Snt22012015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

16 HALAMAN

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS, 22 JANUARI 2015

NOMOR 264 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Hibah Bangunan SMPN 6 Mataram

Walikota Persilakan Kepolisian dan Kejaksaan Turun ‘’Silakan saja. Itu (kewenangan) Kejaksaan,’’ ujar Walikota Mataram, ketika dikonfirmasi Rabu (21/1) kemarin, terkait langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram dan Polres Mataram yang melirik indikasi adanya ketidakberesan dari proses dihibahkannya aset hasil pembongkaran SMPN 6 Mataram di Jalan Langko Mataram yang nilainya diperkirakan mencapai angka ratusan juta.

Walikota menambahkan jika nantinya pihak Kejaksaan maupun Kepolisian memerlukan berbagai dokumen sebagai bahan untuk pemeriksaan, pihaknya akan mempersiapkan. ‘’Yang jelas kita persiapkan apa-apa (yang menjadi) persoalan di situ,’’ imbuhnya.

Pihaknya juga meminta kepada jajarannya di internal Pemkot Mataram untuk mendalami apa saja yang menja-

di temuan dari pihak penegak hukum sehingga bisa disiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan. Pihaknya juga meminta jajaran di internalnya untuk tetap kooperatif menyerahkan dokumen apapun yang diminta dan dibutuhkan pihak penegak hukum. ‘’Kalau ada dokumen apapun yang diminta harus disiapkan,’’ ujarnya.

Bersambung ke hal 15

Kasus DBH-CHT Vakum, Kejaksaan Bantah Mandeg Mataram (Suara NTB) Sejauh ini, belum ada perkembangan signifikan dalam penanganan sejumlah kasus korupsi di Kejaksaan Tinggi NTB. Salah satunya terkait kasus dugaan penyim-

pangan Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT).

Dugaan penyimpangan DBHCHT dari Provinsi NTB ke Lombok Tengah dan Lombok Timur senilai Rp 37 miliar ini pun terkesan vakum.

Bersambung ke hal 15

‘’Silahkan saja.

Itu (kewenangan) Kejaksaan.’’

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mempersilakan Kepolisian maupun Kejaksaan turun melakukan langkah hukum terkait adanya indikasi penyimpangan dalam hibah bangunan SMPN 6 Mataram. Bahkan jika Kepolisian dan Kejaksaan memerlukan dokumen sebagai bahan untuk pemeriksaan, Walikota Mataram menyatakan akan mempersiapkannya.

H. Ahyar Abduh

Dihibahkan ke Yayasan NGGOTA DPRD Kota Mataram, H. Muhir mempertanyakan ihwal hibah bongkaran bangunan SMPN 6 Mataram yang tengah ramai menjadi perbincangan. Ia juga mempertanyakan ke mana saja bongkaran itu dihibahkan. ‘’Apakah itu termasuk dalam usulan aset yang akan dihapuskan senilai Rp 45 miliar,’’ tanyanya, dalam rapat aset yang berlangsung di DPRD Kota Mataram, Rabu (21/1) .

Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM yang hadir dalam rapat tersebut, membenarkan bongkaran itu telah dihibahkan kepada yayasan. Ia menyebutkan beberapa nama yayasan yang menerima hibah itu. Salah satunya Yayasan Iqro’ yang menaungi TK/SD yang berlokasi di Jalan Udayana. Namun demikian, Sekda menegaskan bahwa proses hibah yang dilakukan kepada beberapa yayasan, sudah sesuai dengan aturan.

Sekda menyebutkan nilai bongkaran bangunan SMPN 6 Mataram yang dulunya berlokasi di Jalan Langko Mataram sebesar Rp 176.783.000. Terdiri dari besi senilai Rp 150 juta, kayu senilai Rp 46 juta. ‘’Dipotong ongkos bongkar Rp 19 juta,’’ sebutnya. (fit)

Diduga Bermasalah, Rehab Irigasi Senilai Rp 14 Miliar di Loteng Praya (Suara NTB) Proyek perbaikan saluran irigasi induk tahap III di Daerah Irigasi (DI) Bendungan Batujai Lombok Tengah (Loteng) milik Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU tahun 2014, diduga bermasalah. Dugaan awal, proyek senilai Rp 14 miliar lebih tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.

TO K O H

Informasi yang diperoleh Suara NTB dari Lembaga Pemerhati Pertanian dan Kesejahteraan Rakyat (LP-Pakar) Loteng, menyebutkan, modus dugaan penyelewengan dengan mengurangi spesifikasi fisik saluran irigasi tersebut.

Baik itu tinggi saluran, maupun ketebalan pondasi dan dinding irigasi. ‘’Dari sejak awal kita pantau kegiatan pembangunan

fisik proyek tersebut, sudah ada dugaan penyelewengan yang terjadi,’’ ungkap Koordinator LP-Pakar Loteng, Isnaini, Rabu (21/1) kemarin.

Terhadap ketidaksesuai spesifikasi proyek tersebut, pihaknya sebenarnya sudah menyampaikan ke pihak BWS. Akan tetapi oleh pihak BWS tidak kunjung digubris.

Hingga pengerjaan proyek

tersebut dinyatakan selesai akhir tahun 2014 lalu. ‘’Ketika kita sampaikan, pihak BWS berjanji akan melakukan perbaikan atas ketidaksesuai spesifikasi proyek ini.

Tetapi hingga batas waktu penyelesaian proyek, tidak ada tindakan yang dilakukan pihak BWS,’’ akunya.

Ironisnya, dari hasil monitoring internal yang dilakukan oleh pihak BWS tersebut, dugaan kejanggalan tersebut ternyata diakui ada. Tapi lagi-lagi pihak BWS tidak juga mau melakukan perbaikan. Sesuai hasil temuan dari tim monitoring internal BWS tersebut.

Bersambung ke hal 15

Jadi Pusat Investasi DALAM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah pusat fokus untuk mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. NTB merupakan salah satu dari lima daerah di luar pulau Jawa yang dijadikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai pusat investasi. ‘’Khusus untuk 2015-2019, Bappenas telah menyusun RPJMN yang mengkhususkan pembangunan di luar Jawa, dari pinggiran.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

IRIGASI INDUK Inilah proyek saluran irigasi induk tahap III di Daerah Irigasi (DI) Bendungan Batujai Loteng milik BWS Nusa Tenggara I Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU.

KO M E N TTAA R Akan Diuji Inspektorat

Mengkhawatirkan, Persoalan Sampah di Gili Trawangan

(Suara NTB/dok)

TEMUAN dugaan kekurangan spek pada pengadaan lencana anggota DPRD NTB, sudah ditindaklanjuti rekanan dengan melakukan perbaikan. Tapi tidak cukup sampai di sana. Inspektorat Provinsi NTB, rencananya akan melibatkan Pegadaian untuk mengecek kadar emas lencana yang sudah diperbaiki itu.

Dari total 65 anggota Dewan, ada 39 politisi Udayana yang mengembalikan lencana atau pin itu untuk diperbaiki. Tindak lanjut dari temuan itu, CV. Karnia Jaya, rekanan yang memenangkan tender proyek tersebut langsung melakukan perbaikan. Sehingga fisik barang sesuai dengan kontrak.

Bersambung ke 15 M. Agus Patria

(Suara NTB/kir)

Mataram (Suara NTB) Hasil investigasi terkait isu lingkungan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB menunjukkan bahwa persoalan sampah di Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah mengkhawatirkan. Untuk mengatasi persoalan sampah di daerah tujuan utama wisata itu dibutuhkan lahan sekitar 2 hektar sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Dengan adanya keterbatasan lahan untuk pembangunan TPS, BLHP merekomendasikan untuk menggunakan incinerator dalam

penanganan sampah yang dihasilkan di wilayah Gili Trawangan. ‘’Berdasarkan investigasi yang telah dilakukan, kondisi pengelolaan sampah berada pada titik yang mengkhawatirkan dimulai dari pengelola, lahan TPS maupun sarana prasarana yang ada,’’ jelas Kepala BLHP NTB, Ir. Heri Erpan Rayes, MM dikonfirmasi, Rabu (21/ 1) siang kemarin.

Erpan mengatakan, untuk melakukan investigasi terkait isu lingkungan di Gili Trawangan, pihaknya menurunkan tim Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) NTB sebanyak sem-

bilan orang. Hasil wawancara yang dilakukan di lapangan dengan kepala desa, kelompok pengelola sampah dan masyarakat bahwa mereka mendukung pengelolaan sampah di pulau bebas polusi itu menggunakan incinerator.

Secara kewenangan dan tanggung jawab, katanya, persoalan sampah di Gili Trawangan merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemkab Lombok Utara. Namun, kata Erpan, pemerintah provinsi juga tak akan tinggal diam. Persoalan yang dihadapi adalah, adanya keterbatasan lahan di Gili Trawangan. Lahan-lahan yang ada di

sana sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Diterangkan, selama lima tahun terakhir, sampah yang ada di Gili Trawangan dikelola

secara swadaya oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Front Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL).

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 22 Januari 2015

Halaman 2

DINILAI MELANGGAR - Deretan PKL yang berjualan di barat Mataram ini sedang menjadi sorotan PPNS Dinas PU Provinsi NTB. Bangunan PKL ini dinilai melanggar tata ruang karena berdiri di atas drainase.

Prioritaskan Warga Kurang Mampu

(Suara NTB/ynt)

OPERASI Pasar (OP) tabung gas elpiji 3 kilogram dilaksanakan di Kecamatan Ampenan mulai tanggal 20-22 Januari. OP yang dilaksanakan selama tiga hari ini dipusatkan di dua tempat; hari pertama dan ketiga di Kantor Kelurahan Ampenan Tengah dan Ampenan Utara, sedangkan untuk hari kedua dipusatkan di Kantor Camat Ampenan.

Terkait penyelenggaraan OP ini, Lurah Dayan Peken, Zarkasyi mengatakan untuk setiap kelurahan mendapatkan jatah 112 tabung di hari pertama dan ketiga, sementara di hari kedua masing-masing kelurahan mendapatkan 56 tabung.

Dengan terbatasnya jatah tabung ini, Zarkasyi mengatakan penyelenggaraan OP ini diprioritaskan untuk warga kurang mampu. Untuk itulah digunakan kupon yang dibagikan kepada warga. “Kita prioritaskan warga yang kurang mampu, makanya kita gunakan sistem kupon dan kita serahkan kepada kepala lingkungan untuk dibagi,” jelasnya, Rabu (21/1) ditemui di kantornya.

Zarkasy mengatakan satu warga mendapatkan satu kupon.

Menurutnya dengan pembagian sistem kupon ini cukup efektif untuk pemerataan dalam penyelenggaraan OP ini. Dikhawatirkan jika tidak menggunakan sistem kupon, maka pengecer juga bisa dengan bebas ikut membeli gas elpiji 3 kilogram pada saat OP. “Kalau nggak menggunakan kupon, bisa saja nanti pengecer yang datang membeli. Sehingga dengan kupon semuanya menjadi terkontrol,” ujarnya. Kupon yang dibagikan kepada warga ini juga dilengkapi dengan tanda tangan lurah dan nomor register sehingga tidak bisa digunakan oleh orang yang berbeda. “Karena ada beberapa kelurahan yang ikut OP ini. Dan ini juga untuk menghindari pengecer yang ikut memborong tabung elpiji ini,” ujarnya.

Menurutnya penggunaan kupon jauh lebih efektif dibandingkan menggunakan KTP. “Kalau KTP bisa saja digunakan berkali-kali. Itu tidak efektif karena kita nggak tahu nanti siapa yang menggunakan,” ujarnya.

Dalam OP ini, warga juga hanya dibatasi membeli satu tabung elpiji.

Walaupun warga tersebut seorang pedagang, ia tetap tidak diperbolehkan membeli lebih dari satu tabung.

“Apakah dia warga biasa ataupun pedagang tetap harus satu tabung.

Ini untuk pemerataan. Satu tabung saja masih kurang, apalagi untuk dua tabung,” ujarnya. Setiap RT disebutkan Zarkasy masing-masing mendapatkan hanya sembilan kupon.

Sementara jumlah rumah tangga di setiap RT rata-rata di atas 50 KK. “Jadi tidak bisa untuk dua tabung,” tandasnya. (ynt)

Zarkasy

Jangan Abaikan Pertanian RUSAKNYA 55 ribu meter irigasi di Kota Mataram dari total panjang irigasi di Mataram 70 ribu meter, mengundang keprihatinan kalangan DPRD Kota Mataram.

Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Rabu (21/1) mengungkapkan, tata ruang harus menjadi perhatian serius pemerintah. ‘’Jangan lupa masyarakat (Suara NTB/fit) kita (Mataram, red) masih I Gede Wiska banyak yang bergantung pada pertanian,’’ ujarnya. Karenanya, sudah seharusnya tata ruang di Mataram menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan. Apalagi, lanjut Wiska, presiden Jokowi telah menekankan pentingnya swasembada pangan.

Mestinya hal ini ditindaklanjuti oleh pemerintah di kabupaten/kota, tidak terkecuali di Kota Mataram. jangan sampai izin perumahan yang diberikan Pemkot Mataram justru mengabaikan sektor pertanian. ‘’Irigasi ini menjadi catatan kami di Komisi III,’’ aku Wiska. Karenanya, sambung politisi PDI Perjuangan ini, irigasi yang ada harus tetap dirawat.

Sikap itu sebagai bentuk dukungan terhadap komitmen pemerintah pusat bagaimana mewujudkan swasembada pangan. ‘’Jangan masyarakat ‘’dipaksa’’ mengalihkan fungsi lahan pertaniannya,’’ demikian Wiska. Ia tidak menampik, masyarakat pemilik sawah terpaksa melepas sawahnya dengan iming-iming harga yang mahal. ‘’Memang benar kita kekurangan perumahan, namun perlu dipikirkan pula nasib petani kita,’’ imbaunya. Wiska kembali mengatakan Pemkot Mataram harus memperhatikan apa yang menjadi program pemerintah pusat terkait target swasembada pangan. Ia melihat, salah satu upaya untuk mewujudkan swasembada pangan dengan mempertahankan keberadaan lahan pertanian atau lahan abadi.

Meskipun Kota Mataram merupakan kota dengan orientasi jasa dan perdagangan, namun pertanian tidak boleh hilang. Sebetulnya dalam RTRW tiap-tiap zona sudah diatur. Hanya saja dalam penerapan RTRW itu pemerintah menunjukkan sikap tak konsisten. ‘’Apa yang dicanangkan itu tidak dilaksanakan,’’ pungkasnya. (fit)

Mataram (Suara NTB) – Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTB, sedang mengumpulkan bahan keterangan (pulbaket) terkait lapak pedagang kaki lima (PKL) di sebelah barat Mataram Mall. Pengumpulan bahan keterangan tersebut dilakukan menyusul bangunan lapak yang dibangun di atas saluran.

Koordintor PPNS NTB, Hanan Istiqlal menjelaskan, sejauh ini masih mengumpulkan keterangan

dari para pedagang yang membangun lapak di atas saluran. Data yang dikumpulkan seputar izin dan siapa yang memberikan izin bangunan itu. “Kita masih kumpulkan data dulu,” kata Hanan dikonfirmasi lewat ponselnya, Selasa (20/1).

Secara aturan lanjutnya, tidak dibenarkan ada bangunan di atas saluran karena bisa menutup akses khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan perbaikan atau bahkan mengangkat sedimentasi di bawah saluran

tersebut. Oleh karena, pihaknya meminta agar upaya untuk segera di relokasi. “Ini selalu di sorot media, tapi belum ada solusi,” pungkasnya.

Terkait langkah yang dilakukan PPNS, pihaknya sudah berkoordinasi dengan PPNS pada Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, mengecek secara langsung. Dan pihaknya hanya melakukan tindakan preventif serta mengingatkan para pedagang. “Kita lakukan cara – cara

persuasif dulu,” cetusnya.

Hanan menambahkan, Pemkot Mataram pernah ada rencana merelokasi para pedagang ke dalam Pura. Namun belum ada kepastian bahkan ada kabar pengurus Pura Dalam tidak setuju dipindahnya PKL itu. Secara pasti tidak diketahui apa penyebab tidak adanya kesepahaman tersebut. Tapi diharapkan, PKL di sebelah barat Mataram Mall itu segera dicarikan solusi, sehingga tidak mengganggu dan melanggar aturan. (cem) (Suara NTB/ynt)

Eksekutif Dianggap Tak Serius

Ketua Pansus Aset ’’Walk Out’’ Mataram (Suara NTB) – Ketua Pansus Aset DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini walk out dari rapat aset yang beragendakan presentasi Sekda dan BPKAD Kota Mataram, Rabu (21/1) kemarin. Sesaat setelah rapat aset dibuka, Zaini langsung meninggalkan ruang rapat. Pantauan Suara NTB, hingga rapat skors, Zaini tidak kunjung kembali ke ruang rapat.

Sebelum rapat dimulai, Zaini memang sempat mengungkapkan kekecewaannya atas sikap eksekutif yang dipandang tidak serius menangani masalah aset. Ketidakseriusan itu terlihat dari molornya kedatangan Sekda Ir. HL. Makmur Said dan Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Yance Hendra Dirra di DPRD Kota Mataram. Padahal, menurut Zaini undangan itu

meminta eksekutif hadir pukul 10.0 Wita.

Namun karena alasan sedang ada pemeriksaan BPK, Sekda dan Kepala BPKAD Kota Mataram baru tiba di DPRD Kota Mataram sekitar pukul 11.15 Wita dan rapat baru dimulai pukul 11.30 Wita atau terlambat satu setengah jam dari jadwal semula. Namun demikian, rapat aset tetap digelar, dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH.

Wujudkan KLA

SKPD Terkait Dimita Lebih Koordinatif Mataram (Suara NTB) Untuk mewujudkan Mataram sebagai Kota Layak Anak (KLA) pada tahun 2018 mendatang, SKPD terkait yang menangani hal ini diminta untuk lebih koordinatif dan meningkatkan upayanya. Hal ini disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Rabu (21/1) usai menghadiri temu Kader Keluarga Berencana (KB) dan sosialisasi perlindungan anak.

Setelah awal tahun 2014 lalu Kota Mataram dicanangkan sebagai kota yang menuju layak anak, saat ini Pemkot Mataram sedang berupaya untuk mewujudkan itu melalui berbagai program yang dilaksanakan masing-masing SKPD terkait. “Kita harapkan program-program ini, apa saja yang perlu kita targetkan agar pada tahun 2018 sudah bisa menjadi kota layak anak. Untuk itu saya minta agar lebih koordinatif lagi di antara SKPD, sudah ada gugus tugas itu,” jelasnya.

Isu maupun persoalan yang dihadapi anak-anak menurut Walikota bukan isu atau persolan ringan. Tetapi banyak persoalan luar biasa yang menimpa anak-anak yang harus menjadi perhatian semua pihak. Untuk itu agar tidak lagi ada berbagai macam persoalan yang dihadapi anak-anak, perlu disiapkan SDM yang berkualitas.

Selama beberapa tahun ke depan menuju tahun 2018, Walikota mengatakan harus ada program yang diprioritaskan seperti penguatan kelembagaan Dewan Anak Mataram. Di setiap kecamatan dan kelurahan juga harus dibentuk forum anak untuk mengakomodir semua kepentingan anak-anak.

Untuk menuju kota yang layak anak, Pemkot Mataram juga menargetkan nihil kekerasan terhadap anak. Walikota menyebutkan kasus kekerasan terhadap di Kota Mataram menurun dibandingkan tahun 2013 lalu. Ia menyebutkan pada tahun 2013 tercatat kasus kekerasan anak sebanyak 50 kasus. Sementara pada tahun 2014 turun menjadi sekitar 30 kasus.

Walaupun terjadi penurunan, Walikota mengatakan pembinaan harus tetap dilakukan agar tak lagi terjadi kekerasan terhadap anak di kemudian hari. Untuk itulah peran para kader KB ini dinilai sangat efektif untuk turun langsung melakukan pembinaan di tengah masyarakat. (ynt)

Dalam kesempatan itu sejumlah pertanyaan terlontar dari anggota Pansus Aset terhadap presentasi yang disampaikan Sekda Makmur Said.

Anggota Pansus Aset Misban Ratmaji mengatakan, sejatinya Pansus tak perlu melakukan pengecekan fisik terhadap aset yang diusulkan untuk dihapuskan, sepanjang dokumen pendukungnya lengkap. ‘’Aset yang akan dihapus itu misalnya, tidak bisa kita hanya men-

cantumkan keterangan sudah dijual, tapi mana bukti penjualannya? Itu harus bisa ditunjukkan,’’ terangnya.

Ditambahkan I Gede Wiska, SPT., anggota Pansus Aset lainnya, bahwa masih ada aset yang berita serah terimanya tidak lengkap. Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan Pansus sangat berhati-hati menyikapi usulan penghapusan aset seperti yang diminta eksekutif. ‘’Jangan sampai, setelah kita hapus, ternyata ada persoalan hukum muncul di kemudian hari,’’ ucapnya.

Anggota Pansus Aset lainnya TGH. Mujiburrahman mempertanyakan, sebenarnya yang diminta persetujuan

Dewan masalah pemindahtanganan atau penghapusan aset,’’ tanyanya. Karena, sambung Mujiburrahman, penghapusan aset harus ada peristiwa yang mendahului.

Misalnya pemindahtanganan atau pemusnahan.

Menanggapi hal itu, Sekda Makmur Said mengatakan, penghapusan dihajatkan untuk membebaskan penggunanya. Dalam kesempatan itu ia juga menjelaskan hibah bangunan SMP 6 Mataram.

Sekda mengaku bongkaran itu memang telah dihibahkan. ‘’Nilai bongkaran itu Rp 176 juta, terdiri dari besi Rp 150 juta, kayu 46 juta dan dipotong ongkos bongkar Rp 19 juta,’’ terangnya. (fit)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 22 Januari 2015

Halaman 3

Menurun, Animo Warga Kota Mataram Jadi TKI Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik mengklaim di tahun 2015 terjadi penurunan animo masyarakat Kota Mataram untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Catatannya, di tahun 2013 sekitar 240 warga jadi TKI dan terjadi penurunan hampir 50 persen yakni 140 orang di tahun 2014. Dari sekian banyak TKI yang berangkat, didominasi oleh perempuan. “Iya memang kebanyakan perempuan yang berangkat,” kata Khalik dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (20/1).

Para TKW lanjutnya, ada yang memilih ke Malaysia, Saudi, Taiwan, Hongkong dan beberapa negara tujuan lain-

banyak TKI ada yang menjadi pembantu rumah tangga dan menjadi buruh di perkebunan.

“Ada yang jadi pembantu dan

nya. Tidak disebutkan berapa orang yang ditempatkan di masing – masing negara. Namun, kebanyakan dari sekian

pekerja di kebun,” sebutnya.

Disosnakertrans katanya, lebih selektif memberikan izin kepada calon TKI untuk berangkat. Pasalnya, ia tidak menginginkan ada persoalan – persoalan di kemudian hari.

Karena, kasus yang banyak agen nakal yang memindahkan calon TKI ke agen lainnya. Selain itu, bagi TKW harus ada tanda tangan persetujuan dari suami atau keluarganya. “Saya tidak mau tanda tangan kalau

ndak jelas,” akunya.

Data di tahun 2014 sendiri ada 19 kasus TKI bermasalah dideportasi, itu disebabkan masyarakat lebih memilih keluar dari majikan mereka.

Selain itu juga, penyalur TKI memilih terlalu lama memberangkatkan calon TKI ke negara tujuan. Pihaknya sendiri sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, agar pelatihan

TKI ditempatkan di daerah masing – masing. Agar calon TKI tidak terlalu lama menunggu di berangkatkan dan menunggu visa di daerah masing – masing.

Apakah tidak ada pelatihan yang diberikan kepada calon TKI, sehingga tidak hanya terjun menjadi PRT saja?

Khalik mengatakan, pelatihan tetap diberikan baik oleh agen maupun pemerintah.

Tidak jarang ada TKI yang

ditempatkan di salon, hotel, restoran dan perbengkelan.

Namun harus sesuai dengan kualifikasi dan pendidkan calon TKI. Dengan diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan, ia berharap calon TKI yang diberangkatkan sudah siap secara mental, praktik dan lain sebagainya.

Sehingga, bisa mengurangi persoalan di luar negeri. (cem)

Distributor Jangan Main-main

(Suara NTB/bul) (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,7 triliun untuk pembangunan tiga bendungan di pulau Sumbawa, masing-masing bendungan Bintang Bano di KSB, bendungan Tanju dan bendungan Mila Rababaka di Dompu.

Tiga bendungan tersebut akan mulai dibangun pertengahan tahun ini.

Kepala Seksi Program dan Perencanaan Umum Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi NTB, Ir. Novia Rosalita, Sp.I dan Humas, Hanan, Rabu (21/1) menyebutkan, terhadap dua bendungan yang ada di Dompu, karena lokasi pembangunannya saling berdekatan di satu wilayah, disebut namanya bendungan Rababakan Komplek, karena berada dalam satu sistem.

“Pemerintah sangat memperhatikan NTB untuk mendukung kedaulatan pangan. Bendunganbendungan tersebut sudah mulai proses tender,” katanya.

Dia menjelaskan, bendungan Bintang Bano, luas genangannya 277 hektar dan mampu mengairi 6.600 hektar lahan pertanian.

Dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk membangun total infrastrukturnya hampir mendekati Rp 1 triliun.

Sementara untuk bendungan Tanju, luas genangannya mencapai 287 hektar, dan mampu mengairi lahan pertanian seluas 2.350 hektar. Untuk bendungan Mila, luas genangannya 89 hektar dan dapat mengairi 1.689 hektar lahan pertanian. Kedua bendungan ini, disiapkan anggarannya sebesar Rp 700 miliar, termasuk di dalamnya anggatan untuk pembangunan saluran penghubung kedua bendungan.

“Tahun pertama, prosesnya untuk pembersihan lahan dan gali pondasi,” demikian Novia.

Tiga bendungan ini direncanakan akan memakan waktu tuntas pembangunan hingga 2019 mendatang.

Selain tiga bendungan tersebut, pemerintah pusat juga memprogramkan membangun bendungan tambahan sebanyak dua bendungan di NTB. Dua bendungan tersebut bendungan Meninting, Lombok Barat dengan luas 50 hektar. Tetapi konsepnya, bendungan ini untuk menambah suplay air ke bendungan Pandanduri, Lombok Timur.

Sebab selama ini, air dari kawasan Meninting cukup banyak yang terbuang cuma-cuma ke laut. Selanjutnya bendungan Mujur, Lombok Tengah, bendungan ini dihajatkan untuk meningkatkan intensitas penanaman tanaman pangan. Misalnya

Dwi Praptomo biasanya petani hanya menanam sekali, dengan ketersediaan air di bendungan tersebut dapat diperbanyak penanamannya menjadi dua kali.

Dua bendungan itu, lanjut Novia akan mulai digarap ketika ketiga bendungan prioritas sudah tuntas. Sebab tidak mungkin akan digarap secara bersamaan.

Saat ini bendungan Meninting dan Mujur masih dalam tahap desain, selanjutnya proses Amdal dan barulah kemudian diajukan untuk pembebasan lahan.

“Nah untuk pembebasan lahan ini, kemungkinan harus ada kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah setempat untuk sharing anggaran. Kalau kerjasama dengan pemerintah daerah terkait baik, bendungannya bisa dibangun,” katanya.

Digambarkan, selama ini pemerintah daerah cukup bagus kerjasamanya untuk pembangunan infrastruktur bendungan. Dilihat dari beberapa bendungan yang sudah dibangun, pemerintah daerahnya menyiapkan dana sharing untuk pembebasan lahan.

“NTB sangat diperhatikan oleh pusat, karena kita daerah yang diandalkan untuk swasembada pangan. Tinggal efektif atau tidaknya bendungan, tergantung jaringan baik atau tidaknya jaringan irigasi,” demikian ditegaskan. (bul)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR5982BH NOKA/NOSIN: MH11JB81168K271336/ JB81E-11267846 AN. ZHENY LIVIANA HILANG DISEKITAR JL.LANGKO MENUJU CAKRANEGARA HILANG STNK R2 HONDA DR2904BY NOKA/NOSIN: MH1JF5122BK649378/ JF51E2635932 AN. KAHARUDDIN HILANG DISEKITAR JEMPONG BARAT MENUJU JL. GAJAH MADA KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR5142BG NOKA/NOSIN:MH1JE12148K348523/ JF12E-1353065 AN. DESAK KETUT NANI WINARNI HILANG DISEKITAR AMPENAN HILANG STNK R2 HONDA DR2465BG NOKA/NOSIN:MH11B91108K113886 AN. JERO ROSMIATI HILANG DISEKITAR AMPENAN

NTB Fokuskan Dukung Sistem Pertanian Berbasis Teknologi Giri Menang (Suara NTB) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi NTB tahun ini memfokuskan mendukung sistem pertanian berbasis teknologi. Menyusul dibebankannya pemerintah daerah untuk menghasilkan 2,3 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).

“Kami berkoordinasi dengan semua SKPD rumpun hijau, kita bekerja bersamasama,” kata Kepala BPTP Provinsi NTB, Dr. Ir. Dwi Praptomo, S. Ms dihubungi di kantornya di Narmada, Lombok Barat Rabu (21/1). Selain padi, perhatiannya adalah mendukung kekuatan produksi untuk padi dan kedelai.

BPTP ikut mendukung kegiatan utama pemerintah daerah, di antaranya yang berkaitan dengan jaringan irigasi, optimalisasi lahan, bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan). Lainnya, mendukung kegiatan kegiatan semisal manajemen sarana produksi, distribusi pupuk yang selama ini setiap tahun menjadi persoalan.

Selain itu memasyarakatkan penggunaan benih-benih bersertifikat untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas.

“Sekarng ini produksi masih 5 ton/hektar, kita mengupayakan untuk peningkatan produksi menjadi 6 ton/ hektar,” demikian Dwi. Khusus untuk pertanian tanaman padi, teknologi yang dimaksudkan bagaimana pener-

apan pola tanam jajar legowo, yakni pola penanaman berbaris dengan memberi ruang kosong pada jarak tanam tertentu.

Misalnya sistem 2:1, 3:1 dan 4:1.

Sistem tanam ini cukup efektif untuk meningkatkan populasi padi dan peningkatan produksi. Sebab dengan adanya ruang kosong tersebut, sirkulasi udara akan terdorong dengan baik di antara rumpun tanaman, sinar matahari yang masuk ke rumpun tanaman lebih merata, pengelolaan hama penyakit oleh petani akan lebih mudah, misalnya untuk penyemprotan, pembersihan gulma, termasuk untuk pemupukan.

“BPTP tugasnya menyiapkan demplot, di masing-masing kabupaten ada dua lokasi, dengan masing-masing lokasi demplotnya 1 hektar,” kata Dwi. Secara umum, persoalan yang mengakibatkan produksi padi masih pada kisaran 5 ton, karena terlambatnya distribusi pupuk. Sehingga kerap karena persoalan keterlambatan distribusi pupuk ini menyebabkan pemupukan terlambat.

Selain itu, banyak petani yang tidak menggunakan benih unggul, sehingga produksinyapun relatif tidak maksimal, selain masalah penggunaan Alsintan yang masih terbatas di petani.

Sebenarnya masih menjadi persoalan klasik di NTB, petani sangat terbatas

dari sisi permodalan. Sehingga kerap akibat yang muncul adalah terbatasnya daya beli untuk pembelian pupuk, pembelian benih berkualitas, termasuk untuk penyewaan Alsintan. Dampak yang lebih luas, petani tidak bisa menggarap maksimal lahan pertaniannya dengan dukungan buruh tani.

Sebab kemampuan untuk membayar buruh yang rendah, serta banyaknya buruh pertanian yang beralih profesi.

“Tinggal bagaimana langkahnya kita sama-sama terus mendukung persoalan-persoalan di lapangan. Jika itu terpenuhi, produktivitas bisa dijamin. Non teknis, untuk tahun ini BMKG memperkirakan akan terjadi elnino rendah, kemarau kering. Ini juga harus diantisipasi,” demikian Dwi. (bul)

Novia Rosalita

(Suara NTB/bul)

Bangun Tiga Bendungan di Pulau Sumbawa

Ekspor Melon NTB Terhenti Sementara Mataram (Suara NTB) Tahun 2014, catatan ekspor melon dari NTB praktis nol. Banyak petani yang tidak menanam komoditi hortikultura tersebut, entah karena alasan apa. Padahal, tahun 2013 lalu, NTB mampu mengekspor ke Thailand senilai US$ 900.000. Mestinya setiap tahun terjadi peningkatan nilai ekspor.

Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi NTB, Husni Fahri, MM, Rabu (21/1), menyatakan, ekspor berhenti sementara karena alasan petani menanam komoditi hortikultura jenis lainnya.

“Tahun ini kita arahkan untuk ekspor kembali. Kemarin itu petani menanam cabai dan ada yang menanam padi,” katanya.

Melon akan dikembangkan tidak hanya di Ganti, Lombok Tengah. Beberapa daerah yang dianggap potensial lainnya, diantaranya di wilayah Sakra, Lombok Timur dan Sembalun untuk dataran tinggi. Lainnya akan dikembangkan di KLU. Pola tanamnya bahkan akan lebih diatur, bagaimana agar petani tidak menanam dalam waktu yang serempak. Karena kekhawatiran akan terjadi penurunan harga. Bahkan karena jenisnya adalah tanaman hortikultura yang cepat mengalami pembusukan, karena sifatnya tanaman hortikultura tidak tahan lama.

Dari Sembalun misalnya, akan diatur kapan waktu tanamnya. Sebelum tuntas masa tanam di Sembalun, dipersiapkan lahan di Sakra, secara berurutan diarahkan petani menerapkan sistem tanam bergiliran itu hingga di Lombok Tengah dan KLU. Pada jeda usai tanam di satu wilayah, petani diarahkan menanam cabai, menyusul tomat atau bawang. Maka jika dilihat secara serempak, jenis tanaman dalam satu tahun akan sangat variatif.

Dengan demikian, Husni Fahri menyebut dapat dipertahankan harga produksi. Bahkan untuk area tanampun, kata kepala dinas, tidak boleh petani menanam dalam jumlah area yang luas.

“Kalau semuanya taman melon atau semangka, bisa turun harganya, makanya kita dorong untuk menanam cabai di luar musim. Sekarang tidak hanya mengejar produksi kalau horti, karena tidak bisa disimpan lama. Harus atur waktu tanam,” demikian ditegaskan.

Mengejar target ekspor kembali komoditi melon ini, pemerintah memberikan dukungan kepada 10 hektar lahan pertanian. Diatur bagaimana kuantitas dan kualitas melon yang dihasilkan akan bagus.

“Tahun 2015 ini arahnya ke ekspor, oleh karena itu kita perbaiki budidayanya yang bagus,” kata Husni Fahri. (bul)

PEDAGANG TIKAR - Potensi meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan domestik di Tanjung An, kawasan Mandalika Resort, Lombok Tengah, membuka naluri bisnis para pedagang keliling. Salah satunya perajin tikar pandan di Lombok Tengah. Salah satu pedagang tikar pandan ini, setiap hari mangkal menunggu para pembeli di kawasan Pantai Tanjung An

APBN Siapkan Rp 1,7 Triliun

(Suara NTB/bul)

DINAS Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB memberikan “warning” kepada para distributor untuk tidak main-main. Kaitan dengan upaya untuk menstabilkan harga kebutuhan setelah diumumkannya penurunan harga BBM. Meski tak menyebutkan langkah tegas yang akan diambil jika terdapat distributor yang terindikasi mempertahankan harga barang, apalagi melakukan penimbunan, pemerintah telah sepakat untuk mengupayakan harga-harga barang bisa stabil.

“Distributor sudah kita pantau, semen, dan distributor sembako sudah kita turuni. Kita awasi langsung jangan sampai ada permainan di lapangan,” terang Kepala Disperindag Provinsi NTB, Drs. L. Imam Maliki, Rabu (21/1).

Untuk saat ini, pemerintah daerah masih melihat terjadi trend penurunan harga barang, terutama untuk kebutuhan dapur seperti cabai, bawang. Cuma yang masih bertahan tinggi harganya adalah daging, telur dan daging ayam broiler.

Hanya saja untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut berkaitan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad. Sebab kebutuhan masyarakat yang tinggilah kemudian mendorong hukum pasar berlaku.

Maliki memperkirakan kondisi ini tidak berlangsung lama, seiring dengan berakhirnya perayaan Maulid, maka harga kebutuhan yang dimaksudkannya itu akan kembali normal.

Sementara untuk kebutuhan-kebutuhan yang berasal dari pabrik, kecenderungannya distributor yang ada di daerah masih menggunakan harga yang diberlakukan oleh pabrik.

“Untuk kebutuhan dari pabrik, harga yang ada sudah kenaikan dari pabriknya. Jadi distributor di sini bukan yang menentukan kebijakan untuk menurunkan harga barangnya. Harus dari pabriknya di Jawa Timur,” tambahnya.

Diingatkan L. Maliki, jikapun terjadi kenaikan, pemerintah tidak bisa memproteksi distributor dan produsennya untuk menurunkan kembali harga barang. Kewenangan pemerintah hanyalah memberikan imbauan, jika berkaitan erat dengan turunnya harga BBM harus diiringi dengan turunnya harga barang.

Lainnya yang bisa dilakukan Disperindag adalah mengupayakan untuk Operasi Pasar (OP) untuk kebutuhan-kebutuhan strategis. Tetapi OP untuk beras menurutnya sudah dilakukan sejak beberapa waktu terakhir dari koordinasi dengan Bulog.

Untuk kebutuhan lain, kegiatan pasar murah misalnya, bisa juga dikoordinasikan untuk dilakukan oleh para distributor dan pihak-pihak lain. Namun untuk kegiatan ini, belum ada permintaan dari Diskoperindag Kabupaten/Kota, karena belum ada tuntutan dari masyarakat.

Dilihat dari kenaikan harga barang, dinilai masih wajar. Jika kenaikannya sudah di atas 10 persen, harus dilaksanakan OP atau pasar murah.

“Yang jelas kita fungsinya tetap menjaga ketersediaan barang, itu saja,” sebut L. Maliki.

Namun ia menegaskan kembali, jika diketemukan ada distributor yang bermainmain, apalagi melakukan penimbunan barang, denda Rp 20 miliar yang disebutsebut oleh Menteri Perdagangan Rachmat Gobel bisa saja diberlakukan. (bul)

SUARA NTB Kamis, 22 Januari 2015

Sampah Jadi Prioritas LAHIRNYA Kantor Pertamanan dan Kebersihan mencuatkan harapan akan penataan kebersihan dan pertamanan yang ada di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Terutama jika menyangkut problem sampah Trawangan (3 Gili) yang tak selesai, maka Kepala Kantor Pertamanan dan Kebersihan pun berupaya maksimal menjawab tantangan persoalan yang ada.

“Penanganan sampah di kawasan wisata 3 Gili dan Trawangan khususnya akan menjadi prioritas kita. Apalagi 3 Gili merupakan daerah kunjungan wisata dunia,” kata Kepala Kantor Pertamanan dan Kebersihan KLU, Drs. I Dewa Gede Purwa, kepada wartawan usai dilantik, Kamis (21/1).

Menurut mantan Kepala Bidang Perhubungan, pada Dishubparkominfo KLU ini, berbagai upaya yang menjadi solusi jangka pendek maupun jangka panjang sudah dipikirkan. Solusi jangka pendek tentu saja dengan mengangkut sampah dari 3 Gili ke daratan Pulau Lombok dan diangkut langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Jugil, Kecamatan Gangga.

Namun demikian, upaya ini tentu saja harus dikomunikasikan dengan berbagai pihak, termasuk DPRD KLU, mengingat biaya transportasi angkut sampah dari 3 Gili ke daratan Pemenang, Lombok cukup besar. Namun demikian, pihaknya akan mencoba bekerja optimal sembari melakukan evaluasi terhadap hal apa saja yang perlu disesuaikan untuk menunjang beban kerja.

Alternatif lain yang dapat ditempuh, kata Dewa, adalah dimungkinkannya dilakukan pengolahan sampah di kawasan 3 Gili.

Di TPA setempat, akan dicarikan satu formula tepat untuk menangani sampah supaya bisa maksimal.

“Kalau memang memungkinkan untuk dilakukannya kerjasama pengolahan sampah dengan pihak ketiga, kenapa tidak. karena penanganan sampah dengan diolah di sana menjadi salah satu alternatif lain yang kita akan susun,” kata Dewa.

Dewa yang sebelumnya pernah berkecimpung dengan 3 Gili sebelum ditarik ke Dishub mengakui, akan mendorong kembali program yang dulu sempat ia cuatkan, yaitu melahirkan kembali Kelompok Kerja (Pokja) Menuju Sampah Nihil.

Ia menuturkan, Pokja Lisan akan disosialisasikan kembali untuk mendukung upaya pemeliharaan kebersihan. Caranya adalah melibatkan partisipasi aktif masyarakat dengan memberikan pemahaman, dan membentuk kelompok-kelompok yang mendukung pemeliharaan lingkungan dari persampahan.

“Kita inginkan lahirnya kembali kader-kader kebersihan yang peduli dengan kondisi lingkungan tempatnya tinggal. Jika memang ini bisa berjalan, ke depannya kita dukung lagi dengan membentuk Kampung Sampah dimana kampung tersebut nanti diproyeksikan sebagai kampung yang bisa mengolah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat,” demikian Dewa Purwa. (ari) I Dewa Gede Purwa (Suara NTB/ari)

Uang Rp 35,9 Juta Dirampas Selong (Suara NTB) Aksi kriminal di Lombok Timur (Lotim) makin memprihatinkan dan nekad. Aksi nekad pelaku saat ini sudah berani melakukan aksi pada siang hari. Seperti kejadian Rabu (21/1) sekitar pukul 9.00 Wita dialami Hamdani, karyawan pada PT Borwita Citra Prima. Uang milik perusahaan senilai Rp 35,9 juta yang konon hendak disetor ke salah satu perbankan di wilayah Pancor dirampas dua pelaku.

Hamdani menurut Kepala Sub Bagian Humas Pores Lotim, AKP I Komang Samia, mengaku seorang bendahara di perusahaan swasta yang beralamat di Jalan M. Yamin Selong ini ditodong pisau oleh pelaku, tepat di Gang Darussalam Pancor.

Diduga kuat korban sudah dibuntuti dari belakang dan saat memasuki gang Darussalam itu langsung dicegat dan langsung mengambil tas berisi uang yang ditaruh korban di jok motor.

Pelapor dalam laporannya mengaku, dibuntuti dua pelaku yang menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU. Pelapor ini kemudian dicegat dan ditodongkan pisau tajam. Korban diminta tidak berteriak. Saat itulah uang langsung diambil dan dibawa kabur oleh pelaku. Kasus yang baru diterima laporannya oleh aparat kepolisian ini kata Komang masih diuji kebenarannya oleh penyidik.

Kasus serupa juga terjadi di wilayah Lenek Kecamatan Aikmel, Selasa pukul 22.00 malam. Ada tiga pelaku yang mengincar sepeda motor milik Ismail. Saat itu, tiga pelaku berhasil melukai korbannya menggunakan senjata tajam. Korban ditusuk langsung oleh pelaku yang diduga tiga orang. Korban tersungkur jatuh. Sesaat kemudian warga sekitar datang mencoba membantu dan berhasil menggagalkan aksi pelaku.

Saat ini korban warga Dasan Nyiur Lenek masih dirawat di RSUD Dr. R. Soedjono Selong untuk mendapatkan perawatan intensif. Pasalnya, ada tiga bekas sajam yang bersarang di tubuh korban, yakni di bagian perut, dada dan lengan korban.

Menyadari kasus yang marak terjadi di wilayah hukumnya itu, aparat Kepolisian Resort Lotim ini sudah melakukan berbagai hal. Komang Samia mengaku sudah cukup lelah mengimbau agar masyarakat waspada. (rus) AKP I Komang Samia (Suara NTB/rus)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Bupati Minta Mutasi Tidak Disikapi Berlebihan Tanjung (Suara NTB) Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH, meminta mutasi pamungkas yang dilakukannya tidak disikapi berlebihan. Ia mengharapkan seluruh elemen masyarakat menyikapi secara wajar, karena mutasi terakhir ini merupakan keharusan di tengah upaya untuk mengisi posisi baru pada SKPD baru yang dibentuk.

“Mutasi ini agar disikapi secara lumrah dalam organisasi pemerintah, tidak menimbulkan antipati kebijakan, apalagi sampai mempengaruhi disharmoni dan kondusivitas daerah,” kata Djohan dalam sambutannya, Rabu (21/1).

Djohan menekankan, jabatan yang diemban oleh PNS lingkup Pemda KLU merupakan amanah. Sehingga bagi PNS yang mendapat promosi maupun yang mengalami

pergeseran, agar menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Terlebih tidak motif apapun dalam mutasi kali ini, kecuali kebijakan ini diperlukan karena ia harus mengisi posisi yang lowong dalam SKPD baru yang dibentuk belum lama ini.

Dalam menjalankan tugasnya, tegas bupati, setiap personal yang dipercaya harus mampu melaksanakan kewajiban sesuai tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik. Tidak

hanya itu, diperlukan pula pemamahan, sikap dan pandangan yang sama dalam mencapai 1 visi dan misi menuju penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik lagi.

“Mutasi ini tentu saja telah melalui proses rekruitmen dan pertimbangan normatif, antara lain pangkat, golongan, pendidikan, pengalaman dan aspek lainnya,” ucap Djohan.

Sementara itu, terhadap keberadaan SKPD baru seperti

Dinas Pariwisata, BKP Korluh, dan Kantor Pertamanan dan Kebersihan, Djohan mengharapkan adanya inovasi dan pemikiran dari Kepala-Kepala SKPD bersangkutan untuk menunjukkan kinerja. Terutama sekali, ketiganya bersentuhan langsung dengan aspek strategis terkait sektor yang menjadi pembangkit ekonomi di daerah.

Dinas Pariwisata dibebankan untuk menjawab tantangan dan problem di bidangnya, demikian pula Pertamanan dan Kebersihan, yang mana masalah sampah di Trawangan masih tak kunjung usai. “Usia KLU yang sudah 6 tahun, tetapi masih dihadapkan pada banyak persoalan, termasuk angka kemiskinan yang masih cukup tinggi (34 pers-

en). Kepada Dinas Pariwisata dan pejabatnya, kinta minta lebih konsisten menangani masalah pariwisata. Bagaimanapun KLU merupakan salah satu destinasi wisata internasional yang ada di NTB,” paparnya.

Dengan dipisahkannya Bidang Pariwisata dari Dinas Perhubungan menjadi Dinas tersendiri, Bupati mengharapkan SKPD tersebut lebih konsern dalam mengembangkan dunia pariwisata, melakukan promosi, serta mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi. “2014 lalu, KLU kedatangan 530 ribu orang lebih wisatawan mancanegara maupun domestik. Angka ini kita harapkan terus meningkat,” demikian Djohan. (ari)

Dirut PDAM Lotim Diganti Selong (Suara NTB) Direktur Utama (Dirut) PDAM Lombok Timur (Lotim) diganti. Prosesi pengambilan sumpah jabatan direktur baru dilakukan Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin di Pendopo Bupati Lotim, Rabu (21/1). Pada proses pelantikan itu hadir Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan dan sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemkab Lotim.

Pergantian tampuk pimpinan Direksi PDAM Lotim ini, karena yang lama Juniar Affandy sudah berakhir masa jabatannya. Posisi Dirut dipercayakan kepada Muh. Isra’i yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknik.

Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan dalam sambutannya memberikan apresiasi dan penghargaan pada mantan Dirut PDAM Juniar Affandy atas kerja keras dan dedikasinya. Apalagi tugas utama sebagai Dirut PDAM menurut cukup berat.

PDAM sebagai salah satu perusahaan daerah hadir untuk mendapatkan keuntungan bagi daerah. Dinyatakan, jika perusahaan daerah merugi, maka lebih baik untuk ditiadakan.

Bupati menggambarkan tahun ini Pemda Lotim menanamkan modal cukup besar kepada sejumlah peru-

sahaan daerah. Antara lain modal sebesar Rp 53 miliar di Bank NTB dengan keuntungan yang diperoleh tidak kurang dari Rp 10 miliar per tahun.

Modal juga diberikan kepada BPR NTB. BPR NTB sejauh ini juga memberi keuntungan Rp 1 miliar bagi daerah. PT. Selaparang Finansial dengan modal yang telah diberikan juga memperoleh keuntungan sebesar Rp 4 miliar.

Disinggung PDAM, dalam beberapa tahun terakhir dinilai justru mengalami kerugian. Hal ini tegasnya menjadi tugas Dirut PDAM yang baru untuk melakukan pembenahan di dalam manajemen PDAM Bupati meminta Dirut PDAM melakukan regenerasi pada pejabat yang telah menjabat lebih dari 10 tahun dalam posisi tertentu. Dimana seharusnya pada sebuah perusahaan satu jabatan tidak boleh dipegang lebih dari 3 tahun. Termasuk juga pembenahan badan pengawas yang harus diisi oleh orang-orang yang berkualitas.

Bupati Ali BD juga berharap PDAM tidak ada penerimaan karyawan baru kecuali menggantikan karyawan yang pensiun dan meninggal.

Penggantinya pun ditegaskan harus memiliki kualifikasi pendidikan S1.

Komitmen Pemkab Lotim

(Suara NTB/rus)

LANTIK - Wakil Bupati H. Haerul Warisin mengambil sumpah jabatan Dirut PDAM di Pendopo Bupati Lotim, Rabu (21/1). ke depan akan membangun gedung baru PDAM yang representatif dengan sistem online dan elektronik untuk memudahkan pembayaran tagihan oleh masyarakat.

Tantangan yang dihadapi

PDAM saat ini adalah semakin berkurangnya sumber daya mata air yang terus berkurang debitnya. Mengatasi masalah ini Pemda telah membebaskan tanah yang ada di sekitar mata air yang ber-

potensi besar untuk melakukan penghijauan. Antara lain dilakukan di kawasan mata air Aik Kokok Tojang yang dibebaskan seluas 1 ha dan di mata air Mencerit dibebaskan seluas 2 ha. (rus)

Peziarah, Banjiri Makam Bupati Lotim Imbau Pemerintah Putra Raja Selaparang Desa Hidupkan Bazda Selong (Suara NTB) – Setelah ditemukannya makam yang diduga milik Putra Raja Selaparang Raden Mas Panji Tilar Negara di Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dibanjiri banyak peziarah. Beberapa hari ini, peziarah dari berbagai pelosok di Lotim mendatangi kompleks pemakaman. Bagi Pemerintah Desa Lendang Nangka, kondisi ini dikhawatirkan bisa merusak keaslian makam.

Kepala Desa Lendang Nangka Lalu Muhammad Isnaini mengharapkan, dalam upaya menjaga keaslian dan keutuhan dari setiap bagian dari makam harus dilakukan penelitian, khususnya oleh Pemkab Lotim melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Disbudpar diharapkan segera menentukan tindakan supaya makam itu tidak menimbulkan keraguan di mata para ahli ketika dilakukan penelitian.

“Kita berharap pemerintah lebih cepat menangani ini, karena bisa merusak keaslian makam itu melihat banyaknya masyarakat mulai dari anak-anak hingga dewasa yang datang menyaksikan langsung dan menginjak-injak deretan makam yang lainnya,’’ ungkapnya kepada Suara NTB, Rabu (21/1).

Diakuinya, dari segi positifnya itu masyarakat lebih gencar untuk berziarah ke makam. Namun, jika ini dibiarkan terus menerus tanpa ada tindakan cepat yang dilakukan oleh pihak terkait, maka keaslian makam itu dari segi bangunannya dikhawatirkan bisa terkikis.

Diakuinya, selama ini pihak desa sudah berupaya untuk melakuan pengamanan itu dengan memberikan batas jarak di sekitaran makam kepada masyarakat untuk melihat keberadaan makam yang diduga makam Putra Mahkota Raja Selaparang. Namun, batas jarak yang dibuatkan dari bambu itu seolaholah tidak dihiraukan oleh masyarakat, karena mereka ingin melihat makam itu lebih dekat lagi, “Dengan banyaknya masyarakat yang datang, kita berharap pemerintah segera mengundang arkeologi untuk mencari kebenaran dari makam itu,” harapnya.

Sekarang ini, ujarnya, peziarah yang datang tidak hanya dari Lotim, melainkan banyak dari luar Lotim, seperti Kota Mataram dan Sumbawa. Adanya kondisi ini yang menjadi latar belakang pihaknya meminta Pemkab Lotim segera melakukan penelitian tentang kebenaran makam itu. (yon)

Selong (Suara NTB) – Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch. Ali Bin Dachlan mengharapkan pemerintah desa di Lotim kembali menghidupkan badan amil zakat daerah (bazda). Begitu juga Pemerintah Desa Lendang Nangka Masbagik harus menghidupkan kembali bazda, karena beberapa program pemerintah sudah diserahkan ke pemerintah desa.

Harapan bupati ini disampaikannya saat menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW di Yayasan Pondok Pesantren Tohir Yasin Desa Lendang Nangka, Rabu (21/1). Bupati mengingatkan, jika sekarang ini, pemerintah desa sudah mulai dipercaya menangani beberapa program pemerintah, sehingga aparatur pemerintah desa dituntut harus siap. Termasuk dalam membentuk bazda yang pernah ada di tingkat desa. ‘’Dulu pada tahun 2003, zakat kita di Lotim mencapai Rp 1 miliar, nah sekarang itu yang kita bangun kembali dan Alhamdulillah pada bulan Desember 2014 kemarin, zakat kita sudah mencapai Rp 900 juta. Kalau orang rajin membayar zakat, berarti ia peduli terhadap orang miskin, karena zakat itu meru-

pakan rukun iman,” terangnya Mengenai makna Maulid Nabi Muhammad SAW, bupati menjelaskan, perayaan maulid merupakan salah satu langkah dalam membangkitkan semangat umat Islam. Karena, semangat umat Islam sekarang ini sudah mengalami kemunduran. Oleh sebab itu, dengan diperingatinya acara maulid ini, maka ia berharap supaya moment itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dalam menguatkan tali silaturahmi di tengahtengah masyarakat, terutama dalam hal penanaman semangat.

“Mari kita rayakan maulid dan kita tingkatkan kualitas iman kita,” imbaunya.

Dijelaskannya, Nabi Muhammad SAW merupakan sosok pemimpin yang sederhana, tapi konsisten dengan dalam menjalankan tugasnya menjadi Rasul. Terlebih dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nabi Muhammad SAW adalah suri teladan yang baik bagi semua umat Islam. ‘’Untuk itu, hendaknya umat muslim patut mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Nabi Besar Muhammad SAW,’’ ujarnya mengingatkan. (yon)

Mutasi Pamungkas, Bupati KLU Lantik 136 Pejabat SEBANYAK 136 pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu (21/ 1), dilantik Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH. Dari jumlah itu sebanyak 8 di antaranya merupakan pejabat Eselon II, 36 pejabat Eselon III dan selebihnya Eselon IV. Isu mutasi yang sebelumnya marak di kalangan PNS, akhirnya direalisasikan Rabu kemarin. Berbeda dengan mutasi sebelum-sebelumnya, mutasi yang dimulai pukul 15.00 Wita di Aula Kantor Bupati tidak dihadiri Wakil Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, MH. Meski demikian, ketidakhadiran wakil bupati tidak mengurangi semangat perbaikan kinerja yang bermuara pada terciptanya pembangunan di KLU. Seperti Heriyanto, SP, yang menjabat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), PPKB dan Pemdes, menjabat Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Hal yang sama juga dialami, Kabag Kesra Setda

KLU, H. Muhammad, yang harus turun jabatan ke Golongan IV dan mengisi salah satu jabatan Kepala Seksi di Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (kesbangpolinmas) KLU. Posisi Kabag Kesra selanjutnya diserahkan kepada H. Kartono (mantan Sekcam Pemenang).

Sebaliknya di antara 8 orang yang pejabat eselon II yang terkena mutasi, 3 orang di antaranya mendapat promosi. Masing-masing, H. Zulfadli (sebelumnya Kabag Pembangunan) menduduki jabatan baru sebagai Asisten Bidang Administrasi dan Umum, Muhadi, SH., sebelumnya Kabag Hukum menjabat Kepala Dinas Pariwisata (SKPD baru), dan Ir. Melta, sebelumnya Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) menjabat Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Sedangkan 5 pejabat Eselon II lainnya, yakni H. Raden Nurjati (masih di Kadis Dinas PU), Sinar Wugiyarno, SH., H. Jayadi N, Nurta Dharma Sucaka, dan Muhadi. Sinar dan Nurjati masih menjabat pada

posisi semula, namun dikukuhkan kembali, karena mengalami perubahan nomenklatur (pemecahan SKPD).

Jayadi dipercaya mengganti posisi Heriyanto sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), PPKB dan Pemdes, sedangkan Nurta, dipercaya mengemban SKPD baru, yakni Badan Ketah-

anan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan KLU. Begitu pula, Muhadi, yang menjabat Kepala Dinas Pariwisata.

Pada pejabat eselon III, beberapa di antaranya mendapat kepercayaan baru sebagai Kepala SKPD, namun tidak sedikit pula yang mengalami pergeseran. Bupati misalnya, memindah posisi Kepala BPBD, M. Iwan Maret As-

mara, sebagai Kepala Perpustakaan Daerah dan Arsip, sedangkan Datu Tresnawadi, dari Sekretaris BPBD menjadi Kepala BPBD. Kaitannya dengan mutasi tersebut, Djohan Sjamsu mengindikasikannya sebagai mutasi terakhir dalam masa 5 tahun periode kepemimpinannya. Mutasi yang dilakukan kepada 136 orang ini diperlukan sehubungan

dengan terbentuknya 2 SKPD baru, yakni Dinas Pariwisata, BKP Korluh serta peningkatan status kantor pada UPTD Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

“Mutasi ini untuk mengembalikan suasana kerja supaya lebih bagus dan untuk memperbaiki mana-mana yang kurang pas, karena di tahun terakhir ini dituntut percepatan pembangunan. Sebelum berakhir masa

jabatan di 5 tahun, ada hal-hal yang memang harus kita segarkan untuk kepentingan daerah,” papar Djohan usai pelantikan.

Sementara itu, menyinggung ketidakhadiran wakil bupati dalam mutasi, Djohan mengakui sudah melayangkan surat undangan. “Pak Wabup sudah kita undang, saya tidak tahu apa alasannya tidak hadir,” pungkas Djohan. (ari)

Daftar Mutasi dan Promosi Pejabat Eselon II dan III

No

(Suara NTB/ari)

LANTIK - Bupati KLU H. Djohan Sjamsu melantik dan mengambil sumpah 136 pejabat eselon II, III dan IV di lingkup Pemerintah KLU, Rabu (21/1).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nama H. R. Nurjati H. Jayadi N Sinar Wugiyarno Heriyanto, SP Nurtha Dharma S H. Zulfadli Ir. H. Melta H. Muhadi H. Sumadi M. Iwan Maret A Datu Tresnawadi

Jabatan Lama Kadis PU Asisten III Kadishubparkominfo Ka. BPMD PPKB Asisten II Kabag Pembangunan Ka KPPT Kabag Hukum Kabidsosnaker Ka BPBD Ka Pusda

Jabatan Baru Kadis PU (dikukuhkan) Ka BPMD PPKB Kadishubkominfo Staf Ahli Ka BKP & Korluh (baru) Asisten III Asisten II Kadis Pariwisata (baru) Ka KPPT Ka Pusda Ka BPBD

SUARA PULAU LOMBOK Soal Pencabutan Segel Warga Serbu OP Elpiji 3 Kg

Halaman 5

SUARA NTB Kamis, 22 Januari 2015

Giri Menang (Suara NTB) Untuk meminimalisir keluhan masyarakat terkait kelangkaan elpiji 3 kg, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Barat (Lobar) menggelar operasi pasar (OP) elpiji 3 kg di tiga kecamatan, yakni Kediri, Labuapi dan Kuripan.

Dalam OP itu sebanyak 3.660 tabung elpii dijual dengan harga subsidi. Warga yang sudah lama membeli elpiji di luar harga normal pun berebutan, karena sulit memperolehnya dalam beberapa waktu terakhir.

Pantauan Suara NTB di Kantor Camat Labupai, ratu-

san warga sudah menunggu sejak pagi. Jadwal OP yang seharusnya pukul 09.00 pagi mundur tidak membuat warga pergi. Mereka dengan rela menunggu hingga berjam-jam untuk mendapat elpiji seharga Rp 14.750.

Salah seorang warga, Hamdi mengaku sangat terbantu dengan OP ini, sebab dijual murah, jika dibandingkan harga elpiji saat ini mahal di tingkat pengecer yang mencapai Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu. Namun kebanyakan warga membayar lebih untuk satu tabung gas seberat 3 Kg, warga harus membayar lebih hingga Rp 15 ribu. Pihak yang melayani pembelian elpiji

pada OP tersebut tidak mengembalikan sisanya Rp 250.

“Tidak ada kembaliannya,” kata warga lain.

Ditempat yang sama Camat Labuapi, Baiq Mustika mengaku, masyarakat sangat antusiasi menunggu OP sebab gejolak kelangkaan elpiji. “OP elpiji ini kebagian di Labuapi, ini tahap pertama yang dlaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Lobar,’’ bebernya.

Pemilihan lokasi OP di Kantor Camat, jelas dia, karena jarak enam desa yang mendapat jatah elpiji murah tidak terlalu jauh, sehingga, pihaknya menyepakati bersa-

ma dengan Disperindag digelar di Kantor Camat.

Menurutnya, jatah OP elpiji untuk Kecamatan Labuapi sebanyak 1.120 tabung. Jumlah tersebut disesuaikan dengan banyaknya kupon yang disebar ke tiap desa.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Lobar, Pasihi menjelaskan, OP ini bagian untuk menekan harga yang mahal dan kelangkaan.

Menurut dia, harga elpiji 3 kg di tingkat pengecer mencapai Rp 30 ribu. “OP LPG dilaksanakan di tiga kecamatan, jumlah tabung yang dibagikan masing-masing kecamatan sebanyak 1.220 tabung,”sebut Pasihi. (her)

(Suara NTB/her)

REBUT - Warga Labuapi berebut elpiji 3 kg saat Disperindag Lobar menggelar OP di Kantor Camat Labuapi, Rabu (21/1).

Pemkab Lobar Ancam Pidanakan Pengelola Hotel Warde

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony marah dengan tindakan pihak pengelola hotel dan restoran Warde yang merusak segel di tempat hiburan karaoke yang telah dipasang Pemkab Lobar. Segel tersebut dipasang sebagai tanda kegiatan hiburan tersebut ditutup.

Kaitan dengan itu, Bupati Lobar memerintahkan Sekda H. M. Uzair dan Satpol PP mencabut izin hotel dan restoran Warde. Tidak hanya itu, bupati memerintahkan segera memprosesnya secara hukum sebab tindakan mencabut plang segel, termasuk katagori pidana.

Bupati mengaku, dirinya telah menerima laporan dari Satpol PP dan masyarakat yang datang langsung kepadanya memberitahukan perihal hiburan karaoke di Warde masih beroperasi.

“Atas dasar itu, jika terbukti, maka saya perintahkan Sekda dan Pol PP untuk mencabut izin hotel dan restoran Warde serta memprosesnya secara hukum,’’ tegas bupati saat dikonfirmasi di Kantor Bupati Lobar, Rabu (21/1).

Menurutnya, pihak Pemda telah memperingati dan memasangkan plang menutup kegiatan karaoke di tempat itu.

Namun, pihak pengelola membuka segelnya dan mengoperasikan hiburan yang jelas-jelas ilegal, karena tidak ada izin.

Karena itulah, ia langsung memerintahkan Sekda dan Satpol PP untuk memproses persoalan ini secara secara hukum, di samping hotel dan restorannya ditutup.

Pemda, katanya, sudah memberi tenggat waktu yang lama dan kelonggaran kepada Warde, namun pihak warde

(Suara NTB/dok)

H. Zaini Arony

masih saja bandel, bahkan melanggar aturan. Pemda sejak awal memberi peringatan sampai tiga kali, bahkan memasangkan plang, artinya tindakan Warde in telah melampaui ketentuan. Menurut bupati, izin yang diberikan ke Warde hanya untuk hotel dan restoran saja.

Dari pantauan Suara NTB, Selasa (20/1) pukul 00.30 wita dini hari, bersama Kepala Satpol PP, I Nengah Sugiartha, pihak pengelola Warde terlihat masih menerima tamutamu untuk karoke, baik di hall maupun di room.

Saat melihat petugas Satpol PP datang, tidak ada satupun pengelola yang kelihatan ketakutan, apalagi mengha-

langi petugas Pol PP seperti saat penutupan atau penyegelan sebelumnya, namun mereka dengan santai menerima kedatangan petugas.

Kepala Satpol PP I Nengah Sugiartha menyatakan, aktivitas hiburan malam Warde telah resmi ditutup pada 9 Januari 2015 lalu dengan menempel spanduk penyegelan.

Namun fakta di lapangan setiap malam pascapenyegelan, Hotel Warde tetap menerima tamu.

Dalam surat penyegelan bernomor: 094/07/POLPP/2015 pada diktum kedua menerangkan bahwa pengelola (IGS, red) setelah diterimanya keputusan ini dilarang untuk membuka usaha karaoke dan mempekerjakan Partner Song (PS). Sesuai dengan izin-izin yang dimiliki pengelola masih diperkenankan untuk menjalankan usaha hotel dan restoran, namun apabila melanggar atau tidak mematuhi, termasuk tetap membuka usaha, akan dilakukan penutupan perusahaan secara keseluruhan. Tidak hanya itu, kepada pengelola akan dilakukan penindakan hukum. “Di surat penyegelan kita sudah sangat tegas. Nah sekarang mereka sudah melanggar kita tunggu action perizinan untuk mencabut izin lainnya dan kita (Satpol PP, red) akan mengadukan masalah ini ke ranah hukum dengan kata lain akan kita pidanakan,” tegasnya. (her)

Butuh Rp 100 Miliar Lagi

Tidak Melalui Uji Kompetensi MUTASI kepala sekolah (kepsek) yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) mengundang kritikan dari kalangan Dewan. Alasannya, mutasi tidak mempertimbangkan aspirasi masyarakat di mana sekolah berada, sehingga di beberapa sekolah terjadi penolakan dari masyarakat terhadap kepsek yang baru.

Di samping itu, kepsek yang dimutasi itu diduga tidak melalui uji kompetensi. Bahkan, kepsek yang tidak ikut uji kompetensi justru diberikan jabatan kepsek. “Mu(Suara NTB/dok) tasi itu tidak mempertimbangkan H. Bahrul Fahmi aspirasi masyarakat, sehingga banyak penolakan terhadap kepsek. Sebenarnya penting dinas mendengar aspirasi masyarakat,’’ ungkap Ketua Komisi IV DPRD Lobar, H Bahrul Fahmi kepada Suara NTB, Rabu (21/1).

Dijelaskan, contoh adanya penolakan masyarakat di SDN 2 Senggigi Batulayar. Masyarakat setempat menginginkan calon kepsek yang sudah ikut uji kompetensi dan dinilai bagus. Namun nyatanya kepsek yang ditunjuk justru yang lain, ironisnya belum ikut uji komptensi.

Menurutnya, penting mendengar aspirasi masyarakat, sebab hal ini menyangkut dukungan dari masyarakat, sehingga berpengaruh pula terhadap kelancaran proses pembelajaran. Dikbud seharusnya jangan mendengar sepihak saja, baik dari UPT dan bawahan sebab belum tentu itu objektif. Bahkan, diduga tidak menutup kemungkinan sarat pesanan. “Penting juga dengar kiri dan kanan, maksudnya masyarakat,” ujarnya mengingatkan.

Baginya, tidak ada alasan dinas tidak mendengar masyarakat, meski kepala dinas dan kepala bidang tidak diangkat oleh masyarakat. “Jangan kadis dan kabid diknas mau-maunya sendiri, tidak mendengar masyarakat,” kritiknya. (her)

Perppu Pilkada Langsung Disahkan

KPU Loteng Rapatkan Barisan Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) saat ini mulai merapatkan barisan guna mempersiapkan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2015. Apalagi Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada Langsung oleh DPR RI telah disahkan, Selasa (20/1) lalu.

Sebagai persiapan awal, aku Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, S.H, M.H., pihaknya segera menggelar rapat koordinasi dengan pihak terkait, terutama dengan Pemkab Loteng. Tujuannya memastikan kesiapan anggaran, mengingat, tahapan pelaksanaan sudah sangat dekat.

“Tahap pelaksanaan Pilkada Loteng akan dimulai pada bulan Februari mendatang. Dengan agenda penerimaan pendaftaran bakal calon kepala daerah,” sebutnya. Di mana setelah tahapan pelaksanaan dimulai, maka seluruh biaya yang dikeluarkan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah seluruhnya.

Selain untuk mengkoordinasi kesiapan anggaran, KPU Loteng juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk meminta kejelasan agregat (jumlah total) penduduk Loteng.

Hal itu penting, untuk menentukan syarat persentase minimal bagi calon independen yang ingin mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala daerah.

Bersamaan dengan itu, koordinasi dengan pihak lain juga dilakukan, termasuk koordinasi internal KPU Loteng. Mengingat, dengan sedikit molornya pengesahan Perppu Pilkada langsung, maka secara tidak langsung juga berpengaruh pada jadwal dan agenda kegiatan.

“Intinya semua persiapan yang dibutuhkan sebelum tahap pelaksanaan pilkada dilaksanakan, sudah harus beres,” imbuh Ari. Kendati waktu persiapan yang ada terbilang mepet, mantan Koordinator Divisi Hukum KPU Loteng ini, mengaku bukan jadi masalah. Karena KPU Loteng sudah sejak awal mempersiapkan yang dibutuhkan, sehingga untuk saat ini, tinggal dilakukan penyesuaian-penyesuaian. (kir)

Pusat Ambil Alih Pembangunan PPN Awang Praya (Suara NTB) Berlarut-larutnya penyelesaian pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Awang di Teluk Awang Desa Mertak Pujut Lombok Tengah (Loteng), akhirnya disikapi pemerintah pusat. Mulai tahun ini, pemerintah pusat bakal mengambil alih seluruh proses kelanjutan pembangunan PPN Awang yang sebelumnya ditangani pemerintah kabupaten.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanlut) Loteng, Maulana Razak, kepada Suara NTB, Selasa (20/1).

Menurutnya, kebijakan itu diambil pemerintah pusat, kare-

na melihat lambannya proses penyelesaian mega proyek tersebut. “Dari hasil koordinasi dan komunikasi kita dengan pemerintah pusat, mulai tahun ini pembangunan PPN Awang akan diambilalih oleh pemerintah pusat langsung,” ungkapnya.

Meski demikian, pemerintah pusat sampai saat ini masih menunggu surat kesanggupan dari pemerintah kabupaten, termasuk dari Pemprov NTB terkait pengambilalihan tersebut. Karena hal itu berkaitan dengan kelanjutan proyek. Di mana, selain penyelesaian akan dilanjutkan oleh pemerintah pusat. Termasuk pula untuk

pengelolaannya nanti setelah PPN Awang selesai, menjadi tanggung jawab penuh pemerintah pusat.

Dalam hal ini, ujarnya, pemerintah pusat khawatir jika tetap ditangani pemerintah daerah, penyelesaian pembangunan PPN Awang bakal semakin lama. Terlebih kebutuhan dana untuk menyelesaikan pembangunan PPN Awang yang masih cukup besar. “Dari hasil hitungan kita, untuk menyelesaikan pembangunan PPA Awang, butuh anggaran tidak kurang dari Rp 100 miliar lagi,” tambah Maulana.

Adanya kesepakatakan tersebut, maka pemerintah pusat berencana akan mulai men-

Kasus Vila Ilegal

Warga Bangko-Bangko Datangi Kantor Bupati Giri Menang (Suara NTB) Belasan warga BangkoBangko Sekotong Lombok Barat (Lobar) mendatangi Kantor Bupati Lobar, Rabu (21/1).

Mereka diterima Sekda, H. M. Uzair bersama Asisten II Setda Lobar, Robijono Prasitanjo, Kepala Dinas PPKD, H Mahyudin dan Sekretaris PPKD Fauzan Husniadi.

Di hadapan Sekda dan jajaran pejabat Pemkab Lobar, mereka memberi pengakuan, jika ada oknum pejabat di Lobar mem-back up pembangun vila bodong di kawasan TWA Bangko-Bangko.

Salah seorang perwakilan warga Bangko-Bangko, Hariyadi mengaku, vila itu tidak ada izin dari pemda. Menurutnya, tidak saja dari pemda, namun dari toma pun tidak ada izin membangun vila, sehingga masyarakat tidak mau terlibat dalam persoalan vila ini.

Dari hasil penyelidikan warga, dari sejumlah pengusaha yang membangun vila ada sembilan orang yang mengeluarkan yang Rp 150 ribu untuk diberikan kepada oknum YB. Ada enam orang lagi memberikan uang dengan kisaran Rp 400 sampai Rp 2 juta kepada warga berinisial P. “Konon dana ini dipergunakan untuk pasang plang, tapi setelah ditelusuri tidak ada plang itu,’’ katanya.

Selain oknum ini, dari pengakuan para pengusaha juga untuk proses perizinannya pernah berkonsultasi ke oknum pejabat Lobar disebut saat itu Asisten I Setda Lobar

(Suara NTB/her)

TEMUI SEKDA - Warga Bangko-Bangko saat menemui Sekda Lobar H. M. Uzair mengenai adanya pembangunan vila ilegal yang diduga di-back up oknum pejabat.

HMS U. Bahkan mereka mengakui, kalau oknum pejabat ini mem-back up pengusaha, sehingga bisa membangun. “Bahkan oknum pejabat mempersilahkan pengusaha membangun vila itu,” bebernya.

Menanggapi hal ini, Sekda menjelaskan, tujuan diundang warga adalah untuk memperjelas informasi adanya pembangunan vila di TWA Bangko-Bangko. Sebab hasil turun ke lapangan Dinas PPKD menemukan adanya vila di kawasan itu. Di samping itu, memperjelas perihal dugaan keterlibatan oknum pejabat Lobar. “Supaya jelas persoalannya, karena jangan samapai satu yang berbuat tapi semua jelek,” tegasnya.

Menurut hasil penelusuran yang disampaikan dinas PPKD melalui Sekretaris Fauzan Husniadi yang turun langsung melakukan pendataan

potens pajak ke Bangko-Bangko, menemukan ada 12 unit bangunan sejenis vila dengan jumlah kamar 72 unit. “Vila ini tidak berizin alias bodong,” jelasnya.

Di tempat terpisah, mantan Asisten I Setda Lobar, H. MS Udin membantah dirinya pernah menerima uang. Dirinya mengaku sengaja dirusak nama baiknya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. “Saya pernah ditawari, namun saya tolak,” kilah mantan Dekan Fakultas Dakwah STAIN Mataram ini.

Ia mengaku tersinggung atas pemberitaan yang menyebut dirinya menjadi beking beberapa investor baik Warde maupun di Bangko-Bangko Sekotong. Ia mengatakan tidak bertanggung jawab jika ada jamaahnya yang marah dengan tudingan itu. (her)

galokasikan anggaran pembangunan PPN Awang pada APBN perubahan tahun ini. Secara bertahap hingga tahun 2016 mendatang, sehingga diharapkan, akhir tahun 2016 mendatang pembangunan PPN Awang sudah tuntas.

Terkait pengambilalihan tersebut, pemerintah daerah pada prinsipnya sangat mendukung agar pembangunan PPN Awang bisa segera tuntas. Mengingat proses pembangunan PPN Awang yang sudah berlangsung cukup lama dan hingga kini belum selesai.

Data yang diperoleh menyebutkan, PPN Awang sendiri mulai dibangun tahun 2005

lalu dengan total anggaran yang sudah dikuncurkan oleh pemerintah pusat mencapai Rp 49 miliar. Semula kegiatan pembangunan fisik pelabuhan ditangani oleh pemerintah provinsi. Setelah beberapa tahun berjalan, dialihkan ke Pemkab Loteng.

Kegiatan terakhir yang dilakukan di PPN Awang berupa pembangunan fisik dermaga utama. Namun gagal selesai, karena persentase kegiatan hanya sampai 74 persen saja. Sehingga pihak rekanan yang mengerjakan proyek tersebut, yakni PT. Linggar Jati Surabaya dijatuhi denda serta pemutusan kontrak oleh Pemkab Loteng. (kir)

Dipertanyakan, Aset Daerah yang Hilang Giri Menang (Suara NTB) Komisi I DPRD Lombok Barat (Lobar) sedang membahas usulan penghapusan aset senilai Rp 41 miliar lebih. Untuk mengkaji lebih mendalam persoalan penghapusan aset ini, dewan berencana membentuk Pansus Penghapusan Aset.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Lobar H. Muhammad, menegaskan, jika tahapan pembahasan penghapusan aset ini akan dibahas secara rinci mengenai jumlah aset yang rusak dan hilang. Bahkan, komisi I akan membagi per anggota jatah per bab untuk dibahas.

Setelah dibahas di Komisi I, ujarnya, akan dibahas bersama komisi lain terkait leading sector yang asetnya dihapus. Sebelumnya, SKPD selaku leading sector akan dimintai klarifikasi menyangkut aset yang diusulkan dihapus tersebut. “Semua SKPD yang mengusulkan penghapusan aset akan dimintai klarifikasi,” bebernya, Rabu (21/1).

Pembahasan selanjutnya, akan ditentukan apakah perlu membentuk pansus penghapusan aset ini supaya bisa dikaji mana aset yang layak dihapus dan tidak layak bisa dilelang.

Terpisah, anggota Komisi I DPRD Lobar, H. Ahmad Gufran mempertanyakan aset yang hilang senilai Rp 16 sampai Rp 17 miliar tanpa ada surat keterangan hilang dari pihak berwajib. Menurutnya, hal ini perlu diklarifikasi sebab dikhawatirkan menjadi masalah ke depan. “Kalau hilang mana buktinya, jangan

nanti menjadi masalah,” tanyanya.

Ia mempertanyakan aset bibit pohon yang dilaporkan Dinas Kehutanan. Menurutnya, aset hilang ini janggal, sebab interval waktunya sangat tidak masuk akal, hilangnya bibit ini seolah direncanakan.

Berbeda dengan Sekretaris Komisi I DPRD Lobar, Zulfahmi. Menurutnya aset ini tidak serta merta dihapus begitu saja, namun harus dipilah mana aset yang bisa dilelang dan dihapus. Karena itu, dewan dalam hal ini komisi I akan memilah, mana yang bisa dilelang supaya bisa masuk ke PAD. “Ya kan bisa dilelang, masuk ke PAD,” ujarnya. Ia juga mengingatkan agar dalam penghapsuan aset ini dewan bersama pemda berhati-hati sebab nilai yang dihapus mencapai Rp 41 miliar lebih.

Sebelumnya, kalangan DPRD Lombok Barat menolak menyetujui penghapusan aset daerah senilai Rp 41 miliar lebih. Dari sembilan fraksi yang ada di DPRD hanya tiga fraksi yang menyatakan setuju penghapusan tersebut diparipurnakan. Tiga fraksi ini antara lain Golkar, PAN dan PPP. Sedangkan enam fraksi lainnya menolak diadakan paripurna penghapusan aset tersebut, alasannya karena perlu pengkajian mendalam, sehingga enam fraksi ini mengusulkan agar usulan penghapusan aset diperpanjang. Dengan ditolaknya penghapusan aset tersebut, maka masalah aset ini akan menjadi temuan berturut-turut BPK tahun depan 2015 ini. (her)

SUARA NTB Kamis, 22 Januari 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

KSB Kekurangan Tenaga Kesehatan Taliwang (Suara NTB) Di tengah upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat terus meningkatkan pelayanan kesehatannya, ada kendala yang menghalanginya, yakni masih kurangngnya sumber daya manusia (SDM) untuk tenaga kesehatan. Sekretaris Dinas Kesehatan (Dikes) KSB, Tuwuh, SAP mengatakan, kekurangan SDM untuk tenaga kesehatan di daerah saat ini sifatnya segmentasi sesuai dengan bidangnya. Setidaknya berdasarkan data Dikes, kekurangan tenaga kesehatan sejauh ini terjadi pada tenaga Apoteker, tenaga Laboratorium (Lab) dan dokter umum. “Kita masih kekurangan dengan tenaga-tenaga itu,” akunya kepada wartawan, Selasa (20/1).

Ia mencontohkan, untuk tenaga Apoteker dari sembilan Puskesmas perawatan, tiga di antaranya belum memiliki tenaga spesialis obat-obatan ini. Ketiga Puskesmas yang belum memiliki itu di antaranya, Puskesmas Brang Ene, Jereweh dan Poto Tano. Begitu juga dengan tenaga Lab sejauh ini masih ada Puskesmas Poto Tano, Sekongkang dan Tongo yang tidak memilikinya. “Sebenarnya Jereweh dan Tano ada tenaga apotekernya, hanya saja asisten apoteker. Sementara tenaga apoteker itu harus jenjang S1,” paparnya.

Untuk dokter umum sendiri, Tuwuh menjelaskan, sebenarnya seluruh Puskesmas sudah memiliki dokter. Hanya saja untuk kebutuhan pelayanan prima Dikes menargetkan setiap Puskesmas harus memiliki dokter umum sebanyak tiga orang pada Puskesmas perawatan dan masing-masing seorang dokter umum di Puskesmas lainnya. “Sekarang hampir rata-rata dua dokter umum di tiap Puskesmas. Dan ke depan akan terus kita upayakan untuk memenuhi kebutuhan prima kita,” janji Tuwuh.

Ditanya soal kebutuhan tenaga bidan, Tuwuh mengatakan, dari sisi jumlah tenaga bidan di daerah sudah mencukupi. Namun dari sisi status, mereka kebanyakan masih bekerja sebagai bidan sukarela. Kondisi ini membuat Pemkab KSB tidak dapat sepenuhnya mengandalkan tenaga bidan tersebut mengingat, statusnya yang hanya sebagai tenaga bantu. “Kalau kita bicara yang berstastus PNS, kita masih kekurangan bidan,” ungkapnya.

Selama ini kata Tuwuh, Dikes KSB terus berupaya melengkapi kebutuhan tenaga kesehatan tersebut. Selain melalui rekrutemen di daerah lewat penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) jalur umum, Dikes pun berjuang mendapatkan kuota Pegawai Tidak Tetap (PTT) rekrutmen pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten, red). Sejauh ini yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan itu yakni melalui PTT Pusat.

“Kita kemarin buka formasi CPNS jalur umum tapi tidak ada yang lolos mengisi kuota yang kita buka. Makanya sekarang kita cari tambahan melalui PTT pusat. Kenapa pusat? Karena beban anggaran kita bisa lebih ringan karena mereka akan dibiayai pusat,” ujar mantan Direktur RSUD Taliwang ini.

Pada penerimaan PTT Pusat tahun ini, Dikes KSB pun bersiap mengajukan permohonan kebutuhan kuota PTT. Dari seluruh tenaga kesehatan yang akan diajukan sebagai PTT pengangkatan tahun 2015 ini, tenaga bidan yang paling banyak diusul untuk diangkat menjadi PTT Pusat. Setidaknya untuk tenaga bidan, Dikes menyiapkan 29 orang, dokter Umum tiga orang, dokter gigi tiga orang dan dokter spesialis sebanyak enam orang. Adapun rinciannya untuk dokter spesialis di antarnya, spesialis bedah, kebidanan, radiologi, rehabilitasi medis, spesialis mata dan terakhir spesialis patologi. “Untuk melengkapi SDM kita, mereka itu akan kita ajukan dan perjuangkan agar masuk menjadi PTT pusat,” tegasnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

HUTAN LINDUNG - Beberapa bangunan yang didirikan oleh PT NOP di pulau Paserang. Saat ini investor itu diperintahkan untuk menghentikan aktivitas membangunnya setelah pulau Paserang ditetapkan masuk dalam kawasan hutan lindung.

KSB Hentikan Pembangunan Sarana Wisata di Paserang Taliwang (Suara NTB) Kegiatan pembangunan oleh PT Nusantara Oriental Permai (NOP) di pulau Paserang dihentikan. Perintah penghentian tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Perekebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) setelah ditetapkannya pulau Paserang masuk dalam kawasan hutan lindung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Kita sudah layangkan surat teguran ke PT NOP. Kita perintahkan mereka menghentikan segala bentuk kegiatan pembangunannya kecuali perawatan terhadap aset yang sudah ada,” tegas Kepala Bidang (Kabid) Kehutanan Dishutbuntan KSB Slamet, SP kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (20/1).

Ada dua SK yang dijadikan landasan oleh Dishutbuntan KSB untuk menghentikan sementara kegiatan perusahaan yang akan

(Suara NTB/arn)

DELEGASI - Sekda Sumbawa, M. Rasyidi foto bersama dengan delegasi mahasiswa UTS yang hendak berangkat ke Malaysia.

Paserang sebagai kawasan hutan lindung, pengelolaannya pun tidak bisa dilakukan sembarangan. Perlu ada prosedur yang harus dilalui baik oleh pemerintah maupun investor yang akan mengelolanya. Menurut Slamet, diperlukan Rencana Pengelolaan (RP) untuk memanfaatkan kawasan hutan lindung.

Persoalannya sekarang, pulau Paserang dan RTK 72 secara umum yang berada di bawah kendali pengawasan KPH

Itu pun harus dipastikan dalam RP nanti, Paserang dikelola untuk sektor pariwisata. Kalau tidak maka artinya tidak sesuai dengan peruntukannya dan akan kita lakukan pembongkaran kalau kementerian tidak merekomendasikannya,” tandas Slamet.

Sementara itu informasi yang diperoleh media ini, sejak memperoleh izin dari Pemda KSB sekitar tahun 2011 lalu, PT NOP telah menempatkan sejumlah bangunannya di pulau Paserang. Setidaknya ada enam unit bangunan semi permanen yang akan dijadikan cottage dan akses jalan yang sudah ditempatkan di pulau yang masuk dalam gugusan kepulauan Gili Balu’ di kecamatan Poto Tano itu. (bug)

Pembangunan Tiga SMA di Sumbawa Ditunda

Sekda Terima Delegasi UTS ke Forum AUYS Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi didampingi Kabag Humas Setda Sumbawa, Rachman Anshori M.Se, menerima kunjungan rombongan mahasiswa delegasi Universitas Tana Samawa (UTS) di Forum ASEAN University Youth Summit (AUYS), Selasa (20/1).

Mereka yang terdiri dari 10 mahasiswa didampingi Wakil Rektor III UTS, M. Nurjihadi M.Si, dan dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTS, Abdul Hadi Ilman, MPP, serta Humas UTS, menyampaikan kepada Sekda tentang kegiatan Forum ASEAN University Youth Summit (AUYS). Kebetulan UTS bersama universitas lainnya di Indonesia menjadi partnership dalam forum “ASEAN University Youth Summit (AUYS) 2015” yang akan diselenggarakan pada 25-29 Januari 2015 di Universitas Utara Malaysia (UUM), Malaysia.

Forum AUYS 2015 juga diikuti oleh universitas terkemuka negara ASEAN ini, nantinya akan membahas tentang peran pemuda dan mahasiswa pada forum dimaksud. Pihaknya akan memperkenalkan potensi Sumbawa yang layak didengarkan oleh negara luar. Untuk kemudian dapat dikembangkan kedepannya. Termasuk didalamnya potensi budaya, khususnya tarian Sumbawa yang akan mereka tampilkan di Forum ASEAN dimaksud.

Hal ini mengingat kini sudah memasuki masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dan global serta berbagai isu tentang pemuda dan solusi dari segala permasalahan yang dihadapi pemuda di negara ASEAN. Pertemuan tersebut juga membahas platform bagi pengembangan mahasiswa di lembaga-lembaga tinggi belajar, khususnya di kawasan asia serta mendorong keamanan, perdamaian, dan kemakmuran di antara negaranegara anggota ASEAN. Selain juga membahas masalah lingkungan, pariwisata dan intracultural (budaya) masing-masing negara peserta. Keikutsertaan UTS di Forum AUYS 2015 ini diwakili oleh 10 mahasiswa-mahasiswa angkatan 2013/2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mereka adalah Putri Munira, Munyta Mentari, Yulia Sasmiranti, Ragil Hidayat,Dimas Juniar Pratama, Yuni Mahardianti, Indria Arbia Rahim, Nadhira Rosalina,Budy Subiyarto, dan Ishom Robbani.

Sekda pun mengapresiasi keikutsertaan para delegasi dari UTS di forum Internasional yang sekaligus membawa nama baik daerah ke kancah dunia. Sekaligus menyampaikan informasi tentang Indonesia, NTB dan Sumbawa khusunya agar lebih dikenal. Hal ini membuktikan pula, kualitas SDM daerah ini tak kalah dari negara lainnnya. “Kalian juga bisa membangun hubungan komunikasi dengan para mahasiswa dari negara lain yang nantinya akan bermanfaat. Ilmu yang didapat di sana bisa dibawa ke Sumbawa dipelajari dan dikembangkan secara bersama-sama. Siapa tahu ada dari kalian nantinya ada yang menjadi pengusaha kelas dunia ,”pungkas Sekda yang memgakhiri pertemuan dengan foto bersama delegasi. (arn)

mengembangkan Paserang sebagai tujuan wisata itu. Pertama SK Menteri Kehutanan (Menhut) Nomor 598 Tahun 2009 tentang penunjukkan kawasan hutan Provinsi NTB dan SK Menhut Tahun 2014 yang mengatur tentang penetapannya. “Pulau Paserang, Belang, Kenawa dan pulau Namo masuk dalam RTK 72 Hutan Pantai Alas. Nah SK Menhut tahun 2014 itu memasukkan RTK 72 sebagai kawasan hutan Provinsi NTB,” terang Slamet.

Dengan masuknya pulau

Brang Rea hingga kini belum memiliki RP. “Tanpa RP hutan lindung tidak bisa dikelola. RP sendiri ditetapkan oleh kementerian dan diajukan oleh KPH yang membawahi kawasan hutan bersangkutan.

Nah kalau bicara Paserang, maka KPH Brang Rea yang harus menyusun dan mengajukannya ke pusat,” urainya.

Dengan ketentuan tersebut, PT NOP harus mentaati perintah penghentian pembangunan oleh Pemkab KSB itu. Dishutbuntan sendiri, kata Slamet akan terus melakukan pemantauan di lapangan guna memastikan PT NOP tidak melanggar larangan tersebut.

“Mereka baru bisa melanjutkan kegiatan pembangunannya kalau RP-nya sudah ada.

(Suara NTB/arn)

Candra W. Rayes Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa melalui Dinas Pendidikan Nasional (Dik-

nas) Sumbawa terpaksa menunda pembangunan gedung tiga SMA/SMK, menyusul belum tuntasnya persoalan tanah tempat berdirinya gedung dimaksud. Kepala Dinas Diknas Sumbawa, Sudirman S.Pd, saat ditemui Suara NTB, Selasa (20/1), tiga sekolah dimaksud yakni, SMA di Kecamatan Rhee, SMA di Pulau Moyo dan SMK di kecamatan Ropang. Untuk SMA di Rhee, tanah yang dihibahkan salah seorang pengusaha sebagai lokasi pembangunan gedung belum jelas sertifikat dan peruntukannya.

Begitu pula dengan tanah lokasi pembangunan gedung SMA di Pulau Moyo dan SMK di Ropang, yang disediakan masyarakat belum jelas sertifikatnya.

Dalam hal ini, pihaknya tidak akan membangun gedung dimaksud, sepanjang ser-

tifikat dan peruntukkan tanahnya belum jelas. Meski ada desakan dari masyarakat.

Hal inipun sudah disampaikannya kepada masyarakat melalui Camat setempat.

Mengingat ada aturan hukum yang mesti ditaati. “Manakala belum tuntas masalah tanah, kita tidak akan bangun, sekalipun itu tanah hibah.

Kalau sudah jelas sertifikat dan peruntukannya, baru kita anggarkan,” cetus Sudirman.

Kalaupun sekolah dimaksud sudah dianggarkan dalam APBD 2015, sambung Sudirman, sepanjang tanah belum tuntas, maka anggarannya akan dikembalikan ke kas negara. Hal ini untuk kebaikan bersama, sebab jangan sampai terulang lagi seperti kasus SMPN 5 dan SMAN 4 Sumbawa, yang

jelas-jelas sertifikatnya sudah dimilki Pemkab, namun masih saja disengketakan. ”Saya tidak ingin masalah yang sama menjadi polemik di kemudian hari.

Makanya harus diperjelas dulu status tanahnya,” pungkasnya.

Terkait hal ini, Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Candra W. Rayes S.T, segera melakukan koordinasi dengan dinas terkait. Kemudian berupaya mencari letak permasalahan di lapangan. Untuk menuntaskan persoalan tanah ini. Diakuinya, untuk SMA di Rhee tahun ini telah dianggarkan sekitar Rp 500 juta. Namun untuk SMA di Pulau Moyo, pihaknya baru mendengar hal dimaksud. “Komitmen kami, akan turun ke lapangan mencari letak masalahnya. Tak hanya masalah gedung

(Suara NTB/arn)

Sudirman sekolah, tetapi juga pelayanan kesehatan, soal ketenagakerjaaan yang menjadi leading sector Komisi IV,” tukasnya. (arn)

Wagub Resmikan Gedung BPR NTB Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, Muh. Amin S.H, M.Si, meresmikan gedung Perusahaan Daerah (PD) BPR NTB Sumbawa, Rabu (21/ 1). Upaya promosi pengembangan BPR NTB Sumbawa yang dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan kinerja. Serta peningkatan aset, pelayanan hingga kontribusinya kepada daerah.

Dalam sambutannya, Wagub menyampaikan apresiasi kepada Dewan Pengawas dan seluruh jajaran Direksi yang telah bekerja maksimal atas kemajuan PD BPR NTB Sumbawa dari tahun ke tahun. Peresmian ini sekaligus ajang promosi pengembangan BPR NTB Sumbawa. Apalagi sekarang sudah bisa eksis dan memulihkan kepercayaan masyarakat, khususnya di Sumbawa. Sebab, ketika Perbankan dan lembaga keuangan tidak dipercaya oleh masyarakat, maka bisa terjadi penarikan dana. Sedangkan saat ini, dana pihak ketiga sangat dibutuhkan seluruh Bank. Keberadaan PD BPR NTB Sumbawa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan memfasilitasi permodalan bagi UMKM dan masyarakat serta diharapkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Memberikan pelayanan modal bagi UMKM, pengembangan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian. “Prinsip kehati-hatian, sangat penting bagi Perbankan. Kalau kita lalai, maka kerugian akan timbul dan bank akan menanggung akibatnya. Serta berkonsekuensi hukum,” terangnya.

Sejak konsolidasi BPR tahun 2010, lanjut Amin, kontribusinya

(Suara NTB/arn)

PERESMIAN - Wagub NTB dan istri menggunting pita tanda peresmian gedung BPR NTB Sumbawa, Rabu (21/1). kepada daerah selalu meningkat. dalam bentuk dividen. Kedepan- jadi BPR yang mandiri dan tangDari seluruh BPR se-NTB, total nya, BPR NTB Sumbawa, perlu guh dengan semangat mengemkontribusi kepada daerah pada bekerja lebih keras, lebih cermat, bangkan potensi lokal, yang sim2013 sebesar Rp 13,44 miliar dan lebih ikhlas dan lebih tuntas. patik guna mewujudkan BPR tahun 2014 diproyeksikan men- Apalagi tantangan baru kedepan NTB Sumbawa yang sehat. capai Rp 14,84 miliar. Seiring den- lebih berat dan kompetitif. Jan- Dalam melaksanakan visinya gan makin membaiknya kinerja gan merasa berbangga hati den- sudah barang tentu banyak perBPR NTB. Kendati demikian gan perolehan yang diraih saat ini. masalahan yang dihadapi. NaBPR masih dihadapkan pada Tetapi terus berupaya memban- mun berkat kerja keras yang diberbagai persoalan, terkait SDM, gun daya saing agar semakin ko- lakukan Bank dan dukungan usaha dan lainnya. Untuk itu, ja- mpetitif. “Kerja lebih keras, eval- masyarakat, maka pada hari ini jaran Direksi BPR NTB mesti uasi apa kelemahan, berikan batu dapat disaksikan BPR terbukti mampu meningkatkan peluang loncatan untuk 2015,” kata H. An, telah bangkit dari keterpurukan atas berbagai masalah yang diusahanya dengan memanfaatkan panggilan akrabnya.

Sementara Ketua Dewan hadapi. Serta mampu mempeluang yang ada. Tumbuhnya ribuan usahawan baru merupa- Pengawas PD BPR NTB Sum- perkuat daya saing dengan lemkan pangsa pasar bagi pengem- bawa, H. Mas’un melaporkan baga Perbankan lain.

Untuk iutu, diharapkan kepabangan BPR NTB. “Dengan perkembangan BPR NTB Sumdemikian keberadaan BPR bisa bawa saat ini. Dengan struktur da masyarakat Sumbawa agar lebih dirasakan masyarakat dan manajemen terdiri dari satu dapat menempatkan uangnya di pada akhirnya mendukung perce- kantor pusat, satu kantor cabang BPR NTB Sumbawa. Agar uangpatan ekonomi daerah dan daya utama dan delapan kantor ca- nya dapat berputar di Sumbawa bang yang tersebar pada sembi- guna memperkuat roda perekonosaing daerah,” tukas Amin.

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. lan kecamatan di Sumbawa. mian daerah dan keuntungannya H. Arasy Muhkan, juga merasa BPR dibentuk pada 21 Desem- dapat digunakan daerah, Sumbabahagia dengan peningkatan kin- ber 2009, merupakan hasil kon- wa khususnya dan NTB secara erja selama beberapa tahun tera- solidasi dari sembilan kantor umum. Jumlah aset per 31 Desemkhir. Bahkan telah mampu mem- LKP. Mengemban visi mewujud- ber 2012, sekitar Rp 73,9 miliar, berikan kontribusi kepada PAD kan BPR NTB Sumbawa men- berkembang menjadi Rp 109,4

miliar per 31 Desember 2014.

Artinya, ada perkembangan Rp 35 miliar atau 48 persen. Dengan laba bersih pada 2014 sebesar Rp 6,6 miliar lebih. Jumlah kredit per 31 Desember 2012, sekitar Rp 80,2 miliar berkembang menjadi Rp 99,7 miliar pada 31 Desember 2014. Terjadi perkembangan kredit sebesar Rp 19,4 miliar atau 24 persen dalam tiga tahun terakhir.

Terwujdunya peningkatan pendapatan ini tidak lepas dari kebijakan dalam upaya memperkuat pelayanan Bank yang lebih kompetitif. Melalui SDM yang handal, pelatihan, penyediaan sarana prasarana pelayanan, diversifikasi produk yang lebih menarik, promosi, nasabah prima dan nasabah setia, artinya, nasabah yang setia dan punya komitmen tinggi. Selanjutnya tidak kalah penting Pemrov NTB dan Pemkab Sumbawa selaku pemilik, juga terus mendukung kegiatan operasional BPR NTB Sumbawa sebagai salah satu lembaga pengembangan ekonomi daerah dan pengembangan UMKM. Salah satunya, Pemkab menyediakan tanah lokasi gedung pusat dan kantor cabang utama yang diresmikan penggunaannya. Pembangunan kantor pusat seluas 520 m2 juga kantor Dewan Pengawas seluas 88,71 m2 ditambah mushala dengan total biaya Rp 2,3 miliar yang bersumber dari anggaran rencana kerja tahunan BPR. Ketua OJK NTB, Yusri, pada kesempatan tersebut juga hadir dan mengakui adanya perbaikan kinerja BPR NTB Sumbawa dalam empat tahun terakhir pascakonsolidasi. Namun prinisp kehati-hatian perlu diperhatikan. Serta berupaya meningkatkan kualitas pegawai. (arn/*)

SUARA NTB Kamis, 22 Januari 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Kekeliruan Hasil Tes CPNS

Dompu Tunggu Klarifikasi Panselnas Dompu (Suara NTB) Kekeliruan hasil pengumuman tes CPNS formasi umum tahun 2014 sudah diklarifikasikan ke Kementerian PAN dan RB RI selaku panitia seleksi nasional (Panselnas). Surat klarifikasi daerah belum dijawab.

Pemerintah daerah (Pemda) Dompu pun tidak berani mengambil hasil perbaikan karena belum ada suratnya.

Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si yang juga ketua panitia seleksi tes (Suara NTB/ula) CPNS formasi umum tahun H. Agus Bukhari 2014 kepada wartawan di Dompu, Rabu (21/1), mengaku telah bersurat ke KemenPAN RB selaku Panselnas untuk klarifikasi terkait dugaan kekeliruan pengumuman hasil tes CPNS formasi umum di Kabupaten Dompu. Karena keputusan menetapkan hasil dan sebagainya ada di Panselnas. “Makanya, adanya kekeliruan ini kami sudah bersurat minta klarifikasi. Jawaban sampai hari ini belum,” katanya.

Informasi bahwa Panselnas telah memperbaiki kekeliruan dan bisa segera diambil hasilnya, dikatakan H. Agus Bukhari, tidak bisa dijadikan dasar. Karena ini terkait urusan pemerintah dan mestinya pusat bersurat ke daerah untuk mengambil hasil perbaikan jika ada. “Atas dasar surat itu, kita bisa menugaskan petugasnya,” ungkapnya.

Namun hingga saat ini, lanjut H. Agus Bukhari, surat permintaan untuk mengambil hasil perbaikan dari Kementerian PAN RB belum diterima daerah. “Kalau kita datang tanpa ada surat (pemberitahuan), hanya informasi lisan, tidak bisa dijadikan dasar.

Lemah kayaknya kalau saya perintahkan BKD untuk mengambil (perbaikan) itu kalau tidak ada surat resmi,” katanya.

Sebelumnya, Adjriaty peserta tes CPNS yang menempati peringkat kedua pada formasi analisis pelayanan publik mengatakan, L Irwan Jayadi dengan nomor tes 76063000762 dengan kualifikasi pendidikan S1 Manajemen SDM dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) administrasi untuk formasi analisis pelayanan publik dan ia dinyatakan memenuhi syarat (MS) pada formasi pengawas penyelenggaran urusan pemerintah di daerah.

Tapi ia justru dinyatakan berada di peringkat 1 dan dinyatakan lulus hasil tesnya pada formasi analisis pelayanan publik.(ula)

Polres Segera Limpahkan Kasus Pemotongan Anggaran Rumah Miskin Bima (Suara NTB) Penyidik Sat Reskrim Polres Bima segera melimpahkan berkas dan tersangka dugaan pemotongan dana bantuan rumah miskin atau dikenal dengan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Bima tahun 2012. Kedua tersangka tersebut masing-masing berinisial LH dan Ab yang merupakan PNS di BPMDes Kabupaten Bima.

Kapolres Bima melalui Kasat Reskrim, AKP Haris Dinzah, S.Ik, Rabu (21/1) menyebutkan berkas dan dua tersangka tersebut akan dilimpahkan minggu ini. Dilimpahkannya berkas beserta tersangka ini setelah berkas dinyatakan P-21 oleh Kejari Raba Bima. Saat ini pihaknya tinggal merampungkan semua berkas yang harus dilengkapi. “Sudah dinyatakan P-21 sekitar seminggu lalu oleh Kejari,” tuturnya.

Hanya saja, lanjutnya, dirinya belum bisa memastikan kapan hari pelimpahan. Namun dia berjanji akan memberikan informasi ke awak media saat pelaksanaan pelimpahan berlangsung. Yang jelas saat ini, kedua tersangka siap dilimpahkan.

Sebelumnya, Kajari Raba Bima melalui Kasi Pidsus, Indrawan Pranadita, SH yang dikonfirmasi menyebutkan telah menerima pelimpahan berkas dimaksud. Diterangkannya, saat itu jika proyek yang bersumber dari APBD ini sebesar Rp 2 miliar yang diperuntukkan bagi 400 warga di 15 Kecamatan yang terdiri dari 22 kelompok. Di mana setiap warga penerima mendapat dana bantuan masing-masing Rp 15 juta.(use)

Eksekusi Lahan Gagal

Warga Hadang Petugas dengan Sajam Bima (Suara NTB) Eksekusi lahan seluas 4 hektar di Desa Tangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Rabu (21/1), gagal. Pasalnya, keluarga serta ratusan warga setempat yang melengkapi diri dengan berbagai senjata tajam (sajam) mengamuk dan menghadang panitera PN (Pengadilan Negeri) Raba Bima yang dikawal puluhan aparat Polres Bima.

Lahan objek sengketa terletak di areal persawahan.

Lahan yang kini ditanami padi tersebut menjadi sengketa antara Ismail M selaku tergugat yang diwakili Abdul Haris melawan Mahmud bin Ismail. Setelah dimenangkan oleh penggugat, Rabu pagi, panitera/juru sita PN dikawal puluhan aparat pun hendak melakukan eksekusi.

Rencana eksekusi ini gagal dilakukan lantaran pihak tergugat yang kalah menyatakan keberatan dan menganggap petugas melakukan penyerobotan.

Tidak hanya keluarga yang melakukan penghadangan, ratusan warga desa setempat juga ikut keluar dengan membawa berbagai sajam. Alhasil aparat pun tak

bisa berbuat banyak. Hingga pukul 11.00 Wita, Panitera dan aparat akhirnya membatalkan pelaksanaan eksekusi. Pasalnya, keluarga tergugat mengancam jika eksekusi jadi dilakukan mereka tidak segan-segan akan melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat dan pihak Pengadilan.

Abdul Haris, selaku pihak

(Suara NTB/use)

KONVOI - Para aktivis JAS saat konvoi di Kota Bima, Rabu (21/1), mengutuk aksi penghinaan terhadap Nabi Besar Muhammad SAW.

Aktivis JAS di Bima

Kutuk Majalah Penghina Nabi Kota Bima (Suara NTB) Semakin maraknya kasus penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW, seperti yang terjadi di Prancis barubaru ini, mengundang reaksi dari umat muslim, tak terkecuali di Bima. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Jamaah Ansharusy Srariah (JAS) pun menggelar aksi unjuk rasa, Rabu (21/1).

Dengan menggunakan sepeda motor dan mobil pick up, JAS melakukan konvoi dengan singgah di sejumlah tempat. Antara lain di depan

Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bima. Di tempat tersebut, JAS yang lengkap membawa bendera panji kebesarannya sempat melakukan orasi mengutuk tindakan media luar negeri yang suka menghina Nabi Besar Muhammad SAW. Usai melakukan aksi di depan kantor Pemkot, mereka kemudian melanjutkan aksi ke arah timur Kota Bima, termasuk di Mapolres Bima Kota. Di tempat tersebut, JAS juga menyampaikan orasinya.

Sementara itu, seperti sele-

baran yang dibagikan, JAS melalui juru bicara, Ustadz Ahmad Fatih menyebutkan aksi ini dilakukan melihat semakin marak penghinaan terhadap Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam di belahan dunia. “Penghinaan ini dilakukan oleh orang, kelompok, maupun media yang memusuhi Islam,” terang Ustadz Ahmad Fatih seperti yang tertera dalam selebaran.

Oleh karenanya, pihaknya pun mengutuk dengan keras perbuatan yang menghina dimaksud. (use)

Tersangka Narkoba Pertanyakan Rekannya Dilepas Polisi Dompu (Suara NTB) Kasus kepemilikan 2 ons sabu-sabu dan 25 butir pil ekstasi dengan tersangka M. Prayitno alias Heli, warga Bali 1 dituding tidak adil. Rekan semobil dan sesama pengguna berinisial SS alias Dafid dikeluarkan dari tahanan kepolisian lantaran hasil tes urinenya negatif.

Kuasa hukum M. Prayitno alias Heli, Awan Dharmawan, SH kepada wartawan di Dompu, Rabu (21/1), menyatakan, dilepaskannya SS alias Dafid oleh aparat Polres Dompu dalam kasus kepemilikan narkoba jenis sabu dan ekstasi mestinya dikaji kembali. Saat penangkapan oleh aparat Polres Dompu, Rabu (14/1) lalu di Banggo Manggelewa, Heli semobil dengan Dafid. Keduanya bahkan sempat menkonsumsi sabu sehari sebelumnya saat di Mataram. “Dafid juga yang mengajak klien kami membeli barang (sabu dan ineks) di Mataram,” ungkap Awan Dharmawan mengutip pengakuan kliennya.

Namun hasil tes urine, lanjut Awan Dharmawan, justru hanya kliennya yang positif. Sementara SS, rekan klien kami dinyatakan negatif dan dilepas Selasa (20/1). Pihaknya merasa, kliennya jadi target aparat Kepolisian dan ada indikasi perlakuan tidak adil antara kliennya dengan SS. Sejak diamankan di Banggo, kliennya dan SS dipisahkan aparat saat dibawa ke Polres hingga pemeriksaan urine. “Kita sangat keberatan dalam tindakan penyidikan ini.

Seolah-olah klien kita sebagai target operasi Kepolisian. Kami akan menyurati Kompolnas dan Komnas HAM tentang diskriminasi oleh Kepolisian,” katanya.

Awan juga mempertanyakan ada HP jenis blackberry yang sempat diamankan saat penggeledahan. Wakapolres Dompu, Kompol Sajimin, SIK yang dihubungi, membantah ada tindakan diskriminasi terhadap Heli dan SS dalam penanganan kasus narkoba. Penetapan tersangka hasil penyelidikan berdasarkan barang buk-

(Suara NTB/ula)

Halaman 7

(Suara NTB/ula)

Awan Darmawan

Sajimin

ti, dan alat bukti. “Itu sudah kita lakukan sesuai prosedur. Kalau ada alat buktinya, ada barang buktinya, kita akan proses,” tegas Sajimin.

Sajimin juga mengungkapkan, penanganan kasus narkoba semuanya punya target. Targetnya tentu mereka yang terindikasi membawa, memiliki dan sebagainya. Mereka akan ditangkap bila ada bukti. “Untuk kasus (Heli) ini, itu sudah jelas ada barang buktinya. Un-

tuk penyidikan ndak mungkin saya buka, tapi nanti di persidangan akan ketemu,” jelasnya.

Terkait HP blackberry milik Heli, Sajimin mengatakan, bila itu benar sebaiknya dikomunikasikan langsung dengan penyidiknya. Bisa jadi, hanya pengakuan yang tidak benar adanya. “Jangan tanya ke wartawan.

Tanyakan ke penyidik, itu alangkah lebih bagus. Langsung sendiri, bukan hanya mengumbar sana sini,” katanya. (ula)

tergugat menyebutkan reaksi ini merupakan nurani dari masyarakat yang tidak terima atas putusan yang dikeluarkan PN Raba Bima.

Bukan hanya keluarga, warga juga tidak rela jika tanah ini dieksekusi dan diambil oleh pemenang perkara. Keluarga menduga, mereka kalah dalam persidangan tersebut karena adanya kejanggalan. Antara lain pengadilan memutuskan bahwa penggungat memenangkan sengketa lahan seluas 4 hektar lebih, padahal lahan yang disengketakan tersebut hanya seluas 2,2 hektar.

Kejanggalan lainya yang

membuat keluarga tergugat ini mengamuk karena memiliki bukti-bukti seperti sertifikat serta tanda bukti akta jual beli dari anak-anak pemilik tanah sebelumnya. Namun justru dikalahkan oleh Pengadilan.

Sementara itu, Panitera PN Raba Bima, A. Hair yang dikonfirmasi tak berkomentar banyak mengenai gagalnya eksekusi ini. Panitera hanya menyebutkan jika eksekusi batal dilaksanakan karena situasi di lapangan tidak terkendali. “”Eksekusi ditunda karena situasi di lapangan tak terkendali,” tuturnya singkat. (use)

SUARA NTB Kamis, 22 Januari 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Jaksa Tunggu Kejelasan Kasus Nk Bima (Suara NTB) Penanganan kasus dugaan penganiayaan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Bima, Nk, hingga kini belum jelas.

Begitu dikirim Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), berkas kasus tersebut seharusnya segera diterima dari Penyidik Sat Reskrim Polres Bima Kota.

Kajari Raba Bima melalui Kasi Pidum, Agung Puger, SH yang dikonfirmasi, Selasa (20/1), menyebutkan SPDP perkara ini sudah diterima sejak sebulan lalu. Namun berkas perkara ini belum diterima pihaknya. Alasan dari penyidik juga belum didapat oleh pihaknya. “Kalau alasan Kepolisian belum ada,” terang Agung.

Lantaran belum ada berkas, perkara ini belum bisa diteliti oleh Jaksa. Sesuai ketentuan, begitu SPDP dikirim, berkas ini seharusnya sudah diterima. “Namun sampai sebulan ini belum ada,” tutur Agung.

Seperti diketahui, Nk diproses oleh aparat Kepolisian menyusul adanya laporan dari Kepala Desa Rupe pada akhir 2014 lalu. Dalam laporan ini, Nk diduga melakukan pengerusakan aset kantor pemerintah desa dan melakukan pengancaman kepada kepala desa. Hal ini terjadi menyusul tidak terimanya Nk terhadap pemberhentian kepala dusun yang dinilai tidak melalui mekanisme. Nk yang mendapat pengaduan pun mendatangi kepala desa yang saat itu tengah menggelar rapat penjaringan kepala dusun. Kasus dugaan pengerusakan dan pengancaman ini pun berlanjut ke ranah hukum. (use)

Hasil Tes Urine

Dua Oknum Anggota Polres Dompu Positif Konsumsi Narkoba Dompu (Suara NTB) Dua oknum anggota Polres Dompu berpangkat brigadir dinyatakan positif menkonsumsi narkoba berdasarkan hasil urine. Kedua oknum anggota ini hanya diproses disiplin karena tidak ada bukti kepemilikan narkoba. Kepolisian pun berkomitmen untuk menindak tegas oknum aparat yang terlibat dalam jaringan narkoba.

Kuasa hukum M Prayitno alias Heli, Awan Darmawan, SH kepada wartawan di Dompu, Rabu (21/1) kemarin, mengungkapkan, berdasarkan pengakuan kliennya bahwa ia sebelumnya sempat melakukan transaksi narkoba dengan beberapa oknum anggota Polisi. Penangkapan Heli dalam kasus kepemilikan sabu-sabu dan pil ekstasi diduga ia tidak lagi menyerahkan barang haram tersebut pada oknum anggota Polisi. “Sebelum ditangkap ini, dulu klien kami mengaku sering bertransaksi dengan oknum anggota Polisi. Bisa jadi (ditangkap) ini untuk balas dendam, karena dia sudah berhenti menyerahkan barang ke oknum anggota,” kata Awan.

Keterlibatan oknum anggota Polisi dalam transaksi narkoba, diakui Awan, cukup membayakan kliennya. Apalagi ia sedang dalam proses penanganan oleh Kepolsiain. Namun pengakuannya ini ada yang siap menjadi saksi. “Untuk menjaga keselamatannya, masalah ini akan diungkap di persidangan,” katanya.

Wakapolres Dompu, Kompol Sajimin, SIK kepada wartawan di kantornya, mengingatkan, bila ada oknum anggota Polisi yang terlibat dalam jaringan narkoba agar dilaporkan melalui Provos atau langsung pada pimpinan di Polres untuk bisa diproses secara hukum maupun disiplin. Jangan hanya cerita. “Jangan hanya cerita. Disampaikan di Polres. Ada bagian propam, ada pimpinan. Tidak bagus diceritakan ke sana kemarin, sehingga jadi rumor yang tidak jelas,” katanya.

Namun diakui Sajimin, pihaknya tidak menutup mata terhadap keterlibatan oknum anggotanya. Bahkan beberapa saat lalu, pihaknya telah melakukan tes urine terhadap anggota dan ditemukan 2 orang dinyatakan positif diduga menkonsumsi narkoba. Kedua oknum anggota berpangkat brigadir ini tengah diproses disiplinnya sesuai PP Polri dan Perkap Kapolrei tentang disiplin anggota.

“Mereka tidak bisa diproses secara hukum karena tidak memiliki barang bukti,” katanya. (ula)

(Suara NTB/fit)

SIMULASI - Polres Mataram, Rabu (21/1) kemarin menggelar simulasi pengamanan kantor pemerintahan dari ancaman para pendemo. Simulasi yang dilakukan di DPRD Kota Mataram ini menyedot perhatian publik.

Kasus Tanah Pecatu

Tiga Terdakwa Divonis 1 Tahun 3 Bulan Penjara

Mataram (Suara NTB) Tiga terdakwa kasus tanah pecatu di Dusun Ireng Daye, Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat divonis sama, 1 tahun dan tiga bulan penjara. Mereka dinyatakan bersalah karena bersekongkol dalam penjualan aset tanah Pemda Lombok Barat tersebut senilai Rp 300 juta.

Mereka yang divonis, Kadus Ireng Daye M.Gazali, yang menerbitkan sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah 4.200 M2 tersebut, staf Desa Jatisela H.Humaidi dan Kasi Pemerintahan Kantor Camat Gunung Sari, Muhammad Subayyin.

Terdakwa dengan perannya masing-masing dianggap telah memproses penerbitan sertifikat tersebut, tanggal 11 April 2011 lalu, diawali dengan penerbitan sporadik tanggal 1 Oktober 2010 lalu. Tidak sampai kepada tiga terdakwa, setelah proses SHM

3 bulan penjara, denda Rp 50 juta, subsider 3 bulan kurungan,” kata Sutarno dalam amar putusannya.

Sementara barang bukti tanah pecatu yang dijual itu dikembalikan ke Pemda Lombok Barat, sebagai barang bukti untuk terdakwa lainnya.

Atas putusan tersebut terdakwa menyatakan menerima dan sebagian masi pikir pikir. JPU yang menyodorkan berkas itu pun sedang pikir- pikir untuk menyatakan banding. (ars)

Resahkan Penumpang, 17 Calo Tiket Diamankan Polisi

Pelaporan ke Kejagung akan Rugikan Banyak Pihak Jakarta (Suara NTB) – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain mengatakan bahwa pelaporan kuasa hukum Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung, yang melaporkan pimpinan KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang, hanya akan merugikan banyak pihak.

“Ini kan sangkaan tindak pidana korupsi ada hukum acaranya, perlu sama(ant/bali post) sama dipahami secara Zulkarnain baik, (bila ada pelaporan) nanti kan (proses penyidikan) yang akan terlambat dan merugikan kita semua, termasuk menambah kerugian negara,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain yang dihubungi melalui telepon di Jakarta, Rabu.

Kuasa Hukum Komjen Budi Gunawan, Razman Arif Nasution pagi ini mendatangi Kejaksaan Agung untuk melaporkan dua pimpinan KPK yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dengan dugaan penyalahgunaan wewenang atau pembiaran atau pemaksaan.

Razman mengatakan, pihaknya melaporkan Abraham dan Bambang dengan pasal 421 KUHP dan pasal 23 UU no 23 Tahun 1999 dan UU no 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

“Akan menambah kerugian negara dengan biaya dan proses yang lebih lama, karena proses yang lama biayanya juga lebih besar. Masyarakat juga akan terganggu dengan banyak hiruk-pikuk, biarlah lewat proses hukum itu saja dipercepat, kita kontrol dengan penasihat hukum, pengontrolnya juga ada pengadilan, saya kira cukup itu,” ungkap Zulkarnain.

Pada Senin (19/1), Mabes Polri mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap KPK terkait penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka. Praperadilan tersebut menurut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Pol Ronnny F Sompie sebagai bentuk sikap kritis Polri dan pembelaan untuk anggota Polri yang terkena kasus hukum.

“Praperadilan sesungguhnya sesuai hukum acara, penetapan orang menjadi tersangka di penyidikan itu bukan domain praperadilan. Praperadilan itu untuk salah tangkap atau salah tahan. Kalau proses penyidikan itu kan di proses hukum, lantas kepada tersangka diberikan hak untuk didampingi penasihat hukum kalau misalnya di dalam penyidikan ada salah tangkap, salah tahan itulah praperadilan namanya,” ungkap Zulkarnain. (ant/bali post)

selesai, berlanjut ke penghapusan status aset oleh Kabag Aset saat itu, Burhanuddin.

Dalam amar putusan hakim Sutarno SH, MH, anggota Fathur Rauzi, SH dan M.Idris M.Amin, SH, menjelaskan, persekongkolan itu berlanjut sam-

pai ke tahap penjualan. Akhirnya tanah yang diukur terakhir seluas 4.717 M2 itu diijual kepada Abdul Kabir, seharga Rp 300 Juta. Atas perbuatannya itu, ketiga terdakwa dinyatakan bersalah dan melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang - Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang - Undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. “Dengan demikian terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum 1 tahun dan

(Suara NTB/cem)

CALO - Sejumlah calo penumpang saat digiring masuk mobil patroli dan akan diberikan peringatan di Polsek Cakranegara.

Mataram (Suara NTB) – Dari 30 calo tiket di Terminal Mandalika, sedikitnya 17 orang diamankan oleh tim gabungan dari Polsek Cakranegara, Satpol PP Kota Mataram, Koramil serta pihak kecamatan. Diamankannya calo tiket tersebut karena sering meresahkan masyarakat karena ditelantarkan, padahal penumpang sudah mengeluarkan uang banyak untuk membeli tiket dari para calo.

Kapolsek Cakranegara, Kompol I Gusti Putu Suaranaya mengatakan, razia yang dilakukan tersebut karena pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh keberadaan calo. Pasalnya, calon penumpang yang sudah menyetorkan uang tapi tidak jadi berangkat ke daerah tujuan. Sehingga, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Satpol PP, Organda, koramil serta kecamatan untuk melakukan penyisiran terhadap sejumlah calo tiket. “Korbanya kemari ada yang mau berangkat ke Sumbawa dan Pula Jawa, mereka itu sering kecewa, karena gagal berangkat padahal sudah bayar tiket mahal,” kata Kapolsek dikonfirmasi usai menjaring calo di terminal Mandalika, Rabu (21/1).

Menurut catatannya, sekitar 30 calo yang beroperasi di Terminal Mandalika dan terbagi di tiga pintu yakni sebelah barat, timur dan tengah. Karena, sistem rolling (bergantian) hanya 17 orang calo yang berhasil diamankan.

FPI Minta Ahok Dihadirkan sebagai Saksi Jakarta (Suara NTB) – Dua anggota Front Pembela Islam (FPI) yang merupakan terdakwa kasus kericuhan di depan Gedung DPRD DKI, Habib Shabudin Anggawi dan Novel Bamukmin meminta majelis hakim untuk menghadirkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai saksi dalam persidangan.

“Kami mohonkan kalau menyangkut masalah saksi, kami inginkan Ahok hadir di sini,” ujar Shabudin dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu.

Hal itu dinyatakan oleh Shabudin saat mengajukan eksepsi secara lisan terhadap dakwaan jaksa.

Shabudin menyatakan bahwa Ahok merupakan sumber permasalahan yang memicu terjadinya peristiwa pada Jumat (3/10) di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, sehingga FPI merasa bahwa Ahok perlu dihadirkan di muka sidang sebagai saksi.

Kendati demikian majelis hakim yang dipimpin oleh Wiwi Suhartono, menolak eksepsi tersebut dengan alasan bahwa kedua terdakwa mengajukan eksepsi secara lisan.

Sidang kasus kericuhan di depan Gedung DPRD DKI

Jakarta ini akan kembali digelar pad Rabu (28/1) dengan agenda pembuktian.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Habib Shabudin Anggawi dan Novel Bamukmin dengan Pasal 160 juncto Pasal 55 KUHP tentang penghasutan dengan ancaman kurungan selama 6 tahun, ditambah dengan Pasal 214 KUHP tentang perbuatan melawan petugas sebagai dakwaan sekunder.

Pada Jumat (3/10), sejumlah anggota FPI berunjukrasa menolak pelantikan Ahok sebagai

Gubernur menggantikan Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi Presiden di Komplek Balai Kota dan DPRD DKI Jakarta.

Aksi tersebut berujung rusuh dengan merusak fasilitas umum dan melukai 16 personil kepolisian.

Akibat perbuatan itu, polisi menetapkan 21 tersangka anggota pengunjuk rasa termasuk penanggung jawab aksi Ustad Novel Bamukmin yang sempat menghilang sebelum menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya pada Rabu (8/ 10). (ant.bali post)

(ant/bali post)

SIDANG PERDANA - Terdakwa kordinator aksi FPI Habib Novel Bamukmin bertakbir saat menghadiri sidang perdana kasus demo rusuh FPI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gajahmada, Jakarta, Rabu (21/1).

Apabila saat dilakukan operasi ditemukan senjata tajam atau menyangkut hukum akan ditindak tegas. “Baru sekitar 17 orang, sisanya akan tetap kita tunggu dan berikan penjelasan,” ujarnya.

Adapun tindakan yang dilakukan, pihaknya hanya bisa memberikan peringatan dan kasus tersebut tidak bisa mengarah ke penyidikan, karena korban yang melapor sudah berada di luar daerah. Apakah ini tidak termasuk katagori premanisme? Kapolsek tidak menampik hal tersebut. Tetapi, pihaknya akan tetap melakukan upaya preventif untuk menjaga nama baik terminal Mandalika khususnya dan NTB pada umumnya.

Sementara itu, Kepala Terminal Mandalika, Susanto Setyo Cahyono mengatakan, razia calo ini untuk menjaga ketertiban di terminal menyusul adanya keluhan dari calon penumpang yang merasa dirugikan oleh ulah calo. Pihaknya langsung berkoordinasi dengan Polsek Cakranegara untuk dilakukan penertiban terhadap sejumlah calo nakal.

Sebenarnya, pihaknya ingin memberikan efek jera terhadap calo agar tidak merusak nama terminal. Tapi penumpang yang melapor sudah berada di luar daerah, sehingga hanya diberikan peringatan. Dengan harapan, razia ini bisa menjadi pelajaran para calo. “Malah ada yang sudah kita penjarakan, karena itu – itu saja pelakunya,” ujar Susanto. (cem)

Kasus Kedaro

Mahrip akan Diperiksa sebagai Tersangka Mataram (Suara NTB) Setelah ditahan jaksa penuntut umum dalam kasus dugaan SPPD fiktif, kasus yang membelit mantan Wakil Bupati Lombok Barat, H. Mahrip belum berakhir. Dalam waktu dekat, ia akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan penjualan lahan hutan lindung Kedaro, Sekotong Lombok Barat.

Kejari Mataram yang menyidik kasus ini memastikan sudah mengagendakan pemeriksaan untuk Mahrip. “Rencananya Selasa pekan depan kita periksa dia sebagai tersangka,” kata Kasi Pidsus Kejari Mataram, Herya Sakti Saad, SH, kepada Suara NTB, Rabu (21/1). Mahrip akan diperiksa sebagai tersangka karena keterlibatan dia bersama istrinya, Indah Mahrip dalam kasus pembelian lahan hutan lindung seluas 10 hektar tersebut.

Pemeriksaan Mahrip akan bersamaan dengan dua tersangka lainnya dari pihak Badan Pertanahan Nasion-

al (BPN) Lombok Barat.

Sementara Indah Mahrip, sambung Herya, sudah dimintai keterangan beberapa waktu lalu dalam status sebagai tersangka. “Kalau Indah Mahrip sudah, semua saksi - saksi lain juga sudah kami periksa. Tinggal sisa tiga tersangka ini,” terangnya. Kemarin, sebenarnya timnya mengagendakan meminta keterangan dua tersangka dari BPN tersebut, IMD dan ZK. Namun pemeriksaan tertunda Selasa depan karena keduanya belum didampingi pengacara.

IMD yang saat penerbitan sertifikat lahan Kedaro itu menjabat sebagai Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, sedangkan ZK menjabat sebagai Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan, diharuskan datang pekan depan bersama dengan pengacaranya. “Sesuai KUHAP, mereka diharuskan bersama pengacara pendaping. Jadi pecan depan pemeriksaannya bersamaan dengan pak Mahrip,” pungkas Herya. (ars)

SUARA NTB Kamis, 22 Januari 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Alasan Penolakan FTMD Harus Jelas (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Festival Tambora Menyapa Dunia (FTMD) 2015 ditolak oleh sekelompok masyarakat di Lingkar Tambora. Pelaku wisata menilai alasan penolakan penyelenggaraan kegiatan tersebut haruslah jelas.

Bruce Willis

Bruce Willis Bintangi Film Thriller Extraction

(Suara NTB/ist)

Amerika Bruce Willis dikabarkan akan ambil bagian di film bergenre thriller berjudul ‘Extraction’. Menurut Deadline, Willis akan bermain sebagai mantan agen CIA yang bekerja dengan anaknya di bagian pengembangan senjata-super dengan nama Condor.

Meskipun demikian, Harry harus memulai misi penyelamatan ketika ayahnya diculik oleh kelompok teroris. Film ini disutradarai oleh Steven C Miller dan diproduksi oleh Emmett/Furla/Oasis Films’ Randall Emmett dan George Furla, serta Tim Sullivam Brandon Grimes dan Gus Furla sebagai co-producer.

Pengambilan gambar dikabarkan akan dimulai di Alabama pada 9 Februari, demikian digitalspy.co.uk. (ant/bali post)

Joel dan Ethan Coen

Joel dan Ethan Coen Jadi Juri Kepala Festival Cannes Paris Sineas asal Amerika Serikat Joel dan Ethan Coen terpilih sebagai juri kepala Festival Film Cannes 2015. Festival Cannes menjadi bagian penting sejak awal mula karier kami,” kata Coen bersaudara melalui siaran pers, seperti yang dikutip dari Reuters.

Untuk pertama kalinya Cannes akan dikepalai oleh dua orang juri. “Menjadi juri kepala adalah kehormatan istimewa untuk kami. Kami belum pernah jadi kepala apa pun,” kata mereka.

Coen bersaudara menggantikan pembuat film asal Australia Jane Campion yang menjadi juri kepala tahun lalu. Mereka akan menyeleksi film yang masuk ke festival yang berlangsung di French Riviera pada 13-25 Mei mendatang.

Film yang akan masuk ke Festival Film Cannes, juga juri lainnya, akan diumumkan pada bulan April.

Joel dan Ethan COen menulis, memproduseri dan menyutradarai sebagian besar film mereka bersamasama.

Mereka telah membuat antara lain “Fargo” (1996), “Barton Fink” (1991) dan “No Country for Old Man” (2007). (ant/bali post)

Salah satu pelaku wisata yang ditemui Suara NTB, Rabu (21/1) yakni Ir. H. Misbah Mulyadi. Mantan anggota DPRD NTB ini menuturkan, kegiatan tersebut dinilainya dapat mendatangkan keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Festival yang akan menjadi poros peningkatan sumber pendapatan masyarakat itu semestinya mendapat dukungan sehingga dapat berjalan dengan lancar.

“Kalau menurut saya, alasan penolakan itu harus jelas.

Tambora ini, bukan hanya milik kita melainkan milik dunia.

Festival yang akan diselenggarakan ini merupakan momen perayaan dua abad meletusnya gunung tersebut,” tuturnya.

Dikatakan, festival itu tidak hanya akan dihadiri oleh wisatawan-wisatawan dari mancanegara. Melainkan, para ahli tentang geologi dan vulkanologi akan hadir dan melakukan studi terhadap gunung berapi yang pernah meletus dan berdampak ke berbagai penjuru dunia itu.

“Ahli geologi dunia menyatakan bahwa letusan gunung tersebut berdampak terhadap perubahan iklim di dunia. Nah dalam kesempatan inilah kita ingin mengunggah cerita lama di mana hal itu dapat menjadi peluang bagi kita untuk memperkenalkan NTB di belahan dunia,” tambahnya.

Meski demikian, ia mengaku bahwa dirinya belum mengetahui apa saja yang akan menjadi pengisi rangkaian kegiatan festival. Demikian juga mengenai konsep acara dan beberapa mata agenda lainnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) NTB mengatakan bahwa saat acara puncak pihaknya ingin mendatangkan Presiden RI, Joko Widodo.

“Sejauh ini saya belum mengetahui terkait apa saja agenda yang akan menjadi pengisi kegiatan. Kita berharap pihak – pihak yang terlibat sebagai penyelenggara segera mensosialisasikannya kepada masyarakat,” tandasnya.

Secara terpisah, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Taufan Rahmadi mengungkapkan bahwa inilah saatnya masyarakat menunjukkan keramahan mereka terhadap para wisatawan.

Kesiapan masyarakat dirasa penting, sebab menurutnya

dampak peningkatan ekonomi tidak hanya akan dirasakan oleh segelintir orang, terlebih industri keparisiwisataan selalu bersifat multiplyer effect (dampak berkelanjutan).

“Intinya saat pelaksanaan kegiatan ini, kita berharap agar semua elemen termasuk masyarakat bisa bersatu. Kita mengharapkan agar hal – hal semacam itu tidak terjadi. Sementara kalau masalah anggaran itu tanyakan di Disbudpar saja, BPPD sifatnya hanya membantu dalam bentuk dukungan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, para pengusaha perhotelan di NTB juga siap mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dalam hal ini, General Manager (GM) Golden Palace Hotel Fahrurrazi saat bertamu ke BPPD menyatakan bahwa seluruh GM Hotel di NTB akan melakukan pertemuan untuk membahas dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan itu. Pengusaha yang baru pulang merantau selama 24 tahun ke seluruh penjuru nusantara ini menyatakan sikap untuk kembali dan membangun daerah asalnya.

“Kita sangat antusias untuk menyambut kegiatan ini, dan Seluruh GM Hotel di NTB ini siap mendukung terselenggaranya kegiatan itu. Kemudian, nanti setidaknya, seluruh perhotelan yang ada harus memberikan informasi terhadap tamu – tamunya tentang akan adanya penyelenggaraan kegiatan tersebut,” tandasnya.

Puncak peringatan meletusnya gunung berapi di pulau Sumbawa sekitar April 1815 silam itu akan berakhir pada tanggal 11 April 2015 mendatang. Salah satu mantan karyawan Museum Negeri NTB yakni Suhaidi yang masih menyimpan sejumlah arsip tentang hasil studi letusan gunung tersebut menyatakan bahwa sebelum terjadinya letusan, sempat timbul suara gemuruh yang terdengan hingga ke Kepulauan Riau, Ternate dan Tidore.

Sementara getaran gempa akibat gesekan alam saat letusan sempat merembet hingga ke Surabaya. Kepulauan Madura yang terletak di sebelah utara Kota Surabaya mengalami gelap gulita akibat tertutub kabut dan abu vulkanik yang disemburkan gunung berapi di Pulau Sumbawa itu. (met)

(ant/bali post)

MASAK OPOR - Seorang warga Australia memasak opor ayam saat “Indonesian Day” di arena budaya Universitas Mataram di Mataram, NTB belum lama ini. Kegiatan untuk memperkenalkan budaya Indonesia khususnya Lombok.

Memutar Waktu di ”Pasar Babe Warjack” Bertransaksi di Pasar Barang Bekas alias Pasar Babe yang diselenggarakan setiap Selasa malam di Warjack Taman Budaya NTB seolah membawa kita ke masa silam. Masa ketika uang tidak menjadi satu-satunya alat transaksi ekonomi.

TRANSAKSI dalam pasar tersebut tidak hanya menukarkan uang dengan barang. Namun, bertukar barang yang satu dengan barang lain merupakan sesuatu yang lumrah dilakukan oleh orang-orang para pengunjung Pasar Babe itu.

Sejumlah seniman yang yang ditemui Suara NTB dalam Pentas Selasa Pasar Babe edisi 20 Januari kemarin menyatakan pasar tersebut lahir sebagai inovasi pentas selasa sebelum-sebelumnya.

Salah satu seniman yang ditanya Suara NTB, Winsa menyatakan pasar semacam itu tidak hanya dilakukan di tempat itu. Di daerah – daerah

lain seperti di Jogjakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur justru telah lebih awal melakukan kegiatan seperti itu. Bertukar barang dengan barang baik baru persis seperti pola hidup di masa silam.

“Bukan hanya di sini saja, atau di Belanda seperti yang disebut Kang Ary tadi. Di Jogjakarta juga sudah sering terjadi kegiatan – kegiatan semacam ini.

Apalagi di masa – masa kuliah dulu, kadang kita jual sepatu bekas, kemudian beli perlengkapan yang lain, kadang ditukar antara barang – dengan barang juga bisa,” tuturnya.

Sebelumnya, musisi balada ternama yakni Ary Juliyant itu

sempat menyinggung bahwa kegiatan memasarkan barang – barang bekas itu sempat ditemukannya di Belanda. Ia mempersilahkan kepada setiap orang yang hadir ke tempat itu untuk bergabung dan bertransaksi terhadap barang – barang setengah baru itu.

“Kegiatan seperti ini pernah saya temukan di Belanda, dan ini sungguh menarik, jadi siapa saja yang berminat untuk terlibat, kita persilahkan dengan senang hati,” ujarnya di depan panggung di Warjcak usai memberikan sebuah baju kepada seorang penulis dari Mataram.

Pentas Selasa Malam dihadiri sejumlah tamu dari Australia. Para tamu itu merupakan Mahasiswa salah satu perguruan tinggi di negeri kangguru yang datang untuk belajar Bahasa Indonesia di Pusat Bahasa Universitas Mataram (Unram). (met)

”Dreamworks Animation” Mulai PHK Karyawan Glendale DreamWorks Animation SKG Inc telah memulai satu putaran pemutusan hubungan kerja (PHK), kata serikat pekerja, sementara laporan media menunjukkan bahwa hingga 400 karyawan bisa diberhentikan dari pekerjaannya di studio tersebut.

Berbulan-bulan setelah pembicaraan untuk menemukan pembeli tersendat dan beberapa minggu setelah adanya berbagai perubahan pada manajemen tingkat tinggi, studio yang dijalankan oleh Jeffrey Katzenberg itu bermaksud un-

tuk “secara signifikan mengurangi” jumlah tenaga kerjanya, demikian laporan Los Angeles Times dengan mengutip pernyataan dua nara sumber yang memahami permasalahan di DreamWorks Animation.

Tabloid Variety melaporkan bahwa sekitar 150-400 karyawan di beberapa studio DreamWorks yang berada di Glendale dan Redwood City, California kemungkinan akan terkena dampak PHK tersebut. DreamWorks Animation mempekerjakan sekitar 2.200 orang.

Seorang juru bicara pihak

DreamWorks Animation menolak untuk mengomentari laporan tentang pelaksanaan PHK tersebut.

Beberapa karyawan DreamWorks pekan lalu berkata kepada serikat pekerja mereka, Animation Guild, bahwa mereka telah dibiarkan atau diperbolehkan meninggalkan perusahaan.

“Memang sedang terjadi PHK (di DreamWorks Animation) karena ada beberapa anggota serikat pekerja yang menelepon saya setelah terkena PHK,” kata Steve Hulett, perwakilan perusahaan di Animation Guild.

Hulett mengirim surat elektornik kepada pihak perusahaan pekan lalu untuk meminta informasi lebih lanjut, tetapi belum menerima balasan.

Pemutusan hubungan kerja yang terjadi di DreamWorks Animation diperkirakan akan mencakup PHK terhadap para animator, artis sketsa cerita dan personil produksi dan personil pendukung lainnya, seperti dilaporkan LA Times dan Variety.

Berita tentang PHK itu muncul dua minggu setelah studio itu menunjuk dua presiden baru fitur animasi, Bonnie Arnold dan Mireille Soria, sementara Kepala Tim Kreatif perusahaan itu Bill Damaschke mengundurkan diri.

Katzenberg telah melakukan beberapa pembicaraan Rise of the Guardians, salah satu film animasi DreamWorks yang gagal secara finansial.

tentang potensi penjualan studio, namun diskusi awal dengan SoftBank Corp pada September dan dengan Hasbro Inc pada November berakhir tak lama setelah laporan terkait diskusi penjualan itu muncul.

Sepanjang musim yang umumnya dianggap sebagai tahun-tahun yang sangat baik untuk karya-karya animasi, DreamWorks Animation telah

mengalami kerugian besar pada beberapa film animasi, seperti “Mr Peabody & Sherman”, “Turbo”, dan “Rise of the Guardians”.

Pekan lalu, DreamWorks Animation menerima kabar baik, yaitu sebuah Piala Oscar dengan nominasi karya animasi terbaik untuk “How to Train Your Dragon 2”, demikian Reuters melaporkan. (ant/bali post)

SUARA NTB Kamis, 22 Januari 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Dualisme Kurikulum

Ketua PGRI NTB: Pendidikan Mau Dibawa ke Mana?

Bermanfaat bagi Pendidikan MENGINJAK usia 72 tahun, H. Adnan Muchsin berkesempatan menyusun buku autobiografinya sendiri. Buku yang diakuinya sebagai cara untuk mendokumentasikan sebagian dari kisah hidupnya itu memang tidak terlalu tebal, hanya 35 halaman. Namun demikian, apa yang disampaikan di dalam buku tersebut bisa dijadikan referensi khususnya bagi para pelaku dunia pendidikan.

Lahir di dusun Sekunyit, Desa Bunut Baok Kecamatan Praya, Lombok Tengah 22 April 1942 silam, Adnan menyelesaikan jenjang bangku sekolah menengah di SMAN 1 Mataram pada tahun 1962. Selepas itu berangkat kuliah ke IKIP Malang dan lulus tahun 1965.

Ilmu yang didapatkannya semasa mengenyam bangku kuliah itu pula yang menjadikannya matang sebagai pendidik di berbagai sekolah. Tercatat, Adnan yang juga Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram telah mengajar ke berbagai sekolah baik yang ada di Lombok Timur, Lombok Tengah maupun Kota Mataram.

Di Lombok Timur, Adnan pernah mengajar di SMAN Selong, guru di Muallimin dan Muallimat NW Pancor. Di Kota Mataram, ia tercatat mengajar di SMAN 1 Mataram dan sempat menjadi kepala sekolah di sana.

Sementara itu, di Lombok Tengah, ia juga menjadi Kepala SMAN 1 Praya.

Lebih jauh A d n a n berharap, apa yang ditulisnya itu dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagaimana berjuang dalam dunia pendidikan. (dys) H. Adnan Muchsin (Suara NTB/dys)

Atasi Siswa Kesurupan

SMA Yadinu Masbagik Awali Hari dengan Baca Shalawat Selong (Suara NTB) SMA Yadinu Masbagik merupakan salah satu sekolah yang terbilang cukup tua di Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Yadinu Masbagik, Makbullah,S.Ag, mengaku, di sekolah ini sering terjadi kesurupan massal yang berdampak pada terganggunya proses kegiatan pembelajaran.

Namun, kejadian seperti itu sudah tidak terjadi lagi setelah pihak sekolah menerapkan pembacaan ayat-ayat suci Al Qur’an, termasuk pembacaan shalawat sebelum memulai Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di dalam kelas.

Kegiatan membaca ayat-ayat sucil Al Qur’an dan shalawat itu merupakan kegiatan rutin selama lima tahun terakhir ini yang dilakukan oleh SMA Yadinu Masbagik. Pasalnya, kegiatan itu diyakini mampu mencegah siswa-siswa kesurupan. “Diterapkannya shalawatan itu sejak tahun 2010 dan sampai sekarang tetap kita pertahankan mengingat sebelumnya banyak siswa kita yang sering kesurupan ketika berada di sekolah,”ungkapnya.

Diakuinya, tempat berdirinya SMA Yadinu Masbagik itu awalnya merupakan kebun, sehingga, diprediksi banyak makhluk halus tinggal di sana. Namun, dengan dibiasakannya siswa membaca shalawat dan aktivitas-aktivitas yang bernuansa Islami lainnya itu sampai sekarang ini diyakini bisa mencegah adanya siswa-siswa yang kesurupan.

Untuk itu, kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami akan terus ditingkatkan dan dipertahankan. Selain sebagai pencegah siswa kesurupan, kegiatan itu juga merupakan salah satu langkah dalam memupuk karakter siswa dan menanamkan ilmu agama kepada mereka sejak dini.

Selain itu, kegiatan-kegiatan Islami lainnya juga diterapkan dalam upaya mengasah bakat dan keterampilan para siswa, termasuk mengajarkan keterampilan kaligrafi kepada siswa. “Sekolah ini lebih fokus kepada pembelajaran di bidang keagamaan karena sekolah ini bernaung di bawah yayasan, jadi kita lebih tekankan mereka pada bidang keagamaan,”ucap Makbul. (yon)

PT dan Pengusaha Harus Bersinergi Jakarta (Suara NTB) Wakil Presiden (Wapres) H. M. Jusuf Kalla, mengatakan, perguruan tinggi (PT) dan pengusaha harus bersinergi dalam mencetak lulusan, sehingga menjadi angkatan kerja berkualitas, sesuai kebutuhan pasar, dan jangan lagi terobsesi menjadi pegawai negeri sipil.

“Perlu diingat pemerintah dalam lima tahun lagi tak melakukan penerimaan pegawai negeri sipil, kecuali untuk guru dan dokter. Kalau lulusan perguruan tinggi masih mengandalkan jadi PNS maka akan terjadi ledakan pengangguran,” katanya saat menghadiri penandatanganan naskah kerja sama antara Kemenristek dan Dikti dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta Apindo dengan Forum Rektor Indonesia, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (21/1).

Hadir dalam acara itu Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M Nasir, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Franky Sibarani, serta Ketua Umum Apindo, Hariyadi B Sukamdani.

Kalla yang juga berlatar pengusaha sukses itu mengatakan, PT memegang peranan penting dalam menciptakan kualitas lulusan yang baik serta ilmu dan keahliannya bisa dipergunakan di dunia usaha.

Oleh karena itu, kata Kalla, perguruan tinggi dan pengusaha harus saling bersinergi dan membuka komunikasi mengenai keahlian apa saja yang diinginkan dunia usaha.

“Apalagi akhir tahun ini kita menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang tentunya akan membutuhkan tenaga kerja berkualitas dan efisiensi,” kata dia.

Kalla mengingatkan pengusaha tidak akan mungkin bisa menciptakan suatu teknologi yang baik apabila perguruan tinggi tidak mampu menciptakan lulusan berkualitas. “Kita butuh teknologi dan untuk menciptakan teknologi butuh pendidikan,” kata wapres.

Sementara Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani mengatakan, salah satu kesulitan yang dihadapi pengusaha selama ini adalah ketiadaan lulusan PT yang memiliki keahlian yang diharapkan, akibat tidak diberikan keahlian selama kuliah.

“Kita sering mendapat kesulitan mencari lulusan yang siap pakai dan memiliki keahlian yang dibutuhkan,” katanya.

Dikatakan kerjasama itu bertujuan meningkatkan sinergi antara dunia usaha/dunia industri dengan PT melalui peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia.

Ruang lingkup kejasama melingkupi pemagangan kerja bagi mahasiswa dan lulusannya untuk bidang keilmuan yang relevan, penelitian, dan pemanfaatan hasil penelitian. (ant/bali post)

(Suara NTB/rus)

LANTIK – Pelantikan pengurus PGRI Lotim periode 2014-2018 di Gedung Wanita Selong, Rabu (21/1). Mahsin yang juga Kepala Dinas Dikpora Lotim kembali terpilih menjadi Ketua PGRI Lotim.

Bupati Minta Guru di Lotim Tingkatkan Kualitas Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan meminta guru untuk meningkatkan kualitas keilmuannya. Bupati mengaku mendukung guru untuk terus belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mengikuti program beasiswa.

Hal ini dikemukakan Bupati yang memberikan materi kuliah umum pada acara pelantikan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Lotim, di Gedung wanita Selong, Rabu (21/1).

Ali BD mengatakan, guru jadi perhatian penting pemerintah. Hal ini dilihat dengan diberikannya sertifikasi yang berujung adanya tambahan pendapatan. Guru menurutnya, dalam pandangan pemerintah sangat istimewa. Berbeda guru dulu dengan sekarang yang diketahui ada yang tidak digaji. “Guru dulu, tergantung belas kasihan.

Kalau sekarang ini sudah diberikan biaya yang sangat besar,” ungkapnya.

Di samping itu di satuansatuan pendidikan sudah ada Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang besar. Aturan UU juga tidak bedakan sekolah swasta dan negeri, karenanya, pada momentum pelantikan pengurus PGRI itu diminta gar dapat digunakan sekuatnya untuk meningkatkan profe-

sionalisme. “Guru di Lotim harus menunduk baca buku, tidak perlu menengok lain di luar keilmuan. Guru harus lebih berisi. Karena meski telah pensiun guru masih bisa tetap digunakan,” paparnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lanjutnya sangat erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Tidak ada kemajuan bangsa tanpa dunia pendidikan. Para guru juga diminta Bupati ini menguatkan persatuan dan kesatuannya.

Sementara Ketua PGRI Lotim untuk kepengurusan periode 2014-2018 kembali dipercayakan kepada Mahsin, SPd. Mahsin yang juga Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim ini diminta bupati untuk membangun dunia pendidikan dengan baik. Disinggung dalam hal pengangkatan kepala sekolah diharap jangan sampai terjadi kesalahan.

Mahsin dalam sambutannya sebagai ketua terpilih dalam prosesi pelantikannya

mengingatkan para guru untuk patut berbangga jadi angota PGRI. PGRI bukan organisasi biasa, tapi luar biasa. PGRI adalah organisasi profesi yang besar. Hal ini dilihat dengan kekompakan. “Mari kawal kekompakan agar benar-benar jadi persatuan guru,” ucapnya.

Guru, ujarnya, saat ini dihadapkan pada tugas penting pendidikan. Organisasi profesi guru diharap bisa bersinergi dengan pemerintah. Berikan layanan pendidikan. Sebagaimana tema dari pelantikannya itu, ingin mewujudkan peran strategis PGRI sebagai organisasi profesi guru Indonesia dalam mwujudkan guru yang bermartabat menuju pendidikan yang bermutu.

Prosesi pelantikan pengurus PGRI Kabupaten Lotim ini langsung dilakukan Ketua PGRI NTB, H. Ali H. A. Rahim. Kepada para pengurus PGRI ini Ali Rahim meminta untuk mengurus organisasi dengan baik. Perjuangkan hak anggota, dan lindungi seluruh anggota. (rus)

Selong (Suara NTB) Dualisme penggunaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan yang terjadi saat ini menjadi atensi jajaran Persatuan Guru Republik Indonesi (PGRI). Dualisme penggunaan kurikulum ini dinilai satu-satunya di dunia. Melihat persoalan ini menimbulkan pertanyaan besar, mau dibawa kemana dunia pendidikan?

Pernyataan itu dikemukakan Ketua PGRI NTB, Drs. Ali H. A. Rahim di hadapan ratusan guru yang hadir dalam prosesi pelantikan Ketua PGRI yang baru, Rabu (21/1). Pihaknya mengeluhkan sering terjadinya pergantian kurikulum setelah pergantian era kepemimpinan.

PGRI katanya siap melakukan perlawanan terhadap kebijakan tersebut. Ali menyatakan tidak ingin persoalan kurikulum ini kemudian menyalahkan para guru. Pandangannya yang salah jelas adalah para pengambil kebijakan.

“Kita lawan pemimpin yang begitu,” ungkapnya.

Ia menuturkan, berdasarkan hasil pertemuan dengan jajaran pengurus PGRI secara nasional di Semarang beberapa waktu lalu telah ditegaskan Kurikulum 2013 masih dalam tahap uji coba.

Disadarinya, seberapa canggih pun kurikulum itu tidak akan bisa tanpa dukungan Sumber Daya Manusia yang memadai.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 160 tahun 2014 kata Ali Rahim sudah jelas dan

tidak ada tawar-tawar. Dimana, yang laksanakan Kurikulum 2013 adalah yang sudah tiga semester melaksanakan di sekolahsekolah yang sudah menggelar uji coba.

Terkait pelaksanaan Kurikulum 2013 bisa dilaksanakan 2018, Ali Rahim mengaku pesimis. “Bisa tidak dilaksanakan itu masih menunggu, kalau tidak segera kembalikan ke kurikulum 2006,” ucapnya.

Kurikulum 2006 disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kabar sampai saat ini, untuk materi Ujian Nasional (UN) tetap menggunakan KTSP. Kepada guru, seperti diketahui sebagian besar guru di tingkat SMA di Lotim yang kabarnya memilih menggunakan kurikulum 2013 diminta tidak usah ikutikutan.

Penjelasannya, pola seperti sistem kurikulum 2013 itu sudah dilaksanakan di Singapura dan Australia. Akan tetapi itu untuk guru yang muridnya 2-5 orang saja. Kondisi ini berbeda dengan guru di Indonesia yang satu guru mengajar 52 siswa.

Ketua PGRI NTB ini siap akan membela para guru.

Katanya ia tidak mau lagi guru kemudian paling disalahkan saat terjadi kasus dengan peserta didik. Disampaikan, selama 24 jam dalam sehari itu, 6 jam saja ketemu guru. Selebihnya menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua. Anak-anak dimisalkan kena kasus narkoba tidak bisa langsung menuduh guru. (rus)

H. Ali H. A Rahim

(Suara NTB/rus)

Pelantikan Rektor Ditunda

Alumni IAIN Mataram Malu Mataram (Suara NTB) Buntut ditundanya pelantikan terhadap rektor terpilih Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram tidak hanya dirasakan oleh internal civitas akademika kampus putih.

Tapi juga dirasakan oleh para alumni IAIN Mataram.

Kepada Suara NTB, Viken Madrid salah satu alumni angkatan 2000 mengaku malu dan prihatin dengan kondisi kampus putih saat ini. Harusnya, segala bentuk persoalan internal kampus jangan dibawa keluar dan menjadi konsumsi publik seperti saat sekarang ini.

“Apalagi dengan adanya protes yang dilayangkan oleh para karyawan karena belum digaji, itu kan sangat memalukan. Mereka juga butuh makan dan minum sama seperti pejabat kampus yang lain.

Harus segera diupayakan agar gaji mereka dibayar,” sindirnya, Rabu (21/1).

Untuk itu, fungsionaris KNPI NTB ini meminta semua civitas akademika IAIN Mataram bersatu padu menghadapi persoalan yang kini membelit kampus yang terletak di Jalan Pendidikan Nomor 65 ini. Tidak itu saja, Viken Madrid berharap agar Ment-

(Suara NTB/dys)

Viken Madrid

eri Agama Lukman Hakim Saifudin segera melantik rektor baru untuk mencegah kevakuman pimpinan yang berlarut-larut.

Senada dengan itu, Suaeb Qury berharap agar penundaan pelantikan yang berakibat pada kevakuman pimpinan di IAIN tidak berlanjut, karena dapat berakibat sistematis pada segala bentuk aktivitas kampus.

Lebih jauh alumni IAIN Mataram tamatan tahun 1995 ini mengaku jika keberadaan IAIN Mataram di NTB khususnya dan wilayah Indonesia bagian timur san-

gat strategis sebagai pusat pengembangan dakwah Islam.

Namun, adanya polemik yang berkepanjangan ini dapat mengancam kondusivitas IAIN sebagai lembaga pencetak generasi intelektual yang Islami.

“Sebagai kampus milik daerah NTB, masyarakat punya harapan besar terhadap IAIN. Tapi bagaimana bisa jadi seperti itu kalau semua bermasalah seperti ini,” terang politikus Partai Demokrat ini.

Menanggapi adanya intervensi pihak luar dalam upaya penundaan pelantikan terhadap rektor terpilih, Suaeb Qury meminta pihak-pihak luar baik dari kalangan ormas dan orpol tidak ikut terlibat ke dalam urusan internal IAIN, karena dapat merusak suasana akademis kampus. Untuk itu, upaya rekonsiliasi terhadap semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap IAIN harus dilakukan.

“Harus segera rekonsiliasi semua pihak untuk pastikan siapapun nanti yang dilantik, harus diterima oleh semua pihak, termasuk juga pelibatan terhadap alumni dalam pembahasan kampus,” pungkas pria yang juga Ketua GP Ansor NTB ini. (dys)

SMAN 1 Sikur Dinobatkan sebagai Sekolah Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas Selong (Suara NTB) Banyaknya permasalahan yang muncul di dunia pendidikan, mulai dari pencurian, perkelahian dan tawuran antarpelajar, terutama dalam hal berlalu lintas membuat SMAN 1 Sikur terus berupaya meningkatkan kedisiplinan siswanya. Salah satu yang dilakukan dengan mewajibkan siswanya memakai perlengkapan berlalu lintas, baik datang maupun pulang sekolah. Kebijakan itu sudah diterapkan sejak empat tahun terakhir ini.

Bahkan, SMAN 1 Sikur pada tahun 2014 dinobatkan oleh Satlantas Polres Lotim sebagai sekolah pelopor keselamatan berlalu lintas.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMAN 1 Sikur, Lalu Muhammad,S.Pd, Rabu (21/1), mengatakan, ketika para siswa datang ke sekolah, perlengkapan dalam berlalu lintas harus lengkap dengan semua atributnya. Jika salah satu dari siswa tidak memakai helm maupun kelengkapan sepeda motornya, maka para siswa langsung disuruh pulang. Hal itu dilakukan dalam upaya menjaga ke-

selamatan para siswa pada saat mengendarai sepeda motor mereka untuk menjaga keselamatan para siswa.

“Kita berharap mereka datang dan pulang dengan selamat, walaupun jatuh tidak terlalu membahayakan kalau sudah memakai perlengkapan terutama helm, sehingga kita berharap supaya orang tua tidak hanya membeli anaknya sepeda motor saja, tapi beserta perlengkapan berlalu lintas juga diberikan,” harapnya.

Dinobatkannya SMAN 1 Sikur sebagai sekolah pelopor dalam penegak kedisiplinan berlalu lintas, ujarnya, merupakan prestasi yang bernilai tinggi dirasakan. Alasannya, sekolah itu merupakan satusatunya sekolah di Lotim yang pernah menerima penghargaan pelopor keselamatan berlalu lintas. “Sekolah ini pertama kali dan satu-satunya yang pernah menerima penghargaan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan kita berharap supaya sekolah-sekolah lain juga menerapkan ini untuk keselamatan para generasi muda,” klaimnya. (yon)

Bumikan Al-Qur’an

50.000 Santri dan Siswa akan Dilibatkan Mataram (Suara NTB) Sekitar 50.000 santri dan siswa dipersiapkan menyambut kedatangan imam besar Kuwait Syekh Musari Rasyid.

Kedatangan Syekh Musari pada pertengahan bulan Maret mendatang terkait agenda pemantapan pendirian rumah tahfiz. Selain itu, pada kesempatan itu juga akan dilangsungkan kegiatan jalan sehat bersama yang dipusatkan di lapangan eks Bandara Selaparang.

Penanggung jawab kegiatan Muhammad Maliki, Rabu (21/1), menjelaskan, kedatangan Syekh Musari

merupakan momentum untuk membumikan Al-Qur’an seiring dengan rencana pendirian rumah tahfiz. Dalam hal ini, pihaknya segera melakukan sosialisasi kepada para pimpinan ponpes agar pada tanggal 15 Maret sesuai dengan agenda kedatangan Syekh Musari, supaya para santri dan siswa diarahkan untuk turut serta mengikuti kegiatan jalan sehat.

Sementara itu, Ketua Panitia Jalan Sehat Muharar Iqbal mengaku untuk sementara, rute kegiatan jalan sehat yang direncanakan pihak panitia dimulai dari eks Ban-

dara Selaparang. Tapi perubahan lokasi dan pusat kegiatan bisa saja terjadi tergantung dari perkembangan situasi ke depan mengingat banyaknya target peserta mencapai 50.000 orang. “Kalau perkiraan dan target itu bisa terlampaui, bisa saja nanti kita arahkan pusat kegiatan di tempat yang lain seperti di GOR Turide,” ujarnya.

Muharar Iqbal mengaku salah satu strategi agar target peserta bisa terpenuhi yakni dengan membentuk tim silaturahmi yang bertugas melakukan kunjungan ke sejumlah ponpes yang telah

ditentukan pihak panitia.

Harapannya agar para santri juga turut hadir. “Karena yang datang ini merupakan imam besar Syekh Musari yang sudah amat masyhur di kalangan para santri, jadi kita harap mereka juga bisa datang,” terangnya. (dys) M. Maliki

(Suara NTB/dys)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 22 Januari 2015

Berkat Liburan ke Jamaika Liverpool Pelatih Liverpool Brendan Rodgers mengatakan keputusannya mengirim Raheem Sterling berlibur ke Jamaika berbuah manis karena pemain 20 tahun tersebut tampil bugar dan mencetak gol indah ketika The Reds bermain seri 1-1 melawan Chelsea.

Sterling yang memiliki menit bermain cukup tinggi di antara pemain lainnya di Liverpool berhasil mencetak gol ketika laga berjalan 60 menit di semi-final leg pertama Piala Liga (Capital One). Rodgers mengatakan memberikan waktu istirahat mental dan fisik kepada pemain mudanya itu supaya bisa tampil maksimal pada laga malam tadi.

“Dia sangat muda dan berbakat, tetapi kalian bisa melihat bahwa malam ini dia tampil bugar,” kata Rodgers dilansir dari Sky Sports, Rabu.

“Sebagai manajer terkadang saya harus melihat individu tiap pemain, dan dia datang kembali dalam kondisi bugar dan siap untuk paruh kedua musim ini,” katanya.

“Itu bukanlah istirahat fisik, melainkan istirahat mental bagi pemain muda yang begitu banyak tekanan pada dirinya,” kata Rodgers yang pernah bekerja sebagai staf pelatih Jose Mourinho.

“Ini demi kehidupan anak itu dan karirnya, banyak orang mungkin akan mengomentari tapi saya cemas tentang apa yang kami lakukan untuk anak itu,” katanya.

Liverpool mendominasi laga di Anfield tapi hanya bermain imbang namun pelatih kelahiran Irlandia Utara itu mengatakan Liverpool yakin mengalahkan Chelsea di leg kedua nanti. “Saya senang dengan kinerja tim kendati kecewa dengan hasilnya. Kami layak memenangkan pertandingan,” katanya.

“Ini awalan untuk leg kedua yang sempurna karena mereka (Chelsea) bermain di kandang dan mungkin permainan akan lebih terbuka,” kata Rodgers.

“Itu laga yang mengesankan karena ada dua tim besar yang berjuang untuk menang. Tapi saya senang dengan kinerja kami karena itu menunjukkan perbaikan yang telah kami buat,” kata Rodgers. Kedua tim akan bertemu di Stamford Bridge dalam laga leg kedua pada 27 Januari 2015. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

SAMAKAN KEDUDUKAN – Para pemain Liverpool merayakan gol Raheem Sterling yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1 untuk menjaga peluang Liverpool di leg pertama babak semi final ajang Piala Liga (Capital One) di Stadion Anfield, Rabu dini hari kemarin.

Sterling Jaga Harapan Liverpool Jakarta (Suara NTB) Gol Raheem Sterling menyelamatkan muka Liverpool di kandang kala menahan seri 1-1 melawan Chelsea di semi final ajang Piala Liga (Capital One) leg pertama di Stadion Anfield, Selasa waktu setempat.

Gol Chelsea tercipta melalui hadiah penalti yang dicetak Eden Hazard di babak pertama sementara gol balasan Liverpool dicetak oleh aksi Rah e e m Sterling di awal babak kedua.

Liverpool memiliki sejumlah peluang pada awal babak pertama. Pada menit ke-12 sebuah tusukan Moreno dari sisi kiri nyaris berbuah gol namun berhasil diamankan bek Chelsea, Cahill.

Gol Chelsea tercipta di menit ke-18 ketika Fabregas memberikan umpan kepada Hazard yang kemudian dijatuhkan Emre Can di kotak terlarang. Hazard yang menjadi eksekutor sukses memanfaatkan penalti dan membawa Chelsea unggul 1-0.

Sebuah tendangan bebas Steven Gerrard pada menit ke-31 mungkin saja berbuah gol apabila bola tersebut tidak ditepis dengan baik oleh Courtois. Menjelang akhir babak pertama, Steven Gerrard dan Lucas Leiva digan-

Menit ke-13 Raheem Sterling yang menerima umpan cantik dari Coutinho juga memiliki peluang untuk membuka keunggulan Liverpool namun berhasil dipatahkan kapten John Terry.

Sebuah sepakan keras dan terukur Steven Gerrard dari tengah lapangan nyaris berbuah gol namun Courtois berhasil menepis bola tersebut keluar lapangan dan menghasilkan sepak pojok.

Cabor Non Unggulan Butuh Perhatian

Ronaldo dan Messi Terbakar Rivalitas Madrid Bintang Real Madrid Cristiano Ronaldo percaya bahwa dia dan Lionel Messi terbakar oleh rivalitas di antara keduanya.

Pemain 29 tahun itu dan bintang Barcelona menyabet penghargaan Ballon d’Or sejak 2008, dengan Ronaldo mengklaim piala ketiganya pekan lalu dan mendekati perolehan empat piala Messi.

Ronaldo mengungkapkan duopoli penghargaan individu di sepak bola sesuatu yang bagus dan merasa mereka menginspirasi rival mereka untuk mencoba lebih keras untuk mendekatkan jarak. “Saya yakin kompetisi di antara kami memotivasi dia (Messi) juga,” kata Ronaldo.

“Itu bagus untuk saya, untuknya, dan pemain lain yang ingin berkembang. Messi memiliki empat penghargaan Ballon d’Or, saya memiliki tiga. Ini bagus untuk dunia sepak bola,” tambanya lagi seperti dikutip di goal.com.

Di kompetisi Liga Spanyol, Barcelona mencoba mengejar poin Real Madrid di puncak klasemen. Barcelona memiliki 44 poin, terpaut satu poin dengan Real Madrid yang memiliki 45 poin, demikian seperti dikutip di goal.com. (ant/bali post)

dukung dana pembinaan yang cukup untuk masing-masing cabor non unggulan dan unggulan sehingga pembinaan di semua cabor bisa berjalan dengan baik.

Dalam hal ini, selain fokus melaksanakan Pelatda Sentralisasi, KONI NTB juga diminta mendukung pembinaan atlet di masing-masing cabor sehingga semua cabor bisa mempersiapkan atlet dengan baik dalam rangka mengikuti Pra-PON 2015.

Sementara itu Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap memberikan dukungan dana pembinaan bagi cabor non unggulan dan unggulan.

Bukti dukungan itu sudah ditunjukan langsung oleh Ketua Umum KONI NTB, H.Andy Hadianto. Belum lama ini Direktur PT. DMB ini memantau kegiatan latihan di cabor renang dan karate. Rencananya dia akan meninjau kegiatan latihan di semua cabor. Namun demikian Andy tak memungkiri bila pihak KONI NTB saat ini juga sedang fokus melaksanakan Pelatda Sentralisasi dalam rangka Persiapan PON Jabar 2016.

Pelatda setralisasi itu merupakan lanjutan program Pelatda Desentrasasi tahun 2014 lalu. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas atletatlet yang berpotensi meraih medali emas di PON Jabar 2016. (fan)

ketika mendapatkan bola pantulan ke belakang dari Sterling namun bola sepakannya dari jarak 20 meter berhasil diamankan penjaga gawang Chelsea. Skor akhir 1-1 bertahan hingga pertandingan usai.

Liverpool akan bertandang ke markas Chelsea di Stamford Bridge untuk melakoni leg kedua Piala Liga pada Selasa (27/1). Liverpool harus menang di markas The Blues jika ingin melaju ke final yang akan di gelar di Stadion Wembley pertengahan Februari 2015.

Sementara laga semi final lainnya yang mempertemukan antara Tottenham Hotspur melawan Sheffield United di stadion White Hart Lane baru akan digelar Kamis dini hari. (ant/bali post)

Pelatda Sentralisasi

Diakui, Tak Semua Atlet Berprestasi Terakomodir Mataram (Suara NTB) KONI NTB mengakui pihaknya belum bisa mengakomodir semua atlet berprestasi nasional di Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Sentralisasi Tahun 2015. Hal ini dikarenakan kondisi anggaran di kas KONI NTB saat ini sangat terbatas. Anggaran pembinaan olahraga tahun 2015 pun belum cair.

“Syukur-syukur Pelatda ini bisa dilaksanakan tetap waktu, kalau sampai tidak jadi dilaksanakan mau apa?

Karena memang anggaran pembinaan olahraga belum cair,” ucap Ketua Satgas KONI NTB, Wibowo Budi Santoso ketika dikonfirmasi Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (21/1) kemarin.

Dikatakan Bowo, keterbatasan anggaran yang ada di kas KONI NTB saat ini memaksa pihaknya membatasi jumlah atlet yang masuk Pelatda Sentralisasi Tambora Tahun 2015.

Dalam hal ini mereka memprioritaskan atlet-atlet terbaik yang masuk dalam Pelatda Sentralisasi tambora Tahun 2014, sehingga pihak KONI NTB harus menetapkan kuota di masingmasing cabor yang memiliki atlet-atlet terbaik di kancah nasional.

Bowo tidak memungkiri bila mereka merekomendasikan lima atlet tarung derajat dari tujuh atet yang diusulkan. Begitu juga atlet menembak dijatahkan sebanyak empat atlet dari lima

atlet yang diusulkan karena memang anggaran KONI NTB saat ini belum cukup mendanai kebutuhan atlet Pelatda.

Ditambahkanya, soal beberapa atlet yang belum masuk dalam Pelatda Sentralisasi diharapkan tidak patah semangat. Pihak KONI NTB akan mengakomodir semua atlet-atlet berprestasi nasional di Pelatda Sentralisasi, namun untuk sementara baru mengakomodir sebanyak 38 atlet dan 12 pelatih.

Dalam perjalanannya nanti, prestasi sejumlah atlet akan terus dievaluasi. Dalam hal ini panitia Pelatda pada akhirnya akan mengakomodir semua atlet yang berprestasi naional untuk mengikuti Pelatda Sentralisasi. (fan)

Pique Diisukan Kembali ke Manchester United (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Cristiano Ronaldo dan trofi Ballon d’Or

Mataram (Suara NTB) Upaya KONI NTB untuk mempersiapkan atlet nasional lewat Pelatda Sentralisasi memang mendapat dukungan dari sejumlah pelaku olahraga di NTB. Namun Pelatda itu jangan sampai membuat KONI NTB menganaktirikan pembinaan cabor non unggulan.

KONI NTB memang tidak hanya menaungi delapan cabor unggulan dan non unggulan saja, namun lebih dari 30 cabor. Oleh karena itu sejumlah cabor non unggulan menuntut perhatian yang sama dari KONI NTB. Demikian disampaikan Ketua Umum Pengprov Persatuan Bulutangkis Indonesia (PBSI) NTB, Junaidin Yaman kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (21/1) kemarin.

Dikatakannya, cabor non unggulan juga ingin mendapatkan perhatian serius dari pengurus KONI NTB, terutama dalam rangka persiapan mengikuti Pra-PON hingga PON Jabar 2016.

“Bukan berarti kita tidak setuju dengan Pelatda Sentralisasi, namun kita juga ingin diperhatikan oleh KONI NTB karena memang kita juga sedang mempersiapkan atlet menghadapi Pra-PON 2015,” ucapnya.

Dikatakan Junaidin, perhatian yang dibutuhkan cabor non unggulan saat ini adalah bagaimana pengurus KONI NTB memperlakukan semua cabor dengan adil, yakni men-

jar kartu kuning akibat menghentikan pergerakan lincah Eden Hazard.

Gol balasan Liverpool terjadi di menit ke-59 diawali oleh umpan mendatar Henderson kepada Raheem Sterling yang berhasil mengelabuhi Obi Mikel, Matic dan Cahill kemudian menyodorkan bola ke gawang.

Sterling nyaris mencetak gol kedua pada menit ke-75 memanfaatkan umpan Henderson namun digagalkan Courtois. Menit ke-67 tendangan Steven Gerrard memaksimalkan umpan Coutinho masih membentur tiang gawang Chelsea.

Pemain pengganti Adam Lallana memiliki kesempatan mencetak gol di menit ke-80

Barcelona Bek tengah Barcelona Gerard Pique dikabarkan siap untuk kembali ke Manchester United dengan Gerard Pique

mahar sebanyak 20 juta euro dalam bursa transfer Januari 2015.

Pelatih MU Louis van Gaal dikabarkan telah gagal memboyong mantan bek Manchester City Stefan Savic dari Fiorentina ke Old Trafford. Menurut Daily Express, pelatih asal Belanda itu kemudian tertarik mendatangkan pemain Spanyol Pique.

Bukan rahasia lagi bahwa pelatih Belanda itu berupaya memperkuat barisan pertahanan. Pique tampil dalam 12 laga di ajang liga, dan pernah juga memperkuat United di antara 2004 dan 2008. Van Gaal memasukkan Pique dalam salah satu prioritas pemain yang akan diboyong ke United.

Van Gaal berharap hubungan Pique dan MU sebelumnya bisa membuat United berpeluang mendapatkan pemain asal Spanyol itu. Diwartakan juga bahwa Chelsea juga berminat mendatangkan pemain berusia 27 tahun itu, sebagaimana diwartakan footballespana.net. (ant/bali post)

SUARA NTB

Kamis, 22 Januari 2015

RUPA - RUPA

Halaman 12

RUPA - RUPA

SALES

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

SUARA NTB

Kamis, 22 Januari 2015

Halaman 13

IKLAN AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

TRAVEL

OTOMOTIF

OTOMOTIF LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

LOWONGAN

RADIO AGEN

OTOMOTIF

OPINI

SUARA NTB Kamis, 22 Januari 2015

Sampah Bisa Merusak Pariwisata GILI Trawangan merupakan ikon pariwisata Kabupaten Lombok Utara (KLU), khususnya dan NTB umumnya. Saat cuaca baik, sekitar ratusan wisatawan mancanegara menyeberang langsung dari Bali menuju Gili Trawangan menggunakan fastboat. Belum lagi wisatawan yang menyeberang dari Pelabuhan Bangsal dan Teluk Nara.

Saat daerah lain dilanda permasalahan pariwisata, seperti keamanan, Gili Trawangan bersama Gili Meno dan Gili Air masih jadi primadona wisatawan. Objek wisata ini tetap ramai dan menjadi favorit.

Sayangnya, di tengah tingginya kunjungan wisatawan ke kawasan ini, pemerintah daerah dan pengelola pariwisata seakan tidak peduli dengan sampah yang menumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA). Sampah dibiarkan menumpuk hingga membusuk yang bisa menyebabkan wisatawan mancanegara kecewa, sehingga bisa membuat promosi negatif di luar negeri.

Penyataan Ketua Pemerhati Lingkungan Gili Eco Trust H. Malik yang menilai tidak adanya langkah antisipatif terhadap sampah di Gili Trawangan menjadi bahan evaluasi bersama. Dalam arti, pemerintah daerah dan pecinta lingkungan harus bersama-sama mengatasi permasalahan ini. Jangan sampai, permasalahan sampah di Gili Trawangan antara satu institusi dan lainnya lempar tanggung jawab.

Semua pihak, mulai dari Pemprov NTB, Pemerintah KLU, BPPD, PHRI, ASITA dan lainnya bahu membahu mengatasi persoalan sampah. Jika sebelumnya, Pemerintah KLU menyediakan boat khusus mengangkut sampah ke Lombok daratan dan sekarang dihentikan, maka perlu ada solusi lain. Apalagi, volume sampah yang dihasilkan rumah tangga dan perhotelan selama sehari sekitar 8 ton. Bayangkan, jika ini tidak segera ditangani sampah di Gili Trawangan akan menggunung.

Mahalnya biaya operasional pengangkutan sampah dari Gili Trawangan ke Lombok daratan menjadi alasan penghentian, namun jika dilakukan secara bersama-sama, hal itu tidak perlu terjadi. Di sinilah peranan pemerintah daerah dalam menjembatani permasalahan sampah tersebut. Dalam hal ini, Pemerintah KLU harus menggumpulkan seluruh pemilik usaha, baik hotel, restoran, travel dan lainnya membicarakan pola penanganan yang terbaik. Pada kasus ini, yang dirugikan dari belum tertanganinya masalah sampah bukan hanya satu elemen, tapi semua elemen yang terlibat di dalamnya.

Artinya, ketika wisatawan enggan datang ke Gili Trawangan, karena sampah yang tidak tertangani semua pihak akan terkena dampaknya. Pengusaha hotel, restoran, travel di Gili Trawangan akan kekurangan tamu yang bertransaksi dan berdampak pada operasional perusahaan. Begitu juga, pemerintah akan kehilangan pendapatan dari pajak hotel dan restoran di Gili Trawangan.

Untuk itu, sebelum terlambat, semua pihak harus bahu membahu mengatasi masalah sampah, sehingga wisatawan yang datang merasa aman, nyaman dan kerasan tinggal di Gili Trawangan.

Jangan sampai, Gili Trawangan yang selama ini menjadi ikon pariwisata NTB rusak dan membuat kunjungan wisatawan semakin menurun. Kita semua harus menjaga agar Gili Trawangan dan objek wisata lain di NTB terbebas dari sampah. Tidak ada lagi sampah yang dibuang sembarangan dan merusak citra pariwisata NTB. (*)

Halaman Halaman 14 14

Sumbawa, Usia Dewasa Menuju Era ’’City Branding’’ ELUM genap sebulan Bupati Sumbawa, Drs. Jamaluddin Malik menyampaikan seluruh torehan prestasi Kabupaten Sumbawa pada acara Renungan Akhir Tahun di Wisma Daerah, tepat 22 Januari 2015 usia Kabupaten Sumbawa menginjak 56 tahun. Penulis mencatat terdapat 21 prestasi yang diperoleh Kabupaten Sumbawa sepanjang tahun 2014. Tak hanya dari Pemerintah Provinsi NTB, penghargaan Pemerintah Pusat pun tak luput dari raihannya. Ya, salut buat Pak Bupati! Ini adalah kado terindah buat Sumbawa. Rasa syukur pun terpanjatkan kepada Allah SWT yang mengizinkan kerja nyata buah dari kebersamaan tersaji di tahun ini.

Menurut kajian teori, keberhasilan suatu daerah menjadi daerah otonomi dapat dilihat dari beberapa hal yang mempengaruhi (Kaho, 1998), yaitu faktor manusia, faktor keuangan, faktor peralatan, serta faktor organisasi dan manajerial.

Sumber Daya Manusia Manusia ialah faktor yang paling esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subyek harus baik pula. Atau dengan kata lain, mekanisme pemerintahan baik daerah maupun pusat hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang diinginkan apabila manusia sebagai subyek sudah baik pula. Tak heran jika Warren Bennis dalam bukunya Managing People Like Herding Cat menguraikan bahwa tantangan mengelola manusia di masa mendatang layaknya menggiring kucing dengan kata lain harus lebih lembut, tekun dan penuh kesabaran.

Untuk diketahui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumbawa dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari 66,07menjadi 67,23 berada di atas IPM Provinsi NTB yang bertumbuh dari 65,20 menjadi 66,88.

Keuangan Daerah Selanjutnya, faktor yang kedua ialah kemampuan keuangan daerah yang dapat mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Mamesah mengutip pendapat Manulang (1995) yang menyebutkan bahwa dalam kehidupan suatu negara, masalah keuangan negara sangat penting. Semakin baik keuangan suatu negara, maka semakin stabil pula kedudukan pemerintah dalam negara tersebut.

Sebaliknya kalau kondisi keuangan negara buruk, maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang telah diberikan kepadanya.

Oleh:

Aan Widhi Atma, MM

(Pegawai pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa)

Branding ini secara tidak langsung juga membutuhkan dukungan dari masyarakat luas untuk menciptakan citra unik dari Sumbawa. Keberhasilan branding ini tidak saja meningkatkan pemasukan pendapatan daerah, tetapi juga membuka peluang serta lapangan pekerjaan baru.

Sumbawa patut bersyukur atas penghargaan laporan keuangan pemerintah daerah dengan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) tahun 2012 dan 2013 dari BPK RI. Tidak tanggung-tanggung reward program yang diberikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 22.052.000.000,(dua puluh dua milyar lima puluh dua juta rupiah) dan Rp. 23.543.992.000,- (dua puluh tiga lima ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sebagai hadiah.

Peralatan Faktor peralatan yang cukup dan memadai, yaitu setiap alat yang dapat digunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah. Peralatan yang baik akan mempengaruhi kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuannya, seperti alat-alat kantor, transportasi, alat komunikasi dan lain-lain.

Namun demikian, peralatan yang memadai tersebut tergantung pula pada kondisi keuangan yang dimiliki daerah, serta kecakapan dari aparat yang menggunakannya.

Organisasi Faktor organisasi dan manajemen baik, yaitu organisasi yang tergambar dalam struktur organisasi yang jelas berupa susunan satuan organisasi beserta pejabat, tugas dan wewenang, serta hubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Manajemen merupakan proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai.

Mengenai arti penting dari manajemen terhadap penciptaan suatu pemerintahan yang baik, Mamesah (1995) mengatakan bahwa baik atau tidaknya manajemen pemerintah daerah tergantung dari pimpinan daerah yang bersangkutan, khususnya tergantung kepada Ke-

pala Daerah yang bertindak sebagai manajer daerah.

Era City Branding Mencermati ke empat faktor di atas maka posisi kabupaten Sumbawa memiliki modal untuk melangkah ke fase berikutnya yakni era City Branding (citra-kota).

Menurut beberapa literatur, city branding merupakan proses atau usaha membentuk merek dari suatu kota untuk mempermudah pemilik kota tersebut untuk memperkenalkan/mengkomunikasikan kotanya kepada target pasar (investor, tourist, talent, event) kota tersebut dengan menggunakan kalimat positioning, slogan, icon, eksibisi, dan berbagai media lainnya dikenal luas (high awareness), disertai dengan persepsi yang baik.

Tentunya pembaca pernah mendengar slogan seperti Solo The Spirit of Java, Jogja Never Ending Asia, Enjoy Jakarta, Sparkling Surabaya, Pekalongan Word City of Batik?

Salah satu tujuannya adalah agar kota tersebut dikenal luas (high awareness) dan mendapat persepsi yang baik, sehingga menjadi tempat bagi investasi, tujuan wisata, tujuan tempat tinggal, dan penyelenggaraan kegiatan/events.

Mengapa Sumbawa harus segera membrandkan dirinya? Menurut hemat penulis bicara branding maka bicara ‘siapa cepat dia dapat’. Lihat saja kota Solo, dia menetapkan diri sebagai spiritnya Jawa padahal masih banyak kota lain yang lebih mencirikan Jawa itu sendiri, contohnya Jogja. Namun Jogja pun tak mau kalah, melihat Solo telah mengklaim sebagai jiwanya Jawa, maka Jogja pun hadir dengan citra lebih mengglobal “Never Ending Asia”. Sama halnya dengan Malaysia. Sebagai Negara kecil di Asia yang mulai dikenal dunia telah berani memposisikan dirinya sebagai “The Truly Asia” padahal

dibandingkan dengan luas wilayah dan keanekaragaman etnis serta budaya, Indonesia jauh lebih pas dengan positioning tersebut.

Namun perlu diingat, tidak sekadar cepat saja tetapi perlu persiapan sedini mungkin dan konsistensi terhadap visi jangka panjang.

Penulis berpendapat bahwa kegiatan city branding ini tidak pernah lepas dari kerja sama pihak pemerintah daerah dengan pihak swasta yang memiliki kepentingan seperti perusahaan travel, penerbangan, hotel, dan sebagainya. Untuk membangun sebuah merek kota (City Brand) pasti membutuhkan sebuah strategi yang tepat dan efektif, yang belum tentu disadari oleh pemerintah daerah.

Karena itu, pemerintah daerah sangat membutuhkan peran jasa konsultan pemasaran, khususnya yang menangani manajemen merek.

Seperti Jogja ketika mem-brandkan dirinya dengan “Never Ending Asia,” melibatkan jasa perusahaan konsultan MarkPlus&Co yang dipimpin oleh Hermawan Kartajaya yang dikenal sebagai salah satu 50 Guru of Marketing di dunia.

Branding ini secara tidak langsung juga membutuhkan dukungan dari masyarakat luas untuk menciptakan citra unik dari Sumbawa. Keberhasilan branding ini tidak saja meningkatkan pemasukan pendapatan daerah, tetapi juga membuka peluang serta lapangan pekerjaan baru.

Akhirnya, Dirgahayu Sumbawa ke-56, hari ini bertambah satu usiamu, semoga sarat makna dan prestasi!. (*)

Pemkot belum bisa relokasi 30 rumah gawat bencana Seharusnya menjadi program prioritas

*** Ekspor melon NTB terhenti sementara Potensi besar belum digarap maksimal

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 22 Januari 2015

Mengkhawatirkan, Persoalan Sampah di Gili Trawangan Dari Hal. 1 Kegiatan FMPL baru sebatas pengangkutan sampah dari hotel dan pemukiman masyarakat ke TPS yang luasnya saat ini sekitar 20 are.

Sampah yang diambil hanya botol kaca dan botol plastik serta kaleng bekas. Sedangkan jenis sampah yang lain termasuk sampah organik sebagian besar masih tersisa di TPS. Terkait dengan hal ini, Pemkab Lombok Utara diminta mengelola sendiri masalah sampah di Trawangan. Bisa saja dikelola oleh kelompok masyarakat namun atas pengawasan dari Pemkab Lombok Utara melalui instansi terkait. ‘’Kalau persolan tanggung jawab dan kewenangan adalah Kabupaten Lombok Utara tetapi kan provinsi tak akan tinggal diam. Kami selalu koordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup KLU. Untuk penanganan sampah di Gili Trawangan, saya pikir sudah dilakukan studi banding oleh KLU ke Pulau Seribu.

Ada informasi, Pulau Seribu hampir sama kasusnya dengan Gili Trawangan,’’ jelasnya.

Sementara itu, pemerhati pariwisata mengingatkan, persoalan sampah di kawasan pariwisata khususnya Gili Trawangan tidak boleh diabaikan. Hal tersebut harus mendapat penanganan yang tepat serta disikapi secara serius. Masalah sampah memang terlihat sepele, tetapi hal ini menyangkut persoalan kenyamanan bagi para wisatawaan. ‘’Persoalan sampah di kawasan pariwisata harus dis-

ikapi secara serius, sebab ini menyangkut masalah Sapta Pesona yang berdampak terhadap kenyamanan para pengunjung atau wisatawan. Harus ada satu lembaga khusus yang menangani masalah sampah ini supaya berjalan dengan lancar, Gili Trawangan telah menjadi ikon pariwisata dunia tetapi jika keadaanya seperti ini, citranya justru menjadi tidak menarik,” ujar Ir. H. Misbah Mulyadi salah satu pemerhati pariwisata di NTB, Rabu (21/1).

Persoala sampah merupakan satu hal yang krusial dan tidak boleh terabaikan. Terlebih sampai dibiarkan membeludak tanpa adanya penanganan dari pihak – pihak tertentu. Pemerintah setempat diminta segera mengambil langkah tegas untuk menyikapi hal ini. Sebab jika tidak, citra ikon pariwisata kelas dunia ini akan tersandung akibat terbelit masalah – masalah kecil.

Masalah sampah, justru tidak akan terlepas dari pola kehidupan sosial masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan harus ditegakkan serta pengurangan produksi sampah dalam pola konsumsi masyarakat harus dilakukan. Ini dapat menjadi semacam efisiensi terhadap jumlah angka produksi sampah oleh masing – masing individu umumnya di negeri ini. (nas/met/uki)

Kasus DBH-CHT Vakum, Kejaksaan Bantah Mandeg Dari Hal. 1 ‘’Dari beberapa kasus korupsi yang kami pantau penanganannya di Kejaksaan Tinggi NTB, kasus DBH-CHT yang belum terlihat perkembangannya,’’ kata Direktur Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Ahyar Supriadi, SH, Rabu (21/ 1) kemarin.

Sejak dua tahun terakhir, penanganan kasus ini dilihatnya masih berkutat pada pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pilbaket). Ketika awalnya ditangani Kajati Sugeng Pudjianto, SH, MH , ia mengaku punya gambaran optimisme publik bahwa kasus ini akan bisa ditingkatkan ke penyidikan.

Ketika pergantian jabatan Kajati, sambung Ahyar, justru perkembangan kasusnya tak terlihat, bahkan terkesan vakum. Sederet tindakan yang sudah dilakukan penyidik, pemeriksaan saksi dan pengecekan barang bukti, mestinya menurut dia sudah ada progress ketika kasus ini masuk tahun ke tiga. “Tapi di tahun ketiga ini, justru kami melihat belum ada tindakan apa – apa,’’ sorot Ahyar. ‘’Janji Kajati Fadil Zumhanna yang akan menggenjot kasus ini di awal tahun 2015, sampai sekarang belum terlihat,’’ sambungnya.

Dihubungi terpisah, juru

bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH mengatakan, penanganan perkara cukai tembakau tidak mandeg.

“Tidak vakum. Kasus ini jalan terus,” bantah Sutapa. Dia memastikan, ketua tim yang ditunjuk menangani perkara ini, La Kamis, SH, MH, masih terus bekerja di tingkat penyelidikan. “Tim bekerja terus, tidak ada istilah kasus ini madeg,” tegasnya. Bahkan ia menjanjikan, saatnya nanti ketika ada perkembangan signifikan, akan disampaikan ke publik melalui media.

Terakhir, yang dilakukan tim penyidik dalam penelusuran aliran dana pada kasus ini, dengan mendatangi sejumlah kelompok tani tembakau di Lombok Timur. Pemeriksaan kelompok berlangsung tanggal 17 dan tanggal 18 Desember 2014 lalu. Tim ingin mengetahui dalam bentuk apa saja digelontorkan dana sebesar Rp 29 miliar ke daerah ini.

Sebelumnya, sekitar November 2014, Kejaksaan juga meminta keterangan 10 instansi di Pemprov NTB yang menangani penyaluran dana cukai tembakau ini. Tindak lanjut dari hasil permintaan keterangan dan dokumen 10 dinas ini juga hingga sekarang belum jelas. (ars)

Walikota Persilakan Kepolisian dan Kejaksaan Turun Dari Hal. 1 Walikota menegaskan pihaknya juga tetap terbuka dan kooperatif jika nantinya pihak Kepolisian maupun Kejaksaan melakukan penyelidikan terkait hibah bangunan SMPN 6 Mataram yang berada di Jalan Langko tersebut. ‘’Kita terbuka dan kooperatif dan kita tidak intervensi terhadap proses hukum,’’ katanya.

Yang jelas tambah Walikota, saat ini persoalan hibah bangunan SMPN 6 Mataram tersebut masih dalam tahap awal penyelidikan karena adanya laporan dari masyarakat. Kendati demikian ia mengatakan persoalan hibah aset yang dimiliki Pemkot Mataram tetap mengacu kepada aturan. “Kalau diberikan kepada siapa? Ada model hibah, tapi nanti kita tunggu kan itu nanti ada hasilnya,’’ pungkasnya.

Seperti diberitakan, polemik seputar penjualan aset berupa bongkaran bangunan SMPN 6 Mataram, menjadi perhatian penegak hukum. Kejaksaan Negeri Mataram dan Kepolisian dalam hal ini Polres Mataram sedang melirik indikasi masalah dari proses dihibahkannya aset senilai ratusan juta itu.

Kasi Pidsus Kejari Mataram, Herya Sakti Saad mengaku sedang mengkaji, apakah dibenarkan aset bisa dihibahkan ke swasta. ‘’Jika memang aturannya ada, tidak masalah. Tapi kalau melanggar aturan, ini masalah,” kata Herya. Pihaknya menjadikan atensi masalah ini, karena memang jadi soro-

tan publik. Ini juga akan bisa dikomparasikan dengan aturan mengenai lelang barang atau aset milik negara.

Demikian juga dengan Kepolisian. Kapolres Mataram AKBP Bambang Sumitro, SH mengaku akan melakukan pengumpulan data (puldata) terkait penjualan aset SMPN 6 Mataram ini. ‘’Kalau memang itu jadi perhatian publik, nanti kami coba atensi,” kata Kapolres.

Sebagai catatan, sebelum dipindah ke Jalan Udayana, Gedung SMPN 6 Mataram berada di Jalan Langko Mataram. Pemprov NTB meminta agar lahan dan gedung SMPN 6 Mataram dihibahkan. Namun proses kepindahan SMPN 6 Mataram ini diduga tidak sesuai prosedur, karena terdapat kejanggalan yang tidak disertai dokumen hibah maupun dokumen pinjam pakai.

Nilai bongkaran bekas SMPN 6 Mataram ditaksir mencapai Rp 1,7 miliar, sesuai hasil audit BPK NTB. Dari petikan audit itu menyebut, pembahasan status aset tanah Pemkot Mataram eks SMPN 6 Mataram belum selesai. Berdasarkan hasil pengujian KIB A dan KIB C, diketahui terdapat aset tanah seluas 5.819 meter persegi senilai Rp 2.909.500.000 dan bangunan eks SMPN 6 Mataram senilai Rp 1.703.160.000 yang berlokasi di Jalan Langko Nomor 2 Mataram. (ynt/ars)

Halaman 15

Pilkada 2015

PPP NTB Yakin Diakomodir KPU Mataram (Suara NTB) – Sekretaris DPW PPP NTB, Drs. H. Muzihir menilai, dualisme kepengurusan yang melanda PPP NTB saat ini tidak akan menjadi ganjalan bagi pengurus PPP Kabupaten/ Kota di NTB yang akan menggelar Pilkada.

Pendapat itu disampaikan Muzihir saat dikonfirmasi Suara NTB di DPRD NTB, Rabu (21/1) kemarin. Muzihir meyakini, saat ini kepengurusan PPP yang sudah disahkan oleh pemerintah adalah kepengurusan PPP yang dipimpin oleh Romahurmuziy. “Yang sudah disahkan oleh Kemen-

kumham itu adalah kepengurusan dari Muktamar Surabaya. Kalaupun ada yang menggugat melalui PTUN itu kan urusan di sana,” ujarnya.

Karenanya, Anggota DPRD NTB ini meyakini KPU di enam kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada tahun 2015 ini akan menerima usulan bakal calon bupati/walikota yang akan diusung pihaknya.

Ia menyebutkan, sejauh ini pihaknya telah memastikan bahwa di Kabupaten Lombok Utara, pihaknya akan mengusung Najmul Ahyar sebagai bakal calon bupati. Sementara di lima kabupaten/kota lain-

nya, pihaknya memang belum memastikan siapa yang akan didukung oleh partai berlambang ka’bah ini.

Sementara itu, salah satu figur yang menjadi rival berat kandidat incumbent di Pilkada 2010 lalu, TGH. Lalu Gede Sakti AM, yang juga samasama menjadi anggota DPRD NTB tidak menampik kans dirinya untuk kembali tampil di perhelatan lima tahunan ini.

“Saya minta doa saja,” ujarnya singkat saat ditanyai apakah ia akan kembali menjajal pesta demokrasi di Lombok Tengah tahun ini. Sebagai Anggota DPRD NTB

Jaga Kelangsungan Madu, Sobat Bumi UTS Tanam Binong Sumbawa Besar (Suara NTB) Sobat Bumi UTS menenam binong untuk menjaga kelangsungan hidup madu Sumbawa.

Sebagai ikon daerah ini. Selain itu, madu juga telah banyak membantu petani untuk peningkatan kesejahteraan.

Dalam releasenya, Sobat Bumi UTS, menjelaskan, madu hutan Sumbawa dihasilkan oleh lebah dari jenis giant bee species Apisdorsata. Jenis lebah hutan ini membuat sarang di pohon-pohon tinggi di atas 10 meter di hutan yang dalam bahasa lokal Sumbawa disebut Boan. Salah satu boan khas habitat hutan Sumbawa adalah jenis pohon Binong (Tetramesnudlifora).

Kelangsungan hidup madu hutan Sumbawa banyak bergantung dari kelestarian pohon ini. Saat ini pohon Binong di area hutan Sumbawa yang jumlahnya mulai berkurang.

Selain karena faktor pembibitan yang mengandalkan proses secara alami sehingga pertambahan jumlahnya tidak signifikan, penebangan dan kebakaran hutan untuk keperluan pembukaan ladang

menjadi penyebab punahnya rumah bagi lebah hutan Sumbawa ini.

Kondisi ini membuat Sobat Bumi Sumbawa sebagai salah satu wadah kegiatan mahasiswa Fakultas Teknobiologi (FTB) UTS perihatin. Mereka yang selama ini memiliki kepedulian terhadap konservasi alam di Sumbawa. Sebagaimana dikatakan Ketua Sobat Bumi Bali Nusra, Mochammad Isro Al Fajri, upaya yang dilakukan untuk menyelamat spesias tanaman ini dari kepunahan dengan melakukan penanaman pohon Binong. Langkah ini dilakukan sebagai aksi nyata dalam menjaga kelestarian lebah madu Sumbawa. Selain Binong, juga dilakukan penanaman jenis pohon lain yang juga menjadi sumber pakan bagi lebah madu hutan Sumbawa.

Pada periode ini, sebanyak 420 pohon ditanam di kawasan seluas 10 hektar wilayah hutan Desa Batu Dulang, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa. Program penanaman pohon merupakan bagian dari program

kerja Sobat Bumi Sumbawa yang telah diajukan dalam Program Kerja Nasional (Prokernas) Sobat Bumi Indonesia.

Setelah sebelumnya melakukan berbagai persiapan dari pembibitan, pembersihan lahan yang dilanjutkan dengan pembuatan lubang tanam dan lainnya.

Dalam persiapan ini mereka menggandeng KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) Kecamatan Batulanteh dan JMHS (Jaringan Madu Hutan Sumbawa). Kerjasama yang terjalin dengan melibatkan instansi setempat dan penduduk di sekitar hutan diharapkan membentuk pola kegiatan berbasis pemberdayaan lokal untuk kelangsungan pemeliharaan pohon yang ditanam di areal hutan.

“Kegiatan ini diikuti 100 anggota Sobat Bumi Sumbawa dari berbagai fakultas di UTS dan beberapa relawan SMA,”terangnya. Sambil berharap aksi penanaman pohon ini terus berlanjut terutama kegiatan pemeliharaan sehingga mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan. (arn)

Pengurus DPD KNPI Dompu Dilantik Dompu (Suara NTB) Pengurus KNPI Kabupaten Dompu periode 2015-2017 yang diketuai Putra Taufan, SH, MH dikukuhkan KNPI Propinsi NTB. KNPI Propinsi berkomitmen mengikuti pendistribusian dana pembinaan bagi organisasi kepemudaan (OKP) mulai 2015 seperti yang dilakukan KNPI Dompu di periode sebelumnya.

Pengukuhan pengurus KNPI Dompu oleh Ketua KNPI Provinsi NTB, Sulhan, ST di Paruga Samakai Dompu, Rabu (21/1) kemarin yaitu Putra Taufanm SH, MH selaku ketua, Rihurrahman, ST (Sekretaris), dan Tajuddin, SE (Bendahara).

Sulhan, yang juga wakil Ketua DPRD Lombok Barat usai mengukuhkan pengurus KNPI Dompu, mengaku banyak belajar dan banyak mendengar kehebatan pemuda Dompu khususnya di KNPI. Pada pengurus KNPI Dompu di periode sebelumnya,

berhasil mendistribusikan anggaran kepada OKP dengan rata, adil dan bijak sana. “Pada 2015 ini, KNPI Propinsi mencontoh, mentauladani KNPI Dompu sebelumnya,” kata Sulhan.

Ia pun mengungkapkan 4 masalah yang dihadapi pemuda Indonesia saat ini. Diantaranya kurangnya suporting sistem dari pemerintah terhadap pemuda, dominasi partai politik yang cukup besar dalam kehidupan berbangsa, penguasaan terhadap media massa, dan pemuda belum mampu terlibat serta mempengaruhi perbaikan sistem. “Saya berharap, Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan jajarannya bisa mengakomodir rekan-rekan pemuda di Dompu. Pemuda mampu menjadi jembatan 2 arah antara pemerintah dengan masyarakat. KNPI Dompu tidak harus mengenyangkan dirinya. KNPI Dompu harus mam-

pu menjadi fasilitator antara pemuda dan pemerintah,” pesannya.

Ketua KNPI Dompu, Putra Taufan, SH, MH pada kesempatan yang sama, berjanji akan membenahi sektretaiat di KNPI sebagai rumah bersama pemuda Dompu. “Kalau sekretariat sudah sehat, sudah bersih, insyaallah segala sesuatu akan berjalan dengan baik,” katanya.

Ia pun berjanji akan melanjutkan kesuksesan program kepengurusan KNPI sebelumnya, termasuk melanjutkan pendistribusian anggaran pembinaan bagi OKP dengan prinsip keadilan. “Kalau pemda mendropkan dana untuk kita (KNPI), Insyaallah akan kita distribusikan dengan prinsip keadilan. Adil bukan berarti sama. Tapi anggaran berbasis kinerja. Mana OKP yang aktif untuk bekerja, itu yang kita bagikan dana pembinaan,” kata Taufan. (ula)

dari PKB, Gede Sakti merasa optimis partainya yang memiliki lima kursi di DPRD Lombok Tengah akan mendukung dirinya. Kalaupun dukungan PKB di Lombok Tengah diberikan kepada kandidat lain, ia tidak mempersoalkannya.

Menurutnya, di parpol lain ia memiliki kolega dan kerabat yang bisa diajak berkomunikasi dalam proses pencalonan nanti. Bahkan, jika jalur pencalonan partai tertutup, ia pun bisa tampil melalui jalur perseorangan. Saat ditanya apakah ada peluang PPP akan berkolaborasi dengan PKB di

Pilkada Lombok Tengah, Muzihir dan Gede Sakti samasama tak menampiknya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPW PKS NTB, Suryadi Jaya Purnama, ST, menegaskan bahwa sejauh ini pihaknya belum bisa memastikan arah dukungan di enam kabupaten/kota yang menggelar Pilkada 2015. Hal ini karena pihaknya masih harus menunggu kepastian terbitnya peraturan pemerintah yang menjadi turunan dari Perppu Pilkada dan Perppu Pemerintah Daerah yang sudah disahkan DPR RI, beberapa hari lalu. (aan)

Eksibishi Batu Sumbawa

Upaya Promosi dan Membangun Kreativitas Perajin EKSIBISHI batu khas Sumbawa di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (21/1) kemarin, disambut antusias kalangan pecinta batu dan masyarakat luas. Para perajin batu cincin dari 24 kecamatan di Sumbawa menunjukkan kreativitas dan hasil kerajinan mereka. Upaya promosi sekaligus memberikan wadah bagi para perajin di tengah “demam” batu yang melanda Sumbawa saat ini.

Setiap kecamatan telah diberikan satu lapak/los/ atau gerai di RTH yang disediakan panitia. Tak hanya memamerkan cincin batu, namun mereka juga mempraktikkan cara mengasah batu cincin yang baik dan berkualitas serta mengandung nilai seni dan kreatifitas. Beragam jenis dan nama batu ditampilkan tergantung potensi batu khas setiap daerah.

Hingga dikenal adanya nama batu lavender, bio solar, bandar besi, black lawin, mata dewa, safir hitam, batu varozo di Moyo, balck ocal di Empang, black ropong di Ropang, dan lainnya.Tak kalah berkualitas dengan batu caban Halmehara atau dari daerah lainnya. Bahkan batu Sumbawa kini mulai digandrungi hingga ke luar daerah. ‘’Ini nama batu dunia yang ada di Sumbawa dan tidak ada di tempat lain,”kata Wakil Bupati Sumbawa, Drs.H.Arasy Muhkan pada acara pembukaan eksibishi batu dimaksud.

H. An, panggilan akrabnya, meminta agar batu tersebut lebih dieksplor, ditata, dibuat dengan sebaik-baiknya menjadi barang seni. Sesuatu yang tidak berharga seperti batu, begitu disentuh dengan seni dan perasaan akan menjadi sangat berharga. Dengan batu akik Sumbawa saat ini, diharapkan dapat membuka ruang baru dalam rangka “Tambora Menyapa Dunia 2015” dan Sumbawa siap dengan souvenir batu-batunya.

Selain itu, kualitas dari batu-batu Sumbawa tidak kalah dengan yang ada di luar. Begitu pula beberapa jenis batu yang ada di luar negeri, ternyata ada di daerah Sumbawa. Dan sesuatu yang sangat dibanggakan ketika tamu dari Selandia Baru kagum dengan batu akik yang ada di Sumbawa. Hal ini kemudian bisa menjadi motivasi bagi pengrajin untuk terus meningkatkan kreatifitas. Dengan adanya batu, pengrajin sangat dihargai mengingat kepandaian dan kecerdasannya mengelola batu secara lebih bagus. ”Semakin luas wawasan batu Sumbawa ini, nilai keekonomiannya akan semakin tinggi. Semoga wakil Gubernur bisa (membantu) mengeksplor (potensi) ini kedepan,”harap H. An. Eksibisi batu tersebut dibuka Wakil Gubernur, Muh. Amin S.H, M. Si. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT Sumbawa yang ke 56. Wagub menyampaikan apresiasi, dan sangat berbangga hati dengan potensi pengrajin batu di Sumbawa. Diharapkan para perajin ini bisa tergabung dalam satu komunitas tersendiri yang terorganisir dengan baik.

Bukan hanya sekedar diproduksi banyak tetapi bagaimana bisa bernilai ekonomis. ”Kepada para pengrajin,tingkatkan kreatifitas, teruskan dan perlu bersaing dari segi artistik, kualitas keindahan yang nantinya bisa menghasilkan kualitas yang bernilai harganya,”kata Amin. (arn)

Akan Diuji Inspektorat Dari Hal. 1 ‘’Kami akan cek di Pegadaian, berapa kadar emas setelah dilakukan perbaikan oleh rekanan,’’ jelas Inspektur pada Inspektorat NTB, M. Agus Patria SH, MH, kemarin.

Pengecekan itu untuk menguji sejauhmana rekanan patuh terhadap temuan indikasi kekurangan pada spek lencana. Di mana, sesuai kontrak, CV. Karnia Jaya dengan bagian Sekretariat Dewan tertanggal 14 Januari 2014 lalu, spesifikasi per unit pin berat 6 gram dengan kadar emas 22 karat, dengan model tusukan di belakang.

Nilai kontrak untuk 65 pin ini mencapai Rp 239.850.000.

Menurut Agus Patria, rincian spek itu harus dipenuhi oleh rekanan setelah melakukan perbaikan, merujuk pada kontrak yang diteken.

Namun tentu saja pihaknya tidak punya keahlian khusus untuk memeriksa hasil perbaikan. ‘’Itulah alasan sehingga kami periksa ke Pegadaian nantinya,’’ terang Agus.

Ditambahkan Agus Patria, dari total 65 pengadaan pin itu, hanya 39 Dewan yang menyatakan keberatan dan minta diperbaiki. Selebihnya sudah merasa cukup. Sehingga pihaknya membuatkan berita acara pernyataan dari masing – masing anggota Dewan yang sudah merasa

cukup tersebut. P e m e r i k saan juga sudah dipastikannya rampung dan laporannya tertuang dalam Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP). ‘’Jadi laporannya masih dalam bentuk NHP, belum menjadi LHP (laporan hasil pemeriksaan),’’ terangnya.

Sebelumnya Inspektorat sudah memberikan waktu 60 hari kepada rekanan untuk berkoordinasi dengan Sekwan NTB dalam rangka perbaikan pin dimaksud. Tapi sampai sejauh ini, Sekwan belum menyampaikan laporan apapun tentang langkah perbaikan di maksud. “Sampai saat ini kami masih menunggu laporan dari Sekwan,” pungkasnya. (ars)

Diduga Bermasalah, Rehab Irigasi Senilai Rp 14 Miliar di Loteng Dari Hal. 1 Sehingga pihaknya mempertanyakan ada apa antara tim monitoring dengan pelaksanan teknis di BWS. Pasalnya, kalau kemudian hasil temuan tersebut dilakukan perbaikan, maka akan butuh waktu lebih lama lagi. Konsekuensinya, proyek tidak akan bisa tuntas tepat waktu. ‘’Kalau proyek tidak tuntas tepat waktu, maka mustahil anggaran pembangunan rehab saluran irigasi tersebut, cair 100 persen,’’ imbuhnya. Mengingat, untuk bisa mencairkan anggaran proyek 100 persen, proses harus selesai dan tidak ada temuan kesalahan.

Ditambahkan bahwa seluruh anggaran proyek tersebut saat ini sudah dicairkan. Karena memang sudah dilakukan PHO oleh pihak rekanan ke-

pada pihak BWS. Padahal sebelumnya sudah ada pengaduan dugaan kesalahan dalam proses pengerjaan proyek tersebut. Isnaini pun mendesak aparat penegak hukum, baik itu pihak Kepolisian maupun Kejaksaan supaya segera turun tangan menyelidiki kasus tersebut. ‘’Ini hasil investigasi kami.

Dan kami pun siap bertanggung jawab jika kemudian hasil investigasi kami ini salah.

Karena kami sudah punya bukti dan keterangan yang lengkap,’’ tegas Isnaini seraya menambahkan, pihaknya siap digugat secara hukum oleh pihak BWS kalau kemudian dugaan tersebut salah.

Dikonfirmasi terpisah via ponselnya, Tim Monitoring Internal BWS, Sony Suwanto, enggan memberikan komentar. Menurutnya, persoalan

tersebut sudah menjadi kewenangan PPK dan Peltek (pelaksana teknis) kegiatan. Ia pun meminta untuk mengkonfirmasi PPK dan Peltek proyek. ‘’Itu ranah PPK, kami tidak ada,” jawabnya singkat.

Sementara itu PPK saluran irigasi induk tahap III di Daerah Irigasi (DI) Bendungan Batujai Loteng, Sri Wahyuni yang dikonfirmasi Suara NTB via SMS terkait dugaan proyek itu bermasalah, hingga berita ini ditulis belum member jawaban.

Panjang saluran irigasi yang dikerjakan pada proyek tahap III tersebut, sekitar 11 km lebih. Dimulai dari wilayah Desa Darek Praya Barat Daya Loteng hingga perbatasan Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Dengan anggaran mencapai Rp 14 miliar lebih. (kir)

PAMERAN - Muh Amin, H. Arasy Muhkan didampingi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa dan Pimpinan FKPD lainnya melihat batu yang dipamerkan para perajin

Jadi Pusat Investasi Dari Hal. 1 Harus ada pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa. Lima pusat investasi di luar Jawa salah satunya NTB,’’ kata Direktur Perkotaan dan Perdesaan Bappenas, Hayu Parasati pada penutupan progran RED dan sosialisasi program SREGIP di Mataram, kemarin.

Dikatakan, kawasan yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di NTB pada lima tahun mendatang adalah kawasan Metropolitan Mataram Raya. Kawasan itu meliputi Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara dan Lombok Tengah.

Dengan fokus pengembangan sektor pariwisata yang didukung pengembangan sektor pertanian.

Hayu menerangkan, Bappenas telah bekerjasama dengan Lembaga Kerjasama Teknis Jerman/ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dalam pengembangan ekonomi wilayah /Regional Economic Development (RED) se-

jak 2008. Semula program itu dimulai dari program percontohan di Solo Raya selanjutnya berkembang ke Lombok.

Bappenas memilih NTB sebagai daerah percontohan ke dua setelah Jawa Tengah untuk model pengembangan ekonomi daerah dengan fokus pngembangan daerah di Kota Mataram dan Lombok Barat.

Instrumen pengembangan ekonomi daerah itu antara lain penguatan layanan satu pintu, pemasaran regional, pengembangan klaster mutiara emas dan perak. Selanjutnya, pengembangan klaster gerabah, pengembangan pariwisata hijau, analisis dampak regulasi dan kerjasama antardaerah.

Dalam pengembangan ekonomi regional, kata Hayu mempunyai sejumlah tantangan. Diantaranya, perlunya diinisiasi region branding. NTB yang mengembangkan pariwisata, perlu mengembangkan kerjasama antardaerah.

Mengingat pengembangan sektor pariwisata perlu kerjasama antardaerah. (nas)

Kamis, 22 Januari 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Jelang 100 Hari Jokowi-JK

Masih Urai Kekusutan Politik Internal Jakarta (Suara NTB) Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Mauladi, menyatakan, menjelang 100 hari pemerintahan Joko WidodoJusuf Kalla masih sibuk mengurai kekusutan politik di internalnya sehingga belum optimal bekerja.

“Seharusnya Presiden Jokowi harus berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai politik atau kelompok,” sebut Mauladi, di Jakarta, Rabu (21/1).

Wakil Ketua Komisi IV DPR itu menambahkan, seharusnya juga Jokowi menjadikan dirinya sebagai panglima yang mengomandani pemerintah dan negara dengan tegas.

“Tidak usah khawatir atau takut terhadap tekanan atau ancaman,

terutama dari pihak asing. Jokowi adalah produk people power, maka harus serius memakmurkan rakyat,” demikian kata dia.

Hari ke-88 pemerintahan Jokowi “dihiasi” kekisruhan posisi calon kepala Kepolisian Indonesia menggantikan Jenderal Polisi Sutarman. Jokowi tetap mengajukan nama Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, ke Komisi III DPR padahal dua hari sebelumnya KPK menetapkan Gunawan tersangka pidana korupsi.

Gunawan adalah ajudan Presiden (saat itu) Megawati Soekarnoputri, yang memberi kendaraan politik kepada Jokowi menuju kursi gubernur DKI Jakarta kemudian ke Istana Merdeka.

Belakangan Kepolisian Indonesia mempraperadilan-kan KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas penetapan Gunawan sebagai tersangka pidana korupsi.

Walau begitu perguliran isu Gunawan ini, Jokowi tetap menampilkan kesan dia merakyat, di antaranya bersepeda di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Relawan pendukung Jokowi bahkan memberi peringatan pada dia dan mendukung penuh bagi KPK mengungkap dugaan rekening gendut Gunawan. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

ERUPSI GUNUNG KARANGETANG - Gunung Karangetang mengalami erupsi dan mengeluarkan lava pijar di Kabupaten Sitaro, Sulut, Selasa (20/1) malam. Walaupun mengalami erupsi, Gunung Karangetang masih berada dalam status siaga dan belum naik ke level awas.

Sutarman Tegaskan Tidak Mau Terjun di Politik Jakarta (Suara NTB) Mantan Kapolri Jenderal Pol Sutarman berjanji untuk tidak

terjun dalam politik seusai menyerahkan wewenang dan tanggung jawab kapolri kepada

(ant/Bali Post)

PENYERAHAN TUGAS WEWENANG KAPOLRI - Mantan Kapolri Jenderal Pol. Sutarman (kiri) dan Wakapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti (kanan) melakukan salam komando usai mengikuti upacara Penyerahan Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Kapolri Kepada Wakapolri di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (21/1). Sutarman menyerahkan wewenang tanggung jawabnya kepada Badrodin Haiti yang ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan tugas dan fungsi kewenangan Kapolri.

Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti. ‘’Saya janji ke diri saya untuk tidak lagi terjun di kegiatan-kegiatan pemerintahan dan politik.

Saya akan habiskan sisa hidup saya untuk kepentingan-kepentingan sosial,’’ kata Sutarman dalam Upacara Penyerahan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Kapolri Kepada Wakapolri, di Jakarta, Rabu (21/1).

Ia mengaku telah secara tulus dan ikhlas melepaskan jabatan sebagai Kapolri. Ia menegaskan bahwa ia loyal kepada presiden dan tunduk pada apapun keputusan presiden.

Ia mengatakan Presiden Joko Widodo sempat menawarinya jabatan sebagai duta besar, tetapi ditolaknya. ‘’Saya sudah bekerja di pemerintah hampir 34 tahun sejak 1981. Ke depan saya akan bantu bapak saya bertani. Dengan bertani sama saja membantu presiden untuk menyiapkan

ketersediaan pangan negeri,’’ katanya.

Meski masa pensiun Sutarman baru terhitung mulai Oktober 2015, tetapi ia menegaskan bahwa mulai kini ia sudah vakum di Kepolisian. ‘’Saya tidak ada aktivitas lagi di Kepolisian. Masa pensiun saya belum, tapi saya sudah berakhir di institusi ini,’’ katanya.

Sementara dalam pidatonya, Sutarman mengungkapkan bahwa selama kepemimpinannya masih banyak terjadi ketidakadilan dan penyimpangan di Polri. “Saya tahu banyak terjadi penyimpangan dan ketidakadilan di internal maupun di luar, tapi saya belum mampu meluruskan penyimpangan-penyimpangan tersebut, saya mohon maaf,” katanya.

Ia berharap di bawah kepemimpinan Badrodin, wajah Polri akan lebih berkembang dan dipercaya masyarakat. (ant/Bali Post)

Subsidi Listrik Bertambah Rp 1,3 Triliun

Jakarta (Suara NTB) Kementerian ESDM menghitung besaran subsidi listrik pada 2015 bertambah sebesar Rp1,3 triliun menyusul penundaan penerapan tarif penyesuaian pada dua golongan pelanggan. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu (21/1), mengatakan, Menteri ESDM Sudirman Said sudah menyurati DPR untuk membahas tambahan subsidi tersebut. ‘’Sesuai aturan, tambahan subsidi listrik membutuhkan persetujuan DPR,’’ katanya.

Meski, lanjutnya, DPR periode 2004-2009 telah menyetujui skema penerapan tarif penyesuaian (adjustment tariff) pada delapan golongan termasuk dua golongan yang ditunda tersebut.

Berdasarkan persetujuan DPR tersebut, pemerintah mengeluarkan Permen ESDM Nomor 31 Tahun 2014 tentang pemberlakuan tarif penyesuaian pada delapan golongan mulai 1 Januari 2015.

Ke-8 golongan tersebut adalah rumah tangga R1 1.300 VA, rumah tangga R1 2.200 VA, rumah tangga R2 3.500-5.500 VA, industri menengah I3 di atas 200 kVA, penerangan jalan umum P3, pemerintah P2 di atas 200 kVA, industri besar I4 di atas 30.000 kVA, dan pelanggan layanan khusus.

Namun, PT PLN (Persero) mengajukan

penundaan tarif listrik penyesuaian untuk dua dari 12 golongan pelanggan yang sedianya diberlakukan mulai 1 Januari 2015 itu kepada pemerintah. Kedua golongan tersebut adalah rumah tangga R1 dengan daya 1.300 VA dan R1 berdaya 2.200 VA. Alasan penundaan adalah mempertimbangkan daya beli kedua golongan pelanggan tersebut.

Dengan penundaan tersebut, maka pelanggan rumah tangga 1.300 VA dan 2.200 VA masih memakai tarif nonsubsidi pada November 2014 sebesar Rp1.352 per kWh. Padahal, semestinya, kedua golongan tersebut dikenakan tarif nonsubsidi pada Januari 2015 yang ditetapkan PLN lebih tinggi sebesar Rp1.496,05 per kWh. Jarman mengatakan, di luar tambahan Rp1,3 triliun, asumsi subsidi listrik sesuai RAPBN Perubahan 2015 diajukan sebesar Rp66,62 triliun.

Angka tersebut dengan asumsi kurs Rp12.200 per dolar AS dan harga minyak (ICP) 70 dolar per barel.

Pada APBN 2015, subsidi listrik direncanakan Rp 68,69 triliun dengan asumsi kurs Rp11.900 dan ICP 70 dolar. Untuk porsi minyak dalam bauran energi pada 2015 direncanakan 8,85 persen. Angka bauran minyak tersebut, sedikit lebih tinggi dibandingkan rencana 8,53 persen. (ant/Bali Post)

Asosiasi Perikanan Kritik Kebijakan Menteri Susi Jakarta (Suara NTB) Berbagai asosiasi perikanan dan himpunan nelayan menginginkan agar kebijakan sektor kelautan dan perikanan yang otoriter dan tanpa sosialisasi untuk dihentikan, karena tidak memberikan peningkatan kesejahteraan kepada pelaku usaha perikanan.

“Kebijakan yang otoritatif ini stop di sini, tidak boleh ada di negara demokrasi,” kata Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Yussuf Solichin, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Rabu (21/1).

Berbagai kebijakan Menteri

Susi yang dikritik oleh para asosiasi perikanan adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56/2014, No. 57/2014, No. 58/ 2014, No. 1/2015, dan No. 2/2015.

Sejumlah kebijakan itu antara lain terkait dengan moratorium perizinan kapal penangkap ikan, larangan transshipment (alih muatan di tengah laut), dan juga pembatasan sejumlah komoditas seperti lobster, serta pembatasan penyaluran BBM bersubsidi kepada kapal penangkap ikan.

Yussuf mengingatkan bahwa strategi untuk menerapkan ekonomi kelautan terbagi atas tiga komponen, yaitu sasaran,

cara, dan sarana-prasaranaanggaran.

Namun, menurut dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini belum jelas apa targetnya, sehingga berimplikasi kepada tidak jelas sasaran dan caranya. Ia juga mengingatkan, adanya KKP untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan yang merupakan pilar dari negara maritim.

“Kami yang menangkap ombak besar menantang badai di laut, mempertaruhkan nyawa di laut itu kita, Pemerintah hanya membuat kebijakan dan memfasilitasi, tetapi strateginya tidak jelas,” ucapnya. (ant/Bali Post)