Snt19022016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

JUMAT, 19 FEBRUARI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 285 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pidsus Mundur

Proyek Raba Baka Ditangani TP4D Juru bicara Kejati NTB, I Made Sutapa, SH menegaskan pernyataan Kajati NTB Martono, SH, MH sebelumnya bahwa disepakati penyelidikan dua item pada mega proyek itu dihentikan sementara. Bendungan Mila dan Bendungan Tanju. Alasanya masih sama, bahwa proyek ini belum selesai pekerjaannya dan akan berakhir 2017 mendatang. ‘’Beda ceritanya, kalau nanti di

tahun 2017 ada masalah, kemudian ada laporan, kami proses lagi,’’ kata Sutapa.

Dalam laporan awal, memang disebut-sebut dua pekerjaan bendungan mega proyek senilai Rp 300 miliar lebih itu, diduga bermasalah dari segi pembayaran dan ada indikasi ketidaksesuaian dengan volume pekerjaan. Namun dari hasil pemeriksaan saksi seperti PPK, KPA, panitia lelang,

pengawas,termasuk pejabat Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I katanya, semua sudah sesuai dengan ketentuan administrasi. Tapi dipastikannya sekali lagi, bahwa penyelidikan memang ditutup, namun sifatnya sementara. ‘’Penyelidikannya tidak dilanjutkan,’’ sebut Sutapa.

Selain itu dari hasil penyelidikan, disesuaikan dengan laporan masyarakat, bahwa

dana termin pembayaran proyek sudah dibayarkan.

Dengan asumsi, jika uang muka Rp 15 miliar langsung dibayarkan untuk retensi dan progress pekerjaan lainnya, dipotong dengan uang muka. ‘’Jadi tidak ada yang tersimpan, apalagi jadi deposito, sebagaimana laporan masyarakat,’’ jelas Sutapa, sembari memastikan penjelasannya itu berdasarkan dokumen yang diperoleh.

Namun jika dalam perkembangannya ada ditemukan indikasi penyimpangan, apalagi diperkuat dengan laporan masyarakat, maka akan diproses.

Dari rangkaian penyelidikan yang dihentikan itu, pihak Ke-

jaksaan tidak akan keluar total dari proyek itu. Meski Pidsus sudah keluar, namun pihaknya menyiapkan TP4D untuk melakukan pendampingan.

Ini menurutnya lebih efektif dari sisi pencegahan. Tim akan masuk dalam rangkaian kegiatan itu. ‘’Tim ini yang akan mengawal progress pekerjaan. Jika ditemukan sudah mengarah ke indikasi penyimpangan, langsung diberikan teguran. Tapi kalau ditegur tidak mempan, maka Pidsus akan masuk melakukan penyelidikan,” ujarnya mengingatkan. Soal teknis waktu dan teknis kegiatan, akan dibahas secara internal oleh TP4D. Bersambung ke hal 15

SILATURAHMI - Serangkaian kegiatan Silaturahmi Budaya Imlek 2567 yang dijadwalkan berlangsung 20 Februari 2016 mendatang, panitia mulai menghias lokasi kegiatan dengan lampion. Direncanakan silaturahmi ini akan berlangsung di persimpangan Pejanggik-Selaparang atau Jalan Hasanuddin-AA.Gde Ngurah, Cakranegara.

TO K O H Terjadi Pergeseran Nilai

Putri Mahkota Raja Thailand Kepincut Keindahan Lombok Kejaksaan Kaji Indikasi Mataram (Suara NTB) Keindahan dan potensi alam yang dimiliki Provinsi NTB, khususnya Pulau Lombok, seperti Gunung Rinjani, tiga gili (Gili Trawangan, Meno dan Air) dan berbagai keindahan alam dan budaya lainnya menarik perhatian dan minat Putri Thailand (Princess Thailand) untuk berkunjung ke Lombok.

Terkait dengan hal tersebut, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyampaikan kesiapan pemerintah daerah terkait rencana kedatangan Putri Mahkota Raja Thailand, sekitar awal Maret 2016 mendatang.

Bersambung ke hal 15

MASYARAKAT NTB, khususnya warga di tujuh kabupaten/kota yang Rabu (17/ 2) lalu kepala daerahnya dilantik, menaruh harapan besar besar untuk sebuah kemajuandan kekuatan baru di berbagai aspek pembangunan pada daerah yang dipimpinnya.

Harapan yang sama juga disampaikan mantan Bupati Lombok Barat (Lobar) yang juga mantan Walikota Administratif Mataram, Drs. H. Lalu Mudjitahid. ‘’Saya dan masyarakat tentunya berharap kepala daerah dapat memberikan kekuatan sosial bagi warga.

Meredam konflik dan mencegah masalahBersambung ke hal 15

123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 Soal Dana Biro Hukum 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 Mataram (Suara NTB) meski sudah ada beberapa yang 123456789012345678901234567890121234 Penggunaan dana di Biro diklarifikasi. “Sudah ada pihak 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 Hukum Pemprov NTB sedang yang diklarifikasi,” jawabnya, 123456789012345678901234567890121234 bergulir di penyelidikan Kejak- Kamis (18/2) kemarin.

123456789012345678901234567890121234 saan. Indikasi yang dilaporkan, Sementara sebelumnya, 123456789012345678901234567890121234 terkait dengan mekanisme Kepala Biro Hukum Setda 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 pengalokasian anggaran.

NTB, H. Rusman, SH, MH 123456789012345678901234567890121234 ‘’Laporannya terkait indika- mengatakan, akan mengikuti 123456789012345678901234567890121234 si pelanggaran Keppres, itu proses hukum yang sedang 123456789012345678901234567890121234 yang kita kaji,’’ kata Juru Bic- berjalan di Kejaksaan Tinggi 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 ara Kejati NTB, Made Sutapa, (Kejati) NTB terkait dengan 123456789012345678901234567890121234 SH berdasarkan informasi dari pengusutan dana bantuan hu123456789012345678901234567890121234 tim penyelidik Pidsus. Proses kum di SKPD tersebut. Pi123456789012345678901234567890121234 penyelidikan masih sifatnya haknya yakin apa yang diper123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 umum, karena itu tidak bany- soalkan terkait dengan penye123456789012345678901234567890121234 ak yang bisa disampaikannya. lidikan penggunaan dana ban123456789012345678901234567890121234 Sementara pihak- pihak yang tuan hukum itu, sudah sesuai 123456789012345678901234567890121234 dimintai keterangan juga be- dengan aturan yang berlaku.

123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 lum bisa disampaikannya, Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567890121234

(Suara NTB/lin)

Mataram (Suara NTB) Tim Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB resmi mundur dari penyelidikan mega proyek Raba Baka Kompleks (RBK), Kabupaten Dompu. Karena proses hukum penyelidikan kasus itu dihentikan sementara, giliran tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) masuk melakukan pengawalan layaknya konsultan pengawas.

Pelanggaran Kep pres Kepp

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

CINDERAMATA - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi menerima cinderamata dari Duta Besar Thailand, Paskorn Siriyaphan disaksikan Hj.Erica Zainul Majdi.

(Suara NTB/lin)

KO M E N TTAA R Lanjutkan Kebijakan Selly WALIKOTA Mataram, H. Ahyar Abduh akan melanjutkan sejumlah program atau kebijakan yang telah dirancang oleh mantan Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Penjabat Walikota dengan menerapkan lima hari kerja, Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sudah dialokasikan pada APBD Kota Mataram selama 13 bulan, gaji tenaga kebersihan dan honorer disetarakan dengan upah minimum kota (UMK) dan lain sebagainya.

Ditemui di Pendopo Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan, Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Pengadilan Negeri (PN) Mataram menolak secara keseluruhan gugatan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB terhadap Komisi Informasi (KI) NTB sebagai tergugat. PN Mataram menguatkan putusan KI NTB yang mengabulkan seluruh permohonan pemohon, terkait sengketa informasi antara Prof. Zainal Asikin, SH, SU dkk sebagai pemohon dan BPPD

NTB sebagai termohon. ‘’Jadi putusan PN Mataram itu menolak seluruh keberatan dari termohon (BPPD). Dia termohon itu kebertan atas putusan KI yang mewajibkan dia memberikan seluruh data yang diminta oleh pemohon (Zainal Asikin, dkk),” kata Kuasa Hukum Pemohon, Imam Sofian, SH, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (18/2) siang kemarin.

Imam mengatakan, dengan kelu-

arnya putusan PN Mataram yang menguatkan putusan KI NTB itu, maka BPPD selaku termohon harus segera memberikan informasi yang diminta pemohon. ‘’Dia (termohon) wajib menyerahkan dokumen yang diminta oleh pemohon. Kalau tidak maka unsur pidananya akan terpenuhi,’’ kata Imam.

Ditanya mengenai hak termohon yang dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung atas putusan PN

Mataram itu, Imam mengatakan memang mereka mempunyai hak hukum.

Namun, ia melihat itu justru akan memperlambat eksekusi atas putusan KI dan PN Mataram. Ia juga yakin BPPD tak akan menang meskipun akan melakukan banding. Karena melihat dua kasus sengketa informasi sebelumnya terkait dengan Golkar dan mahasiswa Unram.

Bersambung ke hal 15

Duka Nenek Sitah

Hidup Sebatangkara dan Menderita Penyakit Serius NENEK Sitah namanya.

Nenek 72 tahun yang malang ini adalah warga Lingkungan Karang Tumbuk, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Suara NTB, sempat mengunjunginya Kamis (18/2) kemarin di tempat penampunganya di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW). Menerima kunjungan Suara NTB, Nenek Sitah langsung bangkit dari tempat ti-

durnya dan menyambutnya dengan senyum.

Kondisi Nenek Sitah sungguh memprihatinkan. Ia hidup sebatangkara dan menderita penyakit Hepatitis B yang konon menular.

Sebelumnya, ia dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram. Namun dipulangkan sejak dua hari lalu, karena dianggap kondisinya sudah membaik.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/lin)

(Suara NTB/dok)

Pandangan matanya terlihat nanar. Tubuhnya begitu sulit bangkit dari tempat tidur. Tubuh kurusnya yang dibalut baju kotak-kotak warna ungu terlihat begitu rapuh. Guratan duka terlihat jelas dari wajahnya. Tatapan mata cekungnya memperlihatkan harapan dan belas kasihan dari siapa saja yang melihatnya.

Seleksi Tingkat Kelurahan PEMKOT Mataram akan menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ (Musabaqah Tilawatil Quran) tingkat nasional. Kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan Juli mendatang. Kota Mataram melakukan persiapan dengan menyeleksi qari - qariah dan hafiz - hafizah tingkat kelurahan.

Camat Selaparang Irwan Rahadi mengatakan, pihaknya sedang melakukan seleksi di tingkat kelurahan untuk menemukan qari - qariah. Seleksi tersebut dalam rangka mempersiapkan musabaqah tilawatil quran (MTQ) nasional. “Sudah berlangsung di tingkat kelurahan,” kata Irwan kemarin.

Pembentukan dilakukan secara berjenjang mulai tingkat kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota. Di Kecamatan Selaparang, ada sembilan kelurahan dipusatkan sebagai tempat pembinaan. Ditambahkan, STQ kelurahan ini setelah dikeluarkannya kebijakan oleh LPTQ kota. Pemkot Mataram merespon dengan baik dan memberikan dukungan anggaran kegiatan tersebut. “Ini baru pertama digelar STQ kelurahan.

Kalau dulu tingkat kecamatan saja,” ujarnya.

Irwan melihat potensi qari - qariah dan hafiz - hafizah di lingkungan sangat besar. Sebab, di kelurahan bahkan lingkungan memiliki tempat pendidikan Al - Quran (TPQ). Disamping itu, orangtua juga memilih menyekolahkan anak mereka ke pondok pesantren di luar Kota Mataram.

Santri - santri ponpes khususnya berasal Mataram diambil oleh kelurahan bahkan kecamatan untuk mengikuti lomba.

Jika pihaknya tidak segera menarik santri tersebut, dikhawatirkan diambil oleh daerah lain. “Potensi qari - qariah sebenarnya banyak. Kalau terlambat diambil, mereka ditarik dan ikut dari daerah lain,” akunya.

Di Kota Mataram 119 sentra pembinaan terdaftar di Kantor Kementerian Agama.

Untuk pembinaan dan pengembangan secara langsung diserahkan ke kelurahan. Qori - qoriah diseleksi di tingkat kelurahan dan kecamatan, diharapkan dapat mewakili Kota Mataram baik tingkat provinsi maupun nasional. (cem)

(Suara NTB/cem)

Harus Ada Inovasi WAKIL rakyat yang duduk di DPRD Kota Mataram, menaruh harapan besar dengan duet kepemimpinan AMAN (H. Ahyar Abduh – H. Mohan Roliskana). Harapan itu salah satunya disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini. Pertama, soal kebersihan, ini membutuhkan perhatian serius Pemkot Mataram.

Seperti TPA milik Kota Mataram yang berada di Kabupaten Lombok Barat. Selain itu, pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan Walikota Mataram adalah persoalan asset dan juga royalti Mataram Mall. Termasuk pula rencana masuknya investor untuk mengelola beberapa aset milik Kota Mataram seperti di Loang Baloq dan di beberapa tempat lainnya. ‘’Kemudian masalah penataan birokrasi,’’ cetusnya. Yang jelas, lanjut Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram ini, harus ada inovasi dari Pemkot Mataram, termasuk inovasi dari SKPD. Bagaimana mengawal capaian PAD (Pendapatan Asli Daerah). Ini, kata Zaini, perlu dikawal bersama. Dia mengingatkan, apabila program dari mantan Penjabat Walikota Mataram membawa kemajuan bagi masyarakat, itu perlu dilanjutkan tanpa melihat siapa pencetusnya. ‘’Kalau misalnya kurang, ya kita sempurnakan,’’ imbuhnya.

Seperti diketahui, setidaknya ada tiga program Penjabat Walikota Mataram yang kini masih dilaksanakan secara konsisten.

Pertama, pemberlakuan lima hari kerja, kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah dan Jumat Bersih. Menurut Zaini, gotong royong yang dilaksanakan setiap Jumat, terbilang urgen.

Sementara itu, terkait kebijakan lima hari kerja, katanya, sejalan dengan kebijakan Pemprov NTB yang telah lebih dulu menerapkan itu. Apalagi kabupaten/kota lain di NTB juga menerapkan lima hari kerja. ‘’Tapi itu semua dikembalikan kepada kepala daerah. Tapi pendapat saya, bagus kalau itu dilanjutkan,’’ demikian Zaini.

Karena seperti diketahui, kebijakan lima hari kerja baru beberapa bulan diujicobakan di Kota Mataram. Sehingga memang perlu dikaji kalau kepala daerah ingin mengambil kebijakan lain. Sedangkan, terkait apakah dibutuhkan penyegaran pejabat atau tidak, menurut Ketua DPC Partai Demokrat Kota Mataram ini, harus melalui kajian di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. ‘’Sehingga pembenahan tidak terkesan asal comot,’’ imbuhnya. (fit)

(Suara NTB/dok)

SUARA MATARAM Bertahun-tahun, Ratusan Rumah Warga di Pagutan Langganan Banjir

Halaman 2

DI tengah gerimis yang turun dari pagi hari, di halaman rumahnya yang sederhana, Syamsul Arifin tampak sibuk.

Meskipun gerimis, ia duduk di halaman rumahnya sambil sibuk mengeluarkan sumbu dari sebuah kompor bekas. Seharihari, Arifin begitu ia biasa disapa bekerja sebagai pemulung, mengumpulkan barang rongsokan. Rumah Arifin berada di dekat kali yang melintas di dalam pemukiman warga Lingkungan Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, Mataram.

Setiap musim hujan, ia dan warga lainnya selalu khawatir air kali sewaktu-waktu bisa meluap dan menggenangi halaman rumahnya, bahkan jika hujan cukup deras melanda Kota Mataram, tak jarang air selalu masuk sampai ke dalam rumah. “Sudah biasa di sini warga kebanjiram, bahkan air juga sampai masuk ke dalam rumah,” katanya kepada Suara NTB belum lama ini.

Selain karena alirannya cukup deras, kali yang melintas di belakang rumah Arifin itu juga tak memiliki tanggul.

Berdasarkan pantauan Suara NTB, air telah mencapai di bibir saluran. Beberapa warga juga menyiapkan tanggul sendiri dari karung yang diisi pasir. Bahkan pada saat hu-

jan besar Januari lalu, air di lingkungan itu mencapai dada orang dewasa. Saluran tersebut juga cukup dangkal dan tidak pernah dinormalisasi.

Arifin berharap, kali di belakang rumahnya segera dinormalisasi dan ditinggikan atau dibuatkan tanggul. Sehingga ia dan warga lainnya tak perlu lagi khawatir akan ancaman banjir setiap tahun.

Selain di Lingkungan Karang Genteng, banjir dan genangan juga menjadi langganan warga Lingkungan Peresak Barat dan Peresak Timur.

Salah satu warga yang rumahnya di pinggir kali di Peresak Barat mengatakan tiap tahun rumahnya selalu digenangi air yang meluap dari kali tersebut. Bahkan air kadang masuk sampai ke dalam rumah.

“Tiap tahun banjir. Airnya juga sampai masuk ke dalam rumah,” ujar ibu yang berjualan di depan rumahnya ini.

Lurah Pagutan, Anuri mengatakan setiap tahunnya, ratusan lebih rumah di Karang Genteng dan Peresak Timur menjadi langganan banjir dan genangan yang disebabkan oleh meluapnya air kali. Ada dua sungai atau kali yang melintas di Pagutan. “Paling parah itu di RT 10 Karang Genteng, bahkan airnya men-

(Suara NTB/ynt)

TUNJUKKAN - Staf Kantor Kelurahan Pagutan, Husnul Asy’ari menunjukkan saluran atau kali kecil yang melintas di Lingkungan Peresak Timur, Kelurahan Pagutan yang sangat dangkal akibat sedimentasi capai satu meter. Walaupun hujan sebentar tapi memang permukaan tanahnya rendah sekali dan pasti tergenang,” jelasnya.

Kondisi saluran yang dangkal telah bertahun-tahun

Walikota Janji Penerbitan Izin hanya Butuh Sehari Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menjanjikan penerbitan izin hanya membutuhkan waktu sehari. Hal ini menjadi bagian program 100 hari kerja.

“Penerbitan izin one day system,” kata Ahyar Kamis (18/2).

Walikota kembali mengulas program kerja lainnya dinilai mendesak yakni, emergency call, persoalan keamanan, reformasi birokrasi menjadi pilot project, perbaikan infrastruktur serta evaluasi kinerja pimpinan SKPD. Komitmen perbaikan pelayanan perizinan dimaksudkan untuk memberikan kepastian pelayanan yang baik.

Tentunya kata Ahyar, dengan proses transparansi. Izin bisa dikerjakan selama sehari seperti surat izin usaha perdagangan (SIUP) serta perpanjangan izin lainnya. “Prinsipnya mempermudah dan mempercepat pelayanan,” ujarnya.

Proses tersebut harus meli-

batkan komponen lainnya. Orang nomor satu di Kota Mataram ini meyakini, kualitas pelayanan perizinan tetap terjamin. Namun, izin yang perlu dilakukan pengkajian tim harus dapat dimaklumi oleh masyarakat. Sebab, tim kerja teknis harus merapatkan dan membutuhkan waktu lama. “Kecuali izin lain yang butuh pengkajian.

Itu harus dimaklumi oleh masyarakat,” terangnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa mengungkapkan, prinsipnya program one day service atau penerbitan izin

selama sehari sudah siap secara teknis. Program tersebut sebagai salah satu langkah peningkatan kualitas pelayanan. “Kita sudah siap kalau soal itu,” katanya.

Delapan jenis perizinan fokus dan bisa tuntas selama sehari. Yakni, SIUP mikro, perpanjangan izin trayek, perpanjangan izin usaha jasa konstruksi dan lain sebagainya. Yang jelas, persyaratan diajukan masyarakat lengkap syarat secara administratif. “Yang jelas harus lengkap. Dan benar - benar super ringan,” imbuhnya.

Cokorda menambahkan, program ini sudah diuji coba, sehingga kualitas izin tidak diragukan lagi. (cem)

Presiden Jokowi akan Hadiri Peringatan HAN di Mataram Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan menjadi tuan rumah peringatan HAN (Hari Anak Nasional).

Kegiatan direncanakan berlangsung akhir Juli mendatang, Presiden Joko Widodo dipastikan hadir dalam kegiatan tersebut.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Lalu Martawang menjelaskan, pihaknya telah menerima tamu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang didampingi oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram. Kedatangan pihak kementerian, memastikan kesiapan Kota Mataram sebagai tuan rumah hari anak nasional tahun 2016. “Baru saja (kemarin, red) saya menerima tamu dari Kementerian PP dan PA. Mereka melihat kesiapan Kota Mataram menjadi tuan rumah HAN,” terang Martawang, Kamis (18/2).

Ditambahkan, kepastian Kota Mataram jadi tuan rumah HAN 2016, Kementerian PP dan PA memberikan surat sebagai penyelenggara forum anak nasional. Tiap peringatan hari anak nasional kata Martawang, Presiden Joko Widodo dipastikan hadir. “Tiap peringatan hari anak presiden menyempatkan diri datang menyapa anak -

tersebut karena membutuhkan biaya yang sangat besar.

Pengerukan tersebut juga disebutkan Mahmuddin memerlukan kajian yang mendalam.

“Karena pengerukannya harus lebih dalam dan itu butuh biaya besar,” cetusnya. APBD Kota Mataram menurutnya tidak mampu membiayai pengerukan tersebut karena membutuhkan anggaran yang besar.

Menurut Mahmuddin, kewenangan pengerukan juga berada di tangan Balai Wilayah Sungai (BWS), karena pengerukan juga harus menggunakan

alat berat. “Kita tidak mampu membiayai sendiri karena butuh biaya yang sangat besar. APBD kita tidak mampu,” ujarnya.

Realisasi rencana pengerukan itu menurutnya tidak mudah terlaksana dan butuh waktu yang lama karena harus melalui kajian terlebih dulu. Saat ini fokus penanganan pihaknya disampaikan Mahmuddin adalah normalisasi Kali Unus karena kondisinya yang mengkhawatirkan dan dapat menjadi pemicu banjir di Kota Mataram. “Stressing kita kali Unus dulu. Kalau kali Jangkok tidak begitu mengkhawat-

Pengembangan Kesehatan Lingkungan untuk perbaikan irigasi dan normalisasi. “Warga komplain terus. Sampai saya ndak berani ke sana. Kita lurah bisa apa, anggaran kita tidak punya,” tandasnya. (ynt)

Pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Masuk Program Nasional Mataram (Suara NTB) Pembangunan jalan lingkar pesisir Kota Mataram diwacanakan sejak beberapa tahun lalu, sejak periode pertama pemerintahan pasangan AMAN (H. Ahyar Abduh - H. Mohan Roliskana). Terkait progres rencana pembangunan jalan ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura kepada Suara NTB menyampaikan rencana pembangunan jalan lingkar pesisir tersebut telah masuk dalam program nasional.

Pembangunan jalan ini akan dibahas pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) nasional tahun 2017 yang akan dilaksanakan tahun ini. “Jalan sepanjang pantai itu sudah jadi program nasional,” ujarnya, Kamis (18/ 2). Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) juga telah selesai disusun Pemkot Mataram tahun lalu.

Penyusunan Amdal pembangunan jalan lingkar pantai ini pada 2015 lalu sempat gagal karena jumlah peserta yang ikut tender tak memenuhi syarat. Amdal ini disampaikan Mahmuddin telah diserahkan ke Balai Jalan Nasional (BJN) dan akan digunakan sebagai dasar penyusunan DED (Detail Engineering Design). Panjang jalan yang akan dibangun sekitar sembilan kilometer.

Sistem jalan yang akan

dibangun di sepanjang pantai tersebut belum diketahui apakah akan dibangun dengan sistem jalan layang atau jalan biasa di sepanjang pantai. Hal itu nanti tergantung hasil kajian Amdal dan pembuatan DED. “Nanti dari hasil kajian Amdal itulah yang dilakukan BJN apakah fly over (jalan layang) atau tetap jalan pinggir pantai,” jelasnya.

Mahmuddin mengatakan jika sistem jalan layang yang akan digunakan, maka konsepnya sama dengan jalan-jalan yang dibangun pemerintah pusat yang menghubungkan Jakarta dengan Bandara Internasional Soekarno Hatta di Cengkareng, Tangerang, Banten.

“Memakai tiang pancang atau fly over walaupun tingginya hanya satu sampai dua meter dari permukaan tanah,” jelasnya.

Jalan sepanjang pantai ini disampaikan Mahmuddin memiliki manfaat sangat besar.

Selain dapat menahan abrasi, juga untuk memperlancar akses dari Senggigi ke Bandara Internasional Lombok (BIL).

Jalan tersebut juga bisa melindungi para nelayan. Jika dibuat dengan sistem jalan layang, maka perahu nelayan tetap bisa melewati bawah jalan tersebut. Pembangunan jalan lingkar pantai ini diharapkan dapat mengubah kondisi kehidupan para nelayan yang ada di Sekarbela maupun Ampenan. (ynt)

Fasilitas Banyak Rusak

Dinas Pertamanan Gagas Polisi Taman (Suara NTB/cem)

TERIMA TIM - Kepala Bappeda Kota Mataram Lalu Martawang menerima tim dari Kementerian PP dan PA. Kedatangan pihak kementerian memastikan kesiapan Kota Mataram sebagai tuan rumah HAN Juli mendatang. anak,” ujarnya.

Selain memberikan surat, pihak dari Kementerian PP dan PA meninjau dua lokasi rencananya dijadikan pusat kegiatan HAN. Yakni, salah satu hotel di Cakranegara serta Taman Sangkareang. “Tergantung keputusan apakah dipusatkan di hotel ataukah Taman Sangkareang,” tuturnya.

Sebagai tuan rumah, Pemkot Mataran telah mengalokasikan anggaran Rp 1,5 mil-

iar di APBD murni 2016. Pemerintah Pusat juga akan memberikan bantuan. Mengenai besaran anggaran dikucurkan Pemerintah Pusat, Martawang tidak menyebutkan.

Pada intinya tambahnya, peringatan hari anak nasional ini sebagai bentuk stimulus untuk mendorong kegiatan Mataram menuju Kota Layak Anak tahun 2018 mendatang.

“Ini tentunya sebagai stimulus program KLA,” ujarnya. (cem)

Pemkot Tak Mampu Biayai Pengerukan Sungai Jangkok

Mataram (Suara NTB) Sejak tahun lalu, Pemkot Mataram mewacanakan pengerukan sungai Jangkok, khususnya dari muara sampai beberapa kilometer di kawasan Repok Bebek, Kelurahan Dasan Agung. Pengerukan diperlukan untuk mengatasi sedimentasi yang cukup tinggi dan dihajatkan agar para nelayan bisa menambatkan perahunya. Namun menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura, Kamis (18/2), Pemkot Mataram tak bisa membiayai pengerukan

dan tak pernah dinormalisasi. Alat berat tak bisa masuk ke dalam karena merupakan pemukiman yang padat. Anuri mengatakan pihaknya telah bersurat ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB dan Satker

irkan. Kali Unus yang paling mengkhawatirkan karena dapat menyebabkan banjir,” jelasnya.

Mahmuddin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BWS dan akan dilaksanakan BWS. Berdasarkan hasil koordinasinya dengan BWS, pengerukan itu akan dimasukkan dalam program revitalisasi sungai Jangkok. Beberapa waktu lalu saat dilaksanakan evaluasi kegiatan bersama Gubernur, Pemkot Mataram telah menyampaikan persoalan ini dan Gubernur berpesan kepada BWS untuk memasukkan

pengerukan itu dalam program kerjanya. “Ada dua program yang dimasukkan yaitu normalisasi kali Unus dan revitalisasi kali Jangkok,” ujarnya.

Dengan pengerukan sedimentasi secara total ini diharapkan air laut bisa masuk sampai ke aliran sungai Jangkok sehingga perahu nelayan bisa masuk dan menambatkan perahunya. ini juga untuk mengantisipasi angin musim barat.

Pada saat angin barat, biasanya nelayan dari Kota Mataram menambatkan perahunya di wilayah Lombok Barat. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Dinas Pertamanan Kota Mataram menggagas pembentukan Polisi Taman. Gagasan ini menyusul banyaknya fasilitas yang disediakan Pemkot Mataram di sejumlah taman di Kota Mataram, rusak.

Pembetukan polisi taman ini diharapkan mampu mengatasi persoalan tersebut. ‘’Kota-kota besar di seperti di Surabaya sudah memberlakukan polisi taman,’’ kata Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram H. Kemal Islam kepada wartawan di Kantor Walikota Mataram, Kamis (18/2). Polisi taman ini, nantinya akan disiagakan 24 jam untuk mengawasi keamanan fasilitas pemerintah di tamantaman se-Kota Mataram.

Kemal tidak menyangkal memang banyak fasilitas di sejumlah taman di Mataram, terlihat dalam kondisi rusak.

Seperti fasilitas bermain anak yang ada di Taman Sangkareang dan fasilitas serupa di Taman Wisata Loang Baloq.

(Suara NTB/fit)

SUARA NTB Jumat, 19 Februari 2016

Praktis, fasilitas bermain yang dihajatkan untuk anak-anak, tidak bisa lagi digunakan.

Menurut mantan Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Mataram ini, rusaknya fasilitas bermain anak-anak yang disiapkan Pemkot Mataram di taman-taman yang ada di Kota Mataram, rusak akibat digunakan oleh pihak yang bukan semestinya. ‘’Jadi itu fasilitas bermain anak-anak kadang-kadang yang naik anak-anak SMA,’’ keluhnya.

Sehingga, dengan adanya polisi taman nantinya, hal-hal seperti itu diyakini tidak akan terjadi lagi. Kemal mengatakan, pihaknya akan mengusulkan hal ini kepada Dewan. Selain itu, Dinas Pertamanan akan memperbaiki fasilitas yang rusak. ‘’Kita sudah alokasikan Rp 100 juta untuk perbaik a n nya,’’ demikian Kemal. (fit)

SUARA NTB

Jumat, 19 Februari 2016

Halaman 3

OJK Dorong Kekuatan Industri Jasa Keuangan Hadapi Persaingan Pasar Asean Mataram (Suara NTB) Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB menggelar kegiatan pertemuan tahunan dengan pelaku Industri Jasa Keuangan di Hotel Lombok Raya Mataram, Kamis (18/2) kemarin. Seluruh elemen terkait dihadirkan. Kegiatan tahunan ini dalam kerangka meningkatkan daya saing menghadapi pasar Asean.

Pertemuan tahunan di 2016 dilakukan sebagai tindak lanjut pertemuan serupa pada 15 Januari lalu di Istana Negara, dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi.

Hadir pada pertemuan kemarin, Wakil Gubernur NTB, H. Muh.Amin, SH, M.Si. Kemudian untuk nara sumber dihadirkan, H. Wilgo Zainar dari Komisi XI DPRRI, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, dipandu Kepala Kantor Perwakilan OJK NTB, Yusri.

Tamu undangan lainnya, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, walikota/bupati se NTB atau yang mewakili, pimpinan perbankan seNTB, pimpinan lembaga keuangan non bank se-NTB. Pertemuan ini sekaligus menjadi forum diskusi antarpihak mengenai kondisi dan peran industri jasa keuangan terkini dalam menghadapi tantangan.

Sekaligus dirumuskan bagaimana mendukung pembangunan di NTB dan menekan angka kemiskinan. Kegiatan mengambil tema “ Mendorong Pertumbuhan dan Meningkatkan Daya Saing Dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean”.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor OJK Provinsi NTB, Yusri memaparkan perekonominan Indonesia pada tahun ini diperkirakan masih akan diwarnai beberapa tantangan seperti dampak dari perlambatan ekonomi Tiongkok, penurunan harga minyak dunia yang berdampak kepada penurunan harga komoditas. Sehingga sektor jasa keuangan diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam menyediakan kebutuhan pembiayaan dan memberikan penjaminan kepada sektor-sektor produktif. Juga diharapkan, dapat berperan dalam memacu percepatan pertumbuhan ekonomi nasional umumnya dan khususnya di NTB. NTB menurutnya, memiliki potensi sumber daya alam yang sangat baik dan melimpah. Baik di sektor pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, pariwisata dan lainnya. Potensi ini sangat menjanjikan bagi industri keuangan. ‘’Untuk itu saya minta kepada pimpinan industri jasa keuangan yang ada di Provinsi NTB untuk bersinergi mengembangkan potensi yang ada tersebut dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemera t a a n penda-

Wagub NTB, H. Muh. Amin.

Diskusi dengan pemateri dari Kepala OJK NTB, DPR RI dan BI NTB. patan, penyerapan tenaga kerja yang pada gilirannya kita harapkan akan mampu menurunkan gap antara si kaya dan si miskin,’’ ujarnya.

Yusri memberikan gambaran mengenai perkembangan industri jasa keuangan secara khusus di NTB. Sampai dengan posisi Desember 2015 jumlah jaringan kantor bank umum yang telah beroperasi di NTB terdiri dari satu kantor pusat, 50 Kantor Cabang Bank dan 216 Kantor Cabang Pembantu, sementara jumlah bank perkreditan rakyat terdiri dari 32 kantor pusat dan 48 Kantor Cabang BPR. Dilihat dari kinerja keuangan, total aset perbankan pada akhir Desember 2015 mencapai Rp 31,11 triliun atau tumbuh sebesar 11,08 persen dibandingkan akhir tahun 2014. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset bank umum secara nasional yang hanya 7,95 persen. Namun demikian, pertumbuhan tersebut lebih rendah dibanding pertumbuhan tahun 2014 yang mencapai 17,52 persen.

Dari sisi penghimpunan dana masyarakat tumbuh sebesar 15,44 persen menjadi Rp 20,34 triliun lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sebesar 7,26 persen. Penghimpunan dana ini masih didominasi oleh tabungan yaitu sebesar Rp 11,91 triliun atau 58,58 persen dari total penghimpunan dana pihak ketiga di Provinsi NTB. Sedangkan jumlah nominal deposito tercatat sebesar Rp 5,5 triliun (27,40 persen) dan selebihnya berupa penempatan dalam bentuk Giro yaitu sebesar Rp 2,85 triliun (14,03 persen).

Jumlah kredit yang diberikan atau pembiayaan mencapai Rp 25,05 triliun atau tumbuh sebesar 13,02 persen, pencapaian ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan kredit bank umum secara nasional yang tercatat 10,41 persen. Namun demikian pertumbuhan kredit atau pembiayaan tersebut belum diikuti dengan peningkatan kualitas kredit, mengingat terjadi peningkatan jumlah kredit bermasalah yang tercermin dari meningkatnya rasio NPL dari sebelumnya 1,99 persen di tahun 2014 menjadi 2,22 persen di tahun 2015. Namun rasio tersebut masih lebih baik dibanding rasio NPL bank umum secara na-

Pimpinan OJK NTB, Wagub, Walikota Bima dan undangan lainnya.

Unsur industri keuangan bertanya.

angan di Kabupaten Lombok Utara, sional yang tercatat 2,47 persen.

Jika dilihat berdasarkan jenis peng- dan beberapa proyek strategis lainnya gunaan, pembiayaan perbankan di NTB akan memberikan pengaruh masih didominasi oleh kredit kon- yang signifikan kepada perekonomian sumsi yang mencapai 57,08 persen, di- NTB. Tentunya gambaran ini akan memikuti oleh kredit modal kerja sebesar 31,35 persen dan sisanya kredit in- berikan peluang dan tantangan kepavestasi sebesar 11,56 persen dari to- da seluruh industri jasa keuangan di tal kredit. Hal ini patut menjadi per- NTB untuk bahu-membahu dan sehatian kita bersama, agar ke depan cara bersinergi ikut berpartisipasi penyaluran kredit dapat diprioritas- dalam mendukung berbagai proyek kan kepada sektor-sektor produktif strategis tersebut.

Di bidang Pengawasan Industri agar mampu mengakselerasi pembanKeuangan Non Bank (IKNB) seperti gunan ekonomi di NTB. Sementara itu, sumber dana penyalu- asuransi, perusahaan pembiayaan, ran kredit atau pembiayaan dimaksud dana pensiun, Pegadaian dan lainnya. sebagian masih bersumber dari dana Saat ini, kewenangan pengawasannya perbankan yang berasal dari luar Provin- masih berada pada Kantor Pusat OJK. si NTB. Hal ini tercermin dari masih Namun demikian, kewenangan pentingginya rasio LDR perbankan di NTB gawasan tersebut secara bertahap sesuai dengan kesiapan organisasi OJK yang berada di level 123,16 persen.

Penghargaan yang diterima Provin- di daerah akan dilimpahkan kepada si NTB berupa The Best Halal Desti- kantor-kantor OJK di daerah. Saat ini nation dan The Best Honeymoon Desti- secara aktif kami tetap melakukan nation di ajang World Halal Travel koordinasi dengan Kantor Pusat OJK Award 2015, ini membuktikan pen- guna meningkatkan quality assurance gakuan dunia terhadap pariwisata pengawasan IKNB. Sementara itu untuk meningkatkan komunikasi dan NTB khususnya pariwisata syariah.

Peluang tersebut harus dapat dis- koordinasi dengan IKNB, OJK NTB upport sebaik-baiknya oleh industri telah menginisiasi pembentukan Asojasa keuangan dalam rangka mem- siasi Perusahaan Pembiayaan Indobantu pemerintah untuk percepatan nesia, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia dan Asosiasi Asuransi Jiwa Inpembangunan pariwisata di NTB. Berdasarkan data OJK, saat ini donesia di NTB. Saat ini terdapat 33 perusahaan penyaluran kredit pada sektor pariwisata masih relatif kecil yaitu hanya asuransi dengan 52 kantor, 33 perusahaan pembiayaan dengan 2,95 persen dari total kredit. Ini 55 kantor, 2 Dana pensimencerminkan bahwa dukungan perun, 24 Kantor Cabang bankan pada sektor pariwisata bePegadaian, dan 4 perulum optimal. ‘’Untuk itu saya bersahaan penjaminan harap kepada seluruh industri jasa yang beroperasi di keuangan mari kita bersama-sama wilayah NTB. membangun pariwisata NTB mengiD a l a m ngat sektor tersebut sangat kaitannya denmenjanjikan,’’ ajaknya. gan inklusi Di samping itu, keuangan, pengembangan OJK juga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di MandalikaLombok Te n g a h , rencana pembangunan Global H. Wilgo Zainar.

Hub Bandar Kay-

Peserta.

telah melaksanakan beberapa program strategis untuk meningkatkan literasi dan edukasi masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami dengan baik tentang industri jasa keuangan sebagai alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dan berinvestasi.

Di samping itu, OJK juga sudah mensosialisasikan kepada masyarakat tentang investasi bodong, kegiatan ini bertujuan mengingatkan masyarakat agar tidak terjerumus kepada investasi yang akan berpotensi merugikan masyarakat.

Sepanjang tahun 2015 OJK NTB telah melaksanakan 33 kegiatan sosialisasi dan edukasi keuangan kepada aparat pemerintah, alim ulama, tokoh masyarakat, akademisi, pelajar, pelaku UMKM, petani,masyarakat pesisir serta masyarakat umum yang dilakukan baik di Pulau Lombok dan Sumbawa.

Mengingat begitu pentingnya inklusi keuangan tersebut, maka OJK terus melakukan upaya serius untuk meningkatkan inklusi keuangan salah satunya dengan mengembangkan produk dan jasa keuangan seperti Simpanan Pelajar (Simpel) yang pertama kali diresmikan secara Nasional tanggal 14 Juni 2015 oleh Presiden Joko Widodo yaitu produk tabungan dengan karakteristik dan fitur yang sesuai dengan kebutuhan kelompok pelajar/siswa, Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) yaitu program penyediaan layanan perbankan dan/ atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi yang secara nasional sampai dengan Tw III/2015 telah memiliki 18.842 agen, 569 outlet dengan 1.061.076 nasabah dan outstanding simpanan Rp 40.223.773.640. Di NTB sendiri tercatat sebanyak 95 agen yang tersebar di Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, dan Bima.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang telah beroperasi sebelum undang-undang tersebut disahkan wajib memperoleh

izin usaha dari OJK. Saat ini OJK NTB baru menerima permohonan izin dari empat LKM dari 802 LKM yang tercatat ada di Provinsi NTB. Terlepas dari upaya peningkatan inklusi keuangan tersebut, perlindungan terhadap konsumen tetap tak boleh diabaikan. Sesuai amanat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, salah satu tujuan pembentukan OJK ialah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sebanyak 153 pengaduan nasabah di tahun 2015 baik melalui surat, telepon, dan datang langsung telah ditindaklanjuti oleh OJK NTB. “Pada akhirnya, kami mengharapkan sektor jasa keuangan dapat menjalankan fungsinya dengan baik sekaligus mampu menjadi pilar penopang dan roda penggerak pembangunan ekonomi agar dapat tumbuh lebih baik,” pintanya.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin memberikan apresiasi pada OJK selaku inisiator. Dikatakan bahwa pertumbuhan jasa keuangan diakui cukup bagus di daerah yang dipimpinnya bersama Gubernur, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Dana Pihak Ketiga (DPK) telah tumbuh diatas nasional. Demikian juga dengan aset dan kredit jasa keuangan yang tumbuh cukup baik.

Pemerintah daerah mendorong lembaga keuangan perbankan dan non bank memperhatikan sektor-sektor potensial di NTB. Diantaranya sektor pertanian, pariwisata, peternakan dan kelautan perikanan. Kredit yang disalurkan saat ini lebih dominan di sektor konsumtif.

“Nah harus dibalik sekarang, kredit ke sektor produktif harus lebih besar dari sektor konsumtif. OJK bisa mengawal itu,’’ kata Wagub.

Sementara H. Wilgo Zainar dari Komisi XI DPRI menekankan, tantangan industri keuangan di era persaingan ke depan cukup berat. Persaingan bebas perbankan dimulai tahun 2020, namun tetap tak boleh lengah.

Kondisi saat ini, perbankan Indonesia hanya dua yang mampu menembus pasar Asia. Hanya BRI dan Mandiri. Lainnya inilah yang harus terus digenjot kesiapannya menembus pasar luar negeri.

Sementara bank luar negeri telah menggempur Indonesia. Polanya dengan akusisi bahkan dengan membuka cabang sendiri. ‘’Kalau diibaratkan perang, bertahan menghadapi serangan dan eksis saja itu sudah luar biasa,’’ ujarnya.

DPR RI sedang mempersiapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk memproteksi industri jasa keuangan di Indonesia. (bul/*)

Yusri.

Suasana ramah tamah.

Usai diskusi panel.

Dirut Bank NTB , H. Komari Subakir bertanya.

Bupati Dompu H.Bambang HM.Yasin bertanya.

Tamu Undangan

SUARA NTB Jumat, 19 Februari 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

Kerjasama Dinas Kesehatan Lombok Timur dengan Harian Suara NTB

Dikes Lotim Songsong Akreditasi Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) siap menyongsong akreditasi. Kepala Dinas Kesehatan (Kadikes) drg. Asrul Sani menyatakan, target tahun 2018 sebanyak 29 puskesmas se Kabupaten Lotim sudah bisa terakreditasi.

MENJAWAB Suara NTB di sela acara sosialisasi pendampingan Akreditasi Puskesmas di Kantor Dikes Lotim, Kamis (18/2), Asrul Sani menguraikan, pihaknya sudah mulai mempersiapkan 10 puskesmas tahun 2015 lalu untuk mengikuti akreditasi. Hal ini ditandai dengan telah diakukan pendampingan kepada puskesmas tersebut.

Menyusul tahun 2016 ini, Kamis kemarin diberikan bekal mengenai hal-hal apa saja yang nantinya akan dipenuhi untuk mengikuti akreditasi. Menurutnya, ada 10 puskesmas dihadirkan dalam pertemuan dan nantinya akan didampingi bagaimana menyongsong akreditasi.

Puskesmas ini adalah

(Suara NTB/rus)

Asrul Sani Puskesmas Korleko Kecamatan Labuhan Haji, Denggen Kecamatan Selong, Wanasaba Kecamatan Wanasaba, Montong Betok Kecamatan Montong Gading, Lendang Nangka Kecamatan Masbagik, Sikur Kecamatan Sikur, Lenek dan Kalijaga Kecamatan Aikmel, Suela Kecamatan Suela dan Kerongkong Kecamatan Suralaga.

Pada kesempatan ini, Dikes Lotim menghadirkan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi, Rohmi Khoiriyati, SKM, MSi yang menjadi pemateri pada acara sosialisasi tentang akreditasi.

Tujuan dilakukan pendampingan, katanya, untuk

membantu puskesmas agar siap mengikuti akreditasi.

Melalui mendampingan juga bisa dipersiapkan bagaimana cara melengkapi kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar bisa terakreditasi.

Secara nasional, target akreditasi ini sampai 2019 mendatang. Informasinya, jika puskesmas tidak terakreditasi terancam tidak bisa kerjasama dengan Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan.

Akan tetapi sejauh ini hal tersebut masih sebatas informasi dan pihak Dikes menunggu informasi lebih lanjut dari Kementerian Kesehatan.

Melihat target akreditasi tinggal tiga tahun, Dikes Lotim ini juga menunggu kebijakan selanjutnya dari Kementerian Kesehatan. Di mana ada ribuan puskesmas yang belum terakreditasi di seluruh Indonesia. Namun, kondisi seluruh provinsi tidak sama. “Haparannya kan tahun 2019,” imbuhnya.

Salah satu kendala yang menyebabkan belum terakreditasinya puskesmas dikarenakan keterbatasan dari tim penilai dari Komisi Akreditasi Kementerian Kesehatan. Tenaga akreditasi masih terbatas. Fakta ini terjadi di Lotim,

dari 10 yang sudah dilakukan pendampingan pada tahun 2015 lalu hanya 1 puskesmas yang akan dinilai, yakni Puskesmas Aikmel. “Insya Allah tahun ini akan dinilai,” demikian ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan NTB, Rohmi Khoiriyati, menegaskan, untuk bisa terakreditasi tidak harus dengan menambah sarana dan prasarana. Sarana yang sudah ada pun bisa terpenting adalah, harus ada perbaikan sistem pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas.

Diakuinya, belum terakreditasinya puskesmas-puskesmas ini dikarenakan keterbatasan tenaga. Termasuk tenaga pendamping yang juga belum siap. Begitu juga, keterbatasan tenaga di tingkat nasional juga tidak siap untuk mengikuti akreditasi.

Menurutnya, tingkatan akreditasi ini ada empat. Pertama, akreditasi dasar, madya, utama dan paripurna.

Ada kriteria-kriteria yang dituangkan dalam Bab I sampai dengan Bab IX. ‘’Masingmasing bab sudah ada penjelasan detail aspek-aspek yang harus dipenuhi sebagai bahan penilaian,’’ ujarnya.

Batasan kelulusan akredita-

si, kata Rohmi, antara lain, untuk akreditasi dasar pencapaian nilai aspek penyelenggaraan pelayanan puskesmas dan aspek kepemimpinan manajemen puskesmas sebesar atau sama dengan 75 persen. Aspek Unit Kesehatan Masyarakat (UKM), Kepemimpinan UKM dan Layanan Klinis nilainya minimal sama dengan 60 persen. Pada aspek peningkatan mutu, Sasaran Kinerja UKM dan peningkatan mutu klinis bobot nilainya 20 persen.

Terakreditasi madya pada aspek Penyelenggaran Pelayanan puskesmas, Kepemimpinan dan Manajemen, UKM yang berorientasi sasaran dan kepemimpinan UKM minimal 75 persen. Aspek layanan klinis dan manajemen penunjang layanan klinis minimal 60 persen. Sedangkan aspek peningkatan mutu dan manajemen risiko, sasaran kinerja UKM dan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien bobotnya 40 persen. Sedangkan nilai untuk akreditasi utama lebih besar lagi. Aspek pencapaian nilai aspek penyelenggaraan pelayanan puskesmas dan aspek kepemimpinan manajemen puskesmas.

Ia menyarankan, akreditasi bisa disiapkan dengan men-

(Suara NTB/rus)

SOSIALISASI AKREDITASI - Sosialisasi akreditasi diberikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dikes NTB, Rohmi Khoiriyati di Selong, Kamis (18/2). ingkatkan standar pelayanan.

Akreditasi ini adalah standar global. Di mana ada tuntutan semua pelayanan publik harus terukur dan dinilai, terlepas dari adanya BPJS atau tidak. Yang terpenting adalah peningkatan standarisasi pelayanan, UKM yang berorientasi sasaran, kepemimpinan dan manajemen UKM, layanan klinis dan manajemen penunjang layanan klinis memiliki nilai sama dengan 80 persen. Aspek peningkatan

mutu, sasaran kinerja UKM dan peningkatan mutu klinis minimal nilainya 60 persen.

Terakhir untuk mendapatkan akreditasi paripurna, puskesmas harus memenuhi 80 persen minimal. Penilaian akreditasi ini dilakukan oleh surveyor, dikirim ke Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama disertai rekomendasi keputusan akreditasi. ‘’Akreditasi puskesmas sebagai tulang punggung pelayanan kesehatan,’’ ujarnya. (rus/*)

Kasus Parsel Lebaran 2014

Atasi Persoalan Sampah PERSOALAN sampah masih menjadi hal pelik yang dihadapi Kantor Kebersihan dan Tata Kota (KKTK) Lombok Timur (Lotim). Terparah terlihat di pantai Labuhan Haji. Wilayah pantai ini tampak menjadi muara sampah dan terlihat sudah sangat parah. Menyadari hal ini, Kepala KKTK Lotim Mulki menyatakan siap beraksi untuk mengatasi persoalan sampah yang selalu menumpuk (Suara NTB/dok) di Labuhan Haji itu.

Mulki Menjawab Suara NTB, Kamis (18/2) kemarin, Mulki menguraikan sampah di Pantai Labuhan Haji ini perlu segera diantisipasi. Ia pun sudah mencanangkan pembuatan jaring sampah di bibir sungai yang memasuki kawasan pantai.

Diakui, sampah-sampah yang menumpuk di Pantai Labuhan Haji ini adalah kiriman, sehingga pihaknya tidak bisa mengatasi persoalan tersebut. Terpenting adalah kesadaran semua elemen masyarakat agar tidak sembarangan membuang sampah. Mulki berharap masyarakat tidak lagi menjadikan laut sebagai tempat pembuangan sampah.

Pada momentum Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada Minggu (21/2) mendatang, Kepala KKTK berencana akan menggelar sejumlah kegiatan. Acara katanya dimulai dari kegiatan Jumat bersih bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk di tingkat kecamatan.

Momentum hari peduli sampah nasional ini juga dijadikan ajang sosialisasi dan kampanye kebersihan. Sasarannya adalah para pemuda. Tanamkan kecintaan sedari dini kepada para pemuda terhadap arti penting kebersihan.

Selain itu, pihaknya sudah bekerjasama dengan PT Pos Indonesia. Para petugas pos, katanya akan tukar nasib dengan petugas pemungut sampah. Sebanyak 270 petugas pos akan bergerak menjadi pemungut sampah di wilayah Kota Selong.

Lebih lanjut, menyikapi persoalan persampahan ini KKTK sudah membuka layanan pengaduan sampah melalui nomor telepon (0376) 21230. Layanan ini dibuka selama 24 jam. Ada tim khusus stand by dengan dump truck. Layanan ini sudah melayani seluruh kecamatan se Kabupaten Lotim, kecuali Sembalun, Jerowaru dan Sambelia. Tiga kecamatan ini belum bisa dikarenakan keterbatasan tenaga yang dimiliki KKTK. (rus)

Petani Juru Pengairan Pandanduri Hilir Tuntut Keadilan Selong (Suara NTB) Sejumlah petani wilayah juru pengairan Pandanduri Kamis (18/ 2) menuntut keadilan dengan mendatangi gedung DPRD Lotim.

Para petani ini menilai tata kelola dan pengoperasian Bendungan Pandanduri tidak adil, yakni tidak menggunakan asas pemerataan.

Perwakilan petani bernama Lalu Nasir mengatakan akibat tidak terbaginya air secara merata membuat para petani tidak bisa bercocok tanam. Petani terancam gagal tanam, karena tidak ada air yang akan mengairi sawah-sawah mereka.

Pertanian di wilayah selatan ini meliputi wilayah Kecamatan Keruak, antara lain Desa Senyiur, Keruak, Danerase, Montong Belae, Mendane, Selebung Ketanggga, Ketangge Jerawang, Ketapang Raya, Pijot, Pijot Utara, Tanjung Luar.

Termasuk wilayah Jerowaru, yakni Sepapan dan Desa Jerowaru semuanya mengeluhkan masalah air.

Kawasan tersebut, katanya, berada di bawah Puri Lingkok Lamun. Luas areal kawasan yang akan diairi ini mencapai 1.280 hektar. Luasan tersebut dinilai terlalu luas dalam pembangian juru. Dituntut petani ini segera dibagi dua juru ini menjadi dua agar pembagian airnya bisa lebih merata.

“Kalau petani selatan tidak bisa menanam, apa yang akan dimakan oleh orang Selong?” tanyanya.

Selain itu, lanjutnya, program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah diyakini tidak akan bisa tercapai jika persoalan petani tidak segera dituntaskan.

Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Lotim, Nurul Saadah yang datang pada pertemuan menjelaskan, komitmen pemerintah mendistribusi air secara merata kepada petani.

Diakui pihaknya sudah menerima laporan mengenai adanya saluran yang mampet di wilayah Sepit. Hal ini pun langsung disikapi dengan terjun ke lapangan dan mencari solusi segera dalam penyelesaian masalah tersebut.

Dalam hal ini, semua tuntutan masyarakat tersebut siap akan dicari solusi terbaik.

Sementara Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori mengingatkan, dalam melakukan pemetaan terhadap luas areal yang akan diairi oleh Bendungan Pandanduri. “Saya kira, tidak perlu terlalu birokratik yang dapat menghambat,” sarannya Diakui keberadaan bendungan ini memang belum maksimal. Air yang ada di bendungan ini masih terlihat dangkal, sehingga perlu pembagian secara merata terhadap petani.

Berikutnya, salah satu solusi yang dibahas dalam pertemuan tersebut, tidak perlu memekarkan juru, namun waktu pengairan bertambah. Daeng Paelori meminta Dinas terkait bisa mengaturnya dengan cara terbaik. (rus)

Sejumlah PNS Lotim Diperiksa Penyidik Polda NTB Selong (Suara NTB) – Turunnya penyidik Polda NTB untuk melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 80 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lotim dalam dugaan korupsi dalam pembagian parsel lebaran 2014 lalu. Hari ini, Jumat (19/2) merupakan hari terakhir untuk dilakukan pemeriksaan. Pasalnya, pemeriksaan sebagai saksi terhadap 80 PNS di Lotim dimulai sejak hari Senin (15/2) lalu dalam tahap pemeriksaan lanjutan dan diformalkan agar ada berita acara pemeriksaan (BAP).

(Suara NTB/yon)

PERIKSA - Penyidik dari Ditreskrimsus Polda NTB melakukan pemeriksaan terhadap PNS di Lotim dalam kasus parsel lebaran tahun 2014 lalu.

Dikonfirmasi di Mapolres Lotim, Kanit I Subdit III Ditreskrimsus Polda NTB, Kompol. I Made Sumarna, menyebutkan jika sejauh ini pihaknya sudah memeriksa sekitar 64 lebih PNS di Lotim yang menerima parsel lebaran tahun 2015 lalu, baik dari unsur pemerintahan maupun TNI-Polri. Pemeriksaan terhadap puluhan PNS itu dilakukan di lantai dua ruang rapat Satreskrim Polres Lotim sejak hari Senin lalu dengan satu hari memeriksa 16 PNS per hari. ‘’Besok, (hari ini, red) terakhir kita melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah PNS yang menerima parsel tahun 2014 lalu yang seharusnya bantuan itu diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang ada di Lotim,” jelasnya.

Kendati demikian, Sumarna mengatakan jika langkah Polda NTB untuk terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah PNS di Lotim tidaklah berakhir sampai di sini. Sekitar dua minggu

mendatang, tim dari Polda NTB akan kembali turun dengan target pemeriksaan dilakukan kepada PNS yang berada jauh dari pusat kota atau tingkat kecamatan dalam penanganan kasus parsel lebaran 2014 yang sumber anggaran sebesar Rp 14 miliar.

“Pemeriksaan saat ini lebih fokus pada pejabat yang ada di dalam kota. Sekitar dua minggu lagi, kita akan kembali turun untuk melakukan pemeriksaan kepada PNS yang jauh-jauh, termasuk di tingkat kecamatan,” terangnya.

Disinggung apakah sudah ada nama yang mengerucut dalam dugaan korupsi parsel lebaran 2014 itu pasca dilakukannya pemeriksaan lanjutan ini? Sumarna menerangkan jika ada beberapa proses yang harus dilalui baik itu dilakukannya gelar perkara hingga ada kesimpulan.

“Besok merupakan final dengan pemeriksaan dilakukan kepada 8-10 PNS,” sebutnya. (yon)

Melongok Visi Misi Najmul - Sarif (1)

Bicara Angka, Mampukah SKPD Mengimplementasikan?

Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH.MH., dan wakil Bupati KLU, Sarifudin, SH., langsung “action” di hari pertama masuk kerja. Diawali sertijab, keduanya langsung memimpin rapat koordinasi ba’da Zuhur dengan jajaran kepala-kepala SKPD. Kali ini, sosok yang dikenal dekat dengan masyarakat kecil ini, lebih menukik pada beban target secara statistik.

Lantas, sanggupkah jajaran SKPD mengimplementasikan keinginan Najmul -Sarif tersebut?

JIKA dipaparkan sekilas, beban target Bupati-Wakil Bupati KLU 2016-2021 itu, seolah “membangunkan” kalangan SKPD untuk memacu kinerja. Hal ini, bahkan sudah diwanti-wanti oleh Najmul Akhyar maupun Sarifudin.

Mengingat, apa yang dikonsep paket NASA itu, sejatinya merupakan kebutuhan masyarakat KLU untuk saat ini dan masa yang akan datang.

“42 Program kerja ini butuh team work dan kerja keras,” tegas Najmul, Kamis (18/2).

Bupati KLU mengakui, tidak sedikit programnya diragukan akan bisa terealisasi. Namun sebagai sebuah cita-cita pembangunan, ia justru berkeyakinan, konsep untuk kemaslahatan masyarakat KLU itu akan tercapai. Terlebih misi tersebut memiliki keterkaitan atau terintegrasi satu sama lain.

Misalnya saja, dalam strategi percepatan perwujudan masyarakat KLU yang beriman, bertaqwa dan berbudaya, berkorelasi dengan percepatan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang indikatornya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Seakan tidak jalan di masa pemerintahan sebelumnya di saat dirinya jadi Wakil Bupati, Najmul kembali mengusung strategi lama, yakni Gerakan Kembali ke Khittah Pendidikan. Gerakan ini mengedepankan pendidikan akhlak, mental dan spritual melalui penanaman nilai-nilai agama, budaya luhur dan keberagaman yang ada di masyarakat.

Misalnya, jika muslim, maka digalakkan gemar mengaji, membaca kitab. Demikian pula bagi masyarakat penganut Hindu dan Buddha. Gerakan itu akan diikuti oleh perhatian Pemda dalam merenovasi tempat ibadah, hingga insentif pelestarian.

Sebagai acuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Najmul - Sarif membebankan sejumlah target.

Misalnya, Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar 100 perssn di 2017, dan mempertahankannya di 2018 -2020. APM Pendidikan Menengah sebesar 98 persen di 2019, dari posisi awal APK sebesar 75 persen di 2015.

Angka DO (drop out) atau putus sekolah sebesar nol di semua jenjang pendidikan mu-

lai tahun 2017, kemudian 100 persen anak melanjutkan studi dari SD ke SMP dan SMP ke SMA. “DO nol memang cukup sulit kita selesaikan karena budaya kawin lari yang ada di masyarakat kita. Tetapi melalui pendekatan, saya dan pak Wabup, akan datang ke sekolah-sekolah. Ini akan jadi materi kampanye kita untuk menekan angka drop out,” terang bupati.

Najmul juga termasuk lebih dini memikirkan cara-cara santun dan beretika bagi kalangan siswa dalam merayakan kelulusan siswa. Seolah tidak ingin menyaksikan anak-anak lulus sekolah kembali melakukan aksi corat -coret pakaian seragam, Najmul pun punya tips sendiri.

“Kita akan menggelar sayembara bagi sekolahsekolah, mana yang paling baik cara sekolah merayakan kelulusan siswa akan diberikan reward. Karena merayakan kelulusan siswa selama ini menjadi keluhan di masyarakat,” ujarnya.

Strategi lain Najmul -Sarif dalam mencapai target tersebut, terbilang cukup jitu. Salah satunya, paket ini berani menggelontorkan 1.000 beasiswa bagi pelajar, mahasiswa, pascasarjana, para atlet, serta masyarakat kurang mampu.

Untuk hal dimaksud, kepala sekolah, guru akan diberikan tanggung jawab untuk menginformasikan beasiswa tersebut kepada kalangan masyarakat, pelajar. Beasiswa itu pun bisa diakses oleh guru sendiri, asalkan memenuhi syarat lulus Bahasa Inggris dan memiliki

(Suara NTB/ari)

DISAMBUT - Bupati KLU H. Najmul Akhyar dan Wakil Bupati Sarifudin saat disambut warga di Tanjung usai dilantik Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, Kamis (17/2) lalu.

TOEFL 500.

Di bidang kesehatan, pasangan ini merumuskan sasaran pokok yang harus dicapai, yakni Kematian Ibu Nol di Gahun 2019, penurunan kematian bayi progresif dan diharapkan tinggal 1/1.000 kelahiran di tahun 2019. Syukursyukur, kata Najmul, angka ini bisa dinolkan, mengingat kondisi 2014, kematian bayi menyentuh 7,9/1.000.

Kondisi ibu hamil juga menjadi perhatian paket NASA. Menyadari pertumbuhan penduduk yang terlampau tinggi, Ibu hamil diharapkan dapat diturunkan sebesar 10 persen di 2020 dari kondisi 20 persen di 2014. Artinya, dengan memegang persentase itu, saat ini tercatat dari 100 or-

ang ibu di KLU, 20 orang diantaranya dalam kondisi hamil.

Terpisah, Kepala Dikes KLU, Drs. H. Benny Nugroho S., mengaku optimis terhadap beban target sektor kesehatan tersebut. Ia sejatinya tak membayangkan, misi bupati dan wakil bupati, 70 persennya menyangkut Kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. “Jujur saya kaget, karena misi yang luar biasa ini sebagian besar di sektor kesehatan. Tapi kita optimis, karena ternyata, penjabaran visi misi Pak Bupati, sinkron dengan raker kesehatan daerah yang sudah kita gelar. Jadi misi daerah ini klop dengan apa yang sudah kita programkan, termasuk mengenai kualitas kesehatan masyarakat,” demikian Benny. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 19 Februari 2016

Halaman 5

Hitung Kerugian Negara Proyek RPH

BPKP Perwakilan NTB Turunkan Tim Audit Praya (Suara NTB) Pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, sejak sepekan terakhir telah menerjunkan tim audit di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Tujuannya menghitung kerugian negara dalam proyek pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Barabali yang kasusnya sedang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya.

Kepala Seksi Pidsus Kejari Praya, A.A Raka Putra Dharmana, SH, saat dihubungi Suara NTB, Kamis (18/2), menjelaskan, turunnya tim tersebut dimaksudkan untuk menghitung kembali besaran dugaan kerugian yang timbul

(Suara NTB/dok)

Hj. Sumiatun

Buka Pendaftaran KETUA DPD II Golkar Lombok Barat (Lobar), Hj. Sumiatun menyatakan sejauh ini DPD II Partai Golkar belum mengambil langkah persiapan untuk menentukan calon wakil bupati (cawabup) yang diutus oleh partai berlambang beringin ini. Pihaknya akan memutuskan langkah setelah bupati ditetapkan. Menyangkut langkah menentukan cawabup, Golkar akan melakukan upaya demokratis. Golkar akan membuka pendaftaran bursa cawabup.

“Kami berencana membuka pendaftaran bursa calon wabup, langkah ini supaya demokratis,” terangnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/2).

Sejauh ini, ujarnya, internal Golkar belum melakukan pembahasan terkait cawabup. Pihaknya akan melakukan pembahasan serius, setelah bupati ditetapkan. Menurutnya, sejumlah calon yang muncul dari Golkar sah-sah saja, namun kembali lagi pada pembahasan pleno di internal partai.

Termasuk jika dirinya ditunjuk oleh partai, ia mengaku siap.

Namun dalam hal penentuan cawabup ini sebelum pleno internal, DPD II Partai Golkar akan menggelar pembukaan pendaftaran cawabup. Jika dalam proses pendaftaran itu ada lima calon lebih mendaftar, maka akan dibahas lagi melalui mekanisme.

“Siapa yang terplih dalam pleno itu yang diusung, tapi kembali nanti tergantung kandidat bakal calon, bagaimana pendekatan ke masyarakat, diterima tidak oleh masyarakat,” katanya.

Pendaftaran cawabup akan digelar setelah bupati definitif.

Dalam arti, dua-tiga hari setelah ada penetapan bupati, barulah pihaknya bersikap melakukan langkah. Langkah pembukaan pendafaran ini dilakukan supaya tidak ada kesan jika dirinya sebagai ketua DPD II melakukan intervensi dan murni ingin memberikan peluang bagi kader lain.

Kaitan dengan penentuan calon, tegasnya, tidak bisa disetir.

Namun dalam hal ini, pihak DPD II akan tetap berkoordinasi dengan DPD I sebelum dan sesudah melakukan pleno. (her)

ditemukan ada kerugian negara. Dan, saat ini tim audit BPKP Perwakilan turun untuk memastikan besaran kerugian negara yang ada,” terangnya.

Pihaknya, lanjut Raka, memandang perlu meminta bantuan audit dari BPKP Perwak-

canakan akan turun selama 15 hari. Setelah hasilnya akan disusun dan diserahkan ke Kejari Praya sebagai bahan pelengkap dari berkas penyidikan yang sudah ada.

Ia menjelaskan, proyek pembangunan RPH Barabali sudah cukup lama ditangani.

Hampir semua pihak yang terkait dalam proyek tahun 2014 sudah dimintai keterangan.

Sekarang ini, pihaknya tinggal melengkapi berkas pendukung dan menentukan tersangka dalam proyek ini. (kir)

Kades Mujur dan Lekor Segera Disidang Praya (Suara NTB) Dua kepala desa (kades) di Lombok Tengah (Loteng) yang tersangkut kasus dugaan korupsi masing-masing Kades Tumpak dan Kades Mujur Praya Timur segera menjalani proses persidangan. Berkas kasus kedua kades ini telah dilimpahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya ke Pengadilan Tipikor Mataram, Kamis (18/2).

“Hari ini (Kamis kemarin, red) berkas Kades Tumpak dan Mujur kita limpahkan ke Pengadilan Tipikor Mataram. Dan, direncanakan minggu depan proses persidangannya sudah bisa dimulai,” terang Kasi. Pidsus Kejari Praya, A.A Raka Putra Dharmana, SH, kepada Suara NTB, Kamis sore.

Dijelaskannya, pelimpahan dilakukan setelah berkas penyidikan terhadap kedua kades selesai dilakukan. Termasuk di antaranya hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan NTB. Di mana dari perhitungan awal, kerugian negara mencapai sekitar Rp 100 juta lebih.

Tetapi setelah dilakukan au-

(Suara NTB/her)

PENGHARGAAN - Plt Bupati Lobar H. Fauzan Khalid memberikan penghargaan kepada lima petani berprestasi, karena peduli masalah hutan.

Rakyat Miskin Perlu Intervensi Bantuan

Plt Bupati Dorong Masyarakat Awasi Hutan

Giri Menang (Suara NTB) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lombok Barat (Lobar) mencatat ada pembengkakan jumlah penduduk miskin yang perlu diintervensi bantuan.

Tercatat terdapat penambahan jumlah penduduk miskin mencapai 60 ribu jiwa lebih. Data ini akan dibawa Pemda Lobar ke Kementerian Sosial (Sosial) untuk diverifikasi kembali oleh kementerian terkait sebagai acuan pemberian bantuan ke masyarakat miskin.

Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Disosnakertrans Lobar, H. Junaidi, jika mengacu data PPLS tahun 2011 masyarakat miskin yang perlu diintervensi bantuan sebanyak 348 ribu lebih. “Namun jumlah ini bertambah hampir 400 ribu, ini hasil verifikasi dan validasi kami,” jelasnya, Kamis (18/2).

Dari data verifikasi, paling tinggi penambahan seperti Batulayar dari data PPLS 2011 ada 20 ribu penduduk miskin bertambah 7 ribu lebih, Kuripan dari 23 ribu orang bertambah sebanyak 1.794 orang, Lingsar dari 34 ribu bertambah sebanyak 4 ribu lebih orang.

Sedangkan Kecamatan Kediri ada 31 ribu lebih penduduk miskin hasil pendataan PPLS 2011, terdapat penambahan sekitar 3.500 lebih orang. Di kecamatan lain juga terdapat penambahan penduduk miskin. Sementara ini, sudah empat desa yang terdata dari belasan desa di kecamatan itu.

“Ada penambahan sekitar 2 ribu penduduk miskin di Gunungsari, itu baru masuk datanya dua desa,” terangnya.

Selama ini, ujarnya, dalam melakukan verifikasi dan validasi tim sangat berhati-hati, karena harus berkoordinasi dengan pihak kecamatan, desa hingga tingkat dusun. Data ini belum final, karena masih ada yang belum selesai. Terkait data pihak Dinsos tidak berwenang memutuskan, karena yang berwenang dalam hal ini BPS. Pihak BPS masih melakukan pendataan yang sama di lapangan. “Jadi BPS juga akan ada data sendiri nantinya,” ujarnya. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Dinas Kehutanan (Dishut) Lombok Barat (Lobar) terus melakukan gerakan penanaman pohon secara swadaya dengan melibatkan unsur masyarakat, kecamatan dan desa. Setelah sebelumnya menanam di Kuripan, kali ini Dishut kembali menanam pohon di wilayah Desa Tempos Kecamatan Gerung. Di kawasan ini Dishut bersama ratusan orang terdiri dari unsur SKPD, kepala desa, kecamatan, pecinta lingkungan dan tagana serta masyarakat.

Total hingga bulan ini saja Dishut sudah melakukan 8 kali penanaman dengan jumlah bibit yang ditanam 110 ribu bibit pohon. Luas lahan yang mampu ditanami 385 hektar yang tersebar di 4 kecamatan, antara lain Kecamatan Sekotong, Lembar, Gerung dan Kuripan.

Pada kegiatan penanaman di Tempos, Plt Bupati, H Fauzan Khalid yang tak pernah absen dalam kegiatan penanaman juga ikut hadir. Dalam arahannya Plt Bupati mengajak peran serta masyarakat menjaga dan mengawasi hutan dari aktivitas perusakan.

Plt Bupati menyambut baik

Sidang Pengusulan Pengesahan Bupati Definitif Digelar Selasa Depan

langkah pihak desa yang menginsiasi penanaman pohon. Penanaman di lingkar Gunung Sasak khususnya kali kedua, sebelumnya dilakukan penanaman di daerah Kuripan. Ia menyebut, total dari bulan Desember hingga bulan ini penanaman yang ke delapan kali. Dari delapan kali melakukan penanaman, di Gunung Sasak termasuk besar dengan penanaman 35 ribu bibit dengan luas lahan 82 hektar.

Dibandingkan sebelumnya, rata-rata penanaman hampir 1000 hektar tiap tahun, namun angka ini menurutnya formalitas saja. Karena setelah ditanam tidak pernah ada pengawasan, tidak dilakukan survai seberapa banyak bibit yang ditanam itu berhasil hidup. Target ini, jelasnya, hanya di atas kertas saja. Saat ini, jelasnya, ketika kewenangan Kehutanan menjadi kewenangan provinsi memberi dampak psikologis bagi pemda dan DPRD, sehingga anggaran untuk Dishut dipangkas. Sebab khawatir, pengelolaan masalah kehutanan akan diambilalih oleh provinsi.

Namun dengan semangat Dishut, dampak dari kebijakan

ini justru menjadi motivasi bagi Dishut untuk terus menanam.

Justru dalam posisi transisi ini, tingkat penanaman tinggi. “ Ini tentunya atas kesadaran masyarakat, terutama kades, karena menginisiasi penanaman pohon, karena itu kami terus dorong peran semua pihak terutama masyarakat untuk mengawasi hutan,” harapnya.

Sementara Kepal Dishut Lobar Agus Gunawan menyatakan, kegiatan penanaman di beberapa tempat merupakan swadaya insiasi kades. Ia menyebut, total kegiatan penanaman yang sudah dilakukan secara swadaya sebanyak 8 kali penanaman di empat kecamatan.

“Jumlah bibit yang ditanam 110 ribu bibit dengan luas lahan yang ditanami 385 hektar,” ujarnya.

Penanaman selanjutnya akan menyasar wilayah Kecamatan Batulayar. Terkait pengawasan bibit pohon yang sudah ditanam, pihaknya akan tetap turun memantau sesuai arahan Plt Bupati. Pihaknya akan rutin melaporkan ke Plt bupati per bulan dan per triwulan.

Menurutnya, hal ini merupakan tanggung jawab moril tidak saja pencitraan. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Dukungan aspirasi masyarakat Lombok Barat (Lobar) terhadap putra Dr. H. Zaini Arony, MPd, Nauvar F Farinduan sebagai Calon Wakil Bupati (cawabup) Lobar mendampingi H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, terus mengalir. Sebelumnya, beberapa kades di Lobar dan dukungan pemuda NW menjadi magnet bagi organisasi kemsyarakatan yang lainnya untuk menyuarakan hal yang sama. Kali ini dukungan datang dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor Lobar.

Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Mujahid Ahmad mengatakan, aspirasi dukungan masyarakat terhadap Nauvar menjadi cawabup tidak bisa dianggap sebelah mata, meski yang akan menentukan pilihan adalah anggota DPRD Lobar. ‘’Aspirasi mereka harus didengar, dewan merupakan representasi suara rakyat, jangan pernah mengkhianati suara rakyat. Dewan kan merupakan representasi dari masyarakat.

Saya minta dewan mengunakan hati nurani dan mendengarkan aspirasi rakyat, “katanya.

Dikatakan, dukungan GP Ansor kepada Farin, tidak dilakukan satu dua hari, tapi melalui analisa dan diskusi dengan berbagai pihak dengan melihat rekam jejak masingmasing calon wakil bupati yang selama ini mengemuka

L. Pathul Bahri

tidak tercapai kesepakatan antara dewan dengan pemerintah daerah, khususnya terkait beberapa item aturan dalam raperda.

Diakuinya, pembahasan perda desa berjalan cukup alot dan panjang. Bahkan, pada akhir tahun 2015 lalu, pembahasan perda tersebut sempat ditunda. “Namun setelah melalui proses panjang tersebut, perda desa akhirnya bisa disepakati,” ujarnya.

Dalam menyusun perda desa, semua elemen yang terkait dilibatkan. Mulai dari aparat desa hingga tim ahli.

Hal itu dilakukan supaya perda desa yang dihasilkan nantinya, bisa benar-benar menjadi perda terbaik dan produktif. Terlebih keberadaan perda desa itu nantinya, bisa menjadi landasan dan pedoman pembangunan di tingkat desa pada khususnya, dan Loteng pada umumnya.

Selain itu perda desa yang sudah lama ditunggu oleh pemerintah desa ini sangat penting dan strategis. Mengingat banyak agenda pembangunan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, sehingga Dewan menaruh perhatian khusus terhadap pembahasan perda desa ini.

Ketua DPC PDI Perjuangan Loteng ini mengatakan, selama proses pembahasan ada beberapa perubahan dilakukan.

Salah satunya, ada penambahan

dari sisi landasan hukum dan sosial. Untuk memperkuat keberadaan perda bukan hanya dari sisi hukumnya tetapi sisi sosialnya pula.

Di tempat yang sama, Wabup Loteng yang baru, L. Pathul Bahri, ,mengatakan, pihaknya bisa memahami panjangnya proses pembahasan perda desa. Karena tentunya pasti ada tarik menarik di dalamnya. Namun itu bagian dari proses demokrasi yang harus dilalui.

“Harapan kita perda desa ini benar-benar bisa memberikan manfaat bagi pembangunan di tingkat desa,” ujarnya. Karena bagaimana pun juga, keberhasilan pembangunan suatu negara diawali dari desa. Jadi dengan adanya perda tersebut desa-desa yang ada di Loteng bisa lebih maksimal membangun. (kir)

Suhaimi

(Suara NTB/ist)

Nauvar F Farinduan ke publik, Farin merupakan figur muda yang memiliki visi dan misi yang jelas dalam membantu bupati dalam membangun Lobar ke depan, Ia menampik sinyalemen, Nauvar diamanahkan jadi wabup akan lebih dominan, padahal jelas tugas dan fungsi bupati dan wabup sesuai dengan undang-undang. Keputusan yang diambil GP Ansor, katanya, merupakan aspirasi langsung yang diserap dari masyarakat. Keputusan mendukung Nauvar selanjutnya akan ditindaklanjuti GP Ansor dengan mengirimkan surat aspirasi ke pimpinan DPRD, anggota DPRD dan Plt Bupati Lobar. (her)

Sukseskan Pembangunan, Tanggung Jawab Semua Pihak

(Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru, akhirnya disepakati menjadi peraturan daerah (perda).

Penetapan ini dilakukan melalui kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemkab Lombok Tengah (Loteng).

Perda desa tersebut sekaligus menjadi perda pertama yang dihasilkan pada tahun 2016 ini dan merupakan agenda pertama Wakil Bupati (Wabup) Loteng L. Pathul Bahri. Sayang, satu raperda lainnya, tentang pedoman pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mental. Di mana Dewan terpaksa mengembalikan raperda tersebut ke pemerintah daerah untuk disempurnakan.

Menurut juru bicara Pansus DPRD Loteng Suhaimi,SH, dalam proses pembahasan

dit oleh BPKP Perwakilan NTB, ternyata nilai kerugian negara di masing-masing kades lebih besar, yakni mencapai sekitar Rp 200 juta. “Jadi antara perhitungan awal dengan perhitungan akhir, ditemukan kerugian negara yang lebih besar lagi,” ujarnya.

Dengan telah dilimpahkan berkas kasus kedua kades, maka pihaknya kini bisa lebih fokus menuntaskan kasus serupa lainnya, yakni dugaan korupsi Desa Lekor dan sudah masuk tahap penyidikan. Namun belum ada penetapan tersangka. Karena saat ini, proses perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan NTB masih berlangsung.

Kades Mujur, Nurji serta Kades Tumpak Pujut, Hamidan, sudah menjadi tahanan Kejari Praya sejak, Kamis (10/12/2015) lalu. Penahanan terhadap keduanya, setelah seluruh berkas penyidikan dinyatakan tuntas.

Mereka ditahan sembari menunggu penyelesaian berkas penuntutan. Atas dugaan penyimpangan ADD dan jatah beras miskin (raskin) di desanya masing-masing. (kir)

GP Ansor Lobar Dukung Nauvar Dampingi Fauzan

DPRD Loteng Sahkan Perda Desa

(Suara NTB/kir)

Giri Menang (Suara NTB) Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar), Hj. Sumiatun memastikan pelaksanaan paripurna pengusulan pengesahan pengangkatan Plt Bupati H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, menjadi bupati, Selasa (23/2) pekan depan. Hal ini menyusul unsur pimpinan dan anggota dewan sepakat untuk menggelar paripurna.

Ketua DPRD menampik adanya perpecahan perihal pengusulan bupati. Menurutnya dewan sudah tidak lagi pecah kongsi perihal tersebut.

Politisi Golkar ini menyatakan, sebelum sepakat menggelar paripurna pihaknya sudah menggelar rapat dengan unsur pimpinan dewan. Dalam rapat itu, disepakati penjadwalan oleh Banmus yang diketuai olehnya untuk menggelar paripurna Selasa pekan depan.

Menurutnya, adanya perpecahan di dewan kaitan dengan pengusulan tersebut dibantahnya. Sebab Dewan sudah memahami surat gubernur, hal ini juga setelah melalui konsultasi ke provinsi untuk menyamakan pemahaman. Barulah, katanya disepakati penjadwalan. Proses selanjutnya, setelah di paripurna keluar keputusan dewan menetapkan ppengangkatan bupati. Keputusan pengusulan dewan itu selanjutnya dikirim ke gubernur untuk diusulkan ke Kemendagri.

Terkait adanya sanksi yang akan dijatuhkan, karena lamban mengusulkan bupati akan diambilalih oleh Kemendagri ia memastikan tak akan terjadi. Sebab proses di Dewan tidak sampai dua minggu akan selesai pengusulan bupati. Ia juga menampik tidak ada kesan mengulur-ngulur waktu pengusulan oleh dewan.

Setelah proses di dewan, lanjutnya maka bola akan di provinsi untuk melanjutkan usulan itu ke Kemendagri. “Setelah itu tinggal provinsi yang proaktif, kami hanya menunggu,”imbuhnya.

Merespons usulan provinsi tersebut, Kemendagri akan mengeluarkan SK berisi dua hal, yakni pemberhentian Zaini Arony dan pengangkatan bupati. SK itu lalu dikirim ke gubernur, dari gubernur turun lagi ke Dewan. Atas dasar SK itulah, dewan menjadwalkan untuk mmenggelar paripurna pelantikan. Terkait kapan SK itu turun, menurutnya belum tahu pasti kapan sebab hal ini tergantung proses di Kemendagri.

Diketahui, Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi resmi bersurat ke DPRD Lobar untuk segera menggelar paripurna pengusulan pengesahan pengangkatan Wakil Bupati, H. Fauzan Khalid sebagai Bupati Lobar. Surat Gubernur bernomor 131/454/Adm.Pem diterima Sekretariat Dewan, Jumat (12/2) lalu. Setelah menerima surat, Senin (15/2) lalu unsur pimpinan dewan menggelar rapat untuk membahas langkah selanjutnya. (her)

pada proyek senilai Rp 1,4 miliar milik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnaskeswan) NTB. Di mana, pada proses perhitungan awal, ditemukan adanya indikasi kerugian negara.

“Pada pengecekan awal,

ilan NTB guna memperkuat dugaan kerugian negara yang ada. Karena belajar dari pengalaman sejumlah kasus dugaan korupsi yang ditangani sebelumnya, ternyata nilai kerugian negara yang ditemukan lebih besar lagi setelah ada perhitungan audit oleh pihak BPKP. “Siapa tahu dengan audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan NTB, bisa menemukan indikasi kerugian negara yang lebih besar lagi,” terangnya.

Tim audit dari BPKP diren-

Praya (Suara NTB) Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng) yang baru, L. Pathul Bahri, S.IP, menegaskan keterlibatan dan peran serta aktif seluruh elemen di daerah ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan itu sendiri. Untuk itu, sudah menjadi tanggung jawab semua pihak untuk ikut terlibat dalam mensukseskan pembangunan sesuai fungsi dan perannya masing-masing.

“Pemerintah tidak bisa menjalankan pembangunan sendirian. Butuh dukungan dan kerjasama semua pihak didaerah ini,” tegas L. Pathul Bahri, kepada Suara NTB, usai menghadiri sidang paripurna DPRD Loteng pertama kalinya selaku kepala daerah, Kamis (18/2).

Ia pun mengajak semua elemen di daerah ambil bagian demi kelancaran dan suksesnya pembangunan. Terlepas dari apakah itu pendukung dari pasangan H.M. Suhaili, FT – L. Pathul Bahri, karena saat ini sudah bukan waktunya membahas persoalan dukung mendukung. “Yang mendukung

kami (Suhaili-Fathul) atau tidak, mari bersama-sama membangun Loteng,” ajaknya.

Sekecil apapun peran tersebut. Dan, itu semua bukan untuk kepentingan Suhaili-Pathul.

Tetapi demi Loteng yang lebih maju dan bersatu di masamasa yang akan datang.

Pasalnya, keberhasilan pembangunan suatu daerah bukan keberhasilan kepala daerah. Melainkan keberhasilan masyarakat itu sendiri secara luas. Jangan kemudian perbedaan politik pada pilkada yang baru lalu justru menjadi penghalang untuk berbuat bagi Loteng. “Mari kita tatap masa depan bersama,” ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan semua elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan sangat penting. Mengingat, tantangan pembangunan di masa yang akan datang jelas semakin berat dan kompleks, sehingga tidak akan bisa pemerintah daerah memikul beban dan tanggung jawab membangun daerah ini sendirian saja tanpa ada keterlibatan semua elemen masyarakatnya. (kir)

SUARA NTB Jumat, 19 Februari 2016

Lahan di Perbatasan Sumbawa-Dompu Diduga Digarap Ilegal Sumbawa Besar (Suara NTB)Warga Kabupaten Dompu diduga menggarap lahan di wilayah hutan sepanjang pantai wilayah Selatan dusun Panubu, desa Mata kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa.

Wilayah perbatasan tersebut diduga digarap secara ilegal.

Camat Tarano, Abdul Haris kepada wartawan, Kamis (18/2) menyebutkan, laporan dari masyarakat setempat, aktivitas tersebut sudah dilakukan sejak Januari lalu. Bahkan sampai saat ini jumlah masyarakat yang menggarap semakin banyak.

Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihaknya melakukan konsultasi ke semua pihak. “Lahan itu kan masuk wilayah Sumbawa, tapi ada yang mengklaim masuk wilayah Dompu. Kami akan berkoordinasi dengan Kabag Pemerintahan, untuk menanyakan SK Mendagri terkait titik koordinat batas antara Kabupaten Sumbawa dan Dompu,” imbuhnya.

Untuk berkoordinasi dengan KSPH sejauh ini sebut Camat, agak sulit. Mengingat saat ini KSPH-nya masih bergabung dengan Dompu. “Dulu kan KSPHnya masih bergabung dengan Empang, namanya Ampang Sili. Tapi sekarang sudah berubah, bergabung dengan Dompu, namanya Riwo Sili. Kami tidak tahu kapan perubahannya itu,” katanya.

Camat mengharapkan masyarakat setempat tidak mengambil tindakan yang tidak diinginkan. Terkait permasalahan tersebut, pihaknya akan menyelesaikan dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Tiga WNA di Sumbawa akan Dideportasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Kantor Imigrasi kelas II Sumbawa akan mendeportasi tiga Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahi izin tinggal. WNA tersebut yakni BU anak Hasan dan AR bin Mashuri warga negara Malaysia, dan FKA alias A warga negara Yaman.

Kepala Kantor Imigrasi Sumbawa, Drs. Syahrifullah kepada Suara NTB, Kamis (18/2) mengatakan, rencananya ketiga WNA terse-

but akan dideportasi pada Maret mendatang. “Kami tengah berkoordinasi dengan Direktorat Imigrasi Pusat untuk memfasilitasi angga-

ran pemulangan para WNA tersebut,” imbuhnya.

Disebutkannya, keberadaan WNA tersebut awalnya diketahui dari sosialisasi dan

rapat yang dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Sumbawa. Dalam hal ini di wilayah kecamatan Alas pihaknya berhasil mengamankan satu WNA asal Yaman yang menyalahi izin tinggal yakni FKA, dan dua WNA di wilayah Plampang yakni BU anak Hasan dan AR bin Mashuri.

Dari hasil interview yang dilakukan, beberapa WNA yang tinggal di Sumbawa ini sudah membina rumah tangga dengan warga Sumbawa.

Bahkan ada yang sudah memiliki keturunan. Mereka sudah overstay, namun lantaran merasa nyaman tinggal di Sumbawa, sehingga memilih menetap. (ind)

Penyuluhan Hukum

Kejari Sumbawa Masuk ke Sekolah Sumbawa Besar (Suara NTB) Program Jaksa Masuk sekolah di Sumbawa sudah mulai dilaksanakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa. Sesuai yang direncanakan, siswa SMA di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat diberikan penyuluhan hukum. Mulai dari pengenalan institusi Kejaksaan di kalangan siswa, bahaya narkoba, korupsi, dan kenakalan remaja.

Kajari Sumbawa melalui Kasi Intel, Erwin Indrapraja, SH, MH, kepada Suara NTB, Kamis (18/2) mengakui pihaknya sudah masuk ke beberapa tempat untuk memberikan penyuluhan terhadap siswa. Di mana setiap SMA di Sumbawa dibagi dalam lima kelompok. Pelajar SMA diberikan materi pengenalan institusi Kejaksaan, berikutnya pengenalan tentang bahaya narkoba bagi siswa. Termasuk terkait korupsi, mulai dari bahaya korupsi, indikasi korupsi dari awal dan lain-lain. Selain itu juga diberikan penyuluhan terkait kenakalan remaja. Mengingat selama ini marak kasus di Sumbawa maupun Sumbawa Barat.

Selain itu, siswa mengetahui akibat dari kenakalan yang dilakukan. Baik sanksinya, pasal yang dikenakan serta dampak dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan. “Beberapa sekolah sudah kami datangi untuk memberikan penyuluhan hukum terhadap siswa.

Jadi ada empat materi yang kami berikan. Alhamdulillah selama kita melakukan penyuluhan hukum, para siswa antusias dan senang sekali, karena ada diskusi tanya jawab,” terangnya.

Dijelaskannya dari lima kelompok yang dibagikan, sudah dua kelompok diberikan penyuluhan. Yakni kelompok I bertempat di SMKN 1 Sumbawa. Dalam kelompok pertama ini terdiri dari 100 peserta. Kelompok II dilaksanakan di SMAN 1 Empang dengan 50 peserta. Untuk kelompok III akan dilaksanakan di SMAN 1 Lape pada 24 Februari 2016 mendatang dengan jumlah peserta 50 orang. Begitu pun selanjutnya. “Untuk sementara kita fokuskan di Sumbawa dulu. Nanti setelah di Sumbawa akan dilanjutkan ke KSB. Karena jaraknya cukup jauh juga. Yang jelas siswa di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat yang akan kami berikan penyuluhan,” paparnya.

Harapan dari kegiatan sebut Erwin, upaya antisipasi dan pencegahan sejak dini. Supaya pelajar di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat sadar mengenai hukum dan mengenal hukum. Terutama untuk menekan kejahatan di kalangan remaja. Mengingat tidak menutup kemungkinan pelajar-pelajar ini kurang paham hukum, bisa melakukan tindak pidana.

Nantinya dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan finalnya akan dilakukan cerdas cermat antar siswa terkait beberapa hal yang telah disampaikan. Termasuk juga Kejari sumbawa akan merekrut duta Adyaksa masing-masing sekolah. (ind)

Dana Upsus Pajale KSB Sebesar Rp 41,7 Miliar

(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2016 ini memperoleh kucuran dana program Upaya Khusus (Upsus) swasembada pangan sebesar Rp 41,7 miliar.

Sekretaris Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) KSB, Agus Badjuri, SE, Kamis (18/2) mengatakan, kepastian besaran anggaran yang akan dikucurkan pemerintah pusat itu untuk program Upsus telah diperolehnya. “Anggarannya sudah final sebesar Rp 41,7 miliar untuk KSB tahun ini,” terangnya.

Meski memastikan jumlah anggarannya, Agus mengaku, sejauh ini belum ada rincian detail seputar pengelolaan dana Upsus tersebut. Mulai dari pembagian anggarannya untuk masing-masing kegiatan Upsus berikut dengan sistem pengelolaan dan pihak pengelolannya. “PPK-nya (pejabat pembuat komitmen) kita juga belum dijelaskan siapa nanti yang mengelola anggarannya,” sarannya.

Dengan anggaran sebesar Rp 47,1 miliar itu, disebutkan Agus, bahwa tanaman yang akan diintervensi tetap sama dengan tahun sebelumnya, yakni Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale). Selain itu kemungkinan ada tambahan jenis tanaman baru yaitu kacang hijau. “Sepertinya akan ada program kacang hijau juga. Tapi ini belum final juga informasinya,” ungkapnya.

Selain soal tambahan tanaman yang akan diintervensi, Agus menjelaskan, kemungkinan dari sisi pengelolaan anggaran Upsus pun bisa berubah. Karena itu pihaknya sejauh ini belum mau memastikan apakah dana Upsus itu nantinya tetap akan disalurkan langsung ke petani melalui rekening kelompok tani (Poktan) penerima atau ada formulasi khusus yang akan dierapkan pemerintah pusat.

“Kami sedang menunggu Juknisnya apakah ada perubahan atau tidak,” sebutnya seraya menambahkan jika pada tahun 2015 lalu, Dishutbuntan hanya bertugas sebagai fasilitator dan mengawasi petani dalam menjalankan progran tersebut.

Soal pengelolaan anggaran Upsus, Agus berharap tidak ada perubahan regulasi terutama di sisi pengelolaan keuangan program. “Kami maunya tetap seperti dulu. Uangnya langsung ke rekening Poktan, selanjutnya kelompok yang membagikannya kepada anggotanya. Ini saya kira bagus untuk menghindari tudingan yang selama ini kerap berkembang di masyarakat, bahwa kami yang memainkan anggaran Upsus,” pungkasn y a . (bug) Agus Badjuri

(Suara NTB/bug)

SAPA WARGA - Bupati KSB , H. W. Musyafirin dan Wakil Bupati KSB Fud Syaifuddin, didampingi masing-masing istri saat menyapa masyarakat KSB di gedung Graha Fitrah untuk pertama kali usai acara sertijab, Kamis (18/2).

Firin - Fud Disambut Antusias Warga KSB Taliwang (Suara NTB) Perjalanan pulang bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dan Fud Syaifuddin, ST ke Taliwang, Kamis (18/2), akan menjadi momen tak terlupakan bagi keduanya.

Usai di lantik sehari sebelumnya di Mataram, pasangan ini pun bertolak kembali ke kota Taliwang, ibukota KSB. Sepanjang perjalanan kemarin, keduanya yang berjalan beriringan menggunakan kendaraan dinas bernomor pelat EA 1 H dan EA 5 H disambut meriah warga.

Tiba sekitar pukul 09.30 wita di pelabuhan Poto Tano, iring-iringan kendaraan bupati dan wabup KSB periode 20162021 ini pun menjadi atensi warga. Warga mulai dari kecamatan Poto Tano hingga kota Taliwang tumpah ruah di sepanjang jalan untuk menyam-

but pemimpin barunya.

Saat tiba di kota Taliwang, pasangan dengan jargon F-3 ini tidak langsung pulang ke rumah-masing. Keduanya langsung menuju gedung Graha Fitrah kantor bupati KSB di KTC untuk mengikuti kegiatan serah terima jabatan (Sertijab) dari penjabat bupati kepada keduanya.

Usai kegiatan sertijab, Firin dan Fud langsung menyapa warga yang memang sejak pagi telah berkumpul di pelataran Gedung Graha Fitrah.

Dalam pidatonya, Musyafirin mengajak masyarakat untuk kembali bersatu padu seperti sedia kala. “Pilkada hari ini sudah selesai dan kami ditakdirkan sebagai pemenang untuk menjalankan amanat kepemimpinan daerah lima tahun ke depan. Jadi mari kita semua kembali bersatu padu

sebagai masyarakat utuh dalam bingkai ber-Sumbawa Barat,” cetusnya.

Menurutnya, perbedaan sebagai imbas kompetisi perhelatan Pilkada hari ini tidak lagi diteruskan terutama di tataran lapisan masyarakat.

Karena hal itu hanya akan menjadi batu sandungan pelaksanaan pembangunan di daerah. “Saya harap tidak ada lagi pendukung berdasarkan nomor urut (peserta Pilkada).

Hal ini kita semua satu untuk membangun,” tegasnya.

Ia menyampaikan, tanpa kebersamaan niscaya program pembangunan yang akan dicanangkan lima tahun ke depan tidak akan berhasil. Sebab keterpaduan masyarakat dalam berbagai bentuk menjadi modal utama untuk menjamin setiap kegiatan pemerintah sukses dan memberikan manfaat ke-

pada masyarakat sebagai objek pembangunan,” urainya.

Senada dengan Musyafirin, Wabup Fud Syaifuddin pun menekankan, kebersamaan adalah kunci dalam pembangunan. Sadar dengan hal itu, pihaknya pun akan mengaktualisasi semangat kebersamaan di masyarakat ke dalam sebuah regulasi dengan membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Gotong Royong. Dalam Perda Gotong Royong tersebut, nantinya akan dilaksanakan dalam tiga bentuk di antaranya Gotong Royong Sosial, Gotong Royong Partisipasi dan Gotong Royong Padat Karya. “Di kepemimpinan kami semua masyarakat akan kami libatkan membantu pemerintah dalam membangun,” janjinya.

“Bentuk kebersamaan tidak selalu harus seiring, ele-

men masyarakat yang turut mengawasi kinerja kami juga adalah bagian dari bentuk dukungan dalam pembangunan,” tandasnya.

Selama berpidato dan menyapa masyarakat di pelataran gedung Graha Fitrah, ribuan warga antusias mendengarkan setiap apa yang disampaikan Firin dan Fud. Bahkan sahutan suara riuh sebagai bentuk dukungan kerap terdengar dari warga yang terus memberikan dukungan terhadap program yang akan rencananya dijalankan pasangan F-3 ini.

Usai menyapa masyarakat, tak lupa Firin dan Fud melayani sesi foto bersama ratusan warga yang sejak pagi hari hadir di KTC. Bahkan saking banyaknya warga yang akan berfoto pihak panitia pun mengatur agar warga tidak berebutan. (bug)

Sosialisasi TP4D

Kejari Sumbawa akan ke Taliwang

(Suara NTB/bug)

DIJAGA KETAT - Aparat kepolisian menjaga ketat pintu masuk gedung Graha Fitrah selama kegiatan sertijab Bupati KSB, Kamis (18/2).

Sertijab Bupati KSB Dijaga Ketat Taliwang (Suara NTB) Acara serah terima jabatan (sertijab) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di gedung Graha Fitrah dijaga ketat aparat keamanan. Bahkan awak media menilai pengamanan yang dilakukan terlalu berlebihan.

Pengamanan acara sertijab, Kamis (18/2) kemarin itu bahkan melarang sejumlah awak media yang akan meliput dilarang masuk ke arena acara dengan alasan yang tidak berdasar.

Alasan aparat keamanan, bahwa sejumlah wartawan sudah berada di dalam ruangan di mana kegiatan sertijab berlangsung.

Jawaban perwira polisi itu langsung mendapatkan reaksi protes wartawan, bahwa tidak ada alasan aparat untuk menutup akses media melakukan

peliputan acara yang agendanya dilakukan secara terbuka.

Apalagi acara tersebut hanya berbentuk seremonial tanpa agenda rahasia di dalamnya.

“Seharusnya kami bisa masuk ke dalam untuk meliput,” kata beberapa awak media.

Tapi sang perwira tampaknya tidak mengindahkan. Dia hanya menyarankan agar salah satu wartawan saja yang masuk untuk meliput. Sementara lainnya cukup menunggu di luar dan meminta hasilnya nanti kepada wartawan yang ada di dalam ruangan.

Itu tidak dapat diterima wartawan, sebab masingmasing media harus melakukan peliputan langsung agar dapat menemukan sudut pemberitaan sesuai yang diinginkan masing-masing media. Sayang meski telah diberi-

kan penjelasan, sang perwira Polres KSB itu tetap pada pendiriannya.

“Saya sudah bilang kepada pak Kasat tapi dia tetap kukuh.

Jadi terserah dia sekarang,” kata Kasubag Humas Polres KSB, Iptu Hofni Nepa Bureni.

Setelah mendengar keterangan Hofni, para awak media pun akhirnya tetap bertahan di pelataran gedung Graha Fitrah dan tidak bisa mengikuti rangkaian acara Sertijab yang berlangsung di dalam ruangan.

Terpisah, Kabag Humas Pemda KSB, Najamuddin Amy, S.Sos yang dikonfirmasi, tak memberikan banyak komentar.

Ia hanya menyebutkan, apa yang dilakukan aparat kepolisian itu merupakan bentuk pengamanan. “Ya, hanya saja kalau seperti itu memang terlalu berlebihan,” tukasnya. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa akan mensosialisasikan Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Setelah sebelumnya sosialisasi serupa digelar di Kabupaten Sumbawa, Senin (15/2).

“Nanti pada Senin (22/2) mendatang kami akan menggelar sosialisasi TP4D di KSB di Kantor Bupati setempat,” kata Kajari Sumbawa, melalui Kasi Intel, Erwin Indrapraja, SH. MH, kepada Suara NTB, Kamis (18/2).

Menurutnya, sosialisasi tersebut sama seperti yang dilakukan di Sumbawa, dengan peserta seluruh SKPD beserta instansi vertikalnya. BUMN, BUMD ataupun pihak terkait yang memegang pengadaan barang dan jasa. Dimana TP4D merupakan program dari Presiden RI, Joko Widodo. Tujuannya melakukan pengawasan, memonitoring kegiatan-kegiatan di Pemerintah Daerah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. “Meskipun selama kita melaksanakan kegiatan, kalaupun nanti ada tindak pidana yang terjadi, maka tetap akan kita tindak,” pungkas Erwin.

(Suara NTB/ind)

Erwin Indrapraja TP4D ini, kata Erwin, sangatlah penting. Mengingat selama ini pihak-pihak yang berperan dalam pengadaan barang dan jasa ataupun kegiatan pemerintahan kebanyakan tidak mengetahui aturan ataupun prosedur. Makanya dengan hadirnya TP4D ini, pihaknya dapat mengarahkan, memberikan pertimbangan hukum, analisa Yuridis. Sehingga program-program pemerintah dalam dalam proses pengadaan serta penyerapan anggaran berjalan sesuai dengan undang-undang, prosedur, dan profesional. Dan peyerapan anggaran juga bisa terpenuhi. (ind)

SUARA NTB Jumat, 19 Februari 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Hari Ini, Sertijab Bupati Bima

(Suara NTB/ula)

PELINDUNG ABRASI – Pemkab Dompu terus menata Pantai Lakey untuk destinasi wisata. Salah satunya dengan membangun dermaga khusus yang berfungsi mengalihkan air sungai serta banjir yang melindungi kawasan perhotelan dari abrasi.

Dinda: Teroris Harus Dilawan Bima (Suara NTB) Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri menanggapi soal teroris di Bima. Baginya, keberadaan teroris harus dilawan.

Baginya, penggerebekan terduga teroris di Bima belum lama ini, bukan berada di wilayah yang dipimpinnya, melainkan di Kota Bima.

“Perlu kami tekankan, penggerebekan teroris di Bima kemarin, berada di wilayah Kota, bukan di Kabupaten,” ucapnya menjawab wartawan usai pelantikan, Rabu (17/2).

Dinda enggan berkomentar banyak soal itu. Sebab hal terse-

but sangat sensitif untuk disampaikan. Diperlukan duduk bersama dengan pihak keamanan untuk merumuskan akar permasalahannya dan mencari solusinya. “Namun keberadaan teroris harus dilawan,” ujarnya.

Menurutnya, penanganan teroris juga tidak bisa dibebankan kepada pihak keamanan dengan pemerintah. Namun, diperlukan dukungan dan keterlibatan masyarakat. “Masya-

rakat harus mawas diri melihat perkembangan dan aktivitas warga lain yang tidak seperti biasanya,” terangnya.

Dinda meyakini dengan amannya Pilkada kemarin, merupakan salah satu garansi untuk dia tawarkan kepada investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Bima. Dia juga bertekad menghilangkan cap Bima yang kerap kali terjadi pertikaian antarkampung. “Pilkada aman dan lancar, merupakan modal utama kami untuk sedikit demi sedikit mengurangi hingga menuntaskan persoalan keamanan di

Bima,” tuturnya.

Terpisah Kapolres Bima, AKBP Gatut Kurniadin, S.IK sependapat dengan Dinda.

Kata Gatut, persoalan radikalisme selayaknya harus ditangani secara komprehensif oleh semua pemangku kepentingan sesuai peran dan fungsinya.

Sebab, menurutnya, radikalisme yang diimplementasikan dengan tindakan teror tidak serta merta hanya ditangani dengan penegakan hukum semata. “Harus ada keterlibatan semua pihak sesuai dengan Tupoksi masing - masing,” pungkasnya, Kamis (18/2). (uki)

Hari Pertama Berdinas

Bupati dan Wabup Tidak Berada di Dompu (Suara NTB/dok)

Bima (Suara NTB) Pemkab Bima akan menggelar serah terima jabatan (Sertijab) Penjabat Bupati Bima, Drs. H. Bachruddin, M.Pd ke Bupati yang baru, Hj. Indah Dhamayanti Putri, di kantor Bupati setempat, Jumat (19/2) hari ini.

“Sertijabnya akan dilakukan Jumat pagi (19/ 2),” ucap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik Hak, M.Si, menjawab Suara NTB. Kata dia, pihaknya telah menyediakan semua perangkat untuk mendukung suksesnya sertijab. Bahkan sebelum sertijab, Pemkab Bima akan mengadakan syukuran di kantor Bupati setempat, pada Kamis malam (18/2).

“Malamnya syukuran, esok harinya langsung sertijab,” katanya.

Seperti diketahui, selama proses Pilkada Kabupaten Bima 2015, Kabupaten setempat dipimpin oleh penjabat Drs. H. Bachruddin, M.Pd yang ditunjuk dan dilantik oleh Gubernur NTB berdasarkan keputusan Kemendagri.

Kini Kabupaten Bima resmi dipimpin Bupati definitif, Hj. Indah Dhamayanti Putri periode 2016 - 2021. Bahkan, istri mendiang almarhum H. Ferry Zulkarnain, ST ini, mencatatkan namanya sebagai Kepala Daerah perempuan pertama di NTB. Dinda dan wakilnya, Drs. Dahlan M. Nor dilantik dan diambil sumpahnya bersama tujuh pasangan Bupati/Walikota se-NTB, oleh Gubernur NTB. (uki)

Dompu (Suara NTB) Hari pertama berdinas sebagai Bupati dan wakil Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin – Arifuddin, SH belum memulai aktivitasnya di kantor. Namun H. Bambang M. Yasin langsung diminta sebagai pembicara pada acara khusus yang diselenggarakan otoritas jasa keuangan (OJK) NTB di Mataram. Sementara Arifuddin, SH dalam perjalanan pulang kembali ke Dompu setelah mengikuti prosesi pelantikan di Kota Mataram.

“Ini undangan dinas pertama saya setelah dilantik kembali se-

bagai Bupati. Saya diminta untuk menjadi pembicara pada otoritas jasa keuangan NTB di Mataram besok (Kamis, 18/2),” kata Bambang di hadapan pendukungnya, Rabu (17/2) di Mataram.

Sementara wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH di hari pertama sebagai wakil Bupati ia belum bisa langsung masuk kantor karena harus menempuh perjalanan pulang dari Mataram menggunakan jalan darat. “Kalau wakil Bupati sekarang sedang dalam perjalanan pulang dari Mataram,” kata Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Abdul Sahid, SH.

Kendati belum ngantor, Bupati dan wakil Bupati Dompu sudah resmi menjadi kepala daerah setelah ia dilantik oleh Gubernur NTB di Kota Mataram. Ruang kerja Bupati dan wakil Bupati juga telah disiapkan dan tinggal ditempati.

“Kita sudah siapkan semua, tinggal ditempati,” terangnya.

Abdul Sahid juga mengaku, dalam waktu dekat pihaknya juga menjadwalkan acara serah terima jabatan dari penjabat Bupati kepada pasangan Bupati dan wakil Bupati Dompu, serta acara syukuran. Soal waktu pelaksanaan masih dikoordinasikan. “Kita tinggal menunggu arahan dari Bupati dan wakil Bupati,” katanya.

Ke New Zealand Bambang juga menyebutkan, dia akan berangkat ke New Zealand untuk studi banding terkait program penggemukan sapi yang akan dilakukan di Dompu.

“Senin (22/2) depan ini saya dijadwalkan akan menandatangani MoU dengan Masei University dari Selandia Baru untuk program peternakan.

Programnya bukan dalam bentuk pelepasan seperti di Doro Ncanga, tapi sistem penggemukan,” ungkapnya.

Program kerjasama ini di NTB hanya dilakukan dengan Kabupaten Dompu dan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Di Dompu sendiri akan dikembangkan di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Manggelewa, Kempo dan Kecamatan Woja. “Saya direncanakan akan ke New Zealand awal Maret untuk program ini,” kata H. Bambang.

Sebelumnya, dia mengungkapkan, program pengembangan ternak di Dompu melalui pembangunan beberapa proyek peternakan selama ini sering kurang bersinergi dengan kebutuhan yang ada. Sehingga pascaproyek dikerjakan selalu tidak termanfaatkan.

“Persoalan Doro Ncanga, itu terkait ketersediaan air. Makanya saya selalu minta disediakan sumur dalam dan airnya dikeluarkan menggunakan kincir angin biar tidak besar biaya operasionalnya, tapi sering diabaikan,” katanya.

Ia pun berharap, di periode keduanya bisa mewujudkan beberapa titik air sumur dalam untuk kebutuhan ternak. Sehingga bisa memenuhi kebutuhan air untuk ternak dan tumbuhnya pakan – pakan ternak. (ula)

SUARA NTB Jumat, 19 Februari 2016

POLHUKAM

Halaman 8

Akibat Kesenjangan Ekonomi PROVINSI Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di Kabupaten Bima telah beberapa kali aparat kepolisian melakukan operasi penggerebekan terhadap terduga terorisme. Baru-baru ini Tim Densus 88 kembali melakukan operasi penggerebakan terduga pelaku terorisme, di kelurahan Pena To’I, Kota Bima.

Seiring seringnya aparat kepolisian melakukan penggerebakan teroris di Kabupaten bima, membuat daerah itu mendapat stigma negatif. Hal (Suara NTB/dok) ini tentu saja sangat merugiTGH. Hazmi Hamzar kan daerah dan masyarakatnya. Untuk itu, dalam membasmi aksi terorisme, tidak bisa hanya dengan pendekatan represif saja, tapi perlu dengan pendekatan ekonomi. Karena di balik aksi terorisme itu, tersimpan kesenjangan ekonomi, ketimpangan antara kaya dan miskin.

Menurut Anggota Komisi II DPRD NTB TGH. Hazmi Hamzar, fenomena pelaku terorisme di NTB yang terbilang masih baru itu pada dasarnya bersumber dari persoalan ekonomi.

Ekonomi memiliki kekuatan untuk mendorong setiap orang bisa melakukan apapun, termasuk menjadi pelaku teror.

“Ini murni karena persoalan ekonomi. Itulah persoalan yang paling mendasar sebenarnya. Kenapa saya katakan demikian, karena ketika orang itu sedang lapar, ideologi apapun itu akhirnya sangat gampang diterima. Termasuk ideologi teror ini. Coba kalau masuk ke masyarakat yang ekonominya cukup, pasti tidak akan pernah bisa,” ujarnya kepada Suara NTB, Kamis (19/2) kemarin.

Untuk itu Hazmi Hamzar, yang juga Ketua Yayasan Pondok Pensatren Marakit itu mengatakan bahwa kefakiran itu sangat dekat dengan kekafiran dan sangat mudah untuk membuat orang menuju kekufuran.

Selain itu kata Hamzar, ia juga meminta pada pihak-pihak terkait agar tidak mempolitisir orang yang fanatik terhadap agamanya dikatakan teroris. Karena fanatisme terhadap agama, merupakan kewajiban setiap penganutnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga membantah anggapan yang mengatakan minimnya paran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menjaga masyarakat dari paham radikalisme. Karena tokoh agama dan masyarakat sudah memberikan apa yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuannya. Hazmi Hamzar justru mempertanyakan peran negara. (ndi)

Kembangkan Layanan Satu Atap KECELAKAAN lalu lintas tak jarang mengakibatkan luka berat bahkan hingga meninggal dunia para pengguna jalan. Pelayanan kesehatan oleh rumah sakit yang mumpuni ditopang oleh ketersediaan sejumlah prasyarat dengan didukung manajemen yang baik pula. Hal itu diharapkan berlaku di RS Bhayangkara Mataram.

Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, Kompol drg. Muhammad Zakir, SH, MH, kepada Suara NTB men(Suara NTB/why) yatakan, NTB memiliki tingkat Muhammad Zakir kecelakaan lalu lintas yang tinggi. Sementara RS Bhayangkara menjadi salah satu tempat rujukan guna menangani sejumlah korban.

“Memang di sini lakalantas cukup tinggi. Ke depannya, kita sedang berusaha Rumkit Bhayangkara menjadi sentra pelayanan lakalantas satu atap. Jadi masyarakat tidak repot mengurus laporan polisi, sambil mengurus korban. Sehingga yang masyarakat secara mental dapat fokus pada proses kesembuhannya,” jelasnya.

Sistem pelayanan satu atap itu, kata Zakir, berupa penanganan hukum dan klaim asuransi terpadu mengingat letak strategis RS tersebut yang dekat dengan kantor kepolisian dan jasa asuransi kecelakaan. “Sehingga pasien dan keluarga tidak repot. Karena terkadang korban kecelakaan juga harus menjalani proses hukum,” ujarnya.

Rumah sakit tingkat III itu kini memiliki 55 dokter spesialis.

Penyakit dengan kategori berat mampu ditangani, termasuk dokter spesialis bedah tulang. “Beberapa kejadian lakalantas mengakibatkan korban terluka di bagian tulang. Jadi dokter spesialis untuk urusan itu sangat penting dibutuhkan di sini. Praktiknya bahkan siang malam,” jelasnya.

Pada 2015 lalu, rumah sakit milik Polda NTB itu juga telah ditambah fasilitas sarana prasarananya, seperti penambahan ruang operasi dan kamar rawat inap berkat bantuan dari Pusdokkes Polri senilai total Rp 4 miliar. Ia berharap RS Bhayangakara dapat menjadi rumah sakit idola dan terdepan dalam pelayanan medis dalam membantu mewujudkan masyarakat NTB yang sehat. (why)

Diduga Menjambret, Dua Pemuda Dibui Praya (Suara NTB) Dua orang pemuda tanggung masing-masing, Ju (23) asal Desa Banyu Urip dan MA warga Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat, kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Lombok Tengah (Loteng). Keduanya ditangkap aparat bersama warga, lantaran diduga menjambret seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Rabu (17/2). Keduanya pun kini tengah menjalani penyelidikan di Mapolres Loteng.

Keterangan yang diperoleh Suara NTB, Kamis (18/2) kemarin, menyebutkan, aksi kedua pelaku itu berlangsung sekitar pukul 17.00 wita. Bermula saat pelaku Ju diajak oleh pelaku MA untuk memperbaiki HP di Desa Bunjeruk Jonggat. Menggunakan sepeda motor, kedua pun langsung berangkat.

Sesampainya di jalur bypass depan kampus IPDN NTB, sepeda motor pelaku disalip oleh korban, Ismawati, warga Sekarbela Kota Mataram. Melihat korban naik sepeda motor sendirian, niat jahat kedua pelaku pun muncul. Korban lantas dibuntuti pelaku.

Begitu sampai di Desa Puyung tepatnya di depan Puskesmas Puyung, korban memperlambat laju sepeda motornya.

Lantaran sedang ada kegiatan nyongkolan. Dalam kondisi pelan, tiba-tiba pelaku menyalip sambil merampas tas milik korban yang ditaruh di bagian bawah sepeda motor.

Korban sempat melawan dengan berusaha menendang sepeda motor pelaku. Namun gagal, karena pelaku berhasil menghindar.

Saat itu juga, korban langsung berteriak minta tolong. Mendengar teriakan korban, pelaku langsung membuang tas milik korban.

Namun apes, aksi pelaku sudah diketahui warga dan aparat yang saat itu tengah melakukan pengamanan kegiatan nyongkolan. Saat hendak diamankan, pelaku MA yang saat itu dibonceng berhasil kabur. Sementara pelaku Ju, langsung diamankan saat itu juga. Bersama sepeda motor Honda Beat yang digunakan untuk menjalankan aksinya.

“Saat itu juga, pelaku bersama barang bukti langsung diamankan ke Polres Loteng,” sebut Kasubag Humas Polres Loteng, AKP Made Suparta, membenarkan kejadian tersebut. Termasuk tas milik korban yang sempat diambil pelaku, juga turut diamankan untuk keperluan penyelidikan. (kir)

(Suara NTB/yon)

MENGADU - Puluhan sopir angdes di Lotim mengadu ke DPRD Lotim. Mereka mengeluhkan keberadaan mobil pick up yang kerap ditemukan mengangkut orang. Berita selengkapnya di halaman 15.

Usut IUP Eksplorasi Timah Hitam di Dompu

Penyidik Minta Pendapat Saksi Ahli Mataram (Suara NTB) Klarifikasi terhadap sejumlah saksi terkait pengusutan dugaan pelanggaran pada penerbitan Izin Usaha Petambangan Eksplorasi Timah Hitam PT AMG seluas 4.624 Ha di Dompu terus bergulir. Sepanjang awal minggu ini, sejumlah saksi terkait diklarifikasi. Terakhir dimintai pendapat, yaitu saksi ahli hukum pidana pada Rabu (17/2) lalu.

Berurutan sejak Senin (15/ 2) hingga Selasa (16/2) menjalani klarifikasi di ruang Unit II Subdirektorat IV Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda NTB, diantaranya mantan pejabat pada Bidang Pertambangan dan Energi, Diskoperindagtamben Dompu; dan Kepala Diskoperindag Dompu aktif. Selain itu, telah diklarifikasi pula saksi ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi NTB dan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB. Kepala Subdirektorat IV Tipiter Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Jon Wesly Arianto, SIK menegaskan, pemeriksaan saksi ahli hukum pidana dari Universitas Mataram itu masih seputar menelaah bagaimana kewenangan kepala daerah dalam penerbitan suatu IUP. “Masalah mekanisme penerbitan, bagaimana aturan-aturannya,” terangnya saat ditemui di Mapolda NTB, Kamis, (18/2).

Ia menyebutkan, bahwa pada tahun 2014 terbit aturan mengenai pemerintah daerah yang mengatur soal kewenangan kepala daerah tingkat kabupaten/kota dan provinsi dalam penerbitan sejumlah izin terkait lingkungan dan pertambangan. “Karena sudah ada aturan baru itu, apakah masih bisa (kepala daerah kabupaten/kota) mem-

berikan izin. Itu kita cek apakah menyalahi undang-undang atau tidak,” jelasnya.

Kemudian, kata Jon Wesly, klarifikasi sejumlah pejabat Dompu dilakukan untuk menelisik alur proses pengurusan IUP kepada perusahaan milik pengusaha asal Tiongkok yang bermarkas utama di Jakarta Utara itu, yang terbit pada Desember 2014. “Semua mengakui paraf yang tertera di dalam dokumen,” ungkapnya sembari menerangkan bahwa sejumlah saksi dari SKPD tingkat Provinsi perlu dihadirkan kembali untuk memperjelas kembali beberapa hal.

Hingga kini, total belasan saksi telah dimintai keterangan oleh penyidik, diantaranya Bupati Dompu, yang baru saja dilantik Rabu (17/2) lalu; Sekretaris Daerah Dompu; Pimpinan PT AMG di NTB; Kepala Desa Pajo; serta tiga orang warga sekitar lokasi rencana penambangan timah hitam.

Sementara sejumlah bukti juga sudah dikantongi penyidik, antara lain, dokumentasi visual setelah cek lokasi pada Januari 2016 lalu dan rekaman pembicaraan antara pelapor dengan pimpinan PT AMG di NTB. Masyarakat melaporkan dugaan pemalsuan dokumen Surat Keputusan Bupati Dompu nomor 546/351/Disperindag-

tamben/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Timah Hitam di Kecamatan Pajo seluas 4.624 Ha kepada PT Anugrah Mitra Graha tertanggal 31 Desember 2014. Sementara IUP tersebut juga diduga tumpang tindih dengan penerbitan surat keputusan Bupati Dompu tentang IUP eksplorasi mineral timah hitam PT Anugrah Mitra Graha dengan IUPHkm, yang sebelumnya telah diberikan kepada warga desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Dompu yang tertuang dalam SK Bupati nomor 298 tahun 2012 tentang IUPHKm kepada Gapoktan HKm desa Ranggo tertanggal 27 Juni 2012.

Sementara belakangan terbit pula, SK bupati tentang persetujuan perpanjangan IUP Eksplorasi Mineral Logam Timah Hitam di kecamatan Pajo tersebut. Kasus yang ditangani atas dasar laporan dari Fortani Dompu itu diduga ada tindak pidana kehutanan atas kegiatan kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan.

Selain itu disebutkan pula mengenai dugaan adanya penyalahgunaan wewenang oleh Pemerintah Dompu dalam proses perpanjangan IUP itu. Sebab, persetujuan perpanjangan IUP Eksplorasi bukan lagi menjadi wewenang bupati. (why)

Bareskrim Sebut Korban Kasus Perdagangan Ginjal Capai 30 Orang Jakarta (Suara NTB) Penyidik Bareskrim memperkirakan bahwa korban kasus perdagangan ginjal terkait sindikat tersangka HS mencapai 30 orang.

“Pengakuan awal (tersangka) 15 orang, setelah kami ambil data dari RSCM, jumlah (korban) 30 orang,” kata Kepala Subdit III Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Umar Surya Fana, di Jakarta, Kamis (18/2).

Penyidik Bareskrim masih fokus memeriksa resipien ginjal dan para korban pada pekan ini. Pemeriksaan tersebut untuk mencari bukti keterlibatan oknum RSCM dalam komunikasi antara tersangka dan resipien.

Pasalnya Kepolisian masih belum menemukan bukti keterkaitan pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dalam kasus perdagangan ginjal.

“Kami sampai detik ini masih belum punya sedikitpun alat bukti yang mengkaitkan RSCM terlibat dalam perdagangan ginjal,” kata Umar.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap sindikat penjualan organ ginjal dan menangkap tiga tersangka kasus tersebut.

“Tersangkanya HS alias H, AG alias A dan DD alias D,” katanya.

HS ditangkap polisi di Jakarta. Sementara AG dan DD diringkus di Bandung, Jawa Barat.

Dalam kasus ini, HS berperan sebagai penghubung ke

rumah sakit. “AG dan DD berperan merekrut pendonor (korban),” tutur Umar.

Sementara dalam upaya melengkapi bukti dalam kasus ini, pada Kamis (4/2), polisi menggeledah ruang rekam medis di Gedung Kencana RSCM. Dalam penggeledahan yang memakan waktu hampir delapan jam itu, penyidik Polri keluar dengan membawa sebuah boks besar berisi sejumlah dokumen.

RSCM adalah salah satu dari tiga rumah sakit yang ditengarai sebagai tempat dilakukannya operasi transplantasi ginjal terkait kasus perdagangan ginjal. Sementara dua rumah sakit lainnya berinisial C dan AW. (ant/Bali Post)

Polda Periksa Pejabat Depdagri Mataram (Suara NTB) Sesuai dengan agenda, penyidik Polda NTB akhirnya memeriksa ahli dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Pemeriksaan untuk mendapat kepastian status lahan transmigrasi Jeringo, Kecamatan Suela Lombok Timur, yang saat ini penyidikannya masih alot.

Selama tiga hari, tim meminta keterangan saksi dimaksud.

“Tiga hari tim di Jakarta.

Ini untuk memperkuat bukti yang kami miliki,” kata Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, Kamis (18/2).

Andy diketahui baru kembali dari Jakarta bersama tim penyidik untuk meminta keterangan saksi dimaksud.

Awal tahun 2016 memang masih jadi agenda penyidik melanjutkan tunggakan kasus. Salah satunya kasus pembebasan lahan Transmigrasi Jeringo, karena antara penyidik Polda NTB dengan Kejaksaan masih belum ada kesamaan persepsi untuk pelimpahan berkas ke tahap dua, meski kerugian negara Rp 340 juta sudah dirilis BPKP. Karena masih alot, Bahkan penyidik pun harus memanggil kembali saksi.

“Saksi yang kita mintai keterangan itu dari Dirjen Keuangan Bidang Aset Depdagri,” sebut Andy. Permintaan ahli ini tidak lepas dari keterangan para tersangka yang mengklaim lahan itu tercatat sebagai aset daerah. Secara langsung, itu sebagai pembelaan para tersangka bahwa pembebasan aset tidak bisa dikriminalisasikan. “Makanya kita lakukan pengujian lagi den-

gan melibatkan ahli, apakah memang demikian,” kata Andy.

Atas hasil permintaan saksi ahli itu, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara lagi. Berkoordinasi dengan tim untuk memastikan kelengkapan dokumen sebagai persiapan pelimpahan kembali ke kejaksaan. Penyidikan kasus ini sebenarnya tidak akan berhenti sampai keterangan ahli dimaksud. Karena setelah itu, akan dilanjutkan ke saksisaksi yang pernah diperiksa sebelumnya.

“Semua saksi akan kita panggil lagi,” sebutnya. Pemanggilan ini, diulasnya, tidak lepas dari fakta baru yang muncul terkait status lahan ratusan hektar yang dibebaskan itu diantaranya tercatat sebagai aset.

Kasus ini memang cukup alot. Diusut sejak 2012 lalu, ditangani setidaknya dua Direktur Reskrimsus dan Dua pejabat Subdit III, namun tak kunjung rampung karena beberapa kali petunjuk kejaksaan (P19).

Sementara dengan BPKP kasus ini sudah tuntas dan ditemukan kerugian negara Rp 341 juta lebih. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah AKM mantan Kadus Jeringo, AKN mantan Kadisdukcapil Lotim, H mantan anggota Dewan.

Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 juncto pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke1 KUHP. (ars)

Wakil Walikota Minta Monjok - Karang Taliwang Berdamai Secara Permanen

(Suara NTB/dok)

H. Mohan Roliskana Mataram (Suara NTB) Konflik antara warga Monjok Culik dengan Karang Taliwang hingga kini belum berakhir. Selasa (16/2), bentrok susulan kembali terjadi namun dapat diredam oleh aparat kepolisian.

Menanggapi berlarutnya konflik tersebut, Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana meminta kedua belah pihak berdamai secara permanen, sehingga konflik yang terjadi tidak menimbulkan ekses lebih luas. “Tugas pertama kami untuk bisa segera menyelesaikan persoalan di Monjok dan Karang Taliwang,” kata Mohan, Kamis (18/2).

Penyelesaian konflik ini nantinya, Pemkot Mataram tetap koordinasi dengan TNI dan Polri untuk mencari jalan terbaik. Menurut Mohan, langkah mulai dilakukan melalui pendekatan dengan tokoh masyarakat. Sebab diyakini,

masyarakat kedua lingkungan ini sudah membutuhkan kenyamanan dan perdamaian. “Nanti kita coba pendekatan dengan tokoh masyarakat,” imbuhnya.

Pola pendekatan seperti itu ujarnya, perlu diintensifkan.

Mohan melihat pola pendekatan sebenarnya sudah dibangun sebelumnya memang cukup baik, untuk bisa membuat upaya perdamaian. Dia berjanji, upaya - upaya seperti itu akan dimaksimalkan agar tidak menimbulkan ekses lain. Tetua kampung tambahnya, sebenarnya mengharapkan kedamaian. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah untuk memediasi adalah jalan keluar dan diharapkan berbuah baik.

Mohan tidak ingin berbicara apakah ada aktor intelektual di balik konflik tersebut. Dia ingin fokus menghentikan konflik tersebut. “Saya tidak ingin mengatakan ada atau tidak aktor intelektual. Nanti saja kita lihat,” pungkasnya.

Rencananya, hari ini (18/2) dia bersama Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh akan melaksanakan salat Jumat di Kelurahan Monjok. Dengan harapan, kehadirannya masyarakat membuka diri untuk berdamai.

Pemkot Mataram sebelumnya, terus berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Namun, mediasi tidak ada titik temu.

Bahkan untuk meredakan konflik tersebut, Masyarakat Adat Sasak (MAS) dilibatkan. Tetapi, kedua belah pihak menuntut agar provokator ditangkap. (cem)

SUARA NTB Jumat, 19 Februari 2016

Hotel Maktal dan Kopi Arabika Andalan HOTEL Maktal merupakan salah satu city hotel yang cukup eksis dan terkenal di kalangan anak muda. Sebab hotel ini memiliki kafe dengan kopi pilihan yang berkualitas.

Ketika pengunjung datang ke hotel ini, mungkin akan langsung teringat pada lagu Landon Pigg yang berjudul falling in love at a coffee shop (jatuh cinta di sebuah kedai kopi). Lokasi yang cukup strategis menjadikan hotel ini (Suara NTB/lin) menjadi salah satu hotel yang Sutrisno cukup diperhitungkan oleh masyarakat. Terlebih dengan adanya kafe yang menyediakan berbagai minuman dari barista profesional.

“Hotel ini merupakan salah satu hotel melati, tapi kami menjaminkan pelayanan yang setara dengan hotel berbintang. Apalagi kami juga memiliki kafe yang kami beri nama Kafe Maktal yang menyuguhkan kopi berkualitas, seperti kopi arabika dan kopi robusta,” kata General Manager Hotel Maktal Sutrisno kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (18/2) kemarin.

Hotel berlantai tiga ini memiliki 27 kamar dengan dua kategori, yaitu standar dan superior. Untuk standar, pengunjung hanya perlu membayar sewa seharga Rp 350 ribu, sedangkan untuk superior seharga Rp 395 ribu per malam. Hotel yang berada di tengah Kota Mataram ini memberikan pelayanan yang optimal dangan 27 orang karyawan terlatih.

Makanan yang disediakan pun beragam, baik Oriental maupun Indonesian. Apalagi di kafe maktal juga disediakan chinese food dari chef handal yang sudah lama menekuni masakan chinese. Sehingga masalah rasa tidak perlu diragukan lagi. Nama Hotel dan Kafe Maktal tidak asing lagi. Sebab hotel ini membuka interaktif melalui akun facebook, twitter maupun instagram. Masyarakat juga dapat melihat jenis-jenis kopi yang disediakan kafe ini melalui akun-akun itu.

“Kita memilih kopi dengan kualitas tinggi. Masyarakat bisa memesan kopi yang sudah ditumbuk maupun yang belum ditumbuk, kami juga menyediakannya. Kami berencana untuk mendatangkan kopi impor dari Brazil, Kolombia dan Amerika Latin,” kata Sutrisno.

Kecintaan Sutrisno terhadap kopi memberikannya ide-ide untuk menumbuhkan minat masyarakat dalam mengkonsumsi kopi yang sehat dan rendah kafein. Sebab kopi saat ini bukan hanya sebagai gaya hidup semata, namun juga sebagai suatu kebutuhan masyarakat yang sudah mulai banyak mencintai kopi.

“Kami tidak memiliki meeting room, tetapi tamu-tamu kami dapat melakukan meeting di kafe ini. Sehingga komplit, tamu tidak perlu lagi mencari tempat meeting lain. Apalagi kami menyediakan delapan varian kopi berkualitas,” kata Sutrisno.

Hotel yang sudah berdiri sejak tahun 2011 ini banyak didatangi oleh tamu-tamu domestik. Lebih banyak tamu yang datang karena kebutuhan bisnis. Sebab lokasi yang strategis dan pelayanan yang maksimal menjadikan hotel ini sebagai salah satu hotel yang cukup diperhitungkan di Kota Mataram. (lin)

Terorisme Dianggap Tidak Pengaruhi Kunjungan Wisatawan Mataram (Suara NTB) Penggerebekan teroris yang menewaskan salah seorang terduga teroris di Bima beberapa hari lalu sempat menyita perhatian publik. Kendati demikian, hal itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan menuju NTB. “Sama sekali tidak berpengaruh, masyarakat maupun wisatawan sudah kebal dengan teroris sudah tidak takut lagi. Jangankan penembakan teroris, bom Thamrin waktu itu juga tidak begitu berpengaruh,” kata Ketua ASITA NTB Dewantoro Umbu Djoka kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (18/2) kemarin.

Menurutnya masyarakat dunia sudah terbiasa dengan aksi terorisme yang pada awalnya dianggap mengancam keselamatan. Namun belakangan terlihat bahwa para wisatawan sudah mulai biasa dan tidak menunjukkan ketakutannya terhadap aksi terorisme. Sehingga, sama sekali tidak memengaruhi angka kunjungan.

Saat ini pelaku usaha pariwisata tengah sibuk membenahi perbaikan pelayanan menyambut target tiga juta wisatawan yang akan mengunjungi NTB. Sejumlah agen perjalanan mulai sibuk melayani tamu-tamu yang akan mendatangi NTB. Apalagi NTB telah melakukan branding pesona lombok sumbawa.

“Kita tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan teroris.

Kita sibuk melakukan persiapan penyambutan tamu-tamu kita. Apalagi sebentar lagi ada festival bau nyale dan festival pesona tambora,” kata Umbu Joko.

Menurutnya potensi pariwisata NTB saat ini cukup baik.

Apalagi sebelumnya Kementerian Pariwisata telah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. (lin)

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Legenda Putri Mandalika dalam Narasi Gerak Tubuh Mataram (Suara NTB) “Tubuh Saya Mandalika” kira-kira itulah judul tarian yang akan ditampilkan untuk memeriahkan perayaan bau nyale di Pantai Seger, Lombok Tengah, 27 Februari mendatang. Tarian tersebut didedikasikan oleh koreografer L. Suryadi Mulawarman sebagai narasi gerak tubuh yang bercerita tentang legenda Putri Mandalika.

Secara garis besar, legenda Putri Mandalika bercerita tentang perjuangan dan pengorbanan. Perjuangan dilakukan oleh tiga orang kesatria yang jatuh cinta kepada sang putri, sementara pengorbanan dilakukan oleh Putri Mandalika sendiri.

Sang putri yang cantik jelita diceritakan rela menerjunkan diri ke dalam laut sebagai bentuk pengorbanan agar tak terjadi pertumpahan darah.

“Secara garis besar ceritanya kan begitu. Tetapi saya tidak mau cukup begitu saja. Saya mencoba menafsirkan sendiri sesuai kebutuhan artistik saya.

Apakah betul Nyale itu adalah jelmaan dari pada Mandalika?,” ujarnya ketika ditemui

Suara NTB, Kamis (18/2).

Andaikata, benar adanya jasad Putri Mandalika ditelan laut lalu muncul cacing – cacing sebagai jelmaannya, menurut Surya arwah dan semangatnya pasti bertebaran ke angkasa. Imajinasi tentang ruh dan semangat pengorbanannya inilah yang kemudian patut dikenang lalu diabadikan menjadi nilai dalam kehidupan. Nilai yang sepantasnya diaplikasikan oleh tiap – tiap “Mandalika” pada era kekinian maupun di era mendatang.

“Kalau kita larut dalam cerita yang tertuang sebagai legenda, ya sudah selesai sampai disitu. Betul memang jasad Mandalika ditelan laut, akan tetapi

ruh dan semangatnya pasti terbang ke arsy, ke langit,” jelasnya.

Semangat dan pengorbanan itulah yang ditawarkan sebagai nilai dari kisah dalam legenda tersebut. Hal inilah yang menjadi substansi paling esensial bagi koreografer yang menggarap tarian tersebut.

Surya berpendapat, semangat dari seorang putri Mandalika akan selalu relevan untuk diaplikasikan sepanjang zaman.

Lebih – lebih di era globalisasi seperti ini, perempuan harus lebih bersemangat dalam memperjuangkan hak – haknya serta melawan penindasan.

“Legenda mandalika memberi pemahaman tentang perempuan sasak yang diagung-

kan. Tapi disisi lain perempuan sasak juga justru kerap menjadi sosok perempuan yang tertindas,” ujarnya.

Praktik – praktik penindasan terhadap kaum perempuan harus segera lekang dari tiap – tiap sendi kehidupan. Bentuk – bentuk penindasan terhadap perempuan digambarkan Surya salah satunya adalah berupa kurangnya kebebasan berekspresi dan berpendapat. Lebih – lebih dalam hal memilih pasangan saat pernikahan. Perempuan acap kali menjadi korban pemaksaan yang terstruktur dan sangat sistematis.

“Legenda mandalika terhadap nasib perempuan sasak masih sangat relevan. Mandalika jadi legenda tanpa generasi kan sedih. Harusnya, ia bisa dipandang sebagai penyemangat dalam memperjuangkan hak – hak yang semestinya diraih oleh perempuan,” jelasnya.

Ia memberikan contoh, perempuan selalu memiliki hak yang

sama dengan laki – laki dalam menentukan pasangan hidupnya.

Perempuan yang hendak dinikahi memiliki hak untuk bersuara demi mengutarakan pendapatnya terkait kesediaan sebelum akhirnya menjalankan hubungan dengan pasangan.

“Selama ini yang terjadi dalam kemasan adat kita, perempuan yang dilarikan oleh seorang lelaki pasalnya wajib dinikahi. Tanpa sebelumnya perempuan itu ditanya apakah dia nyaman atau tidak menjalani hubungan, apakah dia bersedia atau tidak mendampingi lelaki yang akan menikahinya,” katanya.

Tarian yang digarap surya melibatkan 35 orang penari.

Tarian tersebut terbangun berdasarkan kolaborasi antara tari tradisi dengan tari kontemporer. “Musiknya pengiring tarinya pun merupakan bentuk kolaborasi antara musik tradisi dengan musik kontemporer,” tandasnya. (met)

”Oshin” Tayang Lagi di Indonesia

(Suara NTB/ist)

MANGGUNG - Republik Sableng ketika manggung di Warjack Taman Budaya NTB.

Band Republik Sableng

Dari Warung Menuju Panggung Mataram (Suara NTB) Setelah vakum bermain musik selama sekitar 19 tahun, Ahmad Syafaat akhirnya kembali menelusuri jejak ekspresi untuk memainkan gitar. Pemusik asal Surabaya yang menekuni usaha lapak warung lalapan ini mencetuskan grup band yang dijulukinya “Republik Sableng”.

Grup band tersebut seolaholah menjadi jejak ekspresi dari warung menuju ke panggung. Warung lalapan yang dikelolanya juga ternyata bernama Warung Sableng. Ia menjelaskan, kata sableng dapat ditafsirkan dengan tiga makna yang berbeda-beda.

“Sableng itu bahasa Surabaya yang artinya gila, selain itu sableng dapat dimaknai sambelnya ngebleng, ini untuk warung, terakhir sableng itu maknanya Surabaya, Lamongan, Sungai

Geneng,” jelasnya ketika diwawancara Kamis (18/2).

Ia mengatakan, Sungai Geneng merupakan nama sebuah desa yang menjadi pusat awal pendirian lapak warung lalapan yang dilakoni. Grup band yang didirikannya barubaru ini melibatkan dua putra dan satu keponakan sebagai personilnya, mereka adalah Fatra Alamsyah (Gitaris), Titian (Drummer) dan Galuh Pratama (Bassist).

“Band ini saya dirikan untuk menampung orang-orang yang ingin berkreatifitas. Galuh pratama yang berasal dari lotim sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Awalnya saya melihat hobi saya yang dulu bermain musik kok ya ternyata diikuti oleh anakanakku,” tuturnya.

Selain Fatra yang menjadi gitaris dalam band tersebut,

penggagas band Republik Sableng Musik Rakyat ini juga memiliki satu orang putri.

Saat ini, putrinya yang bernama Syaiyidatina tengah mengikuti les biola.

“Saya hanya ingin menampung dan memfasilitasi agar akan-anak ini tergerak untuk terus berkreatifitas,” katanya.

Drummer yang dilibatkan sebagai personil band tersebut masih duduk di bangku kelas 5 SD. Ia adalah peserta didik di SDN 1 Ampenan. Seluruh pemain yang dikadernya itu ia harap mampu mengembangkan minat dan bakatnya dalam dunia kesenian.

“Genre yang akan dilakoni Republik sableng adalah All Musik. Jadi saya hanya ingin agar anak-anak ini terus berkreatifitas sehingga terlibat dalam memajukan dunia kesenian,” tandasnya. (met)

Jakarta (Suara NTB) Serial drama Jepang “Oshin”, yang pernah hadir di televisi Indonesia tahun 19831984, akan ditayangkan kembali dalam kualitas HD di saluran Waku Waku Japan mulai 29 Februari.

Aktris Ayako Kobayashi, yang berperan sebagai Oshin cilik, menyambut baik penayangan kembali serial itu di Indonesia. “Semoga kali ini generasi muda yang dulu belum pernah melihat Oshin jadi ikut menonton,” kata Kobayashi di Jakarta, Kamis (18/2).

Serial “Oshin” bercerita tentang kehidupan Oshin Tanokura sejak 1907 hingga awal 1980an. Oshin adalah anak yang lahir di keluarga petani miskin Yamagata.

Demi memenuhi kebutuhan keluarga, dia ditukar dengan sekarung beras untuk menjadi pembantu.

Meski mengalami berbagai cobaan, Oshin gigih berjuang sejak zaman peralihan masa per-

ang era Meiji ke era Showa. Serial yang terdiri atas 297 episode dengan durasi masing-masing episode 15 menit itu dianggap sebagai salah satu drama televisi Jepang terbaik dengan rating mencapai 62,9 persen.

Menurut Kobayashi, drama seri itu sudah pernah ditayangkan di 82 negara. Selain “Oshin”, Waku Waku Japan juga akan menayangkan drama mengenai kehidupan perempuan Jepang dalam “AmaChan” dan “Bon Appetit!” serta drama lawas seperti “Terms for a Witch” dan “Tell Me That You Love Me”.

Saluran itu juga akan menayangkan serial yang baru tayang beberapa tahun terakhir seperti “Doctor X2” dan “Dating - What’s it like to be in love?” serta film “Ultraman Cosmos: The First Contact”, animasi “Chibi Maruko Chan”, tayangan olahraga J League 2016 dan acara budaya Shiki-Oriori Japan Food & Festival. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Ayako Kobayashi yang memerankan Oshin kecil.

PENDIDIKAN

Halaman 10

IKA Unram Penghubung Pemda dengan Pihak Kampus

KEPALA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, H. Sudenom menegaskan, kebijakan kepala sekolah (kepsek) yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk merazia ponsel siswa, dinilai tidak mampu bekerja. Semestinya, hal kecil seperti itu harus diselesaikan di internal sekolah tanpa melibatkan unsur luar.

“Ngapain harus libatkan Pol PP. Kalau ada sekolah begitu, berarti mereka tidak mampu bekerja,” kata Sudenom dikonfirmasi, Rabu (17/2).

Menurutnya, penggunaan telepon oleh siswa di sekolah adalah masalah kecil. Sekolah memiliki banyak sumber daya manusia (SDM) bisa menanggulangi hal seperti. Keterlibatan Pol PP hingga masuk ke ruang kelas dikhawatirkan mengganggu psikologi siswa. “Jangankan Pol PP, polisi saja ketika kami minta melakukan pengawasan mereka tidak gunakan seragam. Kami antisipasi supaya tidak jadi bahan omongan anak-anak di rumahnya,” terangnya.

Tidak masalah Pol PP merazia siswa membolos bahkan main play station di jam sekolah. Hal itu kewenangan mereka selaku penegak peraturan. Sejauh ini, ujar Sudenom, tidak pernah kepala sekolah mendiskusikan bahkan berkonsultasi terkait masalah tersebut.

Secara struktural kepala sekolah memiliki pimpinan yakni kepala dinas. Fungsi koordinasi harus dikedepankan dengan atasan, sehingga, kebijakan diambil sekolah bisa diketahui oleh dinas. “Ndak ada yang ngomong sama saya.

Kalau ada kan bisa saya peringati,” cetusnya.

Sudenom kembali menegaskan, kepala sekolah jangan sampai menunjukan ketidakmampuannya mengurus siswa. Sebab, persoalan siswa di Kota Mataram ini masih kecil dibandingkan daerah lainnya. Dia menekankan, Dikpora tidak pernah mengeluarkan kebijakan melibatkan aparat penegak perda untuk merazia telepon siswa.

Sebelumnya, Kepala Dinas Dikpora NTB Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc, meminta sekolah mengambil tindakan tegas serta pembinaan kepada siswa, jika ada siswa yang menyalahgunakan telepon genggamnya. Beberapa waktu belakangan ini banyak kasus terkait dengan siswa yang merekam atau mengambil gambar tidak senonoh di lingkungan sekolahnya. Hal ini menurut Rosiady, lemahnya pengawasan baik dari pihak sekolah dan orang tua. (cem)

(Suara NTB/dok)

Rp 2 Miliar untuk Gedung PAUD

(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) menyiapkan dana Rp 2 miliar lebih untuk pembangunan dan rehab gedung PAUD di semua kecamatan. Khusus pembangunan PAUD Percontohan, Dikbud belum melaksanakan, sebab mengutamakan gedung PAUD yang banyak diperlukan masyarakat. Selain pembangunan fisik, pihak Dikbud juga memprogramkan Alat Peraga Edukasi (APE) dan APK. Di samping itu, insentif bagi para guru PAUD yang masih dinilai minim.

Menurut Kepala Bidang PAUDNI pada Dinas Dikbud Lobar, Hj. Emi Iriawan, SPd, kelembagaan bidang Paudni sesuai kebijakan pemerintah pusat berubah dan menjadi PAUD Dikmas (PAUD Pendidikan Masyarakat). Imbas perubahan ini, Direktorat Jendelar PAUDNI memiliki empat bidang, antara lain Bidang PAUD, Bidang Kursus dan Pelatihan, Bidang Keaksaraan dan Kesetaraan serta Pendidikan Keluarga.

Selain itu, pembangunan gedung baru PAUD di masing-masing kecamatan adalah satu PAUD. Sedangkan khusus program PAUD Percontohan belum dilaksanakan, sebab prioritas pembangunan PAUD biasa di kecamatan. Selain pembangunan gedung, pihaknya juga memprogramkan APK dan APE PAUD. Selain itu BOP dan insentif guru PAUD. ‘’Khusus insentif bagi guru PAUD naik menjadi 200 ribu per lembaga,’’ ujarnya.

Program lain yang dilaksanakan, seperti program lomba gugus PAUD berprestasi, lomba bunda PAUD berprestasi, kursus dan bidang keaksaraan. Khusus buta aksara, masuk priortas secara nasional terkait penuntasan buta aksara.

Sementara Gabungan Pemuda Lombok Barat (Gapemda) Lobar, Herman mendukung penuh program PAUD. Menurutnya, program PAUD sudah merata tiap kecamatan. Ia mencontohkan pembangunan gedung PAUD, pengadaan APE yang lengkap.

Selain itu, pihaknya menyambut baik adanya komitmen Dinas Dikbud menaikkan honor guru PAUD, apalagi gaji para guru PAUD masih sangat minim. Para guru PAUD menerima gaji per bulan, hanya Rp 150 ribu. Itupun dibagi dengan beberapa guru yang mengajar di PAUD. Dikbud pun diminta lebih memperhatikan kesejahteraan para guru.(her)

(Suara NTB/dys)

TANDATANGANI - Ketua KPU NTB L. Aksar Ansori bersama Dekan FDK iAIN Mataram Faizah sedang menandatangani MoU di Aula Kampus I IAIN Mataram, Kamis (18/2).

FDK IAIN Tandatangani MoU dengan 30 Lembaga Mataram (Suara NTB) Sebanyak 30 lembaga dari berbagai instansi dan dinas menyepakati kerjasama dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) IAIN Mataram. Memorandum of Understanding (MoU) yang digelar Kamis (18/2) di Auditorium Kampus I dirangkai dengan kegiatan penarikan 225 mahasiswa peserta PPL dan dihadiri Rektor IAIN, Dr. H. Mutawalli, MAg serta perwakilan dari berbagai dinas dan instansi. Di antaranya, Baznas, KPU NTB, Lapas Anak Mataram, Yayasan Lentera, Ponpes Islahuddiny, LPA NTB, Disosnakertrans NTB dan lainnya.

Dekan FDK IAIN Mataram, Dr. Faizah, MAg, mengemukakan kegiatan penarikan PPL terpadu mahasiswa dan penandatanganan MoU antara FDK dengan lembaga mitra stakeholders sebagai bentuk keseriusan lembaga dalam memperbaiki kualitas dan

mutu lembaga. Ia berharap agar hasil MoU nantinya bisa ditindaklanjuti dengan baik.

“Ada kebanggaan yang luar biasa, ini baru menyelenggarakan MoU dengan lebih dari 20 lembaga,” terang Faizah dengan nada bangga.

FDK, kata Faizah, sudah cukup lama berikhtiar untuk terus meningkatkan mutu dengan cara menggandeng seluruh mitra yang memiliki kepentingan yang sama dengan kampus. Sehingga dari kerjasama dengan banyak mitra kerja tersebut, FDK tidak hanya diajar oleh dosen tetap, tapi juga oleh praktisi dari dinas dan instansi yang telah sebelumnya telah bekerjasama dengan kampus dengan harapan agar mereka mampu mendistribusikan ilmu dan pengalaman yang mereka miliki.

Sementara itu, Rektor IAIN H. Mutawalli memberikan apresiasi atas kinerja baik civitas akademika FDK meski

dekannya hanya seorang perempuan. Ia pun mendorong agar semua dekan di tiga fakultas yang ada di IAIN dapat terus bekerja keras guna mencapai tujuan IAIN. Tidak hanya itu, Mutawalli juga mendorong agar lulusan FDK mampu melaksanakan dakwah dalam bentuk komunikasi yang elegan dan manusiawi. Hal itu mengingat saat ini banyak ajaran dakwah yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan dan tidak manusiawi, sehingga merugikan nama baik Islam.

“Tidak boleh masuk ke IAIN kaum radikalisme, teroris.

IAIN Mataram mempertahankan NKRI dan itu adalah final karena ada indikasi semacam itu saat ini,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, IAIN Mataram sebagai salah satu kampus Islam di NTB memiliki tugas mengembangkan ilmu kemanusiaan yang mampu menghargai orang lain, salah satunya melalui FDK. (dys)

Plt Bupati Minta Kepsek Tingkatkan Kapabilitas dan Kapasitas Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) melaksanakan rapat kerja (raker) kepala sekolah (kepsek) tingkat TK, SD, SMP, SMA/ SMK, Pengawas dan Penilik, Kamis (18/2). Pelaksanaan kegiatan ini, dihadiri Plt Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, Kepala Dinas Dikbud H. Ilham, MPd, dan jajaran SKPD lainnya.

Plt Bupati meminta seluruh kepsek agar meningkatkan kapabilitas dan kapasitas sebagai pendidik. Menurutnya, Kegiatan rakor ini harus mempunyai target dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas. “Kepsek harus harus meningkatkan kapabilitas dan kapasitas sebagai pendidik,” pesan Fauzan Khalid, Kamis (18/2).

Diharapkannya, ratusan kepsek yang ikut rapat kerja ini tidak hanya dijadikan sebagai tempat berkumpul dan menulis apa rencana ke depannya melainkan harus ada hasil targetnya. Sebab pendidikan itu jantung kemajuan bangsa, termasuk di Lobar. “ Ini harus ada hasilnya karena pendidikan itu kunci utama kemajuan daerah,” tandasnya.

Dalam membangun daerah ini, dibutuhkan strategi sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab masing-mas-

ing kepsek. Hal itu harus menjadi perhatian bersama, terutama kepada seluruh kepsek. Namun, dia sangat menyayangkan berdasarkan hasil kompetensi guru Lombok Barat hanya mendapatkan nilai 4,8 persen dari ratarata nasional 5,53 persen.

Rendahnya nilai itu membuat Lombok Barat malu dengan daerah lainnya. “Makna jauh itu biasanya berada di ranking bawah,” sindirnya.

Menurutnya, guru saat ini tidak ada kurang kemampuan melainkan kurangnya perhatian dan sikap sungguhsungguh dalam memajukan pendidikan. Padahal, perhatian pemerintahan pada saat ini kesejahteraan guru menjadi prioritas utama.

Apalagi kepsek yang mempunyai fungsi langsung itu harus menjadi perhatian bersama.

Selain itu, guru menuntut siswa untuk meningkatkan

nilainya, namun di sisi lain guru juga harus meningkatkan kapasitas pada dirinya. Jika nilai di bawah rata-rata nasional saja tidak mampu bagaimana bisa siswa itu bisa terpacu lantaran siswa itu akan menyindir balik gurunya.

“Para guru juga harus ada kreasi dalam mendidik anak,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Dikbud Lobar, H. Ilham menyatakan, adanya kegiatan rapat kerja ini para seluruh sekolah harus serius mengikuti dan harus bisa menghasilkan target-target, seperti pesan disampaikan Plt Bupati.

Dalam kegiatan ini tentu diharapkan mampu meningkatkan visi-misi kualitas pendidikan sekolah, suksesnya pelaksanaan UN dan hasilnya memuaskan, memberikan informasi-informasi yang terkini tentang perkembangan pengelolaan sekolah. (her)

Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) memiliki jumlah alumni yang cukup besar. Keberadaan dari alumni tersebut akan dioptimalkan dan dimaksimalkan untuk menghubungkan antara pihak kampus dan pemerintah daerah (pemda).

Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unram Suryadi Jaya Purnama mengatakan ada sekitar 59 ribu lebih alumni Unram dan tersebar di berbagai disiplin dan bidang pengabdian. Dengan potensi alumni yang sangat besar ini diharapkan bisa menjadi modal untuk membangun jaringan. Khususnya bagi pengembangan dan kemajuan Unram di masa mendatang. “Ini modal sangat penting bagi kampus Unram untuk mendukung pembangunan dan kemajuan. Baik untuk Unram maupun bagi daerah” kata politisi PKS itu, Kamis (18/2).

Menurut Suryadi, dengan adanya potensi alumni Unram begitu besar dapat dijadikan sebagai kesempatan untuk lebih mengintenskan hubungan antara pihak kampus dengan Pemda. Apalagi mengingat jajaran pejabat pemda di daerah ini hampir sebagian besar merupakan alumni Unram.

Sehingga sinergitas, dan kemitraan antara kampus Unram dan jajaran pemda di NTB bisa makin ditingkatkan dan diperkuat. Suryadi mengharapkan Musyarawah Nasional (Munas) IKA Unram menjadi momentum strategis dalam meningkatkan dan memperkuat sinergitas dan kebersamaan bagi pengembangan dan kemajuan Unram.

“Kampus lebih bersifat akademis sementara Pemda bersifat pengam-

bil kebijakan. Sehingga hal ini bisa disinergikan melalui IKA Unram,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Munas IKA Unram Ikhsan Karyawan Amin mengatakan, penyelenggaraan Munas IKA Unram V adalah momentum terbaik sebagai organisasi untuk disiapkan menjadi mitra strategis bagi Unram dan pemda. dalam munas ini direncanakan pemilihan ketua dan penyusunan kepengurusan lima tahun ke depan serta penyusunan AD/ ART organisasi.

Melalui munas ini, IKA Unram diharapkan menjadi organisasi yang besar, solid dan strategis. Panitia menyiapkan penyelenggaraan munas dikemas secara organisatoris diharapkan dapat menjadi awal yang baik bagi seluruh keluarga besar unram dimanapun berada.

Ikhsan memastikan kepanitiaan sudah siap melaksanakan pada hari Sabtu (20/2) besok. Panitia mengundang semua alumni untuk hadir dan mensukseskan IKA Unram. ‘’Permohonan maaf alumni panitia tidak melakukan komunikasi kepada setiap orang secara intens,’’ ujarnya. (lin)

(Suara NTB/ist)

Selesaikan di Internal Sekolah

Gelar Konferensi Internasional

FH Unram Jajaki MoU dengan Kampus di Eropa Mataram (Suara NTB) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mataram (Unram) kembali akan menggelar Konferensi Internasional penguatan kerjasama FH di kawasan Asia dan Eropa, Senin (22/2) mendatang. Selain sebagai forum ilmiah, momentum ini akan dimanfaatkan FH Unram untuk menjajaki kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di kawasan Eropa.

Dalam keterangannya Kamis (18/2), Dekan FH Unram, Prof.

Dr. H. Lalu Husni, mengaku hingga saat ini sudah ada 79 peserta dari berbagai perguruan tinggi di Tanah Air yang sudah memberikan konfirmasi untuk hadir.

Diakuinya, animo peserta mengikuti kegiatan ini cukup tinggi. Hal itu menunjukkan betapa network kerjasama antar satu perguruan tingi dengan perguruan tinggi yang lain, baik di dalam negeri apalagi di luar negeri yang dilakukan FH Unram sudah sangat baik, namun perlu terus ditingkatkan. Kerjasama itu, lanjut Lalu Husni sangat dibutuhkan dalam rangka mengejar ketinggalan bagi perguruan tinggi hukum yang kondisinya masih belum maju.

“Apakah langkah nanti bentuknya dalam wujud pemberian kesempatan studi lanjut, studi doktor misaln-

ya di negara-negara Eropa, termasuk beasiswanya khusus di bidang hukum. Begitu juga dosen tamu atau riset bersama atau pertukaran student,” jelasnya.

Sejauh ini, pertukaran pelajar sudah berjalan baik, hal ini perlu ditingkatkan ke depan.

Sehingga kesenjangan yang terjadi antara perguruan tinggi di Eropa, apalagi negara-negara di kawasan Asia, seperti Malaysia tidak terlalu jomplang.

Untuk itu, Lalu Husni berharap agar ada tindak lanjut dari kegiatan Konferensi Internasional ini dalam bentuk MOU dari semua kampus di Eropa. Karena itulah kegiatan ini akan dilanjutkan oleh rapat kerja seluruh dekan negeri se Indonesia dan fokus menindaklanjuti hasil internasional konferensi.

Kegiatan yang digelar sehari penuh itu menghadirkan pembicara dari kawasan Eropa.

Yakni Dekan sekaligus Ketua Asosiasi Dekan Fakultas Hukum Se-Eropa, Prof. Anthony Hol, PhD, Prof. Ida Madieha Azmi Azis PhD, dari Faculty of Law International Islamic University Malaysia dan Lalu Hayyanul Haq, SH, L.LM, PhD., dari FH Unram yang akan berbicara mengenai riset dan publikasi pada jurnal-jurnal Internasional. (dys) (Suara NTB/dys)

SUARA NTB Jumat, 19 Februari 2016

OSN, Wahana Gali Potensi Peserta Didik Selong (Suara NTB) Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) tahun 2016 di Kabupaten Lombok Timur (Lotim merupakan satu wahana menggali potensi dan mengukur kemampuan peserta didik. Selain itu, adanya OSN dapat meningkatkan mutu pendidikan secara kualitas.

“Untuk hasilnya, nanti kita tunggu jawaban dari pusat untuk dikoreksi oleh tim yang dibentuk. Karena OSN ini serentak dilaksanakan seluruh Indonesia,” ungkap Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim Wirno Bambang Karmeda, SPd, Kamis (18/2).

Menurutnya, pelaksanaan OSN dipusatkan di dua tempat, yakni di

SMAN 2 Selong dan MTsN Model Selong dengan jumlah peserta sebanyak 536 siswa dari jenjang pendidikan SMA/MA. Dalam OSN ini, katanya, dilakukan dengan satu sesi dengan durasi waktu dua sampai tiga jam tergantung jenis mata pelajaran yang diujikan. “Alhamdulillah berjalan lancar mulai pembukaan sampai selesai.

Semua peserta juga hadir,” klaimnya.

Sebelumnya, Bambang mengatakan jika OSN tahun 2016 ini, masing-masing sekolah mengirimkan tiga siswanya untuk mengikuti seleksi OSN selama satu hari dan berhadapan dengan 536 peserta dari semua sekolah di Lotim setingkat SMA/MA. Dari 536 peserta itu, Dinas Dikpora Lotim selaku pihak penyeleksi dalam OSN tingkat kabupaten ini

akan mengambil masingmasing satu juara dari sembilan mata pelajaran yang dilombakan dalam pelaksanaan OSN tahun 2016 ini.

Sebagai wujud program keberlanjutan, para pemenang OSN tingkat kabupaten ini nantinya akan terus dibina dan didorong kemampuannya. Pola pembinaan nantinya akan dilakukan dengan sungguh-sungguh di bawah bimbingan para pembimbing yang berpengalaman di bidang keilmuannya masing-masing.

Dengan begitu, kata Bambang, maka para pemenang OSN tingkat Kabupaten Lotim akan lebih leluasa dan intens mengembangkan kemampuan mereka, untuk meraih prestasi setinggi-tingginya termasuk perwakilan Lotim bisa menjadi juara tingkat nasional dalam OSN tahun 2016 ini. (yon)

(Suara NTB/yon)

OSN - Sejumlah peserta OSN 2016 tingkat SMA/MA di Lotim sedang serius mengerjakan soal yang diberikan panitia daerah, Kamis (18/2).

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 19 Februari 2016

Hasil Pertandingan Sepak Bola Hasil Pertandingan Sepak Bola Liga Champions Rabu, 17 Februari 2016 03:45 Paris Saint-Germain 2 vs 1 Chelsea 03:45 Benfica 1 vs 0 Zenit St. Petersburg Kamis, 18 Februari 2016 03:45 AS Roma vs Real Madrid 03:45 Gent 2 vs 3 Wolfsburg La Liga Spanyol Kamis, 18 Februari 2016 01:30 Sporting Gijon 1 vs 3 Barcelona

Incar Tiket PON 2016

Tim Sepak Bola NTB Harus Juara

(Suara NTB/ist)

DEBUT ZIDANE - Cristiano Ronaldo memeluk pelatih Zinedine Zidane saat mereka merayakan gol yang dicetak dalam laga debut Zidane sebagai pelatih di Liga Champions Kamis dini hari kemarin.

Mataram (Suara NTB) – Asprov PSSI NTB mengatakan Pra-PON Sepak Bola akan digulirkan di Bandung 20-30 Maret mendatang. Tim sepak bola NTB siap berlaga dan optimis meraih juara.

Roma Pelatih anyar Real Madrid, Zinedine Zidane, menyatakan kegembiraannya usai menjalani debut sebagai pelatih di Liga Champions dengan berbuah kemenangan 2-0 atas AS Roma di Italia, Kamis dini hari kemarin.

Pasukan Zidane menang 2-0 lewat gol Cristiano Ronaldo dan Jese Rodriguez sehingga langkah Real Madrid pada leg kedua di Spanyol kian ringan. Selain itu, Zidane juga tidak kikir untuk melontarkan pujian kepada seluruh

skuat Real Madrid.

“Kami senang dengan pertandingan dan hasilnya,” kata Zidane usai pertandingan kepada situs resmi UEFA. “Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit tapi kami berjuang sampai akhir dan bisa mendapatkan hasil bagus,” kata mentan gelandang Real Madrid itu.

“Di babak pertama mereka (Roma) menekan kami dan itu

normal dalam pertandingan Liga Champions yang sulit,” jelas Zidane.

“Cristiano (Ronaldo) adalah pemain besar namun sekali lagi semua pemain juga (bagus). Bahkan mereka yang tidak bermain karena yang penting adalah moral tim,” ucap Zidane.

“Saya senang atas gol Jese, karena itu membantu tim dan dia pantas mendapatkan atas

usahanya,” lanjut Zidane.

“Saya senang dan saya akan mencoba untuk memastikan tim terus berkembang,” kata dia. Real Madrid akan melakoni leg kedua 16 besar Liga Champions pada 9 Maret di Santiago Bernabeu, Spanyol. Sementara akhir akhir pekan ini Los Blancos akan menghadapi Malaga di La Liga Spanyol. (ant/bali post)

Zlatan Ibrahimovic Siap Berlabuh di Liga Inggris

(Suara NTB/ist)

“Kita (NTB-red) optimis dengan kemampuan atlet, dan mereka harus meraih juara satu agar bisa lolos mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jabar 2016,” ucap Sekum Asprov PSSI NTB, Muhazam saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (18/2) kemarin.

Dikatakannya, untuk meraih gelar juara, tim sepak bola NTB harus mampu mengalahkan tim Bali dan NTT dalam laga PraPON sepak bola yang digelar di Bandung 20-30 Maret mendatang. Maklum hanya satu tim yang dijatahkan mendapat tiket P O N 2016.

Meraih tiket PON memang tidak gampang, apalagi tim NTT dan Bali punya misi yang sama. Namun demikian tim NTB tidak bisa dianggap remeh. Pasalnya NTB punya pengalaman Lolos PON 2012.

Sebagaimana diketahui sebelumnya tim NTB pernah mengalahkan tim Bali di Pra-PON sebelumnya. Namun demikian semua itu tidak bisa menjadi patokan karena masa lalu berbeda dengan sekarang.

Dan untuk Pra-PON tahun ini kata Muhazam pemain NTB akan lebih waspada karena memang kekuatan lawan sudah berubah.

Menurut Muhazam, dua tim yang menjadi lawan NTB nanti akan menjadi ancaman besar. Karena kedua tim itu memiliki persiapan yang matang. Begitu juga tim NTB kata Muhazam telah melakukan persiapan yang panjang menghadapi Pra-PON. Diakui Muhazam tim NTB sudah disiapkan sejak pertengahan tahun 2015 lalu menghadapi Pra-PON, dan sampai saat ini pemain Pra-PON NTB mengikuti di beberapa turnamen sepak bola di NTB, terakhir di Piala Gubernur Cup yang digelar di Mataram awal Januari lalu.

Hanya saja yang menjadi kendala adalah pemain NTB masih menjalani latihan di berbagai klub di kabupaten/kota sehingga aktifitas latihan mereka tidak terpantau dengan baik. Namun untuk memantapkan persiapan kembali, sebanyak kurang lebih 22 atlet NTB akan kembali dipanggil guna mengikuti pemusatan latihan terpusat di Mataram 25 Februari hingga 20 Maret mendatang. (fan)

Zidane Gembira Menangi Debut Liga Champions

London Zlatan Ibrahimovic siap berlabuh di Liga Utama Inggris menyusul rumor gencar yang menyebutkan bahwa Jose Mourinho berencana membesut Manchester United.

Pemain bintang asal Swedia itu menyebutkan bahwa “hal yang besar akan terjadi” ketika kontraknya berakhir di Paris Saint-Germain (PSG) di akhir musim ini, sebagaimana dikutip dari laman standardmedia.

Pemain berusia 34 tahun itu belakangan ini banyak dikaitkan bakal diboyong ke Liga Inggris. Ketika ditanya harian Mirror mengenai kemungkinan hengkang ke Inggris, striker karimatis itu menjawab, “Saya masih punya waktu tiga bulan lagi di sini dan apa yang akan terjadi kemudian? Hal yang besar akan terjadi. Silakan menyaksikan peristiwa yang segera akan terjadi itu.”

Ketika Ibra, panggilan akrab Zlatan Ibrahimovic, ditanya mengenai respon ke Liga Inggris, ia menjawab, “Silakan mengatakan saya tengah diterpa isu (kepindahan) ke sana.”

Mantan manajer Chelsea Jose Mourinho diyakini akan menggantikan posisi Louis Van Gaal sebagai manajer MU musim depan. Manajer asal Portugal ini pernah menyebut akan memboyong Ibrahimovic ke Zlatan Ibrahimovic Chelsea di musim depan, sebelum Mourinho dipecat pada Desember 2015. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Skuad Manchester City

Manchester City Termahal, Tetapi Prestasi Jeblok London Manchester City menorehkan rekor termahal dalam belanja susunan pemain selama musim ini, dengan menggelontorkan uang sebanyak 233, 6 juta poundsterling tetapi justru mencatat prestasi jeblok dengan hanya berada di peringkat keempat sampai pekan ke-26 klasemen Liga Inggris (Premier League) musim 2015/16.

The Citizens justru berada di peringkat pertama musim lalu. Sebaliknya, Leicester yang beroleh hasil impresif dengan bertengger di peringkat pertama klasemen hanya membelanjakan sebanyak 22,7 juta poundsterling.

Posisi klub asuhan pelatih

Claudio Ranieri itu di musim lalu berada di peringkat 18, sebagaimana dikutip dari laman Sky Sports.

Catatan ini meneguhkan bahwa uang nyatanya tidak dapat membeli prestasi di ajang Liga Inggris yang menyisakan 12 laga ke depan. Ini membuktikan bahwa uang yang dibelanjakan untuk membeli pemain sekecil apa pun ternyata mampu mencatatkan rekor gemilang sebagaimana dicapai Leicester City.

Manchester City yang begitu banyak membelanjakan uang untuk membeli pemain justru menelan kekalahan dari Tottenham yang nota bene hanya mengeluarkan uang sebanyak 92.1 juta poundster-

ling. Kini Spurs berada di peringkat ke-2, padahal di musim lalu mereka berada di peringkat keenam.

Setelah Manchester City, tim kedua yang banyak menggelontorkan dana yakni Manchester United. Skuad asuhan Louis Van Gaal ini kini bertengger di peringkat kelima, dengan belanja pemain sebesar 198,5 juta poundsterling. Di musim 2015/16, skuad Iblis Merah membukukan posisi kedua.

Chelsea, yang musim lalu berada di peringkat ketiga, kini terhempas ke peringkat ke-12 dengan jumlah dana dihabiskan sebanyak 197,2 juta poundsterlings untuk belanja pemain. (ant/bali post)

AFC Dukung Sheikh Salman Komite Eksekutif AFC sebelumnya dalam Kuala Lumpur Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mene- pertemuan di New Delhi dan Doha telah mengaskan kembali dukungannya kepada Sheikh gatakan bahwa mereka akan mendukung Salman bin Ebrahim al-Khalifa dari Bahrain Sheikh Salman.

“Terima kasih atas dukungan ini sehingga untuk menggantikan Sepp Blatter sebagai saya dapat ikut dalam pencalonan ini dengan presiden Badan Sepak Bola Dunia (FIFA).

Sheikh Salman, yang kini Ketua AFC, adalah dukungan penuh dari konfederasi saya, ini sansatu dari dari lima kandidat presiden FIFA pada gat membantu kampanye saya,” kata Sheikh pemilihan 26 Februari mendatang. Richard Lai, Salman ketika itu.

Sheikh Salman memimpin AFC pada ketua komite marketing AFC mem2013 setelah terdepaknya Mohamed inta negara-negara anggota AFC bin Hammad karena kasus korupmemberikan suaranya kepasi. Tahun lalu Sheikh Salman da Sheikh Salman. kembali terpilih secara akla“Visi kami adalah Satu masi untuk periode empat Asia, Satu Tujuan. Tutahun dan menjadi salah juan kami adalah Asia satu wakil ketua FIFA. bersatu dan menunNamun ia sempat jukkan bahwa disorot soal keterlikami harus kobatannya dalam mpak mendukupenindakan represif ng ketua kami di terhadap aktivis propemilihan FIFA demokrasi di Bahrain nanti,” kata Lai. pada 2011 yang kemudian “Saat ini Asia dibantahnya. punya dua kandiSelain kandidat dari Asia, dat. Kami harus bersatu mencalon ketua FIFA lainnya addukung calon yang akan menalah Gianni Infantino dari yampaikan reformasi ini dan itu Swiss, Tokyo Sexwale dari Afriadalah ketua AFC,” tambahnya. ka Selatan dan Jerome ChamCalon dari Asia lainnya adalah pagne dari Prancis, demikian Pangeran Ali bin al Hussein, adik Sheikh Salman AFP. (ant/bali post) Raja Yordania Abdullah.

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB Jumat, 19 Februari 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 12

Pencari Kerja di Lotim Didominasi Sarjana Pendidikan Tolak Keberatan Newmont PEMPROV NTB melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) tetap menolak keberatan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) terkait keberatannya membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurut Kepala Dispenda Provinsi NTB melalui Sekretarisnya, Abdul Aziz, pemerintah daerah menolak keberatan tersebut karena pembayaran pajak Ranmor oleh perusahaan tambang milik Amerika Serikat ini sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

“Merekea (Newmont) rutin membayar pajak kendaraannya. Tapi tetap mengajukan keberatan. Saya belum lihat berapa detail yang dibayar dan jumlah kendaraannya. Karena nilainya berubah-ubah setiap tahun,” kata Abdul Aziz dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (18/2).

Keberatan diajukan dengan bersurat resmi kepada pemerintah daerah. Objek keberatannya juga dirinci satu per satu unit kendaraannya, baik kendaraan beratnya maupun kendaraan operasional biasa.

Dasar keberatan Newmont mengacu pada Undang-Undang nomor 11 tahun 1957. Undang-Undang lama, UndangUndang darurat yang menurutnya sudah tak berlaku lagi.

Sementara dalam kontrak karyanya, Newmont harus tunduk pada Undang-Undang terbaru yang berlaku.

“Keberatan yang diajukan rinci betul. Tapi kita tetap berikan jawaban tertulis menolak keberatannya secara rinci juga,” tambahnya.

Pemerintah daerah melalui Dispenda Provinsi NTB tetap ngotot, karena penarikan pajak kendaraan sudah sesuai koridor.

Penghitungannya persentase tarif yang digunakan sudah berdasarkan Undang-Undang. Penetapan besaran pajaknya sudah sesuai dengan Kepmen dan Pergub. Terakhir, objek yang dikenakan telah sesuai Undang-Undang.

“Nilai pajak kendaraannya sudah dihitung sesuai perubahan nilai setiap tahun. PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) sudah sesuai volume bahan bakar yang digunakan berdasarkan kontraknya bersama Pertamina,” demikian Abdul Azis. (bul) Abdul Azis (Suara NTB/dok)

Kamis, 18/02/06

Selong (Suara NTB) – Direktorat Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (Pentasker) Kementerian Tenaga Kerja sejak tanggal 11 Februari 2016 lalu membuka kesempatan kerja bagi sarjana di seluruh Indonesia sampai tanggal 18 Februari 2016. Khusus di Lombok Timur, pendaftar calon Tenaga Kerja Sarjana (TKS) ini didominasi sarjana pendidikan.

Dikonfimasi di ruangannya, Kamis (18/2), Kepala Bidang Bina Pelatihan dan Penempatan Naker (BPPN) pada Disosnakertrans Lotim, H. M. Supriyadi menyebutkan jika jumlah masyarakat yang memasukkan lamaran kerja dalam program TKS itu hingga hari kemarin sebanyak 400 pelamar lebih. Di-

mana, kata Supriyadi, ratusan jumlah pelamar itu didominasi oleh sarjana pendidikan.

Setelah mengikuti tes dan dinyatakan lulus, para sarjana pencari kerja ini akan ditempatkan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya, terutama di empat ketegori yang sudah ditentukan yak-

ni sebagai pendamping kelompok usaha masyarakat, pendamping TKI, penggerak perluasan kerja dan sebagai operator bursa kerja online. Program ini, lanjut Supriyadi terlaksana dari dana dekonsentrasi tahun anggaran 2016 yang setiap tahun dilaksanakan.

“Ada empat jenis kategori yang dibuka. Untuk tahun lalu kuota untuk Lotim sebanyak 10 orang, sementara untuk kuota tahun ini belum diketahui berapa jatah Lotim,” jelasnya.

Selain itu, untuk perekrutan TKS di tahun 2016 ini, usia dari para pelamar dibatasi yakni maksimal berusia 30 tahun dan sejumlah persyaratan lainnya. Jika melebihi usia terse-

but, maka berkas yang dimasukkan oleh seseorang walaupun memiliki ijazah S1 tidak bisa lolos administrasi yang pengumpulan dan penyeleksian berkas pendaftaran dilakukan di masing-masing kabupaten.

“Kalau sudah terkumpul baru kita serahkan ke provinsi. Karena dalam surat lamaran itu ditujukan ke Disnakertrans provinsi untuk dilakukan tes pada tanggal 22 Februrai 2016 mendatang,” jelasnya.

H. M. Supriyadi (yon) (Suara NTB/yon)

Paket Umroh Telkomsel Permudah Komunikasi di Tanah Suci

(Suara NTB/aan)

BANGUNAN DAN SAWAH – Lahan sawah dan bangunan tampak dalam foto dari udara di Lombok Tengah. Saat ini cukup banyak areal sawah yang sudah tergerus menjadi tempat berdirinya bangunan pemukiman, kantor dan berbagai bangunan lainnya.

Pemprov NTB Minta Tanggung Jawab Sosial Perhotelan Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, H. Moh. Amin, SH, M.Si merespon minimnya peran perhotelan dalam mendukung pengentasan kemiskinan sebagai tanggung

jawab sosialnya. Karena itulah, ia mengingatkan kesadaran pengusaha perhotelan.

Perhotelan tumbuh 19 persen di NTB, pertumbuhan yang cukup bagus menurutnya. Pertumbuhan tersebut tidak lepas dari peran pemerintah daerah dengan sekian banyak even-even besar dilaksanakan, baik regional dan nasional.

Even-event tersebut tentunya berkontribusi besar terhadap pertumbuhan perhotelan sedemikian besar seperti disebutkan di awal. Ia menekankan, penyerapan tenaga kerja harus diperhatikan. Terlibat dalam berbagai hal positif yang mendukung pembangunan ekonomi dan masyarakat di NTB. “Secara tegas hotel harus terbuka. CSR-nya harus diprioritaskan untuk bersama-sama kita menekan angka kemiskinan,” demikian wakil gubernur ditemui di Mataram, Kamis (18/2).

Sebelumnya, Ketua Forum Coorporate Social Responsibility (CSR) Provinsi NTB, Zainul

LOWONGAN DCRI KSR, WAITERS, ACC, GUDANG, DAPUR, SPV, DAN ADM KRM LAMARAN KE LUMBUNG RESTO LT 2 F MALL EPICENTRUM. CP. 087864011613.

CR SPG/SPB BUTIK BAJU PENGALMN INGGRS BGS LOKASI GILI AIR KRM CV : YOSI.GINGERSNAP@GMAIL.COM

Aidi meminta perhotelan tak hanya berorientasi kepada keuntungan dari masyarakat tanpa memberikan imbal balik.

Sejauh ini menurutnya hanya dua perhotelan yang dinilai paling aktif, yakni Grand Legi dan Jayakarta. Padahal, jumlah perhotelan menurut dana Badan Pusat Statitsik (BPS) mencapai ratusan baik hotel bintang dan non bintang.

Pihak perhotelan dianggap masih enggan terlibat dalam pertemuan-pertemuan membahas rencana-rencana strategis mendukung pemerintah daerah mengentaskan kemiskinan. Kendati, undangan telah di layangkan.

Forum CSR berkewenangan menggkoordinasikan penyaluran dana CSR oleh perusahaan.

Sehingga tidak terjadi tumpang tindih jika CSR disalurkan oleh para pihak. Perhotelan melalui asosiasinya, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Asosiasi Hotel Mataram (AHM) seperti diketahui secara bisnis telah banyak didukung oleh pemerintah daerah. Terbukti dengan banyaknya kegiatankegiatan pertemuan nasional melibatkan banyak orang dilaksanakan di hotel. (bul)

Mataram (Suara NTB) Untuk melayani pelanggan setia yang sedang melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci, Mekah, Telkomsel menghadirkan Paket Umroh yang memungkinkan pelanggan menikmati layanan telepon, SMS, dan internet dengan mudah dan murah dengan jalan mengakses *266#. Dalam hal ini Telkomsel bekerjasama dengan seluruh operator di Arab Saudi, sehingga pelanggan Telkomsel dapat menikmati tarif spesial selama berada di Tanah Suci tanpa perlu ganti kartu maupun setting handphone, bahkan bisa langsung menghubungi keluarganya di Indonesia dengan mengaktifkan fitur layanan international roaming (IR) terlebih dahulu sebelum berangkat ke Arab Saudi.

GM Sales Telkomsel Regional Bali – Nusra, Ihsan memaparkan, seluruh layanan umroh dihadirkan untuk memberi kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan Telkomsel yang sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci, baik dalam berkomunikasi maupun dalam menikmati layanan data. Selain itu, setiap tahunnya Telkomsel juga selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah umroh dan haji dengan menggelar berbagai promo menarik sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Untuk melakukan panggilan telepon ke nomor Indonesia, ke nomor lokal Arab Saudi atau ke Negara lain selama di Arab Saudi, pelanggan hanya dikenakan Rp 6.000 per menit. Untuk menerima panggilan telepon di Arab Saudi pelanggan hanya dikenakan biaya Rp 3.000 per menit. Sementara dalam berkirim SMS ke seluruh nomor tujuan, pelanggan hanya dikenakan Rp 1.000 per SMS, serta gratis menerima SMS dari mana pun.

Selain itu, pelanggan juga dapat menikmati paket internet roaming 9 hari hanya Rp 275.000,- dan paket internet roaming 14 hari hanya Rp 375.000,- (berlaku di Arab Saudi).

Agar lebih hemat, pelanggan juga dapat mengaktifkan pilihan Paket Umroh 3 in 1 mulai dari paket 9 hari yang terdiri dari 30 menit telepon ke nomor Indonesia, 30 menit terima telpon, 30 SMS, dan internet sepuasnya di Arab Saudi dengan tarif Rp 340.000. Adapun untuk info dan aktivasi paket, pelanggan dapat menghubungi *266*15# atau dapat menghubungi call center Telkomsel yang beroperasi 24 jam di nomor +628110000333, gratis dari Arab Saudi. Informasi lebih lengkap mengenai paket promo umroh 2016 dapat diakses melalui website http://www.telkomsel.com/umroh. (bul)

HILANG HILANG BPKB R4 SUZUKI DR624AZ NOKA / NOSIN:MHDESJ410UJ – 084300 / F10S- ID -186870 AN.ILONA DIANA HILANG DISEKITAR AMPENAN.

Promo paket umroh Telkomsel

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi.

KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./ mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 19 Februari 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB

Jumat, 19 Februari 2016

Halaman Halaman 14 14

Mantan Penjabat Bupati KLU H. Ashari serah terima jabatan dengan Bupati KLU yang baru H. Najmul Akhyar.

Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi melantik H. Ashari sebagai Penjabat Bupati KLU, 3 Agustus 2015.

Mantan Penjabat Bupati KLU H. Ashari menandatangani memori serah terima jabatan.

Kilas Balik Mantan Penjabat Bupati Lombok Utara

Teliti, Disiplin dan Tak Kompromi Menyangkut Aturan KIPRAH H. Ashari, SH, MH, sebagai Penjabat Bupati Lombok Utara, dimulai pada, Senin, 3 Agustus 2015 lalu. Tanggal keramat di mana ia dilantik, menguji kemampuan Sekretaris DPRD NTB ini memimpin Kabupaten Lombok Utara (KLU) di masa kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati KLU hingga terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati baru, pada Pilkada 9 Desember 2015.

Banyak dinamika yang mewarnai kepemimpinan seorang Ashari di KLU, terlebih di tengah suasana Pilkada dan hegemoni politik. Namun sebagai birokrat tulen, Ashari tetap berdiri pada koridor birokrat dan tidak terpengaruh isu-isu politik. Salah satu yang paking kental dirasakan adalah, rumor yang seakan menggiring opini seolah-olah di zamannya akan terjadi perputaran posisi kalangan PNS, dari eselon II,

eselon III hingga staf. Hingga dirinya menyerahkan kembali tongkat estafet kepemimpinan ke Bupati, Dr. H. Najmul Akhyar, SH.MH., dan Wabup, Sarifudin, SH, Kamis (18/2) kemarin, mutasi itu tidak terjadi. ‘’Banyak pertimbangan untuk dilakukan mutasi, jika dipandang perlu, kita lakukan, tapi kalau tidak ya untuk apa,’’ ujarnya kepada wartawan.

Ketegasan Ashari dalam kepemimpinannya, tidak lepas dari amanat yang disampaikan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA., saat dilantik. Bahwa, penetapan Ashari, sebagai Penjabat Bupati Lombok Utara oleh Menteri Dalam Negeri tidak hanya pertimbangan dari Gubernur NTB, tetapi juga dari kepercayaan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk memimpin pemerintahan daerah di KLU. Keberadaan Ashari sangat penting sebab bertugas pada masa

Penjabat Bupati H. Ashari meninjau acara Lomba Foto yang digelar Dispar KLU beberapa waktu lalu.

transisi, masa krusial di tengah berlangsungnya tahapan - tahapan Pilkada di KLU. Sehingga Ashari dituntut tegas, adil dan profesional untuk memastikan agar keseluruhan proses Pilkada berjalan dengan lancar, aman dan menghasilkan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

“Saya berharap Penjabat Bupati Lombok Utara mengingat ayat ayat diucapkan pada saat pengambilan sumpah bahwa amanat yang diberikan adalah ujian yang harus dilaksanakan dengan baik, dan nantinya akan meningkatkan kualitas pribadi serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Keadilan itu milik Allah, namun jika peraturan-peraturan yang ada dipedomani dan etika pemerintahan dijunjung tinggi, maka Insya Allah keadilan dalam konteks dunia bisa terwujud,” demikian pesan gubernur kepada Ashari.

Ashari langsung bertindak sesuai amanat dan tupoksinya. Di awalawal kepemimpinan hingga akhir masa jabatan, banyak gebrakan yang bisa disaksikan. Antara lain, inspeksi mendadak ke sejumlah SKPD, rakor percepatan realisasi anggaran, kepekaan untuk turun langsung ke warga korban terdampak bencana puting beliung Kayangan dan Bayan, meninjau penderita Gizi Buruk di RSUP NTB, mengawal pelaksanaan APBD Perubahan 2015, dan masih banyak yang lainnya.

Pada kesempatan rakor percepatan realisasi anggaran APBDP 2015, Ashari, juga tegas menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program. Ia bahkan mengisyaratkan capaian kinerja per SKPD ini akan menjadi bahan evaluasi pemerintah. Rapat evaluasi ini sekaligus menjadi instrumen untuk mengetahui kendala dan mencari

Mantan Penjabat Bupati KLU H. Ashari memberikan sambutan pada acara serah terima jabatan

1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 SEMENTARA Bupati KLU tif. Saya juga menyampaikan 1234567890123456789012345678901212345678 terpilih H. Najmul Akhyar dan permohonan maaf, bahwa apa 1234567890123456789012345678901212345678 Wakil Bupati Sarifudin, lang- yang telah kami lakukan di 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 sung bekerja di hari pertama kepemimpinan sebelumnya den1234567890123456789012345678901212345678 pascapelantikan. Kamis (18/2), gan Pak Haji Djohan Sjamsu, 1234567890123456789012345678901212345678 tongkat estafet kepemimpinan karena banyak kekurangan,” 1234567890123456789012345678901212345678 kepala daerah dari Penjabat sambungnya.

1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 Bupati, H. Ashari, SH.MH., disSerangkaian sertijab yang di1234567890123456789012345678901212345678 erahterimakan. Dengan sere- lanjutkan dengan rakor perdana 1234567890123456789012345678901212345678 moni sederhana di Aula Kan- dengan jajaran kepala SKPD, bu1234567890123456789012345678901212345678 tor Bupati, mantan Penjabat pati dan wakil bupati memapar1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 Bupati dan Bupati, Wakil Bu- kan visi Misinya dalam 5 tahun 1234567890123456789012345678901212345678 pati menandatangani berita ke depan. Sebagai pondasi kon1234567890123456789012345678901212345678 acara sertijab sekaligus serah sep dari itu semua, paket pasan1234567890123456789012345678901212345678 terima memori APBD. gan NASA ini memaparkan pro1234567890123456789012345678901212345678 “Memang ada waktu 7 hari gram kerja 99 hari yang terdiri 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 sertijab setelah pelantikan, atas 42 Program Kerja. Mulai dari 1234567890123456789012345678901212345678 tetapi kita majukan. Tidak ada sektor kesehatan, pendidikan, in1234567890123456789012345678901212345678 maksud apa-apa, melainkan frastruktur, ekonomi, kependudu1234567890123456789012345678901212345678 agar kita keluar dari kebiasaan kan, peningakatan kapasitas lem1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 ‘tidak masalah’ (baca: mengang- baga dan sumber daya manusia, 1234567890123456789012345678901212345678 gap enteng atau menunda pe- hingga pembinaan yang bersentu1234567890123456789012345678901212345678 kerjaan, red),” ujar Najmul Akh- han dengan Badan Usaha Milik 1234567890123456789012345678901212345678 yar diselingi tawa jajaran peja- Desa (BUMdes).

1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 bat eselon II, unsur TNI/Polri, Secara garis besarnya, Visi Na1234567890123456789012345678901212345678 termasuk mantan Penjabat jmul Akhyar - Sarifudin, adalah 1234567890123456789012345678901212345678 Bupati yang hadir.

Terwujudnya Lombok Utara yang 1234567890123456789012345678901212345678 Pada kesempatan itu, baik Religius, Berbudaya, Adil dan Se1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 mantan penjabat bupati maupun jahtera. Visi tersebut akan diga1234567890123456789012345678901212345678 bupati, sama-sama mempermak- pai dengan 5 Misi yang disusun, 1234567890123456789012345678901212345678 lumkan bahwa banyak dinamika antara lain, pecepatan perwujudan 1234567890123456789012345678901212345678 yang terjadi selama masa transi- masyarakat Lombok Utara yang 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 si kepemimpinan penjabat. Per- Beriman, Bertaqwa, dan Berbu1234567890123456789012345678901212345678 mohonan maaf dan penyampaian daya, Percepatan Peningkatan 1234567890123456789012345678901212345678 terima kasih yang tulus atas Kualitas Hidup Masyarakat, Per1234567890123456789012345678901212345678 kiprah penjabat, lantas diucap- cepatan Reformasi Birokrasi dan 1234567890123456789012345678901212345678 kan bupati tanpa sungkan.

Peningkatan Kualitas Layanan 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 “Sebagai catatan, kalaupun Publik, Mempertahankan Daya 1234567890123456789012345678901212345678 beliau pernah marah atau Dukung Lingkungan dan Memban1234567890123456789012345678901212345678 kadang-kadang marah, saya ya- gun Ketahanan Terhadap Benca1234567890123456789012345678901212345678 kini itu semangat beliau untuk na, serta Percepatan Pemerataan 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 berbuat demi KLU. Sehingga itu Pembangunan Infrastruktur dan 1234567890123456789012345678901212345678 patut kita catat sebagai hal posi- Konektivitas Antarwilayah. (ari/*) 1234567890123456789012345678901212345678

solusi agar jalannya birokrasi sesuai dengan harapan masyarakat.

Ashari pada konteks ini tidak lantas memberi predikat rapor merah, kuning atau hijau kepada SKPD karena menurutnya hal itu hanyalah istilah. Paling penting kata dia, capaian ini memberikan gambaran akan kemampuan orang per orang di SKPD yang dipimpinnya. “Setelah kita genjot, ternyata laporan akhir realisasi anggaran seluruh SKPD Pemda KLU sebesar 92 persen. Realisasi ini sangat luar biasa, daerah lain ada yang kurang dari ini.

Kadang-kadang “manajemen marah” itu juga ada manfaatnya,” ujar Ashari setengah berkelakar.

Selama menjabat di Lombok Utara, Ashari memiliki kesan dan pesan. Kesan yang paling menonjol adalah terlaksananya Pilkada KLU dengan aman, lancar dan tidak ada konflik di tingkat masyarakat. Awal-

nya, berdasarkan rakor dengan instansi terkait seperti forum pimpinan daerah, Polres, Danrem, Kejaksaan, Kehakiman dan lainnya, seolah menyimpulkan banyaknya potensi kericuhan Pilkada akibat hanya diikuti dua pasang calon.

Di sisi lain, Ashari pun memiliki catatan sekaligus sebagai “pesan” bagi Bupati, Dr. H. Najmul Akhyar, SH.MH., dan Wakil Bupati, Sarifudin, SH., yang dilantik Rabu (17/2). Menurutnya, hal-hal yang perlu ditingkatkan antara lain, kedisiplinan PNS, profesionalitas, hingga penempatan aparatur sesuai keahliannya. Ashari pun berharap, di bawah komando Najmul Sarif, Lombok Utara akan tercipta menjadi kabupaten yang semakin maju, namun tumbuh dalam pemerataan dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. (ari/*)

Bupati KLU H. Najmul Akhyar dan Wakil Bupati Sarifudin saat memberikan sambutan di hadapan warga KLU usai dilantik Gubernur NTBTGH. M

Langsung Bekerja

Penjabat Bupati H. Ashari saksikan penandatanganan Netralitas PNS

Penjabat Bupati KLU menyerahkan bantuan ke kelompok

Penjabat Bupati dan Kadis Pertanian lakukan penghijauan

Penjabat Bupati KLU panen mama melon hasil modifikasi poktan

Penjabat Bupati tinjau pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2015

Penjabat Bupati H. Ashari terima kunjungan Lemhanas

Penjabat Bupati KLU tinjau lokasi korban puting beliung

Penjabat Bupati lepas rombongan calon haji 2015 KLU

Penjabat Bupati KLU besuk anak yang terkena gizi buruk di RSUP NTB.

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 19 Februari 2016

Proyek Raba Baka Ditangani TP4D Dari Hal. 1 Dasar diusutnya mega proyek yang dimulai pembangunannya 2012 itu, berdasarkan laporan masyarakat. Di mana laporan itu, bersamaan dengan pengaduan soal proyek multi years RBK. Mendalami laporan itu, pihak Kejaksaan sebelumnya melakukan tahap pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) terhadap dua item proyek itu.

Bendungan Tanju dan Bendungan Mila, yang sebelumnya dialokasikan anggarannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui BWS Nusa Tenggara 1. Kabupaten Dompu ditunjuk sebagai lokasi.

Catatan diperoleh Suara NTB, untuk dua bendungan itu, pemerintah telah menganggarkan dana senilai Rp 330,26 miliar. Dengan rincian, untuk Bendungan Tanju dan Mila Rp 198 miliar.

Target dua bendungan ini selesai tahun 2018 mendatang. Dua item pada mega proyek RBK itu, digarap oleh dua perusahaan besar, PT NK dengan PT HK. Selebihnya, anggaran itu merupakan bagian dari pengerjaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi di RBK, namun sebagian diduga dalam kondisi rusak. Inilah yang kemudian menjadi bagian laporan masyarakat, termasuk dua item pekerjaan bendungan tadi. (ars)

Terjadi Pergeseran Nilai Dari Hal. 1 masalah sosial yang sempat merebak akhir-akhir ini,’’ kata Mudjitahid kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (18/ 2) kemarin.

Keributan yang sempat terjadi di Taliwang-Monjok pada saat masa transisi beberapa minggu lalu diharapkan dapat diselesaikan oleh pemimpin yang baru. Bukan hanya itu saja. Masalahmasalah lain seperti radikalisasi, pengangguran, kemiskinan, kekerasan hingga masalah korupsi diharapkan tidak terjadi dan dapat ditekan oleh pemimpin yang menjabat saat ini maupun di masa mendatang. ‘’Saya sangat yakin Walikota Mataram dapat meredam permasalahan Taliwang-Monjok dan permasalahan lainnya, asalkan dicari akar permasalahannya. Bukan hanya meredam atau mendamaikan sementara, tetapi dituntaskan agar tidak terulang lagi,’’ harapnya.

Perbedaan gaya kepemimpinan lama dan saat ini menurut Mudjitahid sangat menonjol. Menurutnya telah terjadi pergeseran nilai dan kepatuhan masyarakat saat ini. Dulu, masyarakat patuh dan mudah diatur. Namun saat ini masyarakat agak sulit diatur dan semakin kritis dalam menyikapi sebuah kebijakan pemerintah.

Inilah yang menjadikan pemimpin saat ini harus me-

miliki kekuatan yang lebih. Sebab, harus bisa menyatukan masyarakat yang memiliki berbagai pemikiran dan berasal dari beragam etnis. ‘’Kalau dulu, programprogram itu mudah kita jalankan meskipun dengan anggaran yang sedikit.

Karena masyarakatnya patuh, mudah diatur sehingga teratur. Kalau sekarang, mau anggaran sebesar apapun agak susah. Sebab masyarakat sudah mulai susah diatur, sehingga kurang teratur,’’ katanya dengan nada prihatin.

Disinilah kekuatan dari walikota terpilih diharapkan dapat menyatukan kembali masyarakat yang berkonflik. Sebab konflik itu sangat merugikan, bukan hanya merugikan salah satu pihak tetapi kedua belah pihak. Apalagi energi yang dikeluarkan saat berkonflik itu akan terbuang percuma. Hal inilah yang harus ditanamkan kepada setiap orang, baik masyarakat Kota Mataram maupun masyarakat di daerah lain. ‘’Berkonflik itu tidak ada untungnya. Inilah yang harus ditanamkan kepada masyarakat. Karena konflik sekecil apapun harus diredam, sebab jika dibiarkan akan semakin meluas dan bisa menjadi semakin besar,’’ katanya mengingatkan. (lin)

Lanjutkan Kebijakan Selly Dari Hal. 1 apa yang telah diprogramkan mantan Penjabat Walikota Mataram akan dilanjutkan selama program tersebut baik. Penerapan lima hari kerja dan TKD akan ditetapkan, tapi harus didukung dengan kinerja yang baik. ‘’Kalau itu baik kami akan lanjutkan,’’ kata Ahyar Kamis (18/2).

Terlepas dari program tersebut, orang nomor satu di Kota Mataram ini akan melakukan inovasi serta percepatan - percepatan di bidang pembangunan.

Sebab, dia melihat masih banyak program - program yang perlu segera dilaksanakan. Program tersebut sesuai dengan visi dan misi selama lima tahun.

Dan akan dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Mataram. ‘’Program itu sesuai visi dan misi yang akan kita tuangkan dalam RPJMD,’’ ujarnya.

Jumat (19/2) hari ini, ia akan menggelar rapat koordi-

nasi dengan seluruh Pimpinan SKPD untuk memetakan program yang dinilai mendesak. Salah satu hal perlu diselesaikan yakni memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Keamanan menurut walikota, adalah modal untuk bekerja.

Konflik yang terjadi antara Monjok dan Karang Taliwang, diharapkan segera tuntas. Penyelesaian konflik itu harus ada kesepakatan bersama antarkedua belah pihak. ‘’Program sosial kemasyarakatan dan pembinaan ke dua kelurahan saya pikir ini penting,’’ ujarnya.

Hari pertama masuk kerja, Walikota dan Wakil Walikota Mataram diiringi gendaq beleq. H. Ahyar Abduh didampingi istrinya Hj. Suryani Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana bersama istrinya berjalan kaki dari Dasan Agung menuju Pendopo Walikota Mataram. (cem)

Hidup Sebatangkara dan Menderita Penyakit Serius Dari Hal. 1 ‘’Ia (Nenek Sitah) memang pada awalnya tidak bisa kita rawat di sini. Tapi saat akan dipulangkan, ternyata tidak punya keluarga. Warga Mayura pun menolak, karena takut ketularan (hepatitis B). Akhirnya kita upayakan satu ruangan untuknya,’’ kata Kepala PSTW Mataram, Ahim Iskandar kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (18/2) kemarin.

Sebelumnya sempat ada penolakan dari pihak PSTW, karena khawatir penyakit Nenek Sitah bisa menular pada penghuni panti lainnya.

Namun menyadari kondisi Nenek Sitah tidak punya keluarga yang akan merawatnya, akhirnya Dinas Sosial melalui PSTW sepakat untuk merawatnya meski dengan keterbatasan tenaga perawat yang dapat merawat Nenek Sitah yang menderita penyakit serius. ‘’Kita sebenarnya tidak punya tenaga khusus, karena kita di sini tidak punya tim medis hanya punya perawat. Itu yang membuat kita sempat menolak, di samping memikirkan penghuni panti yang lain.

Apalagi mengingat penyakitnya menular,’’ kata Ahim.

Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Kota Mataram, dr. Emirald Isfihan yang dikonfirmasi Suara NTB mengata-

kan bahwa kondisi Nenek Sitah saat dipulangkan dalam keadaan sehat. Hanya saja pihaknya belakangan mengetahui bahwa Nenek Sitah tidak memiliki keluarga. Sehingga terkesan ditelantarkan, terlebih dengan adanya penolakan dari warga Mayura. ‘’Kita pulangkan karena dianggap sudah sembuh.

Kita tidak boleh juga merawat orang sehat, nanti jadi sakit lagi,’’ imbuhnya.

Saat ditanya kontrol yang akan dilakukan terhadap Nenek Sitah? Emirald mengatakan pihaknya tidak dapat melakukan itu kecuali pihak PSTW membawa Nenek Sitah ke rumah sakit karena sedang sakit. ‘’Kita berharap bisa dibantu. Karena kita di sini benar-benar tidak punya tenaga khusus menangani ini secara medis,’’ kata Ahim. Pihaknya juga mengkalim alasan pihak rumah sakit tidak mau merawat Nenek Sitah lagi karena pesoalan pembiayaan yang dibatasi, meski Nenek Sitah menggunakan BPJS. Karena menurutnya Nenek Sitah belum sembuh dan masih dalam kondisi sakit. ‘’Kita berharap ada keluarganya yang mau merawat, kasihan,’’ harap Ahim. (lin)

Halaman 15

Pemprov NTB Siapkan Revisi Pergub Aturan Penggunaan Seragam ASN Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengakui belum menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 6 tahun 2016 terkait kebijakan penggunaan seragam Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemprov berkilah sedang menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait dengan hal tersebut. ‘’Proses tindaklanjutnya Permendagri No. 6 tahun 2016 itu kita dahului dengan perubahan Pergub,” kata Kepala Biro Organisasi Setda NTB,

Tri Budiprayitno, SIP, M.Si dikonfirmasi Suara NTB di Mataram.

Tri mengatakan, draf perubahan Pergub tentang penggunaan seragam ASN lingkup Pemprov NTB sudah masuk di Biro Hukum. Saat ini draf perubahan Pergub itu sedang dalam proses telaah di Biro Hukum.

Nantinya setelah ditetapkan menjadi Pergub maka baru bisa diterapkan penggunaan seragam sesuai dengan Permendagri No. 6 tahun 2016.

“Setelah ditetapkan baru

kita mengikuti apa yang menjadi arahan Mendagri sesuai Permendagri itu. Memang kita akan melakukan penyesuaian,” imbuhnya.

Kemendagri menerbitkan aturan seragam dinas. Ketentuan itu berlaku untuk ASN di lingkup instansi tersebut dan jajaran pemerintah daerah (Pemda). Peraturan menjelaskan, Senin – Selasa pakaian dinas krem, Rabu (putih), Kamis – Jumat (batik/pakaian adat).

Namun, setiap hari Jumat seluruh ASN lingkup Pemprov

NTB menggunakan baju imtaq. Sesuai dengan arahan gubernur, penggunaan baju imtaq pada hari Jumat akan tetap dilanjutkan.

Pergub mengenai penggunaan seragam dinas itu akan dapat tuntas pada Februari ini. Jika dapat tuntas bulan Februari, maka Maret mendatang aturan baru mengenai penggunaan seragam dinas ASN tersebut sudah diterapkan di seluruh SKPD lingkup Pemprov NTB. Memang, katanya, pada

SKPD tertentu seperti Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) serta Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) tak mesti mengikuti Pergub tersebut.

Karena ada aturan dari kementerian mengenai penggunaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL). “Pakaiannya khsusus pada staf-staf yang bertugas di lapangan. Misal Perhubungan, BKPMPT. Tapi itu tak seluruhnya. Hanya petugas khusus saja,”tandasnya. (nas)

Angka Kemiskinan Menurun Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan hingga saat ini angka kemiskinan di NTB mengalami penurunan yang berarti. Jumlah penduduk miskin di NTB pada bulan September 2015 mencapai 802.287 orang atau 16,54 persen, berkurang 21.600 orang atau 0,56 persen dibandingkan pada bulan maret 2015.

Menurut Wagub, progres penurunan kemiskinan ini menempatkan NTB pada urutan delapan di banding dengan provinsi lainnya di Indonesia. ‘’Capaian ini tentunya tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten kota seNTB. Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah dan semua stakeholder terkait yang sampai saat ini telah fokus dalam mengawal program kegiatan penanggulangan kemiskinan di NTB,” kata Wagub saat membuka Rapat Koordinasi Sinergi Pusat dan daerah melalui Sinkronisasi Data dan Program Penanganan Kemiskinan di

NTB, Kamis (18/2) kemarin.

Ketua Tim Koordinasi Penanggulagan Kemiskinan Daerah (TKPKD) ini berharap Rapat Koordinasi Sinergi Program Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTB ini, pemerintah kabupaten/ kota senantiasa berupaya untuk menyempurnakan mekanisme pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di NTB. Selain itu meminta pemerintah pusat seringsering berkunjung ke NTB dalam rapat seperti ini Menurut Amin, peserta tak hanya membahas sinkronisasi data dan program penanganan kemiskinan saja. Namun perlu juga membahas tentang sinkronisasi regulasi secara nasional karena seringkali regulasi pusat kementerian terkadang berbenturan dengan kebijakan daerah. Agar untuk masa masa yang akan datang khususnya bagi pemerintah daerah tidak kesulitan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub). ‘’Menteri sendiri kadangkadang mengeluarkan kebija-

kan tak produktif bahkan kadang kadang kontroversial’’ kata Wagub.

Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Dr. dr.

Tubagus Rachmat Sentika, Sp.A, MARS menjelaskan perlunya peningkatan kualitas TKI agar menjadi tenaga profesional. Sehingaa memiliki nilai lebih dan mendapatkan penghasilan yang layak ketika bekerja di luar negeri khususnya bagi NTB yang selama ini masih tergolong salah satu daerah pengirim TKI/ TKW dalam jumlah besar.

“Mari kita tingkatkan kualitasnya supaya lebih bermutu dan profisional. Supaya TKI/ TKW kita jangan lagi hanya menjadi pembantu rumah tangga saja. Karena negaranegara seperti, Malaysia, Arab ataupun negara maju lainya sekarang mereka membutuhkan para pekerja yang terampil, punya kemampuan lebih dan sudah bersertifikat,” harapnya.(nas)

Kepala Daerah Diminta Hati-hati Memilih Skala Prioritas Mataram (Suara NTB) Para kepala daerah di tujuh kabupaten/kota yang telah dilantik, tentu sudah mulai dihadapkan pada proses pelaksanaan tugas dan fungsi mereka. Dalam memimpin daerah, mereka pun diharapkan bisa lebih berhati-hati dalam memilih skala prioritas.

Pesan itu disampaikan oleh Gubernur NTB periode 2003-2008, Drs. H. Lalu Serinata yang dikonfirmasi Suara NTB, usai mengikuti seremoni pelantikan tujuh kepala daerah dan wakil kepala daerah di Mataram, Rabu (17/2).

Serinata yang pernah merasakan bagaimana peliknya proses pengambilan keputusan oleh seorang kepala daerah meminta agar para kepala daerah yang dilantik untuk menghayati pe-

san yang telah disampaikan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam pidatonya.

Serinata memberikan penekanan terhadap ajakan kepada bupati/walikota untuk fokus dalam membangun daerah masing-masing. Fokus itu diperlukan untuk menajamkan program-program pembangunan. Diantaranya, program penurunan kemiskinan, membuka lapangan kerja, menciptakan pertumbuhan yang inklusif, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan meningkatkan akses untuk kesehatan. ‘’Saya kira, pesan gubernur itu yang harus dihayati. Pesan Pak Gubernur itu untuk mereka-mereka itu bergerak cepat, yang penting cepat sekarang,’’ ujarnya.

Menurutnya, dengan kondisi yang dihadapi sekarang, para kepala daerah dituntut

untuk bisa menentukan skala prioritas. ‘’Hati-hatilah dalam memilih skala prioritas,’’ ujarnya.

Jika skala prioritas tidak diambil, menurutnya hal itu bisa membuat pelaksanaan tugas malah menjadi tidak fokus. Apalagi, jika hal itu ditambah dengan tidak terbangunnya sinergisitas dengan elemen pengambilan keputusan lainnya. “Sinergisitas, dengan DPR, itu yang penting.

Bersama DPR, bersama tokoh masyarakat dan sebagainya,” ujarnya.

Menurutnya, meski sudah nyaris satu dekade terlampaui sejak era kepemimpinannya, tantangan yang dihadapi oleh para kepala daerah menurutnya masih sama saja dengan yang dihadapi saat ia masih memimpin NTB. (aan)

(Suara NTB/yon)

TES PSIKOLOGI - THL yang sebelumnya ditertibkan Bupati Lotim, H. Ali Bin Dachlan mengikuti tes psikologi di gedung Wanita Selong, Kamis (18/2).

1.439 THL di Lotim Ikuti Psikotes Selong (Suara NTB) – Pemkab Lombok Timur (Lotim) Kamis, (19/2) melakukan psikotes terhadap 1.439 Tenaga Harian Lepas (THL) yang sebelumnya telah ditertibkan Bupati Lotim, H. Moch.

Ali Bin Dachlan sekitar pada bulan Januari 2016 lalu.

Psikotes yang dilakukan selama satu hari ini dengan menggunakan 3 season yang bertempat di Gedung Wanita Selong.

Psikotes ini dilaksanakan dengan harapan para THL bisa kembali bekerja dengan memegang SK yang resmi dari bupati.

Pantauan Suara NTB di lokasi tes, para THL yang sebelumnya telah ditertibkan oleh bupati tampak semangat mengerjakan soal yang diberikan oleh tim independen yang bertugas untuk melakukan tes terhadap THL dari semua SKPD di Lotim kecuali dari Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim. Sementara, para THL lainnya juga tampak semangat menunggu giliran di sesi berikutnya.

Aksi desak-desakan ketika masuk ke dalam ruangan di gedung Wanita Selong yang menjadi lokasi untuk dilaksanakannya psikotes itu sempat terjadi. Beruntung, dengan ketegasan dari tim independen yang diberikan kewenangan untuk melaksana-

kan tes bisa mengatasi peserta yang berdesak-desakan.

Setelah dilakukannya psikotes ini, hasilnya paling lambat akan bisa diketahui paling lambat tujuh hari.

Hasilnya nanti akan diinformasikan melalui BKD Lotim dan akan diserahkan ke bupati berapa jumlah THL yang akan direkrut kembali dan mendapat SK dari bupati.

Sementara, salah satu THL, Sumiati yang sempat dikonfirmasi mengaku jika ia datang untuk mengikuti psikotes ini sekitar pukul 08.00 Wita dan mendapatkan giliran pada sesi kedua. Ia berharap dengan adanya tes psikologi ini ia bisa berhasil direkrut dengan memegang SK bupati. “Saya bekerja di BLHPM sekitar 5 tahun,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengembangan pada BKD Lotim, Ahmad Sazali mengatakan, dari ribuan jumlah THL yang sebelumnya telah ditertibkan Bupati Lotim, semuanya memiliki hak mengikuti psikotes untuk mendapatkan SK dari bupati.

Terkait jumlah THL yang sudah ditertibkan dari sejumlah SKPD di Lotim itu, belum bisa dipastikan berapa jumlah THL yang akan diterima dan mendapatkan SK setelah melakukan tes. (yon)

Sopir Angdes Minta Mobil Bak Terbuka Ditertibkan Selong (Suara NTB) – Puluhan sopir angkutan desa (angdes) yang tergabung dalam Serikat Sopir Patuh Angen (SSPA) trayek Pancor, Songak, Rumbuk, Rensing, Keruak dan Tanjung Luar, Kamis (18/2) mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Kedatangan para sopir angdes ini untuk mengadukan keberadaan mobil pick up atau open cup.

Mobil yang seharusnya mengangkut barang, namun

kerap ditemukan mengangkut manusia. Atas kondisi itu, puluhan sopir dari SSPA mempertanyakan ketegasan dari Dishubkominfo Lotim selaku leading sektor dalam penangangan persoalan ini.

Dalam aksi hearing yang dilakukan bersama Komisi I DPRD Lotim, Sayadi selaku pembina SSPA mengatakan jika kedatangannya bersama puluhan sopir lainnya ke DPRD Lotim untuk menyampaikan kondisi yang terjadi di

lapangan. Di mana, katanya, mobil pick up seharusnya berfungsi untuk mengangkut barang, banyak yang beralih fungsi mengangkut manusia.

Kondisi itu menurutnya sangat merugikan para sopir angdes dari segi pendapatan yang memang seharusnya diperuntukkan untuk mengangkut manusia.

Selain itu, katanya, pegawai dari Dishubkominfo Lotim terkesan membiarkan dan tidak melakukan tinda-

Kejaksaan Kaji Indikasi Pelanggaran Keppres Dari Hal. 1 ‘’Kita ikuti saja prosesnya.

Kita hormati proses yang berlangsung. Setiap apa yang kita lakukan kita yakini (sudah benar),’’ kata Rusman ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (17/2) lalu di ruang kerjanya.

Rusman tak banyak berkomentar terkait dengan penyelidikan dana bantuan hukum pada Biro Hukum ini. Namun

diakuinya bahwa memang ada beberapa pejabat Biro Hukum yang sudah dimintai keterangannya oleh Kejaksaan.

“Sudah ada yang diminta keterangan dari Biro Hukum. Kejaksaan yang lebih tahu siapa saja yang dipanggil,’’ ujarnya.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, dana yang diusut itu berkaitan dengan pengalokasian anggaran untuk menyiapkan bantuan hukum dalam

beberapa tahun terakhir. Yang dipersoalkan sehingga hal ini dilaporkan ke Kejati NTB karena diduga penetapan pihak yang ditunjuk sebagai penyedia bantuan hukum, tidak melalui proses tender. Padahal anggaran yang dialokasikan untuk penyiapan bantuan hukum, jika dilihat dari besaran anggaran yang disediakan mengharuskan dilakukan melalui proses tender. (ars/nas)

PN Mataram Tolak Gugatan BPPD NTB Dari Hal. 1 Dimana, MA menolak banding yang dilakukan termohon. ‘’Pertimbangannya sesuai aturan hukum. Ini sudah luar biasa keputusan KI ditambah pertimbangan-pertimbangan yang diajukan. Kita meminta segera diserahkan informasi yang diminta pemohon itu,’’ ujarnya.

Komisi Informasi (KI) NTB telah memutuskan sengketa informasi antara Prof. Dr. Zainal Asikin, SH, SU, dkk sebagai pemohon dengan BPPD NTB sebagai termohon.

Dalam amar putusan yang dibacakan tiga majelis komi-

sioner waktu itu, Ajeng Roslinda, SP (ketua), Muharis, SH (anggota) dan Andayani, SE, MM (anggota) memutuskan mengabulkan seluruh permohonan pemohon.

Hadir dalam pembacaan putusan itu, Kuasa Hukum Pemohon, Imam Sofian, SH, MH. Sementara dari termohon hadir Sekretaris BPPD NTB, H. Affan. Anggota penentu kebijakan BPPD NTB, L. Hasanudin. Ajeng mengatakan, majelis komisioner menyatakan informasi yang dimohon pemohon sebagaimana diuraikan dalam persidangan pokok perkara merupakan informasi publik yang bersifat

terbuka. Pokok perkarta itu adalah pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat atau luar negeri tahun 2013 dan 2014.

Kemudian kontrak-kontrak kerjasama dengan pihak ketiga beserta sumber pembiayannya dan mekanisme kerjasama yang dilakukan merupakan informasi publik yang bersifat terbuka. Dalam poin ke tiga, majelis komisioner memerintahkan termohon untuk memberikan informasi tersebut kepada pemohon sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). (nas)

kan tegas terhadap para sopir mobil pick up yang ditemukan mengangkut manusia. “Kita benar-benar harapkan tindakan tegas dari Dishub terhadap anggkutan umum yang tidak sesuai dengan peruntukkannya. Karena, saat ini pihak dari Dishub terkesan membiarkan itu,” kritiknya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dishubkominfo Lotim, Gusti Nyoman Farhan mengaku jika pihaknya sejauh ini tetap melakukan operasi sebanyak 14 kali dalam satu bulan dalam menertibkan adanya angkutan umum yang tidak sesuai dengan peruntukkannya. Langkah itu, katanya, mengacu pada UU Nomor 2

tahun 2009 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat kepolisian.

Sedangkan, Ketua Komisi I DPRD Lotim, Nurdin meminta supaya Dishubkominfo benar-benar melakukan tindakan tegas terhadap para sopir pick up yang masih mengangkut manusia. Tindakan yang diberikan diharapkan benar-benar dapat memberikan efek jera agar tidak memberikan keresahan bagi sopir yang lain. “Kita harapkan Dishubkominfo agar menindak tegas dan memberikan efek jera. Jangan hanya sebatas himbauan saja.”pintanya. (yon)

Putri Mahkota Raja Thailand Kepincut Keindahan Lombok Dari Hal. 1 ‘’Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami dan tentu pada saat kunjungan nanti saya ingin bertemu dengan beliau untuk bersilturrahim,” kata gubernur yang didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi saat menerima kunjungan Duta Besar Thailand, Paskorn Siriyaphan beserta istri dan rombongan, di Pandopo Gubernur, Kamis (18/2).

Kehadiran Duta Besar menemui gubernur tersebut untuk menginformasikan serta mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana kedatangan Putri Mahkota Thailand, yaitu sekitar tanggal 8-9 Maret 2016.

“Princess Thailand rencananya akan mengunjungi beberapa tempat, seperti Gunung Rinjani, Museum NTB, Pura Meru dan Kampung Sade.

Kami mohon dengan hormat Bapak Gubernur menyiapkan kedatangan putri tersebut, termasuk keamanannya,’’ kata Paskorn Siriyaphan.

Terkait itu, Gubernur NTB mengungkapkan kesanggupan pemerintah daerah dalam menyambut kedatangan Putri Thailand tersebut, bahkan Gubernur NTB dan istri bersedia menjemput langsung kedatangan putri di Bandara Internasional Lombok. ‘’Saya akan meminta Sekretaris Daerah untuk mempersiapkan hal tersebut,’’ kata gubernur.

Zainul Majdi meminta Duta Besar Thailand untuk mengagendakan kunjungan Putri Thailand ke beberapa tempat selain yang sudah terjadwal. Seperti tiga gili yang ada di Lombok. Selain tempat wisata, gubernur juga meminta untuk menikmati berbagai kuliner khas NTB, salah satunya ayam Taliwang. (nas)

Jumat, 19 Februari 2016

suarantb

suarantb

suarantb

http://facebook.com/suarantb

http://twitter.com/suarantb.com

http://instagram.com/suarantb.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tak Akui Hasil Seleksi Pansel

Komisi I Bentuk Pansel Sendiri Mataram (Suara NTB) Komisi I DPRD NTB mengaku kecewa dengan Pemprov NTB yang menyerahkan nama-nama calon komisioner KI NTB berdasarkan urutan peringkatnya.

Penyerahan nama yang berdasarkan peringkat tersebut dinilai hanya akan menjebak Komisi I. Untuk itu, Komisi I tidak akan menggunakan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Seleksi (Timsel) Pemprov NTB, tetapi akan membentuk tim sendiri untuk menilai ulang ke 15 calon komisioner KI tersebut.

Sekretaris Komisi I, H. Rumaksi, SJ SH yang ditemui di ruangannya mengatakan bahwa Komisi I terlihat lamban dalam menyeleksi komisioner KI terebut.

Karena pihaknya sangat berhatihati dalam melaksanakan peroses seleksi komisoner KI. Menjadi ketakutan Komisi I dalam memilih komisioner KI

Pemprov Berpegang Aturan

karena timsel mengirimkan nama-nama calon komisioner KI, bukan berdasarkan abjad.

Namun berdasarkan peringkat masing-masing. Nama-nama yang diserahkan Timsel ke Dewan tersebut tanpa dilampirkan dengan dokumen hasil

penilaian. Sehingga Komisi I merasa tidak memiliki dasar untuk menyeleksinya. ‘’Kalau yang dimasukkan berdasarkan peringkat itu, lalu apa menjadi dasar lembaga ini bekerja. Kami akan tolak, dikembalikan saja. Karena dengan pemeringkatan ini akan menjebak DPRD, padahal jelas pemeringkatan itu adalah kewenangan DPRD. Kalau ini kita lanjutkan, ini menjadi malapetaka bagi Dewan, makanya kita sangat hati-hati,” ujarnya.

Dikatakan Rumaksi, saat ini sudah beredar informasi di masyarakat terkait dengan per-

ingkat masing-masing calon komisioer KI. Sehingga hal itu dinilai hanya menjadi jebakan untuk DPRD dalam bekerja.

“Ini kelalaian dari Dishubkominfo NTB yang melakukan peringkatan. Padahal regulasi mengatakan tidak boleh melakukan pemeringkatan,” katanya.

Untuk itu, Komisi I akan membuat tim sendiri yang akan melakukan tes ulang pada calon komisioer KI NTB tersebut terdiri dari satu orang psikolog, satu dari perwakilan PWI, dua orang dari kalangan akademisi hukum Unram, dan satu orang

ahli komunikasi dari Unram.

“Tim ini nanti yang akan menyajikan kita siapa yang masuk peringkat. Ini yang kita tahu dulu, setelah itu, baru kita bisa melakukan wawancara. Setelah itu kami akan melakukan pemeringkatan sesuai dengan hasil fit and profer test. Jadi bukan menggunakan peringkat yang dari eksekutif itu,” ujarnya.

Ditanya terkait dengan kepastian waktu tim ini akan mulai bekerja. Karena KI pusat beberapa waktu lalu memberikan teguran pada DPRD NTB terkait dengan lambannya proses seleksi

tersebut. Rumaksi hanya menjawab akan segera diselesaikan dalam waktu paling lama satu minggu ke depan. Sementara, terkait dengan KI yang sedang vakum, ia mengatakan hal itu tidak bermasalah. Jika merujuk pada aturan, maka semua kewenangan KI NTB akan menjadi tanggung jawab KI pusat.

Sementara Ketua Pansel KI, Drs.H.Lalu Syafi’i, Kamis (18/2) belum bisa dikonfirmasi terkait tak diakuinya hasil Pansel yang dipimpinnya. Syafi”i belum bisa diminta tanggapannya karena sedang berada di luar daerah. (ndi/nas)

Perpanjangan Izin Eksplorasi PT Indotan di Tangan Dirjen Minerba Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengatakan berpegang pada aturan terkait dengan izin eksplorasi PT. Indotan Lombok Barat Bangkit (ILBB) yang telah habis pada 6 Januari lalu. Sesuai UU Minerba, izin ekplorasi berlaku sampai delapan tahun. Namun karena investasi PT. ILBB merupakan Penanaman Modal Asing (PMA), perpanjangan izin ekplorasi PT. ILBB tergantung kementerian ESDM dalam hal ini Dirjen Minerba.

“Soal izin Indotan Lombok Barat itu di pusat. Kita belum tahu (perkembangan) di Dirjen Minerba dia. Dia PMA statusnya. Kalau kami normatif saja. Yang jelas di UU itu kan maksimum delapan tahun masa berlaku izin eksplorasi itu,” kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB, Ir. Muhammad Husni, M.Si dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, kemarin.

Husni mengatakan, dari sudut pandang Pemprov, izin ekplorasi PT Indotan telah berakhir karena sudah delapan tahun.

Jika diberikan perpanjangan maka termasuk menyalahi UU. Meskipun demikian, pihaknya tidak mengetahui nanti apa yang menjadi kebijakan pusat. Apakah akan memperpanjang izin ekplorasi PT Indotan tersebut atau tidak.

“Kan ada evaluasi Dirjen Minerba. Mungkin dengan mempertimbangkan dia sudah mengeluarkan investasi sekian miliar selama sekian tahun. Saya ndak tahu nanti kebijakannya. Kalau normatifnya sudah delapan tahun (berakhir),”kata Husni.

Memang, kata Husni dalam tahap eksplorasi kadang perusahaan pertambangan mengalami beberapa kendala. Seperti izin kehutanan, jika daerah eksplorasi berada di kawasan hutan. Kemudian juga masalah permodalan. “Tadinya dia punya modal, mungkin karena melihat perkembangan nilai jual logam si pemodal dulu.

Mengubah kebijakan dia pemodal ini. Jadi kita ndak tahu dia, dalam perjalanan pemodal merubah kebijakan,”imbuhnya.

Namun menurut Husni, jika masa berlaku izin eksplorasi pertambangan di kawasan Sekotong itu telah berakhir maka harus mengacu kepada aturan yang berlaku yakni maksimal delapan tahun.

Ia juga melihat tak ada perkembangan permohonan mengenai izin pertambangan di Sekotong tersebut. “Mereka tak ada permohonan menuju ke OP (operasi produksi). Malah permohonannya minta perpanjangan izin eksplorasi ke Dirjen Minerba,”tandasnya. (nas)

(Suara NTB/rak)

PESONA TENUN KHAS - Lombok tidak hanya menyimpan sejuta pesona alamnya, tetapi juga pesona kerajinan tenunnya.

Salah satu kain tenun khas Lombok seperti tampak dalam gambar, diproduksi di Desa Sukarare, Lombok Tengah. Hasil kerajinan ini sangat diminati wisatawan walaupun harganya relatif mahal.

Jangan Sampai Terj rjadi Tragedi Salim Kancil 2 SOSIALISASI yang dianggap minim dilakukan oleh pemrakarsa pertambangan pasir laut di Lombok Timur (Lotim), yaitu PT. Dinamika Atria Raya (DAR), ditakutkan akan menyebabkan konflik di daerah terdampak. Pertambangan pasir laut itu direncanakan untuk mereklamasi Teluk Benoa di Bali.

Hal itu muncul dalam Rapat Penilaian Dokumen Andal Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) rencana kegiatan pertambangan pasir laut. Rencana pertambangan pasir laut atau penyedotan pasir laut itu direncanakan berlokasi di perairan Selat Alas, Kabupaten Lombok Timur.

Sejumlah peserta yang hadir dari unsure LSM,

masyarakat, dan SKPD menyoroti sosialisasi yang minim dilakukan pemrakarsa. Ini berpotensi akan menimbulkan konflik horizontal dan vertikal.

Kepala Bidang Pengendalian BLHP NTB, Gatot Soesanto, SKM., M.Kes, bahkan dengan memperingati terjadinya konflik. “Belum eksploitasi saja sudah terjadi gejolak. Jangan sampai terjadi tragedy Salim Kancil dua di daerah ini,” ujarnya.

Tragedi Salim Kancil, adalah terbunuhnya petani bernama Salim Kancil yang menolak pembangungan pabrik semen di Rembang. Gatot meminta kepada pemrakarsa untuk memperhatikan sosialisasi ke tengah masyarakat. Karena hal ini sangat krusial.

Direktur Eksekutif Walhi NTB, Murdani, S.IP., MH juga menyoroti belum maksimal

sosialisasi yang dilakukan oleh pemrakarsa yaitu PT DAR. Ini akan berpotensi menyebabkan konflik vertikal dan horizontal di tengah masyarakat. “Dokumen Andal juga tidak membicarakan masalah nelayan,” ujarnya.

Sedangkan, pihak pemrakarsa melalui Managing Director PT DAR, Zainal Abidin mengakui mendengar banyaknya penolakan di tengah masyarakat. Ia mengamini minimnya sosialisasi yang dilakukan pihaknya.

“Jadi kami mendengar, kami sudah lakukan sosialisai, mungkin sosialisasi ini tidak sampai ke masyarakat. Kami akan terus melakukan sosialisasi, kami terangkan ke masyarakat, apa yang kami kerjakan,” jelasnya. (ron)

Sidang Amdal

Izin Lingkungan Menunggu Revisi Dokumen Pemrakarsa Mataram (Suara NTB) Sidang Komisi Amdal untuk menilai dokumen Andal untuk rencana kegiatan pertambangan Pasir Laut di Lombok Timur (Lotim) yang diadakan Kamis (18/2) di Mataram belum menghasilkan keputusan akhir. Dokumen Amdal yang dibuat pihak pemrakarsa yaitu PT Dinamika Atria Raya dinilai belum lengkap.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Penilaian Dokumen Andal Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) rencana kegiatan pertambangan pasir laut. Rencana pertambangan pasir laut atau penyedotan pasir laut itu direncanakan berlokasi di perairan Selat Alas, Kabupaten Lombok Timur. Pertambangan pasir laut itu direncanakan untuk mereklamasi Teluk Benoa di Bali.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB, Murdani, SIP. MH, memberikan catatan dalam rapat itu, mengengai izin prinsip yang tidak memi-

liki rujukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), termasuk juga tata ruang.

“Juga tidak mencantumkan UU No 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkugan hidup. Padahal itu menjadi payung hukum untuk mendapatkan izin prinsip,” katanya.

Selain itu, Walhi juga tidak melihat UU 27 tahun 2007, tentang pengelolaan pesisir dan pulalu kecil menjadi bagian yang dielaborasi. “Karena di situ sudah jelas, bahwa tidak boleh ada penambangan di pesisir dan pulau kecil. Ini perlu dijelaskan. Agar tidak terjadi pertentangan antara UU yang satu dengan yang lain,” ujar Murdani.

Ia juga menyoroti belum maksimal sosialisasi yang dilakukan oleh pemrakarsa yaitu PT DAR. Ini akan berpotensi menyebabkan konflik vertikal dan horizontal di tengah masyarakat. “Dokumen Andal juga tidak membicarakan masalah nelayan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Blue Green Indonesia, Dian Sandi Utama, mengatakan dokumen Andal dari pemrakarsa tidak mencantum rona lingkungan, padahal itu sudah ada ketentuan.

“Sertifikat hasil lab juga tidak ada. Lalu Amdal ini mau menjelaskan tentang apa?” tanyanya.

Managing Director PT DAR, Zainal Abidin, menjelaskan tentang cadangan pasir laut yang layak ditambang berjumlah 91 juta meter kubik. Berdasarkan kesepakatan PT. DAR dengan PT. TWBI yang akan mereklamasi Teluk Benoa di Bali, disepakati akan dijual pasir se-

banyak 30 juta kubik.

“Sedangkan sisanya akan dijual ke pabrik lain, dan itu belum final,” ujarnya. Sedangkan mengenai harga pasir, pihaknya belum memutuskan harga yang sesuai. “Sedang dibicarakan, kami harus cermat memperhitungkan,” ujarnya.

Mengenai banyaknya penolakan, dan tudingan pemrakarsa yang dianggap minim melakukan sosialisasi, Zainal mengatakan mendengar apa yang disuarakan masyarakat.

“Jadi kami mendengar, kami sudah lakukan sosialisai, mungkin sosialisasi ini tidak sampai ke masyarakat. Kami akan terus melakukan sosialisasi, kami terangkan ke masyarakat, apa yang kami kerjakan,” jelasnya.

Kepala Badan Lingkungan

Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB, Ir. H. Hery Erpan Rayes, MM., menyebutkan catatan yang disampaikan oleh tim teknis dan tim komisi dalam sidang Amdal akan menjadi bahan revisi dari pemrakarsa. Setelah dokumen Amdal direvisi, barulah akan dicek kembali oleh tim BLHP. “Setelah itu barulah akan dikeluarkan izin lingkungan, dan dokumen itu diserahkan ke gubernur melalui Badan Koordinasi dan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT),” ujarnya.

Sidang komisi Amdal itu dihadiri oleh pemrakarsa yaitu PT DAR bersama konsultan.

Selain itu hadir tim komisi Amdal yang terdiri dari LSM, perwakilan masyarakat, dan unsure SKPD. (ron)