SUARA NTB 20 FEBRUARI 2013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

RABU, 20 FEBRUARI 2013

12 HALAMAN NOMOR 294 TAHUN KE 8 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemilih Fiktif

Tertinggi Ditemukan di Lotim dan Bima Mataram (Suara NTB) Kabupaten Bima dan Lombok Timur (Lotim) menjadi daerah dengan jumlah pemilih fiktif terbanyak yang terhapus dari daftar pemilih. Bawaslu menyerukan KPU NTB untuk lebih mencermati kembali hasil pemutakhiran data pemilih yang telah ditemukan.

Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si, kepada Suara NTB, Senin (18/2) malam memberikan gambaran soal data selisih jumlah pemilih antara Data Penduduk Potensial Pemil-

ih Pemilu (DP4) denggan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Dari DPS yang telah dihimpun KPU NTB, jumlah pemilih fiktif yang paling banyak terhapus adalah di Kabupaten Lotim dengan to-

tal 109.739 nama yang terhapus.

Sementara, posisi berikutnya dipegang oleh Kabupaten Bima dengan 98.839 nama yang terhapus.

Bersambung ke hal 5

Ada Indikasi Mobilisasi Pembuatan KTP untuk Pelajar KETUA Bawaslu NTB, M. Khuwailid, S.Ag.,MH mengungkapkan, Bawaslu saat ini sedang melakukan investigasi terhadap adanya informasi mobilisasi pembuatan KTP untuk anak-anak sekolah (pelajar).

“Kami meminta teman-teman Panwaslu Lombok Timur (Lotim) untuk melakukan

investigasi terhadap informasi itu,” terangnya, Selasa (19/2).

Langkah investigasi katanya, harus segera dilakukan, sebagai upaya untuk menghindari munculnya kecurangan pada saat pelaksanaan Pilkada Mei 2013 mendatang.

Bersambung ke hal 5

“Dulu saya menyangka karena usianya yang muda dan berasal dari pesantren, TGB akan kesulitan memimpin birokrasi.Tetapi saya salah, beliau cerdas dan cepat menangkap hal-hal teknis pembangunan daerah. Beliau juga bisa menjadi contoh terdepan bagi kami di birokrasi tentang bagaimana menjaga diri dari perilaku korupsi.

Soal Islamic Center, tidak benar gaji PNS dipotong, yang benar itu sumbangan sukarela yang hanya berlaku bagi PNS muslim. Saya kira ini bentuk amal jariah setiap PNS untuk agamanya dan tak perlu dipolitisasi untuk kepentingan pilkada.....”

Pensiunan Asisten Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB.

H.Lalu Sanusi

Kunjungan Anjlok

Pelaku Pariwisata NTB Khawatir Australia Keluarkan ”Travel Advisor”

TO K O H Ganggu Teritorial

(Suara NTB/bul)

JAJARAN TNI pun mencium adanya indikasi NTB dijadikan sasaran pintu masuk barang barang gelap. Oknum dari luar daerah atau luar negeri, melihat sistem pengamanan yang belum optimal sehingga dengan mudah menjadikan Bandara Internasional Lombok (BIL) jadi pintu masuk. Ini bercermin dari masuknya ribuan Blackberry dan iPhone gelap melalui BIL yang akan dikirim ke Jakarta.

Zulfardi Junin Bersambung ke hal 5 (Suara NTB/ars)

MENINGKAT - Meningkatnya permintaan pasar terhadap Batik Sasambo membuat perajin batik kian bergairah. Tidak saja produksinya yang meningkat, kebutuhan tenaga kerja pun semakin bertambah. Tampak sejumlah remaja putri sedang membatik di sentra kerajin Batik Sasambo Pringgasela, Lombok Timur (Lotim).

Mataram (Suara NTB) Para pelaku pariwisata di NTB sangat mengkhawatirkan Pemerintah Australia akan mengeluarkan travel advisor bagi warganya untuk mengunjungi NTB. Hal tersebut terkait kematian Liam Davies warga negara Australia kelahiran Selandia Baru akibat minuman keras

oplosan di Gili Trawangan, akhir tahun 2012 lalu. Konsulat Jenderal Australia di Bali telah berkirim surat ke Pemprov NTB untuk meminta penjelasan tentang penyebab kematian dan proses hukumnya.

Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Bersambung ke hal 5

BPK Periksa Pertanggungjawaban Dana Reses Dewan Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menurunkan tim untuk memeriksa pertanggungjawaban dana reses DPRD Kota Mataram Tahun 2012. Pemeriksaan dilakukan, untuk menyelidiki indikasi dugaan penyimpangan yang dilakukan 35 anggota Dewan setempat. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) akan terbit April nanti.

Sebelumnya Inspektorat Kota Mataram menemukan indikasi penggunaan dana reses tidak sesuai ketentuan. Secara teknis di lapangan, pelaksan-

aan tidak sesuai juklak juknis.

Semisal, dana reses seharusnya dipakai untuk berkunjung ke konstituen, dalam bentuk konsumsi, sewa gedung /tenda, belanja ATK serta item lainnya.

Item kegiatan inilah yang sedang dicek oleh tim BPK. Konten pemeriksaan, kaitan kebenaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, dengan rujukan juklak juknis reses.

Humas BPK, I Ketut Wisnu membenarkan sudah menerima hasil pemeriksaan Inspektorat tersebut beberapa waktu lalu. ‘’Yang kami lakukan saat ini adalah audit tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Inspektorat (Kota Mataram) itu,”

kata Wisnu kepada Suara NTB, Selasa (19/2).

Dia juga membenarkan beberapa item yang sedang dielusuri terkait dengan kegiatan belanja.

“Ya, item item itu yang akan diperiksa. Seperti konsumsi, ATK, juga item belanja lain. Semua akan diperiksa. Sekarang tim sedang turun lapangan,” kata Wisnu.

Ditanya soal hasil audit, sedikit diungkapnya, akan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Terkait ada atau tidak ada temuan, tetap akan dituangkan dalam LHP dan diserahkan kepada Walikota Mataram. ‘’LHP akan keluar dua bulan lagi (April, red),” kata Wisnu. (ars)

Yang kami lakukan saat ini adalah audit tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Inspektorat (Kota Mataram) itu

I Ketut Wisnu (Suara NTB/ars)

Peduli Pariwisata

Relawan Amerika Mengajar Bahasa Inggris di Benang Stokel

Pamela Aguiniga

Kawasan objek wisata Benang Stokel dan Benang Kelambu yang terletak di Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah menyimpan pesona alam yang sangat alami dan eksotis. Wisatawan baik lokal dan asing sering bertandang ke objek wisata tersebut. Namun ketika ada wisatawan asing yang berkunjung ke tempat tersebut dan bertanya kepada penduduk setempat dimana lokasi air terjun Benang Stokel, banyak penduduk yang tidak mengerti tentang apa yang diucapkan oleh wisatawan asing tersebut.

NAMUN sekarang sebagian besar penduduk dan anak-anak di desa tersebut sudah mulai mengerti bahasa asing khususnya Bahasa Inggris setelah seorang relawan perempuan mengajarkan mereka berbahasa Inggris. Adalah Pamela Aguiniga, seorang perempuan Amerika datang ke tempat tersebut, tinggal di sana dan mengajarkan Bahasa Inggris kepada penduduk setempat.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/yan)

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Rabu, 20 Februari 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Buru Tersangka Tandon Air

Pendatang Harus Lapor LINGKUNGAN Negarasakah Utara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara nampaknya bisa dijadikan referensi oleh lingkungan lainnya yang ada di Kota Mataram untuk menjaga keamanan lingkungan. Warga pendatang tidak bisa seenaknya tinggal berlama-lama di lingkungan tersebut. Mengapa? ‘’Kita punya awig-awig (aturan, red), saya sudah buat itu.

Bahwa untuk tamu yang menginap di salah satu rumah (Suara NTB/fit) warga, dalam 1x24 jam harus H. Munawir melapor,’’ ujar Kepala Lingkungan Negarasakah Utara, Haji Munawir, kepada Suara NTB di Cakranegara, Selasa (19/2) kemarin. Ketatnya aturan bagi pendatang di Lingkungan Negarasakah Utara ini, menurut dia, tidak lain untuk menjaga kondusivitas wilayah yang ia pimpin sejak tahun 2011 lalu.

Apalagi, lanjut Munawir, dari pihak Kepolisian sudah mengimbau untuk memperketat keamanan lingkungan terkait dengan maraknya kasus curanmor (pencurian kendaraan bermotor). Selain itu, wajib lapor bagi pendatang dimaksudkan untuk penertiban data kependudukan. ‘’Kan banyak juga yang datang. Kita nggak tahu kalau kita ndak cek,’’ imbuhnya.

Untuk memperkuat upaya penertiban data penduduk, pihaknya sudah membuat awig-awig soal kos dan warga pendatang. Mengingat di lingkungan yang ia pimpin banyak warganya yang mempunyai rumah kos-kosan. ‘’Berkaitan dengan orang luar yang masuk kita tertibkan,’’ cetusnya. Sebab persoalan di lingkungan, aku Munawir, kebanyakan berkaitan dengan warga pendatang.

Hal ini, sebetulnya, kata Munawir kembali pada kesadaran masyarakat pendatang itu sendiri yang tanpa diminta harus menginformasikan keberadaannya di lingkungan tersebut. Terutama yang berada di rumah kos. Cara ini dianggap cukup manjur untuk membantu menciptakan suasana yang kondusif. (fit)

Pembangunan PLTD

Manfaat dan Mudaratnya Harus Dilihat Mataram (Suara NTB) Munculnya persoalan di masyarakat Lingkungan Bagik Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela terkait rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) disikapi tegas oleh Lurah Tanjung Karang Edy Suharto, S.Sos. Dia berharap, masyarakat setempat lebih melihat manfaat dan mudaratnya dari keberadaan PLTD tersebut.

Menurutnya, keberadaan PLTD yang akan dibangun tersebut hanya bersifat sementara yakni selama kurang lebih tiga tahun. Baginya, keberadaan PLTD di kawasan tersebut banyak hal yang bisa diperoleh baik oleh warga setempat maupun masyarakat Kota Mataram secara umum. ‘’Hal positif yang dimaksudkannya adalah mampu mengatasi krisis listrik serta memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kita lihat manfaat dan mudaratnya saja,” katanya, Selasa (19/2).

Mengenai masih adanya pro dan kontra di lapangan, Edy melihat yang melakukan penolakan tersebut bukanlah masyarakat yang rumahnya berada di sekitar areal PLTD. Bahkan, dia mengindikasikan, aksi penolakan yang dilakukan itu ada yang mem-back up, karena lebih mengarah ke persaingan usaha. “Keberadaan PLTD itu mereka anggap akan mengganggu kenyamanan. Padahal secara kawasan, daerah itu merupakan kawasan industri,” imbuhnya.

Ditanya mengenai proses perizinan, Edy menjelaskan, perusahaan yang akan membangun PLTD tersebut belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). PLTD tersebut, kata dia, baru mengantongi izin lokasi. Atas dasar itu pula, pihak kelurahan menghentikan sementara pembangunan itu sesuai peruntukannya. “Memang mereka sudah menanam tiang pancang. Atas dasar itulah kita hentikan sementara,” pungkasnya.

Mengenai kelanjutannya, Edy Suharto mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Tata Kota Mataram. “Kita menyerahkan ke Wali Kota. Bagaimana kebijakan yang akan ditempuh untuk menyelesaikan persoalan itu,” terangnya. (smd)

Sebelum Penetapan

Perubahan Pasangan Cagub dan Cawagub Masih Memungkinkan Mataram (Suara NTB) Sebelum KPU NTB menetapkan secara resmi pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub), perubahan pasangan calon masih memungkinkan dilakukan dengan beberapa catatan yang telah diatur dalam Pasal 45 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

“Kalau kita baca makna dari PP Pasal 45 itu sesungguhnya masih ada ruang untuk itu (penggantian calon). Salah satu pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sesuai hasil pemeriksaan KPU, parpol atau parpol gabungan boleh mengganti calon selama belum diputuskan,” terang Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwailid, S.Ag.,MH, Selasa (19/2).

Saat ini, lanjutnya, KPU masih dalam tahapan verifikasi berkas persyaratan yang dilampirkan para pasangan calon pada saat pendaftaran. Menurut Khuwailid, hal tersebut juga disebutkan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 95 tentang tata cara pencalonan. “Disebutkan di dalam ayat 1 bahwa dalam hal syarat pencalonan atau syarat bakal calon dinyatakan belum lengkap, parpol atau gabungan parpol yang mendaftarkan bakal pasangan calon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan. Ini jelas,” terangnya.

Menurutnya, hal ini cukup penting diketahui oleh publik.

Pihaknya pun sempat mendapatkan pertanyaan dari beberapa pihak terkait apakah masih memungkinkan terjadinya penggantian bakal pasangan calon. Jika ada calon yang ingin merubah formasi pasangannya, maka dia boleh mengajukan penggantian calon paling lambat tujuh hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU. Tujuh hari tersebut juga merupakan masa perbaikan bagi para pasangan calon untuk melengkapi berkas persyaratan pencalonannya. (yan)

Intelijen Kejati se-Indonesia Dilibatkan Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi (kejati) NTB tak ingin kecolongan dengan raibnya salah seorang tersangka pada kasus tandon air Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, berinisial MA. Hingga Selasa (19/2) kemarin pemburuan tak membuahkan hasil, Kejaksaan melibatkan seluruh jajaran Kejati se-Indonesia untuk melacak keberadaan MA. Informasi terkait identitas MA sudah disebar ke jajaran kejaksaan seluruh provinsi.

“Secara khusus, yang kita libatkan adalah intelijen seluruh Kejaksaan Tinggi,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH

menjawab Suara NTB, Selasa kemarin.

Pelibatan jajaran Adhiyaksa itu karena ada perkiraan oknum tersebut kabur ke luar daerah.

Di sisi lain, MA diperkirakan masih berada di sekitar Lombok. Sehingga, tak hanya in-

telijen Kejati, seluruh jajaran Kejaksaan Negeri pun dilibatkan dalam pencarian MA. Sebenarnya sejak awal ada harapan MA agar kooperatif.

Mulai dari panggilan pertama, awal Januari 2013 lalu, sampai panggilan ketiga sampai

awal Februari kemarin. Namun karena tak kunjung hadir, sedianya oknum akan dipanggil paksa, namun rupanya raib dari rumah dan diduga sudah kabur.

Di sisi lain, Kejaksaan tak terpengaruh dengan raibnya MA dari kediamannya saat dihadirkan sebagai tersangka.

Kasus tandon air, dalam wujud distribusi air fiktif ke Lombok Tengah tersebut tetap maju untuk tersangka atas nama Husnuddin Achsyid, mantan Kepala BPBD NTB.

Berkas kasus itu sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk segera disidangkan.

Sementara MA tetap akan dicari, karena perannya sebagai penanggung jawab distribusi air ke ratusan desa di Lombok Tengah. Bahkan sebelumnya, Wakajati NTB, I Gede Sudiatmaja, SH, MH menegaskan, seharusnya MA yang paling awal dijadikan tersangka, karena secara teknis paling bertanggung jawab atas fiktifnya pendistribusian air bersih itu. (ars)

Pemkot Kurangi Pengiriman Sampah ke TPA Kebon Kongok Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Selasa (19/2) kemarin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kecamatan Sandubaya. Menurutnya, keberadaan TPST itu adalah untuk mengurangi pengiriman sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) Kebon Kongok, Lombok Barat.

Pada kesempatan tersebut, Mohan menjelaskan, selama ini volume pengangkutan sampah di Kota Mataram cukup tinggi dan langsung dibawa ke Kebon Kongok. Dengan adanya TPST itu, kata dia, pengiriman sampah bisa dikurangi secara bertahap. “Ini hanya tempat pembuangan sementara,” cetusnya.

Adanya TPST itu, kata Wakil Wali Kota Mataram itu merupakan anggaran bantuan yang diberikan oleh Pemprov NTB sebesar Rp 1,5 miliar.

Dari besaran anggaran itu kemudian dibangunkan TPST, motor roda tiga sejenis tosa serta mesin pencacah sampah.

“Dengan adanya TPST, sampah bisa lebih bernilai ekonomis dan mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA Kebon Kongok,” ungkapnya.

Nantinya, secara teknis sampah warga akan disortir atau dipisahkan antara sampah organik dan non organik. Sampah yang tidak bisa diolah akan dibuang ke TPA, sementara sampah plastik bisa dibawa ke bank sampah.

“Adanya TPST ini akan bersinergi dengan keberadaan bank sampah yang telah lebih dulu beroperasi,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Mohan mengharapkan agar Dinas Kebersihan Kota Mataram lebih memaksimalkan peran dari kendaraan roda tiga yang ada. “Di sini yang keliling bukan mobil kontainer atau truk dump, melainkan kendaraan roda tiga itu,” katanya, seraya menambahkan, pihak Pemkot Mataram akan menambah lagi pengadaannya di tahun ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan H. Dedy Supriadi, menambahkan, di kota Mataram, volume sampah yang diangkut ke TPA Kebon Kongok mencapai 150 ton per hari.

Jumlah itu, mengalami lonjakandari tahun lalu yang mencapai 145 ton per hari. Untuk mengurangi itu, keberadaan TPST dan bank sampah diharapkan bisa mengurangi volume pengiriman sampah ke TPA Kebon Kongok. (smd)

(Suara NTB/smd)

TINJAU - Wakil Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana saat meninjau keberadaan TPST di Kecamatan Sandubaya. Tampak Mohan sedang melihat sebuah mesin penyortiran sampah di TPST tersebut.

Terkendala Tenaga Ahli

Diduga Terima Aliran Bansos

Perda Anjal Masih Jadi Macan Kertas

Besok, 10 Anggota Dewan Lobar Disidang

Mataram (Suara NTB) – Sejak ditetapkan, tahun 2012 lalu, hingga kini, keberadaan Perda Kota Mataram tentang penanganan gepeng (gelandangan dan pengemis) dan anjal (anak jalanan) masih menjadi macan kertas. Perda ini tidak kunjungan diterapkan lantaran Perwal (Peraturan Walikota) sebagai payung hukum pelaksanaan perda ini, belum juga terbit.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertrans) Kota Mataram, Drs. H. Marzuki Sahaz kepada Suara NTB, membenarkan kalau Perwal yang berkaitan dengan pemberlakuan Perda Kota Mataram tentang gepeng dan anjal, masih belum keluar. ‘’Kita masih bolakbalik ke Bagian Hukum Setda Kota Mataram untuk melakukan konsultasi,’’ akunya.

Terkait kesan lambannya penerapan Perda Kota Mat-

aram tentang penanganan gepeng dan anjal ini, mantan Kepala Dinas Koperindag Kota Mataram ini mengaku masih terkendala tenaga ahli.

Saat ini, lanjut Marzuki, Disosnakertrans hanya memiliki dua staf yang menyusun materi Perwal itu. ‘’Jadi tidak mudah. Buat Perwal ini tidak seperti buat berita. Banyak aturan yang harus dilihat sebagai rujukannya,’’ selorohnya.

Segera diketoknya Perda Inisiatif DPRD Kota Mataram tentang kesejahteraan sosial, dipastikan tidak akan tumpang tindih dengan Perda Kota Mataram tentang Penanganan Gepeng dan Anjal. Justru menurut Marzuki, pihaknya merasa terbantu dengan terbitnya perda inisiatif Dewan tentang kesejahteraan sosial itu nantinya. ‘’Kalau Perda Gepeng dan Anjal sifatnya lex specialist sedangkan perda inisiatif dewan sifatnya lex gen-

eralist,’’ terangnya.

Sebelumnya, Ketua Pansus Raperda Kota Mataram tentang Kesejahteraan Sosial, H. Didi Sumardi, SH., kepada Suara NTB mengungkapkan, pihaknya berharap setelah raperda inisiatif ini ditetapkan maka peraturan ini akan berlaku efektif.

Artinya, keberadaan perda ini nantinya betul-betul bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam raperda inisiatif ini, sambung Didi ada 27 item yang harus ditangani secara terintegrasi, terpadu dan berkesinambungan. Penekanan raperda ini, bahwa masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, termasuk di dalamnya PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) tidak bisa hanya dilakukan oleh Kota Mataram saja. Melainkan harus terintegrasi dengan kabupaten/ kota lainnya di NTB. (fit)

Pelayanan RSUD Kota Mataram Belum Optimal Mataram (Suara NTB) – Setelah inspeksi mendadak (sidak) Komisi II DPRD Kota Mataram ke RSUD Kota Mataram beberapa waktu lalu. Selasa (19/2), giliran Ombudsman Perwakilan NTB melakukan sidak ke RSUD Kota Mataram.

Menurut Kepala Pewakilan Ombudsman NTB Adhar Hakim, SH, Selasa (19/2), pelayanan RSUD Kota Mataram kepada masyarakat belum optimal.

Hal ini dinilai dari masih banyaknya pengaduan masyarakat

yang masuk ke Ombudsman serta belum adanya desk pengaduan untuk para pasien.

Untuk itu sebagai salah satu lembaga kontrol masyarakat, Ombudsman memberikan masukan kepada rumah sakit untuk membentuk desk pengaduan. Adanya desk pengaduan ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi rumah sakit untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat.

Hal inilah yang sebenarnya menimbulkan berbagai persoalan. Masyarakat yang tidak

terlalu paham, akhirnya sulit memahami hak dan kewajibannya. Sehingga wajar apabila mereka akhirnya menuntut di luar hak. Untuk itu pihaknya berharap RSUD Kota Mataram untuk bersabar dan memperbaiki standar pelayanan.

Selain desk pengaduan, Ombudsman juga mendesak pihak rumah sakit untuk membenahi Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan minimum.

Ombudsman juga mendorong seluruh rumah sakit untuk membangun sebuah koordinasi atau forum bersama antarrumah sakit di daerah, sehingga komunikasi dan kerjasama antara rumah sakit bisa terjalin bagus.

Direktur Rumah Sakit Daerah Kota Mataram dr. Herman Maha Putra mengapresiasi kedatangan Ombudsman ke RSUD Kota Mataram. Pihaknya berusaha agar ke depan pelayanan kepada pasien akan lebih baik.

Dalam hal ini, dirinya berjanji tidak akan menarik biaya bagi pasien pemegang kartu jamkesmas. Selain itu, RSUD Kota Mataram juga akan membuat spanduk dan pengumuman yang berisi larangan memungut biaya kepada pasien miskin.

Terkait dengan desk pengaduan, sebagai salah satu lembaga pelayanan publik RSUD Kota Mataram berencana memberdayakan humas rumah sakit sebagai penerima pengaduan masyarakat. Pihaknya juga akan terus melakukan evaluasi setiap tiga bulan pada seluruh petugas medis yang ada. (nia)

Mataram (Suara NTB) Fakta persidangan Kamis (14/2) lalu, terungkap sejumlah oknum anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) menerima aliran dana bansos Lobar.

Mereka diduga berkontribusi menjebloskan tiga pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) ke penjara, kaitan dengan dana bansos yang dicairkan tidak sesuai ketentuan.

Kamis (21/2) besok, mereka akan dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram terkait ulahnya.

Menurut salah seorang tim JPU, Husnul, SH, sedikitnya ada 10 anggota DPRD Lobar yang dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Kamis besok. Salah seorang di antaranya sudah menjalani pemeriksaan Kamis pekan kemarin. Terkait kasus ini, dipastikan ada sembilan orang lainnya menyusul diperiksa.

“Surat panggilan kepada sembilan anggota dewan itu sudah kami layangkan hari ini,” kata Husnul kepada Suara NTB, Selasa (19/2) sore kemarin.

Soal kepastian mereka hadir atau tidak dalam persidangan nanti, pihaknya tetap berharap keluangan waktu di sela sela kesibukan mereka sebagai politisi. Sebab kesaksiannya dianggap penting, karena dalam proses penyelidikan, penyidikan, sampai fakta persidangan menyebut nama 10 orang tersebut menerima aliran dana bansos.

Sebelumnya, salah seorang saksi yang sudah didengar keterangannya anggota dewan bernama H. Abdul Hayyi sudah dihadirkan Kamis pekan kemarin. Hayyi diduga menerima aliran dana bansos Rp 40 juta, setelah melalui pencairan dari tangan bendahara saat itu, Juandi Setiawan.

Hayyi yang dimintai keterangan di bawah sumpah, pucat pasi saat ditanya hakim Ketua, Joseph Pastra Ziraluo, SH, MH, terkait pertanggungjawaban penggunaan dana bansos yang seharusnya menjadi hak masyarakat pemilik proposal itu. Berusaha berkilah dengan mengatakan dana tersebut sudah diserahkan ke masyarakat, namun tak bisa menunjukkan bukti otentik. Persidangan alot dan berlanjut hingga menjelang

magrib, karena keterangan oknum terlalu berbelit belit.

“Yang bersangkutan kebingungan ketika ditanya pertanggungjawaban penggunaan dana bansos itu,” kata Pastra usai sidang lalu.

Abdul Hayyi sebelum dimintai keterangan di depan persidangan, tiga staf di DPPKAD dihadirkan, kaitan dengan pembuatan stempel palsu untuk cap kuitansi pencairan dana.

Dari hasil penyidikan Kejati NTB sebelumnya, kasus dengan tersangka lain H. Ranu, Ahmad Solihan ini, ada belasan oknum anggota Dewan ramai-ramai mencairkan dana bansos. Dalihnya, dana itu untuk disalurkan ke masyarakat berdasarkan proposal yang diajukan. Posisi mereka sebagai “joki” proposal. Namun setelah uang cair, diduga tidak disalurkan, atau modus lain dengan disunat. Nilai pencairan per anggota dewan, Rp 60 juta sampai Rp 25 juta, bahkan ada yang ratusan juta.

Bagaimana tanggapan Ketua DPRD Lombok Barat, Umar Said? Dikonfirmasi Suara NTB kemarin, baginya panggilan Jaksa itu tidak jadi soal dan tidak akan mengganggu jadwal kegiatan dewan. Malah, disarankannya para wakil rakyat yang dipanggil Jaksa untuk hadir sebagai saksi di Pengadilan Tipikor, harus kooperatif. “Kalau memang dianggap perlu kehadirannya, ya kita harus taat azas. Negara ini kan negara hukum, maka siapapun yang dimintai keterangan atas nama hukum, ya harus patuh,” kata Umar.

Ia berpikir, jaksa yang mempedomani hukum, khususnya bidang tindak pidana korupsi harus dipenuhi permintaannya. “Tak hanya dewan, Presiden sekalipun menurutnya patuh, karena mereka (Jaksa) punya kewenangan untuk melayangkan panggilan,” ujarnya memberi perbandingan.

Pihaknya berharap kasus ini tidak terulang. Umar meyakinkan, bansos dengan modus fiktif dan disunat ini tidak akan terjadi lagi. Disebutnya, sistem kali ini berbeda. “Kalau sebelumnya rawan dimanipulasi karena dananya bisa dititip, sekarang dana bansos sudah masuk langsung ke rekening pemilik proposal,” sebutnya. (ars/her)

SUARA NTB Rabu, 20 Februari 2013

DPS Lotim Capai 867.431 Selong (Suara NTB) Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mencapai 867.431 orang. Angka itu jauh lebih kecil dibandingkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lotim, 967 ribu lebih.

“Iya, memang berkurang dari DP4,” terang anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lotim, Khalidi.

Ditemui wartawan, Selasa (19/2) kemarin, ia menyatakan pengurangan DP4 men(Suara NTB/rus) jadi DPS ini ada sejumlah Khalidi kemungkinan. Antara lain, ada warga Lotim yang sebelumnya tercatat namun telah meninggal dunia. Faktor lainnya juga karena ada yang pergi merantau ke luar Lotim.

Pengurangan DP4 menjadi DPS dipastikan bukan berarti yang terdaftar tersebut adalah fiktif. Dipastikan, hasil DPS yang telah dikeluarkan berdasarkan dari proses pemutakhiran data yang dilakukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (DP4) yang dibentuk Petugas Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa cukup valid. Validasi data yang tersaji dalam DPS diyakinkan bisa dipertanggungjawabkan. Khalidi meyakini, secara prinsip DPS menjadi DPT tidak akan jauh berbeda.

“DPS ini sudah 90 persen mendekati DPT,” ucapnya.

Dibandingkan dengan DPT yang berlaku pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2008 silam, jumlahnya 817 ribu lebih. Terjadi penambahan sekitar 50 ribu lebih penduduk yang wajib memilih. Pascapengumuman DPS terhitung sejak 13 Februari lalu, warga yang belum tercantum namanya diminta bisa berperan aktif. Di tingkat PPS, sudah diminta untuk mengumumkan kepada warga agar melihat pengumuman DPS di tempat-tempat strategis yang dipasang PPS. “Kita sudah minta petugas agar meminta warga yang belum terdaftar dalam DPS segera mendaftarkan namanya,” imbaunya.

Setelah DPS, lanjut Khalidi, ada Daftar Pemilih Tambahan sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Setelah itu, tidak ada lagi perubahan. Kecuali hanya sekali saja. Itupun jika ada yang komplain langsung ke KPUD yang keputusannya akan ditetapkan melalui rapat pleno para komisioner KPUD. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

Pabrik Rokok akan Dibangun di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat, Dr. H. Zaini Arony yang juga ketua Himpunan Keluarga Tani Indonesia (HKTI) NTB menyatakan akan segera merealisasikan pembangunan pabrik rokok untuk kepastian tataniaga tembakau khususnya di daerah Lobar dan NTB pada umumnya. Saat ini pihaknya, sedang berupaya meramu produk tembakau dari sejumlah daerah di Pulau Lombok. Pihaknya juga sudah meminta tim ahli dari Pulau Jawa antara lain Jawa Timur (Jatim) untuk melakukan pengkajian.

“Dalam waktu dekat akan dilaunching pembangunan pabrik rokok tersebut, semester awal 2014 ini akan dimulai proses pembangunan,” ungkap Zaini Arony, Selasa (19/ 2). Diharapkan, pabrik rokok ini tidak hanya akan mensuplai untuk dalam daerah na-

mum juga untuk nasional.

Zaini menyatakan, dirinya sebagai ketua HKTI sesegera mungkin meminta HKTI untuk membangun pabrik tembakau sebagai wujud jaminan kepastian terhadap tataniaga tembakau. Ia menargerkan, akan mengusahakan agar bisa

terlealisasi pada pertengahan tahun 2014.

Untuk pembangunan pabrik rokok ini jelasnya, HKTI pusat bekerjasama dengan petani tembakau dan HKTI daerah. HKTI jelasnsya, mempunyai program dalam rangka pengembangan tem-

Praya (Suara NTB) Harapan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) supaya Dam Mujur Praya Timur bisa terbangun, kembali terbuka. Pemerintah pusat memberikan lampu hijau atas rencana pembangunan dam tersebut.

Bahkan rencana pembangunannya sudah masuk dalam agenda pemerintah pusat.

“Sudahadalampuhijaudan bahkan sudah masuk agenda pemerintah pusat,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB, Ir.H. Dwi Sugiyanto, M.M., Selasa (19/2) kemarin.

(Suara NTB/kir) Kendati sudah masuk agenda Dwi Sugiyanto pusat, jelasnya, tidak serta mertaDamMujurbisasegeradibangun. Pasalnya, ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi.

Salah satunya, terkait desain Dam Mujur yang desainnya sudah lewat dari batas waktu alias kedaluwarsa. “Desain Dam Mujur sudah lebih dari lima tahun. Sehinga harus dilakukan review ulang dan itulah yang kini tengah kita lakukan,” sebutnya.

Dijelaskannya, review ulang atas desain Dam Mujur perlu dilakukan supaya desainnya bisa sesuai dengan kondisi riil yang ada saat ini. Kemudian setelah dilakukan review desain, akan diajukan ke pemerintah pusat untuk disertifikasi. “Jadi target kita tahun ini fokus lakukan review desain.

Setelah itu tahun 2014 nanti akan diajukan untuk disertifikasi. Kalau sudah disertifikasi, baru bisa diajukan untuk dibangun,” terangnya.

Dwi menambahkan, selain persyaratan re desain dan sertifikasi desain, ketersediaan lahan juga sangat menentukan jadi tidaknya Dam Mujur dibangun. Pasalnya, akan sia-sia re-desain dilakukan kalau kesiapan lahannya belum ada. Untuk pembebasan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya.

Dikatakan Dwi, kalau berpedoman pada desain sebelumnya luas lahan yang harus dibebaskan untuk daerah genangan Dam Mujur mencapai sekitar 340 hektar. Sementara yang sudah dibebaskan sampai saat ini baru sekitar 11 hektar. Artinya, luas lahan yang mesti dibebaskan masih cukup banyak dan itu akan menjadi beban pemerintah daerah nantinya. (kir)

Lotim Berpeluang Raih Adipura Selong (Suara NTB) Kota Selong Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berpeluang menyabet Adipura. Berdasarkan hasil pemantauan pertama yang dilakukan Pusat Pengelola Ekoregion (PPE) Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH) Bali Nusa Tenggara (Nusra), Lotim sudah mampu memperoleh nilai baik, 71,33. Di NTB, katanya hanya Selong dan Mataram yang dinilai bagus.

Demikian Kepala PPE Bali Nusra, Rosa Vivien Ratnawati, SH. MSD di Selong, Selasa (19/2) kemarin. Rosa pun menantang para pejabat di Lotim untuk bisa mewujudkan Adipura bagi Lotim. Ia mengaku, berdasarkan diskusinya dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lotim, Adipura bukan merupakan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesadaran kepada masyarakat untuk hidup bersih, hijau dan sehat.

Ia menerangkan, penilaian Adipura saat ini sedikit berbeda dengan Adipura sebelumnya. Dimana, dulu hanya menilai indikator persampahan. Saat ini lebih luas, menyangkut juga aspek fisik dan non fisik. Segala kebijakan termasuk penganggaran terhadap penataan lingkungan yang bersih masuk poin penilaian.

Hasil pemantauan pertama PPE Bali Nusra yang dibacakan Kepala Badan penanaman Modal dan Lingkungan Hidup (BPMLH) Lotim menyebutkan gambaran umum Lotim cukup baik.

Hanya saja, masih dipandang riskan. Pertama, pasar di kawasan kota Selong masih mendapatkan predikat jelek. Padahal untuk pasar ini bobotnya terbilang cukup tinggi, mencapai angka 9.

Namun nilainya jauh dibawah standar, yakni hanya 57,02.

Penilaian terhadap kondisi terminal pancor masuk katagori sedang. Hal itu dilihat karena tidak ada tempat pembuangan sampah yang representatif. Bangunan sekolah sebagian besar masih katagori perlu perhatian banyak. Kondisi jalan raya pun demikian.

Berlanjut pada kondisi perumahan di wilayah kota Selong dinyatakan sebagian besar jelek penilaiannya. Bahkan seluruh perkantoran pemerintah sebagian besar tidak ada yang mendapatkan predikat baik. Termasuk kantor Bupati Lotim. Hanya RSUD Dr. R. Soedjono Selong yang mendapatkan nilai baik.

Sisi baik lainnya yang berpeluang membuka pintu keberhasilan meraih kembali Adipura, sistem pengelolaan sampah di Lotim yang terbilang cukup bagus. Adanya bank sampah dan tempat pembuangan akhir sampah dinilai cukup baik. Ditambah lagi dengan keberadaan taman Rinjani Kota selong dan Taman Tugu Selong disampaikan nilainya cukup baik. (rus)

bakau dengan membangun pabrik. Lokasi pembangunan pabrik nanti di Lobar, namun lokasi tempat produksi di seluruh Lombok.

Potensi tembakau di Lobar cukup besar, produksi setiap tahun meningkat. Tahun 2008 lalu mencapai 1037 ton meningkat dari dua tahun sebelumnya 600 ton lebih. Sementara tahun lalu mengalami lonjakan signifikan. Namun, dari luas lahan yang ada baru sekitar 670 hektar yang dikembangkan.

Dengan dibangunnya pabrik rokok di Lobar diharapkan perhatian Pemerintah pusat dari segi pembagian

DBHCHT bisa lebih meningkat, karena sejauh ini jatah DBHCHT untuk NTB masih belum signifikan dibanding daerah di Pulau Jawa yang sudah membangun pabrik. Karena, ada nilai tambah bagi daerah yang membangun pabrik dari sisi pembagian DBHCHT. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) NTB untuk tahun 2013 mengalami pengurangan sekitar Rp 13 miliar lebih di banding tahun lalu yang mencapai Rp 189 miliar. Hal ini disebabkan ada dua provinsi tambahan yang menerima bagian DBH-CHT tersebut. (her)

Karang Taruna Sokong Tolak Pengalihan Tanah Pecatu

Pembangunan Dam Mujur

Pemerintah Pusat Beri Lampu Hijau

Halaman 3

(Suara NTB/rus)

JERINGO - Lahan di kawasan Transmigrasi Jeringo, Kecamatan Swela, Kabupaten Lotim

Kisruh Lahan Jeringo Ganggu Proses Pembinaan Selong (Suara NTB) Kisruh persoalan lahan di kawasan transmigrasi Jeringo Kecamatan Swela Kabupaten Lombok Timur (Lotim) cukup mengganggu proses pembinaan. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (STT) Lotim berharap kisruh lahan tersebut segera tuntas.

Demikian Kepala Dinas STT Lotim, H. Sirman. Ditemui di Selong, Selasa (19/2) kemarin, ia berharap proses hukum yang tengah berlangsung bisa diselesaikan lebih cepat. “Sekarang ini kan masih masa pembinaan,” ucapnya. Ia

menerangkan, awalnya transmigrasi Jeringo ini merupakan transmigrasi penataan. Dimana, proses pembinaannya hanya satu tahun. Saat ini sudah berubah status menjadi kawasan transmigrasi umum.

Proses pembinaan kawasan tranmigrasi ini butuh waktu sekitar lima tahun. Pembinaan berakhir tahun 2014 mendatang. “Karenanya, harapan kita 2013 ini sudah rampung persoalan tanahnya,” ucapnya.

Diketahui, total luas lahan kawasan transmigrasi Jeringo ini 240 hektar (ha). Persoalan di kawasan itu adalah

banyaknya sertifikat atas nama orang lain. Disamping itu, ada sejumlah penghuni yang sebenarnya tidak termasuk yang berhak dalam daftar transmigran. Saat ini yang menjadi persoalan lain di kawasan tersebut katanya adalah persoalan akses listrik.

Sejauh ini, listrik diperoleh dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dipasang bantuan dari pemerintah pusat.

Itupun hanya 18 titik strategis.

Bupati Lotim, H.M. Sukiman Azmy telah meminta ESDM bisa mengalokasikan bantuan PLTS 100 unit lagi. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Aksi klaim Pemda atas tanah pecatu milik dusun, desa, serta Pengurus Masjid (Kiyai, Penghulu, Marbot) yang notabene sebagian besar merupakan tanah adat dipersoalkan sejumlah kalangan. Tak terkecuali bagi Karang Taruna Desa Sokong dan aparat Desa setempat. Mereka pun tengah menyiapkan gugatan kepada Peraturan Daerah (Perda) KLU yang tidak memihak pada pengelolaan tanah adat yang dikelola untuk mensejahterakan aparat di level bawah tersebut.

“Realitas di lapangan banyak yang tidak sinkron, Perda tentang aset desa bertentangan dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Perda, maupun UU Perubahan, yakni UU No. 12 tahun 2008,” kata Ketua Karang Taruna Desa Sokong, Mardianto, kepada Suara NTB, Selasa (19/2).

Dijabarkan UU tersebut, dikemukakan Mardianto, bahwa pada pasal 206, ayat a dinyatakan, Desa merupakan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.

Ayat b menyatakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada Desa, dan pada ayat d menyebut, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Cukup jelas tegas dia, fakta

Perundang-undangan yang mengatur ruang hak-hak desa secara menyeluruh. Desa dalam konteks otonomi berhak mengatur tata pemerintahannya sendiri dan dihargai serta dihormati oleh Pemerintah Daerah.

Namun ironis bagi dia, di KLU saat ini tengah marak klaim aset-aset milik Dusun, Desa, dan pengurus masjid yang dilakukan Pemda. Tanah-tanah yang diklaim itu kebanyakan dalam bentuk tanah pecatu.

Bahkan sebagian sudah ditanami beton, sebut saja, areal pembangunan GOR KLU yang berdiri di atas tanah pecatu.

Berat dirasakan oleh aparatur Desa Sokong, sebagian besar tanah pecatunya kini terancam ditanami beton untuk pembangunan Pasar UMKM. Lokasi aset aparat Desa Sokong berada persis di depan Terminal baru Tanjung. Pecatu Desa Sokong di lokasi tersebut sejumlah 95 are.

Di tempat terpisah, Kadus Karang Nangka, Sutiadi, mengaku keberatan dengan langkah Pemda tersebut. Di areal yang akan dibangun pasar UMKM itu, Kadus memiliki jatah 42 are.

Dengan aset itu ditambah dengan tunjangan Pemda sebesar Rp 400 ribu per bulan, menjadi tumpuan ekonomi Kadus.

“Jelas kami keberatan, kalau sampai ini diambil, tunjangan kami tidak cukup, jadi dari mana kami menghidupi anak istri,” tandas Sutiadi. (ari)

Alokasi Anggaran Infrastruktur 2013

Jatah Loteng Terbesar di NTB Praya (Suara NTB) Anggaran cukup besar mencapai Rp 220 miliar, bakal dikucurkan pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi, untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) selama tahun 2013 ini. Dengan alokasi anggaran tersebut, menjadikan Loteng sebagai daerah dengan alokasi anggaran terbesar, dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di NTB. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan

Umum (PU) NTB, Ir. H. Dwi Sugiyanto, M.M., kepada wartawan sesuai road show kebijakan dan program bidang infrastruktur di Pendopo Bupati Loteng, Selasa (19/2) kemarin.

Anggaran sebesar itu, untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan, sumber daya air, serta program fisik lainnya.

Untuk infrastruktur jalan, tahun ini yang menjadi prioritas ialah peningkatan jalan dari Biao Praya hingga simpang PLN Praya sampai Desa Batujai. Dimana lebar jalan tersebut akan ditambah dari

hanya lima meter menjadi sembilan meter dengan besaran anggaran yang disiapkan khusus untuk ruas jalan tersebut mencapai Rp 24 miliar.

Selain itu ada juga ruas jalan Penujak – Montong Ajan, sepanjang 8,5 km dengan anggaran Rp 20 miliar. Ditambah ruas jalan Montong Ajan – Selong Belanak, mencapai panjang 12 km. Tidak hanya itu, tahun ini juga akan dimulai peningkatan jembatan Awang. Sedangkan untuk sumber daya air, ada beberapa waduk yang akan dibangun.

“Termasuk di dalamnya

juga akan program perusakan badan Bendungan Batujai dan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) dengan dana Rp 3 miliar,” jelasnya.

Ia menerangkan, programprogram tersebut sejauh ini sudah ada yang mulai berjalan dan ada juga yang masih dalam tahap tender. Tetapi yang pasti, tahun ini juga semua program tersebut harus tuntas dikerjakan. Sehingga diharapkan dengan berjalannya program-program tersebut, khusus untuk infrastruktur jalan diharapkan pada tahun 2013 ini, jalan

provinsi yang kondisinya mantap mencapai 70 persen.

Kendati demikian, tambah pria yang lama menjabat Kadis PU Loteng ini, suksesnya program-program tersebut juga sangat tergantung dari kesiapan dan kesanggupan dari Pemkab Loteng. Terkait kesiapan untuk sharing anggaran.

Mengingat ada beberapa program yang membutuhkan sharing anggaran. Seperti untuk program peningkatan status ruas jalan Bioa – simpang PLN Praya- Batujai masih membutuhkan pembebasan lahan. (kir)

Bupati Kukuhkan Pengurus Asbenindo Lobar Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat, Dr. H. Zaini Arony, mengukuhkan pengurus Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asbenindo) Lobar periode 2013-2016 di penangkar benih UD Karunia Tani, Desa Kramajaya, Kecamatan Narmada Lombok Barat.

Kegiataan yang dihadiri seluruh penangkar, produsen dan pedagang benih tanaman pangan dan hortiklutu-

ra se Lobar dan seluruh kelompok tani se Lobar dan dihadiri ratusan tamu undangan.

Bupati berharap dengan berdirinya Asbenindo sebagai salah satu komunitas organisasi baik itu dalam perbenihan juga mungkin bisa juga bergerak di bagian pengiriman dan sektor lain harus mampu mengambil peranan penting.

“Saya berpesan kepada semua pihak, khususnya pengurus dan anggota Asbenindo mengambil peranan penting, karena Asbenindo salah satu organisasi pertanian yang diharapkan menjadi tumpunan petani,” ungkap Bupati, Selasa (19/2) ketika membuka acara pengukuhan itu.

Menurut catatan Bappeda, persentase tenaga kerja di sektor pertanian dan kontribusi terhadap PDRB sekitar 25 persen. Pencapaian ini kalah sedikit dengan pariwisata sekitar 27 persen. Artinya sektor pertanian tetap menja-

di lokomotif dalam rangka pembangunan ekonomi di Lobar. Bupati Selaku ketua HKTI segera merealisasikan pembangunan pabrik rokok untuk kepastian tata niaga tembakau di Lobar.

Saat ini sedang diupayakan meramu dari poduk tembakau di Lombok maupun di luar pulau, pihaknya sudah meminta tim ahli dari Jatim. Dalam waktu dekat akan dilaunching pembangunan pabrik rokok tersebut, tidak hanya suplai untuk dalam daerah namun untuk nasional.

Sementara ketua Asbenindo Lobar, Sapri Mardi menyatakan, pengukuhan itu dihadiri oleh semua penangkar, produsen, pedagang benih, ketua kelompok tani. Dihadiri sekitar ratusan tamu. Asbenindo dibentuk tanggal 17 Januari 2013 lalu. Adapun tujuan dibentuknya Asbenindo untuk meningkatkan kerjasama antara penangkar, produsen benih se Lobar dengan BUMN perbenihan (PT. Pertani dan PT sang hyang Seri). Kemudian men(Suara NTB/her)

Sapri Mardi

PENGUKUHAN - Bupati Lobar didampingi Ketua Asbenindo Lobar, Sapri Mardi saat meninjau stand pada waktu pengukuhan pengurus Asbenindo.

ingkatkan kerjasama penangkar, produsen dengan konsumen dalam hal ini kelompok tani dan mendukung program subsidi benih tahun 2013.

Adapun aset yang dimiliki jelasnya, gudang seluas 23,5 meter persegi. Dengan melihat sasaran produksi benih sejumlah 3.858 ton lebih, luasan yang diperlukan 38,58 meter persegi.

Sehingga ada kekurangan sarana gudang seluas 15,5 meter persegi. Lantai jemur seluas 2.350 meter persegi dengan melihat

sasaran produksi benih sejumlah 3.858 ton lebih. Luasan yang dibutuhkan 3.858 meter psersegi. Sehingga ada kekurangan sarana lantai jemur seluas 1.508 meter persegi. Modal usaha sejumlah Rp 16, 7 miliar lebih. Dengan melihat sasaran produksi benih sejumlah 3.858 ton lebih, modal usaha yang diperlukan sekitar Rp 33 miliar lebih, sehingga terdapat kekurangan modal usaha sekitar Rp 16,2 milar lebih. (her)

SUARA NTB Rabu, 20 Februari 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Dana BOS Tahap Pertama Tahun 2013 Sudah Dicairkan

NT B/ ar n)

10.652.757.500. Dengan rincian masing-masing untuk BOS SD sebesar Rp. 7.341.495.000 dan SMP sebesar Rp. 3.311,262,500.

Sementara jumlah BOS untuk masing-masing siswa untuk SD sebesar Rp. 580.000 per tahun, untuk SMP sebesar Rp. 710.000 per tahun. Masuknya dana BOS tersebut ke sekolah sudah diinformasikan kepada seluruh sekolah baik SD maupun SMP. “Kami sudah menyampaikan kepada sekolah perihal cairnya dana BOS triwulan pertama ini,” (S ua ra

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap pertama (triwulan pertama) tahun 2013 sudah ditransfer melalui rekening sekolah masing-masing, baik untuk Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Sebagaimana disampaikan Kasi Manajemen Pelayanan Pendidikan Dasar dan TK, Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa, Badron, total sekolah yang sudah bisa mencairkan dana BOS sebanyak 455 sekolah. Terdiri dari 361 SD, dan 94 SMP. Sementara total dana BOS yang sudah dapat dicairkan tersebut yakni sebesar Rp

Diduga untuk Kepentingan Lain

Dana Uang Persediaan Dipotong Kadis PPKAD Kota Bima (Suara NTB) Dana Uang Persediaan (UP) di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bima untuk Bulan Januari 2013 diduga dipotong oleh Kepala Dinas Muhaimin SE. Lantaran dipotong, sejumlah kegiatan di tiga bidang, termasuk secretariat, terganggu.

Sumber dari dalam tubuh dinas itu yang tak ingin identitasnya dikorankan menyebutkan, sebelumnya pengajuan DPPKAD sudah mengajukan dana UP untuk bulan Januari 2013 dengan menyelesaikan GU. Total dana UP untuk DPPKAD bulan saja sebesar Rp 500 juta. Dana ini dibagi untuk tiga bidang, yakni Pendapatan, Keuangan , Aset Daerah dan Sekeretariat dengan besaran yang berbeda-beda sesuai dengan usulan kegiatan.

Namun belakangan, masing-masing bidang ini hanya menerima masing-masing separuh. “Namun kita disuruh menandatangani SPJ, sementara uangnya belum ada,” terang sumber.

Kondisi tersebut mengakibatkan pelaksaan program terhambat, termasuk untuk belanja masuk yakni pembelian alat tulis kantor (ATK), tagihan listrik, air, bensin kendaraan maupun telepon. Bahkan, lanjutnya, untuk fotokopi berkas-berkas pun pihaknya harus berhutang di salah satu tempat fotokopi.

Disebutkannya, pemotongan ini baru pertama kali terjadi.

Sebelumnya, semua bidang selalu lancar menerima dana UP yang harus tetap ada ini. Mencuat dugaan, pemotongan ini digunakan untuk kepentingan lain, bahkan bisa jadi mengarah untuk membiayai kepentingan incumbent untuk membiyai operasional kegiatan pemilukada. “Tapi yang kita duga, dana ini untuk biaya tim dari BPK maupun BPKP yang datang mengaudit, karena memang bertepatan dengan kedatangan dua lembaga ini,” tandasnya lagi. Dan yang berwenang memotong, tambahnya, yakni Kepala Dinas dan Bendahara Pengeluaran.

Menanggapi keluhan sekaligus tudingan ini, Kepala DPPKAD Muhaimin, SE yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (19/2), awalnya membantah adanya pemotongan terhadap dana UP tersebut. Bahkan diakuinya dia belum tahu informasi adanya pemotongan tersebut. “Nanti saya cek ke Bendahara,” ujarnya. Dia menjelaskan, pemotongan ini mungkin saja dari alokasi RAB yang diusulkan oleh masing-masing bidang banyak, sementara dananya kurang.

Namun belakangan, dia menyebutkan dana yang dipotong akan dibayar belakangan. Ketika ditanya mengenai kebijakan pemotongan ada di tangan Kepala Dinas, yakni dia? Muhaimin terkesan mengelak. Banyak yang dia harus urus, sehingga kemungkinan dari dana Rp 500 juta ada yang dipotong oleh Bendahara atau mungkin dari dana tersebut banyak yang tersedot untuk belanja langsung. “Kemungkinan oleh bendahara danadana itu banyak dialokasikan untuk operasional seperti pembelian ATK, pembayaran tagihan listrik, dan lain-lain, sehingga untuk masing-masing bidang berkurang. (use)

Dewan Desak Pemeritah Tambah Distributor Pupuk Taliwang (Suara NTB) Saran agar pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) segera menambah jumlah distributor pupuk di daerah terus berdatangan. Kali ini Komisi II DPRD KSB mendesak agar pemerintah segera merekomendasikan penambahan distributor tersebut untuk mengatasi kerapnya terjadi kelangkaan pupuk di tingkat petani ketika musim tanam tiba.

“Jumlah distributor yang kita miliki sekarang sudah tidak relevan lagi. Masak se-kabupaten ini hanya dilayani oleh distributor tunggal,” cetus anggota Komisi II DPRD KSB, M. Sahril Amin kepada wartawan, Selasa (19/2).

Ia menyebutkan, luas areal pertanian di KSB saat ini mencapai 9.705 hektar dan luasan itu tersebar di delapan kecamatan.

Jumlah itu dalam pespektif manapun sudah tidak memungkinkan untuk dilayani hanya dengan satu distributor. “Kalau mau ideal di darah kita ini perlu setidaknya ada tiga distributor. Jadi tiap distributor akan melayani berdasarkan zona pembagian wilayah yang umum kita berlakukan sekarang ini,” sebutnya.

Ia menyebutkan, banyak keuntungan dengan adanya beberapa distributor yang akan melayani petani. Di antaranya ketersediaan pupuk akan lebih terjamin, mengingat keberadaan stok pupuk tergantung kekuatan modal tiap distributor dan selain itu ditribusi pun akan semakin merata dan cepat terutama di saat-saat kegiatan pemupukan berlangsung.

“Tiap distributor dipersyaratkan punya kendaraan pengangkut serta gudang. Artinya kalau ada tiga distributor di daerah kita ini, maka stok tiap sebelum musim tanam akan terjamin dengan adanya tiga distributor itu,” pungkas politisi dari Partai Persatuan Daerah (PPD) ini.

Tak hanya mendesak agar pemerintah segera merekomendasikan penambahan distributor, Sahril juga menekankan agar dalam proses distribusi pupuk di tingkat petani dilakukan pengawasan secara maksimal. Ia bahkan meminta agar pengawasan itu dilakukan sejak dari hulu (produsen) hingga pupuk sampai ke tangan petani. “Saya yakin selama ini ada praktik penyelewengan yang terjadi. Makanya untuk menjamin semua berjalan sesuai aturan mengingat pupuk yang diterima petani itu bersubsidi, maka pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasannya,” imbuhnya. (bug)

Badron

jelas Badron.

Pencairan dana tersebut oleh sekolah, lanjut Badron, harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Berdasarkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana (Juklak dan Juknis) yakni mengacu kepada Permendikbud Nomor 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Tenis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS tahun Anggaran 2013.

Meliputi menyerahk a n kuitansi pecairan ta-

hap pertama sebanyak empat rangkap, menyerahkan format K1, K2, K7 triwulan pertama, K7a, SPJ Triwulan IV tahun 2012, Laporan Keuangan Triwulan IV tahun 2012, Rincian Belanja Modal Triwulan I sampai IV tahun 2012 bagi sekolah yang belum membuat dan laporan K7 triwulan I hingga IV tahun 2012 bagi yang belum.

“Kalau semua bahan-bahan tersebut sudah dilengkapi sesuai dengan juknis, maka BOS tersebut sudah dapat dicairkan oleh sekolah,” ujarnya.

Dijelaskan pula, penggunaan dana BOS secara umum. Seperti untuk operasional sekolah, termasuk untuk pemeliharaan sekolah seperti perbaikan meubeler yang rusak kemudian pengec-

etan. Selain itu juga dapat digunakan untuk pembayaran jasa, baik listrik maupun telepon. Pihaknya berharap kepada sekolah yang telah mencairkan dananya agar menggunakan seefektif mungkin, sesuai dengan kebutuhan mendasar siswa di sekolah yang bersangkutan.

Serta menggunakan dana BOS tersebut sesuai dengan petunjuk. Agar tidak menjadi temuan atau tidak terjadi penyimpangan. “Kepada sekolah penerima yang akan mencarikan dana BOS, agar mencairkan sesuai dengan penggunaanya. Jangan mengambil sekaligus, ini demi keamanan uang tersebut, karena sekarang ini cukup rawan bagi sekolah,” saran Badron.

Sebab, Badron mengingatkan, kalau dana BOS hilang, atau terjadi sebuah penyimpangan dalam penggunaannya, maka menjadi tanggungjawab sekolah.

Pada kesempatan sebelumnya, Kepala Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa, Sudirman Malik S.Pd, menyatakan penyaluran dana BOS tidak akan dilakukan secara ceroboh. Tetapi akan dilakukan secara hati-hati sehingga dapat dimanfaatkan oleh sekolah dengan baik. Sudirman juga mengingatkan agar dana BOS tersebut dapat digunakan sesuai dengan aturan. Agar dapat menghindari terjadinya penyimpangan. (arn/*)

Trauma Kasus Rusuh Sumbawa

Dua Dokter Spesialis Minta Pindah Sumbawa Besar (Suara NTB) Dua dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa, bakal pindah ke daerah lain. Yakni, dokter spesialis obgyn (kandungan) dan spesialis bedah. Pada bagian lainnya, alat cuci darah yang dibeli mahal sampai sekarang belum digunakan, karena tidak dibarengi dengan kesiapan SDM-nya.

Direktur RSUD Sumbawa, dr. Syamsul Hidayat yang ditemui wartawan, Selasa (19/2), membenarkan perihal pindahnya dua dokter spesialis dimaksud. Keluarga dua dokter ini trauma dengan kejadian kerusuhan yang terjadi di Sumbawa bulan lalu. Padahal diakui Syamsul, kedua dokter ini telah cukup lama mengabdi di Sumbawa, dari sekitar delapan tahun lalu.

“Mereka mengajukan permo-

honan pindah karena rasa traumatis dan merasa tidak nyaman dalam bekerja. Kita bisa memahami dan saya menyetujui (memberikan rekomendasi) kepindahan mereka. Kalau kita tidak kasih, takutnya malah menjadi masalah. Namun, tentunya segala keputusan akhir ada di Bupati,” kata Syamsul.

Namun, Syamsul menepis kekhawatiran hengkangnya dua dokter spesialis ini bakal menga-

nggu pelayanan RSUD. Syamsul beralasan, spesialis obgyn masih tersisa satu orang lagi di Sumbawa. Sementara untuk pengganti spesialis bedah akan datang pada bulan April mendatang. “Namun, sebelum datang dokter pengganti, tidak boleh meninggalkan tugas dulu. Selama belum ada SK pindah tidak boleh, dan itu lama prosesnya,” kilahnya.

Meski di sisi lain, Syamsul juga mengakui untuk mendapat-

kan dokter spesialis di Sumbawa juga tak mudah karena masih minimnya fasilitas yang diberikan daerah ini. “Dokter jarang, kita kurang fasilitas, seperti mobil dan rumah dinas yang mestinya kita sediakan,” cetusnya.

Terkait dengan fasilitas RSUD, Syamsul saat ini mengaku kekurangan ranjang pasien. Minimal ranjang itu sebanyak 250, namun yang dimiliki saat ini hanya 135 tempat tidur. Makanya minggu lalu, pasien sampai dirawat di loronglorong karena over load dan keterbatasan tempat. Hingga diharapkan RSU Rujukan Pulau Sumbawa dapat segera menerapkan rawat inap. Agar bisa ber-

bagi pelayanan dan tidak menumpuk di RSUD Sumbawa.

Sedangkan terkait alat cuci darah yang sudah cukup lama dibeli, namun sampai sekarang belum dimanfaatkan. Mengingat dokter yang ada saat ini belum diberikan pelatihan terkait penggunaan alat dimaksud. Begitu pula dengan keberadaan alat anestesi yang belum maksimal dan masih dibutuhkan penambahan. Tetapi sayang RSUD Sumbawa ini belum dilengkapi spesialis anestesi. “Belum bisa beroperasi (alat cuci darah), karena dokter spesialis belum pelatihan. Saat ini, baru perawat kami yang sedang pelatihan di Surabaya,” akunya. (arn)

Dialog Keagamaan

Tak Ada Kaitan Antara Islam dengan Teroris Kota Bima (Suara NTB) Sejak peristiwa 11 September di New York, dunia langsung memberikan kesan bahwa konotasi teroris adalah Islam fundamentalis. Konotasi ini pun merambah ke seluruh umat Islam di dunia, termasuk Bima yang disebut-sebut sebagai salah satu sarang teroris, menyusul ditembaknya beberapa orang yang diduga terkait jaringan teroris. Namun pada hakekatnya, Islam dan terorisme jelas tidak ada kaitannya, bahwa terorisme sebagai kekerasan politik sepenuhnya bertentangan dengan etos kemanusiaan agama Islam.

Demikian disampaikan Ketua Puskab NTB, M. Tahir Irhaz S.Ag M.Pd kepada Suara NTB Selasa (19/2). Dijelaskannya, konotasi teroris adalah Islam Fundamentalis mencuat sejak peristiwa 11 September 2001 di New York. Peristiwa ini kemudian menjadi babak baru bagi negara-negara di seluruh dunia untuk membangun sistem keamanan.

Pemerintah Republik Indonesia (RI) juga mengalami dan melakukan hal yang sama setelah terjadinya peledakan Bom Bali pada 12 Oktober 2002.

Pada awalnya, lanjutnya, di Indonesia sendiri masalah terorisme masih menjadi perdebatan politis. Sebagian masyarakat menganggap bahwa terorisme tidak ada. Sementara yang sebagian lagi menganggap bahwa terorisme telah ada di Indonesia dan menjadi ancaman yang serius.

Sejak tahun 1999 telah ada peledakan Bom di berbagai daerah, bahkan peledakan Bom Natal pada tahun 2000 yang terjadi di berbagai kota, masih hanya diperdebatkan secara politis dan tidak menimbulkan adanya kesadaran akan pentingnya memberikan perhatian terhadap terorisme.

Namun sejak serangan 11 September 2001, opini dunia memberikan kesan bahwa konotasi teroris itu adalah Islam fundementalis, opini dunia didominasi oleh Amerika Serikat, Pemberian nama (labelling) teroris kepada kelompok Islam tertentu semakin kuat dan meluas

sehubungan dengan tuduhan kepada jaringan Al-Qaeda adalah jaringan teroris internasioanal yang terdapat di seluruh dunia, khususnya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Dengan ini tampak jelas apa yang dikatakan oleh Samuel Huntington dengan istilah the clash of civilization, istilah ini bukan saja membangkitkan semangat perang salib baru Islam dan Barat. Akan tetapi juga menimbulkan kebingungan.

Tuduhan pada kelompok Islam ini menjadi cap yang tidak baik bagi umat Islam. Seakan penggunaan kekerasan dengan cara menakuti-nakuti orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu merupakan suatu hal yang melekat dengan Islam.

Islam mengajarkan etos kemanusiaan yang sangat menekankan etos kemanusian universal. Islam mengajarkan umatnya untuk berjuang mewujudkan perdamaian, keadilan dan kehormatan akan tetapi perjuangan ini haruslah tidak dengan cara-cara kekerasan atau terorisme. “Setiap perjuangan untuk keadilan harus dimulai dengan prinsip keadilan adalah konsep universal yang harus diperjuangkan dan dibela setiap manusia,” tandasnya.

Belakangan pada bulan Januari 2013, telah terjadi penembakan oleh Tim Densus 88 terhadap warga Dompu yang di duga teroris. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan yang cukup besar di kalangan warga sekitarnya, di mana kejadian ini bukan untuk pertama kalinya terjadi. Dengan adanya peristiwa ini masyarakat menjadi merasa ketakutan di mana isu di kalangan masyarakat bahwa Bima Khususnya dijadikan sebagai sarang teroris.

Untuk itu pihaknya, dalam wadah Organizing Comitte (OC) berencana menggelar dialog keagamaan yang akan menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Drs. K.H Abdurahman Haris,M.A dari MUI, Ketua JAT Imarah Wilayah Nusa Tenggara Ustadz Abdul Hakim dan Puket III STIS AL Ittihat Bima, Syech Fatturahman MA, pada Kamis (21/2). (use)

(Suara NTB/arn)

ORASI – Mahasiswa tengah berorasi dalam aksi demo mahasiswa Unsa yang tergabung dalam PMBB di Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (19/2).

Merasa Dibohongi

Unsa Didemo Mahasiswanya Sumbawa Besar (Suara NTB) Persatuan Mahasiswa Bahasa dan Biologi (PMBB) menggelar aksi demo ke kantor Bupati dan Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa. Mereka merasa dibohongi pihak kampus tempat mereka kuliah (Universitas Samawa (Unsa) terkait status Program Studi (Prodi) Bahasa dan Biologi yang sampai sekarang belum diakreditasi.

Hal ini berimbas pada gagalnya mereka diwisuda.

Demo mahasiswa terkait masalah internal kampusnya ini, mendapat pengawalan ketat dari aparat. Melakukan long march melalui jalan protokol, kemudian masuk ke kantor Bupati.

Sambil berorasi mereka meneriakkan tuntutannya. Sebelum akhirnya dilanjutkan ke kantor Diknas Sumbawa dan sempat diterima pejabat dari Dikmen Diknas Sumbawa. Serta meminta mediasi ke DPRD Sumbawa.

Dalam pernyataan sikapnya, mereka menilai penyelenggaraan pendidikan di UNSA masih penuh tanda tanya, terutama bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Biologi

. Mengingat sampai saat ini belum berstatus akreditasi berdasarkan evaluasi Dirjen Dikti.

Sehingga ratusan mahasiwa pendidikan bahasa dan biologi terancam tidak bisa diwisuda pada 2012/2013 karena ternyata jumlah Sistem Kredit Semester yang telah ditempuh tidak sesuai yang didaftarkan ke Dikti, meski Prodi ini sudah mengantongi izin Dikti. Padahal Unsa adalah kampus terbesar yang ada di Sumbawa dan segera dinegerikan. “Tetapi itu adalah mimpi karena UNSA ternyata bisnis berkedok pendidikan,” teriak Korlap Aksi, Jamaluddin.

Pada 2010 lalu, UNSA telah menjanjikan Prodi bahasa dan biologi akan diakreditasikan. Bahkan dalam beberapa kali diskusi, juga dijanjikan akreditasi dimaksud. Namun, rupanya itu hanyalah kebohongan. Untuk itu, PMBB menuntut menuntut segera diwisudakan tahun ini juga tanpa ada alasan apapun. Khususnya Angkatan I dan angkatan II Prodi bahasa dan biologi harus diwisudakan tahun 2013.

Bagaimanapun caranya yang penting tidak melanggar hukum dan berstatus akreditasi.

Memperjelas KTM angkatan I, II dan III. Ketika diwisudakan, maka ijazah harus legal dan dapat dipergunakan secara nasional. “Jika tuntutan kami tidak dipenuhi dalam jangka waktu dua minggu, maka kami akan menuntut ganti rugi, sebesar Rp. 200 juta per mahasiswa. Serta akan menempuh jalur hukum atas dasar penipuan. Serta melaporkan ke Kopertis, DIKTI dan BAN PT,” tandas PMBB dalam pernyataan sikapnya.

Menanggapi aksi PMBB di kantornya, Kepala Dinas Diknas Sumbawa, Drs. Sudirman Malik, mengarahkan agar masalah tersebut diselesaikan secara internal oleh pihak kampus.

Melakukan evaluasi dan mencari jalan keluar terbaik. Mengingat Diknas sendiri tidak bisa melakukan intervensi atas persoalan Perguruan Tinggi (PT).

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbawa, H. Farhan Bulkiyah, saat menemui mahasiswa, berjanji akan memediasi pertemuan dengan pihak rektorat Unsa. Dengan terlebih dahulu dibahas di tingkat komisi, terkait penjadwalan yang disesuaikan dengan agenda DPRD. (arn)

Jaksa Periksa Kontraktor dan Penanggung Jawab Proyek Bencana Alam Dompu (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu kembali memeriksa tiga kontraktor dan tiga orang penanggungjawab pelaksanaan kegiatan bantuan bencana angin puting beliung. Pemeriksaan dilangsungkan serentak sebagai saksi untuk pendalaman soal akta notaris pinjam pakai perusahaan. Untuk kerugian Negara, Kejaksaan berencana meminta BPKP

NTB melakukan penghitungan ulang.

Humas Kejari Dompu, M. Junaidi HS, SH kepada Suara NTB saat dihubungi, Selasa (19/2) mengatakan, pemeriksaan terhadap tiga kontraktor dan tiga penanggungjawab pelaksanaan bantuan angin puting beliung dari BPBD Dompu dalam kapasitasnya sebagai saksi. Karena sesuai hasil gelar kasus yang dilaku-

kan di internal Kejari Dompu, memerlukan pendalaman pemeriksaan saksi dari kontraktor dan BPBD. “Kita periksa kontraktor terkait akta notaris pinjam pakai perusahaan, karena pada pemeriksaan sebelumnya belum pernah diungkap adanya akta notaris,” katanya.

Ketiga kontraktor yang diperiksa yaitu Sadam dari CV Wijaya, Ifan Bastiar dari CV

Fantiar, dan Armala Jaya dari CV Kemajuan. Sementara tiga penanggungjawab lapangan yaitu Hidayat, S.Sos untuk wilayah Kecamatan Kempo, Mahfud, S.Sos untuk wilayah Desa Riwo Kecamatan Woja dan Ahmad untuk wilayah Huu. “Untuk pemeriksaan tersangka Ir. E (Kepala BPBD Dompu), mudah-mudahan bisa dilakukan pekan depan,” kata Junaidin.

Junaidin juga mengungkapkan akan meminta BPKP Perwakilan NTB di Mataram untuk melakukan penghitungan kembali dugaan kerugian Negara dalam kasus bantuan kepada korban angin puting beliung tahun 2012. “Kita akan meminta BPKP untuk menghitung kembali kerugian Negara. Kerugian sekitar Rp.200 juta lebih itu merupakan hasil penyelidikan. Apakah ha-

sil pemeriksaan BPKP ada kesamaan atau tidak,” katanya.

Bantuan kepada korban angin puting beliung tahun 2012 yang ditangani BPBD Dompu ini bersumber dari dana pusat dari 142 unit rumah yang diajukan ke BNPB, disetujui hanya 99 unit rumah dengan anggaran sebesar Rp.700 juta lebih untuk bantuan rumah dari Rp.800 juta lebih yang dibantu. Awalnya, bantuan ini diker-

jakan secara swadaya oleh BPBD Dompu dengan menunjuk tiga orang penanggungjawab. Ketika hendak mencairkan uang tahap berikutnya, justru diminta menggunakan pihak ketiga. “Kita hanya dimintai bantuan perusahaan untuk kebutuhan melengkapi administrasi pencairan uang. Kita ndak tahu akan seperti ini jadinya,” kata Ifan Bastiar dari CV Fantiar. (ula)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 20 Februari 2013

Halaman 5

Tabel Selisih DP4 dan DPS

Rubrik Konsultasi Gizi

GUBERNUR MELINDUNGI BAYI NTB DENGAN MAKANAN TERBAIK AIR SUSU IBU Oleh: Taufiqurrahman

PERBAIKAN GIZI MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI NUSA TENGGARA BARAT

(Sumber KPU NTB)

Tertinggi Ditemukan di Lotim dan Bima Dari Hal. 1 Menurut data Fauzan, Lombok Tengah (Loteng) menjadi satu – satunya daerah dengan jumlah DPS yang justru lebih banyak ketimbang DP4. Pada DP4 Loteng, jumlah pemilih mencapai 695.077. Sementara, jumlah DPS mereka justru 698.543.

Sementara, Ketua Divisi Pengawasan Bawaslu NTB, Bambang Karyono, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa kemarin menerangkan bahwa jajarannya menemukan sejumlah fakta soal adanya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang lalai dalam melakukan pendataan pemilih.

Bambang mencontohkan, salah satu kasus yang mereka temukan antara lain, adanya petugas yang tidak mendata satu keluarga karena rumahnya berdempetan dengan rumah keluarga lain yang sudah terdata.

“Jadi karena rumahnya nyambung, dikiranya itu rumah yang sama, jadi ndak didata mereka,” ujar Bambang. Kasus seperti ini, ditambah kasus – kasus lainnya menurutnya bukan tidak mungkin terakumulasi dalam jumlah besar di seluruh NTB, sehingga bisa jadi banyak pemilih yang dicoret, padahal mereka

memang benar – benar ada dan berhak memilih.

Menurut Bambang, untuk memastikan kelalaian ini tidak menimbulkan persoalan dalam Daftar Pemilih Tetap nantinya, pihaknya menyerukan agar dilakukan verifikasi untuk memastikan pemilih yang telah berpindah benar – benar dicatat berdasarkan tempat tinggalnya yang sekarang. Selain itu, TKI asal NTB yang ke luar negeri juga menjadi polemik.

Celakanya, ujar Bambang, penyikapan jajaran KPU di kabupaten kota terhadap pendataan TKI asal NTB ini berbeda – beda.

Bambang mencontohkan, di KSB, KPU setempat tidak berani mencoret TKI yang berangkat ke luar negeri dari daftar pemilih. ‘’Karena mereka khawatir, jika nanti pada hari H pencoblosan, ternyata mereka kembali ke tanah air,” ujarnya. Sebaliknya, KPU di kabupaten kota lainnya lebih memilih mencoret TKI yang ke luar negeri. Bambang menegaskan, seharusnya KPU dan jajarannya memiliki sikap seragam dalam menghadapi persoalan semacam ini. (aan)

Ada Indikasi Mobilisasi Pembuatan KTP untuk Pelajar Dari Hal. 1 Terkait munculnya data pemilih fiktif dalam jumlah yang cukup besar, Khuwailid mengatakan hal tersebut juga akan berpotensi terjadinya kecurangan. Munculnya pemilih fiktif tersebut diindikasikan akibat proses pendataan yang tidak berjalan baik.

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB ke KPU berasal dari data kependudukan. DP4 tersebut juga, berisi daftar orangorang yang kemungkinan genap berusia 17 tahun pada saat hari pemungutan suara. Pihaknya pun mengapresiasi kerja KPU yang berhasil menemukan adanya data ratusan ribu pemilih fiktif tersebut. ‘’Kalau betul KPU dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) bekerja seperti itu, itu sangat luar biasa. Mereka bekerja dengan sangat baik,” pujinya.

Mantan Ketua KPUD Lombok Tengah ini mengatakan pihaknya juga telah melakukan supervisi dan monitoring ke beberapa daerah terkait pendataan pemilih. Belum lama ini pihaknya melakukan supervisi dan monitoring di Gubuk Baru, Desa Sokong, Tanjung, Lombok

Utara. Pihaknya mengambil lima rumah yang lokasinya berdekatan sebagai sampel.

Ada beberapa fakta yang ditemukan di lima rumah tersebut.

Fakta pertama yang ditemukan ada tiga rumah sudah didatangi PPDP dan sudah didaftarkan menjadi daftar pemilih dan ada tanda stiker di tempelkan di rumah tersebut. “Fakta kedua ada rumah yang kepala keluarganya menjadi TKI ke Malaysia sehingga tidak ada stiker yang ditempel di rumah itu.”

Fakta ketiga ada satu rumah yang penghuninya lengkap tapi belum ditempel (stiker).

Berdasarkan obeservasi lapangan yang kami lakukan, rumah itu tidak ditandai dengan stiker dan keterangan pemilik rumah juga belum didatangi oleh petugas. Padahal antara rumah yang satu dengan rumah lainnya hanya jarak gang.” terangnya.

Ia menyatakan jika hasil observasi tersebut dijadikan sampel untuk menggambarkan secara keseluruhan, dimungkinkan di daerah-daerah lain juga ditemukan hal seperti itu.

Bahwa ditemukan fakta ada pemilih yang berhak memilih tetapi belum terdaftar. (yan)

Relawan Amerika Mengajar Bahasa Inggris di Benang Stokel Dari Hal. 1 Ditemui di tempat tinggalnya di Desa Aik Berik belum lama ini, Pamela Aguiniga menceritakan bahwa keinginannya untuk datang ke Lombok mulai sejak 40 tahun lalu, sejak ia mengajar di Bandung. Namun keinginan tersebut baru kesampaian awal tahun ini. Kedatangannya ke Lombok berawal ketika ada yang menginformasikan bahwa di sekitar kawasan wisata Benang Stokel membutuhkan seorang relawan untuk mengajar Bahasa Inggris. “Saya bahagia sekali mendengarnya. Saya pun langsung cepat-cepat membuka email dan membalasnya bahwa saya bersedia untuk datang ke sini,” cerita perempuan ramah ini.

Sejak sebulan lalu, Ela, begitu ia biasa disapa mempunyai murid sebanyak 48 orang yang terdiri dari ibu-ibu, anak-anak, dan remaja di tempat tersebut.

Hasilnya, murid-muridnya pun telah banyak mengerti Bahasa Inggris khususnya ibu-ibu. Ela juga mempunyai kelas khusus untuk anak-anak yang ingin terjun sebagai pemandu wisata.

Bahkan anak-anak sekolah yang akan mengiukuti ujian nasional datang membawa contoh soal kepadanya untuk diajarkan. Ela juga mendatangi sekolah-sekolah yang ada di sekitar Kecamatan Batukliang Utara sebagai guru tamu.

Perempuan berusia 65 tahun ini mengatakan dirinya sangat mencintai profesinya sebagai pengajar. Ia pun berkeliling ke berbagai tempat menjadi relawan untuk mengajar di daerah-daerah terpencil seperti ke Peru, Bolivia, Guatemala, dan berbagai negara lainnya. Setelah dari Lombok, awal bulan Maret mendatang ia

akan berangkat ke Kamboja.

“Setelah dari Kamboja saya akan kembali lagi ke Lombok,” ujarnya.

Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat setempat dan objek wisata, tahun 2014 mendatang ia berencana akan membawa puluhan mahasiswanya di Amerika untuk mengajar Bahasa Inggris serta membersihkan sampah-sampah di sekitar objek wisata tersebut.

Tidak hanya mengajar, aktivitas perempuan yang mengajar di University of California Los Angeles (UCLA) ini juga aktif melakukan gerakan pembersihan objek wisata Benang Stokel dan Benang Kelambu dari sampah yang banyak berserakan di tempat tersebut. Selain itu ia juga melakukan penanaman pohon di sekitar hutan di kawasan tersebut.

Pamela berharap bahwa nantinya dengan kemampuan berbahasa Inggris yang baik dari anak-anak di sekitar tempat tersebut, hal tersebut bisa mendatangkan manfaat bagi mereka. Mereka pun bisa berprofesi sebagai pemandu wisata. Sehingga mereka tidak hanya jadi penonton di daerah mereka sendiri. “Saya sangat suka tinggal disini karena masyarakatnya ramahramah. Saya mengajarkan mereka dengan harapan ekonomi masyarakat disini nantinya bisa berkembang.

Anak-anak bisa menghasilkan uang sendiri dan bisa melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tingi,” harapnya. (yan)

UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 128, 129, 200, dan 201 mengatur tentang Air Susu Ibu Eksklusif dan pemberian sanksi bagi yang tidak mendukung pemberian Air Susu Ibu secara Eksklusif, disamping itu UU RI Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada pasal 21 dan 23 mengatur juga tentang Air Susu Ibu Eksklusif. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2011 telah menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA), Nomor: 7 tahun 2011 tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita, yang mengatur Inisiasi Menyusu Dini (IMD) ,pemberian ASI Eksklusif dan promosi susu formula di fasilitas pelayanan kesehatan di NTB, ini merupakan langkah maju untuk menjamin hak-hak anak dan melindungi dari keterpurukan kualitas generasi NTB di masa datang.

Menindaklanjuti Peraturan Daerah (PERDA), Nomor: 7 tahun 2011 sudah diterbitkan Peraturan Gubernur NTB Nomor: 9 tahun 2012 tentang Air Susu Ibu Eksklusif. Hal ini sejalan dengan Peraturan pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Air Susus Ibu Eksk-

lusif Upaya pemerintah daerah tersebut juga menjamin terwujudnya Standar Emas Pemberian makanan pada bayi dan anak usia 0-24 bulan yang optimal menurut Global Strategy on Infant and Young Child Feeding (WHO/Unicef, 2002) yaitu: menyusui bayi segera setelah lahir (Inisiasi Menyusu Dini) ; memberikan ASI eksklusif yaitu hanya ASI saja tanpa makanan dan minuman lain sampai bayi berumur 6 bulan; memberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat dan adekuat sejak usia 6 bulan; dan tetap meneruskan pemberian ASI sampai usia anak 24 bulan atau lebih.

Ada satu bagian dari ASI yang sangat penting, yakni kolostrum.

Kolostrum akan keluar mendahului ASI selama 2-3 hari pascapersalinan. Bentuknya berupa cairan bening kekuningan.

Hal ini, diakui oleh banyak peneliti, penting bagi keoptimalan daya tahan tubuh bayi (imunoglubolin), karena kadar gizinya jauh lebih tinggi dibanding ASI yang keluar pada hari-hari berikutnya.

Karena jumlahnya sangat terbatas, jangan lewatkan kesempatan untuk menyusui si bayi sesegera setelah si kecil lahir.

Mengapa ASI yang terbaik?

ASI adalah makanan terbaik

Indikasi Intimidasi dan Pemerasan

Kapolres Lobar : Kami Tak Menangani Kasus Itu Giri Menang (Suara NTB) Munculnya pemberitaan terkait intimidasi dan pemerasan yang dilakukan oknum aparat Polres Lombok Barat (Lobar) dibantah keras Kapolres Lobar, AKBP Yulianus Yulianto SH. SIK. M.BA, Selasa (19/2) kemarin. Menurut dia, pihaknya tidak ada menangani kasus yang berkaitan dengan warga negara Australia atas nama Callum Mackinnon.

Dalam pemberitaan, Callum Mackinnon dan Mami Crist Mackinnon diduga terlibat tindak pidana pembunuhan di Negara bagian Victoria, Australia. Kemudian kepolisian Australia berkoordinasi dengan pihak Polres Lobar untuk mengawasi dua orang WNA tersebut. ‘’Hasil dari penelusuran kami, tidak benar bahwa kasus itu ditangani oleh jajaran kami baik di Polres Lobar maupun di tingkat Polsek,” jelasnya.

Mengenai adanya indikasi intimidasi dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum Kepolisian. Yulianus Yulianto dengan tegas menyatakan, karena kasus itu tidak ditangani oleh jajarannya, maka secara otomatis pihaknya tidak ada yang melakukan tindakan itu. ‘’Ada atau tidaknya tindakan itu (intimidasi dan pemerasan,red) akan tetap kami diselidiki,” tegasnya.

Kapolres Lobar itu juga berharap adanya kerjasama yang baik yang dilakukan oleh WNA asal Australia itu. Maksudnya, Callum Mackinnon haruslah mempertanggungjawabkan laporannya ke Ombudsman

(Suara NTB/smd)

AKBP Yulianus Yulianto

NTB dengan cara menunjukkan oknum yang diduga melakukan intimidasi dan pemerasan itu. ‘’Pelapor harus menjelaskan itu, seperti ciri-ciri dari pelaku pemerasan dan intimidasi yang dimaksudkan,” harapnya.

Diberitakan sebelumnya, Callum Mackinnon dan Mami Crist Mackinnon Senin (18/2) mendatangi Ombudsman RI Perwakilan NTB. Ke dua warga negara Australia itu melaporkan oknum aparat Polres Lobar terkait perlakuan tidak patut yang diterimanya. Dalam laporannya yang diterima oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB Adhar Hakim, SH, dua orang warga Australia yang sudah beberapa lama tinggal di NTB ini mendapatkan intimidasi bahkan pemerasan yang dilakukan oknum kepolisian setempat terkait dengan kasus yang dihadapi di negara asalnya. (smd)

untuk bayi, karena ASI mengandung segala kebutuhan bayi, mulai dari zat gizi hingga zat kekebalan tubuh yang melindungi bayi dari serangan penyakit. Keberadaan antibodi dan selsel makrofag dalam kolostrum dan ASI memberikan perlindungan terhadap jenis-jenis infeksi tertentu dan merangsang pertumbuhan sistem kekebalan tubuh bayi. Imunitas terhadap infeksi enteral dan infeksi parenteral pada taraf yang lebih rendah berasal dari antibodi, terutama perlindungan terhadap bayi yang baru lahir.

Oleh karena itu bayi-bayi yang mendapat ASI secara penuh jarang terjangkit oleh penyakit diare yang menular atau necrotizing enterocolitis.

Dalam jangka panjang menyusui mengurangi risiko obesitas dan alergi. Kandungan energi dan lemak pada ASI sesuai kebutuhan bayi, sehingga jumlah asupan ketika menyusui sesuai takaran dan cukup untuk pertumbuhan bayi, sedangkan pada susu lain kandungan lemaknya 3 kali lipat lebih banyak. Hal itulah yang menyebabkan bayi yang tidak mendapat ASI cenderung obesitas. Insiden alergi pada bayi-bayi yang mendapat ASI ternyata lebih rendah jika dibandingkan dengan bayi-bayi yang memperoleh

I Gusti Lanang Patra mengaku khawatir jika pemerintah daerah tidak segera merespon permintaan Pemerintah Australia tersebut maka akan berpengaruh terhadap dunia pariwisata NTB. ‘’Jadi intinya mereka terus meminta penjelasan tentang penyebab kematian salah seorang warga negaranya. Sejauh mana proses hukum sudah berjalan dan ini saya kira penting sekali. Dan ini harus segera kita jawab dan berikan penjelasan yang sejelas-jelasnya,”ujar Lanang Patra saat rapat koordinasi terkait dengan pengawasan minumal beralkohol di tempattempat pariwisata, Selasa (19/2) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB. Ia mengatakan, jika persoalan tersebut tidak segera direspon maka dikhawatirkan berdampak buruk bagi dunia pariwisata NTB khususnya berkurangnya kunjungan wisatawan Australia ke NTB. ‘’Karena mereka (Australia) sudah saya lihat berancang-ancang mengeluarkan travel advisor , memberikan saran kepada wisatawannya untuk tidak mengunjungi NTB,” ujarnya.

Jika persoalan itu tidak ditanggapi dan dijelaskan maka travel advisor tersebut bisa meningkat menjadi travel warning bahkan travel ban, pelarangan wisatawan Australia untuk datang ke NTB. ‘’Ini yang paling

dan sangat kami khawatirkan.

Sehingga kami sebagai pelaku pariwisata di daerah ini mohon kepada pemerintah segera diberikan jawaban yang jelas dan pasti,”harapnya.

Lanang Patra menambahkan, jika Australia mengeluarkan travel warning, tidak hanya berdampak terhadap tingkat kunjungan wisatawan Australia tetapi wisatawan yang lainnya juga akan berdampak.

Sebab, hal tersebut menyangkut keamanan dan kenyamanan serta citra pariwisata NTB. Menurutnya, hal utama yang harus diperhatikan dalam pariwisata adalah terkait dengan pencitraan. “Jadi kita membuat citra pariwisata kita sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia itu bagus, aman dan nyaman untuk dikunjungi. Kalau sampai citra ini tergores karena persoalan ini (kasus kematian Liam Davies) ini yang akan berdampak langsung terhadap arus kunjungan wisata yang datang ke daerah ini.”

Untuk itu, regulasi dan perizinan peredaran minuman keras (alkohol) harus benar-benar diatur secara ketat. Lanang menyebutkan, hampir 40 persen wisatawan yang datang ke NTB adalah wisatawan mancanegara yang memiliki pola hidup dekat dengan miras, sebab merupakan suatu kebutuhan bagi mereka. ‘’Yang perlu kita awasi adalah peredarannya, semua per-

dan melindungi kesehatan ibu dengan beberapa cara.

Adapun keuntungan lain menyusui adalah: membantu ibu dan bayi mengembangkan hubungan yang erat dan penuh kasih (bonding), membantu perkembangan bayi, dapat membantu menunda kehamilan baru, serta melindungi kesehatan ibu dengan berbagai cara yaitu: 1. Menyusui membantu rahim kembali ke ukuran semula.

Hal ini membantu mengurangi perdarahan, dan membantu mencegah anemia; 2. Menyusui juga mengurangi resiko kanker ovarium, dan mungkin kanker payudara, pada ibu, dan diabetes tipe 2.

3. Lebih murah dari susu formula, termasuk biaya kesehatan yang lebih rendah 4. Tidak menghasilkan bahan limbah, jadi lebih baik untuk lingkungan

Pengasuh rubrik Luh Suwandeni,SKM CP/SMS: 0812 3989 158 eMail: gizi_ntb@yahoo.co.id

BBPOM: Davies Diduga Tewas Akibat ”Mansion” Palsu Mataram (Suara NTB) Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) NTB menduga, Liam Davies (19) asal Australia yang sempat kritis hingga akhirnya tewas, akibat meneguk Mansion House palsu, di Gili Trawangan saat merayakan Tahun Baru 2013.

“Dari hasil pemeriksaan laboratorium atas sampel minuman yang diteguk, diketahui jenisnya Mansion House, dan ternyata palsu yang mengandung metanol,” kata Kepala BBPOM Mataram, Dra. Sri Utami Ekaningtiyas, dalam pertemuan koordinasi terpadu di Kantor Gubernur NTB, di Mataram, Selasa (19/2).

Pemprov NTB menggelar rapat koordinasi terpadu itu guna menghimpun jawaban atas pertanyaan Konsulat Jenderal (Konjen) Australia di Denpasar Brett Farmer, terkait kematian Liam Davies.

Rapat koordinasi terpadu yang dipimpin Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB H Abdul Haris, dihadiri pimpinan instansi terkait, termasuk Direktur Narkoba Polda NTB Kombes Pol Ricky Simon Pays, yang didampingi perwira menengah Direskrim Umum Polda NTB, dan Kepala BBPOM Mataram, Sri Utami Ekaningtiyas.

Sri mengatakan, hasil pemeriksaan sampel minuman yang diteguk Davies itu sudah diambil penyidik Polda NTB guna menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku. Polisi berkewenangan menyikapi Mansion House palsu itu, sekaligus menelusuri pihak-pihak yang menyodorkan menuman tersebut hingga dikonsumsi Davies dan akhirnya tewas.

Kasus Mansion House palsu itu bukan pertama kali terjadi di NTB, karena sudah sering mencuat di daerah lainnya di Indonesia. Di daerah tertentu, Mansion House palsu itu bercampur alkohol hingga 70 per-

sen, atau metanol seperti yang ditemukan pada sampel minuman yang diteguk Davies di Gili Trawangan.

“Cukup jelas bedanya Mansion House asli dan palsu, termasuk dari label dan nomor serinya. Itu soal penyelidikan pihak berwajib,” ujarnya.

Sri mengakui, ditemukannya metanol dalam sampel minuman yang diteguk Davies itu, sinkron dengan pernyataan Pemerintah Australia bahwa Davies diduga keracunan metanol, bahan kimia yang biasa digunakan untuk keperluan industri. Ia diserang nyeri lambung dan kepala serta muntahmuntah, hingga kritis dan meninggal.

Davies meninggal di Rumah Sakit Sir Charles Gairdner, Perth, Australia, 6 Januari 2013, setelah beberapa hari kritis. Remaja kelahiran Selandia Baru itu dilarikan dari Lombok, ke Perth, sehari setelah menjalani pemeriksaan di salah satu rumah sakit di Kota Mataram.

Orangtua dan sanak keluarga Davies di Australia dan Selandia Baru kemudian meminta negaranya menyikapi permasalahan tersebut, hingga Konjen Australia di Denpasar, Bali, Brett Farmer menemui Pemprov NTB dan pihak terkait lainnya.

Farmer datang bersama Wakil Kedutaan Besar Selandia Baru untuk Indonesia Ian Brownlies, dan menghadiri pertemuan koordinasi di Aula Dinas Kesehatan Provinsi NTB, di Mataram, 17 Januari 2013.

Saat itu Farmer banyak mendapat informasi terkait kematian turis remaja Australia itu, namun Pemerintah Australia kembali meminta penjelasan secara tertulis, sehingga Konjen Australia itu mengirim surat resmi berisi sejumlah pertanyaan penting.

Pemerintah Australia juga mempertanyakan upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah di wilayah NTB terkait peredaran minuman keras yang menyebabkan kematian itu. (ant/Bali Post)

13 Provinsi Bahas Masalah Raskin di Lombok Mataram (Suara NTB) Sebanyak 13 provinsi di Indonesia akan membahas tentang masalah raskin di pulau lombok.

Belasan provinsi tersebut akan membahas tentang pedoman umum raskin nasional, dimana dalam penyaluran raskin tahun ini harus benar-benar tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga dan tepat administrasi.

Kepala Biro Ekonomi Setda

Pelaku Pariwisata NTB Khawatir Australia Keluarkan ”Travel Advisor” Dari Hal. 1

susu sapi. Pengenalan terhadap protein asing yang lebih lambat mungkin pula bermanfaat dalam mengurangi kemungkinan timbulnya reaksi autoimun ASI selalu tersedia, bersih, dan segar. ASI mudah dicerna dan diserap bayi. ASI mengandung whey dan casein dengan perbandingan 60:40 sehingga mudah dicerna oleh bayi. Kandungan zat-zat gizi yang diperlukan bayi untuk pertumbuhan dan perkembangannya, termasuk otak dan fungsi kognitifnya.

ASI lebih ekonomis, hemat, sekaligus praktis. Kemudahan tersebut memungkinkan ibu memberikan ASI kepada bayinya. Hal ini akan memperkuat ikatan batin antara ibu dan bayi. Bayi akan merasa nyaman, aman, dan terlidungi.

Manfaat lain menyusui lebih dari sekedar keuntungan memberikan ASI kepada bayi.

Menyusui dapat menguntungkan seluruh keluarga, secara emosional maupun ekonomi,

izinan dan ketentuan yang berlaku supaya betul-betul miras ini beredar sesuai ketentuan yang ada. Sehingga tidak berdampak negatif terhadap citra pariwisata kita,” tandasnya.

Kunjungan Anjlok Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sinar Wugiyarno mengungkapkan angka kunjungan wisatawan Australia ke Gili Trawangan dan gili lainnya di KLU anjlok pascakematian Liam Davies warga Australia kelahiran Selandia Baru akhir Desember 2012 lalu di Gili Trawangan akibat mengkonsumsi minuman keras oplosan.

Ia menyebutkan, biasanya tingkat kunjungan wisatawan Australia ke Gili Trawangan dan gili lainnya mencapai 70 persen.

Tetapi pascakematian wisatawan Australia tersebut anjlok menjadi lima persen.”Jumlah kunjungan wisatawan Australia turun sangat tajam, dari 70 persen menjadi sekitar lima persen,” kata Sinar Wugiyarno.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H Abdul Haris,MM, M.Sc dihadiri pimpinan instansi terkait, termasuk Direktur Narkoba Polda NTB Kombes Pol Ricky Simon Pays, Direskrimum Polda NTB, Kepala BPOM NTB Sri Utami Ekaningtiyas. (nas)

NTB, Dra. Hj. Selly Andayani mengatakan beberapa provinsi yang akan menghadiri sosialisasi pedoman raskin nasional 2013 tersebut antara lain DKI Jakarta, Banten, NTB, NTT, Bali, Jawa Barat dan lainnya.”Kamis (besok) sebanyak 13 provinsi akan membahas tentang raskin di Lombok.

Isinya yang akan dibahas adalah hal yang terkait dengan pengurangan jatah raskin tahun 2013 ini dan sosialisasi pedoman umum raskin tahun 2013,”ujarnya dikonfirmasi di kantor Gubernur NTB, Selasa (19/2).

Dikatakan, NTB merupakan salah satu provinsi yang mendapatkanpenguranganjatahraskinuntuk tahun 2013 ini. Dengan mengacu pada penurunan angka kemiskinan di NTB sebesar 2 persen pertahun, maka jatah raskin untuk NTB dikurangi sebesar 2 persen dari data tahun sebelumnya.

Tahun ini, jatah raskin untuk NTB sebanyak 471.566 Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan

jumlah raskin yang akan disalurkan sebanyak 84 .881.880 ton.

Penyaluran setiap bulannya mencapai 7.037.490 ton. Dimana untuk penyaluran pertama, sudah dilaksanakan untuk memenuhi jatah selama bulan Januari dan Februari, di Kota Mataram dan menyusul di beberapa kabupaten kota lainnya di NTB. Penerima raskin tahun ini di setiapkabupaten/kotasudahditetapkan berdasarkan data hasil PPLS tahun2011,yangdikeloladalambasis data terpadu oleh TNP2K melalui surat Deputi Sekretaris Wakil Presiden Nomor: B-930/setwapres/ D-3/TNP2K.03.04/12/2012 tanggal 12 Desember 2012.

Selly menambahkan, kebijakan pemerintah pusat yang talah menetapkan pemangkasan sebanyak sembilan ribuan RTS penerima raskin di NTB pada tahun 2013, membuat Pemprov NTB melalui pemda kabupaten/ kota memperketat penyalurannya, agar tepat sasaran. (nas)

Ganggu Teritorial Dari Hal. 1 Sependapat disampaikan Kapolda NTB, Brigjen Pol Mochammad Iriawan, SH, MM, MH, Danrem 162/WB Kolonel Zulfardi Junin pun mengindikasikan kekhawatiran yang sama. Daerah ini dilirik sebagai pintu masuk produk ilegal untuk dipasarkan ke tempat lain. ‘’Sebab jangan-jangan baru ini yang ketahuan. Sementara produk lain sudah banyak yang lolos.Iniyangkitakhawatirkanbersama,” kata Danrem kepada Suara NTB, Selasa (19/2).

Bahkan ia menyebut, upaya menerobos sistem keamanan pintu masuk di NTB ini mengindikasikan kearah gangguan teritorial.

Sebab dengan masuknya barang gelap, tanpa membayar pajak, selainmerugikanpembangunandaerah juga masyarakat umumnya. ‘’Untuk itu, harus ada upaya antisipasi bersama, jangan sampai gangguan keamanan semacam ini terus terjadi,” tegasnya.

Secara teknis, tentu pihaknya

tidak bisa langsung masuk ke ranah ini. Ada Bea Cukai, Polri dan institusi lainnya berkaitan dengan pengamanan pintu masuk. ‘’Tapi kami ada setiap saat jika diperlukan, khususnya untuk back up Polri,” tegasnya.

Pilkada NTB juga jadi bahan atensinya. Bergulirnya Pilkada yang sudah diawali dengan pendaftaran ini, mengharuskan institusi keamanan siaga. Tak hanya Polri, pihaknya pun ambil bagian untuk back up. Hanya saja, rapat untuk memutuskan teknis pengamanan hingga kini belum digelar pihak Pemprov NTB. Danrem menyebut, seluruh jajarannya,mulaidaritingkatKorem, Batalyon, Koramil, juga Babinsa, siap mengamankan Pilkada NTB. ‘’Posisi kami tetap di belakang Polri, untuk back up,” ujarnya.

Sejauh ini, berdasarkan analisanya, kondisi NTB kondusif.

Tidak ada gangguan keamanan berarti, namun tetap dilakukan antisipasi dengan pelibatan 1100 lebih Babinsa di NTB. (ars)

SUARA NTB Rabu, 20 Februari 2013

OPINI

Halaman 6

Mendamba Pemilih Cerdas Oleh :

Investor Jangan Dipersulit KEDATANGAN investor Australia bernama Callum Mackinnon mengadukan perlakuan tak wajar yang diterimanya ke Ombudsman NTB menjadi catatan penting. Betapa perlakuan yang mereka terima selaku warga asing di daerah ini, kurang pantas. Bagaimana tidak, dalam aduannya, bule investor ini bercerita bahwa ia pernah ditangkap oleh polisi terkait dugaan Callum Mackinnon terlibat tindak pidana pembunuhan di negara bagian Victoria, Australia.

Padahal, seharusnya dengan status sebagai terduga, harusnya Callum Mackinnon hanya dimintai keterangan oleh Polres Lobar untuk selanjutnya keterangan itu disampaikan kepada Kepolisian Victoria. Ternyata kengototan Polres Lobar, diduga bermotif uang. Dengan modus intimidasi, Callum Mackinnon diduga diperas. Oknum tersebut meminta uang kepada Callum Mackinnon.

Belakangan, Kepolisian Victoria telah menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Callum Mackinnon tidak cukup bukti terkait kasus pembunuhan di negara bagian Australia itu. Praktik mafia hukum terhadap warga negara asing ini, jelas akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di daerah ini. Di satu sisi, pihak kepolisian terus mensosialisasikan bahwa pihaknya adalah mitra masyarakat dan berjanji tidak akan korupsi.

Pengaduan Callum Mackinnon ini, mengindikasikan kalau janji korupsi pihak kepolisian itu, belum sepenuhnya dijalankan oleh semua personel kepolisian hingga ke tingkat bawah. Apalagi yang menjadi ‘’korban’’ adalah WNA. Implikasinya akan menjadi luas. Tidak hanya sebatas masalah hukum tapi juga pariwisata yang memang identik dengan wisatawan. Jangan-jangan cerita perlakuan tidak pantas ini sudah tersebar di negara asal WNA. Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu citra Lobar sebagai salah satu daerah investasi sekaligus tujuan wisata tersohor di NTB. Mendapat laporan seperti itu, Ombudsman harus cepat menyikapinya. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut tanpa ada kejelasan. Pihak Ombudsman harus segera mengkaji laporan ini. Kalau memang apa yang dilaporkan investor tersebut, menjadi domain Ombudsman, maka action di lapangan sangat diharapkan.

Misalnya dengan mendatangi lembaga-lembaga yang diadukan Callum Mackinnon. Seperti Polres Lobar. Begitu juga halnya terkait aduan warga Selandia Baru yang mengalami kesulitan mengurus sertifikat tanah di BPN Lombok Tengah. Warga Selandia Baru ini mengajukan permohonan sertifikat untuk terhadap lahan seluas 1,8 hektar di Gunung Prabu, Kuta.

Hal ini tidak boleh terjadi. Karena otomatis ini akan mengganggu investasi di daerah tersebut. Apalagi, Pemkab Loteng sudah berkomitmen akan mempermudah masuknya investor ke daerah tersebut. Bahkan Bupati Loteng, H. Suhaili FT pernah berjanji akan memberikan insentif khusus kepada investor yang memang serius ingin berinvestasi. Diajukannya permohonan sertifikat oleh Callum Mackinnon menunjukkan bahwa ia cukup serius berinvestasi di Loteng. (*)

AHAPAN kandidasi pada Pilgub NTB 2013 pada titik krusial. Sekitar empat pasangan berbasis partai politik dan satu pasangan dari jalur perseorangan akan melenggang. Jika tidak ada kendala admninstratif maupun teknis, para kandidat akan bertarung dan telah memasuki wilayah ambisi merebut posisi orang nomor satu di NTB priode 2013-2018.

Pada pasangan calon gubernur tersebut publik nantinya akan mereferesentasikan kepentingan dan harapan yang dilatari berbagai alasan, faktor dan varian. Dan apakah pasangan bakal calon gubernur yang sudah diketahui publik saat ini dapat merepresentasi harapan dan kepentingan publik?

Maka bukanlah hal mudah jika pemilih mengidentifikasi harapan dan kepentingan itu berdasarkan aspek ideologi dan platform partai politik pengusung. Mengingat kategori dan tipologi partai politik saat ini mengalami pengaburan demarkasi. Menukil Giovani Sartori (dalam Yuli Afriyandi, 2013), dalam demokrasi yang terinstitusionalisasi secara baik, ideologi partai akan mengarah ke tengah dan membuat penyekat ideologi antarpartai akan semakin bias. Itu artinya, harapan dan kepentingan publik (pemilih) pada sistem kepartaian saat ini tengah mengalami pengendapan mendasar jika ditakar pada aras agenda perjuangan berbasis ideologi dan platform partai politik.

Ayatullah Hadi

(Pengajar di Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram)

Wilayah wacana pendidikan politik kian suram. Kesadaran politik, platform dan alasan memilih kandidat berdasar dikotomi kader dan non kader partai pengusung hanya dikonsumsi oleh publik kritis yang sangat sedikit jumlahnya dibandingkan dengan jumlah pemilih yang berada di “tikungan” yang mengharap “serangan fajar”.

Gradasi Kesadaran Politik Yang mengemuka adalah personalisasi kepentingan nir-ideologi.

Lebih tegasnya, berdasar perspektif Donny Gahral Adian, sedang terjadi semacam gejala privatisasi demokrasi oleh segelintir elite.

Sehingga nafas gerak kepartaian ditopang melalui bangunan persepsi, modal dan pencitraan. Sementara identitas ideologi dan platform partai politik tidaklah ampuh menumbuhkan simpati pemilih.

Pada titik ini, hanya pemilih cerdaslah yang akan mampu membedakan mana partai politik sebagai gerombolan pragmatisme dan mana yang akan mengagregasi kepentingan publik.

Di tengah terpaan gelombang pendangkalan ideologi (tindakan koruptif) yang mendera di sebagian besar partai politik, sepertinya identitas kepartaian menjadi taruhan.

Ada kemungkinan penonjolan identitas kepartaian pada Pilgub NTB nantinya tidak terlalau memengaruhi minat pemilih. Upaya penyembunyian identitas kepartaian dan lebih menonjolkan profil kandidat seperti pada kampanye salah satu pasangan calon Pilgub Jawa Barat sengaja dilakukan kare-

na dianggap tidak terlalu menguntungkan mengingat belitan kasus sejumlah elite partainya telah menggerus legitimasi publik.

Mendamba pemilih cerdas di tengah paradigma uang dan kekuasaan sebagai panglima seperti dewasa ini sangatlah muskil. Rakyat memiliki tingkat keasadaran politik yang berbeda-beda akan berhadapan dengan berbagai tawaran dan janji politik yang terkemas dalam berbagai iklan, baliho, janjijanji politik dan pencitraan yang dibesut melalui berbagai publikasi lembaga survei.

Untuk menggambarkan berbagai gradasi kesadaran politik masyarakat, M Alfan Alfian mengungkap beberapa kategori. Pertama, lapisan publik kritis. Publik kritis akan mempersoalkan kecacatan kandidat. Memang tidak ada kandidat yang sempurna betul tanpa cacat, justru kelemahan itulah yang menjadi sasaran utama publik kritis.

Kedua, publik yang pragmatis.

Dalam hal mencitrakan kandidat, publik pragmatis tidak mempersoalkan kekurangannya, melainkan memanfaatkan kehadirannya dalam bingkai keuntungan material. Bahkan, dalam kadar tertentu, mereka rela dihadapkan pada publik kritis.

Ketiga, publik yang permisif. Ini berbeda dengan kategori sebelumnya, publik permisif cenderung tidak mampu mengelak dari dominasi elite kuat dalam kandidasi. Publik permisif tidak menyisakan ruang bagi kekritisan. Mereka menyerah

STASIUN RADIO

STASIUN RADIO

pada pilihan “kucing dalam karung”.

Namun, yang permisif masih berbeda dengan yang masokis, yakni jenis masyarakat yang sudah tahu bahwa pilihannya banyak cacat dan kekurangan, tetapi tetap saja memilih.

Wilayah Ambisi Seperti di awal tulisan ini, para bakal calon Gubernur NTB telah memasuki wilayah ambisi, yakni wilayah pertarungan untuk kepentingan dan pemenangan.

Setidaknya, kategori gradasi kesadaran politik masyarakat akan menentukan karakter perilaku pemilih di NTB. Dalam wilayah ambisi tentu akan sangat sumir jika para kandidat diprofilkan oleh para pendukungnya sebagai representasi berdasarkan ideologi dan platform partai pengusungnya.

Semua kandidat berambisi memenangi pertarungan melalui strategi dan mobilisasi.

Pada tahapan-tahapan krusial prosesi dan tahun puncak politik NTB, gejala verbalisme politik kian menyeruak ke permukaan ditandai dengan indahnya visi-misi dan janji-janji. Dalam waktu tidak lama lagi jalan-jalan, pasar, pusat keramaian, media massa serta ruang publik lainnya akan disesaki untaian verbalisme politik atau perang kata-kata. Semua kandidat akan memoles diri dengan tampilan filantropis (semangat melayani), citra humanis atau memilih blusukan ala Jokowi ke kampung-kampung kumuh, pelosok-pelosok dan pasar-pasar. Tentu semua itu

dalam rangka menjual harapan.

Wilayah wacana pendidikan politik kian suram. Kesadaran politik, platform dan alasan memilih kandidat berdasar dikotomi kader dan non kader partai pengusung hanya dikonsumsi oleh publik kritis yang sangat sedikit jumlahnya dibandingkan dengan jumlah pemilih yang berada di “tikungan” yang mengharap “serangan fajar”.

Dalam waktu yang relatif singkat jelang Pilgub NTB sangatlah tidak mungkin publik kritis yang kurang lebih diwakili NGO, aktivis kampus, kaum muda terdidik, dosen dan pengamat politik mampu melakukan penularan kesadaran kritis terhadap kaum awam agar memilih secara cerdas.

Hal paling mungkin yang bisa dilakukan oleh publik kritis adalah menguatkan jejaring masyarakat kritis sembari mengawal proses Pilgub NTB agar tetap pada jalur semestinya. Gerakan yang bisa ditempuh adalah diseminasi kesadaran untuk memantau prosesi Pilgub NTB. Selain kampanye antipolitik uang juga dengan membuka posko-posko pengaduan agar masyarakat bisa melapor indikasiindikasi pelanggaran dan kecurangan. Strategi ini mendesak, sebab agenda pendidikan politik adalah sebuah proyek besar dan bersifat jangka panjang.

POJOK Ada indikasi mobilisasi pembuatan KTP untuk pelajar Pilkada harus jurdil

*** Pabrik rokok akan dibangun di Lobar Jangan sekadar wacana

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Rabu, 20 Februari 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Lobar Surplus 25 Ribu Ton Beras

Pasarkan Pakaian Produk Lokal dan Impor SEJAK tahun 2011 lalu, I Dewa Nyoman Triadi Wiyasa membuka outlet pakaian, khusus menjual produkproduk lokal atau asli dalam negeri. Hanya saja, pakaian dari luar negeri, salah satunya produk impor dari Amerika Serikat disediakannya, guna memenuhi kebutuhan pasar di NTB yang mulai berkembang.

Lokasi outlet yang dikelolanya tepat di depan bangunan sebuah hotel yang direncanakan akan dioperasikan tahun ini.

Cowok 21 tahun ini melihat peluang besar untuk peningkatan (Suara NTB/bul) penjualan ke depan.

I Dewa Nyoman Triadi Bergelut di bidang penWiyasa jualan fashion, kata Oman, panggilan akrabnya adalah karena melihat kebutuhan konsumen yang tinggi. Selain itu, alasan utama karena dorongan orang tua yang khawatir, ia akan terjerumus pada pergaulan yang salah, jika tak ada aktivitas rutin yang harus dikerjakan.

“Orang tua saya takut lihat saya jalan-jalan terus, akhirnya saya dimodali untuk jualan, karena orang tua saya sebenarnya juga jualan pakaian. Mumpung di sini ada tanah keluarga, ini yang saya fungsikan untuk buka outlet pakaian,” kata lulusan SMA Negeri 8 Mataram tahun 2010.

Banyaknya pergaulan, khususnya pada rekan-rekan, seusianya dianggap sebagai satu peluang penjualannya. Demikian karena komunitas yang ia masuki sebagai sasaran pasar penjualannya.

Tak heran, berbagai jenis pakaian dan aksesoris yang ia datangkan dari Bali dan Bandung, brand dan sasarannya dominan untuk kawula muda. Namun untuk jenis pakaian yang didatangkan dari Amerika Serikat, melalui pihak lain ini mengusung semua segmen pasar.

Bisnis yang menurutnya penggabungan seni dan karya yang dituangkan dalam bentuk desain yang disablon pada pakaian, menjadi bisnis yang menyenangkan dan menguntungkan baginya. Karena tidak saja pemasarannya khusus di Mataram, Lombok. Tetapi produk-produk desainannya sudah dipasarkan kembali di Bali.

Dalam setahun ini, perkembangan usaha yang dipimpinnya ini, berkembang cukup signifikan. Setidaknya secara pribadi, ia sudah mampu menggaji dirinya sampai pada kisaran Rp 5 juta/ bulan. Belum termasuk dua rekan yang menjadi pegawainya.

Rencana dalam waktu dekat ini, Oman akan membuka kembali outlet baru, tak jauh dari lokasi outletnya sekarang. Bahkan, untuk memperluas pasarnya, pemuda jangkung ini berencana membuat majalah yang memuat segala aktivitas remaja.

Dengan memasukkan unsur desain dan produk yang dijualnya. Apalagi, ia termasuk cukup aktif bergerak di komunitas motor. Dengan demikian, antara kreasi, hobi dan usaha menurutnya akan beriringan. (bul)

Komoditi Pertanian NTB akan Disertifikasi Mataram (Suara NTB) Maraknya komoditi hasil pertanian impor yang masih mendominasi pasar, merupakan tantangan besar pengembangan produksi komoditi dalam daerah. Menyikapi itu, sejak tahun 2010 lalu, pemerintah menerapkan sistem sertifikasi bebas residu. Terdapat 11 komoditi yang sudah resmi bersertifikat, dan tahun 2013 ini, dijatah enam jenis komoditi yang akan disertifikasi.

Enam jenis komoditi tersebut, menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan (Suara NTB/bul) (BKP) NTB, Hj. HusnanidiHj. Husnanidiaty Nurdin aty Nurdin di antaranya, melon golden, manggis, rambutan, beras merah, durian, nanas dan kangkung. Dengan demikian, diharapkan semua produk yang dihasilkan di NTB ini akan dapat bersaing dengan komoditi dari luar negeri.

“Kebutuhan impor kita, khususnya buah, sudah mulai berkurang.

Buah yang ada di dalam daerah sudah mulai diminati oleh konsumen. Karena dengan sertifikasi ini, produk pertanian yang dihasilkan tersebut akan mendapat pengakuan secara resmi sehat konsumsi,” terangnya, usai menyerahkan sertifikat resmi kepada kelompok tani buah naga di Lombok Tengah, Selasa (19/2).

Pada proses sertifikasi ini, lanjutnya tidak dilakukan secara langsung, tetapi beberapa tahapan penelitian dan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menilai, menyangkut segala proses selama pelaksanaan produksi komoditi terkait. Itupun melibatkan berbagai unsur dan tim ahli. Di antaranya Dekan Pertanian Unram, Kepala BPTP, serta Dinas Pertanian secara langsung sebagai komisi teknis.

Kemudian hasilnya pertanian yang didapat, akan diuji kembali di laboratorium khusus di Yogyakarta. Setelah dinyatakan lulus, hasilnya akan dikembalikan langsung ke daerah. Selanjutnya melalui BKP secara resmi akan dikeluarkan sertifikat.

Setelah proses sertifikasi ini, kelompok tani dilepas begitu saja, tetapi masih dilakukan pengawasan berkala, guna memastikan hasil pertanian yang sudah disertifikasi tersebut benar-benar layak konsumsi dan sehat secara berkelanjutan.

Lebih jauh, pada pelaksanaan sertifikasi ini, kata Eny adalah erat kaitannya dengan kerjasama yang dibangun pemerintah daerah dengan pihak Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, guna mengedepankan produkproduk dalam daerah, khususnya pada hasil pertanian.

Apalagi jenis komoditi yang dimasukkan ke perhotelan dan rumah makan, selain sesuai spesifikasi yang diinginkan, bebas residu pestisida ini menjadi sorotan utama. Bahkan dengan ini, pihaknya sendiri berencana akan mempertemukan langsung para kelompok tani yang menghasilkan produksi besar, dengan para pengusaha pasar modern (supermarket).

Pada bagian lain, untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan dan hasil pertanian, pemerintah daerah dengan ditetapkannya Perda terbaru, akan menggarap semua lahan pekarangan. (bul)

Halaman 7

(Suara NTB/bul)

SIAPKAN PESANAN - Salah satu perusahaan digital printing sedang mempersiapkan pesanan dari pelanggannya yang berasal dari parpol atau timses pilkada di Mataram.

Kegiatan Jelang Pilkada Dongkrak Perekonomian NTB Mataram (Suara NTB) Aneka kegiatan bernuansa politik dengan berbagai aktivitas kampanye jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung tahun ini, dinilai mampu menggerakkan berbagai sektor yang erat kaitannya dengan perekonomian.

Apalagi, mendekati masa pemilihan, kegaiatan-kegiatan yang notabene berbenturan langsung dengan pendanaan terlihat mulai padat.

Pada kegiatan Data Penduduk Potensial Pemilu (DP4) saja, kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), H. Soegarenda, MM, terdapat banyak kegiatan yang melibatkan banyak orang, dari petugas yang melakukan pendataan di lapangan, hingga kepada percetakan.

“Gerakan perekonomian sudah pasti ada, tetapi berapa besarannya itu tidak bisa saya urai, karena harus dilakukan pendataan. Tetapi sudah bisa kita rasakan keberadaannya,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (19/2).

Soegarenda mengatakan, untuk biaya kampanye saja, tidak sedikit pendanaan yang digelontorkan oleh masingmasing calon kepala daerah.

Apalagi, yang bermain dalam hal ini melibatkan banyak partai. Sehingga aktivitasnyapun skupnya luas dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, hingga ke pelosok pedesaan.

Secara khusus dianggap tidak saja menguntungkan pihak percetakan, dengan banyaknya cetak baliho, spanduk dan stiker-stiker. Tetapi, dampak perekonomiannyapun dirasakan langsung oleh rumah-rumah

makan, yang notebene menjadi tempat pertemuan.

Hal ini menurutnya, akan memberi pengaruh terhadap peningkatan kebutuhan konsumsi, tentunya pada setiap pertemuan akan melibatkan banyak orang, dan relatif akan berefek pada peningkatan konsumsi komoditi-komoditi tertentu.

Meski demikian, tidak serta merta semua kegiatan yang berlaku sekarang, akan menimbulkan inflasi dengan meningkatnya kebutuhan di lapangan. Untuk melihat seberapa jauhnya, kata Soegarenda, akan tergambar dari pendataan bulanan maupun tiga bulanan yang rutin dilakukan BPS. “Tidak secara khusus sih dilakukan pendalaman, pergerakan ekonomi akan dilihat pada release bulanan kita, tetapi dari sana akan memberi gambaran sejauh apa pengaruh yang ditimbulkan pada masa-masa kampanye,” terangnya lagi.

Kondisi ini sebenarnya dianggap tidak saja berlaku untuk satu wilayah, tetapi berlaku hampir di seluruh dunia pada setiap pilkada. Hanya saja, besaran pergerakan

ekonomi yang ditimbulkan, tergantung seberapa besar aktivitas yang dilakukan pada setiap kegiatannya di semua wilayah.

Pada peningkatan kebutuhan tenaga kerja dan waktu kerja rata-ratapun, dianggap akan berpengaruh pada beberapa saat hingga pemilu usai. Diurainya, ada kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak mampu dilakukan beberapa orang, sehingga secara tidak langsung orang lain yang dianggap bisa melakukan kegiatan tersebut, akan ditarik secara langsung. Dan demikian berkembangan seterusn y a . (bul)

H. Soegarenda

Masyarakat Miskin di Lotim Dibantu Biaya Pemasangan PDAM Selong (Suara NTB) Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lotim, Yuniar Affandi menyatakan, masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dibantu biaya pemasangan baru pipa pelayanan air bersih PDAM. Program itu merupakan bantuan dari pemerintah Australia melalui pemerintah pusat.

Yuniar Affandi di Selong, Selasa (19/2) kemarin mengutarakan, terhitung sejak tahun 2012 lalu, pihaknya memberikan program keringanan pembayaran pelanggan baru yang bekerjasama dengan pemerintah pusat. Tahun 2013 ini katanya menjadi tahun kedua.

Disebutkan, tahun 2012 lalu PDAM mulai dengan 1000 sambungan baru. Tahun 2013 ini ditarget 1.500 sambungan yang ditempatkan di titik tertentu.

Dikatakan demikian karena program dengan nilai persiapan investasi sebesar Rp 5 miliar ini diberikan kepada dan diutamakan bagi daerah yang memiliki sumber mata air.

(Suara NTB/rus)

Yuniar Affandi

Di Lotim tersebar di lima kecamatan, yakni Labuhan Haji, Suralaga, Wanasaba, Sukamulia dan Sambelia. Disebutkan, tarif biasa PDAM untuk sambungan pelanggan baru biasanya Rp 980 ribu. Khusus bagi MBR ini diberikan Rp 750 ribu yang bisa dicicil hingga 6 kali.

“Ini khusus memang bagi MBR, saat ini kita baru tanam pipanya. Setelah pekerjaan pemasangan pipa selesai, nanti ada proses pengujian pipa,” paparnya.

Penentuan lokasi MBR yang diberikan konpensasi ini katanya dilakukan pemerintah pusat.

Dana dari pusat yang merupakan hibah dari Pemerintah Australia itu diminta ditanggung dulu oleh pemerintah daerah setempat. “Nanti uangnya diganti pusat, dengan pagu anggaran Rp 2 juta satu sambungan rumah,” ucapnya.

Besarnya investasi yang telah dikeluarkan untuk pemasangan pipa dan lainnya dikatakan sudah menjadi konsekuensi program. “Kalau salah pasang tidak dibayar, itu akan tetap menjadi tanggungan kita (PDAM-red)” ungkapnya.

Saat ini jumlah pelanggan PDAM yang tercatat mencapai 17.528 pelanggan. Target pelanggan bertambah tiap tahun 5.000 pelanggan. Disadari sejauh ini, peningkatan pelanggan tidak sejalan dengan kepastian sumber mata air. Karenanya ia mengimbau masyarakat, terutama di kawasan sumber mata air hendaknya bisa menjaga sumber air. (rus)

Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas Pertanian Lombok Barat, Bachtiar menyatakan, sektor pertanian di Lobar memberikan sumbangan sekitar 60 persen untuk perbenihan NTB. Produktivitas benih di Lobar setiap tahun sekitar 4.300, sementara kebutuhan petani di daerah Lobar sendiri hanya 726 ton. Artinya benih di Lobar mengalami surplus.

Begitu pula produksi padi, data tahun 2012 tingkat produtvitas gabah kering giling mencapai 710. 000 ton setara dengan 107 ribu ton beras sementara kebutuhan konsumsi dalam daerah sekitar 80 ribu. “Artinya terdapat surplus sekitar 25 ribu ton di Lobar. Kami sudah mampu beri sumbangan ketahanan nasional dan daerah,”ungkap Bachtiar, Selasa (19/2).

Secara nasional jelasnya, tingkat produktivitas secara nasional 6,3 ton per hektar. Sedangkan di Lobar, termasuk di kecamatan Lingsar baru-baru ini panen raya bersama Menteri sudah mampu mencapai produktivitas 10,6 ton. Untuk meningkatkan produksi, ia menyarankan perlu kerja keras semua pihak.

Dari catatan Bappeda, persentase tenaga kerja di sektor

pertanian dan kontribusi terhadap PDRB sekitar 25 persen. Pencapaian ini kalah sedikit dengan pariwisata sekitar 27 persen, artinya sektor pertanian tetap menjadi lokomotif di dalam rangka pembangunan ekonomi di Lobar.

Dilain sisi jelasnya, persoalan yang pelik dihadapi di sektor pertanian adalah tingginya reduksi atau pengurangan lahan pertanian akibat pembangunan berbagai infrastruktur umum seperti jalan dan sarana prasarana lain. Khusus pembangunan jalan yang banyak memakan lahan produktif adalah jalur bypass BIL khususnya jalan lingkar patung sapi.

Untuk menanggulangi persoalan ini, pihaknya selain berupaya ekstensifikasi melalui program cetak sawah. Pihaknya juga intensifikasi melalui penggunaan teknologi tepat guna, dalam artian penggunaan benih unggul yang bisa meningkatkan produktivitas. “Kita terus berupaya meningkatkan produktiivtas,” tukasnya.

Sementara itu di level provinsi surplus beras mencapaai 60 ribu ton tahun 2011 menurun pada tahun 2012 menjadi 40 ribu ton. (her)

Tidak Ada Distributor Minuman Beralkohol di NTB Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Drs. H. L. Imam Mailiki, MM mengungkapkan bahwa tidak ada distributor dan importir minuman beralkohol atau minuman keras (miras) di NTB. Di NTB, katanya hanya ada tiga subdistributor minuman beralkohol yang memiliki izin.

Hal tersebut dikatakan saat rapat koordinasi terkait dengan pengawasan peredaran miras di tempat-tempat pariwisata, Selasa (19/2) di Ruang Rapat Utama kantor gubernur NTB. ”Jadi di NTB itu tidak ada yang namanya distributor. Tidak ada yang namanya importir terdaftar.

Yang ada hanya subdistributor minuman beralkohol,” kata Imam Maliki.

Disebutkan, tiga subdistributor minuman beralkohol tersebut yakni UD Tanpa Nama di Cakranegara, Toko Bintang Indah di Ampenan dan UD. Marina di Senggigi Lombok Barat. “Importir terdaftar, izinnya diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan cq Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Sedangkan produsen dalam negeri juga izinnya dari Kementerian Perdagangan cq Direktoral Jenderal Industri Kementerian Perindustrian,” tuturnya.

Imam Maliki menambahkan, mekanisme yang sama juga berlaku untuk para distributor. Dimana izinnya dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. Untuk keluarnya izin tersebut, distributor harus mendapatkan rekomendasi dari Disperindag Provinsi. Sementara untuk menerbitkan rekomendasi tersebut, Disper-

indag mengeluarkan telaahan dan uji yang dilakukan oleh Dipserindag kabupaten/kota.

“Semua minuman keras yang beredar baik produk impor maupun produk dalam negeri wajib ada tanda label.

Untuk label produk dalam negeri MD sedangkan produk luar negeri ML. Sementara peredaran minuman keras untuk hotel berbintang dan restoran harus ada izin dari Dinas Pariwisata kabupaten/kota,” terangnya.

Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan, lanjut Imam Maliki minuman keras atau minuman beralkohol merupakan barang yang diawasi, diatur dan dikendalikan.

Sebab barang tersebut jika tidak diatur, diawasi dan dikendalikan bisa mempengaruhi moral, berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Yang bisa menjual langsung adalah hotel berbintang tiga, empat dan lima kemudian restoran dengan klasifikasi talam, salaka dan kencana.

Selain itu Bar, Publish Bar (PUB) dan klub malam dan tempat tertentu lainnya. Tempat tertentu lainnya yang bisa mengkategorikan itu adalah kewenangan bupati/walikota,” terangnya.

Disamping itu, minuman keras beralkohol barang impor hanya boleh masuk lewat pelabuhan yang sudah ditentukan seperti Pelabuhan Laut Belawan, Medan, Pelabuhan Laut Tanjung Priok, Jakarta, Pelabuhan Laut Tanjung Perak, Surabaya, Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, dan Pelabuhan Laut Sukarno-Hatta, Makassar. “Selain pelabuhan laut juga dari pelabuhan udara yakni bandara bertaraf Internasional,” tandasnya. (nas)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUPA-RUPA

OJEK

BENGKEL

PENGOBATAN

RUMAH MAKAN

RUKO

Halaman 8

SUARA NTB Rabu, 20 Februari 2013

Pertina NTB akan Jaring Atlet Muda Mataram (Suara NTB) Kegagalan cabang olahraga (cabor) tinju di PON XVIII di Riau tampaknya membuat pihak Pertina harus bekerja ekstra. Kali ini pihak Pertina NTB akan menjaring atlet-atlet muda untuk menghadapi PON XIX di Jawa Barat 2016. Sebagai bentuk pembinaan atlet tinju amatir muda, pihak Pertina NTB akan menggelar Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Tinju Amatir Gubernur Cup III yang melibatkan atlet kadet dan junior.

Sekretaris Umum (Sekum) Pertina NTB, Haryoto yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (19/2) kemarin mengatakan pihaknya merencanakan kegiatan itu bisa dilaksanakan di Pulau Lombok, sebab pada Kejurnas Tinju Amatir sebelumnya digelar di Pulau Sumbawa, yakni Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa.

Untuk penetapan lokasi Kejurnas tinju tersebut akan diserahkan sepenuhnya ke Gubernur NTB untuk memilih. Pasalnya pihak Pertina NTB sendiri sudah mengajukan dua daerah

untuk menjadi tuan rumah.

Menurut Haryoto, pelaksanaan kejurnas Gubernur Cup III ini agak berbeda dengan kejurnas sebelumnya. Pasalnya di kejurnas tahun ini akan melibatkan petinju-petinju muda kadet dan junior. Pihaknya sengaja melibatkan atlat-atlet muda dengan tujuan mempersiapkan atlet muda menghadapi PraPON hingga PON XIX di Jabar 2016. Kejurnas tersebut akan mempertandingkan sebanyak 9 kelas putra dan 6 kelas putri katagori kadet dan 9 putra dan 6 putri junior. (fan)

Murni Siap Naik Ring Lagi Mataram (Suara NTB) Gagal mewakili tim tinju NTB di PON XVIII di Riau 2012 sempat membuat Murni ingin mengakhiri karirnya di dunia tinju. Namun setelah berpikir panjang, akhirnya atlet peraih medali emas di kejurnas Tinju di Aceh tahun 2010 ini mengurungkan niatnya untuk gantung sepatu di tinju. Rencananya ia akan kembali naik ring lagi.

Dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (19/ 2), Murni mengatakan ia bertekad akan ambil bagian di pertandingan tinju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang akan berlangsung di Kota Bima 2014. Selain ingin tampil di Porprov, ia juga mengincar medali emas di kelas 48 kg putri di pesta puncak olahraga tingkat regional NTB itu.

Niatnya untuk tampil di pertandingan tinju Porprov itu sudah bulat, sebab dirinya sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti pesta olahraga regional yang digelar empat tahun sekali itu. Ditanya soal daerah yang akan diwakilinya nanti, Murni mengaku belum tahu. Namun ia menegaskan dirinya saat ini berdomisi di Kota Mataram. Itu artinya, bila Kota Mataram hendak menggaet dirinya masuk dalam tim tinju Kota Mataram, ia sudah siap.

Namun demikian, ia berharap pada pada pengurus Pertina Kota Mataram agar secepatnya melakukan seleksi atlet persiapan Porprov, sehingga kontingen tinju Kota Mataram lebih siap menghadapi event bergengsi tersebut. Namun ditambahkanya, bila Kota Mataram tidak berminat untuk meminang dirinya sebagai atlet, ia mengaku siap membela daerah kabupaten/kota lain di Porprov NTB 2014. (fan)

Tiga Bintara Juarai Lomba ’’Airsoft Gun’’ Mataram (Suara NTB) Lapangan tembak Yonif 742/SWY Sejak Senin (18/2) lalu bergemuruh. Sejumlah personel dari tingkat perwira sampai prajurit terlibat lomba menembak. Perlombaan itu merupakan bagian dari rangkaian memeriahkan HUT ke 52 Korem 162/ Wira Bhakti bekerja sama dengan WBAC (Wira Bhakti Airsoft Gun Club).

Dari hasil lomba, keluar sebagai juara pertama Sertu Lalu Solikin, anggota Denbekang Mataram, Juara kedua Serma Acep anggota Denpom Mataram, juara ketiga diraih oleh Serda Izuddin Anggota Kibant Yonif 742/SWY. Kegiatan melibatkan para penembak di jajaran Korem 162/WB dan jajarannya se-Pulau Lombok dan anggota Satdisjanrem. Secara khusus digelar dengan ketua panitia Mayor Inf Endarwan Yansori dan Ketua WBAC Sofyan Madjid dan pengurus serta anggotanya.

“Perlombaan ini berjalan dengan lancar berkat dukungan dan kerjasama Korem 162/Wira Bhakti dengan WBAC, bertujuan untuk menjaga dan memelihara kemampuan menembak yang sudah dimiliki para anggota Korem,” kata Danrem 162/WB, Kolonel Inf. Zulfardi Junin. Selain itu, untuk mengenalkan permainan airsoft gun kepada anggota Korem dan jajaran.

Sementara itu, materi yang dilombakan menggunakan unit pistol dengan tiga sikap. Yaitu, sikap berdiri, duduk dan tiarap. “Harapan kami, perlombaan seperti ini terus dilaksanakan pada kesempatan-kesempatan berikutnya, sehingga WBAC Mataram mempunyai personel yang andal untuk ditampilkan sebagai wakil mengikuti perlombaan pada tingkat yang lebih tinggi,” harap Danrem. (ars/*)

AKSI - Aksi para penembak dalam lomba Airsoft Gun di Lapangan Tembak Yonif 742/SWY. (Suara NTB/ist)

Melihat Realisasi GOR KLU (2-habis)

Batas Toleransi Habis, Komite Ingatkan PHO Dana Rp 7,2 miliar bukanlah jumlah yang kecil untuk membangun sebuah Gedung Olahraga (GOR).

Apalagi untuk Kabupaten Lombok Utara yang notabene berusia 4 tahun jalan. GOR KLU - sejak pertama, jadi buah bibir masyarakat KLU. Pemicunya, sosok anggota DPRD KLU, justru disetujui Bupati KLU sebagai bagian (Ketua) dari Komite Pembangunan GOR, yang mana DPRD diketahui hanya berurusan dengan tiga tupoksi - legislasi, budgeting dan controlling, bukan eksekusi! Akankah GOR KLU bernasib sama seperti Hambalang?

TANGGAL 31 Desember 2012 adalah batas waktu pengerjaan proyek GOR sesuai kontrak. Lebih dari periode itu, Perpres 70 pun masih mentolerir penyelesaiannya selama 50 hari kerja pascabatas waktu untuk menyelesaikan item yang belum selesai. Menilik toleransi itu, tanggal 19 Februari (jika Januari terhitung 31 hari) adalah batas waktu finishing proyek ini. Namun faktanya, sampai hari ini, GOR KLU belum juga kelar. “Anggaran sudah ada, tinggal kita bayarkan tetapi dilengkapi dulu dokumennya sebagai syarat kita melakukan pencarian,” kata Bendahara Komite Pembangunan GOR KLU, H. Kholidi Kholil.

Kepala Dispenda ini tak merinci realisasi pencairan dana hingga tahap pembangunan saat ini. GOR KLU dike-

(Suara NTB/ari)

RUSAK - Kondisi kloset di GOR KLU yang sudah rusak tetap dipasang oleh pekerja.

tahuinya akan dimanfaatkan untuk 3 jenis cabor, yakni futsal, basket, dan bola voli.

Tim Provisional Handing Over (PHO) selaku pelaksana dalam rangka serah terima proyek antara penerima dan yang menyerahkan proyek diminta oleh Komite Pembangunan untuk tegas dalam mengawasi hasil pembangunan.

Komite Pembangunan mendesak Tim PHO yang dibentuk dari lintas SKPD KLU itu lebih selektif, tetapi juga berani mengungkap hasil pembangunan yang sekiranya terdapat kejanggalan ataupun hasil yang tidak sesuai dengan spek.

“Tim PHO juga harus teliti, jangan main-main, sehingga tidak ada yang ditinggalkan oleh kontraktor. Dari mana

anggaran dicarikan lagi kalau setelah pemeriksaan PHO, masih ada ditemukan bangunan yang belum jadi,”tegas Ketua Komite Pembangunan KLU, Zarkasi, S.Ag. Bagi Zarkasi, proyek GOR KLU dengan anggaran cukup besar merupakan pertaruhan reputasi KLU di mata pemerintah pusat. Ia tak menampik, saat ini GOR KLU dalam tahap finishing beberapa item yang belum selesai.

Selama periode pertambahan waktu finalisasi fisik namun diketahui belum 100 persen, Zarkasi menyebut, hal itu akan menjadi catatan Komite.

“Kami tidak mau tahu, kontraktor harus menyelesaikannya sebab itu adalah resiko mereka. Kalau ada ditemukan yang tidak beres kami takut KLU tidak akan dipercaya lagi oleh Pemerintah pusat. Tim PHO juga jangan main-main dalam mengawasi hasil pembangunan GOR. Jika nanti ditemukan ada Tim yang bermain, kami tidak segan-segan mengambil tindakan juga terhadap mereka.

Kami akan lapor bupati,” tandas Zarkasi.

Kepada wartawan di sela-sela pemeriksaan Tim PHO, Staf PT. Karya Prakarsa Utama, Reza, selaku kontraktor mengklaim telah menargetkan waktu hingga 10 hari ke depan untuk menyelesaikan seluruh item pada fisik bangunan. Ia tak menampik, jika pada beberapa dinding masih terlihat bergelombang. “Kloset yang pecah akan diganti, baut-baut yang tidak ada akan kami pasang,” ujar Reza.

Melihat banyaknya item yang notabene tidak memuaskan secara kualitas, patut ditunggu adanya pemeriksaan lanjutan oleh instansi yang lebih tinggi. Apalagi, jumlah besi pada lantai dua diakui kurang dari jumlah seharusnya! (ari)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU RUPA-RUPA

RUMAH MAKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok Hanya :

PENGOBATAN

KONTRAKAN DIKONTRAKKAN RUMAH DEKAT INDOMARET CEMARA MATARAM

COCOK UNTUK KANTOR Jl. Hos Cokro Aminoto No. 25A Cemara Mataram

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris)

HP. 087 864 023 731 Telp. 0370 - 6677407

BOUTIQUE

RUPA-RUPA

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Rabu, 20 Februari 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN

SALON

KOMPUTER

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Fax

PROPERTY

Hub. 081 803 730 764

FASHION

ACCU

PENGOBATAN

HOTEL

TELEVISI

RUPA - RUPA

KOS/KONTRAKAN

RUPA-RUPA

RUPA - RUPA

BANK

RUPA - RUPA

PERAWATAN AC

BENGKEL

TRAVEL

SUARA NTB Rabu, 20 Februari 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 10

Kumpulkan Seluruh SKPM

Bupati Cek Kesiapan ’’Event’’ Bau Nyale Praya (Suara NTB) Event pariwisata bertaraf nasional, Bau Nyale di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tinggal menghitung hari.

Pemkab Loteng pun terus mematangkan berbagai persiapan yang digelar tiap tahun tersebut. Selasa (19/2) kemarin, Bupati Loteng, H. M. Suhaili, FT., mengumpulkan seluruh kepala Satuan Kerja Pelayan Masyarakat (SKPM) lingkup Pemkab Loteng bersama panitia event Bau Nyale, untuk mengecek persiapan pesta rakyat Loteng tersebut.

Dihadapan para pejabat yang hadir, Bupati mengungkapkan harapannya supaya event Bau Nyale tahun ini, harus lebih baik dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk itu, persiapan harus benarbenar matang. “Semua SKPM harus

terlibat. Jangan ada yang saling tunggu. Apa yang bisa dikerjakan, harus dikerjakan,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, pelaksanaan Bau Nyale tahun ini harus bisa benar-benar menampakan segi ritual dan budaya daerah. Tidak hanya

sekadar seremoni dan hiburan saja.

Sehingga bisa memberikan warna tersendiri dari pelaksanaan tahuntahun sebelumnya. “Seremoni dan hiburan tetap ada. Tetapi segi budaya harus lebih nampak,” timpalnya.

Dikatakannya, untuk hiburan pihaknya sudah berkomunikasi dengan beberapa artis ibukota.

Yang diharapkan nanti bisa hadir menghibur masyarakat yang hadir.

Termasuk juga grup band terkenal asal ibukota. Dimana khusus untuk artis dangdut ada sekitar lima artis yang akan hadir. Sementara grup band ada dua diantaranya Seventeen serta Timelo.

Kehadiran artis dan grup band ibu kota itu nantinya, akan ditam-

bah dengan kehadiran arti dan grup band lokal. Jadi artis lokal juga punya kesempatan untuk menghibur masyarakat. “Intinya, sajian Bau Nyale tahun harus lebih baik.

Baik itu dari segi persiapan dan kesiapan acara, termasuk dari segi hiburan yang disuguhkan kepada masyarakat,” pungkas Bupati.

Sebelumnya, dari hasil pertemuan para pemangku adat Loteng, perayaan Bau Nyale tahun ini akan jatuh pada tanggal 2 dan 3 Maret mendatang. Pemkab Loteng sendiri sudah menyiapkan berbagai acara sebelum acara puncak. Diantara pemilihan Putri Mandalika, pasar murah, presean sampai lomba pacuan kuda. Semuanya dipusatkan di Pantai Kute Pujut. (kir)

Poster drama musikal Les Miserables

Lagu ’’Les Miserables’’ akan Dibuat dalam Edisi Khusus Jakarta (Suara NTB) – Piringan cakram yang berisi lagu-lagu dari drama musikal Les Miserables akan dibuat dalam edisi khusus. Edisi ini akan berisi dua piringan dengan 22 lagu lebih banyak dari edisi yang sekarang beredar.

“Kami senang dengan kesuksesan album dan dengan senang hati menambah 22 lagu lagi,” kata produser Sir Cameron Mackintosh. Pascaproduksi film Les Miserable sangat ketat. Rekaman dengan orkestra, penyuntingan akhir, dan sound mixing harus selesai hanya dalam beberapa minggu tulis BBC. Akibat waktu yang singkat yang itu, mereka hanya mampu merekam sejumlah lagu agar penggemar dapat menikmati lagu tersebut sebelum natal. Selain lagu tambahan, edisi terbaru itu juga akan memuat sejumlah foto saat pengambilan gambar yang belum pernah dipublikasikan beserta penjelasannya.

CD soundtrack Les Miserables dalam bentuk fisik dan digital akan tersedia mulai 18 Maret. Film Les Miserables keluar tahun lalu dengan arahan sutradara Tom Hooper. Film itu dibintangi antara lain Hugh Jackman, Anne Hathaway, dan Eddie Redmayne.

Film itu memboyong empat penghargaan Bafta beberapa waktu yang lalu. Les Miserables juga masuk delapan kategori untuk memperebutkan Piala OScar saat Academy Awards 24 Februari nanti. (ant/bali post)

Mindy McCready Bunuh Diri

Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT., langsung memimpin rapat persiapan event Bau Nyale di Pendopo Bupati Loteng, Selasa (19/2) kemarin.

Meningkat, Penjualan Album Peraih Grammy Awards Jakarta (Suara NTB) Para peraih Grammy Awards tidak sekadar membawa pulang piala, penjualan album mereka pun turut menanjak setelah penampilan mereka pada perhelatan musik itu. Single dan album para peraih Grammy, seperti trio FUN. dan Mumford & Sons, dan naik lebih dari dua kali lipat.

Berdasarkan angka penjualan yang dikeluarkan Jumat lalu, single milik FUN. yang berjudul “We Are Young” naik hingga 182 persen

setelah berhasil meraih “Song of The Year” dan “Best New Artist” di Gramyy pekan lalu.

Peraih “Album of The Year”, band folk asal Inggris raya Mumford & Sons bertambah 116 persen untuk penjualan single “I Will Wait”, seperti yang dikutip dari Reuters. Album “Making Mirror” dari musisi Australia Gotye pun menanjak bila dibandingkan dengan sepekan sebelum Grammy Awards digelar, sebanya 124 persen.

Bintang R&B Frank Ocean, yang memboyong dua Grammy, mendapat 140 persen kenaikan untuk albumnya “Channel Orange”. Penyanyi asal California, Miguel, 26, pun menuai keuntungan setelah ia tampil membawakan lagunya yang berjudul “Adorn”. Kenaikan itu terjadi segera setelah Grammy Awards disiarkan 10 Februari lalu, terutama dalam bentuk digital.

Tak hanya milik para peraih piala Grammy, penjualan karya mu-

sisi lawas pun turut terdongkrak.

“Take Five” milik pianis jazz Dave Brubeck naik 248 persen setelah Chick Corea, Stanley Clarke, dan Kenny Garrett menampilkan persembahan untuk sang musisi yang meninggal Desember lalu.

Veteran rocker The Band mengalami kenaikan 203 persen untuk kumpulan lagu terbaiknya setelah sejumlah musisi mengadakn penghormatan untuk mendiang drummer mereka Levon Helm. (ant/bali post)

Arkansas – Bintang musik country yang lagi bermasalah Mindy McCready, ditemukan meninggal dunia Minggu waktu AS karena diduga bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri, kata seorang sherif Arkansas seperti dikutip Reuters, Senin.

Penyanyi yang karir cemerlangnya dibayangi penyalahgunaan narkotika dan berkali-kali mencoba bunuh diri itu, meninggal pada usia 37 tahun.

Jenasah McCready ditemukan di serambi rumahnya di Heber Springs, Arkansas, Sabtu sore waktu AS. Dia dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian karena diduga bunuh diri dengan menembakkan pistolnya sendiri, kata kantor Sherif Kecamatan Cleburne. Para detektif menyisir sekitar tempat kejadian perkara menyusul laporan adanya tembakan, sambung kantor sherif itu.

McCready yang diantaranya merilis album “Ten Thousand Angels” dan “If I Don’t Stay the Night,” didera banyak masalah pribadi, berupa penyalahgunaan obat-obatan, upaya bunuh diri, sengketa keluarga dan tragedi.

Bulan lalu, produser rekaman David Wilson, ayahanda dari anak tertuanya atau mantan suaminya, ditemukan tewas dengan menembak diri juga di kota sama di Arkansas. Sejumlah penyanyi menyampaikan duka citanya untuk McCready, termasuk penyanyi country Tracy Lawrence dan bintang country Carrie Underwood yang mentwit doa untuk sang mendiang.

Lahir di Fort Myers, Florida, McCready menyanyi sejak anak di gereja Pentekosta. Dia pindah ke Nashville, Tennessee, dengan memulai karir musik country pada usia 18. Lalu pada 1996 dia mengeluarkan debut album “Ten Thousands Angels” yang terjual 2 juta kopi. Dia memiliki dua anak laki-laki yang pertama Zander yang lahir 2006. (ant/bali post)

“Die Hard” Film Box Office Terlaris

Jakarta (Suara NTB) Film kelima “Die Hard” tercatat sebagai film box office terlaris di bioskop Amerika Utara selama liburan akhir pekan, mengalahkan drama cinta “Safe Haven” yang selama

Jumat-Minggu hanya berada di posisi ketiga.

Menurut perkiraan studio yang dikutip Reuters, “A Good Day to Die Hard”, yang kembali menampilkan Bruce Willis sebagai John McClane,

meraup 25 juta dolar AS dari bioskop di Kanada dan Amerika Serikat selama tiga hari pemutaran. Perhitungan pendapatan film itu diperkirakan mencapai 40 juta dolar AS selama lima hari sejak libur Valentine pada Kamis sampai libur Hari Presiden pada Senin.

“Die Hard” megalahkan “Safe Haven”, sebuah adaptasi novel Nicholas Sparks. Film yang dibintangi oleh Julianne Hough dan Josh Dushamel itu meraup 21,4 juta dolar AS selama tiga hari pemutaran. Sementara film komedi arahan Melissa McCarhty yang berada di puncak tangga box office pekan lalu, “Identity Thief”, tetap bertahan di posisi kedua dengan pendapatan 23,4 juta dolar AS selama akhir pekan.

Willis kembali berakting untuk peran yang dia lakoni dalam empat film sebelumnya yang dimulai dengan “Die Hard” pada 1998. Film itu meraih pendapatan kotor sekitar 1,1 miliar dolar AS di seluruh dunia dan menjadikan Willis aktor laga global. Dalam film terbaru, Mc-

Clane harus terbang ke Rusia untuk menyelamatkan anaknya, seorang anggota CIA yang diperankan oleh Jai Courtney.

Menurut Presiden Distribusi Domestik Studio 20th Century Fox, Chris Aronson, penjualan film tersebut hampir sesuai dengan proyeksi awal yaitu berkisar 40 juta dolar AS selama lima hari. Penonton film tersebut tercatat 55 persen laki-laki dan 45 persen perempuan, dengan sepertiganya orang berusia kurang dari 25 tahun, sesuai dengan pasar penonton film sebelumnya, kata Aronson. “Itu menunjukkan konsistensi basis penggemar,” katanya.

Pendapatan dari pemutaran perdana film tersebut hampir dua kali lipat dari pemutaran film pertama “Die Hard”, tetapi turun drastis dari penjualan tiga film sebelumnya menurut perhitungan dari boxofficemojo.com. Namun pendapatan film itu belum termasuk 61 juta dolar AS lagi dari pemutaran di seluruh dunia, termasuk hasil pemutaran mengesankan di Rusia, Jepang dan Inggris. (ant/bali post)

Penjualan Album Noah Tembus Satu Juta Copy Jakarta (Suara NTB) – Dalam tiga bulan, album Noah yang berjudul “Seperti Seharusnya” berhasil menembus penjualan hingga satu juta copy.

“Terimakasih pada Tuhan Yang Maha Esa, hari ini ada satu lagi

yang kita capai,” ujar vokalis Noah, Ariel, dalam konperensi pers di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, jumlah penjualan tersebut membuat para personel Noah puas. Terutama karena kerja keras mereka itu dapat terbayarkan

dengan prestasi manis.

Sebenarnya penjualan 1 juta CD sudah dicapai sejak Desember 2012, hanya saja memang baru perayaannya diadakan hari ini.

Sebelumnya, band yang di-

gawangi Ariel, Uki, Lukman, Reza dan David itu pernah menggebrak blantika musik Indonesia dengan peluncuran album. Mereka juga sukses menggelar konser 5 negara dalam 1 hari pada September 2012. (ant/bali post)

Mendiang Mindy McCready

Berdayakan Masyarakat Lokal OBJEK wisata air terjun Benang Stokel yang terletak di Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah cukup ramai didatangi para wisatawan baik wisatawan lokal, domestik, dan mancanegara. Di hari-hari biasa rata-rata pengunjung bisa mencapai 100 orang per hari. Sementara di hari libur seperti Sabtu dan Minggu bisa mencapai seribu orang per hari.

Salah satu pegiat wisata di desa tersebut, Lalu Gurun mengatakan pada tahun baru 2013 lalu, sebanyak 8.000 wisatawan berkunjung ke objek wisata tersebut. “Tiap tahun baru itu tempat parkirnya tidak cukup,” ujarnya belum lama ini.

Namun belakangan ini, Gurun mengatakan terjadi tren penurunan angka kunjungan karena kondisi jalan yang mengalami kerusakan. Biasanya pada saat high season, wisawatan asing yang berkunjung ke daerah tersebut bisa mencpai 100 orang per hari. “Kalau bukan high season, wisatawan asing itu biasanya 10 orang per hari,” ujarnya. Tarif atau karcis masuk di kawasan tersebut juga dibedakan antara wisatawan lokal dan asing dimana Rp 1000 untuk wisatawan lokal dan Rp 5000 untuk wisatawan asing.

Dengan cukup besarnya angka kunjungan di objek wisata tersebut, Gurun berharap pemerintah memberikan perhatian khususnya kepada masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata tersebut. Menurutnya, masyarakat sekitar perlu diberdayakan agar ikut menikmati dampak dari perkembangan pariwisata di daerah tersebut.

Gurun mengatakan bahwa seharusnya pemerintah daerah mengambil contoh kepada apa yang dilakukan Pamela Aguiniga untuk memberdayakan masyarakat setempat. “Ibu Ela (Pamela) ini membawa solusi. Bukan hanya ngomong,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah daerah bisa membedayakan masyarakat setempat dengan memberikan pelatihan pembuatan kerajinan tangan dengan memanfaatkan bahan baku yang bisa didapatkan dari kawasan hutan tersebut. Hal ini akan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. “Bagaimana misalnya pemerintah membuatkan kegiatan untuk masyarakat sekitar sini. Misalnya mereka dilatih untuk membuat kerajinan. Bahan baku disini banyak tapi lebih banyak dibawa keluar,” harapnya.

Selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan tersebut juga penting untuk menunjang perkembangan sektor pariwisata di sekitar objek wisata tersebut. “Agar dampak pariwisata tidak hanya dirasakan oleh segelintir orang. Orang-oramg lokal juga bisa merasakan dampaknya,” pungkasnya. (yan) Lalu Gurun (Suara NTB/yan)

SUARA NTB Rabu, 20 Februari 2013

SUARA NUSANTARA

Halaman 11

SOSOK Persaudaraan dan Toleransi PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menilai bahwa perayaan tahun baru Imlek telah menjadi bagian penting budaya Indonesia yang kehadirannya telah memupuk dan mengikat semangat persaudaraan dan toleransi.

“Tahun baru Imlek telah menjadi bagian penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang kehadirannya makin memupuk dan mengikat rasa persaudaraan, kekeluargaan dan semangat toleransi,” kata Presiden Yudhoyono saat menghadiri perayaan tahun baru Imlek nasional 2564 di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa sore.

Menurut Presiden, perayaan tahun baru Imlek tidak hanya disambut dengan suka cita oleh umat Khonghucu dan masyarakat Tionghoa tetapi juga disambut meriah oleh segenap warga bangsa di seluruh tanah air.

“Dalam 14 tahun terakhir kemeriahan perayaan Imlek telah menjadi pesta rakyat,” ujarnya seraya menyebutkan bahwa perayaan itu telah menjadi warna-warni budaya dan bukan sekedar perayaan tahun baru. Perayaan Imlek tahun kali ini bertema “Rasa Malu Besar Artinya bagi Manusia” dan diselenggarakan oleh Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN).

Menurut Sekretaris Dewan Rohaniawan MATAKIN Budi S Tanuwibowo dalam keterangan tertulisnya, tema itu sengaja diangkat untuk menyegarkan kembali kesadaran tentang arti pentingnya hidup lurus sesuai tata nilai yang seharusnya dijunjung tinggi setiap insan, utamanya terkait dengan kejujuran dan pantang korupsi.

Disebutkan pula bahwa Nabi Khongcu dan cicit muridnya menegaskan bahwa sesungguhnya perbedaan antara manusia dengan hewan amatlah tipis, yaitu ada tidaknya rasa tahu malu. Ia juga mengatakan bahwa perayaan Imlek tingkat nasional dalam 14 tahun terakhir selalu dihadiri oleh presiden yaitu dua kali di zaman pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, tiga kali di zaman Presiden Megawati Soekarnoputri dan sembilan kali di masa Presiden Yudhoyono.

Turut mendampingi Presiden Yudhoyono dalam kesempatan itu antara lain Ibu Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, Ibu Herawati Boediono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari dan sejumlah staf khusus presiden.

Hadir pula Ibu Shinta Nuriyah Wahid dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Acara tersebut juga dimeriahkan oleh seni pertunjukan Barongsai dan warna merah yang sangat identik dengan masyarakat Tionghoa. (ant/bali post)

(ant/bali post)

PERSOALAN BANGSA - Seorang pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Indonesia (AMPI) melakukan aksi di halaman DPRD Provinsi DIY, Yogyakarta, Selasa (19/2). Dalam aksinya mereka menuntut agar Presiden SBY dapat menyelesaikan berbagai persoalan bangsa seperti kasus Century, Hambalang, dan lainnya.

10,4 Juta Pemilih Diperkirakan Golput di Pilkada Jabar Bandung (Suara NTB) Warga yang tidak menggunakan hak pilihnya atau biasa disebut Golput (golongan putih)) pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013 diperkirakan mencapai 10.400.000 orang.

Susilo Bambang Yudhoyono (ant/bali post)

Dua Tewas Akibat Banjir Riau Pekanbaru (Suara NTB) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, Mitra, mengatakan musibah banjir yang melanda Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, telah menimbulkan korban jiwa.

“Ada dua warga yang meninggal selama terjadi banjir,” kata Mitra, kepada Antara, di Pekanbaru, Selasa kemarin. Korban meninggal dunia yang terakhir didata bernama Haryanto (18), warga Desa Salo Timur Kecamatan Salo, Kampar. Korban terseret arus luapan Sungai Kampar pada Minggu lalu (17/2). “Waktu itu korban sedang mandi di sungai saat kondisi cuaca hujan,” katanya.

Mitra mengatakan, korban baru ditemukan sehari setelahnya berjarak sekitar 20 meter dari lokasi kejadian, dalam kondisi meninggal dunia. Secara terpisah, Kepala BPBD Kabupaten Kampar, Ali Zabar, mengatakan sebelumnya sudah ada satu korban tewas akibat luapan anak Sungai Tapung di Desa Sinama Nenek Kecamatan Tapung Hulu pada 8 Februari lalu. Korban meninggal adalah anak berusia 14 tahun bernama Adi, yang jasadnya baru ditemukan sehari setelah kejadian.

“Korban sebelumnya sedang mandi di anak Sungai Tapung, sebenarnya sungai itu tidak besar, tapi airnya deras karena curah hujan tinggi,” katanya. Berdasarkan data BPBD Riau, selain Kabupaten Kampar, banjir juga terjadi Kabupaten Rokan Hulu yang menggenangi lebih dari 5.000 rumah di sembilan kecamatan. Penyebab banjir disebabkan curah hujan yang tinggi mengakibatkan Sungai Rokan dan Sungai Batang Lubu meluap.

BPBD Riau menyatakan sekitar 3.500 warga di Kabupaten Rokan Hulu mengungsi akibat banjir yang menggenangi tempat tinggal mereka seminggu terakhir.

“Rekapitulasi sementara ini yang terkena banjir di Rokan Hulu mencapai sedikitnya 5.033 rumah, dan 771 keluarga atau sebanyak 3.500 warga di antaranya terpaksa mengungsi,” kata Mitra.

Menurut Mitra, ketinggian air banjir berkisar 60 centimeter hingga sekitar dua meter. Banjir telah melanda 26 desa di sembilan kecamatan. Ia mengatakan bahwa warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya yang berlokasi di dataran yang lebih tinggi.

Penyebab banjir disebabkan curah hujan yang tinggi yang memicu Sungai Rokan dan Sungai Batang Lubu meluap. Ia mengatakan, naiknya permukaan air selain menggenai perumahan juga merusak fasilitas umum seperti jalan dan jembatan sehingga aktivitas warga nyaris lumpuh.

“Satu jembatan di Desa Rambah Kumu Kecamatan Rambah Hilir putus akibat terkena material banjir. Bahkan, sekolah juga terpaksa diliburkan,” katanya. Meski begitu, ia mengatakan belum ada korban jiwa dalam musibah banjir di Rokan Hulu. Hingga kini, ia mengatakan, bantuan untuk korban terus dialirkan untuk mengurangi penderitaan warga korban banjir.

“Selain bantuan pangan dan pakaian, kami juga mengerahkan satu unit perahu karet, dua tenda, serta dua truk serbaguna yang bisa digunakan untuk dapur umum,” ujarnya. (ant/bali post)

“Kami prediksi 32,23 persen atau sekitar 10.400.000 pemilih dari DPT yang tidak akan berpartispasi dalam Pilgub Jabar,” kata Ketua Pusat Kajian dan Kepakaran Statistika Jurusan Statistika Universitas Padjadjaran Toni Toharudin di Kota Bandung, Selasa kemarin.

Ia mengatakan, sebaran golput Pilgub Jabar paling tinggi berada di Kota Bekasi sebesar 8,5 persen, Kabupaten Bekasi 7,6 persen dan Kabupaten Bogor 7,1 persen. “Paling rendah angka golputnya adalah Kota Sukabumi 0,5 persen dan Sumedang 1,5 persen,” kata dia.

Menurut dia, warga yang memilih golput itu berada pada usia 32 tahun ke bawah dan kebanyakan sudah melek informasi mengikuti perkembangan politik yang terjadi. Ia menambahkan, alasan banyaknya masyarakat yang tidak akan berpartisipasi dalam Pilgub Jabar 2013 antara lain karena kasus negatif para politisi atau elit partai, konflik yang terjadi dalam partai politik, dan janji-janji yang meragukan.

“Lalu cagub/cawagub yang tidak menunjukkan bahwa Jabar akan berubah, tidak cakap, dan tidak visioner,” kata dia.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengungkapkan keikutsertaannya dalam kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki pada Sabtu-Minggu (16-17 Februari) adalah karena pertemanan. Ia juga menegaskan tidak perlu mengajukan izin cuti karena menghadiri kampanye tersebut di hari libur.

(ant/bali post)

DIDUKUNG JOKOWI - Cagub Jawa Barat Rieke Diah Pitaloka (kanan) didampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berorasi saat menggelar kampanye di Depok, Jawa Barat, Minggu (17/2).

“Ya saya kan teman Rieke,” kata Jokowi di Jakarta, Selasa kemarin. Dia juga menyebutkan bahwa keikutsertaannya tersebut sekaligus mendukung Rieke yang sebelumnya ikut membantu menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012 lalu. “Rieke kan dulu juga pernah bantu saya,” katanya.

Dia pun tidak merasa telah menyalahi aturan Pilkada yang menyebutkan bahwa pejabat publik yang ikut kampanye harus mengajukan cuti 12 hari sebelum hari cuti.

“Saya ajukan cuti karena asas kepatutan dan kepatuhan saya,” katanya. Jokowi mengatakan bahwa, dia sebenarnya tidak membutuhkan pengajuan cuti karena dia ikut kampanye pada hari libur.

“Harusnya enggak perlu, kan Sabtu Minggu itu jatah saya libur,” katanya. Sebelumnya, pasangan nomor lima, RiekeTeten mendapat sanksi administratif dari Pengawas Pemilu Jawa Barat karena mengundang Jokowi serta Wakil Gubernur Banten, Rano Karno meski belum mengajukan cuti. Pasangan ini pun, terpaksa menghentikan kegiatan kampanyenya meski kampanye belum usai.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan

Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto mengatakan pasangan calon gubernurcalon wakil gubernur Dede Yusuf - Lex Laksamana Zaenal akan mampu membangkitkan ekonomi Jawa Barat.

Dalam siaran persnya, Prabowo yang turun langsung menyertai pasangan Dede-Laksamana di lapangan Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Senin, menyemangati masyarakat Cirebon supaya tidak salah memilih pemimpin untuk lima tahun ke depan.

“Jawa Barat harus berubah menjadi lebih baik di segala bidang. Saya meminta kepada seluruh kader, organisasi dan seluruh kader, simpatisan mendukung penuh dan mencoblos Dede Yusuf-Lex Laksamana nomor urut tiga,” ujar Prabowo.

Menurut dia, Dede-Lex Laksamana sudah berjanji membangkitkan ekonomi Jawa Barat, khususnya Cirebon, yang disebutnya bukan obral tapi sudah menjadi bukti dari berbagai prestasi yang diraihnya.

“Seluruh program yang akan dicanangkan merupakan kebutuhan masyarakat Jabar. Baik pendidikan gratis dari SD- SMA, kesehatan, membuka lapangan kerja, kelautan dan lainnya,” ujar Prabowo. (ant/bali post)

Hary Tanoe Bergabung, Hanura Dapat Berkah Jakarta (Suara NTB) Ketua DPP Partai Hanura Muctar Amma mengatakan bergabungnya Bos MNC Grup, Hary Tanoesoedibjo (HT) ke partai Hanura adalah sebuah keberkahan.

“HT itu adalah orang punya kemampuan melihat peluang kedepan. Mungkin di mata HT, Partai Hanura masih yang terbaik di antara partai yang ada saat ini. HT melihat ada lebihnya Partai Hanura,” kata Muchtar Amma di Gedung MPR/DPR/ DPD RI di Jakarta, Selasa.

Dikatakannya, HT tentu

tak akan tinggal diam dan akan bekerja keras untuk membesarkan Partai Hanura. “Kemampuan HT tidak perlu diragukan lagi untuk membesarkan Partai Hanura. Kehadiran HT bisa mendongkrak suara Hanura. HT tidak akan tinggal diam,” kata dia.

Hal positif lainnya dengan kehadiran HT, kata anggota Komisi V DPR RI itu, Partai Hanura akan mengalami popularitas secara signifikan. “Kehadiran HT membawa hal positif bagi Hanura kedepan. Partai Hanura selama ini dari segi pencitraan khususnya dari media massa sangat kurang meskipun kader dan pengurus

sudah kerja keras, tapi perkembangan sangat lambat baik secara partai maupun personal. Dengan media yang dimilik HT, saya yakin Partai Hanura akan melejit,” kata dia.

Hary Tanoe resmi bergabung dengan Partai Hanura dan menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura. Peresmian itu ditandai dengan jumpa pers pada Minggu (17/2) di kantor DPP Partai Hanura. Sebelumnya, taipan media itu bergabung dengan Partai Nasioanal Demokrat (NasDem) tapi tak bertahan lama. (ant/bali post)

Ayah Pembunuh Anak Kandung Terancam Hukuman Mati Ponorogo (Suara NTB) Eko Budianto (55), ayah pembunuh anak kandung di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur terancam hukuman mati atau penjara badan seumur hidup sebagaimana pasal yang disangkakan pihak kepolisian setempat, yakni pasal 340 KUHP dan 338 KUHP. “Kami sengaja menjerat tersangka dengan pasal berlapis, 340 KUHP dan 338 KUHP karena terindikasi kuat melakukan tindak pembunuhan secara terencana. Hukuman maksimal untuk dakwaan primer kasus ini adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup,” terang Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Misrun, Selasa.

Ancaman yang sama ditujukan terhadap tersangka Amru Nasrudin (25) karena terlibat langsung dalam pembunuhan berencana tersebut.

Meskipun bukan kategori pelaku utama, polisi menemukan bukti kuat bahwa peran Nasrudin yang juga masih teman sekaligus tetangga korban ini memiliki kontribusi besar dalam perencanaan maupun saat pembunuhan terjadi.

Sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap kedua tersangka, saksi-saksi, serta bukti petunjuk lainnya, Udin atau Nasrudin awalnya diajak Eko menganiaya seseorang yang belum disebutkan identitasnya. Udin baru tahu sasaran mereka adalah Mega Pratama, anak kandung Eko

pada detik-detik menjelang eksekusi dilakukan pada 6 Februari 2013.

“Tersangka Udin berperan membantu memegangi kedua kaki korban saat pembunuhan dilakukan,” kata Misrun. Eko dan Udin saat ini ditahan terpisah. Eko ditahan di ruang tahanan Mapolres Ponorogo sedangkan Udin ditahan di ruang tahanan Kepolisian Sektor Jetis. “Keduanya dipisah agar tidak terjadi kompromi antar tersangka,” jelasnya.

Selain menggunakan KUHP, tersangka Eko juga dijerat dengan pasal 44 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga. Ancaman pidananya penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal Rp 45 juta.

Setelah diselidiki, Mega diduga kuat juga melakukan pembunuhan pada kawannya, Suprihatin (22). Motifnya diduga ekonomi. Di lingkungannya, korban Mega dikenal sebagai pemuda yang suka foya-foya, temperamental, dan dililit banyak hutang akibat gaya hidupnya. Mega diduga ingin merampas barang milik Suprihatin seperti telepon genggam, laptop, dan motor.

Mega lalu membunuh Suprihatin secara sadis pada 28 Januari 2013. Mayatnya ditemukan dikubur dan dicor semen di bawah lantai kamar rumah Mega di Desa Karanggebang, Kecamatan Jetis, 12 Februari 2013. (ant/bali post)

MK Kabulkan Penarikan Permohonan Pengujian UU Tipikor Jakarta (Suara NTB) Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan kembali permohonan pengujian UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diajukan oleh seorang guru pembimbing privat bidang Matematika, Pungki Harmoko.

“Mengkabulkan penarikan kembali permohonan pemohon,” kata Ketua Majelis Hakim Mahfud MD, saat membacakan putusan di Jakarta, Selasa kemarin.

Mahfud mengatakan bahwa dengan penarikan kembali ini, maka pemohon tidak dapat mengajukan permohonan kembali dengan pokok permohonan yang sama.

Seperti diketahui, Pungki Harmoko menguji UU Tipikor ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai ketentuan pidana yang diatur dalam UU itu tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera bagi para koruptor.

“Sanksi yang terdapat dalam UU Pemberantasan Tipikor secara keseluruhan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi. Fakta di lapangan korupsi makin tambah parah, sudah masuk ke dunia Pendidikan, Kementerian Agama, dan lain-lain,” kata Pungki, saat sidang pemeriksaan pendahuluan, Jumat (7 September 2012).

Menurut Pungki keberadaan ketentuan hukum

(ant/bali post)

Mahfud MD

yang disertai sanksi seharusnya mampu menjaga setiap warga negara dan melindunginya agar secara sadar mereka takut untuk melanggarnya.

Namun, kenyataannya sanksi pelaku tipikor dinilai masih ringan, bahkan masih dikenakan hukuman denda.

“Seharusnya para koruptor bisa diberikan hukuman seberat-beratnya hingga hukuman mati. Hal ini tidak tercermin dalam UU Pemberantasan Tipikor yang hanya memberikan hukuman ringan kepada pelaku korupsi,” katanya.

Dalam permohonan ini, Pungki tidak memohon pengujian pasal-pasal tertentu dalam UU Pemberantasan Tipikor, namun membenturkan UU Pemberantasan Tipikor dengan UUD 1945, khususnya norma yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. (ant/bali post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Rabu, 20 Februari 2013

Meteorit Rusia Terbesar dalam 100 Tahun

(ant/bali post)

PERTUMBUHAN – Suasana Kota Meksiko. Ekonomi negeri ini, tumbuh 3,9 persen pada tahun lalu, melampaui perkiraan pemerintah.

Ekonomi Meksiko Tumbuh 3,9 Persen Meksiko City Ekonomi Meksiko tumbuh 3,9 persen pada tahun lalu, melampaui perkiraan pemerintah. Negara ini telah mencatat pertumbuhan yang sama pada 2011 dan pemerintah telah memperkirakan kenaikan sebesar 3,5 persen untuk 2012.

Kegiatan pertanian memberikan dorongan terhadap perekonomian dengan pertumbuhan tahunan 6,7 persen, karena produksi yang lebih tinggi pada makanan seperti kacang-kacangan, jagung dan gandum, demikian menurut Institut Nasional Statistik dan Geografi (INEGI).

Ekonomi Meksiko tumbuh 3,2 persen pada kuartal terakhir 2012 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. AFP me-

laporkan Meksiko telah tenggelam ke dalam resesi yang mendalam pada 2009 karena krisis keuangan dunia yang menyebabkan ekonomi mengalami kontraksi sebesar enam persen.

Tetapi, negara terbesar kedua secara ekonomi setelah Brazil di kawasanitu,bangkitkembalipada2010 denganpertumbuhan5,3persen.

Sementara, Jerman, ekonomi terbesar Eropa, akan terlepas dari resesi dan kembali ke pertumbuhan pada kuartal pertama 2013 setelah kegiatan ekonominya kontraksi pada akhir tahun lalu, Bundesbank mengatakan, Senin.

“Seperti terlihat saat ini, sebuah plus dalam `output` (PDB) ekonomi dapat diharapkan dalam kuartal pertama tahun ini,” kata bank sentral Jerman dalam laporan bula-

nannya untuk Februari, lapor AFP. Produk domestik bruto (PDB) Jerman menyusut sebesar 0,6 persen pada kuartal terakhir 2012.

Jika itu menurun lagi dalam kuartal saat ini, Jerman secara teknis akan berada dalam resesi, yang didefinisikan sebagai dua kuartal berjalan ekonomi mengalami kontraksi. Namun Bundesbank bersamadenganparapakardanpengamat ekonomi lainnya percaya bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi akan berumur pendek.

“Selama sisa tahun ini, perekonomian diperkirakan naik secara bertahap,sekalipunjikalingkungan ekonomi eksternal tidak memberikan pemicu untuk kenaikan tajam dalam permintaan,” tulisnya.

Meskipun Jerman telah bernasib jauh lebih baik daripada mitra

zona euro lainnya dalam krisis utang yang berlangsung lama, belum sepenuhnya mampu melepaskan diri tanpa cidera dan pertumbuhannya melambat sepanjang 2012 karena resesi di sebagian besar Eropa mengerem kegiatan ekspor.

PDB Jerman tumbuh sebesar 0,5 persen pada kuartal pertama 2012 dan kemudian 0,3 persen pada kuartal kedua dan 0,2 persen pada kuartal ketiga.

Dengan kontraksi 0,6 persen pada kuartal keempat, perekonomian hanya tumbuh 0,7 persenuntukseluruh2012,dibandingkan dengan 3,0 persen pada 2011, menurut data terbaru yang dikumpulkan oleh kantor statistik pemerintah federal Destatis. (ant/bali post)

an besar bangunan rusak adalah permukimanwarga.MeteoritmelintasilangitdanjatuhdiWilayahChelyabinsk. Sebanyak seribu pendudukterlukaakibatpecahankaca.

“Kami telah mengajukan permintaan bantuan pemerintah pusat sebesar 16,6 juta dolar,” kata Yurevich kepada para reporter.

“Meskipun begitu nilai kerugian akibat meteorit lebih besar dari itu.”

Dia mengatakan bahwa total kerusakan senilai 33, 2 juta dolar.

Petugas penyelamat pada Senin pagi waktu setempat menerangkan telah memperbaiki lebih dari 3.500 gedung yang terguncang oleh meteorit. Partai Rusia Bersatu yang sedang berkuasa menyerukan pebisnis di kota itu untuk tidak memanfaatkan musibah itu sebagai ajang mencari laba sebesar-besarnya seiring meningkatnya permintaan material bangunan.

Brussel Menteri Luar Negeri Uni Eropa (UE) setuju untuk tetap memberlakukan sanksi kepada Suriah dan menambahnya menjadi tiga bulan lagi dan menjanjikan terus melanjutkan pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara yang sedang dilanda perang itu.

“Kami setuju untuk memperpanjang sanksi kepada Suriah ditambah tiga bulan lagi. Kami mengubahnya agar Suriah mendapat-

(ant/bali post)

KERETA API - Singapura dan Malaysia, membangun jariangan kereta api supercepat yang diperkirakan akan selesai pada 2020. yang kuat, kemakmuran, dan peluang-peluang kedua negara.

Sebelum masuk ke atmosfer bumi, meteorit diperkirakan memiliki diameter 17 meter dan berbobot massa 10.000 ton. NASA juga menaksir energi yang dilepaskan dalam kejadian jatuhnya meteorit itu adalah sekitar 500 kiloton.

Perkiraan terbaru dari NASA ini bersandar kepada data yang diambil dari lima stasiun infrasound di beberapa tempat di penjuru dunia seperti Alaska yang berjarak 6.500 kilometer dari Chelyabinsk.

Pemerintah Daerah Chelyabinsk meminta pemerintah pusat Rusia menyediakan anggaran sebesar 16,6 juta dolar AS untuk membantu memperbaiki kerusakan kawasan akibat dihantam meteorit pada Jumat, kata gubernur daerah Mikhail Yurevich, Senin.

Jendela hancur dan tembok rusak pada 4.715 gedung karena guncangan meteorit yang jatuh di kawasanPegununganUralitu.Sebagi-

Pernyataan itu keluar setelah terdapat laporan berbagai perusahaan yang menaikkan harga kaca jendela dan material bangunan lainnya setelah insiden jatuhnya meteorit, demikian OANA. Sempalan meteorit yang jatuh di PegununganUral,Rusiadanmencedarai lebih dari seribu orang pada Jumat ditemukan ilmuwan di Danau Chebarkul, kawasan Chelyabinsk. “Kami telah menyelesaikan studi, kami mengonfirmasi mengenai perihal partikulat (sempalan) yang kami temukan di kawasan danau Cherbarkul memiliki karakteristik meteorit,”kataViktorGrohovskydari Universitas Federal Ural.

“Meteorit itu adalah jenis chondrite biasa. Jenis tersebut merupakan benda angkasa seperti batu yang terdiri dari 10 persen besi. Meteorit yang ditemukan baru-baru ini diberi nama meteorit Chebarkul.”Grohovsky.(ant/balipost)

Uni Eropa Tambah Sanksi Tiga Bulan untuk Suriah

Singapura - Malaysia Bangun Jaringan KA Supercepat Singapura Singapura dan Malaysia, Selasa, mengumumkan akan membangun jariangan rel kereta api supercepat yang menghubungkan Singapura sampai Kuala Lumpur yang diharapkan selesai pada 2020.

“Ini adalah pembangunan strategis dalam hubungan bilateral yang secara dramatis akan meningkatkan keterhubungan antara Malaysia dan Singapura,” demikian bunyi satu pernyataan usai pertemuan antara PM Singapura Lee Hsien Loong dan PM Malaysia Najib Razak.

“Jaringan ini akan mengantarkan era baru pertumbuhan

Moskow Informasi baru yang dirilis oleh NASA menyebutkan bahwa meteorit yang jatuh di Chelyabinsk, Russia, Kamis (14/2) waktu setempat, diperkirakan merupakan meteorit terbesar yang sampai ke bumi dalam kisaran 100 tahun.

Jaringan ini akan memfasilitasi perjalanan nan mulus antara Kuala Lumpur dan Singapura, memperkuat keterikatan bisnis dan mengantarkan rakyat Malaysia dan Singapura untuk lebih dekat,” tulis pernyataan itu seperti dikutip AFP. Pernyataan itu menegaskan bahwa kedua pimpinan menugaskan sebuah komisi kementerian gabungan untuk mempelajari rincian dan implementasi proyek tersebut. (ant/bali post)

Catherine Ashton (ant/bali post)

kan tekanan berarti demi tujuan melindungi penduduk sipilnya dari serangan tentara pemerintah,” kata Menlu UE Catherine Ashton dalam komentarnya saat menghadiri jumpa pers pada Senin waktu setempat dalam pertemuan Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa .

“Kami akan terus melanjutkan upaya kami dalam membantu korban tak berdosa dalam konflik Suriah,” kata Ashton. Dia menerangkan bahwa UE memberikan bantuan senilai 600 juta euro kepada korban perang.

Berdasarkan perkiraan korban terakhir menurut PBB, setidaknya 70 ribu orang terbunuh dan 700 ribu lainnya dipaksa keluar dari Suriah sejak terjadinya aksi rakyat yang menginginkan turunnya Presiden Bashar Al Assad pada Maret 2011.

Uni Eropa merupakan partner perdagangan terbesar Suriah. UE memberlakukan sanksi ekonomi kepada pemerintah Bashar pada 2011.

Sanksi tersebut termasuk embargo ekspor senjata, larangan perjalanan dan pembekuan sejumlah aset untuk lebih dari 120 individu dan 40 perusahaan.

UE juga melarang negara anggotanya mengimpor minyak mentah dari Suriah dan juga melakukan blokade perdagangan komoditi alam seperti emas, logam mulia dan emas milik badan publik Suriah dan bank central. (ant/bali post)