Snt21012015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB

RABU, 21 JANUARI 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 263 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Edisi Khusus HUT Kabupaten Sumbawa Ke-56

’’Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Cermat dan Kerja Tuntas Wujudkan Sumbawa yang Lebih Maju dan Berdaya Saing’’

.(Suara NTB/dok)

Drs. H. Jamaluddin Malik

mat, kerja ikhlas dan kerja tuntas untuk mewujudkan kabupaten Sumbawa yang lebih maju dan berdaya saing”, keberhasilan yang diraih bersama akan mampu menjadi spirit kerja semua pihak, baik kinerja pemerintah, swasta dan masyarakat dalam bidang masing-masing untuk mewujudkan masyarakat Sumbawa berdaya saing dalam memantapkan Samawa Mampis Rungan, Sabalong Samalewa.

Bersambung ke hal 15

PADA usianya yang ke 56 tahun, begitu banyak kemajuan dan prestasi yang diraih Kabupaten Sumbawa di segala sektor pembangunan. Perubahan wajah tata kota dan penataan infrastruktur yang begitu terasa hingga ke pedesaan, termasuk pembangunan kawasan yang terus dibuka. Hingga diharapkan melalui momentum Peringatan HUT Kabupaten Sumbawa Ke-56 tahun 2015 ini, yang mengangkat tema, “kerja keras, kerja cerdas, kerja cer-

(Suara NTB/dok)

Drs.H. Arasy Muhkan

Polisi – Kejaksaan Lirik Hibah Bangunan SMPN 6 Mataram Mataram (Suara NTB) Polemik seputar penjualan aset berupa bongkaran bangunan SMPN 6 Mataram, rupanya jadi perhatian penegak hukum. Kejaksaan Negeri Mataram dan Kepolisian dalam hal ini Polres Mataram sedang melirik indikasi masalah dari proses dihibahkannya aset senilai ratusan juta itu.

(Suara NTB/ars)

Bambang Sumitro

Kasi Pidsus Kejari Mataram, Herya Sakti Saad mengaku sedang mengakaji, apakah dibenarkan aset bisa dihibahkan ke swasta. ‘’Jika memang aturannya ada, tidak masalah. Tapi kalau melanggar aturan, ini masalah,” kata Herya dikonfirmasi kemarin. Pihaknya menjadikan atensi masalah ini, karena memang jadi sorotan publik. Ini juga akan bisa dikomparasikan dengan aturan mengenai lelang barang atau aset milik negara.

Demikian juga dengan Kepolisian. Kapolres Mataram AKBP Bambang Sumitro, SH mengaku akan melakukan pengumpulan data (puldata) terkait penjualan aset SMP yang dulunya di Jalan Langko itu. ‘’Kalau memang itu jadi perhatian publik, nanti kami coba atensi,” kata Kapolres. Bahkan katanya, kasus ini sempat mengikuti perkembangan polemik seputar aset nilainya ratusan juta tersebut.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

Herya Sakti Saad

Sampah di Gili Trawangan Tak Tertangani Maksimal Tanjung (Suara NTB) Persoalan sampah kian tak terurus di kawasan pariwisata tiga gili.

Khususnya di Gili Trawangan, sampah di musim penghujan ini makin tak tertangani dengan maksimal.

Setelah sebelumnya masyarakat memusnahkan sampah dengan dibakar, kini tak bisa lagi dilakukan.

Minimnya angkutan ke darat kian menyebabkan sampah di TPA seluas 20 are menggunung.

Kepada wartawan, Ketua Pemerhati Lingkungan Gili Eco Trust, H. Malik, Selasa (20/1), menyayangkan tidak adanya langkah antisipatif dan solutif dari Pemda KLU terhadap sampah Trawangan. Sebagai kawasan

wisata internasional yang diagungagungkan, semestinya Pemda KLU mengambil langkah strategis untuk melakukan penanganan.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Akan Membaik

Prijono

BANK Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Provinsi NTB melakukan analisa, tahun ini pertumbuhan ekonomi NTB akan membaik, bahkan jika dibandingkan tahun lalu. Penyebabnya, seiring berkembangnya infrastruktur dan optimisme investasi di 2015.

Kendati ada kebijakan pemerintah akan menurun naikkan harga bahan bakar minyak (BBM), seiring perkembangan harga minyak dunia, bagi Kepala BI Perwakilan NTB, Prijono, tidak lantas akan menggoyangkan ekonomi NTB. Seperti pengamatan banyak pihak tentang ekonomi nasional ke depan.

Harga kebutuhan pokok misalnya, mungkin akan mengalami perubahan terus menerus mengikuti perubahan kebijakan harga minyak.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

KO M E N TTAA R Mulai Bulan Depan

(Suara NTB/dok)

L. Aksar Ansori

PERATURAN Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada dan Perppu tentang Pemerintah Daerah, Selasa kemarin telah disahkan oleh DPR RI. Dengan demikian, KPU Kabupaten/Kota di NTB kini tinggal melaksanakan tahapan Pilkada yang direncanakan akan dimulai pada Februari 2015 mendatang.

Ketua KPU NTB, L. Aksar Ansori, SP, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (20/1) kemarin menerangkan bahwa sesuai rencana yang sudah dibuat sebelumnya, tahapan Pilkada akan dimulai pada bulan Februari mendatang dengan pendaftaran bakal calon bupati dan calon walikota.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ari)

1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Tim Densus 88 Antiteror mendatangi Mapolda NTB, 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 pekan lalu. Mereka meminta keterangan dua terduga ter1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 oris asal Bima, RU alias Deni (35) dan RJ (13), terkait 1234567890123456789012345678901212345678901234567 dugaan keterlibatan mereka dalam jaringan teroris Poso.

1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Informasi yang diperoleh Suara NTB, Densus 88 men1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 datangi gedung CBT Dit Reskrimum Jumat (16/1) lalu.

1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Dua orang personel Densus meminta keterangan Deni 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 dan RJ terkait peran mereka dalam kasus jaringan 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Santoso Cs. 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567

Densus 88 Periksa Dua Terduga Teroris Investor Meang Serahkan Proses Asal Bima

SAMPAH - Penanganan sampah di Gili Trawangan masih menjadi masalah. Jika tidak ada solusi segera, dikhawatirkan berdampak buruk terhadap kunjungan wisman ke destinasi wisata dunia itu.

Hukum ke KPK

Mataram (Suara NTB) Putu Gede Wijaya, investor yang membeli lahan di Dusun Meang, Desa Buwun Mas, Sekotong Lombok Barat (Lobar), tak ingin berpolemik dalam kasus yang berujung penetapan tersangka Bupati Lobar, H. Zaini Arony tersebut. Ia sepenuhnya menyerahkan ke proses hukum di tangan KPK. Dihubungi Suara NTB via ponselnya, Putu Wijaya selaku Direktur PT. Djaja Business Group mengaku tak ingin berpolemik. ‘’Saya tidak ingin mengganggu proses penyidikan (KPK, red),’’ kata Putu Wijaya.

Sebelum kasus ini mencuat, terjadi komunikasi intens antara Putu Wijaya dengan Ketua DPW Nasdem NTB, Darmawan.

Dalam hal ini Darmawan

mengklaim sebagai pihak yang mendatangkan Putu Wijaya menanamkan investasi di Meang dengan nilai investasi Rp 700 miliar, untuk jangka waktu 20 tahun, melibatkan investor lain, termasuk dari Dubai.

Karena kedekatan ini, Putu Wijaya menyerahkan sepenuhnya soal penjelasan apapun terkait kasus itu kepada Darmawan.

Termasuk soal dugaan pemerasan yang disangkakan oleh KPK kepada Bupati Lobar terhadap dirinya. “Maaf pak wawancara saja Haji Darmawan. Saya tidak mau terkesan membuat opini,” jawab Putu via SMS. Putu Wijaya memang disebut sebut menjadi korban dugaan pemerasan dalam kasus Meang. Menurut keterangan saksi Darmawan dan Sofian,

makelar tanah Meang, dugaan pemerasan itu berupa dua unit mobil Toyota Innova, cincin mata kucing yang ditaksir senilai ratusan juta rupiah, juga jam tangan Rolex, tanah 3,8 hektar juga uang yang nilainya diduga mencapai Rp 2 miliar.

Sofian menjelaskan, sebelum KPK mengumumkan Bupati Lobar sebagai tersangka, ia sudah lima kali diperiksa KPK. Tidak hanya Sofian, KPK juga meminta keterangan Putu Wijaya. “Saya sudah lima kali diperiksa KPK. Pak Putu juga sudah diperiksa di KPK. Saya tahu karena dia (Putu) selalu sama saya,” kata Sofian, yang mengaku mengantongi Rp 8 miliar sebagai fee dalam perannya sebagai makelar tanah di Meang. (ars/rai)

SUARA NTB Rabu, 21 Januari 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Antisipasi Pesatnya Pembangunan PARLEMENTARIA Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mengajukan empat raperda ke DPRD Kota Mataram, Selasa (20/1) kemarin. Dalam rapat paripurna, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyebutkan, empat raperda itu masing-masing raperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, raperda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, raperdatentang pencegahan dan penangggulangan bahaya kebakaran dan raperda tentang retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing.

Mengenai raperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, Mohan menjelaskan dengan posisi Indonesia yang rawan bencana alam, begitu juga Mataram yang ada di dalam gugus kepulauan Nusa Tenggara yakni Pulau Lombok. Kondisi tersebut menuntut kewaspadaan dan kesigapan. Kemudian, posisi Kota Mataram sebagai ibukota NTB menjadikan tempat bertemunya penduduk antar daerah, pusat perekonomian NTB, daerah tujuan wisata dan banyak hal lain. Sehingga, faktor pemicu bencana selain bencan alam,

semakin lebar, juga berasal dari bencana non alam dan bencana sosial.

Karenanya perlu dilakukan upaya dalam mengantisipasi maupun menanggulangi bencana yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat secara terencana, terkoordinatif dan terpadu.

Terkait raperda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Mohan mengatakan, Mataram sedang dalam tahap perkembangan pesat baik dari sektor perdagangan, jasa, pariwisata, MICE, pendidikan dan juga diikuti jumlah penduduk, memberi dampak terhadap lingkungan di Mataram.

Sehingga harus diantisipasi sejak dini agar pencemaran air tanah, sehingga harus diantisipasi sejak dini agar pencemaran dan kerusakan lingkungan di Mataram tidak makin parah. Pelestarian lingkungan tentu harus melebatkan elemen masyarakat, aktivis lingkungan dan juga pelaku usaha dan menjadi suatu sinergi yang positif dengan Pemda, sehingga menuntut tanggungjawab, keterbukaan dan peran Pemda untuk menjaga kualitas lingkungan dhidup dan eko sistemnya.

Pemkot Mataram Ajukan Empat Raperda Berikutnya, raperda tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, Mohan mengungkapkan, seiring semakin berkembangnya Kota Mataram, munculnya gedung baru, pertokoan, pusat perbelanjaan dan perumahan, menimbulkan dampak akan bahaya kebakaran. Hal ini harus segera diantisipasi mengingat jumlah personel pemadam kebakaran dan kendaraan maupun peralatan pemadam kebakaran belum diberdayakan maksimal. ‘’Diharapkan dengan adanya Perda ini akan memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam rangka mencegah timbulnya bahaya kebakaran yang menimpa masyarakat.

Terakhir raperda tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, menurut Mohan, retribusi perpanjangan IMTA ini merupakan salah satu upaya Pemda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu, potensi tenaga kerja asing di Kota Mataram cukup banyak, mengingat banyak perusahaan asing yang membuka kantor perwakilan di Mataram.

Menanggapi pengajuan raperda tentang penyelengga-

raan penanggulangan bencana, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH mengatakan, roh dari raperda itu, bagaimana membangun sistem dan pola penanganan bencana melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat. ‘’Dari aspek masyarakat juga bagaimana menjadikan masyarakat sebagai komunitas terdidik yang memiliki kecakapan dalam menghadapi bencana pada tahap awal, sebelum dan saat terjadinya bencana.

Demikian pula dengan raperda penanggulangan bahaya kebakaran substansi adalah bagaimana terbangun suatu sistem dan pola dalam mencegah dan menangani kasus kebakaran. Upaya lebih dominan ada pada peran serta masyarakat mulai dari bagaimana perencanaan konstruksi bangunan rumah, kantor, gedung dan lain-lain sebagai tempat tinggal dan berusaha yang memiliki daya sensitif terhadap potensi bahaya kebakaran. ‘’Demikian juga yang terkait dengan sarana dan prasarana untuk tindakan pencegahan dan penanganan dini bahaya kebakaran. Hal tersebut, lanjutnya, menjadi urusan-urusan yang berhubungan dengan masyarakat. Terlebih Kota

(Suara NTB/ist)

PIDATO - Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana menyampaikan pidato pengantar pengajuan empat raperda di DPRD Kota Mataram, Selasa (20/1) kemarin.

Mataram sebagai kota jasa dan perdagangan yang memiliki banyak hotel bertingkat tinggi, pusat perbelanjaan, hiburan, restoran, pasar, perkantoran dan pemukiman padat membawa konsekuensi terhadap tidak sederhananya penanganan

(Suara NTB/ist)

PIMPIN PARIPURNA - Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi (tengah) didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar memimpin rapat paripurna pengajuan empat raperda Kota Mataram, Selasa (20/1) kemarin. masalah kebakaran. ‘’Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri. Yang terpenting juga terkait manajemen penanganan kebakarannya oleh kantor PMK dan pihak-pihak terkait,’’ ucapnya.

Demikian pula terhadap raperda pengelolaan lingkungan hidup sangat relevan dengan

pesatnya kemajuan dan pembangunan di Mataram. Pengajuan empat raperda itu dinilai sebagai langkah antisipasi dan kesiapan Pemkot Mataram untuk mengawal pesatnya pembangunan dan menyongsong percepatan kemajuan, termasuk dampak dari pembangunan global. (fit/*)

Cuaca Mulai Tak Bersahabat

(Suara NTB/cem)

Berikan Efek Jera LURAH Tanjung Karang, Edi Suharto menegaskan, tidak akan segan – segan memberikan sanksi kepada masyarakat khususnya penghuni kos yang ditemukan melakukan hubungan selayaknya suami istri di kos-kosan. Hal ini menyusul adanya penemuan mayat bayi di Lingkungan Bangsal, Senin (19/1) kemarin.

“Sekarang tegas, kalau ketahuan kita giring saja,” tegasnya dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (20/1).

Dalam waktu dekat ini katanya, pihaknya akan melakukan penyisiran atau razia terhadap sejumlah kos – kosan dengan meminta bantuan kepada Satpol PP Kota Mataram dan Polsek Ampenan. Ia menilai pondokan tidak hanya rentan bersembunyi pelaku kejahatan seperti teroris, melainkan terkadang dijadikan sebagai tempat pesta seks, minuman keras dan narkoba. Sehingga, perlu mendapatkan pengawasan ketat dari pemerintah dan masyarakat setempat. “Pokoknya dalam waktu dekat ini kita akan lakukan razia,” terangnya.

Sesuai peraturan daerah (Perda) Kota Mataram nomor 2 tahun 2005 tentang izin penyelenggaran pondokan serta Peraturan Walikota (Perwal) nomor 22 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pada camat dan lurah sudah jelas mengatur soal izin pondokan. Artinya, pondokan yang ditemukan tidak memiliki izin, pihaknya akan menyegel sebagai bentuk teguran keras terhadap pemilik. “Kalau ndak punya izin, kita akan segel,” tegasnya.

Selain menyisir izin sejumlah pondokan, tim terpadu rencananya akan memeriksa identitas penghuni kos. Bagi yang tidak memiliki KTP, diimbau untuk membuat KTP serta mengurus surat pindah dari asal masing – masing. Dan bagi pasangan yang ditemukan berduaan atau mesum di kamar kos, akan diberikan surat pernyataan. “Kalau yang berlebihan, kita undang orangtua mereka untuk dinikahkan,” ujarnya.

Langkah seperti itu lanjut Edi, sebagai bentuk antisipasi terhadap kasus – kasus kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Yang tidak kalah penting, pemilik pondokan harus ikut bagian menjaga keamanan dan ketertiban di masing – masing lingkungan. (cem)

(Suara NTB/dok)

Diskoperindag Diminta Turun ke Pasar KALANGAN DPRD Kota Mataram meminta kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram untuk turun ke pasar-pasar yang ada di Mataram untuk memantau harga sembako pascapenurunan harga BBM. Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. H. M Noer H. Ibrahim, ditemui di Kantor Walikota Mataram, Senin (19/1).

Pasar-pasar yang perlu dikunjungi disampaikan Noer pasar induk seperti Mandalika, Kebon Roek, maupun pasar Pagesangan. Turunnya dinas ke pasar ini diperlukan untuk mengecek harga-harga di pasaran setelah harga BBM diturunkan pemerintah pusat belum lama ini.

“Kita Komisi II DPRD minta ke Diskoperindag Kota Mataram segera mengadakan kunjungan ke pasar-pasar induk baik itu Mandalika, pasar yang ada di Ampenan maupun Pagesangan.

Segera kita minta dengan hormat Kepala Diskoperindag untuk mericek harga sesuai perintahnya pusat,” jelasnya.

Selain turun langsung memantau harga di pasar-pasar, jika diperlukan, Dewan juga meminta agar dilakukan operasi pasar (OP) khusus barang-barang kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, minyak goreng, gula, dan lainnya. Menurut Noer, Diskoperindag tidak terlalu kesulitan jika ingin menggelar OP karena para distributor di Mataram siap terlibat.

“Sebenarnya gampang kalau Diskoperindag itu mau OP. Tinggal bagaimana melakukan pendekatan kepada distributor-distributor pangan itu, tidak ada masalah sebenarnya. Kami sudah datangi pengusaha-pengusaha sembako, mereka menyatakan siap asal diperintah,” jelasnya.

Untuk mengatasi kelangkaan gas elpiji 3 kilogram, beberapa waktu lalu Komisi II juga mendatangi Depo Pertamina Ampenan dan meminta dilakukan OP. Dari hasil pertemuan dengan Kepala Depo Pertamina Ampenan, Noer mengatakan didapatkan informasi bahwa sekitar tanggal 15 Februari mendatang kapal tengker yang membawa gas elpiji ini diperkirakan terlambat dua minggu disebabkan kondisi prakiraan cuaca.

Agar tak terjadi kelangkaan, pihaknya meminta jatah untuk bulan Februari mulai disiapkan dari sekarang. “Dari bulan Januari ini kita kita minta disupport jatah untuk bulan Februari sehingga tidak terjadi kelangkaan,” jelasnya. (ynt)

(Suara NTB/cem)

REKLAME - Reklame di depan Hotel Lombok Raya menjadi sorotan Pemprov NTB, karena dinilai vulgar.

Pasang Reklame Berbau Vulgar

Izin Pengusaha Bisa Dicabut Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram tidak akan segan – segan mencabut izin pengusaha reklame maupun pemasang reklame bilamana menampilkan reklame berbau porno (vulgar) bahkan menampilkan produk minuman keras. Hal tersebut menyusul edaran Gubernur NTB, agar bupati dan walikota tidak mengeluarkan izin terhadap reklame berbau pornografi tersebut.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram Cokorda Sudira Muliarsa, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan dan Perijinan, I Gusti Pariawan menegaskan, Pemkot Mataram tidak akan memberikan toleransi terhadap pengusaha atau pemasang reklame yang menampilkan foto – foto vul-

gar atau berbau pornografi pada papan reklamenya. Bila hal itu terjadi, bisa saja izin usahanya dicabut. “Selama ini memang belum ada, tapi kalau itu terjadi setelah ditegur tapi tidak mau, terpaksa izinnya kita tarik (cabut),” kata Pariawan dikonfirmasi lewat ponselnya, Selasa (20/1).

Namun secara teknis, pengawasan reklame menjadi tanggungjawab Dinas Pertamanan Kota Mataram, karena sebagai SKPD teknis yang memberikan rekomendasi. Sementara, BPMP2T hanya mengeluarkan izin berdasarkan hasil rapat bersama tim terpadu. Sepengetahuannya, instansi yang dinahkodai oleh HM. Kemal Islam itu tetap intens melakukan pengawasan terhadap isi reklame yang dipasang oleh pengusaha atau

pemohon izin. “Kalau kami hanya mengeluarkan izin saja, Dinas Pertamanan yang lakukan mengawasi,” ucapnya.

Pihaknya kata Pariawan, sangat selektif memberikan izin kepada pemohon. Seandainya, ada salah satu tim terpadu tidak menyetujui secara otomatis izinnya tidak akan dikeluarkan. Terpisah Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan, sebelum adanya imbauan atau edaran dari Gubernur NTB, Pemkot Mataram tidak pernah memberikan izin kepada siapapun yang memasang reklame berbau vulgar apalagi ada gambar porno. Kalaupun ada, pihaknya akan cabut. “Sebelum ada edaran dari siapapun, saya sudah terapkan itu. Kalau ada, saya minta dicabut,” tegas Walikota. (cem)

55 Ribu Meter Saluran Irigasi di Mataram Rusak Mataram (Suara NTB) Sepanjang 55 ribu meter atau 55 kilometer saluran irigasi di Kota Mataram dinyatakan rusak dari total 70 ribu meter panjang saluran irigasi. Kerusakan tersebut masuk dalam kategori rusak berat dan ringan serta ada talut saluran yang juga rusak. Hal ini disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh pada saat pencanangan perbaikan saluran irigasi di Lingkungan Tegal, Selagalas, Sandubaya, Selasa (20/1) kemarin.

“Kita tahu bahwa persoalan-persoalan para petani kita khususnya di Kota Mataram adalah saluran irigasi,” cetusnya. Persoalan ini menurut Walikota sebagai konsekuensi Kota Mataram yang berada di daerah hilir. Ke depan persoalan kerusakan irigasi ini menjadi perhatian yang terus ditingkatkan pihaknya.

Perbaikan saluran irigasi ini disampaikan Walikota akan dilakukan secara bertahap dan dijadikan program prioritas. “Secara bertahap nanti kita akan terus mengalokasikan untuk perbaikan irigasi ke depannya. Termasuk kita harapkan perhatian dari Pemprov dan pemerintah pusat. Dana yang ada sekarang ini masih kecil, tapi kita sudah memulai untuk perbaikan saluran irigasi,” jelasnya.

Dinas PKP Turunkan Tim Pantau Nelayan Mataram (Suara NTB) Di tengah cuaca yang mulai tak bersahabat saat ini, Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram mulai menurunkan tim untuk memantau nelayan yang ada di kawasan pesisir Kota Mataram. Biasanya mulai di awal tahun terjadi siklus angin barat dimana banyak nelayan yang akan absen melaut. “Teman-teman sudah mulai turun. Bidang Perikanan sudah mulai kita kerahkan untuk memantau situasi,” terang Kepala Dinas PKP Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli, Selasa (20/1).

Selain menurunkan tim dari Bidang Perikanan, pihaknya juga meminta kepada kelompok-kelompok nelayan untuk melaporkan terkait kondisi para nelayan pada saat cuaca yang mulai tak bersahabat ini.

Mutawalli mengatakan saat ini pihaknya menunggu laporan dari stafnya hasil dari pemantauan ke lapangan.

Tim ini disampaikan Mutawalli melakukan pemantauan apakah di tengah kondisi permulaan angin barat ini sudah ada nelayan yang tidak melaut. Ia mengatakan saat ini sudah mulai ada beberapa nelayan yang tidak melaut karena kondisi cuaca. “Baru satu atau dua orang nelayan yang tidak melaut,” ujarnya.

Setelah menerima laporan lengkap, Mutawalli mengatakan akan segera melaporkan ke Walikota. Pihaknya tidak mau melaporkan setengah-set-

engah sehingga masih menunggu ada laporan lengkap.

Nantinya laporan tersebut akan disikapi pihaknya dengan melakukan intervensi untuk para nelayan yang tidak melaut. “Ini kita sikapi, kita data dan nanti kita lapor ke Pak Walikota kalau sudah lengkap.

Jangan sampai laporannya satu per satu,” ujarnya.

Para nelayan yang tidak melaut ini nantinya akan diberikan bantuan baik itu bantuan sembako, perbaikan jaring dan perahu, dan lainnya.

Ia mengatakan intervensi ini tidak hanya dilakukan Dinas PKP, tapi dinas terkait lainnya seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram maupun Dinas Sosial juga akan turut melakukan intervensi jika cuaca ini berdampak cukup parah terhadap kehidupan para nelayan. (ynt)

Pimpinan SKPD Diminta Hargai Undangan Dewan

(Suara NTB/ynt)

SALURAN RUSAK - Salah satu saluran yang rusak yang ada di Lingkungan Tegal, Selagalas, Sandubaya. Perbaikan saluran di kawasan ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Pencanangan perbaikan saluran irigasi ini adalah program pemerintah pusat yang langsung ditindaklanjuti seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini sebagai tindaklanjut dari nota kesepahaman atau MoU yang telah ditandatangani Panglima TNI dan Menteri Pertanian RI. “Di seluruh daerah hari ini (kemarin) pencanangannya. Jadi ini sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan di bidang ketahanan pangan,” ujarnya.

Walikota juga berharap kepa-

da para petani untuk ikut memelihara dan menjaga saluran irigasi yang ada saat ini. Pada saat saluran irigasi tertutup sampah, para petani harus membersihkan.

Masyarakat juga diminta untuk tidak membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah ke saluran. Hal ini menjadi salah satu penyebab rusaknya saluran irigasi.

Perbaikan 55 ribu meter saluran irigasi ini disampaikan Walikota tak bisa ditargetkan pihaknya. Pemkot Mataram menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki. (ynt)

Mataram (Suara NTB) – Pimpinan SKPD lingkup Pemkot Mataram, Selasa (20/ 1) kemarin, mendapat teguran dari Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana.

Teguran itu disampaikan secara terbuka di hadapan rapat paripurna yang beragendakan pengajuan empat raperda di DPRD Kota Mataram.

Mohan menegaskan kehadiran pimpinan SKPD agar menjadi atensi. Setiap rapat paripurna yang digelar DPRD Kota Mataram, katanya, harus dihadiri. Dalam kesempatan itu, orang nomor dua di Kota Mataram ini mengajak seluruh pimpinan SKPD lingkup Pemkot Mataram agar menghargai setiap undangan yang datang dari DPRD Kota Mataram.

Apalagi agenda paripurna adalah pengajuan paket raperda.

Agenda penting itu, lanjut Mohan, harus dihadiri oleh pimpinan SKPD tanpa berwakil. ‘’Karena perda inikan bukan bicara secara personal, tetapi secara institusi.

Inilah pentingnya pimpinan SKPD harus hadir,’’ tandasnya.

Pantauan Suara NTB di DPRD Kota Mataram, sejum-

lah SKPD memang hanya mengirim utusannya untuk menghadiri rapat paripurna kemarin. Bahkan beberapa SKPD ‘’pemilik raperda’’, pimpinan SKPD tidak hadir. Seperti Disosnakertrans, Badan Lingkungan Hidup, Kantor Pemadam Kebakaran.

Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi menilai teguran yang disampaikan Wakil Walikota Mataram secara terbuka di DPRD Kota Mataram merupakan sebuah respon positif. Karena bagaimanapun, sambung politisi Partai Golkar ini, penyampaian raperda bukan hanya sebagai bentuk political prosedural secara administratif. ‘’Tetapi lebih jauh dari itu, harus bermakna sebagai proses pelembagaan nilai yang nantinya akan menjadi panduan atau pedoman bagi aparat, masyarakat, serta semua pihak terkait,’’ terangnya. Sehingga nantinya, perda selain akan memiliki manfaat bagi masyarakat, juga sebagai instrumen untuk melakukan perubahan, perlindungan, pemberdayaan dan pelayanan ke arah yang lebih baik. (fit)

SUARA NTB Rabu, 21 Januari 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Tersisih dari Kontraktor Luar ANGGOTA Gabungan Pengusaha Jasa Konstruksi (Gapensi), khususnya di Kota Mataram, akhir-akhir ini mengalami penyusutan. Kontraktor lokal semakin tak “PD” (percaya diri) dan kian tersisih dari kontraktor luar daerah.

Demikian diungkapkan, Wakil Ketua Gepensi Kota Mataram, Eddy Sophian, Selasa (20/1) kemarin. Dilihat dari jumlahnya, anggota Gap(Suara NTB/bul) ensi Kota Mataram, saat ini Eddy Shopiaan menyusut menjadi 125 kontraktor dari sebelumya 200an anggota. Bahkan, hampir semua anggota yang dimaksud belum mengurus perpanjangan Kartu Tanda Anggota (KTA) termasuk Sertifikasi Badan Usaha (SBU) sebagai salah satu syarat untuk mengikuti proses tender.

Keberadaan para pengusaha konstruksi ini kian tak terkoordinir dengan baik. Tidak saja di Kota Mataram. Bahkan, koordinasi dengan Gapensi Provinsi NTB pun menurutnya cukup lemah. “Ada yang mementingkan diri sendiri sekarang, Gepensi ini kita khawatirkan nanti beku. Akibatnya banyak kontraktor lokal yang terjepit oleh pengusaha luar untuk mengikuti tender, karena tidak ada koordinasi sama sekali,” tutur Eddy ditemui di Kantor Gapensi Kota Mataram.

Beberapa persoalan lain yang kemudian membuat kontraktor lokal kian tidak “PD’, diantaranya ketatnya aturan tender yang berlaku. Misalnya untuk tender proyek senilai Rp 1 miliar, harus ada delapan tenaga teknik yang dilibatkan. Padahal sebenarnya bisa di-cover langsung oleh satu orang. Selain itu, yang paling memberatkan adalah harus tersedianya peralatan pendukung (termasuk alat berat) untuk mengerjakan proyek. Tentu untuk tataran NTB, tidak banyak pengusaha yang bisa memenuhi syarat-syarat tersebut.

Akibatnya, pemenang tendernya selalu dari luar daerah.

Sementara kontraktor lokal hanya kebagian sebagai sub kontraktor. Padahal untuk syarat peralatan tersebut, pengusaha lokal bisa bekerjasama dengan pengusaha lainnya.

Akibat dari beratnya syarat tender, bahkan harus melalui internet ini, tidak sedikit diantaranya pengusaha lokal yang tidak bisa mengikuti proses tender. Sebab, 70 persen kontraktor lokal statusnya kontraktor kecil.

Tentu dampaknya tidak besar dirasakan langsung oleh masyarakat lokal, jika semua proyek yang ada di NTB digarap langsung oleh pengusaha luar. Salah satu disebutnya proyek yang dikuasai oleh pengusaha luar adalah proyek di Balai Wilayah Sungai (BWS).

“Kontraktor lokal tidak bersemangat, karena tidak didukung juga oleh kebijakan pemerintah daerah,” ujarnya.

Untuk itu, khusus di Kota Mataram, anggota Gapensi akan disasar dan dipastikan komitmennya. Akan dilakukan rapat pleno dengan seluruh anggota dan pengurus Gapensi. Guna dibangun kekuatan untuk menyusun program tahun ini. Direncanakan akan digelar pertemuan dengan dewan (hearing), termasuk dengan Walikota Mataram untuk dicarikan solusi terkait fenomena yang terjadi sekarang. (bul)

Apjati Dinilai Membuat Jebakan Sendiri Mataram (Suara NTB) Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Idonesia Swasta (PPTKIS), terlebih lagi Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Provinsi NTB dinilai telah membuat jebakan sendiri. Jika serius melaksanakan ancamannya untuk memoratorium secara sepihak pengiriman TKI ke Malaysia.

Ekonom dari Fakultas Ekonomi Unram, Dr. Firmansyah, SE.,M. Si melihat (Suara NTB/ist) dari sisi ruang perdagangan Dr. Firmansyah barang dan jasa. Terlebih akan dibukanya keran persaingan pasar bebas, Malaysia termasuk di dalamnya.

Sebelumnya, Apjati mengancam menghentikan sementara mengirim TKI dari NTB ke Malaysia. Karena aturan yang diberlakukan oleh pemerintah Malaysia untuk menaikkan biaya pengurusan visa, dari Rp 100.000 menjadi Rp 1 juta.

“Saya pesimis kalau moratorium akan berlanjut. Mungkin gertak sambal semata dari PPTKIS. Perlu diingat, jangan sampai ada ruang bagi PPTKIS dari Malaysia untuk mengisi ruang-ruang tersebut karena kita memoratorium sepihak,’’ pesan Firmansyah dihubungi di Mataram, Selasa (20/1).

Soal pengurusan visa, perlu dilihat dari segala sisi mengapa pemerintah Malaysia memberlakukan kebijakan tersebut. Kemunginan karena negara tetangga tersebut ingin membatasi jumlah tenaga kerja yang masuk kenegaranya.

Atau bisa saja karena pasar TKI yang menyerbu masuk ke Malaysia cukup besar.

Sehingga dengan menaikkan biaya penerbitan visa ada ruang keuntungan yang dikejar.

Sebenarnya kebijakan tersebut bisa saja merugikan bagi Malaysia sendiri. Karena akan dihadapkan langsung dengan pengusahanya yang membutuhkan tenaga kerja tidak sedikit.

Hal-hal tersebut perlu ditelaah lebih mendalam.

Spesisik dengan ancaman PPTKIS untuk memoratorium sementara pengiriman ini, Firmansyah menegaskan, sebenarnya itu langkah yang logis ruang keuntungan PPTKIS juga terpangkas dengan kebijakan tersebut. Tetapi perlu lebih bijaksana menyikapinya.

Sebab yang paling rugi nantinya adalah PPTKIS itu sendiri. Selama ini diketahui sumber penghasilannya adalah melalui jasa pengiriman TKI. Selain itu, yang ikut merasakan kerugian adalah masyarakat sendiri, terutama TKI yang tidak bisa dikirim. “Jangan emosional dan jangan terburu-buru mengambil sikap. Biacarakan saja dulu cari jalan keluar, kan ada Apjati,” katanya mengingatkan.

Jika dalam posisinya kebijakan moratorium dari PPTIKS benar-benar terlaksana, pemerintah daerah juga bisa mengambil ruang. Misalnya dengan membentuk BUMD khusus untuk pengiriman TKI. Tetapi pemerintah daerah harus tetap melihat, sikap itu bisa diambil jika PPTKIS justru akan merugikan masyarakat yang tidak bisa terkirim menjadi TKI. Apalagi sudah ada fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) internasional yang mendukung pemerintah daerah untuk masuk di bisnis pengiriman TKI ini. Jika tidak, karena kebijakan sepihak dari PPTKIS di NTB, bisa saja PPTKIS dari luar negeri akan ambil bagian memfasilitasi calon-calon TKI keluar negeri. (bul)

(Suara NTB/ist)

BURUH TANAM PADI - Sejumlah buruh wanita menanam padi di areal persawahan Desa Majakerta, Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (20/1). Menurut data Badan Pusat Statistik, upah buruh tani yang bekerja selama 8 jam naik dari Rp. 40 ribu per hari menjadi Rp. 55 ribu per hari seiring naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok.

Penurunan Harga BBM

Tarif AKDP Minimal Turun Lima Persen, Penyeberangan Empat Persen Mataram (Suara NTB) Dengan turunnya harga BBM, maka tarif angkutan di NTB kembali akan disesuaikan. Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan RI, Ignasius Jonan kepada gubernur dan Bupati/Walikota.

“Dalam surat edaran itu, diharapkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melakukan perhitungan kembali terhadap tarif angkutan yang ada saat ini,” kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr dikonfirmasi di Mataram, Selasa (20/1) siang kemarin.

Agung menjelaskan, pada

Senin (19/1) pihaknya sudah mengundang DPD Organda NTB dan DPC Gapasdap Kayangan Lombok Timur (Lotim) terkait dengan penyesuaian tarif angkutan itu. Pasalnya, pada Kamis (14/1) lalu, Dishubkominfo NTB beserta daerah lainnya diundang oleh Menteri Perhubungan mengantisipasi penyesuaian tarif angkutan akibat menurunnya harga BBM. Sesuai dengan kewenanga-

nnya, maka tarif angkutan yang akan disesuaikan di tingkat provinsi oleh Gubernur adalah tarif Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan tarif penyeberangan Kayangan-Poto Tano. Sementara untuk tingkat kabupaten/ kota, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota adalah Angkutan Pedesaan (Angkdes) dan Angkutan Perkotaan (Angkot).

“Sesuai dengan arahan

Pemprov NTB Surati Presiden Soal Larangan Ekspor Bibit Lobster Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan menyurati Presiden terkait dengan larangan ekspor bibit lobster yang dinilai merugikan masyarakat pesisir di daerah ini. Akibat kebijakan pelarangan ekspor bibit lobster sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 tahun 2015 itu, dua ribuan nelayan penangkap yang semula menggantungkan hidupnya dari ekspor bibit lobster hilang mata pencaharian.

“Saya sudah bersurat, bukan ke Ibu Menteri. Itu ditujukan ke Pak Presiden. Karena teman-teman di Jakarta dari asosiasi termasuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Pak Rohmin Dahuri menyarankan supaya suratnya ditujukan ke Pak Presiden,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Ir. Aminollah, M.Si dikonfirmasi di Mataram, Selasa (20/1) siang kemarin.

Dikatakan, ia sudah mengajukan surat tersebut untuk ditandatangani Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi pada Senin (19/1) lalu. Jika sudah ditandatangani, maka selanjutnya akan dikirim ke Presiden.”Saya sudah masukkan kemarin, mudah-mudahan beliau (Gubernur) bisa tandatangan kemudian kita kirim,”terangnya.

Menurut Aminollah, seharusnya ada jeda untuk melakukan sosialisasi terhadap Permen Kelautan dan Perikanan No. 1 tahun 2015 itu. Ia mengatakan, Balai Karantina Ikan Mataram terlalu reaktif terkait Permen tersebut. Pasalnya, bibit lobster yang semula sudah siap diekpsor oleh masyarakat (nelayan pennagkap) saat ini sudah tak bisa lagi.

Ia menerangkan, dalam salah satu pasal dalam Permen itu, masyarakat hanya diperbolehkan menangkap lobster yang ukurannya di atas

8 cm atau dengan berat 250 gram. Sementara, Pemprov NTB telah menerbitkan Pergub pada tahun 2008 yang melarang penangkapan lobster dengan berat ukuran 300400 gram.

Pasalnya, penangkapan lobster ukuran besar cenderung merusak ekosistem terumbu karang. Ia mencontohkan seperti daerah Jor, Telong Elong dan Ekas dulu banyak sekali lobsternya. Namun, karena pola penangkapan yang salah, sehingga terbitlah Pergub pada tahun 2008, intinya tidak boleh menangkap induk-induk lobster yang besar.

“Yang dibolehkan Ibu Menteri itu ekspor lobster ukuran di atas 8 cm. Berarti ekspor bibit ndak boleh. Akibatnya, penghasilan masyarakat yang sampai Rp 8,6 juta perbulan akan hilang,”jelasnya.

Ia menyebutkan, sebelum keluarnya Permen tersebut rata-rata pengiriman bibit lobster NTB ke Vietnam sekitar 28 ribu ekor. Setiap bulannya, para pengekspor bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 8,6 juta. “Kalau itu mau kita matikan usahanya rakyat, harus ada solusinya Kita di dinas itu yang kita pertahankan pola penangkapannya, jangan merusak ekosistem,”katanya. (nas)

Menteri Perhubungan, besaran penurunan tarif untuk angkutan jalan, AKDP, angkot dan angdes itu minimal 5 persen dari tarif yang berlaku sebelumnya. Untuk angkutan penyeberangan, minimal 4 persen dari tarif sebelumnya,” sebut Agung.

Tentunya, dari hasil evaluasi tim dari pemerintah daerah dengan Organda dan Gapasdap nantinya apakah boleh penurunannya lebih dari itu tergantung hasil evaluasi.

Penyesuaian tarif baru angkutan umum di NTB dengan penurunan harga BBM itu tentunya juga akan melihat kon-

disi-kondisi sesuai karakteristik masing-masing daerah.

“Segera kita tetapkan nanti setelah tuntas hasil evaluasinya dari yang kita lakukan.

Tarif itu ada formulanya, ada mekanismenya. Dibahas bersama dengan Gapasdap dan Organda,”imbuhnya.

Rencananya, Dishubkominfo NTB bersama Organda dan Gapasdap akan kembali melakukan pembahasan pada Kamis (22/1) besok. “Kami akan memadukan hasil evaluasi kami dari pemerintah daerah dan operator yang diwakili masingmasing asosiasinya, Gapasdap dan Organda,”pungkasnya. (nas)

Swasembada Pangan Harus Dibarengi Jaminan Harga Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan pemerintah pusat harus bisa menjamin harga jual pangan hasil produksi petani. Pemerintah tak boleh hanya mengejar target peningkatan produksi atau swasembada pangan. Pasalnya, peningkatan produksi tak akan bisa mneingkatkan kesejahteraan petani jika tak ada jaminan harga pasca produksi.

“Kita ingin mensejahterajkan petani dengan meningkatkan produksi. Tetapi bagaimana supaya petani bisa dapat jaminan harga, menjual dengan harga yang layak. Harga yang bisa menjamin kesejahteraan para petani. Kalau produksi bagus saya kira tak ada artinya kalau harga jual produksi petani tak terjamin,” kata Wagub saat penutupan progran RED dan sosialisasi

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR2904BY NOKA/NOSIN:MH1JF5122BK649378/ JF51E2635932 AN.KAHARUDDIN HILANG DISEKITAR JEMPONG BARAT MENUJU JL. GAJAH MADA KOTA MATARAM

program SREGIP di Mataram, Selasa (20/1).

Dikatakan, upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan seperti padi, jagung dan kedelai dalam rangka swasembada pangan tiga tahun mendatang harus dibarengi dengan harga jual yang stabil. “Jadi pemerintah di sini terutama pemerintah pusat memporsir beberapa daerah untuk meningkatkan produksinya. Tetapi kalau harganya anjlok sama saja tidak akan meningkatkan kesejahteraan petani,”imbuhnya.

Menurutnya, tata niaga harga pangan juga harus menjadi perhatian pemerintah pusat dalam rangka swasembada pangan. Amin menambahkan, ada sejumlah kendala yang dihadapi di daerah untuk mewujudkan swasembada pangan utamanya beras.

Diantaranya masalah irigasi, pupuk dan sarana prasarana produksi lainnya. (nas)

SUARA NTB Rabu, 21 Januari 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Temuan Pabrik Pupuk Palsu Tak Kunjung Rampung PROYEK perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) atau rumah kumuh di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) untuk tahun anggaran 2014 tidak kunjung rampung. Diduga dana yang sudah sejak awal disetor ke tokotoko bangunan tertentu oleh kelompok kerja (pojka) di tingkat kecamatan dan desa tersendat.

“Sebetulnya sudah harus rampung,” ucap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lotim H. Marhaban didampingi Kepala Bidang Cipta Karya Zainul Mar(Suara NTB/dok) jan saat dikonfirmasi wartawan Marhaban di Selong, Selasa (20/1).

Diakuinya, dari fakta di lapangan diakuinya masih banyak dari 4 ribu rumah kumuh yang diperbaiki tahun 2014 lalu dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Lotim. Dibentuknya pokja, dengan maksud agar ada yang bertanggung jawab mengkoordinir pelaksanaan proyek perbaikan rumah kumuh itu.

Selain itu, penyerahan kepada masyarakat langsung belum bisa dilakukan, karena sejumlah pertimbangan. “Ada pokja di tingkat kecamatan yang dilaksanakan, pokja bersama desa. Uangnya masuk ke rekening pokja yang cair dua tahap,” terangnya.

Prosedur administrasi pencairan dana, lanjutnya, sebanyak 50 persen dulu dari total dana Rp 7,5 juta/unit rumah atau diberikan Rp 3,5 juta. ‘’Selanjutnya, cara kerja Pokja seperti apa di lapangan tidak terlalu diintervensi oleh Dinas PU,’’ ujarnya.

Kabar yang tersiar, seluruh dana-dana perbaikan rumah kumuh ini diserahkan oleh Pokja ke salah satu toko. Toko inilah yang sengaja dikondisikan oleh Pokja. Perjanjiannya, toko dengan pojka, pihak toko siap untuk mendistribusikan barangbarang kebutuhan pembangunan sesuai ketentuan harga.

Padahal seluruh dana yang cair diterima langsung oleh toko.

Namun, sejumlah toko kini mengalami kendala yang menyebabkan proses pembangunan fisik rumah kumuh tersendat. Persoalan lainnya, letak toko bangunan yang ditunjuk jauh dari desa tempat proyek rumah kumuh dilaksanakan.

Kinerja Pokja yang mengkoordinir pengadaan barang bangunan di salah satu toko itu tidak disalahkan oleh Dinas PU. Namun diingatkan, dalam pelaksanaan proyek rumah kumuh ini harapan awalnya agar mengedepankan pengadaan barang kebutuhan pembangunan di desa setempat.

Ditambahkannya, peranan PU hanya pada proses administrasi pencairan dana yang diberikan ke pojka. Soal arahan ke salah satu toko bangunan tertentu sama sekali tidak pernah keluar dari kebijakan PU. Semua menjadi kewenangan Pokja dan tidak ada intervensi dari PU. ‘’Dimanapun beli, diperbolehkan,’’ ujarnya.

Mengenai proses pencairan dana, sambungnya sampai saat ini masih ada yang belum dicairkan. Hal ini karena memang pembangunan belum selesai. Pihak PU siap segera mencairkan seluruh dana yang tersisa pada tahap ke dua ini. (rus)

(Suara NTB/ari)

POSE BERSAMA - Pose bersama Bupati KLU H. Djohan Sjamsu dengan beberapa pimpinan SKPD usai peletakan batu pertama pembangunan irigasi NTB di KLU, Selasa (20/1).

Kejar Swasembada Pangan

Bupati KLU Bebankan Target Produksi Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Djohan Sjamsu, SH, membebankan target produksi gabah beras di KLU lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya. Jika sebelumnya mampu dicapai 34 ribu ton lebih setara beras, maka pada 2015 ini, beban target dinaikkan dua kali lipat untuk mendukung program swasembada pangan provinsi dan Indonesia secara umum.

“Kalau tahun ini capaian beras 34 ribu ton lebih, tahun ini kita targetkan 70 ribu ton setara beras,” kata Djohan Sjamsu saat memberi sambutan pada peletakan batu pertama pembangunan irigasi pertanian di NTB yang dipusatkan di Pemenang, KLU, Selasa (20/1).

Meski kemudian, angka tersebut diklarifikasi oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan perikanan, Kehutanan dan Perkebunan (DPPKKP) KLU, Ir. Hermanto, bahwa yang dimaksudkan bupati adalah 70 ribu setara Gabah Kering Giling (GKG). Karena tahun lalu, produksi GKP mendekati 61 ribu ton lebih atau setara 34 ribu tonberas.

Bupati pada kesempatan tersebut tegas mendukung upaya pusat dan provinsi untuk mengejar swasembada. Sebab pada prinsipnya, ia pribadi pun tak mendukung dilakukannya impor. “Melihat luas negara kita, dan luas daerah kita, rasanya tidak mungkin kita lapar. Kalau lapar, berarti kita tidak bekerja. Bahkan tidak ada kamus di negara ini, kita tidak bekerja. Saya juga ikut bingung kenapa untuk beras kita masih impor,” tanyanya.

Oleh karena itu pula, ia menekankan kepada DPPKKP KLU, agar produksi pada tahun ini harus melampaui angka produksi tahun lalu.

Sekretaris Bakorluh NTB, Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM, menyebutkan siap mengawal target swasembada pangan kabupaten melalui provinsi. Peran serta penyuluh akan dioptimalkan melalui koordinasi dan pekerjaan lapangan, bersama integrasi seluruh stakeholders tak terkecuali aparat TNI/Polri yang siap mengawal alokasi penyaluran pupuk.

Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, pada Dinas Pertanian dan Holtikultura NTB, Ibnu Fiqhi, mengakui produksi padi (beras) salah satunya tergantung dari aspek bibit yang digunakan petani. Selain pengembangan irigasi pertanian yang dilakukan pemerintah, sangat mendukung bagi perluasan produksi di KLU dari 12 ribu hektar menjadi 16 ribu hektar.

Sementara itu, Danrem 162 Wirabhakti, Arh. Kuat Budiman, melalui Kasi teritorial, Letkol Inf. Kusdiro, menyampaikan pihaknya dari sisi pengamanan akan mengawal seluruh instruksi yang dibebankan di TNI/Polri. Swasembada pangan dalam dua tahun ke depan merupakan tanggung jawab bersama, sehingga TNI akan siap mengerahkan kemampuan aparaturnya untuk mendukung seluruh tahapan produksi pangan di daerah.

Kepala DPPKKP KLU, Ir. Hermanto menyebutkan, irigasi yang dibangun di KLU pada program pemerintah kali ini setara dengan 2.720 hektar lahan. Ia optimis dengan program kerja terintegrasi, capaian target akan dapat dipenuhi terlebih iklim produksi pangan (gabah/beras) KLU masih pada level surplus.

“Produksi beras KLU sebesar 34 ribu ton lebih, dengan tingkat konsumsi masyarakat KLU sebesar 22 ribu, 55 ton lebih maka posisi kita masih surplus sebesar 14.664 ton,” sebut Hermanto. (ari)

Wabup: Pelaku Harus Diproses Selong (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin angkat bicara soal temuan adanya pabrik pupuk palsu yang beroperasi di Lombok Timur (Lotim). Ia bahkan mempersilakan untuk ditangkap dan diproses secara hukum orang-orang yang melakukan praktik pembuatan pupuk yang dikatakan organik secara ilegal tersebut.

(Suara NTB/ari)

TERTUNDA – Akibat cuaca buruk, penyeberangan langsung tiga gili - Bali ditunda.

Hal ini menyebabkan wisatawan mancanegara yang akan menyeberang ke Bali terkatung-katung di Teluk Nara.

Penyeberangan ke Bali Ditunda

Ratusan Wisatawan Mancanegara Terkatung-katung Tanjung (Suara NTB) Ratusan wisatawan mancanegara yang menggunakan jasa transportasi langsung dari Pelabuhan teluk Nara, Pelabuhan Teluk Kodek dan Bangsal Pemenang, Selasa (20/1) terkatung-katung akibat cuaca buruk.

Terlebih pihak Syahbandar Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU), tidak merekomendasikan dilakukannya pelayaran dari 3 Gili menuju Bali, karena faktor keselamatan.

Gunawan, salah seorang pegawai fastboat Indra Jaya, kepada wartawan mengakui sejak pagi sudah berkoordinasi dengan pihak syahbandar terkait izin penyeberangan ke Bali. Kapal cepat Eka Jaya dijadwalkan berangkat jam 12 siang dengan mengangkut 20 orang penumpang wisman dan domestik beserta 6 ABK (anak buah kapal). Namun akibat cuaca yang belum membaik, pihaknya pun tidak bisa berbuat banyak.

“Kapal kami sudah tiba pagi hari dari Bali, karena paginya kami dapat izin berlayar. Tetapi untuk siang ini, kami masih menunggu izin dari syahbandar,” kata Gunawan ditemui di Kantor Syahbandar Pemenang.

Menurut Gunawan, di Teluk Kodek dan Teluk Nara, terdapat belasan bahkan 20an kapal yang sudah stand by untuk memberangkatkan penumpang ke Bali. Di mana di satu kapal, jumlah penumpang bervariasi, ada yang 20

orang, lebih dari 20 orang dan kurang dari angka itu, tergantung dari kapasitas kapal dan ramai tidaknya pengunjung.

Namun ia memperkirakan, lebih dari 100 orang wisman pada jadwal pelayaran, Selasa kemarin harus tertunda.

“Saat cuaca bagus, kami biasanya sudah berangkat jam 11.30 atau jam 12 siang. Dengan kondisi ini dan tidak adanya izin berlayar, terpaksa penumpang kami alihkan ke Lembar untuk menempuh perjalanan menggunakan Kapal Ferry ke Padangbai,” sambungnya.

Dikatakannya dalamm kondisi tersebut, pihak pelaku jasa transportasi terpaksa harus menanggung kerugian. Dalam satu kali trip 3 Gili – Bali, setiap Wisman membayar Rp 300 ribu, dengan settle beach ke Pantai Sanur, Seminyak, Ubud dan alternatif lainnya yang disepakati. Namun karena pelayaran ditunda dan dialihkan, maka pihaknya harus mengembalikan uang tiket atau menggantinya dengan ongkos transportasi dari Pemenang ke Lembar. Padahal jika melalui penyeberangan langsung, pengusaha dan wisatawan diuntungkan dengan hanya Rp 300 ribu sekali trip dan jarak tempuh hanya 1,5 jam.

Terpisah, salah seorang wisman yang ditemui di Teluk Nara, Michael, mengakui cukup kebingungan dengan jadwal keberangkatan. Ia, istrinya dan 4 orang rekannya asal Inggris, sudah menjadwalkan tiba di Bali pada jam 2 sore. Itu pun

perjalanannya harus dilanjutkan ke Raja Ampat, Papua.

“Dengan tertundanya pelayaran ini, apalagi sampai harus ke Lembar, tentu ini akan memakan waktu. Tapi mau bagaimana, kami ikuti saja, kalau memang kondisinya berbahaya bagi keselamatan kami,” akunya.

Sementara itu, Kepala Syahbandar Pelabuhan Bangsal Pemenang, Junaidin, kepada wartawan di ruang kerjanya, mengakui tidak merekomendasikan alias melarang seluruh armada fastboat dari 3 Gili ke Bali.

Pasalnya, kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk pelayaran. Menurut informasi prakiraan cuaca dari BMKG Mataram yang diterima, ombak di Selat Lombok yang akan dilalui fastboat cukup tinggi antara 3 sampai 4 meter, dengan kecepatan angin mencapai 50 knot.

“Sampai dengan siang hari ini (kemarin) informasi prakiraan cuaca yang kami terima menyebutkan ombak masih cukup tinggi. Demi keamanan dan keselamatan penumpang, kami tidak memberikan izin berlayar bagi fastboat,” katanya.

Berbeda dengan fastboat tujuan Bali, fastboat maupun public boat yang menyeberang dari Pelabuhan Bangsal, Pelabuhan Teluk Nara dan sekitarnya ke 3 Gili tetap dibuka dan tidak ada masalah. Karena tinggi gelombang tidak berlaku seperti yang terjadi di tengah samudra. (ari)

Pandanduri Beroperasi

Dikhawatirkan Stok Pupuk Tak Mencukupi Selong (Suara NTB) Pada tahun 2015, pascaberoperasinya Bendungan Pandanduri di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dipastikan luas lahan pertanian Lotim akan bertambah. Kondisi ini berakibat, peningkatan kebutuhan pupuk. Sementara stok pupuk khususnya urea untuk Lotim 32.500 ton, dikhawatirkan akibat terjadinya penambahan luas areal tanam itu membuat stok pupuk tak mencukupi.

Wakil Bupati (Wabup) Lotim, H. Haerul Warisin, kepada media di Selong, Selasa (20/1) mengaku sudah menyampaikan persoalan tersebut saat rapat terakhir dengan jajaran Kementerian Pertanian saat gelar rapat di Surabaya beberapa waktu lalu. Menurutnya, Lotim memiliki potensi perairan yang cukup baik. Setelah dikalkulasi kebutuhan akan bertambah. “Kita akan berusaha untuk terus minta tambahan,” katanya.

Wabup mengatakan akan memanggil seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup rumpun hijau yang diketahui memiliki keterkaitan dengan peng-

gunaan pupuk. Antara lain Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak), Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan).

Wabup menilai data yang sejauh ini tersaji masih kurang dihitung kebutuhan stok pupuk yang ada kemungkinan besar hanya untuk memenuhi kebutuhan tananam pangan saja.

Sementara kebutuhan lain masih banyak. Baik kebutuhan pemupukan hortikultura, perkebunan dan hamparan garam di lingkup Dislutkan.

Dalam hal ini, ujarnya, perlu untuk melakukan verifikasi ulang. Berapa besar areal yang membutuhkan pupuk dan tidak menginginkan terjadi kelangkaan saat petani sedang butuh penggunaan pupuk. Seperti memasuki musim tanam kedua tahun ini dibutuhkan sekitar 7,100 ton.

Berdasarkan pengalaman tahun 2014, jatah pupuk Lotim hanya 28 ribu ton. Melihat intensitas tanam dan banyak yang sangat membutuhkan pupuk stok pupuk 2014 dirasa kurang.

Penyebab kerap terjadinya

kelangkaan sebelumnya, kata wabup, karena ada sejumlah tanaman komoditi di luar tanaman pangan yang juga membutuhkan pupuk banyak. Padahal sebelumnya tidak terencana dengan baik. Seperti di lingkup Dishutbun Lotim yang memupuk tanaman perkebunan.

Sementara itu catatan sebelumnya para pengguna pupuk di Perkebunan itu tidak masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Persoalan lainnya adalah, tidak sedikit kelompok tani di Lotim ini belum masuk dalam daftar RDKK yang membutuhkan pupuk. Perbaikan data soal jumlah dan areal lahan secara ril yang membutuhkan pupuk ini sangat penting untuk segera dilakukan.

Melalui proses pendataan ulang diharap ada tersaji data yang akurat yang selanjutnya dikeluarkan bupati dalam bentuk Surat Keputusan.

Apalagi masih ada yang menyisakan masalah mengenai pupuk ini akibat dari persoalan data yang tidak lengkap itu. Ditanya soal harga? Kata Wabup saat ini terbilang cukup stabil. (rus)

Penegasan ini disampaikannya di Selong, Selasa (20/ 1). Menurutnya, untuk mendirikan sebuah pabrik pupuk yang diperlukan proses panjang dan tidak main-main, seperti pengalamannya membuat pabrik pupuk di Selayar.

Mendirikan pabrik pupuk, lanjutnya, harus mengantongi izin. Izin diperoleh setelah melalui sejumlah proses. Antara lain, ada proses permentasi yang dikawal dan sesuai ketentuan. Setelah itu dilakukan proses demploting dan hasilnya dibaca. Selain itu, sampel pupuk dibawa oleh BPTP yang ada di Bogor untuk meneliti lebih jauh kadar dan kandungannya. “Pendirian pabrik pupuk, pupuk apa saja itu yang tanpa izin jelas tidak boleh,” tegasnya.

Sampel pupuk dianalisa melalui uji laboratorium yang paten. Berdasarkan hasil laboratorium dan uji praktek di demplot itu dilihat maka baru kemudian dibuat secara besar-

besaran dan diperdagangkan.

Dikabarkan sebelumnya ada sejumlah pabrik di Lotim yang disegel oleh Direktorat Krimsus Polda NTB karena diduga kuat pupuk palsu. Terhadap semua pabrik yang diberitakan itu sama sekali tidak diketahui Wabup. “Saya tidak tahu itu, karena tidak pernah ada yang lapor,” katanya.

Untuk pabriknya sendiri yang ada di Selayar, sambung H. Haerul Warisin, sudah ada lisensi resmi dan murni pabrik.

Mantan Kepala BPTPH NTB ini pabrik pupuk organiknya itu sudah tembus pasar se NTB dengan target produksi setahun mencapai 8 ribu ton.

Pupuk buatan pabrik di Selayar itu dinamai Petro organik. ‘’Sudah ada jalinan kerjasama dengan PT Petrokimia Gresik dan perusahaan pembuat pupuk yang ada di Jawa Timur itu pulalah yang melakukan penjualan secara komersil kepada para petani,’’ klaimnya. (rus)

H. Haerul Warisin (Suara NTB/dok)

Operasi Pasar Elpiji 3 Kg

Lotim Dapat Jatah 15.120 Tabung Selong (Suara NTB) Rabu (21/1) hari ini mulai digelar Operasi Pasar (OP) elpiji 3 kilogram (Kg). OP akan berlanjut Kamis (22/1) besok dan Senin (26/1) mendatang. Jatah untuk Lotim dipersiapkan sebanyak 15.120 tabung gas.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Lotim, Framadi Anugerah Kartika kepada media di Selong, Selasa (20/1), menjelaskan, OP elpiji 3 kg ini digelar selama tiga hari dan didrop langsung ke masing-masing kecamatan. ‘’Sudah diplot masing-masing kecamatan 1 LO atau sebanyak 560 tabung. 1 LO itu satu truk isinya,” jelas Framadi.

Dilakukannya OP, ujarnya, karena lonjakan harga elpiji yang cukup melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Informasi di sejumlah tempat ditemukan harganya ada yang tembus Rp 30 ribu di tingkat pengecer, padahal HET Rp 14.750/tabung. Harga OP dipastikan sesuai HET. Untuk itu, pihaknya mengharapkan, OP bisa menstabilkan harga. “Ini adalah salah satu langkah untuk turunkan harga. Kita harapkan jangan sampai terjadi lonjakan harga lagi,” ungkapnya.

Diakuinya, saat terjadi kelangkaan beberapa waktu lalu sempat mengkambinghitamkan musim omprongan tembakau virginia Lombok .

Sekarang sudah berhenti tembakau. Akan tetapi fakta masih ditemukan kelangkaan

yang berujung lonjakan harga.

Dugaan praktik penimbunan oleh oknum tertentu sejauh ini dipastikan tidak terjadi. Hanya saja sejumlah indikasi lain muncul, antara lain karena ada pihak yang mengirim elpiji ukuran 3 kg ini ke Pulau Sumbawa.

Dimana di Pulau Sumbawa diketahui sampai saat ini belum dilakukan konversi.

Penyebab lainnya juga diduga akibat banyaknya yang migrasi pengguna elpiji ukuran 12 kg ke 3 kg. Diketahui ukuran 12 kg sendiri terjadi kenaikan harga. Tidak menutup kemungkinan karena pengaruh cuaca, sehingga mengganggu proses distribusi.

Pihaknya menyarankan, proses distribusi elpiji bersubsidi ini diharap bisa lebih ketat. Mengacu pada Permen ESDM Nomor 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian elpiji 3 kg ini diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro. ‘’Pernah digaungkan di tingkat kementerian akan dilakukan proses pendistribusian secara tertutup. Cara ini dipandang bisa mengantisipasi kemungkinan terjadinya kelangkaan dan lonjakan harga,’’ ujarnya.

Dicontohkannya, seperti distribusi pupuk bersubsidi.

Di mana, setiap orang yang mendapat elpiji 3 kg dan sudah jelas datanya. Pemerintah, lanjutnya, berhak mengatur proses distribusi tersebut karena bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya lonjakan inflasi. (rus)

Antisipasi Cuaca Buruk, Pohon Tua di Lotim Ditebang

(Suara NTB/yon)

TEBANG - Petugas Dinas Kebersihan dan Tata Kota Lotim pada saat menebang salah satu pohon tua di depan SPBU Pancor, Selasa (20/1).

Selong (Suara NTB) Dinas Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berupaya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat cuaca buruk, khususnya akibat pohon tumbang. Terkait hal ini, Dinas Kebersihan dan Tata Kota akan memotong pohon yang sudah tua.

“Pohon yang kita tebang itu kita pilih, terutama pohon yang tergolong mudah rapuh dan masuk ke badan jalan.

Bahkan, pohon-pohon yang memiliki akar serabut yang nantinya bisa merusak saluran irigasi dan jalan,” terang Kasi Pertamanan pada Dinas Kebersihan dan Tata Kota Lotim, Kaspul, Selasa (20/1).

Untuk saat ini, terangnya, penebangan pohon lebih difokuskan pada pohon-pohon yang mengkhawatirkan dan bisa mengancam keselamatan dari pengguna jalan. Selain itu, penebangan pohon itu hanya dilakukan kepada pohon-pohon yang sudah tua dan bisa mengancam keselamatan masyarakat sekitar. Jika pohon itu masih muda, maka yang dilakukan adalah pemangkasan supaya bagian dari pohon agar tidak mengganggu arus lalu lintas, terutama terhadap bagian pohon yang masuk ke badan jalan.

Meski demikian, pihaknya tidak akan sembarangan melakukan penebangan itu.

Karena, dalam penebangan pohon itu harus tetap mengacu pada Perda Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 13 Tentang Pelarangan Penebangan. “Untuk penebangan ini kita punya dua tim yakni Pol PP dan BLHPM yang melakukan survai pada pohon-pohon yang ingin ditebang sesuai dengan permintaan masyarakat, apakah pohon itu layak ditebang atau tidak. Intinya kita sangat selektif dalam melakukan penebangan sesuai dengan Perda itu,” tegasnya.

Di samping melakukan penebangan, pihaknya melakukan penanaman kembali, agar lingkungan hijau dan bersih tetap tercipta di dalam Kota Selong. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 21 Januari 2015

Belum Jelas, Penyelesaian Tunggakan DBH-CHT di Loteng

Atasi Masalah Rentenir TERJERAT utang pada rentenir menjadi persoalan yang dihadapi sejumlah warga di Kecamatan Kediri Lombok Barat (Lobar). Beralasan ingin membantu, para rentenir ini menarik bunga tinggi dari pinjaman yang diberikan.

Ini satu aspirasi yang berhasil diserap anggota DPRD Lobar Hj. Nurul Adha saat melakukan reses ke Kediri, beberapa waktu lalu. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, mengungkapkan, jika dirinya sudah menerima banyak keluhan masyarakat, khususnya berkaitan dengan pinjaman ke rentenir yang sangat memberatkan.

“Rentenir ini masuk hingga ke pelosok, menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi. Itu dikeluhkan masyarakat di Kediri,” ungkapnya pada Suara NTB belum lama ini. Pihaknya memprediksi, masuknya rentenir ini kemungkinan, karena adanya kesulitan masyarakat mengakses modal dari perbankan resmi.

Dalam hal ini, ujarnya, warga berharap Pemkab Lobar memfasilitasi akses pinjaman dengan perbankan, sehingga tidak lagi terjerat rentenir.

Selain masalah rentenir, persoalan sampah dikeluhkan masyarakat.

Sebab persoalan ini masyarakat. Sebab persoalan sampah ini kian sulit diatasi di daerah setempat, akibat tak tertangani maksimal. Kondisi ini diperparah minimnnya peralatan angkut sampah. Terkait hal ini, warga berharap Pemda membantu kendaraan dan peralatan untuk pengangkut sampah. (her)

Praya (Suara NTB) Panitia penyelenggaran core event Bau Nyale Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memastikan bakal memangkas jumlah agenda kegiatan yang akan digelar selama perayaan event budaya tahunan tersebut. Mengingat, besaran anggaran penyelenggaraan yang tersedia sangat terbatasnya. Kendati demikian, secara kualitas perayaan Bau Nyale tahun ini bakal lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya.

“Penyelenggaraan Bau Nyale tahun ini kita targetkan jauh lebih baik dari sisi kualitas penyelenggaraannya. Walaupun dari sisi kuantitas kegiatan, jauh lebih sedikit dari penyelenggraan tahun sebelumnnya,” sebut Ketua Panitia Bau Nyale Loteng, Ir. Nasrun, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (20/1).

Ia menjelaskan, penyelenggaraan tahun sebelumnya, agenda kegiatan yang digelar cukup banyak. Tapi tahun ini banyak agenda yang dipangkas. Salah satunya, pacuan kuda pantai. Ini merupakan salah satu upaya untuk mensiasati minimnya anggaran penyelenggaraan Bau Nyale itu sendiri.

Tidak hanya itu, beberapa agenda diubah lokasi kegiatannya. Misalnya, Karnaval Putri Mandalika yang sebelumnya digelar di Pantai Kuta, kali ini akan dipusatkan di Kota Praya. Harapannya, untuk menambah besar gaung kegiatan Bau Nyale itu sendiri.

“Kalau kegiatan karnaval digelar di Pantai Kuta, dikhawatirkan tidak akan semarak. Karena pengalaman, yang jadi penonton langsung peserta karnaval itu sendiri,” imbuhnya. Tapi kalau digelar di Kota Praya, maka akan banyak menyedot perhatian masyarakat.

Selain itu, lanjut Nasrun yang juga Asisten II Setda Loteng, panitia berencana bakal mempatenkan agenda-agenda utama yang digelar tahun ini. Dalam artinya, kegiatan akan dijadikan agenda tetap pada penyelenggaraan even Bau Nyale di masa-masa yang akan datang. “Contoh Karnaval Putri Mandalika, ritual dan tradisi menangkap nyale, termasuk kegiatan lomba lari, Mandalika 10 km,” ujarnya.

Adanya pematenan itu, ujarnya, pada penyelenggaraan tahun depan panitia tidak meraba-raba lagi kegiatan seperti apa yang digelar, karena sudah ada yang menjadi agenda utama. “Perkara ada agenda lain yang digelar nanti, itu menjadi kewenangan panitia. Terpenting sudah ada pedoman baku jenis agenda yang akan digelar setiap tahunnya,” terangnya. (kir)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/kir)

penjadwalan ulang penagihan dana bergulir atau melakukan pemutihan,” tandasnya.

Namun, kebijakan tersebut masih belum pasti, karena hasil tim kajian DBH-CHT belum dilaporkan ke Bupati Loteng sebagai pengambil kebijakan tertinggi nantinya.

Ia menjelaskan, laporan hasil tim kajian DBH-CHT belum diserahkan ke bupati, lantaran masih ada beberapa perbaikan yang dilakukan.

Terkait hasil tim kajian DBHCHT tersebut. Hanya saja, kekurangan tersebut masih bersifat redaksional saja dan

Kades di Kediri Ancam Blokir Akses Jalan Menuju BIL

(Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Sampah di Lombok Barat (Lobar) merupakan persoalan krusial yang belum bisa dituntaskan hingga saat ini. Di beberapa kecamatan, masalah sampah masih menimbulkan persoalan, karena belum diangkut. Atas kondisi ini, sejumlah aparatur desa mulai berancang-ancang melakukan aksi. Bahkan, mereka mengancam akan menutup akses jalan menuju ke Bandara Internasional Lombok (BIL), jika kondisi sampah tidak ditanggulangi.

“Kondisi sampah di Lobar saat ini semakin parah, demikian pula kendaraan pengangkut sampah kondisinya memprihatinkan. Karena itu kita akan aksi, bila perlu blokir jalan ke BIL,” ancam kepala Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Muhasim.

Dia bersama warga mengancam akan memblokir jalur penghubung Desa Kediri dengan bypass BIL. Hal ini lantaran, sampah yang ada di desanya itu tidak kunjung diangkut Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lobar sejak dua tahun terakhir. Akibatnya, gunungan sampah menumpuk di badan jalan sepanjang desa itu. “’Kalau dalam seminggu ini tidak ada pengangkutan, kami akan tutup paksa bersama masyarakat,’’ ancamnya.

Diakuinya, sejak menjabat kepala desa dua tahun lalu, dinas terkait tidak pernah mengangkut sampah masyarakat di desanya. Padahal, gunungan sampah saat ini sudah mencapai lebih dari lima meter.

Muhasim merincikan, jumlah KK di Desa Jagaraga Indah mencapai 1718 KK. Jika diakumulasikan masing-masing KK mengeluarkan sampah 1 kilogram per hari, maka sam-

(Suara NTB/her)

SUDAH RUSAK - Warga Kediri menunjukkan kendaraan sampah yang rusak, namun masih dipergunakan. Mereka mengeluhkan Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan yang belum mengangkut sampah secara maksimal. pah yang dihasilkan di Desa Jagaraga Indah mencapai 1718 kilogram hari. ‘’Itu per hari, kalau dikalikan sebulan atau dua tahun ini berapa?’ kan banyak sekali,’’ katanya kesal.

Untuk meminimalisir sampah, lanjutnya, masyarakat acapkali membuang sampah yang menumpuk ke sungai yang berada di pinggir TPS. Namun ia sendiri khawatir, sampah itu akan mencemarkan sungai yang

Lobar. Misalnya Desa Bengkel dan Telagawaru Kecamatan Labuapi. Di sini, hampir setiap hari sampah menumpuh menunggu adanya truk pengangkut sampah. Namun faktanya, sampah tetap menumpuk hingga ke badan jalan.

Terpisah, Kasi Penyuluhan Kebersihan pada Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan, Lalu Raspita Utama menjelaskan, kondisi kendaraan sampah saat ini. Menurutnya

melalui desa di hilir.

Hal senada juga dilontarkan Kepala Desa Jagaraga Induk, Kecamatan Kuripan, Mukaram. Menurutnya, Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan hingga kini belum menyentuh wilayah jalur Kediri menuju bypass BIL. Jika tanggapan tersebut tidak ditanggapi pemkab, dirinya akan menanggapi dengan tegas.

Hal serupa juga terjadi di sejumlah daerah lainnya di

Nelayan Loteng Terancam Kehilangan Mata Pencarian Praya (Suara NTB) Kebijakan pemerintah pusat yang melarang adanya ekspor benih lobster untuk ukuran tertentu, dipastikan bakal membawa dampak signifikan bagi para nelayan yang ada di wilayah pesisir Lombok Tengah (Loteng) bagian selatan. Para nelayan pun kini terancam kehilangan mata pencariannya.

Lantaran ekspor benih lobster selama ini sudah menjadi mata pencarian utama para nelayan.

Tidak tanggung-tanggung jumlah nelayan yang bakal kehilangan mata pencariannya akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti tersebut, mencapai ribuan orang. “Data yang kita punya, ada sekitar 1.800 orang nelayan yang menggantungkan hidupnya dari menangkap benih lobster tersebut,” aku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Loteng, Maulana Razak, Selasa (20/1).

Keluarnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, ujarnya, dipastikan para nelayan tidak akan bisa menangkap lobster, karena pasar bagi benih lobster yang selama ini lebih banyak ke luar negeri, dipastikan tidak bisa diakses lagi. “Pasar utama bagi benih lobster kita ialah Vietnam dan Singapura. Kalau kemudian ekspor dilarang, terus nelayan mau memasarkan kemana benih lobster hasil tangkapan mere-

ka,” tanyanya, seraya menambahkan, pasar dalam negeri belum cukup menjanjikan.

Ia mengakui, larangan ekspor benih lobster hanya untuk ukuran tertentu saja. Sedangkan untuk lobster yang sudah besar memang tidak dilarang. Hanya saja, selama ini yang menjadi komoditi primadona dan paling banyak diekspor adalah benih lobster. Sementara untuk lobster yang sudah dewasa, kurang diminati pasar luar negeri.

Maulana mengaku ada beberapa daerah lain yang juga ikut terkena dampak larangan ekspor benih lobster tersebut.

Hanya saja, yang paling merasakan dampaknya adalah nelayan Loteng. Pasalnya, hampir sebagian besar benih lobster yang diekspor keluar negeri berasal dari wilayah perairan Loteng. “Untuk NTB, Loteng menguasai hampir 76 persen total jumlah benih lobster yang diekspor keluar negeri dalam satu tahunnya,” tambahnya

Menyikapi larangan ekspor tersebut, tambah Asisten II Sekda Loteng, Ir. Nasrun, yang dikonfirmasi terpisah di ruang kerjanya, telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk melakukan lobi kepada pemerintah pusat, supaya meninjau kembali kebijakan tersebut.

Dalam hal ini, bisa dipastikan, dampaknya secara ekonomi bagi para nelayan sangat besar.

“Segera kita akan kirim kurang ke pemerintah pusat, untuk meminta peninjauan kembali atau bahkan membatalkan kebijakan tersebut. Bukannya hanya ke Menteri Kelautan dan Perikanan saja, bila perlu langsung ke presiden,” ujarnya.

Pihaknya dalama hal ini, lanjut Nasrun, bisa memahami niat baik pemerintah pusat untuk melarang ekspor benih lobster supaya benih-benih lobster bisa dibudidayakan di daerah sebelum diekspor ke luar negeri.

Sekarang ini, ujarnya, nelayan masih dihadapkan pada berbagai kendala. Seperti permodalan yang masih minim, termasuk kualitas sumber daya manusia (SDM) nelayan dalam membudidayakan lobster yang berkualitas.

Jika menghentikan ekspor benih lobster, lanjutnya, pemerintah pusat harus menyiapkan semua kebutuhan para nelayan terlebih dahulu dari semua aspek. Jangan kemudian asal main larang seperti sekarang ini. (kir)

sarana pengangkut sampah di Dinas Tata Kota saat ini sangat minim. Di sisi lain, sebagian besar pengangkut sampah tergolong rusak berat. ‘’Kami sudah mencoba meminta kendaraan baru, namun belum ada tanggapan,’’ kilahnya.

Ia merincikan, saat ini Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan memiliki kendaraan pengangkut sampah sebanyak 15 unit, yakni 7 dump truck, enam amrol dan dua pick up. (her)

DPRD Kritik Kinerja Dikes Lobar

Ekspor Benih Lobster Dihentikan

(Suara NTB/her)

Terbentur Anggaran, Agenda ’’Bau Nyale’’ Dipangkas

“Tim kajian DBH-CHT memang sudah menyelesaikan tugasnya. Tapi seperti apa kebijakan yang akan diambil, belum ditentukan,” aku Ketua Tim Kajian DBH-CHT, Ir. Nasrun, Selasa (20/1).

Meski demikian, kata Nasrun, gambaran seperti apa kebijakan yang akan diambil guna menyelesaikan persolan tunggakan DBH-CHT tersebut sudah ada dan berdasarkan rekomendasi-rekomendasi dari tim kajian yang ada.

“Ada dua kemungkinan langkah yang akan pemerintah daerah ambil. Melakukan

dan Rp 5 miliar.

Dari jumlah tersebut, ujarnya, baru sekitar puluhan juta saja yang sudah bisa ditarik kembali dari petani. Sisanya, sampai saat ini masih macet di petani. Sementara untuk penyaluran tahun 2010 lalu, jatuh tempo pengembalian dana bergulir sampai akhir tahun 2014 lalu. Sedangkan untuk penyaluran tahun 2011, jatuh tempo pada akhir tahun 2015 mendatang.

Nasrun pun menegaskan, kebijakan yang akan diambil pemerintah daerah itu nantinya tidak hanya untuk penyaluran tahun 2010 saja. Tetapi juga untuk penyaluran tahun 2011. “Seperti apa kebijakan yang akan diambil nantinya, kita tunggu saja keputusan dari pak Bupati (Loteng),” ujar mantan Kepala Dinas ESDM Loteng ini. (kir)

Sampah Belum Ditangani

Lobar Masih Berlakukan Tarif Lama

H Ahmad Saikhu

tidak menyangkut pada halhal yang fundamental.

Nasrun pun mengaku optimis, hasil tim kajian segera rampung untuk selanjutnya dilaporkan ke bupati dalam minggu-minggu ini juga. “Terkait kekurangan yang masih ada, tim kajian akan kita kumpulkan segera. Guna menyelesaikan hasil kajian yang ada. Sehingga dalam bulan ini juga, sudah ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah, terkait persoalan tunggakan dana bergulir DBH-CHT ini,” tandasnya.

Sebelumnya, pada tahun 2010 dan 2011 lalu, Pemkab Loteng menyalurkan dana bergulir kepada para petani pemilik omprongan tembakau sebagai bagian dari program konversi omprongan tembakau dengan nilai mencapai masing-masing Rp 9 miliar

Praya (Suara NTB) Seperti apa kebijakan yang akan diambil Pemkab Lombok Tengah (Loteng) untuk menyelesaikan persoalan tunggakan dana bergulir yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), hingga saat ini belum ada kejelasan. Padahal tim kajian persoalan DBH-CHT sudah menyelesaikan tugasnya, akhir tahun 2014 lalu.

Harga BBM Turun

Giri Menang (Suara NTB) Secara resmi pemerintah telah memberlakukan kebijakan penurunan harga BBM, yakni solar dan premium beberapa waktu lalu. Namun, penurunan harga BBM ini belum dibarengi dengan penyesuaian tarif angkutan umum, seperti dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Seperti halnya di Lombok Barat (Lobar) masih menggunakan tarif angkutan lama.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lobar belum berencana menyesuaikan tarif menyusul penurunan harga BBM tersebut. .”Kita belum melakukan penyesuaian tarif angkutan umum, kita menunggu dari provinsi,” ungkap Kepala Dishubkominfo Lobar, H. Ahmad Saikhu beberapa waktu lalu.

Diakuinya, saat ini, provinsi belum bersikap melakukan penyesuaian tarif menyusul penurunan harga BBM. Jika pihak provinsi melakukan penyesuaian tarif, maka pihaknya akan melakukan hal yang sama. Namun untuk membahas penyesuaian tarif ini, pihaknya harus bertemu dengan Organda, kepolisian dan perwakilan sopir. “Nanti apa keputusannya kita akan bahas bersama,” ujarnya.

Diakuinya, penurunan BBM belum lama ini diberlakukan dan surat keputusan sudah ditandatangani bupati. Menurut rencana, jika ada penyesuaian akan dilakukan bertahap tidak sekaligus.”kenaikan tarif kemarin juga tidak terlalu signifikan. Kenaikan tarif bukan mengacu kenaikan BBM saja, namun juga mengacu pada harga onderdil, karena itu perlu dilakukan survai,’’ kilahnya. (her)

Halaman 5

Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat (Lobar) mengkritik kinerja Dinas Kesehatan (Dikes) yang lamban menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pelayanan terhadap pasien rujukan agar tidak dibawa ke Rumah Sakit Tripat Gerung mengingat jarak tempuhnya yang jauh. Paling tidak, pasien rujukan tersebut dibawa ke RSUP NTB yang jaraknya cukup dekat.

“Ternyata Dikes tidak mem-follow up hasil koordinasi itu, bahwa pasien rujukan dari utara (Lingsar, Narmada dan Gunungsari serta Batulayar) bisa dilayani di RSUP saja agar tidak terlalu jauh ke rumah Sakit Gerung,” kritik anggota DPRD Lobar dari Fraksi PKB, Jamhur, Selasa (20/1).

Padahal, hasil koordinasi dengan pihak rumah sakit dan Dikes sudah bersedia mem-follow up, namun buktinya sampai saat ini belum. Hal ini pun menjadi keluhan yang banyak disampaikan ke kalangan Dewan.

Dijelaskan, semua pasien

rujukan, baik dari Kecamatan Lingsar, Narmada, Gunungsari dan Batulayar dibawa ke Rumah Sakit Tripat di Gerung terlebih dahulu. Alasannya, jika tidak ada rujukan dari Rumah Sakit Tripat, tidak bisa diterima di RSUP NTB. Hal ini, menurutnya, aneh, karena dari segi pelayanan hukum wilayah ini, masuk Polres Mataram. ‘’Kenapa tidak? Pelayanan kesehatan juga masuk ke provinsi supaya memudahkan masyarakat,’’ ujarnya.

Hal senada disampaikan anggota DPRD dari Dapil IV (Gunungsari dan Batulayar), Bakti Jaya. Dalam hal ini, Bakti Jaya mendesak Pemda segera menaikkan status Puskesmas Gunungsari menjadi rumah sakit tipe C. Peningkatan status ini atas dasar desakan masyarakat sejauh ini, jika merujuk pasien harus ke Rumah Sakit Tripat Gerung dirasakan sangat jauh.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Dikes Lobar, dr. Aan Suryanatha, menyatakan, rencana perubahan status Puskesmas Gunungsari menjadi rumah sakit tipe C kemungkinan bisa direalisasikan tahun 2016. Sementara tahun 2015 itu akan diupayakan perubahan status Puskesmas Narmada menjadi tempat rujukan.

Di mana, puskesmas akan dimerger dengan Rumah Sakit Pratama yang menurut rencana akan dilanjutkan pembangunan tahun depan. Dengan perubahan status ini, ujarnya, peralatan kesehatan akan lebih memadai, SDM dan ada dokter spesialis. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 21 Januari 2015

Halaman 6

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

Kerjasama BKBPP Sumbawa dengan Harian Suara NTB

BKBPP Sumbawa Gelar Puncak Pekan Pelayanan KB Gratis Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa melaui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Sumbawa menggelar Puncak Pekan Pelayanan KB Gratis, Pemeriksaan Golongan Darah, dan Pengecekan Gula Darah yang diperuntukkan bagi semua masyarakat Sumbawa di RTH Taman Mangga, Selasa (20/1) kemarin.

Puncak pekan pelayanan KB Gratis, merupakan salah satu momentum strategis dalam rangka Menyambut Hari Ulang Tahun ke 56 Kabupaten Sumbawa tahun 2015.

Hadir dalam pembukaan acara tersebut, Sekda Kabupaten Sumbawa, Anggota FKPD, ketua GOW Kabupaten Sumbawa, para Asisten Sekda, para Staf Ahli Bupati, Para

Camat, dan Kepala SKPD Lingkup Pemkab. Sumbawa.

Kepala BKBPP Kabupaten Sumbawa selaku Seksi Bakti Sosial HUT Ke 56 Kabupaten Sumbawa Ir. A. Yani dalam sambutannya menyampaikan, pelayanan pekan pelayanan KB gratis di seluruh Kecamatan Kabupaten Sumbawa telah berlangsung dari tanggal 12 Januari 2015 (1.221 Akaseptor yang terdiri dari IUD 180, Implant 484, Suntikan 468, Pil 74 dan Kondom 15 Akseptor).

Pemeriksanaan Golongan Darah Gratis telah dilakukan di Pesantren Abubakar, Pesantren Muhammadiyah, dan Pesantren NWDI yang melibatkan seluruh santri. Kegiatan puncak pelayanan KB gratis diintegrasikan dan dipadukan pemeriksaan PAP Smear sebanyak 389 orang, pemeriksaan gula darah yang bekerja

Foto bersama Wakil Bupati Sumbawa, Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Sekda Sumbawa, Asisten II Setda Sumbawa, Kepala BKBPP Sumbawa dan pejabat lainnya. sama dengan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Sumbawa. Pemeriksaan Gula Darah sewaktu-

waktu sebanyak 100 sasaran.

Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Arasy Muhkan dalam sambutannya saat membuka keg-

Wakil Bupati Sumbawa meninjau pelaksanaan KB gratis dan pemeriksaan golongan darah di RTH. iatan Pekan Pelayanan KB Gratis tersebut menyampaikan terima kasih khususnya kepada Keluarga besar BKBPP yang telah bekerja keras dan beker-

ja cerdas dalam rangka menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam berKB. Menurutnya, KB bukan hanya mengatur pembatasan kelahiran,

tetapi bagaimana menjaga dan mengatur jarak kelahiran agar ibu rumah tangga bisa beraktualisasi dengan lingkungan sekitarnya.

“BerKB tidak hanya untuk memperbanyak keturunan, tetapi bagaimana merencanakan dengan baik agar menghasilkan generasi penerus yang unggul,” pesannya.

Berbagai prestasi yang telah diraih BKBPP Kabupaten Sumbawa hendaknya dijadikan contoh untuk memperbaiki diri guna menyempurnakan lagi kinerja BKBPP Kabupaten Sumbawa di masa mendatang. Sehingga, akan menghasilkan prestasi yang lebih banyak lagi.

Di akhir kegiatan, dilakukan peninjauan lokasi KB Gratis, Pemeriksaan Golongan Darah dan Pemeriksaan Gula Darah oleh Wakil Bupati Sumbawa bersama para undangan. (arn/*)

Pesan dan Harapan di Usia Ke-56 Kabupaten Sumbawa

Mempertahankan Peningkatan dan Kemajuan Sambil Evaluasi Sumbawa (Suara NTB) Sejarah panjang Kabupaten Sumbawa hingga usianya yang ke 56 tahun dengan segala perubahannya mesti dirawat dan disyukuri. Mempertahankan peningkatan dan kemajuan sekaligus melakukan evaluasi tanpa henti. Seraya menabur harapan terciptanya terobosan baru untuk Sumbawa yang lebih baik.

Tentu keberhasilan yang diraih saat ini tak lepas dari peran para sesepuh dan orang tua sebagai bagian dari sejarah perjalanan daerah Sabalong Samalewa ini. Salah satunya, Sultan Sumbawa, Sultan Muhammad Kaharuddin IV, yang meminta pemerintah maupun masyarakat melakukan perenungan dan introspeksi atas perjalanan sejarah yang telah dijalaninya bersama- sama. Berbagai program dan hasil pembangunan yang telah berhasil dicapai demi kemajuan Sumbawa yang telah dinikmati sekaligus memberi manfaat kepada Tau dan Tana Samawa.

Serta menjadikan keberhasilan tersebut lebih meningkatkan kinerja dan rasa optimistis bagi pemerintah.

Ke depan, Sultan berharap pemerintah perlu lebih cermat dan cerdas memperhatikan arah kecenderungan perkembangan sekitar, baik regional, nasional dan internasional. Dengan lebih menguatkan pembangunan kesiapan pangan. Kemudian membuat terobosan yang berarti di bidang pendidikan sehingga Sumbawa sebagai salah satu centre of excellence. Menyiapkan langkah strategis dalam perspektif jangka panjang meningkatkan kemampuan bersaing daerah kita sehingga dapat memenangkan persaingan. Agar Tau dan Tana Samawa tetap eksis dan optimal dalam memberikan kontribusi bagi pertumbuhan pembangunan nasional Indonesia.

“Insya Allah, semua itu dapat kita wujudkan dengan semangat kebersamaan pemerintah dan Tau Samawa, dalam kesadaran menjaga marwah dan martabat Tana Samawa,” terangnya.

Paling penting, kata Sultan, senantiasa memperkuat komitmen untuk menjaga kerik salamat Tau ke Tana Samawa dengan senantiasa mendasarkan pola pikir dan pola tindak Katakit lako Nene Kangila boat lenge.

Membangun solidaritas Sumbawa Incorporated yang bertumpu dalam menjaga dan melestarikan budaya dan nilai-nilai luhur Tau ke Tana Samawa.

Mantan Bupati Sumbawa, Drs. H. Latief Majid, juga menyampaikan harapan kepada pemerintah agar menyelami keinginan masyarakat. Dengan sering turun ke lapangan mengevaluasi hasil-hasil perkembangan masing-masing desa dan wilayah. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dijalankan. Termasuk bagi DPRD Sumbawa untuk ikut pula bimbingan dan pengawasan. Agar setiap program tepat sasaran. Terutama untuk perbaikan sarana dan infrastruktuktur. Seperti jalan dan pengairan (irigasi) yang dilihatnya sejauh ini belum merata.

“Dalam melaksanakan program, jangan sampai laporan uangnya saja yang sudah terpakai semua, tetapi hasil dari program itu yang terpenting,” katanya berpesan.

Sementara Mantan Ketua DPRD Sumbawa, Drs. H. Umar Hasan lebih banyak menitipkan pesan untuk pem-

bangunan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya generasi muda di daerah ini. Agar kualitas SDM Sumbawa tak kalah bersaing dengan daerah lain. Terutama yang menjadi dasar iman, takwa, dan kepribadian.

“Ini yang perlu kita bendung , jaga , pelihara, dan rawat bersama. Untuk itu , jangan sampai penyakit sosial merajalela di masyarakat. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi orang tua , tokohtokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan umat dan semua elemen masyarakat bahu membahu bekerja sama menjaganya,” katanya, seraya mengatakan, dibutuhkan keberanian pemerintah untuk memberantas narkoba,

judi dan miras. Agar tidak menjadi petaka bagi generasi muda Sumbawa di kemudian hari.

Rektor Universitas Samawa (UNSA), Prof. Dr. Syaifuddin Iskandar, mengparesiasi kemajuan yang terjadi di daerah ini seiring dengan bertambahnya usia Kabupaten Sumbawa. Ke depannya diharapkan semua elemen masyarakat ikut berpartisipasi bersama-sama menggerakkan pembangunan Sumbawa secara total. Sebaliknya pemerintah juga jangan pernah bosan mengajak masyarakat berpartisipasi menuju Sumbawa Senap Semu Nyaman Nyawe Mura Era .

Untuk mencapai cita-cita tersebut, Pemkab harus

berusaha keras memikirkan nasib terutama generasi muda yang masih banyak menganggur. Dengan pro aktif menarik investor ke Sumbawa, sehingga lapangan kerja bisa terbuka. Dari segi infrastruktur, juga masih banyak yang mesti diurus, seperti jalan, listrik, jaringan air dan lainnya. Bukan hanya itu saja , sarana dan prasarana jalan, akses menuju obyek-obyek wisata juga perlu diperhatikan.

“Kalau Sumbawa mau maju, pemerintah bergerak sama-sama dengan masyarakat membangun daerah ini , supaya kedepan cita-cita yang dinginkan bisa tercapai,” demikian Prof. Ude sapaan akrabnya. (arn)

SUARA NTB Rabu, 21 Januari 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Diduga Malaria

Ibu Melahirkan Meninggal Bersama Anaknya Dompu (Suara NTB) Rosdiana (26) warga Woro Jaya Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa meninggal dunia sesaat setelah melahirkan anak pertamanya di RSU Dompu. Anak laki-laki yang dilahirkan secara normal juga meninggal semasih dalam kandungan.

Kematian Rosdiana yang dikabarkan karena menderita malaria jenis plasmodium falciparum ini, justru tidak terdeteksi saat dites laboratorium Puskesmas Kempo (yang merujuk pasien).

Kepala Dinas Kesehatan Dompu, Gatot Gunawan, SKM, M.MKes yang didampingi kepala seksi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di ruang kerjanya kepada Suara NTB, kemarin mengungkapkan, kasus kematian Rosidiana dan putra yang dikandungnya menjadi kasus pertama di tahun 2015.

Berdasarkan riwayat kontrol kehamilannya, ia sudah dua kali dikontrol bidan Desa di Lanci Jaya tempatnya berdomisili. Pemeriksaan ketiga keempat dilakukan di Puskesmas Kempo, karena ia hendak melahirkan di kediaman orang tuanya Dusun Madiaya Desa Kempo.

Menjelang melahirkan, Rosdiana juga tidak mengalami kelainan dalam kehamilan seperti darah tinggi dan lainnya. Tekanan darahnya normal dan ia melahirkan secara normal. Pasca melahirkan pun ia tidak mengalami pendarahan.

“Menjelang melahirkan, ia menderita panas tinggi dan anak dalam kand-

ungannya tidak bergerak, sehingga dirujuk ke RSU Dompu,” katanya.

Hasil pemeriksaan laboratorium, Rosdiana menderita malaria jenis plasmodium falciparum. Ia dirujuk ke RSU Dompu, Sabtu (17/1) dan meninggal Minggu (18/1) sore. Karena terlambat diketahui menderita malaria, nyawanya bersama bayi yang dikandung tidak bisa diselamatkan.

Tapi ia melahirkan secara normal, kendati anaknya sudah meninggal sejak dalam kandungan. “Tidak terdeteksi malaria saat dites di Kempo kemungkinan karena yang bersangkutan baru minum obat,” jelas Gatot.

Kematian Rosdiana, Gatot berjanji, akan menelusuri lebih lanjut di lapangan agar bisa menekan kasus kematian bayi dan ibu melahirkan. “Kematian ibu melahirkan ini akibat penyebab tidak langsung, karena ia menderita malaria. Kita berharap ini kasus pertama dan terakhir,” harapnya.

Di tahun 2014, kasus kematian

(Suara NTB/ula)

Gatot Gunawan bayi di Kabupaten Dompu tercatat sebanyak 28 kasus dan kasus kematian ibu melahirkan sebanyak dua kasus.

Dengan program pemerintah pusat yang merubah sistem kapitasi menjadi klaim untuk pembayaran jasa bidan dalam mengontrol ibu hamil akan menekan kasus pada ibu hamil.

“Karena setiap bidan akan berlomba-lomba mencari ibu hamil untuk dikontrol sejak awal kehamilan hingga pasca melahirkan,” terangnya. (ula)

Wujudkan Swasembada Pangan

Pemda dan Dandim Dompu Canangkan Pengembangan Irigasi

30 Ribu Warga Kota Bima Belum Miliki E-KTP Kota Bima (Suara NTB) Hingga akhir Januari tahun 2015 ini, tercatat 30 warga Kota Bima belum memiliki E-KTP. Tingginya jumlah ini, menyusul makin bertambahnya warga yang baru saja memasuki usia 17 tahun.

Demikian disampaikan Kepala Disdukcapil Kota Bima Mariamah, SH saat dikonfirmasi di pelataran Kantor Pemkot Bima, Selasa (20/1) pagi. Menyusul masih banyaknya yang mengurus E-KTP ini, pihaknya pun akan melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini akan dilakukan hingga tingkat Kecamatan maupun Kelurahan. “Jumlah (30 ribu) itu karena dilihat dari Perkembangan umur yang masuk 17 tahun,” terang.

Sementara itu, meski belum tertuang dalam SOP, untuk pengurusan pihaknya

mencoba mensiasati. Karena setiap hari jugabanyakyangmengurusuntukmendapatkan E-KTP. Bagi warga yang sudah melakukan perekaman, pihaknya meminta waktu selama satu minggu sehingga bisa mendapatkan kartu E-KTP. Sementara bagi yang belum melakukan perekaman, pihaknya meminta waktu selama dua minggu. Sebab, meski persyaratan sudah diajukan namun pihaknya butuh waktu untuk melakukan verifikasi ulang.

Pasalnya, belajar dari pengalaman dari yang mengajukan persyaratan juga banyak data yang tidak valid.

Ditanyai adanya keluhan terkait pengurusan surat pindah bagi warga yang ingin pindah dari Kota Bima ke daerah lain? Mariamah juga mengungkapkan hal yang sama. Sedianya, pelayanan ele-

ktronik tersebut bisa diproses langsung.

Namun hal tersebut tak bisa dilakukan karena pihaknya harus melakukan validasi terlebih dahulu. “Siapa tahu ada yang kurang,” tuturnya.

Disamping itu, kendala yang dihadapi juga saat pengiriman data ke daerah tujuan. Hal tersebut tak bisa dilakukan jika server daerah tujuan tidak online.

Di samping itu harus divalidasi juga karena kebanyakan banyak terjadi pemalsuan data. Belum lagi, karena menggunakan sistem online, pihaknya juga harus mengirimkan data ke data center di Jakarta. Ditambahkannya, syarat untuk pindah dari daerah Kota Bima ke daerah lain hanya KTP dan KK asli.

Dua syarat tersebut sesuai dengan SOP Disdukcapil Kota Bima. (use)

Dompu (Suara NTB) Pemerintah daerah (Pemda) melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Dompu bersama Kodim 1614/Dompu mencanangkan gerakan upaya khusus pencanangan pengembangan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan. Kabupaten Dompu diharapkan memiliki 58 ribu hektar tanaman padi, 500 hektar jagung, dan kedelai 22 ribu ha selama dua tahun kedepan. Kendati tidak bisa dipenuhi karena luasan lahan, Dompu menargetkan melalui program optimalisasi lahan dan peningkatan produksi.

Dandim 1614/Dompu, Letkol Inf Hendro Cahyono saat pencanangan gerakan upaya khusus pencanangan pengembangan jaringan irigasi di Desa Lune Kecamatan Pajo, Selasa (20/1) kemarin, mengatakan, pemerintah telah menargetkan luas tanaman padi di Kabupaten Dompu 58 ribu hektar dan potensi lahan irigasi di Dompu hanya 39 ribu hektar.

“Karena luasan tanah mungkin tidak bisa, mungkin kita hanya meningkatkan produksi panen. Biasanya hanya satu kali panen, kita tingkatkan menjadi dua-tiga kali panen dengan pembuatan irigasi-irigasi,” tegasnya.

Untuk mensukseskan program swasembada pangan, lanjut Dandim, semua Babinsa akan terlibat secara

(Suara NTB/ula)

BATU PERTAMA - Wakil Bupati Dompu, Ir. H. Syamsuddin H. Yasin, MM saat meletakkan batu pertama perbaikan irigasi di Desa Lune Kecamatan Pajo kerjasama Kodim 1614/Dompu dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Dompu, Selasa (20/1) kemarin. aktif bersama PPL dan petani untuk meningkatkan produksi yang telah dicanangkan. “Tidak usah ragu dan sungkan untuk bekerja sama dengan Babinsa, karena kita sudah akan kembali lagi. Bahwa TNI adalah milik rakyat, bersama TNI petani aman dan sejahtera. Mudah-mudahan ini (swasembada pangan) bisa, energi kita akan terbangun dan kita tidak dilecehkan lagi oleh bangsa lain,” katanya.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Dompu, Ir H Fakhrurrazi pada kesempatan yang sama, mengatakan, pengembangan jaringan irigasi se Kabupaten Dompu sebanyak tujuh ribu hektar dengan biaya Rp 1,1 juta per hektar. Sehingga pengerjaannya tidak didasarkan pada volume, tapi berdasarkan kebutuhan perbaikan irigasi. (ula)

SUARA NTB Rabu, 21 Januari 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Bawaslu Umumkan Seleksi Panwas Bulan Ini Mataram (Suara NTB) – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB, M Khuwailid memastikan pengumuman seleksi Panwaslu di tingkat kota dan kabupaten akan rampung dan bisa diketahui publik akhir Bulan Januari ini. “Ya, kami pastikan akhir bulan inilah, tinggal menunggu keputusan pengesahan dan ditetapkan, Perppu No 1/2014 tentang Pilkada oleh DPR RI di Jakarta yang lagi gencar dalam pembahasan,’’ terangnya Suara NTB, di ruangannya, Selasa (20/1).

Dia menegaskan dari nama-nama yang diumumkan nanti tidak ada istilah titip menitip ataupun gratifikasi. ‘’Mereka semuanya diseleksi secara ketat dan Bawaslu sendiri mempertimbangkan secara matang nama-nama yang lolos nanti, dengan mengedepankan nilai-nilai idealisme tentu yang mempunyai kapasitas, integritas dan leadership,’’ tegasnya Khuwailid menambahkan, kenapa dia memastikan bulan ini, alasannya pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB sudah mengelurkan draft untuk pendaftaran pencalonan kepala daerah baik kota maupun kabupaten.

Seperti diketahui, Bawaslu Bulan Desember lalu telah menyeleksi calon anggota Panwas di kota dan kabupaten yakni Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kota Mataram, Kabupaten Lombok utara (KLU) dan Kabupaten Lomboh Tengah. (uki)

Pengelola Warde Mengaku Serahkan Uang ke Oknum Pejabat Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Sekretaris Dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah (DPPKD), Fauzan Husniadi mengaku, telah bertemu pihak Warde untuk mengkonfirmasi terkait pajak hiburan yang diduga diberikan kepada oknum pejabat di Lobar berinsial HMSU. Pengelola Warde, Oka mengaku dipungut puluhan juta untuk pengurusan izin hiburan karaoke tersebut.

Fauzan menyatakan, Oka mengaku, untuk operasional dan pengurusan izin Warde dibeking oleh beberapa oknum pejabat tinggi di Lobar, bahkan Oka juga dengan gamlang menyebutkan bahwa biaya yang sudah dikeluarkan untuk mengurus izin hiburan tersebut sampai Rp 270 juta. Seingatnya sekitar Rp 50 juta diserahkan ke mantan asisten I Setda Lobar.

Namun TGH. MS Udin membantah dirinya pernah menerima uang. Dan dirinya kembali menuding bahwa ada oknum yang sengaja merusak nama baiknya. “Saya pernah ditawari, namun saya tolak,” kilahnya.

Ia mengaku tersinggung atas pemberitaan yang menyebut dirinya menjadi beking beberapa investor baik Warde maupun di Bangko-Bangko Sekotong dirinya mengaku sangat tersingung. Beberapa orang anggota DPRD Lobar daerah pemilihan (dapil) II Gerung-Kuripan yang dikonfirmasi wartawan enggan menanggapi terkait aktifitas ilegal Warde. “Kalau komen masalah itu enggak enak saya,” kata wakil ketua DPRD Lobar H. Nursaid menjawab wartawan. Namun H. Nursaid akan meminta rekan-rekan di komisi I DPRD Lobar untuk mengkroscek permasalahan yang terjadi di Warde.

Sebelumnya, Bupati Lobar DR. H. Zaini Arony dengan tegas mengatakan Pemda Lobar tidak akan mengeluarkan izin hiburan untuk Warde. Alasannya selain karena lokasi Warde berada di luar zona hiburan juga karena beberapa tokoh di daerah tersebut melarang bupati untuk memberikan izin. (her)

Korban Ditodong Parang, Perampok Gasak Perhiasan Giri Menang (Suara NTB) – Kawanan perampok bersenjata kembali beraksi terjadi di Dusun Aik Ampat Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Lobar Senin malam. Aksi dua perampok ini terbilang nekat karena dilakukan pukul 19.00 wita. Situasi saat itu agak ramai karena saat bersamaan di daerah itu sedang ada pelaksanaan maulid. Perampok berhasil membawa lari perhiasan berupa tiga cincin emas seberat 4,5 gram.

Korban perampokan, Safiah menuturkan, kawanan rampok yang menutup wajahnya dengan jaket melancarkan aksinya sekitar pukul 17.00 Wita. Ia menuturkan, situasi di rumah dalam keadaan sepi. Suaminya sudah berangkat ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat magrib. Sedangkan, dua anaknya baru saja keluar. Belum lama suaminya pergi, Safiah dikagetkan dengan suara orang sedang berjalan di depan rumahnya.

Ia mengira anaknya, lalu membuka korden jendela. Saat itu ia terkejut karena dikira itu jin yang menakut-nakuti, namun setelah ia menyebut jin perampok ini menodong dengan parang. Karena pelaku, ketika melihat Safiah, kawanan maling itu langsung mengeluarkan parang dan mengarahkan ke korban.

Merasa terancam, Safiah hanya bisa diam, apalagi para pelaku mengeluarkan kalimat bakal membunuhnya jika berteriak. Ditengah todongan parang, Safiah hanya bisa diam. Sementara, salah seorang pelaku masuk ke dalam rumah dan mencari harta benda milik korban.

Setelah membuat korban tidak berdaya, pelaku leluasa mengobrak-abrik rumah korban. Mereka membongkar lemari di dalam kamar tidur korban dan mendapati tiga cincin emas seberat 6 gram. Usai menggasak emas korban pelaku langsung kabur. Kasus perampokan ini telah dilaporkan ke Polres Lobar. Penyidik dari Polsek Gerung dan Satreskrim Lobar sudah melakukan olah TKP. Mereka datang usai Kepala Dusun setempat melaporkan peristiwa yang dialami keluarga Muhsin. (her)

(Suara NTB/her)

KAMAR - Kamar korban yang disatroni perampok

SEPI – Suasana sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, terlihat sepi pengunjung. Sidang ini memang kurang menarik perhatian publik karena berkaitan dengan perkara beras miskin (raskin) Kabupaten Dompu yang nilai kerugiannya puluhan juta. Berdasarkan akumulasi perkara yang masuk di pengadilan Tipikor, masih didominasi perkara kecil yang nilainya puluhan sampai ratusan juta. Ini menandakan Kejaksaan dan Kepolisian belum mampu mengusut perkara yang nilainya diatas Rp 1 miliar.

Polri Gugat KPK Jakarta (Suara NTB) – Polemik terkait Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan terus bergulir. Kini Markas Besar Kepolisian Indonesia mengajukan gugatan praperadilan kepada KPK terkait penetapan status tersangka Budi Gunawan atas kasus gratifikasi.

Ilustrasi

(Suara NTB/ist)

“Ini (gugatan) bentuk sikap kritis Polri. Ini pembelaan untuk anggota Polri yang dilakukan sesuai jalur hukum,” kata Kepala Divisi Humas Kepolisian Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Ronny F Sompie, Selasa (20/1). Kepolisian Indonesia sudah berdiskusi dengan para ahli hukum dalam mempersiapkan gugatan itu.

Sementara Kepala Divisi Pembinaan Hukum Kepolisian

Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Moechgiyarto, membenari institusinya telah mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada Senin (19/1). “Ya benar, sudah diajukan kemarin ke PN Jaksel,” kata Moechgiyarto, dalam pesan singkat kepada wartawan.

Pada Selasa (13/1), KPK menetapkan calon kepala Kepolisian Indonesia, Gunawan sebagai tersangka kasus dug-

aan penerimaan suap dari transaksi mencurigakan.

“Menetapkan tersangka Komjen BG dalam kasus tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan janji saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir di Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lain di Mabes Polri,” kata Ketua KPK, Abraham Samad, saat ini. (ant/bali post)

Telan Anggaran Rp 1,6 Miliar

Belum Setahun, Gedung Satpol PP Lobar Retak dan Bocor Giri Menang (Suara NTB) – Belum setahun selesai dibangun dan baru ditempati beberapa bulan, kondisi gedung Satuan Pol PP Lombok Barat (Lobar) mulai rusak di beberapa bagian. Pada bagian atap mulai bocor dan tembok bangunan retak memanjang. Disamping itu, cat tembok mengalami kelupas di beberapa bagian.

Pantauan koran ini, atap kantor yang berdampingan dengan rumah dinas (Pendopo) Bupati bocor. Di beberapa bagian ruangan atapnya bocor, seperti di ruang kerja Kasatpol PP dan serambi belakang kantor ini. Selain atap bocor, dinding gedung juga retak di beberapa bagian. Keretakan itu terlihat di dinding bagian timur. Begitu pula dengan pilar yang menopang bagian depan pintu masuk kantor itu. “Terlihat kok keretakan pada dua pilar depan, dinding bagian timur, dan

dinding ruangan depan,” kata salah seorang petugas Satpol PP sembari memperlihatkan dinding yang retak tertsebut.

Kerusakan tidak hanya pada keretakan dinding dan atap bocor. Tapi, cat juga terkelupas. Cat gedung kantor terkelupas di beberapa bagian. Terutama pada bagian luar kantor.

Kasatpol PP I Nengah Sugiartha yang dikonfirmasi mengenai kondisi gedung itu membenarkan adanya kebocoran dan keretakan pada bangunan itu. Ia yang menempati kantor itu sering kali ketika hujan ruangannya bocor. Ditanya mengenai pengerjaan gedung, Ical menolak berbicara. Ia menjelaskan, pihaknya tidak tahu menahu perihal pengerjaan ini. Begitupun dengan kualitas bangunan yang sudah menghabiskan APBD miliaran rupiah ini. sebab,

dinas tenis dalam hal ini PU yang menghandel proyek ini.

Seperti diketahui, pembangunan gedung Satpol PP memiliki pagu dana Rp 1.531.190.000 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 1.467.120.000.

Anggaran itu bersumber dari APBD 2014. Sementara, pemenang tender proyek itu CV Kurnia Karya. Kadis PU Ir. Sakri menyatakan proyek gedung itu masih dalam masa pemeliharaan sehingga masih menjadi tanggung jawab kontraktor. “Enam bulan masa pemeliharaan, kontraktor wajib memperbaiki jika ada yang rusak,’’ katanya. (her) RUSAK Kantor Satpol PP senilai Rp 1,6 miliar belum setahun rampung sudah mulai rusak.

60 Terpidana akan Dieksekusi Mati Jakarta (Suara NTB) – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan, masih ada 60 terpidana yang akan dieksekusi mati karena terlibat kasus besar, seperti narkoba.

“Kita masih punya stok 50-60 orang yang akan dieksekusi mati,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo, di sela pertemuan dengan Pemimpin Redaksi Media Massa di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (20/1).

Eksekusi mati yang dilakukan Indonesia telah menjadi perhatian dunia, bahkan ada beberapa negara yang protes atas hukuman tersebut. Namun, Prasetyo menegaskan, Indonesia akan tetap melaksanakan hukuman mati tersebut.

“Pokoknya Indonesia tidak akan mundur. Kita jalan terus. Indonesia harus disela-

Prasetyo dinilai tidak cocok untuk manusia. Hal-hal kecil seperti itu kerap membuat publik ragu dengan kebijakan yang dihasilkan pemerintahan Jokowi-JK, katanya.

“Tak cocok rasanya kata stok digunakan untuk menggambarkan seorang manusia. Ada rasa bahasanya yang tidak pas di sana,” ujar Budiman.

Sementara, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjijatno lalu mengklarifikasi maksud dari kata stok yang (ant/bali post) dilontarkan Prasetyo.

HM. Prasetyo “Ini kan konteksnya bukan wawancara, jadi bahasanmatkan,” jelas dia.

Menurut Prasetyo, narkoba ya Jaksa Agung ya santai bukan lagi kejahatan yang saja,” ujar Tedjo.

Kejagung sebelumnya telah hanya melibatkan satu negara, tetapi telah menjadi menembak mati enam narapidana narkotika, Minggu (18/ sindikat antarnegara.

Pada pertemuan tersebut, 1). Satu napi warga negara InPemred sebuah harian nasion- donesia, sementara lima napi al Budiman Tanuredjo menilai lain adalah warga negara assebutan stok yang dilontarkan ing. (ant/bali post)

(Suara NTB/her)

Oknum Mahasiswa UMM Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana Mataram (Suara NTB) Terduga pelaku pembunuhan IW (21) mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pembunuhan berencana terhadap teman satu kosnya Bunyamin (25).

Kasubbag Humas Polres Mataram AKP I Wayan Suteja dikonfirmasi via handphone mengatakan “Pelaku sudah ditetapkan jadi tersangka atas dugaan pembunuhan berencana,’’ akunya. Disangkakannya pasal 351 KUHP tentang pembunuhan berencana karena pelaku sempat mengambil belati dan mencari korban untuk ditusuk.

Selain pelaku, polisi juga telah mengamankan barang bukti berupa belati. Suteja mengatakan, kasus pembunuhan yang terjadi di BTN Pagesangan Indah, Gang II, nomor 08 Mataram menewaskan Bunyamin (25), Mahasiswa UMM Semester XI jurusan PPKn, asal Ncera Bima Jalan Lintas

Tente Karumbu. Kejadian tersebut berlangsung Senin (19/ 1) sekitar pukul 14.30 Wita.

Sedangkan terduga pelaku IW (21) mahasiswa semester lima di universitas dan jurusan yang sama. IW yang diketahui berasal dari Renda Bima menusuk lengan kiri korban dua kali dan di bawah ketiak dua kali. Korban menghembuskan nafas terakhir di RSUD kota Mataram. Pembunuhan berawal dari adu mulut antara korban dan pelaku. Pelaku yang tinggal bersama korban diketahui memang malas.

Korban memang sempat menyuruh pelaku mencuci piring sambil membentak. Rupanya pelaku tidak terima dengan perkataan korban, langsung masuk kamar mengambil belati kemudian menikam korban. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk divisum luar.

Sekitar pukul 23.15 jenazah langsung dibawa pulang ke Ncera Bima sesuai permintaan keluarga korban. (rai)

SUARA NTB Rabu, 21 Januari 2015

Ringgo Agus Rahman Idolakan Bob Sadino Jakarta (Suara NTB) – Aktor Ringgo Agus Rahman mengaku mengidolakan pengusaha Bob Sadino, yang meninggal dunia pada usia 81 tahun pada Senin (19/1).

Ringgo menyebut Bob Sadino sebagai orang pertama yang menjadi temannya saat pertama harus bekerja di Jakarta.

Dia mengenang pengusaha yang sering mengenakan celana pendek itu sebagai sosok yang sangat ramah, sederhana, dan rendah hati.

“Dia sosok yang simpel enggak dibuat-buat.

Om Bob idola saya (ant/balipost) banget. Saya ingat dia Ringgo Agus Rahman itu dompetnya hadiah dari celana jins, sudah hitam dan uangnya dilipat-lipat.

Selain itu dia selalu bilang kalau mobil yang sering dipakai adalah mobil sopirnya bukan punya dia karena tiap hari yang mengendarai sopirnya,” kata Ringgo.

“Beliau adalah sosok yang luar biasa menghargai orang,” katanya.

Ringgo mengaku mengenal Bob saat syuting bareng tahun 2006, ketika dia belum menetap di Jakarta dan masih harus bolak-balik Jakarta-Bandung.

“Usai syuting saya mau pulang ke Bandung, tiba-tiba Beliau nahan saya agar jangan pulang dulu. Om Bob bilang: ‘maen ke rumah saya dulu lah makan’,” tuturnya saat menghadiri pemakaman di Tempat Pemakaman Umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan.

Ringgo yang ketika itu sama sekali belum punya teman di Jakarta memenuhi undangan tersebut dan berkunjung ke rumah sang pengusaha.

“Di jalan saya sudah ditelponin. Saya kebetulan tidak tahu jalan Jakarta akhirnya saya sampai, ada istrinya dan diajak makan spaghetti. Saya diajarin cara makan spaghetti,” kenangnya.

Ringgo juga pernah bertanya kenapa Bob Sadino mengapa dia suka mengenakan celana pendek.

“Saya dibego-begoin waktu nanya itu. Dia bilang Jakarta ini panas, makanya suka pakai celana pendek. Om Bob itu pakai celana panjang hanya pada waktu dua suasana, awal kehidupan, pernikahan, dan akhir kehidupan, pemakaman,” katanya.

Ringgo pun menuturkan bahwa Bob Sadino sangat menyayangi istrinya.

“Waktu itu saya tanya Om Bob. Kenapa enggak syuting bareng lagi ama saya? Om Bob bilang kasihan istri karena kalau syuting kan pulang malam. Istrinya pasti nungguin untuk membukakan pintu. Itu keren banget,” katanya.

“Saya juga sempat minta wejangan bagaimana tips melangkah ke pernikahan. Dia bilang, pernikahan itu belajar ikhlas,” tambah dia.

Ringgo yang sedang berada di Yogyakarta menyempatkan diri terbang ke Jakarta untuk menghadiri pemakaman Bob Sadino.

“Begitu Om Bob dirawat, saya minta pada keluarga untuk terus dikabari. Lalu semalam menantunya bilang ‘Babe udah meninggal’, saya pun langsung terbang kemari,” katanya. (ant/bali post)

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Masyarakat Lingkar Tambora Tolak FTMD Mataram (Suara NTB) Penyelenggaraan Festival Tambora Menyapa Dunia (FTMD) di Kabupaten Dompu ditolak oleh masyarakat sekitar kawasan itu. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) NTB, Drs.H. Muhammad Nasir akan menanyakan apa persoalan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

“Kita akan mengundang pelaku – pelaku penolakan ini untuk datang kemari. Kita akan tanya kepada mereka terkait apa persoalannya, langkah ini masih kita koordinasikan dengan pihak Pemkab,” terangnya ketika dikon-

firmasi Suara NTB via telpon, Selasa (20/1).

Ia menilai, persoalan tersebut tidak lepas dari masalah pemberdayaan masyarakat setempat. Dikatakannya, penolakan itu tidak terjadi di Kabupaten Dompu melain-

kan di Wilayah Bima. “Penolakan itu tidak terjadi di Dompu, melainkan di Bima sana, saya sudah berkoordinasi dengan Bupatinya dan hari ini saya menunggu laporan dari dia. Saya pikir ini hanya masalah pemberdayaan ma-

syarakat yang kurang maksimal saja,” tambahnya.

Ia berharap agar persoalan tersebut segera terselesaikan demi berjalannya pelaksanaan kegiatan. Menurut rencana, rangkaian kegiatan FTMD yang memuncak pada 11 April mendatang itu dimulai pada Februari mendatang. Ia juga berharap agar pelaksanaan kegiatan itu tidak tercoreng dengah hal – hal yang dapat merugikan industri kepariwisataan. “Kita berharap agar

tidak adanya gejolak yang nantinya dapat merusak citra pariwisata kita. Memang ini sederhana, namun dampaknya akan mengalir kepada citra pariwisata NTB,” tandasnya.

Jika sampai terjadi gejolak saat pelaksanaan kegiatan nantinya, maka tak heran nama besar industri pariwisata NTB akan tercoreng di mata dunia. Sebab, saat pelaksanaan nanti, para pelaku pariwisata akan menghadirkan tamu – tamu se-nusantara. (met)

Dian Pramana Poetra Gelar Konser Tanpa Fariz RM

(Suara NTB/ist)

Dian Pramana Poetra

Jakarta (Suara NTB) – Musisi ternama Dian Pramana Poetra (Dian PP) dipastikan akan melangsungkan konser tanpa keikutsertaan rekannya sesama musisi Fariz RM yang saat ini tersandung kasus narkoba.

“Sebagai seorang sahabat sesama musisi, saya doakan yang terbaik buat mas Fariz RM. Tak lupa juga saya haturkan terima kasih kepada pencinta musik yang telah mengoleksi album kami,” ujar Dian PP di Jakarta, Selasa (20/1).

Meski tanpa kehadiran Fariz RM, Dian PP akan mengawal mini konser ini, dengan dukungan MALIQ & d’Essentials, SORE, Angel Pieters, 3Composer, TUFFA, Richard Schrijver dengan spe-

cial guest star REZA Artamevia.

Konser Dian PP dan Fariz RM diperuntukkan bagi penikmat musik yang mengoleksi album “Fariz RM & Dian PP in Collaboration with...” itu akan dilangsungkan di Hard Rock Cafe, Rabu (4/2).

Album yang digagas produser eksekutif Seno M Hardjo itu, memboyong musisi belia untuk melantunkan kembali karya mereka. Tersebutlah nama Angel Pieters, Fatin Shidqia Lubis, Citra Scholastika, Sandhy Sondoro, Glenn Fredly, Sammy Simorangkir. Lalu ada lagi Indah Dewi Pertiwi, 3Composer, Maliq & d’Essentials, SORE, Tuffa, Ecoutez hingga new comer yang sedang bersinar Isyana Sarasvati dan Richard Schrijver.

“Para musisi muda ini memberi semangat untuk terus berkarya,” kata Dian.

Album tersebut disalurkan melalui gerai KFC. Direktur A dan R PT Swara Swara Emas yang merupakan perwakilan KFC, Rummy Azis, mengatakan album tersebut termasuk laris manis dan tidak terpengaruh dengan kasus narkoba yang melanda Fariz RM. “Alhamdullillah masyarakat pecinta musik sudah bisa membedakan, antara persoalan pribadi dan kadar sucinya sebuah karya cipta seni dalam hal ini, musik,” kata Rummy. (ant/balipost)

(ant/bali post)

BERJABAT TANGAN - Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly (kiri) berjabat tangan dengan Musisi Indonesia Rhoma Irama (kanan) usai menandatangani dokumen pelantikan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) di Jakarta, Selasa (20/1). Dirjen Hak Kekayaan Intelektual melalui Kementerian Hukum dan Ham melantik 10 orang Komisioner yang terdiri dari lima Komisioner LMKN Pencipta dan Lima LMKN Hak Terkait.

Sejumlah Musisi Dilantik Jadi Komisioner LMKN Jakarta (Suara NTB) – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly melantik 10 orang yang antara lain musisi dan pencipta lagu sebagai komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan LMKN Hak Terkait untuk menetapkan cara pendistribusian dan besaran royalti.

“Panitia seleksi telah menetapkan 10 orang komisioner yang terdiri dari lima orang komisioner LMKN Pencipta dan lima orang Komisioner LMKN Hak Terkait dengan susunan Rhoma Irama, James Freddy Sundah, Adi Adrian atau Adi KLA Project, Imam Haryanto, dan Slamet Adriyadie,” kata Menkumham Yasonna Laoly di gedung Kemenkumham Jakarta, Selasa (20/1).

Penetapan tata cara pendistribusian dan besaran royalti tersebut, untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Selain lima orang itu, Menkumham Laoly juga melantik komisioner LMKN Hak Terkait, yaitu Rd. M. Samsudin Dajat Hardjakusumah alias Sam Bimbo, penyanyi dan pen-

cipta lagu Ebiet G. Ade, Djanuar Ishak, Miranda Risang Ayu, dan Handi Santoso.

Tugas dua lembaga tersebut, katanya, berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

Tanggung jawab tersebut, katanya, antara lain menyusun kode etik LMK di bidang lagu atau musik, melakukan pengawasan terhadap LMK, memberikan rekomendasi kepada menteri untuk menjatuhkan sanski atas pelanggaran kode etik maupun rekomendasi terkait perizinan LMK di bidang musik.

Selain itu, menetapkan sistem dan tata cara perhitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK, menetapkan tata cara pendistribusian dan besaran royalti, melakukan mediasi atas sengketa hak cipta dan hak terkait, serta memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menkumham.

“Masa jabatan komisoner LMKN Pencipta dan Hak terkait adalah tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya,” kata Yasonna.

Dia mengharapkan 10 komisioner tersebut, dapat memberikan kesejahteraan kepada pencipta dan pemilik hak terkait dalam memproduksi lagu dan musik baru, memastikan pembayaran royalti untuk lagu atau musik dari para pengguna, seperti “broadcasting”, karooke, perhotelan, restoran dan tempat lain yang menggunakan musik untuk kepentingan komersial.

Pemerintah juga membentuk Tim Pengawas dan Evaluasi LMKN yang bertugas mengevaluasi kinerja LMKN yang terdiri atas Menkumham Yasonna Laoly, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Eddy Damian, Erry Riyana Hardja Pamekas, Henin Enteng Tanamal, konduktor Addie M.S., Heru Nugroho, anggota kelompok musik SLANK Abdee Negara Nurdin, dan musisi Melly Goeslaw. (ant/bali post)

Kunjungan ke Museum Ditargetkan Lampaui Target Mataram (Suara NTB) Target kunjungan wisatawan tahun 2014 ke Museum Negeri NTB hanya 100.000 orang. Tahun lalu, Museum hanya mampu mengumpulkan angka kunjungan sekitar 77 ribu saja. Tahun ini, Museum akan berupaya melampaui target kunjungan itu.

Pelaksana tugas (Plt) Museum Negeri NTB, Drs. Hafid, MM kepada Suara NTB, Selasa (20/1) siang mengatakan, dirinya optimis akan berhasil melampaui target tersebut.

Ia berencana akan memperbanyak event dan kegiatan lain, demi menggalang peningkatan angka kunjungan wisatawan ke “rumah sejarah” itu.

“Tahun ini kami optimis akan mampu melampaui target, kemarin kita hanya dapat mengumpulkan angka sekitar 77-an ribu pengunjung dalam setahun, kita akan menambah kegiatan – kegiatan yang berpotensi menarik minat kunjungan wisatawan ke museum kita,” terangnya. Dituturkan, saat itu juga museum sedang menyambut kedatangan wisatawan mancanegara. Pandangannya, jika dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah kunjungan di awal 2015 ini relatif lebih padat.

Itulah yang kemudian membangkitkan optimisme dirinya. “Saya belum melakukan rekapitulasi, tetapi kalau dilihat sepintas, jumlah kunjungan pada awal tahun ini lebih banyak dari awal tahun lalu,” tambahnya. Adapun jumlah wisatawan yang berkunjung ke Museum pagi itu tercatat mencapi angka 350 orang. Kunjungan – kunjungan seperti itu semestinya diperbanyak serta dapat dilakukan secara intensif.

Menurut Plt museum ini, koleksi benda – benda bersejarah dan merupakan pusaka peninggalan kerajaan – kerajaan paling digemari oleh para wisatawan. Benda pusaka peninggalan kerajaan – kerajaan tertentu itu berupa keris, dan beberapa perlengkapan lainnya yang terbuat dari emas atau perak. “Yang paling digemari oleh wiatawan asing itu adalah koleksi khazanah yang kita miliki. Koleksi itu merupakan benda – benda peninggalan kerajaan yang pernah berjaya di NTB ini,” tandasnya. (met)

SUARA NTB Rabu, 21 Januari 2015

PENDIDIKAN

Soal Pjs Rektor IAIN Mataram

Imbas Rektor Belum Dilantik

Usman Ebba: Belum Ada Kejelasan dari Pusat Mataram (Suara NTB) Hingga memasuki hari ke-14 pasca Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Dr. Nashuddin, M.Pd, diberhentikan dari jabatannya sebagai rektor, IAIN Mataram belum juga memiliki seorang pimpinan pengganti rektor. Baik dari rektor terpilih ataupun Pejabat Sementara Rektor (Pjs).

Berbagai upaya komunikasi ke pusat pun dilakukan pihak IAIN Mataram agar Kementerian Agama (Kemenag) segera menyetujui usulan nama Pjs yang diajukan berdasarkan hasil rapat senat IAIN Mataram.

Namun hingga kini, Kemenag belum memberikan jawaban atas usulan nama tersebut.

Kepada Suara NTB, Selasa (20/1) Kepala Biro Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BUAAK) IAIN Mataram Drs. Usman Ebba mengklaim sudah berupaya semaksimal mungkin melakukan komunikasi intensif dengan pihak Kemenag. Diakuinya, sejak pelantikan terhadap rektor terpilih urung dilaksanakan oleh Menteri Agama, dirinya sudah dua kali pergi ke Jakarta guna melakukan konsultasi atas kondisi objektif IAIN Mataram kepada menteri.

“Urusan tidak semudah itu di Jakarta, harus melalui prosedur dan mekanisme yang panjang, dan itu harus dilalui. Waktu ke Jakarta, ditemui sama Sekjen Kemenag Pak Nus Syam, beliau janji akan segera memproses,” ujarnya.

Lebih jauh Usman Ebba mengaku dari informasi yang beredar di Kementerian Agama, pada Senin lalu, persoalan yang membelit IAIN sudah dibahas. Meski demikian, sampai detik ini tidak ada kejelasan soal hal tersebut. “Mereka katakan akan bahas sesuai dengan aturan, kalau bisa jangan hanya Pjs tapi langsung rektor definitif,” tegasnya.

Mengenai campur tangan pihak-pihak tertentu sebagai upaya menggagalkan pelantikan, Usman Ebba meminta agar semua pihak berpikir jernih. Mengingat IAIN Mataram adalah aset berharga milik masyarakat NTB yang harus dijaga bersama.

“Kalau di sini (BUAAK, red), semua persoalan surat menyurat lancar, tidak ada yang terlalu strategis. Kalau distribusi surat masuk, surat keluar lancar bisa berjalan baik. Bisa jadi yang terganggu teman-teman tim alih status ke UIN,” ungkap Usman. (dys)

Halaman 10

Puluhan Karyawan dan Honorer IAIN Tuntut Pembayaran Gaji Mataram (Suara NTB) Akibat kevakuman pimpinan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, gaji para karyawan dan tenaga honorer di IAIN Mataram per bulan Desember belum dibayar. Para karyawan dan tenaga honorer terdiri dari para petugas kebersihan dan satpam kampus menuntut pihak kampus segera menyelesaikan pembayaran gaji mereka. Terkait hal ini, mereka menggelar protes di hadapan sejumlah pejabat dan civitas akademika IAIN Mataram, Selasa (20/1).

Salah satu perwakilan karyawan pada kesempatan itu meminta pihak kampus segera membayar gaji mereka bagaimana pun caranya. Pasalnya, berbagai kebutuhan keluarga masing-masing karyawan sudah sangat mendesak.

“Kami minta untuk pembayaran untuk gaji dipinjam dulu, nanti setelah urusan lembaga jelas, kan bisa diganti dan ditutupi,” usul salah satu karyawan.

Selain itu, pihaknya mempertanyakan gaji para karyawan dan tenaga honorer yang tidak diberikan bersamaan dengan gaji PNS di IAIN. Dikatakannya, sebenarnya gaji para karyawan dan honorer bisa keluar sebelum keluar SK pemberhentian rektor lama tanggal 6 Januari lalu. Tapi atas kendala apa, pembayaran gaji tidak dilakukan.

“Kenapa gaji PNS bisa ke-

luar, tapi kenapa kami tidak bersamaan keluar. Kalau IAIN ini sebagai ladang, bagaimana ladang bisa tumbuh subur kalau tidak dikasih pupuk,” tanyanya penuh heran.

Sementara itu, salah seorang satpam juga bingung dengan keterlambatan pembayaran gaji oleh pihak kampus.

Padahal, ia mengklaim, tugasnya sebagai Satpam telah dilaksanakan dengan baik.

Bahkan lebih dari itu, jika ada hal lain yang perlu dikerjakan di luar tugasnya sebagai satpam dikerjakannya juga.

Merespons protes tersebut, Wakil Rektor II IAIN Mataram Drs. Achsanudin, M.Pd, berharap agar setiap masalah yang menyangkut lembaga bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan msuyawarah. Dikatakannya bahwa persoalan yang kini dihadapi lembaga ak-

ibat kevakuman pimpinan/rektor merupakan masalah bersama semua civitas akademika IAIN Mataram.

Diakuinya, pihaknya telah melakukan berbagai cara agar masalah kevakuman ini bisa cepat selesai. “Kita ini tidak diam, tapi terus berupaya. Jangan ada letupan-letupan lagi, hak bapak-ibu kita upayakan.

Kondisinya begitu, pejabat mutlak yang menandatangani itu yang tidak ada. Jangan ada lagi yang bilang pimpinan tidak bertanggung jawab, kami akan tanggung jawab,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan IAIN Mataram, Sanusi, MM, mengaku tidak ada niat lembaga menunda atau tidak membayarkan gaji para karyawan dan honorer. Hanya saja, dengan kondisi lembaga yang tidak memiliki rektor atau Pjs rektor, segala kebija-

(Suara NTB/dys)

TUNTUT GAJI - Karyawan dan honorer IAIN Mataram saat berdialog dengan beberapa pejabat. Mereka menuntut segera pembayaran gaji yang belum dibayar. kan strategis tidak bisa dilakukan, begitupun dengan pencairan gaji para karyawan dan honorer.

“Kebijakan-kebijakan strategis memang tidak bisa dilakukan tanpa rektor. Tapi kita akan upayakan segera, mudahan tidak lama. Ya, ini resiko dari sistem yang ada,”

terangnya.

Selain itu, Sanusi juga menjelaskan, jika Pjs rektor atau pun rektor definitif IAIN belum juga ditunjuk di atas tanggal 10 bulan Februari, ancaman keterlambatan pembayaran gaji untuk bulan Maret juga sudah menanti para PNS di IAIN Mataram. (dys)

Moralitas Pelajar Rendah

Dikpora Didesak Tambah Jam Pelajaran Agama

Susun Dokumen Kurikulum SALAH satu kesiapan yang dilakukan SMPN 9 Mataram sebagai sekolah pilot project penerapan Kurikulum 2013 ada dengan menysusun dokumen I terkait dengan kurikulum 2013.

Kepada Suara NTB, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMPN 9 Mataram Muhammad Taufan Qia, menyebut dokumen I yang disusun sangat bermanfaat sebagai rujukan pelaksanaan Kurikulum 2013 untuk sekolah.

Ada beberapa muatan atau isi yang terdapat pada dokumen tersebut.

Di antaranya muatan kurikulum 2013, struktur (Suara NTB/dys) muatan kurikulum, berbMuhammad Taufan Qia agai kriteria kenaikan kelas, rencana sekolah sampai dengan kalender pendidikan.

“Jadi isinya semuanya lengkap ada di dokumen I, kalau dokumen II dan III berisi silabus dan RPP,” terangnya belum lama ini.

Keberadaan dokumen I sebagai rujukan sekolah dalam menjalankan suatu kurikulum disusun bersama-sama oleh dewan guru, kepala sekolah dan komite sekolah setiap sekali setahun.

Tidak hanya itu, dalam dokumen I juga tertuang standar dan tujuan serta visi misi pendidikan. “Semua itu jadi panduan guru dan sekolah dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar menggunakan kurikulum 2013,” ujarnya. (dys)

Tindak Oknum Guru dan Kepsek Malas

Dikbud Lobar Dinilai Masih Belum Tegas Giri Menang (Suara NTB) Adanya keluhan para wali murid yang ada di SDN 3 Kuripan Utara, kecamatan Kuripan terkait kinerja kepala sekolah (kepsek) dan para guru yang malas masuk mengajar belum direspons oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar).

Buktinya, keluhan yang disampaikan warga melalui surat resmi ke DPRD lalu ditindaklanjuti oleh dewan ke Dikbud untuk mengganti kepsek belum ada tindak lanjut dari Dikbud.

Hal ini dipertanyakan oleh Wakil Ketua II DPRD Lobar, H. M, Nursaid. “Keluhan para wali murid tidak direspons Dikbud, padahal kami telah bersurat menindaklanjuti keluhan wali murid agar mengganti oknum kepala sekolah dan guru yang malas di SDN 3 Kuripan,” tegas Wakil Ketua DPRD ini, ditemui usai bertemu dengan Kepala Dinas Dikbud, Selasa (20/1).

Diakuinya, sudah sejak lama kinerja oknum guru dan kepsek di SDN 3 Kuripan Utara ini dikeluhkan masyarakat.

Pasalnya mereka malas masuk mengajar. Hasil dewan turun ke sekolah itu ternyata ditemukan kepsek dan guru masuk mengajar ke sekolah jam 09.00, sehingga anak murid berkeliaran kemana-mana.

Lalu keluhan ini pun disampaikan ke DPRD beberapa waktu lalu, melalui surat yang dilayangkan ke lembaga sehingga dewan pun menindaklanjutinya ke Dikbud.

Seharusnya dalam mutasi kepsek beberapa waktu lalu, Dikbud mempertimbangkan keluhan masyarakat tersebut.

Sebab, kepsek di SD tersebut terlalu lama bertugas di sana, sehingga ada kejenuhan. Oleh sebab itu menurutnya sangat tepat bila dilakukan penyegaran. Persoalan serupa di SDN 3 Kuripan Timur, bahwa masyarakat khususnya wali murid menolak kepsek di SD setempat dengan alasan latar belakang dan track record-nya.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Bahrul Fahmi. Menurutnya, wali murid mengharapkan agar dinas mengevaluasi dan mengganti kepsek tersebut. Pasalnya, imbas dari guru yang malas tersebut, proses belajar mengajar menjadi terganggu, sehingga anak murid yang berkeliaran saat jam belajar. Para guru yang berstatus PNS juga ikut-ikutan malas sehingga sering kali belajar dimulai jam 8.30 bahkan anak-anak tidak belajar sama sekali.

Kondisi ini jelas wali murid ini berlangsung selama dua tahun, namun tak diperhatikan oleh Pemda. Hal ini justru mengganggu pelayanan bagi masyarakat khususnya di sektor pendidikan. Ia menekankan, dinas harus lebih memperhatikan guru di bawah, karena jangan sampai menerima laporan dari kepsek.

Dalam penjelasannya kepada DPRD, Kepala Dinas Dikbud Lobar M. Ilham beralasan kalau pihaknya secara resmi belum menerima surat dari wali murid dan Dewan. Namun demikian pihak Dinas segera menindaklanjuti keluhan tersebut. “Kami belum terima surat itu,” kilahnya. (her)

(Suara NTB/dys)

PRAKTIK - Siswa SMAN 3 Mataram sedang praktik membuat patung. Meski kualitasnya cukup bersaing, pemasarannya hanya sebatas di internal sekolah. Perlu bantuan dari pemerintah daerah dalam membantu memasarkannya.

Mapel Seni Budaya

Siswa di SMAN 3 Mataram Tidak hanya Pelajari Teori Mataram (Suara NTB) Menjadikan siswa lebih kreatif merupakan salah satu upaya yang dilakukan SMAN 3 Mataram. Pihak SMAN 3 Mataram tidak hanya banyak mengajarkan teori, tapi tetap mengutamakan praktik. Salah satu mata pelajaran (mapel) yang diberikan pada siswa adalah seni budaya. Pada materi ini, siswa diajar cara membuat patung atau berbagai jenis keterampilan lainnya.

Demikian disampaikan Guru Seni Budaya SMAN 3 Mataram Zainal Arifin pada Suara NTB, Selasa (20/1).

Dijelaskannya, praktik membuat patung merupakan satu dari sekian praktik mapel seni dan budaya. Selain itu, ada juga praktik seni rupa meliputi seni rupa murni, kriya dan design. Selain itu, ada juga praktik seni pertunjukan seperti tari, musik, drama dan teater.

Sebelum terjun praktik, Zainal Arifin mengaku terlebih dahulu memberikan konsep atau

teori terhadap siswa. Konsep dasar itu dilanjutkan dengan melakukan pengamatan langsung ke beberapa objek sasaran.

“Setelah itu, baru mereka praktik langsung. Baru dilakukan kritik atau apresiasi atas karya yang mereka buat.

Mereka memberikan penyampaian atas karya mereka secara objektif,” ujarnya.

Adapun hasil karya siswa, Zainal Arifin mengaku selama ini masih terbatas sebagai pajangan di sekolah dan belum sampai ke tahap rencana memproduksi secara massal meski kualitasnya tidak kalah sebanding dengan produk di luar sana dan pangsa pasarnya potensial. Selain sebagai pajangan, hasil karya siswa juga ditampilkan pada saat ada pameran-pameran. “Belum ada rencana ke tahap produksi, karena masih terbatas pada infrastruktur,” ujarnya.

Menurutnya, secara umum potensi bisnis dari hasil karya siswa terbilang

sangat potensi. Apalagi hal itu didukung dengan potensi yang dimiliki para siswa.

“Banyak potensi dari siswa, kapasitas dan kemahiran mereka bisa diperjualbelikan.

Hanya kendalanya itu tadi.

Kalau pasarnya masih sebatas dipasarkan ke bapak-ibu gurunya saja,” terangnya.

Pantauan Suara NTB< puluhan siswa-siswi SMAN 3 Mataram antusias mengikuti praktik belajar membuat patung. Teknik membuat patung sendiri tidak dilakukan dengan cara yang rumit, hanya membutuhkan ketekunan saja, beberapa jam kemudian satu buah patung ukuran kecil dan sedang sudah bisa dihasilkan.

Selain itu, komponen pembuatan patung juga terdiri dari bahan-bahan yang tidak terlalu sulit diperoleh. Berbekal kaolin, yakni tanah liat yang bercampur dengan sejumlah bahan-bahan yang bisa diperoleh di toko-toko, siswa sudah bisa langsung praktik membuat patung. (dys)

Disiplin Siswa Jadi Prioritas SMPN 2 Masbagik Selong (Suara NTB) – Pada awalnya penumbuhan sifat disiplin pada siswa merupakan hal yang sangat sulit, karena membuat suatu penekanan pada siswa. Namun, apabila hal ini terus diterapkan dan dikembangkan setiap hari kepada siswa. Maka, penerapan kedisiplinan itu akan dirasakan manfaatnya oleh siswa maupun pihak sekolah. ‘’Karena kedisiplinan itu merupakan suatu tindakan yang harus dipahami secara sadar untuk kebaikan diri sendiri dan kebaikan bersama. Jika diterapkannya sikap disiplin kepada siswa, lama kelamaan akan menjadi kebiasaan yang baik menuju pendidikan mental siswa ke arah yang lebih baik pula,’’ ungkap Kepala SMPN 2 Masbagik Kabupaten Lombok Timur (Lotim), I Made Ranget, S.Pd, Selasa (20/1).

Diakuinya, kedisiplinan

merupakan suatu kunci dalam menuai keberhasilan di masa mendatang. Oleh karenanya, sejauh ini pihaknya selalu mengawasi siswa-siswanya mulai dari cara berpakaian, tingkah laku, dan penampilan. Bahkan, razia rambutpun tidak luput dari tindakan yang dilakukan dalam upaya mengajarkan siswa untuk hidup disiplin.

Ditambahkannya, membiasakan siswa hidup disiplin, baik di lingkungan sekolah terlebih di luar sekolah merupakan salah satu wahana dalam menciptakan suatu hal yang positif bagi kehidupan siswa baik sekarang maupun di masa yang akan datang.

Terlebih, siswa merupakan generasi penerus bangsa yang berkewajiban menimba ilmu pendidikan di lingkungan sekolah. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak SMPN 2 Masbagik itu diharapkan

bisa membantu setiap siswa dalam menemukan jati diri dan mengembangkan kepribadian siswa secara maksimal.

Sementara itu, terkait dengan penumbuhan sifat disiplin kepada siswa, peranan seorang guru juga sangat dibutuhkan.

Karena, guru merupakan teladan yang cepat ditiru oleh siswanya, terutama dalam penerapan sifat disiplin kepada siswa. Selain itu, kebersihan sekolah juga merupakan tanggung jawab yang diserahkan langsung oleh pihak sekolah kepada siswa. Tujuannya siswa menjadi anak-anak yang berhasil dan bertanggung jawab. “Sampai sekarang ini, anak-anak kita sudah mulai sadar, hal itu terbukti dari berkurangnya siswa yang berurusan dengan BP setiap tahunnya. Karena setiap ada siswa yang bermasalah itu kita langsung panggil orang tuanya ke sekolah,” klaimnya. (yon)

Mataram (Suara NTB) Hasil penelitian salah seorang akademisi Universitas Mataram (Unram) Dr. MA Muazar Habibi, M.Psych, M.Pd, soal banyaknya pelajar di Kota Mataram yang sudah tidak perawan direspons banyak pihak. Salah satunya, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram. Sekretaris LPA Mataram Mahsan, meminta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) menambah jam pelajaran agama di sekolah.

Apalagi, ujarnya, rendahnya moralitas kalangan pelajar di Kota Mataram semakin memprihatinkan. Diakuinya, malah 50 persen pelajar di Kota Mataram sudah tidak perawan lagi.

Hal ini harus disikapi bersama oleh seluruh elemen, termasuk pemerintah, khususnya Dinas Dikpora dan masyarakat lainnnya. ‘’Melihat data kasus kekerasaan 2014, kasus kekerasaan seksual sangat dominan terjadi. Seluruh elemen jangan tutup mata dengan kasus ini,” katanya, Selasa (20/1).

Menurutnya, tayangan sinetron di televisi khususnya jalinan kasih pemuda dinilai sebagai penyebab utama rusaknya moral pelajar saat ini.

Pasalnya, tontonan tersebut tidak mendidik, bahkan tidak memiliki kontribusi terhadap

perkembangan dunia pendidikan saat ini. Akibatnya, pelajar mengikuti gaya sinetron dan mencoba melakukan hal– hal yang tidak pantas. “Karena merasa penasaran jadi mereka coba, ada juga saya dengar kalau tidak jebol tidak gaul,” sebut Mahsan penuh heran.

Sebagai lembaga yang fokus terhadap perlindungan anak, ia mendesak Dikpora Kota Mataram untuk menambah jam pelajaran agama. Ini maksudkan, untuk menambah serta mengarahkan pendidikan moral kepada pelajar, sehingga kurikulum tidak hanya fokus terhadap nilai akademis saja.

Tidak kalah pentingnya, peran orang tua untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap perkembangan anaknya.

Bukan berarti, kata Mahsan, orang tuanya sibuk kemudian meninggalkan tanggung jawabnya untuk mengawasi anaknya.

Prinsip yang harus dibangun keluarga, hanya sebagai orangtua melainkan menjadi teman bagi anak–anaknya. Sehingga, anak mereka tidak menutup diri tentang apa yang dirasakan. Jam belajar malam, lanjutnya, juga harus diefektifkan serta mengarahkan siswa ke kegiatan – kegiatan positif lainnya. (cem)

Hadapi LSS Tingkat Nasional

SMAN 1 Selong Matangkan Persiapkan Selong (Suara NTB) SMAN 1 Selong terus menunjukkan prestasinya.

Saat ini, sekolah yang tergolong favorit itu tengah dipersiapkan untuk mewakili Provinsi NTB dalam Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Nasional. Senin lalu, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kabupaten Lombok Timur, mengadakan audiensi dengan Tim UKS sekolah.

Tim UKS kabupaten yang dikomandoi Dinas Kesehatan (Dikes) dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim ini siap memberikan masukan kepada sekolah menyongsong LSS tersebut serta memperkuat program UKS ke depan. Tergabung dalam tims UKS Kabupaten, Kabid Promkes dan SDA Dinas Kesehatan, Kabid Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim.

Kabid Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora, Hasanuddin, S.Pd, dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Selasa (20/1), mengingatkan, diperlukan persiapan yang matang agar tidak gagal dalam LSS. Gelar juara yang telah diraih sudah diperjuangkan dengan susah payah. “Untuk itu Tim UKS Kabupaten dan Tim UKS Sekolah harus menjalin koordinasi dan kemitraan untuk melaksanakan persiapan yang bersifat teknis maupun non teknis,” harapnya.

Kabid Promosi Kesehatan dan SDA Dikes Lotim, H. Suherman meminta pihak sekolah menyiapkan siswa sebagai kader kesehatan remaja untuk dilatih beberapa bulan. “Setiap kelas bisa direkrut 2 sampai 3 orang, dan yang bersangkutan bertugas menyampaikan informasi atau ilmu yang diperolehnya kepada teman sekelas scara berantai,” paparnya.

Materi latihan meliputi lima aspek, yakni aspek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), bebas buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan sampah serta aspek air dan makanan.

Turut dilibatkan dalam proses persiapan mengikuti LSS ini seorang pembicara asal Jepang, Namiko Akashi.

Namiko mengaku akan menerapkan apa yang telah dilakukan di sekolah-sekolah di Jepang dan memberi lebel Sakura dalam programnya.

Wakasek Kesiswaan SMAN 1 Selong, H. Maftuhin, M.Pd., menguraikan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan sekolahnya dalam rangka persiapan penilaian, Ia juga minta fasilitasi pelatihan pengelolaan sampah. Usul tersebut direspons tim kabupaten, yang berjanji akan mendatangkan tenaga terampil asal Jepang yang saat ini sedang bertugas di Kabupaten Lombok Barat. (rus)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 21 Januari 2015

Simeone Punya Resep Hadapi Barca dan Madrid Madrid Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone mengaku telah menemukan formula jitu menghadapi Barcelona dan Real Madrid.

Atletico Madrid mampu mematahkan dominasi antara Barcelona dan Madrid musim lalu dengan menjadi juara Liga Spanyol (La Liga).

Musim ini, Simeone menyisihkan Madrid di Copa del Rey dengan agregat 4-2 pekan lalu dan akan bertemu dengan Barca di perempat-final. “Barcelona bermain dengan ruang yang lebih kecil dan Real Madrid lebih banyak ruang dalam menyerang,” kata Simeone.

“Ketika kami bertanding dengan Real Madrid dan melihat dari pinggir lapangan, pertandingan seakan tidak akan pernah berakhir. Sangat sulit untuk bersaing dengan Barcelona dan Madrid, tetapi kami telah menemukan hal yang akan menyulitkan mereka.”

Simeone telah mengubah nasib Atletico sejak mengambil alih tiga tahun lalu dengan memenangi satu Copa del Rey, satu Liga Eropa, dan membawa Atletico ke final Liga Champions di samping kemenangan liga mereka. Dan Simeone mengaku belum ada niat untuk meninggalkan klub.

“Kami tidak akan mengerti bagaimana kami bisa sejauh ini dari saat kami mulai. Ketika kami tahu bagaimana ingin bermain, kami tidak akan menghiraukannya. Tantangan untuk kami tahun ini lebih besar.”

“Jika kami terus berkembang, maka saya tidak akan pindah dari Atleti. Saya melihat Atleti punya kemampuan berkembang. Itu juga membuat saya lebih bergairah dan bersemangat,” tambahnya lagi.

Kini Atletico berada di posisi tiga klasemen dengan meraih 41 poin, selisih tiga dengan Barcelona di posisi dua. Dan selisih empat poin dengan Madrid di puncak klasemen, demikian seperti dikutip goal.com. (ant/bali post)

Spanyol Pemain Real Madrid Toni Kroos dinobatkan sebagai playmaker terbaik 2014 atau World’s Best Playmaker mengalahkan Lionel Messi dan James Rodriguez oleh International Federation of Football History and Statistics (IFFHS).

Menurut laman IFFHS, pemain Jerman itu memperoleh 110 poin, pemain Argentina Messi 108 poin, sementara pemain Kolombia James 53 poin. Dalam enam tahun sebelumnya, penghargaan ini dikuasai oleh pemain Barcelona, yakni Xavi (2008, 2009, 2010, dan 2011) dan Andres Iniesta (2012, 2013).

kan FIFA Club World Championship.”

Sepuluh besar itu di antaranya, Andres Iniesta (keempat), Yaya Toure (kelima), Bastian Schweinsteiger (keenam), Neymar (ketujuh), Luka Modric (delapan), Eden Hazard (sembilan), dan Ivan Rakitic (sepuluh), demikian iifhs.de. (ant/bali post)

“Kroos adalah pemain yang ambil bagian ketika Jerman memenangi Piala dunia di Brasil; begitu pun memenangi piala Championship dengan Bayern Muenchen,” tulis penyataan di laman IFFHS. “Kemudian dia pindah ke Real Madrid pada Agustus 2014 dan mempersembah-

KONI NTB Diminta Tinjau Kembali Jumlah Atlet Pelatda Sentralisasi

Juventus Konfirmasi Ketertarikan Madrid atas Pogba Roma Direktur Juventus Giuseppe Marotta mengungkapkan bahwa Real Madrid telah menghubungi klub papan atas Liga Italia (Serie A) itu mengenai kemungkinan kepindahan Paul Pogba.

Pemain 21 tahun itu tampil mengesankan sejak pindah ke Italia dari Manchester United pada 2012. Gelandang itu dikabarkan menarik perhatian sejumlah klub besar, termasuk MU. Madrid dikabarkan juga tertarik dengan Pogba, dan kini Marotta mengklaim bahwa pelatih Carlo Ancelotti telah menghubungi dia.

“Ancelotti bertanya pada saya beberapa pertanyaan tentang Pogba,” kata Marotta. “Dia mengatakan dia tidak tertarik?

Itu bohong. Saya yakin dia memiliki alasan sendiri tentang itu.”

Juve dikabarkan tertarik menawarkan pemain Perancis itu kontrak baru untuk memutus ketertarikan klub lain, d e m i k i a n sportsmole.co.uk. (ant/ bali post)

Mataram (Suara NTB) Pengu r u s

c a b o r ungggulan dan potensial NTB mengingatkan pihak KONI NTB meninjau kembali jumlah atlet unggulan yang masuk Pelatda Sentralisasi Tambora Tahun 2015.

Pasalnya, masih ada beberapa atlet berprestasi nasional yang tidak terakomodir.

Hal ini disampaikan Pelatih Pengprov Kodrat NTB, Abdul Khair kepada Suara NTB via ponselnya, Selasa, (20/1) kemarin. “Saya lihat masih ada atlet-atlet nasional yang tidak diakomodir di Pelatda Sentralisasi tahun ini. Mohon KONI NTB meninjau kembali jumlah atlet-atlet yang dimasukan dalam Pelatda Sentralisasi tahun 2015,” ucapnya.

Dicontohkan Abdul Khair, di cabang olahraga tarung derajat terdapat dua atlet berprestasi nasional yang tidak diakomodir di Pelatda Sentralisasi, mereka adalah Lukman Hakim dan Weni. “Kedua atlet ini pernah menyum-

Melbourne Bintang tenis Tiongkok Li Na, Selasa, mengaku telah lama menantikan seorang anak dan menjadi ibu yang selalu di rumah setelah mengumumkan kehamilannya di Australia Terbuka 2015.

Juara Grand Slam dua kali itu, terkenal di Melbourne Park tempat dia memenangi gelar pada 2014 selain pencapaian partai final pada 2011 dan 2013, secara mengejutkan telah berhenti pada September 2014.

hak pengurus PASI NTB menyayangkan keterlibatan atet atletik NTB, pasalnya dengan pemeriksaan kasus itu, Abdul Razak tak bisa mengikuti Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Sentralisasi yang digelar KONI NTB 15 Januari lalu. Pasalnya, selama Abdul Razak diperiksa oleh pihak Polres Dompu, atlet yang bersangkutan akan seringkali meninggalkan Pelatda.

Untuk menjalani panggilan Polres Dompu, Senin (19/ 1) lalu, Abdul Razak terpaksa meninggalkan aktifitas latihan selama tiga hari. Oleh karena itu Hadi berharap kepada KONI Dompu dan Pemda Dompu agar secepatnya menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan.

Atlet pun bisa kembali menjalani aktifitas Pelatda.

Pasanya atlet yang sukses mempersembahkan medali perak di nomor 4x400 meter gawang putra di PON Riau 2012 itu akan dipersiapkan mengikuti Pra-PON dan PON Jabar 2016. Selain pihak KONI NTB juga berharap masalah yag menyandung atlet NTB itu tidak diperpanjang mengingat Abdul Razak sedang fokus menjalani Pelatda Sentralisasi. (fan)

(ant/bali post)

(ant/bali post)

KONI Dompu Diminta Selesaikan Masalah Razak Secara Kekeluargaan Diego Simeone

bangkan medali perak di Kejurnas maupun di PON, kenapa tidak diakomodir,” ucapnya.

Dijelaskan Khair bahwa Lukman Hakim adalah atlet peraih medali perak di PraPON 2012, selanjutnya medali perunggu di PON Riau 2012 dan medali perunggu di Kejurnas Piala Presiden di Jabar 2013.

Menurut Khair kekalahan Lukman di level nasional karena berhadapan dengan atlet Jawa Barat (Jabar) Junianto, yang selalu menyumbangkan medali emas di tiap kejurnas.

Selain Lukman Hakim, cabor tarung derajat juga memilki atlet putri, Weni yang sukses meraih medali perak di Kejurnas Piala Presiden 2013, namun bagi Khair sangat disayangkan bila kedua atlet itu tidak diakomodir di Pelatda Sentralisasi karena mereka berpeluang menyumbang medali emas di PON Jabar 2016.

Di tempat terpisah Pelatih cabang olahraga menembak, Andik Budi Hariono juga mengklaim bahwa mereka memiliki satu atlet berprestasi nasional yang tidak diakomodir di Pelatda Sentralisasi, yakni I Kadek Yogi Permana, atlet peraih medali emas di Kejurnas Pra-PON Menembak Awang Faroek di Kalimantan Timur, (Kaltim) 2015 lalu.

Ketua Umum KONI NTB, Andy Hadianto yang dikonfirmasi mengatakan jumlah atlet yang masuk Pelatda sen-

tralisasi Tahun 2015 sudah diputuskan oleh tim Satgas KONI NTB melalui rapat klinis dengan pelatih dan pengurus cabor unggulan dan potensial. Sehingga bila ada pihak yang mempertanyakan hal itu diminta berkoordinasi dengan cabor masing-masing.

“Jumlah atlet itu diputuskan lewat rapat klinis pengurus cabor dan tim Satgas KONI NTB, dan kalau ada yang kurang jelas silakan tanyakan ke cabor masing-masing,” ucapnya.

Hingga berita ini ditulis Sekum Pengrov Kodrat NTB belum bisa dihubungi, nomor ponselnya tidak aktif. Namun demikian, Khair menjelaskan bahwa sebelumnya pihak Pengprov Kodrat NTB mengusulkan tujuh atlet, namun hanya lima atlet yang diakomodir. Alasannya pihak Satgas KONI NTB membatsi jumlah atlet karena berkaitan dengan anggaran yang belum cair.

Namun demikian, Khair menanyakan regulasi rekruitmen atlet Pelatda, sehingga atlet-atlet yang masuk Pelatda betul-betul atlet berkualitas. Dan KONI NTB tentu harus mengakomodir semua atlet yang berkualitas meskipun jumlahnya sedikit.

“Saya tidak tahu regulasinya seperti apa. Namun pertanyaan saya kenapa dibatasi lima atlet, padahal kita punya tujuh atlet yang berprestasi nasional,” terangnya. (fan)

Li Na Bermimpi Jadi Seorang Ibu

Paul Pogba

Mataram (Suara NTB) Dugaan keterlibatan atlet atletik NTB, Abdul Razak terkait masalah kerusakan dan pembakaraan Kantor KONI Dompu ditanggapi serius oleh Pengprov PASI NTB. Pengurus cabor atletik NTB itu berharap dugaan keterlibatan atlet NTB dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

“Kita berharap kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan saja, soalnya masalah itu sudah selesai dan atlet sudah menerima bonus dari Pemda Dompu,” ucap Sekum PASI NTB, Hadi Gunawan yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (20/1) kemarin.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Razak yang menyumbangkan tiga medali perak dan satu perunggu untuk Kabupaten Dompu di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB IX, di Mataram, Juni 2014 itu dilaporkan oleh pihak KONI Dompu ke Polres Dompu terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus pengerusakan KONI Dompu tahun 2014 lalu. Akibatnya, atlet itu dipanggil oleh pihak Polres Dompu untuk menjalani pemeriksaan.

Hadi Gunawan selaku pi-

Toni Kroos

Li Na

“Saya kira itu sebuah keputusan berat yang saya buat, berpisah dengan tenis. Tapi, mimpi saya adalah menjadi seorang ibu rumah tangga.

Saya kira setiap anak belajar dari keluarganya. Saya belajar dari ibu saya, jadi saya merasa perempuan harus menjadi ibu rumah tangga,” kata Li Na seperti dikutip AFP. “Saya kira saya tidak jelek dalam tenis, jadi saya merasa, oke, tenis dapat melakukan banyak. Tapi saya kira

sekarang adalah waktunya untuk kembali,” kata mantan petenis berusia 32 tahun itu.

Li mengumumkan kehamilannya pada Senin (19/1), di hadapan 15 ribu penggemar di Rod Laver Arena tempat dia menjadi seorang tamu kehormatan, dan mengatakan dia berharap mendapat seorang putri.

Mantan atlet yang telah meraih sembilan gelar sepanjang karirnya itu dipuji karena telah mengenalkan tenis kepada publik di Tiongkok.

Dia menjadi seorang pionir olahraga di tanah airnya ketika memutuskan berhenti dari sistem keolahragaan nasional Tiongkok pada 2008 dengan sekelompok pemain baru dan dijuluki media lokal “terbang sendiri”.

Keputusan itu berarti dia dapat memilih pelatihnya sendiri dan mempertahankan kemenangannya dibanding memberikan kemenangan itu kepada pemerintah.

Selain ketenaran dan keberuntungannya, Li mengatakan dia tidak akan mendorong anaknya ke lapangan tenis.

“Tenis adalah pekerjaan saya, itu bukan pekerjaan mereka. Setiap orang punya kepribadian (mereka sendiri).

Saya hanya berharap mereka gembira dan sehat,” kata Li. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Jakarta (Suara NTB) Asosiasi Wasit Siprus memutuskan akan memboikot semua laga domestik selama satu pekan sebagai bentuk protes atas serangan bom yang terjadi di rumah ibu seorang wasit.

Daily Mail mewartakan, Kepala Asosiasi Wasit Siprus Michalis Argyrou mengatakan dewan eksekutif akan berdiskusi dengan polisi demi memutuskan apakah memperpanjang boikot.

Argyrou mengatakan asosiasi berharap polisi tidak hanya memberikan pernyataan sederhana tetapi juga segera melakukan penyelidikan mendalam untuk melindungi wasit selaku petugas pertandingan. Argyrou mengatakan wasit-wasit marah atas serangan bom yang sudah terjadi empat kali selama musim ini.

Asosiasi Sepakbola Siprus mengutuk serangan terhadap rumah ibunda wasit Thomas Mouskos sebagai aksi pengecut dan terorisme. Polisi mengatakan sebuah alat peledak bertekanan tinggi tinggi meledak di depan rumah wanita berusia 60 tahun itu Minggu malam (18/1).

Perwira senior polisi Ioannis Soteriades mengatakan wanita tersebut tidak terluka karena berada lantai atas saat ledakan terjadi. Soteriades juga menjamin keluarga Mouskos berada di bawah perlindungan polisi setelah dia menerima ancaman. (ant/bali post)

Toni Kroos Playmaker Terbaik Dunia 2014

(Suara NTB/ist)

Bom Paksa Wasit Siprus Boikot Laga Domestik

SUARA NTB

Rabu, 21 Januari 2015

RUPA - RUPA

Halaman 12

RUPA - RUPA

SALES

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

SUARA NTB

Rabu, 21 Januari 2015

Halaman 13

IKLAN AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

TRAVEL

OTOMOTIF

OTOMOTIF LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

LOWONGAN

RADIO AGEN

OTOMOTIF

OPINI

SUARA NTB Rabu, 21 Januari 2015

Halaman Halaman 14 14

PERINGATAN HUT KABUPATEN SUMBAWA KE-56, 22 JANUARI 2015

Saluran Irigasi Tanggung Jawab Bersama PEMKOT Mataram memang harus segera menindaklanjuti rusaknya saluran irigasi di sejumlah lokasi di Mataram. pasalnya, rusaknya saluran irigasi ini diyakini berhubungan kuat dengan merosotnya produksi pertanian di Mataram. Memang menurunnya produksi pertanian di Mataram tidak ansih karena persoalan menyusutnya lahan pertanian.

Karena seperti diketahui, alih fungsi lahan pertanian di Kota Mataram terbilang cukup tinggi. Persoalan lain yang juga menghantui produksi pertanian di Kota Mataram, adalah masalah irigasi. Irigasi tidak saja rusak karena terkikis air sungai tapi juga banyak juga irigasi yang rusak akibat alih fungsi.

Hal ini kalau dicermati terjadi akibat kurangnya koordinasi antar SKPD terkait. SKPD teknis di Kota Mataram, katakanlah Dinas PKP, Dinas PU dan Dinas Takowasbang Kota Mataram, masih berjalan sendiri-sendiri dalam menjaga irigasi. Dinas Takowasbang misalnya, terkesan tidak ada koordinasi dengan Dinas PKP ketika akan menerbitkan izin pembangunan.

Sehingga yang terjadi di lapangan, tidak sedikit saluran irigasi yang berubah fungsi, bahkan ditutup pengembang untuk kepentingan bisnis mereka. Wajar kalau kemudian Dinas PKP Kota Mataram terkesan pasrah atas persoalan ini. Kalau ditarik benang merahnya, Pemkot Mataram terlalu lebar membuka keran perizinan. Sehingga kawasan pertanianpun dicaplok sehingga menjadi area campuran.

Atas nama kemajuan, bukan berarti Kota Mataram harus kehilangan seluruh sawah yang tersisa. Dibutuhkan upaya terpadu untuk menyelamatkan pertanian Kota Mataram. Mulai dari Walikota agar lebih selektif lagi dalam memberikan perizinan. Kemudian, Dinas Takowasbang dalam melaksanakan aturan, harus senantiasa berkoordinasi dengan Dinas PKP sebagai SKPD yang membidangi masalah pertanian.

Apapun program yang diciptakan untuk melindungi lahan pertanian, sepanjang tidak terjalin komunikasi yang baik antar SKPD terkait, tentu akan mubazir. Contohnya sekarang, panjang saluran irigasi yang rusak di Mataram mencapai 55 ribu meter atau 55 kilometer dari total 70 ribu meter panjang saluran irigasi. Kerusakan tersebut masuk dalam kategori rusak berat dan ringan serta ada talut saluran yang juga rusak.

Namun demikian, saluran irigasi tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah. Seperti disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh para petani juga diharapkan ikut memelihara dan menjaga saluran irigasi yang ada saat ini. Pada saat saluran irigasi tertutup sampah, para petani harus membersihkan. Masyarakat juga diminta untuk tidak membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah ke saluran. Hal ini menjadi salah satu penyebab rusaknya saluran irigasi.

Jika ingin menciptakan ketahanan pangan yang baik, maka semua kita harus punya rasa memiliki terhadap saluran irigasi. Minimal kita bisa berkontribusi tidak membuang sampah ke saluran irigasi. (*)

Ikhtiar Memperkuat Menara Kebersamaan untuk ’’Tana Samawa’’ ERAYAAN Hari Ulang Tahun Kabupaten Sumbawa tahun 2015 menjadi ikhtiar untuk mendesain momentum sebagai wahana yang dapat menjadi ‘perekat’ pada perspektif tatanan kehidupan dan nilai-nilai ‘KeSamawa-an’ untuk mengangkat citra dan harkat yang berakar pada kultur dan budaya ‘Tau dan Tana Samawa’ yang dapat memberikan progres dinamika yang signifikan pada domain kemajuan pembangunan secara makro.

Secara seremonial HUT Kabupaten Sumbawa, patron yang dihembuskan dalam event-event kegiatannya adalah menancapkan marwah dalam semangat: ‘Bangga Jadi Tau Samawa’, momen ini tidak lepas dalam pijakan kerangka untuk memperkuat energi dan denyut harmoni kolektif sebagai simpul-simpul yang harus disinergikan dalam kebersamaan dan ikhtiar agar mampu menjawab tantangan-tantangan kedepan. Rasa berjamaah itu tidak lain adalah untuk mensejajarkan segala kemampuan dan potensi-potensi yang ada dengan daerah-daerah lain yang ada di negeri ini — tentunya, muara jawabannya, memperokoh kepentingan bersama yang dibangun secara seimbang, sehingga tidak memunculkan disparitas yang tidak produktif.

Titian perjalanan dalam aspek kewilayahan — dan, Kabupaten Sumbawa menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan sejarah Provinsi NTB. Tentu dalam proyeksi kedepan terus berbenah dalam skema percepatan dan perluasan program pembangunan dengan memantapkan ikhtiar dalam membangun Sumbawa yang berdaya saing dalam kultur yang berbudaya dan religius.

Kelahiran dari Kabupaten Sumbawa memang tidak lepas dari pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 64 tahun 1958 dan Undang-undang nomor 69 Tahun 1958 sebagai tonggak sejarah terbentuknya Daswati I Nusa Tenggara Barat dan Daswati II didalam Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari Daswati II Lombok Barat , Daswati II Lombok Tengah, Daswati II Lombok Timur, Daswati II Sumbawa, Daswati II Dompu dan Daswati II Bima. Sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undangundang nomor 68 tahun 1958 bahwa Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Barat menetapkan likuidasi daerah Pulau Sumbawa pada tanggal 22 Januari 1958 dilanjutkan dengan pengangkatan dan

Oleh:

A. Yani

(Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa – NTB) pelantikan Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Sumbawa Muhammad Kaharuddin III sebagai Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Sumbawa, dengan demikian tanggal 22 Januari 1959 dijadikan hari lahirnya Kabupaten Sumbawa yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Sumbawa Nomor 06/ KPTS/DPRD tanggal 29 Mei 1990.

Momentum 22 Januari 2015 — muatan usia 56 tahun Kabupaten Sumbawa, yang kali ini dalam kondisionalnya dihadapkan pada situasi yang sangat spesial, karena menjadi (memasuki) tahun terakhir usia bagi pemerintahan Samawa Mampis Rungan dibawah duet kepemimpinan Drs. H. Jamaluddin Malik dan Drs. H. Arasy Muhkan, Tentu juga, kado-kado penting yang terilhami pada ulang tahuan kali ini meliputi adanya proyek pembangunan yang bernilai fundamental dalam nilainilai strategis, seperti Pembangunan Kawasan SAMOTA sebagai salah satu program percepatan pembangunan di NTB yang termaktub dalam Masterplan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia MP3EI), sehingga diharapkan menjadi sentra baru membangun poros ekonomi, pariwisata dan poros maritim Sumbawa serta program-program lain yang berskala urgen sesuai dengan kepentingan kewilayahan dan kebutuhan publik. Wilayah Kabupaten Sumbawa memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar dengan posisi geostrategis Kabupaten Sumbawa pada jalur lalulintas perdagangan Surabaya-Nusa Tenggara Timur dan berada pada koridor lima MP3EI yang berorientasi pada pembangunan pariwisata, perikanan dan peternakan.

Adanya potensi-potensi tersebut, baik potensi sumber daya alam dan penguatan-penguatan sumber daya manusia yang ada — kiranya menjadi kuat position bargaining ‘Tau Samawa’ dalam memasuki kancah kompetitif dan berdaya saing, untuk mendayagunakan potensi tersebut dibutuhkan kristalisasi dalam membangun kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditopang oleh seluruh komponen dunia usaha maupun masyarakat Sumbawa, sehingga dapat terwujudnya Masyarakat Sumbawa berdayasaing dalam memantapkan Samawa Mampis Rungan pada skala waktu 2011-2016 yang telah menjadi peta aksi dari implementasi pembangunan Sumbawa.

Memperkuat Daya Saing Kabupaten Sumbawa memiliki luas wilayah 6.643,98 km2 atau 23,44% dari luas NTB yang menurut hasil sensus penduduk tahun 2013 memiliki jumlah penduduk 426.128 jiwa. Proporsi penduduk usia muda ( 0-14 tahun) berkisar 30,27%, usia muda/produktif (15-65 tahun) berkisar 64,59% dan usia lanjut (65 tahun keatas) berkisar antara 5,14%.

Penduduk yang mendiami Kabupaten Sumbawa terdiri dari berbagai etnis yang ada diseluruh Nusantara, sehingga sering disebut sebagai ikon ‘Miniatur Indonesia’. Proporsi etnis tersebut terdiri dari Samawa, etnis Sasak, Bugis/Makassar, Dompu, Bima, Bali, Jawa, Sunda dan etnisetnis lainnya.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Sumbawa berdayasaing dalam memantapkan Samawa Mampis Rungan, arahnya dilakukan dengan program pembangunan yang berorientasi pada pengembangan masyarakat yang religius, berbudaya, menghargai pluralitas, kesetaraan gender dan kesadaran hukum; menyelenggarakan pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik; mempercepat pengembangan ekonomi daerah berbasis agrobisnis melalui percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan strategis, penguatan kelembagaan ekonomi lokal dan peningkatan investasi;dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Bangga Jadi “Tau Samawa” Tentu, menjadi ekspektasi kita semua dalam membangun visimisi ini kedepan — sebagai bagian dari masyarakat Sumbawa (Tau Samawa) terus secara bersamasama membangun komitmen yang kuat untuk mengambil tindakan nyata dalam gerak geliat pembangunan sesuai dengan fungsi dan kapasitas masing-masing, sehingga pelaksanaannya berjalan damai dan tenang (Senap Semu) diseluruh wilayah Kabupaten Sumbawa (Tana Samawa).

Sebagai aplikatif dari tujuan mulia tersebut, sesuai dengan kulturkultur yang diwarisi oleh pendahulupendahulu terdahulu (Tau Loka) selalu ditanamkan nilai-nilai kehidupan yang menggambarkan kekeluar-

gaan dan familiar dalam senasib sepenanggungan yang dilandasi dengan jiwa saling menghormati dan menghargai, yang dikenal dengan Filosofis: Saling Beri – Saling Pendi – Saling Satingi.

Ulang Tahun Kabupaten tahun 2015 kali ini — tidak lepas dari adanya ukiran prestasi-prestasi gemilang yang diraihnya dari pemerintah pusat sebagai manifestasi kerja keras pemerintah dan masyarakat Sumbawa, spirit ini diharapkan tidak menjadi padam, justeru kian memperkokoh untuk mengejar cita-cita kebersamaan dalam pembangunan Samawa yang seimbang: Sabalong Samawa Lewa.

Semoga dengan Usia yang cukup dewasa dan matang ini akan membawa Kabupaten Sumbawa menjadi daerah yang penuh harapan dalam pelahiran kondisi daerah yang kondusif, makmur dan sejahtera yang sekaligus melekatkan filosofis Tau Samawa yang akan memperkokoh Kebanggaan menjadi Tau Samawa — sehingga penguatan eksistensi diri mampu menjiwai gerakan yang membawa kedamaian dan kemesraan dalam kebersamaan dengan samasama: ‘Tu Satingi Ke Saling Satingi’ dibawah naungan Ridha Allah….

Selamat HUT Kabupaten Sumbawa Ke-56

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 21 Januari 2015

Polisi – Kejaksaan Lirik Hibah Bangunan SMPN 6 Mataram Dari Hal. 1 Namun selebihnya, pihaknya akan melihat dulu perkembangan di lapangan.

Jika memang berpeluang, maka kasus ini akan diminta Sat Reskrim khususnya unit Tipikor untuk mengumpulkan data.

Sebagai catatan, sebelum dipindah ke Jalan Udayana, Gedung SMPN 6 Mataram berada di Jalan Langko Mataram. Pemprov NTB meminta agar lahan dan gedung SMPN 6 Mataram dihibahkan. Namun proses kepindahan SMPN 6 Mataram ini diduga tidak sesuai prosedur, karena terdapat kejanggalan yang tidak disertai dokumen hibah maupun dokumen pinjam pakai.

Nilai bongkaran bekas SMPN 6 Mataram ditaksir mencapai Rp 1,7 miliar, sesuai hasil audit BPK NTB. Dari petikan audit itu menyebut, pembahasan status aset tanah Pemkot Mataram eks SMPN 6 Mataram belum selesai. Berdasarkan hasil pengujian KIB A dan KIB C, dike-

tahui terdapat aset tanah seluas 5.819 meter persegi senilai Rp 2.909.500.000 dan bangunan eks SMPN 6 Mataram senilai Rp 1.703.160.000 yang berlokasi di Jalan Langko Nomor 2 Mataram.

Aset tanah dan bangunan eks SMPN 6 diminta oleh Pemprov NTB agar dihibahkan. Sebagai gantinya Pemprov NTB menyediakan lahan pembangunan gedung SMPN 6 dengan status pinjam pakai.

Pada tahun 2013, tanah eks SMPN 6 telah digunakan sebagai lahan pembangunan IC dan bangunannya telah dirobohkan.

Namun penyerahan tanah dan gedung bangunan bekas SMPN 6 di Jalan Langko secara hibah tidak berlanjut. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, terhadap penggunaan aset Pemkot Mataram berupa tanah bekas SMPN 6 oleh Pemprov NTB tidak dilengkapi dokumen baik hibah maupun dokumen pinjam pakai. (ars)

Akan Membaik Dari Hal. 1 Tetapi kemungkinan kebingungan masyarakat dan pengusaha tidak bertahan lama.

Sebab saat ini secara nasional Indonesia sedang dalam masa transisi. ‘’Kemungkinan harga barang berubah-ubah. Kalau semua bingung, mungkin karena kita belum terbiasa. Lama kelamaan pasti terbiasa dengan perubahan itu. Pengaruhnya ke ekonomi juga saya fikir tidak terlalu bermasalah nanti,” ujar Prijono didampingi analis, direktur dan humas BI, Selasa (20/1) kemarin.

Ia mengatakan, menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi NTB yang lebih membaik, ia mengingatkan agar tetap mengedepankan empat rumusan. Diantaranya, dengan menjaga ketersediaan pasokan. Sepanjang pasokan kebutuhan cukup di dalam daerah, baginya akan mampu meredam gejolak ekonomi di NTB. Dalam hal ini, semua pihak harus saling berkoordinasi, tidak terkeculai yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Harus ada perbaikan dari hulu ke hilir, jika memungkinkan, pemerintah daerah juga harus berkoordinasi dengan daerahdaerah lainnya.

Selanjutnya harus dijaga kelancaran distribusi barang.

Dalam hal ini, penyebaran

barang harus merata. Dari wilayah-wilayah sentra produksi (atau yang hasil produksinya tersedia banyak) semaksimal mungkin didistribusikan ke daerahdaerah yang minim produksinya. Apalagi untuk kebutuhan-kebutuhan yang cepat rusak, cabai, tomat perlu disiapkan sarana transportasi yang memadai untuk pendistribusian. Termasuk infrastruktur jalan untuk kelancaran distribusi.

Selanjutnya yang paling penting menurutnya keterjangkauan harga harus tetap dijaga. Misalnya dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

Rumus terakhir adalah terbangunnya komunikasi dengan semua pihak. Sehingga dapat ditekan kemungkinan spekulasi-spekulasi (penimbunan) dari pihak-pihak tertentu.

“2015 ini sepertinya pertumbuhan ekonomi NTB lebih baik dari 2013 dan 2014. Optimis karena investasi yang berkembang, serta tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi,” kata Prijono seraya memprediksi laju inflasi diperkirakan tak jauh beda dengan inflasi tahun 2014 lalu 7,23 persen. (bul)

Densus 88 Periksa Dua Terduga Teroris Asal Bima Dari Hal. 1 Namun tim Densus tidak membawa kedua pria yang sebelumnya ditangkap Tim Buser Polres Bima Kota tersebut ke Mabes Polri, sebagaimana terduga teroris sebelumnya KH yang diamankan aparat Polres sebelumnya.

“Benar ada tim Densus yang datang pekan lalu. Mereka mendalami keterlibatan RU dan RJ,” kata Kasubid Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Bid Humas Polda NTB, Kompol Raden Sujoko Aman kepada Suara NTB, Selasa (20/1).

Selain memperkuat informasi itu, tim Densus juga menelusuri kepemilikan senjata api jenis pistol dan jenis laras panjang yang disita dari kedua tersangka. ‘’Setelah pemeriksaan itu, kami tidak tahu apa tindakan selanjutnya tim Densus.

Karena memang mereka ada kewenangan penuh untuk menangani kasus terorisme,’’ terang Joko, sapaan mantan Kapolsek Kopang, Lombok Tengah ini.

Sebelumnya dua terduga teroris ini disergap, Kamis (8/ 1) lalu di Kelurahan Pena To’i Kota Bima. Keduanya ditangkap karena disinyalir terlibat sebagai pelaku penembakan Kapolsek Ambalawi, Ipda Abdul Salam. Mere-

ka juga diduga terlibat dalam koloni fa’i, yang tugasnya mengumpulkan dana untuk memberdayakan para janda dan mereka yang ditinggal suaminya untuk latihan militer di Poso.

Ditambahkan Joko, soal motif kedua orang ini menembak Abdul Salam, masih didalami timnya.

Sementara ini penyidikan fokus pada dugaan keterlibatan mereka dalam jaringan teroris. Diperoleh fakta mereka masuk dalam jaringan terorisme Poso, yang diotaki oleh Fajar (28).

Belum jelas, apakah Densus akan meminta keterangan kembali Deni dan RJ, ataukah akan kembali dan membawa langsung keduanya. Yang jelas menurut Joko, informasi di perolehnya dari Subdit III Dit Reskrimsus, posisi terakhir kasus itu, penyidik masih berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi NTB dalam rangka pelimpahan berkas.

Koordinasi itu penting untuk menentukan, apakah dua orang ini akan disidangkan di Jakarta atau Mataram. Sebab pengalaman dalam kasus KH, langsung dibawa ke Jakarta dan diproses di Mabes Polri. (ars)

BPJS Ketenagakerjaan Jalin MoU dengan Pemda KSB Mataram (Suara NTB) Setelah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Mataram, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang NTB, kembali menandatangani Momerandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Selasa (20/1) kemarin.

Penandatanganan MoU tersebut langsung dilakukan oleh Bupati KSB, Dr. KH. Zulkifli Muhadli didampingi Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTB, Sudiono, SH, disaksikan pejabat lingkup Pemkab KSB usai melakukan apel syukur di depan Kantor Bupati KSB. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan NTB, Sudiono memberikan apresiasi kepada Pemkab KSB karena

sudah berperan aktif dalam melaksanakan peraturan perundang – undangan di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada seluruh segmen pekerja di lingkungan Pemkab KSB. Dikatakan, perlindungan sosial ekonomi berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian diberikan kepada penyelenggara negara untuk menjamin serta memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, dari berkurang bahkan hilangnya penghasilan akibat peristiwa kecelakaan kerja dan meninggal dunia. ‘’Kami ucapkan terima kasih setinggi – tingginya kepada Pak Bupati dan jajarannya karena sudah mendaftarkan kurang lebih 7.000 pegawainya,” kata Hadi-

Dukung Swasembada Pangan

45.900 Hektar Irigasi Pertanian Rusak di NTB Diperbaiki Mataram (Suara NTB) NTB menjadi salah satu provinsi yang menjadi tumpuan pemerintah pusat dalam mempercepat swasembada pangan seperti padi, jagung dan kedelai. Untuk itu, tahun ini dilakukan perbaikan irigasi tersier yang rusak seluas 45.900 hektar.

“Kita diminta untuk memberikan dukungan terhadap program pemerintah sekarang untuk mempercepat program swasembada pangan nasional.Karena selama ini padi, jagung dan kedelai kita belum swasembada secara nasional. Untuk mewujudkan itu, memang fokusnya pertama perbaikan jaringan irigasi. Untuk kita perbaikan jaringan irigasi tersier sekarang tahun 2015 itu 45.900 hektar,” kata Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) NTB, Ir. Husni Fahri, MM dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (20/ 1) siang kemarin.

Husni mengatakan, dari sisi produksi, NTB sudah surplus produksi padi, jagung dan kedelai. Namun, secara nasional produksi padi, jagung dan kedelai masih kurang.

Untuk itu, sejumlah daerah, salah satunya NTB diminta untuk mempercepat swasembada pangan secara nasional dalam beberapa tahun mendatang.

Untuk itu, kata Husni, perhatian pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian cukup besar untuk mewujudkan hal itu. Tahun 2015 ini saja, pe-

merintah pusat menggelontorkan dana melalui APBN untuk pembangunan sektor pertanian di NTB mencapai Rp 124 miliar.

Untuk perbaikan jaringan irigasi yang rusak, kata Husni, mulai hari ini, Selasa (20/ 1) Presiden Jokowi mulai mencanangkannya di seluruh kabupaten/kota bertempat di Kabupaten Mentawak Kalimantan Barat. Untuk di NTB sendiri, sudah dimulai sejak beberapa hari lalu seperti di Lombok Tengah. Kemudian pada hari ini (kemarin, Red) dilakukan pencanangan perbaikan irigasi pertanian di Kota Mataram dan Lombok Utara.

Selain perbaikan jaringan irigasi dalam mendukung swasembada pangan itu, lanjut Husni, dilakukan optimalisasi lahan sekitar 27 ribu hektar di NTB. Dengan demikian, diharapkan luas areal tanam padi tahun ini melebihi 550 ribu hektar.

Ujungnya, diharapkan produksi padi akan meningkat tahun ini melebibi 2,3 juta ton GKG. ‘’Kita targetkan produksi padi 2,3 juta ton. Itu target minimal. Dengan ada perbaikan irigasi, optimalisasi lahan, gerakan BPPT, mudahmudahaan bisa di atas itu.

Sambil kita perbaiki, kita mulai dari sekarang. Perbaikan irigasi itu kita harapkan satu bulan sudah selesai. Kita diback up oleh TNI. TNI akan mengerahkan Babinsa,’’ pungkasnya. (nas)

Mulai Bulan Depan Dari Hal. 1 Untuk diketahui, Perppu yang disahkan kemarin mengatur bahwa Pilkada hanya memilih calon bupati atau calon walikota saja sementara pengisian jabatan wakil bupati/ wakil walikota dilakukan setelah pelantikan bupati atau walikota terpilih.

Karena pendaftaran dimulai Februari, maka proses koalisi dan penentuan bakal calon yang akan diusung oleh parpol, menurut Aksar juga sudah harus dilakukan pada saat calon didaftarkan.

Pada bulan Maret-April, tahapan akan memasuki masa pembentukan panitia uji publik. Pada April-Mei adalah tahapan pelaksanan uji publik. Pada April KPU kabupaten/kota akan melakukan pembentukan badan ad hoc, PPK maupun PPS. Bulan Juni, adalah tahapan penyerahan dukungan calon perseorangan sementara pada bulan Juli adalah tahapan penerimaan DP4 dari pemerintah daerah.

Tahapan pencalonan digelar pada Agustus. Sementara bulan Agustus sampai Oktober petugas pemutakhiran data pemilih akan melakukan tu-

gasnya. Dalam bulan Agustus sampai November pula, akan ada tahap pencalonan sembari menyediakan ruang sengketa TUN yang proses penyelesaiannya bisa berlangsung hingga November. “Tentu nanti ada masa kampanye sampai kemudian 16 Desember itu pemungutan suara,” ujarnya.

Khusus untuk Kabupaten Sumbawa, Pilkada akan digelar pada 17 Januari 2016.

“Setelah Perppu disahkan, lalu diundangkan, bulan Januari ini kita hanya menunggu penerbitan peraturan KPU di pusat,” ujar Aksar. Sementara itu, anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pilkada juga sudah disiapkan .

Aksar merincikan, di Kota Mataram, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar RP 11 miliar, di Kabupaten Lombok Utara Rp 8 miliar , Lombok Tengah Rp 8 miliar, Sumbawa Barat Rp 7 miliar, Dompu Rp 12 miliar dan Kabupaten Bima sebesar Rp 18 miliar. Selain itu, DPRD NTB juga telah menyetujui anggaran sebesar Rp 1,5 miliar yang akan dikelola KPU NTB untuk keperluan mengawal pelaksanaan Pilkada di enam kabupaten/kota di NTB tersebut. (aan)

Sampah di Gili Trawangan Tak Tertangani Maksimal Dari Hal. 1 ‘’Sebelum musim hujan, sampah biasanya kami bakar.

Karena sudah tidak tahu lagi mau dikemanakan. Tapi sekarang karena musim hujan, dibakar juga tidak bisa.

Ya terpaksa dibiarkan begitu saja di TPA,’’ kata Malik.

Saat ini kata dia, volume sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga dan perhotelan di Gili Trawangan luar biasa besar dengan estimasi hariannya mencapai 8 ton. Sejak Trawangan mulai bergeliat, pengelolaan sampah ditempuh dengan melakukan pembuangan pada areal 20 are

yang disewa per bulannya Rp 5 juta. Namun karena tidak ada tindaklanjut pembuangan atau pengangkutan ke daratan Lombok, sampah pun masih tetap berakar menjadi problem masyarakat setempat.

Ia mengakui, dalam perjalanan penanganan sampah, Pemda KLU sempat menyediakan boat angkutan. Namun kapasitas angkutan boat pun terbatas, diperkirakan hanya mampu menampung 2 ton per trip. Itu pun operasionalnya terbatas, hanya dua kali, maksimal tiga kali seminggu. Volume angkutan itu ia nilai masih sangat tidak mendukung bagi penanganan sampah

Halaman 15

secara optimal, karena produksi sampah di trawangan makin meningkat akibat tingginya mobilitas wisawaan dan masyarakat. ‘’Dengan boat yang disiapkan Pemda, kami pun masih harus dibebankan Rp 1 juta untuk sekali angkut ke boat.

Mahalnya biaya operasional, termasuk bensin Rp 1,5 juta sekali jalan, akhirnya boat itu dialihkan ke Gili Air,’’ sambung Malik mengeluh.

Seluruh komponen masyarakat di Trawangan sebut dia, meminta Pemda KLU menyusun kembali kebijakan strategis untuk menanggulangi masalah ini. Ia berharap,

sampah tidak menjadi masalah berkepanjangan terlebih dinamika pariwisata di Trawangan sudah sedemikian maju. Dikhawatirkan, jika masalah sampah tidak ditangani akan membuat wisman enggan berlibur karena ketakutan akan penyebarangan penyakit dari sampah yang ditimbulkan. ‘’Harapan masyarakat agar Pemda tidak terkesan tutup mata, melainkan mengambil langkah dan tindakan strategis sehingga sampah dapat ditanggulangi,’’ katanya sembari meminta armada angkutan sampah diperbanyak dan diperbesar. (ari)

ono dalam rilis yang diterima Suara NTB, Senin (20/1).

Dijelaskan, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya dituangkan pula dalam Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 92, bahwasanya Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kematian dan Bantuan Hukum kepada seluruh pegawai / aparatur sipil negara.

Ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan BPJS Ketenagakerjaan ini, maka terhitung 01 Januari 2015 seluruh Penye-

(Suara NTB/ist)

TANDATANGANI MOU - Bupati KSB, Dr. KH. Zulkifli Muhadli dan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan NTB, Sudiono, SH saat menandatangi MoU BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemkab KSB. lenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mendapatkan per-

lindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. (cem/*)

Minimarket Jalin Kerja Sama dengan UKM Jakarta (Suara NTB) PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) telah menggandeng pelaku UKM sebagai pemasok, perusahaan menjual produk-produk UKM yang dikemas melalui produk Home Brand Private Label (HBPL) dengen merek Alfamart.

Corporate Communication GM Alfamart, Nur Rachman mengatakan, sebagian besar produk UKM yang kemas melalui HBPL mayoritas merupakan produk makanan.

“Jelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun ini, nantinya produk impor bakal membanjir tanah air, hal ini berpotensi merebut pasar produk lokal. Peran penting bagi industri ritel agar mendorong produk UKM maupun produk lokal mendapatkan porsi yang besar di jaringan ritel modern,” kata Nur Rachman, Senin (19/1).

Nur mengatakan, di sisi lain harus ada keinginan pelaku UKM untuk menjaga dan meningkatkan daya saing sebagai industri kreatif dan inovatif. Selain itu UKM juga harus meningkatkan standar, desain dan kualitas produk agar sesuai dengan ketentuan pasar ASEAN. “Produk yang dijual di Alfa-

mart saat ini mayoritas adalah produk dalam negeri. Itu sebabnya, Alfamart dan pelaku UKM yang merupakan sesama pelaku usaha domestik harus menguatkan sinergi agar bisa meningkatkan daya saing menghadapi tantangan tersebut,” jelas Nur. Dari sisi penjualan, pertumbuhan penjualan produk UKM di outlet Alfamart sepanjang 2014 di atas 40 persen. “Ada 100 lebih pemasok dari kalangan UKM yang telah bekerjasama dengan Alfamart saat ini. Jumlah ini akan terus bertambah sebab demand dari para pelaku UKM juga tinggi,” imbuhnya.

Untuk menyeleksi produk UKM yang layak dijual di Alfamart, ada lima standar yang

harus dipenuhi. Pertama, produk yang dijual harus berlabel SNI. Kedua, kemasan produk menarik, tidak mudah rusak dan terbuat dari bahan yang aman.

Ketiga, ada pencantuman kode produksi, tanggal pemakaian, komposisi isi dan volume sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen. Keempat, produk harus memiliki spesifkasi dari segi rasa, bentuk, dan kemasan.

Kelima, UKM berkemampuan memasok barang dengan jumlah yang kontinyu.

“Kerjasama lain yang kami tawarkan pada pelaku UKM yakni memberikan harga khusus kepada Tenant menyewa ruang di teras toko sebagai tempat berjualan,” pungkasnya. (r)

’’Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Cermat dan Kerja Tuntas Wujudkan Sumbawa yang Lebih Maju dan Berdaya Saing’’ Dari Hal. 1 Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik, menjelaskan, peringatan HUT juga menjadi momentum merefleksikan diri terkait perjalanan pemerintahan dan pembangunan sepanjang periode ini. Keberhasilan pembangunan yang dicapai merupakan kerja kolektif dengan berkontribusi menciptakan suasana kondusif, dan bekerja keras dalam membangun Tana Samawa. Semangat kebersamaan ini harus selalu dijaga. Sebab dengan kebersamaan pasti mampu mengukir prestasi-prestasi berikutnya menuju masyarakat Sumbawa yang berdaya saing.

Berbagai prestasi pembangunan yang telah mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat maupun Provinsi NTB. Bahkan sepanjang tahun 2014 ini sekitar 14 prestasi yang telah diraih, diantaranya, penghargaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan opini WTP tahun 2012 dan 2013 dari BPK RI. Reward program yang diberikan pemerintah pusat untuk tahun 2013 mencapai Rp. Rp. 23,5 Milyar. Nominasi terbaik nasional (kabupaten paling siap) ‘indonesia - spasial data infrastructur readiness index’ atas prestasi pengelolaan portal informasi geospasial dan simpul jaringan dalam perencanaan pembangunan daerah dari badan informasi geospasial RI. Atas prestasi tersebut, Kabupaten Sumbawa terpilih bersama 7 kabupaten lainnya se Indonesia sebagai wilayah pengembangan ternak kerbau di Indonesia dari Kementerian Pertanian RI. Juara nasional kelompok agribisnis sapi potong kategori eksibisi ekstensif (kelompok tani ternak mitra abadi , Desa Leseng, Moyo Hulu. Tropy Wahana Tata Nugraha, Juara I Nasional tertib lalu lintas dalam kota kategori kota sedang dari Kementerian Perhubungan RI dan seabrek penghargaan lainnya.

Selain beberapa penghargaan tersebut, kepercayaan pemerintah pusat kepada Kabupaten Sumbawa semakin menunjukkan peningkatan. Dengan ditunjuknya Bupati Sumbawa maupun beberapa kepala SKPD dalam rapatrapat kerja tingkat nasional baik sebagai leader, public lecture, keynote speaker maupun narasumber/ pembicara nasional. Antara lain, Bupati sumbawa ditunjuk sebagai Ketua Sidang regional ketahanan pangan wilayah Indonesia Bagian Timur di Manado. Bupati Sumbawa sebagai salah satu public lecture pada “urban greening forum ke-3” di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.

Kepala Bappeda Sumbawa, Ir. Iskandar M.ec.dev. sebagai keynote speaker pada workshop nasional pengelolaan data dan informasi wilayah pesisir di Jakarta. Kepala BKBPP, Ir A. Yani sebagai salah satu pembicara pada acara “akselerasi program BKB Holistik in-

tegratif dan generasi berencana (genre) tingkat nasional tahun 2014” di Bandung Jabar. Kepala Dinas Partanian Tanaman Pangan dan Holtikultura kabupaten Sumbawa, Ir. Thalifuddin M.Si, sebagai salah satu keynote speaker pada temu kemitraan jagung tingkat nasional tahun 2014 di Bogor. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Junaidi, M.Si, sebagai pembicara pada pertemuan forum industrialisasi perikanan budidaya di Bandung.

Selain penghargaan tersebut, Kabupaten Sumbawa juga mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari beberapa pihak lainnya melalui kerjasama dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Diantaranya, kerjasama program pengurangan risiko bencana dalam memperkuat ketangguhan masyarakat terhadap bencana tahun 2013 antara Pemkab Sumbawa melalui Bappeda, Sumbawa dengan Oxfam GB Secure Project, Kerjasama Operasional (KSO) Hatchery tahun 2014 antara Pemkab Sumbawa melalui Dislutkan Sumbawa dengan the green mirage ab.2/6 untuk mendukung ketersediaan benur/benih udang vaname dan ikan lainnya di kabupaten Sumbawa. Kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perkembangan ternak kerbau Sumbawa antara Pemkab Sumbawa dengan International Buffalo Federations (IBF) dalam upaya memajukan peternakan kerbau di Kabupaten Sumbawa.

Selain kepercayaan tersebut, kata JM, Kabupaten Sumbawa di tahun 2014 juga telah berupaya menggeliatkan pembangunan daerah ini melalui berbagai program-program, baik di bidang sosial budaya, termasuk di dalamnya reformasi birokrasi dan penyelenggaraan otonomi daerah, bidang fisik sarana dan prasarana maupun bidang pembangunan perekonomian yang semuanya diharapkan akan memberikan multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat kemajuan perekonomian secara makro, tergambar dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan yang terus mengalami peningkatkan dari tahun ke tahun, yakni dari 5,92 persen pada tahun 2010 menjadi 6,67 persen pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 0,75 point, dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 6,58 persen selama periode tahun 2010-2013.

Demikian pula dengan pendapatan perkapita yang merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat terus mengalami peningkatan dengan rata-rata PDRB perkapita atas dasar harga berlaku sebesar 12,74 persen yakni dari Rp. 9,51 juta pada tahun 2010 menjadi Rp. 13,52 juta pada 2013.

Demikian pula dengan PDRB

perkapita atas dasar harga konstan dari Rp. 4,39 juta pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 5,17 Juta pada tahun 2013 dengan rata pertumbuhan pertahun sebesar 5,36 persen.

Tak hanya itu, pada bidang infrastruktur jalan, menunjukkan kondisi kemantapan jalan kabupaten yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Begitu pula dengan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) public. Di bidang kesehatan, pemerintah daerah terus menempuh upaya peningkatan daya dukung sarana dan prasarana kesehatan seperti keberadaan 25 puskesmas, 42 polindes dan 93 puskesmas pembantu. IPM kabupaten Sumbawa yang dalam empat tahun terakhirnya menunjukkan peningkatan dari 66,07 menjadi 68,06 berada di atas IPM NTB. Angka kemiskinan di daerah ini yang dalam empat tahun terakhir menunjukkan penurunan dari 21,75% pada tahun 2010 menjadi 17,03% pada tahun 2013.

Bagi Kepala Bappeda Sumbawa, Ir. Iskandar, M.ec.dev, dari proses komparatif, memang banyak hal yang berubah. Pada hal tertentu seperti wajah kawasan yang berubah signifikan, detail pengembangan yang sudah mulai melampaui standar rencana.

Dalam hal ini, pihaknya juga memprediksi kondisi masa depan yang juga ditentukan oleh perkembangan daerah lain. Makanya, perlu diantisipasi. Beberapa kawasan juga sudah mulai dibuka. Kemudian penataan dalam kota desain dan rencana menengah industrialisasi. “Ada perubahan signifikan, walaupun belum semua mengarah kesana.

Asalkan ada kebersamaan dan pola gotong royong yang terjaga, maka bisa mewujdukan cita-cita bersama,”tukasnya.

Terkait peringatan HUT tahun ini, disemarakkan berbagai kegiatan. Mulai dari kegiatan olahraga, yang diikuti pegawai di lingkup Pemkab bersama masyarakat.

Kemudian kegiatan senam dan jalan santai serta fun bike. Kegiatan peresmian jembatan Samapuin dan peletakan batu pertama perbaikan irigasi serempak seluruh Indonesia di Desa Leseng Moyo Hulu. Kegiatan lomba burung berkicau yang didukung elemen masyarakat dan lomba membuat Male dan cerdas cermat sejarah dan bahasa Sumbawa yang didukung Lembaga Adat Tanah Samawa (LATS).

Selain itu, ada pula kegiatan eksebishi batu khas Sumbawa yang digelar 21-22 Januari.

Peresmian PT BPR NTB. Launching PT Bank NTB Syariah yang dirangkaikan dengan launching black honey Sumbawa. Serta berbagai kegiatan lainnya yang mendapat dukungan dan sambutan luas dari masyarakat Sumbawa. Semua kegiatan tersebut diharapkan dapat membangun kebersamaan untuk Sumbawa yang lebih baik. (arn/*)

Rabu, 21 Januari 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(ant/Bali Post)

PENETAPAN PERPPU PILKADA MENJADI UU - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) bersalaman dengan Pimpinan Sidang Agus Hermanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam sidang paripurna di Gedung DPR-RI, Jakarta, Selasa (20/1). Dalam sidang paripurna tersebut, DPR menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 1 Tahun 2014 tentang pilkada dan Perppu nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk menjadi Undang-undang.

Legislator Imbau Presiden Evaluasi Kebijakan Menteri KKP Jakarta (Suara NTB) Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono mengimbau Presiden Joko Widodo agar mengevaluasi kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan soal beberapa pelarangan yang dikhawatirkan dapat menurunkan beroperasinya kapal penangkap ikan. ‘’Beberapa pelarangan itu adalah, pelarangan transshipment atau bongkar muat di tengah laut, pencabutan subsidi BBM untuk kapal berukuran 30 GT ke atas, pelarangan alat tangkap jenis pukat heladantarik,sertapelaranganpenangkapan lobster, kepiting, dan rajungan,’’ kata Ono Surono di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (20/1).

Menurut Ono Surono, dengan adan-

ya beberapa pelarangan itu maka banyak kapal asing tidak dapat beroperasi sehingga nelayan yang menjadi anak buah kapal (ABK) penangkap ikan jadi menganggur.

Ono memperkirakan, ada sekitar 1.200 kapal berukuran 30 Gross Ton (GT) atau lebih yang terkena dampak dari pelarangan tersebut, sehingga memberikan dampak terhadap 25.000 nelayan yang bekerja menjadi ABK. Politisi PDI Perjuangan ini menam-

bahkan, kapal dengan alat tangkap pukat hela dan tarik yang banyak terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Lampung, dengan adanya moratorium ini juga tidak dapat beroperasi.

“Adanya pelarangan penggunaan alat tangkap pukat hela dan tarik ini diperkirakan ada sekitar 200 ribu nelayan di Jawa Tengah yang terkena dampak,” katanya.

Kemudian, pencabutan subsidi BBM untuk kapal berukuran 30 GT ke atas, kata dia, juga akan mempengaruhi pendapatan nelayan ABK yang menggunakan pola bagi hasil. Jika banyak kapal tidak dapat beroperasi, menurut dia, maka hasil tangkapan ikan juga akan menurun dan berdampak pada sektor pengolahan ikan, karena kekurangan bahan baku. (ant/Bali Post)

Benda Diduga Moncong AirAsia QZ8501 Ditemukan Nelayan Kotabaru (Suara NTB) Benda yang diduga moncong pesawat AirAsia QZ8501 ditemukan nelayan Tanjung Nyiur, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Koordinator Pos SAR Kotabaru Zulkifli pada Selasa (20/1) pagi mengatakan bahwa barang berwar-

na putih dengan membentuk hampir setengah lingkaran yang biasa terdapat di bagian depan pesawat tersebut ditemukan nelayan Tanjung Nyiur, Pulau Sembilan.

Pesawat AirAsia QZ8501 hilang kontak pada Minggu, 28 Desember 2014, sebelum kemudian dipastikan jatuh di perairan Pangkalan

Bun, Kalimantan Selatan, dengan puluhan korban tewas telah ditemukan, dievakuasi, dan diidentifikasi.

Ekor pesawat itu sudah ditemukan dan diangkat, sementara badan pesawat belum berhasil dievakuasi dari dasar laut karena sejumlah kondisi termasuk cuaca yang tidak bersahabat. (ant/Bali Post)

KNKT Jamin Hasil Investigasi AirAsia Pemerintah akan Terapkan Aturan Penerbangan Baru Tanpa Intervensi Jakarta (Suara NTB) Komite Nasional Keselamatan Transportasi menjamin hasil investigasi kotak hitam pesawat AirAsia QZ8501 tanpa campur tangan atau intervensi pihak manapun. ‘’Dalam investigasi black box (kotak hitam) tidak dicampuri oleh kepolisian, atau kejaksaan manapun karena kami ingin betulbetul hasilnya murni investigasi,” kata Kepala KNKT Tatang Kurniadi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Selasa (20/1).

Tatang juga mengatakan pihaknya akan taat prosedur dan tidak akan menyalahkan pihak tertentu terkait hasil investigasi yang akan muncul nanti. “Prinsipnya no blaming (tidak menyalahkan), tidak jump into conclusion (langsung menarik kesimpulan),

dan hasil ini pun tidak bisa dibawa ke pengadilan untuk dijadikan alat bukti (non-judicial),” tuturnya.

Tatang mengatakan kotak hitam yang ditemukan langsung diunduh, baik flight data recorder pada 12 Januari 2015 maupun cockpit voice recorder pada 13 Januari 2015.

Dalam investigasi tersebut, lanjut dia, dilakukan oleh satu tim yang terdiri dari 34 anggota, diketuai Ketua Investigasi KNKT Mardjono serta dipantau oleh saksi satu dari Prancis dan satu Australia.

Tim tersebut dibentuk tiga hari setelah kejadian pesawat nahas itu jatuh di Selat Karimata 28 Desember 2014.

“Ini investigasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, lebih dari 24 jam kami tidak tidur dalam mengunduh karena ingin prosesnya cepat,” ungkapnya.

Dia juga menjamin bahwa hasil

investigasi tersebut akan diakui secara internasional, karena mengerahkan tenaga-tenaga yang profesional, baik dari segi penyelam atau pun dari investigator.

“Repot sekali kalau ditanya oleh pihak internasional, saya jamin taruhannya jabatan saya, saya siap dicopot jabatan apabila hasil ini tidak netral,” tandasnya.

Namun, Tatang juga sempat mengajukan peralatan untuk pelacakan di lapangan, seperti ping locator yang hanya dimiliki oleh KNKT sebanyak dua unit, sementara sisanya pinjaman, yakni dua unit dari Singapura, satu Inggris dan satu Tiongkok. “Itu pun baterainya lemah, sehingga ketika digunakan tidak maksimal, kita beruntung penemuannya cepat,” ujarnya. (ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan pemerintah akan menerapkan aturan penerbangan baru, yang antara lain meliputi penyatuan pengurusan izin slot dan izin rute penerbangan. ‘’Nanti tidak ada lagi dua izin seperti itu, prosesnya satu, tidak ada lagi debat soal izin,’’ kata Jonan saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Selasa (20/1).

Namun Jonan belum memastikan apakahakanmenghapusKoordinatorSlot Indonesia (Indonesia Slot Coordinator/ IDSC) yang selama ini mengatur slot penerbangan domestik maupun internasional dengan bantuan Garuda Indonesia.

Jonan mengatakan pemerintah juga akan menghapuskan izin dua periode yakni periode musim panas (Maret-Oktober) dan periode musim dingin (Oktober-Maret). ‘’Tidak ada lagi izin winter dan summer, nanti diaturnya sekali setahun saja,’’ katanya.

Ia mengatakan pemerintah selanjutnya akan mewajibkan izin terbang dimiliki tiga hari sebelum penerbangan mengingat selama ini di lapangan izin terbang baru diajukan beberapa jam sebelum penerbangan.

Selain itu, Jonan mengatakan, pemerintah akan melarang keras penjualan tiket sebelum izin rute keluar karena sebagian besar maskapai sudah melakukan promosi dan penjualan tiket sebelum mendapat izin rute.

“Maskapai dilarang menjual tiket sebelum

izin rutenya keluar, saya waktu di KAI jatuh di Selat Karimata pada 28 Desemjuga kalau izin perjalanannya belum ada, ber 2014.

Menurut Surat Direktorat Jenderal tidakberanijualtiket,”katamantanDirekPerhubungan Udara Nomor AU.008/30/ tur Utama PT Kereta Api Indonesia.

Selain itu, ia melanjutkan, pemer- 6/DRJU.DAU-2014 tanggal 24 Oktober intah akan memerintahkan pilot 2014 perihal Izin Penerbangan Luar menjalani pemeriksaan kesehatan Negeri Periode Winter 2014/2015, rute Surabaya-Singapura pp yang diberikan sebelum terbang.

Lembaga Penyelenggara Pelayan- kepada Indonesia AirAsia sesuai denan Navigasi Penerbangan Indonesia gan jadwal penerbangan pada hari Seatau Airnav akan menyiapkan dok- nin, Selasa, Kamis dan Sabtu (1246).

Namun dalam pelaksanaannya, ter dan psikolog, katanya.

Jonan mengatakan ketentuan baru penerbangan AirAsia rute dilaksanakan tersebut akan berlaku tiga bulan ke di luar izin yang diberikan, antara lain depan. “Ini harus konsisten dan tidak pada Senin, Rabu, Jumat dan Minggu ada toleransi sama sekali,” katanya. (1357). Untuk sementara, KementeriDia juga meminta setiap pihak me- an Perhubungan membekukan izin rute mastikan kesiapan prosedur keadaan Surabaya-Singapura untuk maskapai darurat, penerapan radar cuaca, mod- dengan penerbangan berbiaya murah ernisasi peralatan, balai kesehatan dan tersebut. (ant/Bali Post) lainnya.

“Tunjangan keahlian untuk peningkatan kesejahteraan petugas inspeksi juga akan disiapkan,” katanya.

Penerapan peraturan baruitudilakukan setelah (ant/Bali Post) ada masalah PERKEMBANGAN KASUS AIRASIA - Menteri Perizin rute dan hubungan Ignasius Jonan (kanan) didampingi Ketua slot pada pen- Basarnas Marsekal Madya FH Bambang Soelistyo (kederbangan pesa- ua kanan), Ketua KNKT Tatang Kurniadi (kedua kiri), wat AirAsia dan Dirut Angkasapura I Trikora Harjo (kiri), memQZ 8501 rute berikan pemaparan di depan Komisi V DPR-RI di Surabaya-Sin- Jakarta, Selasa (20/1). Rapat kerja tersebut membahas gapura yang perkembangan kasus kecelakaan Air Asia.

Pemerintah Prioritaskan yang Belum Pernah Berangkat Haji Jakarta (Suara NTB) Pemerintah pada tahun 2015 akan memprioritaskan jamaah haji yang belum pernah berangkat ke Tanah Suci agar tercipta keadilan di tengah masyarakat.

“Proses seleksi jamaah akan didahulukan bagi mereka yang belum pernah naik haji,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kantor Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan (Kemenko PMK) Jakarta, Selasa (20/1) Untuk itu, pemerintah akan melakukan seleksi lebih ketat, tujuannya agar tercipta keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Hal tersebut, kata Lukman, dilakukan mengingat kuota yang terbatas menyusul sedang dilakukannya perluasan Masjidil Haram.

Guna menindaklanjuti kebijakan tersebut, pemerintah seg-

era mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk payung hukum yang akan dibuat dengan berbagai kajian dan pertimbangan dari berbagai kalangan.

Masalah persiapan penyelenggaraan haji itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Paripurna Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. (ant/Bali Post)