Snt23012015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB

JUMAT, 23 JANUARI 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 265 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257 (Suara NTB/ist)

LOMBOK LODGE - Suasana Lombok Lodge yang dirancang dengan suasana romantis.

Hotel yang dibangun tahun 2010 ini, mampu meraih 10 penghargaan tingkat dunia.

Tanjung (Suara NTB) Lombok Lodge sebuah hotel yang berlokasi di Dusun Teluk Dalem, Desa Medana, Kabupaten Lombok Utara (KLU) berhasil meraih penghargaan tingkat dunia. Hotel ini berhasil meraih

10 penghargaan mengalahkan prestise hotel mewah di Dubai dan kawasan eksotis lainnya di Eropa dan Amerika.

Dimuat oleh salah satu Website pariwisata internasional, www.tripadvisor.com, Lombok Lodge,

Pilkada Serentak, Pemprov Siapkan Penjabat Bupati/Walikota

TO K O H Sisir Anggaran MENINDAKLANJUTI instruksi Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, anggaran rutin seluruh SKPD lingkup Pemprov NTB mulai dilakukan penyisiran. Penyisiran itu dimaksudkan untuk melakukan penghematan belanja rutin sebesar 20 persen.

“Sebagai tindaklanjutnya, saya sudah mengkoordinir Biro Keuangan dengan timnya yang lain untuk mulai melakukan penyisiran. Hitung-hitung kembali apakah sudah tepat,” kata Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (22/1) siang kemarin.

Sekda menjelaskan, Gubernur mengkhendaki penghematan (efisiensi) anggaran rutin sebesar 20 persen dalam APBD murni 2015 ini untuk memastikan APBD itu dapat menstimulir secara langsung kesejahteraan masyarakat. Serta peningkatan pendapatan masyarakat dengan menggerakkan sektor riil.

H. Muhammad Nur Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Kontraktor ’’Bonafide’’ UNTUK menjaring pemenang tender yang bonafide mengerjakan proyek dengan nilai di atas Rp 10 miliar, Pemprov NTB akan menerapkan kebijakan mewajibkan calon rekanan untuk menyetor uang jaminan ke bank. Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB akan menerapkan kebijakan itu dalam menjaring pemenang tender (kontraktor) yang benar-benar bonafide untuk mengerjakan proyekproyek strategis Pemprov NTB tahun 2015 ini. ‘’Kita akan memperketat di dokumen. Terutama masalah jaminan bank. Kami ingin pakai jaminan bank semua,’’ tegas Kepala Biro Administrasi Pembangunan & Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (AP & ULPBJP) Bersambung ke hal 15 H.Muhammad Rum (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) KPU NTB telah merencanakan Pilkada serentak pada enam kabupaten/kota di NTB pada 16 Desember 2015. Enam kabupaten/kota yang akan melaksanakan pesta demokrasi itu antara lain Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Dompu dan Kabupaten Bima. Terkait dengan itu, Pemprov NTB telah menyiapkan Penjabat Bupati/Walikota untuk daerah yang akan melaksanakan Pilkada tersebut. ‘’Nanti jadi hak prerogatif Pak Gubernur masalah itu. Itu sudah dipersiapkan. Sudah ada di tangan Pak Gubernur pejabat-pejabat yang akan menjadi

penjabat di kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada yang harus diangkat penjabatnya,’’ kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H. Mahdi Muhammad, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (22/1) siang kemarin.

Mahdi mengatakan, dengan disahkannya UU Pilkada oleh DPR RI beberapa hari lalu, maka KPU pusat akan segera mengeluarkan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan peraturan pelaksanaan itu maka nantinya KPU provinsi akan mengeluarkan peraturan penetapan jadwal pelaksanaan Pilkada di kabupaten/kota.

Bersambung ke hal 15

ternyata mampu menjadi magnet pariwisata kelas di dunia. Lombok Lodge berhasil mengantongi 10 katagori penghargaan. Antara lain, berada di peringkat 10 pada katagori Best Service hotel dunia, peringkat 1 sebagai Hotel Mewah di In-

Proyek Embung Rp 5,57 Miliar di Bima Diduga Mangkrak Mataram (Suara NTB) Proyek pembangunan Embung Sori Bura di Desa Kuta, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, diduga mangkrak. Proyek senilai Rp 5,57 miliar lebih yang anggarannya berasal dari APBN murni tahun 2014 itu, hingga batas masa pelaksanaan belum tuntas.

Ketua Divisi Investigasi Lembaga Edukasi Akuntabilitas dan Keuangan Publik dan non Publik (LEDAK-KPNP) NTB, Zahrain yang dikonfirmasi Suara NTB mengungkapkan, proyek tersebut mulai

Isu Mutasi Bikin ’’Galau’’ Pejabat?

SANTER berkembang informasi Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi dalam waktu dekat akan memutasi sejumlah pejabat eselon II dan III. Isu ini kontan membuat sejumlah kepala dinas ‘’galau’’. Mereka yang merasa dirinya terancam mutasi, konon mulai patah semangat bahkan tak bergairah melaksanakan tugas kedinasan.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, beberapa SKPD lingkup Pemprov NTB bahkan mulai bermalas-malasan bekerja. Mereka (kepala dinas) khawatir kemungkinan akan menjadi salah seorang pejabat yang akan dimutasi. Mereka enggan melanjutkan programnya, karena khawatir tak lagi akan menduduki kursi jabatannya itu. ‘’Bahkan ada yang dari kepala dinas hingga bawahan sekantor tidak bergairah bekerja, karena khawatir berlebihan akan kena mutasi,” ujar salah satu sumber Suara NTB yang

donesia, Nomor 2 Hotel Mewah di Asia, Nomor 3 Hotel Mewah di dunia, Nomor 2 Hotel Romantis di Indonesia, Nomor 8 Hotel Romantis di Asia dan gelar lainnya di tingkat Asia dan dunia.

Bersambung ke hal 15

enggan disebut namanya.

Terkait dengan mutasi tersebut, Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH mengatakan Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat) masih menggodok pejabat yang akan menduduki jabatan struktural eselon II, III dan IV. Ia menegaskan, proses itu saat ini masih berjalan. ‘’Mutasi? Belum, lagi berproses,’’ kata Muhammad Nur ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (22/1) siang kemarin.

Dengan adanya perubahan nomenklatur beberapa organisasi perangkat daerah seperti Biro Humas dan Protokoler serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) maka otomatis akan segera dilakukan mutasi atau pengisian pejabat.

Bersambung ke hal 15

dikerjakan pada 17 April 2014 dengan masa kontrak pengerjaan 240 hari kalender. Dengan batas masa pelaksanaan dengan tanggal kontrak, semestinya proyek itu sudah harus rampung pada akhir 2014 lalu.

Namun hingga kini, proyek milik Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumberdaya Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, Satuan kegiatan Prasarana Konversi SDA II SNUT PJSA NT.1 Provinsi NTB ini, terindikasi mangkrak. Proyek miliaran rupiah ini, dikerjakan kontraktor pelaksana PT Permata Hijau Barujari. ‘’Sampai dengan hari ini pengerjaan

proyek tersebut terhenti dengan alasan masih menunggu surat perizinan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Bima,” ujar Zahrain kepada Suara NTB via HP, Senin (19/1).

Sementara tokoh pemuda Parado yang sekaligus aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Fatakurahman mendesak agar pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI segera mengaudit anggaran tersebut.

Persoalan ini katanya, sebenarnya sudah lama diketahui masyarakat. ‘’Kami sudah mengingatkan agar proyek ini segera dirampungkan. Namun kenyataannya terlihat tidak ada pengerjaan lagi,” ujarnya.

Bersambung ke hal 15

Wabup Najmul Kritisi Mutasi Pejabat di KLU Tanjung (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, MH mengkritisi mutasi yang berlangsung di Pemkab setempat Rabu (21/1) lalu. Pasalnya, mutasi terhadap 136 pejabat eselon II, III dan IV lingkup Pemda KLU, tidak dikomunikasikan dengan pihak Baperjakat termasuk dengan Wabup. ‘’Saya sengaja tidak hadir karena memang tidak dilibatkan sedikitpun dalam mutasi. Tapi saya tidak ingin menanggapi secara emosional, tapi secara rasional.

Saya tidak kaget dilakukannya mutasi, karena sejak awal sudah beredar informasi

itu,’’ kata Najmul, Kamis (22/1) kemarin, ketika ditanya soal absennya Wabup KLU pada acara pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati KLU. Najmul menyebutkan, sebelumnya dirinya tidak pernah tidak mendapat informasi dari Bupati selaku kepala daerah dalam proses mutasi, terkecuali pada mutasi kemarin. Ia pun mencoba untuk legawa, dan menerima apapun keputusan Bupati. ‘’Saya juga mengiyakan komentar Pak Bupati yang mengatakan ini normatif.

Tetapi saya harus tambahkan, normatif dan politis.

Bukan berarti saya menilai berlebihan, karena realitanya seperti itu,’’ katanya.

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ari)

(Suara NTB/ist)

PAPAN NAMA - Papan nama proyek Embung Sori Bura di Desa Kuta, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 23 Januari 2015

Halaman 2

SAMPAH - Tumpukan sampah di gang masuk menuju Lawata Kelurahan Gomong Kecamatan Mataram menjadi keluhan masyarakat. Karena tidak tahan dengan bau yang menyengat, salah seorang warga mengeluhkan dan memposting lewat akun facebook.

PENCANANGAN perbaikan irigasi yang dilakukan oleh Pemkot Mataram tidak hanya disambut positif oleh petani melainkan juga pemerintah kelurahan. Pasalnya, persoalan irigasi selalu menjadi keluhan petani belakangan ini karena sering tersendat dan rusak, sehingga mengganggu hasil panen petani.

Lurah Sayang-Sayang H. Tamaji mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang mencanangkan perbaikan irigasi di lingkungan Tegal. Secara mayoritas mata pencari(Suara NTB/cem) an masyarakat setempat seH. Tamaji bagai petani dan buruh tani.

Sehingga, sangat bergantung terhadap kondisi saluran atau irigasi. Bagaimanapun juga, kalau irigasi rusak maka akan mengganggu hasil produksi petani. “Kita bangga sekali, kalau sudah gini kan petani terbantu,” kata Tamaji.

Tidak menutup kemungkinan lanjutnya, kondisi saluran baik akan berdampak pada peningkatan hasil produksi pertanian.

Kalau selama ini dari satu hektar lahan pertanian hanya mendapatkan 2 hingga 3 ton, paling tidak dengan saluran baik petani bisa mendapatkan 4 - 5 ton dalam satu hektar.

“Dulu kan air tersendat hasil panen berkurang, kita harapkan hasil produksinya bisa meningkat,” harapnya.

Selain persoalan saluran, kelangkaan pupuk juga menjadi penyebab berkurangnya hasil pertanian. Kebanyakan padi serta tanaman palawija merosot bahkan kualitasnya tidak baik.

Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP) diminta mencarikan solusi. Tamaji beriniasi membagi kelompok petani menjadi dua kelompok, sehingga bisa secara merata mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah. Disamping itu juga, penghasilan petani meningkat kemudian berdampak kemakmuran atau kesejahtraan masyarakat. (cem)

Validasi Data Pengguna Elpiji MESKI pemerintah bersama sembilan agen elpiji di Kota Mataram sudah melakukan operasi pasar, namun tabung melon ini masih saja langka.

Fenomena kelangkaan elpiji ini menjadi sorotan beberapa fraksi di DPRD Kota Mataram. Salah satu fraksi yang menyoroti kelangkaan elpiji ini adalah fraksi PDI perjuangan.

Juru bicara fraksi PDI perjuangan DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., di hadapan sidang paripurna, Kamis (22/1) kemarin menyampaikan masalah kelangkaan elpiji per(Suara NTB/dok) lu disikapi serius oleh Walikota I Wayan wardana Mataram. Kelangkaan elpiji, lanjutnya, tidak terlepas dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap agen-agen penyalur elpiji di dalam melakukan pendistribusian.

Wayan Wardana yang juga anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, menilai operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kurang efektif dan bukan solusi jangka panjang dalam mengatasi kelangkaan elpiji 3 kilogram. Untuk itu, perlu adanya validasi data pengguna elpiji 3 kilogram dari Dinas Koperindag Kota Mataram bekerjasama dengan pihak kelurahan.

Data pengguna elpiji itu harus disesuaikan dengan kuota elpiji 3 kilogram untuk Kota Mataram. untuk itu, perlu diupayakan agar rantai distribusi bisa dikurangi sehingga masyarakat dapat membeli elpiji 3 kilogram dengan harga eceran tertinggi Rp 14.750. (fit)

Pemanfaatan Pasar Ikan Higienis

Pemkot Tunggu Penyerahan Resmi Pemprov NTB Mataram (Suara NTB) Sampai saat ini pasar ikan higienis yang ada di kompleks pasar Kebon Roek, Ampenan belum dimanfaatkan Pemkot Mataram. Menurut Kepala Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli, pihaknya masih menunggu penyerahan secara resmi dari Pemprov NTB baru kemudian bisa dimanfaatkan pihaknya.

“Sampai sekarang belum ada kabar (kapan) pengalihannya karena ini antara Pemprov NTB dan pemerintah pusat,” ujarnya, Kamis (22/1).

Pembangunan pasar ikan higienis ini disampaikan Mutawalli didanai pemerintah pusat melalui Pemprov NTB. Bangunan ini bisa dimanfaatkan setelah ada penyerahan resmi dari pemerintah pusat ke provinsi. Kemudian nantinya provinsi menyerahkan bangunan ini ke Pemkot Mataram.

Mutawalli mengatakan pihaknya kurang mengetahui secara terperinci apa alasan belum diserahkannya bangunan tersebut. “Saya nggak tahu apa masalahnya,” ujarnya. Namun berdasarkan informasi yang didapatkan dari Pemprov NTB, belum diserahkannya bangunan pasar ikan higienis tersebut karena persoalan berkas administrasi pengelolaan aset yang belum lengkap. Padahal disampaikan Mutawalli pihaknya telah menyerahkan sertifikat maupun IMB bangunan tersebut. “Semua sudah kita serahkan,” cetusnya.

Sementara untuk cold storage yang ada di dekat Kantor Lurah Dayan Peken, Mutawalli mengatakan telah diperbaiki dan dimanfaatkan. “Ada pengusaha yang kelola, kita pihak ketigakan. Kita perbaiki bangunannya, dia yang perbaiki cold storage-nya dan ada win-win solution,” jelasnya.

Ia menjelaskan untuk win-win solution ini, Dinas PKP tidak meminta pembayaran dari pihak ketiga selama satu tahun sebagai kompensasi biaya perbaikan yang dikeluarkan pihak ketiga. “Nanti setelah setahun baru dia bayar ke kita,” ujarnya. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

BELUM DIMANFAATKAN - Pasar ikan higienis yang ada di kompleks pasar Kebon Roek, Ampenan ini belum dimanfaatkan sampai saat ini. Pemkot Mataram masih menunggu penyerahan secara resmi dari Pemprov NTB.

(Suara NTB/ist)

Berdampak pada Produksi Pertanian

Mataram (Suara NTB) Warga kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang mengeluhkan tumpukkan sampah persisnya gerbang masuk menuju Lawata. Keluhan tersebut diposting melalui akun facebook, karena Dinas Kebersihan Kota Mataram tidak pernah merespon surat yang dikirimkan oleh masyarakat.

Dalam akun facebooknya, Yani mengatakan sampah yang sudah menumpuk tersebut sejak tiga hari tidak pernah diangkut oleh petugas dari Dinas Kebersihan.

Kondisi lahan yang becek serta mengeluarkan bau dinilai sudah mengganggu masyarakat.

“Hampir setiap hari, gerbang masuk ke Lawata kampungku

ini dipenuhi gunungan sampah yg tak terangkut, jalanan becek, bau..padahal di depan dan sekitarnya masjid, pusat kuliner jln pemuda, sekolah..Mohon bapak2 di Pemkot Mataram..apa tdk ada alternatif depo sampah di lokasi lain,” keluh Yani dalam akun facebook yang diposting, Kamis (22/1).

Keluhan yang langsung ditan-

dai ke akun facebook Sekretaris Daerah (Sekda) HL. Makmur Said di like 18 orang dan mendapatkan tanggapan dari teman Yani termasuk kepada Disosnakertrans H.Ahsanul Khalik.

Dikatakan, pihaknya sudah membayar tukang sampah untuk mengangkut dari rumah ke rumah, agar bisa diatur lokasinya sehingga masyarakat bisa

hidup sehat, tenang dan tentram.

Saat ini aku Yani di akun facebooknya, oksigen sudah mulai berubah. “Ite jak wah bayah pajak kadu gaji pemerentah,,sak ngurusang warga, kita juga bayar tukang sampah untuk angkut dari rumah ke rumah..Agar bisa diatur lokasinya biar kita masyarakat bisa hidup sehat, tenang dan tentram..ini oksygen sudah berubah jadi gas metan,” keluhnya.

Ditambahkan, adanya depo seperti ini, bukannya jadi penampungan sementara tapi justru ditumpuk dulu baru

truknya datang. Ia mencontohkan di kabupaten Bima dan kabupatennya lain warga menaruh sampah pakai karung dan langsung diangkut. Seharusnya, petugas kebersihan di Mataram harus disiplin, bukan seenaknya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Kebersihan Kota Mataram, Dedi Supriadi mengatakan, hari ini (kemarin,red) akan dibersihkan kebetulan jadwal pengangkutannya.

“Sekarang mau dibersihkan kebetulan hari ini jadwalnya bos,” jawab Dedi dikonfirmasi lewat ponselnya. (cem)

Revitalisasi Pasar Induk Mandalika Anjal Diklaim Berkurang, Rumah Singgah Tak Diperlukan Pemprov NTB Bantu Anggaran Rp 1 Miliar

Mataram (Suara NTB) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram mengklaim keberadaan anak jalanan (anjal) maupun gepeng (gelandangan dan pengemis) terus berkurang.

Untuk itu menurut Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, pembangunan rumah singgah untuk menampung anjal dan gepeng yang terjaring razia tak diperlukan.

“Kita tidak akan bangun rumah singgah karena jumlah anjal di Kota Mataram sedikit. Yang banyak itu dari luar Kota Mataram, jadi tidak perlu kita bangun rumah singgah,” jelasnya, Kamis (22/1).

Jika ada anjal maupun gepeng yang berasal dari luar Kota Mataram, maka Disosnakertrans akan mengirim mereka kembali ke daerah mereka dan akan dilaporkan ke instansi terkait di daerah asalnya. Ia mengatakan jika saat ini masih ditemukan anjal dan gepeng di Kota Mataram, Khalik mengatakan

(Suara NTB/ynt)

H. Ahsanul Khalik

mereka adalah anjal dan gepeng yang baru dan mulai mencoba beraksi di Mataram.

Tahun 2015 ini Kota Mataram ditargetkan bebas dari anjal dan pengemis. Untuk mencapai target ini, Khalik mengatakan yang akan ditingkatkan pihaknya adalah intensitas penertiban yang akan dilakukan secara rutin.

Setelah penertiban, akan dilakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap anjal

maupun gepeng khususnya mereka yang berasal dari Kota Mataram. “Itu yang akan kita tingkatkan,” ujarnya.

Pembinaan dan pemberdayaan yang akan dilakukan pihaknya dalam bentuk pemberian berbagai jenis bantuan kepada anjal maupun gepeng.

Bantuan ini nantinya diharapkan dapat dikembangkan sehingga bisa bernilai ekonomis.

Bentuk bantuan disebutkan Khalik berupa pemberian hewan ternak dan pelatihan keterampilan pembuatan kue dan lainnya. “Kemudian kita lakukan pendampingan dan pengawasan sampai rumah mereka,” tambahnya.

Ia mengatakan satgas sosial juga tetap melakukan patroli untuk memantau keberadaan anjal dan gepeng. “Intensitas dan kualitas penertiban rutin melalui patroli itu kita tingkatkan,” ujarnya.

Dalam rangka target bebas anjal ini, Khalik mengatakan pihaknya juga akan menambah personil satgas sosial sebanyak 15 orang sehingga jumlahnya menjadi 25 orang. (ynt)

Warga Diminta Waspadai Gelombang Setinggi 3 Meter Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Penanggungan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Ir. H. Supardi menjelaskan, hasil pantauanya beberapa hari ini tinggi gelombang di pesisir wilayah Ampenan sudah mencapai 2,5 hingga 3 meter. Sehingga, ia menyarankan kepada masyarakat agar waspada. “Tingginya sudah 2 – 3 meter, tapi gelombang ini sifatnya musiman,” kata Supardi dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (21/1).

BPBD sudah mengantisipasi sesuai dengan kemampuannya. Salah satunya, dengan melakukan kontrol secara intens dan membagi tim menjadi tiga regu. Regu itu nantinya memantau dari pagi hingga malam secara bergiliran dan pos pantaunya dipusatkan di Penghulu Agung dan Pantai Mapak. Selain TRC, juga ada rehap logistik dan pencegahan yang disiagakan.

Mantan kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan ini tidak bisa memprediksi gelombang yang terjadi suatu saat, karena memang hal itu sifatnya umum atau alamiah. Tapi pihaknya sama sekali tidak menginginkan adanya bencana terjadi di Kota Mataram. Namun diakui, dua kelurahan yang menjadi langganan setiap tahunnya yakni Kelurahan Bintaro dan Ampenan Selatan.

Kalaupun nantinya ada gelombang pasang, sudah ada tim – tim sendiri akan melakukan evakuasi sesuai dengan radius masing – masing, tetapi tetap dibantu oleh masyarakat. Jalur – jalur evakuasi disiapkan yakni Gedung DPRD Kota Mataram, Eks Bandara Selaparang, Lapangan Tanjung Ringgit dan Lapangan Karang Pule. “Sudah ada jalur evakuasi kita siapkan dan ada tanda panah yang bisa diikuti warga,” sebutnya.

Apakah sudah ada bantuan logistik

Mataram (Suara NTB) Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB membantu anggaran sebesar Rp 1 miliar kepada Pemkot Mataram untuk program revitalisasi pasar induk Mandalika, Bertais. Dengan adanya bantuan dari Pemprov NTB ini, total anggaran tahun 2015 untuk revitalisasi ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Wartan, SH sekitar Rp 5 miliar.

Tahun 2014 waktu lalu Wartan mengatakan pihaknya mengajukan proposal terkait revitalisasi ini ke Pemprov NTB. Karena pasar Mandalika tersebut merupakan salah satu pasar induk di NTB sehingga Pemprov NTB juga diharapkan memberikan kontribusi. “Kami sudah mendapat jawaban dari provinsi terkait permintaan bantuan dana.

Dana alokasi bantuan provinsi yang kita dapat sekitar Rp 1 miliar,” ujarnya, Kamis (22/1).

Selain dana dari Pemprov NTB, Wartan mengatakan anggaran revitalisasi pasar Mandalika juga berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) sebesar Rp 3,2 miliar. Sehingga total yang dianggarkan dalam APBD Kota Mataram

sekitar Rp 5 miliar. Ia mengatakan dengan dana Rp 5 miliar tersebut, revitalisasi tidak akan bisa tuntas. Untuk menuntaskan program revitalisasi ini, dana yang dibutuhkan masih cukup besar yaitu sekitar Rp 15 miliar. Sehingga dipastikan revitalisasi ini belum akan tuntas di tahun 2015 ini.

Revitalisasi pasar yang ada di Bertais tersebut diharapkan dapat rampung pada tahun 2016 mendatang. Wartan mengatakan jika hanya mengandalkan anggaran dari Pemkot Mataram, pengerjaan revitalisasi tidak akan selesai dalam waktu yang singkat.

Pembangunan di tahun 2015 ini disampaikan Wartan akan segera dimulai. Pembangunan tahun 2014 lalu juga sampai saat ini belum selesai karena ada perpanjangan waktu bagi kontraktor. Untuk pembangunan di tahun ini akan kembali dilakukan proses tender.

Tahun ini proyek revitalisasi difokuskan untuk pembangunan los, kios, dan drainase.

“Losnya belum selesai. Ada juga pembangunan kios dan saluran drainase. Karena saat musim hujan kondisinya pasti becek, untuk itu kita akan perbaiki saluran drainasenya,” ujarnya. (ynt)

Penghapusan Aset

BPKAD Akui Salah Penyampaian ke Dewan

(Suara NTB/cem)

IMBAUAN - Imbauan yang ditempel di rumah warga di sepanjang sembilan kilometer Pantai Ampenan. Ini dimaksud agar masyarakat waspada terhadap bencana. yang diberikan kepada masyarakat? Bantuan logistik sudah dipersiapkan bahkan sudah diserahkan kepada masyarakat yang berada di tujuh kelurahan. Dengan ketinggian gelombang sudah mencapai 2 – 3 meter itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar menghindar ke tempat yang lebih aman. Selanjutnya, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya gelombang air laut dan abrasi. Selain itu, nelayan diminta agar tidak memaksakan diri untuk melaut. (cem)

Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra mengakui, ada salah penyampaian yang dilakukan oleh Pemkot Mataram dengan apa yang diminta oleh anggota DPRD, untuk melakukan penghapusan terhadap aset senilai Rp 45 miliar tersebut. Dewan sendiri meminta agar pengusulan penghapusan aset tersebut harus dirincikan sesuai dengan SKPD masing – masing.

“Tidak ada penolakan, cuma cara penyampaiannya berbeda,” kata Yance dikonfirmasi, Kamis (22/1).

Cara penyampaian yang diajukan sebelumnya data rincinnya belum lengkap dan sekarang akan dilengkapi.

Permintaan perincian itu lanjutnya, agar Dewan bisa membaca berapa besaran aset yang di usulkan untuk dihapus oleh masing – masing SKPD. Tapi secara global nantinya, akan diminta dihapus sesuai dengan rincian yang sudah ada.

Saat ini lanjut Yance, sudah meminta stafnya untuk

melakukan penghitungan terhadap aset yang diminta oleh Dewan. “Hari ini, anak – anak sudah saya minta untuk hitung,” pungkasnya.

Yance menambahkan, aset berupa kayu, buku, mobil, bibit tanaman, peternakan dan lain sebagainya dengan nilai Rp 45 miliar itu kondisinya sudah hancur lebur atau tidak bisa terpakai lagi. Permintaan Dewan untuk melelang aset itu kalau asetnya masih ada, tapi barang itu sudah hancur lebur dan tidak ada. Sebagian lagi ada yang dihibahkan ke masyarakat total Rp 22 miliar.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram sebutnya, sekitar Rp 8 miliar nilai aset yang diusulkan untuk dihapus.

Ditanya target soal penghapusan? Yance tidak bisa memasang target, karena harus ada persetujuan dari Dewan untuk penghapusan. Kalau pun barangnya ada, pasti akan dihapuskan, tetapi memang ada sebagian juga sudah dihibahkan ke masyarakat.

“Ndak berani saya targetkan,” cetusnya. (cem)

Hotel Pangkas Produk Lokal

(Suara NTB/bul)

MANAJEMEN hotel masih “wait and see” terhadap perkembangan kebijakan pemerintah. Sejak diberlakukan pelarangan instansi pemerintah melakukan MICE di hotel per 1 Desember 2014 lalu, dampak negatifnya sudah dirasakan. Akibatnya kerjasama dengan para pemasok produk lokal (suplayer)-pun banyak dipangkas.

Soal efisiensi tenaga kerja hotel, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi NTB, I Gusti Lanang Patra di ruang kerjanya, Kamis (22/1) menjelaskan, pengurangan tenaga kerja, mungkin akan dilakukan.

Tetapi tidak dalam waktu dekat ini. Masih melihat sejauh mana perkembangannya terutama satu atau dua bulan kedepan.

Tetapi efisiensi tenaga kerja itu akan tetap dilaksanakan, jika pemerintah tetap bertahan dengan pelarangan MICE di hotel.

“Mungkin saja ada yang sudah melakukannya,” kata GM Hotel Lombok Raya ini.

Akibat turun drastisnya kunjungan ke hotel, antara 20 sampai 30 persen khususnya catatan bulan Januari ini, Gusti Lanang menyebutkan beberapa kerjasama lain dengan suplayer yang menjadi pemasok sayur, buah, daging bahkan ikan sudah dipangkas. Sebab siapa lagi tamu yang akan dijamu jika pihak hotel menyediakan stok dalam jumlah banyak setiap hari.

Biasanya, untuk kebutuhan menu hotel, manajemennya mengambil langsung dari para petani untuk kebutuhan hasil-hasil produksi pertanian yang kualifikasinya yang dianggap sudah terpenuhi. Misalnya untuk pepaya, cabai, tomat dan beberapa di antaranya.

Selain itu, tahu yang biasanya diambil dari pelaku-pelaku industri di Abean Tubuh, Sandubaya Mataram, kini mulai banyak dikurangi permintaannya.

“Ikan, daging, atau sayur biasanya kita ambil bahkan ada petaninya langsung yang membawa kemari, kita kurangi semua. Kita sesuaikan dengan kebutuhan perkiraan tamu di hotel,” kata Gusti Lanang.

Pemerintah dinilai terlalu terburu-buru mengeluarkan kebijakan, tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu. PHRI dalam hal ini telah menyampaikan banyak keluhan, melalui PHRI pusat. Selanjutnya masih dilihat sejauh mana perkembangan, apakan akan direvisi peraturan Kemenpan tersebut.

Tingkat kunjungan ke hotel menurun drastis, terutama untuk pelaksanaan MICE PNS. Pada Januari tahun lalu, okupansi hotel bisa mencapai 40 sampai 50 persen. Tetapi Januari tahun ini dilihat hanya mentok mencapai 30 persen.

Mengapa jumlah hotal dalam kota justru bertambah? Gusti Lanang menjelaskan, hotel-hotel yang bermunculan saat ini adalah hotel-hotel yang izin dan pembangunannya jauh-jauh hari sebelum adanya kebijakan pelarangan tersebut.

Ia mengharapkan pemerintah daerah setempat dapat mengerem izin pembangunan hotel, khususnya di Kota Mataram. Sebab jika semakin banyak hotel bermunculan, dikhawatirkan akan terjadi persaingan yang tidak sehat.

Serta akan menimbulkan minimnya setoran PAD jika pendapatan hotel minim. (bul) I Gusti Lanang Patra

EKONOMI DAN BISNIS IKAN SEGAR Hasil tangkap para nelayan di lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro, Ampenan, masih dijual dengan cara konvensional di kawasan pantai setempat dan dengan keuntungan yang kecil.

Harga ikan segar ini akan lebih mahal jika dijual di pasar tradisional, apalagi di toko modern.

Sejumlah pedagang ikan tengah menunggu pembeli di kawasan pantai lingkungan Bugis, Bintaro, Kamis (22/1).

(Suara NTB/cem)

Seorang TKW Asal NTB Diduga Disiksa di Malaysia Mataram (Suara NTB) Seorang TKW asal NTB diduga mengalami penyiksaan berat dari majikan tempatnya bekerja di Malaysia. TKW yang beralamat di Tundak, Keruak, Lombok Timur itu kini sedang mengalami perawatan di rumah sakit Ipoh, Malaysia.

Pembantu rumah tangga yang diketahui bernama Mila ini diketahui mendapat penyiksaan dan masuk rumah sakit, setelah adanya surat pemberitahuan resmi yang dikirim Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, ditujukan kepada BP3TKI NTB. Kronologisnya, 14 Januari 2015 lalu, tim Satgas Perlindungan KBRI mendapatkan informasi dari Polisi daerah Ipoh, Perak mengenai kasus dugaan penyiksaan WNI asal NTB. Tempat tanggal lahirnya di Tenten, Lombok Tengah dan tinggal di Desa Tundak, Keruak, Lombok Timur.

Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Mataram, M. Saleh, B. Sc, Kamis (22/1) menerangkan, ber-

dasarkan informasi dari tim Investigation Officer Kepolisian Daerah Ipoh, bahwa pada tanggal 1 Januari lalu, Mila ditemukan dalam keadaan tidak sadar oleh masyarakat umum yang kemudian melaporkan hal tersebut kepada Balai Polisi Bercham.

Polisi lalu membawa TKW malang tersebut ke RS Raja Seri Permaisuri Bainun, Ipoh. Setelah mendapatkan perawatan medis itulah, pihak rumah sakit setempat membuat laporan dugaan penyiksaan oleh majikan.

TKI Mila saat ini diinformasikan masih mendapatkan perawatan di rumah sakit setempat. Setelah adanya kemungkinan kondisi membaik, barulah akan dipindahkan

ke rumah perlindungan.

Saat ini, korban juga belum dapat ditemui karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Korban rencananya akan dimintai keterangan terkait proses pemberangkatan, pihak-pihak yang memberangkatkan dan menyalurkan korban, serta nama majikan.

Untuk itulah, Kedutaan RI di Malaysia sedang meminta BP3TKI Mataram untuk melakukan kroscek datadata korban.

“Kami sudah cek ke Lombok Timur, tapi tidak ada nama Mila. Ini yang bingung juga kami.

Dia berangkat dari Batam. Kita mau tindak lanjuti persoalan ini,” kata M. Saleh di Mataram, kemarin. (bul)

Sukses di Luar Daerah

Pulang Membangun Tanah Kelahiran SETELAH merasa sukses menimba ilmu dan membangun karir khususnya dalam dunia pariwisata di luar daerah, saatnya seorang putra daerah untuk pulang dan membangun tanah kelahirannya sendiri. Demikianlah prinsip hidup Fahrurrazi (44), seorang putra NTB yang kini diberikan kepercayaan untuk memimpin Golden Palace, hotel berbintang 4 di Mataram.

“Awalnya saya ingin menjadi seorang Diplomat. Saya masuk kuliah D III Pariwisata dan akhirnya lulus tahun 1993 di Universitas Merdeka di Malang. Entah kenapa kemudian saya memiliki cita – cita bahwa ketika saya sudah sukses berkarir di luar daerah, saya harus kembali ke kampung halaman dan memajukan daerah tanah kelahiran saya sendiri,” tuturnya ketika ditemui Suara NTB, Rabu (21/1).

Mengawali karirnya di dunia perhotelan, pimpinan hotel megah di Mataram ini awalnya hanya bertugas sebagai pencuci piring. Selain itu, sarjana D III Pariwisata ini tidak diperbolehkan beradaptasi dengan tamu. Dia hanya ditugaskan sebagai seorang Cleaning Service (CS).

“Hotel pertama yang saya jajaki usai kuliah dulu namanya Hilton di Kota Surabaya.

Saya di sana hanya jadi tukang sapu, ngepel, cuci piring, padahal ijazah saya ada, dan bidangnya pariwisata perhotelan. Tetapi saat itu saya tidak pesimis, saya tetap menguatkan tekad untuk bagaimana caranya agar menjadi orang yang sukses, seperti bos – bos besar di tempat itu,” tambahnya.

Membangun daerah sendiri merupakan suatu peran kebanggaan bagi pria yang lahir di Mataram, 24 September 1971 ini. Putra NTB yang menapak jabatan General Manager (GM) perusahaan hotel ini telah melanglang buana ke berbagai daerah.

Sejumlah hotel di Nusantara telah dipimpinnya dengan modal ilmu yang ditimbanya.

Bahkan, pria yang suskses dalam dunia pariwisata ini telah merasakan suasana bekerja pada perusahaan hotel di Singapura.

“Sebelum dipercaya dan dapat kedudukan menjadi GM di sini (Golden Palace, red), di beberapa hotel di luar daerah juga pernah saya pimpin, sejumlah daerah tempat saya menjadi GM , antara lain Cilacap, Bandung, Pekan Baru, Semarang, Pekalongan dan Mataram,” tuturnya.

Sementara beberapa daerah yang dirajut dalam perjalanan karirnya antara lain di Surabaya, Yogyakarta, Bali, Pekan Baru, dan akhirnya sekarang kembali ke Lombok.

Ia sadar bahwa kembali ke daerah asal dari negeri rantauan itu bukanlah perkara yang mudah, namun berkat dukungan serta keterlibatan doa orang tua, pria ini bisa kembali ke tanah asalnya, Mataram.

“Sebenarnya untuk kembali ke daerah asal itu ternyata tidak mudah, ada banyak hal yang menjadi tantangan, selain memang karena telah merasa sukses, mapan serta nyaman di satu tempat, kemudian mungkin pengaruh yang lain semisal keluarga dari istri dan sebagainya. Dan di sini, sebetulnya sudah ada GM yang akan memimpin, tetapi saya terus berdoa supaya saya yang mendapat kedudukan di sini, karena saya ingin mewujudkan mimpi saya,” tuturnya.

Putra daerah seperti ini merupakan satu panutan yang harus dicontoh oleh gen-

Halaman 3

erasi selanjutnya. Untuk membangun daerah, harusnya ada kesadaran di antara kita untuk menguatkan tekad dan mengembangkan NTB. GM yang dulunya lahir dan besar di Mataram ini menyelesaikan jenjang sekolahnya di SD Negeri 2 Karang Jangkong, kemudian berlanjut ke SMP Negeri 2 Mataram, serta menjajaki SMA Negeri 1 Mataram. (met)

Fahrurrazi (Suara NTB/met)

M. Saleh

51 TKI Asal NTB Meninggal di Luar Negeri Mataram (Suara NTB) Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) BP3TKI tahun 2014 mencatat sebanyak 51 TKI asal NTB meninggal dunia di rantauan. Angka ini sedikit berkurang dari jumlah yang meninggal di tahun 2013 lalu sebanyak 91 orang.

Semua yang meninggal tersebut, selanjutnya harus mendapatkan kewajiban asuransi dari perusahaan konsorsium penyedia jasa asuransi TKI. Kasi Pelindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Mataram, M. Saleh, B. Sc di ruang kerjanya, Kamis (22/1) mengutarakan, tahun 2014 lalu sebanyak 51 orang TKI yang meninggal dunia tersebut terbagi menjadi tiga orang meninggal kasus, 45 orang meninggal biasa dan tiga orang meninggal kecelakaan kerja. Sementara tahun 2013 lalu, 91 yang meninggal dunia tersebut sebab akibat dua orang meninggal kasus, 76 orang meninggal biasa, 10 orang meninggal saat sedang bekerja dan lima orang meninggal karena kecelakaan lalu lintas.

Masing-masing yang meninggal, dari laporan yang masuk ke BP3TKI itu, tidak dipastikan apakah kesemuanya sudah mendapatkan jaminan asuransi dari konsorsium Proteksi TKI yang menjadi mitra PPTKIS yang memberangkatkan TKI tersebut.

“Belum kita ketahui persis apakah semuanya sudah mendapatkan asuransi kepada ahli warisnya atau bagaimana. Itu menjadi tanggung jawab konsorsium Proteksi TKI,” katanya.

Diperkirakan TKI-TKI yang meninggal pada kurun waktu 2013 dan 2014 tersebut berangkat pada tahun 2012 lalu. Jika terhitung resmi, ahli waris berhak mengajukan klaim kepada konsorsium Proteksi TKI yang tergabung 10 perusahaan asuransi di dalamnya.

Di antaranya PT. Asuransi Purna Artanugraha, PT. Asuransi Ramayana, PT. Asuransi Raya, PT. Asuransi Umum Mega, PT. Asuransi Harta Aman Pratama, PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT. Asuransi LIG, PT. Asuransi Takaful Keluarga, PT. Asuransi Relife, dan PT. Asuransi Central Asia Raya.

Masing-masing yang meninggal dunia, berhak mendapatkan santunan sebesar Rp 80 juta, terdiri dari santunan kematian Rp 75 juta dan biaya pemakaman sebesar Rp 5 juta. Bahkan bagi TKI yang diasuransikan langsung oleh majikannya di luar negeri, ahli waris mendapatkan asuransi luar negeri Rp 80-an juta. Sehingga jika ditotal asuransi dalam dan luar negeri yang harus diterima ahli waris Rp 160-an juta/satu ahli waris.

“Inilah sebabnya, kita dorong ahli warisnya untuk melaporkannya ke BP3KI atau ke Disnakertrans atau pihak-pihak terkait jika ada ahli waris yang belum mendapatkan kewajiban asuransinya,” sebut M. Saleh.

Dimulai pertengahan tahun 2014 lalu, perusahaan konsorsium asuransi TKI sudah diganti. Tiga perusahaan yang tergabung dalam konsorsium yang baru ini di antaranya Mitra TKI, Jasindo dan Astindo. Ketentuan sebenarnya, jika dokumen TKI yang meninggal dunia telah lengkap, maksimal seminggu klaim santunan telah diterima.

“Kemungkinan besar TKI-TKI yang meninggal ini belum mendapatkan santunan, karena konsorsiumnya sudah dibekukan pemerintah,” demikian dikatakannya. (bul)

(Suara NTB/bul)

SUARA NTB Jumat, 23 Januari 2015

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 23 Januari 2015

Halaman 4

Berikan Pelayanan Terbaik

RSUD Selong Layani Pasien Cuci Darah

USAI ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) ditetapkan sebagai Undang-Undang, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai menyiapkan tahapan Pilkada 2015.

Dimulai Februari ini, KPU KLU akan melalui proses awal dengan menyemurnakan informasi data pemilih, rekrutmen PPK/PPS hingga rekrutmen tim uji publik.

“Tahapan Pilkada serentak di 2015 ini sudah siap kita jalankan.

Sejak kemarin kami sudah bersurat kepada pimpinan parpol di KLU, karena ada beberapa pengurus yang mengalami pergantian dan kami meminta pengurus baru. Ada juga parpol yang masih bermasalah karena kepengurusannya masih dualisme, itu pun kami harus memperoleh ketegasan parpol,” kata Ketua KPU KLU, Fajar Marta, S.Sos., kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (22/1).

Dijelaskannya, Pilkada di KLU serentak dilakukan bersama beberapa kabupaten/kota lain di NTB. Informasinya, pilkada akan digelar pada 16 Desember 2015 mendatang. Oleh karena itu, pihaknya sudah mulai mempersiapkan langkah termasuk untuk pemutakhiran data pemilih (DPT).

KPU dalam hal ini sudah berkoordinasi dengan Dukcapil KLU untuk menyiapkan DP4. KPU pun sudah siap untuk membentuk Tim Uji Publik yang terdiri dari 2 orang tokoh, 2 orang akademisi dan 1 orang unsur KPU. Hanya saja pada pokok persoalan tokoh dimaksud, KPU masih harus berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU pusat.

“Tokoh yang dimaksud di sini apakah yang ditokohkan atau bagaimana, ini yang masih belum jelas,” imbuhnya, sembari memastikan unsur Tim Uji publik nantinya betul-betul independen dan tidak berasal dari unsur parpol ataupun tim sukses pasangan calon.

Menurut Fajar, uji publik bersifat wajib diikuti oleh pasangan calon walaupun hasil uji publik tidak mempengaruhi atau menggugurkan bakal calon. Hanya saja, jika bakal calon tidak mengikuti tahapan ini, maka dengan sendirinya bakal calon bersangkutan dinyatakan gugur.

Selain tahapan itu, Fajar juga menyinggung kesiapan anggaran yang dikantongi KPU. Di mana, eksekutif dan Banggar DPRD KLU sebelumnya telah menyetujui alokasi anggaran senilai Rp 8 miliar dari Rp 18 miliar yang diusulkan oleh KPU. Angka ini menurut Fajar jauh dari ekpektasi dan estimasi kecukupan untuk membiayai seluruh tahapan Pilkada.

“Kalau dulu persiapannya dimulai 8 bulan, sekarang menjadi 10 bulan. Belum lagi tahapan yang dulu dilakukan tim sukses, sudah beralih menjadi tugas KPU, seperti pemasangan atribut bakal calon seperti baliho dan lain-lain. Dulu timses yang pasang, sekarang KPU,” sebutnya.

Oleh karena itu pula, ia mengharapkan ada kesepahaman dari Pemda KLU (eksekutif dan legislatif) agar bersedia menambah alokasi anggaran pada APBD Perubahan 2015. Ia tidak menyalahkan pihak DPRD atas asumsi anggaran yang dulunya Rp 9 miliar terpenuhi untuk dua kali tahapan Pilkada diturunkan menjadi Rp 8 miliar. Namun demikian, dengan penyesuaian UU Pemilu (dari Perppu), setidaknya sudah tergambar bahwa anggaran Rp 8 miliar yang ada hanya akan mampu memenuhi tahapan setengah jalan pelaksanaan Pilkada KLU. (ari)

Selong (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. Soedjono Selong terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Awal tahun 2015 ini, salah satu jenis pelayanan yang belum pernah ada, yakni cuci darah atau dalam bahasa medis disebut hemodialisis sudah siap diterima rumah sakit terbesar di Lotim ini. yang tersedia dilengkapi peralatan lengkap. Menurutnya, dalam sehari bisa dilakukan pelayanan cuci darah sampai 10 orang.

Sebagai rumah sakit milik daerah, RSUD R. Soedjono Selong, katanya, akan terus berbenah meningkatkan kualitas pelayanannya. Tenaga-tenaga medis RSUD yang ingin meningkatkan pengetahuannya dipersilakan untuk belajar dalam memilih program dokter spesialis. “Kita berikan kemudahan bagi mereka yang ingin jadi dokter spesialis,” katanya.

kerusakan ginjal akibat diabetes (Nefropati Diabetik) walaupun tanpa gejala dapat dilakukan lebih awal untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Kondisi untuk segera dilakukan cuci darah adalah saat terjadi asidosis berat, yaitu kondisi pH darah pasien yang sangat rendah dan tidak dapat dikoreksi lagi dengan obat-obatan. Intoksikasi yakni, kondisi keracunan, dilakukan cuci darah untuk membantu menurunkan tingkat keparahannya.

Lainnya juga karena uremia yakni kondisi pasien dengan tingkat sisa metabolisme ureum dalam tubuh sangat tinggi dengan gejala klinis mual muntah, kecegukan yang tidak berhenti, penurunan kesadaran, bahkan kejang - kejang. (rus)

Pupuk Organik Harus Dimanfaatkan Secara Optimal Selong (Suara NTB) – Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin, menegaskan, pemanfaatan lahan pertanian yang terus berkesinambungan tanpa memperhatikan faktor kelestarian lingkungan semakin memperparah kondisi tanah sawah. Hasil pertanian banyak terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia sintetik berbahaya.

“Kalau kita hanya mengandalkan pupuk kimia saja, maka lahan kita tidak akan subur,”terangnya pada saat memberikan sambutan di acara peletakan batu pertama dan pencanangan perbaikan saluran irigasi dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai menuju swasembada pangan di Lotim, Kamis (22/1).

Menurutnya, bahan-bahan kimia pada tanah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan merusak keseimbangan biota tanah. Di mana, sekarang ini banyak petani yang tidak menyadari dengan pemakaian pupuk kimia secara terus menerus akan berpengaruh terhadap kesuburan tanah.

Dikatakannya, penggunaan pupuk organik di tengah-tengah masyarakat itu harus dilakukan secara maksimal dan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Selain itu, dalam upaya mensukseskan swasembada pangan itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang pertanian saja. Melainkan, dukungan dari semua pihak, termasuk TNI dan masyarakat sangat dibutuhkan. “Berkurangnya lahan pertanian berpengaruh terhadap berkurangnya hasil yang produksi yang didapat,” jelasnya.

Ia mengimbau kepada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar tetap membangun semangat dan kerjasama antar semua pihak agar swasembada di Lotim terus mengalami peningkatan. Ia juga meminta kepada PPL yang merupakan ujung tombak gerakan swasembada pangan ini diminta menyatukan tekad dan niatnya agar para petani bisa mengetahui dan melakukan cara bercocok

tanam dengan baik.

Selain itu, wabup meminta kepada pegawai di lapangan untuk mendata kembali kelompok-kelompok tani yang ada di Lotim, karena, banyak petani yang belum masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). “Perbaikan data dalam upaya mengetahui secara ril luas areal lahan dan jumlah petani yang membutuhkan pupuk sangat penting dilakukan untuk pendataan ulang,” terangnya.

Hal senada disampaikan Dandim 1615/Lotim Letkol Arm. Rama Hendarto Budhianto. Menurutnya, TNI mendukung kedaulatan dan ketahanan pangan di Indonesia. Sebagai bentuk dukungan, TNI sudah menerjunkan anggotanya sebanyak 5.000 personel di seluruh Indonesia yang tergolong dalam Bintara Pembina Desa (Babinsa). Pasalnya, penerjunan 5.000 personel Babinsa itu dalam upaya melakukan pengawalan dan pengamanan penyaluran sarana dan prasarana, benih, pupuk dan lainnya dalam peningkatan swasembada pangan di Indonesia khususnya di Lombok Timur (Lotim).

“Kami siap mendukung program swasembada pangan, bahkan beberapa Babinsa sudah melakukan pelatihan terkait dengan menjaga ketahanan pangan di Indonesia,” jelasnya.

Ia menambahkan, swasembada pangan di NTB tidak perlu dikhawatirkan, karena Gubernur NTB sudah menerima penghargaan swasembada pangan pada bulan Desember 2014. Dengan segala kemampuan dan batas kemampuan yang dimiliki, ujarnya, TNI siap membantu mengatasi sumbatan-sumbatan dan menuntaskan persoalan-persoalan yang menghambat swasembada pangan, karena bagi TNI tugas ini memiliki relevansi yang kuat dengan ketahanan dan pertahanan nasional dalam konteks pembangunan di Indonesia yang menjadi bagian kekuatan dalam menjaga kedaulatan dan melindungi keutuhan NKRI. (yon)

(Suara NTB/ham)

SAMPAH - Sampah masih menjadi persoalan seluruh pemerintah daerah di NTB, termasuk di Lombok Barat. Seperti terlihat di depan Pasar Jerneng Labuapi Lombok Barat ini, sampah menumpuk dan mengganggu pengguna jalan. Meski mobil pengangkut sudah mengambil sampah, tak lama kemudian sampah kembali menumpuk dan mengganggu pengguna jalan.

Jajaran Kemenag Diminta Tingkatkan Kualitas Kerja Selong (Suara NTB) Seluruh jajaran pegawai di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) NTB diminta untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya. Diingatkan agar tetap mengingat visi dan misi Kemenag.

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kemenag NTB, H. Sulaiman Hamid, saat memberikan pengarahan kepada ratusan pegawai kemenag Lotim di Selong, Kamis (22/1). Dalam pertemuan yang

(Suara NTB/rus)

Berlakukan SKTM TAMBAHAN subsidi Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 1,3 triliun secara nasional tak cukup mampu untuk mengakomodir semua pelanggan. Mulai tahun 2015 ini PLN mulai memilah pelanggan. Salah satu kebijakan teranyarnya, diberlakukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan syarat ada gambar rumah yang akan dipasangkan instalasi listrik.

Manajer PLN Ranting Selong, Nanang Prayogo saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (22/ 1) mengatakan, SKTM dimaksudkan untuk dapat mendata mana pelanggan yang akan diberikan subsidi atau tidak.

Disampaikan, kondisi saat ini di Lotim sebagian besar pelanggan PLN sebenarnya menerima subsidi dari pemerintah. Di Ranting Selong saja saat ini dicatat ada 145 ribu pelanggan dan 95 persen di antaranya merupakan pelanggan yang menerima subsidi.

Hal ini juga terkait dengan pasca penetapan tarif dasar listrik (TDL) yang telah dilakukan pemerintah. Adanya aturan SKTM, lanjutnya, sebagai pegangan PLN mengetahui data warga miskin, sehingga benar-benar arah subsidi tepat sasaran.

Tarif yang diberikan subsidi, lanjutnya adalah pelanggan rumah tangga dengan daya 450 volt Amphere (VA) sampai 900 VA. Sedangkan non subsidi di atas 900 VA. ‘’Awal tahun 2015 ini masih ditunda dulu untuk 1.300 VA dan 2.200 VA. Ini sudah berdasarkan Peraturan Menteri ESDM,” ungkap Nanang.

Ketentuan harganya untuk daya 450 VA ditetapkan harga subsidi Rp 444 ribu. Sedangkan daya 900 VA berlaku Rp 866 ribu.

Sedangkan non subsidi 1.300 VA Rp 1,244 juta. Namun masih tertunda sampai pertengahan tahun. Selebihnya, jumlah besaran yang dibayar pelanggan diakui bisa tembus Rp 1.5 juta sampai Rp 2 juta saat pemasangan instalasi di rumah. Peningkatan harga itu karena harus berhubungan dengan instalatir. “Soal harga itu kan kaitannya dengan para instalatir, pelanggan bisa pilihpilih mana yang dianggap paling bermutu. Di Lotim kan sekarang sudah ada 160 perusahaan,” paparnya.

Informasi yang dihimpun Suara NTB menyebutkan pemberlakuan SKTM ini menyulitkan warga. Tidak sedikit dari warga yang sudah daftar secara online sebagai calon pelanggan ini batal memasang karena kondisi rumah yang tidak memungkinkan untuk dimasukkan katagori SKTM. Ditambahkan, secara nasional sebenarnya telah terjadi juga pengurangan terhadap subsidi pada PLN sekitar Rp 10 triliun.

Hal ini mengharuskan PLN untuk mempetakan pelanggan-pelanggan yang masuk subsidi dengan non subsidi. (rus)

Demikian disampaikan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan kepada Suara NTB via ponsel, Kamis (22/1). Menurutnya, saat ini seluruh warga Lotim, pasien yang akan melakukan cuci darah tidak perlu datang jauh-jauh ke luar daerah. ‘’RSUD Selong siap menerima layanan tersebut,’’ tegasnya.

Untuk pelayanan cuci darah, ujarnya, sudah dilakukan pelatihan untuk empat orang tenaga medis dan salah seorang di antaranya dilibatkan tenaga dokter spesialis dengan fasilitas

Untuk diketahui, cuci darah atau hemodialisis itu sendiri merupakan suatu tindakan membersihkan racun dalam tubuh. Hal ini dilakukan, karena ginjal tidak mampu lagi membuang sisa-sisa metabolisme dalam tubuh. Hemodialisis dilakukan pada pasien dengan penyakit ginjal kronik dan penyakit ginjal akut dalam kondisi tertentu.

Dalam sejumlah literatur menjelaskan, idealnya cuci darah dilakukan bila fungsi ginjal yakni Laju Filtrasi Glomerolus (LFG) kurang dari 15 mili liter/menit. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa pedoman antara lain, LFG kurang dari 10 ml/menit dengan disertai gejala uremia dan malnutrisi. Atau LFG kurang dari 5 ml/ menit untuk pasien dengan

(Suara NTB/yon)

H. Moch. Ali Bin Dachlan

(Suara NTB/rus)

(Suara NTB/ari)

Siapkan Tahapan Pilkada

dihadiri para tokoh agama ini, Kakanwil Kemenag mengemukakan agar jajarannya bisa terus memperbaiki kinerja.

Sulaiman Hamid menyarankan pegawai di lingkup Kemenag ini memasang visi misi Kemenag di dinding-dinding rumahnya. Hal ini dimaksudkan agar jajaran kemenag bisa membaca dan mengamalkan visi misi Kemenag dengan jargon ikhlas beramal ini dalam setiap momentum kerjanya. “Jika visi misi dijalankan baik, insya Allah pegawai baik,” katanya.

Mutu dan kualitas kerja Kemenag diingatkan mengedepankan karakter. Mengutip apa yang telah dilakukan Kemenag Lotim, jujur, ramah, loyal, cermat, efisien dipandangnya sangat baik untuk diterapkan dalam bekerja..

Kepala Kantor Kemenag Lotim, H. Nasruddin, sebelumnya menjelaskan pihaknya terus mengajak 818 pegawai kemenag di lingkup kemenag Lotim memegang lima prinsip dalam bekerja. Pertama kejujuran yang dipandangnya sebuah nilai yang sangat tinggi dan berarga.

Membangun kepercayaan sese-

orang sangat tinggi maknanya. Lebih-lebih dalam melayani masyarakat. ‘’Kejujuran merupakan modal dasar,’’ ujarnya.

Selanjutnya, dalam pelayanan harus bersikap ramah tamah terhadap siapapun.

Karena kunci untuk disenangi orang. Selanjutnya harus pula bersikap loyal terhadap aturan, cermat dan bersikap hatihati. ‘’Tidak ceroboh dalam mengambil tindakan. Serta efisien, utamanya dalam hal anggaran dan waktu,’’ sarannya.

Kemenag Lotim, ujarnya, saat ini terus memajukan pendidikan karakter melalui pembinaan di madrasah, pondok pesantren dan taman pendidikan al Quran. Dicatat di Lotim saat ini terdapat 173 buah pondok pesantren. Selain itu, jumlah TPQ ada 873.

Khusus TPQ ini sengaja didorong terus oleh Kemenag untuk pendiriannya. ‘’Bila perlu di pintu-pintu rumah. Sehingga pembacaan ada di tiap rumah,” katanya.

Di Lotim saat ini sudah tercatat 684 madrasah, sebagian besar merupakan swasta yang mampu menampung sebanyak 85.501 siswa. Jumlah siswa sangat banyak sebagai generasi penerus bangsa. (rus)

Pro Kontra Mutasi

Bupati KLU Dinilai Kedepankan Ego Politik Momen mutasi yang sangat tidak tepat, menjadikan isu ini menjadi sorotan berbagai pihak. Kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Parliement Watch (NPW) cukup kecewa dengan penempatan oknum pejabat yang dinilai mislokasi.

Sebaliknya kalangan DPRD khususnya Komisi I, justru memberi penilaian positif terkait mutasi sehubungan dengan program kerja SKPD dan muara pembangunan di daerah.

SEKRETARIS NPW KLU, Adam Tarpi’in, menilai Bupati H. Djohan Sjamsu, SH, lebih mengedepankan ego politik dan kepentingan golongan dalam menjalankan birokrasi di KLU. Alasannya jika dilihat secara historis, tidak sedikit aparatur yang terkena mutasi belum cakap menurut kemampuan. Sebaliknya yang memiliki track record baik justru diacuhkan begitu saja.

“Bahkan ada pejabat yang pernah tersandung kasus hukum malah dipertahankan.

Ini ironis, dan sangat tidak objektif. Seharusnya egopolitik jangan dimunculkan dalam persoalan penempatan aparatur birokrasi karena dapat menghambat pelayanan publik, termasuk penyerapan dan realisasi anggaran,” kata Adam, Kamis (22/1).

Flash back pada persoalan realisasi dan penyerapan anggaran tiap tahun, Adam menilai seharusnya mutasi berlaku bagi seluruh PNS di lingkup Pejabat Eselon II, III dan IV, dan tidak hanya dialami 136 pejabat saja. Penyerapan anggaran rendah pada semester I dan perilaku kebut-kebutan realisasi pada akhir tahun merupakan bukti riil bahwa penempatan masih belum mempertimbangkan kemampuan, maupun latar belakang pendidikan.

“Secara umum SKPD bagus, tapi yang perlu digaris merah adalah penempatan aparatur yang kita nilai tidak tepat. Contohnya, beberapa tahun lalu ada pejabat yang keluarkan dari jabatannya, karena dinilai tidak mampu, tapi sekarang justru ditem-

patkan pada posisi strategis.

Ini ada apa?” tanyanya.

Berbeda dengan LSM NPW, Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH, menilai mutasi ini justru ia nilai sebagai hal lumrah dan penting dilakukan. Hal tersebut tidak lepas dari Bupati dan Wakil Bupati harus memberi jawaban terhadap penilaian dan evaluasi kinerja SKPD. “Kami di DPRD juga punya catatan terhadap kinerja aparatur seluruh SKPD. Kalaupun ada yang dipromosi, atau segarkan posisinya, ini wajar karena ada lembaga baru yang harus diisi. Bahkan kami di Komisi I menilai mutasi ini agak lambat, harusnya awal bulan (Januari),” ujarnya.

Dijelaskan Ardianto, mutasi awal bulan diharuskan

menyusul seluruh SKPD harus sudah fokus pada pekerjaan pada awal bulan berdasarkan atas perencanaan tahun sebelumnya. Begitu pula terhadap kantor baru yang dibentuk, per Januari lalu harusnya sudah mulai melakukan aktivitas, tapi kenyataannya baru bekerja akhir bulan karena baru ditentukan penjabatnya.

“Mutasi tidak identik dengan non job dan turun pangkat, tetapi ada juga promosi karena adanya jabatan yang kosong, pensiun, atau berdirinya lembaga baru. Kalau memang berprestasi pasti dapat promosi, kalaupun turun, Kepala Daerah tentu punya penilaian kinerja atas keputusan itu. Mungkin juga loyalitas yang menjadi ukuran, bisa saja,” paparnya.

Akan halnya Bupati, Ardianto juga berharap pejabat baru pada posisinya mampu bekerja dan menerjemahkan visi dan misi Kepala daerah, terlebih tahun ini adalah tahun terakhir di mana seluruh visi dan misi harus tercapai menurut skala yang ditetapkan.

“Kami justru melihat, mereka yang bekerja di periode terakhir ini bebannya lebih berat. Di akhir masa sidang mereka harus berhadapan dengan LKPJ akhir tahun anggaran dan LKPJ akhir jabatan, ini juga harus mampu mereka dijawab. Jika tidak bagus, ini juga berdampak terhadap citra ke depan,” demikian Ardianto.

Sebelumnya, Bupati KLU H. Djohan Sjamsu meminta mutasi pamungkas yang dilakukannya tidak disikapi

berlebihan. Ia mengharapkan seluruh elemen masyarakat menyikapi secara wajar, karena mutasi terakhir ini merupakan keharusan di tengah upaya untuk mengisi posisi baru pada SKPD baru yang dibentuk.

Djohan menekankan, jabatan yang diemban oleh PNS lingkup Pemda KLU merupakan amanah. Sehingga bagi PNS yang mendapat promosi maupun yang mengalami pergeseran, agar menjalankan tugasnya dengan sebaikbaiknya. Terlebih tidak ada motif apapun dalam mutasi kali ini, kecuali kebijakan ini diperlukan karena harus mengisi posisi yang lowong dalam SKPD baru yang dibentuk belum lama ini. (ari)

SUARA NTB Jumat, 23 Januari 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Bangun Proyek di Sekotong

Jangan Rusak Keaslian Makam SEJAK ditemukannya makam yang diduga milik Putra Mahkota Raja Selaparang di Kompleks Pemakaman Kubur Timuq Desa Kampung Bahagia Desa Lendang Nangka Masbagik, ramai didatangi para peziarah. Karena, keaslian makam itu sangat diperlukan, pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lombok Timur (Lotim) meminta (Suara NTB/dok) tidak masyarakat merusak Lalu Wirabhakti keaslian makam.

“Kita berharap masyarakat jangan merubah jenis dan bentuk dari makam itu,” harap Kepala Disbudpar Lotim Lalu Wirabhakti,SH, Kamis (22/1).

Ditemukannya makam itu, ujarnya, pihak Disbudpar sangat mendukung dan berterima kasih kepada masyarakat. Bahkan, saat ini Disbudpar sedang membuat laporan terkait dengan penemuan makam itu yang ditujukan kepada bupati setempat. “Kita sedang menyusun laporan terkait dengan penemuan itu, terutama kepada bupati. Kalau sudah ada tanggapan dari Pak Bupati, barulah dikirim ke tingkat yang lebih atas lagi, yang jelas kita wajib melaporkan itu,” terangnya.

Dalam mencari kebenaran dari makam itu, pihak Disbudpar juga berencana mengundang ahli arkeolog untuk memastikan bekas apa itu dan siapa sebenarnya pemilik dari makam itu? ‘’Kalau itu benar merupakan makamnya, pasti akan disituskan oleh pemerintah. Tanpa ada bukti yang kongkrit dan pas, maka masyarakat tidak akan percaya, karena cerita lisan ke lisan bahkan tulisan sama saja dengan dongeng,” katanya.

Ia menambahkan, pihak Disbudpar akan terus berupaya mencari kebenaran dari makam itu, hal itu ditujukan supaya tidak terjadi pembohongan publik. Kalau dari dinas, katanya, akan tetap melaksanakan sesuai fungsi, kalau sudah terbukti kebenaran makam itu, maka penerintah akan merawatnya. (yon)

Oknum Dewan Diduga ’’Back Up’’ Pengusaha Giri Menang (Suara NTB) Tidak saja oknum pejabat di Lombok Barat (Lobar) yang diduga terlibat mem-back up pengusaha. Namun oknum anggota DPRD juga diduga ikut bermain mem-back up pengusaha membangun di kawasan Sekotong. Salah satunya, pembangunan sejumlah talut yang melanggar aturan sempadan pantai di kawasan Sekotong yang banyak dikeluhkan masyarakat. Hal ini diakui pihak desa dan warga Gili Gede.

Ketika menerima tim dari DPRD Lobar yang berkunjung ke lokasi pembangunan talut di Desa Gili Gede, Saidi warga Gili Gede mengakui oknum dewan berinisial LM dan AN diduga berada di belakang pengusaha. “Dugaan ini berdasarkan laporan masyarakat yang masuk, bahwa oknum dewan ini membantu pengusaha ini,” ungkapnya.

Menurutnya, pentalutan ini

dilakukan pengusaha tanpa izin, sehingga pihak desa dan warga menolak pentalutan.

Hal ini dilaporkan ke Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP), sehingga pihak dinas pun turun ke lokasi.

Atas temuan itulah, dinas memanggil pengusaha. Dugaan keterlibatan oknum dewan itu semakin mengemuka, ketika pertemuan dengan pengusaha. Ketika itu, oknum

dewan ini hadir menurut keterangan atas undangan pengusaha. Hal senada dikatakan Adi. Sepengetahuannya, pentalutan itu dikerjakan sebulan lalu oleh warga diminta oleh pengusaha. Karena ketidak tahuan, maka warga pun mau bekerja. Namun setelah diketahui, ternyata pentalutan bermasalaah, karena tak berizin akhirnya warga pun berhenti bekerja.

Dewan Wacanakan Perbanyak Kunjungan Dalam Daerah

Dua Pelaku Jambret Babak Belur Diamuk Massa Selong (Suara NTB) Dua pelaku jambret babak belur diamuk massa di wilayah Desa Pijok Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur (Lotim), pukul 11.00 WITA Kamis (22/1). Masing-masing pelaku adalah RH (19) dan M.S (19). Keduanya merupakan warga Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

Kepala Sub Bagian Humas Polres Lotim, AKP I Komang Samia menjelaskan kepada wartawan, para pelaku jambret ini berhasil diamankan petugas dari amukan massa.

Kedua korban amuk massa itu kini tengah dalam proses interogasi Satuan reserse Kriminal (Reskrim) Polres Lotim.

Ibu korban terlihat histeris di Mapolres Lotim mengetahui anaknya dihakimi massa dan kini terpaksa berurusan dengan aparat kepolisian Keterangan polisi berdasarkan hasil interogasi kedua pelaku tersebut merupakan residivis yang sudah melakukan aksi di sejumlah tempat. “Pelaku ini sudah melakukan aksi di tiga titik berbeda yakni di Mujur dan Praya Loteng dan terakhir kemarin di jalan jurusan Kwangwae Kecamatan Sakra Timur menuju Desa Tanjung Luar kecamatan keruak,’’ terangnya.

Komang Samia menyebut, dua pelaku jambret yang menjadi korban amuk massa masih memiliki dua teman lain.

Dua lainnya yang diidentifikasi Polisi bernama Roi dan Aweng yang juga warga Semoyang berhasil kabur setelah beraksi di Tanjung Luar.

Keempat orang terduga kuat pelaku jambret ini awalnya ada gelaran pertemuan dengan pacarnya di wilayah Labuhan Haji. Saat balik pulang, para pelaku melihat ada peluang dan kesempatan lalu menggencarkan aksi kriminalnya.

Apes bagi RH dan MS yang beraksi di Kwangwae ini berhasil dikejar korban jambret dan warga lainnya. Kedua pelaku ini diburu warga sambil diteriakin maling. Pelaku yang mengendarai sepeda motor Suzuki FU ini berhasil dikejar warga dan korban hingga terjatuh di Pijot.

Diteriakin warga pelaku jambret, akhirnya pelaku digebuk ratusan massa hingga babak belur. Aparat Polsek Keruak awalnya mendengar laporan ada kecelakaan mendatangi tempat kejadian perkara. Setelah diketahui massa mengamuk, karena yang dimaksud ternyata merupakan pelaku jambret.

Polisi yang mencoba menyelamatkan pelaku dari amuk massa ini sempat saling tarik menarik dengan warga. Polisi berhasil mengamankan pelaku sampai di Mapolsek Keruak. Kerumunan massa makin banyak dan mendatangi Mapolsek Keruak. Bantuan satu kompi Dalmas kemudian dikerahkan petugas Polres Lotim untuk mengevakuasi korban ke Mapolres Lotim. Keluarga korban diketahui sedang berada di pasar keruak. Mengetahui anaknya diamuk massa langsung datang ke Mapolres Lotim bersama warga lainnya. Pelaku yang kabur sampai saat ini masih diburu aparat kepolisian. (rus/yon)

warga. Warga dari dua dusun menggunakan jalan ini untuk beraktvitas dan beribadah ke masjid.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Lobar, Hj. Sumiatun menyatakan, belum tahu oknum anggota DPRD yang diduga mem-back up pengusaha tersebut. Ia tidak mau berburuk sangka, karena kemungkinan kapasitas dewan dalam persoalan ini sebagai wakil rakyat. Artinya, ketika ada persoalan seperti ini mereka tanggap, tidak mesti menunggu jadwal turun ke lapangan. Menurutnya, untuk memproses dugaan ini, pihak fraksi bersangkutan yang bisa menelusurinya. (her)

Aktivitas Galian C Tak Terkontrol

Perjalanan Dinas Dipangkas

Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat (Lobar) mewacanakan memperbanyak kunjungan perjalanan dinas di dalam daerah. Karena itu dewan akan mengusulkan ke eksekutif untuk merevisi Perbup tentang Protokoler dan Perjalanan Dinas.

“Kami lima fraksi di DPRD akan segera bersurat ke eksekutif untuk Perbup ini direvisi. Sebab kami berasumsi bahwa perjalanan dinas di dalam daerah jauh lebih penting,” kata anggota DPRD Lobar Fraksi PAN, Munawir Haris, Kamis (22/1).

Alasan mengapa dewan mengusulkan perbup direvisi, salah satunya perjalanan dinas di dalam daerah jauh lebih penting karena menyangkut persoalan teknis baru keluar ke luar daerah misalnya ke kementerian. Namun, jika berkaitan dengan studi banding, regulasi, raperda penting juga mengambil referensi ke dalam daerah. ‘’Misalnya, Raperda Pelayanan Publik. Kenapa katanya mesti ke Jakarta. Kenapa tidak ke Bima atau KSB yang sudah ada perdanya,” ujarnya.

Wacana ini, menurutnya, bukan terkait adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait biaya perjalanan dinas.

Menurutnya, biaya perjalanan dinas mengacu PMK itu tidak ada persoalan di dewan, karena itu sudah menjadi aturan.

Fraksi PDIP belum bisa memutuskan setuju terkait wacana tersebut. Sebab hal ini akan disampaikan ke fraksi. “Nanti kami sampaikan ke fraksi dulu,” kata L. Muhammad dari Fraksi PDIP. Sebelumnya, Sekretaris DPRD, H.L. Saswadi menyatakan anggaran untuk dewan disesuaikan dengan Perbup yang baru berkaitan dengan perjalanan dinas, sehingga anggaran untuk dewan berkurang jumlahnya. Beberapa item yang dipangkas, seperti uang harian sebelumnya Rp 1.100.000 namun tahun depan jumlahnya rata dari bupati, pejabat eselon sampai staf dan pimpinan dewan serta anggota dewan hanya Rp 550 ribu.

Uang harian ini berdasarkan daerah tujuan, kalau ke Jakarta Rp 530 ribu, Aceh Rp 370 ribu, Jateng Rp 370 ribu, Bali Rp 420 ribu, Jabar Rp 410 ribu dan ke Jatim Rp 420 ribu.

Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony mendukung penuh adanya wacana dewan merevisi Perbup Perjalanan Dinas tersebut. Menurutnya, jika perjalanan lebih banyak di dalam daerah, maka tentunya perhatian ke daerah jauh lebih besar, karena kegiatan reses diperbanyak. (her)

Menurutnya, pentalutan itu menganggu aktivitas warga khususnya nelayan setempat. Pasalnya nelayan tidak memiliki tempat nyandar sampan, ketika kembali dari melaut. Ditambah lagi, warga keberatan karena akses jalan terancam abrasi akibat pentalutan itu. Disebutkan, pemilik proyek ini berasal dari Cakranegara.

Pengusaha ini, katanya, kerap datang ke lokasi .

Kepala Dusun Labuan Cenik M. Syukur membenarkan, jika adanya oknum dewan bermain dalam pembangunan talut di desa setempat. Ia mengaku, akses jalan yang terkena dampak pentalutan ini adalah satu-satunya akses

(Suara NTB/her)

BONGKAR - Warga Gili Gede bersama aparat Satpol PP membongkar talut yang ditengarai bermasalah dan melanggar sempadan pantai.

Langgar Sempadan Pantai

Satpol PP Bersama Warga Bongkar Proyek Talut di Gili Gede Giri Menang (Suara NTB) Satu regu Satpol PP Lombok Barat (Lobar) turun ke lokasi pembangunan talut yang melangggar sempadan pantai di Dusun Tanjungan Desa Gili Gede Sekotong Lobar. Bersama aparat dusun, desa dan warga setempat, Satpol PP merobohkan talut tersebut. Hal ini dilakukan, karena warga mengeluhkan pembangunan talut tersebut sebab tidak berizin baik dari aparat dusun, desa dan Pemkab Lobar.

Dipimpin Kepala Satpol PP, I Nengah Sugiartha, rombongan berangkat ke lokasi sekitar pukul 09.00 WITA. Setiba di dermaga Tembowong Pol PP bertemu dengan Ketua DPRD, Hj. Sumiatun dan rombongan Komisi II yang bermaksud sidak ke lokasi talut dimaksud. Selanjutnya, bersama-sama dewan dan Satpol PP menuju lokasi dengan naik perahu.

Setiba di lokasi, Satpol PP dan anggota DPRD berdialog dengan warga kaitan dengan persoalan talut tersebut.

Menurut informasi warga setempat, Selain di Gili Gede, ada juga tiga lokasi pembangunan talut di Desa Sekotong Barat yang diduga tanpa izin. Khusus di Gili Gede, pembangunan talut ini dimulai sejak Desember lalu. Pembangunan talut ini tanpa berkoordinasi dengan dusun dan desa. Atas dasar itulah warga menolak pembangunan talut tersebut.

“Disamping akses jalan menuju dusun lain juga terancam longsor akibat pembangunan talut ini,”kata Kadus Tanjungan, Ruslan.

Awalnya, pihak dusun mengingatkan pengusaha agar tidak membangun talut tersebut, karena di samping tidak ada izin dari dusun juga ditentang warga sebab pentalutan itu mengancam akses jalan menuju Dusun Labuan Cenik. Namun waktu itu, pengusaha ini berdalih, jika lahan itu miliknya, sehingga bisa membangun. Pihak dusun pun

melaporkan persoalan ini ke pihak desa.

Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas Kades Gili Gede, Saidi mengakui pembangunan talut itu tidak meminta izin ke desa. “Pentalutan ini tidak pernah ada koordinasi dengan desa tiba-tiba saja membangun,”kata Saidi.

Diakuinya, setelah ada laporan dari dusun soal pentalutan tersebut pihak desa langsung memanggil Daeng Ari selaku mandor proyek untuk meminta pentalutan itu dihentikan. Setelah itu ada lagi disusul keluhan dari dusun lain, jika masyarakat keberatan dengan pentalutan, karena mengganggu kawasan pantai dan sampan nelayan. Karena itulah, pihak Desa bersurat ke DKP untuk meminta agar menindaklanjti keluhan masyarakat tersebut.

Sehari setelah mengirim surat ke DKP, selanjutnya tim Dari DKP turun mengecek pentalutan ini ke lapangan. Alhasil, dari dinas juga tidak ada izin sehingga dinas memanggil pengusaha yang membangun proyek ini. Lalu diadakan pertemuan di kantor DKP, antara Kepala DKP, H. Subandi, Kepala BLH, H Mulyadin, dan pihak terkait lainnya dengan pengusaha tersebut.

Selanjutnya, pertemuan itu dihasilkan kesepakatan tertulis bahwa pengusaha menyanggupi merobohkan bangunannya setelah ada tim penertiban memeriksa lokasi.

Namun faktanya sampai saat seminggu ada perjanjian itu, pengusaha belum juga melakukan tindakan apapun.

“Atas dasar itulah Satpol PP turun menertibkan,” katanya.

Sementara itu, Daeng Ari menyatakan, pentalutan ini dilakukan untuk mencegah abrasi. Ia mengaku pada zaman Kades Gili Gede dijabat Farhan ia pernah meminta izin untuk pentalutan. Saat itu, bersangkutan mengizinkan membangun asalkan tidak menjorok ke laut. Ia me-

nampik jika pentalutan ini sengaja untuk membangun proyek seperti vila di atas lahan itu. “Tidak dibangun apaapa kok, hanya ditalut saja,”kilahnya.

Ketua DPRD Lobar, Hj Sumiatun menyatakan, ia turun bersama komisi II ke lokasi itu untuk menindaklanjti keluhan masyarakat terkait pentalutan tersebut. Menurutnya, pembangunan talut ini melanggar aturan, khususnya Perda terkait simpadan pantai. “Jarak membangun itu seharusnya 30-40 meter, tapi ini menjorok sekali ke laut sehingga melanggar ketentuan,” tegasnya. Karena itu, dewan akan mendukung tindakan dinas terhadap penertiban bangunan ini.

Hal senada disampaikan Kepala Satpol PP, I Nengah Sugiartha. Menurutnya, tindakan tegas menertibkan bangunan talut ini mengacu kewenangan Satpol PP, ketika ada bangunan melanggar Perda maka Satpol PP bisa membongkar.

Terkait hal ini, Komisi II DPRD Lobar mengagendakan untuk memanggil leading sector terkait, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan.

Sekretaris Komisi II, Hj, Nur Hidayah, mengaku, dari Batu Kijuk hingga ke Sekotong Barat mulai menjamur bangunan di pinggir pantai. Bahkan bangunan ini menutupi pemandangan pantai. Menurutnya, supaya tidak tambah marak bangunan perlu tindakan tegas dari pemda.

Anggota Komisi II Dewa Kayan menilai pembangunan vila di Sekotong sulit dikontrol. Sebab aktivitas ini terjadi sejak lama. “Harus ditekan supaya tidak berkelanjutan seperti ini,” tegasnya.

Menurutnya bangunan yang melanggar sempadan pantai semakin tidak terkontrol, karena sejak awal salah.

Menurutnya jika sudah begini mau bagaimana harus dibendung. (her)

Warga Ancam Tutup Paksa Hotel Warde Giri Menang (Suara NTB) Para aktivis dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jarinkobar NTB bersama masyarakat mengancam akan menutup paksa Hotel dan Restoran Warde yang masih beroperasi menerima tamutamu untuk karaoke setiap malam. Tindakan ini terpaksa akan dilakukan, jika Pemkab Lombok Barat (Lobar) tidak mampu melakukan eksekusi. Pasalnya, aktivitas hiburan di hotel itu dikeluhkan masyarakat, sebab di samping tidak berizin juga dinilai tidak etis, karena lokasinya tidak jauh dari perkam-

pungan dan pusat pemerintahan Lobar.

“Kalau pemda takut dan tidak mampu melakukan itu, maka biarkan masyarakat yang akan menutup paksa,” tandas Ketua LSM Jarinkobar NTB Munawir kepada wartawan, Kamis (22/1).

Menurutnya, pemda sedang dipermainkan harga dirinya.

Dalam hal ini, jelasnya, seharusnya pemda jangan diam, padahal sudah jelas melanggar ketentuan bahkan pidana.

Sebelumnya Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony geram dengan tindakan pihak pengelola Hotel dan Restoran Warde

yang merusak segel di tempat hiburan karaoke yang telah dipasang Pemda Lobar sebagai tanda bahwa kegiatan hiburan tersebut ditutup.

Bahkan pengelola berani mengoperasikan hiburan itu, padahal tidak ada izin oleh Pemda.

Kaitan dengan itu, bupati memerintahkan Sekda Lobar H. M. Uzair dan Satpol PP mencabut izin Hotel dan Restoran Warde. Tidak hanya itu, bupati juga memerintahkan untuk memprosesnya secara hukum sebab tindakan mencabut plang segel termasuk katagori pidana. (her)

Giri Menang (Suara NTB) – Maraknya galian C di Lombok Barat (Lobar) khususnya daerah Gerung dan sekitarnya disorot DPRD Lobar. Alasannya, pengawasan aktivitas galian C ini lemah. Awalnya ketika proses izin saja diurus, namun setelah itu Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) tidak mengontrolnya.

“Pengawasan SKPD terhadap galian C lemah, awalnya saja diurus. Namun setelah itu tidak dikontrol,” kritik anggota DPRD Lobar dari Fraksi Partai Demokrat, L. Didit Suryawan, belum lama ini.

Dijelaskannya, dari zonasi yang dirancang Distamben, seharusnya di beberapa tempat di Gerung bukan galian C jenis tanah urug, namun justru digali tanah urug. Ia juga mempertanyakan dari segi keamanan aktivitas galian C itu sendiri, baik bagi penambang dan masyarakat. Masyarakat juga mengeluh karena terganggu dengan debu dari aktivitas galian tersebut.

Sementara pengawasan

dinas sendiri belum maksimal, sebab di beberapa lokasi debu dibiarkan begtu saja.

Bahkan di beberapa lokasi justru kendaraan pengangkut galian C menganggu masyarakat. “Ini seharusnnya diawasi dinas,” sarannya.

Diketahui,Distamben telah mengusulkan zonasi tambang galian C terdiri dari tanah urug, pasir dan batuan. Sejauh ini pihaknya mengusulkan lima zonasi di lima kecamatan yakni Gerung, Labuapi, Narmada, Gunungsari dan Batulayar. Lima zonasi memiliki zonasi yang berbeda-beda.

Seperti Narmada masuk zonasi galian C untuk jenis pasir, karena penghasil air.

Untuk tambang galian jenis bebatuan zonasinya di Gerung di Desa Taman Ayu dan Bongor Kecamatan Labuapi. Untuk tanah urug zonasinya ada di Gapuk Gerung dan Batulayar. Pihaknya mengharapkan Distamben menerapkan sistem pengambilan galian C sesuai dengan zonasi. (her)

Saluran Irigasi di Lobar Segera Diperbaiki Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan (Dispertanakbun) Lombok Barat (Lobar), H. Chairul Bahtiar menyatakan, ada lima masalah yang dihadapi petani khusus untuk meningkatkan produktivitas.

Masalah yang dihadapi itu, ujarnya, irigasi, pupuk, vaksin, penyuluh serta sarana produksi. ‘’Karenanya di tahun 2015 ini untuk Lobar pemerintah pusat melalui APBN murni mengucurkan bantuan untuk perbaikan irigasi sebanyak 2.400 hektar. Di mana dalam kurun waktu Januari-Maret pemerintah pusat akan membangun irigasi sepanjang 900 hektar dan pada bulan April melalui APBD perubahan akan kembali membangun irigasi sepanjang 1.500 hektar,’’ terangnya, ketika pencanangan upaya khusus peningkatan produksi dan produktivitas serta kualitas atau mutu produk pertanian di Gerung, Kamis (22/1).

Kegiatan ini dihadiri Bupati Lobar Dr.H. Zaini Arony bersama Dandim 1606/Lobar dan kepala pusat distribusi dan cadangan pangan pada Badan Ketahanan Pangan Nasional Kementrian Pertanian RI Beny Rahman. Pencanangan ini merupakan rangkaian dari kegiatan nasional serta arahan umum Presiden RI ke masyarakat dalam rangka swasembada padi, jagung dan kedelai yang di-launching di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) 20 Januari lalu.

Menurutnya, dalam melaksanakan upaya khusus di bidang pertanian ini, Menteri Pertanian bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat (AD) telah melakukan kerjasama dan menandatangani pakta integritas untuk ikut bersama

mensukseskan upaya khusus peningkatan swasembada padi, jagung dan kedelai.

Khusus untuk perbaikan irigasi pertanian, di tahun 2015 ini Lobar akan memperoleh bantuan dari pemerintah pusat melalui APBN murni untuk perbaikan irigasi sebanyak 2.400 hektar.

Sementara itu, Bupati Lobar H. Zaini Arony dalam sambutannya mengatakan sektor pertanian adalah salah satu sumber pendapatan daerah selain pariwisata. Atas dasar itu, ujanya, pertanian perlu mendapat perhatian khusus. “ Kita di Lobar dengan hasil padi 36 ribu ton kering giling setahun sudah surplus, sehingga Lobar menjadi salah satu penyangga pangan nasional,” tandasnya.

Di kesempatan tersebut, bupati Lobar ini juga menyinggung masalah menyempitnya lahan pertanian di Lobar saat ini, dari sebelumnya lahan pertanian di Lobar sebanyak 17 ribu hektar telah menyusut menjadi 16 ribu hektar. Maraknya pembangunan di Lobar saat ini membuat banyak masyarakat mengalihfungsikan lahan pertaniannya untuk bisnis lain, seperti untuk pertokoan, perumahan dan lainnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Nasional Kementerian Pertanian RI, Beny Rahman mengatakan pihaknya yakin Lobar akan mampu meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Pasalnya dengan keadaan seperti saat ini Lobar sudah mampu menjadi bagian dari daerah penghasil pangan nasional bahkan Lobar menjadi salah satu lumbung swasembada pangan di Indonesia. (her)

(Suara NTB/her)

CANANGKAN - Bupati bersama Dandim 1606/Lobar saat pencanangan upaya peningkatan produktivitas pertanian di Gerung, Kamis (22/1).

SUARA NTB Jumat, 23 Januari 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kembalikan Kerugian Negara

Gaji PNS di KSB Dipotong (Suara NTB/bug)

ASET - Salah satu lahan dari sekian banyak aset pemerintah KSB yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Penelusuran Aset KSB Belum Rampung Taliwang (Suara NTB) Proses penelusuran aset dalam rangka inventarisasi aset daerah oleh Inspektorat Kabupaten (Itkab) Sumbawa Barat hingga kini belum tuntas. Berdasarkan data terbaru Itkab, tersisa tiga Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan Sekretariat Daerah (Setda) yang masih dilakukan penelusuran.

“Secara umum progres profil aset kita yang sudah bisa ditelusuri mencapai 80 persen. Tinggal tiga SKPD dan Setda yang belum tuntas sepenuhnya dan masih kita lakukan penelusuran,” jelas Inspektur Itkab Sumbawa Barat, Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si kepada media ini, Kamis (22/1).

Tiga SKPD yang belum tuntas ditelusuri aset yang dimilikinya tersebut masing-masing Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD), Dinas Kesehatan (Dikes) dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora). Ady menyebutkan, masih terus berlangsungnya pendataan aset di ketiga SKPD termasuk Setda disebabkan banyaknya aset daerah yang tersimpan di sana. Ditambah lagi penempatan aset tidak terfokus pada SKPD namun hingga ke unit pelayanannya seperti sekolah dan Puskesmas. “Bayangkan untuk sekolah ada sekitar 80 unit yang kita miliki. Di sana aset-asetnya tetap harus kita data sampai yang ada di pelosok. Demikian juga dengan Puskesmas misalnya. Kan tidak hanya di Taliwang saja, tapi sampai ke Talonang sana. Jadi butuh waktu ekstra kita untuk melakukan penelusuran aset,” timpalnya.

Khusus di Setda, Ady mengungkapkan, aset tanah yang banyak belum terdata. Tim memerlukan waktu untuk mendata setiap aset lahan yang berada di bagian pembangunan Setda tersebut, karena lokasinya yang tidak berada di satu tempat.

“Anggota tim kita juga terbatas walau dibantu tenaga dari Setda sendiri, tetap kita butuh waktu ekstra untuk menelusuri aset tanah daerah yang jumlahnya banyak itu,” cetusnya.

Dra. Hj Tali’ah selaku ketua tim yang menelusuri aset di Dinas Dikbudpora mengungkapkan, pihaknya dibantu tenaga dari dinas terkait agak kerepotan untuk mendata tiap aset dinas. Terutama yang ada di sekolah-sekolah, mengingat lokasinya tersebar di seluruh wilayah kecamatan hingga ke pelosok desa. “Sampai sekarang kami masih terus bekerja karena masih ada banyak aset sekolah yang belum masuk data,” terangnya.

Menurutnya, total aset di Dinas Dikbudpora termasuk yang berada di tangan sekolah jumlahnya mencapai 13.000 item. Hingga memasuki bulan Januari 2015 ini, sementara yang sudah terdata sebanyak 8.271 item. “Untuk SKPD-nya sendiri sebenarnya sudah selesai. Sekarang tinggal sekolahsekolah saja dan kami terus bekerja agar bisa tuntas dalam waktu yang tidak lama lagi,” kata Hj Tali’ah.

Untuk diketahui, penelusuran aset daerah ini telah dilaksanakan sejak bulan Oktober 2014 lalu. Kegiatan ini pun merupakan instruksi bupati KSB, Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM dalam rangka mengejar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2015 ini. (bug)

Wagub Resmikan Bank NTB Syariah Cabang Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB)Wakil Gubernur NTB, Muh. Amin, S.H, M.Si, meresmikan Bank NTB Syariah Cabang Sumbawa, Kamis (22/1).

Seraya mendorong PT Bank NTB untuk memenuhi modal inti sebesar Rp 1 Triliun untuk masuk ke buku 2 pada 2016 sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Bank NTB juga melaunching produk Cash Manajemen Sistem, hal baru bagi kita. Ini merupakan suatu terobosan.

Namun patut menjadi perhatian agar modal inti Bank NTB disinkronkan dengan aturan yang ada. Untuk menuju modal inti Rp 1 Triliun pada 2016. Kita harapkan kepada jajaran Dikreksi menjalin komunikasi yang baik terutama dengan pimpinan dan anggota DPRD NTB, sebagai mitra strategis yang tidak boleh ditinggal. Begitu pula dengan Kabupaten/Kota,” tegas Wagub.

Hal ini menurutnya penting diperhatikan. Sebab kalau kita tidak masuk ke buku 2, maka penilaiannya akan berbeda. Warga masyarakat menunggu juga, karena Bank itu sangat sensitif dan rentan dengan berita negatif. Kalau hal itu (buku 2) tidak bisa tercapai, maka bisa merugikan bank dan bisa terjadi trust pihak ketiga. Dana pihak ketiga sangat penting untuk menyokong kelangsungan Bank. Meski demikian, pihaknya optimis Bank NTB bisa menju ke Buku 2 tahun 2016.

Dirut Bank NTB, Komari Subakir, menjelaskan upayanya masuk ke buku 2. Sesuai komitmen arahan dari pemegang saham, Bank NTB harus dibesarkan. Terpenting dalam buku 2, bisa mengembangkan sistem pembayaran yang luas termasuk sistem elektronik. “Kalau kami tidak masuk dalam buku 2, maka kita akan kalah bersaing . Kita tidak bersaing dengan BBPD-BPD yang lain, tetapi kami bersaing dengan Bank yang sudah masuk buku 4. Contohnya mandiri, BNI, BCA, BRI, Permata. Mereka itu pada posisi yang tinggi.

Untuk itu kita akan kita masuk ke buku 2,” terangnya.

Ikhtiar yang akan dilakukan bersama-sama dengan pemegang saham dari pemprov, kabupaten kota (eksekutif dan legislatif ) yang berjalan 5 tahun terahir ini modal intinya terus tumbuh. Terakhir Per 31 Desember 2014, modal inti sudah mencapai Rp 707 Milyar. Sesuai hasil rapat koordinasi akhir tahun lalu juga yang dipimpin Gubernur, bersama Bupati/Walikota beserta jajaran dan legislatif berkomitmen untuk menambah modal. Selain dari deviden, ada pula dari non dividen.

Sehingga diharapakan pada 2015 bisa mendekati angka Rp. 1 Triliun modal inti. “Target kami kepada OJK , adalah tahun 2016,” tukas Komari.

Selain itu, dalam rangka memberikan layanan syariah , maka pada tahun 2014/2015 dibuka kantor cabang pembantu syariah 3 unit pada tiga kabupaten yang selama ini memang belum ada. Dengan dibukanya tiga cabang syariah, yakni Sumbawa , Bima , dan nantinya di Lombok Tengah, maka seluruh Kab/Kota di NTB sudah memiliki layanan syariah. Bank NTB bertekad untuk mengembangkan syariah sesuai potensi ekonomi yang ada di daerah ini. (arn)

(Suara NTB/arn)

GUNTING PITA – Wagub NTB menggunting pita peresmian Bank NTB Syariah Cabang Sumbawa, Kamis.

Taliwang (Suara NTB) Hingga kini Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR) telah menjatuhkan sejumlah vonis bagi pihak-pihak yang telah dinyatakan merugikan keuangan Negara. Dengan vonis tersebut, para pihak pun dituntut untuk melakukan pengembalian sesuai dengan jumlah kerugian yang ditimbulkannya.

Namun demikian proses pengembalian oleh para pihak tak bisa sepenuhnya. Seperti misalnya kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat ini sudah diwajibkan mengembalikan. Mereka diberi kemudahan, sebab pembayaran hutang telah merugikan negara yang dilakukannya itu diambil dari gaji mereka mereka sebagai pegawai pemerintah.

“Bagi bendahara atau PNS yang dinyatakan harus melakukan pengembalian, mereka dipotong gajinya setiap bulannya,” jelas anggota MPTPTGR KSB, Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si kepada media ini, Kamis (22/1).

Pengembalian melalui proses pemotongan gaji bagi para PNS tersebut merupakan salah satu cara untuk meringankan beban pegawai bersangkutan. Ady mengatakan, pemerintah memberikan waktu selama satu tahun penuh bagi PNS untuk menyicil pengembalian kerugian negara yang disebabkannya tersebut. “Kalau sekaligus mereka tidak akan mampu. Karena ada yang jumlahnya sampai ratusan juta. Mereka ini tentu tidak bisa mengembalikan sekaligus, makanya dipotong saja dari gaji bulanannya,” timpalnya seraya mengungkapkan, jika untuk beber-

apa kasus seluruh gaji pegawai bersangkutan diambil sepenuhnya untuk membayar kerugian negara yang diakibatkannya.

“Jadi karena angkanya sangat besar, gaji mereka semuanya diambil untuk membayar. Misalnya saja gaji tersangka bendahara di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga (Dikbudpora), kasus yang dikenal sebagai kas tekor dan gaji pegawai yang terlibat di kasus penggelapan retribusi tower di Dinas Perhubungan Kominkasi dan Informatika (Dishubkominfo). Mereka itu gajinya sepenuhnya untuk membayar

(Suara NTB/dok)

Ady Mauluddin

pengembalian kerugian negara,” sambung Ady. Sementara ini Ady menyebutkan, sejumlah kasus kerugian negara yang telah diputus MP-TPTGR masih fokus di internal pemerintah. Namun demikian, beberapa kasus keru-

gian pihak ketiga pun telah ada yang diputus dan kemudian pihak bersangkutan diperintahkan melakukan pengembalian kerugian negara. “Pihak ketiga juga sudah ada, karena anggota Dewan juga termasuk pihak ketiga. Tapi kalau ditanya yang banyak mana, sementara PNS karena kita fokus internal dulu,” ujarnya.

Diakuinya dengan terbentuknya MP-TPTGR ini proses pengembalian kerugian negara semakin cepat. Sejauh ini progresnya pun dirasakan oleh pemerintah dengan terus menyusutnya jumlah kerugian negara yang disebabkan baik oleh para oknum di internal pemerintah maupun pihak ketiga. “Untuk yang sudah ditetapkan, tetap ada pengembalian. Sementara ini memang masih kecil karena belum banyak juga yang kita putuskan, tapi progressnya sangat baik,” tukasnya. (bug)

Usia Ke-56 Tahun

Sumbawa Butuh Melompat Lebih Cepat

(Suara NTB/arn)

BATU AKIK - Kajari Sumbawa dan Dandim 1607 Sumbawa mengunjungi dan mengamati batu akik Sumbawa pada kegiatan eksibishi, Kamis (22/1).

Eksibishi Batu Akik Sumbawa Ramai Dikunjungi Sumbawa Besar (Suara NTB) Eksibishi batu akik Sumbawa yang digelar Pemkab Sumbawa selama dua hari, yang berakhir Kamis (22/1), ramai dikunjungi. Dari kalangan pejabat hingga masyarakat umum, bertemu sesama pecinta batu. Bahkan hingga malam hari pengunjung tak pernah surut. Ladang bagi para perajin dan sumber rezeki baru bagi masyarakat pencari batu. Potensi yang bisa dikembangkan menjadi ekonomi kreatif baru di daerah ini.

Pantauan Suara NTB, perajin dari 24 kecamatan memamerkan jenis batu yang berbeda sesuai potensi wilayah mereka.

Pengunjung tak hanya sekadar melihat keindahan batu tersebut. Tetapi tak sedikit pula yang langsung memesan cincin batu akik di lokasi. Dengan harga batu akik yang bervariasi. Sesuai dengan jenis batu, tingkat kekerasan dan nilai seninya. Dari mulai harga puluhan ribu hingga jutaan rupiah.

Inisiator Eksibishi Batu, Kabag Humas Setda Sumbawa, Rachman Ansori, pun tak men-

gira tingginya antusiasme masyarakat terhadap batu yang memang tengah booming di Sumbawa. Para perajin semakin banyak yang ingin mendaftarkan hasil karya cincin batu khas Sumbawa. Masyarakat juga banyak yang meminta agar kegiatan ini diperpanjang. “Banyak yang minta kegiatan ini diperpanjang,” tukasnya.

Melihat besarnya antusiasme tersebut, Ansori optimis kedepannya batu akik khas Sumbawa akan terus diminati. Apalagi jenis batu yang ada di Sumbawa tak ditemukan di daerah lain. “Batu kita semakin terkenal. Inilah tujuannya kita gelar kegiatan semacam ini, sebagai wadah promosi,” terang Ansori.

Tak hanya itu, dukungan pemerintah juga terus mengalir terhadap pengembangan potensi batu di Sumbawa. Sebagai salah satu bentuk pengembangan ekonomi kreatif baru. Bahkan Wakil Gubernur NTB, juga telah menjanjikan masing-masing perwakilan perajin di 24 kecamatan akan diberikan bantuan mesin penghalus batu cincin.

Camat Lenangguar, Tajuddin S.H, yang ikut memfasilitasi perajin batu, tak segan ikut mempromosikan keunggulan batu akik dari Lenangguar.

Bahkan, diklaimnya, perajin dari Lenangguar adalah “pemain lama” yang sudah lama berkecimpung di bidang perbatuan. Hingga karyanya patut untuk dihargai cukup mahal.

Wakil Bupati Sumbawa berjanji akan membuatkan semacam lokasi khusus di dalam kota Sumbawa untuk para perajin. Agar usaha kreatif ini bisa terus berlanjut secara konstan. “Kita sudah sediakan lokasinya,” ujarnya, disela-sela kegiatan eksibishi.

Wakil Gubernur NTB, Muh. Amin, S.H, pun mendukung kegiatan dimaksud. Dari kerajinan batu tersebut, bisa dibentuk sebuah komunitas, untuk kedepannya dibuatkan Koperasi sehingga pengelolaannya bisa terorganisir. ”Kalaupun selanjutnya diselenggarakan pameran Batu Akik, Pemerintah Provinsi siap memfasilitasi, yang penting hasil kerajinan bisa dikemas dengan baik,” katanya. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam usianya yang ke-56 tahun, Sumbawa sudah banyak menorehkan prestasi dan penghargaan. Namun, hal itu saja tidak cukup. Kedepannya Sumbawa butuh melompat lebih cepat untuk kemajuan daerah ini. Apalagi saat ini eranya kreativitas. Tidak hanya dunia usaha yang kreatif, tetapi pemerintah dan birokrasinya juga harus kreatif “Ibaratnya, Kabupaten Sumbawa ini sudah lari. Tetapi lari saja tidak cukup, perlu melompat. Artinya, untuk bisa maju ke depan, salah satu faktor kunci mengembangkan ekonomi kreatif. Ini bisa berkembang cepat di Sumbawa, karena bahan bakunya sudah cukup. Tinggal bagaimana mengkreasikan dunia usaha, masyarakat dan birokrasinya juga harus kreatif,” kata mantan Wakil Gubernur NTB, H. Badrul Munir, terkait HUT Sumbawa yang disampaikan kepada Suara NTB, Kamis (22/1).

Menurut BM, panggilan akrabnya, jangan berharap Sumbawa bisa cepat maju, tanpa ditunjang oleh mesin birokrasi yang kreatif. Era sekarang

(Suara NTB/arn)

Kamaluddin

adalah eranya kreativitas, bukan lagi potensi. “Biar potensi besar, kalai tak bisa dikelola, percuma juga,” tandasnya.

Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Kamaluddin S.T, juga tak segan memuji kemajuan yang diraih Sumbawa dalam beberapa tahun terakhir. Dari sisi fisik luar biasa perubahan wajah daerah daerah ini. Ditunjang oleh kondusivitas daerah.

Tingkat pertumbuhan ekonomi juga membaik. Namun dari segi mentalitas masyarakatnya masih perlu diubah, pola fikir dan etos kerja harus dipacu agar bisa mengimbangi konsep dan program pemerintah. Sebab kadang di lapangan tidak seirama. “Konsep dan program yang bagus tidak akan opimal, kalau masyarakatnya tidak mengapresiasi. Etos kerja masyarakat harus terus dipacu,” tukasnya.

PR pemerintah saat ini membangun mentalitas yang kuat dan semangat kerja yang baik. Berbaghai program prestisius pemerintah, seperti Bumi Sejuta Sapi dan Kabupaten Peternakan, misalnya tidak akan optimal di lapangan tanpa daya dukung yang tinggi dari masyarakat. (arn)

(Suara NTB/arn)

H. Badrul Munir

Draf Raperda Inisiatif Dewan Rampung Upacara Peringatan HUT Ke-56 Awal Februari Kabupaten Sumbawa Berjalan Khidmat

Sumbawa Besar (Suara NTB) Upacara peringatan HUT Kabupaten Sumbawa ke-56, Kamis (22/1), berlangsung lancar dan khidmat. Dipimpin Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Arasy Muhkan, dipaparkan taburan prestasi sekaligus apresiasi bagi seluruh elemen masyarakat Sumbawa. Namun Sumbawa yang sudah berlari cepat masih butuh lompatan besar bagi kemajuan daerah.

Kabupaten Sumbawa yang juga terkenal dengan sebutan Tana’ Samawa kelahirannya tidak lepas dari kelahiran bangsa Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, pemerintah di Tana’ Samawa menjadi Swapraja Sumbawa yang bernaung di bawah Provinsi Sunda Kecil, sejak saat itu pemerintah terus mengalami perubahan mencari bentuk yang sesuai dengan perkembangan yang ada sampai dilikuidasinya daerah Pulau Sumbawa pada tanggal 22 Januari 1959.

Upacara peringatan HUT dihadiri Wakil Gubernur NTB beserta Istri, Sekda Sumbawa, Bupati dan Walikota se-NTB, para Kepala FKPD Sumbawa, para Kepala SKPD, para tamu undangan baik toga, toma, jajaran pemerintah Kabupaten Sumbawa, dan para pelajar Kota Sumbawa Besar. Yang dibuka dengan atraksi drum band dari SDN 6 Sumbawa, dan grup drum

(Suara NTB/arn)

KHIDMAT - Suasana upacara peringatan HUT Kabupaten Sumbawa yang berjalan khidmat. band Gita Sabalong Samalewa.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wabup, dijelaskan banyaknya makna strategis yang dapat dipetik sebagai hikmah dari peringatan HUT. Terpenting adalah hendaknya dalam momentum tersebut dijadikan wahana untuk meneguhkan komitmen, bersatu padu memberikan karya dan prestasi yang terbaik bagi tana samawa, sesuai dengan kapasitas, kapabilitas dan kompetensi masing-masing. Makanya sangat relevan apabila pada momentum HUT kali ini mengangkat tema “Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Cermat, Kerja Ikhlas dan Kerja Tuntas untuk Mewujudkan Kabupaten Sumbawa Yang Lebih Maju Dan Berdaya Saing”.

Memasuki tahun terakhir dari periode RPJMD 20112015, lanjut Wabup, perlu merefleksikan diri terkait perjalanan pemerintahan dan pembangunan sepanjang periode. Beberapa penghargaan yang diperoleh oleh Kabupaten Sumbawa sela-

ma ini, menunjukkan kepercayaan pemerintah pusat kepada Sumbawa. Salah satunya dengan ditunjuknya Bupati Sumbawa maupun beberapa Kepala SKPD dalam rapat-rapat kerja tingkat nasional baik sebagai leader, public lecture, keynote speaker maupun narasumber/pembicara nasional. Selain itu juga kepercayaan Pemerintah Provinsi NTB yang telah menunjuk Kabupaten Sumbawa sebagai tuan rumah penyelenggaraan STQ Provinsi NTB tahun 2014 dan Hari Pangan se-Dunia tingkat Provinsi NTB yang berjalan dengan sukses.

Di akhir upacara dilaksanakan penyerahan Souvenir berupa Batu Akik Sumbawa dari Wakil Bupati Sumbawa kepada Wakil Gubernur NTB, dari Ibu Wakil Bupati Sumbawa kepada Ibu Wakil Gubernur NTB, serta kepada para tamu undangan VIP. Para tamu undangan pun tampak tergiur dengan keindahan batu Sumbawa. (arn)

Taliwang (Suara NTB) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menargetkan materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan diajukan sebagai Raperda inisiatif pada tahun 2015 ini rampung pada awal Februari mendatang.

Wakil ketua DPRD KSB, Fud Syaifuddin, ST, Kamis (22/1) mengatakan, saat ini tiga Komisi di DPRD tengah melakukan penelitian serta kajian terkait sejumlah persoalan di daerah sesuai bidang kerjanya yang dipandang perlu untuk dibuat regulasinya. “Kita sudah berikan kewenangan ke Komisi. Jadi mereka sekarang di lapangan memantau persoalan mana saja yang sekiranya butuh dibuat aturannya di masyarakat,” jelasnya kepada wartawan, Kamis (22/1).

Ia menyebutkan, sementara ini dari ketiga Komisi masing-masing telah memiliki rencana Raperdanya. Seperti misalnya, Komisi I yang kemungkinan akan mengangkat persoalan sistem pendidikan gratis di daerah, Komisi II tentang regulasi pemerintahan desa, sedangkan Komisi III mengenai aturan percepatan pembangunan infrastruktur jalan kabupaten.

“Rencana itu kemungkinan bisa berubah tergantung nanti Komisi bagaimana menilai, yang paling urgen mana untuk dibuat aturannya lebih dulu,” paparnya.

Meski belum seluruh Komisi menetapkan persoalan apa yang dijadikan tema dalam Raperda inisiatifnya, Fud tetap optimis pada awal Februari nanti, tiap

Komisi telah memiliki satu Raperda yang siap diajukan dalam proses pembahasan di internal nantinya. “Saya yakin teman-teman di Komisi bisa selesai. Sekarang kan sudah ada juga Komisi yang menetapkan tapi butuh kajian lagi untuk memperdalam sebelum diajukan,” klaim politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Sambil menunggu masingmasing Komisi menetapkan dan menyiapkan draf Raperda insiatif, saat ini pihaknya telah menerima pengajuan Raperda dari pihak eksekutif. Ia menyebutkan, dari pemerintah sebanyak 59 Raperda yang diajukan untuk dibahas dalam setahun ke depan. “Dari eksekutif banyak. Makanya kita tahun ini minimal satu saja dari tiap Komisi, jadi mungkin ada tiga saja yang akan kita ajukan dalam Raperda inisiatif,” tambahnya.

Puluhan draf Raperda yang diajukan pihak eksekutif itu, kata Fud saat ini berada di tangan Badan Legilsatif (Baleg). Raperda tersebut tengah ditelaah sebelum akhirnya diajukan ke rapat internal lembaga untuk memilah draf Raperda mana saja yang bisa dilanjutkan ke tingkat pembahasan dan mana yang tidak.

“Selain soal urgensi dari Raperda itu, kita juga harus lihat waktu selama setahun itu cukup atau tidak kita bahas. Makanya tidak semua nanti Raperda yang diajukan eksekutif itu akan kita setujui untuk dibahas tahun ini,” imbuhnya. (bug)

SUARA NTB Jumat, 23 Januari 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

DPRD Dompu Bentuk Pansus Investasi Dompu (Suara NTB) DPRD Kabupaten Dompu memutuskan untuk membentuk panitia khusus (pansus) investasi. Pembentukan pansus ini didorong oleh adanya beberapa investasi di Dompu yang dinilai hanya memanfaatkan izin dan tidak transparan dalam perizinan.

Pansus ini diyakini akan berjalan sesuai fungsinya hingga memperoleh penerangan soal investasi di Dompu.

Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos, Kamis (22/ 1) mengatakan, pihaknya sudah putuskan akan membentuk pansus investasi untuk menelusuri beberapa investasi di Dom(Suara NTB/ula) pu. Pansus ini akan meYuliadin nelusuri beberapa investasi seperti peralihan hak guna usaha (HGU) PT Bali Anakardia (BA) ke PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS), PT Sumbawa Timur Mining (STM) dan investasi lainya di Dompu.

Data yang kita miliki, PT SMS memiliki dokumen yang lengkap dalam berinvestasi di Dompu. Peralihan HGU dari PT BA ke PT SMS, tidak ada rekomendasi Dewan. Bahkan izinnya pun tidak ada ditembuskan ke Dewan, sementara di Camat ada,” kata Yuliadin. Yuliadin menjamin, pansus investasi ini akan berjalan dan tidak asal pansus. Apalagi dirinya cukup memahami beberapa persoalan yang ada dan telah memiliki beberapa dokumen awal.

Wakil Ketua DPRD Dompu, Sirajuddin, SH saat hearing bersama aliansi masyarakat tani menegaskan keberadaan PT SMS yang berinvestasi pada tanaman tebu dan berencana membangun pabrik gula di Doropeti tidak sepengetahuan pihaknya. Ia pun mempertanyakan peralihan HGU PT BA ke PT SMS, yang notabene PT BA sudah masuk lis merah akibat menelantarkan lahan. “Peralihan HGU itu, Dewan sama sekali tidak dilibatkan,” tegasnya. (ula)

Ayah Pembunuh Anak Dievaluasi di RSJ Kota Bima (Suara NTB) Sidang kasus pembunuhan anak oleh ayah kandung, Abdul Khalid (31) yang terjadi pada tahun 2014 lalu kini tengah memasuki proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima. Hanya saja, sidang dengan proses pemeriksaan saksi ini masih terkendala, menyusul dikirimnya Khalid ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mataram untuk dilakukan evaluasi.

Ketua PN Raba Bima melalui Fatchu Rokhman, SH yang dikonfirmasi, Kamis (22/1) menyebutkan persidangan Khalid sedianya dilaksanakan pada Kamis kemarin. Namun sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ini ditunda karena yang bersangkutan harus dibawa ke RSJ di Mataram. “Dia akan dibawa untuk di chek up lagi di RSJ Mataram,” tutur Fatchu.

Pengecekan atau evaluasi ini harus dilakukan, pasalnya menurut informasi dari majelis hakim, ada dua surat menyatakan keterangan berbeda. Dua surat yang semuanya dari RSJ ini, satu dari dokter dan satu lagi merupakan hasil visum. Dalam surat keterangan dokter menyatakan jika terdakwa tersebut telah sembuh. Namun belakangan di surat yang lain, menerangkan mengenai kondisi kejiwaannya. “Oleh karena itu majelis hakim meminta dievaluasi tentang kejiwaan,” terang Facthu.

Evaluasi tersebut diperkirakan akan memakan waktu selama seminggu dan selesai pada Senin depan. Oleh karenanya, sidang kemarin ditunda karena terdakwa masih dievaluasi. Namun saat ini pihaknya masih menunggu kabar dan tidak mengetahui pasti apakah sudah di Bima atau masih di Mataram karena Khalid masih dalam tanggungan JPU. Ditambahkannya, Khalid yang merupakan pembunuh anak kandung ini dikenakan pelanggaran UU Perlindungan Anak dan KUHP pembunuhan dengan ancamannya 15 sampai 20 tahun penjara.

Seperti diketahui sebelumnya, Khalid, tega membunuh anak kandungnya sendiri yang masih berusia lima tahun. Saat itu, Khalid melakukan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan pisau cutter. Saat itu versi motif pembunuhan beragam, ada yang menyebut dia tega membunuh anaknya karena masalah ekonomi namun ada juga yang menduga dia melakukan tindakan tersebut karena masalah kejiwaan.

Belakangan saat dalam penanganan penyidik Sat Reskrim, Khalid sempat dibawa ke Mataram untuk pemeriksaan kesehatan. Namun saat dalam perawatan, yang bersangkutan justru melarikan diri dari RSJ dengan menjebol plafon. Lantaran dinyatakan sehat, Khalid kemudian dibawa kembali ke Bima untuk melanjutkan proses hukum hingga akhirnya menjadi tahanan kejaksaan. (use)

Belum Diresmikan

Gedung Samakai Dompu Bocor Dompu (Suara NTB) paruga Samakai Dompu yang dikerjakan tahun 2014 senilai hampir Rp 11 miliar menjadi salah satu gedung megah di Dompu. Namun gedung yang belum diresmikan tersebut justru sudah bocor atapnya dan bahkan retak lantai duanya.

Berdasarkan pantauan Suara NTB, Kamis (22/1), terlihat pada pojok kanan atap lantai dua gedung plafonnya rusak akibat terkena rembesan air hujan. Gedung yang diserahterimakan akhir Desember 2014 lalu ini diduga atapnya bocor. Pada dinding sebelah kiri bagian depan juga terlihat ada rembesan air. Selain itu, pada lantai dua gedung pada beberapa bagian banyak yang retak dan lantai semen tersebut seperti akan terkelupas.

Kepala Bagian Umum Setda Dompu, M Amin, S.Sos kepada Suara NTB yang dihubungi mengatakan, kebocoran atap gedung Paruga Samakai akan langsung diperbaiki kontraktor pelaksana karena masih dalam tahap pemeliharaan. “Tadi ada orang kepercayaan perusahaan itu di Dompu yang datang tanya tangga untuk memperbaiki (atap yang bocor),” kata Amin.

Terkait keretakan lantai dua gedung, dikatakan Amin, tidak berpengaruh pada konstruksi beton dan hanya campuran lapisan atas lantai. Sehingga tidak berpengaruh pada gedung. Namun kerusakan itu akan diperbaiki saat finishing ketika dipasangi kursi. “Nanti mereka akan mem-finishing saat kursi dipasangkan,” aku Amin.

Proyek pengerjaan gedung paruga Samakai Dompu dikerjakan oleh PT Gaung Nusa Persada tahun 2014 dengan nila kontrak Rp 10 miliar lebih. Proyek ini rampung dikerjakan akhir Desember 2014 lalu dan hingga saat ini belum diresmikan penggunaannya oleh pemerintah. Namun beberapa kegiatan dan pesta pernikahan sudah memanfaatkan gedung paruga Samakai. (ula)

(Suara NTB/ula)

BOCOR – Seorang warga menunjuk ke arah plafon gedung paruga Samakai yang bocor, Kamis (22/1).

Halaman 7

Babinsa di Dompu Kembali Terima Senpi dari Warga

(Suara NTB/ula)

RAIB – Gedung paruga Samakai Dompu yang sudah selesai direhab.

Aset gedung ini raib entah kemana.

Aset Gedung Samakai Dompu Diduga Raib Dompu (Suara NTB) Aset gedung Samakai Dompu seperti 700-an kursi, meja, terop, dan sound system bernilai ratusan juta rupiah diduga raib. Perusahaan Daerah (Perusda) selaku pengelola pertama dan Bagian Umum Setda Dompu yang membongkar gedung sama-sama tidak mengetahui keberadaan aset gedung.

Direktur perusahaan daerah (Perusda) Kapoda Rawi Dompu, Nasrun Hanif, SE kepada Suara NTB, Rabu (21/1), mengaku tidak tahu keberadaan aset gedung Samakai Dompu. Pembongkaran gedung Samakai dilakukan tanpa koordinasi dengan pihaknya, sehingga sejumlah aset gedung tidak tahu keberadaannya. “Kita tidak diajak koordinasi. Tiba-tiba saja kita lihat ada pemagaran keliling dan ada pembongkaran gedung,” aku Nasrun Hanif.

Dikatakan Nasrun Hanif, kursi inventaris gedung Samakai Dompu sebanyak 700-an

biji kursi besi hitam dan sekitar 150 biji kursi besi hijau.

Selain kursi juga terdapat terop di samping gedung, meja, dan sound system yang terpasang di atap gedung. “Semua itu tidak tahu kemana?” katanya.

Kepala Bagian Umum Setda Dompu, M Amin, S.Sos yang dihubungi terpisah mengatakan, saat pembongkaran dilakukan, aset-aset gedung seperti kursi, meja, terop dan sound system dalam gedung sudah tidak ada.

“Saat dilakukan pembongkaran, sudah tidak ada barang-barang (aset gedung) itu,” katanya.

Pembongkaran gedung Sa-

makai Dompu tahun 2014 lalu, lanjut Amin, sempat dilelang.

Tapi tidak ada yang sedia, sehingga dibongkar sendiri oleh PT Gaung Nusa Persada selaku kontraktor pelaksana.

“Pembongkaran dibayar oleh kontraktor. Bukti pembayaran ada di laporan pendapatan kita,” aku Amin yang lupa nilai aset yang dibayar PT Gaung Nusa Persada kepada daerah.

Sebelum direhab pemerintah daerah, gedung Samakai Dompu sempat direhab Perusda Kapoda Rawi Dompu bersama Wisma Praja Dompu dan wisma Dompu di Mataram. Anggaran yang digelontorkan pun cukup besar. Dari Rp 4 miliar dana penyertaan modal pemerintah ke Perusda Kapoda Rawi, sekitar Rp 2 miliar digunakan untuk rehab tiga bangunan ini dan Rp 2 miliar lainnya dimanfaatkan untuk menstabilkan harga jagung tahun 2012. (ula)

Diduga Perkosa Mahasiswi

Oknum Mahasiswa Segera Diadili Kota Bima (Suara NTB) Seorang oknum mahasiswa salah satu Perguruan Tinggi (PT) di Kota Bima terancam duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima. Oknum mahasiswa berinisial Haj (23) asal Desa Dumu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima ini hendak disidangkan lantaran diduga memperkosa teman wanitanya, Kar (20) yang juga seorang mahasiswi PT di Kota Bima.

Ketua PN melalui Humas PN Raba Bima, Fatchu Rokhman, SH yang dikonfirmasi, Kamis (22/1), menyebutkan oknum mahasiswa ini akan menjalani persidangan Selasa depan. Rencanannya, sidang pertama tersebut dengan pembacaan dakwaan. Sesuai surat dakwaan yang diterima, dugaan pencabulan dan pemerkosaan ini

Gugatan ke Pemkab Bima Ditarik Bima (Suara NTB) Gugatan terhadap Pemkab Bima menuntut ganti rugi terhadap lahan SDN Negeri dan SDN Inpres Desa Keli belum final. Pasalnya, berkas gugatan yang sempat diajukan tersebut ditarik kembali oleh ahli waris, Zakariah cs melalui kuasa hukumnya, Abdul Gani, SH. Ketua Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima melalui Humas, Fatchu Rokhman, SH yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (22/1) menyebutkan lantaran sudah masuk, bahkan pihaknya sudah akan didaftarkan dan mau melakukan penjadwalan sidang. Namun belum juga sempat penjadwalan, berkas gugatan kembali dicabut dengan alasan ada yang hendak diperbaiki.

“Kemarin gugatan sudah masuk ke kita, sudah mau didaftarkan tapi ditarik lagi oleh kuasa hukum karena ada perbaikan,” terangnya.

Dijelaskannya, gugatan ini merupakan gugatan yang kedua terkait permasalahan tanah tempat dibangunnya gedung SDN dan SD Inpres Keli dimaksud. Sebelumnya, gugatan dilayangkan oleh Saleh melalui kuasa hukumnya, M. Rum, namun saat itu ditolak. Saat itu Saleh menyebutkan jika lahan tersebut merupakan tanah warisan orang tua.

Selanjutnya, saat ini gugatan dilayangkan oleh penduduk yang menguasai sebelah timur atas nama Zakariah cs. Gugatan ke Pemkab ini juga minta ganti rugi atas lahan yang sudah banyak mencetak generasi penerus dimaksud. Tergugat kedua ini juga mengaku sebagai ahli waris. “Tapi kita belum tahu berapa nilai gugatannya,” pungkas Fatchu. (use)

terjadi pada 29 November 2014.

Saat itu, katanya, korban diajak oleh pelaku yang kini telah menjadi terdakwa ke tempat kosnya di Lewiroa Kelurahan Monggonao Kota Bima. Padahal saat itu, dia dan korban hendak berangkat kuliah bersama. Namun saat di kos-kosan tersebut, pelaku diduga memperkosa korban. “Dan terjadilah kejadian seperti itu,”terangnya.

Tak terima atas tindakan tersebut, korban kemudian melaporkan peristiwa ini ke Mapol-

res Bima Kota. Selanjutnya, setelah dilimpahkan oleh Kejaksaan, pihaknya akan memulai persidangan oknum mahasiswa ini pada Selasa depan. Terkait persidangan ini, PN Raba Bima telah menunjuk majelis hakim yang diketuai oleh Dedi Herianto SH. Ditambahkannya, sesuai dengan berkas yang diterima, Haj didakwa dengan Pasal 285 KUHP tentang Pencabulan dan Pasal 289 KUHP tentang perkosaan dengan ancaman 6 tahun dan 9 tahun penjara. (use)

Dompu (Suara NTB) Upaya pendekatan secara persuasif kepada warga untuk menyerahkan senjata api (senpi) rakitan jenis peluru kelereng terus dilakukan Babinsa Jambu Kecamatan Pajo. Dua senjata kelereng kembali diserahkan warga secara sukarela, setelah 25 pucuk senjata diserahkan sebelumnya.

Babinsa Jambu, Serda Junaidin kepada Suara NTB, Kamis (22/1) mengaku kembali menerima dua pucuk senpi rakitan peluru kelereng dari warga Sanggalari Desa Jambu, Senin (19/1). Senjata ini diserahkan secara sukarela setelah diingatkan warga, ancaman memiliki senjata api rakitan. “Kemarin ada dua pucuk senjata jenis yang sama diserahkan warga Sanggalari dan akan kita serahkan ke Kodim untuk diamankan,” kata Junaidin.

Junaidin mengatakan, kemungkinan senjata jenis peluru kelereng masih ada pada warga dan belum diserahkan karena khawatir ancaman bagi mereka yang ketahuan memilikinya. Disosialisasikan pada warga, memegang senjata sanksinya lima tahun penjara, sehingga disembunyikan. “Insya Allah, pelan-pelan saya pendekatan dengan masyarakat, nanti akan dikumpulkan,” ungkapnya.

Serda Junaidin tergolong Babinsa yang cukup didengar karena

(Suara NTB/ula)

Junaidin kedekatannya dengan warga sejak menjadi Babinsa Jambu tahun 2003 lalu. Setiap hajat hidup masyarakat Jambu selalu dibantu dan difasilitasinya. “Saya selalu berusaha membantu masyarakat dalam apa saja yang direncanakan warga, sehingga kita menyatu,” kata lulusan TNI tahun 1999 ini.

Sebelum mengamankan dua senjata peluru kelereng, Seda Junaidin juga mengamankan 15 senjata dari warga Soroadu dan 10 senjata diserahkan warga Dusun Sanggalari. Senjata ini telah diamankan di Kodim 1614/Dompu dan akan dimusnahkan nantinya. (ula)

Hilangnya Bantuan untuk 34 Madrasah Dipertanyakan Bima (Suara NTB) Sekelompok pemuda yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pro Rakyat NTB melakukan unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima, Kamis (22/1). Para pemuda ini datang guna menanyakan kejelasan mengenai hilangnya anggaran untuk 34 madrasah se-Kabupaten Bima yang sebelumnya telah tertuang dalam APBD murni tahun 2014.

Budi, salah seorang pendemo dalam orasinya menyebutkan jika pihaknya datang guna menanyakan anggaran dimaksud. Di mana sebelumnya oleh DPRD Kabupaten Bima, telah mengetok anggaran untuk sekolah Madrasah seKabupaten Bima tersebut dalam APBD murni. Namun dalam perjalanannya, dalam APBD Perubahan tahun 2014, anggaran yang tak disebutkan nilainya ini justru hilang. “Untuk itu kami mendesak Bupati Bima agar segera memberikan pernyataan terkait masalah hilangnya anggaran madrasah ini,” ujarnya.

Dalam meningkatkan sumberdaya manusia (SDM), hal yang paling utama adalah pendidikan. Karena pendidikan merupakan sektor yang paling berperan dalam membentuk watak gen-

erasi. Sesuai dengan yang dikutip dari Bapak Proklamator bangsa, bahwa generasi yang menjadi penerus bangsa dan negara.

Apalagi dalam UU tentang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003, semua warga negara berhak mendapatkan pendidikanyanglayak.Dansalahsatuyang berperanaktifdalampembentukan generasi yang cerdas, inovatif, kreatif dan cakap yakni sekolah agama.

Oleh karenanya, terkait dengan hilangnyaanggaranini,diadanrekanrekannya juga mendesak agar Bupati Bima tidak mengeluarkan kebijakan secara sepihak.

Sementara itu, Pemkab melalui Kasubbag Informasi dan Pemberitaan Bagian Humas Setdakab Bima, Suryadin yang dikonfirmasi menyebutkan anggaran tersebut sebelumnya memang ada dalam APBD murni tahun 2014. Namun saat itu, dari APBD murni ke APBD perubahan terdapat evaluasi di tingkat Provinsi yang juga melibatkan BPK. Hasil dari evaluasi tersebut, BPK memberikan rekomendasi jika sekolah-sekolah tersebut tidak boleh diberikan anggaran karena merupakan kepemilikan pribadi.

Ada rekom BPK di mana yayasan yang berupa kepemilikan pribadi tidak bisa diberikan bantuan,” jawabnya. (use)

SUARA NTB Jumat, 23 Januari 2015

Lima Calon Hakim Agung dari NTB Gugur Mataram (Suara NTB) Dalam seleksi hakim agung melalui Komisi Yudisial (KY) beberapa waktu lalu, lima peserta asal NTB dinyatakan gugur. Para peserta gugur rata-rata pada saat seleksi akhir.

Namun demikian kesempatan masih terbuka. Saat ini ada sejumlah profesional asal NTB lainnya yang sudah mendaftar.

Lima peserta yang ikut seleksi sebelumnya berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari pengacara, akademisi, bahkan hakim senior. Secara kualifikasi kemampuan, menurut Koordinator Kantor Penghubung KY NTB, Ridho Adrian Pratama, sebenarnya peserta dari NTB bersaing dengan daerah lain.

“Tapi akhirnya ditentukan oleh seleksi di KY pusat dan DPR, mereka yang menentukan,” kata Ridho, Kamis (22/1).

Tapi seleksi itu sudah dibuka kembali. Dengan pertimbangan hakim Agung yang bertugas di Mahkamah Agung (MA) masih kekurangan. Disebut Ridho, ada kekurangan delapan personel hakim agung di MA, sehingga dibuka kembali kesempatan ke semua daerah. “Dari NTB pendaftarnya sudah ada masuk beberapa berkas. Sekarang berkas mereka masuk tahap seleksi administrasi,” terangnya. Para pendaftar ini juga berasal dari tiga kalangan tadi, pengacara, akademisi dan hakim yang berugas di NTB. Jika seleksi administrasi lulus, masih ada proses seleksi administrasi kedua.

Gambaran proses seleksi hakim agung ini diakuinya harus melalui proses berat. Setelah seleksi adminstrasi tahap pertama, masih ada seleksi administrasi kedua, sampai kemudian tahapan track record pendaftar, berlanjut ke wawancara. Proses itu ditangani oleh KY bidang rekruitmen.

Mereka yang lolos tahapan – tahapan berat itu, kemudian diajukan ke DPR untuk disahkan. (ars)

Perampok Berlian Diringkus Buser Polda NTB Mataram (Suara NTB) Tim Buru sergap dari Subdit III Jatanras Dit Reskrimum Polda NTB meringkus Mahsun alias Gondrong, salah seorang anggota gembong perampok sadis, Rabu (21/1) petang lalu. Setelah ditelusuri rangkaian dugaan kejahatannya, Mahsun ternyata kelompok yang pernah merampok rumah pengusaha di Sumbawa. Dia membawa kabur berlian bernilai ratusan juta rupiah.

Mahsun yang kini tak berdaya, diamankan di ruang penyidik Subdit III untuk dimintai keterangan. Dia mengakui perbuatannya. Bahkan dari hasil perampokan di Sumbawa itu, ia mendapat bagian Rp 10 Juta. “Saya waktu itu nunggu diluar, ndak ikut masuk. Cuma dapat Rp 10 Juta,” akunya. Tidak hanya perampokan di Sumbawa, Mahsun juga punya catatan aksi kejahatan di beberapa titik di Lombok, termasuk perampokan rumah dosen Unram di Ampenan tahun 2011 lalu.

Saat itu korban mengalami luka tebas di pinggang.

Menurut Kasubdit III Jatanras Dit Reskrimum Polda NTB, AKBP M. Eka Faturrahman, SIK, pelaku memang terkenal sadis. Tidak hanya menggunakan senjata tajam, kelompok Gondrong bahkan kerap menggunakan senjata api dalam aksinya. “Mereka ini tergolong sadis. Tidak segan-segan melukai korbannya dengan senjata yang dia bawa,” kata M. Eka Faturrahman.

Untuk menangkap Gondrong, butuh waktu pengintaian cukup lama. Sebenarnya Gondrong tercatat sebagai residivis, bahakn sudah beberapa kali masuk penjara dalam kasus pencurian dengan kekerasan (Curas), pencurian dengan pemberatan (Curat). Tim buser bahkan sudah pernah menembak batok kepala Gondrong, namun tak membuatnya kapok.

“Dia ditangkap saat konsolidasi untuk persiapan aksi perampokan. Beruntung tim kami di lapangan lebih cepat meringkus,” terangnya, seraya menambahkan, anggota komplotan Gondrong sebagian kabur. Saat ini tim Buser masih menyelidiki empat orang yang masih kabur. Sementara Gondrong masih diperiksa intensif dengan posisi diborgol dan mata ditutup. (ars)

(Suara NTB/ars)

DIRINGKUS - Mahsun alias Gondrong, Anggota gembong perampok sadis yang diringkus tim Buser Subdit III Jatanras Polda NTB, Rabu lalu.

Terpidana Mati Kasus Bali Nine akan Ajukan PK Denpasar (Suara NTB) Terpidana mati kasus narkoba yang dikenal dengan Bali Nine, warga Australia bernama Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, akan segera mengajukan peninjauan kembali (PK) perkara mereka.

“Kami merencanakan mengajukan PK. Kami sedang mempersiapkan bahan untuk PK,” kata pengacara kedua terpidana, Todung Mulya Lubis, usai menengok kliennya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Denpasar di Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Ia mengatakan hal-hal terkait pengajuan peninjauan kembali perkara tersebut ke Mahkamah Agung sedang dipersiapkan.

Todung menyatakan kedua terpidana dalam kasus Bali Nine, sebutan media internasional bagi komplotan narkotika dari Australia tersebut, menyerahkan sepenuhnya pengajuan peninjauan kembali kepada tim pengacara.

“Mereka menyerahkan semua kepada kita apa yang akan disampaikan,” tuturnya.

Namun pengacara itu belum memberi tahu kapan tepatnya peninjauan kembali akan diajukan. Dia hanya mengatakan bahwa pengacara akan menyampaikan pengajuan peninjauan kembali pekan depan.

Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Bali, Sugeng Riyono, mengatakan kuasa hukum Myuran sudah datang ke pengadilan untuk membahas prosedur pengajuan peninjauan kembali setelah upaya untuk mendapat grasi dari presiden ditolak.

“Mereka datang kesini untuk membahas prosedur PK itu,” ujar Sugeng Riyono.

Ia menjelaskan dalam pengajuan peninjauan kembali terpidana mati harus datang sendiri berkonsultasi tentang layanan tersebut.

“Upaya PK itu harus ada terpidana sendiri yang datang dengan didampingi penasehat hukumnya untuk berkonsultasi ke Pengadilan Tinggi,” ujarnya. (ant/bali post)

POLHUKAM

Halaman 8

Dua Kelompok Pengedar Narkoba Diringkus Mataram (Suara NTB) Jajaran Direktorat Narkoba Polda NTB berhasil membongkar dua kelompok bandar narkoba. Diantara pelaku, ada seorang wanita dan oknum polisi. Mereka hingga kini masih diinterogasi untuk mendalami gembong narkoba lainnya.

Penangkapan pertama terhadap kelompok Uri alias Riri (37), tanggal 16 Januari lalu, sekitar Pukul 08.00 wita. TKP penangkapan, di gang Merdeka 12 RT 5 Lingkungan Pelita Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang.

“Saat penggerebekan, Riri bersama dua temannya sedang pesta sabu - sabu. Mereka saat itu sedang pesta narkoba,” kata Dir Narkoba Polda NTB, melalui Kasubid Renmin, Kompol I Ketut Sukarja, SH, Kamis (22/1) kemarin.

Dari TKP ditemukan barang bukti seperti alat hisap narkoba, pipet, bong, perangkat lainnya, korek gas, juga alat timbangan yang mengindikasikan mereka sebagai pecandu narkoba. Dari hasil pengembangan penyelidikan, Riri dan dua rekannya dilaporkan masyarakat sering pesta narkoba. “Dari alat bukti itu, kami temukan juga alat timbangan sabu. Ini mengindikasikan bahwa mereka memang pengedar,” kata Sukarja.

Sedangkan dua rekan Riri, RY alias Aguns dan MA alias Arta, tidak dijadikan tersang-

(Suara NTB/ars)

BARANG BUKTI - Kasubid Renmin Dit Narkoba Polda NTB, Kompol I Nengah Sukarja menunjukkan barang bukti narkoba dari penggerebekan dua kelompok narkoba. ka. Polisi hanya menguji urine kedua orang ini dan dinyatakan positif. Atas dasar itu, keduanya hanya dikenakan wajib lapor. Penggerebekan kelompok kedua berlangsung Tanggal 17 Januari lalu Pukul 12.00 Wita, di Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan. Di sebuah rumah, Polisi mengger-

ebek empat pemuda yang sedang asyik pesta sabu sabu.

Empat tersangka yang dibekuk, NW alias Nengah (33), DS (28), KA (27) dan RY alias Bejo (33). Keempatnya berasal dari Desa Jagaraga.

Dari TKP ditemukan sejumlah barang bukti alat hisap sabu sabu, mengindikasikan

Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Mataram

Dari Sampah hingga Amdal Mataram (Suara NTB) Sebanyak tujuh fraksi menyampaikan pemandangan umum di hadapan sidang paripurna, Kamis (22/1) kemarin. Meski pada akhirnya semua fraksi menyatakan dapat menerima dan menyetujui empat raperda untuk dilanjutkan pembahasannya sesuai mekanisme yang berlaku, namun sejumlah sorotan terkait empat raperda itu mengemuka dalam pemandangan umum fraksi. Mulai dari persoalan sampah, limbah hingga amdal.

Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., fraksi PDIP melalui juru bicaranya, I wayan Wardana, SH., mengungkapkan, raperda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus benar-benar dapat mengatasi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Mengingat Mataram sebagai pusat perdagangan dan jasa yang dibarengi dengan semakin banyaknya pembangunan pendukung seperti hotel, restoran, pusat perbelanjaan dan bangunan lainnya yang peruntukkannya sebagai lokasi perdagangan dan jasa. Untuk itu, diperlukan sikap tegas dari Pemda khususnya terkait masalah perizinan bangunan dan izin amdal dalam rangka melakukan pencegahan, pengendalian maupun pengawasan akan adanya gangguan pencemaran dan kerusakan

(Suara NTB/ist)

SIMAK - Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi bersama Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Indra Bangsawan, SH., menyimak penyampaian pemandangan umum fraksifraksi di DPRD Kota Mataram, Kamis (22/1). lingkungan.

Sementara itu, terkait raperda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, juru bicara fraksi partai Golkar, Abdul Malik, S.Sos menyampaikan, sejalan dengan berbagai kemajuan dan pesatnya pembangunan, juga bertambahnya populasi penduduk di Mataram serta rendahnya tingkat kesadaran terhadap pelestarian lingkungannya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Menurut fraksi Keadilan melalui juru bicaranya Parhan, mempertanyakan sejauh mana implementasi perda nomor 10 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Kota Mataram dan sejauh mana korelas-

inya antara perda tersebut dengan kebijakan pemda tersebut di bidang lingkungan hidup. ‘’Untuk raperda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sangat penting peranannya dalam rangka menjaga dan mempertahankan lingkungan yang sehat,’’ ujar Herman, AMd., juru bicara fraksi Partai Gerindra.

Raperda tersebut, lanjut Herman, dibutuhkan sebagai antisipasi risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kota Mataram yang bersumber dari limbah hotel dan restoran, polusi asap kendaraan bermotor dan pencemaran lainnya yang sangat berdampak pada terganggunya kesehatan lingkungan dan dapat juga menyebabkan terganggunya keberlangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lainnya. (fit)

Muhammad Bantah Klaim Muzihir Mataram (Suara NTB) Ketua DPW PPP NTB versi Djan Faridz, H. Muhammad, SH, membantah klaim Sekretaris DPW PPP NTB, Drs. H. Muzihir, yang menyatakan kepengurusan PPP yang sudah disahkan oleh pemerintah adalah kepengurusan PPP yang dipimpin Romahurmuziy.

Bantahan itu disampaikan Muhammad kepada Suara NTB, Kamis (22/1) kemarin.

Menurut Muhammad, tidak benar bahwa PPP saat ini sudah dalam posisi bisa mengeluarkan dukungan terhadap calon tertentu. Sebab, sampai saat ini putusan sela yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) masih membekukan sementara aktifitas kedua kubu.

“Dia (Muzihir) menyembunyikan fakta hukum. Ini kebohongan. Karena itu saya mengimbau kepada masyarakat, saya buka, bahwa PPP dua kubu itu sampai detik ini belum bisa melakukan apapun. Karena PTUN itu membekukan sementara kegiatan PPP berkaitan

dengan publik. Jadi kedua pihak itu tidak boleh bersurat kaitan dengan publik, kecuali internalnya dia,” ujarnya.

Dengan adanya putusan itu, Muhammad juga menyimpulkan, secara otomatis tidak ada kepengurusan PPP yang bisa mengeluarkan dukungan untuk calon tertentu di Pilkada. Karena itulah, Muhammad meminta agar publik jangan mempercayai pernyatan tersebut.

“Jadi kalau ada mereka mengatakan dukungan ini-itu, saya mohon kepada masyarakat atau calon bupati/walikota jangan mau percaya,” ujarnya.

Muhammad menegaskan, salah satu keputusan pengadilan yang tidak disampaikan oleh Muzihir adalah bahwa proses pendaftaran kepengurusan PPP di Menteri Hukum dan HAM dibekukan sementara sampai menunggu keputusan final berkaitan dengan pokok gugatan yang tengah bergulit di PTUN. Muhammad menambahkan, saat ini proses pengadilan masih terus berjalan dan kini tinggal menung-

gu tahapan akhir pengadilan.

Persoalan lain yang mengganjal proses pengesahan PPP kubu Romahurmuziy di NTB dan daerah-daerah lain adalah perubahan nomenklatur kepengurusan mereka. Menurut Muhammad, dalam struktur kepengurusan mereka, terjadi perubahan nomenklatur kepengurusan tingkat kabupaten/kota, dari semula Dewan Pengurus Cabang (DPC) menjadi Dewan Pengurus Daerah (DPD). Muhammad menilai, perubahan ini seharusnya dikaji oleh KPU kabupaten/kota.

Jika perubahan itu sudah benar-benar dilakukan, Muhammad mempertanyakan, apakah KPU kabupaten/kota telah menerima perubahan itu dan menghapuskan struktur DPC dari hirarki kepengurusan PPP. “Apakah KPU mau menerima dan menghapus DPC, kan belum. Seluruh pengurus kabupaten/kota itu sekarang masih menggunakan DPC, tidak ada DPD PPP di daftar KPU itu.

Dan sejak awal berdirinya dulu, PPP itu menggunakan DPC,” tegasnya. (aan)

mereka saat itu sedang pesta. Dari mereka juga diamankan satu tas pinggang berisi pipet dan kantong plastik untuk poket sabu.

Menurut Sukarja, dari barang bukti ini mengindikasikan keempatnya pengedar sabu sabu. “Kami duga, mereka ini juga penge-

dar,” tegasnya.

Barang bukti sabu didapat dari seseorang yang kini sedang buron. Menurut Sukarja, dua kelompok ini mendapatkan suplay barang dari gembong narkoba lainnya.

“Saat ini sedang kami cari, orang yang suplay barangnya,” kata Sukarja. (ars)

Keluarga Korban Lapor KY

Pembunuh Anak Kandung ”Dibebaskan” Hakim Mataram (Suara NTB) Muhammad, asal Kota Bima, Kamis (22/1) kemarin mendatangi kantor Penghubung Komisi Yudisial Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Monjok Barat, Mataram. Dia melaporkan proses peradilan di Pengadilan Negeri Raba Bima yang “membebaskan” terdakwa pembunuh anak kandungnya.

Kabar sebelumya, hakim PN Raba Bima mengeluarkan penetapan bahwa terdakwa Halit (31), dinyatakan gangguan jiwa sehingga tidak bisa dilanjutkan persidangannya. Halit sebelumnya didakwa membunuh anaknya sendiri, Muslimah (4) diduga karena stress akibat pengaruh utang dan narkoba.

Kejadian itu Tanggal 29 April 2014 lalu di rumah kosnya, RT 18 Lingkungan Gilipanda Kelurahan Sarae Kota Bima.

Namun menurut Muhammad, pelaku tidak mengalami gangguan jiwa. Ia sendiri sudah menelusuri ke tahanan, ke jaksa, bahkan mengikuti persidangan. Semua pihak sudah ditanyakan, apakah ada perilaku aneh menantunya itu.

“Tapi semua bilang tidak ada masalah. Saya sudah tanya Jaksa yang bawa bolak balik dia (Halit) sidang, saya sudah tanya petugas Rutan. Semua bilang Halit tidak gila. Tapi kenapa sekarang hakim malah keluarkan hasil visum bahwa dia gila?,” protes Muhammad, yang hingga kini tidak bisa menerima perbuatan keji menantunya itu yang tega menghabisi nyawa cucunya. Sebab dengan status gangguan jiwa, maka Halit tidak bisa dijerat hukum.

Riwayat selama menikah dengan anaknya, tidak ada masalah soal gangguan kejiwaan. Bahkan ia menjamin itu.

“Saya kan tidak mungkin mau nikahkan anak saya dengan orang gila,” tegasnya. Karena itu, ia meminta Komisi Yudisial memproses laporannya tersebut, karena mempertanyakan proses hukum dan peradilan di Kota Bima yang menurutnya tidak adil. Dia tetap meminta pelaku dihukum seberat beratnya.

Sementara Koordinator Kantor Penghubung KY NTB, Ridho Ardian Pratama memastikan sudah menerima laporan itu dan akan menjadi atensi pihaknya. “Kami atensi laporan ini,” tegas Ridho. Apalagi kasus ini sudah masuk tujuh kali sidang, namun belum masuk ke sidang delapan, hakim keluarkan penetapan.

Sebebarnya ia sudah mendapat gambaran awal terkait keluhan kakek korban itu.

Bahkan berkomunikasi langsung dengan Jaksa di Kejari Raba Bima. Menurut pihak kejaksaan, sebagaimana dikutip Ridho, Halit pernah diperiksa kejiwaannya saat dalam masa tahanan Jaksa. Hasil pemeriksaan, terdakwa memang gangguan mental. “Tapi langsung dilakukan rehabilitasi dan sembuh total. Sehingga atas dasar itu, berkas dan tersangka dilimpahkan ke penuntutan dan dilanjutkan ke persidangan,” bebernya.

Selama persidangan tujuh kali itu pun tidak ada masalah, atau tindakan yang membuat hakim harus mewaspadai Halit. “Tapi kami akan coba cek laporan ini,” pungkas alumni Fakultas Hukum Unram ini. (ars)

(Suara NTB/ars)

FOTO - Muhammad, menunjukkan foto cucunya Muslimah semasa hidup, sebelum dibunuh ayah kandungnya sendiri.

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Jumat, 23 Januari 2015

Dampak SE Menpan

Kisruh Asita NTB, Agus Mulyadi Tolak SK DPP

Olga Lydia Tidak Setuju Hukuman Mati

(Suara NTB/ist)

Jakarta (Suara NTB) Aktris Olga Lydia mengaku tidak setuju dengan hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba, dan menyarankan perlu lebih banyak kampanye untuk menekan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Menurut aktris yang menjadi relawan Koalisi Aksi Masyarakat Sipil Antikorupsi ini, hukum tidak bisa diubah begitu saja namun mungkin perlu juga ada tinjauan apakah hukuman tersebut masih perlu atau tidak.

Ia pribadi tidak setuju dengan hukuman mati. Tetapi, menanggapi eksekusi yang telah terjadi, ia mengatakan bahwa hukuman itu adalah menjalankan apa yang telah ditentukan. Ia juga berharap hukuman tersebut dapat menimbulkan efek jera.

Selain itu, lanjut dia, perlu ada lebih banyak kampanye anti narkoba untuk generasi muda.

“Mereka bisa keren tanpa n a r k o b a .

Narkoba nggak ada manfaatnya,” katanya. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Kisruh Asosiasi Travel Agent (Asita) NTB belum juga mereda, Agus Mulyadi,SE yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Asita menolak Surat Keterangan (SK) yang dikeluarkan Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asita serta rencana penyelenggaraan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) pengurus Asita NTB. “Dengan terang saya mengatakan bahwa saya menolak rencana penyelenggaraan Musdalub untuk pengurus Asita NTB. Dan saya juga menolak SK No.Kep.038/dpp/ XII/2014 tentang pemberhentian sementara pengurus Asita NTB. Saya menolak pemecatan karena saya menilai SK

itu dikeluarkan secara tidak prosedural alias cacat. Bahkan saya tidak pernah dipanggil oleh DPP Asita untuk dikonfrontir,” paparnya usai mendatangi sejumlah anggota Asita NTB yang membahas rencana Musdalub di Kantor Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Kamis

(22/1).

Menurutnya, pengambilan keputusan yang dilakukan DPP Asita terkait pengeluaran SK pemberhentian sementara itu tidak dilakukan dengan benar. Keputusan tersebut dinyatakannya terketuk secara sepihak serta tidak dilengkapi dengan ang-

gota yang kuorum.

“SK yang dikeluarkan itu cacat, itu sebabnya saya meminta agar DPP pusat segera mencabut surat tersebut. Dan jika diadakan Musdalub di NTB, saya sudah mengimbau sejumlah pihak untuk tidak menghadirinya, termasuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB,” terangnya.

Meski demikian, sejumlah anggota Asita NTB berbondong – bondong datang ke BPPD untuk melakukan pertemuan. Adapun pertemuan itu dihadiri Pelaksana tugas (Plt) Asita NTB yang ditun-

juk oleh pengurus Asita pusat. Plt yang datang dari pusat itu disebut – sebut bernama Faisal. Namun ketika ingin diwawancara, dirinya terlihat enggan berkomentar di media.

“Ada dua Kubu di tubuh Asita ini sekarang. Jumlah keseluruhan anggotanya mencapai 150 Travel Agent, dan yang tidak menyepakati adanya pemberhentian pengurus secara sementara ini jumlahnya mencapai 60 Travel, dan ini saya harap dicarikan solusi oleh pihak pemerintah,” tandas Agus. (met)

Anne Hathaway Jadi Pilot Pesawat Tempur

Meghan Trainor

Meghan Trainor Kalahkan Taylor Swift di Peringkat Billboard Los Angeles Album perdana penyanyi pop Meghan Trainor yang berjudul “Title” mengalahkan album Taylor Swift yang sudah beberapa pekan bertengger di puncak peringkat album mingguan Billboard pada Rabu (21/ 1).

“Title” yang melambung dengan single nomor satu Trainor “All About That Bass” dan hits selanjutnya “Lips Are Movin” terjual 195.000 album.

Selain itu ada 377.000 lagu yang diunduh dan hampir delapan juta yang didengar daring menurut Nielsen SoundScan.

Dengan demikian berdasarkan perhitungan

Nielsen SoundScan total ada 238.000 unit album yang terjual, melampaui penjualan album “1989” Swift yang sebanyak 131.000 unit.

Album “1989” turun ke posisi dua dalam tangga lagu. Album itu telah berada di puncak tangga album dalam sembilan dari 12 pekan setelah rilis.

Debut album Trainor datang tika pekan menjelang Grammy Awards, di mana penyanyi dan penulis lagu berusia 21 tahun itu masuk nominasi penerima penghargaan untuk lagu dan rekaman tahun ini untuk “All About That Bass”.

Lagu itu bertahan selama

delapan pekan berturut-turut di puncak tangga lagu Billboard Hot 100 tahun lalu. Rilis baru lain dalam top 10 meliputi “Kidz Bop 27,” satu koleksi hits lagu pop yang dinyanyikan oleh anak-anak yang berada di nomor tiga dan lagu produser Mark Ronson “Uptown Special” di nomor lima.

Lagu hit Ronson dan penyanyi Bruno Mars “Uptown Funk!” menjadi lagu digital yang paling banyak diunduh selama tiga pekan berturutturut dengan angka penjualan 400.000, naik dari 60.000 pengunduhan pekan lalu, demikian seperti dilansir kantor berita Reuters. (ant/bali post)

New York Aktris Hollywood pemenang Piala Oscar Anne Hathaway akan berperan sebagai pilot pesawat tempur Amerika Serikat yang bertugas mengendalikan pesawat tanpa awak (drone) di Afganistan dari mobil Angkatan Udara dalam lakon “Grounded”.

Public Theater di East Vilage, Manhattan, New York, menyatakan, produksi drama tersebut akan berjalan pada 7 April hingga 17 Mei dan akan (Suara NTB/ist) disutradarai Anne Hathaway oleh Julie Taymor.

Sandiwara yang naskahnya ditulis oleh George Brant itu berkisah tentang seorang perempuan pilot pesawat tempur yang selama 12 jam mendapat tugas mengendalikan pesawat tak berawak dari jarak jauh karena dia sedang hamil.

Seperti dilansir kantor berita AFP, Public Theater menyatakan drama itu menelusuri “konsekuensi rumit terlibat perang tanpa meninggalkan rumah”. Sandiwara itu dinobatkan sebagai satu dari 10 drama paling unggul di London pada 2013 oleh harian Inggris Evening Standard dan Guardian.

Hathaway, yang lahir Brooklyn, memenangkan Oscar pada 2013 sebagai aktris pendukung terbaik dalam film “Les Misarables” (2012). Dia terakhir berperan sebagai Viola dalam lakon produksi tahun 2009 berjudul “Twelfth Night” di panggung terbuka Delacorte Theater di Central Park, New York. (ant/bali post)

Retas Akun Madonna, Pria Israel Ditangkap Jerussalem Seorang pria Israel ditangkap, Rabu (Kamis WIB) dengan tuduhan meretas komputer banyak penyanyi, termasuk bintang pop Madonna dan kemudian menjual lagu-lagunya secara online, demikian diumumkan sumber kepolisian Israel dan AS. Menurut jurubicara kepolisian Israel, pria berusia 39 tahun itu telah ditahan, tapi menolak untuk mengungkapkan identitasnya. Sementara itu jurubicara Biro Investigas Federal AS (FBI) Joshua Campbell mengatakan, penangkapan warga Tel Aviv itu

merupakan hasil kerjasama antara FBI dan kepolisian Israel.

“Kasus ini menyoroti kejahatan dunia maya secara internasional dan perlu dijalin kerjasama yang erat antara negara-negara secara kolektif agar mereka yang mengancam di dunia maya tersebut bisa diadili,” kata Campbell sebagaimana dikutip Reuters.

Sementara itu Madonna menyampaikan terima kasih kepada FBI serta penyidik dari Israel, serta semua pihak yang telah membantu menangkap peretas tersebut.

“Sebagai seorang warga,

saya juga punya hak pribadi.

Ini adalah kasus yang mencampuri kehidupan pribadi saya. Ini jelas kejadian yang sangat merugikan, baik secara kreativitas, pribadi dan profesi. Juga sangat menyakitkan bagi artis yang telah menjadi korban kejadian sejenis ini,” kata Madonna dalam pernyataan resminya.

Pada Desember 2014, sebuah album Madonna yang belum dirilis berjudul “Rebel Heart”, juga dibocorkan. Asher Wizman, seorang detektif swasta Israel, mengatakan bahwa Madonna telah menghubungi perusahannya beberapa minggu yang lalu untuk menyelidiki lebih jauh mengenai isu bahwa peretas tersebut adalah warga asal Israel.

Madonna yang dikenal sangat percaya kepada mistik Yahudi, sudah beberapa kali mengunjungi Israel dan memilih Tel Aviv sebagai tempat mengawali tur dunia pada 2012 lalu. Polisi Israel juga mengakui bahwa mereka melakukan investigasi bersama FBI setelah mendapatkan pengaduan dari perwakilan Madonna di Israel.

Media Israel melaporkan bahwa pria yang kemudian ditahan adalah mantan peserta kontes lagu di televisi negara itu. Berdasarkan penyidikan polisi, pria tersebut terbukti meretas komputer berbagai artis dunia, mencuri lagu-lagu yang belum dirilis dan kemudian menjualnya di internet. (ant/bali post)

Madonna

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Dampak Surat Edaran (SE) Menpan tentang larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menyelenggarakan MICE di hotel sangat tidak menguntungkan bagi pertumbuhan sektor pariwisata. Diprediksi, Industri Pariwisata Indonesia akan kehilangan omzet sebesar Rp 24 triliun dalam setahun.

Dengan kondisi itu, jumlah pajak untuk negara dari sektor pariwisata mencapai angka 2,4 Triliun. Angka itu didapat berdasarkan kalkulasi yang dilakukan oleh Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB Taufan Rahmadi, dengan asumsi jumlah angka kunjungan wisatawan mencapai 48.236.040 dalam setahun serta menginap di hotel berbintang rata – rata selama dua hari.

“Data BPS (Badan Pusat Statistik,red) menunjukkan bahwa jumlah total tamu yang menginap setiap hari di hotel – hotel berbintang itu mencapai 133.989. Nah jika ingin dilihat angkanya dalam setahun maka tinggal dikalikan 30 hari, jadi totalnya 4.019.670 per bulan. Kemudian jika ingin dikalkulasikan berapa jumlah kunjungan dalam setahun, hasil yang akan didapat adalah 28.236.040 angka kunjungan,” paparnya, Kamis (22/1).

Diasumsikan, jumlah pendapatan sektor pariwisata di Indonesia melalui penyewaan kamar hotel berbintang saja akan mencapai Rp 48,4 Triliun. Angka tersebut didapatkan dari asumsi kisaran harga sewa hotel selama satu hari mencapai Rp 500.000 sampai Rp 1 Juta.

“Secara tidak langsung, prospek pengembangan pariwisata kita terjegal akibat kebijakan yang tidak berpihak terhadap industri kepariwisataan. Dampaknya akan sangat luas sekali, sektor ekonomi masyarakat justru semakin terganggu. Selain memang di perusahaan – perusahaan perhotelan terjadi banyak pemangkasan karyawan,” tuturnya.

Ia meminta agar kebijakan tersebut segera dicabut dan dikaji ulang. Setidaknya, jika pemerintah ingin menghemat anggaran maka tidak semestinya dengan cara mengorbankan perekonomian masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat menjadi tidak stabil serta banyak pelaku – pelaku pariwisata berpotensi untuk gulung tikar.

“Industri pariwisata ini bersifat link to any bisnis (terhubung dengan banyak bisnis) kemudian sifatnya multiplyer effect (dampak berkelanjutan), maka jika rantai awalnya diputus, maka semua yang ada dibawahnya akan terkena imbas. Begitupun pajak untuk negara dari dunia pariwisata otomatis akan menurun,” tandasnya.

Sebagai pelaku pariwisata, ketua BPPD meminta agar kebijakan tersebut segera dicabut. Ketentuan itu dinilainya akan menarik mundur perkembangan ekonomi masyarakat dibawah. Tidak ada jalan lain bagi pemerintah untuk membangkitkan ekonomi masyarakat dengan pesat kecuali melalui industri kepariwisataan. (met)

(Suara NTB/ist)

Industri Pariwisata Berpotensi Kehilangan Triliunan Rupiah Setahun

Olga Lydia

Halaman 9

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 23 Januari 2015

LANTIK - Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram H. Ruslan Effendy melantik sebanyak 37 kepsek di Kantor LPMP NTB, Kamis (22/1).

Mataram (Suara NTB) Pasca menanti cukup lama, akhirnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram menggelar mutasi kepala sekolah (kepsek) Kamis (22/1). Bertempat di aula LPMP NTB, mutasi dihadiri seluruh kepsek dari semua jenjang SD, SMP dan SMA/SMK di Kota Mataram.

Komisi IV DPRD Lobar Sidak SMPN 2 Gunungsari

Tercatat sebanyak 37 kepsek yang dimutasi. Dari jumlah itu, 7 guru mendapatkan jabatan promosi sebagai kepsek dan 1 pengawas menjadi kepsek. Sementara lainnya dimutasi ke sekolah lain.

Dalam sambutannya, Kepala Dikpora Kota Mataram Drs. H. Ruslan Effendy, MMPd, menerangkan jika mutasi yang digelar Dinas Dikpora tahun ini memakan waktu lama. Lamanya proses baik di baperjakat sampai pada keluarnya keputusan Walikota Mataram

Giri Menang (Suara NTB) Komisi IV DPRD Lombok Barat (Lobar) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMPN 2 Gunungsari. Alasan pihak dewan melakukan sidak ke sekolah tersebut karena tanah tempat berdirinya sekolah seluas kurang lebih 1 hektar diklaim oleh salah satu warga Kota Mataram yakni ahli waris dari I Gusti Mujekaot, yakni I Gusti Bagus Hari Sudana Putra. Saat sidak itu, hadir pula I Gusti Bagus Hari Sudana Putra.

Dari hasil sidak ditemukan fakta, jika SMPN 2 Gunungsari diresmikan oleh Gubernur NTB Drs. H. Warsito pada 19 Agustus tahun 1998. Sejak saat itu sekolah tersebut terus melakukan aktivitas belajar mengajar hingga sekitar tahun 2012 akhir lalu seorang ahli waris I Gusti Mujekaot mengklaim tanah tersebut adalah tanah kakeknya dengan bukti beberapa surat-surat kepemilikan yang menurutnya sah.

Sementara itu, pihak Pemkab Lobar yang mengaku tanah tempat berdirinya bangunan sekolah sebagai bagian dari aset daerah Lobar. Namun, belum bisa menunjukkan bukti surat-surat kepemilikan yang sah seperti yang dimiliki oleh ahli waris I Gusti Mujekaot.

Pertemuan antara ahli waris dengan pemda dan DPRD Lobar pernah dilakukan beberapa kali, dan Pemkab Lobar meminta waktu hingga bulan Maret tahun 2015 ini untuk mencari bukti kepemilikan tanah dan siap akan memperlihatkan kepada ahli waris yang mengklaim.”Pemda meminta waktu sampai Maret tahun ini untuk mencari bukti kepemilikan, ya saya tunggu,” tandas ahli waris Mujekaot, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra kepada wartawan saat mendampingi komisi IV DPRD Lobar sidak Kamis (22/1).

Ahli Waris mengapresiasi Komisi IV DPRD Lobar yang telah ikut membantu agar masalah ini segera selesai dan tidak berlarut-larut. Terlepas dari jabatannya sebagai anggota dewan, ahli waris ini memiliki prinsip agar proses belajar mengajar di sekolah tersebut tetap berjalan lancar seperti biasa.

Dirinya tidak ingin mengambil tanah tersebut dengan cara paksa atau dengan cara kekerasan meskipun sekitar kurang lebih 20 tahun dirinya belum pernah menikmati hasil tanah warisan kakeknya tersebut.

Ia menyatakan,tidak ingin berpolemik dipengadilan karena itu akan membutuhkan proses panjang dan membuat anak didik menjadi trauma. “Kalau memang tidak menemukan bukti jangan kepengadilan dan saya siap untuk menjual tanah ini ke pemda tentunya dengan harga saat ini,” ujar anggota DPRD Kota Mataram ini.

Sementara itu, Ketua komisi IV DPRD Lobar H. Bahrul Fahmi mengatakan setelah dirinya mendengar cerita dari pertemua yang digelarnya di SMPN 2 Gunungsari bahwa pendidikan ini harus tetap berjalan normal. Sekolah ini tidak boleh dirusak dan pihaknya akan mendorong Pemda Lobar untuk membayar tanah tersebut.

“Sekolah ini kan sarana untuk menuntut ilmu, lebih baik Pemda mengalah untuk membayar jika benar pemda tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan,” ujarnya. (her)

adalah murni untuk mendapatkan kepsek yang berkualitas untuk memajukan pendidikan di Kota Mataram. “Mutasi ini adalah hal biasa, tidak ada yang istimewa. Ada pihak yang gembira dan ada yang tidak,” ujarnya.

Ditegaskannya, mutasi jangan sekali-kali dilihat sebagai upaya balas dendam ataupun balas jasa terhadap pihak-pihak tertentu. Untuk itu, Ruslan berharap agar semua pihak dalam mutasi kali dapat menerimanya dan berlapang dada.

“Yang dimutasi dan promosi sekarang sudah jelas tempatnya. Meski tidak sesuai dengan selera harus dijalani,’’ ujarnya.

Ia pun menampik jika lambannya proses mutasi disebabkan adanya tarik ulur kepentingan antara orang-orang terdekat di Pemkot Mataram. Melainkan didasari oleh adanya pertimbangan kinerja aparatur pendidikan Kota Mataram.

“Tidak ada karena balas dendam, tapi semata-mata untuk kepentingan pendidikan Kota Mataram. Kuncinya harus

(Suara NTB/cem)

FOTO BERSAMA - Kepala TK Nurul Iman Desa Seruni Mumbul Pringgabaya Hj. Wihelmina Angela Da Beti, (tengah) foto bersama dengan siswa dan guru lainnya saat berkunjung di Museum NTB, Kamis (22/1).

Rekreasi ke Museum

Bangun Karakter dan Tanamkan Kecintaan Budaya Lokal Mataram (Suara NTB) – Sebagai wujud implementasi dalam kurikulum, sekolah Taman Kanak–Kanak (TK) Nurul Iman Seruni Mumbul Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur melawat ke Museum NTB. Hal dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan membangunan karakter siswa serta menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal yang ada di NTB. Demikian disampaikan Kepala TK Nurul Iman Seruni Mumbul, Hj. Wihelmina Angela Da Beti, S.Pd ditemui di sela– sela waktunya berkunjung di Museum NTB, Kamis (22/1).

Pihaknya tidak menginginkan siswanya berkhayal tentang teori rekreasi yang dipelajari di bangku sekolah, teta-

Pencak Silat Tingkat Provinsi

SMAN 2 Selong Raih ’’Runner Up’’

pi paling tidak bisa diketahui atau diimplementasikan teori tersebut, sehingga siswa mendapatkan wawasan atau pengetahuan yang luas. Penerapan mata pelajaran rekreasi ini sudah tiga tahun berturut–turut dilakukan.

Hasilnya, ada yang dikenang oleh siswa dan menjadi motivasi belajar ke depan.

Meskipun sekolah berada di daerah pinggiran dengan serba keterbatasan saran prasarana, tetapi ada impian yang ingin dikejar, yakni, kualitas siswanya tidak kalah dengan kualitas siswa di perkotaan. Artinya, siswa di kota maupun desa sama– sama memiliki kesempatan untuk belajar. “Meskipun kami sekolah di desa, paling

tidak kualitas siswa kami setara dengan di kota,” harapnya.

Di sisi lain, persoalan lahan dan gaji guru menjadi persoalan selama ini. Pasalnya, gedung sekolah pun harus menumpang dan SPP yang dibayarkan orangtua siswa Rp 20 ribu per bulan belum mampu mensejahterakan tenaga pendidik. Ia mengaku sudah beberapa kali mengajukan proposal ke Pemkab Lombok Timur, tapi belum ada respons dengan alasan harus menunggu giliran dan lain sebagainya.

Dengan serba keterbatasan, ia akan tetap berjuang memberikan pendidikan kepada siswa – siswa di desa. Dengan harapan, siswanya bisa tumbuh dan bersaing dengan siswa di kota. (cem)

Mataram, (Suara NTB) Ditunjuk sebagai salah satu lokasi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur‘an (MTQ) Tingkat Nasional 2016, MTsN 1 Mataram terus berbenah.

MTsN 1 Mataram dipilih tim panitia pusat dan daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk kontingen peserta MTQ. “Sekolah kami dipilih oleh panitia dengan melakukan survai di seluruh sekolah dan pondok pesantren di Kota Mataram. Alhamdullilah, sekolah kami layak,’’ ujar Kepala MTsN 1 Mataram Drs. H. Sukri, MM.Pd, di ruang kerjanya, Kamis, (22/1).

Diakuinya, MTsN 1 Mataram memiliki mushalla yang baik dan lengkap. Belum lagi, lokasi sekolah yang strategis di tengah Kota Mataram tempat MTQ diselenggarakan.

Dalam hal ini, pihaknya mengharapkan santri, guru dan karyawan bisa menjadi tuan rumah yang baik pada perhelatan MTQ. “Kami akan menjaga kepercayaan dari panitia serta menyambut baik kesempatan ini,” ujarnya.

H. Sukri mengingatkan, jika nanti siswa, guru dan karyawan akan menghadapi tamu dari seluruh Indonesia.

Di mana, mereka memiliki budaya dan karakteristik

(Suara NTB/uki)

MTsN 1 Mataram Siap Sukseskan MTQ Tingkat Nasional

yang berbeda, sehingga harus dijalin rasa persatuan dan kesatuan bangsa. (uki)

sabar dab bersyukur. Kita berharap agar yang dimutasi ini dapat merasakan suasana baru, sehingga mampu menuangkan ide-ide baru, gagasan baru. Dengan demikian dapat tercipta prestasi yang baru pula,” harapnya.

Selain itu, Ruslan juga me-

minta agar para kepsek yang dimutasi dapat melakukan serah terima jabatan selambatlambatnya hari Senin mendatang. “Paling lambat hari Senin sudah sertijab, kalau bisa besok pagi langsung. Ya, saya minta maaf kalau dalam mutasi kali ini ada yang tidak puas,” pungkasnya. (dys)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Mutasi 37 kepala sekolah (kepsek) semua jenjang SD, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 SMP dan SMA/SMK oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Olahraga (Dikpora) Kota Mataram disambut baik Ketua 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Dewan Pendidikan Kota Mataram H Adnan Muchsin.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Ia menilai, mutasi yang dilakukan oleh Dikpora tahun 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 ini sebagai mutasi yang cukup baik dan memuaskan bila 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. “Mutasi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 ini yang terbaik yang saya lihat dari pada tahun-tahun 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 lalu,” ujar Adnan saat diminta komentarnya terkait hasil 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 mutasi, Kamis (22/1).

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Adnan menilai, ketidakpuasan sebagian pihak atas hasil 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 mutasi ini adalah hal wajar. Namun dia menyebut itu kon1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 sekuensi yang harus dijalani dengan sebaik-baiknya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Sebelum itu, mantan Kepala SMAN 1 Mataram ini 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 gencar mengkritik proses mutasi tahun-tahun lalu yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 tidak didasari oleh kebutuhan dunia pendidikan di Kota 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Mataram. Salah satunya, adanya intervensi dari pihak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 luar. Ia menyebut, intervensi seperti itu merupakan barang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 baru yang sudah sering terjadi.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Adnan berharap agar para kepsek yang dimutasi dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 mendapat promosi jabatan kepsek bisa bekerja profesion1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 al sesuai dengan ilmu yang mereka peroleh saat mengikuti 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 pelatihan calon kepala sekolah (cakep).

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Menurut Adnan, orientasi kebijakan pendidikan harus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 tetap mengacu pada upaya pemerintah dalam meningkat1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kan kualitas pendidikan. Mengingat posisi seorang kepsek 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 sangat penting dalam upayanya untuk meningkatkan kual1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 itas pembelajaran di sekolah. Untuk itu, dirinya meminta 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 para kepsek yang dimutasi agar bekerja semata-mata un1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 tuk memajukan dunia pendidikan Kota Mataram. (dys) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

DPKM Nilai Mutasi Kepsek Memuaskan

Dipertanyakan, Keluarnya SK Pjs Rektor IAIN Mataram Mataram (Suara NTB) Keluarnya Surat Keputusan (SK) Pejabat Sementara (Pjs) Rektor IAIN Mataram dari Kementerian Agama (Kemenag) yang menunjuk Dr. H. Nashudin, MPd (mantan rektor), dipertanyakan mahasiswa. Mahasiswa IAIN Mataram mengharapkan Kemenag mengeluarkan SK pelantikan terhadap rektor terpilih Prof. Dr. H. Muhammad Taufik, MAg, bukan malah menunjuk Pjs Rektor.

Suparman, mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah bingung dengan keluarnya SK Pjs Rektor IAIN Mataram yang dinilai memperlambat polemik yang terjadi di IAIN Mataram selama ini. “Kenapa tidak SK definitif yang diturunkan? Kenapa harus Pjs? Jika itu kebijakan pusat kenapa diperlambat?” ujarnya penuh tanda tanya, Kamis (22/1).

Komentar senada disampaikan Rahman, alumni IAIN Mataram. Dari hasil pantauannya, proses penetapan Pjs Rektor IAIN Mataram dinilai janggal. Jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka akan membuat pelaksanaan wisuda yang akan digelar bulan Maret atau April 2015 menjadi terhambat.

“Kalau terjadi seperti ini otomatis pelaksanaan wisuda bulan Maret atau April nanti tidak maksimal, dan jelas terhambat. Tapi kami tidak akan membiarkan ini berlarut, Secepatnya kami akan mendesak Menteri Agama untuk melantik rektor terpilih Prof.

Dr. H. Muhammad Taufik, M.Ag,” tegasnya.

Sementara Kepala Sub Bagian Organisasi Hukum IAIN Mataram Saroji Ilham, S.Sos, MA, mengaku, pihaknya sudah menerima SK Pjs Rektor IAIN Mataram dari Sekretaris Jen-

Suhirman deral (Sekjen) Kemenag dengan Nomor B.11/3/00348. SK tersebut, ujarnya, langsung diedarkan Kamis pagi ke seluruh Sub Bagian dan segera disosialisasikan ke mahasiswa.

Saroji, menegaskan, keputusan tersebut mutlak dikeluarkan oleh Sekjen Kemenag merujuk dari hasil rapat senat (8/1) lalu terkait usulan PJS. “Setelah semuanya ada kejelasan seperti ini, harapan kami bersama tentunya semua aktivitas bisa berjalan seperti biasanya sembari menunggu penetapan rektor secara definitif untuk waktu yang tidak ditentukan,” terangnya.

Wakil Rektor III Bagian Kemahasiswaan, Dr. Suhirman, MSi, mengaku, selama dua minggu aktivitas kampus lumpuh total, terjadi kevakuman, aktivitas ditunda semua, baik aktivitas mahasiswa, dosen maupun karyawan IAIN Mataram.

“Sebelum dikeluarkan SK Pjs ini agenda kampus macet total, karena setiap kebijakan dan tanggung jawab ada di rektor.

Semoga kejadian ini tidak kembali terulang, pengangkatan dan penetapan rektor nanti sesuai harus dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) tahun 2004 tentang tata cara pengangkatan rektor,” harapnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

MUTASI kepala sekolah (kepsek) semua jenjang SD, SMP dan SMA/SMK yang digelar secara besar-besaran oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram menempatkan salah satu kepsek termuda di jajaran dunia pendidikan Kota Mataram.

Adalah Baiq Umiyati Raudatul Jannah, salah seorang guru biasa yang mendapat promosi menjadi kepsek di SDN 8 Mataram. Perempuan berusia 42 tahun itu kini tercatat sebagai kepsek termuda di Kota Mataram.

Kepada Suara NTB, Umiyati RJ panggilan akrabnya mengaku cukup terharu dan senang mendapat tugas baru sebagai kepsek. Baginya, tidak ada bayangan sedikitpun akan ditunjuk oleh Dikpora sebagai kepsek.

“Syukur alhamdulillah kepada Dikpora, karena memilih yang muda sebagai kepala sekolah. harusnya memang yang muda diberikan kesempatan untuk menjadi kepsek,” ujarnya sambil sumringah.

Setelah didaulat sebagai kepsek, Umiyati RJ mengaku akan segera bekerja dengan sebaiknya dan membangun sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan Kota Mataram. Sebelum terpilih sebagai kepsek, syarat untuk menjadi seorang kepsek memang telah dipenuhi oleh perempuan kelahiran 31 Desember 1972 silam ini.

Selain berprestasi, ia pun pernah mengikuti pelatihan calon kepala sekolah (cakep) pada 2012 silam. Untuk itu, ia menilai keputusan Dikpora sudah sangat tepat. (dys)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dys)

Kepsek Termuda

Selong (Suara NTB) Belum lama ini, prestasi yang sungguh gemilang dan membanggakan kembali diraih siswa-siswa SMAN 2 Selong. Pasalnya, dalam kejuaraan pencak silat tingkat provinsi NTB itu, peserta berasal dari seluruh kabupaten/kota se-NTB. Di mana, SMAN 2 Selong sendiri mampu meraih 4 medali emas, 2 perak dan 8 perunggu, sehingga berhak sebagai runner up.

Kepala SMAN 2 Selong, Irmansyah,S.Pd mengatakan, kegiatan pencak silat di SMAN 2 Selong sudah lama digalakkan.

Bahkan, kegiatan itu merupakan salah satu kegiatan ekstra yang dikembangkan SMAN 2 Selong dari 24 kegiatan ekstra yang dicanangkan salah satu sekolah favorit di Lotim itu.

Diakuinya, sebelum siswa dikirim mengikuti event pencak silat tingkat provinsi, terlebih dahulu pihak sekolah melakukan pembinaan khusus guna mematangkan mental dan keterampilan siswa. “Dari 16 siswa yang mengikuti yang kita kirim, alhamdulillah semuanya dapat medali,” terang Irmansyah, Kamis (22/1).

Ke depan, harapnya, kegiatan ekstrakurikuler pencak silat akan terus digenjot kembali. Supaya, bakatbakat siswa di bidang pencak silat lebih terasah lagi, bahkan berbagai kekurangan dari segi perlengkapan maupun fasilitas lainnya sedikit demi sedikit akan dilengkapi. “Pencak silat yang dikembangkan di sini adalah tapak suci, ke depan pihak sekolah akan terus menfasilitasi ekstra itu maupun ekstra lainnya supaya prestasi siswa terus berkembang,” ujarnya.

Sebelumnya, prestasi yang dibidang pencak silat juga pernah diraih oleh siswa SMAN 2 Selong, bahkan prestasi sebelumnya itu langsung menuju ke tingkat nasional dalam bidang yang sama. (yon) Irmansyah

Halaman 10

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 23 Januari 2015

Messi Bawa Barcelona Kalahkan Atletico

Manchester United Klub Terkaya Kedua Setelah Madrid Manchester Manchester United mengemas predikat sebagai klub sepakbola terkaya nomor dua di dunia kendati tahun lalu mengalami musim kompetisi yang tidak cemerlang dalam dua dekade terakhir.

Juara Liga Champions Real Madrid berada di posisi teratas klub terkaya dalam pendapatan, namun sebaliknya Barcelona turun ke peringkat empat di bawah Real Madrid, Manchester United dan Bayern Munchen.

Berdasarkan laporan keuangan liga sepakbola atau “The Football Money League” yang disusun Deloitte, Real Madrid menjadi klub terkaya dalam 10 tahun berturut-turut dengan pendapatan 459 juta euro, United 433 juta euro, Bayern Muenchen 407 juta euro dan Barcelona 405 juta euro.

Manchester City tetap di posisi keenam di bawah Paris St Germain (PSG) sementara itu tiga raksasa Liga Inggris (Premier League) Chelsea, Arsenal, dan Liverpool berada di peringkat tujuh hingga sembilan.

“Ini musim ketika Manchester United finis di posisi terendah sejak awal era Liga Premier nyatanya kini Red Devils merebut kembali posisi kedua berdasarkan pendapatan,” kata seorang juru bicara Deloitte dilansir dari laman Skysports, Kamis.

“Pertumbuhan komersial mereka ... terus menghasilkan penawaran yang memecahkan rekor. Jika klub bisa kembali ke Liga Champions pada musim 2015/16 maka mungkin mereka akan mencapai posisi teratas dalam daftar pendapatan untuk musim tersebut,” katanya.

Hampir setengah dari 30 klub terkaya berasal dari Liga Premier dan angka itu cenderung meningkat seperti Newcastle United dan Everton masuk dalam daftar untuk pertama kalinya di posisi 19 dan 20.

“Dengan harapan bahwa kami menunggu untuk melihat babak baru dalam penawaran hak siar Liga Premier yang akan disetujui pada tahun 2015. Ekspektasi pasar akan peningkatan lain yang signifikan yang terjadi, ada kemungkinan bahwa daftar pendapatan klub terkaya akan diisi lebih banyak klub Inggris di tahun-tahun mendatang,” katanya.

Laporan Deloitte menggarisbawahi perubahan besar kekuatan sepakbola Eropa, misalnya penurunan keuangan klub Italia karena pada tahun 2001 Italia memiliki lima klub di daftar 10 besar. (ant/bali post)

Daftar klub terkaya berdasarkan pendapatan musim kompetisi 2013/14 (dalam juta euro) : 1. Real Madrid 459,5 (pendapatan musim 2012/13 444,7) 2 . Manchester United 433,2 (363,2) 3 . Bayern Munich 407,7 (369,6) 4 . FC Barcelona 405,2 (413,6) 5 . Paris Saint-Germain 396,5 (341,8) 6. Manchester City 346,5 (271,0) 7 . Chelsea 324,4 (260,0) 8 . Arsenal 300,5 (243,6) 9 . Liverpool 255,8 (206,2) 10. Juventus 233,6 (233,5) 11 . Borussia Dortmund 218,7 (219,6) 12 . Milan 208,8 (225,8) 13 . Tottenham Hotspur 180,5 (147,4) 14 . Schalke 04 178,9 (169,9) 15 . Atletico Madrid 142,1 (102,8) 16 . Napoli 137,8 (99,8) 17 . Inter Milan 137,1 (141,0) 18 . Galatasaray 135,4 (134,6) 19 . Newcastle United 129,7 (95,9) 20 . Everton 120,5 (86,4)

Barcelona tampil menyerang sejak awal babak pertama.

Pada menit ke-3 sebuah sepakan Neymar masih mampu diblok penjaga gawang Atletico, Jan Oblak. Menit ke16, penyerang Spanyol Fernando Torres nyaris membuka angka untuk Atletico jika pergerakannya tidak tertangkap offside oleh wasit Jose Luis Gonzalez yang memimpin laga.

Pada 30 menit berjalannya babak pertama Atletico nampak menumpuk pemain di lini belakang sehingga trisula penyerang Barcelona, Neymar, Messi dan Suarez kesulitan untuk menembusnya. Menit ke-35 sebuah tendangan first-time Suarez nyaris membuka keunggulan Barcelona namun bola justru melambung. Skor imbang 0-0 tidak berubah hingga akhir babak pertama.

Pada babak kedua Blaugrana banyak melakukan umpan diagonal dari sisi sayap yang dilakukan oleh Dani Alves dan

(Suara NTB/ist)

KECEWA – Penyerang Barcelona, Luis Suarez memukul lapangan sebagai ekspresi kekecewaannya saat gagal memanfaatkan peluang di depan gawang Atletico Madrid di leg pertama Perempat Final Piala Raja Spanyol (Copa del Rey) di Camp Nou, Kamis dini hari.

Jordi Alba. Menit ke-60 aksi Andres Iniesta memanfaatkan umpan Neymar nyaris menjadi gol, namun masih bisa diblok pertahanan Atletico.

Iniesta kembali merepotkan barisan pertahanan Atletico memanfaatkan bola sepak pojok

tendangannya sempat terbaca oleh penjaga gawang Atletico.

Skor tipis kemenangan Barcelona 1-0 bertahan hingga laga berakhir.

Berdasarkan data statistik Marca, Barcelona menguasai jalannya laga dengan 65 pen-

Alves namun tidak berbuah gol.

Gol kemenangan Barcelona tercipta di menit ke-83 ketika Busquets dijatuhkan pemain bertahan Atletico di kotak penalti.

Messi yang menjadi penendang penalti tersebut berhasil mencetak gol kendati arah bola

Jakarta (Suara NTB) Real Madrid telah mengumumkan resmi mendatangkan Martin Odegaard dari klub Norwegia Stromsgodset dengan biaya yang dirahasiakan.

Kepindahan pesepakbola berusia 16 tahun tersebut ke Santiago Bernabeu telah menjadi bahan perbincangan sejak awal pekan ini, namun klub berjuluk Los Blancos telah memberikan konfirmasi di situs resmi klub terkait berita itu.

“Real Madrid dan Stromsgodset telah mencapai kesepakatan untuk kepindahan Martin Odegaard,” tulis pengumuman tersebut dilansir dari laman Football Espana, Kamis.

“Setelah melewati pemeriksaan medis, pemain akan diperkenalkan kepada media didampingi oleh Direktur Hubungan Kelembagaan, Emilio Butragueno, pada tanggal 22 Januari pukul 13.30 (waktu Madrid) di ruang pers Ciudad Real Madrid,” kata pengumuman tersebut.

Odegaard yang berposisi sebagai gelandang serang telah menjadi pemain termuda di timnas senior Norwegia pada bulan Agustus 2014.

Odegaard memilih Real Madrid kendati sejumlah klub papan atas dunia seperti Arsenal, Liverpool dan Bayern Munich juga menginginkannya. (ant/bali post)

Martin Odegaard

guasaan bola berbanding 35 persen serta total tendangan ke gawang sebanyak 12 kali berbanding delapan. Kedua tim akan kembali bertarung pada leg kedua yang akan digelar di markas Atletico Madrid pada pekan depan. (ant/bali post)

Mataram Dukung Atlet Ikuti Kejurnas dan PON

Real Madrid Resmi Datangkan Martin Odegaard

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

REKOR - Manchester United memecahkan rekor transfer Inggris saat mendatangkan Angel di Maria dari Real Madrid di bursa transfer musim panas lalu.

Jakarta (Suara NTB) Lionel Messi mencetak gol penting kemenangan Barcelona atas Atletico Madrid pada leg pertama perempat final Piala Raja Spanyol (Copa del Rey) yang digelar di Stadion Camp Nou Kamis dini hari kemarin.

Mataram (Suara NTB) Rapat Kerja (Raker) KONI Kota Mataram yang digelar di Hotel Lombok Plaza Mataram, Kamis (22/1) kemarin telah menetapkan beberapa program kerja penting. Salah satu program yang akan dilaksanakan pihak KONI Kota Mataram di Tahun 2015 ini yakni mendukung atlet-atlet Kota Mataram yang akan mengikuti kejurnas hingga di PON Jabar 2016.

“Kita akan mendukung atletatlet Kota Mataram yang akan mengikuti Kejurnas. Tentunya kita harapkan atlet Kota Mataram dapat meraih medali emas di kancah nasional hingga PON 2016,” ucap Sekum KONI Kota Mataram, H. Mansur SH, yang saat itu memimpin Raker KONI Kota Mataram di Ballroom Hotel Lombok Plaza Mataram. Saat itu dia didampingi Anggota KONI NTB, H. Ramadhani.

Dikatakan Mansur, bentuk dukungan KONI Kota Mataram nanti memberikan dana pembinaan tambahan kepada atlet-atlet Kota Mataram yang ikut memperkuat tim NTB di kancah nasional. Selain itu ikut mendanai serta melengkapi sarana dan prasana latihan masing-masing cabor.

Dalam hal ini pihak KONI Kota Mataram akan menjalin

kerjasama dengan semua pihak dalam rangka mendukung pembinaan atlet-atlet Kota Mataram yang mengikuti kejurnas dan PON Jabar 2016.

Di antaranya, pihak Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KONI Kota Mataram akan didorong untuk serius mengembangkan pembinaan olahraga berprestasi di Kota Mataram.

Selain itu dukungan dari pihak Dinas Dikpora dan Kepala Sekolah di Kota Mataram sangat diharapkan dalam memberikan kemudahan kepada atlet yang masih pelajar dalam mengikuti O2SN, kejurnas hingga PON. Selanjutnya, peran pengusaha di Kota Mataram juga diharapkan ikut mendukung dana pembinaan olahraga di Kota Mataram. Dengan begitu, persiapan atlet dalam menghadapi event nasional akan semakin baik.

Tak bisa dipungkiri bahwa kendala yang menghambat pembinaan atlet di Kota Mataram selama ini adalah keterbatasan anggaran. Oleh karena itu butuh kerjasama semua pihak dalam mensukseskan pembinaan olahraga di Kota Mataram. Sehingga, persiapan atlet Kota Mataram mewakili NTB di kancah nasional akan berjalan mulus. (fan)

Prestasi Olahraga Kota Mataram Alami Fluktuasi KONI NTB akan Beri Bantuan Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI Kota Mataram, H. Mohan Roliskana mengatakan bahwa prestasi olahraga di Kota Mataram sedang mengalami fluktuasi.

Hal ini harus segera dicarikan jalan keluarnya sehingga prestasi atlet-atlet Kota Mataram dapat kembali menjadi yang terbaik di tingkat regional maupun di kancah nasional.

Demikian disampaikan H. Mohan Roliskana saat diwawancara Suara NTB usai membuka Rapat Kerja (Raker) KONI Kota Mataram yang juga dihadiri Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto di Lombok Plaza Mataram, Kamis (22/1) kemarin.

“Perlu menjadi perhatian caborcabor bahwa prestasi olahraga di Kota Mataram saat ini terjadi fluktuasi, tentu masalah ini harus segera dicarikan jalan keluarnya,” ucap Mohan.

Mohan yang juga menjabat Wakil Walikota Mataram ini mengatakan bahwa lewat Raker KONI Kota Mataram yang melibatkan puluhan pengurus dari 24 cabang olahraga itu diharapkan dapat melahirkan program-program jitu yang mampu membawa prestasi atlet Kota Mataram berjaya di kancah regional maupun di tingkat nasional.

Lanjutnya, pihak KONI Kota Mataram sebagai organisasi

yang memayungi pembinaan olahraga di Kota Mataram akan selalu memenuhi kebutuhan yang mendesak untuk pembinaan cabor-cabor dengan memperlakukan porsi yang sama terhadap semua cabor. Raker tersebut juga diharapkan dapat memformulasikan program pembinaan atlet Kota Mataram menuju prestasi nasional, sebab para atlet Kota Mataram akan mewakili NTB di PON Jabar 2016.

“Kami akui kegagalan kita di Porprov NTB 2014 lalu karena ada beberapa atlet kami yang hijrah ke daerah lain. Namun tidak menjadi soal. Inilah semangat kolektifitas kita.

Tidak ada masalah karena tujuan kita semua membawa harum nama daerah NTB di kancah nasional,” jelasnya.

Menurutnya, dengan kompo-

sisi 25 persen atlet Kota Mataram yang masuk dalam program Pelatda Sentralisasi pihaknya berharap atlet Kota Mataram dapat menorehkan prestasi di kancah nasional. Terutama atlet dari cabor voli pantai, menembak, BMX dll yang saat ini sedang persiapan mewakili NTB di kancah nasional.

Mereka diharapkan mampu memberikan kontribusi medali emas di kancah nasional hingga PON Jabar 2016.

Mohan optimis dengan kemampuan cabor olahraga unggulan Kota Mataram yang konsisten melakukan pembinaan atlet akan mampu meberikan hasil yang positif untuk NTB, meski pun dengan segala keterbatasan yang dimiliki mereka tetap berusaha menunjukan prestasi terbaik. (fan)

Hukum kepada Abdul Razak

Mataram (Suara NTB) Dugaan keterlibatan atlet atletik NTB, Adul Razak sebagai aktor di balik pengerusakan gedung KONI Dompu tahun 2014 lalu mendapat perhatian serius dari KONI NTB. Pihak KONI NTB akan memberikan bantuan hukum kepada atlet yang sedang menjalani pemeriksaan polisi itu.

“Saya sudah meminta pak Adi Mukhlis (pengurus KONI NTB) yang berprofesi sebagai pengacara untuk mendampingi Abdul Razak, dan saya juga sudah melakukan komunikasi dengan Ketua Umum KONI Dompu (Yuhasmin-red)

(Suara NTB/fan)

H. Andy Hadianto

terkait masalah ini,” ucap Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (22/1) kemarin.

Sebagaimana diketahui, atlet spesialis 400 meter atletik, Abdul Razak Selasa (20/ 1) lalu menjalani pemeriksaan di Polres Dompu terkait dugaan keterlibaan kasus pengerusakan Gedung KONI Dompu tahun 2014.

Aksi para atlet itu dipicu keterlambatan Pemda Dompu mencairkan bonus atlet Dompu peraih medali emas, perak dan perunggu di Porprov NTB 2014 lalu. Razak tidak sendiri melakukan aksi itu, namun demikian, Razak harus mempertanggungjawabkan tindakan kriminal itu.

Menurut Andy, pemeriksaan Abdul Razak oleh Polres Dompu itu bukan karena murni delik aduan yang dilayangkan oleh pihak Pemda Dompu maupun KONI Dompu, namun pengerusakan Kantor KONI Dompu dianggap sebagai pelanggaran pidana murni. Namun demikian pihak KONI NTB akan melakukan pendekatan dan komunikasi kepada pihak aparat hukum untuk segera mencarikan titik terang sehingga Abdul Razak segera kembali menjalani Pelatda Sentralisasi.

“Ini bukan delik aduan. Ini pidana murni. Tapi kita akan komunikasi kepada pihak pemerintah agar diselesaikan.

Kita berdoa jangan sampai dipenjara. Mungkin saat itu dia khilaf,” paparnya. (fan)

SUARA NTB

Jumat, 23 Januari 2015

RUPA - RUPA

Halaman 12

RUPA - RUPA

SALES

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

SUARA NTB

Jumat, 23 Januari 2015

Halaman 13

IKLAN AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

TRAVEL

OTOMOTIF

OTOMOTIF LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

LOWONGAN

RADIO AGEN

OTOMOTIF

OPINI

SUARA NTB Jumat, 23 Januari 2015

Halaman Halaman 14 14

Menuju Zona Tidak Nyaman Masyarakat Harus Dilibatkan TAMBORA Menyapa Dunia (TMD) merupakan salah satu program unggulan Pemprov NTB di bidang pariwisata. Program yang dihajatkan untuk mengenang kembali dampak letusan Gunung Tambora 200 tahun silam pada tanggal 15 April 2015 ini dicanangkan di era kepemimpinan Dr. TGH. M. Zainul Majdi saat berpasangan dengan Ir. H. Badrul Munir, MM. Rencana menggelar TMD ini tidak terlepas dari tercapainya target 1 juta wisatawan pada program Visit Lombok Sumbawa 2012. Paling tidak, dengan adanya TMD tingkat kunjungan wisatawan ke NTB mampu mencapai 2 juta orang dalam setahun.

Perhelatan akbar TMD 2015 ini sudah dekat. Sejumlah kegiatan pendukung atau pracara sudah dilaksanakan pemerintah daerah dan panitia yang tergabung di dalamnya. Namun, saat ada praacara yang digelar di Kantor Bupati Dompu pada medio terakhir 2014 lalu, terjadi insiden yang sempat mengganggu jalannya acara. Sejumlah pihak sempat khawatir insiden tersebut merusak rencana besar yang segera dijalankan dalam waktu dekat ini.

Belakangan, rencana pagelaran Festival Tambora Menyapa Dunia (FTMD) ditolak sekelompok masyarakat yang berada di lingkar Tambora. Tentunya, penolakan yang dilakukan masyarakat ini pasti ada dasarnya dan tidak secara serta merta. Ada satu alasan mendasar dan rasional warga lingkar Tambora menolak, meski acara yang digelar tersebut tujuannya mendatangkan banyak wisatawan ke Gunung Tambora.

Adanya penolakan sekelompok masyarakat lingkar Tambora mestinya menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak, khususnya jajaran pemerintah daerah, baik Pemprov NTB, Pemkab Dompu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Promosi Pariwisata Daerah dan lainnya. Tidak menutup kemungkinan, sekelompok warga itu menolak, karena mereka tidak tahu ada acara tingkat dunia yang akan digelar di sekitar tempat tinggalnya. Belum lagi, pihak pemerintah daerah dan panitia tidak melibatkan mereka dalam kepanitiaan serta setiap acara yang digelar, sehingga melakukan penolakan.

Meski apa yang disampaikan pengamat pariwisata H. Misbach Mulyadi, soal pelaksanaan event TMD akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, tapi kalau masyarakat sekitar tidak dilibatkan menjadi percuma. Masyarakat sekitar tentu tidak ingin hanya menjadi penonton saat pihak dari luar menggelar sebuah acara bertaraf internasional.

Mereka ingin dilibatkan dan diberikan peranan di dalamnya, apalagi setelah acara selesai mereka juga yang akan menikmati hasilnya.

Ibarat pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sepantasnya pihak panitia dan pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat mengenai acara yang akan digelar, termasuk melibatkan mereka di dalamnya. Artinya, jika warga sudah terlibat di dalamnya, tentu mereka tidak akan menolak. Bahkan, akan membela mati-matian, jika ada orang yang sengaja menggagalkan atau mengacaukan acara.

Selain itu, sebagai orang Timur, masalah keramahan sudah tidak perlu diragukan lagi. Apalagi selama ini, orang NTB, baik dari Ampenan hingga Sape sudah terkenal dengan keramahannya. Artinya, Ketua BPPD NTB Taufan Rahmadi tidak perlu khawatir dengan sikap masyarakat di lingkar Tambora, jika mereka dilibatkan dan diberdayakan. Kita yakin, jika semua terlibat, maka event FTMD akan berlangsung sukses dan tidak terkendala. Terlebih dampak ekonomi dari pelaksanaan event ini memiliki multiplier effect yang besar, baik bagi masyarakat dan pemerintah daerah. (*)

ADA 100 hari pertama pemerintahannya, PresidenWakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, banyak mengeluarkan kebijakan yang “tidak biasa”. Kebijakan tidak populer yang diambilnya sontak membuat berbagai kalangan tersengat. Hujan kecaman pun berderai, tetapi disertai angin dukungan yang kencang.

Gelengan kepala dan senyum sinis beradu sama kuat dengan anggukan dan senyum bangga.

Dua di antara kebijakan yang tidak biasa tersebut adalah: larangan rapat di hotel bagi pegawai negeri sipil dan kebijakan efisiensi anggaran. Yang pertama membuat pihak hotel mengamuk karena salah satu saluran pemasukannya tersumbat. Sementara yang kedua membuat para anggota dewan dan pejabat pemerintah meradang karena uang sangu untuk perjalanan dinas akan dikurangi setengahnya.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana dilansir Tempo.co (Senin, 12/1/2015), mengatakan sebanyak 32 hotel (berbintang 3, 4, dan 5) kehilangan 40 persen potensi pendapatan atau sekitar Rp 60 miliar pada Desember 2014. Bahkan, General Manager salah satu hotel di Yogyakarta menyatakan selama ini sebagian besar pemasukan hotelnya diperoleh dari instansi pemerintah yang menggunakan fasilitas meeting, incentive, conference, and exhibition atau MICE. Di NTB, kebijakan efisiensi anggaran membuat anggota DPRD NTB dan pejabat lingkup Pemprov geram.

Pasalnya, uang sangu perjalanan dinas akan dikurangi separuhnya. Harian Suara NTB (Jumat, 9/1/2015) mencatat cerita dari seorang Wakil Ketua DPRD NTB yang “berjuang” ke pemerintah pusat agar kebijakan tersebut ditinjau kembali. Namun pemerintah pusat bergeming, dan kebijakan tidak diubah.

Cermin Perilaku Memang, di satu sisi, kebijakan pemerintah tersebut cukup memberatkan karena bersifat tiba-tiba tanpa ada pra kondisi. Tentu saja

Oleh:

LALU FAUZAN HADI

Mahasiswa Magister PSLK Universitas Mataram-Penerima beasiswa LPDP-RI

Dua kebijakan yang mengarah kepada penghematan tersebut wajar saja mendapatkan penentangan karena mengajak keluar dari kenyamanan ruang rapat dan kebiasaan “belanja berlebihan”. Memang sulit untuk keluar dari kondisi nyaman, tetapi ini bukanlah sekadar soal sulit atau tidak sulit. Ini adalah soal yang lebih besar: pembangunan mental bangsa mulai dari atas. akan menimbulkan “luka” karena hentakannya yang terlalu keras.

Dibutuhkan daya adaptasi yang tinggi untuk menerimanya, sementara kondisi saat ini hampir tidak memungkinkan untuk itu.

Barangkali respon para pihak akan berbeda jika perubahan itu dilakukan secara bertahap.

Tetapi, di sisi lain, kebijakan tersebut cukup efektif “membangunkan” mereka yang tertidur nyenyak di tengah kemapanan. Jika dilakukan secara perlahan-lahan barangkali akan membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk melakukan perubahan. Lambatnya perubahan kemudian akan menimbulkan kejenuhan karena perubahan yang terjadi nyaris tidak dirasakan. Maka, tindakan “menarik paksa” bisa dibenarkan.

Kalau kita perhatikan, fenomena ini merupakan cermin di mana masyarakat dapat “mengintip” tabiat pejabat pemerintah dan wakilwakil rakyat.

Setidaknya, masyarakat mengetahui selera mereka dalam hal tempat untuk rapat, beserta tingginya biaya yang dibutuhkan untuk menyewa tempat itu. Bukan rapat namanya kalau tempatnya tidak mewah. Celakanya, mereka terjebak dengan kebiasaan yang tak jarang justru mengaburkan substansi itu. Dapat dibayangkan,

apa jadinya jika kebiasaan seperti itu yang diwariskan kepada pemuda generasi penerus kelak.

Selanjutnya, soal kegelisahan para elite karena uang sangu perjalanan dinas harus dikurangi.

Agaknya itu kebijakan yang kurang adil, karena tidak memberikan servis yang layak bagi orang-orang penting di negeri ini. Mereka sibuk mengurus kepentingan rakyat, tugas begitu banyak tapi uang saku malah dikurangi. Begitulah kalau paradigma tentang pengabdian tidak “diluruskan”. Semangat mengabdi tidak akan pernah bersanding dengan kehausan akan materi. Semangat perjuangan tidak akan pernah satu kelas dengan kemanjaan.

Sudah sekian lama kita salah tafsir dengan jabatan, seolah jabatan itu prestise. Pandangan kita sudah sedemikian kabur akan esensi amanah, sehingga yang hadir dalam benak kita adalah kepentingan pribadi. Kita tidak siap untuk menyandang predikat abdi negara, belum sanggup menjadi wakil rakyat, jika dalam daftar kepentingan kita masih me-nomor satu-kan kepentinga pribadi. Kita tentu tak pantas disebut penyalur aspirasi masyarakat jika untuk bertemu masyarakat saja harus mendapatkan uang.

Dua kebijakan yang mengarah kepada penghematan tersebut wa-

jar saja mendapatkan penentangan karena mengajak keluar dari kenyamanan ruang rapat dan kebiasaan “belanja berlebihan”. Memang sulit untuk keluar dari kondisi nyaman, tetapi ini bukanlah sekadar soal sulit atau tidak sulit. Ini adalah soal yang lebih besar: pembangunan mental bangsa mulai dari atas. Maka, kenyamanan semacam itu harus segera diakhiri, bagaimanapun resikonya. Sebab, semakin lama dibiarkan, maka kita akan semakin dekat dengan fantasi materi, dan membuat kita kian lupa diri. Jika sudah lupa diri, maka bagaimana kita bisa bermimpi untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang kita layani dan kita wakili?

Wallahu a’lamu bishshawab.

Proyek embung Rp 5,57 miliar di Bima diduga mangkrak Harus diusut tuntas

*** Aset Gedung Samakai Dompu diduga raib Pastikan tempat ’’persembunyiannya’’

***

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 23 Januari 2015

’’Lombok Lodge’’ Raih Penghargaan Dunia Dari Hal. 1 “Menjadi kebanggan bagi kami karena Tripadvisor adalah website barometer pariwisata dunia. Hampir 99 persen pelaku pariwisata dunia mengunjungi website ini,” kata General Manajer Lombok Lodge, Wayan Mangsur, Kamis (22/1).

Prestasi ini seolah mengulang dan melampaui raihan prestasi tahun 2013 lalu. Di mana Lombok Lodge juga meraih 5 katagori penghargaan. Mangsur mengaku sangat termotivasi, terlebih hotel yang dinilai oleh Tripadvisor ini berjumlah puluhan ribu di dunia. Lombok Lodge bahkan harus menyaingi 104 hotel di KLU, 2.000 lebih hotel di Indonesia, 70 ribu hotel di Asia dan 140 ribu lebih hotel di dunia. Posisi sebagai hotel romantis pun tentu sangat membanggakannya.

Lombok Lodge, berdiri tahun 2010 lalu. Hanya memi-

liki 9 kamar, namun mampu mempekerjakan 62 karyawan atau 2 kali lipat dari kebutuhan ideal. Dengan konsep pasar yang jelas dan menawarkan nuansa romantis, hotel ini pun dalam tiap tahunnya, mampu membuat pengunjungnya antre. Tidak heran pula, menginap di hotel ini dibandrol mulai Rp 6,5 juta per malam hingga Rp 9 juta per malam. ‘’Hotel ini kami rancang untuk mendukung suasana romantis. Sehingga pangsa pasarnya pun kebanyakan pasangan bulan madu.

Hampir 70 persennya adalah pasangan bulan madu.

Hotel kami lain dari yang lain. Awal operasi, kami harus membayar laman Google dengan sangat mahal pada 3 bulan pertama, tetapi hasilnya pun sebanding.

Setiap tahunnya, Agustus itu tamu kami sudah booking,’’ papar Mangsur. (ari)

Sisir Anggaran Dari Hal. 1 Untuk mewujudkan itu, maka harus ada belanja pemerintah, bukan hanya belanja pegawai. ‘’Oleh karena itu, Pak Gubernur mengarahkan saya selaku Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan seluruh tim untuk melakukan penyisiran, penghematan, efisiensi dan ketepatan program agar menukik indikator kinerja,’’ terangnya.

Muhammad Nur menambahkan, hasil dari penghematan sebesar 20 persen itu nantinya akan diarahkan untuk belanja pemerintah seperti perbaikan infrastruktur, perbaikan rumah tak layak huni, perbaikan sektor kesehatan dan pendidikan. Sehingga dapat dipastikan arus barang dan jasa di daerah ini berjalan dengan baik.

Ketika ditanya, adanya pendapat yang mengatakan bahwa efisiensi belanja rutin SKPD itu mengurangi pendapatan oknum-oknum pejabat.

Karena sebelumnya mereka bisa “mencungkil” anggaran dari belanja rutin seperti Alat Tulis Kantor (ATK) ataupun

biaya pemeliharaan. Muhammad Nur mengatakan, mungkin saja terjadi. ‘’Yang merasa kan boleh jadi rasakan sendiri. Kalau saya ndak merasakan karena tak melakukan,’’ pungkasnya.

Dalam APBD 2014 lalu, sisa kas sampai dengan 31 Desember lalu mencapai Rp 149 miliar. Sisa kas itu disebabkan adanya penghematan dalam proses lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan anggaran yang tak terserap lantaran proyek tak tuntas yang dilakukan pemutusan kontrak.

Seperti adanya sisa pekerjaan pada RSUP NTB yang putus kontrak lebih kurang Rp 53 miliar.

Efisiensi sisa tender melalui ULP sekitar Rp 52 miliar. Kemudian anggaran hibah dan bansos yang tidak dapat dicairkan karena tidak memenuhi persyaratan sekitar Rp 34 miliar. Serta penghematan anggaran dari perjalanan dinas dan ATK dan lainnya pada seluruh SKPD sekitar Rp 10 miliar. (nas)

Kontraktor ’’Bonafide’’ Dari Hal. 1 Setda NTB, Ir. H.Muhammad Rum, MT dikonfirmasi, Kamis (22/1) siang kemarin.

Rum menjelaskan, aturan mengenai kewajiban calon rekanan untuk menyetor uang jaminan ke bank itu sesuai dengan surat edaran Menteri Pekerjaan Umum. Bahwa untuk proyek yang nilainya di atas Rp 50 miliar maka calon rekanan harus menyetorkan uang jaminan di bank. Menurut Rum, pemerintah daerah dapat mengikuti aturan tersebut, misalnya untuk proyek yang nilainya di atas Rp 10 miliar. ‘’Kalau kita di daerah, proyek di atas Rp 10 miliar pakai jaminan bank. Istilahnya, ini tidak salah (kebijakan) itu. Karena memang dalam peraturan itu mengatakan ada garis miring, boleh dipilih oleh kita. Dengan adanya ini, kami ingin supaya ada keterjaminan bahwa peserta itu (calon rekanan, Red) bonafide.

Itulah yang akan kita coba,’’ terangnya.

Rum menambahkan, kebijakan ini merupakan perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan dalam proses lelang tahun 2015 ini. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan lelang tahun 2014 menjadi bahan action plan pada tahun 2015 ini. Selain itu, pihaknya juga akan membangun jaringan (network) dengan ULP seluruh Indonesia termasuk Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). ‘’Kami ingin supaya ada kepastian peserta lelang itu bonafide. Kan boleh kita lakukan itu. Soal asuransi ini masalahnya biaya sekian

sudah bisa keluar. Tetapi kalau jaminan bank , rekanan harus menyetor fresh money yang disimpan di bank minimal 30 persen,’’ kata Ketua LPJK NTB ini.

Sejumlah proyek-proyek strategis yang akan dilelnag tahun 2015 ini antara lain proyek perbaikan rumah tak layak huni, kelanjutan pembangunan gedung pendidikan Islamic Center, kelanjutan pembangunan RSUP NTB Dasan Cermen dan lainnya. Terhadap pemenang tender yang dihasilkan melalui seleksi di ULP, lanjut Rum, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat mengajukan keberatan untuk dilakukan lelang ulang.

“Misalnya ada informasi terhadap pemenang yang diputuskan ULP, ternyata yang bersangkutan (calon pemenang) memiliki kinerja buruk di tempat lain.

Kami memberikan apresiasi kepada KPA. Kita di ULP ini dalam seleksi ada SOP,”imbuhnya.

Sementara itu, terkait dengan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP), diharapkan seluruh SKPD lingkup Pemprov NTB sudah selesai dimasukkan dalam Sistem Informasi RUP pada akhir Januari ini. Pasalnya, pada Februari sudah mulai dilakukan lelang. Targetnya, April sudah dilakukan tandatangan kontrak. Sehingga pekerjaan proyek bisa dilakukan segera pada Mei. ‘’Kalau ini sudah jalan, Insya Allah lebih bagus dari tahun lalu,’’ katanya optimis. (nas)

Pilkada Serentak, Pemprov Siapkan Penjabat Bupati/Walikota Dari Hal. 1 Dengan adanya kepastian pelaksanaan Pilkada tahun 2015 ini, maka enam Pemda kabupaten/kota di NTB harus menjamin anggaran Pilkada sebanyak dua putaran. Jika dalam APBD murni 2015 anggaran Pilkada masih kurang, maka harus dianggarkan pada APBD Perubahan 2015.

Ketua KPU NTB, L. Aksar Ansori, SP sebelumnya mengatakan, telah merencanakan Pilkada serentak pada lima kabupaten/kota di NTB pada 16 Desember mendatang.

Enam kabupaten/kota yang akan melaksanakan pesta demokrasi itu saat ini sudah menganggarkan dana Pilkada

dalam APBD masing-masing yang jumlahnya bervariasi antara Rp 7 miliar sampai Rp 28 miliar.

Hal tersebut dikatakan Aksar usai bertemu Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerjanya, Jumat (9/1) lalu. Ia menyebutkan, enam kabupaten/kota yang sudah siap melaksanakan Pilkada tahun ini adalah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7 miliar, Dompu Rp 18 miliar, Kabupaten Bima Rp 18 miliar, Lombok Utara Rp 12 miliar, Kota Mataram Rp 18 miliar dan Lombok Tengah Rp 28 miliar. (nas)

Halaman 15

Agung Laksono Angkat Mesir sebagai Plt. Ketua Golkar NTB Mataram (Suara NTB) Ketua Umum DPP Partai Golkar, H. R. Agung Laksono mengangkat H. Mesir Suryadi, SH, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar NTB bersama Ikhsan Karyawan Amin sebagai Sekretaris DPD Golkar NTB. Penunjukan dua pucuk pimpinan Golkar NTB oleh Agung Laksono itu disampaikan oleh Wakil Sekjen Bidang Organisasi DPP Golkar, Lamhot Sinaga, yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (22/1) kemarin. Lamhot membenarkan bahwa pihaknya kemarin telah mengeluarkan SK Penunjukan Plt Ketua DPD Golkar NTB atas nama H. Mesir

Suryadi, SH bersama Ikhsan Karyawan Amin sebagai Sekretarisnya.

“Ya, benar, kami telah mengeluarkan SK itu,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui ponselnya. Menurut Lamhot, SK Plt itu diteken oleh Agung Laksono sebagai Ketua Umum Golkar dan Zainudin Amali sebagai Sekretarisnya.

Ia menambahkan, SK Plt

tersebut diterbitkan karena kepemimpinan Golkar NTB saat ini dianggap perlu diberikan kepada kader yang sedang tidak terlibat persoalan hukum. Dengan demikian, pengelolaan organisasi bisa lebih fokus. Ia menambahkan, Mesir dan Ikhsan diberikan waktu selama dua bulan untuk memimpin Golkar NTB hingga digelarnya Musda Golkar

NTB nanti.

Selain itu, keduanya juga akan mengomandoi Golkar selama menghadapi proses persiapan Pilkada di sejumlah kabupaten/kota di NTB selama masa jabatan mereka.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPD Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH, menegaskan pihaknya sama sekali tidak mempersoalkan manuver yang dilakukan kubu Agung Laksono tersebut. Ia malah menyampaikan ucapan selamat kepada Mesir dan Ikhsan yang mendapatkan mandat tersebut.

Namun, Isvie menegaskan bahwa SK yang diterbitkan pihak Agung Laksono itu tidak akan berpengaruh terhadap kepengurusan Golkar NTB yang saat ini masih berada di bawah kepemimpinan Dr. H. Zaini Arony.

“Kami belum dengar, saya kira, saya juga perlu mengucapkan selamat kepada mereka, tapi dia kan versinya beda dengan kita. Beda Munas, saya kira tidak ada masalah,” ujarnya sembari menegaskan bahwa saat ini proses penyatuan kembali Golkar sedang berada di proses pengadilan. (aan)

Kehadiran Minimarket Harus Menjadi Simbiosis Sekitar 5.000 Warga NTB Belum Terima KTP Elektronik yang Saling Menguntungkan Bagi UKM Jakarta (Suara NTB) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan tidak mempolemikan keberadaan minimarket dengan toko-toko kecil. Keberadaan minimarket justru harus menjadi simbiosis yang saling menguntungkan.

“Kita tidak pernah mempolemikan antara toko kelontong dengan minimarket, itu konsep yang salah,” kata Ahok, kepada media Sabtu (17/1).

Ahok mengatakan dari laporan Nielsen, 2,6 juta pertumbuhan toko-toko kelontong yang baru dibanding ritel modern cuma 33 ribu, hal ini akan menguntungkan apabila barang yang dijual 90 persen berasal dari produksi lokal untuk mendorong pertumbuhan manufaktur.

“Ini pasarnya bisa 10 miliar dolar tumbuh. Sistem ini yang harus. Kita jangan mau dibodohi orang seolah-olah minimarket enggak boleh,” ujar Ahok.

Ahok menilai minimarket sudah merupakan perkembangan gaya hidup di kota, seperti Jakarta. “Kayak sekarang kamu masih mau enggak duduk di closet yang jongkok? Orang sudah beralih ke yang duduk. Balik ke jongkok ya sudah gemetar kamu,” ujar Ahok.

PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk pengelola jaringan ritel Alfamart mengklaim lebih dari 90 persen produk yang dijual di jaringan tokonya merupakan produk lokal.

“Dari total 4.000 produk yang dijual di toko Alfamart 96 persennya merupakan produk lokal. Perusahaan didukung oleh 500 Pemasok dan Principal yang merupakan perusahaan nasional sebagai pemegang merk dagang,” ungkap Corporate Communication General Manager Alfamart, Nur Rachman.

Perusahaan juga membantu pelaku UKM untuk menjual produknya di toko Alfamart. “Produk UKM yang memenuhi standar bisa dijual di toko Alfamart. Hal ini dilakukan untuk mendorong UKM dalam memasarkan produk dan meningkatkan penjualan produk lokal,” tambah Nur. Sementara untuk pedagang ritel tradisional yaitu toko-toko kelontong dan pemilik warung Alfamart melakukan pembinaan melalui program keanggotaan pedagang Outlet Binaan Alfamart (OBA). “Para member OBA akan mendapatkan kemudahan pasokan barang dengan harga yang kompetitif, sehingga bisa di jual kembali ke kon-

sumen akhir, dengan keuntungan yang wajar. Ada petugas khusus bernama MRO yang membantu pengiriman barang sekaligus memberikan saran mengenai trend produk yang sedang diminati pasar,” ucap Nur. Dikatakan Nur, Alfamart juga berbagai pengetahuan mengenai manajemen ritel kepada para member OBA melalui pelatihan manajemen ritel sederhana. “Lewat pelatihan kami ingin membagi bagaimana mengelola usaha ritel modern,” tambahnya.

Hingga akhir tahun 2014, anggota OBA telah mencapai 123.097 pedagang juga merenovasi 194 Warung tradisional. (r)

Mataram (Suara NTB) Sekitar 5.000 warga NTB belum menerima KTP elektronik (E-KTP). Padahal, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013, KTP non elektronik atau KTP manual hanya berlaku sampai 31 Desember 2014 lalu.

Meskipun demikian, Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB tetap menjamin pelayanan publik yang terkait dengan kependudukan tak akan terganggu. Pasalnya, warga yang belum mendapatkan KTP elektronik masih bisa menggunakan KTP manual dengan rekomendasi dari Dukcapil kabupaten/kota.

“Kalau masih sangat mendesak untuk menggunakan KTP manual sementara KTP elektronik belum kita cetakkan di kabupaten/ kota, nanti kabupaten/kota itu memberikan list KTP elektronik, masih bisa menggunakan KTP lama (manual) sebagai KTP elektronik. Jadi, dia tak terhambat untuk pelayanan yang lain,” kata Kepala Disosdukcapil NTB, Drs. Bachrudin, M.Pd dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (22/1) siang kemarin di Mataram.

Dikatakan, data sebelumnya jumlah warga NTB yang belum menerima KTP elektronik sebanyak 12.000 orang.

Namun, terus berkurang seiring dengan dilakukannya pencetakan KTP elektronik di kabupaten/kota mulai tahun 2015 ini. Dari 12.000 orang warga yang belum menerima KTP elektronik, saat ini sudah dilakukan penggantian KTP manual yang lama sekitar 7.000 orang. Artinya, masih tersisa sekitar 5.000 orang warga yang belum mendapatkan KTP elektronik di NTB. “Jumlah itu terus berkurang, dia sekarang semakin berkurang. Insya Allah kita akan kejar itu,” kata

Bachrudin.

Ia mengungkapkan, bahwa memang saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah untuk segera mengganti KTP manual menjadi KTP elektronik. Masyarakat yang belum memegang KTP elektronik diminta untuk diprioritaskan pencetakannya melalui mesin cetak yang sudah ada di kabupaten/kota.

Namun, karena pencetakan KTP elektronik ini masih baru dilakukan di daerah dengan kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada maka tentu tak secepat pencetakan KTP elektronik yang dilakukan kementerian.

Bachrudin mengatakan, bahwa memang Kemendagri meminta kepada pemerintah daerah untuk jemput bola mengganti KTP manual dengan KTP elektronik.

“Kita memberikan KTP elektronik kemudian mengambil KTP yang lama (manual).

Tetapi ada keterbatasan kita, kendalanya kemampuan kita mencetak dengan jumlah yang kita ganti itu tak sebanding.

Kita kemarin diskusikan dengan kabupaten, bagaimana KTP elektronik belum jadi, sementara warga harus mengambil uang di bank karena kiriman dari TKI. Karena bank tak mau memakai KTP manual. Akhirnya, teman-temna di Dukcapil, dia akan siap membantu mencetakkan data base KTP elektronik dari server. Ada solusinya bagi masyarakat untuk memenuhi apa yang menjadi kaharusan dia terkait dengan urusan kependudukan,”terangnya.

Ditargetkan, pencetakan KTP elektronik di NTB bagi warga yang belum dapat akan bisa tuntas pada Maret mendatang. “Insya Allah Maret sudah bisa selesai penggantian KTP manual ke KTP elektronik ini,”pungkasnya. (nas)

Proyek Embung Rp 5,57 Miliar di Bima Diduga Mangkrak Dari Hal. 1 Ada informasi tersendatnya proyek itu, karena belum adanya izin dari Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Bima. Sementara, Kepala Dinas Kehutanan Kabu-

paten Bima Ir. Nurdin yang dikonfirmasi Kamis (22/1) kemarin dengan tegas membantah bahwa pihaknya tidak menerbitkan izin terkait dengan lokasi proyek karena memang statusnya hutan lindung.

“Tidak ada kendala terkait pelaksanaan pembangunan embung itu, kami sudah mengeluarkan surat izin. Jadi mengenai kendala hutan di Parado saya pikir tidak ada alasan untuk ditunda,” ujarnya. Yang jelas katanya, Dinas

Kehutanan Kabupaten Bima tidak pernah menghambat pembangunan Embung Sori Bura. Karena katanya, sudah mendapat izin dari Gubernur NTB melalui Kepala BKPD Provinsi NTB. Pejabat Pembuat Komit-

men (PPK) proyek ini, Sampurno belum bisa diminta konfirmasinya Kamis (22/1) kemarin. Beberapa kali yang bersangkutan dikonfirmasi Suara NTB, termasuk via SMS tetapi belum ada respons. (uki)

Isu Mutasi Bikin ’’Galau’’ Pejabat?

Dari Hal. 1 Ketika ditanya, lambannya proses mutasi itu karena harus menunggu selesainya pembahasan APBD Perubahan 2015, untuk memastikan alokasi anggaran dua SKPD baru Pemprov NTB itu? Ketua Baperjakat Pemprov NTB itu menjawab normatif. Menurutnya, suatu program SKPD akan bisa dieksekusi jika ada uang (anggarannya).

Alokasi anggaran itu tak

bisa hanya berdasarkan regulasi. Namun harus berdasarkan legislasi. Legislasi yang dimaksud adalah adanya proses pembahasan Raperda APBD bersama DPRD. Ia mengatakan, untuk dua SKPD baru itu memang sudah ada anggarannya yang saat ini masih dalam SKPD induk.

“Ada sih anggarannya, tetapi untuk memastikan gunakan itu harus ada dasar hukumnya,”terangnya.

Sebelumnya, Wakil Guber-

nur NTB, H. Muhammad Amin, SH, M.Si mengatakan Pemprov NTB pasti akan melakukan mutasi, apalagi dengan terbentuknya dua SKPD baru yakni Biro Humas dan Protokol serta BPKAD. Amin mengatakan, dalam penempatan pejabat struktural eselon II, III dan IV pemprov mengacu pada hasil uji kompetensi yang dilakukan di Unit Pelayanan Penilaian dan Kompetensi (UPPK) Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

dan Diklat NTB. Disamping hasil kajian dari Baperjakat.

“Mutasi itu bisa dilakukan sewaktu-waktu. Itu hal biasa, bukan hal luar biasa. Hal itu untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan promosi jabatan. Tergantung nanti dari penilaian pimpinan. Suka tidak suka itu tidak ada,”katanya.

Dalam penempatan pejabat untuk menduduki jabatan struktural lanjut Amin, tentunya pimpinan dalam hal ini Gubernur melihat berbagai aspek.

Seperti kepemimpinan, kecakapan dan kecerdasan. Terlebih pejabat eselon II yang membawahi pejabat eselon III dan IV harus memiliki kriteri tersebut.

Menurutnya, mutasi bukanlah suatu hal yang ditakuti. Jangan dianggap mutasi sebagai awan cumulonimbus yang sangat membahayakan dalam dunia penerbangan. Dikatakan, sejak seorang PNS diambil sumpah jabatannya maka dia siap untuk ditempatkan dimana saja dalam NKRI. (bul/nas)

Wabup Najmul Kritisi Mutasi Pejabat di KLU Dari Hal. 1 Menurut Wabup, normatifnya pelaksanaan mutasi diperlukan untuk mengisi pospos yang kosong sehubungan dengan dibentuknya SKPD baru. Sebaliknya yang membuat mutasi ini menjadi politis, justru dalam proses penentuan individu pada posisinya, siapa digeser kemana atau siapa mengganti siapa? Tidak diketahui oleh Baperjakat – yang dalam hal ini diketuai oleh Sekda, H. Suardi, SH. ‘’Kalau memang tidak politis, kok kita tidak dilibatkan, ya walaupun saya juga tidak bisa menolak. Kalaupun Pak Bupati katakan iya, saya juga tidak mungkin katakan tidak.’’

“Sebelumnya Baperjakat juga tidak dilibatkan. Pak Sekda sendiri sampaikan seperti itu,” cetusnya.

Najmul lantas mengisyaratkan mutasi yang dilakukan sepihak oleh Bupati KLU dapat mengikis semangat kebersamaan dalam proses pembangunan di KLU. Paling tidak kata dia, dan meskipun kedua kandidat sudah menasbihkan diri sebagai Bakal Calon Bupati KLU, masyarakat setidaknya bisa melihat kebersamaan Bupati – Wakil Bupati hingga akhir tahun masa jabatan.

Lantas ketika ditanya apakah mutasi memiliki nuansa memenangkan demokrasi 2015 mendatang? ‘’Kalau saya, tidak mengatakan nuansa lagi, tapi menjelang Pilkada 2015, iya,’’ cetusnya lagi.

Meski demikian, Najmul mengingatkan kepada seluruh jajaran ejabat yang ada di KLU untuk bekerja secara profesional di manapun mereka

ditempatkan. Terlepas dari proses mutasi, baginya, seluruh pejabat yang ada adalah pemegang amanah. Hanya saja, secara kebetulan memang ada pejabat yang turun jabatan, maka hal tersebut harus diterima dengan lapang dada. “Seperti yang agama ajarkan, setelah datang kesulitan, maka akan datang kemudahan,” pesan Najmul.

Sementara Bupati KLU, H.Djohan Sjamsu belum bisa dikonfirmasi Suara NTB terkait tudingan ada nuansa politis di balik mutasi yang berlangsung Rabu lalu. Bupati tidak berada di tempat dan menurut informasi, Kamis (22/ 1) kemarin Bupati sedang berada di Mataram.

Namun sebelumnya Djohan Sjamsu kepada wartawan usai melantik pejabat yang dimutasi, meminta mutasi pa-

mungkas yang dilakukannya tidak disikapi berlebihan. Ia mengharapkan seluruh elemen masyarakat menyikapi secara wajar, karena mutasi terakhir ini merupakan keharusan di tengah upaya untuk mengisi posisi baru pada SKPD baru yang dibentuk. ‘’Mutasi ini agar disikapi secara lumrah dalam organisasi pemerintah, tidak menimbulkan antipati kebijakan, apalagi sampai mempengaruhi disharmoni dan kondusivitas daerah,’’ kata Djohan dalam sambutannya, Rabu (21/1).

Djohan menekankan, jabatan yang diemban oleh PNS lingkup Pemda KLU merupakan amanah. Sehingga bagi PNS yang mendapat promosi maupun yang mengalami pergeseran, agar menjalankan tugasnya dengan sebaikbaiknya. Terlebih tidak ada

motif apapun dalam mutasi kali ini, kecuali kebijakan ini diperlukan karena ia harus mengisi posisi yang lowong dalam SKPD baru yang dibentuk belum lama ini.

Dalam menjalankan tugasnya, tegas Bupati, setiap personal yang dipercaya harus mampu melaksanakan kewajiban sesuai tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik. Tidak hanya itu, diperlukan pula pemahaman, sikap dan pandangan yang sama dalam mencapai satu visi dan misi menuju penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik lagi. ‘’Mutasi ini tentu saja telah melalui proses rekrutmen dan pertimbangan normatif, antara lain pangkat, golongan, pendidikan, pengalaman dan aspek lainnya,’’ kata Djohan Sjamsu. (ari)

Jumat, 23 Januari 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Imbauan Jokowi kepada Bupati dan Walikota

(ant/Bali Post)

PEMAKAMAN - Kerabat dan keluarga berdoa saat prosesi pemakaman korban musibah pesawat Air Asia QZ 8501 Yenni Soewono (39) di Pemakaman Klotok, Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis (22/1). Yenni Soewono beserta suami dan kedua putra putrinya merupakan penumpang pesawat AirAsia QZ8501 yang jatuh namum hingga saat ini jenazah Suami dan kedua putra putri Yenni Soewono belum ditemukan.

Enam Jenazah Ditemukan di Badan Pesawat AirAsia

Bogor (Suara NTB) Presiden Joko Widodo dalam rapat koordinasi dengan bupati dan wali kota di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis, mengimbau para kepala daerah untuk menekan inflasi di wilayah masingmasing guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh pertumbuhan ekonomi di daerah. Tadi saya sampaikan trik-trik praktis menekan inflasi dan pentingnya tim pengendali inflasi daerah,” kata Jokowi dalam konferensi pers usai rapat koordinasi yang digelar tertutup tersebut.

Jokowi juga mengimbau para bupati dan wali kota untuk meningkatkan pelayanan publik terutama yang berhubungan dengan perizinan untuk investasi.

Selain itu presiden juga mengingatkan para kepala daerah untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.

Rapat koordinasi bupati dan wali kota seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada 22-

23 Januari di Istana Kepresidenan Bogor membahas agenda pemerintah antara lain mengenai peningkatan produktifitas sektor pertanian, penguatan infrastruktur perhubungan dan maritim, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil, peningkatan iklim investasi, penguatan infrastruktur energi dan kendala dalam aplikasi perijinan, serta tumpang tindih peraturan perundang-undangan.

Rapat yang digelar tertutup Kamis ini diikuti oleh bupati dan wali kota dari wilayah Sumatera, sedangkan rapat pada hari berikutnya diikuti oleh bupati dan walikota dari wilayah Kalimantan, Nusatenggara dan Bali. Sementara rapat koordinasi dengan bupati dan walikota daerah lain akan segera dijadwalkan.

Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Secara total terdapat 416 kabupaten dan 98 kota di seluruh Indonesia. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

RAKOR BUPATI SE-SUMATERA - Presiden Joko Widodo (kanan berdiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) memberikan pengarahan pada rapat koordinasi dengan para bupati dari wilayah Pulau Sumatera di Ruang Garuda, Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/1). Rakor tersebut merupakan tindak lanjut kegiatan Musrenbangnas RPJMN Tahun 2015ýÿ2019 pada 18 Desember 2014 yang membahas sejumlah agenda diantaranya kedaulatan pangan, infrastruktur, potensi kelautan, sumber daya alam, energi dan kendala dalam perijinan serta pelayanan.

Jakarta (Suara NTB) Direktur Operasional Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Pertama SB Supriyadi mengatakan tim SAR menemukan enam jenazah di dalam badan pesawat AirAsia QZ8501.

“Betul, ada lima jenazah yang sudah diangkat di KRI Banda Aceh. Satu jenazah masih coba dievakuasi,” kata Supriyadi saat dihubungi Antara dari Jakarta, Kamis (22/1).

Selain mencoba mengevakuasi satu korban yang ditemukan, menurut dia, penyelam dari tim SAR gabungan masih terus mencoba memeriksa badan pesawat untuk menemukan jenazah lain di dalam badan pesawat Airbus 320-200 milik maskapai AirAsia tersebut.

“Kita juga masih coba susuri badan pesawat, belum semuanya (disusuri), terkendala arus dan visibility,” ujar dia.

Dengan demikian, hingga hari ke-26 pencarian dan evakuasi korban AirAsia QZ8501 tim SAR berhasil menemukan dan mengevakuasi 59 jenazah.

Sebelumnya, Basarnas memutuskan mengangkat badan pesawat AirAsia yang jatuh di perairan Teluk Kumai, Kalimantan Tengah, Minggu (28/12), setelah sebelumnya berhasil mengangkat kotak hitam.

Namun, upaya pengangkatan badan pesawat hingga hari ke-26 operasi belum dapat terlaksana akibat cuaca buruk dan kuatnya arus di dasar laut tempat badan pe-

sawat ditemukan.

Kepala Basarnas Marsekal Madya FHB Soelistyo sebelumnya menyebutkan tiga opsi untuk pengangkatan badan pesawat. Pertama, evakuasi dilakukan oleh tim penyelam TNI AL dengan balon pengapung dengan cara sama untuk mengangkat ekor pesawat.

Opsi kedua, menggunakan crane dari atas kapal ponton.

Opsi ketiga, yang kemudian diambil sebagai cara mengangkat badan pesawat yakni dengan mendatangkan 12 balon pengapung dan penyelam dari Batam untuk membantu mengangkat badan pesawat tersebut. (ant/Bali Post)

PT.Freeport Indonesia Wajib Bangun Smelter di Timika Jayapura (Suara NTB) Pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM mewajibkan PT Freeport membangun pabrik pemurnian konsentrat tembaga (smelter), di Timika, Papua.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Papua, Bangun Manurung, di Jayapura, Kamis (22/1), mengakui, diwajibkannya PT Freeport untuk membangun smelter itu terungkap saat pertemuan tanggal 23 Desember 2014

lalu yang dihadiri menteri ESDM, dan wakil menteri keuangan, di Jakarta.

“Tentang wajib perusahaan penambangan terbesar untuk membangun smelter tertuang dalam risalah yang juga ditandatanganinya,” kata Manurung.

Menurut dia, smelter kemungkinan besar dibangun di Timika mengingat pabrik pengolahan tembaga juga berlokasi di kawasan itu.

Gubernur Enembe sendiri, lanjutnya, akan menjadikan Timika sebagai kawasan industri mengingat untuk men-

dukung operasional di smelter akan dibangun pabrik pupuk dan pabrik semen.

“Yang pasti PT Freeport harus membuktikan komitmennya dengan membangun smelter di Timika,” kata Manurung, seraya berharap dapat segera dibangun sehingga membuka peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat di Papua. Saat ini hasil olahan atau konsentrat tembaga dari PT Freeport Indonesia itu diolah lagi di Gresik. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

DEPORTASI TKI - Petugas KKP Polres Tanjungpinang menjaga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang baru saja dideportasi dari Johor, Malaysia di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjungpinang, Kepri, Rabu malam (21/1). Sebanyak 302 orang TKI dengan rincian 234 laki-laki, 63 perempuan dan 3 anak laki-laki dideportasi dari salah satu penjara di Johor, Malaysia karena izin kerja yang kadaluarsa, tidak memiliki izin kerja dan melakukan tindakan kriminal.

Polisi Usut Kasus Foto Seronok Anggota DPRD Pekanbaru (Suara NTB) Kepolisian Resor Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, melanjutkan penyelidikan kasus asusila terkait foto porno—diduga seorang anggota DPRD setempat—berinisial DS. “Minggu depan penyidik berencana melakukan gelar perkara,” kata Kapolres Kep-

ulauan Meranti AKBP Z Pandra Arsyad, kepada wartawan di Pekanbaru, Kamis (22/1).

Ia menjelaskan, hingga kini polisi belum menetapkan status tersangka kepada anggota DPRD Meranti berinisial DS yang tersandung kasus foto porno itu. Penyelidikan, sejauh ini baru berusaha memverifikasi foto tak senonoh itu dengan melibatkan Tim Forensik Mabes Polri.

Menurut dia, pihaknya telah menerima hasil uji digital Tim Forensik Mabes Polri terhadap telepon genggam milik DS. Perangkat elektronik itu diduga digunakan oleh ter-

lapor DS untuk mengirimkan foto porno.

“Keterangan ahli pidana dan IT sudah dimintakan untuk memperkuat materi-materi penyelidikan,” katanya.

Hanya saja, ia belum bisa mempublikasikan hasil uji digital tersebut karena akan digunakan dalam perkara. “Di gelar perkara nanti, kita bahas semua. Kemudian disesuaikan juga dengan keterangan ahli,” katanya.

Anggota DPRD Meranti berinisial DS tersandung kasus asusila terkait foto tak senonoh miliknya pada November 2014. Kasus itu ber-

mula setelah DS mengirimkan foto bagian tubuh dirinya ke seorang wanita berinisial D, yang juga anggota DPRD Meranti.

Foto yang dikirim via aplikasi perpesanan Blackberry tersebut diketahui oleh suami wanita tersebut yang langsung melaporkan DS ke polisi atas perbuatan tidak menyenangkan.

Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi berkaitan dengan dugaan kasus foto porno ini. Namun, untuk pemeriksaan terlapor DS, penyidik masih menunggu izin dari Gubernur Riau. (ant/Bali Post)

Nuklir Layak Jadi Pilihan Sumber Energi Jakarta (Suara NTB) Ketua DPR Setya Novanto mengatakan sudah saatnya pemerintah menjadikan nuklir sebagai pilihan sumber energi untuk memenuhi kebutuhan listrik.

“Dengan demikian, Indonesia tidak akan ketinggalan dari negara-negara seperti Vietnam, Singapura, Thailand yang sudah merencanakan pembangunan PLTN-nya,” kata Novanto saat bertemu Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) Yukiya Amano di ruang pimpinan DPR di Gedung DPR/MPR/ DPD RI, Jakarta, Kamis (22/1).

Ia mengatakan Indonesia juga membutuhkan pemanfaatan teknologi nuklir untuk memenuhi kebutuhan listrik, pertanian, kesehatan dan riset.

“Indonesia butuh 115 GW dan perlu dibangun PLTN. Ketersediaan energi yang

berasal dari minyak dan gas makin menipis, maka diperlukan PLTN,” katanya menegaskan perlunya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir.

Dia mengakui sebagian masyarakat Indonesia masih mengkhawatirkan dampak pemanfaatan nuklir. Kenyataan bahwa Indonesia berada di jalur gempa dan gunung berapi juga dikhawatirkan membuat keberadaan reaktor nuklir bisa membahayakan masyarakat.

“Namun demikian, pembangunan PLTN di Indonesia tetap menjadi pertimbangan. Selain untuk mengatasi krisis energi, juga mendukung pembangunan nasional Indonesia yang berbasis kekuatan industri dimana infrastruktur listrik yang kuat menjadi keseriusan,” katanya.

Oleh karena itu, ia melanjutkan, peran IAEA sangat dibutuhkan dalam mendampingi pemerintah Indonesia dalam membangun PLTN. (ant/Bali Post)