Snt20022015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

16 HALAMAN

SUARA NTB

Rp. 75.000 Rp. 80.000

Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU, 21 FEBRUARI 2015

NOMOR 289 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengurus PPP Diminta Menunda Kesepakatan Politik

(ant/Bali Post)

KUNKER DI NTB - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar (kiri) meninjau dan berdialog dengan beberapa tukang perahu di Dermaga Teluk Nara yang terletak di Desa Malaka, Pemenang, Lombok Utara NTB, Kamis (19/2) yang baru dibangun melalui program pembangunan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 2 tahun lalu.

Kejaksaan Belum Sentuh Rekanan Mataram (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi pada proyek perencanaan cetak sawah baru sudah menetapkan satu orang tersangka, HM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek tersebut. Hanya saja, hingga saat ini, belum terdengar Kejaksaan menyentuh rekanan pelaksana pada perencanaan cetak sawah baru tersebut.

Pada perencanaan cetak sawah baru itu, diketahui dimenangkan salah seorang rekanan untuk item pekerjaan design area daerah yang menjadi sasaran proyek. Rekanan itu memenangkan item pekerjaan design, dari total anggaran Rp 1,810 miliar tahun 2014 itu.

Juru Bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH, mengakui, dalam proyek itu memang melibatkan rekanan pelaksana. Namun soal sejauh mana

TO K O H

KO M E N TTAA R

Mataram (Suara NTB) Menteri Ketenagakerjaan RI, Hanif Dhakiri Jumat (20/ 2) kemarin menggelar inspeksi mendadak (Sidak) di Tiara Fashion, Mataram Mall. Menyusul adanya pengakuan dari karyawan, Menakertrans menegur Manajemen Tiara Fashion.

Disnakertrans-pun diminta melakukan pengawasan dan pembinaan intensif.

Menteri Ketenagakerjaan datang bersama rombongan didampingi Kepala Disnakertrans NTB, H. Wildan dan jajaran, Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, Ahsanul Khalik, tiba sekitar pukul 10.00 Wita. Menteri langsung menuju pusat penjulan pakaian di lantai II Mataram Mall itu.

Beberapa karyawan langsung ditanya seputar haknya dari perusahaan dan kewajibannya kepada perusahaan.

Dari pengakuan para karyawan, ada yang menjadi pertanyaan besar Menteri adalah panjangnya masa kontrak, hingga sampai tujuh

Hanif Dhakiri (Suara NTB/bul)

Turunkan Suku Bunga OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB mengharapkan, perbankan bisa menyesuaikan suku bunga kreditnya diturunkan. Menyusul adanya keputusan Bank Indonesia menurunkan kembali suku bunga acuan (BI Rate) belum lama ini.

Dewan Gubernur Bank Indonesia telah memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps), yakni menjadi 7,5 persen dari BI rate sebelumnya 7,75 persen. Selain itu, Bank Indonesia juga menurunkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,5 persen dari level sebelumnya di level 5,75 persen, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/cem)

SIDAK - Menteri Ketenagakerjaan RI, didampingi Kadisnakertrans NTB, H. Wildan berdialog dengan para pekerja di Tiara Fashion, dalam sidak kemarin. tahun berturut-turut.

Masa kontrak diperpanjang setiap tahun. Padahal aturannya, masa kontrak berlaku bagi karyawan tidak tetap.

Idealnya, jika karyawan di perusahaan tersebut hanya melayani konsumen, tidak sampai bertahun-tahun harus menjadi karyawan tetap.

Dari sisi penggajian, sudah berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB. Hal lain, bagi karyawan yang hamil dan akan melahirkan secara halus diminta untuk berhenti oleh pihak Tiara Fashion.

Tidak adanya jaminan sosial bagi karyawan (Jamsostek), Bersambung ke hal 15

Kejari Mataram Telaah Kasus Bantuan Rumah Kumuh Mataram (Suara NTB) Enam saksi dari kalangan distributor barang, pada proyek rumah kumuh di Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah diperiksa. Hasil pemeriksaan itu, dijadikan dasar telaah Kejaksaan, guna merumuskan kesimpulan soal indikasi tindak pidana korupsi.

Dihubungi Jumat (20/2) kemarin, Kasi Pidsus Kejari Mataram Herya Sakti Saad, SH mengakui, sudah meminta keterangan enam rekanan pengadaan material bantuan di empat desa tersebut. Mereka adalah pemilik Usaha Dagang (UD) yang mendapat kontrak dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) KLU, untuk pengadaan material 2.400 warga penerima bantuan rehab rumah. ‘’Keenamnya sudah kami periksa. Keterangan mereka sudah kami kantongi,’’ kata Kasi Pidsus.

Materi pemeriksaan itu kini dijadikan dasar telaah kasus, guna dilanjutkan ke pemeriksaan saksi lainnya. Keterangan enam saksi ini, juga penting untuk menentukan unsur tindak pidana dalam kasus tersebut.

Saksi berikutnya yang akan diperiksa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang berasal dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Sampai sejauh ini Kejaksaan belum memanggil kembali PPK, setelah sebelumnya tertunda karena kendala teknis. ‘’Intinya kami tunggu hasil telaah dulu, baru mengarah ke saksi lainnya,’’ terang Herya.

Kapan kasus ini bisa ditingkatkan ke penyidikan?, “Belum sampai ke sana,” jelasnya.

Seperti diketahui, proyek bernama BSPS ini, sasarannya untuk empat desa di KLU, diantaranya Desa Senaru, Desa Sambi Elen, Desa Akar Akar dan Desa Karang Bajo. Total anggaran bantuan senilai Rp 14,7 miliar dengan nama lain Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), tahun 2013. Kejaksaan mengindikasikan, dalam pelaksanaannya, diduga tidak sesuai juklak juknis. (ars)

Banyak Pejabat Diperiksa APH

Wagub Minta Semangat Kerja Tak Kendor

(Suara NTB/nas)

(Suara NTB/dok)

tingkat penyidikan, sementara ini pihaknya baru menemukan bukti kuat untuk menetapkan PPK sebagai tersangka.

Sementara kemungkinan untuk penambahan tersangka lain, akan dikaji berdasarkan bukti dan keterangan saksi. “Di tingkat penyidikan nanti tentu saja akan ada pemanggilan saksi-saksi untuk diperiksa.

Tidak menutup kemungkinan rekanan itu juga. Jadi kita tunggu saja langkah tim penyidik.

Bersambung ke hal 15

Menteri Ketenagakerjaan Tegur Manajemen Tiara Fashion

Incar PPTKIS Nakal MENTERI Ketenagakerjaan RI, Hanif Dhakiri menegaskan, akan mengkaji secara mendalam banyaknya Perusahaan Pengerah TKI Swasta (PPTKIS) yang nakal di NTB. Sanksi akan dijatuhkan, setelah pihak Kementerian benar-benar menerima laporan resmi soal PPTKIS yang sering memperjualbelikan para calon TKI ke PPTKIS lainnya yang memiliki job order.

Bersambung ke hal 15

keterlibatannya sebagai pihak yang bertanggung jawab, dia mengaku belum dapat akses informasi dari Pidsus.

“Apakah di tingkat penyidikan rekanan sudah diperiksa, saya akan coba cek dulu,” kata Sutapa, Jumat (20/2).

Tapi yang pasti menurut Sutapa, seluruh pihak yang terkait dalam kasus ini, sudah dimintai keterangan di tingkat penyelidikan, termasuk rekanan pemenang design cetak sawah baru tersebut. Namun di

Mataram (Suara NTB) – Kepengurusan PPP di NTB yang sudah terbagi dalam dua versi kepengurusan diminta untuk menahan diri dan tidak terburu-buru menjalin koalisi ataupun kesepakatan dengan bakal calon kepala daerah jelang Pilkada di tujuh kabupaten/kota di NTB. Seruan itu disampaikan oleh Ketua DPW PPP NTB versi Muktamar Jakarta, H. Muhammad, SH, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (20/2) kemarin. Muhammad menegaskan bahwa saat ini pihaknya tidak ingin menjalin kesepakatan apapun dengan bakal calon kepala daerah maupun parpol lainnya. Hal ini dikarenakan pihaknya ingin menunggu ujung dari sengketa kepengurusan yang kini tengah diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kami menunggu dulu putusan majelis hakim PTUN pada tanggal 25 Februari yang akan datang. Dan Insya Allah kita akan menangkan perkara itu. Kalau saya menang, kan besok tidak ada artinya mereka koalisi,” ujar Muhammad saat diklarifikasi soal sikap pengurus PPP kubu Romahurmuziy di NTB yang telah menjalin kesepakatan dengan sejumlah bakal calon kepala daerah dan mitra koalisi dari parpol lain.

Muhammad menegaskan, jika pihaknya dimenangkan dalam sengketa kepengurusan di PTUN, maka langkah koalisi yang dibangun oleh PPP kubu seberang akan sia-sia. “Begitu juga sebaliknya, kalau saya kalah tidak ada artinya juga. Kita tidak mau membohongi publik.

Kasihan rakyat kita bohongi, kita tahu bahwa kita masih bermasalah, lalu objek itu kita gadaikan kepada orang, kita jual-jual kepada orang, kasihan nanti,” serunya.

Ia menjelaskan, gugatan yang dilayangkan kubu Suryadharma Ali berisi permintaan agar pendaftaran kepengurusan PPP di Kementerian Hukum dan HAM dibatalkan. Ia menilai, tanda-tanda bakal dimenangkannya gugatan mereka sudah terlihat dari terbitnya putusan sela PTUN. Menurutnya, putusan itu menegaskan bahwa surat pengesahan kepengurusan dari Kemenkumham ditangguhkan hingga adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

“Dan Menkumham berkali-kali mengeluarkan pernyataan bahwa kami tetap pada prinsip bahwa kubu Romilah yang sudah resmi mendaftar. Tapi kalau pengadilan berkata lain, kami harus menghormati hukum. Apa itu tidak dipahami dengan baik oleh elite-elite politik?”

Terpisah, Drs. H. Muzihir, yang merupakan Sekretaris DPW PPP NTB versi Rumahurmuziy, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini telah membuka pendaftaran dan pintu koalisi dengan bakal calon kepala daerah dan parpol lain di kabupaten/kota. Muzihir menyebutkan, di Kabupaten Lombok Utara misalnya, PPP hampir dipastikan berkoalisi dengan Gerindra untuk mengusung H. Najmul Ahyar sebagai Bakal Calon Bupati Lombok Utara.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si meminta kepada seluruh pejabat atau aparatur pemerintahan lingkup Pemprov NTB supaya jangan kendor semangat bekerja. Pasalnya, beredar kabar bahwa banyaknya pejabat yang diperiksa aparat penegak hukum (APH) dalam beberapa hari terakhir menyebabkan mengendornya semangat mereka untuk bekerja. ‘’Kalau sudah diperiksa, diminta

memberikan klarifikasi, keterangan lantas dia malas bekerja, ndak boleh. Ndak perlu takut. Kalau tak terbukti kenapa harus takut, berpengaruh terhadap kerja. Nanti kalau memang faktanya tidak (terbukti), ndak masalah. Supaya terang masalahnya kita berikan klarifikasi,” kata Amin Menurutnya, seorang pejabat atau aparatur pemerintah yang diperiksa oleh Kejaksaan maupun Kepolisian untuk memperoleh keterangan terhadap suatu masalah (kasus) yang sedang ditangani APH merupakan kewajiban yang harus

dipenuhi. ‘’Apa susahnya memberi klarifikasi. Itu bagian dari tanggung jawab kita bagi aparatur pemerintah yang taat asas dan taat hukum,’’ imbuhnya.

Amin mengatakan, sebagai pimpinan daerah, pemanggilan pejabat Pemprov oleh aparat penegak hukum untuk dimintai klarifikasi adalah hal biasa untuk memperjelas suatu masalah.

Belum tentu, kata mantan pengacara ini, pejabat yang diperiksa untuk memberikan klarifikasi terlibat dalam suatu maslaah itu.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Sabtu, 21 Februari 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Tak Pasang Plang IMB Imbau Pemilik Pondokan DALAM rangka mencegah penularan penyakit demam berdarah dengue (DBD) di wilayah Kelurahan Dasan Agung Baru, Lurah Dasan Agung Baru, Apriadi juga telah mengimbau seluruh pemilik pondokan atau rumah kos di wilayahnya untuk memeriksa rumah kos mereka yang saat ini banyak ditinggal para mahasiswa karena dalam masa liburan. “Sekarang mahasiswa sedang libur dan pondokan kebanyakan kosong dan ini kita (Suara NTB/ynt) himbau pemilik pondok untuk ruApriadi tin mengecek masing-masing pondokannya,” jelasnya kepada Suara NTB, Jumat (20/2).

Apriadi mengatakan yang paling penting dicek adalah kamar mandi di dalam kamar kos. Genangan air harus diperiksa rutin karena sangat berpotensi menjadi sarang berkembang biaknya nyamuk Aedes Aegypti yang menularkan DBD. Disamping itu perlu juga dilakukan pengurasan bak kamar mandi untuk mencegah.

“Biasanya pada saat pondokan ditinggal, airnya masih tergenang dan kamar dikunci, untuk itu kita tegur pemilik pondokan untuk mengecek kamar masing-masing penghuni kos, untuk mengecek kamar mandinya,” jelasnya.

Himbauan ini disampaikan Lurah melalui kader-kader Posyandu yang ada di setiap lingkungan. Beberapa waktu lalu pihaknya telah mengumpulkan semua kader Posyandu dan diminta untuk melakukan upaya antisipasi penularan DBD. Para kader bersama pihak dari Puskesmas juga telah turun melakukan pemeriksaan jentik berkala (PJB) belum lama ini. Para kader ini juga telah membagikan bubuk Abate kepada warga dan meminta warga untuk membersihkan tempat-tempat yang berpotensi dijadikan sarang nyamuk, apalagi di saat musim hujan saat ini.

Sampai saat ini, Apriadi mengatakan belum ada warganya yang dilaporkan positif DBD. “Alhamdulillah sampai saat ini belum ada ditemukan kasus,” ujarnya. Jika nanti ada warga yang terkena, pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan Puskesmas terdekat dan Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram untuk penanganan. “Sampai saat ini belum ada laporan dan kita harap jangan sampai ada,” ujarnya.

Apriadi mengatakan upaya pencegahan lain yang dilakukan pihaknya adalah dengan mengimbau sekolah-sekolah untuk tetap menjaga kebersihan. (ynt)

Pemkot Harus Tegas LANGKAH Dinas Pertamanan memberikan sanksi kepada kontraktor PJU (penerangan Jalan Umum PT. Gunung Emas yang tidak bisa menyelesaikan proyek pengadaan lampu di jalan protokol, mendapat apresiasi dari kalangan DPRD Kota Mataram.

Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (20/2) mengungkapkan, Pemkot Mataram memang harus tegas dan profesional. ‘’Kedepan bisa tetap ikut (Suara NTB/fit) tender tapi kasi tanda bintang,’’ Drs. I Ketut Sugiarta cetusnya. Kalau memang Pemkot Mataram dihadapkan pada kenyataan adanya kontraktor nakal, maka dalam pemberian sanksi harus pula mengacu pada kontrak kerja tanpa pandang bulu. Sebab kalau tidak ada tindakan tegas, ia sanksi daerah ini bisa maju. ‘’Kalau tidak tegas, kapan pemerintah bisa maju,’’ demikian Ketua Fraksi Gerindra ini. Bahkan, lanjutnya, kalau kesalahan yang dilakukan oleh pihak rekanan atau kontraktor, termasuk dalam katagori kesalahan fatal, bila perlu rekanan itu dimasukkan dalam daftar black list. ‘’Misalnya kalau kontraktor meninggalkan pekerjaannya, itu sudah termasuk katagori kesalahan fatal dan harus diblacklist,’’ ujarnya mencontohkan.

Pemilihan rekanan, lanjutnya harus terukur dari mampu tidaknya rekanan itu yang terlihat dari rekam jejaknya. Sebab, tidak selalu rekanan yang mampu menawar paling rendah, adalah yang paling bagus kualitas pekerjaannya. ‘’Jangan berpikir yang murah itu yang baik,’’ kata Ketut Sugiarta. Bahkan dirinya paling tidak setujukalau pekerjaan di sub-subkan atau dikerjakan oleh pihak lain.

Karena, menurut Ketut Sugiarta hal itu akan sangat mempengaruhi kualitas proyek. ‘’Jangan asal murah, tetap mengacu pada aturan,’’ pintanya. Kalau aturan itu dilangar, Pemkot diimbau tidak segan-segan menjatuhkan sanksi tegas. (fit)

Ganggu Pejalan Kaki

Pemkot Didesak Tertibkan PKL Lingkar Selatan Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTB mendesak Pemkot Mataram untuk segera menertibkan sejumlah lapak pedagang kaki lima (PKL) di jalan lingkar selatan persisnya di Lingkungan Karang Genteng Kelurahan Pagutan hingga Kelurahan Monjok, yang berjualan di atas trotoar sehingga mengganggu fasilitas umum khususnya pejalan kaki.

Kepala Dinas PU Provinsi NTB, Ir. H. Dwi Sugianto menegaskan, Walikota Mataram harus melakukan tindakan tegas terhadap sejumlah lapak PKL yang memanfaatkan trotoar sebagai lokasi berjualan. Seharusnya, ada kiat – kiat khusus dilakukan untuk penanganan. “Kami minta pak wali harus mengeluarkan lapak itu, karena kasian mengganggu pejalan kaki,” katanya Jumat (20/2).

Dalam konteks seperti ini lanjutnya, Walikota Mataram harus mengambil sikap tegas terhadap para pedagang, karena anggaran pembuatan trotoar dengan batu gosok tersebut menelan anggaran cukup besar. Ia pun mendesak Pemkot Mataram segera menuntaskan hal tersebut. “Kami mohon ke pak wali dengan tegas menuntaskan,” pintanya.

Seperti diketahui, puluhan lapak PKL sepanjang jalan lingkar selatan membuat lapak di atas trotoar. Masyarakat memanfaatkan trotoar untuk berjualan buah – buahan bahkan membuka bengkel dan lain sebagainya. Satpol PP Kota Mataram sempat memberikan teguran kepada sejumlah pedagang, akan tetapi hingga kini belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait. (cem)

Bangunan Disinyalir Menyimpang dari Izin Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, Drs. Lalu Junaedi mengatakan sejumlah bangunan yang tidak memasang plang izin mendirikan bangunan (IMB) atau analisis dampak lingkungan (Amdal) disinyalir melanggar atau menyimpang dari izin bahkan tidak memiliki izin dari Pemkot Mataram. “Ada dua kemungkinan yang tidak taruh plang. Pertama karena tidak mempunyai izin. Kedua, bangunannya menyimpang dari izin,” kata Junaedi dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (20/2).

Misalnya kata Junaedi, izin yang dimiliki oleh masyarakat (pengusaha) 10 – 15 meter dari sempadan sungai atau jalan, ternyata bangunannya hanya lima meter dari sempadan sungai atau jalan. Dan kemungkinan pengusaha takut menunjukan izin yang dimiliki atau yang telah diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) sesuai rekomendasi pihaknya.

Apa yang menjadi sorotan Gapensi mengenai hal itu dinilai sangat positif bahkan pihaknya sedang konsen melaku-

(Suara NTB/cem)

TIDAK PASANG PLANG - Salah satu bangunan di Kelurahan Kekalik tidak memasang plang Izin Mendirikan Bangunan. kan pengawasan terhadap izin bangunan. Pelanggaran terhadap bangunan dominan terjadi di jalan – jalan besar (protokol), sehingga pihaknya memberikan teguran kepada pengusaha untuk mengkroscek izin yang dimiliki.

Namun Junaedi tidak menyebutkan berapa pelangga-

ran atau pengusaha yang sudah ditegur terkait pelanggaran terhadap izin tersebut.

Tetapi secara normatif disampaikan, pemasangan plang izin bangunan untuk mempermudah petugas untuk melakukan pengawasan.

Apakah tidak ada sanksi terhadap pelanggaran ban-

gunan itu atau bahkan menarik izinnya? Dikatakan, setiap pelanggaran pasti akan mendapatkan teguran dan atensi pihaknya. Tidak serta merta izin bangunan ditarik, karena harus melalui pendekatan persuasif. Temuan di lapangan akan menjadi perhatian dan objek pengawasan

kedepan, sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada saksi berat bila tidak mentaati aturan atau sesuai prosedur. “Kita tidak melarang masyarakat untuk berinvestasi dan tidak mungkin menarik izinnya. Kita tegur dulu dan jadi objek pengawasan selanjutnya,” paparnya. (cem)

BPMP2T Evaluasi Perizinan Paket Dispenda Kaji Rencana Mataram (Suara NTB) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram mulai memberlakukan pengurusan perizinan paket sekitar bulan November 2014 lalu. Pengurusan beberapa jenis perizinan yang bisa dilakukan dalam satu paket ini itu kini sedang dievaluasi.

Kepala BPMP2T Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa kepada Suara NTB menyampaikan saat ini program tersebut telah berjalan sekitar empat bulan. Berdasarkan hasil evaluasinya, Cokorda mengatakan pelayanan pengurusan perizinan menjadi lebih cepat. Kecepatan ini berpengaruh terhadap efisiensi waktu dan biaya yang harus dikeluarkan para pemohon perizinan.

Meski demikian, ia menga-

takan hal yang perlu ditingkatkan adalah kualitas pelayanan dari para pegawainya. “Dari dalam saya terus evaluasi lagi misalnya dari sisi pelayanan dan sumber daya manusia (SDM). Itu perlu terus ditingkatkan,” ujarnya.

Perizinan paket ini disampaikan Cokorda juga telah dievaluasi oleh salah satu NGO. Evaluasi yang dilakukan sendiri di internalnya dilakukan tiga bulan sekali sehingga pelayanan bisa terus ditingkatkan. “Setiap tiga bulan kita evaluasi. Dan setiap penilaian dari masyarakat dan dari NGO itu kita tampung dan padukan,” ujarnya.

Evaluasi terus dilakukan pihaknya agar jangan sampai pelayanan yang dinilai sudah cepat ini kembali melorot. Untuk itu SDM terus ditingkat-

kan kapasitasnya dan SDM ini disebutkan Cokorda telah menguasai alur perizinan dari sistem reguler ke sistem paket.

“Mereka harus tetap semangat agar pelayanan bisa lebih cepat dan waktunya tidak melorot. Waktunya juga sudah kita sosialisasikan,” jelasnya.

Hal yang menjadi kendala pihaknya saat ini adalah kekurangan SDM. Selama ini Cokorda mengakui pihaknya tetap merasa kekurangan SDM. SDM ini juga harus dilengkapi dengan peralatan yang lengkap. “Satu orang itu harus disertai dengan satu unit komputer sehingga pelayanan akan jadi lebih cepat,” ujarnya.

Di tahun 2015 ini, salah satu fokus yang akan dilakukan pihaknya adalah penambahan SDM dan kelengkapan sarana dan prasarana. (ynt)

Perbaikan 48 Rumah Kumuh

PU Kucurkan Anggaran Rp 1,2 Miliar Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram berencana melakukan perbaikan 48 rumah kumuh. PU akan mengucurkan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Mataram sebesar Rp 1,2 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menjelaskan, perbaikan rumah kumuh yang dilakukan saat ini berbeda dari pola sebelumnya. Pola yang diterapkan dengan memberikan bantuan Rp 25 juta per satu unit rumah ditambah tukang bangunannya.

Alasan menggunakan pola lama, karena dinilai tidak efektif jika masyarakat hanya diberikan bantuan material saja. Sementara masyarakat masih terbebani dengan biaya

atau ongkos tukang. “Kita lakukan evaluasi ternyata tidak efektif. Sekarang kita coba berikan bantuan Rp 25 juta plus dengan tukangnya,” kata Mahmuddin Tura.

Penerapan sistem seperti itu akunya, dinilai satu persepsi dengan PU Provinsi NTB, sehingga antara PU Kota Mataram dan Provinsi NTB akan menerapkan sistem atau pola yang sama. Dari anggaran Rp 1,2 miliar itu, pihaknya dapat memperbaiki 48 rumah dengan masing – masing kecamatan diberikan jatah Rp 200 juta. “Pokoknya mulai dari dasarnya hingga terima kunci. Jatah per kecamatan Rp 200 juta,” sebutnya.

Sistem by name by address tetap menjadikan acuan untuk menghimpun data, karena pihaknya juga mengecek kriteria

rumah atau data yang disodorkan oleh kelurahan. Khusus PU, kriteria rumah diintervensi yakni benar – benar rusak atau masyarakat yang tidak mampu. “Tetap itu kita gunakan, tapi kami masyarakat susah dapat makan dan rumahnya rusak berat,” bebernya.

Apakah tidak terjadi ketimpangan nanti, karena BPM, Disos dan Bazda melakukan hal sama? Menurut Mahmuddin, kriteria Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Zakat Daerah (Bazda) Kota Mataram melihat dari sisi lantai, atap dan dinding rumah. Dan polanya hanya memberikan bantuan material saja, tetapi PU sendiri perbaikan mulai dari nol dan disiapkan tukang. (cem)

Kenaikan Pajak Reklame

Mataram (Suara NTB) Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram bersama SKPD terkait dalam hal ini Dinas Pertamanan dan BPMP2T (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Mataram sedang melakukan kajian terkait rencana kenaikan pajak reklame. Kepala Dispenda Kota Mataram, H.M. Syakirin Hukmi menyampaikan pihaknya saat ini intensif melakukan koordinasi dengan SKPD tersebut.

Reklame ini disampaikan Syakirin akan ditata dengan penerbitan beberapa kebijakan baru. Ia mengatakan ada beberapa pilihan kebijakan terkait reklame ini apakah membiarkan reklame dengan tarif saat ini dengan beberapa pertimbangan dan aturan lainnya atau menaikkan tarif pajak reklame sehingga ke depannya pemasangan reklame di Kota Mataram lebih berkualitas.

“Apakah nanti volume reklamenya berkurang tapi nilainya bertambah. Itu yang sedang kami diskusikan dengan Kepala Dinas Pertamanan dan perizinan (BPMP2T),” terangnya.

Rencana kenaikan pajak reklame ini disampaikan Syakirin tidak bisa diputuskan dengan serta merta. Setelah kajian dilakukan pihaknya akan menyerahkan hasil kajian tersebut kepada Walikota Mataram dan kewenangan Walikota yang akan menentukan. “Setelah kami memutuskan beberapa hal baru kami akan laporkan ke pimpinan mana yang akan dipilih. Saya kira itu yang kami diskusikan saat ini sehingga kami belum berani mengatakan naik atau

(Suara NTB/ynt)

H.M. Syakirin Hukmi turun karena ini sangat tergantung dari pimpinan kami,” terangnya.

Syakirin mengatakan hasil kajian yang dilakukan pihaknya terkait rencana kenaikan reklame ini dapat diberlakukan paling lambat mulai tahun 2016 mendatang. “Kalau memungkinkan paling lambat tahun 2016 sudah final. Sekarang kami masih diskusikan intensif dengan Dinas Pertamanan dan BPMP2T,” jelasnya.

Meskipun kajian selesai dilaksanakan tahun ini, tapi tidak bisa langsung diberlakukan karena harus ada aturan terkait kenaikan pajak reklame. Peraturan akan dibuat setelah ada persetujuan dari Walikota Mataram. “Peraturannya tidak langsung dieksekusi tapi tentunya kami akan undang pengusaha advertising terkait perubahan kebijakan dan kapan mulai berlakunya. Itu harus kami sampaikan, tidak serta merta. (ynt)

Kisruh Mutasi di Pemkot Mataram

Dipanggil Komisi I, Baperjakat Beberkan Pembelaan Mataram (Suara NTB) Baperjakat Pemkot Mataram, Jumat (20/2) kemarin, memenuhi panggilan Komisi I DPRD Kota Mataram guna mengklarifikasi kisruh mutasi.

Dalam pertemuan yang molor satu jam dari jadwal semula pukul 09.00 Wita, Ketua Baperjakat Kota Mataram yang juga Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., membeberkan berbagai ‘’pembelaan’’ terkait mutasi yang cukup menyedot perhatian itu.

Namun Komisi I yang hanya dihadiri lima orang anggota, terkesan mengamini saja apa yang disampaikan Ketua Baperjakat. Banyaknya penjelasan pihak Baperjakat terkait mutasi itu justru membuat Komisi I nampak bingung. Selain Fuad Sofian Bamasaq yang meminta mutasi jangan jadi ajang titipan, anggota komisi I lainnya nihil komentar.

Meskipun Baperjakatmengakui bahwa mutasi yang dige-

lar Pemkot Mataram 4 Februari lalu tidak mengacu pada UU ASN, namun Makmur Said meyakinkan Komisi I bahwa mutasi 138 pejabat itu, tidak menyalahi aturan.

Dalam mutasi yang berbuntut pada kekecewaan mantan staf ahli H. Ibrahim itu, Pemkot berkiblat pada PP 100 tahun 2000. Kenapa Pemkot tidak menggunakan UU ASN, menurutnya karena Pemkot Mataram belum memiliki Pansel. ‘’Assesment juga ndak ada, makanya kita tetap gunakan Baperjakat,’’ akunya.

Kalau Memang ASN, lanjutnya, menganggap apa yang dilakukan Pemkot mataram terhadap mutasi, tidak benar, Makmur Said yakin pihaknya akan dipantau, bahkan bila perlu mengulangi proses rotasi 138 pejabat itu. Namun demikian, kalaupun misalnya ASN meminta Pemkot Mataram memperbaiki mutasi, Pemkot Mataram juga akan tetap tunduk terhadap aturan itu.

‘’Kalau yang dipersoalakan satu dua orang, kita akan perbaiki, tapi kalau semua, ya bisa kita kocok ulang,’’ pungkasnya.

Khusus untuk H. Ibrahim, katanya, Baperjakat menyampaikan SK Mutasi tanggal 4 Februari dengan dua opsi tawaran, namun yang bersangkutan memilih mundur. Bahkan, lanjutnya, tanggal 5 Februari, Ibrahim secara resmi telah mengajukan surat pengunduran dirinya. ‘’Karena dia minta pensiun ya kita pensiunkan. Tanggal 5 dia minta pensiun, langsung kita buatkan SK pensiun tanggal 6 Februari,’’ terangnya.

Baik Ibrahim maupun Ida Bagus Jayanta sebetulnya sudah harus pensiun tahun 2013 namun keduanya meminta perpanjangan masa jabatan yang akhirnya diperpanjang dua tahun. Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Gede Sudiarta mengatakan mutasi kali ini bisa menjadi bahan pelajaran untuk mutasi-mutasi selanjutnya. ‘’Ke depan agar mutasi itu

(Suara NTB/fit)

KLARIFIKASI - Ketua Baperjakat Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., didampingi anggota Baperjakat lainnya seperti Kepala BKD, Inspektur pada Inspektorat serta Asisten III Setda Kota Mataram saat memenuhi panggilan Komisi I guna mengklarifikasi kisruh mutasi Pemkot Mataram. mengacu kepada UU ASN,’’ cetusnya. Artinya, mutasi juga harus melewati tahapan selek-

si terbuka. ‘’Ini terakhir kalilah ada mutasi gelap-gelapan,’’ pungkasnya. (fit)

SUARA NTB Sabtu, 21 Februari 2015

EKONOMI DAN BISNIS

INVESTASI MENGGELIAT Perkembangan ekonomi NTB diprediksi terus menggeliat. Hal inilah yang mendorong para investor untuk berinvestasi, terutama di Kota Mataram. Salah satu investasi yang saat ini dikebut pembangunannya adalalah hotel berlantai 12 yang ada di Sayang-Sayang, Mataram.

(Suara NTB/bul)

Isi Karung Raskin dari Bulog Diduga Kurang Mataram (Suara NTB) Distribusi beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang didistribusikan perdana di tahun 2015 oleh Bulog dikeluhkan warga. Isi karung Bulog tersebut diduga kurang.

“Berasnya hampir ratarata kurang beratnya, bisa sampai sekiloan dalam satu karung ukuran 15 kilo,” kata Hamid, Kepala Lingkungan Karang Rundun, Bertais, Mataram, pada Suara NTB, Jumat (20/2). Hamid mengatakan, akibatnya jatah yang diberikan kepada warganyapun tentunya berkurang.

Jatah Raskin yang diterima ditimbang terlebih dahulu sebelum dibagi-bagi kepada warganya, guna diketahui persis berapa isi karungnya.

Meski mengeluh kurang

hampir di setiap karungnya.

Hamid mengatakan tidak bisa melaporkan langsung apalagi jika ada kemungkinan proses lama.

“Tidak bisa ditahan berasnya, karena harus dibagi langsung kepada masyarakat,” demikian Hamid.

Di lingkungannya, jatah yang diterima langsung dari Bulog sebanyak 202 KK. Ketentuannya masing-masing KK sebanyak 15 Kg didapat.

Namun, jumlah KK yang ada di Karang Rundun sebanyak 432. Jatah tersebut lantas

dibagi tidak sesuai dengan jatah yang mestinya didapatkan masing-masing KK. Dengan kekurangan per karung yang diterimanya dari Bulog, Hamid mengatakan semakin mengurangi besaran jatah yang diterima warganya.

“Ini jatah Februari yang dikasi di Februari, mungkin kebanyakan ditusuk karungnya,” demikian Hamid.

Terpisah, Kepala Divre Bulog NTB, M. Sugit Sutedjo Mulyono dimintai konfirmasinya mengatakan sebenarnya prosedur sudah dilakukan se-

belum beras-beras tersebut didistribusikan.

Tetapi untuk memastikan apakah benar jatah yang diterima masyarakat berkurang, selanjutnya akan dicek langsung di lapangan raskin yang didistribusikan. “Besok (hari ini;red) kita turun pantau langsung, silakan dicek, bisa diambil langsung fotonya,” katanya.

Sebelumnya, Sugit juga mengatakan jelang akan didistribusikannya Raskin lalu, Bulog memastikan akan melibatkan penuh tim pemantau di Kabupaten/Kota untuk mengawal langsung beras-beras yang akan disalurkan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Raskin yang akan didistri-

busikan masing-masing akan dicek kualitasnya. Begitupun saat pengangkutan hingga ke lingkungan, pengawalan akan dilakukan. Bahkan tenaga pengangkut di kendaraan tidak diperkenankan berada di atas kendaraan selama perjalanan pengangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir kemungkinan kebocoran takaran.

“Jangan sampai ada kekurangan, misalnya karung berisi 15 kilogram tiba-tiba menjadi 12 kilogram, kita antisipasi segala kemungkinan,” demikian ditegaskannya.

Sugit juga memastikan meminimalisir kemungkinankemungkinan yang dapat menimbulkan keluhan di masyarakat. (bul)

Pembangunan Izin Sejumlah Perusahaan Tambang di Dompu Infrastruktur Loteng Tidak Diperpanjang Dianggarkan Rp 341 Miliar Praya (Suara NTB)Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pada tahun 2015 ini bakal memperoleh kucuran dana cukup besar dari pemerintah pusat dan provinsi. Khusus terkait pembangunan berbagai fasilitas dasar, berupa jalan, drainase hingga perbaikan rumah kumuh.

Dengan total anggaran mencapai Rp 341 miliar lebih.

Dengan alokasi dana sebesar itu, menjadikan Loteng sebagai daerah yang memperoleh alokasi dana terbesar di NTB, untuk infrastruktur dasar.

“Ada dua daerah di NTB yang tahun ini memperoleh alokasi dana cukup besar, untuk infrastruktur. Kabupaten Lombok Barat (Lobar) serta Loteng,” sebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB, Ir. H. Dwi Sugiyanto di hadapan pejabat lingkup Pemkab Loteng, di pendopo Bupati Loteng, Jumat (20/2).

Ia menjelaskan, dana yang akan dikucurkan bagi Loteng tersebut bersumber dari APBN sebesar Rp 273 miliar ditambah Rp 68 miliar dari APBD NTB. Yang nantinya akan dialokasikan untuk berbagai kegiatan pembangunan fisik. Mulai dari infrastruktur yang berkaitan dengan sumberdaya air. Berupa perbaikan embung dan tanggul. Hingga pembanguan serta pemeliharaan jalan-jalan utama provisni dan negara.

Salah satunya contoh, perbaikan ruas jalan Penujak-BIL hingga Kute. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 79 miliar. Kemudian ada perbaikan jalan Praya- Bengkel-Kendiri Lobar, disiapkan anggaran Rp 40 miliar. Bahkan, kalau Pemkab Loteng siap dan sanggup melakukan pembebasan lahan, ruas jalan yang diperbaiki bisa sampai kawasan Puyung.

Selain itu ada juga perbaikan ruas jalan Mantang-Cakra. Ditambah Praya-Mantang dengan alokasi anggaran sekitar Rp 5 miliar. Termasuk ruas jalan Sulin-Penujak, dengan alokasi anggaran mencapai Rp 91 miliar. “Perbaikan ruas jalan Sulin-Penujak untuk menambah konektivitas ruas jalan Penujak-BIL-Kute,” terangnya.

Untuk jalan baru, tahun ini juga sudah diprogramkan pembangunan badan jalan mulai dari Wakul Puyung, melalui kampus IPDN tembus hingga by pass BIL. Dengan anggaran sebesar Rp 14 miliar. Hal itu dilakukan untuk mengamankan tanah yang sudah dibebaskan Pemkab Loteng sebelumnya. Supaya tidak digarap lagi oleh masyarakat.

“Tapi pembangunan ruas jalan ini (Wakul-by pass BIL), baru akan dilakukan kalau Pemkab Loteng bisa menyelesaikan seluruh proses pembebasan lahan,” ujar Dwi. Jika Pemkab Loteng tidak sanggup, anggaran sebesar Rp 14 miliar tersebut akan dialihakan ke daerah lain.

Dwi menjelaskan, perbaikan dan pembangunan sejumlah fasilitas dasar tersebut diharapkan bisa lebih memperlancar konektivitas dan mobilitas masyarakat. Sekaligus membuka daerah-daerah yang masih dianggap terisolir. Salah satunya pembangunan ruas jalan Wakul-by pass, akan bisa membuka sejumlah daerah yang selama ini belum tersentuh akses pembangunan.

Di tempat yang sama Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, menegaskan kalau Pemkab Loteng siap mendukung penuh program-program yang masuk. Dengan menyiapkan anggaran pendukung. Seperti untuk pembebasan lahan dan sebagainya. Supaya program tersebut bisa berjalan dengan lancar. (kir)

Dompu (Suara NTB) Izin eksplorasi sejumlah perusahaan pertambangan mangan dan timah hitam di wilayah Kabupaten Dompu tidak diperpanjang.

Perusahaan pertambangan ini tidak memiliki aktivitas karena terkendala izin prinsip dari Kementerian Kehutanan RI. Bupati Dompu, Drs H Bambang M. Yasin mengaku, tidak satupun perusahaan pertambangan mangan dan timah hitam di Kabupaten Dompu yang diperpanjang izinnya.

Enam perusahaan pertambangan dan satu diantaranya bergerak di bidang timah hitam di wilayah Pajo. “Semuanya tidak kita perpanjang,” tegas H. Bambang.

Izin perusahaan pertambangan yang diperpanjang pihaknya han-

ya dua izin untuk pasir besi yaitu PT Bima Mineral Indonesia (BMI) di Desa Pekat dan Bringin Jaya Kecamatan Pekat, serta PT Timur Raya Mas (TRM) di Desa Doropeti. “Izin pasir besi milik PT TRM di Doroncanga tidak diproses dan telah diserahkan untuk daerah pelepasan ternak,” katanya.

Sementara PT Sumbawa Timur Mining (STM) yang beroperasi di Huu, izinnya menggunakan kontrak karya yang ditandatangani langsung oleh Presiden. Tahapan pekerjaannya dalam waktu beberapa tahun kedepan akan memasuki masa produksi dengan temuan potensi kandungan tembaga dan emas bisa diproduksi selama 70 tahun. “Untuk PT SMS untuk perkebunan tebu dan pabrik gula, izin yang bisa dikelola

hanya 6.000 ha lebih. Tapi potensi untuk pengembangan tebunya 30.000 ha. Jadi bukan izinnya 30.000 ha,” terang H. Bambang.

Kepala Bidang Pertambangan dan Energi Kabupaten Dompu, Jufrin, ST, M.Si yang dihubungi, Jumat (20/2) menyebutkan, diantara perusahaan tambang mangan yang tidak diperpanjang izin eksplorasinya yaitu PT Tercipta Mega untuk dua lokasi yaitu Huu dan Pajo, dan PT Ana Gajah Mada. Sementara untuk jenis tambang timah hitam yang tidak dilanjutkan izinnya yaitu PT Anugrah Mitra Graha. “Perusahaan ini belum melakukan kegiatan eksplorasi detail karena belum ada izin prinsip dari Kementerian Kehutanan. Makanya tidak diperpanjang izin eksplorasinya oleh Bupati,” aku Jufrin. (ula)

Divestasi Saham Newmont

NTB Tunggu Keputusan Kemenkeu Mataram (Suara NTB) NTB masih menunggu surat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dengan divestasi tujuh persen saham PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT). Hal itu menyusul, batalnya Pusat Investasi Pemerintah (PIP) membeli saham tersebut.

“Sekarang ternyata pemerintah pusat tak punya dana yang cukup untuk membeli saham itu. Nah sekarang kita tunggu, biasanya Menteri Keuangan akan bersurat ke pemerintah daerah. Apakah menawarkan ke pemerintah daerah atau bagaimana,” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, Jumat (20/2).

Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan rencana peleburan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Penggabungan PIP dan SMI tentu berdampak pada rencana pemerintah membeli saham divestasi PT Newmont.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan peleburan PIP dan SMI untuk membentuk lembaga pinjaman dan modal infrastruktur. Sehingga, lembaga ini hanya fokus dalam pembiayaan infrastruktur, bukan membeli saham tujuh persen Newmont.

Amin mengatakan, jika tak jadi dibeli oleh pemerintah maka sesuai ketentuan akan ditawarkan ke pemerintah daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota. Seperti saat proses divestasi saham 24 persen sebelumnya. Dimana, Menteri Keuangan pada waktu itu, Sri Mulyani menawarkan ke pemerintah daerah. “Sekarang ini kita tunggu dulu. Bagaimana follow up-nya divestasi tujuh persen saham ini,”

tambah Amin.

Menurut Amin, ngototnya pemerintah daerah untuk bisa mengakuisisi saham tujuh persen itu, lantaran daerahlah yang menjadi tempat tambang itu yang paling merasakan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkan. Mengenai skemanya nanti jika saham tujuh persen itu diberikan kepada daerah, nantinya akan dibicarakan lebih lanjut.

“Sampai sejuah ini belum ada penawaran sehingga kita belum bisa menindaklanjutinya. Apakah nanti dilakukan beauty contest untuk menjaring mitra yang benar-benar layak,” pungkasnya.

NTB menguasai saham Newmont melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bernama PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) yang berkongsi dengan PT Bumi Resources Mineral (BRM), salah satu kelompok usaha Grup Bakrie. Nama perusahaan patungan antara BUMD tersebut dengan Grup Bakrie bernama Multi Daerah Bersaing (MDB) yang telah menguasai 24 persen saham Newmont.

Berdasarkan arbitrase, Newmont wajib mendivestasi saham tambang di Batu Hijau secara bertahap hingga 51 persen. Saat ini komposisi pemilikan saham Newmont dikuasai oleh induk Newmont sebesar 49 persen, Pemda NTB lewat MDB sebanyak 24 persen, PT Pukuafu sekitar 17,8 persen , dan Masbaga sebanyak 2,2 persen. (nas)

HILANG STNK R2 HONDA DR2763BU NOKA/ NOSIN: MH1JF118BK186056/JF 81E1183600 AN.I GUSTI BAGUS KUKUH HILANG DISEKITAR MATARAM.

20

Halaman 3

Masih Cari Lokasi Baru PEMKOT Mataram berencana merelokasi para pedagang kaki lima (PKL) yang ada di Jalan AA Gde Ngurah, Cakranegara. Relokasi ini direncanakan sejak tahun 2014 lalu namun sampai saat ini Pemkot Mataram masih kesulitan mencari lokasi baru di sekitar Cakranegara untuk merelokasi puluhan pedagang.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana kepada Suara NTB menyampaikan sampai saat ini pihaknya belum menemukan lokasi yang tepat untuk para pedagang. “Belum ketemu tempatnya,” ujarnya, Jumat (20/2).

Mohan mengatakan pihaknya ingin para pedagang yang terdiri dari pedagang VCD, topi, buku tulis, dan berbagai barang lainnya dilokalisir di tempat yang representatif dan strategis.

Jalan AA Gde Ngurah berdasarkan RTRW Kota Mataram termasuk zona merah untuk PKL. Apalagi para PKL ini menempati lahan untuk parkir kendaraan sehingga dinilai dapat menyebabkan kemacetan. “Para pedagang yang memanfaatkan lahan parkir itu harus ada tempat khusus untuk mereka.

Masalahnya kita di Cakra itu kesulitan lahan dan sampai hari ini belum kita temukan tempat atau lokasinya,” terang Mohan.

Para pedagang menurutnya setuju dengan rencana relokasi tersebut. Apalagi mereka akan ditata sehingga terlihat lebih rapi dengan tempat yang layak. “Mereka juga pasti sadar karena keberadaan mereka akan sangat mengganggu arus lalu lintas dan ruang parkir yang ada di sana,” ujarnya.

Merelokasi para pedagang Jalan AA Gde Ngurah ke luar w i l a y a h Cakranegara menurut Wakil Walikota tidak memungkinkan. Jika langkah itu diambil, ia yakin para pedagang akan menolak mengingat kaw a s a n Cakranegara adalah kaw a s a n jasa dan perdagangan yang tidak pernah sepi.

“Di sana termasuk kawasan bisnis dan akan muncul resistensi dari para pedagang kalau harus keluar dari wilayah sana,” cetusnya. Untuk itu saat ini pihaknya tengah mengupayakan mencari lokasi yang strategis untuk para pedagang dan tetap di sekitar Cakranegara.

“Insya Allah saya akan tetap fokus untuk menyelesaikan itu,” demikian Mohan Roliskana. (ynt)

H. Mohan Roliskana

Rute Penerbangan BIL - Balikpapan Sedang Dijajaki Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB telah menyurati dua maskapai penerbangan nasional untuk dapat membuka penerbangan langsung Bandara Internasional Lombok (BIL) - Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). Mengingat, banyaknya dorongan dari berbagai pihak, termasuk warga Lombok yang ada di Kaltim supaya bisa dibuka penerbangan langsung dari Lombok ke Balikpapan.

“Secara koordinasi, kami sudah bersurat ke beberapa airlines. Baik Garuda Indonesia maupun Lion Air,” kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr dikonfirmasi di Mataram, Jumat (20/2).

Agung mengatakan, dengan adanya surat tersebut maka pihak maskapai penerbangan menindaklanjutinya dengan melakukan kajian-kajian potensi pasar, jumlah permintaan dan lainnya. Untuk selanjutnya bisa memutuskan melayani rute Lombok-Balikpapan.

“Tentunya dia (maskapai) melakukan pembahasan lebih lanjut, melihat rasionya seperti apa,” terangnya.

Ditambahkan, Pemprov NTB menginginkan segera terwujud penerbangan BIL-Balikpapan. Rencana penerbangan langsung menuju Bandara Muhammad Aji Sulaiman Sepinggan Balikpapan itu diharapkan secepatnya dibuka untuk mempercepat konektivitas antarkedua daerah. Hal serupa juga diinginkan oleh pemprov Kaltim.

Ia menilai konektivitas kedua wilayah akan memberikan keuntungan yang besar termasuk dalam bidang pariwisata dan sektor usaha. Apalagi, sebelumnya antara Pemprov NTB dan Kaltim telah menandatangani nota kesepakatan kerjasama dalam bidang perdagangan dan peternakan dengan NTB. Ia mengatakan, saat ini, warga Kaltim yang ingin berlibur ke Lombok harus transit dulu melalui Surabaya atau Bali. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk ke Lombok cukup lama. (nas)

SUARA NTB Sabtu, 21 Februari 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Perbanyak RTH DINAS Kebersihan dan Tata Kota Lombok Timur (Lotim) berencana memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH) di masingmasing kecamatan di Lotim. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat lebih banyak memiliki ruang untuk berolahraga dan rekreasi.

Selain itu, tujuan ingin diperbanyaknya RTH itu untuk lebih mempercantik setiap sudut kota di Lotim. ‘’Bahkan, ruang terbuka hijau itu nantinya tidak hanya dijadikan sebagai tempat berolah raga, rekreasi atau sebatas mempercantik kota saja. Melainkan, ruang terbuka hijau itu juga bertujuan untuk memberikan tempat lokasi bermain kepada anak-anak. Karena, sejauh ini lokasi bermain anak-anak terutama yang bersih dan asri masih (Suara NTB/dok) H. Ridatul Yasa minim di Lotim,’’ Kepala Dinas Kebersihan dan Tata Kota Lotim, H. Ridatul Yasa, Jumat (20/2).

Disebutkannya, sementara ini RTH hanya berada di Taman Tugu Selong, Taman Rinjani Selong, Lapangan Nasional Selong, Bundaran Taman Masbagik dan Lapangan Porda Selong. Namun, untuk menjawab kebutuhan masyarkat Lotim. Pihaknya akan tetap mengupayakan menciptakan RTH di masing-masing kecamatan. Menurutnya, keberadaan RTH sangat dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kepenatan bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Adanya ruang terbuka hijau dimasing-masing kecamatan, nantinya akan meninggalkan kesan positif terhadap kecamatan itu sendiri. Akan tetapi yang masih menjadi kendala dalam menciptakan ruang terbuka hijau itu adalah masalah pendanaan,” jelasnya.

Selain itu, dengan memanfaatkan musim hujan yang datang pada tahun ini, pihaknya terus berupaya menggencarkan penanaman dan penyisipan bunga di beberapa titik di Lotim. Disebutkannya, jumlah bunga yang disiapkan pada musim hujan tahun ini sekitar 5.000 batang bunga yang terdiri dari delapan jenis mulai dari yang berbunga sampai yang tidak berbunga. Akan tetapi, hal yang harus dilakukan dan dibenahi adalah perilaku masyarakat yang perlu diubah dan dituntut untuk harus peduli dengan kesehatan dan lingkungan sekitar.

“Memang saat ini kita sedang lakukan penanaman bunga untuk menjaga keindahan dan keasrian, namun bunga yang kita tanam maupun sisipkan itu baru ditanam besoknya sudah hilang, sehingga kita juga mengharapkan kesadaran masyarakat untuk sama-sama menjaga keindahan dan keasrian lingkungan,” imbaunya. (yon)

(Suara NTB/yon)

FOTO BERSAMA - Bupati Lotim, H. Moch. Ali Bin Dahlan didampingi Wakil Bupati Lotim H. Haerul Warisin dan istri foto bersama Danrem 162 WB Kolonel Arh. Kuat Budiman di Pendopo Bupati, Jumat (20/2).

Bupati Lotim: Keamanan Aspek Penting Kemajuan Suatu Negara Selong (Suara NTB) Menjelang berakhirnya masa tugas sebagai Danrem 162 Wirabhakti, Kolonel Arh. Kuat Budiman, SIP, silaturahmi sekaligus pamitan pada Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch. Ali Bin Dachlan, Jumat (20/2). Acara silaturahmi ini dihadiri unsur Muspika dan seluruh pimpinan SKPD di Pendopo Bupati Lotim.

Bupati Lotim, H. Moch. Ali Bin Dachlan, mengungkapkan, keamanan merupakan suatu kondisi yang sangat penting dan tidak bisa terpisahkan dalam mencapai kemakmuran. Menurutnya, keamanan merupakan pondasi dalam melakukan suatu pembangunan.

Bahkan, keamanan merupakan aspek yang nomor satu untuk menciptakan kemajuan di suatu

negara.

Untuk menciptakan negara yang aman dan maju itu harus ditandai dengan negara yang kuat. Negara yang kuat itu diciptakan oleh TNI yang kuat pula. “Kalau TNI tidak kuat, maka negara juga tidak akan kuat,” tegas Ali BD — sapaan akrabnya Dalam menguatkan institusi TNI supaya menjadi garda terdepan dalam mencipta-

kan keamanan, pemerintah daerah harus ikut andil dalam penguatan institusi tersebut.

“Alhamdulillah, TNI kita sangat baik, karena TNI mempunyai perangkat sampai ke desa. Di mana, TNI itu tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, karena TNI besar dan bekerja bersama masyarakat,” ujarnya.

Sementara Kolonel Arh. Kuat Budiman, S.IP, berteri-

ma kasih pada Pemkab Lotim, karena, apa yang dilakukannya selama ini sejalan dengan apa yang dicanangkan pihakny, sehingga kerukunan dan keharmonisan antara Pemda harus tetap dijaga.

Ditegaskannya, fungsi dan tugas dari TNI itu adalah membantu pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam menciptakan rasa aman kepada masyarakat.

Selain itu, ia juga mengatakan kepada unsur Muspika dan SKPD yang hadir dalam acara itu agar bisa memiliki sistem pertahanan semesta yang melibatkan TNI, pemerintah dan masyarakat. Atas dasar itu diadakannya Bint-

ara Pembina Desa (Babinsa) di masing-masing desa. “Kita harus memecahkan persoalan pertanian dan itu merupakan bagian dari tugas TNI yang sekarang dengan menyatukan diri dengan masyarakat,” jelasnya.

Diakuinya, pada tanggal 26 Februari akan menyerahkan jabatannya pada Kolonel Czi. Lalu Rudy Irham Srigede, perwira menengah asli NTB. Lalu Rudy merupakan putra mantan Wakil Gubernur NTB Drs. H. Lalu Srigede. Ia juga berpesan kepada Dandim dan seluruh Babinsa agar senantiasa menjaga kerukunan serta hubungan yang baik dengan semua pihak. (yon)

Lakukan Penertiban, Pemda KLU PDIP KLU Klarifikasi Pergantian Pengurus DPC Panggil Pemilik Bangunan (Suara NTB/ari)

BELUM MAKSIMAL - Wisatawan yang menggunakan fast boat masih belum maksimal memberi kontribusi PAD bagi KLU. Ke depan, pemerintah daerah berusaha menarik retribusi bagi wisatawan, khususnya yang langsung dari Bali dan Flores.

Retribusi Pariwisata Ditargetkan Rp 1 Miliar Tanjung (Suara NTB) Retribusi sektor pariwisata untuk tahun 2015 ini ditargetkan melonjak hingga 300 persen. Dibandingkan target penarikan tahun lalu sebesar Rp 350 juta, Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas terkait, menargetkan hingga Rp 1 miliar.

Kepala Dinas Pariwisata KLU, Muhadi, kepada wartawan Jumat (20/2), mengakui target dan capaian retribusi sektor pariwisata relatif rendah dibandingkan target tahun ini. Pada sektor ini, perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari jasa masuk kawasan wisata sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2010. Di mana retribusi jasa masuk bagi wisdom ditetapkan sebesar Rp 2 ribu per orang, dan wisman Rp 5 ribu per orang. Retribusi di sektor ini masih bisa bertambah melalui SKPD terkait, sebut saja, retribusi parkir kawasan pariwisata yang dapat ditingkatkan jika dikelola maksimal.

“Dalam rangka memenuhi target itu, kami akan mencoba memaksimalkan penarikan retribusi tempat rekreasi dan olahraga sesuai Perda 5 tahun 2010 itu,” kata Muhadi.

Menurutnya, rendahnya angka capaian retribusi tahuntahun lalu, lebih disebabkan kurang fokusnya Pemda dalam menarik sumber pendapatan yang ada. Mengingat, nomenklatur Bidang Pariwisata, sebelumnya, masih tergabung bersama Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Disinyalir sumber daya manusia yang ada ketika itu masih terbatas. Sekarang, dengan terbentuknya nomenklatur dinas yang baru, diharapkan terjadi perbaikan kinerja secara keseluruhan untuk mengembangkan sektor pariwisata KLU. “Akibat kurangnya personel, menyebabkan pengawasan di jalur masuk kawasan pariwisata se KLU menjadi berkurang. Beberapa dermaga pribadi sebagai pintu masuk wisatawan, sejauh ini belum dikawal. Ke depan kita akan siapkan tenaga untuk melakukan penarikan,” lanjut mantan Kabag Hukum Setda KLU ini.

Tidak hanya di dermaga, Muhadi juga mengisyaratkan akan menempatkan personel di pintu masuk 3 Gili, khususnya di Gili Trawangan. Disinyalir tidak sedikit jumlah pengunjung 3 Gili yang datang langsung dari Benoa, Bali, belum ditarik retribusi masuknya.

“Selama ini banyak wistawan yang menyeberang langsung dari Bali dan Flores, luput dari penarikan retribusi tersebut. Nah, ke depannya, di 3 Gili akan kita tempatkan satu petugas,” ujarnya.

Menurut Muhadi, berbagai opsi akan coba dijajaki untuk memaksimalkan PAD di pintu masuk kawasan pariwisata itu. Sebab tidak hanya menempatkan personel, dimungkinkan pula adanya kerjasama dengan pemilik dermaga pribadi yang ada untuk membantu Pemda dalam menarik retribusi. Hanya saja, mekanisme ini masih dipelajari. Apabila ke depan tercatat sejumlah dana yang berhasil ditarik, tentunya ini pun harus dijabarkan secara transparan, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.

“Misalnya, Koperasi Karya Bahari yang sudah memberi pelayanan, akan kita ajak kerjasama untuk melakukan penarikan retribusi. Rencana ini pun sedang kita bahas dengan pihak terkait, seperti syahbandar, pihak koperasi dan pelaku wisata,” tutup Muhadi. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Untuk ke sekian kalinya, Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali melayangkan panggilan kepada manajemen dan pemilik bangunan yang beroperasi di kawasan 3 Gili, namun berada di kawasan roi pantai. Dari surat yang dilayangkan Tim Penertiban, Pemda telah mengagendakan pertemuan dengan sejumlah pemilik hotel 3 Gili, pekan depan.

Kepala Bagian Pembangunan, Setda KLU, M. Faisol, Jumat (20/2), mengutarakan pemanggilan dimaksudkan untuk mempertegas pelanggaran yang dilakukan sejumlah pemilik bangunan.

Tanpa terkecuali, seluruh pemilik bangunan yang saat ini berada di areal yang dilarang untuk membangun akan dihadirkan. “Pengusaha yang terang-terang memiliki bangunan yang melanggar aturan juga kita surati untuk hadir,” kata Faisol.

Ia menjelaskan, Tim Penertiban telah melakukan proses penertiban kepada sejumlah pemilik bangunan tahun lalu. Proses itu pun akan tetap berjalan sembari melakukan proses terhadap sebagian besar pengusaha yang memang belum disurati. Pemanggilan yang pertama bagi pengusaha kebanyakan ini sebutnya, merupakan langkah awal Pemda untuk mulai memproses penertiban sesuai regulasi yang ada.

Kabag Pembangunan menyebut, telah mengagendakan pertemuan dengan para pengusaha yang

bangunannya melanggar pada pekan depan. Dalam pertemuan ini, Pemda akan menjelaskan duduk persoalan pelanggaran yang dilakukan pengusaha. Pada pertemuan itu nantinya, pihaknya berharap adanya komitmen dari pemilik untuk melakukan pembongkaran sendiri. Sebab jika tidak, maka Pemda KLU melalui Tim Penertiban akan membongkar paksa setelah semua proses penertiban dilalui.

“Kami memperkirakan sekitar 140 orang pemilik bangunan di tiga gili melanggar ketentuan, kebanyakan berada di Gili Trawangan. Dan kami optimis, penertiban ini sama sekali tidak akan berdampak pada agenda Pilkada akhir tahun nanti,” ucap Faisol.

Sebelumnya, sejumlah kritik dan keraguan menyorot lemahnya langkah Pemda KLU dalam proses penertiban menurut Faisol disebabkan karena sejumlah hal. Termasuk agenda Politik, kata dia, cukup menyita perhatian sehingga upaya penertiban perlu pertimbangan “Penertiban sebelumnya ada penundaan, dikarenakan berbenturan dengan kegiatan politik. Tetapi kami optimis, rencana penertiban ke depan ini akan terealisasi dengan lancar asalkan disosialisasikan lebih dulu,” kata dia.

Ia berharap tidak ada lagi keraguan terhadap langkah Pemda ini. Ia pun berharap pula, agar stakeholder termasuk DPRD memberikan masukan atas upaya menertibkan kawasan pariwisata KLU. (ari)

Tertunda, Pembangunan Lanjutan Proyek Jalur Lembar-Bangko Bangko Giri Menang (Suara NTB) Proyek pembangunan jalur Lembar-Bangko-Bangko terkendala, lantaran adanya warga yang ngotot tidak mau melepas lahan yang diklaim miliknya. Padahal lahan itu masuk daerah milik jalan (DMJ). Hal ini disayangkan oleh bupati dan pihak provinsi, lantaran akibat kendala ini, dana untuk pembangunan jalur ini Rp 200 miliar ditarik pusat.

“Ada warga yang ngaku merasa tanah diambil untuk pembangunan jalan, akibat terkendala ini dana Rp 200 miliar pun ditarik pusat,” ungkap Bupati Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Zaini Arony, MPd, belum lama ini. Hal ini patut disayangkan, sebab akibat ulah

oknum warga ini menghambat pembangunan. Warga ini kurang koordinasi dengan pemda, dan melapor ke Ombudsman sehingga akhirnya proyek ini dihentikan.

Akibat dana ditarik, seharusnya jalan itu mesti dibangun hingga ke Pelangan hingga ke Bangko-Bangko, namun tertunda. Hal serupa diakui Kepala Balai Jalan Nasional Hj. Hikmatullah, akibat warga melapor ke ombudsman, proyek tertunda dan dananya ditarik pusat.

Diketahui, proyek Jalan Lembar menuju kawasan wisata Sekotong hingga Pelangan senilai Rp 165 miliar sudah mulai dikerjakan sejak awal bulan Mei 2014 lalu. Mega proyek yang di-

(Suara NTB/her)

BERMASALAH - Inilah lahan yang menyebabkan dana untuk pembangunan jalan tertunda. Pemilik lahan ngotot tidak mau melepas lahan dan meminta ganti rugi, meski lahan itu masuk DMJ.

tangani pemerintah provinsi senilai Rp 165 miliar ini akan membangun akses jalan sepanjang 18 kilometer untuk menunjang akses menuju kawasan wisata Sekotong. Akan tetapi proyek ini menuai kendala persoalan lahan, lantaran salah seorang warga di Desa Eyat Mayang tetap ngotot bertahan. Padahal, diduga lahan itu masuk DMJ. Pada bagian lain, Kepala Dinas PU Lobar, Ir. Sakri menambahkan, jalur menuju Sekotong sepanjang 18 kilometer akan diperlebar dari semula 4,5 meter menjadi tujuh meter. Selain akses jalan yang diperlebar, jembatan dekat Kantor Polsek Sekotong di Desa Cendi Manik akan dibangun kembali. Total anggaran yang dialokasikan dari APBD provinsi sekitar Rp 165 miliar pada Dinas PU Provinsi.

Sedangkan khusus yang ditangani Dinas PU Lobar akan membangun akses jalan dari Lendangre menuju ke Longlongan. Akses jalan ini merupakan jalur menanjak ke daerah Longlongan dengan panjang sekitar 2,47 kilometer. Total anggaran yang dialokasikan Rp 3,08 miliar. “Kita juga akan membangun akses di daerah Dusun Lemer. Selain jalan, juga akan dibangun jembatan ke daerah setempat,”imbuhnya. (her)

Tanjung (Suara NTB) Kader sekaligus pengurus DPC PDIP Kabupaten Lombok Utara (KLU) memberi pernyataan klarifikasi atas pemberitaan media ini, terkait pergantian pengurus inti di tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Bahwa dalam Konfercab Rabu (18/ 2) di Hotel Lombok Raya, Mataram, Ketua DPC PDIP yang lama, H. Raden Nuna Abriadi, SIP, tidak dipecat sebagaimana tertulis di koran.

Melainkan yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai ketua untuk pengurus kabupaten, karena akan difungsikan di tingkat provinsi (DPD).

Sekretaris DPC PDIP KLU, Tusen Lasima, Jumat (20/2), menolak tudingan Raden Nuna dipecat oleh DPP. Sebaliknya yang bersangkutan tidak lagi menjabat dan diganti oleh Raden Miling, berdasarkan hasil musyawarah mufakat antara 3 kandidat sebelumnya.

“Dalam Konfercab itu, ada 3 nama yang diusulkan untuk menjadi Ketua yaitu Raden Nuna, Raden Miling dan saya (Tusen, red). Tetapi karena Nuna sudah sangat lama menjabat dan atas pertimbangan regenerasi, sehingga beliau mengundurkan diri dari pencalonan. Tinggal saya berdua dengan Raden Miling, akhirnya kami sepakat, mempercayakan kepada Raden Miling,” papar Tusen.

Ia menyatakan dalam konfercab pergantian Pengurus DPC, PDIP tidak mengenal istilah voting melainkan musyarawah untuk mufakat.

Dengan dasar itu pula, ketiga calon tadi melakukan pertemuan. Hasilnya pun, Raden Nuna legowo untuk melepas jabatannya sebagai Ketua DPC dan menyerahkan ke Raden Miling. Pada pengurus inti yang baru, selain Raden Miling sebagai Ketua dan dirinya sebagai Sekretaris, ditunjuk pula, Ardita, sebagai Bendahara.

Tusen menyatakan, cukup khawatir dengan opini yang muncul t e r -

hadap pernyataan yang menyebut Raden Nuna dipecat. Sebab dengan dipecat, maka konsekuensinya jelas, Raden Nuna bukan lagi kader PDIP. Artinya pula, ia harus mundur dari jabatannya sebagai Anggota DPRD NTB melalui mekanisme PAW (Pergantian Antarwaktu). “Sekali lagi dia bukan dipecat. Inilah yang harus diluruskan,” imbuhnya.

Baik Tusen dan Ardita ketika dikonfirmasi via telepon, selain menegaskan tidak dipecatnya Raden Nuna, keduanya juga memastikan struktur koalisi yang sudah terbangun tidak akan goyah. Menghindari munculnya beragam asumsi keliru terkait pemecatan (baca: pengunduran diri) Nuna di DPC akan mempengaruhi koalisi 6 partai untuk bakal calon Bupati, Dr. Najmul Akhyar, keduanya pun tegas.

“Nuna tetap sebagai Ketua Tim Koalisi. Dan walaupun PDIP sebagai Ketua, kami tetap akan mengacu pada Surat Keputusan dari DPP,” kata Tusen.

Terhadap paket Najmul Syarif yang sejauh ini diklaim cukup solid, Tusen pun belum dapat memberi kepastian, karena PDIP di DPP belum memberi rekomendasi apapun. Ia pun masih belum mau menjawab ketika ditanya kemungkinan paket NASA akan berubah menjadi Najmul Nuna. “Kita akan lihat lagi, karena ini (Najmul – Syarif) juga belum resmi. Yang diajukan oleh PDIP belum keluar.

Tetapi memang harus segera, karena proses pendaftaran makin dekat. Pada saatnya DPP menggariskan siapa dan sebagai apapun dia, harus dihormati dan dijalankan.

Dalam politik pasti ada hitunghitungannya,” pungkas Tusen. (ari)

Tusen Lasima (Suara NTB/ari)

SUARA NTB Sabtu, 21 Februari 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Terbentur Regulasi

Eksistensi Tembakau Virginia Lombok Terancam Sejumlah regulasi lahir menentang keberadaan rokok dan tembakau.Termasuk tembakau virginia Lombok.

Realita itu bisa mengancam eksistensi budidaya tembakau virginia Lombok.

PIMPINAN PT Export Leaf Indonesia (ELI) Lombok, Marihot Jimmy Tampubolon tidak menampik fakta lahirnya sejumlah regulasi yang terkesan terus menyudutkan dunia pertembakauan. Meski demikian, pihaknya mengaku akan mengikuti semua regulasi tersebut.

Regulasi dimaksudkan adalah larangan merokok, penampilan gambar-gambar tentang gangguan kesehatan yang akan diderita para perokok yang terpampang luas di bungkusbungkus rokok. Termasuk halnya regulasi-regulasi lain yang tidak memihak pada industri rokok dan tembakau.

Secara makro digambar-

kan, produsen tembakau di Indonesia dulunya mencapai ratusan. Kini mungkin terisa tinggal puluhan saja. Apakah penyebabnya regulasi? Jawab Marihot mungkin iya. Tapi ia tidak mau menyalahkan regulasi tersebut. Kondisi tembakau nasional juga dikatakan mengalami stagnasi beberapa tahun terakhir. Ada kenaikan, namun sangat kecil.

Ditambahkan, peranan komoditi perkebunan khususnya tembakau ini sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlihat secara kasat mata perubahan taraf perekonomian masyarakat, khususnya Lotim. Tidak mau diklaim sepenuhnya karena

tembakau. Namun, dilihat selama tembakau ini ada dampak besar tingkat perekonomian masyarakat membaik.

Untuk saat ini, tembakau virginia Lombok produktivitasnya masih sangat bagus.

Rata-rata 30-35 ribu ton per tahun. Bahkan pernah sampai 50 ribu ton per tahun. Harganya pun masih cukup baik.

Pola kemitraan dalam budidaya tembakau masih sangat relevan. Amanah Perda tahun 2003 yang dikeluarkan Pemprov NTB 80 persen harus bermitra sisanya baru swadaya masih menjadi penyemangat aktivitas budidaya tembakau.

PT ELI sendiri sudah menggandeng 1.500 petani mitra tahun 2014 lalu. Pada musim tanam 2015 ini ditarget jumlah petani mitra bertammbah jadi 1.600 orang. Ada standarisasi yang sudah ditetapkan PT ELI bagi calon-calon mi-

tranya.

Marihot menambahkan, budidaya tembakau virginia di Lombok tidak diinginkan terjadi seperti di Bojonegoro.

Diketahui Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu produsen tembakau virginia terbesar di Indonesia. Akibat dari keinginan sebagian besar petani untuk swadaya dan dipenuhi membuat bisnis tembakau virginia Bojonegoro itu kini hilang.

“Kemitraan itu masih menjadi solusi,” ucapnya. Dalam kemitraan ada jaminan kualitas, kuantitas produksi dan harga. Komoditi tembakau sendiri bukanlah komoditi pangan dan hortikultura yang bisa disimpan dan dimanfaatkan langsung tanpa perlu proses panjang. Sementara tembakau, tidak laku terjual sudah pasti tidak bisa diapaapakan. (rus)

(Suara NTB/dok)

TEMBAKAU - Petani tembakau di Lotim saat memeriksa tanaman tembakaunya beberapa waktu lalu. Adanya regulasi yang mengatur tentang rokok dan tembakau membuat eksistensi produksi tembakau terancam.

Hasil Sidak Bupati

Lama Menunggak

(Suara NTB/dok)

SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Barat (Lobar) segera membentuk Tim Buru Sergap (Buser) layaknya kepolisian. Dibentuknya tim Buser ini sebagai upaya untuk mengakomodir laporan masyarakat yang kian meningkat ke Satpol PP, khususnya banyaknya kejadian kriminalitas.

Kepala Satpol PP Lobar, I Nengah Sugiartha, selain akan membentuk tim buser, pihaknya telah membentuk Provost, Intel dan Pol PP Cantik (Poltik). Semua tim ini dibentuk untuk mengoptimalkan peranan Satpol PP sebagai pengaman Perda.

Terbentuknya regu buser, lanjutnya, mengingat laporan masyarakat yang cukup banyak. Laporan ini berupa beberapa lokasi yang dianggap rawan kriminalisasi, adanya kasus di sejumlah wilayah maupun laporan yang melanggar Undang-undang dan Perda.

Dalam bekerja nantinya, buser ini akan dikerahkan satu orang di masing-masing kecamatan. Kemudian sisanya stand by di kantor 24 jam bersama regu lain. Sementara mengenai kinerja intel akan saling melengkapi dengan personel lainnya.

Dalam proses penjaringan personel, Ical panggilan akrabnya, mengaku mengambil dari anggota sendiri. Menurutnya, personel yang ia miliki sudah memiliki basic yang mumpuni dalam menjalankan tugas. ‘’Kita pilih mana yang terbaik dan pantas menjalankan tugas,’’ bebernya.

Sementara Koordinator Regu Buser, Agus berjanji akan menjalankan tugas dengan sebaik-sebaiknya. Karena kepercayaan dan amanah yang diberikan kepadanya merupakan tanggung jawab yang besar.

Untuk program awal, semua anggota akan dikumpulkan membahas rencana kerja tahun 2015 ini.

“Koordinasi antaranggota tetap berjalan maksimal guna memberikan keamanan bagi masyarakat,’’ jelasnya. (her)

I Nengah Sugiartha

PNPM Diganti Program Baru Praya (Suara NTB) Pemerintah pusat memastikan bakal menghapus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mulai tahun 2015 ini. PNPM diganti dengan program baru dengan formasi yang baru pula. Hal tersebut diungkapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, saat tatap muka dengan jajaran Pemkab Lombok Tengah (Loteng), Jumat (20/2).

Ia menjelaskan, dengan telah berlakunya Undang-Undang Desa yang baru, maka secara otomatis program PNPM berhenti. Namun bukan berarti programnya berhenti sama sekali. Pasalnya, pemerintah pusat sedang menyusun regulasi dan formasi untuk program baru sebagai pengganti PNPM tersebut.

Menurutnya, formasi dari program pengganti PNPM tersebut nantinya akan disesuaikan dengan regulasi yang ada, yakni undang-undang desa. Karena bagaimanapun juga, setiap ada program yang mengarah pada pemerintahan desa harus disesuaikan dengan regulasi yang mengatur tentang desa itu sendiri.

“Khusus untuk program pengganti PNPM, kita masih mencari formasi yang tepat dan sesuai dengan undang-undang desa yang baru,” terangnya.

Sampai saat ini pihaknya masih belum bisa memastikan, bagaimana bentuk program pengganti PNPM tersebut, mengingat, formasinya masih dalam tahap pembahasan.

Menurutnya, formasi dari program pengganti tersebut nantinya akan sedikit berbeda dengan program PNPM itu sendiri. Salah satunya, terkait sumber pendanaan program.

Di mana, kemungkinan besar sumber dananya akan berasal dari APBN. Tidak lagi bersumber dari Bank Dunia.

“Kalau PNPM sumber dananya dari Bank Dunia dalam bentuk utang. Tapi kalau program baru ini nantinya, akan diupayakan bersumber dari APBN langsung. Dan, saya sendiri memang lebih setuju kalau menggunakan APBN,” jelasnya.

Menurutnya, jika bersumber dari Bank Dunia, maka pemerintah harus melunasi utang ditambah bunga pinjaman.

Sementara bunga pinjamannya tidak kecil, sehingga kalau terus-terusan menggunakan dana dari utang, dikhawatirkana bakal semakin menambah beban pemerintah pusat.

“Bunga pinjaman dari Bank Dunia itu besar,” ungkapnya.

Diakuinya, pihak Bank Dunia sudah mengatakan siap dan sanggup membiayai program pengganti tersebut. Tapi pemerintah pusat tampaknya lebih memilih untuk menggunakan APBN ketimbang kembali menjalankan program dengan dana utang. “Yang jelas, kita tengah mencari formasinya yang benar-benar tepat dan sesuai aturan,” tegas politisi asal PKB ini. (kir)

Banyak Kades Malas Layani Masyarakat

iPasar Akhirnya Bayar Sewa Lahan pada Pemkab Lotim

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Zaini Arony menemukan banyak oknum kepala desa (kades) yang tidak mampu bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Dari hasil inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa desa ditemukan ada kantor desa yang tutup pada pukul 14.00 WITA, sementara jam kerja hingga pukul 16.00 WITA. Melihat kinerja oknum kades seperti ini, bupati mengancam akan memberikan sanksi tegas bagi oknum kades yang dinilai malas.

“Saya pernah berkunjung ke salah satu desa, jam 2 sudah tutup kantornya. Kalau begini bagaimana memberi pelayanan maksimal ke masyarakat, karena itu saya sudah perintahkan camat lakukan pembinaan. Apabila seperti ini seterusnya, maka saya akan sanksi kades yang malas,” tegasnya belum lama ini.

Menurutnya, pemda telah membuat aturan Perbup terkait jam kerja yang mengatur jam berapa masuk, jam berapa pulang, termasuk waktu apel pagi dan apel sore. Bahkan, Pemkab Lobar telah membuat surat edaran ke semua desa terkait jam kerja.

“Semua ketentuan itu sudah dibuat dalam bentuk perbup,

Selong (Suara NTB) PT iPasar akhirnya melakukan pembayaran atas sewa lahan seluas 8,25 hektar milik Pemkab Lombok Timur (Lotim). Pembayaran dilakukan pada Senin (16/2) lalu via transfer antarbank dari BNI ke Bank NTB Cabang Selong.

Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Lotim, Drs. Iswan Rakhmadi, MM. Kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (20/2), mantan Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim ini menjelaskan, sebelumnya pihaknya telah melakukan pengecekan ke lokasi lahan milik pemda yang disewa iPasar di Dusun Brangbantun Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya.

Dikabarkan sebelumnya, perusahaan pengelola Sistem Resi Gudang (SRG) yang menjalankan bisnis jagung di Lotim itu menunggak pembayaran tahun 2014. Pemkab Lotim pun sudah melayangkan Surat Tagihan tertanggal 15 Desember 2014 lalu dengan Nomor 973/763/PPKA/ 2014.

Wakil Bupati Lotim H. Haerul Warisin sebelumnya meminta Dinas PPKA melakukan kroscek dan menagih pihak iPasar. Setelah pihak Dinas PPKA turun dan mengkroscek langsung ke manajemen iPasar, baru dilakukan pembayaran.

Saat pihak Dinas PPKA turun ke Brangbantun, tidak ditemui pihak iPasar. Bahkan kantor operasionalnya terlihat selalu terkunci. Pengakuan dari warga sekitar, iPasar hanya menjalankan operasi saat musim panen jagung tiba. Pihak iPasar pun telah mencoba menghubungi

(Suara NTB/dok)

Iswan Rakhmadi

manajemen iPasar. Setelah berulang kali dihubungi via telepon dan langsung diminta ke kantor.

Menurut penjelasan dari pihak iPasar, saat belum dilakukan pembayaran, karena ada perubahan luasan areal yang disewa. Antara lain ada mesin PLN yang dibangun di atas lahan 40 are, ada juga perluasan dari gedung SMKN 1 Pringgabaya dan kantor desa, sehingga pihak manajemen iPasar meminta penyesuaian.

Keluhan dari pihak iPasar itu diminta bisa disampaikan secara tertulis dan nantinya akan dianalisa oleh Dinas PPKA yang menghitung besarannya sewa yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara Kepala Bidang

Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Dinas PPKA, Lalu Fauzan Ansori menambahkan, persoalan sewa lahan itu juga menjadi bagian dari pertanyaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dialamatkan kepadanya. Saat KPK memeriksanya beberapa waktu lalu, ia melayani pertanyaan-pertanyaan tajam dari KPK selama 10 jam.

Ia jelaskan, selaku saksi sejarah awalnya iPasar di lokasi itu mau membangun sistem Bangun Guna Serah (BGS). Sudah ada nota kerjasama antara Pemkab Lotim dengan iPasar akhir 2010 lalu.

Sampai batas waktu 2012.

Belum ada kegiatan, sehingga Pemkab Lotim mencoba mengambil inisiatif untuk menyelamatkan potensi sumber PAD bagi Lotim.

Setelah itu, ujarnya, lahirlah kesepakatan baru dalam bentuk sewa. Besarannya Rp 75 juta itu merupakan nilai yang cukup besar melampaui hitungan standar sewa lahan.

Diketahui kawasan itu bukan daerah irigasi teknis. Sementara mengenai bangunan disepakati akan diatur melalui aturan lain.

Ditanya soal aturan lain khusus bangunan itu? Lalu Fauzan mengakui sampai sekarang belum ada aturannya. Tidak diketahui dilingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. Menurutnya, proses pembangunan kawasan tersebut sebenarnya belum selesai. (rus)

Praya (Suara NTB) Janji pemerintah pusat memberikan bantuan dana pembangunan sebesar Rp 1,4 miliar untuk masing-masing desa, menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, tetap akan dipenuhi. Hanya saja, dana sebesar itu tidak berikan langsung sepenuhnya pada tahun ini.

Tetapi secara bertahap selama beberapa tahun ke depan.

Dalam tatap muka dengan jajaran Pemkab Lombok Tengah (Loteng), Jumat (20/2), Marwan Jafar, menjelaskan, pemberian bantuan dana desa sebesar Rp 1,4 miliar tersebut sudah menjadi amanat Undang-Undang Desa yang baru, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah pusat untuk tidak memenuhinya.

Namun, pemberian dana tersebut tidak langsung diberikan langsung. Mengingat kemampuan anggaran negara juga terbatas. “Tahun

Bendungan Pandanduri

Haerul Warisin: Bisa Jadi Objek Wisata Baru di Lotim Selong (Suara NTB) Bendungan Pandanduri bisa menjadi objek wisata baru di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Bendungan dengan luas 432 hektar itu menampung 27 juta kubik air.

Selain bermanfaat untuk 24 ribu hektar (ha) lahan pertanian, kehadirannya di Lotim akan memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin kepada Suara NTB belum lama ini, mengungkapkan, jika Bendungan Pandanduri bisa menjadi areal wisata ski, sehingga bisa memancing wisatawan berkunjung.

Kunjungan wisatawan itu akan memberikan dampak besar bagi pembangunan sektor wisata Lotim. “Bisa jadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) nantinya,” katanya.

Ia berharap ke depan bisa dikelola oleh Pemkab Lotim.

Diketahui saat ini saja terlihat areal Pandanduri ini sudah menyedot perhatian warga. Para pedagang pun mulai membangun lapaklapak kecil di sekitar bendungan. Banyak warga yang

(Suara NTB/bul)

OBJEK WISATA BARU - Keberadaan Bendungan Pandanduri dinilai memiliki manfaat besar bagi Pemkab Lotim. Bahkan, Pemkab Lotim bertekad menjadikan bendungan ini objek wisata baru. berkunjung ke lokasi ini melihat bendungan yang sekarang sudah terisi 7 meter air. Sisanya tinggal 7 meter lagi baru terisi penuh. Meski demikian, air bendungan sudah terlihat indah.

Diakuinya, kehadiran Pandanduri ini akan memberikan manfaat besar bagi Lotim.

Utamanya dalam peningkatan produktivitas lahan pertanian.

Ribuan hektar lahan sudah dipastikan akan diairi dari ben-

dungan. Intensitas tanam bertambah dan produksi tanaman pangan dan lainnya pun akan meningkat.

Manfaat lainnya adalah, Pandanduri bisa menjadi salah satu alternatif air besih bagi warga Lotim bagian selatan. Pemkab Lotim berencana akan mengusulkan agar air bendungan ini bisa diolah jadi air bersih dan dialirkan untuk warga Lotim bagian Selatan. (rus)

dan itu sudah dilaksanakan,” terangnya.

Sebagai pejabat desa, ujarnya, posisi sebagai kades adalah sebagai pelaksana tugas yang diberikan negara untuk memimpin masyarakat di tingkat desa dan membangun masyarakat perdesaan. Jabatan kades adalah mandat dan amanah yang merupakan suatu kepercayaan yang diberikan masyarakat dan merupakan mandat dari pemerintah di atasnya.

Dijelaskan, sesuai UU nomor 6 tahun 2012 bahwa tugas kepala desa bertanggung jawab terhadap berjalannya pemerintahan desa dan bertugas membangun desa serta bertugas untuk pembinaan masyarakat. “Kades jangan hanya berada di belakang meja. Apalagi sampai terjadi kepala desa tidak dikenal oleh masyarakatnya,” ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Lobar, Hj. Sumiatun menyatakan, dewan akan membantu Pemda mengawasi kinerja para kades. Kaitan dengan ini, melalui Komisi I akan ikut menilai kinerja para kades.

Pihaknya juga mendukung upaya bupati memberi tindakan tegas pada kades yang malas. “Kami berharap apa yang disampaikan bupati menjadi acuan para kades,” tegasnya. (her)

Dana Desa Disalurkan Bertahap

(Suara NTB/ist)

Bentuk Tim Buser

Marwan Jafar

ini bantuan dana desa dari pemerintah pusat ke semua desa sudah mulai disalurkan.

Tetapi memang belum sebesar yang dijanjikan sebelumnya,” terangnya.

Pasalnya, pemerintah pusat sudah merencanakan pemenuhan bantuan desanya secara bertahap. Di mana setiap tahun, besaran bantuan dana desa akan ditambah.

“Perkiraan kita, bantuan dana desa baru akan bisa mencapai Rp 1,4 miliar dalam tiga tahun ke depan. Atau paling lambat hingga akhir masa jabatan pemerintahan yang baru,” ujarnya.

Pola penyalurannya dana desa tidak langsung ke desa.

Tetapi melalui pemerintah daerah setempat. Baru kemudian pemerintah daerah yang menyalurkan ke pemerintah desa bersamaan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. “Jadi pemerintah pusat menyiapkan dana desa begitu pula dengan pemerintah daerah juga menyiapkan ADD,” imbuh politisi PKB ini.

Untuk pengawasan penggunaan dana desa akan dilakukan langsung oleh BPK. Dan, dalam menggunakan dana desa tersebut, ada aturan yang harus penuhi oleh pemerintah desa.

“Sebagai panduan penggunaan dana desa, ada pedoman yang harus dipatuhi,” pungkasnya. (kir)

SUARA NTB Sabtu, 21 Februari 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Badan Perizinan KSB Siapkan Pelayanan Prima Taliwang (Suara NTB) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus membenahi kinerjanya. Meski baru terbentuk sekitar tiga tahun lalu, namun instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perizinan investasi ini sudah memikirkan bagaimana memberikan pelayanan terbaiknya.

Salah satu buktinya pada tahun 2015 ini BPMPPT telah menyelesaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan dijadikan dasar pijakannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Alhamdulillah kami baru saja selesai menyusun dan menetapkan SOP tata cara kerja kami,” jelas kepala BPMPPT KSB, Drs. Hajamuddin kepada wartawan, Jumat (20/2).

Keberadaan SOP pelayanan itu sendiri bagi BPMPPT KSB menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Sebab kata Hajamuddin dengan usia yang baru berumur sekitar tiga tahun, BPMPPT KSB telah memiliki standar acuan kerja dalam rangka mengoptimalkan kinerja lembaga. “SOP ini kita susun sejak tahun lalu dan baru kemarin rampung karena banyaknya bidang kerja terutama dalam hal perizinan yang harus kami atur didalamnya,” paparnya.

Ia menyebutkan, dengan selesainya SOP tersebut bukan berarti tugas BPMPPT selesai. Justru sebaliknya Hajamuddin mengaku, tantangan utama instansi yang dipimpinnya baru saja dimulai. Pasalnya sebuah aturan baru akan disebutkan berhasil jika kemudian seluruhnya mampu dilaksanakan dan diterapkan dengan baik di lapangan. “Justru pada penerapannya sebenarnya tantangannya. Apakah kemudian kita bisa menjalankan SOP itu atau tidak,” cetusnya.

Untuk menjalankan SOP itu, BPMPPT dengan seluruh sumberdaya yang dimilikinya telah mempersiapkan diri.

Hajamuddin mengatakan, meski belum sepenuhnya tetapi di tahap awal ini BPMPPT KSB secara bertahap akan menata dan menyesuaikan dengan prosedur terbaru itu.

“Sebenarnya dalam keseharian, sebagian dari SOP itu sudah kita jalankan. Tapi tentu ada beberapa hal baru sebagai terobosan, dan itulah yang akan kita biasakan kepada personel kami,” katanya.

Dalam SOP tersebut dijelasakan seluruh alur pelayanan 12 bidang perizinan yang saat ini menjadi kewenangan BPMPPT. Secara umum SOP ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus perizinan.

Hajamuddin menerangkan, salah satu hal terpenting yang ingin diberikan BPMPPT kepada masyarakat dengan kehadiran SOP itu yakni pengurusan izin yang cepat dan tepat.

“Salah satu hal yang paling banyak dikeluhkan masyarakat dalam mengurusi izin karenanya yang terlalu lama. Nah dengan SOP ini kita ingin adanya efisiensi waktu, bahkan untuk beberapa bentuk perizinan kami upayakan tidak satu hari hanya hitungan jam saja ke depannya,” klaim Hajamuddin.

Hajamuddin (bug) (Suara NTB/bug)

DPRD Sumbawa Siap Bentuk Pansus Tower Sumbawa Besar (Suara NTB)Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suryata S.P, siap dan mendukung penuh rencana Komisi III dan Komisi I DPRD Sumbawa membentuk Pansus tower. Mengingat banyaknya masalah dalam pembangunan tower di Sumbawa. Termasuk soal retribusi dari keberadaan tower dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Budi mengapresiasi upaya dua Komisi yang bersinergi untuk mencari kejelasan terkait persoalan tower di Sumbawa. Pansus nantinya akan membedah dan mencari titik persolan dari pendirian tower yang di sejumlah tempat mendapat penolakan dari masyarakat. Seperti tower di Lunyuk Rea kecamatan Lunyuk yang ditolak sebagain warga dan tower di BTN Olat Rarang yang digugat oknum warga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Paling penting, penertiban terhadap tower ini juga dalam rangka kejelasan retribusi tower. Dalam memaksimalkan sumber PAD daerah ini. Berapa besaran dan kemana retribusi dimaksud. Dengan mendata secara keseluruhan tower yang ada di daerah ini.

Dari data yang dihimpun Suara NTB di Dishubkominfo, Jumat (20/2), tercatat total tower yang direkomendasikan pendiriannya oleh Dishubkominfo sekitar 250 unit dengan 12 jumlah provider yang tersebar di 23 kecamatan minus Orong Telu. Namun belum tentu semuanya diterbitkan izinnya oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). Dari 250 unit yang direkomendasikan tersebut yang berhak ditarik retribusinya hanya 89 unit. Dalam hal ini retribusi ditarik pada tower yang sudah memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Berdasarkan Perda No. 4 tahun 2012 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi. (arn)

Kasus Bendung Sebewe

Kejari Tunggu Hasil Audit BPKP Sumbawa Besar (Suara NTB) Sampai saat ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa masih menunggu hasil audit penghitungan kerugian negara secara resmi dari BPKP. Meski sebelumnya sudah diberitakan BPKP telah selesai mengaudit bendung Sebewe dimaksud.

“Kita belum terima secara resmi. Koordinasi dari BPKP pun belum ada. Kita masih menunggu,” terang Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Iwan Kurniawan, S.H, ketika dihubungi Suara NTB, Jumat (20/2).

Diberitakan sebelumnya, pejabat BPKP telah selesai (Suara NTB/doc) melakukan audit kerugian Iwan Kurniawan negara kasus dugaan korupsi suplesi bendung Sebewe. Dengan nilai kerugian sekitar Rp 1,4 miliar. Begitu menerima hasil audit nantinya, Kejaksaan bakal memanggil pihak yang selama ini belum diperiksa termasuk memeriksa ketiga tersangka dalam kasus ini.

Diketahui dalam kasus ini, Kejari telah menetapkan tiga tersangka. Di antaranya Pemilik CV. Ngadek Jaya, pelaksana dan konsultan pengawas, LM,MS dan SM. (arn)

(Suara NTB/bug)

SEGERA BEROPERASI – Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan mengoperasikan pabrik es di Poto Tano ini pada bulan Maret mendatang.

Pabrik Es Poto Tano Ditargetkan Beroperasi Maret Taliwang (Suara NTB) Setelah batal sebanyak dua kali, Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali menargetkan rencana operasional pabrik es Poto Tano. Kali ini sesuai dengan tenggat waktu yang ditargetkan oleh Komisi II, DKPP berencana mulai mengoperasikan pabrik tersebut pada Maret mendatang.

“Insya Allah kalau bulan Maret, pabrik itu sudah sepenuhnya siap dioperasikan,” klaim kepala DKPP KSB, Ir. H Abbas, Jumat (20/2).

Saat ini kata dia, sejumlah komponen pabrik yang mengalami kerusakan telah diperbaiki. “Kita sempat kesulitan mencari pelumas mesinnya.

Karena mereknya khusus dan tidak banyak tempat yang menjual. Tapi beruntung sekarang sudah ketemu dan sudah diisi ke mesin produksi,” timpal Abbas.

Menurut Abbas, untuk mengejar target operasi pada bulan Maret mendatang para teknisi saat ini terus bekerja di pabrik. Seluruh komponen mesin produksi dilakukan pengecekan untuk memastikan pada saat start nanti semua bekerja dengan baik.

“Yang kurang sekarang adalah nitrogennya. Kita sudah pesan dan sedang dalam pengiriman ke sini,” urainya.

Pada operasional perdananya, pabrik es Poto Tano tidak akan langsung dikomersilkan.

Abbas menyebutkan, sement-

ara produksi pabrik hanya dibatasi sebanyak 80 balok (batang) per hari. Dan produksinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan es warga nelayan dan memasoknya ke PT Bumi Harapan Jaya (BHJ), perusahaan yang mengelola tambak udang Poto Tano.

“Pada produksi awal ini kita akan melihat seberapa besar biaya operasional pabrik. Baru setelahnya kita jadikan acuan untuk menetapkan harga produksinya,” tukasnya.

Ke depan pengelolaan pabrik es Poto Tano tidak akan diambil alih oleh Pemda KSB. Abbas mengatakan, pemerintah tidak dapat mengelola operasional pabrik es tersebut dan karenanya akan diserahkan kepada pihak ke-

tiga. “Setelah semuanya siap operasi, kita akan segera cari investor yang mau mengoperasikannya,” pungkasnya seraya menyatakan, sementara ini pihaknya tidak akan menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari operasional pabrik es yang sudah dirintis pembangunannya sejak tahun 2007 silam itu.

“Tidak ada target PAD u n t u k pabrik es itu

tahun ini. Kita masih menghitung seluruh biaya operasionalnya dan mencari perusahaan yang akan mengelolanya. Baru setelah itu kita akan hitung berapa yang bisa didapatkan daerah dari pabrik tersebut,” imbuh Abbas. (bug)

H. Abbas

Layanan Internet Kecamatan Mangkrak di Sumbawa

(Suara NTB/bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIKA) program Departemen Kominfo di Sumbawa sudah sejak lama tidak jalan alias mangkrak. Bahkan diduga sebagian perangkatnya sudah dijual ke masyarakat, begitu kontrak berakhir.

Kasi Pengembangan Informasi Teknologi (IT) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Sumbawa, Mirajuddin ketika ditemui Suara NTB, Jumat (20/2) menjelaskan, program bantuan PLIKA di Sumbawa terdiri dari dua gelombang.

Gelombang pertama, sekitar Oktober tahun 2010 sebanyak 24 unit yang tersebar di 24 kecamatan. Gelombang pertama ini kontrak Departemen Kominfo dengan penyedia, PT Lintas Arta sudah berakhir sejak Oktober 2014.

Sedangkan gelombang kedua sekitar Mei 2011 sebanyak tujuh unit tambahan untuk

beberapa kecamatan. Dari tujuh unit, tinggal menyisakan tiga unit yang kontraknya berakhir Mei 2015. Saat kontrak berakhir, belum ada Juknis yang mengatur perangkat dimaksud bakal diserahkan ke mana. Masalah ini diperparah oleh Departemen Kominfo yang belum membayar operasional ke penyedia, PT Lintas Arta. Bahkan sekarang PT. Lintas Arta tengah menggugat Kominfo ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

“Sidang belum selesai, jadi perangkat masih milik penyedia,” terangnya.

Rumitnya lagi, tambah Mirajuddin, dalam pengada-

an PLIKA ini, PT Lintas Arta menggandeng PT Wira Eka Bakti (WEB) sebagai sub kont yang menyediakan perangkat tambahan seperti TV dan Meubeler. Sementara perangkat untuk akses jaringan internet, seperti server dan parabola disediakan Lintas Arta. Dalam poisisi ini, PT. Lintas Arta juga belum membayar biaya pengadaan perangkat tambahan ke PT WEB. “Jadinya berantai. Kominfo belum bayar ke LIntas Arta dan kini dalam proses persidangan, sehingga Lintas Arta pun belum membayar ke PT WEB,” tuturnya.

Dengan kondisi tersebut,

PT WEB kemudian menjual perangkat miliknya kepada masyarakat yang berminat seharga Rp 3 Juta per unit. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Sehingga sekarang sudah sekitar 75 persen perangkat milik PT WEB dijual kepada masyarakat sebagai milik pribadi. Otomatis kemudian, internet tak lagi bisa difungsikan. “Lintas Arta belum bayar ke WEB. Sehingga WEB menjual barang milik mereka ketimbang rugi. Dengan kebijakan Rp 3 juta per unit,” kata Mirajuddin.

Dishubkominfo Sumbawa kemudian berinisiatif untuk menyurati Departemen Kominfo dan PT Lintas Arta agar bisa memaksimalkan internet yang masih tersisa di tujuh desa. Istilahnya relokasi kaitan dengan program perlin-

dungan TKI dengan memanfaatkan media internet oleh keluarga TKI di desa. Ketujuh desa dimaksud, yakni Ngeru (Moyo Hilir) desa Dete dan Hijrah (Lape) yang kontraknya baru berakhir Mei 2014.

Sementara desa lainnya, Kuken (Moyo Utara), Karang Dima (Labuan Badas), Moyo Mekar (Moyo Hilir) dan Pemasar (Maronge) sudah habis kontrak dan perangkatnya sudah dibayarkan oleh warga.

Jadi, otomatis Internet tak bisa lagi digunakan.

Pihaknya kini tengah menunggu kelanjutan terkait program PLIKA ini. Infromasi di situs Kominfo Januari lalau telah melakukan redesain terhadap program ini. Kemungkinan pada tahun ini pula, diluncurkan modal baru untuk program terkait. (arn)

PDIP Pimpin Koalisi Pengusung Musyafirin Taliwang (Suara NTB) PDI Perjuangan didapuk menjadi pemimpin koalisi partai politik (Parpol) yang akan mengusung Dr. Ir. W Musyafirin, MM pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang akan dihelat Desember mendatang.

Informasi yang diperoleh media ini, Jumat (20/2), pengumuman partai berlambang banteng moncong putih itu sebagai leader parpol koalisi pendukung Musyafirin itu dilakukan pada Kamis malam lalu, kala seluruh parpol pengusung Sekretaris Daerah (Sekda) KSB tersebut menggelar pertemuan konsolidasi.

Ketua DPC PDIP KSB, Kaharuddin Umar yang dikonfirmasi tak menampik rumor tersebut. Menurut dia, dukungan PDIP kepada Musyafirin tanpa embel-embel persyaratan khusus. “Tidak ada komitmen khusus. Tanpa syarat.

Kami hanya ingin Musyafirin untuk masuk dan ikut membesarkan partai ke depannya,”

jelasnya kepada media ini.

Masuknya PDIP dalam koalisi pendukung Musyafirin sekaligus didapuk menjadi pemimpin koalisi sedikit mengejutkan. Sebab selama ini PDIP tidak sekali pun memberikan sinyalemen.

Namun Kaharuddin menyatakan, dalam politik hal tersebut bukanlah sesuatu yang tabu. “Namanya juga politik. Tentu masing-masing partai punya trik tersendiri,” cetusnya.

Selain PDIP, sejumlah parpol lain juga ternyata sudah menjatuhkan pilihannya kepada Sekda KSB itu. Diantaranya PKPI, PPP dan PAN. Dengan empat Parpol tersebut, Musyafirin saat ini artinya telah memiliki sembilan kursi dukungan di DPRD KSB. Jumlah tersebut sudah melampaui ketentuan syarat dukungan yang ditetapkan.

Menurut Kaharudin, jatuhnya pilihan PDIP kepada sosok Musyafirin dengan melihat fakta di lapangan. Sejauh ini sosok Sekda ketiga KSB itu

memiliki peluang besar untuk terpilih di Pilkada mendatang dibanding figur lainnya. “Saya kira partai lain yang bergabung juga punya pandangan seperti itu,” imbuhnya.

Soal bakal calon wakil bupati (Wabup) yang akan mendampingi Musyafirin nantinya, Kaharuddin mengatakan, di internal partai dirinya sangat setuju jika nanti terpilih salah satu kader PDI Perjuangan untuk mendampingi Musyafirin. Tetapi kata dia dalam koalisi saat ini telah disepakati, untuk penentuan bakal calon Wabup akan dilakukan survei elektabilitas sebelumnya terhadap para calon.

Keputusan dengan menjalankan mekanisme survei itu kata Kaharuddin, merupakan salah satu

cara untuk menghidari dishamonisasi antarparpol pendukung.

Mengingat posisi sebagi calon Wabup sangat strategis dan menja-

di incaran semua parpol pendukung. “Kita akan segera menunjuk lembaga survei independen untuk mensurvei sejumlah figur yang punya potensi dan cocok mendampingi Musyafirin,” pungkasnya. (bug) Kaharuddin Umar

(Suara NTB/bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 21 Februari 2015

Proyek Mangrove di Bima Dinilai Gagal

Bima (Suara NTB) Proyek penanaman mangrove oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bima di empat titik di Kecamatan Soromandi dan Langgudu yang menghabiskan anggaran Rp 750 juta dari APBN tahun 2013 lalu, dinilai oleh Kepala Desa (Kades) Lewintana sebagai proyek gagal, karena fisik mangrove di lokasi hampir seluruhnya mati. Kejaksaan Negeri (Kejari) diharapkannya turun untuk menelusuri proyek itu.

Kades Lewintana, Ibrahim kepada Suara NTB, Jumat (20/ 2) mengatakan, satu dari empat titik penanaman mangrove di wilayahnya adalah gagal, karena fisik mangrove sampai dengan hari ini banyak yang mati.

Padahal menurutnya setelah ditanam mangrove tersebut harus dirawat dan dijaga sampai waktu yang ditentukan.

“Saya lihat proyek itu gagal total, anda sendiri bisa melihat fisik tanaman mangrove itu, di sepanjang pantai di Lewintana rata-rata mati,” katanya.

Ibrahim juga mendesak agar Kejari Raba Bima untuk menelusuri, serta membandingkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan fisik mangrove yang telah ditanam, apakah sesuai atau tidak.

Saat pelaksanaan proyek mangrove tersebut, BLH tidak pernah memasang papan proyek, termasuk rincian anggaran, sehingga wajar banyak masyarakat yang menilai proyek tersebut siluman dan tertutup.

“Agar masyarakat tahu jelas, lagi pula kalaupun dikerjakan oleh kelompok, harusnya kelompok itu sudah terdata atas tanda tangan saya sebagai Kepala Desa di sini,” katanya.

Ibrahim meminta pihak Kejaksaan dan BPKP turun langsung mengecek kondisi fisik bekas mangrove yang mati. Secara umum, proyek mangrove tanpa papan nama di desa setempat tidak mencapai dua hektar. Menurutnya, sangat aneh bila proyek

mangrove yang ditangani oleh BLH tersebut gagal, karena anggarannya cukup fantastis.

Padahal bila dibandingkan dengan proyek mangrove di sekitar lokasi yang sama dari BPMDes yang anggarannya sedikit, hanya mencapai Rp 100 juta lebih justru sukes.

Karena rata-rata mangrove yang ditanam justru hidup.

“Ini kan aneh proyek BLH yang kami tahu setelah kami pergi tanya ternyata anggarannya lebih dari 600 juta, sementara di lokasi sekitar proyek yang anggarannya sedikit justru sukses,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BLH Kabupaten Bima, M. Mawardi, MT membantah dugaan itu.

Dia mengatakan bahwa proyek

Halaman 7

itu sukses 100 persen dan tidak ada kendala apa-apa. Dari tiga titik di Kecamatan Langgudu, satu titik di Kecamatan Soromandi yakni di desa Lewintana.

“Proyeknya sukses, tidak ada kendala apa-apa,” katanya.

Soal tanaman mangrove tersebut hampir seluruhnya mati, itu tanggung jawab sepenuhnya ada di kelompok untuk memeliharanya, karena proyek tersebut bukan proyek pembangunan melainkan pengadaan.

“Kewajiban kami sudah menanam, jadi tanggung jawabnya ada pada masyarakat atau kelompok, tidak ada urusan dengan pihak ketiga kalau masalah ini.

Pengadaannya berbeda dengan pembangunan,” pungkasnya.

Diakuinya, fisik empat titik proyek mangrove tahun 2003 yang ditangani BLH sebesar Rp 400 juta, sedangkan Rp 300 juta lebih untuk SPPD pendukung pengurusan proyek dan biaya studi kelayakan lokasi penanaman. Sebelumnya, pendampingan dan studi kelayakan lokasi proyek tersebut dilakukan pihak

Universitas Mataram. “Sudah melalui uji kelayakan dan survei lokasi,” katanya.

Mawardi juga membantah jika pada saat pelaksanaan proyek tersebut tidak ada papan informasi. Karena menurutnya, papan informasi bisa dipasang di mana saja karena lokasinya terdiri dari dua wilayah yakni Kecamatan Langgudu dan Soromandi, berbeda dengan proyek jalan raya yang mesti jelas lokasi papan namanya.

Mawardi mengungkapkan kegusaran terhadap Kepala Desa Lewintanan dan sejumlah elemen masyarakat yang mengungkit proyek tersebut.

Karena menurutnya proyek itu sudah berlalu. Sebelumnya rincian atau dokumen laporan dan RAB proyek sudah disita oleh aparat Kejaksaan Tinggi (Kejati) di Mataram. “Semua dokumennya sudah kami serahkan kepada pihak Kejaksaan di Mataram, semua sudah diperiksa dan tidak ada masalah. Sekarang masih diproses,” katanya. (uki)

MANGROVE MATI Tanaman mangrove di sepanjang Pantai Lewintana, Kabupaten Bima, yang mati dan tak ada ikhtiar untuk pemeliharaannya.

(Suara NTB/uki)

Kota Bima (Suara NTB) Setelah sebelumnya enggan memberikan tanggapan mengenai tuntutan empat mantan karyawan yang keberatan atas pemecatan, PT BRI (Persero) Kantor Cabang Raba Bima akhirnya memberikan klarifikasi. Melalui Kepala Cabang, Marfis Antonius, Jumat (20/2), PT BRI membantah adanya kesalahan manajemen terkait pemecatan ini. Bahkan, PT BRI pun mempersilakan keempatnya melayangkan tuntutan.

Hal tersebut diungkapkan Marfis Antonius saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu. Dikatakannya, mengenai PHK terhadap keempat mantan keryawan tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Bahkan, surat keputusan pemecatan langsung turun dari Kantor Wilayah (Kanwil) Denpasar. Pemecatan ini berdasarkan penilaian perusahaan terhadap kinerja keempat mantan karyawan ini. “Kalau tak mencapai target, ya di-PHK, memang mereka bekerja di sini tapi penilaian kita lanjutkan ke Kantor Wilayah,” katanya.

Mengenai perubahan segmentasi yang diprotes, juga menjadi hak perusahaan disamping adanya kebutuhan unit kerja. Sehingga kebijakan PHK tersebut bukan tanpa dasar melainkan dilakukan dengan pertimbangan dan penilaian.

Lantaran tidak mencapai target, maka perusahaan mengambil tindakan. “Buktinya, ada yang seangkatan mereka juga mengalami segmentasi, namun tidak di-PHK. Ya karena mereka mencapai target,” tuturnya.

Soal kekecewaan yang dirasakan empat mantan pegawai tersebut, dia menyatakan wajar dan melakukan bantahan.

Bantahan yang dilayangkan pun nantinya akan dijawab oleh Kantor Wilayah karena mereka diterima dengan SK Kantor Wilayah. Dalam kesempatan tersebut dia juga mempersilakan jika keempatnya menempuh langkah tuntutan baik itu laporan ke Komnas HAM, Dinsosnakertrans maupun lainnya.

Yang jelas, pihaknya sudah memberikan ruang melalui langkah Bipartit seperti sanggahan tersebut. Selanjutnya ada langkah tripartit hingga Pengadilan Hubungan Industrual. (use)

ADD Belum Didistribusikan ke Desa Dompu (Suara NTB) Pemkab Dompu hingga saat ini belum mendistribusikan alokasi dana Desa (ADD) pada masing-masing Desa. Pemerintah masih mengkonsultasikan regulasi untuk bisa dibijaksanai dengan kearifan lokal untuk menghindari kesenjangan di antara desa. Jumlah ADD di Dompu baru Rp 34 miliar dan tambahannya belum ada kepastiannya.

Kepala Bappeda Dompu, Ir Ruslan kepada Suara NTB beberapa waktu lalu, mengaku, peraturan Bupati (Perbup) tentang pendistribusian alokasi dana Desa pada masing-masing Desa telah disiapkan pihaknya. Namun nominal anggaran yang akan diterima masing-masing Desa masih dikonsultasikan.

“Kalau mengacu pada pola dan formulasi pembagian ADD yang ada, maka akan ada Desa yang mendapat Rp 100 juta lebih dan ada yang dapat sampai Rp 1 miliar,” katanya.

Akibatnya, gaji kepala Desa dan aparat antara satu desa dengan Desa lainnya tidak sama. Karena bergantung pada besaran ADD diterima. “Jika ini terjadi, maka akan terjadi kecemburuan dari satu desa ke desa lain.

Sementara kita berkeinginan agar gaji Kepala Desa dan aparat Desa sama rata,” jelas Ruslan.

Agar tidak menimbulkan kecemburuan, lanjut Ruslan, pihaknya tengah mengkonsultasikan dengan pemerintah atasan agar bisa dipadukan dengan kearifan lokal dalam pembagian ADD pada masing-masing desa. “Ini yang kita konsultasikan agar bisa dipadukan dengan kearifan lokal, tidak semata mengacu pada sistem perhitungan yang diatur dalam pembagian ADD,” terangnya.

Terkait rencana tambahan dana desa dari pemerintah pusat melalui APBN Perubahan 2015, dikataka Ruslan, itu menjadi bagian dari informasi yang ditunggu pihaknya. “Sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi berapa besaran anggaran tambahan bagi Dompu untuk ADD. Tapi kalau sudah ada, biasanya akan langsung diinformasikan,” ungkapnya.

Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Dompu, Drs H. Muhibuddin, M.Si mengatakan, total ADD di Dompu berdasarkan APBD Dompu tahun 2015 sebesar Rp 34 miliar dan Rp 9,9 miliar di antaranya dari APBN. “Berdasarkan angaran itu, silakan didistribusikan pada masing-masing desa. Soal tambahan dari APBNP 2015 untuk desa, hingga saat ini belum ada kepastian. Kalaupun sudah ada nantinya, tidak bisa bisa langsung disatukan pembagiannya, karena belum masuk dalam dokumen APBD,” kata Muhibuddin. (ula)

Laporan Randis Hilang Meningkat di Bima Kota Bima (Suara NTB) Di tahun 2015 ini, jumlah kendaraan dinas (randis) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bima meningkat dari tahun sebelumnya. Bahkan selama dua bulan pertama saja, yang hilang tercatat 11 unit sepeda motor. Sepeda motor ini hilang karena dicuri saat menjalankan tugas.

Plt Kabag Humas dan Protokol Pemkot Bima, Ihya Gazali, S.Sos yang dikonfirmasi, Jumat (21/2) menyebutkan berdasarkan catatan, total kendaraan yang hilang sejak tahun 2014 sebanyak 18 unit. Tujuh di antaranya hilang pada tahun 2014, sementara 11 unit sepeda motor hilang di tahun 2015. Dari jum-

lah tersebut, nilai kerugian yang dialami Pemkot pun mencapai sebesar Rp 43,9 juta. Sepeda motor yang hilang ini berasal dari berbagai SKPD maupun instansi.

Terhadap sepeda motor yang hilang tersebut, katanya, sesuai arahan BPK RI akan dimintai pertanggungjawaban kepada pegawai yang memega-

Delapan Balon Bupati Mendaftar ke PKB Dompu (Suara NTB) PKB Dompu telah menutup masa pendaftaran bakal calon (balon) Bupati untuk diusung pada Pilkada Dompu tahun 2015. Delapan calon resmi mendaftar dan empat orang diantaranya mengantar langsung berkas pendaftarannya.

Ketua DPC PKB Dompu, M. Amin, S.Pd kepada Suara NTB, Kamis (19/2) mengatakan, dari 10 balon yang mengambil formulir pendaftaran di PKB Dompu, ada delapan balon yang melengkapi berkas pencalonannya di PKB. Delapan balon yang mengembalikan berkas pendaftaran dibawa ke DPW untuk proses lanjutan. Kedelapan balon yaitu H. Mulyadin, SH, MH (birokrasi), Drs H. Bambang M. Yasin (Bupati Dompu), Kisman Pangeran, SH (Advokat), Drs H. M. Amin (akademisi), Drs H. Syamsuddin MK (pensiunan PNS), Syafruddin S.Ap (birokrasi), Ir Khairul Usman (pengusaha), H Syaifurrahman Salman, SE (mantan Bupati Dompu).

“Dua calon yang tidak mengembalikan berkas pendaftaran, Dr Abdurrahman dan Agus Salim,” katanya.

Dari delapan balon yang mendaftar, lanjut M. Amin, ada empat yang mengantar langsung berkas pendaftaran yaitu H. Mulyadi, H. Bambang M. Yasin, Kisman Pangeran dan H. M. Amin. Keempat bakal calon ini mendapat pri-

(Suara NTB/ula)

M. Amin oritas untuk diproses PKB. “Keempat orang ini akan kita tunggu (selama 3 hari) di DPW sebagai bagian tahapan proses verifikasi,” kata wakil Ketua DPRD Dompu ini.

Namun Amin mengatakan, untuk pencalonan di Pilkada Dompu PKB akan mendorong empat kader internalnya untuk diajukan sebagai bakal calon wakil Bupati. Diantaranya Akhdiansyah, S.H.I (Sekretaris DPW PKB NTB), Hj Nurlaela Chairunnisa, SE (anggota DPRD Provinsi NTB), Rahmat Syafiuddin, SH (Sekretaris DPC PKB yang juga anggota DPRD Dompu), dan Dina Imayanti, S.Tp (anggota DPRD Dompu). “Kalau memang tidak berkenan, kita juga tidak paksakan. Tentu ada hal lain nanti, bagaima-

na kompetensi untuk membangun daerah Dompu. Karena partai kami ini partai profesional dan partai terbuka kepada siapa saja,” katanya.

Politisi PAN Dompu, Yuliadin, S.Sos selaku keluarga besar Lamba Rasa yang akan mengusung Syafruddin, S.Ap, mengaku, telah mendaftarkan Syafruddin, S.Ap kepada beberapa partai politik. Di antaranya PKS, PBB, Partai Golkar, PDI Perjuangan dan PKB. “Tadi saya mengantarkan berkas pendaftaran ke PKB,” terangnya.

Kendati telah mendaftarkan pencalonan di beberapa partai politik, Yuliadin menegaskan, kepastian untuk maju di Pilkada Dompu akan diputuskan setelah melakukan survei secara internal dengan bakal calon wakil Bupati.

“Kami maju untuk menang.

Kalau tidak untuk menang, tentu kami akan pertimbangkan (untuk tidak maju). Karena maju di Pilkada ini akan banyak menghabiskan energi.

Tidak hanya perorangan, tapi juga pendukung dan partai pengusung,” ungkap Yuliadin.

Karenanya, Yuliadin mengaku, selain mendaftar ke banyak partai dan terus mensosialisasikan bakal calon yang akan diusung. Tim pemenangan Lamba Rasa, juga tengah menformula beberapa bakal calon pendamping Syafruddin (Ori Deo). (ula)

ng. Yakni melalui sidang yang digelar oleh Tim TP-TGR. Kepada PNS pemegang pun diharuskan mengganti rugi dan besarannya sudah ditetapkan.

“Dalam bulan ini sudah beberapa kali TP-TGR melakukan sidang internal,” ujar Ihya.

Menurut Ihya, rata-rata para pegawai pemegang itu pun telah menyanggupi untuk

membayar ganti rugi. Bahkan, rata-rata PNS tersebut membayar ganti rugi dengan cara potong gaji dan dicicil per bulan. “Untuk kendaraan yang hilang saat menjalankan tugas, dibuktikan dengan dengan surat keterangan dari Polisi, sementara bagi yang hilang di luar jam kerja tidak ada pertimbangan,” terangnya. (use)

Mulyadin Ajak Kader PKB Jadi Pendampingnya Dompu (Suara NTB) H. Mulyadin, SH, MH mengajak dua kader PKB untuk mendampinginya pada suksesi pemilihan Bupati dan wakil Bupati Dompu periode 2015-2020. Sementara empat bakal calon Bupati yang mendaftar ke PKB melalui perantara terancam tidak diproses bila tidak menemui pengurus.

Ketua DPC PKB Kabupaten Dompu, M. Amin, S.Pd kepada Suara NTB, Jumat (20/ 2) mengatakan, bakal calon (balon) Bupati Dompu, H. Mulyadin, SH, MH menawarkan dua kader PKB untuk diproses menjadi bakal calon pendampingnya di Pilkada Dompu 2015-2020. Akhdiansyah, S.HI (Sekretaris DPW PKB) dan M. Amin, S.Pd (Ketua DPC PKB) yang ditawarkan menjadi bakal calon wakil Bupati. “Tadi malam kita bertemu dengan H. Mulyadin,” kata M. Amin.

Bakal calon yang ditunggu konfirmasi untuk bertemu pengurus PKB di Mataram, M. Amin mengaku, hingga saat ini belum ada yang menemui pihaknya. Namun dari empat

bakal calon yang diharapkan bisa bertemu di Mataram karena tidak mendaftarkan secara langsung yaitu Ir Khairul Usman (wiraswasta), H. Syaifurrahman Salman, SE, M.Si (mantan Bupati Dompu), Syarifuddin, S.Ap (birokrat), dan Drs H. Syamsuddin MK (pensiunan PNS). “Hasil konfirmasinya, Ir Khairul Usman dan H. Syamsuddin MK akan bertemu besok (Sabtu, 21/2),” katanya.

Bila tidak ditemui, M. Amin mengaku, pihaknya hanya akan memproses empat bakal calon Bupati yang mendaftarkan langsung pendaftarannya ke PKB. Diantaranya, H. Mulyadin, SH, MH, Drs H. Bambang M Yasin, Drs M. Amin, M.Pd dan Kisman Pangeran, SH. H. Mulyadin, SH, MH sejak mencuat akan maju di Pilkada Dompu 2015 telah beredar akan berpasangan dengan H. Abdullah Ali, S.Sos (pensiunan PNS Dompu). Beberapa spanduk yang memuat foto kedua tokoh ini banyak beredar di Dompu sebagai pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Dompu. (ula)

BK DPRD Dompu Keluhkan Minimnya Dukungan Setwan Dompu (Suara NTB) Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Dompu mengeluhkan disiplin pegawai di lingkungan sekretariat Dewan (Setwan). Akibatnya, sejumlah program kerja BK menjadi terhambat. Sementara penambahan jumlah tenaga honorer daerah (honda) di Dewan terus bertambah d a n tidak dii k u t i dengan p e n -

H. Sudirman Hamid

ingkatan kinerja.

Ketua BK DPRD Dompu, H. Didi Wahyuddin, SE kepada Suara NTB, Jumat (20/2) mengungkapkan, disiplin pegawai di lingkungan Setwan sangat kurang. Kehadiran pegawai sering terlambat dan pulangnya justru lebih cepat.

Disiplin pegawai ini mengganggu kinerja Dewan. “Merasa terganggu karena tidak menunjang kinerja kita di BK, jika para pegawai tidak memberikan dukungan kegiatan lembaga DPRD,” katanya.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Dompu ini mengaku, ada beberapa kegiatan BK seperti melakukan monitoring alat kelengkapan dan pimpinan Dewan. Termasuk lakukan sosialisasi kode etik anggota Dewan. “Saya sudah mengagendakan beberapa kali untuk melakukan sosialisasi kode etik dan sebagainya. Itu harus disosialisasikan di tingkat Desa dan Kecamatan sebe-

narnya. Tapi faktor penunjangnya adalah pihak sekretariat Dewan. Saya hanya bisa berencana, tapi semua kegiatan kita terabaikan karena tidak adanya dukungan,” kata H. Didi.

Beban pekerjaan BK yang harus melakukan monitoring alat kelengkapan dan pimpinan Dewan mestinya didukung oleh staf sekretariat yang efektif. Ia telah meminta dukungan kepada Sekwan agar di BK dapat didukung staf PNS, namun hingga saat ini belum diarahkan. “Saya tidak ingin sewaktu-waktu disorot oleh kelompok masyakarat bahwa BK tidak punya kegiatan. Sementara sisi lain, kita dilemahkan oleh tidak didukung pihak sekretariat yang efektif,” terangnya.

H. Didi berharap, Sekwan dapat menertibkan pegawainya untuk disiplin. Sementara penambahan pegawai honor daerah di Setwan terus bertambah. Belum lama ini muncul tambahan 15 orang tenaga honor yang justru membebani APBD dan tidak diikuti dengan peningkatan kinerja.

“Ini kesan di sekretariat DPRD ini. Tenaga hondanya banyak,

kerjanya amburadul dan tidak efektif. Tidak menunjang kinerja alat kelengkapan Dewan yang ada,” ungkap H. Didi.

Sekwan DPRD Dompu, Drs H. Sudirman Hamid, M.Si yang dihubungi terpisah mengatakan, selama ini tidak ada agenda Dewan terabaikan karena tidak didukung pihak Setwan selama diinformasikan. Namun bila diminta khusus staf PNS yang bisa komputer dan lainnya untuk ditempatkan pada setiap alat kelengkapan Dewan, itu yang belum bisa dipenuhi.

Karena tenaga PNS yang bisa komputer jumlah-

nya terbatas. “Saya memang dihubungi H. Didi yang meminta staf PNS yang bisa bekerja efektif dan bisa komputer. Tapi karena jumlah PNS yang bisa komputer terbatas, sehingga belum bisa kita penuhi,” kata H. Sudirman.

Terhadap pegawai yang kurang disiplin, H. Sudirman mengaku, setiap awal pekan pihaknya selalu mengingatkan pada pegawai untuk menjaga disiplin. “Setiap apel pagi Senin selalu kita ingatkan pegawai soal disiplin,” terangnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

BRI Bima Persilakan Empat Mantan Karyawan Menuntut

H. Didi Wahyuddin

SUARA NTB Sabtu, 21 Februari 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Suhaini Tewas Diduga Akibat Dibekap Pacarnya Giri Menang (Suara NTB) Meski hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Bhayangkara terhadap jenazah Suhaini, siswi salah satu Mts- Tsanawiyah di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), belum keluar namun penyidik Satreskrim Polres Lombok Barat telah mendapat penyebab kematian remaja 17 tahun itu. Gadis yang dinyatakan meninggal beberapa waktu lalu di kamar kosnya diduga akibat dibekappacarnya. Pacar korban yang menjadi terduga pelaku telah diamankan ke Mapores setempat.

Kepala Sub Bidang Pelayanan Medis Dokter Kepolisian (Kasbid Pelmeddokpol) AKP I Wayan Redana yang dihubungi Suara NTB, Jumat (20/2) menyatakan hasil otopsi yang dilakukan jajarannya belum keluar. Sebelumnya, otopsi terhadap jenazah Suhaini warga Bayan itu dilakukan sehari setelah terjadinya insiden penemuan mayat di kamar kos – kosan.

Pacar korban diketahui sempat menemuinya sebelum meninggal Senin pagi itu langsung diamankan oleh aparat saat melakukan olah TKP. Hal tersebut disampaikan sebelumnya oleh Kasat Reskrim Polres Lombok Barat AKP Sidik Pria Mursita saat berada di Rumah Sakit Bhayangkara.

“Jadi penyebab kematiannya karena saluran nafasnya yang ditutup. Mulut dan hidungnya ditutup menggunakan tangan pelaku. Hal itu terjadi karena si korban berteriak – teriak seperti orang yang kesurupan setelah selesai melakukan hubungan badan dengan pelaku,” tuturnya sembari memeragakan insiden “pembiusan” yang bertujuan meredam suara korban yang berteriak pada malam hari.

Dikatakan, pelaku sempat mengaku ketakutan apabila hal yang mereka lakukan diketahui oleh tetangga korban. Pelaku tidak berani bertanggung jawab dengan alasan akan dikenakan denda yakni minimal membayar perbuatannya dengan menyediakan 12 ekor kerbau untuk diserahkan kepada orang tua sang korban. “Pelaku ini takut, karena apabila mereka menikah maka pihak laki – laki ini harus menyediakan kerbau sejumlah 12 ekor. Dalam waktu dekat kita akan segera melakukan rekonstruksi terkait kasus ini dengan tujuan agar segera diproses dan dilimpahkan ke kejaksaan,” tandasnya. (met)

Gembong Curanmor Libatkan Keluarga Dibekuk Mataram (Suara NTB) Terduga “pemetik” sepeda motor di Wilayah Mataram berinisial Jd (18) tertangkap di Lingkungan Otak Desa, Pejeruk, Ampenan. Jd ditangkap saat berupaya melarikan satu unit sepeda motor milik warga setempat. Pelaku kini sedang diproses di Polsek Ampenan. “Dia ini ditangkap saat melakukan aksi percobaan pencurian di Otak Desa, BB yang kami amankan antara lain sejumlah senjata tajam serta satu set kunci “T” yang diduga menjadi alat untuk membobol kendaraan,” tutur Kapolsek Ampenan Kompol Arief Yuswanto, Jumat (20/2).

Saat akan dikembangkan, Kapolres Mataram AKBP Bambang Sumitro mendatangi Mapolsek Ampenan. Ia datang bersama Kasat Resdrim Polres setempat AKP Agus Dwi Ananto. Sindikat pencurian sepeda motor, perlahan diungkap oleh aparat kepolisian. Pengakuan Jd yang telah ditahan tersebut menyatakan oknum penadah yang tertangkap sebelumnya oleh jajaran Polres Mataram itu masih ada ikatan keluarga dengannya. Ia mengaku pelaku adalah pamannya.

Sementara itu, TKP persembunyian kendaraan hasil curian yang berjumlah sekitar 19 unit dan telah ditemukan oleh tim Ppsnal Polres Mataram beberapa waktu lalu itu merupakan kediaman sang kakek dari terduga pelaku. Sebanyak 19 unit motor hasil curian itu diamankan ke Mapolres Mataram. Polisi terus berupaya untuk mengembangkan kasus tersebut demi mengungkap tindak kriminal pencurian sepeda motor itu. “Yang ini masih kita kembangkan, masih banyak TKP yang belum mau dia ungkap. Dia terancam dikenakan pasal 363 tentang tindak pidana pencurian Junto (jo) undang – undang darurat karena dia kami temukan membawa sajam,” jelasnya.

Barang bukti lain yang berhasil diamankan saat adanya penangkapan itu antara lain satu unit sepeda motor jenis Suzuki FU dan satu unit Yamaha Vixion. “FU itu kendaraan milik pelaku. Dan itu sempat dirusak oleh massa, kendaraan itu nyaris dibakar, seandainya kami telat sedikit saja pasti sudah hangus,” tandasnya. (met)

Soal Aset RPH Loang Baloq

Kantor Aset Lobar Sebut Pengusaha Tak Punya Alas Hak Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lobar melalui Kepala Kantor Aset, Mahnan SSTp, menanggapi dingin adanya pemasangan sepanduk (plang) oleh salah seorang pengusaha yang mengklaim memiliki bukti kepemilikan aset di RPH Loang Balok. Menurut Mahnan, penguasaan aset tidak cukup menguasai fisiknya saja namun perlu alas hak yang kuat.

Alas hak inilah menurut Mahnan tidak dimiliki oleh pengusaha tersebut, sehingga tidak serta merta bisa menguasai lahan tersebut.

Ia mengakui, Pemkab Lobar bersama Pemkot dengan pengusaha ini pernah dimediasi oleh pihak BPN. Namun pada pertemuan itu, BPN memintaklarikasikePemkabLobarterkaitasettersebutsehinggaPemkab Lobar pun mengeluarkan dokumen lahan tersebut. Atas dasar itulah, saat itu sertifikat tidak bisa diterbitkan atas nama pengusaha karena masih atas nama pemda. Sertifikat tidak bisa terbit, sebab lahan yang sama diklaim dua pihak sehingga masuk ke sengketa.

Lantas mengapa kepemilikan aseit diklaim pengusaha? Menurutnya, dulu ada keinginan perusahaan untuk membangun kerjasaama dengan Pemda. Saat itu pihak perusahaaan ini membuat RPH. Namun belakangan aset itu diklaim, tanpa dasar alas hak. Disisi lain Pemkab Lobar memegang dokumen kepemilikan yang kuat, seperti bukti penyerahan aset dan dokumen lainnya. Penyerahan aset ini dilakukan karena kota berpisah dari Lobar maka otomatis aset di kota diserahkan untuk mendkung penyelenggaraan pemerintahan di kota, sedangkan untuk. RPH ini berstatus kepemilikan bersama.

Menurutnya,langkahyangakandilakukanditempuhsecaraperdata. Jika nantinya, setelah status lahan ini jelas milik Pemda namun pengusaha masih menguasai maka tentu ada upaya pidana sebab terindikasi tindakan penggeregahan atau tindakan menyerobot bukan miliknya. Diberitakan sebelumnya, salah seorang pengusaha bernama Arifin Ibrahim yang memasang baliho pengumuman di tembok RPH LoangBalok.Balihoituberisibuktikepemilikantanah.Iabahkanmemperlihatkan bukti jika tanah itu adalah miliknya. (her)

DITANGKAP - Yudi (19) terduga pelaku pembunuhan siswi madrasah di Bayan ditangkap Polres Lobar

Terduga Pelaku Pembunuh Siswi Madrasah di KLU Dibekuk Polisi Giri Menang (Suara NTB) Pelaku pembunuhan Suhaini (17) seorang siswi Madrasah di Bayan, KLU akhirnya dibekuk aparat Polres Lombok Barat. Pelaku bernama Hendra Wahyudi alias Yudi (19) yang tak lain pacar korban ditangkap di rumahnya di Dasan Lendang Desa Anyar kecamatan Bayan. Kini pelaku mendekam di tahanan Polres Lobar untuk mempertangung jawabkan perbuatannya, akibat perbuatannya tersebut pelaku disangkakan pasal 80 ayat 3 UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Hal ini dikatakan Kapolres Lobar melalui kasatreskrim, AKP Sidik Priamursita kemarin, dalam konferensi pers di Mapolres stempat. Dijelaskan, kronologi kejadian pembunuhan yang terjadi minggu 15 Februari lalu bermula saat pelaku datang ngapel ke koskosan korban ditemani rekan-

nya. Karena malam semakin larut, pelaku dan rekannya ini pun pamit pulang. Namun karena ingin berpacaran (bercumbu) dengan pacaranya (korban), pelaku pun kembali ke kos korban. Lalu masuk ke kos korban juga atas kemauan korban.

Malam semakin larut, ked-

ua insan beda jenis ini pun bercumbu dan berpacaran layaknya suami isteri. Sekitar pukul 22.30 Wita, sesaat sebelum membunuh korban pelaku sempat menyetubuhi korban. Selesai berhubungan, korban lalu keluar kamar. Entah apa yang terjadi, lalu korban ini teriak seperti orang kesu-

rupan. Karena panik dan didorong rasa takut diketahui masyarakat dan dinikahkan pelaku pun membekap mulut dan hidung korban dengan kedua tangannya hingga tewas.

Kejadian ini pun tidak diketahui masyarakat sekitar, hingga keesokan harinya senin (16/ 2) rekan korban mencari korban ke kos. Pasalnya, tidak seperti biasanya korban tidak masuk sekolah hingga pukul 07.00 Wita. Ketika membuka kamar kos, korban ditemukan terbujur kaku terbungkus kain selimut. “Rekan korban lalu melapor ke pihak sekolah, lalu pihak sekolah melapor ke polsek Bayan,”ujar Sidik.

Setelah menerima laporan tersebut, aparat mendatangi TKP dan melakukan pemeriksaan. Dari keterangan saksisaksi dari tetangga korban, teman pelaku ditempat kerja mengarah ke pelaku. Atas keterangan tersebut, lalu polisi dari Polsek Bayan mencari dan berhasil mengamankan pelaku. Setelah itu, Polsek membawa pelaku ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut. Awalnya, pelaku sempat mengelak, namun dua hari berada di tahanan dan diintrogasi dengam menghadirkan saksi-saksi akirnya pelaku tak bisa mengelak lagi dan mengakui bahwa telah membunuh korban. (her)

Pilkada Kota Mataram

DPP Minta Gerindra Serahkan Nama Balon Walikota

(Suara NTB/her)

DIAMANKAN - Kendaraan yang dicuri dan berhasil diamankan Polres Lobar.

Polisi Sempat Dikepung

Warga Perampuan Gagalkan Penangkapan Pelaku Pencurian Giri Menang (Suara NTB) Dua pelaku pencurian kendaraan MPV di daerah Perampuan, Desa Perampuan Kecamatan Labuapi berhasil lolos dari sergapan polisi. Ironisnya penangkapan dua pelaku ini digagalkan oleh warga sekitar yang menghadang aparat saat membawa pelaku.

Warga mengepung aparat saat mencoba membawa pelaku keluar dari gubuk setempat. Khawatir terjadi bentrok, polisi dari Polsek Labuapi dan Polres pun terpaksa melepas pelaku.

KasatreskrimPolresLobar,AKP Sidik Priamusita membenarkan haltersebut.Dikatakan,duapelaku ini diduga terlibat pencurian kendaraan APV warna silver yang terjadi Rabu sekitar pukul 20.00 Wita di wilayah BTN BHP Karang Bongkot. Pencurian ini terjadi ketika pemilik usaha Rent Car, bernama Ida Royani dikontak salah seorang warga mengaku ada di sekitar BTN BHP Labuapi yang tak lain adalah pelaku. Pelaku ini mengontak untuk bermaksud menyewa

kendaraan. “Modusnya, pemilik kendaraan(Ida)memilikiusaharent car ditelpon untuk diminta bawa mobil ke perumahan BHP, kemudian ketika sopir mengantar kesana justru pelaku membawa kabur kendaraan,”beber Sidik.

Setiba di rumah yang dimaksud sang sopir menaruh kunci kontak di meja lalu ditinggal sebentar ke belakang. Kesempatan ini dimanfaatkanolehpelaku,kuncikontak diambil lalu membawa kabur mobil tersebut. Selang beberapa lama sopir itu kembali, si sopir tak menemukan mobil itu ditempat.

Lalu korban pun melaporkan kejadian ini ke Polsek, lalu pihak Polsek menindaklanjuti ke Polres.

Setelah itu, tim dari Polsek dibantu Satreskrim Polres turun ke TKP,melakukanpenyelidikan.Dari keterangan yang diperoleh, Pelaku berjumlah dua orang bernama AW danS,daridaerahPerampuan.Dari keterangan lalu dilakukan pencarian terhadap pelaku dan BB. Sehinga sore hari aparat pun mendeteksi keberadaan kendaraan, polisipun

berhasilmengamankankendaraan tersebut. Ketika ditemukan, kendaraan ini sudah berganti nomor polisi, yang aslinya DR 1660 DE namun setelah diabwa kabur dan disemmbunyikan di Daerah Perampuan, nomor polisi kendaraan ini diganti menjadi DR 1346 AF. “Tapi saat ditemukan kendaraan itu, pelakunya tidak ada,”bebernya.

Selanjutnya, polisi melanjutkan mencari pelaku. Setelah diselidiki, aparatpunberhasilmengidentifikasi di mana posisi pelaku di salah satu rumah di daerah Perampuan.

Lalu polisi melakukan penggerebekan. Saat penggerekeban tersebut kobanjugaikutsertabersamaaparat. Setelah melihat aparat, pelaku langusungkabur,namunpolisiberupayamengejarhinggamasukganggang. Sekitar beberapa belas menit terjadi kejar-kejaran, pelaku pun berhasil ditangkap. ‘’Namun warga disekitar sana, mengepung dan menghadang upaya penangkapan tersebut,sehinggaterjadisalingdorong dan anggota pun mengamankan diri,” ujarnya. (her)

Koruptor BLBU Loteng Dihukum 4 Tahun Penjara Praya (Suara NTB) Terdakwa kasus korupsi pengadaan benih program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Lombok Tengah (Loteng) tahun

2010, Samsul Arif, akhirnya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Ditambah uang denda Rp 200 juta. Hal itu disampaikan Kasi Pidsus Kejari Praya, A.A. Raka Putra Dhar-

mana, S.H., saat dihubungi Suara NTB, Jumat (20/2) kemarin.

Selain hukuman kurungan dan denda, hakim juga mewajibkan terdakwa mengembalikan kerugiaan negara sebesar Rp 400 juta lebih. Dengan subsider kurungan satu tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Mataram.

Putusan tersebut, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut terdakwa selama 5 tahun penjara.

Sehingga atas vonis hakim tersebut, JPU mengatakan masih pikir-pikir. Terdakwa merupakan mantan supervisior PT. SHS (Sang Heang Sri) untuk wilayah Loteng. Rekanan yang diberikan kontrak oleh pemerintah pusat untuk menyediakan benih unggul bagi petani. Dimana benih unggul tersebut akan disalurkan kepada petani di Loteng pada tahun 2010 lalu.

Akan tetapi dalam pelaksananaanya, benih yang disalurkan ternyata bermasalah. Dimana benih ternyata bukan benih unggul. Dibuktikan dengan tidak ada label benih unggul pada kemasan.

Kemudian, dari sisi berat juga kurang dari yang yang semestinya. Sehingga dalam audit yang dilakukan oleh BPK, ditemukan akerugian negara. (kir)

Mataram (Suara NTB) Partai Gerindra akan segera melakukan penjaringan balon (bakal calon) Walikota yang akan ikut bertarung dalam Pilkada Kota Mataram mendatang. Ini menyusul pengakuan Ketua DPC partai Gerindra Kota Mataram, I Ketut Sugiarta yang telah menerima instruksi dari DPP Gerindra. ‘’Baru kemarin kami terima SMS dari pusat melalui DPD, suratnya belum kami terima,’’ akunya. Dalam pesan pendek yang dikirimkan DPP, melalui DPD, menginstruksikan kepada DPC Gerindra Kota mataram agar segera menyerahkan nama balon yang akan ikut dalam bursa Pilkada Kota Mataram.

Karenanya, DPC Gerindra Kota Mataram, lanjut Sudiarta, akan segera meminta petunjuk dari DPD untuk membuat tim penerimaan balon Walikota. Setelah seleksi balon Walikota rampung, DPC Gerindra Kota Mataram akan mengirimkan nama-nama yang lulus seleksi kepada DPD Gerindra Provinsi NTB untuk dimintakan rekomendasi ke DPP. Nama-nama yang diserahkan itu, menurut Gede Sudiarta adalah hasil seleksi DPC yang telah disetujui oleh DPD

Partai Gerindra Provinsi NTB. Sesuai dengan AD/ART Partai Gerindra. Untuk balon Walikota, Gerindra akan membuka pendaftaran untuk umum. ‘’Cuma dari kader-kader Partai Gerindra banyak yang akan masuk. Ini baru wacana,’’ ujarnya. Ia tidak menampik namanama kader Gerindra seperti H. Abdul Karim, Baiq Elok termasuk ketua DPC mengemuka di publik. ‘’Tidak menutup kemungkinan juga Ketua DPD (Wilgo Zainar) kami akan turun gunung,’’ akunya. Pihaknya akan melihat, apabila Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi NTB akan ikut bertarung pada Pilkada Kota Mataram nantinya, maka pihaknya akan benar-benar menerjunkan kekuatan penuh.

Terkait mitra koalisi, tidak menutup kemungkinan KMP (koalisi merah putih) akan dilanjutkan. ‘’Kami belum sempat berbicara soal ini, karena kami sendiri belum membentuk tim,’’ akunya. Kalau misalnya KMP menjadi keputusan permane di pusat, tentu selaku Ketua DPC dirinya tak bisa berbuat apa-apa selain harus melanjutkan apa yang menjadi arahan pusat. (fit)

Operasi Jaran Gatarin 2015

Polres Mataram Tekan Kasus 3C Mataram (Suara NTB) Jajaran Kepolisian Resort Mataram, menggelar Operasi bersandi ‘’Jaran Gatarin’’, sejak Senin (16/2) hingga tanggal 7 Maret 2015 mendatang. Operasi ini melibatkan 50 personel dalam pelaksanaannya, yang digelar untuk menekan kasus 3 C (Curat, Curas dan Curanmor) yang sangat meresahkan masyarakat.

Kabag Ops Polres Mataram Kompol Mujahiddin, S.Sos kepada sejumlah wartawan Jumat (20/2) mengatakan, kegiatan operasi yang dilaksanakan lima hari, dimaksimalkan pada pukul 07.00 Wita untuk penertiban lalulintas.

Setelah operasi lalulinas, berlanjut pada operasi rayonisasi dengan sasaran menekan Curanmor di titik – titik rawan. Operasi digeber siang dan malam, termasuk untuk menekan kasus Curat.

Dijelaskannya, operasi yang sudah berlangsung belakangan ini sudah berjalan dengan baik, hanya masih ada hal yang perlu diperbaiki. Katanya, operasi ini tidak hanya dilakukan oleh

Polres Mataram saja, tapi daerah-daerah lain juga melakukan hal serupa.

“Operasi ini tidak semata-mata dilakukan tindakan represif saja, prefentif juga kita kedepankan.

Salah satunya brosur-brosur berisi himbauan sudah kita sebarkan dimanamana, ditempelkan di tempat ibadah dan lain sebagainya. Supaya diharapkan masyarakat ikut serta dalam membantu polisi.

Sama-sama dalam menjaga wilayah masing-masing,” tukasnya.

Mujahiddin juga menambahkan, dalam operasi Jaran Gatarin ini, target operasinya sudah dipusatkan dan sudah ada beberapa yang tertangkap. Hasilnya nanti akan disampaikan, setelah operasi selesai dilaksanakan. Selain itu pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada, menghidupkan kembali poskamling, dengan melakukan penjagaan dan selalu hatihati dalam meninggalkan rumah. Jangan sampai kecolongan sehingga kasus 3 C bisa diminimalisir. (ind)

SUARA NTB Sabtu, 21 Februari 2015

Jendela Sastra

Halaman 9

CERPEN

Tukang Pos Express Risda Nur Widia Seekor ayam berkokok.

Seorang loper setia mengantarkan koran setiap paginya ke rumah Satri. Ia selalu meletakan koran itu di atas meja bambu, dan setiap pagi pula Satri acap menikmati hari yang masih menyisakan lelehan malam yang sejuk dengan secangkir teh hangat. Koran selalu membawa kesegaran pagi yang berbeda. Di hari-hari senjanya, Satri lebih suka sarapan dengan untaian kalimat yang terjerat pada paragraf di koran.

INFORMASI-informasi yang dibeberkan dalam koran itu selalu membuatnya merasa muda, seakan ia kembali menjadi seorang wartawan, mencari berita tentang kejadian-kejadian timpang di kota J. Kota yang konon bertebaran rayuan manis tentang kemakmuran dan gilang-gemilang hidup. Namun akhirnya ratapan pilu yang akan terhidang di nampan harapan.

Halaman pertama koran sudah diisi dengan penembakan misterius. Akhir-akhir ini banyak polisi yang terancam keberadaanya. Selama dua bulan terakhir setidaknya terjadi enam kali penembakan misterius. Namun hingga kabar ini melayang di sela-sela rubrik koran, belum ada kepastian pelaku yang bersangkutan. Negeri ini memang sudah terlalu lama bungkam akan kebenaran. Satri melewatkan berita itu dengan malas. Ia membuka rubrik seni yang memuat cerpen dan puisi.

Ia membaca satu per satu puisi yang dimuat di koran tersebut. Namun tidak ada puisi yang dapat menggetarkan hatinya. Cerpen yang dimuat di rubrik itu pun terasa hambar. Ia menanggalkan desir kata para sastrawan. Seorang wanita menyeruak dari balik daun pintu. Ia menggunakan pakaian olahraga yang sedikit ketat. Ia memandang putrinya lekat, dan waktu memang begitu bisu, tak pernah berujar sepatah pun kepadanya, hingga ia sadar kini putrinya telah dewasa.

“Ayah, Maya pergi joging dulu, ya,” ucap wanita itu meraih telapak tangan Satri dan mengecup lembut punggung tangannya.Wanita itu pergi seperti angin meninggalkanya di serambi rumah.

Ia melanjutkan membaca koran.

Pada bagian iklan, mata Satri tertumbuk. Tertera sebuah iklan dengan kalimat kapital; ANDA INGIN MENGIRIM SURAT KE SURGA. KAMI MENYIAPKAN LAYANAN KHUSUS SURAT TUJUAN SURGA, POS EXPRESS. Dunia sudah gila. Orang sinting mana yang memasang iklan seperti ini di koran, ceracau Satri dalam hati. Ia melihat alamat kantor yang tertera di samping iklan tersebut. BISA DIKIRIM PADA KANTOR POS TERDEKAT. Kenyataan memang membuat manusia gila. Kenyataan di dunia ini begitu tipis hingga tak dapat dibedakan antara khayalan dan kebenaran. Apalagi zaman modern ini adalah belantara kesunyian manusia. Segala sesuatu dapat berjalan tanpa harus sesuai dengan norma-norma. Pun iklan itu tibatiba menggelitik dadanya. Membuncah sebuah gelak tawa yang terkulum di mulutnya.

“Ada-ada saja iklan sekarang!

Memangnya pembaca bodoh!

(TS Lan)

Bagaimana bisa surat dikirim ke surga.”

Hatinya menjadi resah tak kepalang setelah membaca iklan tersebut. Ia ingat Lastari, istrinya.

Bagaimana kabarnya wanita itu sekarang? Rindu adalah kepundan yang panas dan siap melelehkan kegelisahan kapan pun tanpa diduga. Bayang-bayang Lastari bertemprasan di dalam kepalanya.

Senyum manis yang melekat di bibir merah rekat itu mengawang.

Pun mata beningnya yang selalu memancarkan semangat hidup.

Namun aroma tanah basah masih mengawang kentara di dalam benaknya. Satu bulan mengarungi biduk kehidupan tanpa Lastari, hidupnya terasa hambar. *** Kantor pos itu seperti kantor pos pada umumnya. Banyak orang mengantri di loket pengiriman surat.

Hilir-mudik petugas pos sibuk mengantar barang. Satri mengawasi kesibukan itu dari bangku tunggu kantor pos. Ia ragu dengan iklan yang dibacanya dua hari lalu. Namun ia merasa penasaran dengan iklan bodoh tersebut. Ia pun merasa termasuk orang bodoh yang terjebak rayuan iklan tersebut, karena bila dinalar kembali dengan akal waras, mana mungkin ada pos yang mengantakan surat ke surga.

Ia masih mematut-matut isi ha-

tinya yang berdentuman laksana debur ombak tak karuan. Keraguraguan menyemat dadanya. Kegelisahan itu pun membuat napasnya sesak. Selembar surat sudah ia tulis dengan burai potongan-potongan kalimat yang digoreskan dengan pena kerinduan, kasih, dan sayang. Namun ia tak yakin untuk mengirim surat itu. Ia takut sekali dikira gila karena ingin mengirim surat dengan tujuan surga. Iklan di koran itu bisa saja hanya lelucon.

Bodohnya aku, pekiknya dalam hati. Ia pun meremas surat yang semalam sudah ia tulis dengan cucuran perasaan seorang yang jatuh cinta. Pun Satri beranjak menanggalkan niatnya untuk mengirim surat tersebut. Ia buang surat itu di tong sampah.

Seorang pria tanpa sengaja memerhatikan gelagat Satri. Ia memungut surat itu dan menyerahkan kembali kepada Satri.

“Pak! Pak! Tunggu!”

“Ya, ada apa?”

“Kenapa surat ini Bapak buang?”

“Saya tak jadi mengirimnya.”

Pria itu pun tak sengaja membaca tujuan surat tersebut.

“Bapak ingin mengirim surat ini ke surga?”

“Tadinya. Kenapa anda bertanya terus?” Satri menjawab dengan ketus.

“Bukan apa-apa, Pak. Saya juga

baru saja mengirim surat dengan tujuan surga pagi ini.”

“Memang loket itu benar ada?”

“Ada, Pak. Loketnya khusus di ujung gedung ini.”

Satri mengambil surat itu kembali, dan ia merasa lega ternyata bukan hanya dirinya yang merasa terpedaya oleh iklan murahan di koran itu. Ia merapikan kembali surat itu. Ia semprotkan pula wewangian, agar aroma sampah yang sempat memeluk surat itu enyah. Loket itu benar ada. Tak banyak orang yang berbaris untuk mengirim surat dengan tujuan surga, karena (mungkin) tak semua orang percaya dengan iklan itu.

Orang-orang yang mengirim surat itu pun tampak masygul. Di garis wajah mereka menggenang kegamangan yang muram. Ia meneliti, orang-orang itu melangkah dengan kekosongan ketika menyerahkan surat kepada petugas di ujung mulut loket. Mereka tak meludahkan kata sama sekali, mereka hanya sekadar menyerahkan syahdan pergi dengan keheningan yang mencekat.

“Bisa saya bantu, Pak?” Seorang petugas menyapa.

“Saya ingin mengirim surat tujuan surga.”

“Baik,” petugas itu meraih sepucuk surat Satri. “Untuk Lastari, ya, Pak.”

“Surat ini benar akan sampai ke surga?”

“Ya, Pak. Kami akan mengirimnya ke surga.”

“Bagaimana bisa, Mas. Bukankah surga itu tempat orang yang telah meninggal?”

“Kami memiliki layanan khusus, Pak.” “Pasti sangat mahal ya?”

“Gratis, Pak.” “Jadi saya tidak harus bayar?”

“Betul, Pak.” “Pasti semua ini hanya lelucon.

Mana mungkin ada tukang pos yang mengantar sampai ke surga. Dengan apa kalian mengantarnya?”

“Kami tidak bisa mengatakannya, Pak. Ini rahasia perusahaan kami. Yang jelas kami hanya ingin memudahkan manusia.”

“Memudahkan?”

“Betul, Pak. Sekarang tidak semua orang dapat datang berziarah ke kuburan atau bersembahyang khusuk seraya mengirim doa. Rutinitas menjerat mereka hingga tak ada waktu luang yang tepat. Akhir pekan pun banyak manusia habiskan dengan beristirahat di rumah.

Jadi kami membuat layanan khusus surat dengan tujuan surga.”

“Saya masih tidak percaya!”

“Baiklah kalau begitu, Pak. Silahkan minggir, masih banyak pengantri di belakang Bapak.”

Satri mengamati orang-orang itu,

dan ia semakin penasaran dengan pos tujuan surga tersebut. Pun ia menanggalkan kenyataan yang masih tampak kelabu itu. Ia serahkan sepucuk surat itu kepada petugas pos. Petugas itu pun menerimanya dengan senyum ramah. Satri meninggalkan tempat itu dengan langkah terhyung-huyung. Ia berpikir, ia akan datang kembali dan mencaci-maki petugas itu bila semua ini hanya lelucon. Ia pun pulang dengan gulana yang berdesing di dada. *** Sepekan berlalu, surat itu belum juga dibalas. Ia berniat akan kembali ke kantor pos itu dan mencacimaki si petugas. Senja rebah dengan begitu lambatnya di garis cakrawala di ufuk barat. Langit bersekutu hingga waktu menjadi tak menentu. Semuanya tampak remang dan kelabu. Satu hari dari umur manusia sudah lewat, dan kegelisahan akan kehilangan itu hanya sedikit dirasakan oleh beberapa orang saja. Secangkir kopi ia biarkan dingin dirayu angin. Ia mengawasi senja yang termenung di ujung hari.

Namun tanpa ia sadari ada seorang kurir pos datang menghampirinya. Ia tergeragap oleh pekik suara lembut itu. Pria berpakaian orange itu melangkah tenang menghampiri Satri.

“Benar ini alamat, Bapak Satri?”

“Benar. Ada apa ya?”

“Ada surat untuk Bapak, dari istri Bapak di surga.”

Pria itu menyerahkan surat itu syahdan pergi. Motornya meraung dan enyah ditelan kegelapan yang mulai melanda perkampungan. Satri mengawasi surat tersebut, dan pada ujung surat itu tertera nama Lastari, istrinya yang telah meninggal. Ia pun dengan gemetar membaca isi surat tersebut. Ia seakan mendengar suara Lastari yang serak-serak basah dari surat itu; “Aku sudah membaca surat yang kamu kirim seminggu lalu. Terimakasih kau selalu mengenangku walau aku sudah tiada, dan kau selalu mengirim doa hingga aku merasa dingin di sini. Aku pun rindu padamu dan pada Maya. Bila Tuhan mengijinkanku, aku ingin kembali ke pelukanmu.”

Iklan itu benar. Satri tercenung tak percaya membaca balasan surat itu. Airmatanya pun luluh. Cepat-cepat ia ingin membalas surat tersebut dan mengirimnya kembali ke surga.

Untuk “N” yang selalu merasa rindu

Risda Nur Widia lahir di Narmada, Lombok Barat.

Kini mukim di Yogyakarta.

Mohamad Baihaqi Alkawy

PUISI

Belajar Kelautan

Sofyan RH Zaid

kau belajar kelautan dalam puisi, bagaimana mendayung sampan supaya tak tengggelam.

Perempuan Bekasi

siasat menghadapi ombak besar menerjang atau saat ikan meloncat dari biru laut.

perempuan itu berambut hujan # dari peradaban ke peradaban berjalan membawa taufan # kebaya warna hutan selendang membentang panjang # tusuk kondenya kujang pada lekuk tubuhnya yang sintal # tumbuh bulu pabrik dan mall : suara mesin, keringat bau asap # sampah dan limbah berbagi harap

tapi lebih utama bilamana kau tahu bagaimana membaca arah angin supaya tak cepat terpelanting atau terjungkir. atawa belajar meramal kemungkinan-kemungkinan yang kelak menghantam perahu di tengah ganas lautan.

aku cinta perempuan itu # dengan segala keterasinganku hingga suatu malam # di bawah bulan padam ia mengajakku bunuh diri # lahir kembali setiap pagi sebagai anak matahari # bernafas dalam nyeri matanya berkobar api # menatapku penuh mimpi

oleh sebab itu kau harus bisa merakit perahu yang menghimpun setiap kemungkinan, serupa perahu nuh misalnya. yang mampu membawa keselamatan sebab rahasia tentang kapasitas dan kekuatan perahu sudah digenggam.

: biarlah yang terbakar menjadi abu # dan yang beku menjadi batu

lalu tinggal menunggu waktu yang tepat mengguratkan dayung ke mulut laut.

2014

bilamana sampan mulai tak aman bersegeralah mengambil satu kemungkinan, menuju keselamatan.

Syathahat

2013

di antara kicau perkutut # kursi beranda yang larut kita menunduk diam # duka hari tenggelam tujuh planet melawan arah # waktu berhenti menegur sejarah : laut luap gunung letus # pada putaran ke seratus daging darah tulang # ruh kita terbang melintasi bunga-bunga # tumbuh di udara menembus batas dunia # sampai pada fana

Penginang bilah buah pinang berselimut sebelah daun sirih mantra leluhur melayang-layang di mulut penginang ingin pulang ke arah tenggara tempat muasalnya berpalang urat daun di dadanya

bumi terus memanggil # empat unsur mengigil : lupa ingat nama # hidup mati sama tiada segala ada # dalam satu kata puja puji raga # menjadi sia-sia kesaksian yang sejati # bermata dari hati ruh kembali ke kursi # kita bercakap perihal sepi : sang rupa sang diri # tak terikat seutas tali yang hadir adalah bukan # yang hilang ialah bosan kopi dingin di meja # kopyah hangat di kepala tubuh basah peluh # cahaya memancar teduh di antara kicau perkutut # kursi beranda yang larut aku pun mengerti # sebelum akhirnya pergi menyalakan api obor sadar # bersalam di luar pagar 2014

segores kapur sembek dahi sebelum kembali ke tanah-tanah para penari yang sembunyi di balik lumbung padi seusia main-main, kami belajar melenggokkan pinggang diam-diam seperti mata wayang sesekali mengawasi para penyamun mengintip dari luar.

Sofyan RH Zaid lahir di Sumenep, Madura, 8 Januari 1986. Buku puisinya berjudul Pagar Kenabian (2015). Kini tinggal di Bekasi.

belah pinang jelaslah sudah mengapa pergi dan kembali harus terpisah— terbilah antara lelah dan kalah atas bunyi penginang bergoyang-goyang mendengar mantra dari seberang.

2013

Mohamad Baihaqi Alkawy, lahir di Dusun Toro, Penujak, 9 Mei 1991. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram.

SUARA NTB Sabtu, 21 Februari 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Dihadiri Peserta dari Negara ASEAN Perkuat Pengayaan pada Siswa SETELAH nama-nama peserta Ujian Nasional (UN) dikirim ke pemerintah pusat, MTsN 3 Mataram mulai memperkuat pengayaan kepada para calon peserta UN. Harapannya, mempersiapkan siswanya bisa lulus UN tahun pelajaran 2014/2015 dengan hasil yang gemilang. ‘’MTsN 3 Mataram terus memberikan pengayaan materi kepada siswanya secara intensif, terhitung sejak pertengah Januari lalu hingga empat bulan ke depan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat mental dan karakter siswa,’’ terang Wakil Kurikulum MTsN 3 Mataram, Ahmad Muzayyin, SS, Jumat (20/2).

Menurutnya, dari jam 2 sampai 4 sore siswa menerima pengayaan dari guru. Pengayaan ini lebih ditekankan pada mempersiapkan mental dan karakter jujur pada siswa. Pembinaan mental juga diberikan kepada siswanya agar lebih percaya diri saat menghadapi UN nanti. Karena, pembinaan mental merupakan faktor penting pula bagi siswa agar lebih siap.

Diakuinya, meski telah dipersiapkan secara matang dalam menyelesaikan soal-soal UN, tapi siswa sering ketakutan atau tidak percaya diri. Soal yang seharusnya bisa dijawab dengan mudah menjadi tak terjawab, karena rasa takut dan grogi yang berlebihan walau sistem ujian sedikit berbeda dari tahun kemarin.

Atas dasar itu, ujarnya, membuat pembinaan mental dirasa penting supaya siswa yakin dan percaya diri. Sebab proses pelajaran seperti biasa dinilai masih kurang untuk ukuran siswa yang mempersiapkan diri dalam UN beberapa bulan lagi.”Jadi sebanyak 204 jumlah siswa peserta ujian nasional diperkuat dengan pengayaan dan pembinaan mental,” terangnya.

Selain pembinaan pagi, try out, pembahasan indikator soal, sosalisasi, kepada siswa diberi waktu tambahan di luar jam sekolah dan diperkuat pengayaan. Menurutnya, siswa tidak bisa bergantung pada praktik yang ada. “Perlu ada penambahan proses,” tuturnya. (rai) Ahmad Muzayyin (Suara NTB/rai)

Ditjen Keayahbundaan Tingkatkan Posisi Tawar Orang Tua di Sekolah Jakarta (Suara NTB) Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membentuk Direktorat Jenderal Keayahbundaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas orang tua. Jika selama ini orang tua menyerahkan urusan pendidikan ke sekolah, maka dengan adanya keayahbundaan ini orang tua memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang pendidikan anak.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, peran keayahbundaan terkait untuk meningkatkan kualitas hubungan ayah bunda dan sekolah. “Jadi perannya agar posisi tawar orang tua lebih baik dengan sekolah,” katanya di hadapan akademisi pendidikan anak usia dini dan pendidikan keluarga,’’ seperti dikutip dari laman www.kemdikbud.go.id, Jumat (20/2).

Mendikbud mengatakan, hampir semua angka indikator pendidikan di Indonesia hanya untuk anak dan sekolah. Orang tua masih dianggap tidak berperan, padahal perannya penting. Dengan adanya keayahbundaan ini, kata dia, Kemendikbud mendukung jejaring kemitraan dengan orang tua dan berbagai lembaga untuk meningkatkan sinergi lintas sektor yang holistik integratif.

Cakupan program keayahbundaan ini, kata Mendikbud, akan diperluas. Tidak hanya orang tua dari anak-anak usia dini, tapi dari prakelahiran sampai dengan pendidikan menengah. Begitu juga dengan fasilitator, setiap lembaga formal dan nonformal memiliki rujukan dan dukungan yang lebih lengkap dalam memenuhi kebutuhan peserta didik, orang tua, pengasuh, dan keluarga. “Misalnya komite, guru, tutor, pamong dan lain sebagainya,” katanya.

Guna mencapai target tersebut, Mendikbud menjelaskan, ada kanal dan mekanisme yang akan digunakan. Mulai dari membangun kanal rujukan utama yang integratif, memanfaatkan daya publik yang dapat diakses dengan luas dan mudah. “Ini diharapkan dapat menggunakan kurasi konten.

Kita ingin bisa membangun penyebaran rujukan dan kita ingin merintis kerja sama lintas sektor di luar lingkungan pendidikan,” katanya. (ham)

Kelola Dana Pendidikan

Mendikbud Ajak Warga Kemendikbud Samakan Langkah Jakarta (Suara NTB) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mendapat persetujuan DPR. Kini, eksekusi anggaran tersebut akan mulai dijalankan.

Dalam mengelola dana ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengajak para pegawai di kementeriannya menyamakan langkah dan mulai merapatkan barisan. Hal tersebut terungkap pada acara ‘townhall meeting’ yang berlangsung di Graha Utama Kantor Kemendikbud, Jumat (20/2).

Dikutip dari laman www.kemdikbud.go.id, Jumat (20/2), Mendikbud menyemangati para pegawai yang diwakili oleh seluruh pejabat di lingkungan Kemendikbud. Ia mengatakan, rancangan pendidikan ada di Kemendikbud. Begitu pula prestasi-prestasi yang dihasilkan juga luar biasa. “Pemberantasan buta huruf berhasil, wajar 6 tahun berhasil, wajar 9 tahun berhasil. Dan sebentar lagi kita akan menerapkan wajar 12 tahun,” katanya.

Mendikbud mengatakan, meskipun sebagian besar pegawai Kemendikbud tidak berhadapan langsung dengan masyarakat luas, tapi apa yang dilakukan oleh pegawai di kementerian ini memiliki efek yang sangat luar biasa. Ia mencontohkan, buku pelajaran yang disusun oleh pegawai Kemendikbud dibaca dan dipakai oleh jutaan siswa tanpa mereka tahu rupa penulisnya.

Sebagai wujud kerja sama dan persamaan persepsi, Mendikbud mengajak para pegawai meletakkan tugas pendidikan bukan lagi tentang personal maupun Kemendikbud semata. Ia mengatakan, tugas pendidikan harus dijadikan perjuangan untuk negara Indonesia. “Perjuangan itu seringkali harus kita geser. Ini bukan tentang saya tapi tentang Indonesia,” katanya. (ham)

NTB Tuan Rumah Perkemahan Wira Karya Nasional

Mataram (Suara NTB) NTB ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan Perkemahan Wira Karya Nasional yang akan dilaksanakan pada 16-24 Oktober 2015 mendatang.

Diperkirakan sebanyak 3.000 peserta se-Indonesia dan beberapa negara ASEAN akan ikut dalam kegiatan skala nasional yang dilaksanakan di Hortipark Tastura Lombok Tengah itu.

Wakil Ketua Bina Muda Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Suriyadi, S.Sos M.Si dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH.M.Si, di Pendopo Wakil Gubernur, Jumat (20/2) mengharapkan dukungan Pemprov NTB an Pemkab Lombok Tengah demi suksesnya acara tersebut.

Suriyadi menyebutkan, jumlah peserta yang akan menghadiri kegiatan itu sekitar 3.000 orang beserta panitia. Menurutnya, banyak daerah yang menginginkan menjadi tuan rumah kegiatan tersebut. Namun, melihat kesiapan NTB sebagai ruan rumah, akhirnya diputuskan NTB menjadi tuan rumah.

“Nanti setiap peserta membawa satu pohon dari daerah mereka untuk ditanam di sana. Kemudian peserta dari luar negeri

membaur dengan peserta lainnya dari seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Dalam pertemuan itu, hadir juga Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional, Yudi Suyoto, MM dan Anggota Dewan Kerja Nasional Kurniawan dan Rizky Dwi. Sementara itu yang mendampingi Wagub, Kabag Humas dan Protokol Setda NTB Drs. Fathul Gani, M.Si. Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan tersebut. Ia berjanji Pemprov NTB akan memberikan dukungan penuh dalam kegiatan itu. Selain itu, dalam waktu dekat segera melakukan koordinasi dengan SKPD dan Pemda Lombok Tengah mengenai hal itu.

Menurutnya, kegiatan skala nasional yang digelar

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Wagub NTB H. Muh. Amin foto bersama dengan panitia nasional Perkemahan Wira Karya Nasional di Pendopo Wagub, Jumat (20/2). di NTB itu diyakini akan berdampak baik bagi masyarakat NTB. Selain dapat membantu untuk lebih mengenalkan NTB, kegiatan juga akan men-

Wisudawan Diingatkan Tak Mudah Berpuas Diri Selong (Suara NTB) Wisuda merupakan salah satu momen dari bagian hidup seseorang yang tak akan terlupakan. Rabu (18/2) lalu, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama (STIT NU) Al Mahsuni Danger Kecamatan Masbagik menggelar tasyakuran sekaligus pelepasan kepada wisudawan setelah sebelumnya pada tanggal 24 Januari 2015 lalu sukses mewisuda 56 mahasiswanya. Acara ini juga dihadiri Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, dan Sekda Lombok Timur Drs. H. Rohman Farly, MM. Acara wisuda yang dilakukan beberapa waktu lalu itu merupakan wisuda perdana yang dilakukan oleh STIT NU yang terdiri dari dua jurusan yakni Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Ekonomi Syariah. Ketua STIT NU Al Mahsuni Danger, H. Mahsan, SH,M.Hum, berpesan kepada para wisudawan-wisudawati agar senantiasa memberikan pencerahan kepada masyarakat.

Dalam acara itu, ia juga berpesan kepada seluruh wisudawan selalu menjaga almamaternya. Karena, almamater itu merupakan ibu pertiwi. “Caranya adalah den-

(Suara NTB/yon)

BERSAMA - Ketua STIT NU Al Mahsuni Danger, H. Mahsan bersama Wakil Gubernur H. Muh. Amin dan Sekda Lotim H. Rohman Farly dalam acara tasyakuran pelepasan wisudawan di Masbagik, belum lama ini. gan memberikan yang terbaik kepada masyarakat, dan marilah menjadi sarjana yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara,” pesan Mahsan yang juga mantan anggota KPU NTB ini.

Sebelumnya, Sekda Lotim, Drs. H. Rohman Farly, MM dalam sambutannya menyampaikan kepada mahasiswa STIT NU agar jangan mudah berpuas diri di tengah-

tengah persaingan di era globalisasi ini. Namun sebaliknya, harus terus belajar untuk mengembangkan dan mengabdikan diri kepada masyarakat.

Ditegaskannya, untuk menjadi PNS bukanlah satu-satunya tujuan yang tepat yang harus ditempuh. Melainkan, generasi-generasi muda yang harus mampu mengoptimalkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. (yon)

Baliho Penerimaan Mahasiswa Baru Rugikan Pemda Selong (Suara NTB) Meski penerimaan mahasiswa baru masih jauh, sejumlah perguruan tinggi (PT), baik di NTB maupun di luar daerah sudah mulai mempromosikan lembaga pendidikannya. Baliho, pamflet maupun selebaran sudah mulai disebar dan ditempel di bangunan milik warga, fasilitas umum hingga pepohonan di Lombok Timur (Lotim).

Kondisi ini dikeluhkan Kepala Dinas Kebersihan dan Tata Kota Lotim, H. Ridatul Yasa. Kepada Suara NTB, Jumat (20/2), Ridatul Yasa, mengaku, keberadaan spanduk, banner, baliho maupun sejenisnya itu dari sisi penataan kota sangat merugikan pemda. Alasannya, banyak ditemukan penempatan pengumuman-pengumanan penerimaan mahasiswa baru itu tidak sesuai dengan tempatnya atau menyalahi aturan yang berlaku.

Selain itu, pihaknya mengharapkan kepada masyarakat khususnya kepada lembaga pendidikan yang ingin mempromosikan kegiatan maupun kampusnya dengan memanfaatkan pepohonan yang ada. Ia mengimbau supaya masyarakat maupun PT terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait supaya bisa diarah-

(Suara NTB/yon)

SEGERA DITERTIBKAN - Baliho atau spanduk beberapa PT yang memanfaatkan batang pohon untuk mempromosikan sekolahnya. Pihak Dinas Kebersihan dan Tata Kota segera melakukan penertiban spanduk yang tidak berizin dan merugikan daerah. kan dan mana yang bisa menjadi pendapatan daerah bisa ditarik. “Kita sangat mengharapkan mereka memasang sesuai aturan,” ujarnya mengingatkan.

Ridatul mengimbau kepada PT yang ingin menginformasikan mengenai lembaga pendidikan dimaksud langsung datang ke sekolah atau

spanduknya itu hanya ditaruh di sekolah-sekolah supaya tidak mengancam keselamatan pengguna jalan dan tidak mengganggu pemandangan di kota.

Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat segera melakukan penertiban terhadap baliho, banner yang tidak berizin. (yon)

dorong pembangunan sector pariwisata di NTB. “Ini sangat menunjang sekali sektor pariwisata dari nasional bahkan negara-nega-

ra ASEAN. Komparasi bagi daerah, kami akan persiapkan dengan baik, mantapkan koordinasi dengan Pemda Lombok Tengah,” ujarnya.(nas)

Tiga Strategi untuk Majukan Dunia Pendidikan Jakarta (Suara NTB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memperkuat birokrasi untuk memastikan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan. “Ada tiga strategi besar yang akan dikembangkan Kemendikbud,” ujar Plt. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI), Taufik Hanafi sebagaimana dikutip dari laman www.kemdikbud.go.id, Jumat (20/2).

Tiga strategi besar tersebut, tutur Taufik, pertama, memperkuat pelaku pendidikan, mulai dari siswa, guru, tenaga kependidikannya, maupun orang tua. Karena itu ia mengatakan Kemendikbud berencana mendirikan direktorat baru, yaitu direktorat yang akan membidangi tentang pendidikan keluarga.

“Pendirian direktorat ini salah satunya kita ingin memperkuat peran keluarga atau orang tua dalam proses pen-

didikan,” kata Taufik.

Strategi kedua adalah memperkuat dan meningkatkan akses dan mutu pendidikan Taufik menuturkan, akses dan mutu pendidikan merupakan hal yang sangat penting, salah satunya dalam pendidikan kursus dan pelatihan. Ia menjelaskan, berdasarkan hasil survai yang dilakukan lembaga international, menunjukan saat ini kebutuhan tenaga terampil semakin tinggi. “Tentu ini menjadi tantangan sendiri bagi program kursus dan pelatihan,” katanya.

Strategi ketiga, lanjut Taufik, adalah memastikan birokrasi berjalan dengan efektif dan bisa memfasilitasi secara baik peran serta masyarakat.

Hal ini menjadi tugas jajaran Kemendikbud maupun dinas pendidikan di provinsi dan kabupaten serta kota. “Kita harus dapat memastikan peran serta masyarakat termasuk organisasi mitra dalam proses pendidikan,” ujarnya. (ham)

Mahasiswa Filipina Belajar Islam di Unusa Surabaya (Suara NTB) Sebanyak 11 mahasiswa Universitas Mindanao Filipina belajar Islam di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) menyusul adanya beasiswa menempuh pendidikan S1 selama empat tahun mulai Tahun Akademik 2015/2016.

“Secara total, pada tahun 2015 mahasiswa Filipina yang belajar di Indonesia ada 16 orang. Dengan 11 orang di Unusa maka lima lainnya menempuh Program S2 dan S3 di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM),” kata Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Ananto Kusuma Seta pada Penerimaan Mahasiswa Baru asal Filipina di Surabaya, Kamis lalu.

Ia mengungkapkan, 16 mahasiswa itu mendapatkan beasiswa unggulan untuk studi selama empat hingga lima tahun ke depan. Dengan demikian, semua biaya kuliah dan kebutuhan sehari-hari akan ditanggung Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Mulai tahun 2016, program beasiswa ini akan kami beri nama Sahabat Indonesia atau Friends of Indonesia. Pada waktu dekat, melalui program yang sama tidak hanya Filipina yang mendapat kesempatan tetapi ada pula mahasiswa dari Thailand Selatan dan Myanmar,” ujarnya.

Pada kesempatan sama, Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya (RSI), Mohammad Nuh, mengemukakan, hal itu untuk pertama kalinya beasiswa unggulan ini diberikan pada mahasiswa S1. Apalagi, pada periode sebelumnya hanya untuk Program Master dan Doktor.

“Aspek terpenting dari kedatangan mahasiswa Mindanao ini adalah menjadikan mereka agen memperkenalkan Indonesia yang memiliki keberagaman agama, budaya, ras dan ba-

hasa. Walau Islam menjadi agama terbesar di Indonesia tetapi masyarakat bisa hidup berdampingan dan damai dengan agama lain,” katanya.

Selain itu, kata dia, mereka tidak akan diajarkan teori atau ceramah melainkan media edukasi. Dengan begitu, ke depan mereka akan menyampaikan kepada sesama muslim yang ada di negaranya tentang Islam itu sebenanya.

“Selama belajar di Unusa, mereka yang putra akan tinggal di sebuah Pondok Pesantren di belakang kampus B Jemursari.

Sementara untuk putri di pondok pesantren putri Muslimat di Jalan Ahmad Yani,” katanya.

Sementara itu, Atase Pendidikan Filipina Aisyah Endah Palupi mengemukakan, pada momentum itu pihaknya menitipkan 16 mahasiswa mereka kepada Unusa dan UMM. Khususnya untuk mengenal Islam secara utuh dan menyeluruh.

“Mereka adalah mahasiswa yang pandai. Apalagi diterima setelah melalui seleksi sangat ketat, dari 25 pendaftar hanya 16 orang yang dinyatakan laik belajar di Indonesia,” katanya.

Di tempat sama, masingmasing mahasiswa S1, S2 dan S3 itu tampak kagum ketika menyaksikan mahasiswa Unusa memainkan hadrah dan melantunkan beberapa lagu Islami maupun berbahasa Jawa. Bahkan, mereka langsung menggunakan perangkat IT-nya untuk mengabadikan momentum yang baru pertama kali dilihatnya.

Salah satu mahasiswa Mindanao University, Shujeva B Abdul, mengatakan, bangga bisa melihat pertunjukan hadrah tersebut dan akan menjadikannya pengalaman tersendiri. Pada masa mendatang, selama belajar di Unusa pihaknya tidak akan melewatkan waktunya untuk mencoba belajar rebana. (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 21 Februari 2015

City Kencang di Akhir Laga

PSSB Segera Tuntaskan Kewajiban Keuangan Klub Taliwang (Suara NTB) Persatuan Sepakbola Sumbawa Barat (KSB) akan segera menuntaskan seluruh kewajiban keuangan klub yang timbul selama musim kompetisi Divisi Utama Indonesia Super League (ISL) musim sebelumnya.

Manager komunikasi PSSB Manurung mengatakan, penyelesaian kewajiban keuangan klub yang masih tersisa di musim kompetisi lalu itu merupakan salah satu syarat yang diajukan oleh PT Liga Indonesia (PTLI) dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) bagi klub-klub yang ingin kembali merumput di musim kompetisi tahun 2015 ini.

“Saya baru saja pulang dari Jakarta mengikuti kegiatan verifikasi keuangan klub. Dan kita diminta untuk menyelesaikan kewajiban keuangan kita musim lalu yang belum tuntas sampai sekarang ini,” terangnya kepada media ini, Jum’at (20/2) kemarin.

Untuk PSSB sendiri, kewajiban keuangan yang belum dituntaskannya sampai sekarang ini salah satunya pemberian gaji pemain. Manurung mengungkapkan, selama musim kompetisi tahun 2014 PSSB tercatat masih menunggak gaji para pemainnya selama 1 bulan dari kontrak yang ada. Karenanya dengan syarat yang diajukan oleh PTLI dan PSSI itu, klub pun akan segera membayar sisa gaji pemain tersebut.

“Kemarin pas di Jakarta kami sudah menyatakan ke PTLI untuk segera membayarnya. Kebetulan saya hadir langsung bersama sponsor, dan sponsor menjaminnya juga,” katanya.

Manurung menyebutkan, bagi klub yang belum menuntaskan kewajiban keuangannya di musim lalu saat ini masih diberikan waktu oleh PTLI hingga satu minggu sebelum kompetisi Divisi Utama musim 2015 bergulir.

“Sebelumnya PTLI menjadwalkan kick off Divisi Utama 1 Maret. Tapi diundur karena masih ada beberapa klub yang belum tuntas keuangan klubnya termasuk kita. Nah sementara ini belum ada jadwal baru lagi, tapi mungkin tetap di bulan Maret, makanya kita akan secepatnya menuntaskan membayar sisa gaji pemain musim lalu supaya bisa tetap ikut merumput di musim ini,” urainya.

Verifikasi keuangan klub yang dilaksanakan oleh PTLI untuk menjamin kemampuan keuangan klub secara keseluruhan. Sebab selama ini, beberapa klub baik yang berkompetisi di seluruh liga yang diurusi PTLI kerap mengalami kondisi keuangan yang buruk. Akibatnya terjadi penundaan pembayaran gaji pemain hingga klub tidak dapat mengikuti pertandingan karena para pemainnya yang mogok merumput.

“Ini memang problem yang masih kerap terjadi di liga kita.

Dan kami di PSSB sendiri komit tidak akan sampai seperti itu. Makanya kami akan segera membayar sisa gaji para pemain itu dan melaporkannya ke PTLI supaya PSSB bisa merumput di Divisi Utama tahun ini,” pungkas Manurung. (bug)

Sergio Aguero

Demikian statistik yang dilansir situs premierleague.com jelang bergulirnya BPL akhir pekan ini.

Data yang dilansir menyebutkan, City menjadi tim paling getol mencetak gol akhir laga.

Sebanyak 13 kemenangan dari 51 laga mereka musim ini datang di menit ke-76 atau setelahnya.

Samir Nasri adalah pemain City terakhir yang mencetak gol di periode itu, saat menyegel kemenangan 41 di kandang Stoke City di menit ke-76 tanggal 11 Februari. Rekor 13 laga tersebut merupakan yang paling besar dari tim manapun di Barclays

Premier League terkait peraihan gol di 15 menit pertama musim ini.

Akhir pekan ini, City akan meladeni Newcastle United yang sudah akrab dengan rekor Manuel Pellegrini tersebut. Mereka sempat merasakan lesakan Sergio Aguero di masa injury time dalam kekalahan 2-0 pada hari pembukaan musim 2014/15.

Pimpinan klasemen, Chelsea adalah tim dengan peraihan gol terbanyak di liga musim ini. Salah satu faktor penting dalam perjalanan mereka di puncak klasemen adalah peraihan 10 gol dalam 15 menit awal dari pertemuan liga selama musim 2014/15, dua gol lebih banyak dari peringkat di bawahnya, Totten-

ham Hotspur.

Di 15 menit pertama di babak kedua (lima gol) adalah satu-satunya periode dimana pasukan Jose Mourinho telah mencetak kurang dari delapan gol, sementara mereka telah mencatatkan lebih dari sepuluh gol di menit 61-75 dan 7690, dengan masing-masing 12 dan 11 gol pada periode itu.

Sebagai satu-satunya tim yang belum mencatatkan gol di 15 menit awal, Queens Park Rangers adalah tim paling lambat di BPL. Namun pelatih Chris Ramsey dapat terhibur dengan penyelesaian yang kuat pada tiap babak, meskipun mereka telah melesakan tujuh kali gol di masing-masing menit ke 31-45 dan 76-90, lebih dari setengah 26 gol BPL

mereka di musim 2014/15.

Southampton sukses mempertahankan status sebagai tim yang kebobolan gol paling sedikit selama musim ini, dengan hanya kemasukan 17 gol dalam 25 pertandingan.

Selama ini mereka hanya kemasukan satu gol pada 15 menit pertama pada setiap babak. Hanya Arsenal yang dapat menandingi mereka di periode 15 menit pertama, sementara rekor pertahanan mereka setelah jeda masih yang terbaik di liga.

Gol Robin van Persie pada menit ke-12 merupakan gol tercepat yang membobol gawang the Saints, dan gol pembuka Yaya Toure di menit ke-51 bagi Man City adalah satu-satunya gol yang terjadi di 15 menit awal babak kedua. Keduanya berlangsung di St Mary’s Stadium yang berujung kekalahan bagi kubu Ronald Koeman, yang kala itu menduduki urutan keempat klasemen. (ant/bali post)

KONI NTB Bantu Selesaikan Penahanan Razak Mataram (Suara NTB) Penahanan atlet Pelatda Sentralisasi NTB, Abdul Razak oleh Polres Dompu terkait kasus pengerusakan Kantor KONI Dompu disiapi serius oleh KONI NTB. Pihak KONI NTB akan membantu menyelesaikan perkara tindak pidana murni yang melibatkan atlet Pelatda Sentralisasi Tambora 2015 itu.

“Kita akan mencoba membantu menyelesaikan masalah penahanan Abdul Razak. Mudah-mudahan bisa diselesaikan sehingga atlet ini bisa kembali latihan,” ucap Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto ketika dimintai tanggapan oleh Suara NTB via ponselnya, Jumat (20/2) kemarin.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Razak telah ditetapkan sebagai tersangka pengerusakan kantor KONI NTB. Saat ini atlet tersebut bahkan sudah ditahan oleh Polres Dompu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Terkait persoalan itu,

Andy akan bertandang ke Dompu, Senin (23/2) bersama Biro Hukum KONI NTB, Abdul Hadi Muhlis untuk menyelesaikan perkara tersebut. Andy bersama rekannya Abdul Hadi Muhlis akan menemui pihak Polres Dompu untuk membicarakan penyelesaian masalah atlet Pelatda Sentralisasi tersebut.

Sebagaimana diketahui sebelumnya pihak KONI NTB mengakui bahwa pengerusakan Kantor KONI Dompu di tahun 2014 lalu melibatkan Abdul Razak.

Insiden itu diduga dilakukan sebagai bentuk kekecewaan karena bonus atlet peraih medali emas, perak dan perunggu Dompu di Porprov NTB 2014 tidak dicairkan tepat waktu oleh Pemda Dompu.

Masalah pengerusakan Gedung KONI Dompu itu memang masuk pidana murni, namun hal itu kata Hadi bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Pasalnya pihak KONI Dompu sebagai pihak pelapor telah mencabut laporannya. (fan)

(Suara NTB/ist)

BERDEBAT - Para pemain Besiktas memprotes wasit yang menghadiahi tendangan penalti untuk Liverpool. Sementara itu, para pemain Liverpool, Mario Balotelli dan Daniel Sturridge juga tengah sibuk berdebat sendiri memperebutkan jatah penendang penalti.

Rebutan Penalti, Balotelli Dikritik Gerrard London – Kapten Liverpool, Steven Gerrard mengkritik sikap rekannya, Mario Balotelli yang mengambil paksa jatah penendang penalti dari tangan rekannya, Jordan Henderson.

Pemain berjuluk Super Mario itu dianggap tidak menghormati keputusan pelatih.

Tendangan penalti yang dilakukan oleh Balotelli di menit 85 itu memang akhirnya mampu mengantarkan Liverpool mengalahkan Besiktas 10 di leg pertama Liga Eropa di Anfield. Namun, penalti itu seharusnya tidak diambil oleh Balotelli karena pelatih Brendan Rodgers tampaknya lebih memilih Henderson sebagai penendang.

Seperti dikutip dari goal.com, The Reds memper-

Ibrahimovic Diskors Dua Pertandingan Paris Bintang Paris Saint Germain Zlatan Ibrahimovic mendapat skors dua pertandingan di kompetisi domestik, demikian diumumkan Liga Prancis (LFP), Jumat kemarin.

Pemain Swedia ini dihukum pada pertemuan komite disiplin liga menyusul insiden dengan Romain Hamouma saat PSG menang 1-0 di markas Saint Etienne pada bulan lalu, yang saat itu membuat dirinya mendapatkan kartu kuning, lapor AFP. Ibrahimovic kini akan absen pada pertandingan Liga Prancis ke markas Monaco pada Minggu 1 Maret dan pertandingan perempat final Piala Prancis melawan tim yang sama Rabu mendatang.

Ia merupakan pencetak gol terbanyak bersama bagi tim ibukota itu, dengan koleksi 17 gol di semua kompetisi bersama Edinson Cavani.

Zlatan Ibrahimovich (ant/bali post)

oleh hadiah tendangan 12 pas menyusul pelanggaran terhadap Jordon Ibe, dan sesuai urutan algojo di Liverpool, Henderson yang seharusnya mengambil penalti di tengah absennya Gerrard karena cedera.

Namun, saat Henderson, yang mengenakan ban kapten dalam laga babak 32 besar Liga Europa tersebut, hendak mengeksekusi Balotelli malah mengambil alih. Meski tendangannya masuk dan jadi penentu kemenangan, Gerrard tetap menyayangkan aksi kontroversial Balo.

“Jordan yang seharusnya mengambil penalti itu. Aturan adalah aturan. Itu seharusnya Henderson. Mario sedikit nakal,” ucap Gerrard kepada ITV. “Kredit kepada Mario, dia

mencetak gol, tapi tidak menyenangkan melihat para pemain berdebat.”

“Saya pikir Jordan telah menangani situasi itu dengan sangat baik. Dia bisa melihat Mario sangat ingin mencetak gol. Jordan mundur di momen tepat dan menangani wawancara pascapertandingan dengan sangat baik.”

“Jordan adalah kapten dan Mario sedikit menunjukkan sikap tak respek di sana, tapi dia mencetak gol yang sangat penting. Saya pikir enam atau tujuh pemain akan ingin mengambil penalti tersebut, jadi kalau mereka semua mengatakan mereka yang akan mengambilnya, apa yang terjadi kemudian?!

Ada alasan aturan ditetapkan.” (ant/bali post)

Kunjungan Menpora ke NTB Disayangkan (Suara NTB/ist)

Indra Sjafrie

(ant/bali post)

MANTAN pelatih Timnas U-19, Indra Sjafrie, menegaskan bahwa kompetisi sepakbola tetap menjunjung tinggi budi pekerti karena sepakbola bukan hanya bicara soal kalah dan menang, melainkan mengaitkan unsur kemanusiaan.

“Sepakbola yang berbudi pekerti ini sudah saya tanamkan pada U-19. Kalau saya mencoret pemain timnas U-19 itu bukan semata-mata karena skillnya yang kurang bagus, tapi ada pertimbangan lain, yakni budi pekerti, sopan santun, dan etika yang harus dijunjung tinggi,” katanya kepada wartawan di Malang, Jumat.

Sepakbola bukan hanya sekedar persoalan menang dan kalah, namun lebih dari itu, sepakbola merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Kalau pemikirannya sebatas menang dan kalah semata, dunia persepakbolaan di Tanah Air tidak akan bisa berkembang dan maju, seperti apa yang terjadi dalam sepakbola di Indonesia saat ini.

Ketika masih membesut Evan Dimas dan kawan-kawan, Indra menjunjung tinggi budi pekerti dalam sepakbola dengan menekankan sopan santun, dan kejujuran, selain skill, fisik dan taktik serta kecerdasan.

“Secara umum dunia sepakbola kita saat ini masih menonjolkan egoisme dan hanya berpikir menang kalah saja.”

“Yang terjadi sekarang ini hanya bagaimana cara memenangkan sebuah pertandingan dengan mengabaikan nilai-nilai kejujuran dan etika yang seharusnya kita junjung tinggi karena sepakbola juga mampu membawa nama besar bangsa Indonesia,” ujarnya.

“Yang juga tidak kalah pentingnya adalah mental pemain, pelatih dan seluruh lapisan yang bersentuhan dan berkepentingan dengan dunia sepakbola.”

“Mental disini bukan hanya mental juara saja, tapi juga mental yang jujur dan memiliki etika, ciri khas dan budaya inilah yang terus kami bangun agar persepakbolaan di Tanah Air bisa lebih baik lagi,” tegasnya. (ant/bali post)

London Manchester City berada di urutan teratas sebagai tim yang paling rajin mencetak gol di akhir laga Barclays Premier League musim ini. Tak heran jika sang juara bertahan tetap membuntuti pemuncak klasemen Chelsea, meskipun The Blues terus melaju.

(Suara NTB/ist)

Indra Sjafrie, Sepakbola, dan Budi Pekerti

Mataram (Suara NTB) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia (RI), Imam Nahrawi berkunjung ke Mataram, Kamis (19/2) lalu. Namun kunjungan menteri sekaligus politisi PKB ini cukup singkat dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan KONI NTB maupun pembinaan olahraga di NTB. Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, yang dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Jumat (20/2) kemarin membenarkan bila Menpora berkunjung ke NTB. Namun kata Andy kunjungan itu berlangusung singkat dan tidak ada kaitannya dengan kegiatan olahraga di NTB. “Kedatangan Menpora cukup singkat, katanya ada urusan lain,” ucap Andy.

Di tempat terpisah, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI NTB, Wibowo Budi Santoso juga mengetahui kedatangan orang nomor satu di lingkup kemenpora itu. Menurut Koordinator Satgas Pelatda Sentralisasi Tambora NTB 2015 itu kedatangan

Menpora itu tidak ada hubungan dengan kegiatan KONI NTB ataupun pembinaan olahraga di NTB. “Kedatangan Menpora tidak ada hubungannya dengan pembinaan olahraga di NTB maupun KONI NTB, beliau datang kesini untuk urusan lain,” terangnya.

Wibowo yang juga menjabat sebagai Dosen IKIP Mataram ini mengatakan kedatangan Imam Nahrawi ke NTB sudah diketahui pengurus KONI NTB karena Menpora sempat berkoordinasi dengan pihak KONI NTB namun Wibowo tidak ingin mengetahui secara jelas kedatangan orang nomor satu di lingkup Kemenpora itu karena memang tidak berkaitan dengan urusan olahraga.

Imam Nahrawi memang datang ke NTB dalam kapasitas sebagai Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kedatangan Nahrawi ke NTB juga tidak dipersoalkan pihak KONI NTB. Namun, sejumlah kalangan menilai kedatangannya

pengurus seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah mapun pengurus cabang olahraga di NTB untuk mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memperhatikan atlet dan pelatih NTB yang meraih medali emas di PON. Maklum, janji pemerintah memberikan bonus CPNS untuk atlet yang juara PON masih dipertanyakan oleh kalangan pelaku olahraga di NTB. Terdapat beberapa atlet NTB yang meraih medali emas di PON Riau 2012 gagal diakomodir sebagai CPNS tahun 2014. Dari 16 atlet, hanya dua yang lulus Tes Kemampuan Dasar dan masih akan mengikuti TKB. “Sayang sekali kunjungan Menpora ke NTB tidak ada kaitannya dengan olahraga.

Padahal kita ingin mempertanyakan ke Menpora terkait kejelasan nasib atlet-atlet NTB yang meraih medali emas di PON yang tak lulus CPNS tahun ini,” ucap salah seorang pelatih Pelatda Sentralisasi yang tak ingin namanya dikorankan. (fan)

SUARA NTB

Sabtu, 21 Februari 2015

Halaman 12

AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

TRAVEL

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO

OTOMOTIF

SUARA NTB

Sabtu, 21 Februari 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

SUARA NTB Sabtu, 21 Februari 2015

TMD Butuh Persiapan Matang PUNCAK peringatan event internasional, dua abad meletusnya Gunung Tambora tinggal beberapa bulan. Puncak peringatan dua abad meletusnya Gunung Tambora itu akan berlangsung pada 11 April mendatang. Melihat masih terbatasnya fasilitas akomodasi di lokasi acara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB bersama Pemkab Dompu harus putar otak untuk menyiasatinya. Terutama persiapan penyediaan fasilitas pendukung, salah satunya penginapan.

Fasilitas ini (penginapan) sangat penting di luar yang lainnya. Pasalnya, saat ini fasilitas berupa hotel dan sejenisnya memang sangat terbatas. Untuk menyiasati keterbatasan tersebut, sementara pelaksanaan event besar itu tinggal dua bulan lagi. Langkah yang dilakukan Kepala Disbudpar NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos, M.Si dengan menyiapkan camping ground dan menjadikan rumah warga (penduduk) sekitar menjadi homestay bagi para pengunjung, sebuah solusi bagus.

Saat ini, fasilitas penginapan (akomodasi) yang tersedia di Kabupaten Dompu masih sangat terbatas. Dalam arti, jika dikaitkan dengan event berskala internasional dengan prediksi kedatangan wisatawan dalam jumlah besar. Tentu jumlah fasilitas akomodasi di Dompu saat ini sekitar 275 kamar, jauh dari memadai.

Rencananya, pusat kegiatan Tambora Menyapa Dunia (TMD) di dua tempat yakni Doro Ncanga dan Desa Pancasila. Diprediksi, belasan ribu pengunjung akan hadir di dua tempat tersebut. “Menghitung daya dukung Dompu terkait akomodasi yang terbatas maka ada beberapa opsi.

Inisiasi dengan Pak Bupati ada rumah penduduk akan dijadikan homestay,” kata Faozal.

Selain itu, akan didirikan atau dibangun camping ground sebagai fasilitas akomodasi yang terletak di kedua tempat tersebut. Untuk pembangunan camping ground ini, akan berkoordinasi dengan jajaran TNI. Solusi cepat yang disiapkan Disbudpar NTB dan Pemkab Dompu, sangat menarik. Selain karena memang untuk menyiapkan akomodasi (hotel) dalam waktu cepat dan singkat tentu jauh dari asa. Pilihan membangun camping ground dan menjadikan rumah penduduk sebagai homestay, sebagai pilihan mengantisipasi membeludaknya tamu yang mengikuti event internasional itu, bisa menjadi menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat setempat.

Bahkan hal ini, bisa tetap dipertahankan mengingat konsep Tambora Menyapa Dunia ini kegiatannya lebih diarahkan untuk wisata petualang. Camping ground bisa menjadi daya tarik wisatawan datang ke tempat tersebut.

Selain persoalan penyiapan akomodasi, sarana transportasi juga butuh perhatian serius. Karena seperti diketahui bahwa sarana transportasi terutama melalui jalur udara sangat terbatas. Tidak saja melalui udara yang terbatas. Transportasi jalur darat dan laut juga sama.

Karena itu, penyelenggaran Tambora Menyapa Dunia ini, butuh koordinasi yang intensif dan matang dengan lintas sektor. Terkait dengan transportasi, tentu dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika NTB. Semuanya harus dipersiapkan secara matang. Karena ini menyangkut reputasi NTB bahkan Indonesia. Sedikit saja cidera atau wisatawan dikecewakan, jangankan mereka akan datang kembali. Bisa saja mereka menyampaikan kekecewaannya ke teman atau keluarganya, sehingga membuat wisatawan lainnya ogah datang. (*)

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Memaknai Profesi Guru sebagai Aktor Perubahan Melalui Produktivitas ILIHAT dari jumlah guru dengan temuan dalam pengembangan pendidikan (ilmu pengetahuan, metode pengajaran, dan unsur-unsur pendidikan lainnya), mesti diakui belum sebanding. Jumlah guru yang sangat banyak, tidak dibarengi dengan inovasi-inovasi baru dalam bidang pendidikan.

Malah terkesan, guru yang banyak tersebut lebih banyak mengeluh ketika harus atau dituntut untuk melakukan kebijakan-kebijakan baru dalam bidang pendidikan. Salah satu contoh, terkait dengan ini adalah pada penerapan kurikulum 2013. Tidak sedikit guru lebih cenderung menolak dengan alas an membingkungkan dan merepotkan mereka. Padahal Kurikulum 2013 diterapkan untuk memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya.

Lebih-lebih pada tahun ini (2015), Indonesia harus siap untuk menjadi bagian dari Masyarakat Ekonomi Asean dimana guru dapat memainkan peran penting untuk merubah pola dan paradigma peserta didik, bahwa mereka telah menjadi bagian interaksi masyarakat Asean mulai beberapa bulan mendatang. Di sini, guru dapat menjadi gerbong utama untuk menanamkan kesadaran peserta didikakan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai bekal kompetisi di level Asean.

Jika dipikirkan secara lebih mendalam, dibarengi dengan beberapa program-program yang menyangkut guru pada masa-masa sebelumnya, kecuali kenaikan gaji, guru lebih banyak terkesan menolak hal-hal yang bersifat “perbaikan” dalam dunia pendidikan. Mengapa hal ini bias terjadi? Menurut penulis, ini tidak terlepas dari perlindungan karir guru dalam birokrasi negara.

Artinya, pengembangan karir guru tidak dikondisikan dalam suasana kompetisi pengembangan keilmuan yang sehat. Tetapi dikondisikan dalam suasana rasa mapan yang diikuti dengan pengembangan ilmu pengetahun. “seperti apapun guru melaksanakan profesinya, tetap mendapatkan ganjaran yang sama”.

Antara guru yang rajin dan tidak sama-sama mendaptkan gaji.

Nominalnya pun tidaksama. Kultur ini mengantarkan pendidikan untuk malas berkreasi dan berlombalomba dalam mengembangkan profesi mereka. Seandainya, penggajian guru dilakukan dengan sistem berdasarkan kerajinan dan kreativitas, maka tentu suasana dunia pendidikan kita akan menjadi lain.

Saatini, pengembagan ilmu pengetahuan, tidak bias ditawartawar lagi. Guru adalah gerbang pertama dan menjadi pihak paling depan dalam menyiapkan generasi yang mampu mengejar dan beradaptasi dengan setiap perubahanperubahan yang terjadi. Sebab itu,

Oleh:

Abd. Hayyi Akrom

(Dosen dan Peneliti di Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor)

Saat ini, pengembagan ilmu pengetahuan, tidak bisa ditawartawar lagi. Guru adalah gerbang pertama dan menjadi pihak paling depan dalam menyiapkan generasi yang mampu mengejar dan beradaptasi dengan setiap perubahan-perubahan yang terjadi.

Sebab itu, jika guru tidak melakukan hal demikian, dapat ditebak bagaimana dampak dunia pendidikan pada masa yang akan

ua, mengangkat nama lembaga.

Tentu guru yang berhasil menerbitkan karyanya dapat meningkatkan mutu lembaga yang memayunginya. Yang secara tidak langsung, akan menaikan pamor lembaga di mata masyarakat. Ketiga, Untuk kepentingan ilmu pengetahuan itu sendiri. Karya yang dihasilkan dapat dipastikan berasal dari hasil pembelajaran yang intens dan mencerminkan kualitas dari pendidik itu sendiri. Keempat, Untuk profesi itu sendiri. Semakin dinamis perkembangan sebuah profesi, semakin baik pula masa depan sebuah profesi. Dengan pembelajaran yang terus-menerus, secara tidak langsung akan menguatkan citra profesi.

Tidak berlebihan, jika penulis berpendapat, kreativitas pendidik bisa menjadi usaha sampingan mereka yang terjun dalam dunia pendidikan. Mirip dengan konsep usaha tani, dimana petani harus memaksimalkan segala sumber dayanya dengan menanam segala bentuk tanaman yang mampu menghasilkan hasil pertanian menjadi lebih (industrialisasi pertanian). Sementara, pendidik, hanya perlu untuk memaksimalkan dan menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Selebihnya— mengenai hasil akan ikut dengan sendirinya.

Bisakah para pendidik di tanah air melaksanakannya? Semoga.

datang. jika guru tidak melakukan hal demikian, dapat ditebak bagaimana dampak dunia pendidikan pada masa yang akan datang. Dari itu, kreativitas berupa pengembangan ilmu pengetahuan pada lingkungan para pendidikan adalah sebuah keniscayaan. Inilah salah satu alas an melihat pentingnya melihat produktivitas dalam bidang keilmuan para pendidik di tanah air.

Dari mana melihatnya, cukup dengan memperhatikan namanama yang kerap muncul di koran, jurnal, majalah, atau toko-toko buku. Lebihjauh, untuk konteks tersebut, dengan memperhatikan nama-nama penulis buku atau nama penulis di halaman opini sebuah media cetak. Sangat sedikit nama-nama yang kerap muncul.

Kalau pun ada yang sering muncul, jumlahnya sangat terbatas dan tidak sedikit mengalami perubahan. Dengan kata lain, namanya yang itu-itusaja.

Diakui atau tidak, kenyataan ini menggambarkan mutu dan para pendidik di tanah air. Menurut penulis, sangat tepat mereka yang sering muncul di media tersebut diberi penghargaan lebih di banding dengan yang tidak pernah muncul di media. Sebab, pastinya mereka

yang sering muncul di media adalah orang-orang yang selalu belajar dan memperbaharui pengetahuan dan wawasannya. Sementara kebanyakan yang tidak muncul (pendidikmayoritas) adalah orang-orang yang merasa puas dengan keilmuanya.

Tentu, berbeda dengan keadaan yang ada di negara-negara maju, di mana kualitas para pendidik terus mengalami perbaikan dan proaktif terhadap perbaikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pendidik memiliki kesadaran yang tinggi akan peran mereka sebagai salah satu actor pengembang ilmu pengetahun.

Artinya, di negara maju, persoalan pengembangan ilmu pengetahuan tidak serta merta menjadi tanggungjawab para ilmuwan semata. Tetapi juga menjadi tugas mereka yang beraktivitas sebagai penyalur ilmu pengetahaun (pendidik).

Sebenarnya, jika pendidik proaktif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, maka menurut penulis, sangat membawa keuntungan bagi pendidik sendiri. Ada banyak keuntungan, di antaranya: Pertama, Dari segimateri. Pendidik yang berhasil mempublikasikan karya atau tulisannya akan mendapatkan fee (bayaran), baik dari Koran maupun penerbit. Ked-

Isi karung raskin dari Bulog diduga kurang Masyarakat bisa menuntut

*** Perbaikan 48 rumah kumuh, PU kucurkan anggaran Rp 1, 2 miliar Harus diawasi, cegah penyimpangan

***

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 21 Februari 2015

Halaman 15

Kejaksaan Belum Sentuh Rekanan Dari Hal. 1 Sementara ini mereka masih tahap evaluasi, setelah menetapkan tersangka,’’ terangnya.

Sebagaimana diketahui, satu orang tersangka ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi

proyek berjudul Survey Investigasi dan Desain (SID) Perencanaan Cetak Sawah Baru, pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Provinsi NTB. Tersangka dalam kasus ini PPK berinisial HM. (ars)

Menteri Ketenagakerjaan Tegur Manajemen Tiara Fashion Dari Hal. 1 pemotongan gaji karyawan jika terlambat datang, hingga pihak perusahaan memberlakukan penahanan ijazah bagi karyawannya.

Kepala Personalia Tiara Fashion, Yohanes yang dimintai keterangannya terkait pengakuan para karyawan menjelaskan, soal penggajian, tetap ditekankan menggunakan standar dasar UMP di NTB. Para karyawan di Taiara Fashion terbagi menjadi karyawan langsung dari Tiara Fashion. Ini yang digaji langsung oleh perusahaannya. Dan ada juga pekerja yang bernaung di suplier masing-masing produk, atau yang dia sebutkan statusnya sebagai SPG. Mengapa kemudian tidak ada jaminan social dan penyitaan ijazah bagi para karyawan? Menurutnya pihak perusahaan sendiri tetap masih melihat sejauh mana keseriusan karyawan terkait untuk bekerja di perusahaan itu. Sehingga kebijakannya dengan melakukan perpanjangan kontrak setiap tahun.

Demikian juga soal penahanan ijazah, Yohanes menyebut pengalaman banyak diantara mantan karyawannya yang mengambil tidak meny-

erahkan hasil penjualannya ke kasir (masuk kantong sendiri). Dengan penahanan ijazah tersebut, jika terdapat utang yang belum lunas, karyawan yang bersangkutan tidak diperkenankan menerima kembali ijazahnya.

“Kesepakatan kita sudah ada sejak meraka memasukkan lamaran.

Tapi kami siap lakukan pembenahan-pembenahan,” demikian Yohanes di depan Menakertrans dan menyatakan akan mengevaluasi hak-hak perusahaannya kepada para karyawan sesuai UndangUndang Ketenagakerjaan.

“Kalau bapak punya aturan sendiri, kami juga punya aturan. Kita hidup di negara yang punya aturan.

Kontrak jangan panjangpanjang, ijazah jangan ditahan, siapkan Jamsostek begitu mereka (karyawan) sudah mulai bekerja,” pungkas Menakertrans.

Hanif Dhakiri memerintahkan langsung Disnakertrans NTB maupun Disosnakertrans Kota Mataram untuk melakukan pengawasan terhadap temuantemuan itu. Bahkan, diminta dilakukan pembinaan kepada perusahaan.(bul)

Incar PPTKIS Nakal Dari Hal. 1 Sebelumnya, data mengejutkan disampaikan oleh salah satu pengurus Asosiasi Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Provinsi NTB saat kunjungan Komisi IX DPRRI di Disnakertrans NTB belum lama ini.

Diakui terdapat sebanyak 70 persen PPTKIS di NTB diduga memperjualbelikan calon TKI yang sudah direkrut.

Mereka (masyarakat) yang terjerat bujuk rayu para calo dari PPTKIS berkedok perusahaan yang bisa memberikan jaminan pekerjaan bagi para calon TKI. Padahal kenyataannya, calon TKI diduga dijual lagi ke PPTKIS lainnya.

Jumlah anggota Apjati NTB saat ini sebanyak 194 PPTKIS. Dari jumlah tersebut, hanya 30 persen yang betul-betul melaksanakan tugas dan fungsinya merekrut dan menempatkan calon TKI di bidang pekerjaan yang dijanjikan. Sisanya yang 70 persen diduga hanya merekrut dan menjual kembali kepada PPT-

KIS yang memiliki job order dari mitranya.

Menteri Ketenagakerjaan, usai menggelar sidak di Tiara Fashion Mataram Mall pada Jumat (20/2) kemarin meyatakan baru kali ini mendengar adanya PPTKIS yang beroperasi seperti itu. Pihaknya akan melakukan pendalaman untuk mengetahui persis benar tidaknya informasi tersebut.

Hanif Dhakiri menyatakan, belum bisa memberikan gambaran sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan pengerah tenaga kerja nakal itu jika ditemukan memang benar demikian adanya informasi tersebut.

“Saya akan pelajari dulu, tetapi kita sedang mengawasi betul perusahaan-perusahaan pengerah tenaga kerja ini. Bahkan sanksi jika terjadi pelanggaran bisa sampai pencabutan izin perusahaan,” demikian Menteri Ketenagakerjaan. (bul)

Turunkan Suku Bunga Dari Hal. 1 dengan suku bunga Lending Facility tetap pada level 8 persen.

“Harapannya suku bunga bank diturunkan, tetapi penentuannya kembali lagi kepada perbankan,” demikian Kepala OJK Kantor Perwakilan Provinsi NTB, Yusri.

BI rate lanjut Yusri sebagai salah satu indikator yang dijadikan acuan oleh perbankan dalam menetapkan suku bunga. Beberapa indikator lainnya yang juga menjadi pertimbangan perbankan untuk menyesuaikan kembali suku bunganya adalah potensi risiko kredit, overhead cost, tingkat margin dan keuntungan lain yang diharapkan.

“Saya kira soal turunnya suku bunga bank juga menjadi harapan kita bersama.

Harus ada hitung-hitungannya, harus diciptakan keseimbangan, artinya bank dan nasabah (pelaku usaha) dapat sama-sama berkembang dengan baik,” tambahnya.

Yusri mengulang kembali apa yang sudah disampaikannya. Bahwa sejak deregulasi perbankan pada 1 Juni 1983 lalu, otoritas mencabut penetapan pagu suku bunga per kredit. Artinya penetapan

suku bunga sepenuhnya diserahkan kepada perbankan.

OJK sesuai kewenangannya, pada akhir tahun lalu telah mengumpulkan bank-bank yang berada pada buku 3 dan 4. Dalam pertemuan tersebut OJK pusat telah meminta bank tersebut untuk menurunkan suku bunga dananya terutama deposito.Jika itu bisa dilakukan, tentunya akan berdampak pada penurunan suku bunga kredit.

Beberapa bank yang telah dipanggil itu diantaranya bank bank yg memiliki modal inti sebesar dari Rp 5 triliun, seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, BCA dan beberapa bank swasta lainnya. Pemanggilan dilaksanakan pada bulan Oktober 2014 lalu.

Soal suku bunga yang dinggap tinggi sekarang ini, apakah sudah sesuai dengan daya beli masyarakat di NTB, Yusri mengatakan tinggi atau tidak sebenarnya bisa dilihat dari sejauh mana respons pasar terhadap kredit-kredit yang disiapkan oleh masingmasing bank itu. (bul)

(Suara NTB/ris/kmb)

EDP - Suasana Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang berlangsung di Hotel Grand Legi Jumat (20/2) kemarin dilanjutkan dengan serah terima berita acara EDP dari Ketua KPID NTB Sukri Aruman (kanan) kepada Direktur Radio Global FM Lombok H Agus Talino.

Radio Global FM Lombok Gelar Evaluasi Dengar Pendapat dengan KPID NTB Mataram (Suara NTB) Radio Global FM Lombok menggelar kegiatan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB Jumat (20/2). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka proses perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran atau IPP tetap untuk lima tahun ke depan.

Dalam acara EDP tersebut hadir seluruh pimpinan dan anggota KPID NTB, pemohon yang dipimpin oleh Direktur Radio Global FM Lombok H Agus Talino serta empat orang narasumber. Nara sumber di luar Komisioner KPID yang hadir adalah praktisi penyiaran H Bochri Rahman, SH, Kadisbudpar Kota Mataram

H Abdul Latif Najib, Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mataram Supriadi, SH, MH serta pejabat dari Dishubkominfo Kota Mataram.

Ketua KPID NTB Sukri Aruman mengatakan, EDP ini merupakan proses yang wajib diikuti oleh pemohon izin penyiaran baik yang baru maupun perpanjangan. EDP ini kata Sukri cukup startegis untuk mengevaluasi kiprah Radio Global FM Lombok selama 12 tahun terakhir. Konsistensi Radio Global terbukti dari beberapa penghargaan di ajang KPID Award yaitu sebagai program berita terbaik serta pemandu talkshow terbaik selama dua tahun berturut-turut.

Soal dualisme kepengurusan, Muzihir menyiratkan pihaknya kini sudah di atas angin setelah memenangkan sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Sudah keluar putusannya, menolak gugatan yang meminta membatalkan Muktamar Surabaya.

Itu sudah ditolak kemarin,” ujar Muzihir.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa KPU RI sudah bersurat ke Menkumham, memin-

ta penjelasan tentang kepengurusan PPP yang mana yang berhak mengajukan calonnya dalam Pilkada. Surat itupun telah dijawab oleh Kementerian Hukum dan HAM ke KPU dan menurutnya jawaban itu sudah diedarkan ke KPU provinsi maupun KPU kabupaten/ kota. Hanya saja, Muzihir menegaskan pihaknya tidak boleh memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isi surat tersebut. (aan)

Sementara itu, komisioner KPID NTB Suhadah memberi saran agar radio membuat survey pendengar untuk mengukur dan mengevaluasi pendengar terhadap program-program siaran. Selain itu, perlu juga ada citizen journalism yaitu dengan memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar untuk menyampaikan berita terkini di Radio Global.

Sedangkan Komisioner KPID NTB Badrun AM memberi masukan agar lembaga penyiaran radio tetap kreatif dalam menyusun program siarannya sehingga tetap hadir di hati masyarakat. “ Harus ada inovasi yang lebih dinamis dan mengukur jumlah pendengar dari tahun-ke

tahun” katanya.

Sementara itu Direktur Radio Global FM Lombok, H Agus Talino mengatakan, EDP ini merupakan kegiatan yang sangat baik untuk menerima saran dan masukan dari para narasumber bagi program-program Radio Global FM Lombok ke depan. ‘’ Bisnis radio adalah bisnis trust atau kepercayaan. Karena itu kami akan terus menjaga kepercayaan dari para pendengar,’’ ujarnya.

Di bagian akhir kegiatan EDP, dilaksanakan penandatanganan serta serah terima berita acara Evaluasi Dengar Pendapat dari Ketua KPID NTB Sukri Aruman kepada Direktur Radio Global FM Lombok H Agus Talino. (ris/kmb)

PSTMI Gelar Donor Darah

Libatkan Berbagai Etnis, Target 500 Kantong Mataram (Suara NTB) Suasana perayaan Imlek dimanfaatkan pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) NTB dengan menggelar donor darah, Minggu (22/2) mendatang. Pelaksanaan kegiatan akan berlangsung di Rumah Sakit Harapan Keluarga (RSHK) Jalan Ahmad Yani Selagalas Mataram, dengan target 500 kantong darah.

Momen suasana perayaan Imlek sengaja dipilih, guna menjukkan partisipasi sosial warga Tionghoa di NTB. Alasan lain, menurut Ketua Harian PSMTI Pengurus Provinsi NTB, The Sian Yung, SH, karena memang akhir – akhir ini demam berdarah mulai mewabah. “Kami sangat prihatin dengan mulai mengkhawatirkannya wabah demam berdarah, sehingga kami merasa perlu untuk menyelenggarakan sosial donor darah ini,” kata The Sian Yung kepada Suara NTB, Jumat (20/2) kemarin.

Kegiatan ini dipastikan

akan meriah, karena melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI), bahkan melibatkan unsur TNI AD, AU dan AL, termasuk Polri.

Acara semakin berwarna, karena menurut pemilik Nobel Pet Shop ini, melibatkan berbagai etnis dan agama.

Selain memang dari etnis Tionghoa, mereka juga mengajak etis lain, termasuk Sasak dan muslim di Lombok.

Masyarakat Hindu, umat kristiani, Budha juga dipastikan berpartisipasi.

Dalam kesempatan itu, dia mengimbau agar seluruh masyarakat ramai –ramai mendatangi lokasi kegiatan.

Karena bagaimana pun juga, ini menurutnya misi sosial dalam rangka membantu PMI mengatasi kekurangan darah.

Apalagi akhir - akhir wabah demam berdarah, semakin meresahkan masyarakat.

“Jadi target kami, terkumpul 500 kantong darah. Harapan kami, ini bisa tercapai dengan partisipasi masyarakat,” pungkasnya. (ars/*)

(Suara NTB/kir)

TURUN KE LOKASI: Tim dari Kejari Praya turun ke lokasi proyek saluran irigasi BWS NTB yang diduga bermasalah, Jumat (20/2) kemarin.

Kasus Saluran Irigasi, Kejari Praya Mulai Lakukan Cek Fisik Praya (Suara NTB) Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya Lombok Tengah (Loteng), Jumat (20/2) kemarin, mulai melakukan cek fisik terhadap proyek rehab saluran irigasi Bendungan Batujai tahap III tahun 2014 milik Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I. Tindakan ini, sebagai langkah awal dalam mengumpulkan bahan dan keterangan, terkait dugaan penyimpangan dalam proyek senilai Rp 14 miliar tersebut.

“Sudah ada tim yang turun untuk melakukan cek lokasi dan fisik proyek yang diduga bermasalah tersebut hari ini (Jumat kemarin),” sebut Kasi Pidsus Kejari Praya, A.A. Raka Putra Dharmana, SH, Jumat (20/2) kemarin. Namun demikian, ia mengaku tim hanya turun sebentar. Lantaran terkendala medan yang

kurang mendukung. Sehingga hanya untuk memastikan lokasi proyek saja dulu.

Ia menegaskan, persiapan tim saat turun ke lokasi cukup minim. Sehingga ketika turun ke lapangan tidak bisa maksimal. Karena tim sendiri belum begitu paham lokasi dan kondisi medan di lokasi proyek. Walau demikian, ia memastikan proses cek fisik masih akan berlangsung. “Setelah hari ini, tim akan turun lagi untuk melakukan cek fisik kembali,” tambahnya.

Disinggung terkait proses pemanggilan pihak terkait, Raka mengaku direncanakan mulai pekan depan. Yang pertama akan dipanggil ialah PPK proyek. Baru kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan beberapa pihak terkait lainnya. ‘’Dengan Ibu Sri (PPK proyek,red), kita sudah ada

kontak. Dan, ibu Sri sendiri berjanji akan datang pada Senin besok,” sebutnya. Ia menjelaskan, pemanggilan PPK proyek rehab saluran irigasi tersebut, untuk dimintai keterangan awal terkait proyek tersebut. Sekaligus pengumpulkan materi-materi proyek bersangkutan. Seperti kontrak dan materi terkait lainnya.

Proyek rehab saluran irigasi DAS Batujai itu sendiri menjadi bidikan pihak Kejari Praya. Setelah adanya laporan dugaan penyimpangan dalam proyek senilai Rp 14 miliar tersebut. Dugaan awal, rehab saluran irigasi sepanjang sekitar 11 Km tersebut, bermasalah karena proses pengerjaan yang tidak sesuai spesifikasi yang ada. Sehinga berpotensi menimbulkan kerugian negara cukup besar. (kir)

Banyak Masyarakat NTB Belum Punya KTP Elektronik

Pengurus PPP Diminta Menunda Kesepakatan Politik Dari Hal. 1

“ Sepanjang catatan KPID NTB, Radio Global FM merupakan salah satu radio yang konsisten dengan format siaran yaitu radio Berita Terkemuka di NTB. Tentu hari ini (kemarin—red) akan kembali dievaluasi dan diuji oleh komisioner dan empat orang narasumber” kata Sukri.

Dalam kesempatan itu, para narasumber banyak memberikan masukan dan evaluasi bagi program-program yang dimiliki oleh Global FM Lombok. H Bochri Rahman dan H Abdul Latif Najib misalnya meminta agar Global FM memperbanyak siaran religi atau dakwah serta memberi ruang yang cukup untuk siaran kebudayaan.

Brosur kegiatan donor darah di PSMTI yang akan digelar di RS Harapan Keluarga.

Wagub Minta Semangat Kerja Tak Kendor Dari Hal. 1 “Kalau sudah diberikan klarifikasi ya sudah kewajiban selesai. Seperti apa nanti, itu wewenangan aparat penegak hukum yang harus kita hormati.

Makanya kami selalu meminta kepada aparatur pemerintah

provinsi dan kabupaten/kota.

Jalankanlah tupoksi dengan baik dan benar sesuai koridor.

Supaya tak timbul masalah.

Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau sudah bekerja dengan baik, profesional, ndak akan terjadi masalah,” pungkasnya. (nas)

Mataram (Suara NTB) Kartu Tanda Penduduk (KTP) manual sudah tidak berlaku lagi terhitung 1 Januari 2015. Setiap urusan yang menggunakan KTP diwajibkan menggunakan KTP elektronik atau e-KTP. KTP manual tidak bisa lagi digunakan, meskipun masa berlaku KTP manual tersebut masih lama.

“Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 bahwa KTP manual itu terakhir berlakunya tanggal 31 Desember 2014,” kata Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB, Drs. H.M. Husni Thamrin, MM dikonfirmasi di Kantor Gubernur, kemarin.

Meskipun KTP manual sudah tak berlaku, namun di lapangan masih banyak masyarakat wajib KTP yang belum mempunyai KTP elektronik. Terkait dengan hal ini, apakah ada toleransi yang diberikan kepada masyarakat yang belum mendapatkan KTP elektronik? Husni mengatakan, jika mengacu pada UU tersebut maka KTP yang berlaku saat ini adalah KTP elektronik.

Sehingga, masyarakat yang belum mempunyai KTP elektronik diminta segera melakukan perekaman di kabupaten/kota.

Mulai tahun 2015 ini, lanjutnya, penceta-

kan KTP elektronik dilakukan di daerah yakni di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota. ‘’Makanya itu yang sering kita imbau kepada teman-teman di kabupaten/kota agar masyarakat disosialisasikan bagi yang masih mempunyai KTP manual untuk diminta dicetak menjadi KTP elektronik. Masyarakat itu lebih baik ke Disdukcapil untuk mencetak KTP elektronik, karena KTP manual sudah tak berlaku lagi sesuai UU itu,”imbuhnya.

Ditanya jumlah masyarakat yang belum mempunyai KTP elektronik, Husni mengatakan pihaknya belum mendapatkan laporan jumlah pasti yang belum dibagikan KTP elektronik. “Sampai saat ini belum ada laporan dari masing-masing kabupaten/kota.

Kita mendesak kabupaten/kota untuk secepatnya dicetak. Tetapi masyarakat yang belum melakukan perekaman supaya segera datang ke Dinas Dukcapil kabupaten/ kota,”tambahnya.

Sementara itu, terkait dengan pemalsuan dokumen kependudukan KTP elektronik, bagi siapa saja yang melakukannya terancam kena denda kurungan penjara dan denda sebesar Rp 75 juta. (nas)

Sabtu, 21 Februari 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Presiden Lantik Tiga Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Jakarta (Suara NTB) Presiden Joko Widodo pada Jumat (20/2) melantik tiga pelaksana tugas pimpinan dan wakil pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Taufiequrachman Ruki, Johan Budi Sapto Pribowo dan Indriyanto Seno Adji.

Taufiequrachman Ruki yang merupakan mantan Ketua KPK periode 2003-2009 diangkat sebagai Ketua Sementara dan Anggota Sementara KPK menggantikan Abraham Samad. Taufiequrachman Ruki diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No 14 Tahun 2015.

Sementara itu Johan Budi

Sapto Pribowo yang sebelumnya menjabat sebagai juru bicara KPK diangkat sebagai Wakil Ketua dan Anggota Sementara KPK menggantikan Bambang Widjojanto. Johan Budi diangkat berdasarkan Kepres No 15 Tahun 2015.

Indriyanto Seno Adji diangkat sebagai Wakil Ketua Sementara merangkap Anggo-

ta Sementara KPK menggantikan Busyro Muqoddas. Indriyanto diangkat berdasarkan Kepres no 16 tahun 2015.

Acara pelantikan dihadiri oleh beberapa pejabat negara antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Wakapolri Badrodin Haiti dan Jaksa Agung HM Prasetyo. (ant/Bali Post)

KPK Temui Pimpinan Polri Jakarta (Suara NTB) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan bertemu dengan Pelaksana Tugas Kapolri Wakapolri Komjenpol Badrodin Haiti Jumat sore ini di Markas Besar Polri untuk membicarakan penguatan KPK. “Kita akan mengkoordinasikan berbagai masalah dengan kepolsian termasuk bagaimana kita menangani kasus, membangun kekuatan,” kata Ketua sementara KPK Taufiequrachman Ruki dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat (20/2).

Ruki menyampaikan hal ini didampingi dengan dua plt pimpinan lain yang baru dilantik oleh

Presiden Joko Widodo yaitu Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi serta dua pimpinan KPK jilid III yaitu Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain.

Ruki mengaku belum akan membicarakan penanganan kasus termasuk penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi-transaksi mencurigakan dengan tersangka calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.

“Bagaimana menyelesaikan kasus ini, saya katakan saya belum bisa masuk ke situ karena itu membicarakan teknis,” ungkap Ruki.

Ruki juga tidak menjelaskan

(ant/Bali Post)

UCAPAN SELAMAT - Wakapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti (kanan) memberikan ucapan selamat kepada Ketua sementara KPK, Taufiequrachman Ruki (kiri) usai pengucapan sumpah jabatan pimpinan sementara KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/2).

mengenai langkahnya mengenai kemungkinan 21 penyidik KPK menjadi tersangka karena kepemilikan senjata api ilegal yang tidak dikembalikan ke Polri sejak 2011, Ruki mengaku juga belum akan membicarakannya.

“Rencana saya adalah bagaimana penyidik lebih banyak, termasuk membicarakan dengan Jaksa Agung bagaimana agar penuntut umum lebih banyak lagi karena tunggakan perkara di KPK banyak karena kekurangan penyidik dan penuntut umum, kita akan membicarakan itu semua dan kita akan bicarakan dengan dengan Kapolri dan Jaksa Agung,” tambah Ruki.

Selain bertemu dengan Plt Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti, pimpinan KPK juga akan bertemu dengan Jaksa Agung H.M Prasetyo, namun waktu pertemuan itu belum ditentukan.

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 14/P/ 2015 tentang pengangkatan sementara dan jabatan sementara Ketua KPK disebutkan bahwa Taufiequrachman Ruki menjabat ketua sementara merangkap anggota sementara menggantikan Abraham samad.

Keppres No.15/P/2015 mengangkat Johan Budi sebagai ketua KPK merangkap anggota KPK pengganti Bambang Widjajanto, sedangkan Keppres No.16/P/2015 menetapkan Indriyanto Seno Adji sebagai Wakil KPK menggantikan BusyroMuqoddas. (ant/Bali Post)

Kabareskrim Tegaskan Kasus Pidana Pimpinan KPK Tetap Diproses Jakarta (Suara NTB) Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso memastikan bahwa kasus pidana dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja tetap diproses oleh penyidik Bareskrim Polri.

“Ya, kalau masalah pidana, lanjut,” kata Budi Waseso, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/2).

Selain kasus dua pimpinan KPK yang masih aktif tersebut, kasus dua pimpinan KPK nonaktif Abraham Samad dan Bambang Widjojanto juga terus berjalan.

Saat ditanya apakah pimpinan baru Polri akan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus tersebut untuk meredam kisruh KPK-Polri, Waseso menegaskan hal itu tidak mungkin terjadi.

“Saya kira tidak mungkin kare-

na beliau (Komjen Badrodin) kan paham betul tentang reserse dan penegakan hukum,” ujarnya.

Zulkarnain sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan menerima gratifikasi ketika masih sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Kasus bermula pada 2008 ketika Kejaksaan Tinggi Jatim tengah menyelidiki kasus korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) yang ditangani Zulkarnain saat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada 2008.

Zulkarnain diduga telah menerima dana suap senilai Rp2,8 miliar dari Gubernur Jawa Timur untuk menghentikan penyidikan perkara tersebut.

Sementara Adnan Pandu Praja dilaporkan ke polisi oleh atas kasus kepemilikan tidak sah saham PT Daisy Timber di

Berau (Kaltim) yang melibatkan Adnan Pandu Praja pada tahun 2006.

Ketika itu Adnan menjadi kuasa hukum perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan hasil hutan itu.

Sementara Bambang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri terkait kasus dugaan memerintahkan saksi memberikan kesaksian palsu dalam sidang sengketa pemilihan Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010.

Samad pada Jumat dijadwalkan untuk diperiksa sebagai tersangka di Polda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) atas kasus dugaan pemalsuan dokumen administrasi kependudukan.

Terkait Samad yang tidak memenuhi panggilan penyidik dalam panggilan pertama, ia mengatakan penyidik bakal menjadwalkan panggilan kedua.

“Ya nggak apa-apa, itu haknya dia. Nanti tentunya penyidik akan menjadwalkan pemanggilan berikutnya,” katanya. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

PIMPINAN SEMENTARA KPK - Ketua sementara KPK, Taufiequrachman Ruki (kiri), Wakil Ketua sementara KPK, Johan Budi SP (tengah) dan Wakil Ketua sementara KPK, Indriyanto Seno Adji (kanan) usai melakukan pengucapan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/2).

Plt Pimpinan KPK Mulai Bagi-bagi Tugas Jakarta (Suara NTB) Pelaksana tugas (Plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengubah pembagian kerja pada internal lembaga penegak hukum ini.

“Kami bicara banyak hal terutama menginventarisasi masalah-masalah yang ada di lingkungan KPK saat ini serta bagaimana kita mencari solusinya. Kami sudah berbagi tugas, tapi agak berbeda tugasnya dengan yang lalu-lalu,” kata Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat (20/2), didampingi dua plt pimpinan KPK lainnya Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi serta dua pimpinan tetap Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain.

“Pimpinan KPK sekarang yang berlima tidak menangani bidang-bidang penugasan KPK. Kalau dulu kan Pak Tumpak menangani bagian penindakan, Pak Erry Riyana menangani bagian pengaduan masyarakat dan pengawasan internal, Pak Amin mengenai informasi data dan Pak Syahrul pencegahan.

Kalau tahun ini kita garap bersama-sama,” tambah Ruki.

Nama-nama tersebut adalah nama pimpinan KPK jilid I pada 2003-2007 yang saat itu menjabat bersama-sama dengan Ruki.

“Kalau ada posisi-posisi deputi yang kosong akan seg-

era kita isi, baik datangnya dari internal maupun eksternal nanti akan dilakukan sesuai prosdeur,” papar Ruki.

Menurut Ruki, KPK saat ini perlu berkonsentrasi menangani berbagai persoalan yang berkembang.

“Kenapa kita lakukan?

Karena kita butuh konsentarasi untuk melakukan berbagai tindakan yang nyata dalam rangka menghadapi situasi dan dinamika yang terjadi saat ini. Kita berlima mengatakan situasi ini perlu dihadapi dengan lebih terkoordinasi, lebih firm, lebih kompak. Kita harus segera bangkit dari suasana ini dan kita harus bisa melangkah ke depan, tidak bisa lagi kita meratapi merenungi hal-hal lalu,” jelas Ruki.

Salah satu kordinasi yang akan dilakukan pimpinan KPK adalah bertemu dengan pimpinan Polri dan Kejaksaan Agung.

“Kita sudah mulai melangkah, kami sedang menunggu jadwal dengan sekretariat,” ungkap Ruki.

Ruki adalah purnawirawan polisi yang terakhir berpangkat inspektur jenderal dengan jabatan terakhir Kepala Kepolisian Wilayah Malang (1992-1997). Ia kemudian menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi TNI Polri pada tahun 19922001 hingga menjadi Ketua KPK 2003-2007.

Pensiun dari KPK, ia men-

jadi Komisaris Krakatau Steel, pada 2009, Ruki terpilih sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan menyelesaikan tugas 2013 lalu. Kemudian menjabat Komisaris Bank Jabar Banten.

Sedangkan Johan Budi memulai karir di KPK pada 2005 dalam Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, lalu menjadi Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK pada 2009 sekaligus Juru Bicara KPK. Johan sudah menjadi jubir KPK sejak 2006 atau tiga tahun setelah KPK resmi berdiri pada Desember 2003 ber-

dasarkan UU No 30/2002 mengenai KPK. Ia pernah juga merangkap Jubir dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK pada 2008-2009, selanjutnya pada 2009 Johan menjadi Kepala Biro Humas KPK. Karir Johan kemudian meningkat sejak dilantik sebagai Deputi Pencegahan KPK pada 17 Oktober 2014.

Indriyanto Seno Adji adalah dosen hukum Universitas Indonesia serta guru besar hukum pidana Universitas Krisna Dwipayana sekaligus dekan fakultas hukum di universitas tersebut. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

PIMPINAN BARU KPK - Pimpinan baru KPK Taufiequrachman Ruki (tengah), Johan Budi SP (kanan) dan Indriyanto Seno Adji (kedua kiri) bersama Wakil Ketua KPK Zulkarnen (kedua kanan) dan Adnan Pandu Pradja (kiri) saling bergandengan dan mengangkat tangan saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/2).

Lion Air Batalkan Seluruh Penerbangan Jakarta (Suara NTB) Manajemen maskapai Lion Air, Jumat (20/2) menyatakan, untuk menghindari penundaan terbang yang berkepanjangan dan untuk melakukan evaluasi kembali, maka seluruh penerbangan Lion Air dibatalkan mulai pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB nanti.

“Bagi para calon penump-

ang yang ingin melakukan proses refund maka akan direfund secara penuh dan tanpa adanya potongan,” tegas ujar Capt. Dwiyanto Ambarhidayat, Head of Corporate Secretary Lion Group, dalam siaran persnya, Jumat.

Lion Air melanjutkan, bagi calon penumpang yang ingin menjadwalkan ulang penerbangannya bersama pener-

bangan Lion Air lainnya dapat melakukan re-booking (memesan kembali tiket) dan khusus bagi calon penumpang Lion Air yang ingin bepergian Senin, Selasa dan Rabu pekan depan (23 - 25 Februari 2015) maka akan mendapat tiket gratis.

Caranya, “cukup dengan menyebutkan kode booking sebelumnya yang telah di-re-

fund,” sambung Dwiyanto.

“Kami mohon maaf atas pembatalan penerbangan hari ini tetapi langkah ini perlu diambil guna menghindari delay yang berkepanjangan. Kami pastikan bahwa bagi para calon penumpang yang ingin refund tiket maka akan memperoleh full refund 100 persen,” tutup Dwiyanto. (ant/Bali Post)

TNI Siaga Antisipasi Ancaman Dampak Hukuman Mati Jakarta (Suara NTB) Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menyiagakan aparat intelijen maupun alat tempur yang dimilikinya untuk mengantipasi ancaman terkait dengan eksekusi terpidana mati kasus narkoba yang melibatkan warga negara asing, termasuk Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dari Australia.

“Tentu kita tak melihat atau mendefinisikan dari salah satu negara. Tetapi, sekali lagi TNI sangat memahami kemungkinan-kemungkinan ancaman,” ujarnya di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) Cilangkap, Jakarta, Jumat (20/2).

Menurut Moeldoko, pi-

haknya melibatkan para komandan pasukan khusus akan membuat perencanaan yang terinci bersama Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam mengantisipasi berbagai ancaman gangguan yang bersifat fisik maupun non-fisik.

“Pada hari ini kita akan menggelar rapat untuk membahas soal kemungkinan adanya ancaman,” ujarnya.

Unsur intelijen dan alat tempur, menurut dia, disiagakan setiap saat dan para komandan satuan khusus juga senantiasa waspada.

“Setelah saya perintahkan hari ini, para komandan satuan khusus sudah menyiapkan dirinya dengan baik,”

ujarnya.

TNI, dikemukakan Moeldoko, tidak terpengaruh oleh apapun dan oleh siapa pun atas hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba, karena sikap TNI jelas dalam memberikan dukungan penuh pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberantas narkoba yang menghilangkan generasi (lost generasi).

“Kami sangat memahami risiko atas lost generation ke depan di hadapan kita. Kita mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden Jokowi dalam bentuk apapun, termasuk pemberian hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba,” demikian Jenderal TNI Moeldoko. (ant/Bali Post)