BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat), saat ini harus diakui merupakan solusi yang pas. Upaya ini diharapkan mampu meredam gejolak di kalangan masyarakat miskin yang belum lama ini terpaksa hanya jadi penonton warga yang berbondong-bondong mendatangi kantor pos untuk mengambil pencairan dana BLSM yang merupakan kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Menindaklanjuti rencana ini, tentu harus ada data yang valid berapa jumlah warga miskin yang tidak menerima BLSM. Untuk menjamin tersedianya data warga miskin yang dapat dipertanggungjawabkan, pendataan ulang mutlak dilakukan dengan melibatkan aparat pemerintah daerah di tingkat yang paling bawah, seperti RT dan lingkungan. Mengapa harus melibatkan RT dan lingkungan, sebab, merekalah yang paling mengetahui kondisi warganya, mana yang benar-benar miskin dan mana yang terkatagori mampu.

Selama inipun, ketika begitu banyak warga miskin justru tidak mendapatkan BLSM, orang yang paling dipersalahkan adalah kepala lingkungan hingga Lurah dan Kepala Desa. Padahal BLSM itu adalah program milik pemerintah pusat. Kecemburuan sosial membuat warga miskin yang tidak kebagian BLSM, seolah tidak mau tahu, apakah itu program pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang mereka inginkan, bagaimanapun caranya mereka juga harus mendapatkan hak yang sama terhadap BLSM tersebut.

Gejolak yang timbul akibat program dari pemerintah pusat ini, tidak boleh dianggap enteng. Sebab, terbukti di beberapa daerah, warga miskin yang kecewa lantaran tidak kebagian BLSM, bertindak anarkis. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bima, warga membakar kantor desa setempat gara-gara tidak mendapatkan BLSM. Supaya, dampak-dampak negatif seperti itu tidak terulang, nampaknya memang tidak ada cara lain selain menganggarkan bantuan pengganti BLSM bagi warga miskin yang tidak mendapatkan BLSM. Pendataan bagi warga miskin yang tidak mendapatkan BLSM harus dilakukan secara jujur dan profesional. Jangan sampai, misalnya ada kedekatan keluarga lantas kepala lingkungan mencantumkan keluarganya sebagai penerima bantuan pengganti BLSM itu. Sebaliknya, warga juga harus jujur mengenai kondisinya. Kalau memang mampu, jangan lagi menginginkan bantuan untuk orang miskin itu.

Sebab, kalau kondisi-kondisi seperti ini dibiarkan terus berlangsung, berpotensi menimbulkan masalah nantinya. (*)

Dalam sebuah negara Demokrasi, hukum haruslah menjadi panglima sebagai rule of game dalam kehidupan berdemokrasi. Sebagai sebuah sistem yang disepakati bersama oleh masyarakat, demokrasi haruslah ditaati sebagai sebuah mekanisme yang mampu membawa cita-cita masyarakat dalam perwujudan menggapai tujuan bersama yakni kesejahteraan (walfare state). Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebutsebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Dengan demikian pengertian demokrasi itu sendiri adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

EJAK penerapan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung di Indonesia pada Juli 2005, ternyata belum mampu menyelesaikan permasalahan di daerah, melainkan makin menimbukan banyak masalah. Teori dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat yang merupakan nilai-nilai dalam demokrasi penerapannya masih jauh dari harapan. Praktik demokrasi lokal selama ini lebih banyak diwarnai dengan sejumlah eforia di atas fondasi yang masih sangat rapuh. Dalam proses demokrasi langsung saat ini, terkadang para kandidat yang bertarung belum siap kalah, sehingga seringkali berujung pada gesekan politik antarpendukung.

Sikap integritas pemimpin sebagai negarawan belum banyak dan mampu dicontohkan dalam konteks politik lokal di daerah.

Seperti diungkapkan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar di Harian Suara NTB beberapa waktu lalu dalam sebuah kegiatan di Mataram, bahwa mental-

Oleh

Arif Rahman Maladi, S.H., LL.M

(Bahan Kajian untuk Penegak Hukum di Indonesia)

”

Kehadiran para broker politik inilah yang seringkali menjadi pemantik konflik di masyarakat yang pada akhirnya mendegradasi nilai-nilai demokrasi lokal.

Jika kita perhatikan broker politik telah menjadikan organisasi masyarakat (ormas) yang ada pada masyarakat baik itu di bidang keagamaan, sosial dan sebagainya seringkali menyimpang dari koridornya karena sudah ikut “terkontaminasi” oleh kepentingan politik para broker itas pemimpin tidak siap kalah menjadi alasan kuat banyaknya sengketa pemilukada yang harus berakhir di Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, sebagian pendukung dan simpatisan kandidat juga ikut tidak siap menerima kekalahan dalam ajang pesta demokrasi lokal. Dalam konteks politik gambaran tersebut menunjukan bahwa sebagian rakyat belum siap menerima perubahan dari mass politics society menuju civil society. Proses politik dan demokrasi di daerah lebih banyak ditentukan oleh kuantitas massa yang dimobilisir (mobilized mass), bukan oleh visi, kebajikan maupun organized mass.

Dalam setiap pagelaran pilkada, walaupun telah memberi peluang yang terbuka bagi hadirnya aktor-aktor politik baru, juga membuka peluang munculnya para broker (makelar) politik. Para broker politik inilah yang menjadi pemain yang penting, baik dalam membuat opini publik ataupun mengerahkan massa baik menjelang hingga pascapelaksanaan pilkada, dengan tujuan untuk mencari kedudukan, kekayaan atau mempertahankan

kekuasaan. Mengikuti pendapat para filsuf zaman Yunani Kuno, massa yang digerakkan oleh para broker tersebut bukanlah rakyat, warga atau publik yang sejati, melainkan mereka hanyalah sekadar gerombolan massa (the mob) yang sebenarnya merusak demokrasi local. Karena cenderung terorientasi kepada suatu tujuan tertentu misalnya dengan cara permainan politik uang (money politics), dan hal ini sudah menjadi rahasia umum.

Kehadiran para broker politik inilah yang seringkali menjadi pemantik konflik di masyarakat yang pada akhirnya mendegradasi nilai-nilai demokrasi lokal. Jika kita perhatikan broker politik telah menjadikan organisasi masyarakat (ormas) yang ada pada masyarakat baik itu di bidang keagamaan, sosial dan sebagainya seringkali menyimpang dari koridornya karena sudah ikut “terkontaminasi” oleh kepentingan politik para broker. Para broker politik ini yang akan secara terus menerus melakukan segala upayanya dalam mencapai tujuan

politiknya. Tameng penegakan hukum, penegakan keadilan ataupun mengatasnamakan rakyat dijadikan sebagai alat dalam upayanya mencapai tujuannya tanpa mempedulikan stabilitas politik di masyarakat, yang pada muaranya menyebabkan masyarakat menganggap pilkada sebagai sebuah perayaan politik yang sarat dengan pesta, kompetisi, sensasi, mobilisasi, money politics, intrik, caci-maki, dan sebagainya.

Kehadiran broker politik dalam pagelaran demokrasi lokal, telah mengakibatkan sebagian masyarakat terjerumus pada perwujudan euforia politik. Efouria adalah kegembiraan sesaat, yang menggambarkan bahwa proses politik hanya berlangsung dalam situasi darurat jangka pendek. Kegembiraan jangka pendek itu tidak bakal membuahkan demokrasi lokal yang kokoh dan berkelanjutan, kecuali hanya membuahkan kekecewaan dan ketidakpercayaan.

Eforia ini hanya datang dan pergi begitu saja berbarengan dengan pesta politik. Eforia ini selanjutnya akan berubah menjadi kekecewaan ketika “pesta” telah usai, tetapi ia akan datang lagi kala “pesta” bakal digelar kembali.

Aparat gabungan ringkus puluhan gepeng dan anjal Menangkap belum menjadi solusi

*** Lobar pasok cabai dan bawang dari Jatim Program Pertanian harus dievaluasi

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Rabu, 17 Juli 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Bendung Kenaikan Harga

Distributor dan Perusda Dilibatkan

Maksimalkan Tambak Udang

(Suara NTB/bul)

ADA potensi lain yang bisa diandalkan di Provinsi NTB yang belum digarap secara maksimal oleh masyarakat untuk kepentingan bisnis dan peningkatan ekonomi. Yakni mengembangkan budidaya udang yang memiliki nilai ekspor. Pemaksimalan tambak yang tersebar banyak di pulau Lombok dan Sumbawa akan digarap total.

“Udang-udang dari NTB ini sebenarnya masuk kategori udang berkualitas nomor dua internasional. Makanya tahun ini pemerintah pusat ada bantuan khusus kepada tambaktambak udang di Bima dan Sumbawa,” terang Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. Hj. Bq. Haidar Indiana di konfirmasi di Mataram, Selasa (16/7).

Untuk itu, pihak DKP sendiri akan memberikan perhatian khusus kepada masyarakat untuk lebih menjurus pada kegiatan budidaya ini. Karena sejatinya di NTB tiga potensi besar, budaya air laut, payau dan air tawar memiliki peluang yang besar.

Tambak ini menurutnya sudah tersedia sarananya di hampir seluruh kabupaten/kota. Tetapi belum ada upaya dari masyarakat untuk memaksimalkannya. Sehingga negaranegara yang menjadi pasar utama, Filipina, Thailand dan Eropa bisa dipenuhi permintaannya.

“Kalau masyarakat mau mengembangkan udang, sebenarnya gampang, apalagi pemerintah sudah ada dukungan. Ditambah dengan adanya tujuh bank penyalur KUR (Kredit Usaha Rakyat) di NTB. Bahkan satu bank nasional sudah ada kerjasama di tingkat pusat untuk membantu pengembangan budidaya ini,” terang Bq. Indiana.

Budidaya lainnya untuk air laut, uapaya pengembangan rumput laut terus dilakukan. Apalagi tahun ini ditagetkan produksi harus mencapai 1 juta ton. Setelah tahun 2012 lalu produksinya ditarget sebanyak 750 ton meski yang terealisasi hanyan 600-an ton.

Terdapat 16.776 petani yang terlibat saat ini, tersebar di sepuluh kawasan minapolitan. Kesemuanya masih memerlukan dukungan penguatan modal. Untuk itu perlu keberpihakan pihak swasta untuk pembinaan langsung kepada petani rumput laut.

“Rumput lautpun kita memiliki kualitas bersaing di dunia.

Persoalannya petani yang masih memerlukan dukungan dan penguatan modal. Modal bibit, KJA (keramba jaring apung) dan modal untuk pemeliharaan,” tambahnya.

Selama ini, petani masih mengandalkan bantuan dari pemerintah. Perlu keterlibatan pihak swasta sebenarnya. Karena selama ini pihak swasta ini hanya bekerjama dengan petani dalam hal pembelian produksi saat pascapanen.

Jika saja, pihak-pihak swasta yang notabene sebagai pembeli tersebut tidak saja melakukan kerjasama dengan para pengepul, tetapi terlibat langsung sejak mulai produksi menurutnya akan jauh lebih berkembangan dan menguntungkan. (bul)

(Suara NTB/dok)

JALAN PROVINSI - Salah satu ruas jalan provinsi di pulau Sumbawa. Ruas jalan provinsi ini terus akan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang dengan dana hibah dari Australia.

Bangun Jalan Provinsi

NTB Dapat Hibah Rp 1 Triliun dari Australia Mataram (Suara NTB) Pemerintah Australia menyiapkan dana hibah sebesar Rp 1 triliun lebih untuk pembangunan jalan provinsi di wilayah NTB. Pembangunan infrastruktur jalan untuk tahap pertama tahun 2013-2015, dikucurkan anggaran sebesar Rp 259 miliar.

Sistem pemberian hibah pembangunan jalan tersebut adalah, pemprov NTB harus menyediakan anggaran sharing sebesar 60 persen, sedangkan pemerintah Australia sebesar 40 persen. Jika pilot project ini berhasil maka dana hibahnya akan ditingkatkan pada tahap kedua 2015-2018 dan selanjutnya.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas PU NTB, Ir. H. Dwi Sugianto, MM dikonfirmasi di kantor Gubernur NTB, Selasa (16/7). “Total dana hibah yang disediakan pemerintah Australia sebesar Rp 1 triliun lebih untuk beberapa tahap. Namun, kita akan mengambil space tahap I tahun 2013-2015 dulu nilainya Rp 259 miliar.

Nilai ini dengan sharing, pemerintah Australia 40 persen dan kita 60 persen,” katanya.

Dwi mengatakan, pada dasarnya pemerintah daerah

untung dengan adanya dana hibah dari pemerintah Australia untuk pembangunan jalan provinsi tersebut. Pasalnya, walaupun pemerintah provinsi harus menyediakan dana pendamping sebesar 60 persen, tetapi dana hibah tersebut diberikan percuma. ”Pada dasarnya kita untung, karena umpamanya kita membeli barang 100, kita hanya mengeluarkan uang 60 dan ini diberikan secara percuma, bukan pinjaman,” terangnya.

Ia menjelaskan, NTB merupakan salah satu provinsi di Indonesia menjadi pilot project program Inisiatif Infrastruktur Indonesia. Dipilihnya NTB, katanya, karena dinilai memiliki keberpihakan terhadap pembangunan infrastruktur jalan di daerah ini yang dikenal dengan program pembangunan infrastruktur jalan tahun jamak.

DANA TUNAI

HILANG

KERJASAMA DENGAN INVESTOR ASING DAN PINJAMAN SEGALA PROJEK SEINDONESIA SDAI JKT HUB: DANIE 081219610974, ANTO 081380089145

STNK R2 HINO DR8945A NOKA/NOSIN: MJFF173 NIKA-15066/H07D-AJ-19427 AN. SANARDI HILANG DISEKITAR CAKRANEGARA MENUJU LOBAR

Bq Haidar Indiana

Kemudian, tambahnya, NTB sudah memiliki Balai Jalan pada Dinas PU NTB serta NTB pernah mendapat juara III tingkat nasional terkait dengan pengelolaan jalan provinsi. Selanjutnya, tim dari daerah sudah membuat beberapa desain terkait dengan hal tersebut. “Dengan pertimbangan itu maka pemerintah pusat menyetujui NTB menjadi pilot project.

Nilainya Rp 1 triliun lebih secara total,” imbuhnya.

Dikatakan, jika program tersebut pada tahap I telah selesai maka akan dilakukan kajian tingkat keberhasilan secara teknis dan administratif dan dinyatakan berhasil maka akan dilanjutkan pada tahap berikutnya dengan anggaran yang lebih besar.

Dwi mengugkapkan, sekitar sebulan yang lalu dirinya dipanggil Direktur Pembiayaan Kementerian Keuangan untuk menerima Surat perintah Penghibahan (SPPH) dan sudah disampaikan kepada Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Dengan demikian, kata Dwi program tersebut untuk tahap pertama 2013-2015 mulai dilaksanakan tahun ini. Namun, karena sifatnya multiyears maka pihaknya akan melakukan proses pengadaan lebih awal. “Bahkan pada bulan Juli sebanyak dua paket akan kita tenderkan dulu.

Kemudian nanti Desember dua paket lagi yang nilainya Rp 259 miliar itu,” jelasnya.

Ruasjalanyangdibangunmelalui program tersebut pada tahap pertama ini merupakan ruas jalan yang diusulkan Pemprov NTB, yakni sepanjang 300 km untuk pemeliharaan dan pembangunan drainase. Serta sepanjang 80 km akan dilakukan pengembangan atau perbaikan jalan provinsi yang rusak. (nas)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB sedang mengupayakan keterlibatan Perusahaan Daerah (Perusda) dan para Distributor untuk melakukan pasar murah.

Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si kepada Suara NTB mengatakan, Operasi Pasar (OP) dan pasar murah akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Saya akan minta GNE sebagai perusahaan daerah untuk terlibat melakukan pasar murah untuk menyiapkan daging. GNE harus melibatkan RNI (Rajawali Nusantara Indonesia) sebagai mitranya untuk menjual daging kepada masyarakat,” katanya di Mataram, Selasa (16/7).

Saat ini GNE menurutnya harus bergerak dalam upaya memberi kontribusi, tidak saja ke PAD langsung. Tetapi terlibat untuk menyiapkan daging sapi kepada masyarakat dengan ketentuan harga yang tidak saling merugikan dan menguntungkan satu pihak.

Di tempat berbeda, Kepala Dinas Perindutrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Drs. L. Imam Maliki, MM mengatakan, sudah mengagendakan pelaksanaan pasar murah di beberapa titik di kota Mataram khususnya.

Terdapat enam distributor yang akan terlibat langsung pada pelaksanaan pasar murah ini nantinya. Distributordistributor tersebut akan me-

nyiapkan beberapa kebutuhan sembako dengan harga penjualan sesuai harga yang ada pada distributor. Di antaranya, minyak goreng, tepung, gula, bumbu-bumbuan, sirup, susu dan jenis kue-kue kering (biskuit).

Dijadwalkan tanggal 22 dan 25 Juli ini, Maliki mengatakan akan menggelar pasar murah ini menyusul untuk seluruh kabupaten/ kota di pulau Lombok. Sementara untuk pulau Sumbawa akan dilaksanakan jika ada lonjakan perkembangan harga yang signifikan. Karena sejauh pantauan pihaknya, harga yang berkembang di pulau Sumbawa masih relatif bisa terkendali.

“Fokus pasar murah ini masih di pulau Lombok. Sementara untuk pulau Sumbawa menyusul karena harga kebutuhannya masih rendah,” sebutnya.

Ditambahkannya, saat ini sedang disiapkan rencana untuk pelaksanaan Operasi Pasar (OP) oleh Bulog. Tetapi kegiatan ini untuk sementara tak bisa dilaksanakan karena tidak ada permintaan dari kabupaten/kota. Dilihatnya untuk harga beras ini dibilang masih aman pada kisaran Rp 7.500/Kg sampai Rp 8.000/Kg. “Dengan OP, Bulog akan menjual beras seharga Rp 7.350/kg. Prinsip Bulog siap akan menggelontorkan OP bila ada permintaan OP beras,” demikian Maliki. (bul)

Minimalisir Persoalan TKI

Pemerintah Mesti Serius Ciptakan Lapangan Kerja Mataram (Suara NTB) Untuk meminimalisir persoalan yang kerap menimpa TKI khususnya dari NTB di negara tempatnya bekerja, pemerintah diminta untuk lebih bekerja keras membuka dan menciptakan lapangan kerja baru. Sehingga masyarakat menjadi lebih tertarik bekerja di daerah sendiri daripada menjadi TKI di luar negeri.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi IV DPRD NTB, Ferdiansyah, SE. Politisi Partai Demokrat yang baru beberapa bulan menjabat sebagai anggota Dewan ini mengatakan kasus TKI NTB yang tidak pernah sepi dari masalah seperti permasalahan hukum, penyiksaan bahkan pemerkosaan dan lainnya. Untuk itu pemerintah diharapkan lebih serius dalam memberikan perlindungan kepada TKI asal NTB. “Untuk itu pemerintah dituntut bekerja keras untuk membuka dan menciptakan lapangan kerja baru bagi ten-

aga kerja NTB, agar ketergantungan dengan negara lain tidak terlalu tinggi,” ujarnya.

Selain membuka lapangan kerja baru bagi angkatan kerja baru yang terus bermunculan, pemerintah juga diharapkan dapat mencipatakan lapangan kerja baru bagi para pekerja yang masih menganggur.

Saat ini jumlah TKI NTB yang bekerja di luar negeri sangat besar. Untuk perlindungan para TKI, Ferdiansyah mengatakan pemerintah harus memberikan perlindungan hukum dan kemudahan dalam proses administrasi pemberangkatan, serta memfasilitasi dengan memberikan pinjaman lunak dari pemerintah.

Pengiriman TKI ke depan juga diharapkan lebih memprioritaskan TKI yang mempunyai keterampilan. “Untuk memastikan mereka bekerja dengan baik dan memiliki posisi tawar yang tinggi,” tandasnya. (yan)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB KULINER

SABLON & KONVEKSI

MAINAN ANAK

LAUNDRY

JUAL MOBIL

FINANCE

ADVERTISING

EMAS & MUTIARA

Dari Hal. 1 RUMAH MAKAN

PETS SHOP

BATIK

ACCESORIES

EKSPEDISI

HOTEL

PELATIHAN

TRUSS

SANGGAR SENAM

TRAVEL

Halaman 8

SUARA NTB Rabu, 17 Juli 2013

Liverpool Tidak Sabar ke Indonesia Liverpool Seluruh punggawa Liverpool sudah tidak sabar lagi berkunjung kemudian bersua dengan para pendukung setianya di Indonesia, Australia, dan Thailand.

Tim berjuluk The Reds itu akan menggelar tur-pramusim ke tiga negara itu. Ketiganya bahkan disebut-sebut sebagai basis pendukung fanatik Liverpool, sebagaimanan dikutip dari situs Liverpoolecho.co.uk. Liverpool dijadwalkan akan turun bertanding melawan Timnas Indonesia pada Sabtu (20/7), pukul 20.00 WIB. Direktur Liverpool, Ian Ayre menegaskan seluruh personel yang tergabung dalam klub itu sudah tidak sabar menanti saatnya tiba. Ayre tahu betul peta dari basis pendukung Liverpool di Indonesia, Australia, dan Thailand. Ia pernah hidup dan bekerja di kawasan itu selama beberapa tahun.

Sebelum terbang untuk

memulai tur-pramusim, ia menjelaskan, “Saya pernah berada di sana, dan saya tahu disana tempat yang memang fantastis.”

“Ada dua hal yang menarik tahun ini, yakni kami bakal bertanding di dua stadion yang belum pernah kami kunjungi sebelumnya. Kami belum pernah berkunjung ke Indonesia dan kami belum pernah juga ke Australia. Ini jelas fantastis karena kami senantiasa tertantang setiap tahunnya setiap kali menjalani tur-pramusim,” katanya.

“Para pendukung ingin agar kami berkunjung ke banyak tempat. Sambutan para pendukung di Indonesia, saya yakin bakal fenomenal. Ini bentuk dari dukungan setiap mereka kepada kami, sama ketika kami pernah berkunjung ke Malaysia dan Thailand,” katanya.

“Hal serupa juga bakal jumpai ketika bertemu dengan para pendukung ke Australia. Ketika anda beper-

gian jauh dari rumah, maka anda bakal mendapati bahwa 100.000 orang akan menyaksikan Liverpool. Ini dukungan yang sungguh luar biasa,” katanya.

“Memang, tidak banyak waktu untuk tidur selama berada di pesawat terbang, tetapi kami akan berusaha semaksimal mungkin,” katanya.

Ia juga mewaspadai dengan kondisi jet lag dan rasa bosan yang bakal dirasakan para pemain bintang The Reds.

“Kami sangat beruntung bahwa salah satu sponsor kami yakni maskapai penerbangan Indonesia, Garuda.

Mereka telah bersedia memberi layanan sebaik-baiknya.

Ini jelas modal yang tak terkira,” kata Ayre menjelaskan.

“Tim medis kami akan senantiasa memantau kondisi para pemain, utamanya soal lama waktu tidur mereka.

Lama penerbangan ke Indonesia mencapai 13 jam,” katanya pula. (ant/bali post)

Dilarang, Rangkap Jabatan di Internal KONI Mataram (Suara NTB) Mengawali tugasnya, jajaran pengurus KONI NTB yang baru saja dilantik, menggelar Rapat Kerja pertama kali di GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (16/7) kemarin. Salah satu yang menjadi poin penting dalam pembahasan rapat itu adalah masalah disiplin dan kinerja pengurus KONI. Intinya pengurus KONI NTB harus bekerja maksimal guna merealisasikan target meraih 15 emas di PON di Jabar 2016.

Ketua KONI NTB, H. MNS. Kasdiono SH dalam sambutannya mengatakan untuk memaksimalkan kinerja jajarannya, salah satu yang harus dipahami oleh pengurus KONI NTB memahami fungsi dan tugas masing-masing. Dalam hal ini pengurus KONI NTB harus bekerja sesuai dengan dan tupoksi masing-masing bidang dan komisi-komisi. Ia mencontohkan, Bidang Organisasi tak boleh mengintervensi kinerja bidang lainnya. Demikian halnya bidang lainnya tak boleh mengintervensi tugas komisi.

Yang paling ditegaskan lagi oleh Kasdiono adalah masalah pengurus yang merangkap jabatan. Dalam hal ini Kasdiono menegaskan kepada pengurus KONI Provinsi untuk tak merangkap jabatan di KONI kabupaten/kota, karena hal itu melanggar Aturan Dasar (AD) serta Aturan Rumah Tangga (ART) KONI NTB. Bila ada anggota KONI NTB melakukan rangkap jabatan Kasdiono meminta pengurus tersebut agar memilih salah satu dari jabatan tersebut. Hal ini dilontarkan oleh orang nomor satu di KONI NTB karena dia mengakui terdapat dua anggota KONI Provinsi yang merangkap jabatan, yakni Kapten Muhdar dan Mansur SH. Di kepengurusan KONI NTB, Muhdar menjabat sebagai Komisi Pembibitan dan Pemanduan

Bakat, selain itu Muhdar menjabat sebagai anggota Bidang Pembinaan Prestasi di KONI Lobar.

Sementara itu, Mansur yang menjabat sebagai Sekretaris I (satu) di KONI NTB juga merangkap menjadi Sekum KONI Kota Mataram.

“Ada kekeliruan dari tim formatur, bahwa berdasarkan aturan di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI NTB tidak boleh ada rangkap jabatan antara KONI provinsi dengan KONI kabupaten/kota, hal ini sangat dilarang oleh KONI Pusat, sementara di KONI NTB ada dua anggota KONI yang merangkap jabatan. Kita usulkan mereka disuruh memilih antara satu,” ucapnya.

Selain rapat kerja, pihak KONI NTB juga berencana akan melakukan roadshow di KONI kabupaten/kota. Tujuannya, menyamakan visi dan misi KONI NTB dalam meraih target 15 emas di PON XIX di Jabar 2016. Dalam hal ini, KONI NTB akan mendorong KONI kabupaten/kota untuk menargetkan minimal 2 emas di PON XIX di Jabar 2016.

Rapat yang juga dihadiri Sekum KONI NTB, H. Suhami SH dan Wakil Ketua I, Andy Hadianto juga membahas soal agenda Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang diagendakan tahun 2014, serta soal intensitas pengurus KONI NTB dan Rakerda KONI NTB tiap tahunnya. (fan)

IKUT – Penyerang Liverpool, Luis Suarez, diikutsertakan dalam 28 pemain Liverpool yang akan menggelar tur di Asia, dengan Indonesia sebagai salah satu negara yang akan dikunjungi.

(Suara NTB/ist)

Dita dan Putu Perkuat Tim Voli Pantai Indonesia Mataram (Suara NTB) Pasangan voli pantai putri NTB, Putu Dini Jasita dan Dita Juliana bertandang ke Thailand, Selasa (16/ 7) kemarin. Mereka akan memperkuat tim Indonesia dipertandingan Voli Pantai Tingkat ASIA Tenggara.

Pelatih tim Voli Pantai NTB, Agus Salim, yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (16/7) kemarin mengatakan kejuaraan di Thailand selevel dengan SEA Games. Karena diikuti oleh sejumlah tim-tim wakil dari negara negara ASIA Tenggara. Thailand diunjuk sebagai pihak penyelengga-

ra kejuaraan voli pantai tersebut untuk mengganti pertandingan voli pantai di SEA Games 2013.

Pasalnya, Myanmar selaku tuan rumah SEA Games tidak mempertandingkan cabor voli pantai di SEA Games.

“Putu dan Dita hari ini berangkat ke Thailand untuk mengikuti pertandingan voli pantai. Soalnya, Myanmar selaku tuan rumah SEA Games tidak mempertandingan cabor voli pantai di SEA Games 2013, sehingga digelarlah kejuaraan voli pantai tingkat ASIA Tenggara di Thailand untuk mengganti

cabor voli pantai yang tidak dipertandingkan di SEA Games,” ucapnya.

Putu Dini Jasita dan Dita Juliana menjadi satu-satunya wakil tim putri Indonesia yang turun di event bergengsi tersebut.

Pesertanya dari negara-negara ASIA Tenggara. Ditanya soal target, Agus berharap kedua atlet NTB itu dapat mempertahankan medali perak yang diraih di SEA Games di Jakarta 2011 lalu. “Kita harap atlet kita bisa mempertahankan medali perak yang diraih di SEA Games 2013 lalu,” ucapnya. (fan)

Tim Indonesia Kurang ”Power” Jakarta (Suara NTB) Pelatih Kepala Arsenal, Arsene Wenger, menilai tim Indonesia memiliki stamina yang jauh di bawah anak-anak asuhnya sebagaimana yang ia lihat pada laga Arsenal melawan Indonesia Dream Team, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu malam.

“Saya tidak bisa menilai tim Indonesia hanya dari satu pertandingan saja. Tetapi jelas bedanya, ‘power’ tim Indonesia kurang,” kata Wenger,

usai pertandingan, saat ditanya pendapatnya mengenai tim Indonesia.

Wenger menuturkan pada 20 menit terakhir, pemain Indonesia sudah tampak kelelahan. Hal itu dimanfaatkan Tim Meriam London untuk semakin mengacak-acak pertahanan tim besutan Jacksen Tiago meskipun Arsenal sudah unggul 4-0. Tim yang memiliki julukan The Gunners itu menggilas Indonesia dengan skor 7-0 hingga pertandingan berakhir lewat

striker timnas Jerman Lukas Podolski pada menit 82 disusul gol dari dua pemain muda, Kristoffer Olsson dan Thomas Eisfeld yang menyempurnakan kemenangan timnya menjadi 7-0 pada menit 85 dan 86.

Wenger pun mengaku puas dengan kerja keras timnya apalagi ia menurunkan pemain-pemain muda pada rangkaian tur pramusim mereka. “Saya puas dengan pertandingan ini. Pertandingan tadi baik untuk kami, ter-

utama pemain-pemain muda kami. Laga ini juga bagus untuk pemain sebelum kompetisi,” jelasnya.

Ia menambahkan timnya secara keseluruhan menunjukkan penampilan yang baik terutama dari segi passing dan penetrasi. Selanjutnya, tim yang bermarkasi di London Utara, Inggris, itu akan melanjutkan tur mereka ke Vietnam pada 17 Juli dan Jepang pada 22 hingga 26 Juli mendatang. (ant/bali post)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR CEPAT LAKU

DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

SIARAN TV

Hanya :

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Rabu, 17 Juli 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUKO

EVENT ORGANIZER

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

Halaman 10

SUARA NTB Rabu, 17 Juli 2013

Safari Ramadhan

Bupati Lotim Bagi-bagi Al Qur’an

Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : ‘’… Demi Yang Jiwa Muhammad ada di tanganNya, bau mulut orang yang berpuasa lebih Allah cintai dibanding bau misk (kesturi) …” (HR. Bukhari dan Muslim)

Puasa Sehat untuk Lansia PUASA sebaiknya tidak dihalangi oleh faktor usia. Ternyata lansia (lanjut usia) tetap bisa berpuasa, asalkan tetap mawas diri dan paham kondisi kesehatan diri sendiri. Selain mendapatkan pahala besar tentunya, menjalankan puasa diketahui memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manula. penelitian terbaru menunjukkan puasa mempengaruhi fungsi ginjal para orang tua.

Studi yang dilakukan pada pasien berusia 60 tahun ke atas ini membuktikan, fungsi ginjal mereka membaik pada hari ke-28 Ramadan dan hari ke-14 setelah Ramadhan. Intinya, tidak ada gangguan fungsi ginjal pada pasien usia lanjut yang sedang berpuasa, selama asupan cairannya mencukupi.

Selain memengaruhi ginjal, penelitian lain menyebutkan puasa juga memperbaiki profil lemak. Terdapat penurunan kadar trigliserida, yaitu sejenis lemak dalam darah yang bermanfaat sebagai sumber energi pada orang berusia lanjut dari 145,8 mg/dl menjadi 130,87 mg/dl.

Sementara, kadar kolesterol total pada orang dewasa juga mengalami penurunan. Puasa juga diketahui dapat mengurangi kadar radikal bebas secara bermakna sejak hari ke-7 dan 17 selama Ramadhan. Namun, meningkat kembali pada hari ke-14 setelah puasa. Namun, kadarnya lebih rendah dibandingkan sebelum puasa.

Saat berusia lanjut, cairan dalam tubuh manusia berkurang, sehingga ketika menjalankan puasa akan lebih cepat haus dan berisiko mengalami dehidrasi. Nafsu makan pun mulai menghilang, biasanya karena faktor sosial, psikologis, penyakit, dan sensasi rasa lapar yang menurun. Rasa lelah, lemah, dan bingung pun selalu merasuki orang yang sudah lanjut usia.

Untuk menyiasatinya, para manula untuk minum dan makan dengan otak, bukan dengan lidah. Penuhi asupan kalori seperti biasanya karena kebutuhan kalori sama dengan ketika tidak berpuasa.

Hanya pola makan diubah menjadi 40% kalori saat sahur, 50% saat berbuka puasa, dan 10% sesudah tarawih. Konsumsi cairan sebanyak 30–50 cc/kg berat badan/hari atau setara dengan delapan sampai 10 gelas setiap hari, dapat dibagi menjadi 2 gelas saat berbuka puasa, 3–4 gelas setelah tarawih sampai dengan sebelum tidur, 1 gelas saat bangun tidur sebelum sahur, dan 1–2 gelas saat sahur. Jangan menunggu sampai haus baru minum, hal ini mencegah rasa lemas dan mengalami dehidrasi, Biasakan konsumsi air atau jus buah antara berbuka puasa dan sebelum tidur. Lalu, hindari terlalu banyak es, karena dapat menahan rasa kenyang yang mengakibatkan konsumsi makanan lengkap menurun. (berbagai sumber)

Gecok

Jika Anda penggemar daging sapi, cicipilah masakan bernama gecok. Makanan khas Sumbawa ini berbahan utama daging dan jeroan sapi yang dimasak dengan cara ditumis dan dibalut dengan parutan kelapa berbumbu. Bisa dibayangkan makanan ini akan terasa nikmat untuk berbuka atau sahur. Namun, bagi yang tidak bisa mengkonsumsi isi dalam, sebaiknya dihindari atau dikurangi.

Bahan : · 1 Kg jeroan atau daging sapi bagian paha bawah · 1-1/2 gelas wijen hitam · 1 gelas santan kental Bumbu A : · · · · · ·

10 siung bawang merah 3 siung bawang putih 4 biji cabai merah 2 ruas serai 8 buah kemiri 3 lembar daun jeruk tetapi besar dengan aroma sedikit berbeda · 8 buah blimbing wuluh Bumbu B : · 5 buah kemiri · 1 ruas laos muda · 1 sendok makan garam · 7 siung bawang merah · 2 siung bawang putih · 2 sendok makan garam · 15 biji merica · 1 buah jeruk lokal (sejenis jeruk limau) Cara Pembuatan : Daging atau jeroan direbus hingga empuk dan dipotong tipis (1 ½ jari)dan sisihkan. Masing-masing komponen pada bumbu A dirajang tipis dan digoreng secara berurutan dan tiriskan minyaknya. Pada bumbu B: Bakar bawang merah, laos dan cabai merah, kemudian dihaluskan bersama merica dan garam. Bumbu halus ini kemudian ditumis.

Jeruk dikupas dan dihangatkan dengan api. Iris belimbing wuluh. Wijen disangrai dan dihaluskan. Rebus santan sampai kental hampir menjadi minyak.

Siapkan waskom bersih dan kering, kemudian masukkan irisan daging rebus dengan bumbu B yang telah dihaluskan dan separuh bumbu A. tambahkan wijen hitam halus sambil dituangi santan kental aduk sampai merata. Terakhir dihidangkan dengan ditaburi separuh Bumbu A dan diberi perasan jeruk local Sumbawa. (sumber : BKP NTB)

(Suara NTB/rus)

SERAHKAN - Bupati Lotim H.M. Sukiman Azmy menyerahkan secara simbolis bantuan kitab suci Al Qur’an ke setiap pengurus masjid yang didatangi saat safari Ramadhan.

Selong (Suara NTB) Jajaran Pemkab Lombok Timur (Lotim) terus melakukan kegiatan safari ramadhan. Momentum bulan suci ini benarbenar dimanfaatkan pejabat lingkup Kabupaten Lotim untuk bersilaturahmi langsung dengan masyarakat Lotim. Bupati Lotim H.M. Sukiman Azmy membagi-bagikan kitab suci Al Qur’an.

Pada kegiatan safari kali ke tiga di Masjid Anji Ma’ra Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia, Senin (15/7) malam itu, Bupati disambut ratusan jemaah masjid yang siap menunaikan ibadah shalat terawih secara berjamaah. Usai sholat terawih, masyarakat Dasan Lekong langsung bertatap muka dengan bupati yang didampingi para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menemani perjalanan safari tersebut.

Selama proses Safari Ramadhan ini, para pejabat Lotim akan menggelar safari di 20 kecamatan. Tiap kecamatan satu masjid dan akan diberikan sumbangan kitab Al Qur’an.

Masing-masing masjid diberikan rata-rata 10 kitab suci.

Pada agenda safari di Masjid Anji Ma’ra Dasan Lekong itu, Camat Sukamulia, Jaglul Ahwan dalam sambutannya mengeluhkan persoalan data Ban-

tuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang sampai saat ini masih dalam proses pembagian di Lotim. Menurut Jaglul, data tersebut banyak yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Dicontohkannya, warga yang seharusnya tidak berhak menerima namun tercatat dalam data penerima dana segar kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) itu. Camat pun menyampaikan harapannya agar Bupati Lotim bisa merespons keluhan masyarakat.

Menjawab keluhan masyarakat ini, Bupati Lotim meminta untuk mengidentifikasi datadata pihak yang dinyatakan tidak berhak tersebut. Selanjutnya ia siap akan meneruskan laporan tersebut ke Pemerintah Pusat melalui Gubernur NTB. Bupati juga mengingatkan, selama Ramadhan agar masyarakat terus meningkatkan ibadah. Menurutnya, bulan yang penuh berkah tempat diturunkannya Quran ini harus terus terisi dengan kegiatan ibadah. Hal itu ditujukan sesuai dengan tujuan dilaksanakan ibadah puasa, yakni mencapai derajat takwa. ‘’Takwa yang sebenar-benarnya. Menjalankan apa yang diperintahkan sang Khalik dan menjauhi apa yang dilarang-Nya. (rus)

Gubernur Minta Kepala SKPD Lebih Akrab dengan Al Qur’an Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengingatkan pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB tidak jauh dengan Al Qur’an. Artinya, kepala SKPD harus tetap membaca Al Qur’an setiap hari, sehingga semakin dekat dengan sang pencipta. Bahkan, gubernur mengakui, jika sumber kekuatan dirinya dalam menjalankan amanah sebagai seorang pemimpin di daerah ini, karena sering membaca Al Qur’an. ‘’Semakin dekat dengan Al Qur’an. Semakin akrab dengan Al Qur’an, maka energi untuk melaksanakan amanat yang diberikan akan semakin besar.

Kemampuan untuk mengatasi masalah juga semakin tinggi.

Kemampuan menyelesaikan problem-problem yang ada juga semakin terasa pada diri saya.

Saya yakin hal yang sama ada pada Anda semua,’’ ungkap gubernur saat membuka STQ Korpri VIII tingkat Provinsi NTB di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Selasa (16/7).

Dalam konteks ini, lanjutnya, gubernur mengingatkan pada pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB agar tetap menjadikan Al Qur’an sebagai pedoman hidup, terutama saat menjalankan tugasnya sebagai pimpinan di instansi masingmasing.Termasuk memberikan sikap teladan pada bawahannya, terutama saat mengikuti STQ Korpri. Dalam arti, tidak hanya stafnya yang ikut berkompetisi, tapi para

pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB wajib untuk ikut.

Tidak hanya itu, ungkapnya, dengan sering membaca Al Qur’an akan semakin menambah keimanan umat yang membacanya. Apalagi di dalam Al Qur’an sudah termaktub berbagai permasalahan yang mengatur hidup manusia, baik dalam konteks sosial dan profesional.

Dalam konteks profesional (TNI/Polri), ujarnya, ada mengajarkan tentang keberanian atau kepahlawanan di dalam surat At Taubah. Begitu juga dalam Al Qur’an banyak yang menyangkut soal konteks sosial dan kemasyarakatan.

Hal lain yang harus diperhatikan, ujarnya, adalah para pemimpin di daerah ini tidak hanya mementingkan diri pribadi, tapi memperhatikan kepentingan masyarakat yang lebih besar. Seorang pemimpin harus mendahulukan kepentingan orang-orang yang ada di sekitarnya daripada memikirkan dirinya sendiri. ‘’Jadi sebelum

dirinya, harus berpikir bagaimana orang lain, tetangga, rekanrekan saya. Dan selalu berpikir untuk kepentingan umum. Jadi ini perlu bagi para birokrat dan untuk kita semua,’’ ujar gubernur mengingatkan.

Pada kesempatan tersebut, gubernur juga menyampaikan, jika pada STQ Korpri tahun 2014, selain pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB, juga akan digelar STQ Korpri bagi pimpinan instansi vertikal, seperti Korem, Lanal Mataram, Lanud Rembiga, Polda NTB dan instansi vertikal lainnya. Ide melibatkan pimpinan instansi vertikal pada STQ Korpri tersebut, ujarnya, merupakan ide dari Danrem 162 Wirabhakti Kol. Inf. Sofian Chandra. ‘’Kalau sudah begitu, Korpri harus lebih siap, jangan sampai kalah sama Pak Tentara dan Pak Polisi,’’ seloroh gubernur.

Sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana H. Taufik, LHI, mengungkapkan, STQ Korpri ini diikuti 44 peserta dari SKPD

Bulan Puasa, Ksatria Band Padat Jadwal Manggung Mataram (Suara NTB)Bulan Ramadhan kali ini menjadi berkah bagi band yang baru menapakkan karier musiknya di industri musik nasional, Ksatria Band. Pasalnya, di bulan yang penuh keberkahan ini, jadwal manggung band yang dimotori alumni Kontes Dangdut Indonesia (KDI) asal Lombok Tengah, Sahid KDI padat jadwal manggung. Bahkan di hari pertama puasa, band ini tampil di acara musik Inbox yang disiarkan langsung salah satu televisi nasional.

Dihubungi Suara NTB, Senin(15/7), Sahid mengatakan saat ini bandnya sedang gencar mempromosikan lagu terbaru mereka berjudul 123,234. “Sekarang ini Ksatria sudah mulai sibuk promo lagu terbaru dan perform ke berbagai tempat selama Ramadhan ini,” ujarnya.

Walaupun semua personelnya menjalankan ibadah puasa,namun kegiatan mereka tetap jalan dan mereka merasa puasa bukan menjadi halangan untuk beraktivitas. Bahkan diakui menjadi tambah semangat dalam bekerja.

Makna puasa bagi Sahid

Ksatria Band sendiri sebagai momentum untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Di samping sarana untuk berlatih sabar dan meningkatkan kualitas keimanan dan ibadah.

Disinggung mengenai pembuatan lagu religi yang kerap dilakukan para musisi pada saat bulan Ramadhan, Sahid

(Suara NTB/ist)

mengatakan dia dan bandnya masih fokus untuk mempromosikan single pertama mereka yang dinyanyikan bersama Gina Youbi. Setelah lebaran band ini berencana akan merilis album perdana yang berisi 11 lagu. Sahid berharap masyarakat NTB mendukung kiprah bandnya di industri musik nasional. (yan)

(Suara NTB/ham)

DAFTAR - Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika NTB Ridwan Syah didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Mokhlis dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sedang mendaftar pada panitia STQ Korpri di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Selasa (16/7). lingkup Pemprov NTB dan perwakilan kabupaten/kota. Kegiatan tersebut, katanya akan digelar dari tanggal 16 Juli hingga 20 Juli 2013 di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB. Usai pembukaan, kepala SKPD yang menjadi peserta STQ dengan penuh optimisme bertanding seperti halnya qori atau qoriah modern. Mereka membaca ayat-ayat suci Al Qur’an yang sudah dipilih ber-

dasarkan nomor undian.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri H. Nasibun, SH, MTP, mengaku sudah mempersiapkan diri dengan baik. Dirinya mengharapkan mampu meraih menjadi yang terbaik di STQ Korpri kali ini. Sementara beberapa kepala SKPD mengaku gugup. Namun, dirinya akan berusaha tampil maksimal dan tidak memalukan. (ham)

81 Sekolah Ikuti Lomba Tadarusan Tingkat Pelajar Mataram (Suara NTB) Sebanyak 405 pelajar dari 81 sekolah se-Kota Mataram, mengikuti lomba tadarus Al Qur’an tingkat pelajar yang digelar di Mushalla Siti Aisyah kompleks Kantor Walikota Mataram. Lomba tadarusan ini dibuka Walikota Mataram H. Ahyar Abduh, Senin (15/7) malam. Kegiatan tahunan ini diharapkan dapat meningkatkan sisi spiritual para generasi muda Kota Mataram.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram H. Ruslan Effendy yang turut hadir dalam pembukaan lomba tadarusan ini, menjelaskan, selain meningkatkan kemampuan pelajar dalam membaca Al-Quran sesuai tartil dan tajwid. Namun, dapat meningkatkan kemampuan generasi muda dalam memahami makna dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. “Tentu saja untuk meningkatkan iman dan taqwa generasi muda kota Mataram, agar memiliki akhlakul karimah,”

terangnya.

Tahun ini pelaksanaan tadarus Al-Quran diikuti oleh 81 regu dari 81 sekolah SMP/ MTs, SMA/MA dan SMK di Kota Mataram. Setiap regu yang mewakili terdiri dari satu guru pembimbing agama dan 5 pelajar. Selanjutnya mereka akan mengikuti lomba tadarus yang dimulai tanggal 15 Juli – 3 Agustus 2013.

“Kami berharap pelaksanaan lomba tadarus Al Quran dapat berjalan lancar aman dan tertib serta dapat memperdalam spiritual para generasi muda Kota Mataram,” harapnya.

Sementara itu dalam pembukaanya, walikota Mataram H. Ahyar Abduh berharap tradisi lomba tadarus Al Quran yang dilaksanakan setiap tahunnya ini bisa dilestarikan setiap tahunnya. Dengan demikian, selain dapat membentuk generasi muda yang Qur’ani, kegiatan seperti ini juga menjadi salah satu wujud implementasi menuju Kota Mataram yang maju religius dan berbudaya. (nia)

SUARA NTB Rabu, 17 Juli 2013

Pramono Anung Sindir Pembantu Presiden Jakarta (Suara NTB) – Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, menyindir pembantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena mempersiapkan diri menghadapi Pemilihan Presiden 2014 dibanding melakukan tugas utamanya sebagai menteri.

“Saya melihat banyak sekarang ini dalam pemerintahan terlalu sibuk bersiap-siap diri, mempercantik diri, menggantenggantengkan dirinya untuk persiapan 2014,” kata Pramono Anung di Gedung MPR/DPR/ DPD RI, Jakarta, Selasa.

“Bagi menteri yang mau maju, monggo-monggo saja, tidak ada salahnya. Tapi jangan lupakan tugas utamanya diabaikan,” imbuh Pramono.

Ia juga menyinggung soal teguran Presiden SBY kepada salah seorang menteri, Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, karena masalah impor daging yang tak kunjung diselesaikan sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh Presiden SBY. “Teguran Presiden SBY kepada menterinya menurut saya kurang keras dan terlalu sopan.

Sebab saya tidak melihat setelah teguran itu diberikan, kemudian menteri itu tidak mengambil jalan keluar yang signifikan, yang bisa mempunyai dampak bagus bagi masyarakat,” kata Pramono.

Oleh karena itu, Presiden SBY sebaiknya memberhentikan menteri yang sudah tak mampu lagi menjalankan tugas utamannya sebagai menteri.

“Kalau seorang menteri sudah tidak bisa menjalankan apa yang ditugaskan oleh presiden yang merupakan pemegang mandat rakyat, ya menteri itu diganti saja,” kata Pramono.

Sebagai pimpinan DPR RI, ia berharap agar penanganan pemerintah dalam Lebaran ini, terutama soal harga dan arus mudik bisa diselesaikan secepatnya sebelum terjadi lonjakan atau kepadatan luar biasa.

Dicontohkannya, penyelesaian jalur mudik Pantura, hingga saat ini belum juga dilakukan.

Baru akan dikerjakan bila mau Lebaran saja dan itu sangat disesalkan padahal jalur Pantura ini merupakan transportasi utama bagi orang yang akan ke Jawa Tengah, Jawa Timur.

“Itu dipersiapkan sejak dini sehingga tidak ada alasan seperti periode lalu karena kurang ini, kurang itu. Kalau mereka tidak bisa mengerjakan hal yang didepan mata, mensukseskan itu, menyelesaikan persoalan yang ada, rakyat akan memberi catatan dan hukuman,” ungkap mantan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. (ant/bali post)

SUARA NUSANTARA

Halaman 11

Presiden Minta RAPBN 2014 Tidak Dipolitisasi Jakarta (Suara NTB) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh jajaran kementerian untuk memastikan tidak ada politisasi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014.

“APBN bisa saja bisa mengalami perubahan sebelum jadi APBN definitif. Tapi pembahasan tersebut harus tetap dalam koridor menghadirkan APBN yang tepat sesuai prioritas dan agenda yang telah ditetapkan agenda pembangunan dan pemerintahan. Jangan sampai ada godaan perubahan APBN karena ada faktor politik,” kata Presiden saat membuka rapat kabinet terbatas bidang ekonomi di Kantor Presiden Jakarta, Selasa.

Presiden mengatakan seluruh jajaran kementerian dan pemerintah saat pembahasan bersama DPD RI dan DPR RI diminta tetap dalam koridor pembahasan yang ada.

“Kita harus kokoh di situ, sebab kalau segala sesuatu dikaitkan dengan pemilu apalagi dikaitkan simpati rakyat APBN bisa keliru, kalau keliru dampaknya akan ke se-

Bersatu II sekaligus penutup bagi program jangka menengah nasional.

“APBN 2014 penting, di samping APBN terakhir masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu II yang akan membulatkan dan menuntaskan pelaksanaan rencana pembangunan nasional lima tahunan, juga diselenggarakan dalam lingkungan politik yang khas yaitu tahun pemilihan umum,” paparnya.

Presiden meminta agar penyusunan, pembahasan dilakukan dalam kerangka pikir sistemik dan melihat dari seluruh aspek yang ada, sehingga APBN yang dihasilkan optimal.

Rapat kabinet terbatas yang membahas postur APBN 2014 tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, para Menteri Koordinator, menteri terkait dan sejumlah pejabat Susilo Bambang Yudhoyono lainnya. (ant/bali post) mua,” katanya.

Presiden mengatakan APBN 2014 merupakan APBN terakhir dalam masa tugas kabinet Indonesia

Pembunuh Mahasiswa Binus Diduga Pengedar Narkoba Jakarta (Suara NTB) – Penyidik Polda Metro Jaya menelusuri tersangka pembunuh mahasiswa Bina Nusantara (Binus) Ong Lucky Mustofo, yakni YA dan BT yang diduga pengedar narkoba.

“Mereka berdua (YA dan BT) bisa saja sebagai pengedar narkoba, itu yang masih kita dalami,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Slamet Riyanto di Jakarta, Senin. Berdasarkan penyelidikan sementara, Slamet mengatakan bahwa korban bersama kedua tersangka menggunakan narkoba, Ong meninggal dunia.

Slamet menuturkan, kedua tersangka mengaku merupakan teman korban menggunakan narkoba jenis putaw. Namun, petugas tidak menemukan barang bukti narkoba saat menangkap kedua tersangka diduga pembunuhan Ong tersebut.

Sebelumnya, petugas menangkap dua tersangka, YA dan BT terkait pembunuhan terhadap Ong yang jasadnya ditemukan dekat tempat sampah di Jalan Kemandoran 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (4/6) dinihari sekitar pukul 01.00 WIB. Para tersangka mengaku awalnya menggunakan narkoba bersama korban di rumah YA, kemudian Ong mengalami kejang karena diduga “overdosis”.

Karena panik melihat korban sekarat, kedua pelaku menyimpan korban di tempat sampah Jalan Kemandoran II RT013/03, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil visum, terdapat sejumlah luka diduga bekas penganiayaan pada bagian leher dan kepala korban. (ant/bali post)

Tragedi Nabire Bukan Akibat Kerusuhan Jayapura (Suara NTB) – Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian menegaskan, tragedi GOR Nabire yang menewaskan 17 orang (bukan 18 orang) bukan akibat kerusuhan melainkan karena ketakutan para penonton hingga berupaya keluar dengan berdesakan.

“Mereka tewas bukan karena dianiaya melainkan terhimpit dan terinjak-injak saat hendak keluar dari GOR,” tegas Kapolda Papua melalui telepon, Selasa.

Dikatakan, dari hasil penyelidikan sementara terungkap kasus yang (ant/bali post) menewaskan belasan Tito Kanavian orang itu terungkap akibat berdesakan di pintu utama sehingga terhimpit dan terinjak-injak sementara penonton lainnya yang berada di dalam gedung tidak mengalami cedera.

Selain karena berdesakan saat hendak keluar GOR Nabire, kapasitas gedung yang diperkirakan hanya sekitar 500 orang, juga tidak mampu menampung jumlah penonton.

“Saat insiden terjadi sekitar 1.500 orang yang memadati GOR yang berlokasi di kota lama Nabire sehingga memang sudah tidak memadai hingga para korban selain mengalami luka-luka juga sesak nafas,” kata Kapolda Papua yang saat ini masih berada di Nabire.

Menurutnya, dari laporan sementara juga terungkap membludaknya penonton karena saat Bupati Nabire Izaias Douw masuk GOR, masyarakat yang berada di luar GOR meminta untuk diperbolehkan masuk sehingga Bupati Nabire kemudian mengijinkan masyarakat masuk tanpa membeli karcis.

Kebijakan itu menyebabkan masyarakat berduyun-duyun memasuki GOR hingga melebihi daya tampung, jelas Irjen Pol Tito seraya menambahkan, seusai final antara Yulianus Pigome melawan Alfius Rumkorem yang dimenangkan Alfius, para pendukung Pigome tidak terima sehingga terjadi keributan dan saling lempar seperti kursi dan botol air minum.

“Kalau akibat lemparan baik kursi maupun botol air tidak akan separah itu,”ungkap Kapolda.

Ia menambahkan, dari 17 korban yang meninggal, tiga di antaranya sudah dimakamkan, sedangkan yang dirawat di RSUD Nabire saat ini tercatat 20 orang. (ant/bali post)

Lagi, Dada Rosada Diperiksa KPK Jakarta (Suara NTB) – Wali Kota Bandung Dada Rosada memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan soal dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan perkara pemberian bantuan sosial di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

“Alhamdulillah sehat, tidak tahu saksi untuk siapa,” kata Dada saat datang ke gedung KPK Jakarta, Selasa.

Ini adalah pemeriksaan kesepuluh Dada sebagai saksi perkara korupsi itu meski ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama oleh KPK pada 1 Juli lalu.

Dada menolak berkomentar mengenai penetapannya sebagai tersangka. “Saya serahkan kepada proses hukum, saya sudah tunjuk pengacara,” katanya.

Menurut Kepala Bagian Pemmberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Dada diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Edi Siswadi, mantan Sekretaris D a e r a h Bandung.

KPK menyangka Dada dan Edi melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 atau pasal 13 UndangUndang (UU) No.39/1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi se-

bagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1.

Pasal tersebut mengenai orang yang memberikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Ancaman pidananya, penjara paling lama 15 tahun dan denda paling besar Rp750 juta.

Dalam perkara ini pengadilan bulan Desember 2012 sudah menjatuhkan vonis hukuman penjara selama satu tahun dan denda Rp50 juta subsider satu bulan tahanan kepada Setyabudi Tejocahyono, hakim ketua dalam sidang tujuh terdakwa korupsi dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung. (ant/bali post)

Dada Rosada (ant/bali post)

Prabowo Bangga Popularitas Jokowi Tak Tertandingi

(ant/bali post)

FOTO NAPI - Petugas menunjukan foto empat napi kasus terorisme yang saat kerusuhan 11 Juli 2013 lari dari Lapas Klas I Tanjung Gusta, Medan. Penjara berkapasitas 1.050 orang itu menampung 2.016 napi, 218 di antaranya kabur saat kerusuhan.

102 Napi Tanjung Gusta yang Kabur Sudah Tertangkap Jakarta (Suara NTB) – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan bahwa saat ini aparat sudah menangkap 102 dari 218 narapidana (napi) yang kabur dari Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, saat terjadi keributan pada Kamis malam (11/7).

“Informasi yang kami terima sampai Senin malam (15/7), ada penambahan dua orang yang menyerahkan diri

ke Lapas Tanjung Gusta, dan satu orang menyerahkan diri ke Polres Binjai,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Pol Agus Rianto, di Jakarta, Selasa.

Polisi masih terus mencari napi yang belum tertangkap, tambah dia. Kepala Polri Jenderal Pol Timur Pradopo, menurut dia, juga telah memerintahkan seluruh kepala kepolisian daerah di Sumat-

era membantu Kepolisian Daerah Sumatera Utara mencari napi yang belum ditangkap.

Ia mengimbau masyarakat membantu aparat menemukan napi yang kabur dan berharap keluarga napi yang kabur tidak membantu pelarian mereka. “Para napi yang masih di luar, kami juga mohon untuk segera menyerahkan diri,” katanya. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) – Orang yang paling bangga dan bahagia ketika berbagai hasil survei menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo selalu dalam posisi teratas adalah Prabowo Subianto, kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat.

“Yang paling bangga Jokowi tinggi di survai, ya pak Prabowo,” kata Martin di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Martin mengatakan, kebanggaan Prabowo beralasan karena dia pula yang membuat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta dan memiliki popularitas tak tertandingi.

“Karena kem a r i n (pada pencalonan Gubernur Jakarta 2012) kan Pak Prabowo

yang meminta Bu Mega (Megawati) untuk mengusung Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta,” kata Martin.

Martin mengungkapkan agenda lain yang dipersiapkan untuk Jokowi adalah menggantikan Prabowo sebagai presiden periode 2019-2024.

“Jokowi disiapkan oleh kami (Gerindra) untuk jadi calon presiden. Tapi bukan tahun 2014, melainkan tahun 2019,” kata Martin. (ant/bali post)

Jokowi (ant/bali post)

Nazaruddin Batal Jadi Saksi Djoko Susilo

Muhammad Nazaruddin

Jakarta (Suara NTB) – Mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin batal menjadi saksi dalam sidang perkara pengadaan driving simulator uji klinik pengemudi roda dua (R2) dan roda empat (R4) tahun anggaran 2011 di Korlantas dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Irjen Pol Djoko Susilo.

“Nazaruddin tidak jadi ke Jakarta, tidak jadi bersaksi karena dia mengatakan perutnya masih sakit,” kata Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Giri Purbadi dari Bandung, Selasa.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum KPK berencana untuk menghadirkan Nazaruddin sebagai saksi dalam sidang terdakwa mantan Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo pada sidang hari ini.

“Nazar sudah memberikan surat dari dokter ke KPK, petugas KPK yang mau menjem-

put Nazaruddin juga sudah pulang,” tambah Giri.

Dalam sidang 28 Mei 2013, ketua panitia pengadaan simulator Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan mengatakan pernah mengantarkan uang Rp4 miliar dalam empat kardus kepada Nazaruddin, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo, anggota Komisi III dari Fraksi PDI-Perjuangan Herman Heri, Wakil Ketua Komisi III dari fraksi Golkar Azis Syamsudin, serta anggota DPR Komisi III dari fraksi Partai Gerindra Desmond Mahesa di pusat perbelanjaan Plaza Senayan.

Tujuan pemberian uang tersebut adalah agar Komisi III membantu menurunkan anggaran Rp600 miliar untuk Korlantas Polri.

Selain itu, perusahaan Nazaruddin diduga pernah mengikuti tender dalam proyek tersebut, ada lima perusahaan yang mengikuti tender proyek senilai Rp197,8

miliar pada 2011 ini.

Kelima perusahaan tersebut adalah PT Bentina Agung, PT Digo Mitra Slogan, PT Dasma Pertiwi, PT Kolam Intan Prima, dan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi. Dari kelima perusahaan itu, PT Digo Mitra Slogan dan PT Kolam Intan Prima. Perusahan milik Nazaruddin kalah tender dalam pengadaan pada 2011 karena dimenangkan oleh PT Citra Mandiri Metalindo Abadi milik Budi Susanto.

Dalam perkara korupsi pengadaan simulator, Djoko didakwa melangar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan ataas UU No 31 tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP. (ant/bali post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Rabu, 17 Juli 2013

SEPUTIH RAMADHAN MENYONGSONG ERA BARU MENGINJAK usia ke 43 tahun, Bank Bukopin sebagai salah satu Bank besar di Indonesia, memperkenalkan dengan resmi misi terbarunya yang telah disempurnakan yaitu sebagai pemberi solusi jasa keuangan yang unggul dan komprehensif yang memenuhi kebutuhan nasabah dalam dunia usaha, individu, dan keluarga. Turut berperan aktif dalam mengembangkan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro yang berdaya saing. Ikut membangun keterlibatan (engagement) karyawan dalam meningkatkan produktivitas untuk kesejahteraan karyawan. Serta meningkatkan nilai tambah investasi bagi pemegang saham melalui pengelolaan usaha yang pruden. Mengusung tema Fresh dan Ceria, HUT Bank Bukopin ke-43 seakan menegaskan bahwa pertambahan usia pada perusahaan tidak akan mengurangi produktivitas dan pelayanan kepada nasabah, justru semakin meningkatkan kualitas pelayanan dan SDM perusahaan yang up to date .

Ulang tahun Bank Bukopin yang jatuh pada tanggal 10 Juli 2013 diiringi dengan berbagai rentetan kegiatan internal maupun eksternal. Bank Bukopin Cabang Mataram memulai aktivitas perayaan HUT ke43 ini, dengan jalan sehat bersama komunitas Hash terdiri dari Pengusaha, Profesional serta WNA yang tergabung dalam Rinjani Hash House Harrier dan Lombok Hash House Harrier pada tanggal 3 dan 8 Juli 2013. Hal ini dilakukan sebagai usaha mempererat silaturahmi Bukopin dengan nasabah eksis maupun calon nasabah dan untuk mengenal lebih baik masyarakat kota Mataram terkait dengan visi Bank Bukopin, Menjadi Lembaga Keuangan Terkemuka dalam Pelayanan Jasa Keuangan yang Terintegrasi.

Selain aneka lomba yang dilaksanakan internal Bank Bukopin, ulang tahun yang bertepatan pada hari pertama bulan Ramadan juga dirayakan seremonial pagi harinya, ditandai dengan penyematan pin FRESH secara simbolis sebagai pengingat karyawan Bank Bukopin untuk selalu memberikan pelayanan yang Fast, Responsive, Empathy, Simple dan Honest. Perayaan HUT Bank Bukopin dilanjutkan dengan buka puasa dan pengajian bersama puluhan anak yatim dari Panti Sosial Asuhan Anak HARAPAN Mataram serta penyerahan santunan dan bantuan kepada yayasan secara simbolis. Diharapkan, pertambahan usia yang jatuh pada bulan suci Ramadan ini membawa berkah bukan hanya untuk Bank Bukopin namun juga untuk seluruh masyarakat Indonesia yang telah memilih Bank Bukopin sebagai salah satu patner transaksi keuangan dan investasinya.

Dengan spirit “Seputih Ramadhan Menyongsong Era Baru”, HUT Bank Bukopin ke-43 menandai hari baru di usia baru dengan semangat dan inovasi yang selalu baru. Moment ini jugalah yang ingin ditangkap Bank Bukopin untuk mengucapkan terima kasih yang terdalam kepada seluruh nasabah Cabang Mataram atas loyalitas dan kepercayaannya telah memilih Bank Bukopin, serta partisipasinya terhadap produk dan program-program dari Bank Bukopin.

Dirgahayu Bank Bukopin! Selamat menjalankan ibadah Ramadan untuk semua.

Bukopin memang wokeee…!!!

Mbojo Festival Upaya Lestarikan Nilai Seni dan Pencitraan Daerah PELESTARIAN dan pengembangan seni budaya NTB terus digalakkan Pemerintah Provinsi NTB. Bahkan ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya dalam upaya menguatkan peradaban masyarakat di wilayah Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa ini. Salah satunya dengan menggelar Festival Etnis dan Budaya seperti yang dilakukan di Bima dengan kemasan Festival Etnis Mbojo.

Kegiatan Mbojo Festival kali kedua ini – setelah cukup sukses digelar tahun 2012, menyuguhkan berbagai jenis tarian dan seni kebudayaan daerah Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu yang dihelat di Lapangan Merdeka Kota Bima, 1-3 Juli 2013. Mbojo Festival ini sengaja digelar oleh Pemerintah Provinsi NTB bekerja sama dengan Komisi II DPRD

NTB yang ikut menginisiasi festival yang juga memiliki pencitraan dan promosi daerah ini.

Didukung pula Pemerintah Kabupate Bima, Kota Bima dan Dompu.

Secara resmi Mbojo Festival 2013 dibuka oleh Wakil Bupati Bima Drs. H Syafrudin HM Nur M.Pd, Senin ( 2/6 ) malam. Hadir dalam acara pembukaan, Dr. Hj. Siti Maryam Binti Sultan Muhammad Salahudin, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi NTB Mori Hanafi, Kabid Kebudayaan Disbudpar NTB Drs. Faisal, Kadisbudpar Kabupaten Bima Ir. H. Nurdin serta pimpinan FKPD Kota Bima. Disamping itu, hadir pula budayawan, seniman serta masyarakat yang antusias dengan pagelaran seni.

Ditemui disela – sela acara, Faisal mengatakan kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah melestarikan nilai seni budaya daerah, khususnya Mbojo. Ini

bagian dari langkah Pemprov NTB bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota seNTB untuk melaksanakan event terutama pentas seni daerah yang melibatkan sanggar – sanggar di masing – masing Kabupaten/Kota dimaksud.

Selain itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung suksesnya “Visit Lombok Sumbawa” sehingga NTB merupakan destinasi unggulan di tingkat nasional.

Ke depan sektor pariwisata pun dengan cepat berkembang dan maju. Disamping itu pula, dengan adanya event seperti ini untuk meningkatkan apresiasi masyarakat, budayawan dan seniman dalam melestarikan nilai – nilai seni budaya daerah yang dapat memperkokoh jati diri bangsa.

Sejalan dengan hal ini, khususnya Kabupaten Bima menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam 1 etnik termasuk Dompu untuk mengkolaborasikan nilai yang ada, sehingga menjadi satu nilai yang utuh.

Menurut Faisal, Kegiatan seperti ini harus ditingkatkan dan dilaksanakan secara rutin untuk menggali nilai – nilai yang dan di NTB khususnya Kabupaten Bima.

Wakil Bupati Bima Drs. H Syafrudin HM Nur, M.Pd dalam sambutannya mengatakan Provinsi NTB memiliki 10 keunikan yang mampu menjadi daya tarik. Salah Satunya letusan Gunung Tambora. Letusan tersebut,

Pembukaan Mbojo Festival oleh Wakil Bupati Bima, H. Syafrudin HM Nur, disaksikan oleh Sekretaris Komisi II DPRD NTB, Mori Hanafi, dan Hj. Siti Maryam Binti Sultan Muhammad Salahudin. katanya menambah kekayaan warna di NTB. Inilah saatnya untuk mempromosikan NTB khusunya Sumbawa sehingga menjadi destinasi tingkat Nasional hingga mancanegara. Seni dan budaya yang khas yang ditonjolkan melalui event-event seperti Mbojo Festival akan semakin menguatkan daya tarik NTB di luar sekaligus ajang pengembangan seni budaya daerah.

Sementara Sekretaris Komisi II DPRD NTB Mori Hanafi mengutarakan, kehadiran Mbojo Festival ini diharapkan menguatkan nilai-nilai seni dan

budaya, dan menjadi bagian strategis dalam memberi nilai tambah terhadap percepatan pembangunan budaya dan pariwisata. Pihaknya sangat mendukung kegiatan seperti ini dikembangkan sebagai media promosi, pencitraan dan pelestarian nilai-nilai budaya dengan mengedepankan moral dan peradaban. Ia berharap event budaya ini terus berkelanjutan.

Tiga malam pelaksanaan Mbojo Festival menampilkan antara lain tari Wura Bongi Monca, Mpa’a Manca, kolaborasi musik, Rimpu Cili, tari Toja,

Atraksi kesenian dan budaya khas mbojo ditampilkan dalam Mbojo Festival. rawa Kore, hadrah, kasidah klasik, tari Rimpu dan Kipas, puisi monolog, sendra tari prose-

si Nenggu, tari Muna Ra Medi, tari Pata Angi, seni teater, dan teatrikal Mbojo. (adv)

Utusan AS Datang, Bentrok Pecah di Mesir Kairo Ratusan pendukung presiden terguling Mohamed Moursi bentrok dengan pasukan keamanan beberapa jam setelah seorang utusan Amerika Serikat mendesak para pemimpin Mesir dukungan militer untuk mengakhiri kekerasan.

Utusan AS Bill Burns mendesak tentara untuk menghindarkan penangkapan bermotivasi politik di tengah ketidaknyamanan dunia yang meningkat menyusul pemberangusan Ikhwanul Mus-

limin. Burns berbicara setelah bertemu dengan para pemimpin baru Mesir, termasuk perdana menteri sementara Hazem al-Beblawi, yang akan mengumumkan susunan kabinet baru Selasa atau

Rabu esok.

Ikhwanul telah menolak ambil bagian dalam pemerintah baru, sedangkan para pendukungnya masih berada di jalanan menyerukan pemulihan kekuasaan Moursi. Senin

malam lalu ratusan demonstran memblokade Jembatan 6 Oktober yang membelah Sungai Nil di jantung kota Kairo.

Pasukan keamanan menembakkan gas air mata untuk membubarkan mereka, namun dijawab demonstran dengan lemparan batu.

Demonstran terus bertambah setelah buka puasa. Mereka menuntut pengembalian

kekuasaan Moursi.

Beberapa jam sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Bill Burns menyerukan dialog untuk menggantikan kekerasan. “Prioritas pertama harus mengakhiri kekerasan dan hasutan, mencegah retribusi, dan memulai dialog yang serius dan substansial antar semua pihak dan partai politik,” kata dia seperti dikutip AFP. (ant/bali post)