Snt18022015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB

RABU, 18 FEBRUARI 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 287 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

DJP Nusra-UTS Kerjasama Pendirian ’’Tax Center’’ Mataram (Suara NTB) Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (DJP Nusra) dan Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) secara resmi menyepakati kerja sama untuk mendirikan Tax Center. Kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah kerjasama yang ditandatangani ke dua belah pihak, Selasa (17/2) kemarin.

Kerjasama ditandatangani Kepala Kanwil DJP Nusra Cucu Supriatna dengan Rektor UTS, Dr. H. Zulkieflimansyah. Penandatanganan kerjasama disaksikan pejabat dari kantor perpajakan dan perwakilan civitas akademika UTS. Kerjasama ini dimaksudkan untuk menghadirkan sarana bagi masyarakat yang ingin mengetahui secara mendetail tentang perpajakan.

Kepala Kanwil DJP Nusra, Cucu Supriatna dalam kesempatan tersebut menegaskan, Tax Center sebenarnya bukan hal baru. Sebab sarana yang dihajatkan untuk publik itu sudah ada sebelumya di Bima dan di Universitas Mataram.

Tetapi untuk pertama kalinya Tax Center ada di Sumbawa awal tahun 2015 ini.

Tax Center ditujukan juga untuk mendekatkan petugas ataupun layanan pajak kepada masyarakat. Intinya, dalam rangka memenuhi program pemerintah untuk meningkatkan penarikan pajak

dan merealisasikan kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat luas.

Tax Center yang ada di UTS tersebut merupakan stand khusus untuk memberikan gambaran secara utuh, apa dan untuk apa pajak itu. Didalamnya akan dilayani oleh mahasiswa UTS langsung, bahkan bisa didampingi langsung oleh petugas pajaknya.

Seperti diketahui, bahwa pemerintah telah menaikkan target penerimaan pajak cukup besar tahun ini, mencapai Rp 1.294 triliun.

Bersambung ke hal 15

KERJASAMA - Kepala Kanwil DJP Nusra Cucu Supriatna (kanan) menyerahkan cinderamata kepada Rektor UTS, Dr. H. Zulkieflimansyah, setelah penandatanganan naskah kerjasama pendirian Tax Center, Selasa (17/2) kemarin.

(Suara NTB/bul)

Proyek Perencanaan Cetak Sawah Baru

Kejaksaan Tetapkan PPK sebagai Tersangka Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi NTB, menyimpulkan ada indikasi penyimpangan pada program perencanaan cetak sawah baru dengan judul proyek Survey Investigasi dan Desain (SID), Perluasan Sawah pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) NTB tahun 2014. Kuatnya indikasi penyimpangan, menyusul ditetapkannya HM, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai tersangka.

HM sehari-hari adalah pejabat di Dinas Pertanian TPH Provinsi NTB. Demikian diungkapkan Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Selasa (17/2) kemarin. Dijelaskan, kasus yang telah diusut sejak dua bulan terakhir itu, sebelumnya telah melalui penyelidikan men-

TO K O H Akan Digarap Total DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Pajak akan menggarap seluruh potensi pajak yang ada di wilayah Nusa Tenggara (NTB, NTT). Menyusul dibebankannya target penarikan pajak sebesar Rp 5,39 triliun tahun 2015 atau meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp. 3,4 triliun.

Bersambung ke hal 15

Cucu Supriatna

KO M E N TTAA R Harus Dievaluasi

(Suara NTB/dok)

H. MNS. Kasdiono

PEMERINTAH pusat merencanakan akan menghentikan pengiriman TKW Pembantu Rumah Tangga (PRT) ke luar negeri. Terkait hal ini, kalangan DPRD NTB meminta Pemprov untuk melakukan evaluasi dan kajian.

“Lebih cocok itu moratorium, penghentian sementara sambil dilakukan pembenahan.

Bersambung ke hal 15

Tidak Terbit Berkaitan dengan Hari Raya Imlek Tahun 2566, SUARA NTB Kamis(19/2) tidak terbit. Kami akan terbit kembali Jumat (20/2). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan agar maklum. Terima Kasih Penerbit

dalam, melalui rangkaian pemeriksaan saksi-saksi serta pengumpulan alat bukti. ‘’Dari keterangan saksisaksi dan alat bukti yang ditemukan, akhirnya penyidik menyimpulkan, meningkat-

123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 Investasi PT.ESL, 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 Pemkab Lotim Belum 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 Tahu Dana Rp 8 Miliar 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 Selong (Suara NTB) 123456789012345678901234567 Bukti keseriusan PT. Eco Solution Lom123456789012345678901234567 bok (ESL) yang telah menyimpan dananya di 123456789012345678901234567 Bank NTB Rp 8 miliar ternyata belum dike123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 tahui jajaran Pemkab Lombok Timur 123456789012345678901234567 (Lotim). Kepala Badan Pelayanan Perizinan 123456789012345678901234567 Terpadu (BPPT) Lotim, Muhammad Syukri 123456789012345678901234567 maupun Kepala Dinas Kebudayaan dan Pari123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 wisata (Disbudpar) Lotim, Lalu Wirabhakti 123456789012345678901234567 sama-sama mengaku tidak tahu dana kese123456789012345678901234567 riusan konsorsium investor asal Swedia itu.

123456789012345678901234567 Ditemui di ruang kejanya, Muhammad 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 Syukri mengaku justru baru mengetahui 123456789012345678901234567 ESL sudah menunjukkan keseriusannya 123456789012345678901234567 dari pemberitaan media massa. Rp 8 mil123456789012345678901234567 iar dana yang diklaim pihak ESL telah dis123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 etor ke Bank NTB Cabang Selong sama seka123456789012345678901234567 li tidak ada pemberitahuan ke pihaknya.

123456789012345678901234567 Kepala BPPT Lotim menerangkan, ESL 123456789012345678901234567 sebenarnya diberikan kesempatan oleh Bu123456789012345678901234567 pati Lotim untuk memperbaiki izinnya. Pasal123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 nya, dalam klausul perizinan yang lama be123456789012345678901234567 lum tercantum jelas rencana pengelolaan. Se123456789012345678901234567 bagaimana tertuang dalam Peraturan Ment123456789012345678901234567 eri Kehutanan (Permenhut) Nomor 1K.5299/ 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 Menhut-II/Reg-I/2014 tentang pengesahan 123456789012345678901234567 Rencana Pengelolaan Hutan Jangaka Panjang 123456789012345678901234567 untuk kawasan Hutan Lindung Model Rin123456789012345678901234567 jani Timur Periode 2014-2023. ESL selama 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 ini belum pernah memiliki dokumen tentang 123456789012345678901234567 rencana pengelolaan tersebut.

123456789012345678901234567 Disamping itu, pascakeluarnya izin 123456789012345678901234567 dari Pemkab Lotim sebelumnya cukup 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 lama tidak ada kegiatan investasi yang 123456789012345678901234567 dilakukan PT.ESL. 123456789012345678901234567 Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567

kan status kasus ini ke penyidikan,’’ jelas Sutapa.

Gelar perkara sebelumnya dipimpin Kajati NTB, Fadil Zumhanna, SH,MH bersama Aspidsus, Suripto, SH serta penyidik dan jaksa

Dalam hal ini penyidik ’’ sudah menetapkan tersangka PPK berinisial HM. Made Sutapa senior lainnya.

Bersamaan dengan ditingkatkan ke penyidikan kasus ini, pihak Pidsus juga sudah menyimpulkan siapa yang paling bertanggung jawab dalam perencanaan proyek cetak sawah baru ini. ‘’Dalam hal ini penyidik sudah

menetapkan tersangka PPK berinisial HM,’’ sebut Sutapa.

Proyek Survey Investigasi dan Desain (SID), Perluasan Sawah pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi NTB itu, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/rai)

SAMBUT IMLEK - Menyambut perayaan Imlek, seorang wanita sedang membersihkan tempat dupa di Kelenteng Vihara Bodhi Dharma Po Hwa Kong, Ampenan, Kota Mataram , Kamis (19/2). Lampion mengihiasi kelenteng, membuat suasana kian semarak (bawah).

Warga Persiapkan Perayaan Imlek di Vihara Bodhi Dharma Mataram (Suara NTB) Kesibukan masyarakat yang merayakan Tahun Baru Imlek 2566 yang jatuh pada Kamis (19/2) besok, sudah mulai terlihat. Di Kelenteng Vihara Bodhi Dharma Po Hwa Kong, Ampenan, Kota Mataram misalnya, terlihat sejumlah warga membersihkan tempat ibadah di vihara tersebut.

Pantauan Suara NTB Selasa (17/2) kemarin, menjelang perayaan Imlek, suasana di vihara itu terlihat semarak oleh hiasan lampion berwarna merah dipadu dengan warna keemasan.

Bersambung ke hal 15

Batal Dibeli PIP

Pemprov NTB Terus Incar Divestasi Tujuh Persen Saham Newmont Mataram (Suara NTB) Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah mengesahkan rencana peleburan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Penggabungan PIP dan SMI tentu berdampak pada rencana pemerintah membeli saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT).

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan,

peleburan PIP dan SMI untuk membentuk lembaga pinjaman dan modal infrastruktur. Sehingga, lembaga ini hanya fokus dalam pembiayaan infrastruktur, bukan membeli saham tujuh persen Newmont.

Direktur Utama PT. Daerah Maju Bersaing (DMB), Andi Hadianto yang dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan jika pemerintah pusat tak mengambil saham tujuh persen itu maka sesuai aturan menjadi kewenangan

pemerintah daerah yakni Pemprov NTB, Pemda Kabupaten Sumbawa Barat dan Pemda Kabupaten Sumbawa.

“Tentu kita akan berupaya untuk mendapatkan saham yang tujuh persen itu,”kata Andi ketika dikonfirmasi di Mataram, kemarin.

Kalaupun daerah nantinya memperoleh saham tujuh persen itu namun tak akan dapat dividen karena kondisi Newmont yang masih sulit, Andi mengatakan masalah investasi

harus dipikir panjang. Meskipun saat ini kondisi Newmont dalam keadaan sulit, tak bisa membagi dividen tetapi harus dilihat jangka panjangnya. ‘’Newmont ini ibarat gadis cantik, harus dilamar, potensinya luar biasa. Jadi kalau memang pemerintah pusat tidak mengambil saham tujuh persen, pemerintah daerah yakni Provinsi NTB, KSB dan Sumbawa harus berupaya untuk mengambil itu. Karena itu peluang besar buat kita,’’ imbuhnya.

Terkait dengan mitra yang akan digandeng dalam membeli saham itu, Ketua KONI NTB ini mengatakan nantinya pemda akan menyiapkan beauty contest. Hal ini dimaksudkan untuk menjaring mitra yang benar-benar terbaik membeli saham yang nilainya Rp 2 triliun lebih itu. ‘’Kalau pemerintah daerah ditunjuk nanti kita beauty contest menjaring perusahaan mitra terbaik bekerjasama dengan PT. DMB,” harapnya. (nas)

SUARA NTB Rabu, 18 Februari 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Tekan Kebocoran

Akibat Tumpukan Sampah WARGA Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan yang terjangkit Demam Berdarah Dengue (DBD) disinyalir disebabkan tumpukan sampah di sungai dan drainase.

Karena tidak menutup kemungkinan sampah tersebut menimbulkan jentik – jentik nyamuk aedes aegypti.

Lurah Ampenan Selatan, Sudirman tidak menampik sembilan warganya positif terjangkit demam berdarah.

Pasalnya, temuan tersebut disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Mataram berdasarkan hasil laboraturium dari puskesmas dan rumah sakit. Yang menjadi persoalan, posisi wilayahnya berada di hilir sehingga mengakibat(Suara NTB/cem) kan tumpukan sampah di sungai keSudirman mudian menimbulkan jentik – jentik nyamuk. “Masalah kita dari dulu sebenarnya persoalan sampah saja,” sebut Sudirman dikonfirmasi lewat ponselnya, Selasa (17/2).

Ia mengakui setiap tahun ada saja warganya terserang penyakit DBD, padahal sudah berulang kali mengimbau baik melalui rapat, kepala lingkungan hingga lewat corong masjid. Lingkungan Gatep dan Karang Panas yang berdekatan dengan Kali Gedur yang ditumpuki sampah, dinilai paling rawan dan airnya tidak mengalir akibat volume sampah. Hal itulah berpotensi menimbulkan jentik – jentik nyamuk DBD. “Airnya tidak bisa jalan akibat tumpukan sampah,” ungkapnya.

Selain akibat tumpukan sampah, faktor cuaca serta kondisi wilayah berada di pinggir pantai bisa juga mengakibatkan timbulnya penyakit. Khusus pembagian abate untuk sementara sudah disebarkan ke masing – masing lingkungan melalui kader kelurahan. Sementara fogging masih menunggu giliran dari Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram karena banyaknya kelurahan yang harus difogging.

Sudirman mengimbau sekaligus berharap, masyarakat tetap menjaga kebersihan lingkungan serta menerapkan pola hidup sehat dan teratur, sehingga tahun depan bisa keluar dari zona merah penyebaran penyakit DBD. (cem)

Pemkot Disarankan Terapkan Kartu Parkir Isi Ulang Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram, dalam hal ini Dishubkominfo Kota Mataram disarankan merubah pola pengelolaan retribusi parkir. Pola-pola yang selama ini diterapkan, dinilai banyak kelemahan. Selain kebocoran di sana-sini, karena dikelola dengan pola yang belum tepat, berdampak pada perolehan PAD yang minim.

Saran ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini kepada wartawan di kantornya, Selasa (17/2). Ada dua pola pengelolaan parkir yang disarankan kepada Pemkot Mataram. Pertama dengan parkir berlangganan dan kedua menerapkan kartu parkir isi ulang. Kedua pola ini diyakini mampu menjawab persoalan parkir yang dihadapi Kota Mataram selama ini.

Malah, lanjut Zaini, dengan pola parkir berlangganan ataupun menggunakan kartu parkir isi ul-

ang, berapa PAD yang bisa didapatkan dari parkir bisa diketahui sejak awal. Zaini mengungkapkan beberapa keunggulan jika pengelolaan parkir di Kota Mataram menerapkan kedua pola tersebut.

Dengan parkir berlangganan, masyarakat pemilik kendaraan diwajibkan membayar di muka. ‘’Parkir berlangganan ini akan berlaku untuk satu tahun,’’ cetusnya. Untuk perpanjangan parkir berlangganan, katanya, bisa dilakukan bersamaan dengan perpanjangan pajak kendaraan ber-

motor. Untuk parkir berlangganan, nominal akan ditetapkan flat untuk masa penggunaan satu tahun. ‘’Berapa kalipun dia parkir dalam setahun, tarifnya tetap sama,’’ demikian politisi Partai Demokrat ini.

Tiap tahun warna kartu parkir berlangganan harus dibedakan untuk menghindari penyalahgunaan oleh pemilik kendaraan. ‘’Misalnyasekarangwarnanyakuning,tahundepanharusdigantiwarnanya. Kalau masih ada yang pakai warna kuning berarti kan

(Suara NTB/dok)

uang. Upah jukir akan diukur dari jumlah kendaraan yang parkir di masing-masing titik yang diawasi.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, Drs. H. Khalid menyambut positif usulan Dewan tersebut. Hanya saja, diperlukan kajian mendalam untuk pola parkir berlangganan maupun kartu parkir isi ulang. ‘’Kita ingin tahu daerah mana yang telah menerapkan kedua pola itu, supaya kita belajar kesana,’’ demikian Khalid. Sebab, setiap pola tentu membutuhkan anggaran. Selama ini, Dishubkominfo telah menerapkan parkir berlangganan namun masih terbatas pada kendaraan angkutan barang. ‘’Kita akan pelajari, kalau memang kita (Dishubkominfo, red) didukung. (fit)

Terapkan Perizinan ”Online”

BPMP2T Siapkan Anggaran Rp 100 Juta Lebih

Revitalisasi Tiga Pasar KOTA Mataram mendapat jatah revitalisasi tiga pasar tradisional.

Bantuan revitalisasi pasar tradisional ini, kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, H. Muhir, S.Kep., berasal pemerintah pusat. Kepastian Pemkot Mataram mendapat jatah revitalisasi pasar tradisional ini, karena sudah masuk dalam perencanaan pemerintah pusat. ‘’Tapi di sini kan belum ada nomenklaturnya. Juklak juknisnya bagaimana sehingga pasar tradisional yang ada di Kota Mataram betul-betul mendapat bantuan dari pemerintah pusat,’’ terang Muhir.

Pemkot Mataram dalam hal ini sudah cukup pro aktif. Kepala Dinas Koperindag Kota Mataram, Wartan, SH., dan salah seorang kepala bidang di Dinas yang menangani masalah koperasi dan perdagangan ini, katanya telah menemui pemerintah pusat.

Bahkan, dalam pertemuan dengan pemerintah pusat, Kepala Dinas Koperindag Kota Mataram telahmenyampaikan proposal. ‘’Insya Allah tinggal kita tunggu Bulan April, itu masuk DAK (Dana Alokasi Khusus,’’ ucapnya. Politisi Partai Golkar menyebutkan, untuk revitalisasi tiga pasar itu, Pemkot Mataram akan mendapat bantuan senilai sekitar Rp 9 miliar. Dengan alokasi bantuan masing-masing pasar Rp 3 miliar.

Nama-nama tiga pasar yang akan mendapat bantuan tersebut, menurut Muhir akan ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan hasil survei. Yang jelas, dana bantuan itu akan dipergunakan untuk fisik bangunan pasar yang nantinya disetujui untuk direvitalisasi. Dinas Koperindag Kota Mataram telah mengusulkan tujuh pasar yang akan direvitalisasi.

Tetapi dari tujuh pasar itu, mana yang akan direvitalisasi tergantung keputusan pemerintah pusat. Namun demikian, ada juga aspirasi dari masyarakat untuk merevitalisasi Pasar Perumnas.

Namun perlu dipikirkan, saat pembangunan kemana pedagang tersebut akan direlokasi. ‘’Karena kita tahu ketersediaan lahan di Perumnas seperti apa,’’ pungkasnya. (fit) H. Muhir

masih menggunakan kartu lama yang sudah tidak berlaku pada tahun berikutnya,’’ beber Zaini.

Sedangkan untuk pola kartu parkir isi ulang, dipolakan menggunakan kartu elektronik. ‘’Jadi nanti sama seperti pulsa listrik.

Kalau isi vouchernya habis, ya harus melakukan isi ulang,’’ ujarnya. Untuk pengisian ulang kartu parkir ini, harus dibangun pola yang mudah sehingga, dapat dilakukan di mana saja, baik di Kantor Dishub maupun melalui kantor pos atau pusat-pusat perbelanjaan di Kota Mataram.

Meskipun demikian, keberadaan jukir tetap dibutuhkan untuk melakukan pengawasan maksimal terhadap kendaraan pengguna jasa parkir. Sehingga, antara jukir dengan konsumen nantinya tidak lagi berurusan soal

(Suara NTB/ynt)

FOGGING - Kasus DBD di Kota Mataram terus meningkat belakangan ini.Untuk mencegah penularan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes Aegypti ini, Dinas Kesehatan Kota Mataram melakukan fogging (pengasapan) di lingkungan yang warganya telah positif terkena DBD. Seperti yang dilakukan petugas fogging Dinas Kesehatan Kota Mataram di Lingkungan Dasan Cermen Selatan, Kelurahan Dasan Cermen, Selasa (17/2) kemarin.

Ratusan Rumah di Dasan Cermen Belum Miliki Fasilitas MCK Mataram (Suara NTB) Ratusan rumah di Kelurahan Dasan Cermen belum memiliki fasilitas MCK. Kelurahan ini juga belum bebas dari kebiasaan buang air sembarangan atau ODF (Open Defecation Free). Lurah Dasan Cermen, Henny Suyasih, S.STP menyampaikan jumlah kepala keluarga (KK) di wilayahnya sebanyak 1.307.

“Dari jumlah warga disini, sebanyak 80 persen yang punya WC atau MCK. Dan sisanya menggunakan MCK komunal,” jelasnya ditemui di kantornya, Selasa (17/2). Yang menjadi kendala banyaknya rumah warga yang belum memiliki MCK karena keterbatasan lahan yang dimiliki sehingga warga kesulitan untuk membangun MCK sendiri. “Kalau lahannya luas keinginan untuk memiliki WC itu pasti ada,” ujarnya.

Selain itu, pemukiman yang padat penduduk juga menjadi salah satu kendala bagi warga yang ingin membangun MCK secara individual. “Karena pemukiman padat, jadi kepemilikan WC atau MCK itu masih kurang,” imbuhnya. Henny mengakui di wilayahnya persoalan yang masih perlu penanganan lebih lanjut adalah masalah kebersihan dan kesehatan. Dua persoalan itulah yang

selalu menjadi fokus utama pihaknya setiap tahun, disamping program fisik.

Untuk menyiasati kekurangan fasilitas MCK yang dimiliki warganya, pembangunan MCK komunal menjadi salah satu solusi. Saat ini telah terbangun tujuh unit MCK komunal di semua lingkungan. Pembangunan maupun perbaikan MCK komunal ini selalu dilaksanakan setiap tahun. Tahun ini pihaknya juga berharap akan ada pembangunan MCK komunal. “Kalau ada lokasi tidak masalah. Dan kalau ada tanah pemerintah kita akan manfaatkan,” ujarnya. Sejauh ini MCK komunal yang telah dibangun sebanyak dua unit, lima lainnya berupa MCK tidak layak yang diperbaiki pihaknya. “MCK yang tidak layak kita robohkan dan bangun kembali. Perbaikan tetap kita laksanakan setiap tahun,” imbuhnya.

Dengan adanya MCK komunal ini, diharapkan dapat menghilangkan kebiasaan warganya yang masih memanfaatkan kali atau saluran untuk membuang hajat. Tahun ini pihaknya juga mendapat bantuan stimulan dari Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram untuk pengadaan MCK untuk beberapa warga. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Tahun ini, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram akan menerapkan pelayanan perizinan secara online atau dalam jaringan (daring).

Untuk pengadaan seperangkat server dan peralatan lainnya, BPMP2T menyediakan anggaran sekitar Rp 100 juta lebih.

Demikian disampaikan Kepala BPMP2T Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa kepada Suara NTB. “Kita siapkan sekitar Rp 100 juta lebih karena kita harus menyiapkan perangkat seperti server dan programnya. Itu harus melalui tender dan saya minta secepatnya,” ujarnya.

Cokorda mengatakan saat ini rencana tersebut sedang tahap persiapan pengadaan barang. Pihaknya pun tetap memantau proses pengadaan seperangkat peralatan tersebut. Pihaknya juga telah meminta agar pengadaan barang pihaknya bisa dipercepat dan didahulukan sehingga program pengurusan perizinan online tersebut bisa segera direalisasikan.

Penerapan pelayanan perizinan online ini disampaikan Cokorda menjadi fokus pihaknya di tahun ini. Selain mempersiapkan peralatan dan programnya, pihaknya juga akan mengadakan pelatihan khusus untuk staf yang akan menangani perizinan online ini. “Kita juga akan melakukan uji coba. Ruangan khusus juga kita siapkan,” ujarnya.

Ia berharap penerapan pelayanan perizinan online ini bisa diterapkan mulai bulan Maret mendatang. Untuk itu pelatihan sumber daya manusia (SDM)

(Suara NTB/ynt)

Cokorda Sudira Muliarsa

yang menangani perizinan online ini juga akan segera dilaksanakan pihaknya. SDM yang akan ditempatkan untuk mengurus perizinan online ini disampaikan Cokorda tidak bisa sembarangan. Yang bersangkutan harus menguasai bidang CSO (Customer Service Officer), teknologi informasi, menguasai bidang perizinan atau alur perizinan serta menguasai bidang pelayanan.

“Karena nantinya dia akan menjawab dan mengevaluasi berbagai jenis permohonan perizinan masyarakat melalui sistem online itu,” jelasnya.

Staf yang akan disiapkan untuk pelayanan online ini disebutkan Cokorda minimal dua orang.

Pegawai yang akan ditarik ke pelayanan online ini adalah pegawai yang sudah ada di BPMP2T. Untuk pelatihan staf ini, pihaknya akan menggunakan jasa para programmer. (ynt)

KASN akan Konfrontir Sekda, BKD dan Ibrahim Mataram (Suara NTB) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerima laporan pengaduan terkait proses mutasi Pemkot Mataram. Laporan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti dan segera akan mengkonfrontir Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram ser-

ta H. Ibrahim selaku pejabat yang dinonjobkan. Hal tersebut disampaikan Komisioner ASN Dr. Nuraida Mukhsen dikonfirmasi via telepone, Selasa (17/2).

Setelah berkas dan data terkumpul secara bergiliran Sekda yang menjadi Ketua Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat), Badan Kepegawaian Daerah serta Ibrahim yang kena kebija-

kan akan dipanggil satu persatu, untuk mengklarifikasi laporan tersebut. Maksud dipanggilnya satu persatu, ingin mendengar alasan pemda dengan pejabat yang dinonjobkan, sehingga tidak tumpang tindih dari laporan yang ada.

Pihaknya juga lebih hati – hati dengan tetap mempelajari setiap pengaduan, karena hal itu berkaitan dengan nasib

seseorang. Nuraida tidak bisa memastikan kapan Sekda, BKD dan Ibrahim akan dikonfrontir.. Yang jelas, laporan itu sudah dikumpulkan dan diserahkan langsung ke bagian pengaduan yakni Dr. Waluyo untuk segera ditindaklanjuti.

Nuraida menyarankan, ke depan Pemkot Mataram lebih hati – hati melakukan mutasi serta harus mengacu pada Un-

dang – undang ASN yang dipertegas dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor K.2063N.7-2199 tanggal 17 Januari 2014. Terpisah, H. Ibrahim mengaku siap memberikan keterangan sebenarnya di hadapan Komisi ASN bila sewaktu – waktu dibutuhkan.

Meskipun harus mengeluarkan anggaran pribadi untuk berangkat ke Jakarta. (cem)

SUARA NTB Rabu, 18 Februari 2015

Keberatan Dikambinghitamkan ASOSIASI guide yang tergabung dalam Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTB merasa tidak nyaman jika guide selalu dikambinghitamkan meminta imbalan fee lebih besar kepada pengusaha perajin.

Agar tidak menimbulkan salah penafsiran antara pengusaha art shop atau pasar seni dengan para guide, Ketua HPI Provinsi NTB, Ainuddin, SH, MH mengatakan pemerintah daerah agar secepatnya mengambil sikap mempertemukan pengusaha dengan para guide di satu meja.

(Suara NTB/bul) “Soal fee, itu kesepakaAinuddin tan pengusaha dengan guide, bukan kesepakatan sepihak. Guide bahkan bisa menerima sampai 100 persen asalkan ada kesepakatan bersama. Jadi jangan guide saja yang punya peran menaikkan harga kerajinan di art shop,” kata lawyer ini kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (17/2).

Guide itu adalah pelaku jasa yang memiliki ikatan langsung dengan para pengusaha. Guide yang mengantarkan para wisatawan untuk berbelanja di tempat-tempat penjualan kerajinan khas daerah, atau pusat oleh-oleh yang ada di NTB ini. Bahkan, para guide-lah yang menurutnya memiliki peran untuk menjadi corong pariwisata daerah, bahkan secara tidak langsung guide-lah yang berkontribusi sebagiannya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Guide tetap tidak bisa disalahkan menerima fee besar, karena sudah ada kesepakatan. Tetapi guide juga tidak ingin rugi, masak gara-gara harga souvenir lantas tamu (wisatawan) tidak mau belanja lagi,” katanya. Kendati demikian, HPI sendiri belum bisa mematok rata-rata besaran fee yang boleh diterima para guide.

Agar sampai tidak menjadi bias, Ainuddin menyatakan mendukung statement Sekeretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram, I Nyoman Yogantara bahwa Dinas Pariwisata Provinsi NTB khususnya untuk segera mengambil sikap mempertemukan pihak-pihak yang terkait.

“Harus ada pembenahan, baik di pengusahanya sendiri, guide, dan pihak yang terkait,” demikian Ainuddin. Sebelumnya, Ketua Pasar Seni Sayang-Sayang Mataram, Edi Aris Nasution juga menginginkan ada pemerataan pemberian fee kepada guide dan berlaku sama di seluruh di NTB. Pasar penjualan di pasar seni, sejak beberapa tahun belakangan mengalami kemunduran. Salah satu yang mereka harapkan adalah pemberian fee maksimal 20 persen dari total penjualan produk di art shop maupun pusat penjualan oleh-oleh. (bul)

Komisi Pengawas Pupuk Segera Bergerak Mataram (Suara NTB) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) akan segera bergerak untuk mengamankan stok pupuk supaya tak terjadi kelangkaan di lapangan. Dari sisi kuota, NTB telah memperoleh sekitar 145 ribu ton tahun 2015 ini.

“Itu jalur distribusinya yang harus diperhatikan.

Makanya harus dicek terus stoknya per bulan. Kita sudah nambah 15 ribu ton, dari 130 ribu ton ditambah menjadi 145 ribu ton kuota untuk NTB. Harus dikawal, dipetakan kebutuhan-kebutuhan itu. KP3 ini kita akan pertemuan lagi,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Ir. Husni Fahri, MM, Selasa (17/2).

Ia menyebutkan, KP3 terdiri dari berbagai unsur seperti Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura, Disperindag dan Kepolisian. Tim ini merupakan tim terpadu yang mengawasi distribusi pupuk dan pestisida.

Ditanya apakah kelangkaan pupuk terutama jenis Urea saat ini lantaran ada yang melakukan penimbunan? Husni mengatakan diplomatis. Hal itulah yang nantinya akan dicari penyebabnya oleh KP3. “Makanya itu akan kita lihat. Selain itu, harus sering berkoordinasi dengan distributor dan pengecer,” imbuhnya.

Ditanya kemungkinan penyebab kelangkaan pupuk tersebut akibat relokasi jatah untuk kecamatan satu ke kecamatan lain, menurut Husni, itu diperbolehkan asal ada persetujuan dari kepala daerah setempat. Begitu juga jika terjadi relokasi pupuk dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya harus ada persetujuan dari Gubernur.

Sebelumnya, kalangan anggota DPRD NTB meminta Pemprov NTB mengefektifkan KP3 yang telah dibentuk. Tim itu harus dioptimalkan untuk mengawasi dan mencegah terjadinya penyimpangan distribusi pupuk di lapangan. (nas)

EKONOMI DAN BISNIS

Penerbangan Rute Lombok - Kupang Dihentikan Mataram (Suara NTB) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia Airlines menghentikan sementara penerbangan langsung Lombok – Kupang, NTT. Hal itu karena selama beroperasi melayani rute itu sejak 30 Maret 2014, load factor atau tingkat keterisian penumpang di bawah angka 40 persen.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr dikonfirmasi di Mataram, Selasa (17/2) menjelaskan, penghentian operasi penerbangan langsung Lombok-Kupang itu sudah berlangsung sejak bulan lalu. Namun, ia tak

mengetahui perisis tanggalnya. Namun yang jelas, suda ada surat dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait dengan hal itu.

Agung mengatakan, load factor penerbangan LombokKupang itu kurang dari 40 persen. Akibat kecilnya angka load factor itu maka pihak

(Suara NTB/bul)

Hanif Galih Pratama

ma komoditi luar daerah masih tinggi. Akibatnya, daerah ini menjadi daerah yang rawan inflasi.

Inflasi seperti diketahui sebagai sebuah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue), tanpa diiringi dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Akibatnya bepengaruh terhadap perekonomian suatu daerah.

Analis Ekonomi Bank Indonesia Kantor Perwakilan P r o vinsi NTB,

maskapai mempertimbangkan untuk penghentian sementara rute tersebut. Penerbangan langsung Lombok-Kupang dilayani Garuda setiap hari. Namun, tak menutup kemungkinan nanti akan kembali dilayani dengan frekuensi tidak setiap hari.

“Untuk ke Kupang konektiv-

itas melalui Denpasar dan Surabaya. Agar ramai tentu harus banyak penumpangnya. Kalau Lombok-Kupang masih kecil itu. Sehingga airline mempertimbangkan menghentikan sementara. Selama ini kan setiap hari, mungkin kedepan tidak tiap hari, dua kali atau tiga kali seminggu,”pungkasnya.

Maskapai penerbangan Garuda Indonesia melayani penerbangan langsung dari Bandara Internasional Lombok (BIL) NTB ke Bandara El Tari Kupang di NTT pada 30 Maret 2014. Garuda menggunakan pesawat jenis

CRJ 1000 NextGen Bombardier Aerospace, yang dibeli oleh Garuda Indonesia dari perusahaan pembuat pesawat asal Kanada Bombardier.

Pesawat jenis itu sudah dipergunakan melayani rute penerbangan Lombok-Makasar sejak awal 2013. Untuk rute baru Lombok-Kupang, dimulai dari Surabaya ke Lombok kemudian Kupang dan kembali ke Lombok lalu ke Surabaya. Rute penerbangan dari Lombok ke Kupang pukul 10.50 Wita, dan dari Kupang ke Lombok pukul 14.25 Wita. (nas)

(Suara NTB/bul)

KERAMBA - Masyarakat di sekitar Embung Raja, Terara Lombok Timur memanfaatkan keberadaan bendungan tersebut dengan membuat keramba untuk budidaya ikan air tawar. Hal yang sama juga akan dilakukan untuk pemanfaatan Bendungan Pandandure yang jaraknya berdekatan dengan Embung Raja. Hanya saja selain persoalan mahalnya harga pakan ikan, masyarakat juga membutuhkan dukungan pemerintah untuk menyediakan bibit ikan untuk memenuhi kebutuhan keramba mereka.

Seluruh Desa di NTB Terlayani Listrik Tahun 2020 Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menargetkan seluruh desa di daerah ini terlayani listrik pada tahun 2020 mendatang. Ditargtekan juga, pada tahun tersebut rasio elektrifikasi di NTB mencapai 90 persen.

“Sasaran kebijakan sektor ketenagalistrikan di NTB dalam beberapa tahun mendatang tersedia infrastruktur tenaga listrik yang mampu memaksimalkan akses masyarakat perdesaan. Sehingga pada tahun 2020 seluruh desa sudah berlistrik dengan rasio elektrifikasi sebesar 90 persen,” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si di Mataram, Selasa (17/2).

Selain itu, Pemprov juga menargetkan bauran energi (energy mix) yang seimbang pada tahun 2020, yaitu peranan masing-masing sumber energi primer terhadap penyediaan tenaga listrik, serta menekan penggunaan bahan bakar

minyak sebagai energi primer.

Ditargetkan penggunaan bahan bakar minyak menjadi kurang dari 23 persen, penggunaan bahan bakar nabati (biofuel) lebih dari 9 persen.

Kemudian penggunaan batubara menjadi lebih dari 28 persen, energi terbarukan khususnya tenaga air dan panas bumi mencapai 38 persen dan energi terbarukan lainnya yang meliputi angin, surya, dan biomassa sebesar 2 persen.

Di sisi lain, penggunaan atau konsumsi energi baru terbarukan di NTB saat ini baru mencapai 0.05 persen. Penggunaan energi final di daerah ini didominasi oleh penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium, solar dan minyak tanah.

Penggunaan energi final BBM masih mendominasi, dengan komposisi penggunaan premium sebesar 36,89 persen.

Kemudian minyak solar 16,59

NTB Tetap Rawan Inflasi Tinggi Mataram (Suara NTB) Ketergantungan NTB terhadap komoditi luar, teruta-

Halaman 3

Hanif Galih Pratama mengurai perhitungannya bahwa diketahui, jika konsumsi masyarakat di NTB terhadap segala kebutuhan sebesar Rp 10 triliun/tahun, maka 50 persen dari kebutuhan tersebut didatangkan dari luar daerah.

Daerah ini tingkat konsumsinya tinggi, tetapi masih bergantung pada komoditi luar.

Melihat telur, daging ayam, minyak, gula, tepung terigu, makanan-makanan kemasan, bahkan tidak terkeculai buahbuahan dan komoditi pangan dan hortikulturanya. Tanpa terkecuali daging masih banyak didatangkan dari luar daerah, dan luar negeri.

Artinya, produksi di dalam daerah masih sangat kecil.

Sehingga ketika terjadi persoalan di tingkat pasar, distribusi terlambat, naiknya ongkos pengiriman barang, secara langsung menimbulkan pengaruh besar terhadap kenaikan harga-harga barang.

“Inflasi di NTB, rata-rata selama enam tahun terakhir sebesar 7 persen lebih. Itu masih tinggi,” kata Hanif ditemui di Mataram, Selasa (17/2).

Jika NTB mampu berproduksi lebih tinggi di dalam daerah, berupaya menekan ketergantungan komoditi-komoditi tertentu dari daerah lain, maka inflasi bisa dikendalikan dan ekonomi NTB bisa lebih stabil.

“Produksi di dalam daerah, artinya bisa menekan biaya. Biaya transpor pengiriman barang dari luar, baik melalui pelabuhan bisa dikurangi. Kalau produksi di sini, harga-harga barang pasti lebih murah, inflasi bisa ditekan,” ujar Hanif.

“Pengusahanya harus diperbanyak pada segmen peluang-peluang tersebut.

Bagaimana kita bisa mandiri berproduksi untuk mendukung stabilitas ekonomi NTB,” demikian Hanif. (bul)

HILANG STNK R2 HONDA DR6720BW NOKA/NOSIN: MH1JF5127CK715263/ JF51E-201279 AN IKA FRIDA PUTRI HILANG DISEKITAR JL. ARYA BANJAR GETAS AMPENAN.

persen, minyak tanah 11,20 persen, listrik 10,85 persen, listrik Newmont 10,81 persen, kayu bakar 5,63 persen, arang 5,28 persen, avtur 1,60 persen, elpiji 1,09 persen, dan sisanya adalah listrik non PLN yang berasal dari energi baru terbarukan sebesar 0,05 persen.

Amin menjelaskan berdasarkan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) tahun 2011, berdasarkan pendekatan sektor pemakai energi dan komposisi pengunaan energi, didominasi oleh sektor transportasi sebesar 46,12 persen. Diikuti oleh sektor komersial 20,38 persen, sektor rumah tangga 19,65 persen, sektor industri sebesar 0,37 persen, dan sektor lainnya 13,48 persen.

Menurut Amin, permasala-

17/02/2015

han dalam bidang energi di NTB antara lain, belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan. Minimnya kesadaran pemakai energi untuk menerapkan konservasi energi. Izin pembangunan pembangkit, jaringan transmisi yang masuk/melewati kawasan hutan harus mendapat izin prinsip menteri kehutanan, menyebabkan birokrasi panjang.

Masih lemahnya peran pemerintah provinsi dalam hal pengawasan keamanan dan keselamatan instalasi pembangkitan hingga pemanfaatan tenaga listrik. Kurangnya pemantauan pendistribusian BBM. Selanjutnya, optimalisasi potensi energi baru terbarukan terkendala mahalnya teknologi dan terbatasnya ke-

mampuan keuangan daerah.

Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan di bidang pemanfaatan energi baru terbarukan.

Serta belum adanya payung hukum dalam penerbitan rekomendasi untuk izin operasi ketenagalistrikan.

Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, kata Amin maka perlu adanya regulasi daerah. Yang nantinya dapat diganakan sebagai landasan payung hukum, sehingga pemerintah provinsi akan memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan otonomi di sektor energi. Sehingga saat ini, pemprov NTB sedang membahas Perda tentang energi dan ketenagalistrikan bersama DPRD NTB. (nas)

SUARA NTB Rabu, 18 Februari 2015

Sejahtera Tanpa Raskin PADA posisi angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) tersisa 34 persen dari 43,14 persen, namun Wakil Bupati Dr. H. Najmul Akhyar, MH, tetap optimis dan mengajak masyarakat KLU untuk giat bekerja. Ia bahkan bermimpi, suatu saat nanti warga KLU bisa sejahtera tanpa mengkonsumsi beras bantuan pemerintah (raskin).

“Ke depan saya menginginkan agar masyarakat KLU bisa sejahtera tanpa harus menjadi orang miskin. Dibutuhkan semua upaya untuk mewujudkan itu, termasuk masyarakat, agar giat bekerja demi kesejahteraan keluarganya,” ujarnya, Selasa (17/2).

Diakuinya, mustahil menghapus kemiskinan di satu daerah, bahkan di satu bangsa. Namun setidak-tidaknya, KLU atau bahkan di provinsi dan Indonesia, pemerintah dan masyarakat mampu menunjukkan kinerja bagus untuk mengubah indeks kemiskinan. Khusus KLU, diharapkan terdapat standar lebih baik untuk mengukur tingkat kemiskinan – meskipun, pada posisi saat ini, angka Kemiskinan KLU adalah yang tertinggi di NTB. Keberadaan raskin oleh masyarakkat KLU masih sangat dibutuhkan untuk menstimulasi meringankan beban ekonomi masyarakat. Namun ke depan, dirinya optimis, dengan etos kerja dan kultur yang dimiliki masyarakat, problem sosial akan dengan cepat dapat ditekan.

“Permasalahan kemiskinan bukan tugas satu instansi saja.

Sehingga kerja sama dari seluruh elemen termasuk masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini. Dengan adanya raskin, semoga bisa meringankan beban saudara kita yang masih kurang mampu secara ekonomi,” katanya.

Ia mengingatkan, dalam alokasi raskin terdapat beberapa indikator yang harus dipertegas oleh Pemda KLU selaku pengawasan. Antara lain, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi. Ketepatan aspek tersebut akan memberi kepuasan kepada masyarakat penerima.

“Pagu raskin untuk KLU di tahun 2015 sama dengan pagu 2 tahun lalu, 2013 dan 2014, yakni jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sebanyak 30.686 RTS. Masing-masing RTS menerima 15 kg,” sebutnya.

Jika dirinci, pagu tersebut teralokasi masing-masing Kecamatan Pemenang sejumlah 3.669 RTS-PM dengan jatah 55.035 ton, Kecamatan Tanjung sejumlah 7.176 RTSPM dengan jatah 107.640 ton. Kecamatan Bayan memperoleh kuota terbanyak, yakni 124.800 ton kepada 8.320 RTS. Sedangkan Gangga dan Kayangan masing-masing memperoleh alokasi 75.510 ton dan 97.305 ton kepada masingmasing 5.034 RTS dan H. Najmul Akhyar 8.320 RTS. (ari) (Suara NTB/dok)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

KPH Rinjani Barat Gagalkan Pencurian Kayu Tanjung (Suara NTB) Kesatuan Pengelolan Hutan (KPH) Rinjani Barat, kembali menggagalkan upaya pencurian kayu hutan di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Sebanyak satu truk kayu berhasil diamankan petugas bersama mandor KPH, di areal Hutan Gumantar, Kecamatan Kayangan.

Kepala KPH Rinjani Barat, Madani Mukarram, B.Sc.F. M.Si, kepada wartawan via telepon membenarkan penggagalan pencurian kayu. Kejadian itu terjadi pada Senin (16/ 2). Di mana salah seorang supir truk dipergoki warga tengah menaikkan kayu hutan di ka-

wasan hutan Gumantar. Kejadian itu lantas dilaporkan ke petugas dan ditindaklanjuti.

“Petugas berhasil mengamankan satu unit truk pengangkut kayu beserta kayu jenis sengon, sejumlah kurang lebi 4 kubik. Sopir truk dan barang bukti telah diamankan di

provinsi untuk menunggu proses lebih lanjut,” kata Madani.

Madani mengatakan, kayukayu yang dinaikkan ke truk oleh sopir bersangkutan merupakan jenis kayu hutan yang ditebang di kawasan hutan lindung. Aparat pun tidak akan main-main dalam persoalan

ini, mengingat olah TKP jelas menunjukkan adanya pelanggaran atau pencurian kayu.

Menurutnya, kasus yang kini ditangani di provinsi ini tengah didalami. Menyusul adanya informasi dari masyarakat bahwa pencurian kayu ini diduga melibatkan oknum aparat desa. Meski demikian, pihaknya belum bisa mengungkap ke publik siapa oknum aparat desa tersebut.

“Kasus ini sudah kami limpahkan ke Penyidik Polhut pada Dinas Kehutanan Provin-

si NTB. Mereka nanti yang akan melanjutkan kasus ini, termasuk mengungkap jaringan yang terlibat di dalamnya,” sebut Dani.

Terpisah, Kepala Seksi Pengamanan Hutan Dishut NTB, Burhan, via telepon membenarkan diamankannya sopir truk dan barang bukti. “Sopir truk sudah diamankan, beserta truk dan kayu sebanyak 4 kubik. Selanjutnya kasus ini akan dikembangkan untuk mengusut siapa-siapa jaringan yang terlibat,” tuturnya. (ari)

’’Event’’ Bau Nyale

Disbudpar Lotim Tidak akan Intervensi

(Suara NTB/yon)

DIKHAWATIRKAN LONGSOR - Bangunan SD-SMP Satu Atap Pandanduri Kecamatan Terara Lombok Timur yang ada di perbukitan di sekitar Bendungan Pandanduri dikhawatirkan longsor. Apalagi sekarang ini sedang musim hujan. Pihak sekolah mengharapkan, pemerintah daerah segera membangun talut agar tidak longsor dan merusak bangunan sekolah.

Operasi Jaran Gatarin

Selong (Suara NTB) Event bau nyale yang beberapa waktu lalu mengecewakan, karena banyak tidak muncul rencana akan digelar lagi pada awal Maret 2015 mendatang atau lebih sering disebut nyale poto. Seperti pada event bau nyale sebelumnya yang dilakukan warga di Pantai Kaliantan Desa Seriwe Lotim, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lotim tidak ada intervensi.

“Kita tidak ada intervensi dari Pemda, meski demikian tanpa ada bantuan dari pemerintah pun masyarakat tetap akan bau nyale,” ucap Kepala Disbudpar Lotim, Lalu Wirabhakti, Selasa (17/2).

Baginya, dukungan anggaran terhadap kegiatan bau nyale akan sia-sia saja. Karena akan terkesan mendukung kegiatan yang bersifat foya-foya. Pihaknya lebih setuju, jika dalam momentum itu dilakukan kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti gelaran lomba bersih pantai,

membagi-bagikan warga miskin sekitar kawasan itu sembako atau sejenisnya.

Pada gelaran bau nyale tanggal 9 Februari lalu, diketahui sempat menimbulkan kekecewaan. Pasalnya, nyale yang dicari tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kasus tersebut diduga biasa terjadi, karena terganggu oleh perubahan cuaca yang tidak menentu. “Secara kebetulan mungkin karena siklus cuaca,” paparnya.

Menurutnya, nyale atau merupakan cacing laut ada di mana-mana. Kemunculannya di masing-masing daerah berbeda-beda. Hanya karena dikaitkan dengan legenda Putri Mandalika di Lombok Tengah ditafsirkan warga itu penjelmaan dari sang putri. “Makna sebenarnya sang putri menyebur ke laut menunjukkan keberaniannya dari pemerintah untuk berani mengorbankan diri demi orang banyak. Di mana situasi saat itu kan waktu perang,” demikian urainya. (rus)

Dinas akan Periksa Polisi Fokus Buru DPO Pacar Korban Dimintai Keterangan Ternak di Gili Trawangan Ungkap Meninggalnya Suhaini

Selong (Suara NTB) Polres Lombok Timur (Lotim) akan menggelar operasi kejahatan kendaraan (Jaran) Gatarin 2015. Operasi akan dilakukan selama 21 hari, mulai tanggal 21 Februari sampai dengan tanggal 13 Maret mendatang. Pada gelaran operasi kali ini, polisi akan fokus untuk memburu pelaku-pelaku yang sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kepala Sub Bagian Humas Polres Lotim, AKP I Komang Samia kepada media di Selong, Selasa (17/2) menyebut dalam operasi kali ini melibatkan tidak terlalu banyak tim.

Hanya dengan 49 personel yang terdiri Intel, Sabhara, Reserse Kriminal dan Binmas. “Sasaran kita pada kasus-kasus 3 C (curat, curanmor dan curas),” terangnya.

Tim yang juga akan dibackup penuh di tingkat Polsek masing-masing ini siap akan memburu dan menyisir daerah-daerah yang sudah diidentifikasi.

Target operasi (TO), selain pada orang yakni para DPO, tim yang menggelar Operasi Jaran ini akan menargetkan tempat dan barang langsung. Lokasi-lokasi yang diidentifikasi rawan sudah siap ditelisik. “Namanya TO ini sudah pasti ada yang diincar,” sebut Komang.

Pihaknya juga fokus pada jaringan transaksi penebusan sepeda motor yang selama ini cukup meresahkan warga menjadi bagian dari incaran operasi yang akan digelar.

Adapun DPO dari kasus-kasus yang tercatat dalam target adalah Jerowaru, Sikur, Selong.

Terkait barang, para pengepul dan penadah yang terbaca di wilayah hukum Polres Lotim ini akan coba diungkap. Hal ini dimaksudkan dapat meminimalisir aksi-aksi penadahan. Menurutnya, aparat Polres Lotim tidak mau kalah dengan polisi di Loteng yang beberapa waktu lalu telah berhasil mengungkap tempat pengepul. “Harapannya Lotim juga bisa mengungkap kasus itu,” urainya.

Mengenai tempat, ada perkantoran, permukiman padat peduduk yang biasa menjadi lokasi-lokasi terjadinya aksi, Termasuk perkembangan kasus beberapa hari terakhir, kejadian kasus kriminalitas juga terjadi di gang-gang kecil. (rus)

Lotim Masih Memiliki Kewenangan Selong (Suara NTB) Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Lombok Timur (Lotim) Muhammad Syukri, menegaskan, Lotim sebagai daerah otonom memiliki kewenangan dalam mengeluarkan perizinan. Tidak terkecuali izin investasi pariwisata di atas lahan-lahan yang berada di wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Penegasan ini disampaikannya dalam menanggapi kasus PT Eco Solution Lombok (ESL). Menurutnya, dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 120/ 253/SJ tertanggal 16 Januari 2015 Tentang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah ditetapkannya UU 23 2014 tentang Pemda.

Menurutnya, kasus ESL yang masuk ranah kawasan hutan lindung masih sangat berwenang dilakukan oleh Pemkab Lotim. Hal ini, ujranya, dipertegas pada Surat Edaran Mendagri tersebut, sebelum ada nota kerjasama serah terima kewenangan dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat, daerah masih memiliki kewenangan.

Dalam surat edaran Mendagri yang ditandatangani Tjahjo Kumolo itu, menerangkan dalam poin pertama pasal 404 tentang serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasana serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan pusat, daerah diatur berdasarkan UU 23 2014 berlaku paling lama dua tahun sejak diundangkan atau tanggal 2 Oktober 2016 mendatang.

Sampai batas waktu itu, serta sampai dilakukannya serah terima P3D masing-masing tingkatan pemerintahan daerah masih punya kuasa. Terlebih sejauh ini belum pernah dilakukan serah terima P3D sebagaimana ketentuan perundang-undangan dimaksud.

Rencana yang akan ditarik kewenangan dari daerah ke tingkat provinsi dan pusat ini adalah urusan perikanan, pertambangan, kelautan dan kehutanan. Sampai batas dilakukannya serah terima P3D, maka pemprov tidak bisa menyalahkan daerah. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Kasus meninggalnya salah seorang siswi Madrasah Aliyah (NW) Gauz Abdurrazaq, Bayan, Senin dini hari lalu, menyita perhatian Polres Lombok Barat (Lobar). Keterangan sejumlah saksi dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) menunjukkan, kematian korban memang janggal dilihat dari ciri fisik pada korban saat ditemukan di kamar kosannya.

Kasatreskrim Polres Lombok Barat (Lobar), AKP Sidik Priamursita, kepada wartawan mengakui telah menerima limpahan kasus meninggalnya siswi Suhaini (18) dari Polsek Bayan. Diungkapkan Sidik, penyidik saat ini tengah mendalami dugaan kematian korban yang janggal. Apalagi saat korban ditemukan, terdapat beberapa bekas yang diduga kekerasan pada tubuh korban.

Menurutnya, hasil visum luar dan olah TKP yang dilakukan penyidik juga mendapat-

kan beberapa hal yang janggal, seperti korban ditemukan dengan posisi tengkurap dan ditutupi selimut, lidah korban menjulur keluar dan tergigit, dari mulut korban ditemukan bekas darah yang mengering dan terdapat bekas cengkeraman kuku di lengan kiri dan kanan korban. “Kita masih dalami hasil visum sambil menunggu hasil otopsi yang sedang dilakukan RS Bhayangkara,” ungkapnya, Selasa (17/2).

Tidak hanya itu, Polres Lobar juga telah meminta keterangan dari beberapa pihak yang mengetahui kejadian tersebut. Antara lain, teman sekolah korban yang menemukan korban pertama kali, Yuliani, guru korban, pemilik kos hingga pacar korban berinisial R. “Pacar korban berinisial R juga sedang kita mintai keterangan,” sebutnya.

Sebelumnya, sejumlah informasi di lapangan menyebut dugaan keterkaitan dengan pacar

korban. Mengingat handphone korban berada di tangan R. Sebelumnya diberitakan, siswi kelas XII atau Kelas 3 Madrasah Aliyah Gauz Abdurrazzaq, Suhaini, asal Dusun Lenggorong, Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan ini ditemukan tewas di kamar kosnya, Senin pagi.

Korban pertama kali ditemukan oleh teman sekolahnya, Yuliani, yang hendak menjemput korban untuk apel sekolah. Betapa kagetnya teman sekolah korban, karena ia ditemukan tak bernyawa setelah pintu kosnya yang terkunci, dibuka.

Korban ditemukan pada posisi tengkurap dan hanya diselimuti kain. Warga, termasuk Kepala Desa Senaru, Isa Rahman, menilai kondisi fisik korban saat ditemukan memperlihatkan meninggalnya korban secara tidak wajar. Oleh karena itu, warga berharap aparat kepolisian berhasil mengungkap penyebab kematian korban Suhaini. (ari)

Pasar Masbagik akan Dijadikan Pasar Kering dan Higienis Selong (Suara NTB) Pasar Umum Masbagik dalam waktu dekat ini rencananya akan dilakukan perbaikan atau renovasi. Renovasi terhadap pasar itu untuk lebih memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pedagang maupun pembeli yang berada di pasar tersebut.

Setelah dilakukannya perbaikan Pasar Umum Masbagik akan dijadikan pasar kering dan higienis oleh Pemkab Lotim. ‘’Sebenarnya, pelebaran Pasar Umum Masbagik itu direncanakan dimulai pada awal tahun 2015 lalu, namun dengan beberapa kendala yang dihadapi di lapangan. Pencairan dana relokasi kepada masyarakat yang terkena dampak dari pelebaran itu rencananya akan dicairkan pada tanggal 10 Maret 2015,’’ terang Camat Masbagik Ainul Yakin, S.Sos, Selasa (17/2).

Jika sudah dilakukan renovasi, pihaknya menargetkan tanggal 10 Mei 2015 dilakukan penggusuran terhadap bangunan rumah masyarakat, sehingga pembangunan pelebaran pasar secepatnya akan dimulai. “Jadi, masyarakat yang bangunan rumahnya terkena dampak dari pelebaran pasar itu meminta sendiri supaya diberikan batas waktu satu bulan untuk membongkar sendiri bangunan rumahya supaya mereka bisa memakai kembali bahan-bahan bangunannya,” ujarnya.

Terkait dengan dilakukannya

(Suara NTB/yon)

Ainul Yakin pembongkaran dengan penutupan pasar itu, diakuinya akan terlebih dahulu mengkomunikasikannya dengan Dinas PPKA. Akan tetapi menurutnya, ketika dilakukannya penggusuran terhadap rumah masyarakat yang terkena dampak pelebaran itu. Sebaiknya aktivitas yang ada di Pasar Masbagik sebaiknya langsung ditutup, karena mengganggu proses penggusuran. Termasuk, bisa membahayakan para pedagang maupun pembeli. “Jadi sesuai dengan keputusan Pak Bupati, pasar Masbagik akan dijadikan sebagai pasar kering dan higienis,”sebutnya.

Terkait dengan masyarakat yang bangunan rumahnya terkena penggusuran itu, ia

mengaku Pemkab Lotim sudah menyiapkan lahan tempat untuk relokasi masyarakat.

Masyarakat yang terkena dampak dari pembongkaran pasar sebanyak 36 warga. Namun 3 di antaranya belum ketemu harga. Adapun jumlah besaran dana relokasi yang diterima oleh masyarakat itu bervariasi tergantung dari luas maupun lebar tanah tempat berdirinya bangunan rumah masyarakat.

Diakuinya, Kecamatan Masbagik memang dikenal dengan kesannya yang semrawut dan kumuh terutama di pusat kecamatan, sehingga dengan dilakukannya pembangunan kembali pasar, kondisi yang terkesan semrawut itu tidak ada lagi dan Pasar Umum Masbagik yang berada di depan Masjid Kabra Masbagik itu bisa tertata lebih baik lagi.

Selain itu, ujarnya, renovasi Pasar Umum Masbagik sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD Lotim, terutama masalah tukar guling antara tanah masyarakat dengan tanah pemerintah. Bahkan, pada sidang paripurna II yang dilakukan beberapa waktu lalu, sebutnya, anggota DPRD yang mebidangi masalah itu langsung bertanya kepada masyarakat khususnya yang terkena dampak apakah ada tidaknya tekanan yang dilakukan oleh Pemda baik desa maupun kecamatan terkait perelokasiannya. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Menyusul kekhawatiran warga 3 Gili terhadap aspek kandungan dan mutu daging sapi yang berasal dari ternak 3 Gili, Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan (DPPKKP) akan menindaklanjuti aspirasi warga. Ternak mereka akan diperiksa untuk memastikan apakah kandungan daging pada ternak warga layak konsumsi atau tidak.

“Kami akan turun untuk melakukan pemeriksaan ternak sapi milik warga. Untuk itu, koordinasi dengan Dusun dan Desa telah kita lakukan,” kata Kepala Dinas DPPKKP KLU, Ir. Hermanto melalui Kabid Peternakan, Adi Wibawa, S.Pt., di ruang kerjanya, Selasa (17/2).

Adi Wibawa mengatakan, pihak dinas akan lebih dulu memastikan jumlah ternak yang ada di 3 Gili. Sebab menurut informasi warga, di Trawangan saja, jumlah ternaknya mencapai sekitar 200 ekor.

Pihaknya pun akan berdiskusi dengan warga apakah akan tetap beternak atau justru ternak di 3 Gili ditiadakan sama sekali. Pertimbangan tersebut tentu mengacu pada pernyataan warga sebelum ini, bahwa di lokasi itu ternak kerap memakan plastik akibat kekurangan pakan (rumput) hijau.

“Kami akan minta warga untuk menyiapkan lahan yang bisa digunakan sebagai lokasi menggembalakan ternak yang layak. Apabila lahannya ada, maka dinas akan memberi bibit rumput untuk dihijaukan. Tetapi ini masih rancangan saja, karena lahan di 3 Gili seperti yang kita tahu, sangat sulit,” paparnya.

Sebaliknya kata dia, jika memang lahan di 3 Gili tidak sang-

gup disiapkan masyarakat, maka dinas akan mengambil langkah untuk mengosongkan 3 Gili dari keberadaan ternak kecuali kuda sebagai alat transportasi (cidomo). Kendati demikian, menurut kalkulasi bisnis tentu saja, lahan untuk bisnis lebih sangat berharga dan mahal jika dibandingkan lahan untuk beternak.

Adi menyebutkan, dinas sejauh ini masih menerapkan pemeriksaan berkala terhadap ternak kuda. Mengingat jenis ternak yang satu ini dijadikan sebagai kendaraan transportasi.

Namun pihaknya akan mengantisipasi agar jangan sampai warga dalam aktivitas bisnisnya memanfaatkan tenaga kuda yang dalam kondisi sakit. “Untuk kuda, kita masih rutin melakukan pemeriksaan sebulan sekali. Harapan kita, warga tidak menggunakan kuda sakit untuk berbisnis,” katanya.

Sebelumnya, masyarakat di 3 gili sangat khawatir terhadap keberadaan ternak potong (sapi) yang berasal dari 3 gili. Kurangnya pasokan makanan didukung dengan gembala sapi dan kambing yang kerap tidak diikat, membuat sapi warga berkeliaran dan menyantap pakan plastik.

“Saya pernah dapat info, ada satu ekor sapi yang sangat gemuk dan dijual untuk dipotong. Begitu dipotong, orangorang terkejut karena ternyata dalam perut sapi ditemukan tumpukan plastik yang tidak bisa terurai,” ujar Kadus Trawangan, H. Lukman.

Oleh karena itulah, warga pun meminta agar Pemda KLU dan Pemprov NTB secara terintegrasi melakukan pengujian terhadap kualitas daging sapi asal trawangan maupun pengecekan pada ternak hidup. (ari)

(Suara NTB/ari)

SEGERA DIPERIKSA - Ternak di Gili Trawangan yang hidup dari makan sampah di tempat pembuangan akhir.

Pemda KLU segera turun melakukan pemeriksaan, apakah ternak tersebut layak konsumsi atau tidak.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 18 Februari 2015

Halaman 5

Bupati Lobar Frustrasi IPM Lobar Tidak Naik-naik

Tidak Khawatir Ancaman Australia PEMKAB Lombok Barat (Lobar) dalam hal ini Dinas Pariwisata tidak terlalu mengkhawatirkan ancaman travel warning dari Pemerintah Australia, menyusul protes akan dieksekusinya 2 warga negara Australia atas kasus narkoba. ‘’Travel warning itu dinilai menyangkut masalah politik, sedangkan berwisata itu adalah kebutuhan warga negara setempat yang tidak bisa dilarang. Warning itu diyakini tidak akan mempengaruhi kunjungan wisatawan dari negara setempat ke Indonesia, khususnya ke Lombok Barat,’’ terang Kepala Dinas Pariwisata Lobar, Ispan Junaidi, MEd, Selasa (17/2).

Dalam hal ini, ujarnya, Pemerintah Australia perlu memahami posisi Indonesia, sebagai negara yang termasuk darurat narkoba. Apalagi tindakan ini untuk menumpas jaringan narkoba internasional dan sangat membahayakan generasi ke depan. diakuinya, pangsa pasar wisata Lobar bervariasi. Dari negara lain, di luar Australia para traveler mencapai jutaan wistawan yang bisa digaet ke Lobar. Wisatawan yang berkunjung juga kebanyakan juga dari negara Asia lain, tidak hanya dari Australia. Ispan tidak terlalu memikirkan persoalan dari luar, termasuk warning travel, akan tetapi bagaimana pihaknya fokus membenahi pelayanan di dalam daerah sendiri.

Sebab persoalan yang dihadapi dalam pengembangan wisata adalah pelayanan yang masih belum maksimal. Ia menilai, dunia pariwisata di Lobar belum mampu melayani tamu sesuai standar, “untuk itu fokus saja untuk kembali mengembangkan sapta pesona,” kata birokrat yang pernah mengenyam pendidikan beberapa tahun di Australia ini.

Sapta persona yang dimaksud, katanya, menjamin keamanan, kenyamanan para pengunjung yang datang berwisata ke Lobar. Pariwisata di daerah ini juga belum siap menerima limpahan kunjungan tamu dari luar, terutama dari sisi infrastruktur standar, keamanan, kenyamanan dan keserasian. Padahal itu membuat para tamu betah ada di daerah ini. Hal ini dilihat dari parameter kunjungan, selain jumlah kunjungan banyak dan lama kunjungan. Sejauh ini lama kunjungan para tamu masih singkat.

Tahun ini, target kunjungan wisatawan 400 ribu, sedangkan tahun lalu 300 ribu lebih.

Kebanyakan, keluhan wisatawan yang datang ke Lobar terkait keamanan. (her) Ispan Junaidi

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony, MPd, lagi-lagi mengkritik data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya berkaitan dengan acuan perankingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), baik itu NTB dan Lobar khususnya. Bahkan bupati mengaku frustrasi, jika melihat data IPM Lobar, sebab saat ini kompositnya berada di posisi 63, sedangkan NTB 67.

Menurutnya, cara menghitung BPS ini masih konvensional, sehingga tidak mencerminkan data terkini. “Terus terang kami beberapa kali protes keras BPS, karena data yang dikeluarkan itu berbeda jauh. Saya frustrasi kalau melihat data BPS ini,” keluhnya, Selasa (17/2).

Diakuinya, bersama Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi pernah dalam suatu per-

temuan memprotes keras data yang dikeluarkan BPS. Sebab data yang disampaikan berbeda jauh dengan yang terkini,, sehingga acuan membuat program juga keliru. Hal ini mempengaruhi support pusat ke daerah, termasuk Lobar.

Yang paling membuatnya heran, berapa kali pergantian Gubernur NTB, sampai saat ini IPM NTB tetap di urutan buncit. Padhal, menurutnya, keber-

hasilan pembangunan di NTB saat ini sangat luar biasa. Diakuinya, jika melihat data ini, ia frustrasi sebab paramater yang dipakai juga terlalu terpaku, seharusnya parameter yang dipakai secara agregatif.

Menurutnya BPS ini perlu “didobrak”, kaitan dengan cara menghitungnya yang masih konvensional. Sebab BPS terlalu terpaku pada parameter IPM itu, padahal banyak hal yang

perlu juga dilihat. Seperti BPS tidak melihat kemampuan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Lobar.

Ia mengklaim penurunan kemiskinan di lobar sangat signifikan, dari 24 persen tahun 2009 menjadi tinggal 110 ribu orang. “Apa ini tidak dihitung,” tanyanya. Ia sendiri dalam membangun, tidak terlalu mengambil pusing masalah IPM. Menurutnya, biarkan IPM di bawah tapi masyarakat sejahtera.

Salah satu yang menjadi bahan kritikannya terkait jumlah penduduk. Pasalnya, versi dinas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat dari hasil perekaman E KTP seban-

yak 717 ribu. Namun data BPS justru berbeda. Versi BPS, jumlah penduduk sekitar 612 jiwa.

Menurutnya jika mengacu data BPS maka sekitar 100 ribu lebih penduduk Lobar tidak tercatat. Di sisi lain, Pemda dipaksa untuk menggunakan data BPS akan tetapi data yang disajikan selalu terlambat. Imbasnya, perencanaan tidak akurat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Ia menjelaskan, khusus dalam jumlah penduduk mengacu EKTP menggunakan sistem SIAK. Sementara menurut statistik Lobar terdapat gap 100 ribu lebih “Terjadinya gap ini akan mempengaruhi perencanaan,” ujarnya. (her)

DIAMANKAN Senpi rakitan berbahan methanol yang diamankan Polres Loteng sejak sebulan terakhir.

(Suara NTB/her)

Koalisi Tujuh Parpol Loteng Segera Bersikap Praya (Suara NTB) Siapa calon kepala daerah yang akan diusung koalisi tujuh partai politik (parpol) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) mendatang, bakal segera terjawab. Begitu regulasi terkait pelaksanaan pilkada disahkan oleh pemerintah pusat.

Penegasan tersebut disampaikan juru bicara koalisi tujuh parpol Loteng, Suhaimi, SH, kepada Suara NTB, Selasa (17/2).

Ia menjelaskan, saat ini semua parpol yang tergabung dalam koalisi tujuh parpol tersebut tengah melakukan penggodokan terkait bakal calon kepala daerah di internal parpol masing-masing.

“Nama-nama bakal calon yang digodok oleh masing-masing parpol itu kemudian akan diajukan ke koalisi,” jelas politisi PDI P ini.

Setelah itu, lanjutnya, koalisi melakukan verifikasi terhadap nama bakal calon kepala daerah yang diajukan oleh masingmasing parpol yang tergabung dalam mitra koalisi. Dari hasil verifikasi oleh koalisi itulah nantinya akan muncul nama calon kepala daerah yang akan diusung dan dipastikan prosesnya tidak akan begitu lama lagi.

Namun sebelumnya itu, lanjutnya, koalisi tujuh parpol masih akan menunggu penetapan regulasi terkait pelaksanaan pilkada oleh pemerintah pusat terlebih dahulu. Karena atas dasar regulasi itulah nantinya, pihaknya akan menentukan sikap dan kebijakan perihal proses pencalonan.

Khusus untuk PDI P, ujarnya, sudah ada instruksi dari pengurus pusat supaya tetap melanjutkan koalisi dan menjaganya agar tetap utuh, sehingga tidak ada alasan bagi PDIP Loteng untuk mundur ataupun keluar dari koalisi.

Ada pun terkait bakal calon yang akan diajukan oleh PDIP Loteng, anggota Komisi I DPRD Loteng ini mengaku masih belum final, lantaran proses pendaftaran bakal calon kepala daerah masih berlangsung di PDIP Loteng. Dan, sejauh ini baru satu bakal calon kepala daerah yang sudah mendaftarkan diri secara resmi. “Yang daftar resmi baru satu yakni Ruslan Turmuzi,” tegasnya.

Ia pun menegaskan, kalau bakal calon kepal daerah lainnya masih bisa mendaftarkan diri. Baik itu kader partai sendiri ataupun dari luar kader, karena PDI P membuka diri seluasluasnya bagi siapapun yang ingin diusung sebagai kepala daerah pada Pilkada Loteng nanti.

Sebelumnya, anggota koalisi tujuh parpol yakni Partai Demokrat juga mengungkapkan kemungkinan besar bakal mengajukan nama H. Zainul Aidi, SP, sebagai bakal calon kepala daerah. Walaupun juga tidak menutup kemungkinan ada nama lain yang akan diusulkan.

Selain itu, ada Partai Gerindra yang berencana mengusulkan nama mantan Wakil Ketua DPRD Loteng yang kini anggota DPRD NTB, L. Fathul Bahri. Selanjutnya ada nama Wakil Ketua DPRD Loteng, Burhanudin Yusuf dari PKB serta mantan Wabup Loteng, H.L. Suprayatno, SH.MBA.MM., yang informasinya sudah mengajukan lamaran ke PPP. “Nama-nama bakal calon kepala daerah yang masuk nantinya, akan disaring di tingkat koalisi,” tandas Suhaimi. (kir)

Bongkar Talut

Bupati : SKPD Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony, menyatakan telah memerintahkan Camat, Kades Sekotong Barat, Satpol PP, BPM2T, Dinas Kelautan dan Perikanan untuk membongkar talut yang melanggar sempadan pantai. Bupati memberi waktu seminggu, namun sampai saat ini perintah bupati itu belum dilaksanakan. Bahkan SKPD terkait terkesan saling lempar tanggung jawab.

“Saya sudah perintahkan untuk membongkar talut tersebut. SKPD jangan saling lempar tanggung jawab,’’ ujar bupati, Selasa (17/2).

Dijelaskan, setelah turun ke lokasi talut seminggu lalu ia langsung memerintahkan Camat Sekotong, kades setempat dan SKPD terkait segera membongkar, kaitan dengan pembongkaran talut tersebut merupakan kewenangan Satpol PP selaku pengaman Perda. Namun tentu, Satpol PP tidak harus membongkar langsung sebab telah diingatkan kepada pemilik talut agar membongkar sendiri. Akan tetapi selama ini, pemilik talut menghilang, sehingga pihak Pemda tidak pernah bisa bertemu dengan pemilik talut.

Akan tetapi ia tidak ingin ada jajarannya yang lempar tanggung jawab, sebab hal ini persoalan yang harus ditangani. Bupati juga mengaku heran, mengapa justru warga yang dilaporkan pemilik talut. “Kok bisa warga dilaporkan?” tanyanya. (her)

(Suara NTB/kir)

Calon Kepala Daerah

Polres Loteng Amankan Puluhan Senpi Rakitan Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) telah mengamankan 67 pucuk senjata api (senpi) rakitan berbahan methanol.

Senjata-senjata tersebut diamankan dari tangan masyarakat dalam operasi penertiban senpi rakitan, terhitung sejak bulan Januari.

Demikian diungkapkan Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK., saat memberikan keterangan pers di aula Mapolres Loteng, Selasa (17/2).

Selain senpi rakitan berbahan methanol tersebut, Polres

Loteng juga mengamankan sebanyak 6 pucuk air soft gun yang izin kepemilikannnya sudah kedaluwarsa. Ia menjelaskan, sejak peredaran senpi rakitan berbahan methanol tersebut marak di wilayah hukum Polres Loteng, pihaknya menggelar operasi penertiban senpi rakitan. Namun untuk tahap awal, baru berupa sosialisasi kepada masyarakat. Supaya menyerahkan senpi rakitannya secara sukarela, karena keberadaan senpi rakitan tersebut menyalahi aturan yang berlaku.

Pihaknya memberikan apre-

siasi, karena respons masyarakat cukup bagus. Di mana banyak masyarakat yang kemudian menyerahkan senpi rakitannya ke Polres Loteng.

Baik itu secara langsung dengan cara datang mengantar sendiri ke Polres Loteng maupun melalui perantara Babinkantimas yang ada di tingkat desa. “Bagi masyarakat yang sudah menyerahkan senpi rakitannya, kita berikan apresiasi,” ujarnya.

Meski demikian, pihaknya mensinyalir kalau peredaran senpi rakitan jenis itu masih marak di tengah masyarakat.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada masyarakat yang masih memegang senpi rakitan tersebut, supaya segera menyerahkannya secara sukarela ke Polres Loteng.

Jika tidak segera diserahkan, maka pihaknya tidak akan segan-segan menindak tegas pemilik senpi rakitan tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Bagi masyarakat yang masih memegang senpi rakitan, kita berikan waktu sampai akhir bulan ini untuk menyerahkannya secara sukarela. Kalau sampai lewat, maka masyarakat ber-

Pembangunan Bidang PU

Lobar Dapat Kucuran Dana Rp 490 Miliar Giri Menang (Suara NTB) Lombok Barat (Lobar) memperoleh kucuran dana hampir Rp 490 miliar lebih untuk pembangunan di bidang Pekerjaan Umum (PU). Dana ini tersebar di sektor sumber daya air sebesar Rp 25 miliar lebih, Bina Marga Rp 426 miliar lebih dan sisanya Rp 7,8 miliar di sektor cipta karya. Sebagian besar, dana ini juga mengarah untuk pembangunan lanjutan bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) II Patung Sapi-Mataram. Untuk proyek by pass BIL II ini total dana hampir menembus Rp 223 miliar lebih.

Hal ini terungkap saat rapat kerja antara Dinas PU Provinsi, Balai Wilayah Sungai (BWS) dan pihak Balai Jalan Nasional (BJN) dengan Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony di Kantor Bupati Lobar, Selasa (17/2).

Kepala Dinas PU NTB Ir. Dwi Sugiyanto, MM, menjelaskan, jumlah dana yang beredar di Lobar dari APBN dan APBD Provinsi mencapai Rp 464 miliar lebih tahun ini. ‘’Itu untuk membiayai pembangunan di sektor ke-PU-an di Lobar,” katanya.

Ia merincikan, dari dana tersebut terbagi ke sektor sumber daya air untuk pembangunan Embung Ketapang dari APBN senilai Rp 1,9 milar lebih. Pembangunan embung ini di lahan seluas hampir lebih dari satu hektar. Selain itu, Embung Teloke Batulayar dengan nilai Rp 2,9 miliar lebih. Proyek lanjutan Embung Sayong Sekotong senilai Rp 2.07 miliar. Ada juga untuk pembangunan tanggul banjir dan tebing sungai di sejumlah wilayah di Lobar. Seperti tanggul banjir di Pandai dan Dodokan Gerung sepanjang 0,6 kilometer senilai Rp 3 miliar, pembangunan tebing dan parapet Sungai Paku Keling senilai Rp 1,8 miliar, Sungai Keru sepanjang 0,25 kilometer dengan nilai Rp 1 miliar lebih. Di samping itu ada pembangunan tebing sungai di sejumlah daerah dengan nilai rata-rata miliaran rupiah.

Di sektor sumber daya air ini, juga dibangun irigasi di Tempos senilai Rp 142 juta dan daerah irigasi Sesaot Rp 2,2 miliar. Khusus di sektor ini, dana hampir Rp 25 miliar, terdiri dari APBN Rp 16,6 miliar dan APBD Rp 8,5 miliar. Di sektor bina marga, terdapat proyek pemban-

gunan jalan BIL II dengan panjang 6,7 kilometer mulai dari patung sapi- Mataram.

Jumlah paket proyek 4 paket dengan dana sekitar Rp 223 miliar. Lahan yang diperlukan untuk membangun jalur ini 40 meter akan dibangun tiga jalur enam lajur dengan dua jalur cepat dan dua jalur lambat. “Dibangun tahun 2015 ini, termasuk akan diselesaikan bundaran,” kata Dwi. Selain itu, juga ada pemeliharaan berkala bypass BIL dari Gerung-Sulin, Ampenan-Sengggi-Pemenang senilai Rp 74 juta. Ada juga proyek pembangunan jembatan Banyumulek Rp 118 miliar. Termasuk dilanjutkan pembangunan Lembar-Sekotong sampai ke Pelangan, bahkan sampai Bangko-Bangko. ‘’Jalur ini akan dibangun sepanjang 17 kilometer. Untuk pembangunan di sektor bina marga ini, total anggarannya mencapai total Rp 427 miliar lebih,’’ terangnya.

Di sektor cipta karya tidak terlalu banyak, karena hanya dialokasikan Rp 7,8 miliar lebih terdiri dari pembangunan sarana dan prasarana pedesaan Rp 1,2 miliar lebih dan pembangunan sarana prasarana air minum Rp 2,4 miliar. Selain itu ada program pembangunan rumah kumuh 116 unit dengan total dana Rp 2,9 miliar lebih. Penataan lingkungan perumahan dan permukiman sebanyak 34 paket dengan total dana Rp 4,9 miliar.

Kepala BWS Nusa Tenggara I, Marsono menyatakan terkait pembangunan embung di Ketapang per-

lu diperhatikan lahannya sebab lahan itu masuk kawasan hutan, sehingga perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Kehutanan. Begitu pula pembangunan Embung di Batulayar juga perlu antisipasi persoalan pembebasan lahan. “Pemda juga harus membantu dalam hal pembebasan lahan ini,”katanya.

Di tempat yang sama Kepala BJN, Hj. Hikmatullah, ST, menyatakan untuk proyek lanjutan bypass BIL II ada 5 paket dengan dana Rp 94 miliar dan ada jembatan, sehingga perlu dana sekitar Rp Rp 440 miliar. Masing-masing untuk jalan Rp 320 miliar dan jembatan Rp 120 miliar. Akan tetapi persoalan yang dihadapi, untuk pelebaran bundaran Patung Sapi masih terkendala pembebasan lahan.

Bupati Lobar H. Zaini Arony menyatakan, total anggaran pusat untuk pembangunan di sektor kePU-an baik melalui provinsi, BJN, BWS dan APBN mencapai Rp 497 miliar. Sementara dana dari daerah untuk semua sektor mencapai Rp 320 miliar lebih, belum lagi dikucurkan dana ke desa mencapai Rp 116 miliar. Jika Rp 50 miliar digunakan pembangunan pedesaan bentuk fisik, maka untuk pembangunan mencapai Rp 900 miliar. “Belum lagi ada dana tugas perbantuan, bisa mendekati angka Rp 50 miliar. Ini satu rahmat bagi Lobar, dan itu tidak mudah meyakinkan provinsi dan pusat,” kata bupati. (her)

(Suara NTB/her)

RAPAT - Rapat kerja Bupati Lobar dengan Dinas PU Provinsi, BWS dan BJN terkait pembangunan infrastruktur di Lobar, Selasa (17/2).

sangkutan akan kita tindak tegas,” ancamnya.

Nurodin mengatakan, setelah bulan ini operasi penertiban senpi rakitan, tidak lagi hanya sebatas sosialisasi saja, tapi sudah diikuti dengan penindakan. Artinya, jika kemudian ada masyarakat yang tertangkap masih memegang senpi rakitan tersebut, maka tidak akan diberikan toleransi dan akan langsung ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku, yakni UndangUndang Darurat tahun 1951 dengan ancaman kurungan minimal 7 tahun penjara. (kir)

Birokrasi Loteng Butuh Penyegaran Praya (Suara NTB) Kondisi birokrasi di lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) diakui kalangan DPRD Loteng butuh penyegaran. Untuk itu, Pemkab Loteng didorong supaya segera melakukan penyebaran di internal birokrasi, mengingat sudah cukup banyak pejabat Loteng yang memegang jabatan dalam waktu yang cukup lama.

Salah satu yang menjadi sorotan yakni jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng yang kini masih dijabat Drs. H.L. Supardan, M.M. Menurut Ketua Komisi I DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, jabatan orang nomor satu di jajaran PNS Loteng tersebut sudah waktunya untuk disegarkan. Pasalnya, jabatan tersebut sudah terlalu lama dipegang oleh satu orang.

“Memang sudah waktunya, jabatan Sekda Loteng diganti,” ujarnya, kepada wartawan, Selasa (17/2). Dikatakanya, jika tidak segera dilakukan penyegaran, dikhawatirkan bisa menghambat proses regenerasi birokrasi di lingkup Pemkab Loteng, mengingat banyak pejabat yang memiliki kemampuan dan potensi yang jauh lebih baik, justru terhambat karirnya.

Terlebih katanya, Sekda Loteng saat ini banyak mendapat catatan dari Dewan, terutama terkait kinerjanya selaku pejabat tinggi lingkup Pemkab Loteng. Salah satunya dalam hal pembahasan anggaran, Sekda Loteng jarang sekali mau hadir melakukan pembahasan dan, lebih sering diwakilkan. “Terhadap pembahasan anggaran, Sekda Loteng memperoleh beberapa catatan,” terangnya.

Begitu pula terkait fungsinya sebagai manager dalam pemerintahan, terkesan tidak optimal. Di mana kondisi internal birokrasi Loteng saat ini terkesan terkotak-kotak, terutama di jajaran elitenya. Seharusnya, Sekda Loteng mampu memainkan peran sebagai penengah, sehingga kesan birokrasi Loteng yang terkotak-kotak tidak terjadi.

Drs. H.L. Supardan, M.M, termasuk Sekda Loteng terlama dalam sejak pemerintahan Loteng. Mulai menjabat sebagai orang nomor satu di jajaran PNS Loteng sejak tahun 2009 lalu, menggantikan pejabat Sekda Loteng sebelumnya (alm) H.L. Zuhuddin, di era kepemimpinan Bupati Loteng, H.L. Wiratmaja. Supardan lantas melanjutkan jabatanya hingga masa kepemimpinan Bupati Loteng, H.M. Suhaili.

Semestinya, pria asal Kopang tersebut sudah masuk masa pensiun tahun 2013 lalu.

Namun jabatannya diperpanjang secara otomatis menyusul keluarnya Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur masa pensiun pejabat eselon II ditambah hingga usia 60 tahun. (kir)

SUARA NTB Rabu, 18 Februari 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Warga Bungin Tolak Museum Nelayan Sumbawa Besar (Suara NTB) Warga pulau Bungin menolak museum nelayan yang telah dibangun oleh pemerintah provinsi. Sebab tidak sesuai dengan komitmen dan kesepakatan awal antarpihak perintis (tokoh Bungin) dengan SKPD terkait di Provinsi.

Bahkan warga sama sekali tak dilibatkan dalam pelaksanaan museum yang berbentuk rumah panggung tersebut.

Padahal yang diminta rumah berbentuk kapal atau rumah adat Bajo.

Tokoh Pemuda yang juga Ketua Karang Taruna desa Pulau Bungin, Sahabuddin “Tison”, kepada Suara NTB, sebagai perintis, diharapkan pembangunan museum ini akan dijadikan tempat penyimpanan barang koleksi warisan bahari pulau Bungin yang representatif dan cukup aman. Koleksi yang dikumpulkan sebagai simbol martabat dan harkatnya orang laut, sehingga dibutuhkan wadah yang menjamin keselamatan barang.

Pemprov melalui Museum NTB Dinas Pariwisata NTB, menangkap harapan tersebut dan bersedia membantu pembangunan museum nelayan.

Dengan syarat perintis menyediakan lahan. Syarat itupun dipenuhi pihak desa dengan menyediakan lahan seluas 21/ 16 meter di pintu masuk desa Bungin. Sekitar Juni 2014 lahan siap berikut dengan konsep yang ditawarkan berupa rumah adat suku Bajo atau setidaknya membangun rumah dengan konstruksi kapal.

Untuk menarik minat

wisatawan dan anak-anak yang ingin belajar tentang kebaharian.

Pembanguna museum pun diambil alih secara total oleh pihak Provinsi. Namun mereka malah membangun museum berbentuk rumah panggung biasa, seluas 6 x10 dengan tiga ruang. Bukan seperti konsep awal yang ditawarkan dan disepakati bersama perintis. Disesalkannya tak ada koordinasi yang intens antarpihak perintis dengan Pemprov dalam pembangunan museum tersebut. “Akses kami ditutup oleh pelaksana proyek. Sehingga terjadi miskomunikasi antara perintis dengan provinsi. Katanya proyek rumah panggung ini senilai Rp 200 juta,” sebut Tison.

Setelah bangunan itu berdiri, Tison menilai sangat jauh dari konsep yang diharapkan.

Kalaupun rumah panggung tidak sesuai dengan adat warga setempat, sehingga ada ketersinggungan warga. Padahal diketahui Pulau Bungin pusatnya seniman yang banyak mengekspor tukang konstruksi kapal sampai ke Bulu Kumba, Bali hingga ke seluruh wilayah pesisir di Indonesia. “Namun dalam pembangunan museum ini, masyarakat kami di Bungin

jadi penonton dan sama sekali tak dilibatkan, sehingga wajar konsepnya sangat jauh melenceng dari yang kami harapkan,” tukas Tison.

Apalagi rumah panggung yang sekarang berdiri juga mengalami kebocoran. Sama sekali tak bisa apalagi untuk menyimpan barang koleksi.

Museum nelayan sangat berbeda dengan rumah panggung biasa atau rumah tinggal. Perlu ada teknis proteksi barang koleksi, ada sistem tertentu untuk menjaga kondisi dan keselamatan barang agar tidak lapuk dan lainnya. Untuk itu, besar harapannya, agar museum nelayan seperti konsep awal dapat kembali ditindaklanjuti dan dibangun, yakni membangun rumah kapal atau rumah adat suku Bajo. Apalagi dari luar daerah sudah banyak yang ingin menyumbangkan barang koleksi. “Kita sudah mengunjungi nelayan sungai Mahakam dan nereka siap memobilisasi koleksi untuk kita barter. Dari Malaysia juga ingin dikirimkan bendera sebagai bukti identitas mana perompak, mana bajak laut dan mana pahlawan yangmenumpas bajak laut. Dari Museum di Makassar juga akan dikirimkan barang koleksi,” tambahnya. (arn)

(Suara NTB/arn)

MUSEUM NELAYAN - Rumah panggung biasa yang dihajatkan sebagai musem nelayan di Pulau Bungin dianggap tak layak. Sebab tidak sesuai dengan konsep awal.

Pemkab Telah Terbitkan Izin Tower di Lunyuk Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Sumbawa, Zulkifli mengaku telah mengeluarkan izin pembangunan tower di kecamatan Lunyuk. Dianggap layak setelah medapatkan rekomendasi dari sejumlah SKPD teknis.

Sementara diketahui, sebagian warga sekitar lokasi pembangunan menolak tower dimaksud.

“Sudah ada izin, berdasarkan rekomendasi dari Diskhubkominfo, Dinas PU, BPM LH dan Sat Pol PP. Kita KPPT ibarat seperti operator, kalau secara teknis dinyatakan sudah layak oleh SKPD terkait, kita hanya menerbitkan izin saja.

Sudah layak, sesuai hasil (Suara NTB/arn) verifikasi lapangan. Tentu Zulkifli diwakili masing-masing SKPD teknis,” jelasnya, ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (17/2), terakit laporan warga ke Komisi III yang menolak pembangunan tower.

Begitu pula dengan keberadaan tower yang ada di BTN Olat Rarang, pihaknya juga telah menerbitkan izin. Tower yang sifatnya dalam bentuk menara masjid (dekat Mesjid) yang fungsinya ganda. Meski diketahui, tower ini juga mendapatkan protes dan kini masuk dalam gugatan di PTUN. Seperti diberitakan Suara NTB sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Sumbawa, Rusli Manawari menyebutkan adanya laporan pengduan dari warga Lunyuk yang menolak pembangunan tower. Tanpa izin dari masyarakat sekitar, seharusnya tower jangan dibangun. Untuk itu, pihakanya akan mengundang seluruh elemen terkait mencari titik persoalan dari kasus ini. (arn)

Inspektorat Turunkan Tim Periksa Dana BOS Sumbawa Besar (Suara NTB) Inspektorat kini tengah menurunkan tim melakukan pemeriksaan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di seluruh SD se-Kabupaten Sumbawa. Baik menyangkut administrasi maupun penggunaan anggaran.

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Ir. Syarifuddin, M.Si, kepada Suara NTB, Selasa (17/2), inspektorat membagi tugas wilayah pemeriksaan ke dalam delapan tim.

Setiap tim menangani dua kecamatan. Untuk kecamatan terjauh dan sulit, masing-masing tim mendapatkan jatah satu kecamatan. Mengingat ada sekitar 366 SD di Sumbawa yang mendapatkan dana BOS 2014.

Pemeriksaan dana BOS meliputi administrasi dan penggunaannya di lapangan. Apakah sudah sesuai dengan rencana penggunaan yang disusun sekolah sebelumnya. Dalam meminimalisir penyimpangan terhadap BOS ini. Tentunya dalam kegiatan ini, pihaknya juga menginformasikannya kepada Diknas untuk seterusnya disampaikan ke sekolah melalui UPT Diknas kecamatan. “Pak Inspektur kini sedang berada di lapangan memantau kerja tim,”terang Syarifuddin. (arn) Syarifuddin (Suara NTB/arn)

PDIP Siapkan Dua Nama di Pilkada Sumbawa

H. Rasyidi

(Suara NTB/dok)

Sekda Respons Usulan Kenaikan Gaji Kades Sumbawa Besar (Suara NTB) Harapan Kepala Desa di Sumbawa untuk mendapatkan kenaikan gaji direspons Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi, Selasa (17/2). Harapan tersebut boleh saja, asalkan rasional dan jelas dasarnya.

“Terkait dengan pendapatan mereka (kenaikan gaji Kades), tidak ada yang tidak bisa, asal rasional dan buat dasarnya. Setiap saat bisa dibuka kesempatan berdiskusi.

Yang penting jangan terlalu diekspos dan cari jalan keluar. Kalau sama dasarnya, ada yang kurang sepaham bisa kita diskusikan,” cetusnya.

Yang terpenting sekarang ini, desa segera menyusun perencanaan program. Dengan segera cairnya dana desa, disesuaikan dengan regulasi yang ada, yang salah satunya telah diatur dalam Peraturan Bupati (Per-

bup). Dalam hal ini, Pemkab pun sudah menyiapkan tim asistensi di kecamatan. Agar program di desa juga tumpang tindih dengan program yang sudah dianggarkan dalam APBD. “Tidak boleh ada tumpang tindih, karena tidak mungkin bisa dilaksanakan,” jelasnya.

Sedangkan terkait konflik kepala desa Lenangguar dengan adanya tuntutan mundur dari warganya, yang belum berakhir, menurut Sekda sudah difasilitasi oleh camat setempat. Yang terpenting sekarang ini bagaimana pelayanan tetap berjalan. Sambil terus berupaya mencari solusi yang akan berdampak secara positif bagi kelangsungan pemerintahan di desa dimaksud. Bupati pun sudah mengirimkan Inspektorat dan ada beberapa kesepakatan internal antara masyarakat dan kepala desanya. (arn)

Dapat Suntikan Dana

PDAM Sumbawa Perluas Jaringan Sumbawa Besar (Suara NTB) PDAM Batulante Kabupaten Sumbawa pada tahun ini mendapatkan suntikan dana sekitar Rp 15 miliar dari APBN. Yang diperuntukan perluasan jaringan di dua lokasi.

Direktur PDAM Sumbawa, Hasanuddin, S.E, melalui Kabag Perencanaan Teknis Chandra Gunawan, Selasa (17/2), untuk tahun 2014 lalu, ada bantuan senilai Rp 5 miliar yang telah dipergunbakan untuk pembangunan berupa intik (pengambilan air) di Empang, dan instalasi pengelolaan air di Sumbawa. “Proyek pusat tersebut telah diserahkan ke kita Januari lalu,” terangnya.

Sedangkan untuk tahun 2015 ini, PDAM Sumbawa kembali mendapatkan suntikan dana dengan nilai lebih besar, Rp. 15 miliar dari

APBN melalui Satker PKPAM NTB. Untuk pemasangan jaringan pipa dari Simpang Boak sampai Leseng sekitar 8 kilometer. Kemudian dari kecamatan Empang sampai Kecamatan Tarano.

“Kenapa di dua lokasi ini? karena ini yang lolos dari beberapa program yang kita usulkan ke pusat. Yang kita usulkan itu banyak. Cuma yang lolos dua lokasi ini,” kata Chandra.

Pada tahun ini pula, PDAM Batulante bakal mendapatkan juga bantuan program dari BWS NTB untuk tiga lokasi. Yakni, lokasi Jaran Pusang Muer, pergantian pipa di kecamatan Alas Barat dan pembuatan intik baru berupa bak penangkap air dari brang (sungai) Dalam di kecamatan Alas.

“Untuk bantuan BWS ini, nilainya belum kita ketahui,” ujarnya. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, sepakat mengajukan dua nama kader terbaiknya untuk direkomendasikan ke DPP melalui DPD PDIP NTB sebagai bakal calon Bupati Sumbawa.

Seperti disampaikan Sekretaris DPC PDIP Sumbawa, yang juga Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suryata, S.P, kepada wartawan, Selasa (17/2) mengemukakan, rapat internal DPC baru saja memutuskan dua kader untuk direkomendasikan. Yakni, H. Husni Jibril, B.Sc (Sekretaris DPD PDIP NTB) dan H. Mustami H. Hamzah (Ketua DPC PDI Sumbawa). “Ini sesuai dengan ketentuan DPC, yang dihadiri oleh pengurus kecamatan (PAC). Mengusulkan dua nama tersebut,” terangnya.

Kedua nama tersebut akan diajukan ke DPP melalui DPD. Sebab keputusan siapa yang nantinya bakal diusung menjadi kewenangan DPP. Meski demikian, pihaknya tetap membuka ruang bagi calon eksternal. Serta melakukan proses komunikasi dan koordinasi atau koalisi dengan partai-partai lain. “Ini sedang dalam proses perjalanan. Semua partai menguat, kita masih berkoordinasi. Sebab kita hanya punya enam kursi di DPRD Sumbawa, jadi butuh tambahan sekitar tiga kursi lagi untuk bisa mengajukan paket calon,” ujar Budi.

Sedangkan untuk mengisi calon Ketua DPC PDIP Sumbawa yang baru hasil Konfercab belum lama ini, DPC telah mengajukan lima nama ke DPD. Yakni, H. Mustami H. Hamzah, S.H, Ir. Gunawan Mojo, Abdul Rafik, Indra Herwansyah dan Rian. “Kalau saya tidak, karena

mungkin saya akan dijadikan kader untuk provinsi,” katanya.

Batal Maju Sementara itu, hampir dipastikan Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi tak akan maju sebagai kandidat calon Bupati ataupun Wakil Bupati pada Pilkada Sumbawa mendatang. Dengan alasan ingin melanjutkan karier dan pengabdiannya sebagai PNS hingga masa pensiun. Di tengah isu kuat dirinya bakal maju sebagai calon.

“Saya ingin menghabiskan karier saya sebagai PNS. Mengabdi kepada daerah dan negara ini. Jadi, saya tidak akan maju bertarung, tinggal nanti yangt terbaik yang kiita dukung,” tukas Sekda, Selasa (17/2). Pada kesempatan tersebut, Sekda juga menjelaskan terkait anggaran Pilkada Sumbawa yang diperkirakan dan menurut informasi hasil pertemuan akan digelar pada gelombang pertama Pilkada serentak Desember 2015 mendatang. “Sambil menunggu keputusan pusat, kita juga memikirkan bagaiman pemerintah menyiapkan anggaran.

Ada informnais dari anggota Komisi XI , dana Pilkada yang dialokasikan melalui APBD diambil alih melalui APBNP. Masalahnya, sudah tidak ada angka (anggarannya) itu di APBNP. Kalau ada tentu ada pengurangan anggaran di daerah. Ada yang menjadi kewenangan pusat dan ada yang menjadi kwenangan kita di daerah,” terangnya.

Sejauh ini pun, Pemkab Sumbawa pun belum menganggarkan Pilkada dalam APBD 2015. Apalagi KPU juga masih menunggu persetujuan revisi UU Pilkada. (arn)

Anggaran Nihil

RMPS Dinilai Mati Suri Taliwang (Suara NTB)Kesepakatan kabupaten/kota se-Pulau Sumbawa membangun Regional Manajemen Pulau Sumbawa (RMPS) nampaknya hanya benar-benar sekadar wacana. Buktinya hampir lima tahun setelah disepakati, kelembagaan yang tugasnya untuk mengelola potensi masing-masing daerah dalam arti luas itu hingga kini tak kunjung beroperasi juga.

Manajer RMPS, Lutfi Amir, Selasa (17/2) mengatakan, hingga kini kelembagaan RMPS masih ada. Hanya saja tidak berkegiatan karena ketiadaan anggaran operasional. “Kalau sekarang dibilang mati suri, yah mati suri.

Karena sekarang kita tidak ada kegiatan sama sekali,” tuturnya.

Banyak hal sebenarnya yang membuat RMPS sejauh ini belum berjalan sesuai fungsinya. Namun yang utama ketiadaan biaya operasional yang menjadi batu sandungan mendasar. Lutfi menyebutkan, terkait biaya operasional itu sudah mencuat beberapa tahun sebelumnya. Saat itu seluruh kabupaten/kota se-Pulau Sumbawa di bawah koordinasi Bappeda NTB sepakat untuk patungan mengucurkan anggaran melalui APBD masing-masing. Sayang kesepakatan tersebut hanya sekadar di atas kertas, karena setelahnya tak ada satu pun daerah yang menggelontorkan anggarannya untuk biaya operasional RMPS. “Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang kita harap sebagai leader, ternyata tidak ada dukungan anggaran juga. Nah ini yang mungkin membuat kabupaten/kota lainnya di Pulau Sumbawa enggan mengeluarkan anggaran,” papar Lutfi seraya menambahkan, nilai anggaran yang disepakatai kabupaten/ kota saat itu sebesar Rp 100 juta per kabupaten/kota. “Masing-masing kepala Bappeda kabupaten/kota saat itu sepakat di angka Rp 100 juta. Tapi begitu pembahasan APBD di tiap daerah, secuil pun anggaran tidak ada untuk RMPS,” sambungnya.

Tanpa anggaran operasional tersebut, RMPS tidak bisa secara maksimal melaksanakan agenda kegiatan sesuai tujuan pembentukan-

nya. Menurut Lutfi setidaknya ada empat tujuan pokok pembentukan RMPS, di antaranya menarik investasi dari luar untuk mengelola sumberdaya alam yang dimiliki masing-masing daerah yang ada di pulau Sumbawa, menarik anggaran pusat untuk pengembangan potensi di daerah, mengelola kerjasama antarkabupaten/kota di internal RMPS, serta mengelola kerjasama antarkabupaten/kota dalam RMPS dengan daerah lainnya (eksternal). “Sekarang banyak RM (Regional Manajemen) yang sudah sukses seperti RM Lake Toba di Sumatra. Dan kita sebenarnya di sini punya potensi itu karena pernah dinobatkan menjadi RM ke-5 terbaik nasional. Tapi sayang hanya karena hal kecil, kita tidak bisa jalan,” sesalnya.

“Kelembagaannya kan sudah ada, tinggal dukungan anggaran dan personelnya saja. Dan saya selaku manajer siap membuat gebrakan, karena kita sebenarnya sudah punya perencanaan u n t u k pengembangan berbagai potensi sumberdaya yang dimiliki pulau Sumbawa ini,” pungkasn y a . (bug)

Lutfi Amir (Suara NTB/bug)

Bima (Suara NTB) – Beberapa warga desa di wilayah Kabupaten Bima mengeluhkan tindakan yang dilakukan oleh oknum Pemerintah Desa untuk pembuatan sertifikasi tanah pada Program Proyek Nasional Agraria (Prona) pada tahun 2014 lalu. Para oknum diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada warga, padahal dalam aturan tidak dipungut biaya alias gratis.

Warga Desa Mpuri Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Sakarudin (43) kepada Suara NTB barubaru ini mengatakan pungli itu membebankan masyarakat, padahal yang dia ketahui bahwa program Prona adalah Program nasional yang gratis.

“Satu persil dibebankan sebanyak Rp 200.000 sampai Rp 300.000. Bila tidak mampu akan dialihkan kepada yang mampu membayar,’’ ujarnya.

Di lain tempat, warga desa Tawali Kecamatan Wera, Fahris (27), Selasa (17/2), mengeluhkan maraknya aksi Pungli yang dilakukan oleh beberapa pemerintah Desa di Kecamatan setempat membuat warga enggan untuk membuat sertifikat tanah, karena biaya yang besar dibebankan kepada warga. Salah seorang Kepala Desa pernah dilaporkan ke aparat Kepolisian setempat, namun tidak sampai ke ranah hukum karena kepala desa setempat mengembalikan uang tersebut kepada masyarakat.

“Kasus pungli Prona ini marak di Kecamatan Wera, warga dimintai Rp 600.000 sampai Rp 1 juta, pernah dilaporkan namun berakhir dengan damai karena jaminan uang dikembalikan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima, Said Asa, SH, mengatakan kendati Prona merupakan program gratis dari pemerintah lewat anggaran APBN, namun ada kewajiban yang harus dibebankan kepada masyarakat yang berkisar senilai Rp 200.000 sampai 300.000, yakni untuk pengadaan Pal Batas dan alas hak atau warkah. ‘’Pal batas itu tidak langsung disediakan oleh warga, namun akan dibebankan ke panitia dan pemerintah desa, sedangkan alas hak itu berupa prioritas yang menjadi kewajiban untuk pemenuhan administrasi tanah, seperti materai dan dokumen dari pemerintah desa,” pungkasnya. (uki)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890

Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Bima dengan Harian Suara NTB

Wakil Walikota Buka MTQ Tingkat Kecamatan Asakota Kota Bima (Suara NTB) Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE membuka MTQ (Musabaqah Tilawatil Quran) Kecamatan Asakota. MTQ Kecamatan Asakota ini merupakan rangkaian MTQ yang dilaksanakan oleh seluruh Kecamatan se-Kota Bima tahun 2015.

Dibukannya MTQ tingkat Kota Bima oleh Wakil Walikota ini, sebab kedepan rencananya MTQ tingkat Kota Bima juga akan dipusatkan di Kecamatan Asakota.

Kegiatan pembukaan MTQ tingkat Kecamatan Asakota ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan setempat, Selasa (17/2). Tidak hanya Wakil Walikota Bima, kegiatan pembukaan yang rencananya akan berlangsung sekitar 5-6 hari ini juga dihadiri oleh Ketua GOW Hj Yani Marlina, para Saf Ahli Pemkot Bima dan Asisten, Kepala Dinas, Muspika, pengurus MUI, Toma, Toga serta masyarakat.

Sesuai dengan laporan Ketua Panitia, Drs Ansyar, dalam MTQ ini terdapat enam cabang yang dilombakan. Antara lain, cabang tartil terdiri dari 16 qori dan qoriah, cabang tilawah kategori anak-anak diikuti 16 qori dan qoriah, remaja diikuti 16 orang begitu juga dengan kategori dewasa. Sementara cabang tahfiz berbagai juz 14 orang, cabang khot 13 orang dan cabang sahril 1 regu.

Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin dalam sambutannya menyebutkan jika kegiatan MTQ tidak hanya sebatas melombakan membaca Al-Quran. Namun lebih jauh, bagaimana umat muslim mampu menghayati serta mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan MTQ ini diharapkan akhlak Al-Quran menjiwai dan menjadi akhlak semua umat muslim, terutama kepada qori dan qoriah yang bertanding. “Al quran tidak hanya cukup dibaca atau di musabaqahkan saja, akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana ummat Islam bisa mempelajari dan menghayati isi kandungannya, menjadikan landasan kehdupan agar bisa lebih baik di harihari yang akan datang,” ujarnya.

Penyelenggaraan MTQ dilakukan sebagai sarana untuk memberikan motivasi bagi masyarakat khususnya generasi muda agar lebih meningkatkan pemahaman sekaligus sebagai bentuk ekspresi kecintaan umat Islam terhadap kitab suci yang dimilikinya.

Spirit Al-Qur’an, jelasnya, menjadi petunjuk yang senantiasa terpatri dalam setiap sanubari dan diekspresikan dalam kehidupan individu maupun kehidupan bermasyarakat.

Menyikapi dinamika kehidupan yang berkembang, dalam kesempatan terse-

but Wakil Walikota menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat kontrol sosial. Sebab, penyakit sosial seperti peredaran narkoba untuk Kota Bima kini sudah berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Angka kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Bima merupakan yang tertinggi di NTB. Untuk itu, dia mengajak para orang tua untuk merefleksi kembali cara mendidik anak agar terhindar dari penyakitpenyakit sosial. Sepertinya, lanjut Rahman, tidak ada salahnya pola pendidikan zaman dahulu diadopsi kembali, di mana seluruh elemen masyarakat mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap perkembangan akhlak generasi.

Dulu, semasa kita kecil, yang tertua di antara kita selalu memberikan teladan dan menjadi pengayom bagi yang lebih kecil dan sikap seperti itu dapat diterima, bahkan oleh orang tua. Ada kesamaan pemahaman, jika kita dijewer atau dipukul, itu tandanya mereka sangat sayang dan memperhatikan kita. Itu mengandung makna bahwa orang lain menegur untuk menyelamatkan masa depan sang anak, karena jika dibiarkan maka itu berarti kita membiarkan si anak terjerumus kedalam hal-hal negatif.

Sikap seperti inilah yang harus kita hidupkan kembali. Seluruh elemen masyarakat harus memiliki satu komitmen untuk meniru pola didik orang tua kita dulu. (use/*)

Dugaan Korupsi TPA

Kejari Bima Kumpulkan Data

Kasek MTs Raba Bantah Dana BSM Tidak Dibagikan Kota Bima (Suara NTB) – Dituding tidak membagikan dana bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) kepada siswanya akhir tahun 2014 lalu, Kepala Sekolah (Kasek) Madrasah Tsanawiyah (MTS) Negeri Raba Bima, geram. Sang Kasek membantah tudingan itu dan menyatakan hal itu merupakan tindakan yang dapat mencoreng nama baiknya.

Kasek MTSn setempat, Najamudin, M.Pd, Selasa (17/2), mengaku dana BSM tahun 2014 lalu dari dua semester pencairannya, semuanya sudah dibagikan dan diterima oleh siswa sebanyak 400 orang melalui nomor rekening siswa masing-masing.

“Semuanya sudah dibagikan, lagi pula lewat rekening para siswa sendiri, bukan rekening kepala sekolah. Jadi tidak ada kata untuk tidak dibagikan,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, sebenarnya masalah itu adalah miskomunikasi antara guru dan siswa. Pasalnya bagi yang sudah mendapatkan bantuan BSM pada semester pertama, tidak akan mendapatkan pada sesmester berikutnya karena alasan pemerataan, agar siswa miskin secara keseluruhan bisa mendapatkan bantuan itu.

“Tidak serta-merta dalam satu tahun siswa mendapatkan bantuan, namun siswa yang lain juga mendapatkan agar merata,” imbuhnya.

Najamudin juga menyampaikan, dari anggaran yang cair, siswa juga berkewajiban melunasi beberapa tunggakan uang komite yang sebelumnya tidak dibayar, karena ada kesepakatan antara wali murid dengan pihak komite sekolah untuk membayar iuran wajib komite per tahun untuk kas kegiatan ekstrakurikuler siswa maupun pembangunan infrastruktur yang tidak dicantumkan dalam APBN seperti membangun musala.

“Semenjak 2015 ini dihapuskannya Komite sekolah murid tidak lagi dibebankan, kalau 2014 masih berlaku jadi tunggakan komite tahun kemarin-kemarin akan dibebankan pada siswa, ya salahsatunya lewat BSM ini siswa terbantu agar bisa melunasinya,” pungkasnya. (uki)

Silaturahmi Akbar Ulama dan Umat

Tokoh Agama Harus Berperan Lebih Optimal Kota Bima (Suara NTB) Peran tokoh agama dalam kehidupan sehari-hari harus lebih dioptimalkan. Hal ini guna menjawab berbagai persoalan keumatan dan kemasyarakatan yang terjadi di tengah masyarakat akhirakhir ini, seperti berkembangnya paham dan berkembangnya aliran yang meresahkan masyarakat.

Hal itu disampaikan Ketua Pengurus Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Bima, M. Rusydi, Selasa (17/2). Menurut Rusydi, saat ini ulama sangat dibutuhkan berperan sebagai sosok, model atau contoh yang uswah hasanah, bagi seluruh komunitas. Ulama selain berperan sebagai tokoh masyarakat yang memberikan pelayanan sosial kepada mereka, juga berperan sebagai mediator atas arus informasi yang masuk ke lingkungan kaumnya. “Kita tidak bisa menafikan di Bima tumbuh subur berbagai aliran di tengah masyarakat, baik gerakan radikalisme atau aliran keagamaan lain yang berpotensi memicu konflik,” ujarnya.

Untuk itu, GP Ansor berencana menggelar acara Silaturahmi Akbar Ulama dan Umat di Bima yang akan dihelat pada Kamis (19/2). Kegiatan yang akan dihelat di aula Kadin Kota Bima ini direncanakan akan dibuka oleh Wali Kota Bima, H.M. Qurais H. Abidin. Sejumlah pejabat dan tokoh juga didaulat sebagai narasumber. Antara lain, Kepala Kemenag Kota Bima, Drs. H. Syahrir, MS.i, Kepala Kesbangpolinmas Kota Bima, Drs H. Achmad Fathoni, Ketua STIS Al Ittihad yang juga Majlis Fatwa MUI Kota Bima, M. Mutawali, MA. Disamping itu, kegiatan ini juga mengundang para tokoh agama, masyarakat, OKP, dan Pengurus GP Ansor.

Dijelaskannya, tujuan silaturahmi ini sendiri dimaksudkan untuk meningkatkan peran ulama dan umat dalam menangkal gerakan radikalisme di Bima serta mampu mereduksi berkembangnya gerakan radikalisme.

Ditambahkannya, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Dasar (PKD) I se-Pulau Sumbawa yang diagendakan pada tanggal 19 hingga 21 Februari 2015. Momentum PKD ini juga sebagai bentuk memperkuat eksistensi dan konsolidasi Ansor dalam mengawal keutuhan NKRI. Dalam kegiatan PKD nantinya akan diisi dengan materi penguatan ideologis pada kader, mengembangkan organisasi dan berkontribusi sosial untuk kepentingan umat dan masyarakat. (use)

Halaman 7

(Suara NTB/use)

Diduga Ada Pungli dalam Pengurusan Sertifikat Prona

SUARA PULAU SUMBAWA

(Suara NTB/ula)

HASIL KEJAHATAN – Polres Dompu mengamankan sembilan unit kendaraan bermotor (ranmor) yang diduga hasil kejahatan. Beberapa di antara ranmor tersebut merupakan hasil tindak kehatan di luar daerah, seperti halnya di pulau Lombok. Polres setempat masih mengembangkan keterangan para tersangka yang kini telah diamankan dalam kasus ini.

Bagian Keuangan Bima Dilaporkan ke Kejati Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi NTB sedang mengusut dan menelaah kasus penggunaan dana di Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bima. Nilainya Rp 5,114 miliar tahun 2012, yang diduga sebagian belum bisa dipertanggungjawabkan, khususnya hibah yang diterima 27 organisasi di Bima. “Kami sudah bentuk tim untuk menindaklanjuti laporan itu,” kata juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Selasa (17/2).

Tim berfungsi untuk menelaah, mendalami bukti – bukti yang diserahkan oleh pelapor. Jika bukti itu lengkap dan memenuhi unsur pidana, akan ditindaklanjuti. Namun jika masih banyak kekurangan, pihaknya tetap akan berkoordinasi dengan pelapor. “Kami sampaikan kepada pelapor, agar melengkapi dokumen laporannya,” sambung Sutapa.

Dari informasi dihimpun, materi laporan itu seputar penggunaan dana Rp 5,114 miliar tersebut. Namun anggaran bersumber dari hibah itu, hanya merealisasikan se-

nilai Rp 4.869 miliar. Sesuai hasil pemeriksaan dan uji petik terhadap surat pertanggung-jawaban (SPJ) belanja hibah tahun 2012, diduga dari 27 organisasi penerima dana hibah dengan nilai Rp 2,637 miliar terdapat 23 organisasi belum menyampaikan laporan pertanggung-jawaban atas penggunaan dana hibah sebesar Rp 1,697 miliar lebih.

Diduga Rp 1,6 miliar penggunaannya tidak bisa dipertanggung-jawabkan. Sehingga hanya empat organisasi saja yang sudah menyalurkan bantuan dana hibah tersebut.

Uraian ini sesuai LHP BPK

yang telah melakukan audit atas laporan keuangan Pemda Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 No. 08. B/LHP/ XIX.MTR/05/2013 tanggal 24 Mei 2013. Data ini juga dilampirkan pelapor, disampaikan kepada Kejaksaan.

Pada intinya menurut Sutapa, apapun laporan masyarakat, akan tetap ditindaklanjuti sepanjang materinya jelas dan lengkap. “Jika bisa ditindaklanjuti, maka akan disampaikan perkembangannya kepada pelapor. Namun jika tidak memenuhi syarat diproses, maka tetap akan disampaikan juga,” pungkasnya. (ars)

Kota Bima (Suara NTB) Setelah menerima laporan terkait indikasi penyimpangan proyek pengadaan alat dan pengerjaan sarana dan prasarana Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kota Bima awal Februari lalu, Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima mulai menelurusi dugaan penyimpangan ini dengan melakukan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Bahkan dalam tahapan ini, dua oknum pejabat di Kota Bima sudah masuk dalam daftar list yang akan dipanggil.

Kajari Raba Bima melalui Plt Kasi Pidsus, Reza Savetsila, SH yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (17/2) menyebutkan saat ini pihaknya tengah menindaklanjuti laporan proyek senilai Rp 9,5 miliar dari dana APBN tahun 2013-2014 dimaksud. Sebagai bagian dari puldata dan pulbaket, sebelumnya tim sudah mendatangi Satker PPLP Provinsi NTB di Mataram selaku instansi pengguna dana.

Rencananya Satker ini akan kembali didatangi dalam waktu dekat guna mencari data tambahan. “Untuk tahapan ini, kita akan datangi lagi Satker PPLP Provinsi NTB,” tuturnya.

Ditanya mengenai bentuk indikasi penyimpangan yang dilaporkan? Reza masih enggan menjelaskan lebih jauh, dengan alasan saat ini pihaknya masih melakukan puldata dan pulbaket. Hanya saja, sesuai yang dilaporkan diketahui bahwa indikasi penyimpangan terjadi baik pada pengerjaan sarana dan prasarana maupun pengadaan alat.

Khusus untuk pengadaan alat senilai Rp 3,5 miliar, diduga bermasalah karena tidak sesuai dengan spek. Artinya, alat yang seharusnya dibeli dari Jerman atau Jepang dengan kualitas tinggi namun dibeli dari tempat

Reza Savetsila lain dengan kualitas buruk.

Salah satunya adalah mesin bermerek Dongfe. Itu pun, alat tersebut diperkirakan merupakan mesin bekas yang dicat ulang sehingga nampak baru.

Bahkan alat yang sudah berada di TPA tersebut tak bisa dioperasikan. Begitu juga dengan alat lainnya yakni alat pengangkut sampah merek Case.

Reza menyebutkan belum akan melakukan pemanggilan. Hingga kini, pihaknya belum melihat adanya keterlibatan dari pihak Pemkot. “Sejauh ini kita belum sampai ke sana,” katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terkait kasus ini Tim Kejari sudah membuat daftar list nama-nama oknum pejabat di Pemkot yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

Masih terkait laporan indikasi korupsi yang diterima, langkah puldata dan pulbaket juga dilakukan kasus dugaan korupsi Jaringan Pengembangan Suplesi Parado di Desa Risa tahun 2013-2014 senilai Rp 9,3 miliar. Pihaknya akan melakukan pemanggilan setelah data yang dikumpulkan lengkap. Setelah lengkap, pihaknya melakukan penelaahan apakah ada kerugian atau tidak.

“Tapi intinya kita juga sudah ke BWS Nusa Tenggara, proses masih sama, seperti itu dan masih ditindaklanjuti lagi,” pungkas Reza. (use)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789

Kerjasama Bappeda Dompu dengan Harian Suara NTB

Musrenbang Kecamatan Woja Harapkan Tambahan Puskesmas dan Renovasi Kantor Camat Dompu (Suara NTB) Layanan kesehatan oleh Puskesmas Dompu Barat dinilai belum mencukupi untuk melayani kesehatan masyarakat Woja dengan luas wilayah dan banyaknya penduduk. Warga Kecamatan Woja berharap agar ada tambahan puskesmas baru dan peningkatan layanan puskesmas Dompu Barat. Hasil musrenbang Kecamatan ini akan dibawa ke musrenbang Kabupaten, 3 Maret mendatang.

Kepala Bappeda Kabupaten Dompu, Ir Ruslan kepada Suara NTB di kantor Kecamatan Woja, Selasa (17/2) mengatakan, musrenbang tingkat Kecamatan mulai dilakukan sejak Senin (16/2) di Kecamatan Dompu dan dilanjutkan di Kecamatan Woja serta Hu’u. Proses musrenbang tingkat Kecamatan selain merangkum semua hasil musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, juga dilakukan proses skorring. “Hasil

musrenbang di tingkat Kecamatan akan dibawa pada proses musrenbang Kabupaten. Berdasarkan jadwal Provinsi, musrenbang Kabupaten kita pada 3 Maret,” kata Ruslan.

Fokus program pemerintah untuk tahun 2015 dan 2016, dikatakan Ruslan, masih difokuskan pada penanganan masalah pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga programnya diharapkan lebih pada peningkatan nilai produksi unggulan daerah seperti pada proses olahan dan lainnya. Selain membuka lapangan kerja, juga diharapkan bisa memberdayakan ekonomi masyarakat. “Seperti program PIJAR, fokus kedepan bagaimana hasil produksinya dapat ditingkatkan nilai tambahnya dengan melakukan pengolahan,” katanya.

Program lainnya masih terkait pendekatan pelayanan pada masyarakat. Pendekatan pelayanan ini untuk sektor kesehatan dan sektor pendidikan.

Tidak hanya pada pendekatan pelayanan, tapi juga pada sektor kualitas layanan. “Optimalisasi penanganan fenomena alam seperti penanganan bencana banjir dan tanah longsor, serta gempa bumi dan angin puting beliung juga tetap menjadi fokus program pemerintah kedepan,” terangnya.

Sekretaris Camat Woja, Abdurrahim, S.Sos pada kesempatan yang sama menyampaikan, masalah puskesmas Dompu Barat masih menjadi prioritas program yang diajukan pihaknya tahun 2015 ini. Kendati persoalan realokasi karena letak puskesmas Dompu Barat yang ada di daerah perbukitan ini tahun sebelumnya juga telah diajukan dalam forum Musrenbang. “Kita juga mengajukan peningkatan status Pustu Bara menjadi puskesmas. Ini dalam rangka peningkatan layanan kesehatan yang akan diterima oleh masyarakat seperti rawat inap,” katanya.

Rehab kantor Camat juga menjadi program yang diajukan pihaknya. Kondisi bangunan kantor Camat Woja sudah cukup memprihatinkan karena dimakan usia. “Kita berharap secara bertahap bangunan kantor Camat di Dompu direnovasi, karena suatu hal yang tidak mungkin dilakukan (renovasi) sekaligus,” ungkapnya.

Masalah penanganan bencana banjir juga masih menjadi

usulan dari Kecamatan Woja.

Apalagi kecamatan ini menjadi muara pertemuan beberapa sungai besar dalam kota Dompu, sehingga setiap musim hujan selalu ditimpa banjir. Programnya berupa bronjongisasi, normalisasi sungai dan lainnya.

Pengaspalan jalan ekonomi, pembuatan sumur dalam untuk penanganan tanaman pertanian di musim kemarau juga jadi usulan. (ula/*)

(Suara NTB/use)

SUARA NTB Rabu, 18 Februari 2015

SUARA NTB Rabu, 18 Februari 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Sengketa Lahan RPH Loang Baloq

Pemkab Lobar akan Gugat Pengusaha Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat, Dr H Zaini Arony mengaku Pemkab siap menempuh jalur hukum untuk memperjelas masalah lahan Rumah Potong Hewan (RPH) di Loang Baloq, Kota Mataram. Pasalnya, lahan ini masih ngotot diklaim oleh seorang pengusaha asal Jakarta. Sehingga antara kedua belah phak sama-sama saling klaim memilik hak atas tanah tersebut.

Dijelaskan Bupati lahan tersebut milik bersama Pemkab Lobar dengan Mataram. Saat ini, pihaknya sedang melakukan pendalaman terhadap aset itu serta mengumpulkan bukti-bukti surat. “Pemda siap menempuh jalur pengadilan,” tegasnya. Zaini ngotot jika lahan tersebut milik Pemkab Lobar. Untuk memastikan kebenaran lahan itu termasuk aset daerah, pihaknya akan sama-sama menunjukan alat bukti. Setahunya, dari dari dulu data yang dipegang Pemda bahwa lahan itu milik Lobar.

Nantinya, sambung dia, Pemkab maupun pengusaha yang mengklaim lahan itu akan saling menunjukan bukti. Jika persoalannya masih tumpang tindih, pihaknya akan mengambil upaya lainnya. Upaya lain, sambung Zaini, ditempuh kalau ada duplikasi atau tumpang tindih terhadap kepemilikan lahan tersebut. Salah satu langkah, kata dia, yakni membawa ke Pengadilan untuk diperkarakan secara perdata. “Kami akan gugat kalau memang tidak ada penyelesaiannya, biar nanti diputuskan di Pengadilan,” terangnya.

Ia menambahkan, pendataan aset ini tidak hanya di RPH Loang Baloq. Tapi, beberapa aset tempat lain seperti di Lombok Utara, yakni di Abor-Abor seluas 60 hektar. Pihaknya sudah melakukan pendekatan dengan Pemda KLU. Bagaimana sebaiknya dilakukan, apakah aset itu akan dibagi. Pemkab Lobar juga tambahnya, memiliki tanah di Gili Trawangan, tapi luasnya tidak sampai satu hektar. “Itu juga kita tertibkan,” katanya. (her)

Penegakan Perda KTR Belum Optimal Mataram (Suara NTB) Penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) disebut belum optimal. Karena walaupun Perda sudah ditetapkan dan telah disediakan ruang merokok di kompleks Kantor Walikota Mataram, ruang tersebut lebih sering kosong dan tidak pernah dimanfaatkan. “Saya tidak mengatakan (penegakan atau law enforcement) lemah, tapi belum optimal,” cetus Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kota Mataram, Mansur, SH.,MH kepada Suara NTB, Senin (16/2).

Mansur mengatakan saat ini memang sudah disediakan tiga ruang merokok (smoking room) di Kantor Walikota Mataram. Dua ruangan di lantai paling bawah dan satu ruangan di lantai tiga. Para perokok seharusnya menyadari bahwa ada aturan yang melarang merokok di tempat-tempat publik seperti kantor pemerintahan.

Kesadaran ini menurutnya yang masih kurang sehingga harus disertai dengan penegakan atau law enforcement yang tegas terkait aturan tersebut. “Sekarang terpenting law enforcement daripada teman-teman yang berwenang untuk menegakkan seperti Satpol PP dan PPNS baik dari BLH (Balai Lingkungan Hidup) maupun PPNS Dinas Kesehatan (Dikes),” jelasnya.

Penegakan aturan ini juga menurut Mansur erat kaitannya dengan bagaimana mengubah kebiasaan orang. Dan mengubah kebiasaan ini menurutnya tidak mudah dan butuh proses. “Ini berkaitan dengan bagaimana mengubah perilaku,” ujarnya.

Di dalam Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang KTR ditetapkan area yang bebas asap rokok seperti tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain dan/ atau berkumpulnya anak-anak, kendaraan angkutan umum, lingkungan tempat proses belajar mengajar, fasilitas kesehatan dan fasilitas olahraga. Dalam Perda tersebut disebutkan Mansur juga ada sanksi yang bisa diterapkan kepada pelanggar Perda. Sanksi yang diterapkan bisa berupa denda kurungan maksimal enam bulan dan denda maksimal Rp 50 juta.

“Termasuk sanski administrasi bagi pelaku usaha yang tidak menyediakan area merokok. Sanksi administrasi bisa berupa teguran lisan, tertulis, dan pencabutan izin usahanya,” ujarnya.

Sosialisasi terkait Perda ini juga disampaikan Mansur perlu dilakukan semua pihak, tidak hanya SKPD terkait. (ynt)

Politisi Perempuan Sulit Dapat Kesempatan Praya (Suara NTB) Keberadaan politisi perempuan di kancah perpolitikan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), hingga saat ini masih dirasa minim. Namun bukan berarti Loteng kekurangan kader politik dari kalangan kaum hawa tersebut. Hanya saja, kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada kaderkader perempuan untuk berbicara pada level politik yang jauh lebih tinggi yang masih sangat minim.

Hal itu diakui anggota DPRD Loteng, Dra. Nurul Adha, HMZ., saat berbicara dengan wartawan di kantornya, Selasa (17/2) kemarin. “Bicara kader perempuan di kancah politik, Loteng tidak kekurangan. Justru cukup banyak kaderkader perempuan Loteng yang potensial dan saat ini terlibat politik,” ujarnya.

Akan tetapi, persoalannya kader perempuan acap kali dipandang sebelah mata. Sehingga jarang sekali kader perempuan, terutama kader perempuan yang ada di partai-partai politik, memperoleh kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Akibatnya, peran kader perempuan selalu tertutup oleh kader laki-laki. Padahal bicara kemampuan, kader perempuan justru tidak kalah dari kader laki-laki.

Terkait potensi munculkan kader perempuan pada Pilkada Loteng mendatang, Nurul, mengaku masih sulit. Saat ini, ia belum melihat kader perempuan yang bisa diorbitkan untuk bersaing dalam perebutan kursi kepala daerah di Loteng. Walaupun potensi sebenarnya ada.

“Tapi itu tadi, kembali kepada kesempatan dan kepercayaan yang masih minim terhadap kader perempuan,” ujarnya. Untuk itu, pihaknya mendorong partai politik khususnya yang ada di Loteng, agar memberdayaan kader perempuan.

Bila perlu, pada Pilkada Loteng kali ini ada kader perempuan yang bisa didorong dalam persaingan menjadi kepala daerah. Kalau pun tidak diberikan porsi yang sama dengan kader lakilaki. Tapi paling tidak diberikan kesempatan untuk ikut bersaingan.

Jangan hanya fokus pada kader laki-laki. “Kita akui peluang kader perempuan untuk bersaing, masih kecil. Tetapi kalau saja diberikan kesempatan, semua kemungkinan masih bisa terjadi,” tanDra. Nurul Adha HMZ dasnya. (kir) (Suara NTB/kir)

(Suara NTB/kir)

BERI KETERANGAN - Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK. didampingi Wakapolres Loteng, Kompol Ferdyan Indra Fahmi, SIK, memberikan keterangan terkait penanganan kasus di Polres Loteng, Selasa (17/2) kemarin.

Terkendala Saksi Ahli

Penyelesaian Kasus Bedah Desa Loteng Tersendat Praya (Suara NTB) Upaya jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) untuk segera menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi program bedah desa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Loteng tahun 2011, hingga kini masih tersendat.

Pasalnya, saksi ahli dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) belum bisa dimintai keterangan terkait program tersebut.

Padahal keterangan tambahan dari saksi ahli KPDT tersebut, sangat menentukan penyelesaian proses penyidikan kasus tersebut. “Posisi penyidikan masih tahap P19.

Artinya, masih ada tambahan keterangan yang harus dilengkapi oleh penyidik,” se-

but Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK., kepada wartawan, Selasa (17/2).

Sebelumnya, berkas hasil penyidikan proyek senilai Rp 1,8 miliar tersebut sudah diserahkan ke Kejaksaan. Namun oleh pihak Kejaksaan, berkas kemudian dikembali-

kan lagi. Disertai beberapa catatan yang harus ditambah.

Salah satunya, terkait penambahan keterangan saksi ahli dari KPDT, selaku pihak yang memberikan dana.

Polres Loteng pun sudah berkoordinasi dengan KPDT, guna meminta saksi ahli. Bah-

Penganiaya Dua Jurnalis TV Ditangkap Mataram (Suara NTB) HS (35), ditangkap tim Buser Polsek Cakra, Senin (16/2) lalu dalam kasus perampokan.

Dialah yang diduga menganiaya dua jurnalis televisi tahun 2006 silam, di warung Granada Mataram. Namun penangkapan Herman Syahrial ini terkait kasus perampokan.

Dua jurnalis yang menjadi korban penganiyaan saat itu, Herman Zuhdi (TV One) dan Yosibio Novianto (Trans TV).

Ketika itu mereka ikut operasi Sat Pol PP, penertiban warung yang buka siang hari saat puasa Ramadhan. Namun pemilik warung tak terima dengan kehadiran kedua korban dan sejumlah jurnalis lainnya. Tersangka HS kemudian mengamuk, kemudian menganiaya Herman Zuhdi dan Yosibio Nivianto. “Memang dialah (HS) pelakunya waktu itu,” kata Herman Zuhdi, yang mengaku sangat mengenali wajah pelaku. Namun karena kasusnya sudah lama, Herman mengaku tak lagi mempersoalkannya.

HS, warga Karang Tapen, Cakranegara Kota Mataram ini, dibekuk tim opsnal Polsek Cakranegara saat sedang berada di tempat kerjanya, di sebuah pabrik pembuatan batu

Polres Loteng datang ke KPDT. Kendati terkendala persoalan saksi ahli, Kapolres Loteng menegaskan proses penyidikan kasus tersebut tidak boleh terhenti. Terlebih dari hasil audit, ditemukan adanya kerugiaan negara Rp 1,06 miliar dari total nilai proyek Rp 1,8 miliar. Dalam kasus tersebut, Polres Loteng sudah menetapkan tujuh tersangka. Diantaranya, mantan Kepala Dishutbun Loteng, L. Is. Termasuk PPK proyek serta pelaksanaan teknis proyek di tingkat desa. (kir)

Dana Kampanye Calon Kepala Daerah

KPU Kota Mataram Belum Bisa Memastikan

(Suara NTB/ars)

DITANGKAP - HS, warga Karang Tapen yang ditangkap tim Buser Polsek Cakranegara yang diduga menganiaya dua jurnalis televisi, ditangkap dalam kasus perampokan. bata, sekitar pukul 11.00 Wita.

“Dalam penangkapan tersebut, HS sempat melawan petugas dengan menggunakan sebilah kayu panjang. Ia juga sempat berusaha kabur. Namun, petugas dengan segera mengancam yang bersangkutan dengan mengacungkan pistol.

Akhirnya, pelaku bisa dilumpuhkan,” kata Kapolsek Cakranegara, Kompol I Gst Putu Suar-

naya, Senin kemarin. HS masuk DPO Polres Mataram karena diduga terlibat dalam aksi pencurian rumah mewah di komplek Town Palace, jalan Sriwijaya, Kota Mataram.

Pelaku diduga mencuri di komplek Town Palace no 11 Blok E tersebut dan menggondol TV LED 42, enam buah jam tangan berbagai merk, sepeda polygon, dan DVD player. (ars)

Anas Amrullah Sambut Sinyal Positif PPP Mataram (Suara NTB) Bakal Calon (Balon) Walikota Mataram, Ir. L. Anas Amrullah memberi tanggapan positif kepada DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Mataram menyusul pernyataan Ketua DPC PPP Kota Matara, Drs, HM. Husni Thamrin, MPd yang menyatakan Mataram membutuhkan figur pemimpin dari kalangan pengusaha.

L. Anas Amrullah dianggap sebagai figur yang didambakan di Kota Mataram. Bahkan, Husni Thamrin menyetarakan putra mantan Walikotif Mataram L. Mudjitahid itu dengan salah satu pengusaha terkenal di NTB, Farid Amir dan sangat layak diusung pada Pilkada Kota Mataram.

“Kami menyambut apa yang diungkapkan Ketua DPC PPP Kota Mataram, Pak Husni Thamrin. Soal silaturrahmi dengan PPP tidak menutup kemungkinan akan kami jalin, sama seperti partai-partai yang lainnya,” kata Anas Amrullah di Mataram, Selasa (17/ 2) kemarin.

Ia juga tidak menampikkan, saat ini Kota Mataram membutuhkan sentuhan tangan pengusaha untuk memimpinnya, terlepas dari statusnya sendiri sebagai pelaku usaha. Menurut Anas, Mataram adalah Kota MICE (Meeting, Incentive, Conferences, Exhibition) dan Kota

kan surat resmi sudah dikirim.

Namun sampai saat ini, pihak KPDT belum memberi jawaban pasti. Sehingga pihaknya belum bisa melakukan pemeriksaan tambahan sesuai petunjuk yang diberikan pihak Kejaksaan.

“Sampai saat ini kita masih menunggu kepastian dari KPDT, terkait saksi ahli yang ditunjuk,” terangnya. Kalau saksi ahli yang ditunjuk sudah jelas, baru kemudian pihaknya akan membahas teknis pemeriksaanya. Apakah saksi ahli yang datang langsung ke Loteng atau penyidik

Perdagangan.

Dengan pemimpin dari kalangan pengusaha, tentunya akan lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan di kota ini.

Investasi di Kota Mataram dikatakannya terus berkembang, tetapi di satu sisi investasi tersebut harus diatur sehingga berkembang secara merata.

Kota Mataram harus lebih di-

namis dengan visi misi pembangunannya ke depan. Anas menyebut, visi misi itulah yang kemudian akan coba dikuatkannya, akan disamakannya dengan seluruh partai politik yang ada di Kota Mataram. “Selain PPP, tidak menutup kemungkinan partai lainnya juga bisa kita bangun silaturrahmi,” demikian Anas. (bul)

Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram belum bisa memastikan apakah anggaran Pilkada bertambah ataukah berkurang menyusul rencana pemerintah menanggung biaya kampanye kepala daerah seperti Gubernur, Bupati. Komisioner KPU Kota Mataram bidang Pengelolaan Keuangan dan Logistik, Sopan Sopian Hadi mengatakan, belum berani berkomentar terkait anggaran kampanye calon kepala daerah khususnya Pilkada Kota Mataram. “Jadi ndak bisa kami berkomentar segini anggarannya, karena kan belum diundangkan,” kata Sopian ditemui di kantornya, Selasa (17/2).

Ia mengakui, dalam Perppu memang biaya kampanye ditanggung melalui APBD. Kaitannya dengan pembiayaan melalui APBN dimungkinkan ada perubahan anggaran untuk kampanye calon kepala daerah. Tetapi, persoalan anggaran tersebut belum final. Artinya, masih menunggu undang - undang dan pengaturan secara teknis melalui PKPU. Tetapi tetap anggaran tersebut akan di-

godok oleh KPU Kota/ kabupaten sesuai dengan proporsi masing masing. “Bisa saja berubah, tapi kita bersyukur kalau dibiayai lewat APBN,” ujarnya.

Namun, Sopian enggan menyebutkan berapa besaran anggaran yang disiapkan pada APBD khusus biaya kampanye calon kepala daerah. Yang jelas, pihaknya masih konsen berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) terkait data jumlah pemilih. Selain itu juga, pihaknya sedang menyiapkan draf keputusan.

“Saya ndak berani sebutkan, pokoknya sekarang kita sedang koordinasi dengan Dukcapil dan persiapkan draf,” imbuhnya.

Komisioner lainnya Bedy Saparwadi menjelaskan, proses tersebut masih belum final dan masih menunggu penetapan undang - undang. Biaya kampanye itu dibahas di Perppu, apakah nanti ditetapkan, belum bisa dipastikan. Sebenarnya, usulan biaya kampanye hanya usulan dari Komisi II DPR RI. Apapun keputusan nantinya akan diketahui setelah penetapan dan teknis melalui PKPU. (cem)

SUARA NTB Rabu, 18 Februari 2015

NTB Harus Segera Garap Pariwisata Syariah Mataram (Suara NTB) Pariwisata Syariah merupakan salah satu sektor industri yang cukup menjanjikan selain industry pariwisata yang bersifat konvensional. NTB harus segera memulai untuk menggarap hal tersebut demi membangkitkan eknomi masyarakat.

Direktur Eksekutif Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Wira Jagad menyampaikan inisiatif untuk menggarap sektor tersebut harus dipercepat. Menurutnya, NTB tidak akan kesulitan jika benar – benar serius untuk menggarap sektor tersebut.

“Saya rasa kalau daerah ini benar-benar mau untuk menggarap hal tersebut maka saya yakin tidak akan ada yang sulit. Pariwisata syariah itu hanya membutuhkan pelayananan berbasis Islami, makanan yang halal, kemudian fasilitas berupa tempat ibadah di hotel – hotel,” ujarnya.

Dikatakan, sejumlah fasilitas yang menjadi sarana pendukung label pariwisata syariah tersebut telah dimiliki NTB. Dengan demikian, NTB hanya membutuhkan semacam konsep serta mengelola sehingga pariwisata syariah tersebut betul – betul tampak.

“Nah sekarang NTB hanya tinggal melengkapi kekurangankekurangannya itu saja. Temasuk misalnya pemberian label Halal Food. Jadi wisatawan dari timur tengah misalnya ketika berkunjung kemari bisa membedakan mana makanan yang halal atau yang tidak boleh dikonsumsinya,” jelasnya lagi.

Humas BPPD NTB Uji Gaffar menambahkan pariwisata syariah bukan suatu hal yang menakutkan dan membutuhkan biaya besar untuk penggarapannya. NTB hanya tinggal memulainya serta pemerintah memberikan dukungan. Ia menilai, pariwisata syariah merupakan sektor yang cukup menjanjikan sebab tidak sedikit wisatawan dari Timur Tengah ingin datang ke NTB untuk menikmati suasana alamnya.

“Pariwisata Syariah ini memang sangat menjanjikan, itu sebabnya NTB harus segera memulai penggarapannya. Kita bisa bayangkan betapa misalnya wisatawan dari timur tengah ingin berbondong-bondong datang kemari, dan biasanya kalau wisatawan dari Arab itu berwisata dilengkapi dengan seluruh keluarganya termasuk pembantunya,” ujarnya, Senin (15/2).

Sementara itu, General Manager Hotel Santika Reza Bovier saat ditemui di Kantor BPPD NTB mengungkapkan kesiapannya menggarap pariwisata syariah tersebut. Dikatakan HS merupakan salah satu City Hotel di Lombok yang menyediakan makanan yang halal serta beberapa fasilitas Islami lainnya.

“Hotel Santika adalah hotel yang halal, kita tidak menyediakan minuman – minuman beralkohol. Bahkan saat kegiatan – kegiatan konser blues kita sama sekali tidak menyediakan minuman keras, sebab basis kita memang syariah. Bahkan kami juga bekerjasama dengan Bank Syariah,” tandasnya. (met)

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Maria Harfanti Juara Miss Indonesia 2015 Jakarta (Suara NTB) Maria Harfanti keluar sebagai pemenang Miss Indonesia 2015. Wakil dari Yogyakarta itu akan mengemban tugas Miss Indonesia selama setahun ke depan.

Maria pun tersenyum lebar ketika pendahulunya memasang mahkota Miss Indonesia, didampingi Miss World 2014 Rolene Strauss, kepada dirinya. Ia mengalahkan dua kontestan lainnya yaitu runner-up kedua Yona Luvitalice Miagan dari Papua dan Savina Wibowo dari Sumatera Selatan.

Saat sesi tanya jawab dengan dewan juri menuju pemilihan pemenang Miss Indonesia 2015, Maria mengatakan akan mempromosikan keragaman budaya Indonesia. Selain itu, mantan asisten dosen ini juga akan menggunakan produk-produk buatan Indonesia dan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang serupa.

Malam Puncak Miss Indonesia 2015 diselenggarakan di JIExpo Kemayoran dan juga dihadiri oleh Miss World 2014 Rolene Strauss.

Dikutip dari laman missindonesia.co.id, anak kedua dari tiga bersaudara ini pernah menjadi perwakilan dari Universitas Trisakti untuk mengikuti sebuah konferensi internasional di Thailand.

Ia pernah menjadi peserta dalam sebuah program pertukaran pelajar internasional pada tahun 2012. Ia mendapatkan kesempatan berharga menjadi tenaga pendidik bagi anak-anak tidak mampu di provinsi Guizhou, China.

Bagi Maria, pendidikan merupakan sebuah sumber

(Suara NTB/ist)

MISS INDONESIA - Finalis asal DI Yogyakarta Maria Harfanti (tangah) bersama finalis lainnya bernyanyi setelah dirinya dinobatkan menjadi Miss Indonesia 2015 pada malam puncak perhelatan kontes tersebut di Jakarta, Selasa (17/2) dini hari. daya yang tidak dapat dipandang sebelah mata dan merupakan investasi berharga bagi masa depan bangsa.

Maria yang dapat menyanyi dan bermain piano ini sedang menempuh pendidikan master dalam Magister Manajemen di Universitas Indonesia. Maria berpendapat meski Indonesia memiliki perbedaan budaya, tetap harus berada di bawah bendera yang sama.

“Kesatuan inilah yang harus kita jaga dan pertahankan,” kata Maria, dalam laman missindonesia.co.id.

Menurut Liliana Tanoesoedibjo, Ketua Dewan Juri Miss Indonesia 2015, gelar jawara disematkan pada Maria Harfanti karena Maria memiliki paket lengkap dengan kualitas dan kualifikasi yang tepat di ajang Miss World 2015.

“Maria sosok wanita yang tangguh. Dia punya paket

lengkap untuk ke ajang Miss World. Kami menilai dari talent show, public speaking, attitude keseharian dan lain – lainnya selama karantina. Dia punya semua itu,” tutur Liliana, Founder Miss Indonesia dalam konferensi pers usai acara malam penobatan Miss Indonesia 2015 di PRJ Kemayoran, Jakarta, Selasa (17/2).

Terpilihnya Maria Harfanti sebagai Miss Indonesia 2015 menuai banyak harapan dari

dewan juri termasuk Liliana untuk bisa melenggang dan meraih prestasi di ajang Miss World mendatang.

“Target untuk Miss World, harus lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Saya berharap penuh pada Maria, pasti dia akan melakukan terbaik yang dia punya dan Maria akan bisa berkontribusi untuk Indonesia ke ajang Miss World,” tutupnya. (ant/bali post)

Lady Gaga dan Taylor Kinney

(Suara NTB/ist)

Lady Gaga dan Taylor Kinney Bertunangan New York Lady Gaga bertunangan dengan aktor Taylor Kinney. Sang bintang pop berbagi kabar gembira itu melalui akun Instagramnya, Senin waktu setempat.

Dia mengunggah foto cincin di jarinya dan menulis: “Dia memberikan hatinya untukku pada hari Valentine, dan aku bilang YA!” Lady Gaga dan Kinney bertemu di lokasi pengambilan gambar video “You & I” pada 2011. Kinney membintangi serial NBC “Chicago Fire” dan juga film “Zero Dark Thirty”.

Lady Gaga telah menghasilkan lagu-lagu populer meliputi “Poker Face”, “Bad Romance” dan “Applause”. Baru-baru ini dia memenangi penghargaan Grammy ke-6 lewat album “Cheek to Cheek” bersama Tony Bennett. Dia dijadwalkan tampil di Academy Awards Minggu mendatang seperti dilansir Japan Today dari AP. Penyanyi 28 tahun itu sebelumnya mengaku ingin melakukan upacara pernikahan dengan Kinney di luar atmosfer bumi pada awal tahun depan saat menaiki penerbangan Virgin Galactic yang diselenggarakan oleh Sir Richard Branson.

Demikian dilansir The Sun Daily.

“Gaga dan Taylor ingin bersumpah sehidup semati dan berpikir bahwa penerbangan luar angkasa ini terlalu istimewa untuk dilewatkan. Sudah menjadi keinginannya untuk menyelenggarakan pernikahan yang tidak biasa. Tentu saja acara tersebut hanya merupakan simulasi karena tidak memungkinkan untuk membawa pendeta ke luar angkasa. Tapi mereka tidak peduli pada ketentuan yang ada, hal ini lebih ke arah pengucapan janji pernikahan bersama,” kata sebuah sumber pada harian Daily Star.

Sementara, penyanyi lagu Applause ini berencana akan tampil pada penerbangan khusus ke luar angkasa yang harga tiketnya mencapai 250 ribu dolar AS per kursi, dan ia akan menggunakan kesempatan tersebut untuk menyebarkan pesan cinta.

“Tampil di luar angkasa adalah sebuah kehormatan. Saya ingin menantang diri saya pada sesuatu yang tidak hanya menyatukan semua orang tapi juga membawa pesan cinta ke seluruh alam semesta,” kata Gaga.

Sementara Gaga yang disebut-sebut telah mengantongi tiket gratis penerbangan ke luar angkasa tersebut, akan bersiap satu bulan sebelumnya sebelum penerbangan tersebut untuk memastikan tubuhnya dapat beradaptasi dengan tekanan atmosfer yang ada ketika dia bernyanyi. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Momen penutupan akses pendakian ke gunung rinjani biasanya dijadikan kesempatan oleh pihak pengelola untuk melakukan konservasi dan rehabilitasi alam. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) melakukan aksi pembersihan menjelang dibukanya akses pendakian.

Sayangnya, anggaran seluruh kegiatan TNGR dinyatakan masih diblokir sehingga pihaknya belum dapat berbuat banyak.

“Dana masih diblokir oleh pusat, bukan hanya kegiatan clean up (pembersihan) yang masih tertunda tetapi beberapa kegiatan lainnya dalam program kita juga belum dapat dilaksanakan. Sekarang ada perubahan di pusat semenjak ada penggabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,”

tutur Kepala TNGR, Ir. Agus Budiono, M.Sc ketika ditanya terkait kapan pelaksanaan aksi bersih sampah di Gunung Rinjani untuk tahun ini, Selasa (17/2) pagi.

Dikatakan, sejumlah program lain yang menjadi kegiatan TNGR juga dinyatakan tertunda akibat adanya pemblokiran anggaran tersebut.

Dirinya menyatakan bahwa TNGR hanya bisa menunggu kepastian serta instruksi dari pusat. Ia berharap, dalam waktu dekat anggaran operasional dapat diturunkan sehingga program kerja TNGR dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

“Kita belum tahu sampai kapan anggaran diblokir, yang jelas sampai hari ini kami (TNGR,red) hanya menunggu kepastian serta instruksi dari pusat. Bahkan untuk anggaran operasional di kantor juga be-

lum diturunkan,” tambahnya.

A g u s mengungkapkan, biasanya momen penutupan akses pendakian itu dijadikan kesempatan olehnya untuk melakukan penataan dan pembenahan. Sejumlah fasilitas pendakian yang dinilai kurang layak langsung diganti dan diperbaharui. Termasuk akses jalan serta beberapa fasilitas pendukung lainnya yang memudahkan pelayanan kepada para wisatawan untuk mendaki gunung.

“Saat penutupan seperti saat ini kita melakukan upaya pembenahan selain melakukan konservasi alam. Tetapi sekarang ini kita masih menunggu anggaran dari kementerian,” tandasnya. (met)

Jakarta (Suara NTB) Trio Lestari yang beranggotakan Glenn Fredly, Sandhy Sondoro, dan Tompi meluncurkan album perdana bertajuk “Wangi” di Jakarta, Selasa.

“Wangi”, kata Tompi, adalah simbol harapan agar Trio

Lestari dapat menyumbangkan hal positif di tengah kondisi negara yang tidak karuan.

“Wangi itu sebutan untuk warga Lestari (panggilan untuk penggemar Trio Lestari) di tengah keadaan negara amburadul dengan ‘bau tidak

enak’, sebagai harapan yang bisa dibagikan untuk semuanya,” kata Tompi.

Sandhy menambahkan album pop ini memiliki tema beragam, mulai dari percintaan hingga pandangan Trio Lestari soal kondisi sosial politik di Indonesia. “Tujuan kami adalah bermusik secara jujur demi perubahan sosial dan politik Indonesia,” kata Sandhy.

Bagi ketiganya, Trio Lestari adalah sarana untuk mengungkapkan kepedulian mengenai lingkungan sekitar lewat musik. “Trio Lestari concern dengan apa yang dilihat di sekitar dengan caranya, yaitu budaya pop,” imbuh Glenn.

Album “Wangi” berisi lagulagu berjudul “Sakitnya Di Sini”, “La La Song”, “Kamu Kenapa Sih?”, “Nurlela”, “Indonesiaku”, “Gelora Cintaku”, “Sabda Rindu”, “How Could We Not Love” dan “Menghujam Jantungku”. (ant/bali post)

Pac-Man

(ant/bali post)

Anggaran Pembersihan Rinjani Diblokir

Universitas Spanyol Trio Lestari Luncurkan Album ”Wangi” Pajang Patung Pac-Man

(Suara NTB/ist)

Sandhy Sondoro, Tompi, dan Glenn Fredly.

Jakarta (Suara NTB) Sebagai penghormatan atas maskot game ikonik yang berkontribusi dalam industri video game, Universitas Rey Juan Carlos di Madrid memajang patung Pac-Man di kampusnya pada Desember.

Asahi Shimbun, Senin (16/2) melaporkan, Kazuhiko Koshikawa, Duta Besar Jepang untuk Spanyol, dan Fernando Suarez, kepala universitas, hadir dalam upacara peresmian.

Ikon game berbentuk bulat dengan ekspresi tersenyum itu menjulang setinggi dua meter sembari mengangkat simbol sekolah di tangan kanan yang diacungkan ke atas.

Pac-Man adalah karakter dalam video game arcade bernama sama yang dibuat pada 1980 oleh Namco (sekarang bernama Bandai Namco Games Inc.). Permainannya sederhana: Pac-Man harus memakan semua bintik-bintik sembari menghindari monster dalam labirin.

Judul game itu menuai popularitas setelah diekspor ke luar Jepang dan lebih terkenal di internasional ketimbang domestik. Pada 2013, serial animasi computer-generated di televisi berjudul “Pac-Man and the Ghostly Adventures” ditayangkan dan menarik perhatian para penggemar baru.

Berdasarkan keterangan resmi universitas, mereka memutuskan memajang patung itu untuk menghargai Pac-Man, perwakilan dari industri hiburan digital internasional, juga karakter yang telah lama dicintai dan memiliki peran penting dalam industri.

Universitas tersebut memiliki jurusan Pengembangan dan Desain Video Game. Pasangan patung Pac-Man diharap dapat membesarkan nama institusi itu di mata pengembang game, demikian Asahi Shimbun. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Grup musik punk rock asal Bali Superman Is Dead (SID) mengomentari ancaman pemerintah Australia memboikot kunjungan wisata ke Bali terkait eksekusi mati dua gembong narkoba “Bali Nine”; Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

SID yang digawangi Bobby Kool, Eka Rock, dan Jerinx dalam akun resmi Twitternya menyebutkan, “Sebagai masyarakat

Bali, kami tidak punya kecenderungan rasis terhadap siapa pun. Sama sekali tidak. Namun menurut kami ide orang Australia yang akan memboikot Bali karena hukuman mati dua penyelundup narkota asal Australia yang diterima di tanah Indonesia, adalah sikap yang berlebihan.”

Akun Twitter @SID_official itu melanjutkan “ok, kami paham jika Australia meminta keringanan hukuman, tapi mengancam memboikot

Bali?” SID menuturkan keheranannya bagaimana Australia bisa berpikir Bali tak akan mampu bertahan tanpa turis dari negaranya.

“Yang ada malah kebalikannya,orang Australia yang tidak bisa hidup tanpa Bali. Di mana lagi mereka bisa pergi ke tempat yang begitu murah, dekat dan penuh dengan senyum ramah?” Tulis Jerinx dan kawan-kawan.

SID menganggap pemerintah Australia sama sekali tak menyadari dengan ken-

yataan bahwa kebanyakan orang Bali sebenarnya muak melihat cara beberapa turis Australia yang tidak menghargai warga lokal dan kebudayaan Bali.

“Mereka pikir dirinya raja dan semua bisa dibeli dengan dollar. Hal itulah yg membuat mereka terlalu percaya diri dan menganggap hukum di Indonesia bisa dibengkokkan hanya dengan ancaman boikot Bali,” tulis cuitan SID. “Yg perlu dan HARUS

mereka ketahui, kelakuan sebagian warga mereka di Bali sangat meresahkan dan Bali tidak perlu turis-turis sampah seperti itu! Kami WNI ketika bertamu ke negara kalian, selalu mematuhi segala hukum yg berlaku di sana. Dan kalian juga seharusnya melakukan hal yg sama ketika bertamu ke Bali.

Bali tidak butuh sampah!

Tidak ada negara yg butuh sampah. RESPECT! THATS WHAT WE ALL NEED!,” tulis SID. (ant/bali post) Superman Is Dead

(ant/bali post)

SID Kecam Ancaman Australia

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 18 Februari 2015

Halaman 10

(Suara NTB/dys)

IMTAK - Siswa SMPN 4 Mataram saat mengikuti kegiatan imtak di sekolahnya. Pihak SMPN 4 Mataram berusaha mengembangkan sikap jujur siswa lewat imtak.

SMPN 4 Mataram Kembangkan Sikap Jujur Siswa Mataram (Suara NTB) Jujur merupakan sikap terpuji yang harus dimiliki oleh setiap siswa.

Untuk itu setiap sekolah hendaknya mengembangkan sikap jujur di lingkungan sekolah. Sebagaimana yang dilakukan SMPN 4 Mataram.

Melalui kegiatan iman dan takwa atau imtak, para siswa diajarkan untuk senantiasa bersikap jujur.

Kepala SMPN 4 Mataram Muhammad Ali menjelaskan jika sikap jujur wajib dimiliki setiap anak.

Karena dengan sikap jujur, karak-

ter anak selanjutnya dapat tumbuh, sehingga menghasilkan generasi berkarakter dan berkualitas sebagaimana tuntutan dan tujuan pendidikan secara umum.

Kata dia, di sekolahnya, kegiatan imtak dijadikan sebagaima sarana untuk menyalurkan visi kejujuran tersebut. Melalui tausyiah pada guru yang dilakukan setiap hari Jumat, setidaknya para siswa dapat terus belajar mengembangkan sikap jujur dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Selain melalui imtak, banyak cara juga dilakukan sekolah untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran pada anak.

Misalnya melalui kegiatan perayaan hari-hari besar agama seperti maulid, isra’ mi’raj dan lain sebagainya.

Melalui momentum itu, para siswa senantiasa dinasihati untuk tetap berlaku jujur dalam setiap situasi apapun. Ali pun meyakini, jika itu didengar dan diterapkan oleh para siswa, ke depan akan lahir generasi emas yang diharapkan bangsa ini. (dys)

Ekstrakurikuler Siswa Jadi Strategi Pengembangan Sekolah Mataram (Suara NTB) Menjabat sebagai Kepala SMAN 4 Mataram hasil mutasi lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram beberapa waktu lalu, H. Ma’un mengaku saat ini sedang berusaha mengenal situasi dan kondisi sekolah baru yang dipimpinnya itu.

Menurutnya, pengenalan terhadap situasi sekolah penting dilakukan agar berbagai program strategis sekolah tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Salah satu program yang akan dikembangkan ke depan adalah pengembangan beragam kegiatan

ekstrakurikuler siswa.

Diakuinya, jika melihat sepintas, terdapat beberapa kegiatan ekstrakurikuler sekolah yang diminati para siswa. Diantaranya seni tari, basket, futsal, bulu tangkis. Semua kegiatan itu, masih aktif dan berjalan terus. Adapun pembinaannya dilakukan pada sore hari. “Itu aktif semua di sekolah, kedepan itu kita kembangkan lagi dan perluas bagi para siswa,” terangnya.

Diakuinya, ekstrakurikuler seni tari pernah merasakan manisnya menjadi juara pertama tingkat provinsi NTB tahun lalu. Ia pun berharap semua kegiatan ekstra-

Tidak Hasilkan Penganggur MINIMNYA lapangan pekerjaan menjadi motivasi para pendidik terutama di kalangan perguruan tinggi untuk mendorong mahasiswa dalam berwirausaha. Dorongan tersebut diharapkan membuka potensi baru, yakni membuka lapangan pekerjaan bukan mencari pekerjaan.

Inilah yang diharapkan STIE AMM Mataram dalam memberikan pendidikan pada mahasiswanya.

Kepala Pengembangan Pusat Kewirausa(Suara NTB/rai) haan dan Produktivitas Usman Nasional (P2KPN) STIE AMM, Usman, mengungkapkan, deretan rumah toko (ruko) menghadap ke barat di Jalan Sedap Malam Gomong Barat belakang Kampus STIE AMM diramaikan kelompok usaha dari kalangan mahasiswa.

Menurutnya, pembentukan kelompok usaha tersebut sebagai bentuk persiapan mental dan menanamkan nilainilai kewirausahaan kepada calon lulusan sarjana. Mahasiswa diberi pembekalan terkait kewirausahaan dan lokakarya. “Jadi kami bentuk kelompok usaha ini dengan menyiapkan sarana dan prasarana untuk dikelola oleh mahasiswa sendiri. Katagorinya semester 4 sudah kami wajibkan untuk berwirausaha. Sementara modalnya dari swadaya mereka,” ungkapnya pada Suara NTB, di ruang kerjanya, Selasa (17/2).

Dijelaskan, dalam sistem pengelolaannya, pihak kampus mewajibkan kelompok wirausaha membuat laporan akhir untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan. “Jadi kami suruh mahasiswa untuk membuat hasil laba dan rugi juga neracanya untuk dipelajari, supaya terus dilakukan perbaikan dan pembinaan apapun yang menjadi kendalanya dalam berproses,” jelasnya. (rai)

kurikuler sekolah ke depannya mampu menorehkan prestasi sebagaimana yang dihasilkan ekstrakurikuler seni tari.

Salah satu cara yang akan dilakukan Ma’un agar keberadaan semua ekstrakurikuler sekolah bisa berprestasi yaitu kolaborasi antara pelatih yang berasal dari internal dan eksternal sekolah.

Karena selama ini, pelatih pada setiap jenis ekstrakurikuler sekolah berasal dari internal sekolah, jika kebutuhan akan hal itu diperlukan, ke depan bisa saja pelatih juga diambil dari luar sekolah. (dys)

Semua Sekolah di NTB Belum Siap Gelar UN ’’Online’’ Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB Dr. H. Rosiady Sayuti, MSc, menegaskan, sembilan sekolah di NTB yang diminta pemerintah pusat melaksanakan UN 2015 dengan sistem online masih belum siap.

Permasalahannya pada infrastruktur dan fasilitas yang belum memadai.

“Ada lima SMA dan empat SMP yang ditunjuk menggelar ujian nasional (UN) secara online, tapi setelah kami berkoordinasi belum ada yang siap,” ujarnya, Selasa (17/2).

Rosiady menyebut, sembilan sekolah yang ditawari untuk menggelar UN 2015 melalui online atau media internet, sebanyak empat sekolah ada di Kota Mataram, yakni SMAN 1 Mataram, SMAN 5 Mataram, SMPN 2 Mataram dan SMPN 6 Mataram. Semua sekolah ini merupakan bekas Rintisan Sekolah Berstatus Internasional (RSBI).

Alasan seluruh sekolah tersebut belum siap, menurut dia, karena sarana komputer dan jaringan internet yang dimiliki belum memadai untuk menunjang pelaksanaan UN secara online.

Selain itu, sekolah juga meminta pelaksanaan ujian melalui media internet harus dilakukan secara menyeluruh, karena menyangkut mental para peserta didik yang akan mengikuti ujian. “Jangan ada yang online

dan offline, karena itu bisa menimbulkan sikap mental dari peserta didik,” ujarnya.

Menurut Rosiady, kendala fasilitas yang belum memadai tidak hanya dialami oleh sekolah di NTB, tapi kemungkinan juga di daerah lain. Ia mengatakan, pihaknya tidak bisa mengintervensi pihak sekolah agar harus menggelar UN 2015 melalui media internet atau tanpa lembar dan kertas jawaban kertas. Alasannya, kewenangan UN ada di sekolah sesuai kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Kami tidak bisa memaksakan UN online digelar meskipun sekolah sudah ditunjuk,” ujarnya.

Namun, kata dia, Pemprov NTB akan berupaya agar UN secara online bisa digelar secara menyeluruh pada 2016.

Untuk mewujudkan hal itu, pihaknya akan berupaya agar sekolah-sekolah memiliki infrastruktur telekomunikasi yang memadai, seperti jumlah komputer disesuaikan dengan kondisi jumlah peserta didik

Hidupkan Jurusan TPHP

tanggulangi pihak sekolah, sedangkan untuk hasil dari pemasaran itu nantinya akan ada persentase. “Diserahkannya pengelolaan kantin itu kepada TPHP belum satu bulan, namun dampaknya sudah cukup bagus,” ujarnya, Selasa (17/2).

Ketua Jurusan Teknologi Pengelolaan Hasil Pertanian (TPHP) SMKN 1 Sakra Lotim, Rohatin Arpianingsih, SP, mengatakan, pengelolaan hasil pertanian yang dilakukan oleh siswa ketika melakukan praktik akan dipasarkan langsung oleh para siswa melalui kantin yang diserahkan oleh sekolah. Selain siswa bisa memproduksi hasil pertanian, ke depan ia berharap para

ditetapkan oleh panitia ujian.

Sistem UN online itu, lanjutnya, akan diadopsi di tahun 2016 dalam pelaksaan ujian semester.

Hal itu dimaksud untuk mempermudah dan memberikan pembelajaran kepada siswa – siswi bila ada UN dilakukan dengan sistem online. “Insya Allah tahun 2016, saya coba terapkan ujian semester secara online,” ujarnya. (dys/cem)

“Ada lima SMA dan empat SMP yang ditunjuk menggelar ujian nasional secara online, tapi setelah kami berkoordinasi belum ada yang siap,” H. Rosiady Sayuti

Proposal Pembangunan Ponpes MTs Jauhar Pelita Belum Lengkap

Siswa SMKN 1 Sakra Dipercaya Kelola Kantin Selong (Suara NTB) Wakil Kepala Bidang Humas SMKN 1 Sakra, Drs. Amiruddin, menegaskan, pihaknya berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya bagi jurusan Teknologi Pengelolaan Hasil Pertanian (TPHP). Saat ini, pihak sekolah sudah menyerahkan pengelolaan kantin pada jurusan TPHP. Ditambahkannya, diserahkannya kantin sekolah ini kepada siswa bertujuan supaya hasil produksi yang dihasilkan oleh siswa melalui praktik bisa dipasarkan langsung oleh siswa melalui kantin itu. Namun, untuk masalah pendanaannya sampai sekarang ini masih di-

di masing-masing sekolah dan penguatan jaringan internet.

“Kami sudah usulkan ke Pemerintah Provinsi NTB untuk program peningkatan infrastruktur, sehingga bisa serempak penyelenggaraan UN secara online di seluruh Indonesia,” ujarnya menjelaskan.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram, H. Sudenom. Diakuinya, berdasarkan pertimbangan dan permintaan seluruh kepala sekolah di Kota Mataram, pihaknya masih belum siap UN secara online.

Diakuinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pernah meminta beberapa sekolah mengirimkan kesiapan atau kesanggupan menyelenggarakan UN secara online. Akan tetapi, tidak ada satu pun sekolah di Mataram bersedia melakukan UN secara online.

Berdasarkan pengakuan sekolah, ujarnya, ketidaktertarikan sekolah, karena terkait sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia serta kesiapan siswa sendiri. Secara

pribadi siswa akan terganggu secara psikologi, karena akan membandingkan sekolah lain tidak menggunakan sistem yang sama. Artinya, hal itu dikhawatirkan akan mempengaruhi hasil ujian siswa.

Selain faktor kesiapan sekolah dan siswa, faktor eksternal seperti listrik serta sarana prasarana pendukung lainnya dinilai akan mengganggu jalan UN secara online. Bisa saja ketika siswa mengerjakan ujian secara tiba – tiba listrik padam, sehingga mengganggu serta memperlambat proses ujian. Padahal waktunya sudah

(Suara NTB/yon)

KELOLA KANTIN - Keberadaan kantin di SMKN 1 Sakra pengelolaannya dipercayakan pada siswa, khususnya Jurusan TPHP. Pengelolaan pada siswa ditujukan untuk meningkatkan jiwa berwirausaha. siswa mengetahui bagaimana cara memasarkan hasil produksi dan siswa lulus akan mengetahui dan terbiasa untuk berwirausaha.

Diakuinya, siswa yang terlibat dalam pemasaran hasil produksi itu sebanyak 7 siswa.

Di mana, ke tujuh orang siswa

itu diberikan honor dari hasil pemasarannya, itu dilakukan untuk memotivasi para siswa.

“Jadi, hasil praktik siswa pada saat pelajaran produktif dipasarkan di sini, sedangkan siswa yang terlibat khususnya dalam pemasaran ini hanya kelas 3,” terangnya. (yon)

Mataram (Suara NTB) Proposal permohonan pembangunan infrastruktur dan pengadaan fasilitas yang diajukan pengelola Pondok Pesantren (Ponpes) MTs Jauhar Pelita Jati Sela Gunungsari ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) NTB 2013 lalu dinilai masih belum lengkap.

Kepala Seksi Sarana pada Bidang Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi NTB Handum, mengaku, Ponpes Jauhar Pelita Jati Sela mengajukan proposal pembangunan di tahun 2013. Namun

proposal tersebut tidak diterima, lantaran tidak memenuhi syarat. “Tidak ada NPWP-nya,” terangnya pada Suara NTB ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (17/2).

Menurutnya, untuk mengajukan proposal pihaknya sudah menetapkan persyaratan bagi sekolah yang ingin mengajukan proposal. Di antaranya, Izin Operasional, fotocopi Akreditasi Madrasah, fotocopi NPWP, fotocopi NSM (Nomor Statistik Madrasah), rekomendasi dari kabupaten, fotocopi rekening atas nama madrasah, profil madrasah dan tidak pernah mendapat

bantuan dua tahun terakhir. “Nah kalau MTs Jauhar Pelita sendiri tidak melampirkan NPWP. Jadinya jangan asal masukkan proposal saja persyaratannya juga harus diperhatikan,” tegasnya.

Meski demikian, ujarnya, pada tahun 2015 pihak Kanwil Kemenag NTB akan membuka lagi kesempatan bagi yang ingin mengajukan permohonan bantuan pembangunan atau pengadaan fasilitas. Namun belum pasti kapan mulainya, masih menunggu rapat keputusan selanjutnya. (rai)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 18 Februari 2015

Tuan Rumah akan Siapkan Perlawanan Madrid Mantan striker tim nasional Spanyol Raul Gonzalez menilai Real Madrid bakal menghadapi perlawanan keras dari tuan rumah Schalke 04 di babak 16 besar Liga Champions, demikian dikutip dari goal.com.

Klub LSI Minta Dukungan ke Presiden Gresik Klub peserta Liga Super Indonesia (LSI) berencana mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk merekomendasi dan mendukung pelaksanaan liga tetap pada jadwal semula, yakni tanggal 20 Februari 2015.

“Itu salah satu rekomendasi para klub yang kini rapat dengan PT Liga Indonesia di Jakarta, yakni mengirimkan surat kepada presiden untuk meminta dukungan agar pelaksanaan kompetisi tetap pada tanggal 20 Februari,” kata Manajer Persegres Gresik United, Bagus Cahyo Yuwono, Selasa kemarin.

Rekomendasi lain yang disepakati adalah mendatangi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), dan berkoordinasi terkait rencana pelaksanaan verifikasi faktual kepada para klub.

“Kami ingin duduk bareng bersama BOPI dan berkoordinasi terkait rencana pelaksanaan verifikasi faktual kepada para klub. Dan kami ingin verifikasi tetap jalan, namun kompetisi juga tidak tertunda,” ujarnya.

Bagus mengatakan, sejumlah klub juga akan mengancam bila pelaksanaan kompetisi ditunda, salah satu ancamannya adalah menarik pemainnya yang kini memperkuat Tim Nasional, serta keluar dari pelaksanaan kompetisi.

Ancaman klub itu didasari dari banyaknya aspek kerugian bila pelaksanaan kompetisi ditunda, salah satunya adalah kerugian materi, sebab beberapa klub telah mengontrak dan membayar pemainnya.

“Kita ingin agar pelaksan-

aan kompetisi tidak ditunda sebab banyak aspek kerugian bila pelaksanaan kompetisi ditunda, sebab sejumlah klub telah membayar dan mengontrak pemainnya,” ucapnya.

Sebelumnya, Tim Sembilan hasil bentukan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi melalui BOPI merekomendasi agar menunda penyelenggaraan LSI 2015 sampai dipenuhinya lima persyaratan standar organisasi.

Lima rekomendasi itu antara lain seluruh klub peserta LSI harus segera melunasi tunggakan kepada pemain, pelatih dan ofisial tim dengan menyertakan bukti pelunasan.

Selanjutnya, klub wajib menyertakan dokumen kontrak kerja profesional pemain, pelatih dan ofisial tim kepada BOPI, ditambah adanya persyaratan garansi bank yang dapat dipenuhi klub paling lambat pertengahan musim kompetisi ISL 2015.

Selain itu, operator LSI serta seluruh klub peserta wajib menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai bukti pembayaran dan pelunasan pajak, ditambah persyaratan lain yang telah ditetapkan BOPI. Persyaratan ini, menjadi rekomendasi BOPI yang wajib dipenuhi dalam proses izin keramaian yang akan dikeluarkan oleh BOPI. Sebelumnya, sesuai rencana pelaksanaan kompetisi LSI 2015 akan digulirkan pada 20 Februari, dan diawali pertandingan antara Persib Bandung melawan Persipura Jayapura, namun pertandingan ini terancam batal bila BOPI belum mengeluarkan rekomendasi pertandingan. (ant/bali post)

Karim Benzema

nah membela Madrid dan Schalke mengakui El Real tetap jadi favorit. “Di atas kertas pertandingan akan mudah bagi Madrid,” ujar Raul di Kicker.

“Tetapi mereka harus berjuang di atas lapangan karena Schalke akan berupaya menggagalkan pesta.”

“Sudah pasti, Schalke bukan lawan yang mudah untuk ditaklukkan.”

Musim lalu kedua tim juga bertemu di babak yang sama dan pada saat itu Los B l a n c o s menang dengan agregat telak 9-2.

B e k Schalke 04, Dennis Aogo, mengaku jika timnya tak menaruh fokus atau minat besar sekalipun untuk mengalahkan Real Madrid, di babak 16 besar Liga Champions.

Aogo menegaskan jika fokus timnya saat ini hanya terletak di kom-

petisi domestik, Bundesliga Jerman. Schalke kini tengah berjuang untuk mendapat tiket ke Liga Champions lagi di musim depan.

“Harus diakui, fokus kami jelas lebih tertumpu pada ajang Bundesliga, kami ingin tetap berlaga di Liga Champions musim depan. Hal ini sangat penting bagi para suporter dan juga klub, karena secara finansial lolos ke Liga Champions akan sangat membantu kami,” ungkap Aogo seperti dilansir laman resmi klubnya.

Bek muda Real Madrid, Nacho Fernandez, menaruh kewaspadaan lebih pada striker gaek Schalke 04, Klaas-Jan Huntelaar, pada duel leg pertama babak 16 besar Liga Champions.

Meski kini sudah menginjak usia 31 tahun, Huntelaar dinilai Nacho masih dalam level tertinggi seorang striker. Hal itu menghadirkan motivasi ekstra, mengingat bek lulusan Castilla tersebut akan langsung berhadapan dengan sosoknya esok.

“Huntelaar adalah penyerang kelas dunia dan dirinya masih berada di level yang sama meski sudah menua. Ia sangat mencintai pekerjaannya sebagai pencetak gol,” tutur Nacho, seperti dikutip harian Marca. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga judo NTB saat ini punya satu atlet putri yang bisa ditingkatkan prestasinya di level nasional.

Atlet itu adalah Sinta Rahayu. Sayangnya potensi atlet tersebut masih luput dari perhatian cabor. Akibatnya, atlet tersebut tak bisa memaksimalkan kemampuannya.

Hal ini disampaikan Pelatih Judo NTB, L. Tony Erlan kepada Suara NTB saat bertandang ke GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (17/2) kemarin. “Sebenarnya kita punya satu atlet yang bisa menyumbangkan medali di kancah nasional. Namun pembinaan atlet judo di NTB masih luput dari perhatian Pengprov Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) NTB, sehingga atlet sulit meningkatkan prestasi di kancah nasional,” ucapnya.

Dikatakan, Pengprov PJSI NTB setidaknya memiliki satu atlet yang bisa diasah menjadi juara nasional. Atlet itu adalah Sinta Rahayu. Dengan persiapan yang boleh dibilang minim (satu bulan) atlet tersebut mampu bersaing dengan atlet-atlet nasional.

Prestasi pertama Sinta adalah mendulang medali emas di Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Judo di Bali tahun 2014.

Selain itu atlet kelahiran Kota Mataram itu juga sukses meraih medali perunggu di kelas 45 Kg putri di Kejurprov Junior dan Senior Judo di Bali 15 Januari lalu yang diikuti atlet-atlet judo dari Pulau Jawa, Bali, NTB dan NTT. Menurut Tony, persiapan atlet judo NTB mengikuti even tingkat nasional belum diperhatikan sepenuhnya oleh Pengprov PJSI NTB. Selama ini kata Tony atlet berjuang sendiri dalam persiapan mengikuti event regional maupun nasional. Karena memang fasilitas latihan yang dimiliki Pengprov PJSI NTB saat ini sangat terbatas. Matras yang harusnya dapat digunakan untuk pemusatan latihan atlet tidak bisa dimanfaatkan karena disimpan di Aula Korem.

Sementara Aula Korem 162 /WB selalu digunakan untuk tempat pertemuan Korem. Akibatnya, atlet harus latihan di luar. Porsi latihan atlet di luar, kata Tony sangat kurang, karena tidak menggunakan matras. Dia berharap pihak PJSI NTB bisa membangun Dojo (tempat latihan) di luar Aula Korem, sehingga porsi latihan atlet bisa ditingkatkan.

Menanggapi hal itu Wakil Ketua Binpres Judo NTB, Moh. Iqbal mengatakan persoalan itu bisa diselesaikan. Caranya, atlet dan pelatih berkoordinasi dengan pengurus cabor.

Dengan begitu pembinaan atlet judo bisa berjalan baik.

“Kita tidak pernah diinfomasikan soal kegiatan kejurnas, sehingga pengurus banyak yang tidak tahu,” jelas Iqbal. (fan)

14 Atlet NTB Tak Lulus TKD CPNS Mataram (Suara NTB) Hasil Tes Kompetensi Dasar (TKD) lewat penerimaan calon pengawai negeri sipil formasi khusus olahragawan dan pelatih berprestasi di lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tahun 2014 hanya meluluskan dua atlet asal NTB. Mereka adalah Niken Ayu Pintaka Rukmi dan Nurul Imaniar.

Itu artinya sebanyak 14 dari 16 atlet asal NTB yang mengikuti TKD CPNS tahun 2014 dinyatakan tidak lulus. Kelulusan dua atlet NTB itu di TKD dimuat dalam Website Resmi Kemenpora www.kemenpora.go.id yang di unggah Suara NTB di Internet, Selasa (17/2) kemarin.

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/ 482/M.PAN-RB/01/2015

tanggal 29 Januari 2015 tentang penyampaian daftar nilai TKD hasil seleksi CPNS tahun 2014 (khususnya atlet) dan Menpan dan RB nomor 2 tahun 2015 menyampaikan sebanyak 88 atlet dan pelatih yang lulus TKD. Dari jumlah itu terdapat dua atlet NTB, yakni atlet atletik Nurul Imaniar dan atlet tarung derajat, Niken Ayu Pintakarukmi.

Kedua atlet NTB ini kemudian akan mengikuti Tes Kompetensi Bidang (TKB) di Wisma Soegondo Djojopoespito, Cibubur Jakarta Timur, 25-27 Februari mendatang. Untuk diketahui, peserta yang berhak mengikuti TKB adalah peserta yang lulus TKD. Sebagaimana disampaikan oleh pihak KONI NTB sebelumnya, 16 atlet dan pelatih berprestasi nasional asal NTB yang mengikuti TKD CPNS tahun 2014. Sayangnya, dari jumlah tersebut hanya dua atlet yang lulus TKD. Si-

sanya terpaksa gigit jari, karena gagal lulus TKD. Para orang tua atlet dan pelatih mempertanyakan komitmen pemerintah yang sebelumnya menjanjikan CPNS bagi atlet yang berprestasi.

“Bagi atlet tes CPNS tahun ini sangat berat karena nilai tes harus bisa menembus passing grade, sementara atlet tak sempat belajar karena setiap harinya mengikuti latihan,” keluh orang tua atlet yang anaknya tidak lulus tanpa ingin disebutkan namannya di koran.

Sekum Pengprov Kodrat NTB, Dedy Noor Cholies yang dikonfirmasi terkait salah satu atlet tarung derajat NTB yang berhasil lulus TKD sudah mengetahui hal itu. Diakuinya Niken Ayu merupakan satu-satunya atlet tarung derajat yang lolos TKD CPNS tahun 2014. (fan)

Pacquiao Lancarkan Perang Urat Syaraf untuk Mayweather

Pacquiao dan Floyd Mayweather Jr

(Suara NTB/ist)

New York Petinju Filipina, Manny Pacquiao melancarkan perang urat syaraf dengan calon rivalnya, Floyd Mayweather Jr, jelang tuntasnya negosiasi pertarungan mereka.

Seperti diwartakan AFP dan dikutip dari detiksport, Pacquiao mengatakan, saat ini negosiasi pertarungan mereka sudah hampir rampung.”Kami sepakat pertarungan ini harus terlaksana. Kami sedang membereskan hal-hal kecil. Ia (Mayweather) juga sudah bilang ingin agar duel ini terwujud,” tegasnya.

Ia juga menyambut positif tawaran untuk melakukan tes doping jelang laga tersebut.

“Kami sepakat dengan permintaan mereka. Bahkan aku menyarankan denda 5 juta dolar AS jika aku positif atas obat-obatan terlarang,” beber Pacquiao tanpa merinci apa permintaan kubu Mayweather terkait tes obat terlarang ini.

Pacquiao juga menolak mengatakan berapa nilai kesepakatan tersebut, meskipun menyatakan bahwa kemungkinan adanya klausul rematch di kontrak amatlah kecil.

Pacquiao (36 tahun) dan Mayweather (37 tahun) dinilai sebagai petinju pound for pound terbaik sehingga duel mereka pun telah amat dinantikan—terlebih usia mereka terus bertambah. Pacquiao kini memiliki rekor tanding 575 dengan dua seri dan 38 knockout, sedangkan Mayweather punya catatan 47-0 dengan 26 KO. (ant/bali post)

Sinta Rahayu

(Suara NTB/fan)

Klaas-Jan Huntelaar

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Namun, penyerang New York Cosmos yang per-

Potensi Atlet Judo Luput dari Perhatian

MU Tantang Arsenal di Piala FA

London Manchester United (MU) akan berhadapan dengan Arsenal di perempat final Piala FA Inggris setelah sukses mengalahkan Preston North End 3-1. Sementara Liverpool akan menjadi tuan rumah bagi Blackburn Rovers.

MU sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Laird untuk tim tuan rumah Preston di menit 47. Setelah itu, MU membalas tiga gol lewat Herrera, Fellaini, dan Rooney yang membuat mereka lolos ke perempat-final Piala FA. Sementara Liverpool yang mengalahkan Crysal Palace 21 di putaran kelima akan menghadapi Blackburn yang di urutan sembilan Championship. Blackburn telah enam kali memenangi Piala FA. Pada laga lain, pasukan Tim Sherwood, Aston Villa, akan berhadapan dengan pasukan Tony Pulis, West Brom, dalam duel bertajuk West Midlands derbi.

Sementara tim kasta ketiga atau divisi League One Inggris Bradfood, yang membuat kejutan dengan menyingkirkan dua raksana Chelsea dan Sunderland, akan berhadapan dengan Reading.

MU melaju ke perempatfinal Piala FA setelah mengalahkan Preston 3-1 dalam lanjutan Piala FA, Selasa dini hari kemarin. Tiga gol United dicetak oleh Ander Herrera menit 65, Fellaini menit 72, dan penalti Rooney menit 88. Sementara tim tuan rumah, Preston berhasil mencetak gol lebih dulu menit 47 oleh Laird. Dengan kemenangan ini, MU akan menghadapi Arsenal di delapan besar Piala FA. Melawan tim yang merumput di kasta ketiga sepak bola Inggris, MU justru tertinggal lebih dulu dari Preston. MU mendominasi penguasaan tanpa menciptakan peluang. MU menguasai 70 persen bola di babak pertama, tetapi tidak memiliki tendangan ke arah gawang.

Tim tuan rumah membuka keunggulan lebih dulu, dua menit setelah peluit babak kedua ditiup. MU membalas di menit 65 melalui Ander Herrera. Menit 72, Fellaini membawa MU berbalik memimpin dan Wayne Rooney memastikan kemenangan United menit 88 dari titik putih. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

TERJATUH – Penyerang Manchester United, Wayne Rooney, terjatuh setelah dihadang oleh kiper Preston North End.

SUARA NTB

Rabu, 18 Februari 2015

Halaman 12

IKLAN

AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

TRAVEL

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO AGEN

OTOMOTIF

SUARA NTB

Rabu, 18 Februari 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

OPINI

SUARA NTB Rabu, 18 Februari 2015

Halaman Halaman 14 14

Melembagakan Nilai-nilai Agama Ketika nasihat langsung tidak begitu efektif merubah perilaku kolektif masyarakat, seringkali keadaan menjadi pengetahuan terbaik untuk menyadarkan orang. Walaupun terkadang orang hanya menonjolkan memori jangka pendek, di mana ketika pada posisi aman, posisi normal boleh jadi perilaku awal terulang kembali.

Parkir Isi Ulang Perlu Dicoba SARAN Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini agar Pemkot Mataram menerapkan pola parkir berlangganan atau kartu parkir isi ulang, nampaknya perlu dicoba. Pasalnya pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Mataram sampai saat ini, tidak dapat dipungkiri, masih amburadul. Berbagai masalah menyertai pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Mataram.

Mulai dari dugaan kebocoran parkir, hingga lahan parkir yang dikuasai secara multi level marketing. Meski dalam banyak kesempatan, Kepala Dishubkominfo (Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika) Kota Mataram, Drs. H. Khalid mengakui adanya mafia parkir di Kota Mataram, sayangnya sampai saat inipun, mafia parkir itu tidak pernah bisa dibongkar.

Dengan perkembangan Kota Mataram yang cukup dinamis, pengelolaan parkir di Kota Mataram juga perlu dipikirkan pola yang lebih baik. Artinya pola baru yang dapat mengatasi persoalan yang selama ini menjadi kendala Pemkot Mataram mencapai target. Sebab, setiap kali penetapan target retribusi parkir tepi jalan umum, Dishubkominfo Kota Mataram sebagai SKPD teknis selalu was-was tidak dapat memenuhi target itu.

Namun kekhawatiran Dishubkominfo ini, lima tahun terakhir memang terbukti dengan tidak mampunya Dishubkominfo mencapai target yang telah ditetapkan. Dewan nampaknya cukup gregetan dengan ketidakmampuan Dishubkominfo Kota Mataram mengelola parkir tepi jalan umum. Lima tahun tidak mencapai target, tentu kebocoran yang menyertainya juga tidak kecil.

Oleh karena itu, pola parkir berlangganan atau parkir isi ulang bisa menjadi alternatif solutif atas persoalan parkir di Kota Mataram. Memang Dishubkominfo telah memberlakukan parkir berlangganan, namun cakupannya masih terbatas pada kendaraan barang saja. Kalau nantinya parkir berlangganan ini bisa berlaku bagi seluruh masyarakat pemilik kendaraan bermotor, tentu akan membawa dampak positif.

Terutama bagi PAD Kota Mataram.

Di banyak daerah di Indonesia, retribusi parkir tepi jalan umum, menjadi primadona. Namun di Kota Mataram, parkir tepi jalan umum sulit menjadi primadona PAD lantaran pola pengelolaan yang keliru. Jukir yang jumlahnya 560 orang seKota Mataram, tidak perlu risau kalau pola ini nantinya benarbenar diterapkan. Tenaga jukir tetap dibutuhkan sebagai petugas pengatur dan pengawas kendaraan yang sedang diparkir.

Upah jukir bisa dengan pola penggajian ataupun persentase jumlah kendaraan yang parkir pada titik parkir yang menjadi wilayah kerjanya. Apalagi Dewan juga menawarkan solusi untuk perpanjangan masa berlanggana akan digandeng dengan perpanjangan STNK. Dengan pola parkir berlangganan diyakini akan mampu menekan kebocoran parkir. Selain itu, target PAD bisa menjadi berlipat-lipat dari target saat ini. Sebab, masyarakat pemilik kendaraan akan terikat dengan masa langganan setahun dengan tarif yang telah ditentukan.

Demikian pula dengan kartu parkir isi ulang juga diyakini mampu menyelesaikan persoalan mafia parkir. Tinggal sekarang bagaimana rencana itu diimplementasikan dengan sungguh-sungguh. (*)

alaupun sekuat tenaga seorang guru melarang anak muridnya mencontek saat ujian, tidak serta merta larangan itu diindahkan. Namun boleh jadi ketika suatu waktu si anak ketahuan mencontek dan dihukum oleh gurunya, dia menjadi trauma untuk mencontek lagi. Sungguh-pun ada juga yang mencoba keberuntungan kembali.

Atau ketika seorang pengendara sering kali melanggar lalu lintas, dengan menerobos jalan yang ada tanda larangannya kemudian ditilang polisi, mungkin ada rasa trauma untuk mengulangi lagi perilaku itu. Lebih-lebih dengan melanggar peraturan itu sehingga menyebabkan kecelakaan pengendara lain jadilah panjang urusannya, tentu semakin memperdalam trauma dan bertekat untuk tidak melakukannya lagi. Filsuf empirisme David Hume (1711-1776) mengatakan pengalaman menjadi sumber pengetahuan.

Namun sekali lagi, terkadang dan seringkali manusia berperilaku karena dorongan lingkungan, seperti apa yang dikatakan oleh Herbert Simon tokoh ekonomi kelembagaan baru(NIE) bahwa struktur lingkungan menjadi penyebab terbatasnya rasionalitas (bounded rationality).

Sama halnya, dalam analogi filsafat John Herbert Mead tokoh sosiologi komunikas bahwa perilaku manusia didorong oleh dua diri, yaitu I(aku) berada secara internal dan Me (saya) karena lingkungan.

Sehingga mungkin awalnya orang akan trauma dan taat karena berbagai kejadian yang menimpannya.

Namun ketika dia melihat bahwa masing banyak orang lain yang berprilaku sama (melanggar) maka lama kelamaan akan ikut melanggar pula. Orang menjadi berani berbuat salah ketika orang lain secara kolektif juga melakukannya.

Dengan demikan, regulasi yang kuat dan ketat akan memaksa orang jahat untuk baik. Sementara regulasi yang dengan aturan yang lemah akan memungkinkan orang

Oleh:

Dr. M Firmansyah

(Ketua PKEP dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram)

Namun faktanya tidak sedikit orang yang keberatan ketika nilai-nilai agama diadopsi sebagai peraturan perundangundangan. Betapa banyak orang muslim sendiri yang menolak penerapan wajib jilbab bagi muslimah, namun tidak ada yang mempersoalkan ketika pergaulan bebas merajalela. taat (baik) ikut dan terbiasa berilaku buruk pada akhirnya dan terus berakumulasi.

Ketika di negara maju ada larangan orang buang sampah sembarangan, maka orang yang semborono mau tidak mau harus mengikuti itu, kalau tidak dia akan dihukum. Dan sepanjang jalan orang tidak ada yang buang sampah sembarangan di sana.

Sebaliknya orang di negara maju yang terbiasa diatur sekedar buang sampah ketika berkunjung di negara terbelakang lama kelamaan akan membuang sampah sembarangan juga ketika di negara itu belum berjalan hukuman bagi yang buang sampah sembarangan. Terkadang orang tidak akan bertahan untuk berperilaku sesuai etika atau aturan sendirian terus menerus.

Ketika ada tumpukan sampah di atas tratoar, orang selanjutnya akan berpikiran, sudah buang saja di sini sampahnya, nanti sekalian dibuang oleh petugas. Padahal jelas-jelas itu bukan tempat pembuangan sampah. Dua, tiga orang dan seterusya yang berpikiran sama seperti orang di atas, bayangkan seperti apa tumpukan sampah di atas tratoar itu.

Perda Berbasis Agama Pemikir ekonomi kelembagaan sepekat bahwa rasionalitas per-

ilaku ekonomi bukan saja didorong oleh maksimisasi kepuasan dan nilai ekonomis, tapi didorong oleh institusi yang terdiri dari kebiasaan, rutinitas, nilai-nila atau norma dan berbagai unsur budaya.

Nilai atau norma yang dimaksud adalah ajaran mulia dari agama.

Nilai dan norma akan menjadikan aktifitas ekonomi menjadi efisien dan mengatasi ketidakpastian perilaku. Sehingga ketika ingin merubah perilaku masyarakat atau merevolusi mental masyarakat maka jadikan nilainilai agama sebagai patokan institusi resmi bermasyarakat.

Namun faktanya tidak sedikit orang yang keberatan ketika nilainilai agama diadopsi sebagai peraturan perundang-undangan. Betapa banyak orang muslim sendiri yang menolak penerapan wajib jilbab bagi muslimah, namun tidak ada yang mempersoalkan ketika pergaulan bebas merajalela.

Seorang pemimpin memang dihadapkan dengan posisi sulit antara mengedepankan aturan sekuler atau melembagakan nilai-nilai dalam agama. Mengedepankan nilai agama bukan tanpa dasar teori, bahwa nilai yang terbungkus dalam nilai agama akan menghilangkan perilaku oportunis dan menciptakan keseimbangan secara

otomatis. Jadilah ekonomi yang efisien karena biaya transaksi menjadi minimal.

Secara teori biaya transaksi dalam industri sering kali terbentuk dari underground economy yang penuh intrik dan praktek-praktek illegal seperti biaya pelicin, sogokan, komisi untuk preman dan seterusnya. Namun ketika semua sadar bahwa aktifitasnya melanggar UU yang termasuk didalamnya hukum agama, maka tindakan macam ini akan terminimalisir.

Dengan demikian, idealnya dalam kehidupan tidak sepatutnya dikesampingkan nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan agama.

Ketika aturan daerah sejalan dengan aturan agama, masyarakat akan berpikir mentaati peraturan daerah berarti mentaati peraturan agama. Sehingga, dua dimensi dapat tergapai sekaligus, hari ini dan masa akhir kelak.

Teh Pucuk Harum Semarakkan Jalan Sehat Anlene “Waktunya Bergerak Sekarang”

Minggu, 15 Februari 2015, di Lapangan Sangkareang Mataram digelar jalan sehat anlene dengan mengusung tema

“Waktunya Bergerak Sekarang”, dimana Teh Pucuk Harum menjadi salah satu sponsor pendamping guna ikut menyukseskan acara tersebut Masyarakat terlihat begitu antusias mengikuti acara jalan sehat yang dilepas langsung oleh Wakil Gubernur NTB, H. M.Amin, dengan peserta mencapai kurang lebih 6000 orang.

Ibu Wina, adalah salah satu

peserta jalan sehat mengatakan, dia bersama seluruh keluarga yang terdiri dari 4 orang anak dan suaminya, ikut juga menjadi peserta. Ia juga berharap akan mendapatkan hadiah utama yang disiapkan oleh panitia, yaitu satu buah mobil. “ Selain ikut berolahraga dengan jalan sehat beramai-ramai, saya juga kepingin dapat hadiah mobil” begitu harapnya.

Teh Pucuk Harum merupakan

minuman teh jasmine berkualitas, yang merupakan salah satu produk terbaik dan berkualitas dari PT. Mayora Indah, Beverage Division.Minuman Teh Pucuk Harum diolah dari daun teh teratas , sehingga membuat Teh Pucuk Harum memiliki kualitas rasa teh terbaik.

Produk Teh Pucuk Harum diproses dengan teknologi canggih, dan tidak menggunakan tambahan bahan pengawet apapun dan bertahan selama 12

Bulan.Selain itu produk ini juga tidak menggunakan pemanis buatan serta tanpa bahan pewarna.

Kandungan nutrisi dalam Teh Pucuk Harum juga tetap terjaga, karena dalam prosesnya daun teh asli yang berkualitas diseduh secara langsung ( real brewed ).Daun teh kualitas terbaik hanya digunakan untuk satu kali pros-

es produksi teh pucuk harum, sehingga rasa dan aroma teh dalam teh pucuk masih asli seperti teh yang baru diseduh. Teh Pucuk Harum, manisnya pas, gak nyangkut dileher dan gak bikin haus lagi.

Teh Pucuk Harum, selalu berpartisipasi dalam setiap event yang bisa menghadirkan massa yang banyak.

Bawa terus kesegaran Teh Pucuk Harum kemana pun anda pergi !!!

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Rabu, 18 Februari 2015

Pansus Investasi Rakor dengan Lima Instansi Dompu (Suara NTB) Panitia khusus (pansus) investasi DPRD Dompu menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan lima dinas/instansi di lingkungan Pemkab Dompu sekaligus. Dana CSR PT STM Huu, dan proses perizinan PT SMS menjadi fokus informasi yang digali pansus. Informasi dari dinas terkait ini akan dipelajari pansus untuk didalami kembali.

Rapat Pansus Investasi DPRD Dompu, Selasa (17/2) kemarin, dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, H Didi Wahyuddin, SE dan didampingi oleh Wakil Ketua Pansus, Ikhwayuddin AK. Sementara lima dinas/ instansi yang hadir diantaranya, Asisten 2 Setda Dompu, Ir H Rusdin, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi (Koperindag Tamben), H Khairul Insan, MM didampingi Kabid Pertambangan dan Energi, Jufrin, ST, MSI. Plt Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Dompu, Ir H Fakhrurrazi, Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal Dompu, Sofian Parsan, dan Kepala Kantor Perijinan Terpadu Dompu, H Jauhari, S.Sos. H. Didi Wahyuddin, SE kepada Suara NTB, mengatakan, rapat yang digelar pihaknya dengan beberapa dinas/instansi tersebut masih sebatas rapat koordinasi untuk mendapatkan data dan informasi awal terkait beberapa persoalan investasi. Diantaranya terkait proses perizinan PT SMS Huu hingga operasionalnya. “Ini baru

rapat koordinasi untuk kita dapatkan data awalnya.

Setelah data dan informasi yang cukup kita dapatkan, nanti baru kita akan panggil beberapa pihak terkait untuk ditelusuri dugaan kasusnya,” terang H Didi.

Dalam rapat koordinasi yang difokuskan pada perijinan PT SMS tersebut terungkap, izin yang diberikan Bupati Dompu kepada PT SMS seluas 30 ribu ha. Namun yang diberikan hak pengelolaannya sesuai izin amdal yang dikeluarkan Kantor Lingkungan Hidup dan PM Dompu seluas 6 ribu lebih ha. “Kita berikan kuasa untuk mengelola kepada PT SMS hanya 6 ribu lebih ha,” kata Sofian Parsan, Kepala Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal Dompu.

Selain itu, peralihan izin dari PT Bali Anakardia (BA) kepada PT SMS juga dipertanyakan pansus. Karena PT BA mengelola perkebunan jambu mete, sementara PT SMS mengelola perkebunan tebu. Proses pengalihan ini disebut Kepala Dinas Koperindag Tamben Dompu, Khairul Insan, dibolehkan untuk perubahan komoditi.

Prosesnya pemilik HGU awal mengembalikan izinnya kepada penerbit izin (pemerintah) dan pemerintah mengeluarkan kembali izin baru. Berbeda dengan proses peralihan investasi antar perusahaan, izinnya tetap dan akan terlihat dari kepemilikan saham. (ula)

Akan Digarap Total Dari Hal. 1 Tidak terkecuali diantaranya yang tetap menjadi fokus perhatian adalah memaksimalkan penarikan pajak sebesar 1 persen dari total omzet setahun para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Demikian diungkapkan, Kepala Kanwil DJP Nusra, Cucu Supriatna di Mataram, Selasa (17/2). Ia mengatakan tahun ini pemerintah pusat telah menetapkan kenaikan target penerimaan pajak sebesar 50 persen lebih dari tahun lalu, atau Rp 1.294 triliun tahun 2015 ini. Atas dasar itulah beban berat yang diemban adalah mengupayakan target pajak bisa tercapai.

Soal penarikan pajak 1 persen kepada UMKM? Dikatakannya, hanya sebagai langkah untuk mempermudah

pelaku usaha melakukan pembukuan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengusaha mengolah data basenya. Pajakpajak yang ditarik tersebut selanjutnya akan dikembalkan lagi kepada masyarakat, melalui pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang disalurkan melalui pemerintah daerah terkait di masing-masing daerah.

Cucu menjelaskan hal tersebut menjawab fakta lapangan bahwa masyarakat tidak bersemangat menjadi pengusaha lantaran khawatir dikenakan pajak. Padahal, idealnya sebuah negara atau daerah maju syaratanya minimal 3 persen dari jumlah penduduknya adalah pengusaha. (bul)

Harus Dievaluasi Dari Hal. 1 Dalam moratorium itu setelah dikaji dari aspek perlindungan dan selanjutnya lapangan pekerjaan dalam negeri sudah cukup maka dilakukan penghentian permanen,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H. MNS. Kasdiono, SH dikonfirmasi di Mataram.

Menurutnya, penghentian pengiriman PRT ke luar negeri tak bisa dilakukan langsung tahun ini. Namun, itu harus dilakukan secara bertahap sembari pemerintah daerah melakukan pembenahanpembenahan. ‘’Saya pribadi berpikir itu harus dilakukan pembenahan.

Kajian pertama adalah melakukan moratorium sambil kita lakukan pembenahan. Apakah hasil kajian itu didapatkan kesimpulan dilakukan penghentian sementara,’’imbuhnya.

Kasdiono yang juga seorang

pengusaha yang bergerak di bidang Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) ini mengatakan, NTB banyak mengirim PRT ke luar negeri. Paling dominan berasal dari Pulau Sumbawa.

Sementara dari Pulau Lombok banyak yang non PRT dengan tujuan negara Asia Pasifik. Pada umumnya, PRT asal NTB yang dikirim ke luar negeri dikirim ke negara-negara Timur Tengah.

“Masukan pada pemerintah, sebaiknya secara bertahap dilakukan moratorium dan dilakukan kajian. Atau juga kita mengidentifikasi negara-negara mana saja, aspek perlidungannnya itu dilakukan moratorium. Kalau saya pribadi pengiriman PRT sudah saatnya dievaluasi,’’ saran politisi Partai Demokrat ini. (nas)

DJP Nusra-UTS Kerjasama Pendirian ’’Tax Center’’ Dari Hal. 1 Untuk wilayah Nusa Tenggara (NTB dan NTT), target penerimaan tahun 2015 ini mencapai Rp 5,39 triliun, dari Rp 3,4 triliun pada 2014 lalu. ‘’Tax Center memberikan pemahanan kepada masyarakat tentang pajak secara utuh, selain upaya mendekatkan diri agar masyarakat tidak trauma melihat petugas pajak. Semoga kerjasama ini bisa berkelanjutan,’’ harap Cucu.

Sementara, Rektor UTS, Dr.H. Zulkieflimansyah menekankan, Tax Center yang ada di UTS akan menjadi paradigma baru bagi masyarakat.

Khusus di UTS sendiri, sarana tersebut akan menjadi media pendukung bagi jurusanjurusan keekonomian yang ada di UTS sendiri.

Harapan yang sama, kerjasama UTS dengan DJP Nusra akan terus berlanjut lebih lama. Sebab di UTS sendiri akan banyak kegiatan yang dilaksanakan dengan men-

gagendakan langsung Menteri Keuangan RI, OJK dan Gubernur Bank Indonesia.

UTS yang baru berdiri dua tahun lalu, diinisiasi dari dorongan banyak pihak, termasuk Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi, dalam upaya meningkatkan IPM NTB. Sebab persoalan rendahnya IPM NTB salah satunya disebabkan oleh banyaknya masyarakat NTB yang bersekolah dan kuliah di luar daerah (luar NTB).

UTS katanya, hadir untuk menjembatani generasi penerus bangsa di NTB untuk dipenuhi kebutuhan pendidikan perguruan tinggi yang bergengsi dan memadai di dalam daerah.

Ada jurusan Ekonomi juga di sana. Sekarang banyak mahasiswa UTS dari berbagai daerah di Indonesia. ‘’Tax Center akan menambah fasilitas pendukung pendidikan di UTS,’’ demikian Zulkieflimansyah.(bul/*)

RAGAM Diduga Hasil Kejahatan, Polres Dompu Amankan Sembilan Ranmor Dompu (Suara NTB) Polres Dompu kembali mengamankan sembilan unit kendaraan bermotor (ranmor) yang diduga dari hasil kejahatan. Ranmor ini diduga dibawa dari Lombok dan hendak diperjualbelikan di Dompu.

Penadah ranmor ini telah diidentifikasi penyidik, namun masih dikembangkan beberapa ranmor.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman kepada Suara NTB, Selasa (17/2) kemarin, mengatakan, pihaknya telah mengamankan sembilan unit motor diduga hasil keja-

hatan. Ranmor ini diambil dari Bakajaya dan daerah Woja lainnya. Di Bakajaya diamankan dari rumah warga karena diduga disembunyikan di bawah kolong rumah panggung (kayu). “Motor ini diduga hasil kejahatan dan kita sudah mengidenfikasi penadahnya.

Diduga motor-motor ini akan dijual di Dompu,” terangnya.

Selain sembilan unit motor yang telah diamankan di Polres, Herman menduga, masih banyak motor hasil kejahatan yang beredar di Dompu. Ranmor ini diguga dibawa dari wilayah Lombok. Rata-rata

jenis motor yang diamankan ini jenis Yamaha Mio dan hanya 1 unit jenis Supra Fit. “Dugaan kita masih banyak, makanya kita masih lakukan pengembangan,” katanya.

Terhadap ranmor yang diamankan, Herman mengaku, pihaknya akan mengecek kepemilikannya di kantor Samsat untuk mengetahui status motor. Bisa jagi, motor ini sengaja digelapkan karena terkena kredit macet atau hasil curanmor. “Setelah mengetahui pemiliknya, kita akan lakukan klarifikasi. Setelah itu baru kita bisa proses,” ujarnya. (ula)

Tiap Hari Dinas Pertamanan Potong Papan Reklame Nunggak Pajak Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H.M. Kemal Islam mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih melakukan pemotongan terhadap papan reklame yang diketahui masih nunggak pajak. Bahkan pihaknya melakukan penyisiran dan pemotongan setiap hari di seluruh wilayah Kota Mataram.

“Tiap hari saya lakukan pemotongan dan masih berjalan sampai hari ini. Kita lakukan pemotongan baik reklame yang kecil-kecil maupun yang ukurannya besar,” ujarnya kepada Suara NTB. Kemal menyampaikan untuk reklame berukuran besar tidak bisa dipotong sendiri oleh Dinas Pertamanan karena keterbatasan peralatan.

Untuk itu pihaknya menggunakan pihak ketiga untuk melakukan pemotongan.

“Untuk (pemotongan) reklame yang besar-besar saya pihak ke-tiga-kan. Kita cari tukang potong yang profesional sehingga tidak mengakibatkan kecelakaan,” ujarnya.

Tetapi hal yang menjadi ken-

dala , adalah sulitnya menemukan pihak ketiga yang cukup profesional dalam melakukan pemotongan reklame.

Pemotongan reklame ini disampaikan Kemal sebagai salah satu ketegasan pihaknya terhadap para pemilik reklame yang tidak taat memenuhi kewajibannya. Sebelum melakukan pemotongan, pihaknya bersama Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram melakukan pendekatan persuasif kepada pemilik reklame agar segera memenuhi tunggakan pajaknya.

“Kalau dia menunggak kita potong saja karena sudah berkali-kali kita sampaikan. Kalau memang sudah tidak mau berusaha di bidang advertising, selesai dan kita potong,” tegasnya.

Akhir tahun 2014 lalu, Dinas Pertamanan juga telah menyurati para perusahaan advertising yang tak mau memperpanjang izinnya pada tahun 2014 maupun 2013. Dalam surat tersebut, Dinas Pertamanan memberikan batas waktu 10 hari bagi pemilik reklame untuk

menyelesaikan perizinannya sejak surat diterima.

Kemal menyebutkan ada juga perusahaan advertising yang sudah memenuhi kewajibannya sampai saat ini.

Pembayaran tunggakan pajak itu kemudian dimasukkan dalam realisasi pajak reklame tahun 2015. “Kemarin sudah banyak yang membayar tunggakan dan masuk ke (realisasi) tahun 2015. Kalau di bayar per tanggal 30 Desember 2014, masuk ke target 2014 dan target kita bisa terpenuhi,” jelasnya.

Terkait jumlah reklame yang sudah dibayar tunggakan pajaknya, Kemal mengatakan belum mengetahui secara rinci. Tapi berdasarkan laporan yang diterima dari BPMP2T (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Mataram jumlahnya cukup banyak.

“BPMP2T tetap mengirim tembusan ke saya untuk saya kemudian memonitor di lapangan, apakah cocok ndak dengan lokasi pemasangan yang dimohonkan,” demikian Kemal Islam. (ynt)

Belanja Publik Minim

Pemprov Harus Maksimalkan Kekayaan Daerah Mataram (Suara NTB) – Minimnya belanja publik dan tingkat ketergantungan Pemprov NTB terhadap dana dari pemerintah pusat dapat disiasati dengan memaksimalkan kekayaan daerah.

Sebab, selama ini kekayaan daerah di NTB tampaknya belum menghasilkan kontribusi yang cukup besar.

Pandangan itu disampaikan anggota DPRD NTB dari Fraksi PDIP, Drs. H. Ruslan Turmuzi, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (17/2) kemarin. ‘’Seharusnya kita tidak masuk dalam evaluasi Kementerian Keuangan itu. Kalau kita mau benar-benar bersaing, harus ada perubahan dalam komponen belanja publik itu,’’ ujar Ruslan, menanggapi klaim bahwa Pemprov NTB memprioritaskan belanja publik dalam penyusunan APBD-nya.

Ruslan menilai, postur APBD dari tahun ke tahun selalu memperlihatkan minimnya pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah.

“Kekayaan daerah kita, kaya, tapi kita sewakan dengan murah,” ujarnya.

Ia menyebutkan, data hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI

terhadap APBD NTB tahun lalu masih memperlihatkan minimnya pendapatan Pemprov NTB dari pemanfaatan kekayaan daerah.

Misalnya, ujar Ruslan, lahan Pemprov NTB di Gili Trawangan hanya menghasilkan uang sewa sebesar Rp 22 juta pertahun. Lalu, lahan di kawasan Golong, Narmada menghasilkan Rp 28 juta pertahun sementara Pasar Seni Senggigi Rp 17 juta pertahun dan Gili Tangkong Rp 13 juta pertahun.

Dalam APBD tahun ini, menurut Ruslan Pemprov NTB menargetkan pemasukan sebesar Rp 1 miliar lebih dari pengelolaan aset. Ia juga menyebutkan adanya pendapatan dari sewa tanah sebesar Rp 397 juta yang menurutnya masih perlu dirinci kembali.

“Mana sewa tanah dan bangunan, tanah yang mana, bangunan yang mana. Termasuk kerjasama pemanfaatan aset itu. Kenapa (Hotel) Giri Putri itu tidak masuk,” ujarnya.

Ruslan menilai, untuk mengawal pengelolaan aset ini, BPK RI juga perlu melakukan pemeriksaan yang khusus dan tidak hanya fokus memeriksa manajemen kas daerah.

“Kalau manajemen kas saya kira itu sudah clear. Tapi yang harus dipantau sekarang itu adalah pemanfaatan kekayaan daerah,” ujar politisi asal Lombok Tengah ini.

Sebelumnya, Kepala Biro Keuangan Setda NTB, Ir. H. Iswandi Ibrahim menegaskan bahwa Pemprov NTB tetap berupaya memprioritaskan belanja publik dalam proses penyusunan APBD. Selama lima tahun terakhir, komponen belanja publik dalam APBD diupayakan terus mengalami peningkatan. ‘’Kita kan terus berusaha untuk meningkatkan belanja publik, belanja modal. Pemprov NTB dalam lima tahun ini terus berupaya meningkatkan belanja publik sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan itu memang komitmen dari pemerintah daerah selama ini untuk anggaran,’’ ujar Iswandi.

Pernyataan itu disampaikan saat dikonfirmasi mengenai data Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI, yang mengungkapkan masih tingginya komponen belanja pegawai di lingkup Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota di NTB. (aan)

Halaman 15

Terkendala Lahan

Tender Proyek Embung Senilai Rp 2,9 Miliar di Batulayar Terancam Molor Giri Menang (Suara NTB) Pembangunan sejumlah embung di Lombok Barat ( Lobar) seperti di Teloke, Batulayar sebagai salah satu pendukung program cetak sawah baru seluas 1000 hektar masih terkendala pembebasan lahan. Pasalnya, lahan yang dibebaskan justru dijual dengan harga yang sangat mahal oleh masyarakat. Hal ini pun menyulitkan Pemda untuk membebaskan lahan tersebut. Sehingga proyek embung ini pun belum bisa ditender.

Hal ini diakui Kadis Pekerjaan umum (PU) Lobar, Ir Sakri kemarin. ‘’Embung di Ketapang, Pelangan tidak ada masalah sudah ada surat penyataan dari Kades. Tapi embung di Teloke Batulayar yang

terkendala, sebab masyarakat meminta harga ganti rugi yang jauh dari harapan, ‘’ katanya.

Lebih jauh dikatakan, untuk memperoleh program cetak sawah ini bupati langsung persentasi di hadapan Kementerian PU untuk meyakinkan Kementerian itu. Untuk mendukung cetak sawah itu, ada 7 embung namun dari 7 embung itu sudah ada desainnya dan bisa dibangun baru dua embung. Dua lokasi embung ini sendiri di Ketapang Sekotong dan Teloke Batulayar.

Wabup Lobar, H fauzan Khalid pun langsung turun ke lokasi. Persoalannya, memang lokasi lahan embung dipindah ke lokasi lebih atas sehingga perlu mengetahui pemilik dan melakukan pembebasan lahan tersebut. (her)

Piutang Lahan Rp 24,5 Miliar Ditargetkan Tuntas Awal Maret Mataram (Suara NTB) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram menargetkan piutang atas pembebasan beberapa lahan sebesar Rp 24,5 miliar tuntas bulan maret mendatang.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra memastikan piutang untuk pembebasan lahan masing masing jalan TGH. Faisal, Saleh Sungkar, Irigasi, Energi, Bung Karno dan Akses jalan menuju Bandar Internasional Lombok (BIL) sebesar Rp 24, 5 miliar tuntas awal Maret mendatang.

Pasalnya, pihaknya sudah melakukan inventarisasi.

“Seminggu lalu kita sudah inventarisasi, awal Maret insya Allah tuntas,” kata Yance ditemui, Selasa (17/2).

Yance tidak merinci besaran piutang di masing - masing jalan yang harus dibayarkan kepada masyarakat.

“Nah, ndak hafal saya satu

persatu,” sebutnya.

Tetapi yang jelas, Rp 24, 5 miliar tersebut tersebar pada pembebasan jalan. Selain itu, pihaknya sudah menyiapkan anggaran Rp 21 miliar untuk pembebasan lahan terkait pembangunan jalan di Jalan Panca Usaha serta beberapa jalan yang tersebar. Ia mengaku, Pemprov NTB sedang melakukan negosiasi untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 45 miliar dan Rp 10 miliar, karena Pemprov NTB bersedia mendukung pembebasan lahan tersebut. “Rp 21 miliar anggaran kita siapkan, satu di Jalan Panca Usaha dan lainnya masih bergerak,” imbuhnya.

Yance mengatakan, pihaknya akan tetap aktif melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebagai Satuan Kerja (Satker) yang menangani masalah jalan. “Pokoknya, kita aktif koordinasi dengan PU Provinsi,” ujarnya. (cem)

Sidang Pembunuhan Anak Kandung Dilanjutkan Kota Bima (Suara NTB) Kasus pembunuhan anak kandung dengan terdakwa Abdul Khalid (31) terus dilanjutkan. Khalid yang sebelumnya menjalani observasi rupanya mampu mengikuti proses sidang. Rencananya hari ini, JPU (Jaksa Penuntut Umum) akan membacakan tuntutan terhadap Khalid. Sementara itu, lantaran saksi ahli belum dihadirkan, Majelis Hakim masih meminta untuk dihadirkan.

Kasi Pidsus Kejari Raba Bima, Agung Puger, SH yang dikonfimasi di Kantor Kejari, Selasa (17/2) menyebutkan jika dua hari lalu agenda sidang dilaksanakan dengan pemeriksaan terdakwa. Selain itu, Majelis Hakim juga memeriksa saksi yang meringankan dari Penasehat Hukum (PH) terdakwa. Untuk selanjutnya, kata Agung, sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan yang akan dilaksanakan hari ini. “Be-

sok (hari ini, red) kita lanjutkan dengan pembacaan tuntutan,” tutur Agung.

Sementara itu, Humas PN Raba Bima, Fatchu Rochman SH yang dikonfirmasi setelahnya justru menyebutkan jika setelah dilakukan observasi beberapa waktu lalu terdakwa dinyatakan gila. Untuk itu majelis hakim memerintahkan ke JPU menghadirkan saksi ahli (psikologi), yakni ahli yang memeriksa terdakwa di RSJ. “Keterangan ahli itu untuk mengetahui apakah hasil observasi itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak,” katanya.

Hanya saja pada Senin, ahli tidak hadir sehingga Majelis Hakim meminta untuk dihadirkan kembali. Namun apakah akan dihadirkan atau tidak, semuanya diserahkan ke JPU. Sebab, dalam persidangan pihaknya melihat fakta. Jika ahli tidak dihadirkan, tentu sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan. (use)

Warga Persiapkan Perayaan Imlek di Vihara Bodhi Dharma Dari Hal. 1 Sejumlah warga juga terlihat membersihan patung serta perlengkapan ibadah lainnya yang ada di dalam vihara.

Terlihat juga beberapa orang mulai mengingat dupa. ‘’Persiapan ini untuk pelaksaan Hari Raya Imlek dua hari lagi,’’ ungkap Mangku Nengah

Mudra (60) petugas di Klenteng Vihara Bodhi Dharma, Ampenan.

Dijelaskan bahwa rangkaian perayaan Imlek akan dimulai Rabu(18/2) malam hingga Kamis (19/2). Tidak ada pesta hiburan pada perayaan Imlek 2566. Perayaan Imlek difokuskan utnuk beribadah dan persiapan untuk itu

sudah dilakukan di Klenteng Vihara Bodhi Dharma Po Hwa Kong, sebagai klenteng tertua ke dua di Indonesia. ‘’Tidak hanya warga Ampenan saja yang hadir nanti, warga Narmada Lombok Barat, Lombok Tengah, Cakra dan yang lain akan berkumpul di sini merayakan dan melangsungkan sembahyang, ’’ katanya. (rai)

Kejaksaan Tetapkan PPK sebagai Tersangka Dari Hal. 1 sedang diperdalam untuk menemukan dugaan keterlibatan keterlibatan pihak – pihak lain dalam kasus ini.

Nilai proyek mencapai Rp 1.810.325.000 untuk perencanaan cetak sawah baru tahun 2014.

Anggaran ini bersumber dari Kementerian Pertanian dalam hal ini Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Bidang Perluasan Area Pertanian. Namun dalam perjalanan pelaksanaannya proyek ini

bermasalah dari sisi perencanaan. Mengenai dugaan kerugian Negara menurut Sutapa, masih perlu pendalaman lagi. Karena menurutnya, untuk menghitung kerugian negara memerlukan ahlinya.

Sebelumnya sudah banyak pihak dari Dinas Pertanian TPH dimintai keterangan.

Salah satunya mantan Kepala Dinas Pertanian dan TPH NTB yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan (Disperindag) NTB, Ir.H. Husni Fahri serta pejabat di Di-

nas Pertanian dan TPH NTB. ‘’ Ada 16 orang saksi yang dimintai keterangan,’’ sebutnya.

Ditanya soal keterlibatan tersangka lain? Sementara ini menurut Sutapa, dalam surat perintah penyidikan, baru satu orang. Sembari melanjutkan pengumpulan alat bukti, juga kemungkinan akan ada keterangan saksi baru. Apakah ada keterlibatan pihak – pihak lain, akan dievaluasi lagi. ‘’Nanti dalam evaluasi perkara, akan disimpulkan, apakah ada penetapan tersangka baru atau tidak,’’ tegasnya. (ars)

Investasi PT.ESL, Pemkab Lotim Belum Tahu Dana Rp 8 Miliar Dari Hal. 1 Permintaan sederhana Pemkab Lotim itu belum ada tanggapan. Dalam pertemuan terakhir kabarnya justru pihak ESL berencana untuk menempuh jalur hukum.

Investor yang dalam dokumen perizinan yang lama akan mengelola kawasan seluas 339 ha di kawasan Hutan Sekaroh itu diminta bisa menunjukkan keseriusannya. ‘’ESL kan selama ini belum pernah melakukan apa-apa,’’ katanya.

Sementara itu, Kadisbudpar Lotim, Lalu Wirabakti yang ditemui terpisah mengaku tidak tahu ESL sudah memasukkan dana senilai Rp 8 miliar sebagai bukti keseriusan. Menurutnya, terbilang sudah cukup lama konsorsium investor asal Swedia itu tidak berkomunikasi dengan jajaran Disbudpar. Karena itu

pula, Lotim memberikan kesempatan bagi investor lain untuk menanamkan investasi di kawasan yang banyak dilirik investor itu.

Dalam pertemuan terakhir dengan pihak ESL di ruangan Sekda Lotim beberapa waktu lalu, Pihak ESL tampak menginginkan untuk menempuh jalur hukum. Jika benar dilakukan, Kadisbudpar Lotim tidak mempermasalahkan. ‘’Silahkan itu terserah ESL,’’ ucapnya.

Dipertegas, dana keseriusan dari investor bersangkutan bukan untuk pemerintah daerah. Akan tetapi memang akan diblokir dulu sebelum investor memulai aktivitasnya.

Kepala Bank NTB Cabang Selong, Usman yang dihubungi via ponsel terkait dana Rp 8 miliar yang disetor PT. ESL belum bias diminta konfirmasinya. (rus)

Rabu, 18 Februari 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

DPR-Pemerintah Sepekati Pilkada Serentak Mulai Desember 2015

KUASA HUKUM ABRAHAM SAMAD Advokat senior Nursyahbani Katjasungkana memberikan keterangan kepada wartawan ketika tiba di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/2). Kuasa hukum Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto tersebut mengatakan dirinya kini juga ditunjuk menjadi pengacara Ketua KPK Abraham Samad setelah Abraham ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen oleh pihak kepolisian.

Jakarta (Suara NTB) Komisi II DPR RI dan Pemerintah menyepakati pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak dilakukan dalam beberapa gelombang mulai Desember 2015.

(ant/Bali Post)

Lukman Edy

“Kesepakatan tersebut dicapai pada pembahasan RUU Pilkada pada Senin (16/2).

RUU Pilkada dijadwalkan akan dibawa ke rapat paripurna Selasa hari ini untuk disetujui menjadi undang-undang,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy, di Jakarta, Selasa (17/2).

Lukman Edy menjelaskan, pelaksanaan pilkada secara serentak akan dilakukan dalam tujuh gelombang hingga dicapai pilkada serentak

secara nasional pada 2027.

Pillkada serentak untuk gelombang pertama akan dilakukan pada Desember 2015, untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2015 serta pada semeser pertama 2016.

Pilkada serentak untuk gelombang kedua akan dilaksanakan pada Februari 2017, untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 dan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2017.

Pilkada serentak gelombang ketiga akan dilaksanakan pada Juni 2018 , untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2018 dan 2019.

Pilkada serentak gelombang keempat akan dilaksanakan pada 2020 untuk kepala daer-

ah hasil pemilihan tahun 2015.

Pilkada serentak gelombang kelima akan dilaksanakan pada 2022 untuk kepala daerah hasil pemilihan pada tahun 2017. Pilkada serentak gelombang keenam akan dilaksanakan pada 2013 untuk kepala daerah hasil pemilihan 2018.

Kemudian, dapat dilakukan pilkada serentak secara nasional pada 2027. Lukman menambahkan, untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur akan diangkat penjabat gubernur (Plt) dari jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon satu.

Sedangkan, untuk mengisi kekosongan jabatan bupati dan walikota akan diangkat penjabat bupati dan walikota (Plt) dari jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon dua. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

Tim Kuasa Hukum Abraham Samad Siapkan Langkah Hukum Makassar (Suara NTB) Setelah penetapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad sebagai tersangka tentang dugaan pemalsuan dokumen administrasi KTP dan Kartu Keluarga oleh Polda Sulawesi Selatan Selatan tim kuasa hukum siapkan langkah pembelaan.

“Kami akan tetap mendampingi beliau karena belum ada fakta yang bersifat mengikat. Tim tetap mendampingi bila mana persoalan ini di bawa ke pengadilan,” kata Koordinator Kuasa Hukum Abraham Samad, Adnan di Makassar, Selasa (17/2).

Menurut dia, penetapan tersangka tersebut masih akan didalami, sebab belum ada fakta-fakta yang menujukkan alat bukti tersebut menguatkan dugaan pemalsuan dokumen.

“Kami akan melakukan pertemuan hari ini bersama sejumlah tim kuasa hukum Abraham Samad, dan membuatkan surat kuasa serta menelaah kronologis yang disangkakan Kepolisian Polda Sulselbar kepadanya,” ujarnya Saat ditanyai apakah ada

langkah prapadilan dalam dugaan kasus pemalsuan dukumen tersebut, kata dia, timnya akan mengumpulkan tim dan mencari bukti-bukti pembelaan dalam kasus tersebut.

“Kami seris akan mengawal beliau dan menindaklanjuti sampai ke pengadilan, mengenai akan diajukan praperadilan tim masih menelaah terkait kasus ini,” tegas Adnan.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan pemalsuan dokumen berupa berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK).

“AS diduga mengurus dan memalsukan surat dokumen yang dianggap ada pemalsuan. Dokumen tersebut yakni KTP dan KK,” papar Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Endi Sutendi saat gelar perkara kedua di kantorya, Selasa.

Berdasarkan hasil gelar perkara pertama pada 9 Februari, dihadiri pihak-pihak terkait. Hasilnya Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka, hari ini penyidik

telah melayangkan surat panggilan kepada Abraham.

“Hari ini penyidik telah melayangkan surat panggilan kepada AS sebagai tersangka.

Rencananya AS akan diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 20 Februari nanti oleh polda Sulsel,” sebutnya.

Dalam KUHP Pasal yang menjerat Abraham adalah 264, 266 tentang pemalsuan dukumen dengan ancaman hukuman delapan tahun penjara.

Mantan Direktur Anti Coruption Committee (ACC) Sulsel ini terseret dalam kasus pemalsuan KTP dan KK milik Feriyani Lim. Kasus ini bermula saat seorang anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melaporkan Feriyani pada 2007 lalu atas dugaan pemalsuan dokumen untuk keperluan pembuatan pembuatan paspor.

Nama Feriyani tertulis dalam KK dikeluarkan pada 22 Februari 2007. KK tersebut milik Abraham Samad sementara nama Feriyani berada di deretan paling bawah dengan status hubungan keluarga sebagai keluarga lain. (ant/Bali Post)