Snt23072013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

SELASA, 23 JULI 2013

12 HALAMAN NOMOR 116 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Roadshow Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ke Sekolah-sekolah (2) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Jika SMKN 2 dan SMKN 3 Mataram mampu mempertahankan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 kualitasnya karena memang ditopang oleh partisipasi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 masyarakat, tidak demikian halnya dengan SMPN 6 Mataram.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Dalam roadshow Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Sumardi, SH., (HDS) ke SMPN 6 Mataram terungkap bahwa bekas 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) terpaksa 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 memangkas setidaknya lima kegiatan ekstrakurikuler (ekskul).

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Yakni, ekskul tari, bulutangkis, tenis meja kasidah dan tenis 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 lapangan. Ini lantaran tidak ada anggaran untuk 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 menyelenggarakan lima ekskul tersebut.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 KEPALA SMPN 6 Mataram, Hj. di SMPN 6 Mataram diakuinya, berdam12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Harwini, SPd., dalam penjelasannya ke- pak sangat signifikan. Harwini menyebut12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 pada HDS di ruang kerjanya mengaku, kan, dulu pihaknya rutin memberikan TINJAU - Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 begitu status RSBI dicabut, tingkat parti- pengayaan terhadap siswa. Terlebih ditemani Kepala SMPN 15 Mataram, Drs. Munahar meninjau ruang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 sipasi masyarakat kontan menurun dras- menjelang ujian nasional. ‘’Sekarang sama laboratorium IPA yang diakui masih kekurangan alat peraga. Ironisnya, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 tis. Melorotnya partisipasi masyarakat sekali tidak ada,” akunya. pada pagi hari, laboratorium ini dimanfaatkan sebagai ruang kelas bagi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 terhadap peningkatan mutu pendidikan Bersambung ke hal 5 siswa kelas VII karena kekurangan ruang kelas baru.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012

SMPN 6 Mataram Pangkas Lima Ekskul, SMPN 15 Sulit Capai Kualitas

(Suara NTB/fit)

Dinas Pertanian Bentuk Tim Investigasi Program Cetak Sawah Baru

TO K O H Selamatkan Uang Negara SETELAH melalui proses penyidikan sampai penuntutan, Kejaksaan Tinggi NTB mengklaim sudah menyelamatkan kerugian negara Rp 2,9 miliar lebih. Kerugian negara itu dari dua bidang di Kejaksaan, yakni Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dan Pidana Khusus (Pidsus).

Dari Pidsus, dalam kurun waktu Januari sampai Juni 2013 lalu, kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari tangan koruptor mencapai Rp 314 juta lebih.

Bersambung ke hal 5 Sugeng Pudjianto

(Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) Program pencetakan sawah baru pada sejumlah daerah di NTB diduga sarat manipulasi. Menyikapi persoalan ini, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) NTB langsung membentuk tim investigasi untuk mengecek dan menghimpun data lapangan terkait dengan dugaan adanya manipulasi pencetakan sawah baru pada tahun 2012 tersebut.

Husni Fahri

Saya langsung buat tim investigasi untuk mengecek dan menghimpun data lapangan.

‘’Saya langsung buat tim investigasi untuk mengecek dan menghimpun data lapangan. Karena pencetakan sawah baru ini kan pelaksanaannya ada di kabupaten. Dengan adanya informasi ini maka kita akan turunkan tim, kita akan lihat semua bukan hanya ke Kabupaten Sumbawa Barat seperti yang disebutkan tetapi semua kabupaten yang mendapat program cetak sawah baru ini bagaimana pelaksanaannya di lapangan,”kata Kepala Dinas Pertanian TPH NTB, Ir. Husni Fahri, MM dikonfirmasi Suara NTB, Senin (22/7) siang kemarin di Mataram.

Bersambung ke hal 5

Dishutbuntan KSB Membantah DINAS Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menampik tudingan, jika proyek percetakan sawah baru yang dikerjakan sepanjang tahun 2012 lalu bermasalah.

“Tidak benar. Tidak ada masalah dari porgam proyek cetak sawah baru yang kita kerjakan di tahun 2012 lalu,” jelas Sekretaris Dishutbuntan KSB Ir. Sumbawanto kepada media ini menanggapi tudingan yang dilontarkan Mori Hanafi, anggota Komisi II DPRD NTB, Senin (22/7).

Diakuinya hingga saat ini program cetak sawah baru tahun 2012 itu belum tuntas sepenuhnya.

Bersambung ke hal 5

Kejaksaan Turunkan Tim

Usut Proyek Rumput Laut Senilai Rp 1,4 Miliar di Mataram Mataram (Suara NTB) Sempat disebut sebut bermasalah oleh kalangan DPRD Kota Mataram, proyek budidaya rumput laut di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram dilirik penegak hukum. Beberapa waktu lalu, tim dari Kejaksaan Tinggi NTB dikabarkan turun ke lokasi, mengecek

fisik proyek senilai Rp 1,4 miliar tahun 2012 tersebut.

Informasi diserap Suara NTB, tim beranggotakan lima orang, turun mengecek keadaan terakhir proyek yang digelontorkan BPBD tersebut ke sejumlah kelompok nelayan di wilayah Ampenan.

Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, SH,

MH membenarkan turunnya tim ke lokasi. Namun tujuan tim sebagai telaah awal atas pengusutan kasus yang masuk berdasarkan laporan masyarakat itu. “Kami sedang telaah kasusnya,” ujar Kajati kepada Suara NTB usai menggelar pertemuan dengan jajarannya, Senin(22/7). Saat ini timnya masih melakukan Puldata. Pihaknya butuh

waktu untuk menentukan sampai kasus tersebut bisa ditingkatkan statusnya ke penyelidikan.

Selain mengecek kondisi proyek, tim juga mendatangi pihak BPBD Kota Mataram dan menemui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) H. Syafrudin Ali. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

BPBD Klaim Sudah Produktif (Suara NTB/ars)

PENANGKARAN - Lokasi penangkaran budidaya rumput laut oleh BPBD Kota Mataram, di kawasan garis Pantai Penghulu Agung Ampenan. Perahu mungil bantuan BPBD Kota Mataram, salah satu item yang diusut Kejaksaan.

Kapolda : Dilarang Keras ”Sweeping” Mataram (Suara NTB) Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengeluarkan peringatan keras tentang larangan sweeping dari kelompok atau ormas tertentu saat Ramadhan. Larangan ini semakin tegas dikeluarkan, pascasweeping yang dilakukan sebuah ormas di Kendal, kemarin. Peringatan sama diteruskan

ke seluruh jajaran Kepolisian Daerah, termasuk Polda NTB agar bertindak tegas jika ada kejadian sama.

Kapolda NTB Brigjen Pol Mochammad Iriawan, SH,MM,MH melalui pesan singkat yang diterima Suara NTB, Bersambung ke hal 5

Mochammad Iriawan

PROYEK rumput laut senilai Rp 1,4 miliar di sepanjang Pantai Ampenan sedang diusut Kejaksaan Tinggi NTB. Ini semakin menguatkan indikasi kalangan DPRD Kota Mataram sebelumnya yang menyebut proyek itu bermasalah karena mangkrak.

Namun bagi pihak BPBD Kota Mataram sebagai penyalur bantuan, proyek tersebut sudah sesuai kontrak dengan rekanan pelaksana. Laporan fisik pengadaan set budidaya rumput laut,

05:01

05:11

12:24

sampai dengan realisasinya sudah diterima lengkap.

“Jadi proyek ini sebenarnya tidak ada masalah. Budidaya rumput lautnya produktif kok,” kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPBD Mataram, H. Syafrudin Ali kepada Suara NTB, Senin (22/7) siang kemarin.

Klaim ini didasarkan dokumen dan laporan fisik dari rekanan, setelah proyek diserahterimakan. “Jadi sudah tidak ada masalah dengan rekanan, Bersambung ke hal 5

15:44

18:15

19:28

(Suara NTB/dok)

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Selasa, 23 Juli 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2 (Suara NTB/nia)

BELAJAR LESEHAN - Akibat kuota PPDB yang membengkak, ratusan siswa SMPN 6 Mataram terpaksa belajar lesehan.

Bisa Lebih Kreatif PELIMPAHAN kewenangan Walikota Mataram yang kini tengah disusun untuk menjadi sebuah peraturan Walikota (Perwal) kepada seluruh Camat dan Lurah disambut positif Camat Sandubaya, Lalu Syamsul Adnan. Dia mengatakan, langkah pelimpahan sebagian kewenangan itu memunculkan optimisme pihak pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk bisa lebih kreatif.

Ditemui di Kantor Walikota Mataram, Senin (22/7) kemarin, Syamsul Adnan mengatakan, pihaknya siap (Suara NTB/smd) melaksanakan semua keLalu Syamsul Adnan wenangan yang dilimpahkan Walikota Mataram. “Itu bagus, itu memberikan keleluasaan bagi pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pelayanan ke masyarakat,” katanya.

Kendati masih dalam bentuk draf, dirinya optimis kebijakan tersebut bisa berjalan setelah disahkan dalam bentuk Perwal.

“Ini langkah positif, saya kira semua pihak akan mendukung demi terciptanya pelayanan yang cepat, tepat dan akurat,” imbuhnya.

Terkait keberadaan tempat kos di wilayah Kecamatan Sandubaya, Syamsul Adnan mengatakan, dia mengakui di wilayahnya tidak begitu banyak terdapat tempat kos. Dari data yang dimiliki, hanya sekitar 50 tempat kos. “Tidak terlalu banyak, tapi tetap hal itu harus kita organisir dalam bentuk pengawasan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, tiga jenis kewenangan yang akan dilimpahkan dalam perwal tersebut adalah, pengawasan dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), rumah kos serta kebersihan lingkungan. “Untuk kebersihan lingkungan, kita juga terus maksimalkan. Apalagi di wilayah kami ada Bank Sampah dan juga Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST). Kami rasa itu akan cukup membantu kami dalam melaksanakan tugas,” tandasnya. (smd)

Kenalkan Kurikulum 2013 MESKI bukan termasuk dalam pilot project penyelenggaraan kurikulum 2013, SMPN 18 Mataram mulai mengenalkan kurikulum 2013 pada para guru. Bahkan dengan buku dan materi ajar seadanya, sekolah mulai mengadopsi kurikulum 2013 dalam proses belajar mengajar di kelas.

Kepala SMPN 18 Mataram sekaligus ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Mataram Saptadi Akbar menyebutkan, melalui bahan dari internet dan informasi tentang kurikulum 2013, sekolah (Suara NTB/nia) berusaha menerapkan Saptadi Akbar kurikulum 2013 di sekolah.

Salah satunya dengan mengutamakan dan mengangkat sisi karakter siswa, melalui bahan dan materi ajar seadanya.

“Kita anjurkan kepada guru untuk mengadopsi kurikulum 2013 sedikit demi sedikit. Pertama karakter anak kita bangun dulu,” jelasnya. Menurutnya dengan materi dan bahan ajar yang ada sekarang ini (kurikulum KTSP), guru dapat menerapkan sistem kurikulum 2013 pada proses pembelajaran di kelas. Menurutnya, jika pada kurikulum KTSP lebih menitik beratkan pada sisi kognitif, kurikulum baru ini guru diminta mengasah sisi afektif dan psikomotorik siswa untuk membentuk karakter siswa.

Hanya saja tak dipungkiri akan sulit menerapkan kurikulum 2013 ini secara utuh, karena membutuhkan tenaga pengajar terlatih dan buku pelajaran berbasis kurikulum 2013. Namun hal ini bukannya tidak mungkin karena melalui MGMP, guru yang notabene berasal dari sekolah-sekolah pilot project kurikulum 2013, dapat menularkan ilmunya melalui kegiatan MGMP. “Untuk itu perlu dihidupkan MGMP yang ada di Kota Mataram. Salah satunya untuk segera menularkan ilmunya. Jadi pada saatnya nanti pelaksanaan kurikulum 2013 tidak terkesan tergesa-gesa seperti kemarin,” tegasnya. (nia)

Ruang Biro Keuangan Setda NTB Dibobol Maling Mataram (Suara NTB) Ruang kantor Biro Keuangan Setda NTB Minggu (21/3) malam dibobol maling. Empat buah laptop, satu buah flash disk dan uang jutaan rupiah berhasil dibawa kabur pelaku.

Indikasi sementara, pelaku diduga orang dalam karena di lokasi kejadian tidak ditemukan adanya kerusakan pintu seperti bekas pendobrakan dan lainnya.

Kasat Pol PP NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si., yang dikonfirmasi terkait dengan hal tersebut membenarkan telah terjadi aksi pencurian di ruang Biro Keuangan tepatnya di ruang Kasda, ruag bagian akuntasi dan BAKK. “Kita prihatin kejadian ini walalupun nilainya tidak besar. Ini bagian dari evaluasi keamanan,” ujarnya, Senin (22/7) siang kemarin.

Ia mengatakan, pengamanan yang dilakukan Satpol PP diareal kantor gubernur memang tidak cukup jika hanya dengan petugas saja. Tetapi, katanya, perlu didukung sistem pengamanan yang lebih canggih dengan memasang CCTV pada lokasi-lokasi tertentu yang strategis atau lorong-lorong kantor sehingga setiap aktivitas bisa terpantau.

“Kita indikasikan pelakunya adalah orang dalam karena dari lokasi kejadian tidak ditemukan ada kerusakan pintu, seperti pendobrakan. Pintu utama terbuka dengan baik tidak ada unsur paksaan untuk masuk ke ruangan itu,” tuturnya.

Dikatakan, pada jam-jam tertentu petugas Satpol PP rutin melakukan pengecekan ruangan secara periodik. Namun, kadang-kadang para penghuni ruangan/pegawai tidak hatihati. Petugas Sat Pol PP, katanya, sering menemukan pintu dan jendela yang tidak terkunci. Termasuk AC dan lampu kamar kecil yang tidak dimatikan.

“Sehingga perlu kepedulian juga dari instansi bersangkutan. Kasus pencurian ini kita akan tindaklanjuti dan laporkan ke polisi,” imbuhnya. Ia menegaskan, untuk menjamin kemanan di lingkungan kantor Gubernur, sudah saatnya dilakukan perbaikan sistem pengamanan dengan memasang CCTV. Apalagi didepan kantor gubernur, wagub dan sekitar ruangan Sekda serta tempat parkir merupakan tempattenpat yang ramai dikunjungi. Dengan adanya CCTV tersebut diharapkan aktivitas orang yang berkunjung ke kantor Gubernur bisa terkontrol dengan ketat. (nas)

Siswa SMPN 6 Mataram Belajar Lesehan Mataram (Suara NTB) – Akibat membengkaknya kuota Bina Lingkungan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2013, ratusan siswa kelas VII SMPN 6 Mataram terpaksa belajar lesehan. Tidak hanya belajar lesehan, sekolah pun terpaksa menyulap ruangan laboratorium IPS dan Matematika menjadi ruang belajar.

Kondisi ini sudah dialami siswa sejak hari pertama masuk sekolah. Hingga Senin (22/7) kemarin, sebanyak empat kelas yaitu kelas VII H, VII I, VII J dan kelas VII F terpaksa belajar lesehan karena tidak ada meja dan

kursi belajar. Yoga salah satu siswa kelas VII SMPN 6 Mataram mengeluh dengan kondisi ini. Belajar lesehan membuat Yoga mengaku kesulitan saat hendak menulis. “Sudah satu minggu lebih lesehan. Enakan di SD dulu kita duduk pakai kursi,” ungkap Yoga.

Apalagi kondisi ini sudah belangsung selama satu minggu lebih. Tidak hanya Yoga, Marsa salah satu siswa asal Gunung Sari ini merasa capek saat belajar di kelas. Ia dan kebanyakan siswa lainnya ingin segera memiliki meja dan kursi belajar.

Terkait kondisi ini Kepala SMPN 6 Mataram Hj. Baiq Harwini tak menampik bahwa kelas lesehan ini ada, akibat kapasitas kelas yang dimiliki SMPN 6 Mataram terbatas.

Kuota SMPN 6 Mataram tahun ini sebanyak 7 kelas atau 196 siswa, tetapi jumlah siswa yang diterimanya tahun ini membengkak menjadi 320 siswa atau 11 kelas.

“Memang nggak ada bangkunya kelas-kelas ini. Sebelumnya kita juga sudah laporkan ke Dinas, kita hanya punya 7 ruang kelas,” terangnya.

Kondisi ini menurut Harwi-

ni sangat mengganggu, tidak hanya para siswa tetapi juga guru-guru yang melakukan proses belajar mengajar. Karena belajar lesehan ini, siswa menjadi tidak nyaman dan proses belajar mengajar menjadi tidak optimal. Pihaknya berharap, PPDB tahun depan dapat disesuaikan dengan kondisi real di sekolah. Jangan sampai tidak seimbang antara kapasitas sekolah dengan jumlah siswa yang diterima.

“Orang tua jangan memaksakan anaknya lah, masalahnya lihat kondisi kemampuan anak. Jangan dipaksakan,

karena kasihan kalau dipaksa. Bukan masalah kemampuan siswa tetapi juga masalah tempat duduknya, nggak punya ruangan, kan nggak nyaman kalau belajar seperti ini,” terangnya.

Saat ini pihak sekolah telah melaporkan kondisi ini kepada Dinas Dikpora Kota Mataram. Pihaknya juga mengaku bingung harus meminta bantuan meja kursi kemana.

Untuk itu sekolah akan mencoba meminta bantuan sumbangan kepada orang tua siswa, untuk pengadaan meja dan kursi siswa. (nia)

Rambah Perkampungan

Peredaran Gepeng di Mataram Diduga Dimobilisasi Mataram (Suara NTB) Munculnya dugaan adanya mobilisasi gelandangan dan pengemis (Gepeng) di perkampungan warga diungkap Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana.

Apa yang disampaikannya itu berdasarkan laporan yang diterimanya dari jajarannya di Pemkot Mataram.

Kepada wartawan, Senin (22/7) kemarin, Mohan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan modus baru yang dilancarkan oleh pihak-pihak tertentu di Bulan Ramadhan ini.

Menurut dia, fokus para gepeng yang masuk ke Kota Mataram tidak lagi di jalanan atau perempatan lampu merah, melainkan ke perkampungan warga. “Saya sudah mendapat laporan, gepeng tidak lagi di jalanan, tapi justru merambah ke perkampungan warga heterogen,” un-

gkapnya.

Dia menambahkan, ekspansinya para gepeng itu ke perkampungan penduduk jelas-jelas ada yang memobilisasi. Apalagi, kata dia, para gepeng itu diangkut dengan menggunakan mobil dan dilepas di perkampungan padat penduduk. “Kita akan melakukan koordinasi dengan aparat terkait lainnya dalam hal ini kepolisian,” imbuhnya.

Sebagai langkah antisipasi, Wakil Walikota memerintah-

kan jajarannya dalam hal ini Camat, Lurah yang dibackup oleh Bimaspol dan Babinsa untuk bersiaga. Sebenarnya dia mengaku tidak khawatir dengan munculnya para gepeng di perkampungan padat penduduk, hanya saja, cara meminta dari kalangan gepeng itni terkesan mengganggu dan meresahkan warga Kota Mataram. “Tidak masalah kalau mereka meminta dengan cara baik-baik. Kita tetap harus lakukan antisipasi keberadaan mereka,” tambahnya.

Menyinggung kurang efektifnya surat edaran (SE) Wali Kota Mataram terkait imbauan selama Ramadhan, Mohan menegaskan, dalam rapat tersebut juga dilakukan evaluasi efektivitas SE itu.

Picu Kemacetan

Dishub Keluhkan Lahan Parkir Dicaplok PKL Mataram (Suara NTB) Di bulan Ramadhan ini, intensitas kendaraan di seputaran Kota Mataram mengalami peningkatan cukup drastis khususnya sore hari.

Bahkan tak jarang kemacetan terjadi di beberapa ruas jalan di Kota Mataram akibat penyempitan ruas jalan karena diambil oleh para pedagang kaki lima (PKL).

Kondisi itu dikeluhkan pihak Dinas Perhubungan Kota Mataram melalui Kepala Bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara, Mahfuddin Noor. “Kami mengeluhkan hal itu juga, lahan parkir di beberapa ruas jalan diambil oleh para PKL, akibatnya penyempitan terjadi di beberapa titik dan berujung pada kemacetan,” ujarnya, Senin (22/7) kemarin.

Tak hanya itu, kecerobohan para jajaran tukang parkir juga menjadi penyebab terjadinya kemacetan dibeberapa ruas jalan seperti di Jalan A.A.Gde Ngurah.

Para tukang parkir itu cenderung berebut untuk mendapat hasil yang lebih banyak, akibatnya peng-

aturan parkir terkesan diabaikan. “Para tukang parkir ini juga harus kita bina agar tidak mengedepankan hasil parkir, tetapi juga mengutamakan kelancaran arus lalu lintas,” imbuhnya.

Mahfuddin Noor menambahkan, sebagai langkah antisipasi parahnya kemacetan di bebera p a ruas jalan,

Mahfuddin Noor

pihaknya juga selalu standby pada sore hari bersama aparat kepolisian. Selain itu, pihaknya juga sudah membuat rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup khususnya di jalan A.A. Gde Ngurah dan Jalan Hasanuddin Cakranegara.

Menurut dia, kondisi ramainya pengguna jalan apalagi menjelang berbuka puasa adalah situasional.

“Ini kan menjelang lebaran, jadi hal itu sudah sangat situasional. Hampir setiap tahun seperti ini. Kita tetap lakukan antisipasi terjadinya kemacetan yang cukup parah,” katanya.

Sementara itu, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana usai menggelar rapat dengan jajarannya mengatakan, khusus kondisi lalu lintas, akan disiapkan skenario pengalihan lalu lintas maupun penerapan sistim buka tutup pada ruasruas jalan yang dipadati kendaraan.

Seperti di Jalan A.A. Gde Ngurah Cakranegara. Dia menambahkan, khusus Jalan A.A.Gde Ngurah, pihaknya memberikan atensi lebih. Pasalnya, di ruas jalan itu, kemacetan sering terlihat menjelang sore hari. (smd)

Menurut dia, pelaksanaan SE Walikota Mataram itu sudah berjalan efektif, termasuk langkah penertiban yang dilakukan aparat Satpol PP cukup efektif membuat warungwarung makan mentaati SE dengan tidak membuka usahanya di siang hari.

Namun demikian, dia mengakui bahwa untuk menghentikan secara total aktivitas pedagang makanan di Kota Mataram merupakan hal yang sulit. Namun, keberadaan SE tersebut cukup membuat sadar para pedagang dengan tidak membuka warungnya secara vulgar. “Kita sekarang fokus pada peredaran minuman keras (miras). Untuk 10 hari kedua Ramadan kita fokuskan pada masalah

(Suara NTB/ist)

H. Mohan Roliskana

miras, lalu lintas dan anjal,’’ kata Mohan. (smd)

Pemkot Bantah Gagal Perbaiki Sistem PPDB Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram membantah dituding gagal memperbaiki sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2013. Kaitannya dengan membengkaknya kuota Bina Lingkungan (BL) yang terjadi di beberapa sekolah favorit, Pemkot mengklaim bahwa hal ini terjadi akibat desakan dan tekanan dari masyarakat.

Hal ini disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Mataram Cukup Wibowo Senin (22/7) kemarin. Menurut Cukup, dalam proses PPDB belum lama ini sebenarnya tidak akan ada tekanan apabila tidak ada desakan dari masyarakat. Karena selama ini, pihaknya mengklaim telah konsisten dan berkomitmen melaksanakan aturan yang telah ditetapkan terkait dengan BL. Yakni,terkaitdengandayatampung, alamat calon siswa dekat dengan sekolah, nilai dan waktu pendaftaran.

“Sebaliknya yang tidak konsisten adalah masyarakat.

Artinya jika anak mereka tidak diterima pada satu sekolah, maka masyarakat harus berlapang dada dalam mencari sekolah lainnya,” terangnya.

Selama ini masyarakat selalu menekan untuk masuk ke sekolah favorit saja, sehingga fungsi dan tujuan BL selama ini belum bisa tercapai. Karena masih banyak siswa yang justru tidak tinggal di lingkungan sekolah, ikut memaksakan kehendaknya masuk ke sekolah favorit.

Dari data Dikpora menyebutkan, tahun pelajaran 2012/ 2013, jumlah lulusan SD/MI se Kota Mataram sebanyak 7.684 dengan daya tampung di sekolah SMP negeri 5.308. Sehingga ada selisih 2.376 siswa yang dapat bersekolah di MTs negeri/swasata dan di SMP swasta. Sementara, jumlah lulusan SMP/MTs di Kota Mataram sebanyak 6.961 dengan daya tampung SMA/SMK negeri sebanyak 4624. Sedangkan 2.337 siswa bisa masuk pada MA negeri/swasta dan SMA/SMK swasta.

Dengan jumlah ini andai saja masyarakat memiliki komitmen sama, maka bukan mustahil sekolah swasta mendapatkan siswa. Terlebih Walikota Mataram H. Ahyar Abduh secara resmi telah mengimbau agar orang tua menyekolahkan putraputrinya di sekolah dekat dengan tempat tinggal mereka, untuk mempermudah pengawasan dan menghemat biaya transportasi.

Menurut Cukup, Pemkot Mataam tidak lepas tanggungjawab, karena untuk menampung siswa BL yang saat ini melebihi kuota, dalam APBN Perubahan 2013 melalui Dinas Dikpora Kota Mataram pihaknya telah mengalokasikan pembuatan Ruang Kelas Baru (RKB), bagi sekolah-sekolah yang masih memiliki lahan. Selain itu pemerintah juga akan memberikan bantuan meubelair, bagi sekolah yang tidak memiliki meja dan kursi. (nia)

SUARA NTB Selasa, 23 Juli 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Diduga Salah Penyaluran Koordinasi dengan Pusat RENCANA penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hingga saat ini masih belum jelas. Guna memperjelas terkait persoalan tersebut, Pemkab Loteng berencana menghadap pemerintah pusat untuk memastikan kejelasan informasi penerimaan CPNS Loteng pada tahun ini.

Demikian disampaikan Asisten III Sekda Loteng, H. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada Suara NTB, Senin (22/7) sore. Ia mengakui, sejauh ini informasi kepastian penerimaan CPNS masih simpang siur, sehingga (Suara NTB/dok) banyak masyarakat yang bertNursiah anya-tanya. Untuk itu, katanya, harus dilakukan upaya-upaya segera guna memperjelaskan dan memastikan informasi yang ada supaya masyarakat tidak bingung.

“Masyarakat jelas sangat menanti kepastian informasi penerimaan CPNS. Jadi sesegera mungkin, kita akan pertanyakan ke pemerintah pusat,” ungkapnya, seraya menambahkan, ada daerah yang justru sudah mulai melakukan penerimaan CPNS. Sementara Loteng belum ada kejelasan sama sekali.

Meski demikian, tegas Nursiah, kondisi Loteng tidak akan jauh berbeda dengan daerah lain. Jika kemudian daerah lain bisa melakukan penerimaan CPNS baru, Loteng juga bisa demikian.

Tapi yang jelas, pemerintah daerah akan tetap mempertanyakan kepastian dari pemerintah pusat.

Sebelumnya beredar kabar kalau Pemkab Loteng tidak akan membuka formasi untuk umum dan, akan lebih fokus untuk menyelesaikan pengangkatan sisa tenaga honor menjadi PNS. Bahkan, sempat beredar informasi kalau Loteng tahun ini tidak akan melakukan peneriman CPNS. Baik itu dari jalur umum maupun dari tenaga honor, karena jumlah PNS Loteng yang dinilai sudah sangat gemuk. (kir)

Bobol, Ratusan Juta Dana Sertifikasi di Loteng Praya (Suara NTB) Ratusan juta dana sertifikasi guru yang disalurkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Tengah (Loteng) 2012, diduga bobol.

Pasalnya, dari hasil audit Inspektorat Loteng ditemukan banyak guru yang sudah pensiun masih menerima dana sertifikasi tersebut.

“Kalau berapa jumlah persisnya saya lupa, tapi yang jelas angkanya mencapai ratusan juta,” ungkap Inspektur Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara kepada Suara NTB sebelum mengikuti agenda sidang paripurna DPRD Loteng, Senin (22/7).

Aswatara menjelaskan be-

sarnya dana sertifikasi yang salah sasaran tersebut disebabkan jumlah guru penerima dana sertifikasi sudah pensiun cukup banyak dan mencapai ratusan guru. “Jumlah yang diterima masing-masing guru tidak seragam. Tapi kalau dikalkulasikan, totalnya mencapai ra-

tusan juta,” ungkapnya.

Terhadap temuan tersebut, pihaknya sudah merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng, supaya dana sertifikasi yang sudah telanjur disalurkan segera ditarik kembali. ‘’Karena bagaimanapun juga, dana terse-

Warga Bersembunyi di Hutan

(Suara NTB/ham)

(Suara NTB/rus)

Tunggu Kajian

Kelanjutan Pembangunan Kantor Bupati Lotim Selong (Suara NTB) Aktivitas kelanjutan pembangunan kantor Bupati Lombok Timur (Lotim) cukup lama vakum. Sebelumnya sebanyak Rp 3,2 miliar dana dihabiskan untuk pemasangan tiang pancangnya saja.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Kantor Bupati Lotim, M. Juaeni Taofik saat dikonfirmasi wartawan, Senin (22/7), menjelaskan, pihaknya masih menunggu hasil kajian dari pejabat yang berwenang mengenai ketentuan pelaksanaan lanjutan dari proyek pembangunan. ‘’Permohonan kajian sudah dilayangkan Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lotim ini ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan kajian,’’ terangnya.

Diakuinya, tahun 2013 ini alokasi angaran pembangunan lanjutan sebesar Rp 5 miliar sudah ada. Dari dana tersebut, 50 persen telah digunakan untuk penyusunan Detail Engineering Design (DED). Saat ini penyusunan DED sudah rampung dan tinggal pelaksanaan sisa anggaran untuk tahun 2013, namun belum dilaksanakan sampai jelas hasil kajian dari tindak lanjut pembangunan.

Dijelaskan, perlu adanya kajian karena adanya perubahan aturan pelaksanaan proses tender, yakni Peraturan Presiden (Perpres) 54 tahun 2010 yang dirubah menjadi Perpres 70 tahun 2012. ‘’Kajian diinginkan PPK Proyek Gedung Kantor Bupati yang akan menelan dana ratusan miliar ini apakah pembangunan kantor tersebut satu kesatuan dengan konstruksi dengan sebelumnya atau tidak,’’ ujarnya.

Jika satu kesatuan, lanjutnya, maka proses lanjutan pembangunan bisa dilakukan dengan dengan Penunjukan Langsung (PL). Sebaliknya jika di luar satu kesatuan, maka diharuskan untuk dilakukan tender ulang. Aturan boleh PL itu dibenarkan sesuai Perpres 70 tahun 2012. “Kita ingin hati-hati biar tidak salah langkah,” ucapnya.

Meski terbilang lama kelanjutannya, mantan Camat Suralaga ini meyakinkan pembangunan akan tetap dilaksanakan. Kelanjutan pembangunannya dijanjikan cukup besar dari pemerintah pusat tahun 2014 mendatang. (rus)

yang salah penyaluran. Tapi kita berharap persoalan ini segera diselesaikan,” pungkasnya.

Ia menuturkan, dari proses audit awal persoalan tersebut tidak muncul, karena dianggap sudah selesai. Lantaran jumlah penerima sudah sudah sesuai dengan jumlah dana yang tersedia. Namun setelah mendapat informasi dari luar, pihaknya kembali melakukan audit secara mendalam. Barulah kemudian ditemukan banyak dana sertifikasi guru Loteng yang salah sasaran. (kir)

Pascainsiden di Mekaki

TERCEMAR-KondisisungaiyangterletakdiperbatasanLombokTengahdan LombokBarat tercemar.

Tercemarnya air sungai ini, karena ada aktivitas gelondongan emas yang dilakukan warga.

BELUM DILANJUTKAN - Rencana pembangunan Kantor Bupati Lotim masih belum dilanjutkan, karena PPK masih menunggu hasil kajian.

but tidak seharusnya diberikan kepada guru yang sudah pensiun,’’ ujarnya mengingatkan.

Dalam hal ini, pihaknya tidak tahu persis alasan Dinas Dikpora Loteng kecolongan dana sertifikasi hingga ratuan juta.

Namun demikian, dari persoalan tersebut pihaknya berharap bisa dijadikan pelajaran khususnya bagi pihak Dikpora Loteng, sehingga bisa lebih teliti dan cermat lagi dalam menyalurkan dana sertifikasi. “Kita belum sempat konfirmasi mengapa banyak dana sertifikasi

Akibat Aktivitas Gelondongan Emas

Sejumlah Sungai di Loteng Tercemar Praya (Suara NTB) Keberadaan usaha gelondongan emas (pengolahan emas tradisional) di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) makin mengkhawatirkan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada mulai terganggunya kualitas lingkungan hidup di sekitarnya. Bahkan beberapa sungai yang berada di jalur usaha tersebut, kini sudah mulai tercemar.

“Kalau awalnya, masih hanya dugaan saja jika ada beberapa sungai yang tercemar. Tapi setelah dilakukan uji laboratorium, memang terbukti telah terjadi pencemaran. Dan, rata-rata tercemar bahan-bahan yang biasa digunakan untuk pengolahan emas,” aku Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Loteng, Ir. H. Ahyar, Senin (22/7).

Beberapa sungai yang tercemar tersebut berada di wilayah Kecamatan Jonggat serta Pring-

garata. Pasalnya, di dua wilayah inilah titik konsentrasi usaha gelondongan emas saat ini.

Bahkan, lanjut Ahyar tingkat pencemaran lingkungan yang terjadi dari hasil uji laboratorium tersebut sudah mendekat ambang mengkhawatirkan. Artinya, sudah harus ada upaya penanggulangan, sehingga tingkat pencemaran yang terjadi bisa semakin ditekan. Jika kondisi tersebut tetap dibiarkan tanpa ada upaya pengendalian, maka dikhawatirkan tingkat pencemaran akan semakin mengkhawatirkan.

Diakuinya, pemerintah daerah sendiri sudah membentuk tim penanggulangan pencemaran. Namun sampai sejauh ini tim belum bekerja maksimal, sehingga usaha pengolahan emas di wilayah tersebut sampai saat ini masih terus berlangsung. “Kalau untuk penertiban diserahkan kepada tim khusus.

Bagaimana hasilnya, sejauh ini belum kita ketahui,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, sempat ada penertiban usaha gelondongan. Namun itu, sifatnya masih di beberapa lokasi tertentu dan belum dilakukan secara menyeluruh. Pihaknya mengharapkan, upaya penertiban dilakukan secara menyeluruh, sehingga keberadaan usaha gelondongan bisa ditekan.

Dikonfirmasi sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng, H.L. Rasidi, S.T., mengakui saat ini pihaknya masih terus berusaha menertibkan usaha gelondongan emas bersamaan dengan penertiban aktivitas tambang emas liar yang ada. ‘’Karena kalau hanya usaha gelondongan saja yang ditutup, tetapi penambangan emas liar masih berlangsung penertiban pasti sulit dilakukan. Begitu pula sebaliknya,’’ ujarnya. (kir)

Diduga Pesta Sabu

Dua Warga Ditangkap Polisi Selong (Suara NTB) Sekitar Senin 01.30 dinihari WITA, tim buru sergap (buser) Polres Lombok Timur (Lotim) membekuk dua warga Selong. Sementara tiga warga lainnya berhasil kabur.

Diduga, para pelaku ini tengah asyik menggelar pesta sabu di kediaman salah satu warga yang tidak jauh dari Kantor Lurah Selong.

Kepala Satuan Narkoba Polres

Lotim, AKP Wayan Suteja, SH, kepada wartawan Senin menyebut dua pelaku yang berhasil diciduk adalah APR (29) dan IL (36) warga Kelurahan Selong. Selain APR dan IL, tiga pelaku lainnya berhasil melarikan diri ketika petugas datang. Aparat Polres Lotim ini sampai saat ini sudah mencoba mendatangi rumah terduga, namun sampai saat ini dikabarkan belum berani pulang.

Penangkapan para pelaku dijelaskan terjadi saat tim buser umum sedang patroli di wilayah Kelurahan Selong.

Saat itu, di sebuah rumah ada keramaian yang memicu kecurigaan aparat.

Sesaat setelah mendengar kedatangan aparat, para terduga ini kabur hingga terlihat ada sebuah alat hisap sabu yang terjatuh. Alat hisap itu kini masih diamankan aparat Polres Lotim sebagai barang bukti.

Senin kemarin, aparat Satuan Narkoba Polres Lotim ini langsung melakukan tes urine terhadap kedua APR dan IL. Sambil menunggu hasil polisi masih harus mengamankan terduga di Mapolres Lotim. (rus)

Giri Menang (Suara NTB) Insiden saling serang antara warga dengan aparat polisi di Mekaki, Dusun Pelangan Timur Desa Pelangan menyisakan trauma bagi warga yang menempati kawasan yang diklaim telah dikuasai oleh PT. Teluk Mekaki Indah (PT. TMI).

Pasca kejadian itupun, banyak warga yang melarikan diri ke hutan. Mereka mengisolasi diri, karena takut ditangkap aparat. Karena tertutup, warga pun sangat waspada terhadap pendatang apalagi orang baru.

Terkecuali, terhadap wartawan warga cukup terbuka.

Demikian hasil penelusuran Suara NTB saat berkunjung ke lokasi, Sabtu (20/7) lalu. Daerah Mekaki tak begitu asing, karena sudah lama kawasan ini diincar investor. Namun karena persoalan lahan yang tak kunjung tuntas, menjadi hambatannya. Menempuh perjalanan sekitar berjam-jam, baru bisa tiba di Mekaki.

Mekaki terletak di ujung barat Sekotong, berbatasan langsung dengan Pulau Bali.

Namun malang, ketika mau memasuki kawasan itu, wartawan dilarang oleh warga karena pertimbangan keamanan.

Ketika itu, wartawan pun bertemu dengan Kadus Pelangan Timur, H. Awaludin. Ditemui di kediamannya, Kadus Pelangan Timur, menuturkan kondisi warga pascakejadian daerah itu mengalami shock dan trauma. Warga banyak tinggal di hutan dan tertutup terhadap warga baru yang masuk daerah itu. “Mereka tertutup kalau ada orang baru. Pagi dan siang mereka berada di hutan, malamnya baru turun ke kampung,” ungkapnya.

Pihak dusun dan security PT. TMI, katanya, melarang orang luar masuk ke kawasan Mekaki. Karena pascainsiden itu, warga shock dan cenderung mengisolasi diri di tengah hutan. Warga memilih diam di huta selama pagi dan siang, menjelang sore mereka pulang ke rumah. Warga setempat, katanya, banyak dikejar warga adat setempat karena alasan warga merasa trauma. Mereka takut aparat polisi dan pejabat

datang ke daerahnya.

Tanah itu sendiri menurut keterangan warga asli tanah ulayat, sejak sebelum Bupati Drs. H. L. Mujitahid menjabat warga sudah tinggal di kawasan itu.

Namun sekitar tahun 1998 tanah itu mulai diduduki perusahaan. “Untuk memindahkan warga, warga dijadikan transmigran dikirim ke Sulawesi.

Saat mereka disana, tanah ini mulai dikuasai,” ujarnya.

Karena mengetahui tanahnya dikuasai, warga pun pulang kampung. Mereka berjuang untuk mempertahankan tanah itu yang ditinggali 60 KK dengan luas tinggal 158,7 hektar.

Sementara itu, Kuasa Hukum PT TMI, Agus Kamaron, SH, meminta perlindungan keamanan kawasan Mekaki. karena demi kelangsungan pembangunan kawasan itu. Ia meminta warga yang mengatasnamakan diri komunitas adat jujur terhadap status tanah itu. ‘’Kalau tanah ulayat mana bukti dan mereka warga mana serta sejak kapan mereka masuk ke kawasan itu?’’ tanyanya. Hal Ia membantah kalau warga diberangkatkan sebagai transmigran agar mereka keluar dari lahannya. “Tidak benar itu,” kilahnya.

Sementara anggota Komisi I DPRD Lobar Hamroni meminta Bupati Lobar mempertimbangkan pencabutan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah dipegang PT TMI. “Karena jika memang Mekaki itu tanah ulayat maka sesuai aturan undang-undang pokok agraria ulayat telah dijaminkan oleh pemerintah. Artinya jika pemda tidak menjamin itu, berarti pemerintah dinilai tak tahu aturan,” kritiknya.

Sementara itu kades Pelangan, zulkifli menyatakan, izin usha (HGB) dan sertifikat yang dikeluarkan ke PT Mekaki Indah tanpa sepengetahuan desa. Pihak desa tak tahu pasti soal izin termasuk juga sertifikat yang dipegang oleh PT Mekaki di atas lahan 500 hektar. Ia sendiri mengetahui insiden perusakan pos satpam itu Rabu malam, kamis esoknya polisi turun melakukan olah TKP atas permintaan pihak perusahaan. (her)

Lagi, Polres Lobar Bekuk Seorang Diduga Pengedar Narkoba Giri Menang (Suara NTB) Kasus narkoba di wilayah hukum Lombok Barat terbilang cukup menonjol, pasalnya dari Januari hingga saat ini saja sudah terjadi tujuh kasus dengan sembilan pelaku berhasil dibekuk.

Barang bukti yang berhasil disita sekitar 44 gram lebih berupa sabu-sabu dan ganja. Senin (22/7), jajaran Polres Lobar lagi-lagi berhasil membekuk seorang diduga pengedar naskoba di daerah Teluk Kodek Pemenang Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Kasat Narkoba Polres Lobar, Iptu Cita Karuniasari yang dikonfirmasi Senin (22/7), mengungkapkan, pihanya menangkap pelaku berinisial F. Yang bersangkutan diduga membawa sabu ke Teluk Kodek Pemenang dan langsung diamankan di Polres,” ungkapnya..

Penangkapan pelaku, ujarnya, dilakukan Senin dinihari. Di mana, aparat telah melakukan pengintaian cukup lama terhadap pelaku di sekitar daerah Pemenang. Saat ditangkap, F kedapatan membawa diduga sabu-sabu seberat 12 gram. Pelaku merupakan masuk TO pihak polres.

Saat ini pelaku sedang diamankan di Polres Lobar untuk diproses lebih lanjut. Proses selanjutnya, Polres akan melakukan penyelidikan untuk mengusut kasus ini.

“Nanti kalau sudah ditetapkan tersangka, kami beri info lanjutannya,” ujarnya pendek.

Sebelumnya,tigapelakupengedarnarkoba di KLU juga ditangkap secara maraton di dua lokasi berbeda setelah pihak polisi melakukan pengembangan. Penangkapan pertama terhadap Sop, Senin (6/5) dibekuk di sekitar Pemenang, KLU. Penangkapan ini dilakukan di Teluk Kombal Pemenang.

Sopian berhasil dibekuk setelah aparat melakukan pendalaman dan mengikuti pelaku, informasi keberadaan pelaku juga diperoleh dari laporan masyarakat yang curiga terhadap gelagat pelaku.

Setelah menangkap Sopian, hasil pengembangan kasus itu, ternyata Sopian juga menyuplai barang haram itu ke dua orang rekannya di Tanjung yang juga pengedar. Dua orang pelaku itu atas nama Har dan Pras. Dua pelaku ini ditangkap di Villa Dusun Sorong, Tanjung. Alhasil, aparat menemukan 22 gram lebih ganja yang disembunyikan di semak-semak tepat didepan villa. Penangkapan dan penggeledahan itu sendiri dilakukan pukul 19.30 malam. (her)

SUARA NTB Selasa, 23 Juli 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Melongok Nelayan Labuan Bua

Bantuan Kapal Salah Sasaran, Dermaga Kian Sempit Labuan Bua, sebuah perkampungan nelayan di ujung pesisir Kecamatan Utan, tenyata menyimpan potensi laut luar biasa. Sayangnya, aktivitas para nelayan perikanan tangkap ini belum didukung oleh sarana yang memadai. Bantuan kapal yang dinilai salah sasaran. Ditambah dermaga yang kian menyempit akibat pendangkalan. Sementara aktivitas pelelangan ikan kian ramai, dengan banyaknya kapal besar yang merapat. Seperti apa kondisinya?

CUACA sedikit mendung, ketika Suara NTB mendatangi perkampungan Labuan Bua, Minggu (21/7) sore. Masyarakat nelayan tampak duduk santai sambil bercengkerama sekitar pantai, sembari menunggu waktu berbuka puasa. Tampak perahu nelayan berjejer, termasuk sebuah kapal berkapasitas 3,5 GT parkir di sekitar itu. Itulah kapal bantuan Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Sumbawa, pembangunan lanjutan kapal yang dianggarkan melalui APBD 2012 dari DAK dan pendamping.

Dengan nilai anggaran lanjutan sebesar Rp. 98 juta.

Ternyata kapal tersebut sudah cukup lama nangkring di lokasi tersebut, tanpa ada yang mengop-

erasikan. Tak heran kalau sebagian badan kapal berbahan fiber itu mengendap dalam lumpur pantai. Kondisinya memang masih bagus, karena diserahterimakan kepada masyarkat baru sekitar akhir 2012 lalu. “Mesin lengkap, jarak jangkau juga jauh. Tapi penggunaan (kapal) di sini kurang tepat. Tidak sesuai seperti harapan nelayan, karena tidak cepat.

Sementara nelayan di sini jauh mencari ikan ke tengah laut dengan jarak tempuh sampai puluhan mil. Ditawarkan ke anggota juga tidak mau dipakai,” cetus Ketua Kelompok Agro Bahari Labuan Bua, Sahab Saidah, kelompok penerima bantuan kapal tersebut.

Artinya, kapal bantuan dimaksud tidak sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah bersangkutan. Hingga tak heran, kalau kapal tersebut menjadi mangkrak. Keinginan masyarakat Labuan Bua, sebenarnya, diberikan bantuan kapal dari bahan kayu dengan kekuatan 30 GT. Untuk itu, pihaknya merelakan kapal tersebut untuk ditarik kembali oleh Diskanlut, ketimbang mangkrak tak dioperasikan di Labuan Bua.”Kita butuh kapal 30 GT sesuai dengan kondisi wilayah kami,” kata Sahab yang diamini Abdul Hamid, dan nelayan lainnya anggota Agro Bahari, sambil menunjuk bantuan kapal Inka Mina 30 GT, yang secara kebetulan tengah merapat di dermaga Labuan Bua. Setelah ditelusuri, ternyata kapal tersebut milik kelompok di Ampenan, Lombok Barat.

Namun, menurut pengakuan Sahab, kapal tersebut memang beroperasi di Labuan Bua, karena tergiur dengan potensi ikannya. Disinyalir dikendalikan seorang pengusaha, yang memang kerap “nambang” di Labuan Bua, kerjasama bagi hasil dengan nelayan setempat. “Mereka tidak

Pegawai Samsat Dompu Ditemukan Tidak Bernyawa di Kantornya Dompu (Suara NTB) Suherman (27) pegawai Samsat Kabupaten Dompu ditemukan sudah tidak bernyawa di kantornya, Senin (22/7) pagi.

Temuan ini cukup mengagetkan keluarga dan karyawan Samsat lainnya. Namun dugaan sementara, Suherman meninggal diduga karena serangan jantung.

Dokter Agung yang menangani Suherman di ruang IGD RSUD Dompu, Senin (22/7) mengatakan, berdasarkan hasil visum terhadap mayat tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Kematiannya diduga karena penyakit dalam yang menyebabkan ia sesak napas dan meninggal dunia. “Berdasarkan ciri-ciri ini, ia diduga meninggal karena serangan jantung,” katanya. Namun berdasarkan kekakuan pada tubuh mayat, ia diduga meninggal lebih dari tiga jam.

Kasat Reskrim Polres Dompu, Iptu Dody Yudianto A yang dihubungi terpisah mengatakan, informasi awal diketahuinya Suherman meninggal dunia dari Ruslan dan Firman pegawai cleaning service kantor Samsat Dompu sekitar pukul 06.30 wita. Keduanya membersihkan kantor dan menemukan Suherman masih tertidur di lantai beralaskan kasur busa. “Awalnya mereka mengira Suherman tidur, sehingga dibiarkan saat mereka membersihkan kantor. Tapi setelah beberapa saat dibangunkan, diketahui Suherman meninggal dunia,” kata Dody.

Pada jasad Suherman, lanjut Dody, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik maupun keracunan makanan. Di sekitar jasad Suherman hanya ditemukan roti dan dompetnya. Roti dan alas tidur yang digunakan Suherman diamankan Polres Dompu. “Kita tidak menemukan adanya barang-barang yang mencurigakan digunakan Suherman untuk bunuh diri di sekitarnya. Hasil visum juga tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan,” katanya.

Keluarga pun menerima kematian Suherman dan tidak menuntut dilakukan otopsi untuk memastikan penyebab kematian. Jasad Suherman langsung dimakamkan di kampung halamannya di lingkungan Donggo Ana Kelurahan Montabaru Kecamatan Woja, Senin. (ula)

Kyai Zul Sedih

punya tempat di Ampenan. Makanya nambang kesini. Coba kalau kita diberikan bantuan kapal serupa, nelayan sudah pasti untung,” harapnya.

Selain itu, masyarakat nelayan Labuan Bua juga berharap, dermaga dapat diperpanjang. Agar bisa lebih banyak menampung kapal besar. Seiring dengan kian ramainya pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Labuan Bua. Para pembeli datang dari berbagai daerah, KSB hingga Pulau Lombok membeli ikan di PPI. “Dermaga kita ini sudah semakin dangkal dan sempit, sehingga terbatas kapal yang merapat.

Jadi mendesak butuh perpanjangan,” pinta Abdul Hamid.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumbawa yang juga Wakil Rakyat dari Dapil wilayah Barat, Fitrahrino, menyesalkan pemberian bantuan kapal nelayan tanpa kajian yang jelas. Tidak melihat karakteristik wilayah, dan kebutuhan masyarakat, sehingga mangkrak. Seharusnya bantuan bersifat aspiratif dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Masyarakat Labuan Bua seolah dipaksa menerima bantuan yang tidak sesuai harapan. Ini ada apa? Masyarakat kan hanya tahu menerima,” tandasnya.

Vito, panggilan akrabnya, juga mempertanyakan besar anggaran lanjutan kapal tersebut yang sebesar Rp 98 juta. Kalau sifatnya lanjutan, berarti kapal ini dianggarkan dua kali dan otomatis anggarannya di atas Rp 98 juta, sekitar ratusan juta. “Sudah salah sasaran, anggarannya dua kali lagi. Ini harus dipertanggungjawabkan,” tukasnya.

Kondisi ini menurut Vito ter-

jadi karena keengganan pihak SKPD terkait untuk turun mengecek lokasi. Menerima laporan hanya di atas meja, tanpa mengetahui potensi sebenranya suatu wilayah. Seperti Labuan Bua yang kini semakin berkembang dan dermaganya sudah harus diperpanjang. “Kita sudah usulkan dalam APBD 2012 lalu, perpanjangan dermaga. Namun dipending katanya akan dianggarkan dalam APBD Perubahan ini,” sebut Politisi PAN Sumbawa ini.

Ketika dikonfirmasi, Senin (22/7), Kepala Diskanlut Sumbawa, Ir. H. Junaidi, M.Si, tak menepis, informasi mangkraknya kapal Labuan Bua. Dengan alasan, pihak kelompok ingin mendapatkan

bantuan kapal Inka Mina 30 GT, seperti yang di Labuan Sumbawa. Namun, tidak ada jaminan sebab itu bantuan pusat. Pemkab hanya memiliki pengadaan kapal yang 3,5 GT. “Kalau ini tidak cocok, kita ingin tarik.

Sebab banyak juga kelompok lain yang membutuhkan, ketimbang di Labuan Bua tidak dipakai. Kita akan mengecek ke lapangan, apa benar tidak dimanfaatkan,” katanya.

Lalu atas pertimbangan apa Diskanlut memberikan kapal 3,5 GT tersebut ke kelompok Labuan Bua? H. Junaidi, tidak mengetahui secara persis dan nanti akan ditanyakan langsung ke PPK pengadaan kapal ini.

Yang jelas, kapal tersebut bisa diambil dan dialihkan ke kel-

ompok lain yang membutuhkan.

Serta akan mengusulkan kelompok Labuan Bua sebagai salah satu kelompok yang akan diajukan ke pusat untuk bantuan kapal Inka Mina 30 GT. “Kita akan tanyakan teruskan ke pusat. Namun, tidak ada jaminan, karena ini bantuan pusat,” tandasnya.

Kadiskanlut juga mengakui, kalau pengadaaan kapal ini melalui dua kali penganggaran.

Pertama tahun 2011 lalu, namun kapal belum selesai sehingga hanya dibayar sesuai item pekerjaan. Lalu dilanjutkan kembali 2012, melengkapi bangunan atas kapal itu. “Nanti kita cek langsung ke PPK berapa anggaran yang pertama. Itu mesin besar. Sebenarnya, kalau dari awal tidak setuju

bisa kita kasih ke kelompk lain. Justru kami bersyukur kalau tidak mau,” ujarnya.

Untuk kapal Inka Mina dari Ampenan seperti informasi yang ada, beroperasi di Labuan Bua, dinilai sah-sah saja. Sepanjang ada surat izin yang disebut izin Andon.

“Kita akan mengecek surat menyuratnya. Laut itu open akses. Namun, tetap ada ketentuan yang harus dipenuhi. Nelayan kita kita bebas ke wilayah lain, makanya kita lengkapi dengan izin,” terang Junaidi.

Sementara terkait dermaga, kata H. Junaidi, diakuinya, memang diperlukan di Labuan Bua. Apalagi kini semakin banyak kapal besar yang menyandar di Labuan Bua. Namun, baru bisa direalisasikan pada 2014 mendatang. Mengingat banyak pula Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di wilayah lain yang mesti diprioritaskan, seperti PPI Labuan Mapin. Sedangkan Labuan Bua, masih berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI). (arn)

MANGKRAK - Ketua Kelompok Agro Bahari, Sahab Saidah dengan Kapal milik nelayan Ampenan, Kota Mataram yang beroperasi di wilayah mereka, sementara kapal milik kelompoknya mangkrak.

PTUN Tunda Pelantikan Walikota Bima Mataram (Suara NTB) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram memutuskan, menyetujui penundaan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Bima terpilih, H. Qurais H. Abidin – H. Arahman H. Abidin (Qurma). Putusan ini keluar Senin (22/7) kemarin, berdasarkan gugatan yang diajukan salah satu pasangan calon kalah, H. Roro Soesi Widhiartini – H.M Rum. Sidang berlangsung pukul 12.00 Wita, molor dari agenda sebelumnya, pukul 09.00 Wita.

Ketua majelis yang memimpin sidang, Soesana, SH, MH, didampingi anggota Katrina Parulianti, SH, MH dan Dini

Pratiwi Puji Lestari, SH. Sementara tergugat KPU Kota Bima dikuasakan kepada Drs. Sukirman Azis, SH dan Syafrudin Lakuiy, SH. Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan

gugatan penggugat yang meminta penundaan keputusan KPU Nomor 18/KPTS/KPU – Kota – 017.433903/2013, Tanggal 25 Maret 2013 tentang penetapan nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota

Bima terpilih dalam Pilkada.

“Majelis hakim sudah memutuskan, menyetujui penundaan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Bima (yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli 2013), sampai dengan ada putusan tetap dari Pengadilan Tata Usaha Negara terkait perkara gugatan ini,” demikian disampaikan Humas PTUN Mataram, Firdaus Muslimin, SH menjawab Suara NTB, sore kemarin.

Setelah putusan itu, dipasti-

kannya sidang masih akan berlangsung dua kali dalam sepekan untuk menyidangkan materi gugatan pihak penggugat.

Demikian sebaliknya, dari pihak tergugat KPU Kota Bima akan mengajukan materi pembelaan.

Selain gugatan atas penundaan pelantikan, diketahui gugatan kedua terkait SK KPU Nomor 40 terkait penetapan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilukada. Namun gugatan ini ditolak. (ars)

Pedagang Pasar Senggol Tolak Direlokasi Kota Bima (Suara NTB) Sejumlah pedagang pasar kaget yang berlokasi di badan jalan Pasar Senggol mendatangi Kantor DPRD Kota Bima, Senin (22/7). Para pedagang ini datang untuk menyampaikan penolakan atas rencana pemerintah yang hendak merelokasi pasar kaget yang hanya ada pada Bulan Ramadhan ini ke kawasan Amahami.

Perwakilan pedagang, Hamdan, kepada anggota DPRD menyampaikan kepada dewan agar DPRD berkoordinasi jembali dengan Pemerintah daerah untuk mempertimbangkan kembali rencana di-

maksud. Alasannya, karena kawasan Amahami tidak strategis untuk berjualan pakaian. Terlebih lokasinya jauh dari pusat kota dan berada di area terbuka.

Terlebih kondisinya yang jauh, akan menyulitkan aktivitas bongkar pasang barang yang diangkut. “Selain itu untuk mengangkut barang pasti membutuhkan tenaga,” katanya. Untuk itu, pihaknya meminta anggota Dewan memahami kondisi dimaksud dan meminta agar melakukan koordinasi dengan Pemerintah.

Sementara itu, sejumlah pedagang pasar kaget ini diter-

Merokok Saat Puasa

Putusan MA Tak Berpihak ke Daerah

Anggota TNI Gadungan Diamankan

Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM mengaku sedih terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) atas Perda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor jenis alat berat dan besar yang selama ini diberlakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB terhadap perusahaan tambang asal negeri Pamaan Sam tersebut.

“Yah, sedih saja ya. Karena ternyata MA tidak berpihak kepada kita yang ada di daerah ini,” cetus bupati yang akrab disapa Kyai Zul ini kepada wartawan, Senin (22/7).

Pemda KSB sendiri sangat berkepentingan dengan pelaksanaan Perda yang diberlakukan Pemprov NTB tersebut. Sebab dengan Perda itu, Pemda KSB memperoleh sumber pendapatan tambahan dari dana bagi hasil pajak provinsi. Meski diungkapkan bupati, nilai kontribusi Perda itu tidak terlalu signifikan tetapi sebagai daerah penghasil KSB patut mendapatkannya. “Kenyataannya di lapangan daerah sangat membutuhkan dana tersebut, terutama kita sebagai kabupaten penghasil,” tandasnya.

Menurut bupati, dana-dana yang bersumber dari kegiatan pertambangan di Batu Hijau sangat dibutuhkan oleh KSB dibanding dari kabupaten/kota lainnya bahkan provinsi NTB secara umum. Hal ini disebabkan KSB sebagai daerah penghasil membutuhkan dana besar untuk melaksanakan kegiatan recovery (perbaikan) terhadap seluruh dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan yang dijalankan PT NNT selama ini. “Dampak kegiatan pertambangan di daerah kita ini sangat nyata dan berlangsung secara massif. Tidak hanya ekonomi, sosial budaya pun terkena. Karena itu kita butuh dana besar untuk menatanya dan sumber anggarannya salah satunya kita harapkan dari perusahaan itu sendiri,” timpalnya.

Ia berharap, ke depan keberpihakan pemerintah pusat terhadap daerah-daerah pertambangan dapat lebih ditingkatkan.

Tidak hanya sekadar menjadikan obyek sumber pendapatan namun di sisi lain juga dipelihara daerah tersebut dan masyarakatnya sebagai aset dan bagian dari kesatuan negara. (bug)

Dompu (Suara NTB) Suherman warga Seboto Kecamatan Badas Kabupaten Sumbawa diamankan Kodim 1614/Dompu karena mengaku dan berpakaian sebagai anggota TNI. Penyamaran Suherman dengan pakaian lengkap ini dilaporkan warga Kesi Desa Tolokalo Kempo karena makan dan merokok di tempat umum saat orang lain berpuasa. Namun Suherman akhirnya dilepas setelah diinterogasi dan tidak adanya korban dari tindakannya.

Pasi Intelijen Kodim 1614/Dompu, Lettu Inf Ibrahim kepada Suara NTB, Senin (22/7) kemarin, mengatakan, pengamanan Suherman yang berpakaian seragam lengkap anggota TNI ini dilakukan di Dusun Kesi Desa Tolokalo Kecamatan Kempo pada Minggu (21/7) sekitar pukul 16.30 wita. Ia ditemukan makan dan merokok di kios milik warga setempat dengan pakaian seragamnnya. Warga yang merasa curiga dengan sikapnya, langsung melaporkan ke babinsa setempat. “Ketika disuruh Babinsa baris berbaris, dia malah tidak tahu. Makanya langsung diamankan ke Koramil Kempo,” jelas Ibrahim.

Kepada warga dan keluarga, lanjut Ibrahim, Suherman mengaku sebagai anggota TNI dan bertugas di kesatuan 756 Irian Jaya dan ia berada di Kesi untuk menjengus istrinya. Namun setelah diperiksa, pada seragam tertulis nama Yudhapratama dan di kartu tanda anggota (KTA) TNI bernama Kopasus Piterson Bayani. Tetapi fotonya ditempeli foto Suherman. “Semua atribut TNI dari tubuhnya sudah kita amankan untuk menghindari disalah manfaatkan lagi,” katanya.

Sesuai perindah Dandim, lanjut Ibrahim, Suherman dikembalikan ke keluarganya. Namun yang bersangkutan enggan kembali karena malu dan takut sama keluarga. Kendati demikian, pihaknya akan tetap membawanya kembali ke pulau Moyo tempat asalnya. “Karena tidak ada korban yang melapor, makanya kita akan kembalikan ke keluarganya walaupun ia sendiri tidak menginginkan karena malu,” ungkap Ibrahim. (ula)

ima oleh anggota Komisi A, Drs Ruslan dan Anwar Arman SE. Kedua anggota Dewan ini pun menampung aspirasi para pedagang sesuai dengan permintaan. “Kami akan melakukan koordinasi dengan dinas

terkait,” ujar Drs H Ruslan.

Namun untuk melakukan koordinasi tersebut, tentunya harus membuat surat secara resmi yang ditujukan kepada DPRD tentang keberatan rencana relokasi tersebut. Hal sena-

da juga diungkapkan oleh anggota lainnya, Anwar Arman SE. Menurutnya, pertimbangan yang disampaikan PKL sangat beralasan mengingat pasar kaget hanya bersifat sementara menjelang Idul Fitri. (use)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 23 Juli 2013

Dinas Pertanian Bentuk Tim Investigasi Program Cetak Sawah Baru Dari Hal. 1 Dikatakan, kemungkinan program cetak sawah baru yang diduga bermasalah tersebut merupakan program cetak sawah baru tahun 2012. Pasalnya, untuk program cetak sawah baru 2013 ini masih belum dilaksanakan. Kepala Dinas Pertanian TPH NTB yang baru menjabat awal tahun 2013 ini mengatakan tim investigasi dari Distan TPH NTB perlu melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk mengetahui masalah sebenarnya. ‘’Kalau bisa dalam bulan puasa ini kita akan turun ke Sumbawa Barat dulu,”terangnya.

Husni menjelaskan, yang mengusulkan lokasi dan kelompok tani yang menerima program cetak sawah baru tersebut adalah Dinas Pertanian kabupaten. Distan TPH provinsi, katanya , hanya melakukan verifikasi dan proses administrasi saja. Setelah itu, baru kemudian uang tersebut ditransfer ke kabupaten. ‘’Sistem penggunaan uang itu adalah PPK yang punya otoritas, di kabupaten ada tim teknis yang dibentuk. Berdasarkan laporan tim teknis inilah anggaran itu bisa dicairkan oleh Kepala Dinas Pertanian kabupaten berdasarkan tiga tahap pencairan,” jelasnya.

Menurutnya, pencairan uang pencetakan sawah baru tersebut tidak langsung diberikan seluruhnya tetapi harus melalui tiga tahap. Pencairan tahap awal dilakukan jika kelompok tani benar memenuhi persyaratan. Jika pekerjaan tahap awal sesuai dengan perencanaan maka dicairkan lagi untuk tahap II. ”Kemudian dilihat lagi, kalau penggunaannya benar sesuai dengan rencana kegiatan kelompok itu baru dicairkan tahap terakhir,” ujarnya.

Untuk program cetak sawah baru tahun 2013 ini, kata Husni, pihaknya akan lebih memperket verifikasi usulan yang disampaikan kabupaten. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi terus menerus terkait dengan pelaksanaannya di kabupaten. ”Sehingga kalau ada per-

soalan di lapangan kita segera turunkan tim, kita cari solusinya seperti apa,”ujarnya sembari menambahkan, sebenarnya program cetak sawah baru sudah memiliki petunjuk pelaksanaan yang jelas. ‘’Cuma tentunya memang banyak sekali, ada saja hal yang terjadi dan itu yang harus kita luruskan, kita perketat monitoring,” tambahnya.

Dikatakan, sebelum dilakukan penentuan lokasi cetak sawah baru terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan. Program cetak sawah baru, katanya tidak mesti harus ada saluran irigasi tetapi jika ada sumber air disekitarnya maka itulah yang dimanfaatkan secara optimal.

Misalnya, kata Husni, jika ada air sungai yang bisa diarahkan kesana, maka bisa dibuat sawah baru.

Atau jika ada embung yang potensial maka bisa dibuat sawah di sekitarnya. Selain itu, masalah topografi juga menjadi hal yang dipertimbangkan untuk mencetak sawah baru.

Ia menyebutkan, program cetak sawah baru di Plampang Sumbawa sempat ditinjau langsung oleh Menteri Pertanian, Suswono beberapa waktu lalu. Produktivitas padi yang dihasilkan mampu mencapai 5 ton per hektar.

Untuk tahun 2013 ini, NTB akan mencetak sawah baru seluas 5.700 hektar. Program cetak sawah baru tersebut merupakan cara untuk mengimbangi terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang hampir terjadi di seluruh kabupaten/kota di NTB. Program cetak sawah baru untuk Kabupaten Lombok Utara (KLU) seluas 200 hektar, Lombok Barat seluas 100 hektar, Lombok Timur 700 hektar dan Kabupaten Sumbawa seluas 3.300 hektar. Selanjutnya, untuk Kabupaten Dompu seluas 1.100 hektar dan Bima seluas 300 hektar. (nas)

Dishutbuntan KSB Membantah Dari Hal. 1 Sebab dari sekitar 50 kelompok yang memperoleh program, tiga kelompok diantaranya baru sekarang melaksanakan kegiatannya. Namun hal tersebut dikatakannya bukan persoalan, mengingat molornya penyelesaian tiga kelompok tersebut akibat non teknis di lapangan yang telah diketahui oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) selaku pemilik program.

“Ketiga kelompok yang belum menyelesaikan kewajibannya itu karena sulitnya alat berat menuju lokasi. Karena semua kelompok berada di Desa Talonang, Kecamatan Sekongkang yang sulit dijangkau. Tapi sekarang sudah ada dan sedang berjalan kegiatannya. Toh juga Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih memberikan waktu kepada kita untuk menyelesaikannya hingga akhir tahun 2013 ini,” ujar Sumbawanto sembari menambahkan, jika keterlambatan realisasi proyek tersebut juga dikarenakan telatnya sejumlah hal teknis pelaksanaan program tersebut dari pusat. “Sulit kita mengejar untuk menyelesaikan program itu tepat waktu (hingga Desember 2012) dengan mencetak sawah baru seluas 1.400 hektar, kalau gambarnya saja baru kita terima bulan November 2012,” ungkapnya.

Tak hanya menampik tudingan Komisi II DPRD NTB, Sumbawanto berani men-

jamin jika seluruh kegiatan percetakan sawah baru tahun 2012 lalu itu tidak bermasalah. Bahkan dirinya menantang bagi siapa dan pihak mana saja yang dapat membuktikan kesalahan berdasarkan temuan Komisi II DPRD NTB itu, akan diberikannya reward (hadiah). “Kalau benar ada kasus pengalihan dana proyek cetak sawah baru itu digunakan untuk membeli traktor melalui kami (Dishutbuntan, red).

Buktikan kepada kami.

Saya akan kasih traktor itu kepada bersangkutan kalau benar ada,” tegasnya.

Selanjutnya ia memaparkan soal pembelian traktor oleh petani. Ia menyebutkan pada tahun 2012 lalu para kelompok tani banyak yang kesulitan memperoleh peralatan pertanian tersebut.

Oleh dinas, petani kemudian difasilitasi dengan salah satu distributor traktor untuk kemudahan memperoleh peralatan bajak itu.

“Hanya sampai di situ saja.

Transaksinya semua diurus petani dengan distributor bersangkutan. Nah kalau ada kemudian bilang kami jual traktor kepada petani dengan mencicil atau mengarahkan petani membeli traktor dengan uang cetak sawah baru itu. Apalagi kemudian ditambah traktor tersebut berasal dari Newmont (PT NNT). Itu semua tidak benar,” tandasnya dengan nada santai. (bug)

Selamatkan Uang Negara Dari Hal. 1 Dari nilai sebesar itu, terbagi dalam dua proses, yakni denda negara Rp 200 juta dan kerugian negara Rp 114 juta.

“Nilai kerugian negara ini yang diselamatkan dari perkara di Kejaksaan Tinggi NTB, Kejaksaan Negeri Mataram dan Kejari Praya,” kata Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, SH, MH, Senin (22/7).

Diakuinya, nilai itu masih relatif kecil untuk Kejati dan jajaran. Namun akumulasinya akan diketahui per Desember 2013 nanti. ‘’Kita berharap akan terus bertambah kerugian negara yang diselamatkan dari kasus tindak pidana korupsi,” harapnya. Kendala yang terjadi, masih ada beberapa terpidana yang sudah dihukum, namun tidak mau mengembalikan kerugian negara berdasarkan putusan Pengadilan. “Jadi masih ada yang mengendap di para terpidana korupsi. Kami harus bekerja keras, bahkan kami pun harus memproses penyitaan harta benda para mereka yang sudah divonis karena belum kooperatif membayar kerugian negara,” tegasnya.

Disisi lain, jumlah penarikan kerugian negara terbesar adalah dari Datun, yakni senilai Rp 2,6 miliar lebih. Penarikan kerugian negara ini juga berdasarkan kasus yang masuk di Datun. Kerugian negara ini sebagian besar dari pengelolaan dana Pemda, BUMN dan BUMD yang yang mangkir pembayarannya di pihak ketiga. Sehingga pihaknya harus melakukan proses litigasi untuk menarik kerugian negara ini.

Menurut Kajati, pihaknya masih punya waktu sampai Desember untuk tahun 2013 ini guna memaksimalkan penarikan kerugian negara.

Inilah yang disebut Kajati sebagai prioritas dalam hal penegakan hukum. Baginya, penegakan hukum, memenjarakan tersangka kasus tindak pidana korupsi dan gugatan Datun, adalah bagian dari proses. ‘’Yang terpenting, kerugian negara yang bisa kami selamatkan semakin banyak,” tegasnya. (ars)

Halaman 5

Pengunduran Diri Wagub Ditandatangani Ketua DPRD NTB Mataram (Suara NTB) Surat tindaklanjut usulan pengunduran diri Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Ir. H. Badrul Munir, MM telah ditandatangani Ketua DPRD NTB. Setelah ditandatangani, surat tersebut dikirim ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk meminta persetujuan.

“Konsep surat sudah dibuat dan ditandatangi Ketua DPRD NTB. Telaahan staf juga sudah clear,” terang Wakil Ketua DPRD NTB, Suryadi Jaya Purnama, ST. Sesuai dengan hasil rapat paripurna awal Juli lalu, Pimpinan DPRD NTB memutuskan untuk menindak-

lanjuti surat permohonan pengunduran diri wagub. Walaupun pada saat pelaksanaan rapat paripurna, kehadiran anggota Dewan tidak kuorum.

“Sesuai tatib (tata tertib) memang tidak memenuhi kuorum. Akhirnya tindaklanjutnya diserahkan kepada pimpinan. Pimpinan sudah melaksanakan rapat dan kita akan melanjutkan surat wagub itu ke Mendagri. Karena sesungguhnya pengunduran diri ini sesuai dengan Peraturan KPU tidak bisa ditarik kembali,” terang politisi PKS ini.

Menurut Suryadi, pengunduran diri wagub bukan persoalan yang rumit.

Untuk itu sesuai dengan keputusan

pimpinan tersebut, diputuskan untuk segera menyampaikan progres pembahasan pengunduran diri wagub ke presiden melalui Mendgari. Sebelum dikirim, pihaknya terlebih dulu melakukan telaahan staf untuk mengecek redaksi surat dan lainnya agar suratnya benar-benar sesuai dengan ketentuan.

Apakah nanti surat pengunduran diri tersebut diterima, finalnya menurut Suryadi akan diputuskan oleh Mendagri. “Kalau nanti Mendagri menerima atau tidak kan debatable. Yang penting pimpinan meneruskan surat itu ke Mendagri sebagai bukti bahwa wagub

September, Seleksi Komisioner KPUD Kabupaten/Kota Mataram (Suara NTB) KPU NTB akan mulai melakukan seleksi komisioner KPUD Kabupaten/Kota pada bulan September mendatang. KPU NTB juga telah mengusulkan konsep jadwal ke KPU Pusat untuk mendapatkan persetujuan. “Setelah jadwal disetujui kita akan action. Wilayah KPU saat ini adalah membentuk tim seleksi (timsel) untuk masing-masing 10 kabupaten/kota,” terang Ketua KPU NTB, Drs. H. Darmansyah, M.Si. Setelah timsel terbentuk di 10 kabupaten/kota, mereka akan bekerja mengikuti jadwal yang telah disetujui KPU Pusat. Sekretariat KPUD kabupaten/ kota juga akan memfasilitasi timsel untuk bekerja.

Darmansyah menyebutkan timsel ini terdiri dari beberapa unsur yaitu akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat. Mereka nantinya mempunyai

masa kerja selama tiga bulan untuk menyeleksi calon komisioner KPUD. Siapa saja timsel tersebut, KPU NTB nantinya akan menyampaikan ke publik.

Selesi komisioner KPUD kabupaten/kota akan dilaksanakan di wilayah masing-masing. Nantinya timsel akan mencari 10 nama terbaik melalui beberapa tahapan seleksi seperti seleksi administrasi, kesehatan, wawancara, potensi akademik, psikotes, dan lainnya. ‘’Seleksinya akan dilakukan bertahap dan menggunakan sistem gugur,” ujarnya. Setelah melakukan seleksi, timsel akan menyerahkan 10 nama ke KPU Provinsi untuk kemudian ditetapkan menjadi lima orang. Sementara itu mekanisme yang sama juga berlaku untuk seleksi komisoner KPU Provinsi. Timsel KPU Provinsi akan ditentukan oleh KPU RI. (yan)

Polres Dompu akan Fokus Selidiki Kasus Dugaan Korupsi Setda Dompu (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi anggaran Setda Dompu tahun 2011 yang ditangani Polres Dompu akan dipacu proses penyelidikannya. Polres pun telah membentuk tim penyidik yang terdiri dari beberapa unit untuk menangani kasus yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp 2,08 miliar ini. Ditargetkan pada tahun 2013, kasus ini bisa rampung.

Kasat Reskrim Polres Dompu, Iptu Dody Yudianto A kepada Suara NTB di kantornya, Senin (22/7) kemarin, mengatakan, setelah hasil audit investigasi BPKP terhadap laporan keuangan Setda Dompu tahun 2011 diterima pihaknya langsung digelar perkaranya secara intern. Penye-

lidikan lebih lanjut kasus ini akan dilakukan secara tim sehingga lebih fokus penanganannya. “Penanganan kasus ini tidak hanya oleh unit tertentu, tapi dilakukan oleh beberapa unit dalam satu tim agar lebih fokus dan lebih cepat penanganannya,” kata Dody.

Berdasarkan hasil audit investigasi BPKP, lanjut Dody, kerugian negara yang ditimbulkan dalam dugaan korupsi anggaran Setda tahun 2011 ini sebesar Rp 2,08 miliar. Untuk skala Kabupaten Dompu, kerugian negara ini tergolong besar. Karenanya, penyelidikan kasus ini akan diprioritaskan. “Untuk ukuran Dompu, kerugian ini cukup besar.

Maka pengungkapannya akan diprioritaskan,” terangnya.

Kerugian negara itu terbesar pada pos anggaran rumah tangga bupati dan wakil bupati yaitu pada pos belanja makan minum tamu, BBM, pos belanja pengadaan dan pos belanja operasional lainnya. Namun hasil audit telah secara gamblang dirinci aliran dana sesuai penerima dan akan ditelusuri lebih lanjut dalam proses penyelidikan.

Saat ini, kata Dody, pihaknya tengah mempersiapkan berkas dan dokumen untuk rencana pemanggilan pihak-pihak terkait.

Pekan ini juga akan mulai dipanggil pihak-pihak yang akan dimintai keterangan sebagai saksi. “Tahun ini juga direncanakan pengungkapannya akan tuntas dilakukan,” katanya. (ula)

sudah memproses pengunduran diri ke DPRD. Kita nyatakan bahwa surat itu sudah kami proses,” pungkasnya.

Wagub NTB Badrul Munir mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI dapil NTB. Sesuai dengan Peraturan KPU terkait persyaratan pencalonan, disyaratkan untuk mundur dari jabatannya. KPU NTB memberikan batas waktu sampai tanggal 5 Agustus 2013 untuk menyerahkan SK Pemberhentian sebagai wakil gubernur. Saat ini status Badrul Munir sebagai bakal calon anggota DPD RI masih belum memenuhi syarat (BMS). (yan)

Tanpa Anggaran, KSR Jalan Terus Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa tak lagi menganggarkan kegiatan Pembentukan Kota Samawa Rea (KSR) sejak 2006 lalu. Namun, kegiatan seperti sosialisasi KSR berjalan terus, demi mewujudkan keinginan masyarakat Kota Samawa Rea. Sebagaimana disampaikan Ketua Komite Pembentukan KSR, Drs. A Rahman Alamudy, Senin (22/ 7) kemarin. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mempercepat pembentukan KSR. Selain menjadi pembelajaran bagi masyarakat, hal ini juga memberikan bukti, bahwa perjuangan yang dilakukan senantiasa ikhlas dan semata-mata untuk kepentingan masyarakat.

Meski disisi lain, KPKSR mengalami keterbatasan anggaran. Apalagi pemkab hanya memberikan anggaran pada 2006 lalu, hampir bersamaaan dengan panitia pembentukan PPS. Tahuntahun berikutnya tak pernah dianggarkan lagi.

Meski demikian sosialisasi terus berjalan. “Memang

kami pernah dibantu 2006.

Namun, sampai sekarang tidak pernah dianggarkan lagi. Namun, semangat kami tak pudar,”cetusnya.

Selama ini, KSR telah berkerjasama dengan tim pengkaji dari Unram. Hasil kajian telah disampaikan ke Komisi II DPRI RI bersamaan dengan hasil penjaringan aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, Pemkab Sumbawa pun sudah melakukan kajian yang dipimpin sekda waktu itu, sebagai pelengkap data syarat.

Perjuangan terus dilakukan, sampai keluarnya Surat DPR RI tertanggal 27 Juni 2013 lalu, bernomor LG/07311/ DPR-RI/VI/2013. Sesuai PP 78 tahun 2007 hasil verifikasi dan administrasi untuk usulan pembentukan daerah otonom baru ke Komisi II DPR-RI harus terpenuhi, peta wilayah calon daerah otonomi baru dari Badan Informasi Geospasial/Dir Topografi TI AD(peta wilayah daratan), Dinas Hidro Oseanografi (peta wilayah kepulauan). Terkait hal ini, pihaknya akan segera melengkapinya. (arn)

Porgram Dana Stimulus RT Tidak Dianggarkan Taliwang (Suara NTB) Para ketua Rukun Tetangga (RT) nampaknya harus bersabar sepanjang awal tahun 2013 ini. Pasalnya program dana stimulus RT yang sejak tahun 2008 lalu diberlakukan, pada APBD Murni 2013 ini pemerintah tidak memanggarkannya.

“Sudah pernah ada beberapa ketua RT yang datang kepada kami menanyakannya.

Kami hanya bisa jawab kalau

di APBD murni sekarang ini tidak ada anggarannya,” terang Kabid Sosial Budaya (Sosbud) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) KSB Mulyadi Gole.

Sebelumnya kata dia, saat pembahasan APBD murni 2013 lalu seperti tahun-tahun sebelumnya tetap menganggarkan kegiatan program tersebut. Namun dalam per-

jalanannya kegiatan pemberian dana stimulus bagi RT tersebut dihilangkan karena anggaran yang tidak memadai. Namun demikian, kalangan DPRD kemudian berjanji baru akan kembali mengaggarkannya pada APBD Perubahan tahun ini yang sebentar lagi akan dibahas.

Atas janji DPRD tersebut, Mulaydi mengungkapkan saat ini pihaknya telah mengajukan

Kapolda : Dilarang Keras ”Sweeping” Dari Hal. 1 meminta kepada seluruh lapisan masyarakat tidak melakukan kegiatan sama, sebagaimana sweeping yang dilakukan ormas di Kendal. ‘’Jangan sampai ada yang menodai bulan Ramadhan dengan sweeping oleh pihak pihak tertentu yang tidak punya kewenangan,” kata Kapolda.

Ia mengajak seluruh masyarakat menjaga agar Ramadhan menjadi bulan yang benar benar barokah,

tanpa dinodai dengan tindakan melawan hukum. Sweeping adalah tindakan represif yang menurut pihaknya masuk kategori melawan hukum.

Sehingga ancamannya, jika masih ada yang mencoba melakukan tindakan razia tempat tertentu atau dalam bentuk sweeping akan ditindak tegas.

“Kami tidak akan segan segan bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku, jika sampai ada kelompok atau ormas

yang bertindak yang bukan kewenangannya,” tandas kapolda menyebut imbauan langsung dari kapolri yang diterimanya siang kemarin.

Ia berharap media membantu menyebarkan informasi tersebut, dengan harapan agar semua pihak sama sama menjaga kondusivitas daerah.

Terpenting menurut jendral bintang satu ini, Ramadhan tetap menjadi bulan suci yang bisa dilalui dengan khusyuk oleh ummat muslim. (ars)

Usut Proyek Rumput Laut Senilai Rp 1,4 Miliar di Mataram Dari Hal. 1 Kepada Syafrudin, tim meminta agar dokumen kontrak dengan rekanan PT. Tanjung Pratama dikumpulkan, sampai dengan laporan pelaksanaan kegiatan.

Dikonfirmasi siang kemarin, Syafrudin membenarkan menerima kedatangan tim dari Kejati NTB beberapa waktu lalu. Tim meminta dokumen terkait kontrak dan realisasi proyek. “Sudah kami siapkan dan segera kami serahkan ke Kejaksaan,” kata Syafrudin. Ia menginformasikan, tidak hanya Kejaksaan, Kepolisian juga sudah meminta data yang sama sebelumnya. “Kami akan berikan data apapun yang diminta penegak hukum,”ujarnya memastikan.

Sementara informasi dihimpun Suara NTB, proyek tersebut disalurkan kepada

10 kelompok nelayan di sepanjang Pantai Ampenan.

Pihak rekanan menyebutnya line karena bentuknya memanjang di garis pantai. Masing masing line (kelompok), menerima bantuan peralatan 480 unit set budidaya terdiri dari pelampung induk, pelampung tambahan, jaring penangkaran rumput laut, juga jangkar beton.

Selain paket itu, ada juga bantuan 10 unit perahu untuk masing masing line, sebagai alat mengontrol rumput laut yang sudah dibudidaya. Pagu dana dari APBD Kota Mataram senilai Rp 1,4 miliar, namun setelah melalui tender, terealisasi oleh PT. Tanjung Pratama senilai Rp 1,2 miliar.

Setelah berjalan selama 2012 lalu, proyek diduga tidak efektif. Bibit rumput laut 10 ton yang disebar, sama sekali tidak ada yang tumbuh.

“Ada dugaan proyek ini mangkrak, karena realisasi anggarannya hanya berkisar di bawah Rp 700 juta setelah melalui tiga kali sub ke kontraktor lain,” kata sumber Suara NTB. Sementara pantauan langsung Suara NTB di sekitar Pantai Penghulu Agung Ampenan, terlihat ada dua unit perahu bantuan BPBD tersebut terpakir dengan perahu nelayan lainnya. Ukuran perahu lebih mungil dari perahu nelayan umumnya. Dua unit perahu terbuat dari fiber berstampel “BPBD” itu tidak terpakai.

Sementara pengamatan dari kejauhan, pada radius sekitar 7 mil dari garis pantai, tampak lokasi penangkaran budidaya rumput laut.

Lokasi ini sebelumnya sempat disidak anggota DPRD Kota Mataram. (ars)

BPBD Klaim Sudah Produktif Dari Hal. 1 sudah kami terima dalam kondisi baik dan kegiatan budidaya sudah berjalan,” klaimnya lagi.

Disebutnya, hajatan bantuan itu, diberikan untuk membantu nelayan di sepanjang Pantai Ampenan. Bantuan berlabel “pascabencana” ini diberikan kepada nelayan

yang tidak bisa melaut akibat cuaca buruk. Sehingga dalam situasi itu, nelayan tidak menganggur, tapi membuat kegiatan budidaya rumput laut.

Ditanya terkait hilangnya bibit 10 ton rumput laut, diakuinya hanya sebagian. Tidak semua gagal tanam, karena sebagian besar masih hidup.

Kalau pun ada yang rumput

lautnya mati, itu menurutnya akibat penyakit menyerang bibit rumput laut. “Selama Juni- Juli saat itu kan musim hujan, sehingga air tawar masuk ke laut hingga kena rumput laut. Nah, sifat rumput laut ini kan sensitif air tawar.

Kalau kena air tawar otomatis diserang penyakit,” bebernya memberikan alasan. (ars)

kembali anggaran program tersebut ke APBD perubahan.

Ia berharap dalam proses pembahasan baik di tingkat TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) maupun Badan Anggaran (Banggar) DPRD program tersebut tidak terpangkas lagi. sehingga progam yang menjadi salah satu menu program pembangunan berbasis RT (PBRT) itu dapat kembali dijalankan.

“Dana stimulus itu sebenarnya adalah bagian dari PBRT. Jadi bukan hal baru karena sudah berjalan sejak tahun 2008. Nah makanya kemudian tak heran para ketua RT mempertanyakan ketika dana program itu

tidak cair juga,” ujarnya.

Adapun peruntukan dana stimulus RT itu dijelaskan Mulyadi, untuk membiayai seluruh bentuk kegiatan RT. Dana itu diharapkan menjadi pemicu semangat warga dalam berkegiatan dalam membangun lingkungan RT-nya masing-masing. “Dananya kecil hanya Rp 1,4 juta setahunnya.

Biasanya dicarikan dalam dua kali di akhir semester. Nah seberannya sekarang para RT sudah mencairkannya tapi berhubung programnya tidak muncul di APBD 2013. Jadi sementara program itu terhenti dulu,” ujar Mulyadi. (bug)

SMPN 6 Mataram Pangkas Lima Ekskul, SMPN 15 Sulit Capai Kualitas Dari Hal. 1 Selain itu proses belajar mengajar tidak lagi menggunakan LCD. Saat ini, sambung Harwini, ada 20 LCD di SMPN 6 Mataram. Kondisi inipun belum ideal dengan jumlah kelas yang ada. Idealnya satu kelas menggunakan satu LCD. Penggunaan fasilitas ini membuat sekolah yang berlokasi di Jalan Udayana tersebut dihantui membengkaknya tagihan listrik. ‘’Kita bayar listrik Rp 10 juta per bulan,” sebutnya.

Banyak fasilitas sekolah yang dibeli melalui dana dari partisipasi masyarakat. Bahkan dari Rp 1 miliar anggaran yang parkir di SMPN 6 Mataram, hanya Rp 400 juta yang berasal dari APBD Kota Mataram. ‘’Kalau sama BOS Rp 1,5 miliar,” imbuhnya.

Harwinipun mulai pusing dengan melorotnya partisipasi masyarakat. Sementara cost per siswa di SMPN 6 Mataram mencapai Rp 5-6 juta per siswa. Ia khawatir kondisi ini akan berdampak pada mutu pelayanan.

Ia berharap dana pendukung yang memadai dari APBD Kota Mataram. Sebab selama ini, untuk menggaji pegawai honor, diambil dari dana BOS yang jumlahnya tidak seberapa. Untuk guru honor dibayar Rp 25 ribu per sekali pertemuan. Sedangkan pegawai honor di TU hanya diberikan Rp 100 ribu per bulan.

Sementara itu, di SMPN 15 yang notabene sekolah reguler juga tidak mampu berbuat banyak dalam membenahi mutu pendidikan di sekolah ini. Kepala SMPN 15 Mataram, Drs. Munahar mengaku belum mampu menyamai kualitas SMPN 2, SMPN 6 dan SMPN 1 Mataram karena yang bersekolah di SMPN 15 Mataram

tergolong ekonomi menengah ke bawah. Menurut dia, saat berdiskusi dengan HDS, mengapa SMPN 2, SMPN 6 dan SMPN 1 Mataram berkualitas karena di sana bersekolah anak-anak yang orangtuanya berpendidikan tinggi dan ekonomi yang mapan.

Sehingga, untuk menggali partisipasi orang tua murid, tentu tidak terlalu sulit. Ia mengakui, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh besar kecilnya anggaran yang ada. SMPN 15 Mataram tidak memiliki sumber anggaran lain selain dana BOS yang nilainya mencapai Rp 1,3 miliar. Angka ini dicapai mengingat jumlah siswa di SMPN 15 Mataram tercatat 1.467 orang. Dari jumlah ini, Munahar menyebutkan 260 siswa tercatat sebagai penerima BSM (Bantuan Siswa Miskin) yang menandakan bahwa siswa bersangkutan tergolong miskin. BOS pun tidak sepenuhnya mampu mengcover kebutuhan sekolah, seperti penyelenggaraan kegiatan ekskul.

Munahar mengaku, ketidakmampuan SMPN 15 Mataram bersaing dari segi kualitas dengan sekolah-sekolah lain seperti SMPN 6, SMPN 1 bahkan SMPN 2 Mataram, input yang terlalu berat. Ia mencontohkan, ketika pihak sekolah berinisiatif menyelenggarakan pengayaan, justru banyak siswanya yang absen. Baik ketika pengayaan ini dilakukan pada pagi hari maupun sore hari.

Tidak hanya itu, upaya sekolah untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik masih terhalang ketersediaan anggaran. Sehingga, diklat yang diikuti oleh beberapa guru selama ini murni menggunakan biaya pribadi. Ia sepakat bahwa besarnya anggaran sangat berkorelasi dengan kualitas. (fit/*)

OPINI

SUARA NTB Selasa, 23 Juli 2013

Halaman 6

(Adakah) yang Masih Meragukan PAUD ?

Usut Proyek Cetak Sawah Baru PROYEK perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah baru) di sejumlah daerah di NTB yang diduga sarat manipulasi, cukup memprihatinkan. Mengingat dulu NTB pernah mengalami masa kejayaan sebagai salah satu penyangga kebutuhan beras nasional. Seiring pesatnya pembangunan di NTB terutama di daerah-daerah perkotaan, keberadaan lahan pertanian semakin menyusut. Sebut saja Kota Mataram. Ibukota Provinsi NTB ini, tidak lagi memiliki lahan pertanian yang memadai dengan kebutuhan beras warga.

Cetak sawah baru di banyak daerah di Indonesia salah satunya memang dihajatkan untuk menjamin ketersediaan beras di daerah setempat. Sehingga, daerahdaerah yang dianggap berpotensi diterapkan cetak sawah baru, ketiban proyek tersebut. NTB misalnya, tentu tidak begitu saja mendapatkan proyek ini, tetapi dilihat dari filosofi daerah ini sebagai lumbung pangan nasional.

Hanya saja, karena digelontorkan dalam bentuk proyek, banyak pihak yang tergiur ’’mencicipi’’. Sehingga, berbagai upaya manipulasi diduga dilakukan dalam proyek ini. Modusnya anggaran proyek perluasan areal tanaman pangan ini diduga disunat tidak sesuai dengan peruntukan. Seperti diungkapkan Sekretaris Komisi II (Bidang Per tanian) DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm. Pihaknya menemukan bahwa cetak sawah baru yang diklaim justru sawah yang sudah ada.

Selain itu, dengan anggaran Rp 25 juta, petani harus memanfaatkannya untuk sejumlah kebutuhan. Misalnya, untuk menyewa exavator. Tapi di KSB, petani diminta untuk membeli traktor. Sebenarnya itu juga tidak salah.

Persoalannya, traktornya itu pengadaannya oleh dinas pertanian setempat. Parahnya, traktor yang dibeli dari dinas pertanian tersebut, ternyata merupakan traktor bantuan PT. Newmont Nusa Tenggara.

Dengan adanya dugaan penyimpangan ini dikhawatirkan keberadaan proyek yang dibuat oleh pemerintah, yang tidak lain untuk membantu peningkatan perekonomian, dalam rangka menunjang swasembada beras, tidak akan tercapai.

Karenanya, untuk membongkar dugaan penyimpangan dalam proyek cetak sawah baru ini, aparat penegak hukum harus turun tangan. anggaran proyek perluasan areal tanaman pangan dalam program penyediaan dan pengembangan prasarana sarana pertanian ini berasal dari APBN. Untuk menyelamatkan uang negara, sebaiknya aparat penegak hukum secepatnya bertindak. Baik mulai mengumpulkan keterangan yang diharapkan berlanjut pada langkah penyidikan untuk mengetahui berapa kerugian negara dalam proyek ini. (*)

ENDAHULUAN Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan layanan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi anak, memenuhi kebutuhan dasar anak akan pendidikan, dan menyiapkan anak yang cerdas komprehensif. Cerdas komprehensif adalah cerdas lahir batin meliputi cerdas intelektual, cerdas emosi, cerdas spiritual dan cerdas adversiti atau kemampuan tahan banting, pantang menyerah.

Gambaran peran PAUD tersebut tentunya merupakan sebuah ekspektasi yang luarbiasa terhadap keberadaan PAUD. Siapa yang berekspektasi? Yaitu masyarakat, pemerintah dan anak. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap PAUD dapat dilihat dari sisi (1) relatif membaiknya pemahaman masyarakat terhadap PAUD, ditunjukan dengan minat dan animo masyarakat mengikutkan anakanaknya yang berusia 0-6 tahun pada PAUD, (2) meningkatnya APK PAUD secara nasional yang mencapai 75% dari target capaian pemerintah 35%, bahkan di kabupaten/kota APK PAUD mencapai diatas 80% seperti di Provinsi Bali, Jawa Timur dan DIY Yogyakarta dan (3) gerakan 1 desa 1 PAUD, telah menjadi pemicu (triger) meningkatknya APK dan APM PAUD sehingga disparitas antar propinsi menjadi lebih kecil. Meskipun pada daerah tertentu seperti NTT, dan Papua, Papua Barat APKAPM masih dibawah 35%.

Kondisi PAUD yang demikan “luar biasa” pertumbuhannya tentunya telah dilandasi oleh argumentasi yang kuat salah satunya adalah bahwa usia 0-6 tahun adalah usia emas (the golden age, yaitu sebuah masa dimana periode ini anak memiliki potensi kemampuan untuk dilesatkan hingga mencapai 80%.

Anak memiliki kecedasan majemuk sebagaimana dinyatakan oleh Gardner (1980) yang hanya dapat muncul melalui sentuhan edukatif sesuai dengan kebutuhan, keunikan, bakat, minat dan potensi anak. disinilah peran pendidik yang amat berat, karena pendidik PAUD harus memiliki kemampuan bagaimana mengelola pembelajaran untuk Anak Usia Dini (AUD), bagaimana membelajarkan anak sesuai dengan minat, bakat, kebutuhan dan potensi anak serta bagaimana membuat kurikulum yang khas untuk mereka. Pekerjaan ini, tidak bisa dikerjakan “main-main”. Para pendidik PAUD harus paham betul tentang anak, tentang perkembangan anak, tentang ilmu membelajarkan anak sampai dengan bagaimana memberikan tindak belajar yang dibutuhkan anak.

Memerlukan pemikiran yang ektra keras, bagaimana meningkat-

Oleh

Agus Sadid, M.Pd

(Pemerhati Pendidikan tinggal di Jurumapin - Buer) kan kualitas pendidik PAUD sehingga mampu memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana dalam PP Nomor 19 Tahun 2005.

Adalah sebuah fakta bahwa dari jumlah pendidik PAUD (baik formal dan nonformal) sebanyak 780.000 lebih dari 80% latar belakang pendidikan mereka adalah SMA/sederajat. Terlebih pada pendidik PAUD non formal masih terdapat pendidik PAUD yang berlatar belakang SMP/sederajat. Jika sudah demikian, maka menjadi berat untuk mencapai harapan masyarakat terhadap hasil-hasil pembelajaran PAUD. Pesatnya pertumbuhan PAUD harus diimbangi dengan gerakan peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru PAUD secara masif juga, sehingga jabatan pendidik PAUD menjadi setara dengan jabatan pada pendidik di tingkat SD,SMP,SMA dan PT. Tidak ada Alasan untuk Ragu Periode emas AUD adalah masa dimana setiap anak mampu menjadi “luarbiasa” dan menjadi anak yang mampu dibanggakan jika semua kita (baca: guru, orang tua) memilki pemahaman yang memadai tentang bagaimana mendidik anak, membelajarkan anak, dan mengasuh anak.

Maria Montessori mengatakan bahwa pada usia dini anak harus distimulasi melalui hal-hal yang edukatif dan lingkungan belajar yang mendukung. Anak mampu tumbuh pesat baik fisik, psikis dan intelegensi melalui pengasuhan yang berkualitas. pengasuhan berkualitas adalah pengasuhan yang mengacu kepada tahapan perkembangan anak. dalam pembelajaran PAUD tentunya bukan ketercapaian kurikulum yang ingin ditekankan, apalagi jika ada PAUD yang melaksanakan remedi atau les tambahan karena guru belum mencapai kurikulum. Tetapi dalam PAUD yang dikejar adalah perkembangan anak. anak adalah aset, unik dan mampu menjadi lebih baik dari kita, hanya jika (if only) dilakukan oleh pendidik dan orang tua yang paham terhadap anak.

Menjadikan anak apa saja, sangat mungkin terjadi pada masa usia anak 0-6 tahun. Anak belajar melalui pengalaman dan imitasi.

Pengalaman anak adalah sangat berharga, anak mengetahui bahwa api adalah panas, cabai adalah asin, jatuh adalah sakit itu semua dilakukan oleh anak melalui pengalaman yang diperolehnya. Maka dalam pembelajaran PAUD memberikan anak dengan pengalaman yang berharga adalah sebuah model pembelajaran yang efekif. Se-

dangkan imitasi adalah tiruan, anak belajar melalui cara meniru apa yang dilakukan orang dewasa, teman dan lingkungannya. Anak akan paham bahwa mencuci tangan adalah penting dilakukan sebelum dan sesudah makan, tetapi anak melihat orang tua dan gurunya jika makan tidak mencuci tangan, maka anak akan sulit untuk diajarkan pentingnya mencuci tangan. Anak melihat dilingkunnya bagaimana orang dewasa saling berebut mendapatkan karcis KA, maka anak akan merekam dalam memorinya bahwa antri itu tidak penting.

Hal tersebutlah yang menjadikan penguat, bahwa AUD merupakan aset dan pontensi, untuk melahrkan dan mencetak anak yang cerdas komprehensif tersebut, maka anak harus diberikan stimulasi pendidikan yang memadai.

PAUD sebagai salah satu wadah memberikan kenyamanan dan keamanan meskipun bukan jaminan, bagi anak untuk tumbuh kembang dengan maksimal. Melalui stimulasi pendidikan yang bagaimanakah yang harus diberikan kepada anak? tentunya melalui stimulasi pendidikan yang berkualitas dimulai dari aspek (1) pengasuhan, (2) pengajaran, (3) perkembangan anak, (4) evaluasi pembelajaran anak dan (5) penguatan kepada anak usia dini. Kado Generasi Emas dalam untuk 100 tahun Indonesia tidak mustahil terpenuhi, jika komitmen semua unsur masyarakat mendukung secara total peran PAUD, memaksimalkannya untuk menunjang kebutuhan anak, memenuhi kebutuhan dasar anak akan pendidikan.

Beberapa pemerintah kabupaten/kota dan provinsi telah memiliki Perda/ Pergub/Perbup /Perwali tetang penyelenggaraan PAUD. Apa dampaknya? Regulasi yang jelas terhadap PAUD yang dikeluarkan oleh pemkab/pemprov menunjukan bahwa para pemimpin daerah memiliki kepedulian dan kesadaran penuh tentang urgensi PAUD. Regulasi tersebut, menunjukan para kepala daerah pro terhadap PAUD. Namun sikap pro tersebut tentunya harus juga ditunjukan dengan memberikan bantuan sharing dana untuk pengembangan PAUD. Karena banyak fakta dilapangan, regulasi PAUD telah ada tetapi tidak disebutkan secara tegas alokasi dari APBD II dan I untuk PAUD. Inilah yang harus kita cermati, karena PAUD sudah menjadi ikon dan primadona pendidikan.

demik pentingya PAUD, bagaimana AUD harus kita siapkan melalui pendidikan yang berkualitas. periode emas adalah masa yang penting bagi anak. momen tersebut, harus digunakan oleh para orang tua dna pendidik PAUD untukmemberikan stimulasi edukatif.

Generasi anak yang cerdas komperehensif dan berkarakter, sangat berpeluang dilakukan melalui PAUD. Dalam wadah inilah anak mampu menemukan jati dirinya, PAUD harus mampu menguatkan karakter anak. mendorong APK PAUD melalui gerakan 1 desa 1 PAUD haruslah digencarkan sehingga tujuan pencapaian generasi emas di ulang tahun yang ke 100 Indonesia dapat tercapai dengan maksimal. Target pencapaian tersebut, hanya mungkin dicapai melalui peningkatan kesadaran masyarakat pentingnya PAUD, sosialisasi intensif, penguatan dan pengembangan kapasitas pendidik dna tenaga kependidikan PAUD dan penerbitan regulasi oleh para kepala daerah terkait dengan PAUD. Yakinlah bahwa PAUD memiliki peran strategis untuk menciptakan anak yang berkarakter dan cerdas komrehensif, dan yakinlah pula bahwa pendidikan adalah hak dasar anak, sehingga dapat melahirkan anak yang berkualitas. semoga kita semua termasuk bagian dari masyarakat yang sadar PAUD, dan tidak meragukan peran dan fungsi PAUD.

Kapolda : Dilarang keras ”sweeping” Penegakkan hukum wewenang aparat keamanan

*** Dinas Pertanian bentuk tim investigasi program cetak sawah baru Cegah terjadinya penyimpangan

***

Kesimpulan Pakar pendidikan telah memberikan penjelasan secara aka-

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 23 Juli 2013

Desa Nunggak Pembayaran Tak Diberikan Raskin

Impor Sapi Australia MENINDAKLANJUTI hubungan kerjasama yang dilakukan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono bersama Perdana Menteri Australia, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkuatnya dengan membangun kerjasama dengan Kadin Darwin dalam bentuk impor bibit sapi potong.

Diupayakan sebanyak 50 ribu bibit setiap tahunnya akan di suplai ke Provinsi NTB. Kerjasama ini menurut Ketua Caretaker Kadin NTB, Herry Prihatin dikonfirmasi Senin (22/7) di Mataram adalah sebagai upaya pengembangan Master Plant Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Timur pada koridor V di antaranya NTB dan NTT yang dijadikan sebagai basis pengembangan sapi.

“Secara nasional kebutuhan bibit sapi setiap tahunnya mencapai 300.000, dan kami sedang mengupayakan sebanyak 50 ribu harus masuk di NTB. Ini berdasarkan hasil pertemuan Kadin dengan Menteri Pertanian baberapa waktu lalu,” terangnya.

Caretaker Kadin NTB dan Kadin Indonesia menurutnya baru beberapa hari terakhir sudah mendirikan PT. Sapi Indonesia Timur yang menjadi leading sector-nya. Selanjutnya PT tersebut disiapkan menjadi mitra pemerintah daerah maupun perusahaan lainnya yang ingin mengembangkan sapi-sapi yang akan di suplainya dari negara Kanguru itu.

Sistemnya, bibit-bibit sapi yang dimaksud akan dikembangkan dengan cara penggemukan oleh petani atau siapa saja yang menjadi mitranya. Guna memenuhi pasokan kebutuhan sapi nasional, mengingat harga daging terus mengalami peningkatan harga.

Selain itu, Herry Prihatin menyebut sedang membangun komunikasi dengan PT. Sarana Multy Infrastruktur (SMI) sebagai BUMN yang bergerak dalam pendanaan infrastruktur dalam hal perpanjangan runway dan apron BIL, yang diperkirakan akan menelan dana sebesar Rp 300 miliar.

Pemerintah daerah dan Dinas terkait perlu lebih agresif dalam upaya perpanjangan landasan pacu BIL sepanjang 250 meter untuk untuk mengantisipasi pesawat-pesawat berbadan lebar. Apalgi ditetapkannya NTB sebagai embarkasi haji menurutnya hal itu sudah sangat mendesak.

“Pemerintah daerah kita jangan lemah, harusnya PT. AP ditekan terus. Bali saja sedang mengupayakan membangun tiga bandara internasional. Kita, untuk perpanjangan landasan pacu sepanjang 250 meter saja sangat sulit,” ujarnya.

Pemerintah daerah diajak untuk memperkuat usaha merealisasikan pengembangan BIL yang dimaksud ke Pemerintah pusat khususnya PT. SMI yang sudah melakukan peninjauan kondisi dan perkembangan BIL. (bul)

Mataram (Suara NTB) Divisi Regional (Divre) Bulog Provinsi NTB memastikan tak menjatahkan distribusi raskin reguler dan tambahan kepada desa yang memiliki masalah tunggakan pembayaran pada Raskin sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai sanki pelanggaran tertib pembayaran, baik oleh masyarakatnya sendiri maupun tim pelaksana.

Demikian ditegaskan Kepala Divre Bulog Provinsi NTB, Ir. M. Hasim di ruang kerjanya, Senin (22/7). Ia mengatakan, sejauh ini masih terdapat beberapa desa yang memiliki tunggakan, di antaranya di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat. Termasuk sebelumnya di Kabupaten Lombok Timur yang sedang dikomunikasikan dengan pemerintah daerahnya.

“Untuk sementara jatah raskinnya tetap kita tahan.

Kemungkinan sudah dibayar masyarakat tetapi tidak diserahkan oleh tim pelaksananya. Ini yang sedang dikoordi-

nasikan dengan pemerintah daerahnya masing-masing agar jangan sampai sudah dibayar dan masyarakat sedang butuh tapi tidak bisa didistribusikan karena ulah beberapa orang,” terangnya.

Pada wilayah-wilayah yang tak memiliki tunggakan, Hasim mengatakan distribusi tetap dilaksanakan hingga jatah bulan Juli 2013 untuk yang reguler. Termasuk penambahan raskin 13 yang sudah tuntas diselesaikan, dan raskin 14 yang saat ini dalam tahap pendistribusian hingga sebelum hari raya Idul Fitri mendatang. Serta Raskin 16 yang akan didistri-

busikan pada September mendatang, sebesar Rp 30 Kg/ RTS atas konvensasi kenaikan harga BBM subsidi beberapa waktu lalu.

“Pendistribusian tidak ada masalah sepanjang tidak ada masalah pada pembayaran.

Dan rasanya saat ini dengan banyaknya distribusi Raskin ini kebutuhan makan masyarakat sudah relatif bisa tertangani,” tambah Hasim.

Selain itu, pihaknyapun sudah melaksanakan kegiatan Operasi Pasar (OP) di beberapa pasar tradisional, guna menjaga stabilitas harga beras agar tak mengalami kenaikan harga secara terus me-

(Suara NTB/bul)

M. Hasim

nerus. Bahkan, Bulog sendiri menurutnya akan melakukan OP di pemukiman-pemukiman masyarakat, tetapi penjadwalannya masih menunggu permintaan dari masyarakat.

Ditanya mengenai kualitas Raskin yang masih disebut-

sebut oleh RTS, Hasim menegaskan Bulog memang melakukan serapan secara besar-besaran dari petani. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penimbunan stok dalam jumlah banyak di setiap gudangnya.

Penyerapan tersebut tentu berimbas pada kualitas beras saat tertahan selama berbulan-bulan. Tetapi di satu sisi jika Bulog tak melakukan serapan, maka dikhawatirkannya akan berdampak pada melempemnya perekonomian para petani.

“Seperti diketahui tahun ini saja di NTB telah disiapkan sebesar Rp 1,3 triliun untuk menyerap beras petani. Wajar kalau numpuk digudang.

Maunya Bulog mendistribusikan langsung beras yang masih segar di lapangan kepada RTS, tetapi harus ada tahapannya dulu,” demikian ditegaskan Hasim. (bul)

Penarikan Pajak untuk UMKM Mulai Diefektifkan Mataram (Suara NTB) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, atau lebih dikenal PPh atas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) telah diberlakukan secara nasional. Tetapi sejauh pelaksanaannya ini masih belum tersosialisasi dengan baik sehingga optimalisasi akan terus dilakukan, khususnya di Provinsi NTB. Penarikan pajak kepada UMKM ini, menurut Kasi Bimbingan Penyuluhan Kanwil DJP Nusra, Ardy Nugroho didampingi Kasi Humas, Danny Taufik, dibebankan kepada UMKM yang memiliki penghasilan bersih tidak melebihi Rp 4,8 miliar/tahun. Dengan tarif pajak yang dikenakan sebesar 1 persen dari jumlah penghasilan bersih tersebut.

“Kita akan optimalkan pemberitahuan kepada UMKM, ketentuan pajak ini sudah berlaku efektif sejak Juli ini. Tapi sejauh ini datadata berapa UMKM yang sudah masuk nampaknya belum ada di masing-masing KPP,” demikian Ardi di Kanwil DJP Nusra, Senin (22/7).

Untuk penarikan pajak kepada UMKM ini, ada pengecualian kepada objek pajak. Di antaranya yang tidak termasuk yakni dokter, advokat, Pemain Musik, Akuntan, Notaris dan PPAT. Lainnya yang tidak termasuk wajib pajak orang pribadi yakni yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau

HILANG STNK R2 HONDA DR6227AH NOKA/NOSIN:MH1KEV21XXKOI6972/KEV2E-1017886 AN. AHMAD RAUYANI HILANG DISEKITAR MATARAM

(Suara NTB/nas)

TIDAK KENA PAJAK - Berbeda dengan kios atau toko, pedagang kreatif lapangan (PKL) tidak dikenakan pajak, seperti halnya beberapa PKL di Kota Mataram ini. jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap, menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Dan tidak termasuk wajib pajak badan diantaranya, wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial, wajib pajak badan yang dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4,8 miliar.

“Jadi yang dikenakan itu kios, para perajin dan termasuk kegiatan-kegiatan usaha

berbasis UMKM. Kalau PKL (Pedagang Kreatif Lapangan) tetap tidak dikenakan,” jelasnya.

Penarikan pajak ini tambah Ardi dilatarbelakangi upaya untuk memberikan solusi kepada UMKM untuk pembukuan, akuntansi dan penghasilan.

Cukup gampang menurutnya karena kedepan UMKM hanya terbebani pencatatan besaran omset yang didapatkan sehingga lebih memungkinkan secara manajemen keberadaan UMKM akan jauh lebih sehat.

Selain pendataan yang sudah dilakukan, pelaku UMKM diminta untuk melaporkan langsung keberadaannya pada

KPP masing-masing wilayah yang menaunginya. Sehingga jumlah UMKM yang ada di NTB terdata.

“Kalau yang penghasilan brutonya di atas Rp 4,8 miliar, itu pajaknya mencapai 10 sampai 35 persen, tergantung besaran usahanya,” demikian Ardi. (bul)

Ardi Nugroho

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB KULINER

SABLON & KONVEKSI

MAINAN ANAK

LAUNDRY

JUAL MOBIL

FINANCE

ADVERTISING

EMAS & MUTIARA

Dari Hal. 1 RUMAH MAKAN

PETS SHOP

BATIK

ACCESORIES

EKSPEDISI

HOTEL

PELATIHAN

TRUSS

SANGGAR SENAM

TRAVEL

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

Herry Prihatin

Halaman 7

Halaman 8

SUARA NTB Selasa, 23 Juli 2013

Rodgers Amat Berharap Suarez Tetap di Liverpool Melbourne Manajer Liverpool Brendan Rodgers berharap bintangnya Luis Suarez tetap bersama klubnya setelah striker Uruguay ini tiba di Australia untuk bergabung dengan rekanrekan setimnya dengan semangat membuncah.

Namun penjaga gawang Pepe Reina kelihatannya akan hengkang dan sudah sangat santer dikait-kaitkan dengan klub Serie A Napoli.

Suarez (26) tidak turut dalam leg pertama Liverpool dalam tur pramusim ke Asia di Jakarta setelah diberi waktu beristirahat oleh the Reds menyusul Piala Konfederasi, namun Minggu larut malam tadi dia terbang ke Melbourne dari Montevideo.

Dia pernah berkata ingin pindah ke klub yang akan berlaga di Liga Champions, dan tawaran senilai 30 juta poundsterling dari Arsenal untuknya telah ditolak Liverpool. Rodgers mengaku sangat berharap Suarez tetap bersama Liverpool.

The Gunners diyakini tengah memperbarui tawarannya, sedangkan Chelsea dan Real Madrid juga mengaku meminati mantan bintang Ajax yang kontroversial ini. Ketika ditanya nilai Suarez, Rodgers menjawab, “Saya tidak bilang kami akan menjualnya. Saya katakan setiap pemain punya nilai. Tapi itu tak berarti Anda akan menjual mereka.”

“Dia telah kembali, dia dalam semangat besar. Dia jelas bagian integral klub ini, Anda bisa lihat kan kedekatan dia dengan rekan-rekan satu timnya malam lalu ketika mereka melihat dia untuk pertama kalinya dalam beberapa pekan terakhir. Dia bergabung dalam pelatihan hari ini ini dengan semua pemain lainnya.”

Rodgers memastikan semua pemain akan diturunkan, namun Reina tidak, karena dikabarkan akan pindah ke Napoli yang kini dilatih mantan bos The Reds, Rafael Benitez.

Reina pergi menyusul datangnya Simon Mignolet dari Sunderland.

Rodgers telah menghadirkan empat pemain baru sejak akhir musim lalu, yaitu Mignolet, bek Manchester City Kolo Toure, penyerang Celta Vigo Iago Aspas dan gelandang Barcelona B Luis Alberto. Namun dia masih berusaha mencari yang lainnya. (ant/bali post)

Merasa Kurang Didukung

Panitia Lomba Lari di Gunung Rinjani Mengadu ke Dewan Mataram (Suara NTB) Panitia Lari Gunung Internasional, Rinjani Super Chalenge – Mount Rinjani Ultra (RSC-MRU), Senin kemarin mengadu ke DPRD NTB. Meski sedang mempersiapkan agenda berskala internasional pada 17 Agustus mendatang, mereka mengaku sama sekali belum memperoleh dukungan dana dari pemerintah daerah di NTB. Persoalan itu disampaikan Ketua Panitia Lari Gunung Internasional RSC-MRU, Mirzoan Ilhamdi, SP, saat mengadu ke DPRD NTB, Senin kemarin. Mirzoan menyebutkan, saat ini sekitar 145 orang peserta dari target 200 pelari dari berbagai negara telah memastikan keikutsertaannya dalam event tersebut. Dari angka tersebut, menurutnya 90 persen berasal dari luar negeri, antara lain Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Australia, Jerman dan beberapa negara di Asia.

Sisanya merupakan pelari dari dalam negeri.

Ia menambahkan, pihaknya memang telah menggandeng sejumlah sponsor untuk mendukung event tersebut. Berbagai sponsor yang telah memastikan dukungannya berasal dari beragam latar belakang, mulai dari produk minuman, maskapai penerbangan, perusahaan pertambangan, perusahaan produk olahraga petualangan hingga perusahaan kamera. Namun, semuanya merupakan pihak swasta dan hingga saat ini belum ada dukungan yang diperoleh dari Pemprov NTB. Mirzoan menambahkan, saat ini persiapan panitia sudah memasuki tahap akhir yaitu persiapan lokasi start dan finish line di Desa Senaru, Kabupaten Lombok Utara.

Persiapan ini menyangkut permasalahan penerangan / tata lampur, panggung dan gate yang akan digunakan. Dimana, di lokasi ini diharapkan adanya persembahan berupa hiburan untuk para peserta dengan semacam atraksi kesenian tradisional. (aan) (www.mtrinjaniultra.com)

MENJANJIKAN - Gunung Rinjani mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang menyukai tantangan. Tampak pelari tengah menjajal rintangan di gunung yang menjadi pusat kehidupan masyarakat NTB itu. Sayangnya, event lari yang berlokasi di Gunung Rinjani ini hingga kini masih kurang mendapat dukungan.

MU Layangkan Penawaran Kedua untuk Fabregas Yokohama Manager Manchester United, David Moyes telah mengkonfirmasi bahwa mereka telah membuat penawaran resmi kedua untuk Cesc Fabregas. Moyes juga bersikeras bahwa MU belum akan menyerah untuk mendapatkan jasa gelandang serang milik Barcelona itu.

Moyes, dalam konferensi pers di Yokohama’s Nissan Stadium kemarin menegaskan bahwa chief executive, Ed Woodward terus melakukan kontak dengan Barcelona setelah mereka melayangkan penawaran kedua yang nilainya berkisar pada angka 30 juta poundsterling. Angka itu, seperti dilansir Daily Mail, akan menjadi rekor terbaru untuk MU. “Sepengetahuan saya, Ed telah melakukan pembicaraan dengan Barcelona dan sekali lagi, kami telah melakukan penawaran kedua. Tapi Ed yang

akan berurusan dengan persoalan itu, ketimbang saya pribadi disini,” ujarnya.

Di tengah perburuan untuk mendapatkan jasa Fabregas, di internal MU, Moyes juga tengah berjuang untuk mengendalikan saga transfer penyerang mereka, Wayne Rooney yang belakangan sedang menjadi bidikan Chelsea.

David Moyes mengatakan dirinya siap menghadapi “permainan pikiran” yang dilancarkan Jose Mourinho untuk menggoda Rooney. Seperti diketahui, Chelsea konon sedang mempertimbangkan transfer senilai 40 juta pound

(61 juta dolar Amerika Serikat) sebagai upaya mendatangkan Rooney ke Stamford Bridge.

Tapi, Manchester United bersikeras bahwa penyerang Inggris tersebut tidak dijual.

Moyes memagarinya setelah mengambil alih kepelatihan dari Alex Ferguson. Moyes memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih United dengan kemenangan 5-1 atas Australia A-League All Stars di Sydney pada Sabtu.

Moyes tetap bungkam setelah pertandingan terkait nasib Rooney dan upaya klub untuk mem-

(ant/bali post)

David Moyes

boyong gelandang Cesc Fabregas dari Barcelona. Saya benar-benar sudah tidak ada update apa-apa lagi, jadi saya tidak bisa memberikan sesuatu yang positif atau negatif,” kata Moyes dalam konferensi pers pasca-pertandingan. (ant/bali post)

Enam Cabor Unggulan Diharapkan Pelatda Mulai September Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua I KONI NTB, Andy Hadianto SH, mengatakan Pelatda atlet cabor unggulan maupun non unggulan diharapkan bisa dimulai sesegera mungkin. Selaku Wakil Ketua I KONI NTB yang membidangi Pembinaan Prestasi dia menginginkan Pelatda khusus enam cabor unggulan bisa dimulai bulan September ini. Pasalnya sejumlah cabor ungulan akan menerima dana pembinaan dari Pemprov NTB.“Kita sepakat bila pelatda dimulai bulan September, namun diharapkan pelatda ini dimulai dari cabor unggulan dulu, karena tahun ini mereka akan mendapatkan dana pembinaan,” ucap Andy yang diwawancarai Suara NTB, di Mataram belum lama ini.

Dikatakannya, hasil rapat bidang pembinan prestasi KONI NTB baru-baru ini

menyepakati semua cabor unggulan bisa menjalani pelatda atlet bulan September ini karena masing-masing cabor, khusunya enam cabor unggulan akan menerima dana alokasi khusus dari Pemprov NTB tahun ini.

Namun demikian hasil rapat internal Bidang Pembinaan Prestasi ini belum disetujui oleh KONI NTB karena akan segera diplenokan, dan ia berharap peserta rapat pleno KONI akan menyepakati keinginan Binpres tersebut.

Ia juga menanggapi soal sejumlah cabor provinsi daerah lain yang sudah menjalani Pelatda, namun demikian Andy menanggapi biasa aja.

Baginya, dengan waktu tiga tahun lebih ini masih cukup waktu untuk cabor meningkakan kapasitas atlet. “Tak ada istilah terlambat, masih cukup waktu untuk kita persiapkan atlet,” ucapnya.

Sementara itu, saat ini pihaknya sedang melakukan analisa secara eksternal dan internal tentang kekuatan cabor di NTB. Analisa iternalnya itu kata Andy terkait dengan peringkat atlet-atlet cabor, tujuan mengukur sejauh mana kapasitas personal atlet dalam mendapatkan medali emas di kancah nasional.

Kemudian analisa ekternalnya, yakni mengkaji kekuatan-keuatan lawan. Terutama dari potensi lawan dari provinsi lain, tujuannya sebagai tolok ukur KONI NTB dalam menentukan target. Setelah dianalisa, tahap berikutnya pihaknya akan melakukan treatment untuk para atlet yang sudah terpilih sebagai atlet potensial. Pada treatment nanti kata Andy akan dikaji bagaimana pola latihan atlet yang benar agar dapat mengukir prestasi di kancah nasional. (fan)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR CEPAT LAKU

DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

SIARAN TV

Hanya :

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Selasa, 23 Juli 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

KURSUS/BIMBEL

BAHAN BANGUNAN

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUKO

EVENT ORGANIZER

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

Halaman 10

SUARA NTB Selasa, 23 Juli 2013

Masjid Kuno Karang Bayan

Tanda Terjadinya Bencana Bisa Terdeteksi dari Kondisi Masjid Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda “Puasa bukanlah hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Akan tetapi, puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagwu (perkataan siasia dan tidak berfaedah) dan rofats (biasa digunakan dalam pengertian kiasan untuk hubungan badan dan semua perkataan keji. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, “Aku sedang puasa, aku sedang berpuasa”.

(HR. Ibnu Majah dan Hakim)

Manfaat Minum Air Putih Ketika Berpuasa BANYAK di antara kita tidak mengetahui manfaat air putih bagi kesehatan. Apalagi saat berpuasa, banyak di antara kita memilih menu yang cepat menghilangkan rasa haus, seperti es. Namun, kalau perut sudah lama kosong, ada baiknya kita meminum air putih untuk berbuka. Dikutip dari viva.co.id, berikut ini beberapa manfaat minum air putih setelah seharian berpuasa.

1. Menyeimbangkan Sistem Limpa Air di pagi hari bisa membantu menyeimbangkan sistem limpa. Dengan menghidrasi tubuh, bisa memaksimalkan fungsi tubuh Anda dalam seharian, menyeimbangkan cairan tubuh dan mencegah infeksi.

2. Kulit Jadi Berkilau Karena mengonsumsi air putih bisa membantu kita merontokkan racun di dalam tubuh, maka kulit pun jadi tidak kusam lagi. Bahkan konsumsi air putih setiap pagi setelah bangun tidur bisa membantu membersihkan racun dalam darah, sehingga wajah kita bersemu cantik dan berkilau.

3. Melangsingkan Tubuh Ingin tubuh Anda mudah langsing? Cobalah minum dua gelas air setiap bangun tidur. Rajin minum air di pagi hari bisa meningkatkan metabolisme tubuh sebanyak 24% saat itu juga.

4. Menambah Darah Saat Anda merasa lemas, pusing dan anemia, ada baiknya minum air dalam jumlah yang cukup. Dengan begitu, kita bisa membantu tubuh membentuk sel darah yang baru dan membantu pembentukan sel otot.

5. Membersihkan Usus Dengan meminum air dalam keadaan perut kosong, kita membantu memurnikan usus kembali dan membuatnya lebih mudah menyerap nutrisi makanan yang masuk berikutnya. (berbagai sumber)

Sate Bulayak

Sate bulayak adalah makanan khas yang patut dicoba untuk berbuka atau sahur. Sate bulayak enaknya disantap saat masih hangat. Sate ini terbuat dari daging sapi yang dilumuri dengan bumbu khas Lombok disajikan dengan lontong.

Bulayak disajikan dengan sate daging sapi atau jeroan yang dilumuri bumbu khas Sasak.

Bumbunya terbuat dari kacang tanah yang disangrai dan ditumbuk, lalu direbus dengan santan dalam jumlah dominan. Mau mencoba membuat sendiri di rumah. Berikut ini cara membuatnya.

Bahan : · 350 gr daging sapi, tumbuk kasar, potong kecil · 1 sdm air jeruk nipis · 100 gram kelapa setengah tua, parut kasar · 100 gram kacang tanah goreng, tumbuk halus · 1 sdm gula merah, serut · 200 ml santan kental dari 1 butir kelapa · 25 buah tusuk sate · 10 buah bulayak/ lontong khas Lombok Bumbu halus : · 15 buah cabai rawit merah · 6 butir bawang merah · 4 siung bawang putih · 3/4 sdt merica sangrai · 3/4 sdt garam Cara membuat : 1. Lumuri daging dengan air jeruk nipis, diamkan 15 menit.

2. Campur daging dengan setengah bagian bumbu halus dan kelapa parut, aduk rata 3. Tusuk daging ke dalam tusuk sate, kukus 20 menit hingga matang 4. Bakar sate hingga kecokelatan 5. Panaskan 3 sdm minyak goreng, tumis bumbu halus hingga harum 6. Tambahkan kacang tanah, gula merah dan santan, aduk rata. Masak hingga mendidih dan kental.

7. Sajikan sate dengan sambal kacang dan bulayak (lontong khas lombok yang dibungkus janur kelapa). Pasti nikmat untuk berbuka.

Selamat mencoba! (berbagai sumber)

Tak banyak yang tahu sekitar 700 tahun lalu, penduduk asli Bayan Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai menyebar hingga ke semua daerah Lombok.

Mereka pindah, karena ingin mencari tempat tinggal sekaligus mengajarkan Islam hingga ke daerah yang dituju. Salah satu tempat yang menjadi tujuan adalah di wilayah Narmada, tepatnya di Desa Karang Bayan Lombok Barat (Lobar).

SEJUMLAH peninggalan yang menjadi bukti sejarah masih berdiri kokoh di desa ini.

Konon, di desa ini menjadi pusat perkampungan orang asli Bayan. Di kampung ini rumah penduduknya menyebar ini, terdapat masjid kuno yang merupakan replika Masjid Adat Bayan serta rumah adat yang masih kokoh berdiri hingga sekarang.

Masyarakat setempat masih mempercayai kemagisan dari masjid ini. Salah satunya tanda-tanda bencana alam dapat dilihat dan diketahui dari kondisi masjid. Seperti hujan yang tak berhenti dipercaya, karena atap masjid ini banyak yang masih bocor dan belum diperbaiki.

Namun bangunan peninggalan bersejarah ini kurang terurus dan diperhatikan. Akibatnya, kondisi hampir semua sudut bangunan kondisi rusak, mulai dinding dan atapnya banyak yang ambruk. Bahkan ada satu bangunan bagian dari masjid kuno ini yang rusak.

Bagian bangunan ini, ambruk ditimpa kayu akibat sapuan angin beberapa waktu silam.

Warga sekitar hanya memperhatikan seadanya bangunan bersejarah ini. Perlu ada ikut campur dari pemerintah terkait pelestarian bangunan ini.

Menuju lokasi ini tidaklah sulit. Warga setempat semua tahu keberadaan masjid kuno tersebut. Bahkan, penunggu masjid ini pun tinggal tak jauh dari Masjid. Atas bantuan warga, akhirnya Suara NTB berhasil menemui penunggu Masjid Kuno Karang Bayan, Nuarsah.

Setelah basa-basi, Nuarsah pun langsung mengajak wartawan ke Masjid Kuno yang tak jauh dari gubuknya. Nuarsah adalah satu dari keturunan asli Bayan yang tersisa. Orang tuanya atas nama Mak Santri seorang penghulu didesa itu, meninggal pada umur 125 tahun.

Ia menuturkan secara runut perihal sejarah masjid kuno

(Suara NTB/her)

BUTUH PERHATIAN - Beginilah kondisi Masjid Kuno Karang Bayan di Narmada Lobar . Namun kondisinya membutuhkan perhatian serius pemerintah. tersebut, awal mula ketika itu sekitar 700 tahun silam satu pasang (laki dan perempuan) warga asli Bayan masuk ke daerah ini. Waktu itu, masih Wetu Telu di mana Muslim di Bayan mengerjakan tiga waktu ibadah shalat, yakni Subuh, Magrib dan Isya. Ketika masuk daerah Narmada, masih hutan belantara.

Awalnya, mereka masuk ke daerah Peresak Barat lalu membangun masjid serupa di sana.

Namun karena dirasa kurang pas, maka pindahlah mereka ke Karang Bayan. Namun masjid itu Peresak Barat itu sudah rusak. Konon, lokasi utama kampung adalah di tempat pertama pasangan ini tinggal di Peresak Barat. Karang Bayan yang sekarang hanya kampung kedua saja. Namun, pasangan ini memilih tinggal di lokasi ini, sehingga beranak pinak dan jumlah penduduk semakin banyak.

Mereka pun membangun masjid

sebagai tempat beribadah. Termasuk, rumah adat sebagai tempat pertemuan.

Seiring waktu, semakin banyak warga yang pindah ke daerah ini. Warga asli pun mulai bercampur dengan warga pendatang mulai dari Jawa dan Lombok sekitarnya. Kendati banyak pendatang, namun keberadaan masjid kuno masih diakui masyarakat setempat. Bangunan masjid kuno ini menyerupai masjid adat Bayan, mengerucut di bagian atas. Bahannya pun sama, dinding terbuat dari anyaman bambu, lantainya dari tanah. Hanya yang membedakan atapnya dari rumbia. Ukuran bangunan panjang 7 meter dan lebar enam meter.

“Bangunan masjid ini diperbaiki lima tahun khususnya atapnya saja,” ungkapnya, Minggu (21/7). Konon ukuran ini merupakan patokan peraturan orang zaman dulu. Tinggi dinding ban-

gunan bangunan sekitar 1,30 sedangkan lantainya sekitar 1 meter lebih. Luas lahan tempat dibangun masjid sekitar 4 are.

Meski beberapa kali diperbaiki, namun arsitektur bangunan tidak diubah. Tetap mempertahankan nilai dan estetika zaman dulu. Untuk membersihkan bangunan dan dalam masjid pun tidak bisa setiap hari, namun pada tertentu, yakni hari Jumat.

“Dibersihkan seminggu sekali,” ujar Nuarsah, ahli tukang urut spesialis tulang ini.

Masjid ini pun masih dipakai beribadah oleh masyarakat setempat, namun tertentu saja untuk ibadah shalat tarawih dan hari raya. Itupun kalau kalau ada hajat dan niat warga.

Kalangan yang menggunakan masjid ini pun kalangan tertentu berasal dari kiyai, mangku dan keturunan asli Bayan dulu.

Di sisi lain, pihaknya menyayangkan minimnya perhatian pe-

merintah. Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony, MPd, katanya, pernah berkunjung ke sana. Ia menjanjikan untuk mulai direnovasi tahun 2014. Rencananya akan dibangun tembok. “Banyak janji tapi bukti belum ada,” selorohnya. sembari menyatakan selama ini perbaikan hanya dilakukan atas swadaya masyarakat.

Tak jauh dari masjid kuno itu, berdiri kokoh bale adat waktu telu. Kondisi bangunan bale ini sedikit lebih baik daripada masjid tersebut, hanya saja perlu sentuhan. Bale adat yang merupakan rumah adat asli Bayan, masih digunakan warga. Namun tak sembarangan digunakan, hanya untuk “roah” atau zikiran warga. Selain itu tempat sidang jika ada kejadian warga setempat yang hamil di luar nikah. “Jadi di bale adat ini tempatnya disidang,” ujarnya. Konon bale adat ini dibangun bersamaan dengan majid kuno tersebut. (her)

Safari Ramadhan Wagub Dirangkai Pamitan Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB Ir. H. Badrul Munir, MM, akan mengakhiri masa jabatannya 17 September mendatang. Pasangan yang mendampingi Dr. TGH. M. Zainul Majdi sejak 17 September 2008 ini akan kembali ke masyarakat.

Namun, jajaran Pemprov NTB ingin memberikan penghargaan atas pengabdian selama hampir lima tahun mendampingi TGH. M. Zainul Majdi kepada mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB ini dengan menyiapkan Safari atau Silaturahmi Ramadhan khusus sebagai bentuk pamitan. ‘’Kita sudah menyiapkan Silaturahmi Ramadhan khusus pada Pak Wakil Gubernur. Ini sebagai bentuk pamitan beliau,’’ ungkap Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda NTB H. Husni Ali pada Suara NTB, Senin (22/7).

Bentuk persiapan khusus yang diberikan pada wagub, ujarnya, berupa pemberian paket bantuan pada masjid

dan pemberian santunan pada anak yatim yang dirangkai dengan agenda pamitan.

Meski demikian, ujarnya, jadwal pelaksanaan Safari Ramadhan dari wakil gubernur masih dikoordinasikan, sehingga tidak berbarengan dengan agenda lain, baik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Begitu juga dengan agenda Safari Ramadhan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul

Majdi terus dilanjutkan.

Senin malam, ujarnya, gubernur menggelar acara buka puasa bersama dengan anakanak yatim di Pendopo Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tidak hanya itu, gubernur memberikan santunan pada 701 anak yatim di KLU. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan Shalat Tarawih di Masjid Nurul Yakin Mentigi Desa Melaka Tanjung. (ham)

Sosialisasikan Pembangunan

Rangkaian Safari Ramadhan Walikota Bima Dimulai Kota Bima (Suara NTB) Seperti tradisi pemerintah pada umumnya, Pemkot Bima memulai rangkaian kegiatan Safari Ramadhan 1434 Hijriah. Dalam kegiatan safari ini, pemerintah juga mensosialisasikan beberapa masalah lokal dan nasional.

Walikota Bima H. M. Qurais H. Abidin dalam kegiatan Safari Ramadhannya beberapa waktu lalu lebih banyak menyoroti mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Walikota meminta masyarakat bersabar. Apalagi pemerintah telah memberikan kompensasi dari kenaikan harga BBM tersebut berupa pembagian Bantuan Langsung

Sementara Masyarakat (BLSM).

Sementara jangka panjang, lanjutnya, pengalihan subsidi BBM akan digunakan untuk pengembangan dunia usaha dan industri, sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur di daerah-daerah, sehingga pembangunan dapat berimbang antara pusat dan daerah.

Selanjutnya yang disampaikan yakni masalah Jamkesmas. Dalam kesempatan tersebut walikota meluruskan informasi tentang Jamkesmas.

Program Jamkesmas pendataannya

dilakukan BPS melalui kader-kadernya. ‘’Bagi yang tidak mendapatkan Jamkesmas, akan mendapatkan Jamkesda, cukup dengan menunjukkan keterangan tidak mampu dari lurah. Kartu ini nantinya bisa digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan hingga ke Rumah Sakit Provinsi,’’ terangnya.

Selain itu, lanjutnya, pada tahun 2013, Pemkot Bima menggratiskan 1.000 akte kelahiran. Jika dibagi untuk 38 kelurahan, maka masingmasing kelurahan mendapat jatah lebih kurang 27 akte.

Rencananya Safari Ramadhan walikota akan berakhir tanggal 31 Juli 2013 ini. (use)

(Suara NTB/rus)

MENINGKAT - Omzet penjualan pedagang es campur Pasar Aikmel di bulan Ramadhan ini meningkat tajam. Modal sedikit, namun memberikan keuntungan besar bagi pedagang.

Bulan Ramadhan

Berkah bagi Pedagang Takjil Selong (Suara NTB) Bulan puasa ternyata bisa memberikan berkah bagi semua. Tidak saja ibadah yang pahalanya dilipatgandakan oleh Allah SWT sebagai bagian dari berkah kasih sayang-Nya. Berkah yang paling nyata dirasakan para pedagang takjil menjelang berbuka puasa.

Seperti pengakuan Hj. Zakiah pedagang takjil berupa es campur di depan Pasar Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lotim belum lama ini. Warga Cepak Lauk Kecamatan Aikmel itu mengaku bulan puasa ini mampu meningkatkan omzet penjualannya dibandingkan bulan lain.

Pedagang yang biasanya menjajakan makanan dan buahbuahan ini menilai, bulan puasa ini jauh lebih besar rezeki yang diterimanya dibandingkan bulan lain.

Dicontohkan, jualan es campur seharga Rp 3.000/bungkus itu hanya butuh modal Rp 100 ribu/hari. Semuanya dipastikan laku semua. Dari es campur itu saja, ia bisa untung Rp 350-400 ribu. “Modal kita sedikit, tapi alhamdulillah bisa untung lumayan,” paparnya.

Mengingat fakta itu, ia pun

sangat meyakini bahwa bulan suci Ramadhan ini benar-benar bulan yang mendatangkan berhak rezeki bagi keluarganya. Dituturkan, kalau jualan sehari-hari di bulan biasa hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan seharihari. Sementara bulan puasa ini bisa menambah uang jajan bagi anak dan bisa menabung.

“Alhamdulillah kita bisa nabung,” imbuhnya Selama berjualan di bulan puasa ini juga ia harus menambah tenaga untuk membantunya. Pasalnya, saat ramai ia tidak bisa melayani pembeli yang terkadang berjubel. “Saya ajak keluarga dagang untuk bantu-bantu,” tuturnya.

Berkah bulan suci ini juga diakui pedagang lainnya asal Toya Kecamatan Aikmel, Inaq Dian. Dengan senyum sumringah ia menuturkan, bulan Ramadhan ini benar-benar beda dibanding yang lain. Bulan yang lebih baik dari seribu bulan itu bisa dibuktikan secara realita kehidupan bisnis dan perdagangan. Untuk pengembangan usahanya, para pedagang ini tetap memohon seraya berdoa mengharapkan usaha tetap berjalan dengan baik. (rus)

SUARA NTB Selasa, 23 Juli 2013

SUARA NUSANTARA

Halaman 11

Butuh Tambahan 3.000 Pegawai

Wakil Ketua MPR Dukung Transparansi Caleg

(ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) – Ketua DPP Partai Golkar dan Wakil Ketua MPR RI, Hajriyanto Y. Thohari, mendukung rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatur pendanaan dan transparansi calon anggota legislatif (caleg).

“Saya menyambut baik regulasi yang mengharuskan setiap caleg mengumumkan dan melaporkan dana kampanyenya. Saya juga mendukung aturan pembatasan dana,” kata Hajriyanto di Jakarta, Senin.

Dia menilai adakah amanat UUD 1945 yang menegaskan Pemilu mesti dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. “Ketentuan harus adil sebagaimana tersebut dalam UUD 45 Pasal 22E Ayat 1 itu mengharuskan transparansi dan limitasi pendanaan,” ujar Hajriyanto.

Tanpa transparansi dan limitasi pendanaan maka pemilu menjadi tidak adil. “Hal ini karena pemilu hanya memberikan peluang kepada caleg yang memiliki kemampuan logistik dan finansial yang tinggi saja untuk menang. Sementara caleg yang lemah kemampuan logistik dan finansialnya akan tersisihkan secara tidak adil dan fair,” ungkapnya.

Sistem seperti itu diyakini bakal melahirkan plutokrasi di mana yang berkuasa hanya orang-orang kaya. “Dalam sistem plutokrasi caleg yang kaya cenderung menjadikan caleg yang miskin sebagai kanibal. Ini harus dicegah melalui pembentukan regulasi oleh KPU,” kata dia.

Di bagian lain, kata Hajriyanto memperkirakan, biaya kampanye untuk luar pulau Jawa lebih besar dibanding di Pulau Jawa.

“Saya memperkirakan biaya kampanye caleg di Jawa cukup Rp1 miliar, sedangkan di luar Jawa cukup Rp1,5 miliar,” ujarnya. (ant/ bali post)

Hajriyanto Y. Thohari

Dari Jaringan Poso

(ant/bali post)

KANTONG JENAZAH - Petugas membawa kantong berisi jenazah terduga teroris yang ditembak mati dalam penggerebekan di Tulungagung di Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin (22/7)

Densus Tembak Mati Dua Terduga Teroris di Tulungagung Kediri (Suara NTB) – Dua terduga teroris tewas ditembak Densus 88 di warung kopi Tulungagung.

“Mereka ditangkap di Tulungagung dan dibawa ke RS Bhayangkara Kediri. Namun, untuk penjelasan detail itu oleh Mabes Polri. Kami hanya lakukan pengamanan maksimal,” kata Kepala Polres Kediri Kota AKBP Ratno Kuncoro, Senin.

Informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi pada Senin sekitar pukul 09.00 WIB .

Dua orang yang diduga teroris itu ditembak sekitar pukul 09.00 WIB saat berada di warung kopi di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Terdapat empat orang yang dicurigai teroris.

Mereka disergap oleh Tim Densus 88. Dua di antara empat orang itu tewas sementara dua lainnya ditangkap hidup-hidup.

Jenazah dua orang yang

tewas itu dibawa ke RS Bhayangkara Kediri, sementara lainnya dibawa ke Polda Jatim.

Keterangan dari sejumlah petugas, satu orang tertembak di bagian kepala, sementara satunya lagi tertembak di bagian perut.

Polisi menjaga ketat dua jenazah yang dirawat di ruang jenazah itu dan memasang garis polisi.

Jenazah hanya sempat dirawat sebentar di RS Bhayangkara Kediri, lalu diangkut dan dibawa ke Surabaya. (ant/bali post)

Kemarau Basah Diperkirakan hingga Agustus Bandung (Suara NTB) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kemarau basah masih akan berlangsung hingga Agustus mendatang.

“Kemarau dengan potensi hujan kita perkirakan sampai dengan Agustus 2013 ini masih akan berlangsung,” kata prakirawan cuaca dari BMKG Kota Bandung, Susiyani, Senin.

Menurut dia, anomali cuaca saat ini terjadi karena suhu muka laut di Samudera Hindia lebih hangat dari kondisi normal.

“Otomatis suplai uap air besar. Makanya potensi hujannya juga tinggi,” katanya.

Ia mengatakan, menurut citra satelit hujan masih turun merata di hampir seluruh wilayah Jawa Barat termasuk Bandung dan Bogor.

“Arah dan kecepatan angin masih normal,” tambah Susiyani. (ant/bali post)

KEMARAU BASAH - Kemarau basah juga meliputi Jakarta. Hujan masih sering turun pada musim kemarau tahun ini.

Jakarta (Suara NTB) – Ketua DPR RI Marzuki Alie akan memimpin langsung penanganan 100 ribu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang over stays di Arab Saudi karena sampai saat ini belum diurus oleh pemerintah.

Demikian kata Marzuki usai rapat koordinasi dengan Menteri Luar Negeri Marti Natalegawa, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar di Gedung MPR/DPR/ DPD RI, Jakarta, Senin.

“Kita juga akan segera kirim anggota DPR RI. Mungkin saya juga akan langsung ke sana agar 100 ribu TKI yang over stays di Arab Saudi itu dapat diselamatkan,” kata

gus memberikan perlindungan pada TKI. “Bahwa mereka dijamin perlindungannya, gajinya dijamin dibayar lewat perbankan, mereka dijamin dengan asuransi kalau terjadi kecelakaan kerja, dan satu hari dalam seminggu harus libur.

Kemudian kalau dia kerja harus dibayar. Sehingga TKI di Timur Tengah maupun Arab Saudi itu, nanti semuanya mendapat perlindungan secara baik dan benar,” kata Marzuki.

Ia juga menyatakan, belum diselesaikannya masalah over stays TKI tersebut dikarenakan adanya perbedaan di masing-masing kementerian dalam menanganinya. (ant/ bali post)

gal di rumah sakit bernama Rijal,” tuturnya.

“Dua terduga teroris yang meninggal dunia itu diduga merupakan perekrut anggota baru, namun ada indikasi mereka juga berencana melakukan aksi di Jatim, karena mereka saat disergap memang hendak berangkat ke Surabaya dengan bus,” tukasnya.

Jenazah dua terduga teroris yang dibawa dengan ambulans dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri tiba di Rumah Sakit Bhayangkara Markas Polda Jawa Timur sekitar pukul 13.15 WIB. Rencananya, jenazah diterbangkan ke Jakarta setelah otopsi dilakukan.

Dua terduga teroris lain yang dapat ditangkap, kata dia, selanjutnya juga akan dibawa ke Markas Besar Polri di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. (ant/bali post)

Empat Warga Jadi Tersangka Bentrok FPI Sukorejo Semarang (Suara NTB) – Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah Inspektur Jenderal Dwi Priyatno mengatakan polisi sudah menetapkan tujuh tersangka yang terdiri atas empat warga dan tiga anggota Front Pembela Islam (FPI) dalam bentrok antara warga dan anggota FPI di Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

“Total ada tujuh tersangka, tiga dari FPI, empat dari warga yang diduga melakukan perusakan kendaraan,” katanya usai bertemu dengan sejumlah tokoh agama Islam di Markas Polda Jawa Tengah di Semarang, Senin.

Kepolisian menindaklanjuti kejadian bentrokan antara

anggota FPI dengan warga tersebut dengan menggelar pertemuan bersama sejumlah tokoh Islam.

Kapolda berharap para tokoh agama dapat memberikan pemahaman yang benar tentang syariah Islam supaya aksi-aksi kelompok organisasi massa yang justru meresahkan masyarakat tidak terjadi.

Menurut dia, tokoh agama yang hadir dalam pertemuan itu meminta polisi menegakkan aturan yang berlaku terhadap kelompok-kelompok yang melakukan aksi anarki menggunakan atribut agama.

“Polisi yang berhak melakukan penindakan serta harus mengutamakan azas praduga tak bersalah,” katanya. (ant/bali post)

Polri Diminta Tegas Terhadap FPI

(ant/bali post)

Polisi Sebar Foto Ketua DPR Pimpin Penanganan Empat Teroris 100 Ribu TKI ’’Over Stays’’ Tanjung Gusta Jakarta (Suara NTB) – Polres Kepulauan Seribu Jakarta Utara, menyebarkan brosur berisi foto empat orang teroris yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, Minggu (21/7).

“Sebagai langkah antisipasi, kita membagikan brosur foto dan informasi terpidana teroris yang melarikan dari Lapas Tanjung Gusta Medan,” kata Kepala Polres Kepulauan Seribu, Ajun Komisaris Besar Polisi Johanson R Simamora di Jakarta, Senin.

Johanson mengatakan petugas kepolisian membagikan brosur kepada pemilik penginapan (resort) dan penghuni rumah di sekitar kepulauan kecil.

Johanson berharap masyarakat yang menemukan keberadaan para teroris tersebut, dapat menghubungi petugas Polres Kepulauan Seribu.

Sebelumnya, empat orang narapidana kasus terorisme, yakni Abdul Gani Siregar, Nibras alias Arab alias Amir alias Wawan, Fadli Sadama alias Can alias Zaid alias Fernando alias Buyung alias Ade dan Agus Sunyoto alias Syafarudin melarikan diri dari Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu. (ant/bali post)

Surabaya (Suara NTB) – Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur Irjen Pol Unggung Cahyono menyatakan dua dari empat terduga teroris yang disergap di Tulungagung hari ini termasuk dalam jaringan teroris Poso.

“Saya baru datang dari lokasi penyergapan di Tulungagung, empat terduga teroris itu sudah ada di Tulungagung sejak Sabtu (20/ 7). Mereka sudah tiga bulan di Jatim dengan berpindah lokasi dari Surabaya, Lamongan, Magetan, dan Tulungagung,” ungkapnya.

Menurut dia, saat penyergapan ada yang mengeluarkan senjata api sehingga pertugas kemudian melepaskan tembakan.

“Akhirnya, dua terduga teroris meninggal dunia akibat tertembak, satu meninggal di lokasi penyergapan bernama Dayah alias Kim dan satu lagi mening-

(ant/bali post)

Marzuki Alie

Marzuki.

Dikatakannya, kedatangan anggota DPR RI ke Arab Saudi adalah momentum sekali-

Jakarta (Suara NTB) – Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso meminta kepada Kepolisian RI untuk bersikap tegas terhadap semua ormas termasuk Front Pembela Islam (FPI).

“Gak ada alasan gak mampu. Aparat negara (Kepolisian RI) harus mampu mencegah.

Tidak boleh terjadi lagi seperti yang dilakukan FPI. Polisi sebagai aparat negara dan atas UU untuk bertindak, kuat sekali, atas nama negara,” kata Priyo di Gedung MPR/ DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Selain itu, kata Priyo, adanya keinginan dari berbagai pihak untuk membekukan FPI, sebenarnya bisa dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

“UU Ormas sudah mengatur soal itu tapi lewat mekanisme dan prosedur yang panjang sebelum kemudian pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi. Jadi itu prosesnya sangat panjang karena

UU Ormas sangat demokratis sekali dari sisi itu,” kata politisi Golkar itu.

Di samping itu, ia menyarankan kepada semua pihak untuk menjaga kesucian bulan Ramadhan ini, termasuk penertiban.

“Saran saya, semua pihak di bulan Ramadhan ini, pasrahkan saja semua untuk masalah penertiban, masalah minuman keras dan lain sebagainya kepada Kepolisian RI. Jangan kita bikin laskarlaskar tersendiri yang malah membikin suasana kemasyarakatan kita tidak kondusif. ,” kata Priyo. (ant/bali post)

Priyo Budi Santoso

(ant/bali post)

KEJAKSAAN Agung membutuhkan tambahan 3.000 pegawai negeri sipil untuk mengisi kekosongan yang ada, mengingat dalam tiga tahun terakhir banyak pegawai yang telah memasuki masa pensiun.

“Terlebih lagi selama tiga tahun ada moratorium dan baru akan dilaksanakan kembali pada 2013.

Jadi kami memerlukan penambahan pegawai,” kata Jaksa Agung Basrief Arief seusai menjadi menjadi inspektur upacara pada puncak HUT ke-53 Adhyaksa di lapangan Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin.

Ia menambahkan pihaknya menginginkan (ant/bali post) nantinya setiap satuan Basrief Arief kerja terdapat satu akuntan dan satu ahli bidang teknologi dan informasi (IT) untuk meningkatkan kinerja kejaksaan. Sehingga, kata dia, nantinya tidak ada lagi istilah tidak mengetahui masalah keuangan.

“Maksudnya dalam pemeriksaan keuangan, seperti administrasi dan pengelolaan keuangan dan perencanaannya itu harus dimonitor oleh akuntan dan dari sisi teknologi informasi itu akan dilakukan oleh IT,” katanya.

Jika nantinya tenaga dengan keahlian khusus belum terpenuhi, maka pihaknya kembali akan meminta bantuan kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sementara, soal proses perekrutan calon jaksa, Jaksa Agung mengatakan sejak dua tahun lalu Kejagung menggandeng pihak lain untuk menyeleksi kandidat jaksa itu.

“Itu sudah kami lakukan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yang independen. Jadi sudah kami serahkan kepada lembaga penyaringan kepegawaian untuk mendapatkan jaksa yang sesuai dengan kriteria yang kami inginkan,” katanya.

“Tapi pelaksanaannya dilakukan tim independen kemudian kita lakukan juga assessment kompetensi kepada pejabat struktural dan fungsional yang sudah ada,” demikian Jaksa Agung. (ant/bali post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Selasa, 23 Juli 2013

HUT Ke – 5 KLU

Momentum Evaluasi Hadapi Tantangan Pembangunan Tanjung (Suara NTB) Ribuan warga Lombok Utara dari berbagai elemen, tumpah di Lapangan Supersemar Tanjung, Senin (22/7), guna memperingati Hari Lahirnya Kabupaten bermoto ‘ Tioq Tata Tunaq’ tanggal 21 Juli 2013. Di usia ke 5 ini, Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH, mengajak masyarakat untuk mengevaluasi kinerja untuk diperbaiki dan ditingkatkan guna mencapai target pembangunan.

“Kita sadari, banyak prestasi yang sudah kita raih, tetapi tantangan justru semakin besar menunggu di depan. Angka kemiskinan yang masih cukup tinggi (39 persen), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Infrastruktur jalan dan infrastruktur kesehatan masih kita upayakan untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya,” papar Bupati kepada wartawan usai Apel bendera.

Sejak ditetapkannya KLU sebagai daerah otonom baru berdasarkan UU No. 26 tahun 2008, serta KLU sebagai Kabupaten ke 10 di Provinsi NTB per 30 Desember 2008, Pemda KLU lantas memulai tahapan pembangunan dengan kebersamaan, dukungan masyarakat.

Hasilnya kata Bupati, IPM pada indikator pendidikan, kesehatan dan ekonomi, perlahan mulai terangkat. Tahun 2010, IPM KLU yang tercatat 59,15 poin terangkat ke level 60,93 poin tahun berikutnya. Harapan, pada penilaian tahun-tahun berikutnya indeks tersebut terkoreksi positif.

Di Bidang Pendidikan, tahun 2013 ini angka (persentase) kelulusan Ujian Nasional (UN) KLU pada jenjang pendidikan Dasar hingga SMP mencapai 100 persen. Hal sama berlaku di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sementara di tingkat pendidikan menengah (SMA), persentasenya yaitu 99,51 persen.

Di sektor Kesehatan, minimnya sarpras kesehatan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat. Political will Pemda KLU pun mengarah pada tahapan perbaikan dan pembangunan sarpras, termasuk meningkatkan kualitas SDM (bidan, perawat, dokter dan merekrut spesialis).

“Hasilnya, tahun 2012 lalu, KLU menjadi Kabupaten Pertama di NTB yang mewujudkan Program Angka Kematian Ibu Nol (AKINO), di mana tidak terdapat kasus kematian ibu selama proses persalinan. Pencapaian itu merupakan buah manis kerja keras kita bersama,” aku Bupati.

Di sektor perekonomian, konsentrasi kebijakan Pemda KLU tetap mengarah pada optimaliasi potensi unggulan daerah. KLU dikenal memiliki komoditas pertanian khususnya perkebunan yang unggul di banding daerah lain. Implikasi mobilitas komoditas itu mengangkat derajat perekonomian masyarakat. Kurun waktu 2008-2013, ekonomi tumbuh positif. Progress tertinggi tercatat pada 2011 lalu, dimana angka pertumbuhan tercatat 5,71 persen.

Sebagai destinasi wisata dunia, Kabupaten Lombok Utara dengan 3 Gili, Gunung Rinjani, serta kekayaan budayanya, harus dapat mengintegrasikan perekonomian dan pariwisata. Djohan Sjamsu melihat, tumbuhnya ekonomi sektor pariwisata diawali dari perolehan penghargaan ‘The Real Wonder The World’ dari Kementerian Pariwisata Ekonomi dan Kreatif tahun 2012.

“Penghargaan ini diberikan atas keunikan Gili Trawangan yang mampu mempertahankan nilai-nilai budaya lokal dan religiusitas masyarakat,” imbuh Bupati.

Memasuki tahun ketiga yang identik sebagai tahun akselerasi, Bupati menekankan pembangunan di KLU terus ditingkatkan.

Meski 2015 – akhir masa jabatan Bupati Wakil Bupati menyisakan waktu masih lama, Djohan Sjamsu justru menyadari pentingnya pencapaian target pada masa itu. Dalam periode 5 tahun memimpin, seluruh warga KLU dicita-citakan akan terjangkau oleh infrastruktur; jalan, kesehatan dan pendidikan.

“Komitmen anggaran kita jelas, akan kita prioritaskan ke obyek-obyek yang kita rasakan masih perlu diintervensi tadi. Dengan komposisi anggaran setiap tahun 60 persen untuk masyarakat dan 40 persen untuk belanja pegawai, saya yakin cita-cita kita tercapai,” pungkas Bupati.

BAKSOS HUT KLU Sementara sehubungan HUT KLU, Panitia HUT telah merancang sejumlah agenda untuk memeriahkan perayaan hari jadi ke 5 ini. Rangkaian acara yang sudah disusun antara lain, Tablig Akbar yang digelar dua kali, 1 kali untuk tablig lokal dan 1 kali dalam skala lebih besar. Untuk skala besarnya, direncanakan akan digelar usai lebaran dirangkai dengan Halal Bi Halal.

“Ada juga Bakti sosial, kunjungan ke Panti Asuhan, even olahraga dan kegiatan pasar murah. Harapan kita, seluruh SKPD dan masyarakat turut berpartisipasi dalam mensukeskan rangkaian acara ini,” ujar Ketua Panitia, Sinar Wugiyarno, SH. Mengenang Gempa 22 Juni, yang telah menelan korban materi di KLU, Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika ini menekankan, bahwa bakti sosial akan mengarah ke warga korban gempa. Secara teknis, bakti sosial masih akan dibahas lebih lanjut. (ari/*)

Bendera Merah Putih Dikibarkan dalam Upacara HUT KLU.

Bupati KLU H. Djohan Sjamsu, SH, memberikan sambutan dalam HUT KLU ke 5.

Gubernur NTB beserta jajaran Muspida tampak memberikan ucapan selamat dan menyalami Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH.

Bendera Pataka KLU dikawal oleh aparat Sat Pol PP KLU.

Flu Burung Kembali Hantui Beijing Beijing Kasus flu burung virus H7N9 terjadi lagi di Bejing, Cina setelah seorang pria didianogsis terinfeksi virus itu.

“Pria asal Provinsi Hebei itu kini dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Chaoyang, Beijing,” kata petugas rumah sakit yang enggan disebut namanya, seperti dikutip media setempat, Senin.

Menurut penyelidikan awal, pria tersebut menderita flu burung setelah dirinya pergi ke peternakan unggas di dekat tempat tinggalnya.

Kini peternakan unggas itu telah ditutup dan sembilan orang yang sempat berhubungan dengan pria tersebut kini juga menjalani pemeriksaan intensif untuk mendeteksi kemungkinan virus tersebut menjangkiti mereka pula.

Berdasarkan data Komisi Nasional Kesehatan dan Keluarga Berencana Cina, menyatakan, sejak Februari tercatat 131 kasus H7N9 dan 39 orang di antara mereka meninggal dunia.

Dari jumlah tersebut 78 pasien telah kembali ke rumah setelah menjalani perawatan intensif dan 14 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Pemerintah menyatakan kasus H7N9 telah berhasil diisolasi bahkan status darurat di tujuh provinsi termasuk Jiangsu, Zhejiang, dan Anhui kini telah dicabut. (ant/bali post)

Ratusan Undangan menghadiri HUT KLU. Tampak Gubernur, bersama unsur Muspida.

Bupati memberikan penghargaan kepada masyarakat dan aparatur desa yang berprestasi.

Berpuasa, tak menghalangi semangat juang siswa sekolah memperingati HUT KLU.

Iringan Drum Band mengantar HUT KLU