Snt17112014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SENIN, 17 NOVEMBER 2014

16 HALAMAN NOMOR 211 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mahasiswa IAIN Mataram Kunjungi Dewan

Ketua DPRD Kota Mataram Nilai Praktikum ’’Legal Drafting’’ Sangat Positif Mataram (Suara NTB) Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH (HDS), Sabtu (15/11) menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram jurusan Al-Syakhshiyah.

Kedatangan 60 lebih mahasiswa Semester V dalam rangka melakukan praktikum legal drafting (proses dan penyusunan Peraturan Daerah) ini diapresiasi positif oleh DPRD Kota Mataram.

Terbukti setiap pertanyaan mahasiswa dalam sesi dialog, dijawab dengan lengkap oleh Ketua DPRD Kota Mataram.

Para mahasiswa yang didampingi Dosen Pembimbing Mata Kuliah legal drafting IAIN Mataram, DR. H. Safwan nampak antusias mengikuti kegiatan itu.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/fit)

JAWAB PERTANYAAN - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi saat menjawab pertanyaan mahasiswa yang sedang melaksanakan praktikum legal drafting di DPRD Kota Mataram seputar proses pembuatan rancangan Peraturan Daerah (kiri). Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram nampak sangat antusias mendengarkan penjelasan Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi dalam kegiatan praktikum legal drafting di ruang sidang utama DPRD Kota Mataram, Sabtu (15/11).

(Suara NTB/bul)

BELUM BERFUNGSI - Gedung megah bernama Gedung Pusat Informasi Agrobisnis yang dibangun di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur ini sudah rampung dibangun dua tahun silam.

Gedung yang dibangun Pemprov NTB ini, sampai saat ini belum difungsikan.

TO K O H Tingkatkan Kewaspadaan

(Suara NTB/nas)

GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terkait dengan transisi musim dari musim panas (kemarau) ke musim hujan saat ini. Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB diminta untuk menginventarisir daerah-daerah yang rawan terjadi bencana longsor dan banjir seluruh NTB. ‘’Dalam masa transisi musim ini yang paling penting adalah kewaspadaan masyarakat. Khususnya para pengguna transportasi baik itu moda udara, darat dan laut. Karena perubahan iklim ini sering menimbulkan perubahan cuaca yang tak terduga. Sehingga perlu kewaspadaan,” kata gubernur ketika dikonfirmasi usai pengukuhan Mabida dan Kwarda Gerakan Pramuka NTB, di Kantor Gubernur, Sabtu (15/11) sore.

Masyarakat diminta untuk memperhatikan kondisi lingkungannya dengan membersihkan saluran-saluran air atau drainase. Sehingga, jika hujan turun drainase lancar dan tak mengakibatkan genangan air yang dapat mengakibatkan banjir.

Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Sejumlah Kepala SKPD lingkup Pemprov NTB tak bisa menghindar dari pertanggungjawaban penggunaan dana cukai tembakau yang totalnya Rp 200 miliar. Mereka harus membuat laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas penggunaan dana dari Kementerian Keuangan yang disebut Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) itu.

Data yang diperoleh Suara NTB, ke 10 SKPD yang harus mempertanggungjawabkan penggunaan DBH-CHT itu terdiri dari tiga badan, dua biro dan lima dinas. Seluruh satker ini mengelola dana Rp 35 miliar setelah dibagi dengan daerah penghasil cukai tembakau, Lombok Timur dan Lombok

Apresiasi Langkah Kejaksaan SEMENTARA itu, DBH-CHT dianggap sudah jelas peruntukannya sehingga adanya kebijaksanaan untuk menyalurkan dana tersebut untuk membiayai kegiatan di luar peruntukannya, berpotensi menyalahi ketentuan. Jika demikian adanya, langkah Kejaksaan Tinggi NTB

yang mengusut kasus ini patut diapresiasi.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD NTB, H. M. Husni Djibril, B.Sc, yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (16/11) kemarin.

Husni menegaskan, anggaran seharusnya diarahkan ke item-item tertentu yang sudah tertuang dalam petun-

juk dari Kementerian Keuangan. “Tetapi itu tidak ke semua kegiatan. Kan itu hajatnya, tidak boleh disimpangkan,” ujar Husni.

Penggunaan DBH-CHT di luar item kegiatan yang dibolehkan memang menjadi problem umum di berbagai daerah.

Bersambung ke hal 5

KAMPUNG MEDIA DI NEGERI GINSENG

Chang Dong, Peluang Replikasi di Daerah Setelah berhasil menjadi salah satu dari 9 Top Inovasi Nasional, Kampung Media dipercaya untuk mewakili Indonesia dalam lomba pelayanan publik dunia – United Nation Public Srvice Award (UNPSA) yang diselenggarakan organisasi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).

Itulah sebabnya Kadishubkominfo NTB, Agung Hartono dan Fairuz Abadi sang Inovator Kampung Media berada di Korea Selatan. Berikut laporannya.

(Suara NTB/ist)

FOTO TOKOH - Salah satu sudut Desa Chang, foto tokoh pendiri desa terpampang di dinding rumah warga. Selain sebagai Informasi, foto tokoh tersebut menandakan penghargaan warga kepada orang tua pendahulunya.

KUNJUNGAN ke Desa Chang atau Chang-dong mengawali kegiatan Tim 9 Top Inovasi Nasional di Korea Selatan. Desa ini berhasi me-

menangkan United Nation Public Service Award (UNPSA) 2014 – Penghargaan Pelayanan Publik Dunia.

Bersambung ke hal 5

Tengah. Hajatannya untuk peningkatan kesejahteraan petani tembakau, sekaligus pengelo-

laan sektor lain berhubungan dengan dampak rokok.

Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Senin, 17 November 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Angin Barat Mulai Mengancam

Fokus Gotong Royong LURAH Karang Pule, H. Taufiqurrahman mengatakan, saat ini pihaknya terus fokus mengajak masyarakat bergotong royong menyusul beberapa hari ini sudah turun hujan. Ia dikhawatirkan akan terjadi banjir, karena di beberapa titik drainase atau saluran belum dilakukan normalisasi. “Sekarang, saya sama masyarakat harus gotong royong,” katanya dikonfirmasi di Kantor Walikota Mataram.

Yang paling memperhatikan kata Lurah Karang Pule, saluran di Lingkungan Erat Daye. Pasalnya, tumpukkan sampah dan sedimentasi belum bisa diangkat. Alat berat yang sudah dipinjam dari Dinas (Suara NTB/cem) Pekerjaan Umum (PU) Kota H. Taufiqqurahman Mataram, tidak bisa mengakses jalan, sehingga alat berat tersebut dialihkan ke tempat lain. Ini dikhawatirkan sambungnya, genangan air akan masuk ke rumah – rumah warga. “Alternatifnya, iya kita minta tokoh masyarakat dan tokoh agama, mengajak masyarakat buat gotong royong,” imbuhnya.

Ia mengakui, kendala yang dihadapi selama ini, tumpukkan sampah dan sedimentasi yang tidak bisa diangkat. Meskipun masyarakat berinisiatif menggunakan tenaga, tapi tidak bisa tuntas hingga saat ini karena disamping volume sampah dan sedimentasi terlalu banyak, juga peralatan sangat minim.

Konsep yang ditawarkan beberapa waktu lalu di Kelurahan Pagesangan Barat hingga Karang Pule, dari panjang drainase satu hingga dua kilometer tersebut, agar menggunakan gorong – gorong untuk mengurangi debit air. Namun sejauh ini, belum ada respon dari dinas teknis terkait.

Apakah sebelumnya sudah ada koordinasi dengan Dinas PU? Ia mengaku, sudah berkoordinasi bahkan secara resmi bersurat ke Dinas PU Kota Mataram, agar mengambil langkah antisipasi turunnya hujan. Dan bahkan, pihaknya bersama Lurah Kekalik akan rapat membahas gorong – gorong yang akan diperbaiki di jalan Panjir Tilar menuju Swasembada.

Dia berharap, perbaikkan akses jalan maupun drainase dapat meningkatkan ekonomi dan masyarakat bisa tenang dan nyaman. Terlepas dari itu, ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah di kali atau saluran, karena akan menyebabkan penumpukkan sampah serta menimbulkan genangan. (cem)

Antisipasi Penimbunan MENGANTISIPASI ulah oknum spekulan yang melakukan penimbunan menjelang naiknya harga BBM, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Noer H. Ibrahim mengimbau kepada aparat kepolisian maupun Satpol PP Kota Mataram untuk segera melihat gejala-gejala penimbunan.

Komisi II, kata Noer Ibrahim, sangat berharap aparat kepolisian maupun Satpol PP melakukan pemantauan ke SPBU-SPBU. ‘’Mungkin yang beli pakai jeriken-jeriken itu. Memang banyak sekarang yang beli pakai jeriken. Jerikennya tidak diturunkan tetapi dia masuk(Suara NTB/fit) kan di mobilnya. SeolahHM. Noer H Ibrahim olah dia ngisi di mobilnya, padahal itu jeriken-jeriken,’’ terang politisi Partai Golkar ini.

Menyikapi rencana kenaikan harga BBM, Noer Ibrahim bersama anggota Komisi II DPRD Kota Mataram berjanji akan turun ke lapangan, melakukan pemantauan di Pertamina dan lain sebagainya. Tidak hanya memantau dampak dari rencana kenaikan harga BBM tapi juga memantau gas LPG 3 kg yang harganya mahal dan terkesan langka.

Noer Ibrahim menduga langka dan mahalnya gas LPG 3 kg ini tidak terlepas dari permainan para agen yang ditengarai melakukan penimbunan. ‘’Kita sisir nanti agen-agen,’’ cetusnya. Ia memastikan dewan akan mengambil peran untuk menjawab keresahan masyarakat. Sebab, saat ini masyarakat cukup kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Distribusi ke tingkat pengecerpun mulai sulit.

Kalau dulunya para pengecer mendapat pasokan LPG 3 kg tiap minggu, sekarang bisa tiga minggu sekali. ‘’Ini indikasi kelangkaan. Barangnya ada tapi disembunyikan,’’ cetusnya. Noer Ibrahim mengimbau kepada para pedagang agar sportif dalam mengambil untung. Ia mengatakan, dalam waktu dekat bakal menggelar hearing dengan Pertamina untuk mengetahui penyebab kelangkaan LPG 3 kg sekaligus ketersediaan BBM. ‘’Kami akan minta ke Pertamina supaya mengawasi SPBUSPBU supaya tidak melayani jeriken-jeriken,’’ katanya. Selain itu, menurutnya, operasi pasar yang pernah dilakukan pertamina bersama para agen dan pangkalan belum mampu menjawab kelangkaan LPG 3 kg. (fit)

Walikota Minta Petugas Piket di Pinggir Pantai Mataram (Suara NTB) Memasuki akhir tahun, cuaca buruk atau angin barat mulai mengancam, khususnya bagi warga yang ada di kawasan pesisir. Untuk menghadapi cuaca buruk musiman ini, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh telah meminta agar ditempatkan petugas khusus yang piket di kawasan pinggir pantai.

Hal ini disampaikan Walikota pada saat mengunjungi pantai Penghulu Agung, Sabtu (15/11). Pentingnya ada petugas yang piket setiap hari untuk memantau keadaan cuaca di kawasan pesisir. Sehingga warga setempat bisa lebih antisipatif menghadapi segala kemungkinan akibat cuaca buruk seperti ombak pasang dan angin kencang.

“Sudah biasa di bulan ini ombak mulai tinggi dan saya sudah minta petugas untuk piket memantau cuaca,” ujarnya. Disamping itu, dalam menghadapi musim hujan maupun angin barat, pihaknya juga telah meminta dibentuk posko terpadu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram. Selain itu juga menyiagakan petugas seperti

Tagana, TRC, dan lainnya.

Untuk antisipasi gelombang pasang, Walikota mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan sekitar 5 ribu karung berisi pasir yang akan diletakkan di pesisir. Karung pasir ini diharapkan dapat menghalau ombak agar tidak naik sampai ke pemukiman warga.

Terkait relokasi nelayan yang ada di wilayah pesisir, ada

kaling Gomong Lama dilakukan tak jauh dari pemilihan presiden, Anggota DPRD dan Gubernur dan Walikota pada umumnya yakni dipilih langsung oleh masyarakat. Perbedaan dengan Pilkaling, masyarakat tidak mencoblos atau mencontreng hanya dengan memasukkan gambar di kotak suara yang sudah disiapkan panitia pemungutan suara. “Ada tiga calon,

liling memantau titik-titik yang rawan banjir atau genangan. Supardi menyebutkan ada 10 titik yang rawan banjir, genangan, maupun pohon tumbang di Kota Mataram. Puncak musim hujan diprediksi terjadi pada bulan Desember.

Sebagai bentuk antisipasi, pihaknya juga akan membentuk posko induk di Kantor Walikota Mataram. Selain itu ada juga posko yang berpusat di Kantor BPBD Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan. “Nanti posko di Kantor BPBD Kota Mataram itu sebagai pusat koordinasi. Disamping itu ada juga posko di setiap kecamatan,” ujarnya. (ynt)

Tiga Kawasan Pinggir Pantai Dipasangi PJU

(Suara NTB/ynt)

KERAMBA - Keramba jaring apung yang pernah digunakan nelayan untuk budidaya lobster di Pantai Penghulu Agung, Ampenan Selatan kini hanya nganggur tak dimanfaatkan. Budidaya lobster dihentikan karena mahalnya harga bibit.

Harga Bibit Mahal, Budidaya Lobster Mandek Mataram (Suara NTB) Budidaya lobster yang semula dikembangkan di kawasan Pantai Penghulu Agung, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan kini mandek. Keramba jaring apung yang dimiliki pun tak lagi digunakan. Kemandekan ini disebutkan Syamsuddin akibat harga bibit lobster yang cukup mahal. Hampir satu tahun ia tak lagi melanjutkan budidaya lobster. “Sekarang ndak ada bibit lobster,” ujar nelayan ini ditemui di Pantai Penghulu Agung, Sabtu (15/11).

Setelah budidaya lobster yang semula dikembangkan mandek, Syamsuddin kemba-

li melaut. Dua keramba jaring apung yang cukup besar dengan 12 lubang tersebut sekarang hanya nganggur di tepi pantai. “Keramba nganggur dan sekarang saya melaut lagi,” imbuhnya.

Ia menceritakan beberapa waktu lalu harga bibit lobster dibeli Rp 12 ribu per ekor.

Sekarang harganya satu ekor bibit lobster naik menjadi Rp 17 ribu. Bibit lobster biasanya dibeli dari nelayan di Tanjung Luar, Lombok Timur.

Kenaikan harga inilah yang membuat Syamsuddin berhenti membudidayakan udang ukuran raksasa tersebut. Disamping itu, ia juga kerap meru-

gi karena banyak lobster yang mati sebelum dipanen.

“Itulah kendalanya. Belum nanti ada lobster yang mati.

Belum juga dihitung harga pakannya,” ujarnya. Ikan-ikan kecil yang menjadi pakan lobster juga dibeli dari nelayan.

Syamsuddin mengatakan jumlah lobster yang kerap mati sampai 50 persen dari seluruh jumlah yang dibudidayakan.

Harga jual lobster setelah dipanen setiap delapan bulan ini mencapai Rp 400 ribu per kilogram. Lobster hasil budidayanya dipasarkan juga di Lombok, disamping dibeli oleh pengepul dan dikirim sampai Jakarta bahkan luar negeri. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Tiga kawasan yang berada di pinggir pantai dipasangi fasilitas penerangan jalan umum (PJU) oleh Dinas Pertamanan Kota Mataram. Tiga kawasan yang berada di pesisir pantai tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H.M. Kemal Islam adalah Penghulu Agung, Mapak, dan Bintaro.

Pemasangan PJU di Pantai Penghulu Agung telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Kemal menyebutkan sampai saat ini telah terpasang 15 tiang PJU. “Sekarang terpasang 15 tiang dan di utara jembatan rencana akan dipasang delapan tiang. Di kawasan ini masih gelap dan kita sambung supaya jadi satu,” jelasnya saat ditemui di pantai Penghulu Agung usai mendampingi Walikota Mataram berkunjung ke daerah tersebut, Sabtu (15/11).

Khusus di Penghulu Agung, Kemal memastikan PJU sudah bisa menyala sejak Minggu (16/11) malam. Karena sesuai arahan konsultan, pengecoran tiang listrik ditunggu sampai benar-benar kering setelah itu baru bisa dipasangi lampu. Setelah Penghulu Agung, pemasangan lampu di kawasan pesisir

akan dilanjutkan di pantai Waru, Mapak. Tiang lampu sebanyak sembilan unit akan mulai dipasang Senin (17/11) hari ini. Kawasan pantai ini akan dibuat benderang dengan pemasangan dari pinggir jalan sampai dekat pinggir pantai.

Lokasi ini menurut Kemal cukup potensial dijadikan objek wisata karena kondisinya yang bersih dan tertata.

Apalagi pihaknya juga telah menanam beberapa pohon cemara di pantai tersebut sehingga terkesan teduh dan asri.

Pemasangan PJU selanjutnya direncanakan di kawasan Bintaro. “Pemasangannya kita mulai dari kuburan Cina sampai masuk ke dalam,” ujarnya.

Di Bintaro akan dipasang tujuh tiang PJU. Penerangan di tiga kawasan pantai ini disebutkan Kemal menggunakan sistem konvensional. PJU yang ada di beberapa titik seperti Jalan Saleh Sungkar dialihkan ke tiga kawasan tersebut. Sementara PJU di Jalan Saleh Sungkar diganti menggunakan lampu jenis LED. “Semua konvensional, pindahan dari jalan lain. Dan pemasangan PJU ini kita juga bekerja sama dengan masyarakat yang membantu kita mempercepat pemasangannya. Ini saya istilahkan PJU yang bermitra masyarakat,” tandasnya. (ynt)

Pemkot Mataram Tambah Penyertaan Modal Rp 10 Miliar di Bank NTB Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan menambah penyertaan modal atau saham di Bank NTB sebesar Rp 10 miliar. Penambahan modal ini merupakan komitmen Pemkot Mataram beserta Pemprov NTB dan kabupaten/kota lainnya agar BUMD tersebut bisa memenuhi modal inti. Demikian disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Sabtu (15/11).

“Kita sudah sepakati Rp 10 miliar untuk Kota Mataram sebgaai tambahan modal inti. Karena batas minimal modal inti atau modal usaha inti Bank NTB pada tahun 2015 harus Rp 1 triliun. Jadi masih kekurangan sehingga perlu komitmen dari Pemprov NTB maupun kabupaten/ kota di NTB,” jelasnya.

Para pemegang saham baik Pemprov NTB, maupun pemerintah kabupaten/kota lainnya sudah menandatangani

kesepakatan penambahan modal. Untuk teknis pengaturan anggaran yang akan dikeluarkan Pemkot Mataram untuk tambahan modal ini disampaikan Walikota akan segera ditentukan, apakah itu nanti akan diambil melalui Silpa atau ada teknis pengaturan yang lain. “Akan diatur bagaimana teknis pengaturannya. Yang jelas kita harus anggarkan itu,” ujarnya.

Sampai tahun 2014 ini jumlah penyertaan modal Pemkot Mataram di Bank NTB sebesar Rp 10 miliar.

Sebenarnya Pemkot Mataram ujar Walikota masih membutuhkan banyak dana khususnya untuk perbaikan jalan lingkungan. Karena tidak bisa terakomodir seluruhnya dalam APBD, maka perlu alternatif pembiayaan lain untuk menyelesaikan persoalan jalan lingkungan. “Ini perlu inisiatif

kita bagaimana kita bisa mencari dana pinjaman kalau kita mau segera menyelesaikan jalan-jalan lingkungan itu,” ujarnya. Memang Pemkot Mataram menganggarkan secara bertahap dalam APBD, sehingga persoalan jalan lingkungan tak bisa diselesaikan sekaligus.

Dengan ditambahnya penyertaan modal ke Bank NTB, Walikota berharap Bank NTB bisa memfasilitasi Pemkot Mataram dalam mendapatkan pinjaman dari bank besar lainnya yang menjadi sindikasi Bank NTB. “Saya minta Bank NTB bisa memfasilitasi itu. Paling tidak kita butuh Rp 60 miliar. Kalau kita diberikan pinjaman, kita bisa selesaikan (jalan lingkungan) 2015 ini. Tanpa itu tidak bisa.

Bank NTB kan punya sindikasi dengan Bank Bali BJB, dan bank-bank yang besar lainnya,” ujarnya. (ynt)

Kelurahan Gomong Gelar Pilkaling Langsung Mataram (Suara NTB) Seperti halnya pemilihan Presiden, Calon Anggota Legislatif, Gubernur dan Walikota yang dipilih secara langsung oleh rakyat, Pemilihan Kepala Lingkungan (Pilkaling) Gomong Lama Kelurahan Gomong juga dipilih langsung oleh masyarakat. Pemilihan Kaling digelar, Minggu (16/11).

Lurah Gomong, Muhammad Erwan menjelaskan, proses Pil-

sekitar 20 kepala keluarga (KK) yang belum direlokasi yang berada di Pondok Prasi dan Bagek Kembar. Pemkot Mataram sebutnya masih mencari lahan yang tepat untuk relokasi. “Targetnya secepatnya bisa direlokasi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Kota Mataram, Drs. H. Supardi mengatakan pihaknya tetap menerima informasi laporan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Jika didapatkan informasi akan terjadi hujan, pihaknya bersiap-siap melakukan antisipasi terjadinya banjir. Para satgas berke-

nanti gambar calon itu di masukkan ke kotak suara,” kata Erwan dikonfirmasi lewat ponselnya, Minggu (16/11).

Disebutkan, daftar pemilih tetap (DPT) yakni 1.349 dan dilakukan pemilihan di dua TPS. Diakui, masyarakat cukup antusias melakukan pemilihan tersebut, karena proses pemilihan baru pertama kali digelar secara langsung semenjak 35 hingga 40 tahun terakhir. Sebelum proses pemilihan lanjutnya, ketiga kandidat yakni Halidianto, Hasni dan Misbah menyampaikan visi – misinya di hadapan masyarakat. Ini dimakusd, agar masyarakat mengetahui secara pasti apa program yang akan dilaksanakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta membantu pemerintah menjalankan program.

Ditegaskan Erwan, Pilkaling juga dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota dan Perda Kota Mataram tentang pemilihan

(Suara NTB/ist)

BERPOSE - Kaling terpilih Misbah (paling kanan) berpose bersama dengan kandidat lainnya. unsur lembaga kemasyarakatan di tengah masyarakat. “Pemilihan kaling dulukan ndak ada masa baktinya. Nah, sekarang setelah ada Perda dan Perwal kita laksanakan pemilihan langsung,” terangnya. Menurutnya, pemilihan langsung tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kelurahan mengajarkan langsung kepada masyarakat untuk ber-

demokrasi. Selain itu, mendewasakan masyarakat tentang pentingnya perbedaan. Dia berharap, Kaling yang terpilih nantinya, dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat karena disatu sisi Gomong Lama tidak hanya terdiri dari satu suku, melainkan banyak suku karena kompleksitas wilayah sebagai pusat pendidikan. (cem)

(Suara NTB/ynt)

TIANG PJU - Tiang penerangan jalan umum (PJU) yang telah dipasang Dinas Pertamanan Kota Mataram di pinggir pantai Penghulu Agung, Ampenan.

Hemat Listrik, PJU di Mataram Gunakan LED Mataram (Suara NTB) Dinas Pertamanan Kota Mataram berkomitmen setiap jalan protokol dan sejumlah titik ruas jalan lainnya, penerangan jalan umum (PJU) akan menggunakan LED (Light Emitting Diode). Hal tersebut menyusul adanya penambahan anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 sebesar Rp 3 miliar. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H.M. Kemal Islam.

Pertimbangan menggunakan LED kata Kemal, selain mengubah pola konvensial yang diterapkan selama ini, pihaknya menginginkan kualitas cahaya dan penghematan energi listrik. Selain itu, LED bisa bertahan lama. “Meskipun harganya mahal, kualitas cahayakan bagus dan bisa tahan sampai beberapa tahun,” katanya.

Namun lebih jauh, ia tidak menyebutkan berapa besar penghematan besaran biaya menggunakan lampu konvensional dengan LED. Nantinya, LED tersebut akan dipasang dibeberapa ruas jalan utama, seperti jalan Gajah

Madha, Saleh Sungkar, jalan Tuan Guru Faisal dan Bung Karno. Khusus di TGH Faisal akan PJU khusus LED dipasang sejauh 2,4 kilometer, sedangkan Bung Hatta secara keseluruhan sudah terpasang. “Insya Allah, jalan – jalan protokol semuanya akan diganti,” ujarnya.

Kemal memastikan seluruh jalan baru tersebut akan tuntas dikerjakan pada triwulan kedua di tahun 2015.

Karena, proses pengadaan akan ditender dan ditunjuk pihak ketiga yang akan mengerjakan. “Anggarannya kan belum cair, sistemnya nanti akan kita tender semua,” pungkasnya.

Ia sedikit mengulas lampu konvesioanal diganti menggunakan LED, akan dipindah ke jalan Sriwijaya dan Jalan Majapahit, sambil menunggu ketersedian anggaran karena kedepan juga akan diusahakan menggunakan LED. Ia menambahkan, saat ini pihaknya sedang mengerjakan atau memasang lampu di jalan pantai Penghulu Agung.

Harapannya, masyarakat sekitar bisa menikmati penerangan dari pemerintah. (cem)

SUARA NTB

Senin, 17 November 2014

Halaman 3

PEMBACAAN SUMPAH PROFESI - Ketua Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Mataram, Dr. Chairun Nasirin,MPd., MARS, saat melantik dan membacakan sumpah Profesi Ners kepada peserta yang juga disaksikan para masing-masing pemuka agama (Islam, Hindu dan Kristen) di Ballroom Hotel Lombok Raya, Sabtu (15/11).

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 187 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mataram program Pendidikan Profesi Ners, Sabtu (15/11) resmi dilantik menjadi perawat profesional dengan mendapatkan gelar akademik sebutan Ners.

Hadir dalam kesempatan itu seluruh civitas STIKES Mataram, Kopertis Wilayah VIII, Pengurus DPD PPNI NTB, perwakilan beberapa rumah sakit, puskesmas, dan perwakilan perguruan tinggi.

Dalamsambutannya,Ket-

ua STIKES Mataram Dr. Chairun Nasirin, M.Pd, MARS, menyebut pelantikan Ners ini bukanlahakhirdariprosespembelajaran. Melainkan merupakan awal untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh dalam kehidupan seharihari untuk kepentingan agama, bangsa dan negara.

Menurutnya, jumlah Ners sebanyak 187 yang dilantik ini menandakan jumlah tenaga kesehatan profesional yang cukup besar yang disumbangkan STIKES bagi NTB. Ia berharap agar lulusan STIKES Mataram dapat terus mengingkatkan kualitas keperawatan di masamasa mendatang.

Lebih jauh Chairun Nasirin

TANDA TANGAN - Perwakilan dari peserta menandatangani sumpah yang disaksikan Ketua STIKES Mataram dan pemuka agama.

menyebut kemajuan institusi STIKES Mataram saat sekarang ini tidak terlepas dari pengembangan yang dilakukan terhadap para staf dosen terkait peningkatan keahliankeahlian yang dimiliki melalui pelatihan-pelatihan spesialisasi bidang mata kuliah yang diampu serta peningkatan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Ia pun berharap ke depan dapat memperbanyak kegiatan studi banding baik di dalam negeri ataupun di luar negeri guna melihat peluang penempatan kerja bagi para alumni, terutama penempatan tenaga profesional keperawatan yang justru semakin dibutuhkan negara-negara maju pada saat ini.

“Dengan demikian, penguasaanbahasaasingamatlahpenting untuk dikembangkan ke depan di samping penguasaan Iptek dan keterampilan klinis keperawatan. Tidak hanya itu, pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan juga harus semakin ditingkatkan,” harapnya.

Selanjutnya, Chairun Nasirin berpesan agar para Ners yang dilantik dapat mengabdikan ilmu keperawatan yang mereka miliki tidak hanya untuk diri sendiri melainkan juga untuk kemanusiaan demi terwujudnya peradaban yang berkualitas. Kepada para Ners ia berpesan agar tidak nantinya tidak memisahkan dirinya dengan almamaternya. (dys/*)

PENYEMATAN PIN - Wakil Ketua PPNI Provinsi NTB, H. Awan Dramawan, SPd.,M.Kes, menyematkan pin PPNI pada perwakilan.

Pesimis Berbuah Juara KEBAHAGIAAN tak terkira dirasakan Putri Sandi Deniar usai menjuarai Lomba Karya Cipta Puisi jenjang SMA yang diselenggarakan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Nusa Tenggara Barat (LBH APIK NTB) Sabtu (15/11). Betapa tidak, persiapan minim sebelum bertanding membuatnya saat itu pesimis bisa menjadi juara. Selain persiapan yang minim, pengalaman bertanding keluar juga sangat minim (Suara NTB/dys) Siswi kelas XI SMAN 1 Putri Sandi Deniar Gerung ini mengaku sebelumnya tidak pernah ikut bertanding keluar. Hanya lomba-lomba yang diadakan di tingkat sekolah yang sering diikutinya.

Lomba yang diadakan oleh LBH Apik menjadi lomba pertama di luar sekolah yang diikutinya. “Ini lomba pertama di luar sekolah langsung juara pertama. Alhamdulillah, sebelumnya hanya ikut di sekolah pas class meeting saja,” ujarnya.

Diakuinya bahwa lomba pertamakali diketahuinya dari sekolah. Saat itu, ada brosur yang meminta para siswa untuk turut berlomba. Alhasil, pihak sekolah pun merespon dan langsung melakukan seleksi kepada seluruh siswa. Putri pun menjadi satu dari enam siswa yang diutus oleh SMAN 1 Gerung.

Puisi berjudul ‘tong sampah’ yang ditulisnya dianggap terbaik oleh dewan juri. Salah satu pesan moral yang ingin disampaikan siswi kelahiran Aikmel 15 November 1997 silam ini yakni ingin mengajak semua pihak terutama pemerintah agar memperhatikan anak-anak jalanan, anak-anak yang telantar jauh dari akses publik agar memperlakukan mereka sama dengan anak pada umumnya. Hal itu karena mereka juga sama seperti warga negara lainnya. Putri berharap agar ke depan tidak ada perlakuan diskriminasi terhadap anak-anak di semua pelosok negeri. (dys)

Guru Harus Ikuti Perkembangan Zaman Selong (Suara NTB) – Melihat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang beberapa tahun ini begitu pesat, Asisten III Setda Lombok Timur (Lotim) Dr. H. Yanis Maladi, SH, MH, meminta guru lebih aktif mendekatkan diri dan mengikuti perkembangan zaman. Harapannya, mampu mengembangkan dan menunjang dunia pendidikan ke arah yang lebih baik.

Ditemui usai menjadi pemateri di SMAN 1 Selong, Sabtu (15/11), mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Lotim ini, mengaku pemahaman dan pemanfaatan yang dilakukan guru di masing-masing sekolah terhadap teknologi informasi dan komunikasi terbilang masih minim. Oleh sebab itu, dalam rangka memacu guru untuk memahami sejak dini mengenai teknologi dan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

Dalam hal ini, pihaknya berencana terus menggenjot kinerja para guru terlebih para wakil kepala sekolah bagian kurikulum dengan mengadakan pertemuan-pertemuan atau klaster.

Penanggung Jawab Klaster Induk SMAN 1 Selong, Muhammad Kasbi, S.Pd, mengatakan, di Lotim terdapat tiga klaster, di antaranya klaster SMAN 1 Selong, klaster SMAN 1 Masbagik dan klaster SMAN 1 Aikmel. Kegiatan yang dilakukan itu merupakan tindak lanjut dari pendampingan pelaksanaan kurikulum 2013 terhadap guruguru sasaran di 15 sekolah khususnya di klaster Selong yang kurang memahami dalam rangka pengimplementasian kurikulum 2013. (yon)

SERTIFIKAT - Ketua STIKES Mataram, Dr. Chairun Nasirin,MPd.,MARS, menyerahkan sertifikat kepada salah satu peserta.

DAMPINGI - Ketua Yayasan Al-Amin Mataram, H. Hadi Suryatno M.Kes (paling kiri), Dr. Slamet Soleh,M.Pd (tengah) perwakilan dari Kopertis Wilayah VIII, dan Dra. Panca Yuniarti, Apt., Kabid Pengembangan SDMK dan Promkes Dikes Provinsi NTB yang mewakili Gubernur NTB.

UNDANGAN - Para undangan dan orang tua peserta pelantikan.

Praktisi Pendidikan di Kecamatan Sukamulia Tolak RPP Selong (Suara NTB) – Rencana Program Pengajaran (RPP) yang biasanya dipakai masing-masing guru dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di dalam kelas yang didrop ke masing-masing sekolah oleh oknum tertentu mendapat penolakan keras dari seluruh pegiat pendidikan khususnya di Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Penolakan dilakukan, karena RPP itu tidak sesuai dan menyimpang dari tema kurikulum 2013. Bahkan, RPP yang didistribusikan ke masing-masing sekolah itu tanpa sepengetahuan UPTD Dikpora setempat.

Dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (15/11), Kepala Unit Pelayanan Teknik Dinas (UPTD) Kecamatan Sukamulia, Harmain, S.Pd, menjelaskan, peno-

lakan itu dilakukan berdasarkan hasil rapat dan kajian yang dilakukan semua kepala sekolah mulai dari TK,SD,SMP,SMA seKecamatan Sukamulia bersa-

ma pihak UPTD dan pengawas pendidikan. Menurutnya, distribusi RPP yang dilakukan oknum, karena menyimpang dan merugikan para guru serta tidak me-

menuhi prosedur yang seharusnya melewati UPTD Dikpora Kecamatan.

Ditegaskannya, RPP harus dibuat oleh guru yang bersangkutan, karena merupakan tugas guru di masing-masing sekolah. Selain itu salah benarnya RPP itu nanti akan diperbaiki kepala sekolah dan pengawas. Selain itu, RPP itu ilegal, karena tidak adanya penyusun yang terlampir dalam RPP. ‘’Ketiga, harga RPP itu terlalu mahal yakni Rp 300.000/satu RPP,

sedangkan RPP itu tidak boleh diperjualbelikan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala SDN 5 Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia, Baiq Murniati,S.Pd, M.Pd, menegaskan, ia bersama kepala sekolah lainnya mulai dari TK sampai SMA menolak terhadap RPP, karena tidak sesuai dengan tanggung jawab, karena pembuatan RPP itu harus dikerjakan oleh guru di masing-masing sekolah dan bukan menuntut guru untuk membelinya. (yon)

Dikpora Berikan Pelatihan Iptek Guru Olahraga

(Suara NTB/nas)

KUKUHKAN - Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka, H. Adhyaksa Dault mengukuhkan mabida dan Kwarda Gerakan Pramuka NTB di Kantor Gubernur NTB, Sabtu (15/11).

Pramuka Jadi Ekskul Wajib, Guru Harus Ikuti KMD dan KML Mataram (Suara NTB) Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Dr. H. Adhyaksa Dault, SH. M.Si mengatakan mulai tahun 2014 ini, Gerakan Pramuka sudah menjadi ekstrakurikuler (ekskul) wajib di sekolah.

Sehingga, para guru di setiap sekolah harus mengikuti Kursus Mahir Dasar (KMD) dan Kursus Mahir lanjutan (KML) untuk bisa menjadi pembina pramuka.

“Mengenai pramuka, kita sudah kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sudah ada memorandum of understanding (MoU) dengan Kemendikbud menjadi esktrakurikuler wajib di sekolah. Para guru juga

harus mengikuti kurus mahir dasar dan kursus mahir lanjutan. Oleh karena itu, pramuka menjadi satu-satunya wadah yang bekerja untuk bangsa dan negara,” kata Adhyaksa Dault saat pengukuhan Mabida dan Kwarda Gerakan Pramuka NTB di Kantor Gubernur NTB, Sabtu (15/11) sore.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ini mengatakan gerakan pramuka sangat strategis untuk pembinaan karakter generasi muda. Apalagi dalam era globalisasi saat ini, ada empat hal yang merubah struktur dan kultur suatu negara di dunia. Empat hal itu adalah, industri, investasi, infor-

masi dan individualisme. Dari ke empat hal itu, yang paling dahsyat pengaruhnya adalah perkembangan informasi yang begitu cepat yang masuk ke relung-relung generasi muda. Untuk itu, dalam membentuk karakter generasi muda yang cinta tanah air dan bangsa, maka gerakan pramuka di daerah harus diperhatikan.

Dijelaskan, di samping TNI/Polri yang menjaga rumah besar NKRI, gerakan pramuka juga turut menjaga NKRI. Bahkan revolasi mental yang menjadi perhatian pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla, sudah ada dalam pramuka. (nas)

Selong (Suara NTB) Secara bertahap ratusan guru pendidikan jasmani dan olahraga di tingkat satuan pendidikan diberikan pelatihan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim). Menggandeng lembaga Toho Centre, kegiatan pelatihan dilakukan untuk memberikan bekal pengetahuan kepada para guru olahraga yang diharapkan nantinya mengimpelementasikan pengetahuannya kepada para peserta didiknya.

Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Hasanuddin mewakili Kepala Dinas Dikpora Lotim, Mahsin, SPd, menjelaskan, tujuan pelatihan ini semata-mata terus meningkatkan pengetahuan para pendidik ke arah yang lebih baik.

Salah satu bentuk implementasi dari hasil pelatihan nantinya, adalah di tingkat satuan pendidikan ini dilakukan tes pengukuran jasmani dan kebugaran siswa.

“Selama ini kita belum tahu tingkat kebugaran anak didik kita di Lotim. Karena memang tidak pernah lakukan pengkuran,” terangnya.

Melalui metode yang diajarkan di pelatihan, lanjutnya, bisa menjadi bekal guru pendidikan Jasmani dan olahraga ini untuk mengidentifikasi tingkat kebugaran yang selanjutnya dapat menjadi modal untuk mengembangkan minat dan bakar para peserta didik di bidang olahraga. “Nanti setelah dilakukan tes, mohon didata juga Sehingga kita punya data kondisi kebugaran jasmani siswa,” ujarnya.

Ketua Harian Toho Center, Dr. M. Muhyi Faruq, yang menjadi mitra pelatihan menyampaikan, Toho center memiliki metode untuk bisa digunakan secara strategis dalam mencari dan meningkatkan pretasi di bidang olahraga. “Ini strategi kita untuk membangun prestasi dan jasmani siswa,” katanya.

Harapan besarnnya, dapat terbangun prestasi anak-anak Indonesia yang sudah dapat diketahui tingkat kebugaran jasmaninya dengan baik.

“Dari situ, bisa pilih atlet profesional. Siapa punya potensi yang bangun,” ucapnya.

Untuk mengetahui potensipotensi berbakat itu, dinilai banyak diketahui oleh para guru olahraga di tingkat satuan pendidikan. Anak-anak diharapkan dapat memiliki kebugaran jasmani yang baik.

Dilakukan tes kebugaran, katanya, bukan berarti selama ini bukan kurang bugar. Akan tetapi, belum dapat diketahui dengan detail tingkat kebugarannya. Di mana. ada komponen-komponen tes yang bisa dilakukan.

“Bagaimana mengetahui tingkat kecepatan dan kelincahan seta kekuatan atlet,” katanya.

Hasil penelitian olahraga tingkat dunia, atlet berbakat itu harus didasari degan memiliki kebugaran jasmani yang baik. “Bagaimana bisa berprestasi kalau tidak bugar.

Atlet itu harus harus sehat.

Siapa yang punya tugas untuk melakukan itu ya para guru,” ujarnya. (rus)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 17 November 2014

Halaman 4

(Suara NTB/ula)

BLOKIR – Kapolda NTB, Brigjen Pol Srijono saat berdialog dengan tokoh masyarakat O’o di depan Polres Dompu (kiri), sementara aparat keamanan saat membuka paksa blokir ruas jalan di O’o, Dompu, Sabtu (15/11).

Aksi Blokir Jalan di O’o Lumpuhkan Transportasi Dompu (Suara NTB) Aksi blokir jalan yang dilakukan warga O’o sejak Jumat (14/11) malam hingga Sabtu (15/11) melumpuhkan jalur transportasi dari dan menuju Bima. Satu jenazah sempat tertahan dan lima ambulans pengangkut pasien yang hendak dirujuk ke Bima terpaksa balik.

Seorang polisi dan satu bus kaca sampingnya pecah terkena lemparan batu dari warga saat pembukaan paksa blokir jalan.

Blokir jalan dilakukan warga dipicu oleh adanya pengamanan 10 orang warga O’o yang melakukan penyerangan warga Kota Baru, Jumat (14/11) malam sekitar pukul 19.30 wita. Aksi penyerangan yang seolah sudah disiapkan itu cepat diketahui apar-

at Kepolisian. Ketika masuk ke Kota Baru, kendaraan taktis (rantis) water cannon langsung memukul mundur warga yang sudah melengkapi dirinya dengan parang, tombak, panah dan bahkan bom molotov.

Banyaknya aparat Kepolisian yang langsung mengepung warga O’o saat menyerang warga Kota Baru, beberapa diantaranya memilih lompat pagar

masuk ke Pendopo Bupati untuk berlindung. Sepuluh orang warga O’o malam itu langsung diamankan aparat Kepolisian di Polres Dompu. Pengamanan ini memicu kemarahan sejumlah warga O’o. Diantaranya ada yang berkonsentrasi di simpang kantor DPRD Dompu dan sebagiannya melakukan aksi blokir jalan menuntut agar 10 warga yang diamankan untuk dilepas.

Pemenang Lomba MTQ Dihadiahi Pakaian Dalam Bima (Suara NTB) Entah apa yang melatarbelakangi Panitia MTQ Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dalam memutuskan pemberian hadiah untuk para pemenang lomba. Pasalnya, dalam bingkisan hadiah, panitia juga menyertakan pakaian dalam (celana dalam, red).

Salah seorang Pembina Kasidah, Rosidah, yang dikonfirmasi Sabtu (15/11) mengakui adanya pakaian dalam yang disertakan dalam bingkisan hadiah tersebut. Saat itu, katanya, grup kasidah yang dibimbingnya memenangkan lomba sehingga mendapatkan bingkisan hadiah. Namun saat dibuka, dalam bingkisan tersebut juga terdapat tujuh celana dalam.

Menurutnya, selama ini hadiah seperti itu tidak biasa dan tak pernah terjadi. Biasanya, hadiah dalam bentuk kerudung serta alat makan. Sehingga sontak saja, saat melihat hadiah tersebut terlihat sangat kontras dengan keg-

iatan. Hanya saja, lanjutnya, mengenai hadiah ini tidak dilaporkan kembali ke panitia.

Sementara itu, Ketua Pantia MTQ Desa Teke, A Haris yang dikonfirmasi setelahnya mengaku awalnya dia tak tahu menahu mengenai hadiah tersebut. Dia baru tahu setelah dipanggil oleh Camat. Selanjutnya, Haris menanyakan kebenarannya ke Bendahara Panitia mengenai informasi dimaksud. “Begitu ditanya oleh Camat masalah itu saya kaget,” akunya.

Saat ditanyai mengenai hadiah seperti itu, Haris mengaku memang tidak biasa. Bahkan, lanjutnya, jika memang benar dia merasa kecewa terhadap panitia yang belanja untuk hadiah. Sebab, untuk urusan hadiah dia sama sekali tidak tahu karena itu merupakan urusan pembelanja hadiah. Sementara saat penyerahan kepada peserta sudah dalam keadaan terbungkus. Untuk itu, terkait masalah ini dirinya akan mengumpulkan seluruh panitia untuk menanyakan kejelasannya. (use)

Diduga Aniaya Aktivis

Kadis PU Jadi Tersangka Kota Bima (Suara NTB) Dugaan penganiayaan terhadap aktivis, Delian Lubis yang tengah berunjuk rasa saat pelantikan pimpinan DPRD beberapa waktu lalu berbuntut panjang.

Usai mendapat penganiayaan, Delian melaporkan Kepala Dinas (Kadis) PU, Ir Nggempo beserta sejumlah staf. Rencananya, Nggempo dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka.

Kapolres Bima Kota melalui Kasat Reskrim, AKP Wendi Oktariansyah, SIK yang dikonfirmasi, Sabtu (15/11), menyebutkan Nggempo dipanggil untuk diperiksa pada Senin (17/ 11). Disebutkannya, setelah diperiksa Nggempo akan ditetapkan sebagai tersangka. Tidak hanya Nggempo, dua orang staf yang turut dilaporkan juga akan ditetapkan sebagai tersangka secara bersamaan.

Dijelaskan Wendi, sebelumnya terhadap Nggempo sudah pernah dilayangkan surat pemanggilan. Namun pada panggilan yang pertama untuk dimintai keterangan, namun saat itu yang bersangkutan tidak mengindahkan. Sehingga pihaknya melay-

angkan surat panggilan kedua yang diagendakan pada Senin ini.

Sesuai dengan laporan dugaan penganiayaan, Nggempo terancam dikenakan Pasal 170 Subsider 351 dan 355 KUHP, tentang secara bersama-sama melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain dengan ancaman di atas lima tahun.

Mengacu pada panggilan pertama yang tak diindahkan, mantan Kasat Reskrim di Aceh ini berharap agar Nggempo memenuhi panggilan sehingga proses hukum bisa diselesaikan sesuai tahapan. Jika panggilan kedua tak diindahkan juga, sesuai dengan ketentuan undangundang maka yang bersangkutan akan dijemput paksa.

Dugaan penganiataan itu sendiri berlangsung di depan gedung DPRD Kabupaten Bima, beberapa saat sebelum acara pelantikan ketua DPRD, Senin (3/ 11). Saat itu korban, Delian Lubis, menjadi salah satu orator. Salah satu masalah yang dibawa yakni mengenai kepemimpinan Ketua DPRD. Selain itu, puluhan demonstran ini membawa isu lain yakni menyoroti kinerja Dinas

PU. Mereka menilai saat ini banyak proyek di kecamatan-kecamatan di seluruh Kabupaten Bima yang tidak jelas. Untuk itu mereka meminta, Dewan untuk mengawasi dan memanggil Dinas PU yang saat ini dipimpin oleh Ir Nggempo. Apalagi, menurut pendemo mereka mengklaim memiliki data mengenai proyekproyek yang bermasalah dan tak jelas dimaksud.

Tak berapa lama, salah satu demonstran yakni Delian Lubis jugamengambilbagianuntukberorasi. Dalam orasinya, Delian mememinta Kadis PU dicopot karena tak mampu menyelesaikan prsoalan proyek bermasalah. Rupanya,orasiyangbegitukasarinididengar oleh Nggempo yang keluar dari dalam ruang rapat paripurna Dewan. Usai Delian berorasi, Nggempo kemudian mendatanginya. Saat itu Nggempo terlihat bercanda dengan Delian. Namun oleh staf Dinas PU yang memang sejak awal geram atas isi orasi ikut mendatangi Delian hingga akhirnya dugaan pengeroyokan pun terjadi. Tidak hanya dipukul, namun juga diinjak oleh sejumlah oknum Dinas PU. (use)

Aksi penyerangan terhadap warga Kota Baru oleh ratusan warga O’o ini dipicu informasi adanya aksi sweeping oleh warga Kota Baru terhadap warga O’o di SMAN 1 Dompu, Jumat (14/11) sekitar pukul 15.30 wita. Umai, siswi kelas 1 SMAN 1 Dompu mengaku diberi tahu temannya bahwa ada warga Kota Baru mencari warga O’o saat ia ke WC. Ia pun memilih bersembunyi di WC sebelum ia melihat langsung ada warga yang mencarinya. Cerita ini berkembang liar di tengah masyarakat dan bahkan disebut ia diperkosa dan disekap di WC sekolah. Namun Umai yang baru

diantar memberi laporan Polisi ke Polres Dompu langsung dikonfrontasi oleh Kapolres Dompu, AKBP Purnama, SIK di hadapan tokoh masyarakat O’o di Kodim Dompu.

Kendati sudah mendapat konfrontasi langsung dari Umai, warga O’o yang terlanjur memblokir jalan tidak mau membuka blokir sebelum dibebaskannya warga yang diamankan Polisi. Aksi blokir dilakukan warga menggunakan batu, kayu, pondok dan bahkan beberapa pohon ditumbangkan. Sehingga arus kendaraan lumpuh total dari Bima tujuan ke arah Kota Dompu atau arah sebaliknya. Antre-

an kendaraan dari arah Bima terjadi hingga Madapangga, karena tidak ada jalur alternatif yang bisa dilewati. Begitu juga dari arah Kota Dompu.

Sebuah ambulans yang mengangkut jenazah tujuan Bima sempat tertahan akibat aksi blokir jalan. Namun mayat ini akhirnya bisa lewat setelah dikomunikasikan anggota TNI dan pohon yang ditumbangkan tengah jalan diangkat bersama warga. Sementara lima ambulans yang mengangkut pasien dari Sanggar dan Tambora Bima untuk dirujuk ke Bima tidak bisa melintas karena jalan

mati total. Wartawan pun tidak diizinkan mendekat untuk mengambil gambar.

Kapolda NTB, Brigjen Pol Srijono di hadapan tokoh masyarakat O’o di Polres Dompu, Sabtu (15/11) menegaskan, aksi tutup jalan oleh warga O’o membuatnya malu dan orang sedunia akan mengetahuinya.

Bahkan aksi tutup jalan itu menyebabkan akses transportasi lumpuh total, orang mati dan orang sakit tidak bisa lewat.

“Mau ndak bapak dosa. Ada orang mati, orang sakit. Ada mayat terhenti di jalan hari ini,” kata Srijono. (ula)

Polisi Pastikan Tangkap Pelaku Penyerangan Dompu (Suara NTB) Kapolda NTB, Brigjen Pol Srijono mnegaskan akan menangkap pelaku main hakim sendiri. Bila tindakan main hakim sendiri dibiarkan, kehidupan bermasyarakat bisa kacau balau. Karenanya, warga O’o yang diamankan saat penyerangan tidak akan dilepas hingga proses hukumnya rampung.

Main hakim sendiri, saya tangkap. Hukum harus ditegakkan. Kalau mau main hakim sendiri, hukum akan jadi apa?

Bapak mau berantam terus?

Kasihan anak-anak itu. Kapan bapak-bapak kerjanya? Ini yang harus dicari akar masalahnya. Itu katanya orang Kota Baru yang menganiaya dan memperkosa, tunjukkan ke saya, hari ini saya tangkap. Warga bapak (O’o) ini, saya periksa dulu, tidak boleh dikasi keluar dulu. Bahkan kalau di sana mau main hakim sendiri, saya tangkap nanti. Yang robohkan pohon, itu saya tangkap. Itu tindak pidana pengrusakan,” tegas Srijono di hadapan tokoh warga O’o, Sabtu (15/11).

Srijono meminta agar para tokoh masyarakat dihargai dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya agar anak-anak tidak terjerumus pada tindakan yang melanggar.

Aksi blokir jalan yang dilakukan warga O’o membuatnya malu dan dirinya tidak hanya malu, tapi harus bertanggungjawab untuk menyelesaikannya. “Mudah-mudahan setelah ini tidak terjadi lagi,” katanya.

Permintaan warga O’o agar pelaku penganiayaan dan sweeping diproses, dikatakan Srijono, sedang ditangani Polisi. Sayangnya, warga O’o tidak sabaran dan main hakim sendiri. Mestinya, warga O’o membantu aparat.

“Mestinya bapak membantu kita. Yang tahu informasi membantu kita, lapor saja tidak mau.

Itu tukang ojek ndak mau lapor itu. Emangnya Polisi pake ilmu nujum. Itu persoalan bagi kita. Itu awalnya,” kata Srijono menjawab pernyataan Ilham Yahyu, tokoh masyarakat Donggo.

Pasca pembukaan paksa jalan diO’o,Srijonomenegaskan,pihaknya akan tetap melakukan patroli dan akan menindak pelaku main hakim sendiri tanpa membedakan warga manapun. Terhadap warga yang blokir agar tidak melakukan blokir lagi. “Kasi tahu ke warga jangan blokir lagi. Nanti ditangkap Kapolda. Nanti saya akan turun sendiri,” katanya.

Terhadap10wargaO’oyangdiamankan, tinggal sembilan orang yang diperiksa. Statusnya pun be-

lum ditentukan dan dicurigai melakukan tindak pidana karena membawa parang, badik dan lainnya. Kedua warga yang bertikai, Srijono meminta untuk berdamai dan proses perdamaiannya cukup dilakukan oleh Camat. “Masa kepala Desa ndak bisa damaikan.

Masa Kapolres damaikan di Desa.

Jadi tokoh-tokoh di Desa itu, apa kerjanya. Ada ndak tokoh di Desa itu. Kan ada yang dituakan. Kalau tidak sanggup, bawa ke sini saya damaikan. Atau saya ke sana, saya damaikan, boleh,” terangnya.

Srijono juga mengungkapkan, pihaknya juga akan menyelidikan

pelaku pelemparan anak buahnya dan pelemparan bus Surabaya Indah saat pembukaan secara paksa akses jalan di O’o. “Hak warga saya hormati, saya jamin, tapi kalau main hakim sendiri, bila dibiarkan bisa jadi penyakit masyarakat dan kita semua jadi susah. Kalau masyarakat main hakim sendiri, nanti polisi ngomong silakan berhantam, yang mati dikubur, itu gimana nanti?

Ndak boleh. Warga maunya dipulangkan. Kalau dipulangkan, ndak ketahuan dong siapa yang salah.

Nanti berantam lagi di sana. Ndak boleh itu,” katanya. (ula)

(Suara NTB/ula)

TERLUKA - Bripka Arif dari Dalmas Polres Bima Kabupaten yang terkena lemparan batu saat pembukaan paksa blokir ruas jalan di O'o.

Tender Bendungan Bintang Bano Tunggu Hasil Audit Taliwang (Suara NTB) Proses pengalihan pembiayaan kelanjutan pembangunan proyek bendungan Bintang Bano dari tangan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ke APBN terhitung tahun 2015 mendatang terus diupayakan Pemda KSB. Saat ini beberapa item kewajiban Pemda KSB terus digenjot penyelesaiannya sebelum akhir tahun 2014 ini berakhir.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan Bintang Bano, Amar Nurmansyah, ST, Sabtu (15/11) mengatakan, setidaknya ada dua kegiatan yang harus diselesaikan oleh Pemda KSB sebelum pusat mengambil alih pembiayaan proyek Bintang Bano. Pertama yang sedang berlangsung adalah proses audit teknis yang sedang berlangsung. Di mana sejauh ini sebagian besar

item pekerjaan yang menjadi catatan lapangan tim audit Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Regional Bali - NTB telah dikerjakan. Di antaranya pembersihan terowongan dari lumpur, pembangunan dua unit goronggorong tambahan dan pembetonan dinding dudukan bendungan serta satu item yang sedang diselesaikan adalah pembuatan connecting tunel (terowongan penghubung) ke terowongan induk sepanjang 14 meter.

“Penyelesaian terowongan itu sampai sekarang tinggal 2,25 meter. Jadi kami optimis 23 November (batas waktu) kita bisa selesaikan,” timpal Amar optimis.

Kegiatan kedua yang harus diselesaikan Pemda KSB jelas Amar adalah audit finansial.

Untuk audit keuangan itu Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku lembaga pelaksana sejauh ini belum melakukannya. Namun demikian dari hasil komunikasi Dinas PU KSB, BPKP berjanji akan menyelesaikannya pada tahun ini juga. “BPKP masih sibuk.

Tapi biar begitu mereka janji akan menyelesaikannya karena hanya butuh waktu sekitar 10 hari katanya,” terang Amar.

Amar berharap sambil menunggu penyelesaian proses audit finansial, BWS Regional Bali - NTB dapat segera menyiapkan launching proses lelang proyek bendungan Bintang Bano.

Hal ini mengingat proses tender proyek yang dibiayai oleh APBN memerlukan waktu yang cukup panjang. “Mudah-mudahan bisa segera launching karena untuk tender APBN itu biasanya butuh

waktu sekitar empat sampai lima bulan. Apalagi soal biaya kan sudah disiapkan di APBN sebesar Rp 45 miliar,” timpalnya.

Sementara itu kesiapan BWS selaku pelaksana di lapangan sudah terlihat. Baru-baru ini instansi perpanjangan tangan Kementerian PU itu telah meminta kepada Pemda KSB untuk mengosongkan bangunan eks kantor Dinas PU KSB lama yang berada di pintu gerbang KTC. Amar menyebutkan, selama pengerjaan proyek Bintang Bano berlangsung, BWS regional Bali NTB akan melakukan pemantauan langsung di lapangan. “Untuk kemudahan urusan, BWS tentu harus berada dekat di sini (KSB, red). Makanya mereka akan berkantor di sini selama proyek bendungan Bintang Bano berlangsung,” imbuhnya. (bug)

Fasilitas Air Bersih Tiu Nisung Diujicoba Jumlah Tenaga Non PNS di KSB Masih Tinggi Taliwang (Suara NTB) Setelah hampir tiga tahun, akhirnya fasilitas air bersih Tiu Nisung untuk melayani kecamatan Seteluk dan Poto Tano diujicoba. Pelaksanaan uji coba oleh PDAM KSB selaku pengelola itu berlangsung akhir pekan kemarin.

Ujicoba oleh PDAM tersebut dianggap terlambat, pasalnya fasilitas air bersih bantuan dari pemerintah pusat tersebut sudah sangat dibutuhkan warga dua kecamatan sejak bertahun-tahun lalu. Mengingat selama ini ribuan warga kecamatan Seteluk dan Poto Tano selalu dihantui problem air bersih setiap musim kemarau melanda.

Meski terdapat suara sumbang, pihak PDAM punya dalih tersendiri. Direktur PDAM KSB, Bambang menyebutkan, terlambatnya pemanfaatan fasilitas air bersih Tiu

Nisung tersebut bukanlah kesengajaan. Di mana selama proses pembangunan hingga pada uji coba sekarang ini, pihaknya menemukan sejumlah kendala di lapangan.

“Prosesnya tidak sepenuhnya lancar. Makanya butuh waktu sampai kita bisa menyiapkannya hari ini,” pungkasnya.

Salah satu kendala yang dihadapi PDAM dalam menyiapkan fasilitas air bersih Tiu Nisung, kata Bambang adalah sempat munculnya keberatan kelompok petani di sekitar wilayah Tiu Nisung. Mereka yang selama ini memanfaatkan air dari sumber air Tiu Nisung keberatan karena khawatir fasilitas air bersih yang dibangun PDAM akan mengganggu debit air dam. “Tapi itu akhirnya bisa kita selesaikan dengan melakukan komunikasi intens kepada petani,” klaimnya.

Tak sampai di situ, sempat terhentinya proses pembangunan fasilitas air bersih Tiu Nisung menimbulkan masalah baru. Salah satunya setelah sengketa dengan petani rampung, ternyata banyak saluran air yang telah dibangun mengalami kebocoran. Hal ini kemudian membutuhkan waktu lagi bagi PDAM untuk melakukan perbaikan sebelum akhirnya air bersih dari Tiu Nisung benar-benar disalurkan ke masyarakat. “Sampai hari Kamis (14/11) lalu, kita baru saja menyelesaikan semua perbaikan kebocoran itu. Dan pada saat ujicoba kebocoran sudah bisa kita atasi sehingga air bisa sampai ke seluruh warga,” tukas Bambang seraya menyatakan proses distribusiairuntukseluruhwilayah yang masuk dalam jangkauan instalasi air bersih Tiu Nisung sudah dapat dilakukan. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Upaya pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk mengurangi secara bertahap jumlah tenaga non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh lini kerjanya hingga kini nampaknya belum maksimal. Terbukti dalam dokumen pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015, Pemda mencantumkan angka sekitar Rp 23 miliar untuk membayar honor sebanyak 3.985 orang pegawai.

Berdasarkan data yang diperoleh media ini, 3.985 pegawai non PNS tersebut terdiri dari 34 tenaga honorer daerah (Honda), Tenaga Kontrak 1.402 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 2.459 orang. Di mana masing-masing status kepegawaian non PNS tersebut diberikan insentif berbeda, untuk tenaga Hon-

da dan Tenaga Kontrak masingmasing sebesar Rp 600.000 per bulan sementara bagi PTT sebesar Rp 400.000 per bulan.

Masih tingginya biaya yang harus dikeluarkan Pemda KSB untuk mendanai ribuan pegawai non PNS itu mendapat perhatian dari kalangan DPRD setempat.

Anggota Komisi II Abidin Nasar, SP mengatakan, pemerintah sudah selayaknya mencari formulasi baru untuk mengurai jumlah tenaga non PNS itu agar tidak terus bergantung di sektor kerja pemerintah yang pada dasarnya hanya bersifat sementara. “Angka Rp 23 miliar itu saya kira sangat besar hanya untuk membayar honor mereka (tenaga non PNS) sementara APBD kita tidak begitu besar di tahun depan,” katanya.

Ia mengingatkan, saat pemerintah melakukan rekrutmen tena-

ga non PNS beberapa waktu silam bupati sempat menyatakan program tersebut hanya bersifat sementara untuk mengakomodir para pencari kerja sebelum mendapat tempat kerja lebih baik (di luar pemerintah). Dalam perjalanannya, pada pegawai non PNS diberikan pelatihan padat karya untuk tujuan meningkatkan keterampilan bahkan untuk harapan ekstra, mereka diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru.

Namun demikian harapan tersebut nampaknya belum terlihat. Pasalnya, alih-alih pegawai non PNS diharapkan akan berkurang setiap tahunnya, justru jumlahnya tidak berkurang dan cenderung stagnan.

“Jumlahnya kita lihat masih hampir sama dengan tahun sebelumnya. Tidak ada pengurangan secara signifikan walau kita tahu

pemerintah sudah menerapkan program padat karya untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada mereka,” papar Abidin.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, politisi ini menyarankan agar pemerintah segera mengambil langkah lebih konkret lagi sehingga upaya mengatasi persoalan pencari kerja di daerah tidak lagi bergantung dari kebijakan pemerintah mengakomodir mereka sementara sebagai pegawai non PNS di sejumlah SKPD. “Memang menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan atau membuka lapangan kerja bagi masyarakatnya. Tapi kalau berkelanjutan sampai bertahun-tahun kan tidak bagus juga sebagai tenaga honorer seperti itu.

Lebih lagi ini akan membebani keuangan daerah untuk selanjutnya,” pungkas Abidin. (bug)

RAGAM

SUARA NTB Senin, 17 November 2014

Halaman 5

BPJS Libatkan Kejaksaan

Generasi Muda Paling Rawan Diracuni Narkoba Tagih 28 Perusahaan Nakal Penunggak Iuran

(Suara NTB/ist)

BERPOSE - Peserta 9 Top Inovasi Nasional berpose di depan Kantor Changwon City Hall setelah mendapatkan penjelasan tentang Chang Dong sebagai desa pemenang UNPSA.

Chang Dong, Peluang Replikasi di Daerah Kereta cepat Korea Train eXpress disingkat KTX membawa 18 peserta yang dikomandani Asdep Pelayanan Publik III KemenPANRB, Damayani Tyastianti menuju Changwon. Sebuah kota di Korea Selatan, ibu kota provinsi Gyeongsang Selatan atau Gyeongsangnam-do.

KTX ini ini dirancang dengan konsep Train Grande Vitesse (TGV) Perancis dengan kecepatan tertinggi 350 km/jam atau lebih. Dengan menggunakan rel kecepatan tinggi kereta ini dapat mengantarkan rombongan menuju Changwon dalam waktu 180 menit dengan 4 kali pemberhentian dengan jarak 480 km.

Korea Selatan memperoduksi sebanyak 46 kereta cepat oleh pabrik lokal. Perusahaan jasa pariwisata banyak memanfaatkan KTX dalam paket turnya. Tiket KTX dapat dipesan melalui mesin otomatis yang disediakan di stasiun kereta, atau dapat pula melalui internet.

Di stasiun, semua penumpang berdiri menanti kereta di lajur gerbong sesuai pesanan tiket. Tak ada petugas yang mengarahkan penumpang. Semua informasi ada di setiap dinding yang berfungsi sebagai penyangga atap stasiun. Pintu kereta secara otomatis terbuka dan penumpang masuk di setiap gerbong. Dalam 10 menit pintu gerbong tertutup, keretapun melaju ke statsiun berikutnya.

Diterima oleh Park Jay Hyun, First Deputy Mayor Changwon City Hall dan langsung menjelaskan tentang gambaran umum Changwon. Selanjutnya penjelasan teknis mengenai Chang Dong sebagai desa percontohan yang kemudian menang dalam UNPSA dijelaskan oleh Human Resources & Organization Division Manager Jin Jong Sang.

Jin Jong Sang menjelaskan, perjuangan Chang Dong dalam memperoleh penghargaan dunia bidang pelayanan publik tak lepas dari semangat pemerintah dan masyarakat Changwon yang ingin dikenal dunia. ‘’Alasan utama kami adalah agar Changwon dikenal dunia,’’ jelas Jong Sang bersemangat.

Semangat ini yang mendorong pemerintah Changwon menemukan Chang Dong sebagai desa percontohan untuk kemudian menghadirkan sejumlah program peningkatan kapasitas masyarakat dan ekonomi kreatif.

Seperti halnya di Indonesia, Chang Dong yang sebelumnya padat kumuh dan miskin atau istilah di Kota Mataram, NTB adalah PAKUMIS, kini menjadi tertata rapi, potensi warga yang banyak terlibat seni dan perdagangan difasilitasi pemerintah Changwon dan akhirnya desa lainpun mengikuti.

Mengelilingi Desa Chang seperti juga melihat beberapa kota di Indonesia. Ada beberapa kemiripan seperti tata ruang pemukiman dengan lorong-lorong sempit seukuran dua sepeda motor berpapasan yang menghubungkan pemukiman warga. ‘’Semisal daerah Braga dan Dago di Bandung Jawa Barat lah,’’ Kata Andy dari Bappeda Jabar membandingkan penataan lingkungannya.

“Ya, di NTB juga banyak desa yang berpotensi dijadikan percontohan untuk diikutsertakan lomba di tingkat dunia,’’ tambah Agung Hartono.

Berkeliling menyusuri lorong demi lorong di Chang Dong menyimpan sejumlah inspirasi yang berpeluang direplikasikan di daerah. Rumah tinggal dijadikan artshop bagi perajinnya. Beragam karya seni ditampilkan di balik kaca setiap rumah. Hasil buah tangan warga.

Ada juga ruang expresi warga berupa gedung seni dan panggung hiburan tempat warga mengapresiasi seni. Saat melintas di salah satu lorong, ada area terbuka seukuran 1 are sebagai tempat pentas seni warga.

Di semua dindingnya dimanfaatkan sebagai ruang informasi tentang Chang Dong melalui sejumlah foto dan info tertulis lainnya. Informasi itu menggambarkan Chang Dong sebelum perubahan hingga kondisi sekarang. Bahkan di beberapa dinding rumah warga sejumlah foto dari tokoh-tokoh pendiri desa.

Dokumen visual inilah yang menjadi salah satu alasan perolehan penghargaan pelayanan publik dunia selain gerakan pemberdayaan masyarakat dan lainnya. Semua kegiatan pemerintah Changwon dalam pemberdayaan masyarakat difokuskan pada beberapa desa hingga tuntas.

Kunjungan mengelilingi Chang Dong berakhir di ujung desa.

Perubahan wajah desa terlihat dari penataan ruang terbuka hijau yang asri. Para pejalan kaki dan pesepeda sangat menikmati kebebasannya menggunakan jalur yang ada di sepanjang trotoar.

Bangunan stasiun kereta tua diperindah dengan goresan mural tangan terampil warga. Meski rel kereta sudah tak berfungsi sebagai lintasan, namun tetap terawat indah dipandang mata dan menjadi taman wisata. Beginilah cara pemerintah menghargai kota tua.

Hawa dingin Kota Changwon mulai terasa menjelang matahari tenggelam. Jamuan makan malam dari pemerintah Changwon menutup perjalanan awal di Korea Selatan.

Hidangan menu masakannya banyak yang mirip dengan lidah dan selera Indonesia. Nasi putih yang gurih, ikan laut dengan bumbu rempah sedikit pedas yang menghangatkan badan ditambah sayuran mentah ala lalapan Indonesia menghiasi meja panjang bergaya “saprah” (istilah sasak Lombok) yang kemudian dinikmati dengan begibung atau dimakan bersama menggunakan sumpit. (tim/*)

Dari Hal. 1

Apresiasi Langkah Kejaksaan Dari Hal. 1 Seringkali DBH-CHT digunakan untuk membiayai kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan yang tidak ada kaitannya langsung dengan penanganan penyakit akibat dampak asap rokok. Tak jarang kegiatan DBH-CHT dipakai untuk menangani penyakit menular, HIV/AIDS, Keluarga Berencana, dan sebagainya. Kondisi ini dikhawatirkan akan menyulitkan pencapaian tujuan pengelolaan cukai hasil tembakau tersebut, namun juga berpotensi menyalahi ketentuan yang berlaku.

Untuk diketahui, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84 tahun 2008 yang telah dirubah dengan PMK nomor 20 tahun 2009 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau cukup jelas mengatur persoalan ini.

Dalam ketentuan tersebut, dana bagi hasil cukai hasil

tembakau hanya boleh dipakai untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

PMK juga menegaskan sanksi bagi penyalahgunaan alokasi DBH-CHT tersebut. Penyalahgunaan atas ketentuan tersebut dapat diberikan sanksi berupa penangguhan sampai dengan penghentian penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia.

Husni menegaskan, jika pemerintah daerah di NTB benar-benar menyalurkan DBH-CHT sesuai ketentuan, maka hal itu tidak perlu menjadi persoalan. Sebaliknya, jika DBH-CHT disalurkan untuk item kegiatan lain, apalagi dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan, maka langkah kejaksaan yang mulai menelusuri kasus ini patut diapresiasi. (aan)

Mataram (Suara NTB) Ancaman paling mengkhawatirkan dari peredaran luas narkoba, adalah ketika sasaran pangsa pasar empuknya adalah remaja. Ada target dari sindikat narkoba internasional, ketika remaja berhasil dihancurkan dengan narkoba, maka tidak ada lagi generasi generasi cerdas Indonesia.

Kekhawatiran itu dilontarkan Kepala BNN Provinsi NTB Kombes Pol Mufti Djusnir saat menyampaikan sosialisasi kepada ribuan pelajar SMP, di Hotel Lombok Raya, Sabtu (15/11) lalu. Ia menelaah, ada kecenderungan para sindikat narkoba internasional yang masuk ke Indonesia, tidak hanya bermotif pat gulipat keuntungan, tapi tujuan jahat untuk merusak otak generasi emas.

“Di zaman kalian saat inilah paling berat. Paling banyak cobaan, terutama jadi sasaran penjualan narkoba,” kata Mufti Djusnir dihadapan pelajar dari seluruh SMP di Kota Mataram itu.

Sosialisasi bahaya narkoba berjudul “Asistensi Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Siswa dan Guru SMP” itu, digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Sementara pihak BNN sebagai narasumber. Dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Ruslan Efendy.

Masih terkait bahaya narkoba terhadap pelajar, dijelaskan detail oleh Mufti, bahwa dalam jaringan otak yang sehat, mampu mengikat gelembung oksigen dengan maksimal. Anak - anak Indonesia yang cerdas, khususnya Mataram, diharapkan tumbuh menjadi generasi cerdas dan dengan otak brilian dengan ciri dimaksud. Namun ketika sudah dirasuki narkoba, maka sel sel otak semakin tipis, rusak dan sulit menangkap gelembung oksigen.

Inilah yang diharapkan para gembong narkoba, dengan harapan di Indonesia akan terjadi loose generations.

Mufti pada kesempatan itu memperkenalkan jenis-jenis narkoba, seperti golongan 1, golongan 2 dan golongan 3, termasuk lengkap dengan bahayanya. Lebih jauh diperkenalkan juga modus penyelundupan narkoba sindikat nasional sampai internasional. Bahkan alat atau pabrik pembuatan narkoba seperti prekussor, juga dijelaskan. “Prekussor adalah katalisator untuk membuat narkotika. Adikadik melihat ada tetangga jarang bergaul, terus di bak sampahnya ada botol obat-obatan. Patut dicurigai disana ada pabrik narkoba,” jelasnya.

Penjelasan juga didukung visualisasi dalam bentuk slide melalui LCD projector, melalui game dan kuis, sehingga lebih mudah diterima siswa.

Mufti juga menjelaskan 2500 jenis narkotika, diantaranya ada 26 jenis yang sudah masuk di Indonesia dan NTB. Bahkan jenis metilon yang sebelumnya lolos dalam kasus artis Raffi Ahmad, berhasil diungkap dan dibuktikan pihaknya bersama Polres Mataram, pelakunya divonis 13 tahun penjara. (ars/*)

(Suara NTB/ars)

SOSIALISASI - Kepala BNN Provinsi NTB, Mufti Djusnir saat menyampaikan sosialisasi pada ribuan siswa di Hotel Lombok Raya, Sabtu lalu.

Mataram (Suara NTB) Setelah kehabisan cara menagih iuran, akhirnya pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melibatkan kejaksaan. Lembaga adhiyaksa itu dilibatkan untuk memanggil sejumlah perusahaan penunggak iuran yang seharusnya menjadi hak karyawan. Kisaran nilainya mencapai Rp 200 juta.

Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Mataram, Ryan Gustaviana menegaskan, tunggakan itu kaitan dengan iuran yang dipotong melalui gaji karyawan setiap bulan. Namun setelah dipotong, dana itu tidak diserahkan kepada BPJS. Akibatnya, BPJS tidak bisa membayar klaim ketika ada permintaan tenaga kerja yang memenuhi syarat menerima dana asuransi. ‘’Kasihan karyawan, kewajibannya sudah dilaksanakan,

Bahkan praktikum legal drafting itu berlangsung hingga hampir tiga jam. Mahasiswa diberi kesempatan bertanya apa saja berkaitan dengan mata kuliah legal drafting itu.

Ketua DPRD Kota Mataram, HDS yang ditemui usai kegiatan praktikum legal drafting mengaku, kegiatan mahasiswa IAIN yang melakukan praktikum legal drafting di DPRD Kota Mataram sangat positif. ‘’Selain mahasiswa membutuhkan, Dewan juga membutuhkan. Jadi samasama memerlukan kunjungan seperti ini,’’ ujarnya.

Dari konteks pembelajaran mahasiswa di bidang hukum, khususnya berkaitan bagaimana pembentukan Peraturan Daerah, pembelajaran secara langsung seperti praktikum legal drafting di DPRD Kota Mataram, sangat perlu dan dibutuhkan oleh mahasiswa.

Sehingga, mahasiswa tahu betul prosesnya seperti apa. Dengan demikian mahasiswa bisa mengkombinasikan ilmu yang didapatkan secara teori dengan praktikum secara langsung.

Menurut HDS, penting bagi

mahasiswa untuk secara langsung melihat kegiatan DPRD Kota Mataram seperti apa.

Apalagi Kota Mataram khususnya memerlukan generasi penerus yang punya semangat dan obsesi jadi anggota Dewan. ‘’Sebab dengan demikian, kalau mahasiswa sebagai kaum terpelajar punya obsesi dan kecenderungan jadi anggota Dewan, kita harapkan mereka persiapkan diri lebih baik dan sedini mungkin,’’ terang HDS. Hal itu, lanjut HDS, akan lebih positif terhadap perkembangan lembaga seperti DPRD Kota Mataram.

Karena, manakala anggota Dewan terpilih nantinya dilatarbelakangi dari orang-orang yang telah berproses dari awal dan telah mempersiapkan dirinya dengan baik, diyakini akan memberikan dampak positif bagi Dewan.

Itu merupakan suatu hal yang ideal. HDS berharap kepada mahasiswa sebagai bagian dari obsesinya ingin menjadi anggota Dewan, bisa beradaptasi dengan partai-partai politik. ‘’Parpol itu dapat menampung dan menerima mereka sehingga mereka mendap-

Mataram (Suara NTB) Lokasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) keVIII secara resmi dibuka, Sabtu (15/11). Bersamaan dengan pelaksanaan pergantian pengurus majelis tertinggi umat Hindu tersebut, juga digelar Musda WHDI (Wanita Hindu Dharma Indonesia) dan Lokasabha Pinandita Sanggraha Nusantara NTB. Ketua PHDI NTB, Drs. I Gede Renjana yang ditemui beberapa saat sebelum pembukaan lokasabha di gedung Graha Bhakti Gubernur NTB, menyatakan kegiatan itu merupakan momentum pergantian pengurus terhadap majelis tertinggi yang telah dipimpinnya selama lima tahun sebelumnya. Adapun agenda terpenting dalam penyelenggaraan kegiatan ini adalah perumusan grand design serta pemetaan arah dan kebijakan untuk kemaslahatan umat Hindu ke depan. ‘’Sebetulnya lokasabha ini merupakan moment pergantian pengurus PHDI yang selama ini menjadi majelis tertinggi dalam umat Hindu, khususnya di NTB. Disini akan dirumuskan grand design serta penentuan program kerja yang akan dilaksanakan oleh pengurus yang baru. Juga, lokasabha ini merupakan

atkan proses kaderisasi dari partai,’’ ucapnya. HDS mengatakan, kaderisasi di parpol bersumber dari kaum-kaum terpelajar seperti mahasiswa. ‘’Kami kira akan memberikan citra positif dan perkembangan yang lebih bagus bagi partai politik,’’ demikian HDS. DPRD Kota Mataram berkomitmen memberi ruang kepada mahasiswa untuk bejalar langsung seputar tugas pokok dan fungsi kedewanan. HDS menyatakan, secara berkala Dewan akan mengundang mahasiswa untuk terlibat melihat langsung proses pembahasan Peraturan Daerah. ‘’Supaya melihat betul prosesnya seperti apa dan tidak hanya itu. Di dalam membahas suatu rancangan peraturan daerah, sebelum dilakukan pembahasan di Dewan, kami akan kirim drafnya untuk bagaimana kami diberi masukan-masukan dari mahasiswa,’’ ungkapnya. Tidak hanya mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram, tapi juga semua perguruan tinggi yang ada fakultas hukumnya akan dipolakan sama. (fit/*)

10 SKPD Pertanggungjawabkan Penggunaan DBH-CHT Rp 35 Miliar Dari Hal. 1 SKPD itu diantaranya, Dinas Perkebunan sebagai instansi teknis yang paling berhak mengelola dana tersebut.

Di luar instansi ini, sembilan SKPD yang di luar domain urusan tembakau diantaranya, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Kesehatan (Dikes), Dinas Koperasi (Diskop), Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag), tiga instansi setingkat badan, Bappeda, Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh), serta Badan Lingkungan Hidup (BLH). Sedangkan dua biro lainnya di Setda Provinsi NTB, Biro Keuangan dan Biro Perekonomian.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, Pemprov NTB menerima dana sebesar itu, kemudian didistribusikan ke 10 SKPD tersebut agar dipergunakan sesuai juklak juknis yang dibuat Gubernur NTB ketika itu, sebagai tu-

runan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Dimana dalam Pergub Tahun 2010 itu, petunjuk penggunaan secara umum diantaranya, peningkatan kesejahteraan petani tembakau, antisipasi dampak negatif tembakau, irigasi, kesehatan, lingkungan.

Pihak Kejati NTB memastikan sudah melayangkan surat memanggil ke 10 SKPD tersebut, untuk klarifikasi penggunaan dana dimaksud.

Sebagai jawaban atas panggilan itu, para pimpinan SKPD juga diminta menjelaskan disertai dengan data pertanggungjawaban detail penggunaan dana, yang kisarannya Rp 1 Miliar lebih per instansi.

Kajati NTB Fadil Zumhanna, SH,MH yang dikonfirmasi Suara NTB sebelumnya, masih menunggu data SPJ itu dari 10 instansi yang sudah dilayangkan panggilan. Tidak ingin berlama- lama dalam proses penyelidikan kasus ini, Kajati

Tata Usaha Negara Datun) Kejaksaan Negeri Mataram dalam rangka proses penagihan. Alasan melibatkan Kejaksaan, karena dana yang mengendap ke perusahaan itu berstatus penagihan piutang negara.

Saat ini instansinya masih menunggu perkembangan dari Kejaksaan terkait pemanggilan terhadap perusahaan yang tercatat nakal itu.

Dihubungi terpisah Kasi Datun Kejari Mataram Herya Sakti Saad, SH memastikan sudah mendapat Surat Kuasa Khusus (SKK) penagihan ke 28 perusahaan dimaksud.

Pihaknya tinggal melakukan tahapan, mulai dari melayangkan panggilan kepada pimpinan atau direktur perusahaan, kemudian masuk tahap klarifikasi, sampai pada pemberian batas waktu penyelesaian. (ars)

Lokasabha PHDI NTB Dibuka

Ketua DPRD Kota Mataram Nilai Praktikum ’’Legal Drafting’’ Sangat Positif Dari Hal. 1

tapi haknya tidak didapat.

Akibat perusahaan yang tidak menyetor,’’ kata Ryan dihubungi Suara NTB, Minggu (16/11) kemarin. Periode tunggakan 28 perusahaan swasta yang bergerak di berbagai sektor itu, sejak 2012 sampai 2013 lalu.

Sebenarnya sudah ada tahap persuasif ditempuh untuk menagih ke perusahaan, sesuai SOP internalnya.Muai dari pemberitahuan pertama tentang tunggakan iuran tersebut. Karena tidak diindahkan, dilayangkan panggilan kedua, sampai akhirnya panggilan ketiga, tetap tidak digubris. ‘’Tahap berikutnya biasanya kami datang berkunjung ke perusahaan-perusahaan itu, untuk meminta langsung. Tapi tetap tidak membuahkan hasil,’’ terang Ryan.

Atas dasar itulah, tanggal 18 September lalu BPJS melibatkan Bidang Perdata dan

berharap data tersebut segera diserahkan. ‘’Karena saya harus segera menyatakan sikap terkait kasus ini,’’ tegas Kajati.

Sementara Kabag Humas Pemprov NTB, Drs. Fathul Gani, M.Si yang dikonfirmasi Minggu (16/11) via ponselnya menegaskan bahwa pada intinya Pemprov NTB taat pada aturan yang berlaku. ‘’Kalau memang aparat hukum berkehendak seperti itu, kita hormati. Kalau memang aparat penegak hukum menginginkan seperti itu. Ya tetap kita hormati sebagai kewenangan aparat penegak hukum,’’ ujarnya.

Fathul Gani menegaskan bahwa itu kewenangan aparat penegak hukum. ‘’Kalau memang diminta ya itu hak mereka (penegak hukum) mencari informasi terhadap permasalahan yang ada. Yang jelas pemerintah provinsi tetap menghargai proses penegakkan hukum yang berlaku,’’ jelasnya. (ars/nas)

(Suara NTB/ist)

LOKASABHA - Suasana Lokasabha PHDI NTB yang dibuka secara resmi Sabtu (15/11). agenda yang akan diisi dengan laporan pertanggungjawaban oleh pengurus yang sebelumnya,” jelasnya.

Dikatakan, PHDI merupakan salah satu integral yang tidak terpisahkan dari komponen pendukung pembangunan di NTB. Dalam membangun NKRI, pihaknya menyatakan memiliki rasa keterpanggilan untuk aktif dan berpartisipasi dalam memajukan daerah. Terlebih, dalam menyikapi keberagaman serta menghadapi kehidupan yang plural ini, PHDI hadir sebagai salah satu organisasi penentu kebijakan strategis khususnya bagi umat Hindu.

“Kami ini bagian integral yang tak terpisah dari

masyarakat NTB. Dalam rangka menjaga NKRI, kami harus memiliki keterpanggilan untuk berpartisipasi secara aktif untuk membangun NTB,” tambahnya.

Sementara itu, pembukaan Lokasabha PHDI yang ke-VIII itu akan dilanjutkan dengan sidang komisi yang membahas masalah program kerja. Program kerja yang akan dibahas itu kemudian akan menjadi rekomendasi untuk direalisasikan oleh pengurus terpilih selanjutnya.

Jumlah pengurus PHDI sebelumnya tidak lebih dari 100 orang. Diantaranya, 12 orang pengurus harian, 30 orang paruman walaka, dan 22 orang paruman sulinggih. (met)

25 Persen Jalan Lingkungan Rusak Parah Mataram (Suara NTB) – Dari 300 meter panjang jalan lingkungan di Kota Mataram, diklaim 75 persen diantaranya masih dalam kondisi bagus dan 25 persen masih rusak parah. Demikian disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Jalan – jalan lingkungan ini kata Walikota, selalu menjadi pikirannya untuk segera menuntaskan persoalan tersebut. Namun demikian, persoalan anggaran selalu menjadi kendala Pemerintah Kota Mataram untuk menuntaskan persoalan itu. Disebutkan, anggaran Rp 1 triliun khusus untuk program pelebaran jalan serta membuka akses jalur dua. Anggaran tersebut lanjutnya, berkat koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat melalui APBD dan APBN. “Alhamdulillah, jalan Bung Hatta dan Bung Karno sudah tuntas dan masih dalam pengerjaan.

Semua itu, berkat koordinasi kita (Pemkot, red) dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat,” terangnya.

Ditambahkan Walikota, anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikkan jalan lingkungan sekitar Rp 60 miliar. Postur anggaran Pemkot Mataram dinilai tidak bisa mengurus persoalan tersebut, karena

ada program SKPD lain yang harus dikerjakkan.

Oleh karenanya, Pemkot Mataram mengalokasikan anggaran setiap tahunnya sekitar Rp 10 miliar untuk perbaikan jalan di lingkungan secara bertahap. Disamping, upaya mencari sumber anggaran lainnya.

“Kita terus berupaya, supaya jalan lingkungan ini bisa tuntas,” harapnya.

Orang nomor satu di Kota Mataram ini akan tetap memperhatikan dan menjadi program setiap tahunnya, sehingga 25 persen jalan lingkungan yang rusak parah bisa tuntas di kerjakan. “Insya Allah, kalau masih ada kepercayaan masyarakat terhadap saya ke depan, jalan lingkungan akan tetap saya programkan,” ungkapnya.

Sebagai ulasan, Pemerintah Kota Mataram mengajukan pinjaman anggaran kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp 60 miliar, khusus perbaikkan jalan lingkungan. Setelah tim PIP mengkaji serta meninjau ratusan paket jalan yang diajukan Pemkot Mataram untuk diperbaiki dari sumber dana pinjaman tersebut, namun belum ada kepastian hingga saat ini.

Selanjutnya, Pemkot berencana meminjam anggaran lewat Bank NTB dan Bank Jabar, tetapi belum juga ada kejelasan. (cem)

Tingkatkan Kewaspadaan Dari Hal. 1 Biasanya, perubahan musim disertai cuaca ekstrim, seperti dibarengi dengan petir. Untuk itu, jaringan listrik harus benar-benar diperhatikan supaya tak terjadi arus pendek. ‘’Kalau ada kabel-kabel yang rentan putus yang menimbulkan arus pendek, saya minta dibenahi. Kan PLN siap untuk itu. Sering dalam suasana seperti ini, kalau bukan kebanjiran , tanah longsor sering juga kebakaran rumah karena kasuskasus seperti itu,”terangnya.

Terkait dengan sejumlah

daerah di NTB yang rawan longsor dan banjir, orang nomor satu di NTB itu meminta BPBD NTB untuk menginventarisir daerah-daerah yang rawan bencana longsor dan banjir.

“Itu BPBD secara otomatis tupoksinya melaksanakan inventarisasi wilayah-wilayah yang rawan bencana. Jadi semua, baik BPBD provinsi mengkoordinir kabupaten/ kota sehingga daerah-daerah yang rawan bencana itu dapat asistensi lebih dari seluruh perangkat daerah. Mudahmudahan tak ada apa-apa,’’ harapnya. (nas)

SUARA NTB Senin, 17 November 2014

OPINI

Halaman 6

Validitas Data: Lubang yang Sama Waspadai Dampak Pergantian Musim MUSIM yang berganti sekonyong-konyong seperti memindahkan kita dari kutub ekstrem yang satu ke kutub ekstrem lainnya. Musim kemarau yang melanda NTB sebenarnya belumlah benar-benar pergi. Sebagian masyarakat di daerah-daerah kering di NTB masih saja menunggu hujan datang. Sebaliknya, di sebagian daerah seperti di Kota Mataram dan Lombok Barat bagian utara, musim hujan telah tiba dengan membawa peringatan.

Seperti yang disampaikan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, perubahan iklim saat ini memang sering menimbulkan perubahan cuaca yang tak terduga. Gubernur pun meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terkait dengan transisi musim dari musim kemarau ke musim hujan ini. Masyarakat diminta waspada untuk mengantisipasi potensi bencana yang mungkin timbul. Yang paling harus diwaspadai tentu saja bencana banjir.

Patut diingat bahwa peta potensi banjir Januari 2014 yang dirilis di website BMKG menunjukkan, sebagian besar wilayah Mataram, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Dompu berpotensi dilanda banjir skala menengah. Informasi ini tidak boleh diabaikan oleh masyarakat berisiko bencana banjir supaya dapat melakukan tindakan preventif menghindari bahaya banjir.

Apalagi, rentetan kejadian sebelumnya juga telah memperlihatkan betapa banjir mulai menjadi tamu rutin yang berkunjung di saat hujan mengguyur daerahdaerah tersebut. Pada 13 Maret 2014 lalu, beberapa desa di Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa kedatangan tamu ini, yang mengakibatkan rumah warga terendam hingga ketinggian sekitar 75 cm. Sekitar 200 kepala keluarga di tiga dusun, terimbas oleh genangan tersebut.

Di Kota Mataram jangan ditanya lagi. Proses pembangunan yang nyaris tak terkendali telah melahirkan potensi genangan di sana-sini. Belum lagi musim hujan benar-benar singgah, sebagian titik di Mataram telah menanggung genangan yang tak terkira.

Bencana lain yang juga tak kalah menghawatirkannya adalah bencana longsor. Suara NTB mencatat, daerah yang selama ini tergolong rawan bencana tanah longsor antara lain di Sembalun dan Belanting (Lombok Timur), Pusuk (Lombok Utara) dan Sekotong (Lombok Barat). Di Pulau Sumbawa, daerah yang tergolong rawan bencana tanah longsor menyebar di lima kabupaten/kota seperti di Labun dan Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa. Kemudian Nangatumpu, Madapangga dan sejulah daerah lainnya di kabupaten Bima.

Kewaspadaan masyarakat memang penting untuk menghindari dampak serius yang mungkin timbul saat musim mendatangkan ancaman. Namun, kewaspadaan pemerintah dan aparaturnya tentu saja tak kalah pentingnya. Saat bencana datang, masyarakat akan sangat membutuhkan kesigapan aparatur pemerintah yang terkait. Untuk itulah, semangat kewaspadaan perlu dihidupkan bersama. (*)

Persoalan validitas data dalam banyak bidang sering menjadi awal dari kekacauan. Data yang lemah membuat penerapan regulasi dan kebijakan melenceng dari sasaran. Pemetaan masalah juga terhambat oleh keadaan semacam itu.

Karenanya dapat dikatakan memiliki data yang valid merupakan syarat utama sebelum menjalankan suatu program yang berhubungan dengan data tersebut.

UATU kumpulan data rentan menjadi tak valid karena situasi objek data selalu berubah.

Data kependudukan misalnya, jumlah penduduk di suatu kawasan sudah tentu berubah-ubah seturut waktu dan peristiwa. Ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah ada juga yang datang. Verifikasi ulang terhadap data yang ada mesti dilakukan secara berkala.Masalah kependudukan ini rupanya menjadi masalah di seluruh Indonesia. Sehingga ketika ada peristiwa yang harus melibatkan banyak orang, terjadi kerepotan dan ujung-ujungnya menerbitkan kejanggalan dan prasangka dalam banyak eksemplar. Kekacauan jumlah pemilih dalam acara pemilu sudah jadi persoalan yang terus berulang. Anehnya, solusi terhadapnya seolah jalan di tempat saja.

Kekacauan data kependudukan juga menjadi celah bagi munculnya manipulasi identitas yang berimbas pada niat orang membuat kartu tanda pengenal dengan nama yang berbeda-beda. Tentu saja, untuk apa orang membuat kartu tanda pengenal dengan nama yang berbeda-beda, kalau bukan untuk manipulasi? Dalam berita-berita kerap kita dengar informasi tersangka teroris yang memiliki banyak identitas, sampai susah diketahui lagi mana identitasnya yang asli.

Keadaan itu dimungkinkan, selain karena adanya orang-orang sogokan, juga karena lemahnya pertahanan data-dasar yang dimiliki oleh setiap wilayah. Keterkaitan informasi data dari satu wilayah dengan wilayah lain idealnya tergambarkan dari durasi cek dan ricek yang cepat. Sehingga kebenaran perihal suatu informasi data tertulis dapat terkonfirmasi tidak cuma lewat satu titik.

Masyarakat memang telah diwa-

Oleh:

Kiki Sulistyo (Komunitas Akarpohon)

Mungkin tidak patut jika kita mengatakan ketidakseriusan dalam mengurus data adalah hal yang disengaja. Tetapi bukan hal yang patut (dan wajar) juga jika urusan data ini selalu menjadi masalah yang berulang-ulang. Data bisa dibilang adalah pertahanan utama. Kekacauan data menunjukkan pertahanan yang lemah. Dan dengan pertahanan yang lemah kita akan mudah jatuh dalam keterpurukan jibkan memiliki beberapa tanda pengenal: akta kelahiran, KTP, Kartu Keluarga. Tetapi ‘kewajiban’ tersebut belum diikuti oleh usaha yang maksimal untuk membuat setiap anggota masyarakat mudah memperoleh semua itu. Maksudnya, saya selalu membayangkan secara logika, bahwa birokrasi yang mengurus keperluan masyarakat hendaknya mesti turun lapangan untuk melakukan pembaruan data.

Melakukan cek dan ricek sesuai dengan wilayahnya. Secara struktur (dan) administrasi wilayah sudah terbagi dengan baik. Sampai ke tingkat ‘kepala keluarga’. Data baru dari tangga wilayah akan menjadi data utama di pusat-data. Dengan digitalisasi data-dasar nantinya pelan-pelan entri data yang masuk secara berangsur mengalami perubahan sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Adapun jika terjadi kemelesetan, akan mudah diperbaiki apabila pengecekan lapangan secara berkala dilakukan.

Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa inisiatif harus dimulai dari birokrasi. Dan itu jangan dimulai hanya di dekat-dekat waktu dimana data itu diperlukan saja. Pada dasarnya setiap data diperlukan setiap saat.

Sebab peristiwa-peristiwa juga berlangsung setiap saat, dan setiap peristiwa membutuhkan data. Dengan data yang valid, kokoh dan tak terbantahkan lebih banyak hal bisa terlihat dengan jelas dan kekacauan serta kerepotan dapat terhindarkan.

Dalam praktik pengumpulan dan validisasi data diperlukan kinerja yang profesional dan bertanggung jawab. Masyarakat kerap diminta untuk berinisiatif tetapi itu tidak dibarengi dengan kualitas pelayanan yang baik. Kadangkadang kita datang ke kantor untuk mengurus keperluan, disambut

dengan sikap petugas yang buruk dan malas-malasan. Seolah-olah kita datang untuk mengemis. Upaya untuk memenuhi apa yang sudah dihimbau tidak menemu kemudahan. Lebih sering terasa sulit (atau sengaja dipersulit?).

Di Lain Perihal Bukan cuma dalam soal kependudukan terjadi carut-marut data, tetapi juga dalam banyak hal. Tak salah jika kemudian banyak program yang tak tepat sasaran. Program-program bantuan di berbagai sektor tidak menyentuh wilayah ideal di lapangan. Bahkan sering dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan sendiri. Bantuan untuk sanggar kesenian tradisi misalnya.

Data tentang jumlah dan wilayah penyebaran sanggar kesenian tradisi tidak tercatat dengan baik.

Bahkan kalaupun ada, kita tidak tahu dimana data tersebut bisa diakses. Akibatnya, jika ada anggaran untuk membantu sanggar-sanggar tersebut, bermunculanlah sanggar-sanggar baru di lingkaran tertentu yang tentu saja dimaksudkan hanya untuk memperoleh bantuan tersebut. Sementara sanggar-sanggar atau kelompok kesenian yang sesungguhnya, terpuruk di tempatnya dan bahkan tidak tahu-menahu adanya anggaran tersebut.

Dalam mendapatkan data yang valid diperlukan kerja lapangan yang sungguh-sungguh. Banyak pemantik dan sumber awal data yang bisa dijadikan rujukan. Buku-buku dan juga artikel-artikel di surat kabar adalah diantaranya. Pendataan dekat hubungannya dengan dokumentasi. Kerja kliping adalah kerja mengumpulkan serpihan data tertulis. Jelas itu sangat berguna jika saatnya tiba. Saya membayangkan di daerah kita ini ada pusat

kliping yang bisa diakses umum.

Terjaga intensitas entri-nya dan mudah dikunjungi. Di era digital ini bayangan tersebut bukanlah hal yang mustahil.

Mungkin tidak patut jika kita mengatakan ketidakseriusan dalam mengurus data adalah hal yang disengaja. Tetapi bukan hal yang patut (dan wajar) juga jika urusan data ini selalu menjadi masalah yang berulang-ulang. Data bisa dibilang adalah pertahanan utama. Kekacauan data menunjukkan pertahanan yang lemah. Dan dengan pertahanan yang lemah kita akan mudah jatuh dalam keterpurukan.

Memang tidak terlambat, tapi mungkin agak larut jika revolusi sistem pendataan baru akan kita mulai. Itupun kalau ada langkah kesitu. Atau kita akan selalu melihat persoalan yang sama berulang sepanjang masa. Terjatuh di lubang yang sama berkali-kali adalah sesungguh perbuatan yang sia-sia.

Bekerja untuk menimbun lubang itu memang membutuhkan tenaga ekstra, tetapi faedahnya akan terasa di masa-masa yang akan tiba.Selarut apapun, memulai selalu membutuhkan ancang-ancang dan persiapan yang cukup. Juga kesediaan untuk terus bekerja.

Meskipun penat, setidaknya nanti keadaan sudah lebih baik, dan kita bisa menghadapi persoalan lain dengan lebih fokus.

BPJS libatkan kejaksaan tagih 28 perusahaan nakal penunggak iuran Perusahaan rugikan karyawan harus ditindak

*** Harga bibit mahal, budidaya lobster mandek Nelayan menantikan solusi pemerintah

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Senin, 17 November 2014

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Elpiji Subsidi Beredar di Sumbawa

DPRD akan Panggil SKPD Terkait

UMKM Tak Siap Hadapi MEA SEKITAR 90 persen dari seluruh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi NTB belum siap menghadapi persaingan di pasar bebas Asean. Soal ini menjadi PR pemerintah daerah dan stakeholder untuk diselesaikan segera, mengingat Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah harus berlaku pada 2015 mendatang.

Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Provinsi NTB, Nur Rahmat, SE, Sabtu (15/11) memaparkan, jumlah UMKM berdasarkan data yang diterima PLUT dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB sebanyak 624.254 UMKM. Gambaran jika dipersentasekan, dari jumlah UMKM yang telah diberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) Teknologi Tepat Guna (TTG) sebanyak 526 UMKM di Pulau Lombok. Sedang yang baru faham tentang market, manajemen dan kualitas produk lebih kurang 10 - 15 persen.

“Ini baru prosentasi awal sejak Maret 2014. Kedepan 2015 peran PLUT harus mampu menggerakan KUMKM bisa memahami semua bidang sehingga cita-cita KUMKM naik kelas bisa terwujud,” katanya.

Persoalan UMKM umumnya, dari hasil analisa PLUT di antaranya, manajemen pengelolaan peuangan usahanya yang masih rendah, kemampuan melakukan strategi pemasaran produk, belum adanya kemampuan menggunakan teknologi informasi, atau yang jika disingkat dalam tiga kalimat adalah KSA yaitu , Knowledge atau ilmu pengetahuan, Skill atau kemampuan, serta Attitude atau sikap dan perilaku berkomunikasi.

“Nah inilah yg menjadi kendala atau persoalan para KUMKM dalam hal pengembangan usahanya,” tambahnya.

Kendala KSA itu, lanjut mantan Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (Apkli) Kota Mataram ini, pola fikir UMKM yang belum berubah.

UMKM tidak mau belajar atas kekurangan mereka, dan selalu puas hanya pada tahap produksi dan menjual secara manual saja.

Padahal peran pemerintah sudah dibuka lebar-lebar untuk bisa memanfaatkan fasilitas untuk kesempatan pengembangan usahanya. “Cuma alhamdulillah sampai saat ini kondisi UMKM kita di NTB sudah mulai mengubah cara berpikir dari pola bisnis konvesional ke bisnis modern. Artinya, dari segi pembuatan laporan neraca keuangan m e r e k a sudah mulai menerapkan, sehi n g g a mereka mampu mengendalikan d a n mengembangkan usahanya dengan baik,” katanya.

Saat ini PLUT sebagaimana visi dan misinya, sedang berupaya meningkatkan kapasitas kemampuan konsultan dalam hal pendampingan dan restrukturisasi usaha.

Kepada UMKM, Bimtek dan Penerapan TTG tetap dilakukan antara lain, peningkatan pengetahuan UMKM pada segi kualitas produk, legalitas dan administrasi, akses ke pembiayaan dan strategi pemasaran produk KUMKM. (bul) Nur Rahmat (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ars)

UMKM - Lebih dari 90 persen usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di NTB dinilai belum siap menghadapi pasar bebas. Mereka akan gampang terhenti menjalankan usahanya, menyusul persaingan yang dinilai akan sangat ketat di era pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015 mendatang. Lapak para pedagang kaki lima di dekat terminal haji Bandara Internasional Lombok (BIL), bisa jadi menjadi salah satu di antara 90 persen yang tidak siap bersaing dimaksud.

Syarat Pemberian Kredit Diperketat Mataram (Suara NTB) Lembaga Jasa Keuangan (LJK) bank dan non bank akan memperketat syarat penyaluran kreditnya. Salah satunya mempertimbangkan analisis dampak lingkungan dari bidang usaha yang digeluti calon nasabah.

Contohnya, penyaluran kredit untuk perhotelan, perkebunan atau seluruh bidang usaha lain, kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Yusri, Sabtu (15/11).

Analisis dampak lingkungan dari usaha yang digeluti calon nasabah dilakukan langsung oleh petugas pemberi kredit.

Mengapa ketentuan ini dipersyaratkan sekarang?

Yusri mengatakan, saat ini persoalan lingkungan menjadi hal yang sangat krusial.

Pembangunan lingkungan hidup dikatakan sangat berkaitan erat dan berjalan linier dengan ekonomi dan sosial.

Baru-baru ini, OJK sendiri melakukan training capacity building pada sektor ekonomi strategis yang ramah lingkungan bagi perbankan dan lembaga jasa keuangan di Provinsi NTB. OJK bersama Kementerian Lingkungan Hidup, German Agency for InternaTional Corporation (GIZ) akan melakukan peningakatan kapasitas dan kompetensi SDM yang diharapkan akan mampu meningkatkan portofolio

15

KULIAH KULIAH SINGKAT JALUR KHUSUS CEPAT MENYANDANG GELAR S1/S2 SEMUA JURUSAN TERAKREDITASI BAN-PT. HUBUNGI : EDI.HP. 085212434374

MEBEL

MEBEL

pembiayaan pada sektor ekonomi.

Bahkan dalam jangka panjang, OJK memiliki target peningakatan portofolio pembiayaan nasional pada beberapa sektor ekonomi strategis, yaitu sektor pertanian, infrastruktur, pertambangan, konstruksi dan energi terbarukan.

“Syarat dampak lingkungan ini tidak berat bagi calon nasabah. Sebenarnya sudah dilakukan, ini upaya untuk memaksimalkannya saja,” tegas Yusri.

LJK seperti yang sudah diatur, menyalurkan dananya kepada sektor-sektor tertentu juga diwajibkan untuk memperhatikan perizinan lingkungan hidup, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Umumnya, perusahaan di Indonesia yang didanai LJK pada saat ini sudah banyak mengacu pada standar-standar ramah lingkungan yang berlaku.

Berdasarkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, Indonesia membuthkan dana investasi untuk pengembangan energi baru dan terbarukan sekitar Rp 134,6 triliun.

Kebutuhan selama 15 tahun kedepan alokasinya di lima koridor, koridor Sumatera Rp 25, 06 triliun, Jawa Rp 86,3 triliun, Sulawesi Rp 15,77 triliun, Bali-Nusra Rp 2,64 triliun, serta Papua Maluku Rp 4,83 triliun.

Upaya penyediaan dana bagi energi ramah lingkungan juga menurutnya perlu didukung oleh beberapa infrastruktur yang memadai seperti asuransi.

Skema asuransi lingkungan hidup dalam proyek energi ramah lingkungan dibutuhkan sebagai transfer resiko lingkungan hidup dari kreditur, debitur dan konsultan kepada pihak ketiga. Dalam hal ini peran perusahaan asuransi sangat penting dengan tujuan untuk meminimalisasi adanya pihak yang dirugikan, termasuk masyarakat. Sementara di Indonesia umumnya, asuransi yang sudah memperkenalkan dan memberikan pelayanan pada resiko lingkungan hidup masih sedikit.

Kegiatan pelatihan yang digelar baru-baru ini, sebut Yusri diharapkan agar pegawai lembaga jasa keuangan agar mampu melakukan analisis dampak lingkungan kepada kegiatan usaha calon nasabahnya sebelum pencairan kredit. (bul)

Mataram (Suara NTB) Belakangan ini, elpiji subsidi 3 kg mengalami kelangkaan di Pulau Lombok. Kalaupun ada, harganya jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Kelangkaan elpiji subsidi 3 kg di Pulau Lombok disinyalir karena sudah beredar di Pulau Sumbawa. Padahal, Pulau Sumbawa masih belum dilakukan konversi bahan bakar dari minyak tanah ke elpiji 3 kg.

Menyikapi persoalan ini, DPRD NTB segera akan memanggil SKPD terkait yang ada di Pemprov NTB serta pihak terkait lainnya seperti Pertamina dan Hiswana Migas. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm, Sabtu (15/11).

“Kita akan panggil kepala Dinas terkait seperti Perindag untuk menjelaskan, kita akan minta komisi II untuk memanggil pihak-pihak terkait itu,” kata Mori.

Di satu sisi pulau Sumbawa belum dilakukan konversi bahan bakar minyak tanah ke elpiji. Sehingga, jika ada tabung gas elpiji 3 kg yang beredar di Pulau Sumbawa maka patut dipertanyakan pengawasan SKPD terkait. Sehingga, pemanggilan SKPD terkait oleh DPRD diharapkan bisa menjelaskan kenapa bisa beredar di Pulau Sumbawa.

Disisi yang lain, kalangan DPRD NTB juga terus mendor-

ong pemerintah supaya segera melakukan konversi bahan bakar minyak tanah ke elpiji.

Sebelumnya diberitakan Suara NTB, Hiswana Migas dinilai lalai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggotanya. Karena spekulasi pangkalan, diduga ribuan tabung elpiji subsidi 3 kg telah beredar dan diperjualbelikan di Pulau Sumbawa.

“Padahal belum konversi di Pulau Sumbawa, ini aneh kenapa bisa LPG jatah Lombok bisa dikirim dijual ke Sumbawa,” kata Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Disperindag Provinsi NTB, Endang Khairuddin.

Hasil pemantauan langsung yang dilakukan pihaknya di Pulau Sumbawa, terutama di Taliwang, tidak sedikit jumlah kios yang menjual elpiji subsidi yang dimaksud.

Temuannya baru-baru ini menurutnya sebagai persoalan yang serius dan harus ditangani bersama-sama, Hiswana, Kepolisian, termasuk Disperindag, Distamben serta Pertamina.

Pangkalan yang ada menurutnya ada yang kemungkinan bermain mengejar keuntungan. Sebab, dari hasil pantauan, harga penjualan di Sumbawa untuk isi ulangnya, pertabung Rp 28.000 hingga Rp 30.000. Keuntungan dua kali lipat jika dibandingkan dengan harga penjualannya di Pulau Lombok. (nas)

Asita akan Gelar Promosi Wisata Mataram (Suara NTB) Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Provinsi NTB dalam waktu dekat akan menggelar agenda fun bike sekaligus kegiatan promosi wisata. Kegiatan yang akan dilaksanakan 14 Desember, sekaligus menyambut HUT NTB ke-56 mendatang ini dihajatkan untuk masyarakat umum.

Pada Sabtu (15/11), panitia kegiatan mematangkan kesiapan melaksanakan agenda yang direncanakan rutin akan dilaksanakan setiap tahun itu.

“Bersepeda sambil promosi wisata ini menjadi bagian upaya Asita mendukung target kunjungan wisatawan oleh Pemprov NTB,” kata Ketua Asita Provinsi NTB, Agus Mulyadi.

Diketahui, NTB memiliki banyak objek wisata. Namun tak banyak diketahui oleh masyarakat lokal sendiri. Dengan mengajak masyarakat ikut fun bike, sekaligus mengenalkan objek-objek wisata yang dimiliki di dalam daerah.

Hadir pada pertemuan itu, Penasehat Asita NTB, L. Akram, serta beberapa wakil ketua lainnya.

Ketua Panitia kegiatan, Bq. Dewi Djapa mengatakan mengapa program promosi yang direncanakan adalah fun bike?

Pemerintah daerah dan stakeholders selama ini hanya fokus berpromosi keluar daerah, dengan biaya yang tidak sedikit.

Terlepas dari efektif atau tidaknya promosi itu, Bq. Dewi mengatakan sesungguhnya banyak masyarakat di dalam daerah sendiri yang tidak mengenal bahkan memahami objek wisata yang ada di dalam daerah sendiri. Padahal, masyarakat sendiri punya potensi yang besar untuk mempromosikan sendiri objek wisatanya, baik promosi langsung, maupun melalui sosial media.

Potensi itulah yang akan dikembangkan oleh Asita melalui kegiatan fun bike tersebut. Peserta fun bike akan diajak bersepeda dan mengunjungi objek-objek wisa-

RUPA-RUPA

ta di Kota Mataram khususnya, diantaranya Taman Mayura, Sekarbela, Loang Baloq, dan Pantai Ampenan. Sambil bersepeda, tempat-tempat tersebut akan diperjelas mengenai sejarahnya.

“Peserta inilah, target kita seribu peserta, dia yang berpromosi kembali melalui jejaring sosial, pasti mereka akan banyak yang selfi-an, facebook-an atau sosial media lainnya. Ini yang ingin kami maksimalkan, upaya promosi murah dan meriah,” sebutnya.

Dengan harga tiket sebesar Rp 25.000, kegiatan ini disiapkan hadiah sepeda gunung, voucher hotel, voucher restoran, gratis berwisata di Pulau Lombok, handphone dan hadiah hiburan lainnya.

Khusus untuk voucher berwisata di NTB, pemenang undian masing-masing akan dibagi kelompoknya, selanjutnya akan dipandu langsung oleh agenagen travel anggota Asita yang sudah diajak bekerjasama.

Selain hadiah-hadiah tersebut, panitia juga akan menyediakan kuliner-kuliner khas Lombok di setiap stand yang menjadi rute fun bike.

Perdana dilaksanakan di Kota Mataram, kegiatan tahunan ini akan dilaksanakan di kabupaten/kota lainnya secara bertahap. Sebagai upaya mempromosikan sendiri objek-objek wisata dalam daerah, apalagi jika pesertanya adalah karyawan BUMN, BUMD dan lainnya dari daerah lain, serta wisatawan, diyakini promosi berantai bisa digalakkan. (bul)

DIJUAL DI JUAL TEMPAT USAHA LOKASI PINGGIR JALAN UTAMA KLU LENGKAP DENGAN ASET YANG ADA LT 20 ARE LB 228 DAPATKAN KEUNTUNGAN 30JT TIAP BULAN STATUS SHM+IMB HARGA BAGUS SIAPA CEPAT DIA DAPAT HUB.081805000055

SUARA NTB Senin, 17 November 2014

Anggota TNI Gagalkan Penyelundupan 21 Drum Solar Mataram (Suara NTB) Meski tugas pokoknya menjaga teritorial, tak berarti personel TNI tutup mata dengan temuan kejahatan di lapangan. Sebagaimana dilakukan anggota Koramil Cakranegara ini, berhasil menggagalkan penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar.

Dikonfirmasi Minggu (16/11) kemarin, Danrem 162/WB Kuat Budiman, SIP membenarkan tindakan awal yang diambil jajarannya dengan menggagalkan penyelundupan BBM tersebut. Penagkapan dilakukan Jumat (14/11) lalu di sekitar Pasar Bertais Cakranegara, karena setelah diperiksa, mobil memuat 4.400 litar solar dalam 21 drum itu tanpa dilengkapi dokumen. “Kasus ini ditangani Dandim Lobar, sudah diserahkan ke Polres Mataram,” kata Danrem.

Sebelum penangkapan, solar yang diangkut mobil Colt Diesel DR 8616 AZ itu, dibawa dari Sumbawa sehari sebelumnya. Mobil yang dikemudikan RSA itu lolos sampai Lombok dan tiba di Pasar Bertais. Ketika truk tiba di bertais, tiba-tiba terperosok sebagian rodanya di selokan. Anggota Koramil yang mendapati truk terperosok itu, kemudian berusaha membantu, sembari mengecek dokumen atau izin pengangkutan solar yang diketahui milik PT. Pade Angen itu.

Namun saat dikonfirmasi, pihak PT. Pade Angen ternyata tidak pernah mengizinkan pengangkutan BBM sebanyak itu menuju Lombok. Pihak perusahaan kemudian keberatan, karena oknum sopir akan menyelundupkan solar dimaksud. Atas temuan itu, anggota Koramil tersebut mengamankan truk dan solar tersebut, kemudian berkoordinasi dengan atasannya.

Karena penegakan hukum domain polisi, kasus ini kemudian diserahkan penanganannya ke Polres Mataram. (ars)

Sepakat dengan Bupati

Dua Fraksi Desak Paripurna Ulang KUA PPAS Tanjung (Suara NTB) Aksi Walk Out (WO) dua fraksi saat sidang penandatanganan nota kesepahaman beberapa waktu lalu ditindaklanjuti. Unsur dewan kedua fraksi langsung menemui Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., dan kedua pihak sepakat untuk memperjelas perbedaan angka-angka yang disodorkan dalam sidang paripurna sebelumnya.

“Kita sudah ketemu dengan Pak Bupati, dan sepakat untuk mengklarifikasi angka-angka. Sekarang tinggal Pimpinan Dewan, apakah akan melakukan sidang paripurna ulang atau tidak, karena jelas-jelas sidang paripurna saat dua fraksi (hanura dan PKN) WO, sidang itu tidak sah. Jadi harus diagendakan ulang,” kata Ketua Komisi I DPRD KLU sekaligus Anggota Fraksi Hanura, Ardianto, SH., Sabtu (15/11).

Terhadap hasil pertemuan dengan Bupati itu, Ardianto menegaskan telah menindaklanjuti ke Banmus DPRD KLU. Hanya saja, Ketua Banmus mengisyaratkan untuk tidak menjadwalkan sidang ulangan. Hal mana, jika benar Banmus tidak menjadwalkan paripurna ulang, maka Ardianto siap untuk melaporkan kasus ini ke Gubernur NTB ditembuskan ke Mendagri.

Persoalannya jelas kata Ardianto, selain syarat hadir anggota fraksi-fraksi dewan tidak terpenuhi, niat Bupati untuk mengklarifikasi angka-angka yang diperdebatkan sejak awal juga harus dihargai.

“Perbaikan angka-angka itu tentu tidak bisa dilakukan di bawah tangan, tentu harus paripurna ulang. Ketua Banmus bilang, tidak ada paripurna dua kali, itu betul, asalkan tidak ada pelanggaran, kita persilahkan mereka lanjut terus,” ucapnya.

Bagi Ardianto, polemik di DPRD KLU antar Fraksi Dewan membahas KUA PPAS sebelumnya akan meruncing. Di mana, pihaknya sudah sangat tegas untuk tidak menghadiri rapat-rapat lanjutan yang di agendakan Banmus terkait pembahasan lanjutan RAPBD tahun 2015. Alasannya jelas, bahwa angka-angka siluman yang dimunculkan eksekutif yang ditandatangani oleh Pimpinan Dewan dan disaksikan 3 fraksi lain, tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Jadi silahkan saja kalau mereka tetap jalan. Yang jelas, kami akan segera, dalam minggu ini akan bersurat ke Gubernur, bahwa Nota Kesepakatan yang diambil Bupati dan Pimpinan Dewan tidak bisa dibenarkan menurur aturan konstitusional,” tutup Ardianto. (ari)

POLHUKAM Proyek Jembatan Cemara

Plang Roboh, Fasilitas Tak Berfungsi Maksimal Giri Menang (Suara NTB) Penyelidikan proyek jembatan Pantai Cemara, Kecamatan Lembar Lombok Barat dihentikan Kejaksaan Negeri Mataram, melalui gelar perkara 28 Oktober lalu.

Sementara kondisi jembatan itu kini tak difungsikan maksimal, termasuk fasilitas pendukung, meski sudah menelan anggaran Rp 4,5 miliar.

Pengamatan Suara NTB Minggu (16/11) kemarin, plang yang dibuat satu paket dengan jembatan itu, terlihat roboh.

Bagian tiang yang terbuat dari pipa besi patah. Plang yang mirip desain dengan plang pembatas desa di Lombok Barat itu dibiarkan tergeletak begitu saja di pinggir jalan. Pos jaga yang dibuat di pintu masuk sebelum jembatan, mangkrak karena tak difungsikan.

Sementara objek utama jembatan, terlihat tak difungsikan maksimal. Lebar jembatan yang hanya sekitar 3 meter itu, hanya bisa dilalui sepeda motor, namun jarang dimanfaatkan.

Pengendara roda dua lebih memilih menggunakan jembatan sebelumnya, karena lebih lebar dan bisa dilalui roda empat. Komponen jembatan yang terdiri dari pipa besi pembatas dan didominasi bahan kayu untuk pijakan. Penyangganya berupa 26 tiang pancang.

Sementara fasilitas lain berupa taman yang dibangun pada paket lainnya, juga tak terawat dengan baik. Pohon yang ditanam dalam 68 deker di kiri kanan jalan, sebagian besar mati, bahkan sama sekali kosong pada deker.

Taman ini dibangun sepan-

jang sekitar 100 meter dengan bahan paving blok untuk permukaan jalan.

Jembatan ini sejak pagi hingga sore banyak dilalui pengendara yang ingin berwisata di Pantai Cemara. Jembatan juga sangat berguna bagi masyarakat yang tinggal di dusun dekat pantai. Proyek ini dikerjakan tahun 2012 lalu oleh PT. Kerinci Jaya Utama, bersumber dari dana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Proyek juga sudah diserahterimakan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar. Kini proyek itu menjadi tanggungjawab BPBD Lobar sebagai satker teknis.

Dikonfirmasi terpisah, Minggu (16/11) Kepala BPBD, H Najib mengaku tak tahu terkait kerusakan plang pada jembatan Cemara, karena itu

besok (hari ini) ia akan turun ke lokasi yang dumaksud. Terkait pemeliharaan bangunan proyek pusat tersebut, tidak dianggarkan oleh Pemda karena proyek pusat.

“Kapan ambruk plang itu, kami belum tahu,” aku Najib.

Mantan kepala Bapeluh ini menegaskan, pemeliharaan bangunan jembatan itu tidak dianggarkan pada APBD karena proyek itu dianggarkan pusat. Karena itu, pihaknya akan berupaya meminta bantuan kontraktor untuk memasang kembali plang tersebut.

Ia menampik jika bangunan itu tak berfungsi optimal, khusus jembatan memudahkan masyarakat ke Dusun Cemara. Terkait taman, tentunya karena musim kemarau sehingga banyak tanaman yang mati. (ars/her)

(Suara NTB/ars)

JEMBATAN CEMARA - Jembatan Cemara hanya bisa dilalui sepeda motor, lantaran lebarnya hanya sekitar 3 meter.

Namun demikian, jembatan itu jarang dimanfaatkan. Sementara plang Jembatan Cemara juga roboh (kiri)

Oknum Anggota DPRD DPD Golkar NTB ’’Wait and See’’ Lobar Incumbent Diduga ”Monopoli” Perjalanan Dinas

Terkait Dukungan Calon Ketua Umum Giri Menang (Suara NTB) – DPD Golkar NTB belum menentukan sikap terkait arah dukungan terhadap calon ketua umum Golkar yang akan dipilih pada Rapimnas mendatang. DPD Golkar NTB dalam hal ini masih wait and see dan mengkaji siapa yang pantas didukung.

Demikian ditegaskan Ketua DPD Golkar NTB, H Zaini Arony kemarin. Zaini menegaskan, DPD Golkar NTB tak ingin mempertaruhkan keutuhan Partai Golkar hanya demi untuk semata ingin menggoalkan seseorang calon.

Namunyangterpenting,prestasi calon menjadi parameter sendiri. Dalam hal ini belum tentu calon yang tidak menjabat ketua umum tidak berprestasi namun yang lain seperti wakil seperti Agung Laksono, Prio Budi Sanotoso juga memiliki pretasi tersendiri.

Lantas apa menurut Zaini

terkait ada isu ancaman pemecatan ketua DPD jika tidak memilih Ical (sapaan akrab Abu Rizal Bakrie)? Menurutnya kaitan dengan hal ini tidak mungkin bisa main pecat karena ada aturan yang tertuang dalam AD-ART organisasi. Ia juga tidak setuju, jika anggapan Ical tidak boleh maju lagi.

Selong (Suara NTB) – Kapolres Lombok Timur, AKBP Dede Alamsyah,S.ik mengatakan, Polri sebagai aparatur pemerintah yang bertanggung jawab dalam keamanan nasional tidak sendirian. Polri di dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh, PPNS, Polsus dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Demikian disampaikan Kapolres Lotim pada Apel KaPoskamling di Polres Lotim, Sabtu (15/11). Hal itu diperjelas mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai ke UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara Re-

publik Indonesia Tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 yang mengisyaratkan bahwa Polri di dalam melaksanakan tugasnya tidaklah sendirian. Akan tetapi dibantu oleh tiga komponen yaitu PPNS, Polsus, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa lainnya.

Dede mengingatkan, kegiatan apel Ka-Poskamling hendaknya dapat dijadikan sebagai momentum dalam mengevaluasi eksistensi bentuk pengamanan swakarsa tradisional atau Siskamling yang dikenal di masyarakat dengan nama “Ronda Kampung”. Ia

(Suara NTB/dok)

H. Zaini Arony

“Bisa saja maju asalkan penuhi persyaratan,”ujarnya.

Terkait pengiriman surat dukungan ke Ical, Bupati mengaku DPD belum mengarah ke sana meski diketahui ketentuannya calon harus mendapatkan dukungan sekitar 30 persen DPD I. “Belum mengarah ke sanalah,” tukasnya.

Dalam kontestasi pemilihan presiden lalu, tentu Golkar masuk koalisi KMP mendukung Prabowo-Hatta. Dalam hal dukungan ini bukan berarti Golkar tidak memiliki kader, akan tetapi saat ini terjadi polarisasi, artinya di parlemen ada KMP dan KIH. Jelang suksesi pemilihan ketua umum beredar sejumlah nama yang disebut bakal ikut bertarung antara lain MS Hidayat, Agung Laksono, Airlangga Hartarto, dan Ade Komaruddin.

Ketua umum ARB juga dikabarkan akan maju lagi. (her)

Rencana Pelaksanaan Pilkada Loteng Diundur Evaluasi Eksistensi Siskamling

Praya (Suara NTB) Waktu pelaksaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng), besar kemungkinan bakal mundur lagi dari jadwal semula. Dari yang direncanakan Bulan September. Kini mundur ke Bulan November, untuk putaran pertama. Demikian disampaikan Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, S.H.M.H., kepada Suara NTB, Minggu (16/11) kemarin.

Hal tersebut, kata Ari merujuk dari rencana pelaksanaan pilkada serentak oleh pemerintah pusat. Dimana pada awalnya, pemerintah pusat merencanakan pilkada di seluruh Indonesia, termasuk Loteng digelar pada Bulan September.

“Tapi ternyata dari informasi terakhir yang kita terima, rencana pelaksaan Pilkada serentak diundur lagi sampai Bulan November tahun 2015,” ujarnya.

Kendati demikian, semua kemungkinan masih belum ada yang pasti. Mengingat pemerintah pusat belum menentukan sikap. Terkait kepastian pelaksaan Pilkada. Termasuk pola pelaksanaan Pilkada. Apakah akan tetap secara langsung maupun tidak langsung.

Mengingat, Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) yang sebelumnya diterbitkan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengatur terkait pelaksanaan Pilkada langsung, masih akan dibahas lagi oleh DPR pusat.

“Prinisipnya kita masih menunggu keputusan pusat, terkait pelaksaan Pilkada Loteng. Karena keputusan itu akan sangat menentukan persiapan yang akan dilakukan,” tegas Ari. Lebih lanjut, Ari menambahkan, jika pelaksanaan Pilkada serentak benar-benar dilaksanakan pada Bulan November maka pelaksanaanya hampir bersamaan dengan habisnya masa tugas Bupati Loteng, H.M.Suhaili, FT dan wakilnya, Drs. H.L. Normal Suzana. Dimana, pasangan yang dikenal dengan jargon “maiq-meres” ini bakal habis masa tugas per tanggal 27 November. Sesuai dengan tanggal pelantikannya dulu. Sehingga kalau dihitung, maka praktis masa tugas Bupati Loteng saat ini tinggal setahun lagi .

Disinggung aturan pencalonan khusus bagi calon kepala daerah incumbent, ia mengatakan tidak ada perbedaan.

Dimana calon kepala daerah incumbent tidak harus mundur dari jabatannya. Hanya saja, harus mengambil cuti pada masa kampanye berlangsung. Kecuali jika memang masa jabatannya sudah habis, tetapi tahapan Pilkada masih berlangsung maka kepala daerah bersangkutan tetap harus berhenti. Agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan, maka diangkatlah pejabat sementara.

Untuk menggantikan posisi kepala daerah, sampai dilantiknya kepala daerah yang baru. (kir)

Halaman 8

(Suara NTB/yon)

POSE BERSAMA - Kapolres Lotim bersama Perwakilan Kaposkamling berpose bersama

berharap, segala macam pembinaan tetap dilakukan oleh Polri kepada para anggota ronda kampung, sehingga ke depan pelaksanaannya dapat lebih efektif, terkoodinir dan bersinergi dengan aparatur keamanan dan Pemda dalam mewujudkan Lotim “Seribu Masjid, Seribu Pos Kamling dan Sejuta Kedamaian” serta terciptanya situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif diwilayah hukum Polres Lombok Timur (Lotim).

“Terhadap tiga komponen pembantu Polri yang saya sebutkan tadi semoga dapat bersinergi dengan baik,” harapnya. Sementara itu, untuk efektivitas pelaksanaan kelompok Kemananan Lingkungan (Kamling) di suatu area pemukiman/lingkungan perlu disediakan Poskamling yang seyogiyanya diadakan secara swakarsa.

Terkait itu, Polres Lotim telah berupaya melakukan terobosan kreatif inovatif dengan mendesain Pos Kamling (Berugak Model Lumbung) yang mengangkat budaya dan kearifan lokal dalam rangka menghidupkan kembali pelaksanaan siskamling atau ronda kampung yang sekaligus melestarikan budaya tradisional suku sasak yang Islami. Sebagaimana pada setiap bangunan Pos Kamling itu tertulis Menjaga Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Adalah Ibadah. (yon)

Giri Menang (Suara NTB) – Beberapa anggota DPRD Lombok Barat yang notabene pendatang baru mempersoalkan jatah perjalanan dinas untuk kebutuhan konsultasi.

Pasalnya sejumlah anggota DPRD incumbent diduga melakukan “monopoli” perjalanan dinas tersebut.

Dalam nomenklaturnya, perjalanan dinas untuk konsultasi itu dijatahkan kepada semua anggota dewan dengan dua kali perjalanan dinas.

Akan tetapi faktanya, anggota dewan baru justru ada yang berangkat satu kali bahkan ada yang belum berangkat sama sekali. Ironisnya ketika dewan baru meminta jatah untuk berangkat, justru alasannya dana di Sekretariat Dewan habis.

Selain itu, jika dewan baru ingin berangkat mesti negosiasi dengan dewan incumbent.

Hal ini diungkapkan anggota Fraksi PKB, H. Jamuhur Jumat (14/11). Menurutnya, semua dewan punya hak yang sama untuk berangkat konsultasi itu, karena nomenklaturnya anggaran untuk konsultasi itu untuk 45 orang anggota dewan dengan jatah dua kali berangkat. Ia mempertanyakan, kebijakan terkait perjalanan dinas untuk keperluan konsultasi ini. Karena dalam aturan bakunya, bahwa 45 anggota dewan baik

yang baru dan lama memiliki hak yang sama.

Informasi yang ia peroleh dari anggota dewan baru, beberapa orang belum berangkat sama sekali. Ada yang berangkat satu kali dan dua kali, namun ada yang berangkat melebihi jatahnya. Hal ini jelasnya menjadi persoalan yang di perbincangan diantara anggota dewan baru. Ada beberapa anggota yang ingin berangkat namun karena alasan anggaran habis, lalu diminta negosiasi dengan incumbent.

Dikonfirmasi terpisah terkait hal ini, sejumlah anggota dewan baru mengaku tidak pernah berangkat. Seperti pengakuan Abdul Basir termasuk tidak pernah sama sekali berangkat. Anggota Fraksi Demokrat, L. Didit mengaku pernah berangkat dua kali, begitu pula H. Mustafa pernah berangkat sekali untuk keperluan konsultasi.

Ketua DPRD Lombok Barat, Hj. Sumiatun membantah tudingan dugaan monopoli perjalanan dinas tersebut. Ia mengatakan, seluruh anggota mendapat jatah yang sama untuk melakukan perjalanan dinas. Namun, ia mengakui, perjalanan dinas harus disesuaikan keperluannya. “Sepanjang itu untuk keperluan dewan, silahkan berangkat.

Tapi kalau pribadi tidak bisa,” tegasnya. (her)

H. Jumuhur (Suara NTB/dok)

SUARA NTB Senin, 17 November 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Tarian Rudat Dilombakan di Lobar

Mataram (Suara NTB) Dalam mendukung upaya pelestarian kesenian daerah di NTB, Kodim 1606/Lombok Barat (Lobar) menggelar Lomba Tari Rudat khas Sasak, Sabtu (15/ 11). Hal itu juga merupakan salah satu langkah untuk membangun komunikasi sosial antara TNI dengan para seniman.

Dandim 1606 Lobar, Letkol Inf Djarot Suharso, SIP saat membuka lomba mengutarakan, kegiatan semacam ini dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menjalin komunikasi antara Kodim 1606 Lobar dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam hal ini dengan komunitas pecinta kesenian tari Rudat di seluruh wilayah Kodim di Lombok Barat, di samping dapat membantu Pemda untuk melestarikan kesenian khas di NTB,” katanya.

Adapun lomba tari yang digelar oleh Kodim itu diikuti oleh sepuluh komunitas yang berasal dari berbagai kawasan. Lomba yang berlangsung sehari itu, mendapat apresiasi dari masyarakat juga dari kalangan pemerintahan, terlebih Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Dilanjutkan, Rudat merupakan salah satu sarana yang dapat membangkitkan rasa patriotisme masyarakat untuk menjadi pondasi rasa cinta terhadap tanah air. Untuk itu, keberadaan tarian tersebut mendapat skala prioritas untuk dipertahankan demi menjaga ketahanan dan kedaulatan NKRI. “Kesenian ini merupakan salah satu aset budaya daerah yang perlu dilestarikan dan sangat mungkin untuk ditumbuhkan sebagai aset wisata budaya. Terlebih, kesenian ini dapat menumbuhkan rasa patriotisme bagi masyarakat untuk menjadi pondasi dasar rasa cina terhadap Tanah Air,” jelasnya.

Sementara itu, salah satu budayawan NTB, L. Abdul Rahim alias Mamik Jagad yang hadir dalam festival itu

RUDAT – Penampilan salah satu komunitas tari Rudat yang mengikuti lomba di Kodim 1606/ Lombok Barat. menyatakan kesenian tradisional itu memang betul – betul harus mendapat perhatian

”Senyap” Menang di Festival Film Dokumenter Denmark Jakarta (Suara NTB)Film “Senyap” (The Look of Silence) karya Joshua Oppenheimer meraih penghargaan tertinggi Festival Film Dokumenter Internasional di Copenhagen, Denmark, CPH:DOX. Penghargaan Dox Award diserahkan kepada sutradara pada penutupan CPH:DOX di Copenhagen Jumat malam (14/11) menurut keterangan pers melalui surat elektronik dari sutradara Joshua Oppenheimer, Sabtu.

Kompetisi utama Dox:Award menyeleksi berbagai film dokumenter terbaik dari seluruh dunia. Pemenang tahun ini dipilih oleh juri David David Wilson, Kidlat Tahimik, Laurence Reymond, Lilibeth Cuenca, dan Nelly Ben Hayoun.

Dalam keputusannya dewan juri Dox:Award menyatakan memilih “Senyap” dengan pertimbangan film tersebut mewakili sebuah kerja riset mendalam, penggalian sejarah yang buram, dan menghasilkan sebuah perenungan filosofis tentang ingatan dan kejahatan.

Juri menyatakan penghargaan tersebut diberikan untuk sebuah karya seni yang, diatas segalanya, berhasil membongkar kesenyapan.

Sutradara Joshua Oppenheimer menyebut film “Senyap” sebagai surat cintanya kepada Indonesia.

“Sesuatu yang tak pernah saya bayangkan mungkin terjadi dalam dekade ini. Saya merasa bahwa surat cinta ini semakin nyaring ketika surat itu dibacakan dengan lantang oleh negara kepada khalayaknya, rakyat Indonesia,” ujarnya.

Sutradara film “Jagal” (The Act of Killing) itu berharap karyanya bisa membantu terjadinya proses pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi, dan pemulihan.

“Semoga nyala semangat itu semakin menerangi babak gelap sejarah Indonesia, sejarah tentang kekerasan oleh manusia kepada manusia, dan menerangi kembali arti kata ‘manusia’ itu sendiri agar kata itu menjadi sebuah monumen yang selalu siap dipertanyakan,” katanya menambahkan.

Oppenheimer juga menyatakan, “Saya berterima kasih kepada Adi Rukun dan keluarganya, yang sejak sepuluh tahun lalu telah mengilhami saya untuk menjelajahi babak gelap dalam sejarah manusia, yang bayang-bayang gelapnya masih menaungi kita sampai hari ini. Karena

kalianlah saya membuat karya ini.”

“Terima kasih saya sampaikan kepada awak film Indonesia, dan terutama ko-sutradara Anonim yang telah mengubah karirnya, mengambil risiko keselamatan diri untuk membuat dua film dengan kesadaran bahwa sampai akuntabilitas dan keadilan sejati ditegakkan di Indonesia, ia takkan pernah bisa mengakui Jagal dan Senyap sebagai karyanya,” ujarnya.

Adi Rukun selaku bintang utama dan pemilik cerita mengemukakan tidak menduga “Senyap” mendapat sambutan yang hangat.

“Saya terharu pada sambutan penonton Indonesia. Sambutan ini, dan penghargaan dari bangsa lain, selalu mengingatkan saya bahwa kita bisa mengetuk hati manusia dan membuat mereka tidak meninggalkan kita sendirian di tengah penindasan,” katanya.

Dia juga berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewujudkan janjinya untuk menuntaskan pengusutan dan proses hukum kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, termasuk pembantaian massal 1965.

“Saya bukan orang berkuasa atau kaya. Saya cuma punya film, harapan, dan janji seorang Presiden. Dan, satu tugas, seperti orang kebanyakan lainnya, untuk mengingatkan Presiden kita supaya menunaikan janjinya,” katanya.

“Mudah-mudahan ramainya pemutaran perdana, dan juga penghargaan ini, adalah juga adalah gambaran besarnya perhatian masyarakat Indonesia dan dunia pada persoalan HAM masa lalu.

Mudah-mudahan persoalan HAM masa lalu itu bukan cuma jadi masalah korbannya saja.”

Anonim selaku asisten sutradara menyebut Adi Rukun seorang pemberani.

“Ia pernah berujar, ‘Saya hanya orang yang ingin berhenti takut, dan saya tak ingin anak saya hidup dalam ketakutan yang sama.’ Tetapi, bagi saya, hanyalah keberanian yang membuat ia hadir di dalam film dan di atas panggung, menyuarakan kesenyapan para korban dan membuat keheningan itu jadi sebuah bunyi,” katanya.

Penghargaan CPH:DOX adalah penghargaan bagi keberanian untuk memecahkan kesenyapan yang telah meneror kita semua selama setengah abad terakhir ini, demikian Anonim. (Ant/Bali Post)

(Ant/Bali Post)

Film “Senyap” karya Joshua Oppenheimer dan ko-sutradara Anonim.

untuk dilestarikan. Ia berharap, bukan hanya dari kalangan pemerintah dan juga

aparat, khususnya TNI, melainan kesenian itu selalu ditempatkan pada posisi yang

lebih tinggi oleh masyarakat secara luas. Lebih – lebih, kesenian itu merupakan warisan

(Suara NTB/ist)

tradisi yang diturunkan oleh para leluhur dari generasi ke generasi. (met)

Puluhan Menu Kuliner Indonesia Disajikan di Houston Jakarta (Suara NTB) Lebih dari 70 menu masakan nusantara disajikan dalam Indonesia Culinary Festival yang diselenggarakan Konsulat Jenderal Indonesia di Houston, Amerika Serikat,15 November 2014.

“Menu khas Indonesia dari Sabang sampai Marauke, hampir semua dapat ditemukan dan dinikmati oleh masyarakat Houston, kekayaan kuliner ini melambangkan keanekaragaman dan kekayaan budaya Indonesia,” ujar Konsul Jenderal Indonesia di Houston Henk Saroinsong, demikian siaran pers dari KJRI Houston yang diterima Antara, Minggu.

Festival dihadiri oleh lebih dari 1.000 orang masyarakat setempat, perwakilan dari Diaspora Indonesia, dan Friends of Indonesia. Beberapa pengunjung bahkan rela menempuh perjalanan dari luar kota seperti Dallas, Austin, San

Antonio dan Louisiana untuk datang dan menikmati makanan Indonesia.

“Makanan Indonesia merupakan salah satu makanan terbaik di dunia, saya tidak menyesal datang dari jauh,” ujar Megan yang datang dari Dallas, empat jam perjalanan dari Houston.

Kegiatan Indonesia Culinary Festival merupakan festival kuliner Indonesia pertama di Houston yang bertujuan untuk mendukung promosi kuliner Indonesia kepada masyarakat Internasional.

Acara ini memperkenalkan makanan Indonesia yang dibagi atas empat zona wilayah yaitu Zona Jawa & Madura, Sumatera, Kalimantan & Sulawesi, dan Zona Bali, NTT, NTB, Maluku dan Papua.

Masing masing Zona menampilkan makanan dan minuman serta kekayaan budaya khas daerahnya.

Festival ini menampilkan menu-menu yang menjadi langganan tetap festival seperti rendang, nasi goreng, sate padang dan sate ayam madura, maupun yang jarang terlihat di AS seperti gudeg Yogya, coto makassar, pisang ijo, ayam cicane, ayam betutu, lalampa dan panada, sate lilit, ayam pelalah serta ikan asar.

Festival ini juga memperkenalkan produk-produk Indonesia yang mendapat sambutan baik dari masyarakat lokal, seperti Indomie, Sambal Roa Judes, Andris Tempe dan Gooday Coffee. Beberapa stan organisasi masyarakat juga dibuka untuk memperkenalkan dan menjelaskan mengenai budaya Indonesia.

Selain makanan, acara ini juga menghadirkan berbagai lagu daerah dan nasional Indonesia untuk menghibur peserta festival, pertunjukan angklung, tari jaipong, tari

bumbung, tari laleng, dan goyang poco poco.

Festival kuliner ini juga berhasil menghimpun dana sebesar 1.235 dolar AS diorganisir oleh Indonesia Diaspora Foundation (IDF) untuk disumbangkan bagi pembangunan beberapa jembatan di daerah tertinggal di Indonesia.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Indonesia Week untuk mempromosikan Indonesia di Houston memanfaatkan kegiatan Citizenship Month kota Houston selama bulan November.

Sebelum ini, KJRI Houston telah menampilkan dua film karya sineas Indonesia yaitu Soegija dan Lovely Man pada Indonesian Mini Film Festival, tangga 5-6 November 2014 dan Pameran Produk Indonesia dalam Made in Indonesia: Indonesian Product Distributor Meeting tanggal 14 November 2014. (Ant/Bali Post)

Kisah di Balik Atraksi ”Uang Seribu” Nias (Suara NTB) Setelah menempuh jarak 120 km dari Kota Nias atau kurang lebih selama tiga jam dengan jalan berliku khas Sumatera, sampailah di Desa Bawomataluo, Kecamatan Fanamaya, Kabupaten Nias Selatan yang merupakan tempat berasalnya atraksi uang pecahan seribu, lompat batu.

Dahulu, Tafoelenehe (45), mantan pelompat batu, bercerita, antar desa saling berebut kekuasaan, sehingga Raja mengumpulkan anak muda untuk ikut berperang. Loncat batu itu jadi titik tolak ikut perang, yang bisa melompati batu bisa ikut perang,” ujarnya.

Tafoelenehe sendiri mengaku bangga foto dirinya dapat terpampang dalam uang pecahan seribu rupiah keluaran Bank Indonesia tahun 1992.

“Saya tidak tahu, tiba-tiba foto saya ada di uang seribu, tapi saya sangat bangga,” katanya.

Menjadi seorang pelompat batu, menurutnya merupakan suatu tradisi trurun temurun, Tafoelenehe mulai berlatih lompat batu sejak usia 6 tahun.

“Orang tua saya dulu pelompat, anak saya sekarang juga pelompat,” katanya.

Untuk menjadi seorang pelompat, Tafoelenehe mengatakan seorang anak harus berlatih secara bertahap. Setelah seorang anak dapat melewati batu untuk pertama kalinya, kesuksesan anak tersebut harus dipestakan.

Ayam putih jantan yang dimasak keseluruhan, tanpa dipotong-potong, menjadi syarat dalam pesta ini. Hal ini dimaksudkan agar anak tersebut

Atraksi lompat batu asal Nias. dapat terbang melayang seperti ayam.

Namun, menurut Tafoelenehe,

(Ant/Bali Post)

tidak sembarangan orang dapat menjadi pelompat batu, perlu keberanian dan kepercayaan diri yang tinggi untuk menekuni profesi ini.

Tafoelenehe yang sejak tahun 2005 memutuskan untuk berhenti melompat batu, kini menjadi pelatih lompat batu untuk melestarikan warisan budaya tersebut.

Pria yang sehari-harinya bertani dan berkebun ini telah berhasil mewariskan salah satu budaya Indonesia kepada anaknya sendiri Triswan Putra Nias.

Triswan yang saat ini berkuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta menjadi pelompat batu dalam rangkaian acara pagelaran seni budaya syukuran rakyat Jokowi di Monas, beberapa waktu silam.

Tidak hanya itu, Tafolenehe juga berhasil melatih generasi penerus lompat batu di Nias, salah satunya Imran (25) yang muncul dalam iklan suatu merek minuman berenergi. (Ant/Bali Post)

SUARA NTB Senin, 17 November 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 10

Kerjasama Dinas Kesehatan Lombok Timur dengan Harian Suara NTB Peringatan HKN Emas di Lotim

Momentum Peningkatan Pelayanan Kesehatan Sabtu (15/11) lalu seluruh jajaran pemangku amanah bidang kesehatan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menggelar resepsi peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) emas atau ke 50. Sejumlah acara telah digelar panitia pelaksana, mulai dari kegiatan lomba olahraga, bakti sosial hingga terakhir puncak acara resepsi.

WAKIL Bupati (Wabup) Lombok Timur, H. Haerul Warisin dalam sambutannya di acara Resepsi HKN itu menaruh harapan besar pada momentum HKN emas itu, kesehatan masyarakat Lotim juga emas. “Kalau masyarakat sehat, program apapun bisa dilaksanakan,” katanya. Karenanya momentum HKN itu hendaknya dijadikan sebagai bagian nyata menanamkan komitmen dari para tenaga kesehatan un-

tuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan ke arah yang lebih baik. “HKN, setelah diperingati, pikirkan bagaimana meningkatkan pelayanan kesehatan yang baik,” ucapnya.

Dalam upaya mendorong terus peningkatan layanan kesehatan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur beberapa waktu lalu sudah mengetes tenaga bidan dan tenaga perawat. Tujuan utama tes adalah agar para tenaga kesehatan itu bisa bekerja secara profesional. “Bidan di desa harus profesional. Karena itulah pemerintah yang minta harus dites. Ada tamatan bidan tapi tak berani menolong orang melahirkan.

Bidan apa namanya? Bidan boneka,” kritiknya.

Selain bidan diingatkan pula oleh Wabup para tenaga perawat.

Termasuk para dokter spesialis yang bekerja. Wabup mengingatkan dokter spesialis ini tidak keluyuran di jam-jam dinas dan mengutamakan dulu pelayanan di rumah sakit umum. “RSU itu pokok tempat bekerja. Setelah itu, baru ke rumah sakit swasta

Waspadai DB dan Diare MEMASUKI musim hujan yang mulai terjadi di daerah NTB, khususnya di Pulau Lombok tidak hanya mendatangkan berkah. Namun, masyarakat juga perlu mewaspadai adanya ancaman penyakit menular lingkungan, seperti demam berdarah dan diare. Karena itu, masyarakat harus hidup bersih dan sehat (PHBS).

Menurutnya faktor perilaku ini sangat penting, karena jika kebiasaan masyarakat tidak berubah akan sulit terhindar dari penyakit tersebut.

(Suara NTB/her) Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Herman Sahnan Lombok Barat (Lobar), Herman Sahnan Putra Putra, menyebut, kasus DB kerap terjadi manakala masuk musim hujan. Hal ini berkaitan juga dengan pola hidup tidak bersih masyarakat, yang memicu jentik nyamuk.

Selain itu ada pula penyakit diare yang kerap dialami masyarakat.

Namun semuanya bisa diatasi melalui pola hidup bersih.

Tidak hanya itu, musim hujan juga membuat hama lalat berkembang biak dengan cepat. Sehingga populasi lalat makin banyak dan tidak bisa dikendalikan. Kondisi ini membuat masyarakat di sekitar Gerung, Lombok Barat dan beberapa daerah lain merasa terganggu. Untuk itu, dia berharap agar masyarakat bisa menjaga kesehatan lingkungan agar terhindari dari berbagai macam penyakit. (her)

tempat cari lebih,” sindirnya.

Harus Nol Berikutnya dikemukakan, berdasarkan laporan yang didengar dari Kepala Dinas Kesehatan Lotim, ia menilai belum bangga. Pasalnya, tahun 2018 dilaporkan masih ada laporan mengenai ibu meninggal saat melahirkan. Seharusnya, kata dia, tidak ada lagi ibu yang melahirkan meninggal. Dalam hal ini, Dikes diminta bisa melakukan upaya semaksimal mungkin.

Tidak saja ibu, termasuk angka kematian bayi harus nol.

Dalam Target Millenium Development Goals (MDGs) menyebut di antaranya adalah mengentaskan kemiskinan dan kelaparan. Sejauh ini, Lotim berada pada posisi belum ada meninggal, karena kelaparan. Meski demikian, sejumlah target MDGs banyak belum tercapai, terutama di bidang kesehatan. Untuk itu, MDGs harus disukseskan karena itu sudah menjadi kesepakatan dengan dunia. “Tingkatkan kesehatan ibu, tekan ke-

matian bayi,” pintanya.

Kepala Dinas Kesehatan Lotim, dr. Utun Supria, menerangkan program Dikes Lotim sekarang mau masuki tahun kebangkitan. Pada awal keberadaannya di Dikes banyak orang-orang yang baru, sehingga merasa perlu upaya cepat.

Caranya mengawali kerjanya dilakukan kegiatan SQ, dan out bond. Alhasil dari kegiatan itu dapat terbangun kekompakan dalam melaksanakan amanah di bidang kesehatan.

Dalam rangkaian HKN ini, dituturkan sejumlah kegiatan telah dilakukan. Gelaran lomba-lomba dalam rangkaian HKN dengan mengangkat tema Indonesia Cinta Sehat, cinta bangsaku, sehat negeriku pada momentum ulang tahun emas ini kata Utun semata ditujukan untuk membangun daya saing dalam meningkatkan pelayanan.

Moto ditanamkan Kadikes ini adalah, ikhlas, profesional dan keteladanan. Memasuki tahun kedua 2015 mendatang ini, ia mengaku siap bersamasama untuk menyelesaikan

kepada wartawan di Selong, Sabtu (15/11).

Disebutkan, jumlah Wajib Pajak (WP) di Lotim dicatat sebanyak 354 ribu. Total nilainya saat ini dihitung Rp 9,5 miliar dengan kondisi lebih dari separuh WP tersebut dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) termaktub standar minimal hanya Rp 6 ribu, sehingga sebanyak 152 ribu WP harus berani menyesuaikan.

Rencana penyesuaian ditetapkan menjadi Rp 15 ribu. Ada selisih Rp 9 ribu dari kondisi sebelumnya yang hanya Rp 6 ribu. Dari selisih lebih itu diharapkan bisa terkumpul pajak sebanyak Rp 1,6 miliar. Tambahan ini juga bisa merealisasi-

masalah kesehatan di Lotim.

Menurutnya, yang masih menjadi sorotan adalah AKI, AKB, Gizi buruk yang masih tertinggi. Lotim menjadi penyumbang masalah AKI, AKB dan gizi buruk tertinggi di NTB. Tahun 2013 disebut ada 35

kasus AKI. Tiap tahun sampai 2018 ditarget penurunan tiga kasus. Sehingga bisa terisa 20 kasus 2018. Dalam mewujudkan cita-cita itu, Dikes Lotim telah merancang sebuah gerakan disebut Grasi, yakni gerakan seribu hari. Tujuannya

menurunkan AKI dan AKB serta gizi buruk. Seribu hari dibagi dua, sebelum lahir dilakukan pemeliharaan kehamilan agar bayi yang dilahirkan sehat. Begitupun setelah lahir tetap akan dipantau sampai anak berusia dua tahun. (rus/*)

Kemiskinan, Penyebab Utama Rendahnya Tingkat Kesehatan Masyarakat Selong (Suara NTB) Masalah kemiskinan menjadi persoalan utama terjadinya kemiskinan, termasuk di Lombok Timur (Lotim). Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat dikarenakan faktor perekonomian masyarakat yang terbilang masih rendah.

Demikian pandangan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan saat ditanya wartawan terkait hari Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang ke 50 di Selong, Sabtu (15/11).

Bupati menggambarkan, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia terendah dari seluruh negara anggota ASEAN. Income per kapita masyarakat Indonesia hanya 3.000-3.500 Dolar Amerika per tahun, sehingga dianggap masih miskin.

Sementara Singapura pendapatan per kapitanya 42

ribu dolar Amerika per tahun, Brunei Darussalam 44 Dolar Amerika, Malaysia 9 ribu dolar per kapita, Thailand 7 ribu dolar per kapita per tahun. “Kita sedikit mirip dengan Filipina,” imbuhnya.

Menurut bupati, jika menginginkan derajat kesehatan yang tinggi, tali temalinya dengan kesejahteraan rakyat.

Selama masih terbalut miskin, kesehatan pun tetap akan jadi masalah.

Sejauh ini cukup kebijakan pemerintah mengarah untuk meningkatkan perbai-

Lotim akan Sesuaikan Pajak Selong (Suara NTB) Standar minimal pajak yang dikeluarkan sejumlah objek pajak bumi dan bangunan (PBB) di wilayah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dinilai terlalu rendah. Sudah lima tahun terakhir juga belum pernah mengalami kenaikan. Sementara itu target PBB yang harus dikejar Rp 12 miliar, Mengingat hal itu dan adanya aturan perundang-undangan yang membolehkan, Pemkab Lotim berencana akan melakukan penyesuaian tarif standar minimal PBB. Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Iswan Rakhmadi bersama Kepala Bidang Pajak, Muhammad Munir

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN - Wabup Lotim H. Haerul Warisin menyerahkan penghargaan kepada instansi, termasuk Dikes yang dinobatkan sebagai instansi pemerintah yang terbanyak mengeluarkan zakat.

kan target yang akan dicapai.

Pihak Dinas PPKA menolak disebut pemerintah akan menaikkan pajak, namun lebih condong menyebut sebagai langkah penyesuaian, karena adanya keharusan. Alasan spesifiknya, dilakukan penyesuaian, karena sudah sudah lama sekali tidak dilakukan penyesuaian. ‘’Terakhir 2009 Rp 6 ribu, sebelumnya Rp 4,500,’’ ujarnya.

Penetapan nilai minimal itu mantan Kabag Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Lotim ini karena melihat kondisi masyarakat. Selain karena inflasi yang terjadi tiap tahun, fakta kondisi perekonomian masyarakat pemegang objek pajak itu pun sudah membaik. Aturan pe-

rundang-undangan juga membolehkan. “Jadi bukan naik, tapi penyesuaian. Sangat wajar dilakukan karena inflasi saja tiap tahun ratarata 1 persen,” kilahnya.

Tahun 2014 ini, Dinas PPKA melakukan proses pendataan terhadap 13 ribu objek pajak dan tahun 2015 mendatang akan ditingkatkan menjadi 15 ribu.

“Sekarang sedang dalam proses pendataan,” ucap Munir menambahkan.

Menurutnya, pascaberlakunya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, diharapkan desa-desa bisa optimal dalam menarik pajak. Di mana, desa juga dapat bagi hasil pajak sebesar 10 persen. (rus)

Dampak Kekeringan, Petani Delapan Desa di Lobar Gagal Panen

(Suara NTB/her)

H. L. Winengan

Giri Menang (Suara NTB) Dampak kekeringan yang melanda Lombok Barat (Lobar) tidak saja menyebabkan krisis air, namun sejumlah desa mengalami gagal panen, sehingga mengalami krisis pangan. Hingga saat ini, sebanyak delapan desa di enam kecamatan yang mengalami gagal panen mengajukan permohonan bantuan pangan ke Pemda.

“Akibat kekeringan khususnya di Lobar ada enam kecamatan yang kekeringan. Dari enam kecamatan itu yang terjadi gagal panen ada delapan desa mengajukan permohonan bantuan pangan ke Pemda,” ungkap Kepala Kantor Ketahanan Pangan (BKP) Lobar, Ir. H. L. Winengan, kepada wartawan, Sabtu (15/11).

Menurutnya, tim sudah tu-

run ke Kuripan Timur untuk memastikan kondisi di lapangan apakah benar yang dilaporkan pihak desa ke pemda. Hal ini juga untuk mengkoscek tekait jumlah kepala keluarga (KK) yang terkena gagal panen untuk mengatur jumlah bantuan beras yang akan dibantu.

Saat ini pihaknya sedang mengumpulkan dana jumlah KK yang dilaporkan kades lalu disurvai benar tidak jumlah KK itu, hal ini dilakukan juga agar bantuan yang didrop tidak fiktif. “Berasnya sendiri ada di cadangan gudang Serumbung sebanyak 20 ton, itu akan didropkan,” janjinya.

Setelah selesai survai, ujarnya, barulah pihaknya membuat telaahan staf ke bupati, kemudian bisa menyalurkan bantuan itu desa-desa yang meminta bantuan. Insya Allah beras akan didrop dalam pekan depan (pekan ini, red),” janjinya.

Untuk mengantisipasi kekurangan pangan di tingkat masyarakat, ia sering sampaikan ke Dinas Pertanian dan BKP provinsi agar menjaga cadangan pangan masyarakat bukan memperkuat cadangan besar pemerintah. “Kalau cadangan pangan pemerintah itu tetap tersedia kalau yang menjadi persoalan cadangan masyarakat,” ujar mantan Ketua KNPI NTB ini. (her)

kan kesehatan, namun masih dipandang belum cukup, karena tidak bisa berdiri sendiri.

Bupati mencontohkan, pemberian bantuan kepada penderita gizi buruk. Balita yang kurus dengan berat badan rendah tidak bisa hanya dia diberikan makanan sementara ibunya tetap miskin. Karena setelah diberikan makan, tidak menutup kemungkinan selesai diberikan akan kembali terpapar gizi buruk, karena tidak ada yang dimakan.

Sang ibu, lanjutnya, tidak bisa memberikan makanan

empat sehat lima sempurna sesuai anjuran asupan gizi, karena tidak mampu membeli disebabkan terbentur persoalan dana. Belum lagi, sang ibu tidak punya pekerjaan, sehingga salah satu solusinya secara tali temali dengan program kesehatan itu adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan mampu meningkatkan derajat perekonomian masyarakat.

“Oke ada proyek gizi buruk dengan memberikan makan seminggu dua minggu setelah itu suruh pulang. Lalu dia akan dan gizi buruk karena dia miskin,” imbuhnya.

Program pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur memiliki efek domino. Karena itulah di

Lotim di era pemerintahannya Ali BD ini mencoba memberikan bantuan tambahan modal ke sejumlah perusahaan daerah yang selanjutnya akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Terhadap lembaga pelayanan kesehatan selanjutnya terus diupayakan perbaikan layanan. Ada perubahan bentuk layanan seperti di tingkat puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dinyatakan bupati hanya sebagai model pengelolaan. Paling penting adalah sebagai institusi pemerintah yang memberikan pelayanan, pelayanan terus meningkat.

“Dan kita terus menerus akan perbaiki proses pelayanan kesehatan,” ujarnya. (rus)

Penyaluran Benih Bersubsidi Belum Pasti Praya (Suara NTB) Para petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani penerima bantuan benih bersubdisi dari pemerintah pusat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), pasti masih harus bersabar. Pasalnya, proses penyaluran benih padi bersubdisi hingga kini masih belum ada kepastian. Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Loteng sudah bersurat ke pemerintah pusat, namun belum dijawab.

Kepala Dispertanak, Ir. H. Ibrahim, kepada Suara NTB, Minggu (16/11), mengaku, pihaknya sudah berkali-kali mengirim surat ke pemerintah pusat. perihal kepastian kapan, benih padi bersubdisi bisa diterima petani. Termasuk ke rekanan penyedia dan penyalur bantuan benih bersubsidi itu sendiri. “Kalau surat sudah berkali-kali kita kirim. Tapi jawaban pasti yang diharapkan belum juga diberikan,” akunya. Padahal, keberadaan bantuan benih bersubdisi tersebut sangat diharapkan.

Untuk bisa mengurangi beban biaya bagi para petani.

Atas kondisi itu, pihaknya sangat berharap, proses penyaluran bantuan benih bersub-

(Suara NTB/kir)

PANEN - Saat petani di wilayah Loteng bagian selatan baru akan mempersiapkan untuk menanam padi, petani di wilayah bagian utara justru sedang panen. sidi tersebut bisa segera terealisasi, karena musim tanam segera dimulai. Meski demikian, ada atau tanpa bantuan benih bersubsidi, persiapan musim tanam tidak akan terganggu. Pasalnya, para penangkar benih unggul yang ada sudah siap memenuhi kebutuhan benih petani pada musim tanam tahun ini. Sehingga petani tidak perlu khawatir tidak kebagian benih padi.

Secara berkala, lanjut Ibrahim, pihaknya terus memantau persiapan dan ketersedian pupuk di lapangan. Termasuk pula kesiapan pupuk. Dari hasil koordinasi dengan para para distributor sebelumnya, ketersediaan pupuk sudah tidak menjadi persoalan. Di mana pihak distributor siap menyalurkan kebutuhan pupuk kepada petani, sesuai jadwal yang sudah disepakati. (kir)

KLH Terima Laporan Pembuangan Limbah Hotel ke Laut Tanjung (Suara NTB) Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengakui menerima pengaduan warga, bahwa salah satu hotel di Trawangan telah membuang limbah cair ke laut.

Menindaklanjuti dugaan tersebut, KLH KLU lantas mengambil sampel air laut sekitar hotel untuk diperiksa di laboratorium.

“Ada laporan warga yang kita terima, menyebutkan salah satu hotel di Trawangan telah membuang limbah cair ke laut.

Laporan itu langsung kita tindaklanjuti,” kata Kepala KLH KLU, Rusdianto, Sabtu (15/11).

KLH ingin membuktikan dugaan atas laporan tersebut.

Dari pengambilan sampel yang dilakukan, setidaknya akan tergambar benar tidaknya ak-

tivitas pembuangan limbah cair serta sejauh mana tingkat pencemaran yang ditimbulkan.

Rusdianto menyebut, pihaknya tidak bekerja sendiri dalam mengusut laporan itu.

KLH menggandeng Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Nusa Tenggara, Wilayah Kerja Gili Matra. Tidak hanya air, tapi BKKPN dan KLH juga menguji sampel terumbu karang yang diduga telah tercemar.

Ia menegaskan, apapun hasil uji laboratorium - misalnya negatif, ia mengharapkan agar perusahaan yang dilaporkan warga tersebut tidak lagi membuang limbah ke laut. Ia juga mengharapkan hotel bersangkutan segera membuat dokumen lingkungan, sehing-

ga aktivitasnya dapat dikontrol pemerintah.

“Kami akan menindak tegas perusahaan yang sengaja membuang limbah cair ke laut, apalagi sampai merusak ekosistem laut. Karena kalau sampai ekosistem laut rusak, 3 Gili tidak akan indah lagi untuk dikunjungi wisatawan,” ujarnya.

KLH Lombok Utara pun meminta kegiatan usaha baru yang akan berinvestasi di tiga gili untuk memiliki IPAL (Instalansi Pengelolaan Air Limbah). Dokumen ini bersifat wajib untuk diadakan, khusunya kepada hotel berbintang. Ia menyayangkan, masih banyak kegiatan usaha yang tidak mengantongi dokumen yang disyaratkan tersebut. (ari)

Halaman 11

SUARA NTB Senin, 17 November 2014

(Suara NTB/ist)

Impresi Instan Isco

Enzo Zidane

Zidane Promosikan Putranya ke Tim Cadangan Real Madrid Pelatih tim cadangan Real Madrid Zinedine Zidane mendaftarkan putranya yang berusia 19 tahun Enzo ke tim untuk pertandingan liga pada Minggu, umum klub itu seperti dikutip Reuters.

Gelandang serang yang telah dipanggil untuk memperkuat Prancis U-19 itu sampai sekarang bermain untuk tim ketiga Real, namun hari Minggu para penggemar akan menanti untuk melihat apakah legenda Prancis itu akan memberi kesempatan bagi putra tertuanya untuk tampil bagi tim kedua saat melawan UB Conquense dari Cuenca di kompetisi strata ketiga Spanyol.

Zidane memiliki empat putra dan Enzo, yang tertua, telah memperkuat Real sejak 2004, sedangkan Luca (16), Theo (12), dan Elyaz (8) juga telah terdaftar di Real. Zidane senior, yang sekarang berusia 42 tahun, memperkuat Real pada 2001 dengan nilai transfer 75 juta euro. (ant/bali post)

Montenegro Tahan Imbang Swedia Montenegro Sempat unggul cepat lewat gol Zlatan Ibrahimovic, tetapi tendangan penalti Stevan Jovetic membuat Montenegro mengimbangi Swedia 1-1 dalam Kualifikasi Euro 2016, Minggu dini hari WIB. Swedia membuat suporter tuan rumah terdiam dengan gol cepat Zlatan Ibrahimovic pada menit 9 setelah memanfaatkan kesalahan Zarko Tomasevic saat membersihkan bola. Gol cepat Ibrahimovic membuat tim tamu mengontrol jalannya pertandingan. Pada babak pertama, Ibrahimovic beberapa kali terperangkap offside.

Setelah turun minum, Jovovic mencoba menyamakan keunggulan Swedia, tetapi tendangannya tak mengenai target.

Pada menit 56 Damjanovic hampir memecah kebuntuan Montenegor, tetapi tendangannya dihentikan Isakkson. Ibrahimovic hampir menggandakan pada menit 72, tetapi tendangannya menyentuh tiang gawang.

Lalu pada menit 80 Jovetic mencetak gol dari titik putih setelah Vladimir Jovovic dilanggar Erkan Zengin di kotak penalti. Jovetic tak menyiakan kesempatan menyamakan kedudukan. Hingga pluit babak kedua dibunyikan skor tetap imbang 1-1 untuk kedua tim, dengan Montenegro melakukan lima kali tendangan ke arah gawang, sementara Swedia dua kali. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

IMBANG - Satu gol dari penyerang Swedia, Zlatan Ibrahimovic, tidak cukup untuk menghasilkan kemenangan setelah Montenegro memaksakan hasil imbang dalam Kualifikasi Euro 2016, Minggu dini hari WIB.

Huelva Gol Pedro pada menit 55 melengkapi gol Isco dan Busquets pada babak pertama saat Spanyol menggilas Belarusia 3-0 di Estadio Nuevo Colombino, Huelva, laga Kualifikasi Euro 2016 dini hari ini.

Gol cantik Isco di laga itu membuatnya menghadirkan impresi di laga perdananya.

Menit keenam Spanyol hampir unggul 1-0 ketika umpan Santi Cazorla melewati pemain bertahan Belarusia, dan sampai ke Pedro namun tendangan Pedromelebar dari gawang. Ini laga kompetitif pertama Spanyol di Estadio Nuevo Colombino, kandang Recreativo de Huelva.

Koke dan Cazorla bekerja sama di tengah, setelah itu memberi umpan kepada Juanfran di kanan, lalu bola diberikan kepada Alcacer, tetapi bola jatuh dipelukan Zhevnov. Menit 18 Isco membuka angka bagi tuan rumah setelah menerima umpan dari Koke.

Berawal dari salah umpan

Kalachev di dekat kotak penalti dan diambil Koke, bola ditendang Isco dari luar kotak penalti dan tak bisa dihentikan Zhevnov.

Satu menit kemudian Busquets menggandakan keunggulan La Roja dari umpan silang Juanfran di kanan. Sama seperti gol pertama, gol Busquets diciptakan dari luar kotak penalti. Segio Busquets menunggu 69 pertandingan untuk gol internasional pertamanya.

Spanyol dan Belarusia hanya pernah saling berhadapan dua kali, sebelumnya terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2014. Menit 42 Belarusia menguji pertahanan Spanyol setelah Kornilenko mengumpan Balanovich di dekat kotak penalti Spanyol, tetapi bisa dihalau Sergio Ramos.

Babak kedua, Krivets mencoba masuk kotak penalti Spanyol bersama dengan Dragun, namun tendangannya melenceng dari target. Menit 55 Pedro membuat Spanyol di atas angin karena unggul tiga gol.

Berawal dari pergerakan

(Suara NTB/ist)

ISCO – Gelandang serang Spanyol, Isco, mencetak golnya ke gawang Belarusia dalam laga yang dimenangkan Spanyol dengan skor 3-0, Minggu kemarin.

Cazorla di kanan yang kemudian mengoper bola melewati pemain Belarusia ke Juanfran. Pemain bertahan Belarusia tak kuasa menghentikan bola Juanfran ke Pedro yang dikonversi menjadi gol.

Sejak merdeka dari Uni Soviet, Belarusia tidak pernah

Laga Ke-100 yang Istimewa London Wayne Rooney mengatakan akan mengingat selamanya laga ke-100 bersama Inggris setelah membantu membenamkan Slovenia 3-1 di Wembley.

Rooney menandai laga ke100 dengan mencetak gol ke-44 untuk timnya yang membuatnya sejajar dengan Jimmy Greaves sebagai urutan ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak Inggris. Golnya ini juga menjadi penyama kedudukan 1-1 melawan Slovenia menyusul gol bunuh diri Jordan Henderson.

Danny Welbeck kemudian mencetak dua gol untuk mempertahankan rekor 100 persen Inggris di Grup E di Kualifikasi Euro. “Rasanya hebat,” kata Rooney yang diserahi Golden Cap oleh Sir Bobby Charlton sebelum kick-off seperti dikutip skysports.com.

“Ini pekan dan kesempatan besar, ini hal yang saya benarbenar banggakan ketika berjalan keluar sebagai kapten dengan dua anak saya pada pertandingan ke 100. Saya akan mengingatnya seumur hidup.” (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

100 LAGA - Wayne Rooney memberikan apresiasi untuk penonton yang memenuhi stadion Wembley di laga ke 100 yang ia jalani bersama Inggris, Minggu (16/11). Rooney mengemas satu gol untuk membantu Inggris mengalahkan Slovenia dengan skor 3-1.

lolos turnamen besar internasional. Rekor terbaik mereka saat kualifikasi Piala Dunia 2002 dengan mendapat 15 poin dari 10 laga, tetapi berakhir di posisi tiga di bawah Polandia dan Ukraina.

Del Bosque memasukkan Jose Callejon untuk debut in-

ternasionalnya. Callejon menggantikan Cazorla. Terakhir kali Spanyol kalah kualifikasi di kandang, Euro ataupun Piala Dunia, yakni melawan Yunani pada Juni 2003. Mereka memiliki 24 kemenangan dan empat seri di kandang sejak kekalahan itu. (ant/bali post)

Perwosi Kabupaten Bima Dikukuhkan Bima (Suara NTB) Pengurus daerah (Pengda) Persatuan Wanita Olahraga (Perwosi) cabang Bima periode tahun 2014 – 2018 dikukuhkan. Pengurus baru ini dikukuhkan oleh Ketua Perwosi NTB Yohana Nelwan, SIP pada Kamis (13/11) di gedung PKK Kabupaten Bima.

Dengan dikukuhnya pengurus bari ini, Perwosi diharapkan mampu meningkatkan prestasi olah raga wanita di Kabupaten Bima.

Harapan tersebut disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bima Putarman SE saat menyampaikan amanat. Dijelaskannya, Perwosi cabang Bima baru saja mengalami perubahan dan pengkaderan pengurus karena pengurus lama dianggap kurang efektif untuk menggerakkan roda organisasi. “Untuk itu dengan dikukuhkannya pengurus Perwosi cabang Bima periode 2014-2018 ini diharapkan mampu meningkatkan prestasi olahraga

wanita di Kabupaten Bima,” ujarnya.

Organisasi Perwosi, lanjutnya, merupakan tim kerja yang memiliki peran yang sangat penting mendampingi atlet untuk mencapai prestasi terbaik. Khususnya dalam pengembangan jiwa dan mental atlet, wasit dan pelatih.

Sebagai pengurus yang baru, para pengurus dituntut untuk dapat lebih mewarnai perjalanan organisasi serta dapat terus maju dan berkembang dengan program kerja yang benar-benar riil, sesuai dengan situasi dan kondisi guna mensuskseskan pembangunan bidang keolahragaan di Kabupaten Bima.

Sementara itu, Ketua Perwosi Provinsi NTB Yohana Nelwan, SIP menyebutkan dengan dikukuhkannya para pengurus yang baru diharapkan Perwosi cabang Bima dapat melaksanakan tugas dengan baik demi mengangkat harkat dan martabat bangsa dan daerah terutama dalam bidang olahraga. (use)

Hadapi Gubernur NTB Cup

Valmos Terus Gubernur Taklukkan Rute Senaru Mantapkan Latihan

Mataram (Suara NTB) Sedikitnya 30 peserta dari Lombok Road Bike Community (LRBC) menggelar kegiatan bersepeda dengan rute Mataram - Senaru , Sabtu (15/ 11) lalu. Kegiatan yang mengambil start dari pendopo Kantor Gubernur NTB ini menarik karena Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi selaku Ketua LRBC ikut ambil bagian di kegiatan itu.

“Tanjakan terakhir paling berat. Butuh mental kuat untuk melewati tanjakan Senaru. Tapi lebih berat lagi tanjakan di Bukit Bengkaung,” ucap Majdi saat diwawancara Suara NTB. Sekitar pukul 05.30 Wita, Majdi bersama rombongan komunitas LRBC memulai perjalanan. Para peserta melewati jalan menuju Pusuk Kabupaten Lombok Utara (KLU) – Tanjung – Bayan hingga Senaru. Mereka dimanjakan dengan rute flat, penuh tanjakan dan bergelombang di wilayah Pusuk hingga Senaru. Setelah beristirahat kurang lebih lima menit, para peserta melanjutkan per-

3

(Suara NTB/fan)

LINTASI TANJAKAN - Gubernur NTB,TGH. M. Zainul Majdi sedang melintasi tanjakan menuju Bukit Senaru, Sabtu (15/11) lalu. jalanan melewati Tanjung tepatnya di pusat pemerintahaan KLU. Perjalanan ini boleh dibilang baru separuh dari rute 97 km yang harus ditempuh.

Pukul 09.30 Wita para peserta beristirahat di pinggir

sebuah pantai di Tanjung.

Mantan ketua umum KONI, H. MNS. Kasdiono dan Plt. Ketua KONI NTB, Andy Hadianto, Kepala Biro Kesra Pemprov NTB, H. Suhaimi, Ketua Asosiasi BFD NTB, Arianto Prametu, bersama rombongan lainnya juga ikut beristirahat.

Hanya sebentar, Majdi kemudian kembali mengajak para peserta untuk melanjutkan perjalananan.

Adrenalin peserta memuncak setelah tiba di tanjakan Senaru. Tanjakan Senaru betul-betul melelahkan. Beberapa peserta tak mampu melanjutkan perjalanan, Kasdiono bahkan harus turun dari sepedanya karena kakinya mengalami kram. “Saya kurang pemanasan,” ujar Kasdiono.

Setelah rute melelahkan itu, rombongan akhirnya sampai dengan selamat. Bagi Gubernur tanjakan Senaru tidak seberat tanjakan yang yang ada di Bukit Bangkaung Lobar yang pernah ditaklukan dalam touring sebelumnya. “Tanjakan di Bukit Bengkaung lebih berat lagi, kalau bisa diganti dengan 100 ribu istighfar,” selorohnya. (fan)

Mataram (Suara NTB) Menjelang Turnamen Futsal Internasional Gubernur NTB Cup di Mataram, 3-9 Desember mendatang, tim Valmos NTB terus menjalani pemusatan latihan, di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Sabtu (15/11) lalu.

Latihan yang berlangsung selama dua jam itu fokus pada strategi bertahan.

Pelatih Vamos, Bonsu Hasibuan yang ditemui Suara NTB di sela-sela melatih atlet mengatakan latihan itu dilakukan dalam rangka persipan Turnamen Futsal Gubernur Cup di Mataram bulan Desember mendatang. Pemusatan latihan itu sudah berjalan selama sebulan, dan rencananya Manajer tim Valmos akan menurunkan sebanyak dua tim di event bergengsi tersebut, yakni tim junior dan tim Valmos.

“Untuk tim junior kita akan libatkan semua pemain kela-

hiran NTB, sementara untuk tim Valmos akan diperkuat oleh pemain-pemain profesional Indonesia Futsal Liga (IFL),” ucapnya. Dalam pemusatan latihan itu, tim Valmos menjalani uji tanding dengan tim junior.

Dalam latihan itu, para pemain dikonsentrasikan pada permainan bertahan karena memang selama ini para pemain kurang melakukan latihan pertahanan. Dengan startegi bertahan tim Valmos diharapkan bisa menguras tenaga lawan, sehingga dengan begitu mereka bisa melakukan serangan balik.

Strategi bertahan itu kata Bonsu bisa digunakan saat bermain dengan tim-tim papan atas yang bermain di IFL, seperti tim Libido Bandung dan tim Pinky Boy Makassar yang bakal menjadi lawan berat di Gubernur NTB Cup. (fan)

(Suara NTB/fan)

LATIHAN - Tim Valmos Profesional (kuning) menjalani latih tanding dengan tim Junior di Sport Hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Sabtu (15/11) lalu.

SUARA NTB

Senin, 17 November 2014

Halaman 12

Ruko 2 Lokal (1 Lokal Dijual)

RUPA-RUPA

PERHIASAN

FINANCE

SHOWROOM

TRAVEL

SHOWROOM

SALON

BATIK

TOKO MAINAN

PET SHOP

PERAWATAN AC

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

RUPA-RUPA

BENGKEL 18.00

SUARA NTB

Senin, 17 November 2014

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

087 865 633 888 / 087 861 811 999

RUMAH MAKAN

DEALER

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LOWONGAN

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SERVICE AC

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

TERASI

LOWONGAN

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM BIBIR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TRAVEL

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

RUPA - RUPA

RUPA_RUPA

FASHION

RUPA-RUPA

DIJUAL

RUPA - RUPA

KONVEKSI

SUARA NTB Senin, 17 November 2014

LIPUTAN KHUSUS

Halaman 14

Kisah Petani Tembakau

Dulu Berjaya, Kini Terpaksa ke Malaysia Siapa yang tidak mengenal tembakau Lombok?

Tembakau virginia Lombok memiliki kualitas yang cukup bagus dan mampu mengalahkan produksi dari negara lain. Tak heran banyak petani yang menanam tembakau, karena mampu membuat petani menjadi jutawan. Itu dulu. Masa jaya petani tembakau di Lombok sudah berlalu. Kini, mereka mengandalkan hidup dari utang dan menjadi TKI ke Malaysia.

TUJUH tahun silam, tembakau memberikan kontribusi besar bagi daerah. Tembakau yang dihasilkan banyak dikirim ke pabrik rokok di Pulau Jawa hingga luar negeri.

Dealer mobil dan motor kala itu laris manis dibeli oleh para petani dengan cara cash. Kenyataannya tahun ini, harga tembakau menurun dan membuat petani tembakau menelan kerugian hingga puluhan jutaan. Hutang menumpuk, sebagian orang pun terpaksa mengais ringgit ke negeri Jiran.

Di kampung pedalaman Kecamatan Sikur tepatnya di Desa Montong Ba’an, terlihat jelas petakkan sawah dengan sisa - sisa batang pohon tembakau yang sudah di panen. Hampir tidak ada masyarakat menanam padi atau lainnya, kalaupun ada hanya bisa dihitung dengan jari.

Tungku atau sering disebut oven tembakau terlihat sudah menganggur, namun bekas abu pembakaran masih menumpuk di sekitar tungku.

Tak terlihat satupun masyarakat sibuk atau bahkan sumringah usai musim omprongan, malah terpencar dari raut wajah mereka adalah bagaimana cara menutupi utang dari kerugian panen tembakau tahun ini.

Seperti halnya Lalu Nursiwan. Ia mengaku, tak menyangka harus merugi hingga puluhan juta. Pasalnya, pengalamannya beberapa tahun lalu selalu mendapatkan untung, kalaupun rugi tidak sebesar tahun ini. Dari 5,5 hektar sawah yang ditanami tembakau dengan modal sekitar 300 juta, Nursiwan harus menanggung rugi sekitar Rp 70 juta lebih. Ia tidak tahu persis apa penyebabnya, dia hanya berspekulasi kerugian itu karena faktor cuaca dan naiknya ongkos buruh.

“Ndak tahu pastinya, mungkin faktor cuaca,” jawabnya tanpa bergairah dengan Bahasa Sasak ditemui Suara NTB, Sabtu (15/11) sore.

Seingatnya, di tahun - tahun sebelumnya dari 5 ton tembakau yang sudah di panen, sekitar 5,5 kuintal tembakau kering yang bisa dijual ke perusahaan. Hasilnya pun bisa digunakan untuk menaikkan mertuanya haji, membeli tanah, rumah dan lain sebagainya. Ibarat ditertimpa tangga, bukan untung yang dapatkan malah dihantui oleh utang dan bayangan rentenir yang setiap saat

datang menggendor pintu rumahnya.

“Misalnya, ndak bisa kita bayar tahun ini, tapi kita bayar tahun depan, bunga sudah banyak,” sebutnya.

Nursiwan tidak lagi bisa berbuat apa - apa, selain harus mencari uang untuk menutup utangnya di rentenir. Keinginannya meminjam uang di salah satu bank pun harus kandas, karena sudah tidak dipercaya lagi lantaran menunggak dua bulan.

Diakui, dari 11 petani tembakau di desanya hanya tinggal dua saja yang bertahan termasuk dirinya.

Alasannya sederhana, tidak mau lagi menanggung hutang lebih banyak. Tidak hanya itu, rekan - rekannya yang tak kuasa menahan lilit hutang harus terpaksa mencari lembar demi lembar uang ringgit di Negeri Jiran. “ Teman di Kota Raja, karena pusing mikirin hutang, berangkat ke Malaysia,”tuturnya dengan nada lirih.

Apakah tidak niat berhenti menjadi petani tembakau? Bagi ayah dari dua anak ini mengaku terlalu sulit meninggalkan pekerjaan sebagai petani tembakau. Diibaratkannya, jadi tembakau bagian dari hidup dan salah satu cara untuk mengembalikan kerugian. “Ndak bisa kita tinggalkan, dari sini kami memperoleh uang untuk bayar hutang,”ujarnya.

Dari kerugian yang diderita, Nursiwan tidak terlalu banyak berharap kepada pemerintah, hanya saja ia menginginkan pemerintah lebih peduli terhadap petani.

Dalam kondisi menanggung hutang, memang tak banyak pilihan yang bisa diambil oleh petani. Ada yang memilih berangkat ke Malaysia dan bahkan bertahan mencari pekerjaan lainnya. Termasuk Lalu Nursiwan. Pilihan ke Malaysia bukan pilihan terakhir, karena masih banyak lagi usaha yang bisa dikerjakan. Gaji dari recehan ringgit pun dinilai tak bisa semudah itu menutupi hutang mencapai puluhan bahkan jutaan rupiah. Menjadi peternak sapi dipilih, lantaran perlahan bisa menutupi hutang,meski keuntungan tidaklah seberapa.

“Berapa sih, gaji ke Malaysia, tidak akan cukup,” kata Nursiwan dikonfirmasi pekan Sabtu (15/11) sore.

Modal sapinya, ia sisihkan dari

(Suara NTB/dok)

PANEN TEMBAKAU - Petani tembakau sedang menyiapkan tembakau yang baru dipanen. Tak sedikit di antara mereka yang merugi dan terpaksa menjadi TKI demi membayar hutang yang mereka tanggung dari kerugian tersebut. modalnya menanam tembakau.

Menurutnya, cara itu satu - satunya bagi Nursiwan ketimbang harus membuang malu ke Malaysia. Diakui, berjualan sapi di setiap pasar musiman dari Loteng hingga Mataram hanya pekerjaan sambilan saja, ketimbang harus dipusingkan dengan hutang. “Untung Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta kan lumayan, itung - itung buat bayar hutang,” katanya.

Meskipun demikian, ia tak banyak berharap banyak dari hasilnya sebagai saudagar sapi, karena dibandingkan hasilnya sebagai petani tembakau lebih besar. “Besaran saja untung dari hasil tembakau,”akunya.Disisi lain, ia mengatakan akan tetap menjalankan profesinya sebagai petani tembakau, walau harus mengalami rugi hingga puluhan juta.

Kenapa tidak tanam padi atau ternak sapi saja? Ia yang sudah menggeluti petani tembakau sejak 1999 lalu, mengaku menggantungkan hidup di hasil tembakau, karena hasil dari tanaman lain tidak seberapa. Namun, ia berharap pada

musim tembakau, keuntungan bisa dirasakan sehingga menutupi hutangnya.

Nasib serupa menimpa M. Hamdi, salah satu petani dari desa Kabar Kecamatan Sakra Lombok Timur. Bagi Hamdi, musim tembakau tahun ini lagi-lagi menjadi tahun yang tidak menguntungkan bagi para petani Lombok. Akibat menanggung beban kerugian, banyak yang merencanakan akan menjadi TKI untuk menalangi hutang-hutangnya.

Hamdi menyebut, tidak ada pilihan lain bagi petani untuk menutupi hutang-hutangnya selain menjadi TKI di Malaysia. “Rasanya saya sudah mau berangkat ini (menjadi TKI), ndak enak kita sama pemilik modal kalau ditagih,” katanya pada Suara NTB, belum lama ini.

Ia menyebutkan beberapa persoalan yang dihadapi petani tembakau pada musim tanam tahun ini.

Diantaranya harga pembelian perusahaan yang dianggap rendah, dan tak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan.

Ia sendiri, tahun ini menanam

tembakau pada areal seluas 1,5 hektar. Lahan yang digunakan tersebut adalah lahan sewaan. Dari luas area tanamnya itu, biaya yang dikeluarkan sejak masa pembibitan di awal tahun lalu hingga panen, mencapai kisaran Rp 90 juta.

Sementara, dari hasil penjualannya. Uang yang didapatkan hanya maksimal Rp 60 juta. Sisanya sebesar Rp 30 juta tentu menjadi tanggungan bebannya. Untungnya, Rp 30 juta itu sebagian bisa ia talangi dari modalnya sendiri.

Selain rendahnya harga pembelian, pemicu lain adalah besarnya biaya operasional tembakau yang akibat dari kenaikan harga pembelian pupuk. Jenis Urea misalnya, yang tahun lalu hanya dibeli dengan Rp 210.000/kwintal, justru naik menjadi di atas Rp 300-an ribu/kwintal.

Kendati demikian, tidak ada pilihan bagi petani. Selain membeli dengan harga mahal. Sebab, biaya yang dikeluarkan untuk penanaman tembakau sudah terlalu besar. Lainnya, adalah kenaikan harga upah buruh. Dari tahun lalu Rp 40.000/

hari/buruh. Justru tahun ini menjadi Rp 50.000.

“Yang namanya tembakau, buruh yang terlibat harus banyak, kalau untuk 1,5 hektar, minimal sehari dipakai 10 orang buruh. Bayangkan kalau kita pemupukan, penggemburan dan pemetikan, berapa biaya yang kita keluarkan,” tambahnya. Solusinya, tidak ada lain ia tegaskan adalah mengembalikan modal dan membayar hutang dengan menjadi TKI. Hal senada disampaikan oleh Supri, pembengkakan biaya penanaman dan operasional cukup besar karena adanya kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok, meski tidak disebutkannya kebutuhan apa saja yang dimaksud.

“Nasib petani semua rata yang sekarang, selesai tembakau ikat kepala. Kalau tidak menjadi TKI bagaimana mau bayar hutang-hutang di pemilik modal,” katanya.

Ia adalah salah satu petani binaan dari perusahaan mitra. Kendati demikian, tidak menjadi jaminan petani tidak merugi,” terang Supri. (cem/bul)

Perlu Intervensi Kebijakan

(Suara NTB/cem)

BETERNAK SAPI - Nursiwan, salah seorang petani tembakau, kini banting setir menjadi peternak sapi untuk menyiasati kerugian yang ditanggung dari menanam tembakau.

(Suara NTB/ist)

KALANGAN DPRD NTB menyesalkan nasib para petani tembakau yang merugi akibat tidak menyusutnya keuntungan dan membengkaknya biaya operasional mereka. Terlebih, kini mereka harus menjadi TKI untuk membayar hutang yang mereka tanggung.

Keprihatinan itu disampaikan Anggota DPRD NTB dari Dapil Lombok Timur, Hj. Baiq Isvie Rupaeda. “Sangat memprihatinkan sekali kalau ada petani tembakau yang sampai harus jadi TKI gara-gara mereka rugi. Ini tentu harus segera dijawab oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Isvie mengaku baru mendengar adanya fenomena semacam ini.

Namun, dengan fenomena ini, ia meyakini perlu ada intervensi kebijakan demi menyelamatkan petani tembakau. Upaya ini menurutnya penting segera dilakukan karena tembakau asal NTB sudah lama menjadi komoditas kebanggaan. Kualitas tembakau NTB yang cukup termasyhur di dunia, menurutnya adalah potensi yang harus dikelola untuk peningkatan kualitas hidup para petani.

Namun, jika yang terjadi sebaliknya, maka kebijakan tertentu perlu segera ditempuh. Ia menegaskan, sejumlah kebijakan yang perlu dipertimbangkan antara lain, dengan memberikan bantuan kredit lunak, hingga memperbaiki distribusi pupuk, benih dan lain sebagainya yang kerap menyulitkan petani. Selain itu, ketersediaan bahan bakar yang dibutuhkan petani untuk omprongan tembakau juga perlu diperhatikan.

“Insya Allah kami segera sampaikan ini ke pemerintah daerah, karena ini berkaitan dengan nasib petani tembakau kita,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si mengatakan, pembelian tembakau dari petani di NTB rata-rata berkisar antara 20 ribu/Kg sampai 22 ribu/Kg. Ia menjamin, tidak ada pembelian tembkau dengan harga rendah, apalagi mencapai Rp 500/Kg. “Belum ada saya dengar yang beli sampai Rp 500 perkilo, yang ada Rp 4.000 terendah, itupun perusahaan membeli sedikit, hanya 800 kilo,” katanya.

Terlepas dari untung dan rugi petani, Husnul Fauzi menyebutkan, untuk musim tanam tahun ini, banyak perusahaan yang tidak dapat membeli tembakau petani. Karena kuota 34.000 ton, hanya untuk memenuhi kebutuhan 7 sampai 8 perusahaan besar.

“Serapan sudah diatas 50 persen, dibawah 80 persen.

Sisanya hanya sepuluh persen yang belum terbeli dari petani,” demikian Husnul F a u z i . (aan/bul) Hj. Baiq Isvie Rupaeda

SUARA NTB Senin, 17 November 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Urine Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin Positif Narkoba Makassar (Suara NTB) Pengujian dari laboratorium forensik kepolisian di Makassar menghasilkan kesimpulan, urin dan darah guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof Muzakkir, positif mengandung substansi narkoba.

(ant/Bali Post)

PENANGKAPAN PEMILIK SABU- Komandan Pangkalan TNI AL Nunukan, Letkol Laut Imam Hidayat SE memegang barang bukti sabu-sabu dengan latar belakang ketiga pemilik narkotika jenis sabu-sabu asal Malaysia didampingi Kepala Bea Cukai Nunukan, Max Frengky Karel Rori (kiri), Kasat Reskoba Polres Nunukan, AKP TM Panjaitan (kedua kanan) saat jumpa pers di Markas Pengkalan TNI AL Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu (16/11).

TNI AL Gagalkan Penyelundupan Sabu dari Malaysia Nunukan (Suara NTB) Prajurit TNI AL menggagalkan penyelundupan 1,5 kilogram sabu-sabu asal Malaysia ke kawasan Nunukan, Kalimantan Utara, Sabtu (15/11).

Komandan Pangkalan TNI AL Nunukan, Letnan Kol (P) Imam Hidayat, di Nunukan, Minggu (16/11), menerangkan, selain menyita narkoba itu, mereka juga menangkap tiga orang yang diduga kuat sebagai pemiliknya, saat patroli rutin di perbatasan perairan Indonesia-Malaysia dalam operasi bersandi Garda Wibawa 14.

Ketiga orang yang ditangkap berinisial Sfr Bin Ma (44) selaku motoris perahu cepat asal Makassar, Sulawesi Selatan; Wyd Bin Bah (17), pembantu motoris asal Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, dan Ju Bin Baco (52) seorang TKI di Malaysia.

Kronologinya, pada pukul 18.30 WITA Sabtu itu, satu perahu cepat melintas sejarak 0,5 mil laut dari Pos Penjagaan Perbatasan Tinabasan,

Nunukan. Arah pelayaran perahu cepat itu ke Pulau Nunukan, di perairan Kayu Mati.

Patroli yang dipimpin Perwira Seksi Operasi Pangkalan TNI AL Nunukan, Kapten Pelaut Arif Siswanto, bersama Letnan Dua Pelaut Moh Ali Arfin, itu langsung memerintahkan anak buahnya mengejar hingga memasuki Sei Bilal, Kelurahan Nunukan Barat.

“Jadi anggota kami langsung mengejar hingga perahu cepat itu kandas karena air sungai surut.

Langsung kami periksa, baik penumpang, awak kapal, dan barang-barang di dalamnya. Kami temukan dua bungkus plastik putih transparan ukuran besar berisi serbuk putih kristal yang diduga shabu-shabu yang dibungkus lagi plastik warna hitam tipis,” ujar Hidayat.

Selanjutnya, para prajurit TNI AL itu mengarahkan perahu cepat itu ke Pos Tinabasan untuk proses hukum. (ant/Bali Post)

“Hasilnya sudah keluar dari Puslabfor Mabes Polri Cabang Makassar dan hasilnya itu positif semua menggunakan narkoba,” ujar Kepala Polrestabes Makassar, Kombes Pol. Fery Abraham, di Makassar, Minggu (16/11).

Dia katakan, pemeriksaan dilakukan sangat hati-hati. Walau

gan luar yang bermain pada KTP elektronika ini,’’ ujar Deddy di Jakarta, Minggu (16/11).

Server adalah semacam tempat penyimpanan data elektronik. Data KTP elektronika, sambung dia, sangat penting dan berharga bagi bangsa Indonesia, meskipun masih banyak penduduk yang

MEBEL

datanya bermasalah atau belum terdata.

“Dengan dasar apapun, kalau server-nya berada di negara lain, sama saja menjual seluruh data bangsa ini ke asing.”

Data kependudukan adalah data dasar terpenting di satu negara. Data kelahiran, agama, pendidikan, alamat, nomor in-

KURSUS KOMPUTER

RUPA-RUPA

ba. Selain mereka, juga ada dua mahasiswi, Nilam Ummy Qalby (19) dan Ainun Naqyah (18), serta Syamsuddin.

“Hasil periksa urin dan darah untuk kelima orang itu positif mengandung zat methampethamine dan setelah hasil ini keluar mereka langsung dinyatakan sebagai tersang-

Kenaikan Harga BBM Disarankan Hanya untuk Mobil Jakarta (Suara NTB) Pengamat ekonomi IPB, Iman Sugema, mengusulkan pemerintah tidak perlu mencabut subsidi BBM untuk pengguna sepeda motor, melainkan bagi pengguna mobil, baik mobil pribadi maupun pemerintah.

“Skenario pencabutan subsidi BBM untuk mobil pribadi dan mobil pemerintah merupakan pilihan yang paling bijak. Sementara untuk pengguna sepeda motor tidak perlu dicabut,” katanya, di Jakarta, Minggu (16/11).

Dia juga mengungkapkan, ada empat besaran angka atau skenario yang bisa dilakukan pemerintah saat mengambil kebijakan menaikkan harga BBM

Ada Pihak Luar ’’Bermain’’ pada KTP Elektronika?

Jakarta (Suara NTB) Pakar teknologi informasi dari ITB, Deddy Syafwan, menyesalkan server basis data KTP elektronik seluruh penduduk Indonesia ternyata ada di luar negeri. ‘’Pada awalnya saya kira servernya ada di Indonesia, namun ternyata di Belanda. Jika demikian maka ada kepentin-

hasil uji lewat urin sudah diketahui, masih didalami lagi dengan uji darah sang guru besar itu.

Hasilnya sama saja, mengandung substansi narkoba.

Selain sang guru besar hukum itu, juga ada dua dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang urinnya juga mengandung substansi narko-

ka,” katanya.

Sebelumnya, Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Prof Musakkir, diringkus polisi saat pesta shabu-shabu bersama Nilam di kamar 312, Hotel Grand Malibu, Makassar.

Ternyata, pesta itu bukan cuma di satu kamar saja, karena ada kamar lain yang dipakai, yaitu kamar 205. Di situlah polisi menangkap dua orang lagi, yakni Syamsuddin (44) dan Ainun (18). (ant/Bali Post)

duk kependudukan, dan yang terpenting sidik jari. “Semua ini adalah data prinsipil kita. Buat apa kita hidup, kalau kerahasiaan data kita sudah tidak ada? Pihak asing akan sangat mudah memetakan kondisi demografi kita, dan yang terpenting KTP elektronika sudah tidak aman lagi,” jelas dia.

Ia mempertanyakan mengapa Kementerian Dalam Negeri begitu mudah menaruh server-nya di Belanda. Padahal di dalam negeri banyak lokasi server yang aman.

“Rancangan besar KTP elektronika yang nantinya akan menjadi kartu identitas tunggal untuk semua sektor. Posisi server di luar negeri ini bisa membuat siapapun di luar sana bermain dengan data kependudukan kita. Tidak ada gunanya lagi kita melanjutkan program KTP elektronika ini,” kata dia. (ant/Bali Post)

subsidi.

“Ada empat besaran kenaikan harga BBM, pertama harga naik Rp1.000 dengan perkiraan dampak kenaikan kemiskinan sebesar 0,21 persen dan inflasi 0,94 persen,” katanya.

Kedua, harga naik Rp2.000 dengan perkiraan dampak kenaikan kemiskinan sebesar 0,38 persen dan inflasi 1,89 persen. Ketiga, harga naik Rp3.000 dengan perkiraan dampak kenaikan kemiskinan sebesar 0,49 persen dan inflasi 2,83 persen.

Keempat, pencabutan subsidi BBM untuk mobil pribadi dan mobil pemerintah dan bisa menghemat lebih dari separuh subsidi BBM, dan

mengalihkannya untuk program pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian dan nelayan.

Skema keempat itu dengan perkiraan dampak kenaikan kemiskinan 0,01 persen dan inflasinya hanya sebesar 0,91 persen.

“Konsumsi BBM bersubisidi oleh motor hanya sebesar 19,5 persen, dibandingkan dengan konsumsi BBM mobil solar sebesar 75,6 persen dan mobil bensin sebesar 89,8 persen,” katanya.

Dengan presentase konsumsi BBM tersebut, penghematan subsidi BBM dari skenario pencabutan subsidi BBM untuk mobil pribadi dan

mobil pemerintah bisa mencapai 68,8 persen pengguna kendaraan mobil pribadi.

Sementara itu, Pengurus PB PMII, Ada Suci, menyatakan strategi kebijakan tersebut diperlukan upaya pengawasan yang intensif oleh pemerintah, sehingga penyimpangan subsidi yang terjadi selama ini bisa ditekan.

“Masyarakat membutuhkan kepastian kebijakan subsidi BBM oleh pemerintah, sehingga kegiatan ekonomi masyarakat tidak terganggu akibat dari kenaikan hargaharga barang yang sudah terjadi, bahkan sebelum kebijakan tersebut dibuat,” katanya. (ant/Bali Post)

Pemerintah Masih Kaji Kenaikan Harga BBM Bersubsidi PEMERINTAH masih mengkaji rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dengan menelaah perkembangan harga minyak mentah dunia, inflasi, dan ketersediaan logistik.

“Nanti kalau sudah sampai di Jakarta kita kan harus kalkulasi lagi karena kita harus mengerti harga minyak di dunia sudah turun kalkulasinya seperti apa,” kata Presiden Joko Widodo kepada wartawan di Brisbane, Australia Jumat (14/11) malam, Ia mengatakan hal itu, usai bertemu dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di Australia.

Kepala Negara mengata-

kan pemerintah juga akan melihat inflasi dan melihat ketersediaan bahan bakar minyak di dalam negeri.

“Kita harus melihat inflasi. Kita harus melihat stok logistik kita seperti apa,” kata Presiden setelah acara pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Queensland University di Brisbane.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga didampingi oleh Ibu Negara Iriana.

Presiden Joko Widodo mengunjungi Australia untuk menghadiri KTT G-20 yang akan berlangsung akhir pekan ini. Presiden sebelumnya juga menghadiri KTT ASEAN dan KTT APEC. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

Joko Widodo

RUPA-RUPA

ADVERTISING

TOKO BANGUNAN

TRAVEL ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RUPA-RUPA

TRAVEL

Senin, 17 November 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Abaikan Keselamatan

Dishub Ancam Cabut Izin Operasional ’’Boat’’ Tanjung (Suara NTB) Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika (Dishubparkominfo) Kabupaten Lombok Utara (KLU) tak segan-segan akan mencabut izin operasional boat apabila terbukti berulangkali lalai menyiapkan perangkat keamanan (safety) penumpang. Ancaman serupa juga diberlakukan apabila boat man tidak mengantongi surat kecakapan pengemudi kapal yang disyaratkan.

“Masih ada boat man yang bandel, lalai menyediakan pelampung, atau pelampung kurang dari yang seharusnya. Kita sudah peringatkan, namun apabila setelah diperingati dan ditemukan lagi melanggar ketentuan, tidak tertutup kemungkinan izinnya kita cabut,” tegas Kepala Dishubparkominfo KLU, Sinar Wugiyarno, SH, Sabtu (15/11).

Bagi Dishub KLU, sarana transportasi dari Lombok, Bali ke 3 Gili atau sebaliknya mutlak menyediakan prasarana kelengkapan keselamatan seperti pelampung. Saat ini di KLU, jumlah boat yang beroperasi di bawah pengawasan dinas dengan kapasitas maksimal 7 GT sebanyak 232 unit.

Rinciannya, 78 unit boat penumpang umum, 92 unit boat pribadi dan perusahaan, 30 boat dioperasikan oleh div-

ing dan 32 unit lainnya difungsikan untuk mengangkut logistik.

Menurut Sinar, demi menjamin citra, keamanan dan keselamatan pengunjung ke 3 Gili, dirinya tak akan ragu untuk memberikan sanksi tegas kepada setiap pelanggar aturan lalu lintas transportasi laut. Mengingat 3 Gili sudah dikenal oleh masyarakat dunia. Catatan kecil kasus yang menyangkut nyawa penumpang atau pengunjunga, bisa berdampak negatif terhadap eksistensi pariwisata di KLU. Oleh karena itulah, pihaknya juga tak ingin mainmain mengawasi boat yang ada.

“Kita akan tindak tegas. Razia pertama kita peringati, berikutnya kita cek lagi apakah pelanggarannya masih sama,” katanya. “Kita juga akan mengawasi setiap boat

yang mengangkut penumpang, jumlahnya sesuai atau mereka masih berani menaikkan penumpang melebihi kapasitas,” tambahnya.

Sinar menjelaskan, peralatan yang mendukung keselamatan menjadi satu hal yang wajib ada di publik boat maupun speed boat. Sayangnya, pihaknya masih menemukan adanya unsur kelalaian yang disengaja oleh pihak boat man atau perusahaan pemilik boat untuk tidak segera melengkapi prasarana penunjang. Misalnya, jumlah unit pelampung yang disediakan masih kurang dari yang semestinya.

Hal sama juga disayangkan, boat man yang menakhodai boat kerap tak memenuhi kualifikasi. Ia mensinyalir, tidak sedikit boat man yang mengangkut penumpang belum memiliki kualifikasi dan kecakapan. Layaknya sopir, belum seluruhnya boat man mengantongi SIM. “Jika memang ditemukan ada boatman yang tidak memiliki surat kecakapan mengemudi, akan langsung kami tindak. Sebagai upaya pencegahan kejadian yang tidak kita inginkan, razia akan kita lakukan secara berkala agar tidak ada boat man yang seenaknya bermain dengan nyawa penumpang,” tutup Sinar. (ari)

Suhaimi Ismy: Pemuda Harus Kreatif Praya (Suara NTB) Di tengah kesibukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Drs. H. L. Suhaimi Ismy menyempatkan diri menghadiri kegiatan tasyakuran yang diadakan oleh Pemuda Marong Bersatu, Sabtu (15/11). Tasyakuran dilakukan Pemuda Marong Bersatu atas prestasi yang telah mereka raih sebagai juara I lomba Pemuda Kreatif tingkat Nasional.

Selain itu, kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pemuda Desa Marong, Praya Timur.

Dalam kesempatan itu, H. L. Suhaimi Ismy memberikan apresiasi tinggi atas kreativitas para Pemuda Marong Bersatu yang telah meraih prestasi pada lomba Pemuda Kreatif tingkat Nasional.

Ia mengingatkan para pemuda senantiasa menjaga kreativitas yang mereka miliki.

“Semangat pemuda yang terus memacu untuk melakukan kreativitas ke arah yang lebih baik harus tetap terpelihara. Tanpa harus

(Suara NTB/dys)

SILATURAHMI - Anggota DPD asal NTB H. L. Suhaimi Ismy menghadiri silaturahmi tasyakuran pemuda Marong atas prestasi menjuarai Lomba Pemuda Kreatif Nasional, Sabtu (15/11). melupakan peran dari para orang tua atau sesepuh sebagai pembimbing,” ujarnya.

Selain itu, lanjut mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB ini, suatu masyarakat, negara, dan bangsa dapat lebih makmur dan sejahtera bila para pemudanya

maju. Oleh sebab itu, ke depan dirinya berharap agar para pemuda dapat terus meningkatkan kapasitas mereka dalam berbagai segi kehidupan. Salah satu caranya yakni dengan selalu bersikap kritis, objektif atas setiap perkembangan yang terjadi baik di level daerah maupun nasional. (dys)

Pembuangan Limbah PLTU Jeranjang Melanggar Aturan

(Suara NTB/her)

TURUN LAPANGAN - Tim BLH Lobar dipimpin Kepala BLH H. Mulyadin bersama anggota DPRD Lobar turun ke lokasi pembuangan limbah abu di PLTU Jeranjang. Dari hasil turun ke lapangan pembuangan limbah PLTU belum sesuai aturan.

Giri Menang (Suara NTB) Hingga saat ini pihak PLTU Jeranjang belum memiliki izin pembuangan limbah abu batu bara, karena belum berizin, sehingga pembuangan limbah PLTU tersebut melanggar aturan Peraturan Menteri dan Undang-Undang tentang Lingkungan.

Atas dasar itulah, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Lombok Barat (Lobar) kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembuangan limbah tersebut.

Setelah itu BLH akan mengagendakan pemanggilan PLN untuk membahas persoalan ini. Jika pihak ter-

kait tak juga mengantongi izin pembuangan limbah, paling tidak dikerjasamakan dengan pihak ke tiga, maka bersangkutan terancam dipidanakan. “Harus ada izin pembuangan limbah itu, paling tidak kerjasamakan dengan pihak ketiga. Jika tidak, maka terancam bisa dipidanakan,” tegas Kepala BLH Lobar, H. Mulyadin, SH, MH, Sabtu (15/11).

Diakuinya, setelah dipantau dua bulan lalu tempat pembuangan limbah batu bara seluas sekitar 2 hektar belum berizin, di samping belum memenuhi ketentuan dan aturan yang tertuang dalam Per-

aturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2011 Tentang Tata Cara dan Izin Pembuangan Limbah.

Terpisah, anggota DPRD Lobar, L. Muhammad menegaskan, sangat mendukung upaya BLH untuk mendorong pihak PLTU mengurus izin.

Ia mengarahkan, untuk pembuangan limbah tersebut sebaiknya dipihak ketigakan, agar tertangani secara baik.

Menanggapi adanya persoalan abu di batu bara PLN melalui Humas PT PLN Wilayah NTB Amrullah menegaskan, pihak PLTU bersama PLN NTB sudah menandatangani perjanjian dengan Farya Beton untuk pengangkutan limbah ampas batu bara. “Sehingga, tidak lagi mencemari udara di sekitar lokasi PLTU,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (16/11) malam.

Pihaknya juga terus melakukan penyiraman rutin di beberapa ruas jalan setempat, sehingga, debu yang selama ini dikeluhkan warga pun tidak bertebaran. Upaya lain yang dilakukan kata Amrullah, akan dilakukan penghijauan di sekitar Jeranjang.

Langkah lain juga sudah disiapkan, ujarnya, yakni adanya penangkal debu menggunakan spandek atau terpal di area- area tertentu. Menurut Amrullah, pengerjaan PLTU Jeranjang yang sudah dimulai tahun 2009, sampai saat ini, belum rampung seratus persen. Selama satu tahun terakhir, baru unit 3 yang mulai dioperasikan. Sementara, unit-unit lainnya masih dalam pengerjaan. Ditargetkan, satu unit bisa segera rampung akhir tahun ini. (her)